Ada Persaingan Industri di Balik Larangan Ekspor Sawit Mentah?

 

Jakarta – Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menduga ada persaingan industri dibalik larangan penggunaan kelapa sawit dan produk turunannya di negara-negara Eropa dan Amerika Serikat. Terkait permasalahan lingkungan yang kerap dihembuskan, Mendag mengatakan pihaknya akan terus bernegosiasi dengan pihak pembuat kebijakan di Uni Eropa.

NERACA

“Saya melihat ada persaingan, (karena) memproduksi minyak yang lain, mereka memproduksi vegetable oil, ada rapeseed oil, yang harganya menjadi lebih mahal karena CPO kita lebih murah. Ini persaingan, persaingan yang tidak sehat,” kata Enggartiasto usai menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wapres Jakarta, disalin dari Antara.

Mendag pun menilai persoalan yang diutarakan oleh pihak Uni Eropa selalu terkait lingkungan, padahal sebenarnya mereka ingin meningkatkan industri minyak sayur dan “rapeseed oil” dalam negeri mereka. “Mereka selalu beralasan dengan lingkungan, sustainability. Kita juga akan ikuti kalau itu dilakukan dengan adil,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Oke Nurwan mengatakan pihaknya akan lebih menekankan pada pembentukan kesan positif bagi Uni Eropa. “Sekarang itu kan yang terbangun adalah kesan negati terhadap produk sawit. Kalau saling melarang ya pengaruhnya ke kesan negatif. Oleh karena itu arahan Pak Menteri (Enggartiasto) itu supaya kata jangan selalu defensif,” katanya.

Oke menjelaskan selama ini pihak Pemerintah selalu “melawan” pernyataan yang dilontarkan oleh pihak Uni Eropa. Sehingga, kini saatnya Pemerintah Indonesia mengedepankan negosiasi untuk memperoleh titik temu dan solusi dari yang dikhawatirkan oleh pihak Uni Eropa. “Kalau dulu ceritanya defensif itu disebut sawit tidak sehat, kita sebut sehat. Disebut sawit deforestasi, kita sebut enggak. Nah, sekarang harus ada langkah berikutnya. Playing field-nya disamakan,” ujar Oke.

Gabungan Pengusaha Kelapa sawit Indonesia (GAPKI) mengharapkan adanya kelancaran ekspor biodiesel ke pasar Eropa, setelah Uni Eropa menghapus pengenaan bea masuk anti dumping atas produk biodiesel asal Indonesia. “Prospeknya terlihat, kita bisa memulai ekspor kembali ke Eropa,” kata Sekretaris Jenderal Gapki Togar Sitanggang

Tigor mengakui keputusan itu memudahkan pelaku usaha untuk bisa melakukan ekspor biodiesel tanpa adanya pengenaan tarif impor anti dumping terhadap produk Indonesia. Meski demikian, ia menyadari persoalan belum sepenuhnya selesai, karena tekanan terhadap sawit Indonesia dan produk turunannya masih dirasakan di Eropa.

Menurut Togar, hal ini menimbulkan kekhawatiran baru karena berarti potensi Uni Eropa meniru langkah AS untuk menghambat masuknya biodiesel asal Indonesia sangat besar.

Sejak 2017, AS menggunakan tuduhan subsidi untuk mengenakan bea masuk anti dumping atas produk biodesel dari Indonesia. Dengan adanya tuduhan itu, harga biodiesel Indonesia dianggap lebih murah untuk pasar ekspor dibandingkan harga untuk dalam negeri. “Kita khawatir juga Eropa akan menuduhkan hal yang sama seperti yang dituduhkan Amerika mengenai subsidi. Karena pada dasarnya, barangnya sama,” katanya.

Untuk menjaga agar tuduhan itu tidak dialamatkan secara terus menerus kepada produk biodiesel asal Indonesia, maka perlu ada perubahan regulasi mengenai pemberlakuan CPO supporting fund. “Biodiesel itu perlu dukungan pemerintah. Amerika memberikan subsidi, begitu juga Eropa. Negara dunia ketiga tidak memberikan subsidi untuk biodiesel,” kata Togar. Sebelumnya, pemerintah Indonesia beberapa waktu lalu memenangkan gugatan tingkat banding di Mahkamah Uni Eropa terkait tuduhan pengenaan bea masuk anti dumping untuk produk biodiesel. Melalui keputusan ini maka Uni Eropa menghapus pengenaan tarif impor anti dumping yang dikenakan atas produk biodiesel asal Indonesia sebesar 8,8 persen-23,3 persen.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita di Jakarta, Senin mengatakan Indonesia akan menghentikan impor komoditas dari Eropa, apabila parlemen negara-negara tersebut bersikeras menghentikan masuknya minyak kelapa sawit mentah (CPO) dari Indonesia.

“Kalau mereka mulai seperti itu, saya juga sampaikan ke Norwegia bahwa saya juga akan melarang ikannya masuk ke Indonesia. Juga dengan pembelian pesawat terbang, antara lain Airbus dan Boeing. Kalau (ini terus berkembang, maka bukan tidak mungkin kita akan menghentikan itu juga,” kata Enggartiasto.

Enggartiasto mengatakan Indonesia memiliki posisi tawar tinggi dengan negara-negara Eropa terkait CPO tersebut, karena di beberapa peradilan Eropa, minyak kelapa sawit mentah Indonesia berhak beredar di negara tersebut “Di satu sisi kita sudah menang di beberapa perkara, tapi mereka tetap berkeras sampai 2021 biodiesel dikeluarkan dari sana, dari Eropa,” katanya.*

 

Sumber: Harian Ekonomi Neraca