Asyik! Pemerintah Gandeng Petani Kelapa Sawit

Pengembangan program biodiesel yang dicanangkan pemerintah mendapat respon positif dari kalangan petani kelapa sawit.

Program itu didukung dan mesti dikembangkan dengan melibatkan petani kelapa sawit. Hal itu juga ditegaskan Direktur Bioenergi Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementrian ESDM Andriah Feby Misnah, dalam pertemuan dengan Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) beberapa waktu lalu.

Pertemuan itu membahas keterlibatan petani secara langsung dalam produksi biodiesel (B20-B30). Jadi, bahan baku biodiesel berupa tandan buah segar (TBS) diminta disuplai langsung dari kebun petani ke pabrik biodiesel.

“Saat ini pemerintah memikirkan bagaimana program biodiesel dengan bahan bakunya berasal dari petani sawit sekitar pabrik biodiesel. Sampai pada seberapa besar sawit rakyat mendukung program biodiesel pemerintah. Mulai dari pemanfatan CPO untuk konversi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD),” tutur Andriah.

Untuk kebutuhan itu pula, lanjutnya, data potensi sebaran petani harus ada. Andriah mengatakan, pihaknya sudah menyurati Dinas Perkebunan di daerah. “Beberapa Dinas sudah merespon. Selain Dinas, kami juga ingin bekerjsama dengan asosiasipetani sawit seperti SPKS untuk menyediakan data petani yang siap mendukung program ini,” ujarnya.

Sekjen Serikat Petani Kelapa

Sawit (SPKS) Mansuetus Darto menyambut baik upaya pemerintah melibatkan petani Kelapa Sawit dalam pengembangan biodiesel. “Kami menyambut baik, jika petani Kelapa Sawit dilibatkan sebagai pemasok bahan baku pada program biodiesel (B20-B30),” ujarnya.

Memang, lanjut Darto, selama ini ada kegelisahan petani Kelapa Sawit yang tidak bisa langsung memasok bahan baku ke pemerintah dan pabrik-pabrik. “Ini keinginan kami sejak lama. Harus ada transformasi rantai pasok yang selama ini merugikan petani sawit. Seharusnya koperasi petani langsung menjual kepada pabrik biodiesel,” ujarnya.

Untuk itu, Darto mengatakan, petani Kelapa Sawit akan mempersiapkan diri untuk mengembangkan program biodiesel pemerintah. Proses bisa dimulai dengan pemetaan, legalitas petani sampai pada mendukung Program Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO).

Sebagai langkah awal, dikatakan Darto, pihaknya akan mempersiapkan data petani sawit anggotanya yang berada di sekitar perusahaan yang memproduksi biodiesel. Selain itu, petani juga akan didampingi secara terus menerus untuk memperkuat kelembagan ko-perasinya sebagai wadah kerjasama perusahaan dan petani.

“Kami harapkan juga ini jadi mandatori kepada industri biodiesel, petani langsung menjual langsung kepada pabrik biodiesel yang diatur dalam peraturan pemerintah” ujar Darto.

 

Sumber: Rakyat Merdeka