Bertemu Menko Luhut, Pengurus APKASINDO Sampaikan 8 Persoalan Sawit

 

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Panjaitan menerima kunjungan Pengurus Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO), di Kantor Kemenko Kemaritiman, Jakarta, Jumat (25 Mei 2018).

Dalam pertemuan ini hadir pengurus pusat dan daerah APKASINDO antara lain Amin Nugroho (Ketua Harian), Rino Afrino (Wasekjen), Sismeidinata Badi (Ketua Bidang Organisasi), Gulat Manurung (Ketua DPW Riau), Suhendrik (Sekretaris Apkasindo Kalimantan Utara), Qayum Amri (Bidang Publikasi dan Media).

Dalam pembukaan presentasi, Rino Afrino memberikan apresiasi tinggi kepada Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan yang mendukung kegiata diplomasi dan memperjuangkan sawit di negara-negara Eropa. “Kegiatan diplomasi Pak Menko Luhut sesuai arahan Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi,” jelas Rino

Rino menyampaikan kehadiran negara dalam memperjuangkan sawit terutama nasib petani kelapa sawit indonesia sudah sepantasnya dilakukan oleh pemerintah. Apalagi kontribusi petani sawit terhadap produksi CPO nasional mencapai 33%, dari luasan perkebunan rakyat yg mencapai 5 juta sesuai data ditjen perkebunan Kementerian Pertanian.

Rino menjelaskan kampanye negatif sangat mempengaruhi harga CPO dan tentunya berakibat kepada harga TBS di tingkat petani. Sebab, harga TBS sangatlah penting bagi penghasilan petani sawit.

Rino Afrino menyampaikan ada delapan tantangan dan hambatan yang dihadapi perkebunan sawit petani. Diantaranya regulasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang belum menyelesaikan masalah petani sawit dalam kawasan hutan yaitu Hutan Produksi dan Hutan Produksi Konversi.

“Untuk permasalahan ini, saya akan panggil Ibu Siti (Menteri LHK) dan Menteri ATR/BPN supaya ada penyelesaian,” ujarnya.

Selanjutnya disampaikan mengenai produktivitas masih rendah, salah satu solusinya seperti  peremajaan/replanting kelapa sawit masih berjalan sangat lambat.

Persoalan berikutnya tidak berjalannya peningkatan SDM petani dan minimnya sarana prasarana tidak berjalan, padahal dana sudah tersedia di BPDP-KS.

Dalam pertemuan tersebut, Gulat Manurung menjelaskan persoalan lainnya banyak lahan sawit milik petani juga di kawasan gambut. Bagi lahan yang terlanjur di gambut, sebagai solusinya asosiasi mengusulkan dilanjutkan sampai satu siklus.

Masalah lainnya adalah tata niaga TBS, kelembagaan petani, dan sertifikasi ISPO. Rino menyebutkan biaya sertifikasi ISPO terbilang tinggi untuk petani. Dalam satu hektare, kebutuhan biaya sampai Rp 1,25 juta.

Pada kesempatan tersebut, pengurus APKASINDO juga menyampaikan sudah banyak petani sawit yang mendapatkan bantuan sertifikat lahan gratis selama pemerintahan Presiden Jokowi.

Menko Luhut meminta pengurus APKASINDO supaya aktif menginformasikan bahwa pemberian sertifikat lahan bukanlah berita hoaks. “Kalian beritahukan itu,bahwa benar diberika sertifikat hak milik,” pintanya.

Hasil dari pertemuan tersebut diagendakan rapat koordinasi dalam waktu dekat kepada menteri teknis terkait.

 

Sumber: Sawitindonesia.com