Blokir Dana Greenpeace, Pemerintah Indonesia Dapat Ikuti India

Langkah pemerintah India memblokir dana Greenpeace, dinilai sejumlah kalangan dapat ditiru Indonesia. Apalagi, kegiatan Greenpeace selama ini tidak memberikan dampak positif bagi pembangunan ekonomi nasional.

Anggota DPR RI, Firman Subagyo mengapresiasi sikap tegas Perdana Menteri India Narendra Modi yang memblokir rekening bank Greenpeace karena menerima sumbangan dana tidak sah. Akibat pemblokiran rekening tersebut, Greenpeace menutup dua kantor perwakilannya di New Delhi dan Patna serta memangkas 40 karyawannya. Selain Greenpeace, Pemerintah India mencabut izin bagi ribuan kelompok yang didanai asing.

Langkah serupa, kata Firman, ditunjukkan pemerintah Brasil. Ketika bertemu Menteri Kehutanan dan perwakilan parlemen di Brasil secara tegas mereka menolak kehadiran Greenpeace.

“Mereka berkata, for get it Greenpeace. Brasil punya aturan yang harus dihormati semua pihak termasuk mengenai urusan lingkungan. Hingga kini, Pemerintah Brasil tidak pernah memberikan pengakuan bagi Greenpeace,” kata Firman, di Jakarta, Senin (4 Februari 2019).

“Presiden saja tidak berani melanggar aturan dan hukum, masa Greenpeace dibiarkan melakukan pelanggaran selama bertahun-tahun,” ujar Firman Subagyo, Anggota DPR RI.

Firman berharap pemerintah Indonesia punya keberanian sama seperti India dan Brasil. Selama bertahun-tahun beroperasi di Indonesia, Greenpeace tidak menunjukkan keperpihakan pada kepentingan nasional.

Yang memprihatinkan adalah Greenpeace selalu menyudutkan Pemerintah. Tindakannya sangat merendahkan kedaulatan dan hukum di Indonesia. . Karena itu, perlu sikap tegas Pemerintah agar Indonesia dihormati dunia,” kata Firman.

Sementara itu, Pengamat ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira. Bhima berpendapat, kampanye hitam Greenpeace serta LSM lain yang menyerang industri sawit harus cepat ditangani agar dampaknya tidak meluas terhadap neraca perdagangan dan investasi luar negeri. Apalagi Indonesia mengalami defisit neraca pembayaran serta harga CPO terus terkoreksi.

Selain tetap melobi negara importir serta membuka akses pasar baru, pemerintah perlu tegas terhadap aksi kampanye hitam.“Sikap tidak peduli berakibat pada kehancuran industri sawit. Masalah seperti ini pernah terjadi dengan komoditas lain seperti rempah-rempah yang kini hanya kita dengar cerita kejayaannya saja.”

Sumber: Sawitindonesia.com