Ada Kepentingan Negara Barat Dibalik Kampanye Hitam Sawit

 

Pemerintah Indonesia diminta tidak gentar menghadapi tekanan dunia internasional kepada sawit. Tekanan dan hambatan dagang tersebut sejatinya akal-akalan negara barat untuk mematikan potensi sawit dalam memenuhi kebutuhan minyak nabati global.

Pengamat politik J. Kristiadi mengatakan persoalan sawit di pasar internasional adalah persoalan kepentingan. Negara maju menggunakan segala instrumen untuk menghambat sawit. Negara maju membuat akal-akalan dengan macam-macam skema sertifikasi.

“Antar negara tidak ada pertemanan, yang ada persaingan. Sehingga Indonesia harus menggunakan semangat keindonesiaan untuk memperjuangan sawit di kancah internasional,” kata Kristiadi yang hadir menjadi pembicara Dialog Perkebunan di Instiper Pertanian Yogyakarta, dalam rangka Hari Perkebunan, 10 Desember 2017.

Pembicara dalam dialog perkebunan ini antara lain Bambang (Dirjen Perkebunan), Edhy Prabowo (Ketua Komisi IV DPR), J.Kristiadi (Pengamat Politik), dan Dr. Purwadi (Rektor Instiper).

Bentuk nyata tekanan tersebut adalah resolusi sawit yang diusulkan Parlemen Uni Eropa pada April 2017. Ketua Komisi IV DPR Edhy Prabowo menambahkan, Indonesia tidak gentar dengan resolusi sawit Uni Eropa, karena pasar ekspor sawit ke Uni Eropa hanya 15% dari total volume nasional. “Apabila kita hentikan ekspor minyak sawit ke Eropa, saya yakin mereka akan kewalahan. Meskipun mereka mengakui impor sawit di Indonesia terus meningkat mencapai US$ 2 miliar,” katanya.

Menurutnya, resolusi sawit Uni Eropa adalah bukti bahwa antar negara tidak ada saling membantu. “Resolusi sawit Uni Eropa membuat rakyat Indonesia susah. DPR Indonesia telah minta kepada parlemen Uni Eropa untuk membatalkan resolusi tersebut,” katanya.

Joko Supriyono, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mengatakan bahwa regulasi harus mempertimbangkan persaingan dalam konteks pasar global. Sebab, Indonesia bisa kehilangan momentum untuk memenuhi kebutuhan minyak nabati masyarakat dunia. Salah satu, pengamat minyak nabati yaitu James Fry meragukan kemampuan program intensifikasi sawit Indonesia untuk memenuhi pertumbuhan kebutuhan minyak makan global.

“Itu sebabnya perluasan lahan tetap dibutuhkan untuk menyuplai permintaan dunia. Jika kesempatan ini tidak diambil, maka produsen kedelai bisa mengambil peluang ini. Apakah indonesia rela menjadi nice country dengan merelakan ratusan juta hektare lahan dipakai untuk kedelai?” ujar Joko.

Joko menegaskan bahwa Indonesia harus pintar memainkan diplomasi di dunia internasional. Sebab, negara lain juga memainkan kepentingan dagang mereka. “Kita tidak harus mentolerir negara lain. Karena bangsa lain juga tidak toleransi, yang ada perang kepentingn. Diplomasi iya tapi berbaik hati nanti dulu kalau menyangkut perdagangan,” ujarnya.

ISPO dapat menjadi upaya memperkuat dan meyakinkan pihak asing bahwa Indonesia sangat berkomitmen dalam melakukan praktik budidaya perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan. Ini dibuktikan dengan adanya sertifikasi Indonesia Sustainability Palm Oil (ISPO). Di mana hingga saat ini jumlah sertifikasi ISPO yang telah diterbitkan adalah 346 dengan luas lahan 2.041.548,80 ha dengan total produksi CPO mencapai 8.757.839,40 ton.

Selain itu, pendapatan sektor perkebunan ini telah melebihi sektor minyak dan gas (migas) yang nilainya hanya Rp365 triliun. Dari 127 komoditas perkebunan, hanya 15 komoditas saja yang menghasilkan devisa.

“Dari 15 komoditas tersebut, sumbangan terbesar berasal dari kelapa sawit yang mencapai Rp260 triliun,” ujar Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian (Kementan) Bambang.

Rektor Institut Pertanian Stiper (Instiper) Yogyakarta Purwadi menuturkan, perkebunan menjadi sumber kemakmuran. Hal ini dibuktikan masyarakat bisa sejahtera. Ini lantaran mereka sudah mampu merubah cara pandang dari sumber eksploitasi menjadi teknik budidaya dengan baik.

Untuk itu, katanya, masyarakat harus merubah cara pandang (mindset) seolah-olah perkebuan tempat orang miskin. “Kita juga sering mengesankan perkebunan itu kumuh dan kotor. Padahal, perkebuan itu akan baik apabila menggunakan teknologi.”

 

Sumber: Sawitindonesia.com

Memperkuat Kontribusi Perkebunan Bagi Kemakmuran Bangsa di Hari Perkebunan-60

 

Sektor perkebunan telah membuktikan sebagai kontributor utama perekonomian dan pembangunan Indonesia. Ini terbukti dari sumbangan sektor perkebunan sebesar Rp 429 triliun terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, melebihi sektor minyak dan gas (migas). Pernyataan ini diungkapkan dalam Pembukaan Peringatan Hari Perkebunan ke-60 Tahun 2017, yang berlangsung di  Kampus Institut Pertanian Stiper (Instiper) Yogyakarta, Sabtu, 9 Desember 2017.

Dalam kata sambutannya, Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian (Kementan) Bambang menyebutkan Hari Perkebunan tahun ini juga dimaknai untuk membangkitkan kesadaran bersama membangun sektor perkebunan. Untuk itu, dibutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang handal.

“Instiper dijadikan gerbang utama untuk mengawal SDM perkebunan nusantara,” ujar Bambang.

Menurutnya, perkebunan memberikan peran yang sangat penting bagi fundamental ekonomi bangsa Indonesia. “Dalam kondisi yang belum terurus dengan baik, perkebunan dapat memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan Negara,” terangnya.

Meskipun, diakuinya, sumbangan terbesar berasal dari kelapa sawit yang mencapai Rp 260 triliun. Peringatan Hari Perkebunan tahun ini juga ingin meningkatkan daya saing perkebunan nasional, ditengah rendahnya produktivitas.

Dia menyebutkan, produktivitas kelapa sawit rata-rata nasional baru sekitar 2 ton/hektar, padahal perusahaan sudah mencapai 8-10 ton/hektar. Hal itu sama halnya yang dialami oleh tanaman kakao, kopi dan kelapa. Industri membutuhkan banyak kelapa, akan tetapi, produksinya terus menurun.

“Hari Perkebunan dapat dijadikan komunikasi dan diskusi membahas berbagai permasalahan tentang komoditas perkebunan. Baik itu pada perkebunan besar, perkebunan negara dan perkebunan rakyat untuk meningkatkan daya saingnya dalam mengawal kemajuan ekonomi nasional,” jelasnya.

Dia mengatakan, perkebuan dalam bahaya. “Kalau kita tidak sadar akan hal itu. Indonesia menjadi Negara penghasil pangan dan energi terbarukan paling produktif dan efisien di dunia. Banyak Negara lain tidak menghendaki kejayaan perkebunan Indonesia. Untuk itu, kita harus siap mengawal perkebunan Indonesia agar bebas dari tekanan luar negeri,” ungkap Bambang.

Dia menambahkan, berbagai isu negatif lahir utamanya yang dialami komoditas sawit. “Padahal sawit peyelamat hutan tropis dunia dan mengusahakan sawit dapat menghasilkan pangan maupun energi,” ujar Bambang.

Musdhalifah Machmud Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kemenko Perekonomian mengatakan, peran perkebunan sebagai sumber kemakmuran karena melihat siklus pembangunn negara Indonesia.

“Daerah terpencil atau remote area mulai terbangun dari perkebunan, lnataran yang dapat membangun infrastruktur, komunitas sosial dan ekonomi baru berasal dari pengembangan tanaman perkebunan,” ujar Musdalifah.

Dia menuturkan, perkebunan juga menjadi sumber perekat bangsa karena merekatkan anggota masyarakat yang hidup di wilayah jauh dari perkotaan maupun pedesaan.

Mukti Sardjono, Staf Ahli Menteri Pertanian, menyebutkan bahwa tantangan terbesar sektor perkebunan bagaimana memperkuat aspek keberlanjutan (sustainability).  Dalam kerangka sustainability tidak hanya berpikir kelapa sawit karena ada komoditi lain sudah punya standar bagus.

“Ada kopi, kakao dan komoditas lain sudah saatnya kita merekatkan dan menguatkan standar komoditas perkebunan indonesia. Regulasi dan undang-undang kita sejatinya mendukung pembangunan berkelanjutan,” ujar Mukti Sardjono.

Achmad Mangga Barani, Ketua, meminta pemerintah untuk memperkuat instrumen kelembagaan sektor perkebunan di daerah. Dari 33 provinsi di Indonesia, hanya ada 15 provinsi mempunyai dinas perkebunan. “Dari ratusan kabupaten, berapa jumlah dinas perkebunan di kabupaten. Kita bicara ingin memperkuat perkebunan. Tetapi bagaimana memperkuat instrumennya, tidak ada yang urus itu,” pungkas Mangga  Barani.

Pada acara puncak Hari Perkebunan tanggal 10 Desember 2017, berbagai kegiatan akan dilakukan seperti sepeda santai, pameran, dan talkshow perkebunan. Selain itu, Komisi ISPO akan menyerahkan sertifikat ISPO kepada sejumlah perusahaan perkebunan.

 

Sumber: Sawitindonesia.com

BISNIS SAWIT UNTUNG, MASYARAKAT JUGA SENANG

 

JAKARTA – Sebagai bagian dari komoditas global, minyak sawit mentah (CPO) digunakan sebagai minyak makanan dan non makanan. Luasnya penggunaan CPO sebagai bahan baku, menjadi potensi utama akan keberadaannya di pasar dunia. Kendati mendapat banyak kecaman dari aktivis sosial dan lingkungan di dunia, namun keberadaan perkebunan kelapa sawit secara nyata mampu menumbuhkan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.

Memang sebagian besar rakyat Indonesia masih terlibat sebagai petani kelapa sawit, lantarankemampuan yang dimiliki masih serba terbatas. Rendahnya kemampuan, keahlian dan pendidikan sebagian besar rakyat Indonesia, menjadi titik awal dari keterlibatannya dalam membangun perkebunan kelapa sawit nasional.

Namun, keterbatasan tersebut tidak boleh dijadikan alasan utama dari rendahnya kepemilikan lahan perkebunan kelapa sawit nasional yang hingga dewasa ini, masih banyak dimiliki oleh perusahaan-perusahaan asal luar negeri. Lantaran, keberadaan minyak sawit merupakan komoditas global yang memang sangat menarik untuk dimiliki pebisnis kelas dunia.

Itulah sebabnya, tak hanya petani, geliat perusahaan nasional juga masih sangat terbatas dalam mengembangkan industri sawit nasional. Lantaran, keberadaan minyak sawit sebagai komoditas global, sangat dominan diperebutkan oleh banyak pengusaha kelas dunia.

Besaran modal, luasnya akses jaringan pasar dan tingginya keahlian dan teknologi menjadi parameter utama bagi pelaku usaha bisnis minyak sawit. Jika ingin menjadi pemenang dalam bisnis minyak sawit, maka semakin tinggi kemampuan usahanya, maka bisa terus mengembangkan industri sawit yang telah dimilikinya.

Kompleksitas bisnis global juga harus dikuasai, lantaran dalam perdagangan internasional, banyak persoalan yang juga harus digeluti. Tak hanya semata kemapuan akan produksi bahan baku dan produk, namun dalam manajemen tata niaga, infrastruktur dan politik ekonomi juga harus mumpuni. Maka, tak heran, bila persaingan bisnis minyak sawit tak hanya berasal dari luar, melainkan juga dari dalam bisnis minyak sawit itu sendiri.

Jika bisnis minyak sawit ingin diperkuat oleh pelaku usaha nasional, maka peranan Pemerintah Indonesia juga harus turut mendukung penguatan tersebut. Lantaran, pemerintah memiliki banyak peranan sentral dalam pengembangan industri di dalam negeri. Keberadaan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda) sangat penting dalam mendorong keberadaan pengusaha nasional dan petani kelapa sawit.

Pemerintah Pusat bisa mendorong keberpihakan kepada industri sawit nasional, melalui berbagai instrumen kebijakan ekonomi, kepemilikan usaha, industri dan perdagangannya. Melalui kekuasaannya, Pemerintah Pusat bisa mendorong pelaku usaha global untuk senantiasa melibatkan pengusaha nasional dan petani dalam setiap aksi korporasinya di Indonesia.

Di sisi lain, Pemerintah Daerah juga harus memperkuat keberadaan kebijakan dari Pemerintah Pusat, sehingga dapat diimplementasikan hingga berbagai pelosok daerah. Pentingnya dukungan Pemda bagi berbagai kebijakan Pemerintah Pusat, juga harus dilakukan dengan merespon dan mengirim masukan bagi implementasi kebijakan di lapangan.

Sebab itu, harmonisasi antar sektor kementerian dan kelembagaan hingga antar dinas di daerah, harus memiliki kesatuan yang utuh. Dengan solidnya pemerintahan, maka berbagai kebijakan yang diterapkan dapat mendukung bagi kehadiran pengusaha nasional dan petani kelapa sawit. Bersama dengan pelaku usaha global, pelaku usaha nasional dapat lebih mengembangkan usahanya di pasar global.

Sejalan dengan pengembangan industri, maka keberadaan petani kelapa sawit juga harus diperkuat keberadaannya. Melalui kebijakan kepemilikan lahan petani plasma sebesar 20% di suatu perusahaan, merupakan modal kuat bagi petani kelapa sawit yang tersebar luas di seluruh perusahaan perkebunan kelapa sawit dan petani swadaya di sekitar perkebunan.

Pentingnya keberadaan organisasi atau lembaga petani di suatu perusahaan, juga menjadi penetrasi awal dari penguatan petani itu sendiri. Selanjutnya, kerjasama antar lembaga petani sudah seharusnya terus dilakukan dan ditingkatkan. Lantaran, keberadaan petani kelapa sawit di Indonesia yang menguasai lebih dari 42% lahan perkebunan kelapa sawit nasional, merupakan potensi besar untuk dikembangkan.

Jika keterbukaan akses pasar global sudah bisa di penetrasikan kepada pengusaha nasional dan petani dengan lebih teroganisir dan bersatu, maka didukung berbagai kebijakan yang pro akan minyak sawit dari pemerintahan yang solid, maka keberadaan minyak sawit asal Indonesia akan makin memiliki daya tawar yang tinggi. Akhirnya, kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat sejalan dengan bisnis minyak sawit yang kian menguntungkan.

 

Sumber: Infosawit.com

Persepsi Netizen Tentang Sawit Perlu Diperkuat

 

Persepsi komunitas sosial media (netizen) tentang kelapa sawit berangsur membaik. Walaupun demikian, kalangan netizen generasi milenial perlu diperkuat imej kelapa sawitnya untuk mengatasi persepsi negatif.

“Jika dukungan media massa nasional sudah sangat baik kepada sektor kelapa sawit, kami masih perlu waktu lebih lama untuk membangun persepsi positif di mata netizen,” kata Tofan Mahdi, Juru Bicara GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia), dalam seminar “PR Trend 2017 & PR Outlook 2018” di Novotel, Bandung (9/12).

Tofan mengatakan bahwa persepsi publik tentang industri kelapa sawit di media digital perlu dibangun dengan pendekatan yang berbeda jika dibandingkan dengan media konvensional. Tren berita yang ada di sosial media memiliki kecepatan persebaran informasi yang jauh lebih cepat dan dapat menjangkau cakupan area yang lebih luas.

Namun, kecepatan persebaran informasi di media digital terkadang tidak dibarengi dengan akurasi kebenaran dari informasi tersebut. Menurutnya banyak informasi terkadang tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

“Melalui platform digital komunikasi, filter pembaca semakin menjadi semakin sulit untuk dikontrol. Karena apa? setiap orang bisa dikatakan sebagai “wartawan”, berita dapat berasal dari siapa saja bahkan masyarakat awam melalui sosial media mereka,” ungkap Head of Corporate Communications PT Astra Agro Lestari Tbk tersebut.

Akibatnya, masyarakat umum semakin kewalahan untuk menyaring mana berita yang benar dan layak untuk dikonsumsi, dan mana yang tidak. Tofan mencontohkan ketika ia masih bekerja sebagai salah satu pemimpin salah satu media konvensional terbesar beberapa tahun lalu. Produksi berita yang dilakukan sangat memperhatikan aspek kehati-hatian, terutama dalam menentukan politik redaksional. Dimana Informasi yang akan dipublikasikan harus tepat dan akurat. “Tidak sembarang orang bisa dijadikan sebagai seorang nara sumber,” ungkapnya.

Menurut Tofan Mahdi, merupakan tantangan yang dihadapi oleh Industri Kelapa Sawit saat ini. Bagaimana untuk melakukan pendekatan komunikasi kepada generasi milenial yang akrab dengan media digital. Caranya melalui apa? Yaitu dengan menggunakan pendekatan yang sama, melalui pemanfaatan media digital. “Kami tentu sudah mulai masuk ke ranah digital communication”, imbuhnya.

Dedi salah satu peserta dari Perhumas Muda Bandung, dalam seminar tersebut diminta untuk menyampaikan persepsinya terkait industri kelapa sawit. Sebagai generasi millennial, menurutnya, industri sawit memiliki dampak positif terhadap perekonomian masyarakat.

“Industri sawit bisa dijadikan sebagai bahan baku pangan seperti minyak, dan bisa juga dijadikan bahan baku pembuatan kosmetik,” ujarnya.

 

Sumber: Sawitindonesia.com

Indonesia-Mesir Sepakati Transaksi Rp 2,3 Triliun untuk olahan Kelapa Sawit dan Green Coffee

 

Dalam upaya meningkatkan hubungan ekonomi, Indonesia dan Mesir menggelar forum bisnis di penghujung tahun 2017 ini.

Dalam acara Indonesia – Egypt Business Forum and Primaduta Award 2017 yang digelar pada Kamis malam  (7/12/2017) di Kairo, potensi transaksi senilai 175,068 juta dolar AS atau sekitar 2,3 triliun telah berhasil ditandatangani.

Nilai potensi transaksi tersebut diperoleh untuk produk-produk olahan kelapa sawit dan green coffee.

Mesir merupakan salah satu negara tujuan ekspor utama di Afrika dan mitra dagang non-tradisional Indonesia.

Pada tahun 2016, total volume perdagangan kedua negara mencapai 1,5 miliar dolar AS, dan ekspor Indonesia ke Mesir adalah yang terbesar ke-17 dengan market share 1.72 persen.

Dalam tiga triwulan pertama tahun 2017, total perdagangan kedua negara telah mencapai 1,11 miliar dolar AS, atau naik 2,8 persen dari total perdagangan pada periode yang sama di tahun 2016 yang senilai 1,08 miliar dolar AS.

Angka tersebut diharapkan untuk dapat terus naik hingga akhir tahun 2017, dengan didukung oleh penyelenggaraan kegiatan seperti forum bisnis tersebut, yang kemarin dihadiri oleh sekitar 200 pengusaha Indonesia dan Mesir.

 

Acara forum bisnis itu sendiri merupakan bagian dari rangkaian kunjungan Misi Dagang pengusaha kelapa sawit, kopi, dan kertas dari Indonesia ke Mesir yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (PEN) Kementerian Perdagangan, Arlinda Imbangjaya.

Selain penandatanganan kontrak bisnis, acara Forum Bisnis tersebut juga disertai penyerahan penghargaan Primaduta Award 2017 oleh Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia di Kairo Helmy Fauzy dan Dirjen PEN Kementerian Perdagangan kepada enam pengusaha Mesir yang menjadi importir produk Indonesia.

Mereka adalah Afia International-Savola; ElHamd Trading Co; El Nada Co; Haggag for Import& Export; Konoz El Bon Abdul Maaboud; dan Zahrat El Bon El Brazili Co.

Kegiatan delegasi misi dagang di Kairo tidak hanya diisi dengan menghadiri Indonesia – Egypt Business Forum.

Dirjen PEN juga memimpin pertemuan dengan Azza Mohamed Moussa, Undersecretary for Trade Agreements and Foreign Trade Policies, Kementerian Perdagangan dan Industri Mesir.

Pertemuan itu mengeksplorasi peluang peningkatan hubungan perdagangan dan mengatasi berbagai kendala perdagangan diantara kedua negara.

“Ini merupakan sebuah kesuksesan bagi kerja sama perdagangan kedua negara di tahun 2017. Sudah menjadi misi KBRI Kairo untuk memfasilitasi dan mendukung upaya untuk mengembangkan business opportunities, sebagaimana yang kita lakukan dalam kegiatan forum bisnis kali ini,” ujar Duta Besar LBBP RI Cairo Helmy Fauzy.*

 

Sumber: Kompas.com

304 TELAH PEROLEH SERTIFIKAT ISPO DAN AKAN BERTAMBAH

 

 

JAKARTA – Menurut penuturan Direktur Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perkebunan Kementerian Pertanian, Dedi Junaedi, saat ini perkebunan kelapa sawit telah menjadi tulang punggung perekonomian negara.

Kendati sampai saat ini isu miring tentang sawit masih saja ada, namun tutur Dedi, jika ditilik lebih jauh pengembangan sawit di Indonesia justru telah sesuai dengan kaidah lingkungan. Apalagi dalam pembangunan perkebunan dalih  Dedi,  telah merujuk Tridharma Perkebunan, dimana dalam pengembangan perkebunan mesti dilakukan secara berkelanjutan. Isi dari Tridharma Perkebunan itu diantaranya  menciptakan lapangan pekerjaan, peningkatan devisa negara dan Pemeliharaan pelestarian sumber daya alam, lingkungan, air serta kesuburan tanah.

Sebab itu perkebunan kelapa sawit nasional memiliki kebijakan praktik budidaya  kelapa sawit berkelanjutan yang dikenal dengan Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2011, yang telah diperbaharui  dengan Permentan Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015.

Kebijakan ini juga sesuai dengan amanat UU No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, pada pasal 62 mencatat, Pengembangan Perkebunan berkelanjutan harus memenuhi prinsip dan kriteria pembangunan perkebunan berkelanjutan.

Lebih lanjut tutur Dedi, kemunculan Permentan itu juga terus dilakukan perbaikan dan disesuaikan dengan perkembangan kebijakan perkebunan di Indonesia, semisal memasukan kebijakan moratorium kawasan hutan primer dan lahan gambut.

Sampai saat ini tercatat ada sebanyak 226 perusahaan yang mendapat sertifikat ISPO, dengan luas lahan sekitar 1,43 juta ha dan produksi sawit berkelanjutan 6,75 jta ton. “Serta sebanyak 600 perusahaan saat ini dalam proses audit,” kata Dedi kepada InfoSAWIT, belum lama ini di Jakarta. (T2)

 

Sumber: Infosawit.com

Revisi Aturan Perhutanan Sosial Dan Perpres 88/2017 Untuk Penyelesaian Lahan Sawit Di Kawasan Hutan

 

Persoalan lahan sawit petani di kawasan hutan dapat terselesaikan asalkan ada komitmen kuat dari pemerintah. Caranya adalah menjadikan sawit sebagai tanaman perhutanan sosial.

“Bisa masuk program perhutanan sosial dengan ketentuan dibatasi waktu tertentu seperti satu daur tanam,” kata Dr.Sadino, Pengamat Hukum Kehutanan dari Biro Konsultasi Hukum dan Kebijakan Kehutanan (BKH-2K) kepada sawitindonesia.com, Jumat, 8 November 2017.

Pada Kamis 7 November 2017, Menteri Amran Sulaiman mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kuningan, Jakarta Selatan, untuk membicarakan persoalan lahan sawit petani yang tumpang tindih dengan kawasan hutan. “Ada plasma teridentifikasi di kawasan hutan produksi. Ini akan dicarikan solusi terbaik untuk petani sawit seluruh Indonesia,” ucap Amran.

Dikatakan Amran bahwa pemerintah sekarang sedang fokus kegiatan replanting tanam petani untuk peningkatan produksi sawit.”Selanjutnya, ada sawit di areal hutan produksi ini yang lagi dibahas dengan KPK, Kementerian ATR (Agraria dan Tata Ruang), Kehutanan,”, tambahnya.

Sadino mengatakan persoalan lahan sawit di hutan produksi menyebabkan tidak bisa lahir hak atas tanah bagi petani. Akibatnya, penjualan buah sawit akan kesulitan karena pabrik atau perusahaan perkebunan dilarang membeli Tandan Buah Segar (TBS) sawit dari lahan petani yang terindikasi masuk dalam kawasan hutan.

Untuk itu, katanya, perlu dilakukan perubahan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 88 tahun 2017 Tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan khususnya pasal 7 dan pasal 11 ayat (1) huruf c.

Dalam pasal 7 disebutkan Pola penyelesaian untuk bidang tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan dan/atau telah diberikan hak di atasnya sebelum bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai kawasan hutan dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari dalam kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan.

Sementara itu, dalam pasal 11 ayat 1(c) disebutkan bahwa dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk lahan garapan dan telah dikuasai lebih dari 20 (dua puluh) tahun secara berturut-turut dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari dalam kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan.

“Kalau mau diselesaikan melalui Perpres 88 tahun 2017 dengan dilakukan beberapa perubahan. Misalnya penguasaan 5 tahun. Kalau sekarang 20 tahun akan sulit bagi petani dan sulit juga bagi pemerintah,” kata Sadino.

Langkah lainnya adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merevisi Peraturan Menteri LHK No 39/2017 tentang Perhutanan Sosial. Sebab dalam berbagai forum, pejabat Kementerian LHK melarang kelapa sawit masuk kategori perhutanan sosial.

“Ya tinggal direvisi permen (perhutanan sosial). Revisi satu jam aja gak sampai udah kelar. Katanya pemerintah mau menyelesaikan (lahan petani),” tambah Sadino.

Presiden Joko Widodo mengarahkan supaya penyelesaiak persoalan lahan petani di kawasan hutan supaya diarahkan untuk mengurus sertifikat lahan perkebunannya.

“Nanti, akan disertifikatkan. Asal itu (lahan petani) adalah hutan produksi atau hutan yang bisa dikonversi. Nanti, Menteri BPN yang menyelesaikan,”kata Presiden Joko Widodo setelah peresmian kegiatan replanting perdana, pada akhir November 2017 di Serdang Bedagai, Sumatera Utara.

Menurut Presiden Jokowi, rakyat harus mempunyai sertifikat kepemilikan lahan supaya statusnya jelas. “Rakyat harus pegang sertifikat supaya jelas,”ujarnya.

 

Sumber: Sawitindonesia.com

INDONESIA KECAM KAMPANYE ANTI SAWIT UNI EROPA

 

 

Enggartiasto Lukita Menteri Perdagangan mengecam secara tegas kampanye hitam yang sengaja digulirkan negara-negara Eropa untuk melemahkan Indonesia sebagai negara penghasil minyak nabati terbesar di dunia. Kampanye itu dianggap sesuatu yang keterlaluan dan tidak adil bagi industri sawit Indonesia.  

Kementerian perdagangan telah mengkaji bahwa pemakaian produk sawit sudah sesuai dari aspek kesehatan, lingkungan maupun ketenagakerjaan. Dari aspek kesehatan, menurut Enggar, tuduhan mereka bahwa minyak sawit memiliki dampak negatif selama ini juga tidak terbukti secara ilmiah, berbeda dengan minyak dari produk hewan.

Begitu juga tuduhan penggunaan tenaga kerja anak serta kesejahteraan petani, penyebab kebakaran lahan dan hutan tambahnya, tidak terbukti karena industri sawit taat memenuhi aturan yang ditetapkan. Karena kelapa sawit merupakan komoditas perkebunan yang paling sedikit menggunakan lahan serta paling hijau dibandingkan minyak nabati lain seperti bunga matahari ataupun rapeseed yang dibudidayakan di Eropa.

Selain itu, setiap perkebunan dan perusahaan kelapa sawit telah dilengkapi dengan petugas dan peralatan kebakaran. Sawit juga merupakan industri yang melakukan kerja sama antara inti dengan plasma yang paling taat, dibanding sektor industri lain, sehingga menjadi sektor yang berkontribusi besar bagi perekonomian Indonesia dari skala kecil maupun besar.

Maka tidak ada alasan bagi negara-negara Eropa melarang pemakaian minyak sawit (CPO) dan produk turunan lainnya. selama ini isu-isu negatif terhadap minyak sawit semata-mata merupakan persaingan dagang yang tidak sehat antara minyak nabati. “Saya kira ini hanya propaganda. Persaingan yang tidak sehat, jadi isu yang terus menerus dihembuskan pada industri sawit itu bagian dari perang dagang dan persaingan,”kata Enggar dalam Konferensi Sawit Internasional atau Indonesia Palm Oil Conference (IPOC) 2017 di Nusa Dua, Bali, awal November lalu.

Menurut Enggar, Indonesia menerima ketentuan yang ditetapkan Uni Eropa agar produk sawit Indonesia bisa masuk ke sana. Namun pemerintah Indonesia menilai ketentuan-ketentuan yang diterapkan tersebut bersifat diskriminatif hanya dikenakan terhadap produk sawit, tetapi tidak dikenakan terhadap minyak nabati dari negara-negara lain.

Selama ini pemangku kepentingan industri kelapa sawit di Indonesia lebih memilih cara-cara bertahan atau defensive menghadapi serarangan dagang dari negara Eropa melalu kampanye anti sawit. Oleh karenanya, ia mengajak pemerintah maupun pelaku usaha untuk bersatu melawan serangan perdagangan tersebut. “Kita harus offensif jangan defensif menghadapi mereka,” katanya.

 

Sumber: Sawitindonesia.com

URUS SAWIT, KEMENTAN DATANGI KPK

 

JAKARTA – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pada Kamis, (7/12/2017) mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) di Kuningan, Jakarta,.

Kedatangan Amran ke KPK tersebut untuk membahas masalah kelapa sawit dengan pimpinan lembaga antirasuah. “Diskusi tentang kepala sawit khususnya plasma. Kami akan diskusi dengan Ketua KPK,” tutur Amran seperti tulis Kompas.

Amran memastikan pertemuannya kali ini dengan KPK hampir sama dengan pertemuan sebelumnya yakni mengenai perkebunan rakyat dan adanya kebun sawit di area hutan produksi. “Ada plasma di areal hutan produksi, ada perusahaan, kemudian ada kebun rakyat, ini kita harus telaah dengan baik, kemudian kita mencarikan solusi yang baik,” kata Amran.

Sebelumnya pada pertemuan Maret 2017, Amran bersama Pimpinan KPK membahas terkait kelapa sawit, mulai dari pembangunan lahan perkebunan rakyat, hingga pengawasan dana peremajaan lahan kelapa sawit.

“Hasil pertemuan kami membahas tentang sawit, yang pertama adalah komposisi antara (petani) plasma dengan inti (perusahaan perkebunan) belum mencapai 10 persen,” jelas Amran saat itu.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 98 Tahun 2013 terkait pedoman perizinan usaha perkebunan mewajibkan pembangunan kebun masyarakat minimal 20 persen dari area izin yang diperoleh perusahaan. Kementerian Pertanian (Kementan) mencatat, hingga tahun 2015, realisasi pembangunan kebun masyarakat baru mencapai 237.791,57 hektar. Jumlah tersebut lebih rendah dari target pemerintah kepada perusahaan perkebunan untuk petani plasma seluas 384.065,87 hektar. (T3)

 

Sumber: Infosawit.com

Bahas Masalah Kelapa Sawit, Menteri Pertanian Temui Pimpinan KPK

 

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) di Kuningan, Jakarta, Kamis (7/12/2017).

Amran mengakutakan, kedatangannya untuk membahas masalah kelapa sawit dengan pimpinan lembaga antirasuah.

“Diskusi tentang kepala sawit khususnya plasma. Kami akan diskusi dengan Ketua KPK,” kata Amran.

Saat ditanya apakah ada permasalahan di sektor kelapa sawit, Amran akan menyampaikannya setelah diskusi dengan KPK.

Namun, dia enggan menjawab saat ditanya apakah ada temuan dari kementeriannya soal dugaan tindak pidana korupsi di sektor ini.

“Nanti tanya sana (KPK),” ujar Amran.

Amran mengatakan, diskusi dengan KPK merupakan kelanjutan dari diskusi sebelumnya. Pada Maret 2017, Amran pernah mendatangi KPK membahas mengenai kelapa sawit.

Kali ini, ia ingin berdiskusi soal beberapa hal yang hampir sama dengan sebelumnya yaitu mengenai perkebunan rakyat dan adanya kebun sawit di area hutan produksi.

“Kan ada plasma, ada kelapa sawit di areal hutan produksi, ada perusahaan, kemudian ada kebun rakyat, nah ini kita harus telaah dengan baik, kemudian kita mencarikan solusi yang baik,” ujar Amran.

Pada pertemuan Maret 2017, Amran bersama Pimpinan KPK membahas terkait kelapa sawit, mulai dari pembangunan lahan perkebunan rakyat, hingga pengawasan dana peremajaan lahan kelapa sawit.

“Hasil pertemuan kami membahas tentang sawit, yang pertama adalah komposisi antara (petani) plasma dengan inti (perusahaan perkebunan) belum mencapai 10 persen,” jelas Amran saat itu.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 98 Tahun 2013 terkait pedoman perizinan usaha perkebunan mewajibkan pembangunan kebun masyarakat minimal 20 persen dari area izin yang diperoleh perusahaan.

Kementerian Pertanian (Kementan) mencatat, hingga tahun 2015, realisasi pembangunan kebun masyarakat baru mencapai 237.791,57 hektar.

Jumlah tersebut lebih rendah dari target pemerintah kepada perusahaan perkebunan untuk petani plasma seluas 384.065,87 hektar.

Saat itu, Amran dan KPK juga membahas soal pelibatan KPK dalam hal pengawasan dana perajaan kelapa sawit (replanting).

Kementan juga mengungkap adanya temuan kebun sawit seluas 2,7 juta hektar di area hutan produksi, pihaknya juga tengah berdiskusi dengan pimpinan KPK soal temuan tersebut.

Menurut dia, hutan produksi tidak dapat difungsikan sebagai area perkebunan.

 

Sumber: Okezone.com