Kementerian ESDM Catat Pengolahan Sawit Mentah Papai 38.320 ton/jam

Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mencatat kapasitas pengolahan kelapa sawit mentah di Indonesia mencapai 38.320 ton per jam dari total 391 Pabrik Kelapa Sawit (PKS).

“Bioenergi berbahan baku minyak kelapa sawit (CPO) sangat potensial untuk terus dikembangkan di Indonesia. Setidaknya ada 391 PKS yang tersebar di wilayah Indonesia dengan tingkat produktivitas yang tinggi,” kata Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agung Pribadi di Jakarta, Selasa.

Sebaran PKS tersebut, rinci Agung, terdapat di regional Sumatera sebanyak 505 pabrik dengan kapasitas produksi sebesar 22.905 ton per jam, Kalimantan memiliki 257 pabrik (13.989 ton/jam), Sulawesi 19 pabrik (890 ton/jam), Maluku dan Papua 8 pabrik (485 ton/jam) serta 2 pabrik (50 ton/jam) di Jawa, Bali dan Nusa Tenggara.

Agung menilai potensi minyak kelapa sawit yang ada sejalan dengan upaya Pemerintah mempeluas kebijakan pemanfaatan bioenergi di semua sektor terutama transportasi dan pertambangan, untuk impelementasi mandatori Biodiesel sebesar 20 persen (B20) dalam Bahan Bakar Minyak (BBM).

“Pemanfaataan Biodiesel menjadi salah satu mandatori yang harus dilaksanakan. Apalagi dari tahun ke tahun produksi CPO makin tinggi,” ungkap Agung.

Pada tahun 2015, kebutuhan CPO mencapai 5,05 juta kilo liter (kl) dengan tingkat mandatori sebesar 15 persen. Jumlah ini terus meningkat hingga angka 7,35 KL (kebutuhan) dan 20 persen (mandatori) pada tahun 2018.

Ditargetkan, akan ada 7,58 juta KL biodiesel yang akan dibutuhkan pada tahun 2019 dan 11,7 juta KL di 2020 dengan tingkat mandatori sebesar 20 persen pada tahun 2019 dan 2020.

Dalam dua tahun terakhir, Pemerintah menggenjot pemanfaatan biodiesel melalui penerbitan regulasi mengenai perluasan insentif Biodiesel untuk sektor Non-PSO Permen ESDM No.12 Tahun 2018 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit dan Permen ESDM No. 41 Tahun 2018 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan BBN Jenis Biodisel dalam Kerangkan Pembiyaaan Dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Tingginya penyerapan atas pemanfaatan CPO terhadap total produksi CPO memberikan rasa optimis Pemerintah untuk terus mengembangkan CPO untuk biodiesel.

Dari 18 persen pemanfaatan CPO untuk biodiesel di tahun 2015 nantinya akan mencapai 26 persen di tahun 2020. “Seiring meningkatnya kebutuhan dan berkembangnya teknologi, penerapan biodiesel ini bisa kita tingkatkan. Kami optimis dan sangat memungkinkan,” tutup Agung.

Sumber: Antaranews.com

Dr. Kiman Siregar, Ketua Umum Indonesian Life Cycle Assessment Network (ILCAN) Indonesia Butuh Data Emisi Sawit Nasional

Pemerintah Indonesia perlu mempunyai data nasional untuk menghitung nilai daur hidup (life cycle assement) perkebunan sawit. Data ini sangat dibutuhkan guna menjawab tuduhan sawit penyumbang emisi karbon.

Untuk mendapatkan data emisi ini, Indonesian Life Cycle Assessment Network (ILCAN) siap mendukungnya melalui penghitungan  daurpenilaian hidup. ILCAN adalah organisasi independen yang menjadi wadah akademisi, praktisi, dan pelaku usaha untuk berbagi informasi penilaian daur hidup (life cycle assesment disingkat LCA). Penilaian daur hidup (LCA) telah diperkenalkan semenjak awal 1970. LCA ini mempunyai metodologi yang dapat digunakan sebagai sustainability matrics. Penilaian daur hidup dapat mengevaluasi bahan mentah dan konsumsi energi sehingga dapat diperoleh data pengeluaran emisi sebuah produk.

Bagi industri sawit, penghitungan pengeluaran emisi sangatlah penting. Sebab, banyak sekali tuduhan bahwa kelapa sawit kontributor gas emisi rumah kaca.  Dampaknya, beberapa negara berupaya menghambat perdagangan sawit melalui isu emisi karbon, sebagai contoh studiEnvironmental Protection Agency (EPA) Amerika Serikat yang menyatakan kemampuan sawit mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 17 % jika dijadikan menjadi biodiesel. Sementara di Eropa, kemampuan sawit menekan emisi sebesar 19 %. Di sisi lain, ada riset yang membuktikan sawit dapat menghemat pengeluaran emisi sebesar 40 %.  

Berkaca dari negara lain,  sudah banyak produk yang menginformasikan data pengeluaran emisi karbon. Begitupula untuk produk kedelai Amerika Serikat dapat diketahui  data pengeluaran emisinya. Menurut Kiman Siregar, pemerintah Indonesia seharusnya mempunyai data serupa untuk produk sawit. Dengan begitu, pemerintah tidak akan kerepotan menghadapi tuduhan dan hambatan emisi kepada industri sawit. 

Dukungan pemerintah supaya penghitungan ini dapat berjalan nasional. Tidak lagi terbatas penelitian individu atau lembaga.   Berikut ini petikan wawancara kami dengan Dr. Kiman Siregar berkaitan dengan pola dan metode penilaian daur hidup atau Life Cycle Assement kelapa sawit. Di Indonesia, metode ini terbilang baru. Akan tetapi perlahan, kalangan peneliti mulai tertarik mendalami metode ini:

Dapat dijelaskan apa itu Indonesian Life Cycle Assessment Network (ILCAN)?

Organisasi ini bersifat independen dan termasuk pionir di Indonesia yang berasal dari kalangan akademisi, praktisi dan businessman yang berdiri pada 2014. Di tingkat, organisasi seperti ILCAN sudah banyak dijumpai di berbagai negara. Tujuan dari ILCAN untuk berbagi informasi metode maupun aplikasi penilaian daur hidup, serta membangun capacity building anggotanya. Saya  ini menjabat sebagai Ketua Umum untuk periode yang kedua. Teman-teman memberikan amanah kepada saya.

ILCAN bertujuan membantu pengusaha sawit supaya ramah lingkungan sehingga dapat sustainable, dalam hal ini tidak hanya kelapa sawit melainkan semua industri. Jumlah anggota kami hampir 120 orang yang memang difokuskan untuk mengkaji  bidang tertentu sebagai contoh dibuat working grup di agriculture dan paper.

Sumber: Sawitindonesia.com

Potensi Produksi Sawit Mencukupi, Program Biofuel 100% Butuh Roadmap

Calon Presiden 2019-2024 Joko Widodo (Jokowi) menyebut kalau pemerintah akan melanjutkan program penggunaan bahan bakar nabati (BBN) atau biofuel. Tak hanya 20% tapi hingga 100% sebagai pengganti bahan bakar minyak (BBM).

Dalam debat putaran kedua calon Presiden 2019-2024 yang berlangsung di Jakarta, Minggu (17/2) lalu, Jokowi menyebut peningkatan penggunaan biofuel ini untuk mengurangi impor migas yang besar. Saat ini, biofuel masih 20%. Artinya sebagai bahan campuran di biodiesel baru 20% saja. “B20 sudah berhasil, kini kami akan mewujudkan B100,” ujar Jokowi.

Program B100 diyakini bisa terwujud. Pasalnya, Indonesia memiliki BBN yang mencukupi. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, danKonservasi Energidi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Rida Mulyana bilang, perluasan B20 mampu menyerap biodiesel sebesar 6 juta kiloliter hingga 6,2 juta kiloliter tahun 2019. Artinya, bila BI00 ingin diterapkan harus ada 30 juta kiloliter hingga 31 juta kiloliter minyak sawit yang dibutuhkan.

Wakil Ketua Umum III Gabungan Pengusaha Kelapa sawit Indonesia (GAPKI) bidang Urusan Perdagangan dan Keberlanjutan Togar Sitanggang juga optimistis BI00 bisa diwujudkan. Hal ini dikarenakan produksi CPO Indonesia masih berpotensi ditingkatkan mengingat lahan sawit yang masih luas.

Menurut Togar, B100 merupakan tujuan akhir rencana pemerintah. Menurutnya, kapan dan bagaimana mencapai tujuan tersebut sedang didiskusikan secara formal dan informal di kalangan industri.

Untuk mencapai B100 ini pun riset terus dilakukan dan dibutuhkan teknologi. Meski teknologi yang dibutuhkan sudah tersedia, Togar tak menampik bahwa teknologi tersebut belum ekonomis.

“Saya sendiri sudah sering ungkapkan, bahwa Indonesia akan menjadi produsen renewable energy di biofuel tahun-tahun mendatang jika pemerintah benar-benar serius menyusun roadmap ke arah sana,” terang Togar kepada KONTAN, Senin (18/2).

Togar menerangkan, mengacu pada lahan yang tercantum pada laporan Direktorat Jenderal Perkebunan yang sebesar 14 juta hektare, Indonesia bisa memproduksi CPO hingga sebesar 56 juta ton.

“B100 hanya membutuhkan CPO sekitar 30 juta ton. Dari dalam negeri untuk pangan sekitar 10 juta ton, jadi masih ada sisa 10 juta ton untuk ekspor,” terang Togar.

Efeknya adalah ekspor non migas akan tertekan. Pasalnya, selama ini ekspor CPO adalah andalan Indonesia.

Berdasarkan data GAPKI, produksi CPO tahun 2018 sudah mencapai 47,4 juta ton, untuk ekspor sebesar 34,7 juta ton dan konsumsi domestik sebesar 13,49 juta ton.

“Meski ekspor terbatas, tapi Indonesia menjadi sangat fleksibel. Fleksibel apakah mau diekspor atau mau dikonsumsi dalam negeri dan fleksibel dalam menentukan negara tujuan ekspor,” terang Togar.

Sumber: Harian Kontan

Andalas Forum GAPKI Se-Sumatera Membangun Industri Sawit Berkelanjutan Di Tengah Isu Lingkungan Global

Andalas Forum mengadakan Seminar dan Pameran sawit untuk menjawab persoalan yang tengah dihadapi pelaku industri. Melibatkan pemangku kepentingan lintas sektor demi terciptanya  industri sawit berkelanjutan.

Andalas Forum berdiri atas dasar kesepakatan GAPKI cabang se-Sumatera yang dikukuhkan  pada 28 Agustus 2018.  Salah  satu  tujuan  pembentukan  forum  ini   memajukan dan mengembangkan industri sawit sebagai pilar pembangunan nasional melalui kegiatan seminar, lokakarya, pelatihan dan pameran.

Wisnu Suharto, Ketua Pelaksana  Andalas Forum, menjelaskan bahwa  anggota Andalas  Forum menghadapi persoalan sama terutama mengenai isu keberlanjutan (sustainability).  Sebagian besar anggota GAPKI di Sumatera mempunyai tanaman yang sudah stabil bahkan memasuki masa peremajaan (replanting). Atas dasar itulah seluruh pihak  bersepakat untuk mengadakan seminar sawit berkelanjutan di wilayah Sumatera terutama untuk ruang lingkup nasional.

“Seminar andalas forum akan diadakan setiap tahun. Fokus dari  seminar akan membahas persoalan sawit berkelanjutan,” kata Wisnu.

Untuk tahun ini, Andalas Forum mengadakan seminar “Membangun Industri Kelapa Sawit Berkelanjutan di  Tengah Isu Lingkungan Global”,  yang berlangsung pada 21-22 Februari 2019.  Kegiatan ini bertempat di Radisson Golf & Convention Center Batam – Kepulauan Riau. Mengapa seminar ini bertempat di Batam? Wisnu menjelaskan bahwa Batam dipilih untuk pertama kalinya sebagai tempat kegiatan GAPKI. Dengan pertimbangan yaitu posisi Batam lebih  strategis dari segi tranportasi bagi anggota GAPKI dan peserta seminar yang akan ikut serta. Selain itu, daerah ini mempunyai potensi wisata nasional.

Tema  seminar “Membangun Industri Kelapa Sawit Berkelanjutan di  Tengah Isu  Lingkungan Global” akan dijabarkan ke  dalam materi-materi seminar dengan tema isu terkini yang dapat memberikan jawaban relevan dengan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan. Hal ini menjadi sangat penting untuk diketahui oleh seluruh pelaku usaha perkebunan di Indonesia.

Wisnu menuturkan bahwa isu moratorium kelapa sawit dengan segala permasalahannya perlu disikapi secara bijaksana oleh seluruh  pelaku usaha, sehingga tidak menjadi kontraproduktif.  Upaya peningkatan produktivitas perkebunanan  kelapa  sawit dan kebijakan B-20 pemerintah bertujuan untuk melindungi sekaligus menyelamatkan industri kelapa sawit Indonesia terhadap ketergantungan pasar global. Para pelaku usaha perkebunan perlu memahami kebijakan B-20 dan strategi yang harus dilakukan untuk mendapatkan manfaat kebijakan tersebut.

Dijelaskan Wisnu, kebijakan B-20 diperkirakan akan meningkatkan kebutuhan CPO dari pasar dalam negeri. Para pelaku usaha perkebunan kelapa sawit dituntut untuk dapat meningkatkan produktivitasnya tanpa harus melakukan perluasan lahan sejalan dengan Inpres No. 8 tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit. Peningkatan produktivitas  dapat dilakukan    dengan menerapkan praktek- praktek perkebunan terbaik seperti pemupukan dan pengendalian gulma secara efektif dan efisien dan  kemampuan untuk meminimalkan  risiko  cuaca dan perubahan  iklim  yang  akan terjadi.

Tuntutan  pasar  akan produk  minyak  sawit  berkelanjutan menjadi persyaratan yang tidak bisa dihindari. Isu lingkungan sebagai dampak dari pengelolaan limbah pabrik dan isu ketenagakerjaan merupakan permasalahan tersendiri yang dapat menghambat pencapaian sertifikasi sustainable palm oil. Permasalahan tersebut di atas akan dibedah secara tuntas dalam kegiatan seminar Andalas Forum, sehingga menjadi penting untuk diketahui dan dihadiri oleh seluruh pemangku kepentingan khususnya para pelaku usaha perkebunan kelapa sawit di Indonesia.

Seminar ini bertujuan menjadi menyediakan wadah bagi sesama anggota GAPKI atau  pelaku industri kelapa sawit untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan dalam penerapan sistem tata kelola terbaik kelapa sawit berkelanjutan. Selain itu, dapat  menjadi sarana promosi dan komunikasi bagi penyedia teknologi perkebunan kelapa sawit terhadap pelaku usaha.

Sumber: Sawitindonesia.com

Pemkab Musi Banyuasin dan ITB Siapkan Inovasi Minyak Sawit Jadi BBM

Inovasi tiada henti terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Pemkab Muba), Sumatera Selatan (Sumsel). Setelah berhasil menerapkan pembangunan jalan aspal menggunakan menggunakan campuran serbuk karet alam teraktivasi (SKAT) di Desa Bi Mulyorejo, Kecamatan Sungai Lilin pada tahun 2018 lalu dan ini merupakan program pertama di indonesia yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

Kali ini Pemkab Muba dipimpin langsung Bupati Dodi Reza Alex Noerdin menggandeng Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa sawit (BPDP-KS) dengan inovasi mengolah inti kelapa sawi tmenjadi menjadi bahan bakar minyak (BBM) nabati. Kabupaten Muba memiliki potensi kelapa sawit yang besar.

Kamis IU/2I Bupati Muba Dodi Reza Alex Noerdin bersama Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Muba Zuktakar,

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Zainal Arifin, Pelaksana tugas IPK) Kepala DPMP-TSP Erdian Syahri, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Andi Wijaya Busro, Kepala Dinas Perkebunan Iskandar Syahnanto, Kabag Humas Herryandi Sinulingga, dan Pit Kabag Protokol Rangga Perdana Putra berkunjung ke kampus ITB di Bandung.

Kunjungan Bupati Musi Banyuasin ke ITB dalam rangka pertemuan dan Peninjauan Penelitian Pengembangan Biohydrocarbon Berbasis sawit kerjasama antara ITB dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa sawit (BPDP-KS).

“Di ITB Bupati Dodi Reza Alex Noerdin bertemu Dekan Fakultas Teknologi Industri Teknik Kimia Prof Dr Dedi Kurniadi MEng didampingi Ketua Program Studi S2 dan S3 Teknik Kimia ITB Dr IGBN Makertihartha dan Dosen Teknik Kimia ITB Dr Melia Gunawan. Juga ikut Kepala Divisi Pengembangan Biodiesel BPDP-KS Muhammad Ferian,” kata Kabag Humas Pemkab Muba Herryandi Sinulingga, Jumat (15/21.

Dalam kunjungan tersebut Dekan Fakultas Teknologi Industri Teknik Kimia ITB Dedi Kurniadi mengatakan, “Kabupaten Musi Banyuasin sangat cocok untuk nantinya mengolah inti kelapa sawit menjadi bahan bakar nabati karena Muba menjadi daerah yang dikelilingi perkebunan kelapa sawit dan ini akan menjadi pilot project daerah yang mengolah dan menghasilkan bahan bakar nabati atau biofuel dari inti kelapa sawit.”

Sementara itu menurut Bupati Dodi Reza Alex Noerdin. Kabupaten Muba memiliki luas lahan kebun sawit milik rakyat yang telah tertanam dan akan ditanam seluas 8.124 hektar yang dilaksanakan oleh 12 koperasi dan dalam tahap proses usulan tahun 2019-2020 adalah seluas 5.360 hektar dan hingga tahun 2022 peremajaan kelapa sawit di Muba mencapai 42.000 hektar.

“Saat ini Pemkab Muba sedang menuju pembuatan btotuel yang berbasis sawit. Muba memiliki potensi kelapa sawit yang luas berkeinginan melakukan transformasi industri sawit sehingga akan bisa mendongkrak harga jual tandan buah segar atau TBS kelapa sawit rakyat. Han ini kami ke ITB ini untuk bekerjasama dalam merealisasikan terobosan inovasi Energi Terbarukan biofuel,” kata mantan Wakil Ketua Komisi VI DPR.

Dodi Reza Alex Noerdin menjelaskan, besarnya potensi kelapa sawit tersebut berangkat dari keseriusan Koperasi Unit Desa (KUD) yang mendukung menyukseskan replanting atau peremajaan perkebunan sawit rakyat. Pada Desember 2018 lalu KUD di Muba juga mendapatkan penghargaan dan Kementerian Pertanian karena dinilai sukses sebagai pilot project peremajaan kelapa sawit di lahan seluas 4.446 hektare.

Replanting atau peremajaan kelapa sawit di Muba adalah yang pertama di Indonesia dan peresmiannya langsung dilakukan Presiden Joko Widodo pada 13 Oktober 2017 di Desa Panca Tunggal, Kecamatan Sungai Lilin.

Bupati Dodi Reza Alex Noerdin mengharapkan dukungan banyak pihak dan khususnya petani sawit rakyat membuat Pemkab Muba terus semangat mencari dan mengembangkan inovasi baru untuk kelapa sawit. 

“Kita ingin semua itu mampu menyentuh kebutuhan pokok pekebun sawit untuk memperjuangkan terwujudnya pekebun sawit yang sejahtera, mandiri, berdaulat dan berkelanjutan. Kita juga berencana membangun mini refinery untuk penampungan sementara, dan sebagai langkah awal. produksi turunan dan tandan buah segar itu akan dikirim ke kilang minyak milik PT Pertamina di Plaju, Palembang,” ujarnya

Menurutnya, dalam waktu dekat MoU atau nota kesepahaman segera dilakukan bersama ITB dan BPDP-KS untuk segera merealisasikan inovasi minyak kelapa sawit menjadi bahan bakar minyak (BBM). Untuk pelaksanaannya, tahap awal kendaraan dinas di Pemkab Muba wajib pakai biofuel Muba sebagai wujud implementasi pemanfaatan Energi Terbarukan dan sustanaible atau berkelanjutan.”

Dekan Fakultas Teknologi Industri Teknik Kimia Dedi Kurniadi sangat menyambut baik langkah dan program terobosan inovasi yang akan dilakukan Bupati Muba Dodi Reza Alex Noerdin dalam upaya mengembangkan bahan bakar dari inti kelapa sawit. “Kami sangat siap dan mendukung untuk merealisasikannya. Ini akan menjadi kerja sama yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat khususnya petani sawit rakyat,” ujarnya.

Dedi Kurniadi menjelaskan, “Salah satu minyak nabati yang mempunyai potensi untuk dijadikan sebagai bahan bakar alternatif adalah minyak kelapa sawit. Pemilihan minyak kelapa sawit sebagai sumber energi altematif sangat tepat dilakukan di Indonesia karena merupakan negara penghasil minyak kelapa sawit terbesar kedua di dunia setelah negeri Malaysia.”

Menurut Bupati Dodi Reza Alex Noerdin, keterbatasan bahan bakar fosil sebagai salah satu sumber energi yang tidak dapat diperbarui di Indonesia menjadikan wacana untuk menciptakan sumber energi alternatif dari bahan baku lain yang jumlahnya masih melimpah dan dapat diperbarui.

“Salah satu sumber energi alternatif tersebut adalah bahan bakar nabati. Biofuel atau bahan bakar nabati sering disebut energi hijau karena asal-usul dan emisinya bersifat ramah lingkungan dan tidak menyebabkan peningkatan pemanasan global secara signifikan.” katanya.

Sumber: Republika

Presiden Jokowi Jalankan Kebijakan Pro Petani Sawit

Kalangan petani sawit mengapresiasi kebijakan Joko Widodo terhadap perkebunan sawit rakyat. Selama masa pemerintahannya, Presiden telah memberikan perhatian lebih dalam upaya peningkatan produktivitas dan pendapatan petani.

“Keberpihakan pemerintah kepada industri kelapa sawit khususnya kepada petani sudah on the track,” kata Gulat Manurung, Ketua DPW Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Provinsi Riau, kepada sawitindonesia.com, Senin, (18 Februari 2019).

Pemerintah mengadakan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) untuk meningkatkan produktivitas sawit kebun petani dan memberikan kepastian usaha perkebunan. Dana bantuan peremajaan senilai Rp25 juta per hektare sesuai rekomendasi teknis.

Data Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit menyebutkan Program PSR sepanjang 2018 mencapai 12.622 hektare. Realisasi dana PSR tercatat senilai Rp315,54 miliar untuk 6.415 petani dari 46 koperasi.

Dikatakan Gulat bahwa Presiden Jokowi memiliki komitmen bagus terhadap redistribusi lahan kepada masyarakat khususnya petani. Sebagaimana disampaikan Jokowi perihal kebijakan moratorium dimana tidak pernah memberikan izin baru kepada korporasi.

“Justru sebaliknya melakukan redistribusi lahan kepada masyarakat dan ini berlangsung 5 tahun ke depan. Konsep dan komitmen Jokowi sangat mencerminkan Sawit Indonesia Berdaulat,” ucapnya.

Berkaitan pengembangan energi terbarukan, Jokowi telah berhasil menjalankan program biodiesel 20% atau B20. Gulat mengatakan dalam lima tahun kedepan di bawah kepemimpinan Jokowi Indonesia akan menjadi negara terdepan dalam pengembangan biofuel.

“Hal ini telah dikatakan Jokowi dalam Debat Capres Putaran Kedua yang akan meningkatkan pemakaian biofuel,” kata Gulat.

Gulat menambahkan semangat yang dibangun Jokowi untuk sawit Indonesia sangatlah jelas. Karena berkomitmen memutus tekanan asing yang selalu mengintervensi sawit Indonesia.

Dikatakan Gulat, pemerintah meningkatkan konsumsi CPO dalam negeri baik untuk biosolar dan produk barang jadi lainnya.

Sumber: Sawitindonesia.com

Dialog Akhir Tahun Majalah SAWIT INDONESIA Membenahi Industri Sawit Dari Hulu Sampai Hilir

Industri sawit diakui sebagai kontributor utama perekonomian Indonesia. Kendati demikian, kontribusinya tetap dapat dioptimalkan melalui pembenahan di segala sektor.

Hal ini terungkap dalam Dialog Akhir Tahun Majalah Sawit Indonesia yang bertemakan Membenahi Tata Kelola Sawit Nasional, Jakarta, Rabu (19 Desember 2018). Hadir dalam diskusi antara lain Bambang (Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian RI), Yon Arsal (Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Pajak Kementerian Keuangan RI), Sulistyanto (Ketua Tim Koordinasi Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bidang Sawit), Sigit Nugroho (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan), dan Enny Sri Hartati (Direktur INDEF).

“Banyak regulasi di daerah seperti retribusi dan pungutan yang tidak sesuai dengan regulasi pemerintah pusat. Untuk itu, sinkronisasi dan pengawasan di daerah baik oleh pemerintah dan KPK,” kata Kacuk Sumarto, Wakil Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Bidang Urusan Organisasi.

Pernyataan Kacuk mendapatkan sambutan meriah dari 110 peserta yang hadir dalam seminar. Peserta yang hadir datang dari perwakilan petani, pengusaha, akademisi, dan media.

Kacuk meminta pemerintah pusat supaya dapat mengharmoniskan antara aturan di daerah. Tujuannya memberikan kepastian dan kejelasan bagi dunia usaha. Dia mengusulkan semua pihak dapat duduk bersama sebagai upaya mengatasi persoalan tersebut dan memajukan Indonesia.

Berdasarkan data yang diolah KPK, terjadi tumpang tindih HGU dengan izin pertambangan sebanyak 3,01 juta hektare. Tumpang tindih HGU dengan IUPHHK-HTI seluas 534 ribu hektare, dan tumpang tindih HGU dengan IUPHHK-HA seluas 349 ribu hektare.

Menanggapi keluhan dunia usaha, Sulistyanto Ketua Tim Koordinasi Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bidang Sawit menyatakan persoalan ketidakjelasan regulasi di daerah maupun pungutan yang memberatkan dunia usaha akan menjadi perhatian lembaganya. Dalam presentasinya, berdasarkan temuan KPK terjadi pengendalian izin tidak efektif (kasus tumpang tindih lahan) dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Penyebabnya ini tidak ada koordinasi antar pemerintah daerah dengan Kementerian/Lembaga dalam proses penerbitan dan perizinan.

Dalam upaya membenahi masalah di daera, KPK membentuk 9 Koordinator Wilayah (Korwil) di 34 Provinsi. Pembentukan korwil ini erat kaitannya untuk menjerat kepala daerah dalam kasus tindak pidana korupsi.

Salah satu tugas Korwil, kata Sulistiyanto, mengawasi berbagai aturan di daerah termasuk ketidakjelasan penerapan di satu daerah. Sebagai contoh, ada peraturan gubernur di Kalimantan Tengah yang direkomendaikan supaya direvisi. “Yang saya tahu Kalimantan Tengah menerbitkan Pergun dengan tujuan pembangunan daerah. Tetapi kami belum tahu, apakah (retribusi) dikembalikan kepada pembangunan daerah atau tidak,” ujarnya.

Menurutnya, pelaku usaha dapat juga memberikan laporan terkait ketidakpastian dalam sebuah regulasi daerah. “Silakan laporkan kepada kami kalau ada ketidakjelasan (aturan) di daerah,” paparnya.

KPK merekomendasikan  pemerintah untuk memperbaiki sistem perizinan. Tujuannya demi meningkatkan akuntabilitas izin usaha perkebunan sehingga tingkat kepatuhan kewajiban keuangan, administrasi, dan lingkungan hidup usaha perkebunan mencapai 100%.

“KPK juga mempunyai tim Koordinasi Supervisi dan Pencegahan. Kalau indikasi korupsi (di daerah) maka bisa melaporkan ke bagian pengaduan masyarakat,” kata Sulistiyanto.

Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian (Kemtan) Bambang mengatakan, pihaknya sedang mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Perijinan Perkebunan (Siperibun) untuk memperbaiki tata kelola sawit. “Sejauh ini, jumlah perizinan yang dihimpun Ditjenbun mencapai 1.380 perizinan dengan jumlah pelaku usaha 2.121 perusahaan di 13 provinsi dan 97 kabupaten,”ujarnya.

Ada tiga fungsi Siperibun yaitu integrasi data dan informasi perizinan usaha perkebunan di skala nasional, membuat instrumen pembinaan dan pengawasan perizinan usaha perkebunan, ditambah lagi koordinasi dan informasi bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan masyarakat.

Dari sektor pajak, Yon Arsal, Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan, penerimaan pajak pada industri sawit merupakan industri yang sangat komprehensif. “Apa saja yang diproduksi dari bahan baku sawit mampu menghasilkan pendapatan bagi negara melalui penerimaan pajak. Mulai dari buah sawit, bisnis sawit mulai dari hulu hingga hilirnya menghasilkan potensi penerimaan pendapatan untuk negara,” ungkap Yon Arsal, saat Dialog Sawit akhir tahun, pada pertengahan Desember 2018, di Jakarta.

Menurutnya, sawit sangat potensial sebagai sumber penerimaan pajak. Dari data yang ada, Indonesia menjadi pemain sawit besar di dunia, 56% sawit di dunia berasal dari Indonesia dan 36% dari Malaysia. Tetapi penerimaan pajak dari sektor sawit belum optimal sehingga menjadi tantangan untuk meningkatkan perolehan pajak.

Data dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat kontribusi PDB sektor Perkebunan terhadap PDB Nasional pada 2014 (Rp338,50 triliun), 2015 (Rp345,16 triliun), 2016 (Rp357,14 triliun), 2017 (Rp373,05 triliun).

Walaupun industri sawit mampu memberikan pendapatan bagi negara, tetapi potensi yang dimiliki belum tergali secara optimal. Potensi ini dapat dilihat dari tax ratio. Secara umum tax ratio Indonesia berada pada 11% – 12%, namun untuk sawit masih di bawah standar yaitu masih di angka 6% – 7%.

Di sektor kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyebutkan  fungsi kawasan hutan salah satunya aspek ekonomi. Pada aspek ekonomi, pemerintah dalam hal ini KLHK juga mempunyai tanggung jawab dengan mengalokasikan ruang yang dimanfaatkan menjadi perkebunan sawit.

Sigit Nugroho, Kasubdit Perubahan Peruntukan Fungsi Kawasan Hutan KLHK menegaskan ada skema untuk pelepasan kawasan hutan dengan proses dan persyaratan yang harus diikuti bersama. “Kemudian ada cara lain yaitu bisa juga memanfaatkan fungsi hutan produksi terbatas dan tetap. Tetapi dengan cara tukar menukar fungsi kawasan hutan,” tegasnya.

Sumber: Sawitindonesia.com

Debat Soal Sawit: Prabowo Utamakan Petani, Jokowi Libatkan 16 Juta Petani

Perkebunan sawit menjadi salah satu topik yang dibahas dalam debat kedua capres, Minggu (17/2). Panelis mempertanyakan bagaimana komitmen capres memperbaiki tata kelola sawit agar target bio diesel tercapai.

Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto mendapatkan giliran menjawab. Dia mengatakan, kelapa sawit merupakan komoditas penting.

“Kita dapat menggunakan kelapa sawit untuk biodiesel dan biofuel. Saya sudah bicara dengan para ahli, pakar, pelaku, pengusaha, mereka sudah melaksanakan. Tapi Brasil sudah B90, saya bukan pesimis pak, saya sangat optimis, kita mampu swasembada di bidang energi,” jelas Prabowo.

“Kelapa Sawit akan menjanjikan, kita manfaatkan semua produk kelapa sawit untuk jadi biofuel biodiesel ini bisa meningkatkan pendapatan petani yang sekarang lagi jatuh,” kata Prabowo.

Prabowo menjamin akan konsekuen meningkatkan kesejahteraan petani kelapa sawit. Prabowo menjanjikan, pola perkebunan sawit tidak lagi 80 persen plasma dan 20 persen untuk inti.

“Tapi lebih berani kaya Malaysia, kita tingkatkan plasma lebih banyak sehingga rakyat memiliki hak kerja keras mereka,” terang Prabowo.

“Kita bisa cari jalan, yang penting pertama kita bisa manfaatkan kelapa sawit menjadi tambahan bahan bakar kita. Karena kita dalam waktu dekat jadi net importir bahan bakar minyak,” tambah Prabowo.

Mendengar komitmen Prabowo tersebut, Jokowi pun menekankan, pemerintahannya sudah melakukan yang terbaik untuk komoditas kelapa sawit.

Jokowi menjelaskan, produksi sawit sudah 46 juta ton per tahun. Jokowi juga menambahkan, perkebunan sawit juga telah melibatkan 16 juta petani.

“Jumlah sangat banyak dan Pak Prabowo juga mesti tahu, kita telah memulai B20 dan sudah berproduksi 98 persen, dari yang sudah kita harapkan B20 sudah rampung, kita menuju B100. Sehingga kita harapkan 30 persen dari total produksi kelapa sawit masuk biofuel, plan sudah rijit, ini yang sedang kita kerjakan, kita tidak tergantung minyak impor Pak Prabowo,” jawab Jokowi.

Prabowo kembali diberikan kesempatan untuk memperdalam dan menanggapi apa yang disampaikan Jokowi. Prabowo kembali mengapresiasi sikap pemerintah Jokowi yang dianggap sudah berprestasi. Tapi, dia merasa punya kewajiban mengkoreksi pemerintah.

“Kita mengakui memang Pak Jokowi telah melakukan hal positif di bidang itu, saya mengakui kalau berbuat baik, tapi kita perlu koreksi kalau kekurangan. Jadi sekali lagi kami mendukung, anda tanya kepada saya strategi kami saya jawab akan menggenjot kelapa sawit, tidak cuma kelapa sawit, tapi Aren, cassava, bahkan etanol dari gula, semua kita gunakan untuk kita tidak mengimpor bahan energi dari luar negeri,” tutup Prabowo. 

Sumber: Merdeka.com

Menteri Rini Ingin CPO Jadi BBM, Diproses di Italia

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengusulkan pengolahan minyak kelapa sawit mentah (CPO) menjadi bahan bakar minyak ramah lingkungan (green fuel) di Italia. Dia mengklaim usulan itu telah dibicarakan dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral belum lama ini.

“Jika boleh, kami ingin membeli minyak kelapa sawit (CPO) dari petani untuk kemudian dikirim ke Italia. Mereka yang proses (di Italia) kemudian dikirim kembali Indonesia, sampai kilang di dalam negeri selesai,” kata Rini di Palembang, dikutip Antara, Minguu (17/2).

Nantinya pemerintah akan membuat kontrak dengan perusahaan migas asal Italia, Eni SpA terkait pemrosesan minyak sawit tersebut hingga pembangunan kilang ramah lingkungan (green refinery) selesai pada 2021.

Sejauh ini terdapat dua kilang yang menjadi fokus utama PT Pertamina (Persero) untuk yakni Kilang Plaju, Palembang, Sumatera Selatan dan Kilang Dumai, Riau.

CPO sebagai sebuah sumber energi sudah banyak diaplikasikan untuk berbagai keperluan termasuk bahan bakar kendaraan dan pembangkit listrik.

Sebelumnya, Pertamina menandatangani kerja sama bidang energi terbarukan dengan perusahaan Italia Eni SpA pada 30 Januari 2019. Kerja sama itu yakni pengembangan, pemrosesan minyak sawit, kemudian dan.

Pemerintah berharap produk BBM berbahan minyak sawit ini akan mengurangi impor minyak mentah yang selama ini menguras devisa negara. Selain itu, pemanfaatan minyak sawit yang diproduksikan di dalam negeri juga mendorong program Nawa Cita pemerintah yakni kemandirian energi nasional. 

Sumber: Merdeka.com

18 Perusahaan Sawit Raih PROPER Hijau 2018

Industri sawit berperan penting menjalankan aktivitas bisnis yang beretika, berwawasan lingkungan dan bertanggung jawab. Pada 2018, ada 18 perusahaan yang meraih penghargaan Program Penilaian Peringkat Kerja Perusahaan (PROPER) Kategori Hijau.

Sebagai wujud apresiasi pada perusahaan yang telah menjalankan tata kelola dan pengelolaan lingkungan dengan baik, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memberikan Anugerah PROPER (Program Penilaian Peringkat Kerja Perusahaan) yang diserahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

PROPER merupakan program penilaian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang bertujuan untuk mendorong perusahaan taat dalam peraturan lingkungan hidup, perbaikan sistem kerja yang berkelanjutan, dan menjalankan bisnis yang menerapkan prinsip tanggung jawab sosial bagi masyarakat dan lingkungan.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya menyampaikan selamat dan penghargaan kepada para pimpinan perusahaan dan manajemen yang telah meraih PROPER Hijau. Ia juga mengapresiasi kerja sama yang baik yang dilakukan dunia usaha dalam rangka menjaga lingkungan. “Semoga di tahun mendatang bisa lebih baik lagi,” tuturnya, saat menyerahkan penghargaan di Jakarta, pada Kamis (27 Desember 2018).

Grup Musim Mas, kelompok bisnis sawit terintegrasi di sektor hulu dan hilir, memimpin penghargaan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper) Hijau di sektor bisnis sawit. Dari total 18 perusahaan sawit penerima Proper Hijau, Musim Mas meraup 11 penghargaan di kategori tersebut.

Lim Teong Kwee, Director of Strategy and Planning PT Musim Mas, mengatakan perusahaan sangat senang dan merasa terhormat telah memperoleh penghargaan yang merupakan hasil dari upaya seluruh perusahaan kami.

“Penghargaan ini menjadi bukti nyata kinerja nilai perusahaan kami dalam bidang keberlanjutan sesuai dengan harapan kementerian. Kami akan terus meningkatkan kinerja keberlanjutan dan mengupayakan standar yang lebih tinggi,” kata Lim  Teong

Astra Agro

Ada beberapa perusahaan perkebunan sawit yang mendapatkan Anugerah Lingkungan PROPER di antaranya anak perusahaan PT Astra Agro Lestari (AAL) adalah PT Sari Lembah Subur (SLS) dan PT Ekadura Indonesia (EDI) di Riau; PT Gunung Sejahtera Dua Indah (GSDI) dan PT Gunung Sejahtera Ibu Pertiwi (GSIP) di Kalimantan Tengah; serta PT Suryaraya Lestari 1 (SRL) di Sulawesi Barat.

Bahkan, perusahaan tersebut pada tahun sebelumnya sudah mendapatkan Anugerah Lingkungan PROPER. Apresiasi ini menambah panjang daftar perusahaan Grup Astra Agro yang telah menerima PROPER tahun-tahun sebelumnya.

Ada beberapa indikator yang menjadi poin penilaian dalam pelaksanaan PROPER. Diantaranya Sistem Manajemen Lingkungan, Efisiensi Energi, 3R Limbah B3, 3R Limbah Padat Non B3, Penurunan Emisi, Efisiensi Air dan Penurunan Beban Pencemaran, Keanekaragaman Hayati, dan Pemberdayaan Masyarakat.

Ucapan terima kasih juga disampaikan Yayat Ruhiyat, Administatur PT SRL1, pihaknya mengucap terima kasih, harapannya dengan perolehan penghargaan ini menambah semangat perusahaan untuk terus menerapkan bisnis yang peduli terhadap lingkungan dan memberi manfaat bagi masyarakat sekitar.

“Bahkan, program kepedulian lingkungan sudah menjadi agenda rutin dan fokus penting perusahaan dengan melibatkan masyarakat agar sama-sama menjaga kelestarian. sebagai contoh, perusahaannya beberapa kali menggelar program, seperti tanam pohon, pengembangan biakan terumbu karang, mengurangi pemakaian bahan kimia dan plastik dalam operasional perusahaan, dan kegiatan lainnya,” kata Yayat saat jumpa pers.

Asian Agri

Unit usaha Asian Agri yaitu PT Inti Indosawit Subur, juga mendapatkan Anugerah Lingkungan PROPER Hijau untuk pabrik kelapa sawit yang berada di Tungkal Ulu, Provinsi Jambi. Di tahun sebelumnya, perusahaan ini juga menerima penghargaan yang sama.

Penghargaan Proper Hijau untuk Asian Agri diberikan atas komitmen perusahaan yang telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan (beyond compliance) dalam peraturan yang dikeluarkan Kementerian LHK, melalui pelaksanaan sistem pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab.

“Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan, hubungan kami dengan lingkungan sangatlah lekat oleh karenanya kami secara serius berkomitmen untuk mengimplementasikan berbagai kebijakan dan inisiatif dalam pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan,” ujar Manumpak Manurung, Head of Industrial Relations Asian Agri.

Inisiatif Asian Agri dalam hal pengelolaan lingkungan juga diwujudkan melalui pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg). PLTBg memungkinkan Asian Agri untuk mengelola limbah cair kelapa sawit (POME) yang selanjutnya dikonversi menjadi energi listrik yang tergolong dalam energi hijau terbarukan, sekaligus berkontribusi dalam mengurangi emisi.

PLTBg yang berlokasi di pabrik kelapa sawit milik Asian Agri di Tungkal Ulu diresmikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Ignasius Jonan pada awal 2018. Pabrik tersebut beberapa kali dikunjungi para tamu baik nasional maupun internasional yang ingin mempelajari praktik pengelolaan kelapa sawit yang berkelanjutan.

Sumber: Sawitindonesia.com