Kemlu Gelar Pelatihan Percontohan Minyak Sawit Untuk Perdamaian

Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri bekerja sama dengan Universitas Jambi (Unja)  menyelenggarakan kegiatan pelatihan percontohan minyak sawit untuk perdamaian (Oil Palm Course for Peace/OPCP) 10-14 Desember 2018 di Jambi.

Keterangan Pusat Pengembangan dan Pengkajian Kebijakan Kawasan (P2K2) Amerika dan Eropa Kemlu yang diterima di Jakarta,  Senin,  menyebutkan kegiatan itu merupakan percontohan yang bertujuan memberikan pelatihan pengelolaan sawit lestari kepada para petani kecil (smallholders).

Pelatihan itu juga sebagai sarana sharing best practices Indonesia dan Kolombia dalam memanfaatkan potensi pertanian untuk menciptakan perdamaian.

Kegiatan OPCP akan dibuka oleh Wakil Menteri Luar Negeri RI AM Fachir di Hotel Bandara Internasional (Ex-Sheraton), Kawasan Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Senin sore pukul 14.30 WIB.

OPCP 2018 akan diikuti oleh 13 peserta yang berasal dari Indonesia (enam orang), Thailand (dua orang), Kolombia (dua orang), Filipina (seorang) dan Timor Leste (dua orang).

Para peserta akan mengikuti kegiatan pelatihan di Jambi yang dikoordinasikan oleh Unja. Selain itu, Kemlu juga menggandeng mitra lain dalam pelaksanaan pelatihan ini, yaitu PT Perkebunan Nusantara VI dan PT Asian Agri.

Inisiatif kegiatan OPCP berawal dari perjanjian damai Helsinki Process. Pemerintah Indonesia mengalokasikan sejumlah lahan dan anggaran yang selanjutnya dikelola oleh para mantan kombatan menjadi lahan pertanian.

Upaya ini merupakan salah satu pendekatan yang digunakan untuk re-integrasi para mantan kombatan tersebut ke dalam masyarakat. Sebagian dari lahan pertanian tersebut dimanfaatkan sebagai perkebunan kelapa sawit.

Kolombia juga telah melakukan pendekatan yang serupa guna proses perdamaian, salah satunya melalui program Cacao for Peace bekerja sama dengan United Nations Development Programme (UNDP).

Berbekal pengalaman tersebut, Indonesia dan Kolombia akan berkolaborasi untuk sharing best practices mengenai pemanfaatan kebijakan pertanian dalam menciptakan perdamaian, meningkatkan produktivitas petani sawit, serta mengelola sawit lestari.

Selama pelatihan OPCP, peserta akan diberikan pelatihan yang terkait dengan kebijakan, temuan dan fakta, struktur organisasi atau perusahaan kelapa sawit pada umumnya serta penelitian dan pengembangan terkait kelapa sawit, selain itu akan dilakukan pula kunjungan lapangan ke perusahaan sawit yang telah bersertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) maupun Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) di Jambi.

 

Sumber: Antaranews.com

,

DMSI Hapus Pengepul Tandan Sawit Petani

Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) meminta pemerintah khususnya pemerintah daerah (pemda) membenahi tata niaga sawit nasional dengan memutus keberadaan para pengepul di antara rantai pasok tandan buah segar (TBS) petani ke pabrik kelapa sawit (PKS). Para pengepul diduga menikmati 30-35% dari harga TBS yang seharusnya menjadi milik petani.

Wakil Ketua I DMSI Sahat Sinaga meminta pemerintah memutus keberadaan pengepul di antara rantai pasok TBS petani ke PKS, dalam hal ini pemda paling bertanggung jawab untuk mengatasi kondisi tersebut. “Lintah darat yang berada di antara PKS dan petani, yakni pengepul, harus dihilangkan. Pemerintah harus mengatasi ini, keberadaan mereka itu menikmati 30-35%, termasuk ongkos angkut, dari harga TBS yang seharusnya bisa dinikmati petani,” kata Sahat, kemarin.

Di sisi lain, petani-petani kelapa sawit yang bukan mitra plasma agar berkelompok, sehingga PKS mau mendatangi dan membeli TBS langsung dari petani. “Jadi, selain menghapus pengepul, pemerintah harus memperbaiki infrastruktur supaya PKS bisa langsung ke petani. Dal hal ini, petani juga tidak bisa hanya mengeluh, mereka harus berkelompok. Kalau panen cuma dua tandan, siapa yangmau beli, kalau berkumpul, tentu tidak lagi harus ke pengepul,” kata Sahat.

Secara terpisah, Ketua Umum DPP Asosiasi Sawitku Masa Depanku (Samade) Tolen Ketaren menuturkan hal senada dalam focus group discussion (FGD) tentang Menahan Kejatuhan Harga CPO, Menyelamatkan Petani yang digelar Investor Daily di Jakarta, Rabu (5/12). Tolen mengatakan, harga TBS petani swadaya lebih murah Rp 300 per kilogram (kg) dari petani plasma. “Ini karena ada pihak ketiga. Kami berharap, petani bisa menjual langsung ke PKS. Selama ini, keberadaan pengepul turut menekan harga TBS petani menjadi rendah. Kami sudah menyampaikan hal ini kepada Gapki supaya setidaknya menginstruksikan ke anggotanya supaya tidak ada lagi pengepul. Kami juga berharap supaya ada instruksi dari Presiden soal ini,” kata Tolen.

Sementara itu, Sahat juga mengusulkan agar pemerintah memacu ekspor ke wilayah Timur Tengah dan Afrika Timur. Alasannya, Uni Eropa (UE) dan Amerika Serikat (AS) saat ini bukan lagi pasar tujuan ekspor yang kondusif untuk minyak sawit Indonesia. Di Timur Tengah, ada potensi pasar setidaknya 200 juta populasi dan di Afrika Timur ada 380 juta populasi. Untuk memacu ekspor dalam waktu yang cepat, kedua wilayah tersebut harus menjadi fokus, sehingga stok minyak sawit nasional bisa segera terserap sebanyak-banyaknya. “Ini sambil terus memacu pelaksanaan B20 dan B30 di dalam negeri. Di dua wilayah itu, sawit tidak diserang oleh isu negatif. Hanya saja, di sana tidak ada refinery. Jadi, kita tidak berpeluang memacu ekspor CPO. Pilihan hanya pada turunan CPO, seperti RBD olein, RBPDPO, atau minyak goreng kemasan,” kata Sahat.

Untuk itu, lanjut Sahat, pemerintah perlu mengkaji kembali kebijakan terkait penentuan pungutan ekspor Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP KS) yang baru saja direvisi. Dalam pandangan DMSI, menolkan pungutan CPO itu tidak ada gunanya. Sebab, hilirisasi CPO di dunia ini yang berkembang hanya di Indonesia dan Malaysia, negara lain sudah tutup dan mereka lebih menikmati pasokan produk turunan CPO dari Indonesia. “Kita harus memacu ekspor olahan CPO, salah satunya besaran pungutan BPDP KS atas produk turunan CPO harus lebih rendah setidknya US$ 40 per ton dibandingkan pungutan atas CPO,” kata Sahat.

Ekspor Biodiesel

Dalam kesempatan itu, Sahat menuturkan, mengenakan pungutan ekspor atas fatty acid methyl ester (FAME) juga langkah yang tidak tepat, meski saat ini masih dinolkan karena harga CPO yang masih di bawah US$ 570 per ton. Kapasitas industri biodiesel nasional saat ini terpasang 12 juta kiloliter dan yang dikonsumsi dalam negeri baru sekitar 4 juta kiloliter. “Mungkin, tahun depan baru sekitar 6 juta kiloliter, lalu kenapa harus dikenakan pungutan ekspor,” kata Sahat Sinaga.

Menurut Ketua Harian Asosiasi Produsen Bio-fuels Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan, ekspor biodiesel tahun ini bisa mencapai 1,60-1,70 juta kiloliter. Angka itu diperkirakan naik menjadi 2 juta kiloliter pada 2019, permintaan terbesar diprediksi berasal dari Tiongkok dan Eropa.

 

Sumber: Investor Daily Indonesia

,

Investasi Mengalir Deras

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga menyatakan, sejak program hilirisasi bergulir pada 2011, investasi mengalir deras ke sektor ini dengan nilai sekitar US$ 4 miliar. Alhasil, kapasitas produksi industri CPO hilir naik. Sebanyak 85% investasi industri hilir sawit adalah modal dalam negeri.

Dia mencatat, kapasitas penyulingan (refinery) CPO nasional naik dari 43 juta ton pada 2011 menjadi 55 juta ton pada 2017. Produk yang dihasilkan refinery nasional antara lain minyak goreng, margarin, dan shortening. Selanjutnya, kapasitas produksi oleokimia melompat dari 2,1 juta ton menjadi 4,3 juta ton per tahun.

Seiring dengan itu, Indonesia kini mampu memproduksi 145 jenis produk CPO hilir hingga level empat, naik tajam dari 2011 yang hanya 70-an. Jumlah itu di atas Malaysia yang hanya sekitar 110. Produk turunan yang dihasilkan industri CPO nasional antara lain super olein, margarin, gliseron murni, new vegetable oilsfatty acid methyl esters (FAME), dan new ester oils.

“Produk CPO hilir kita terdiri atas oleopangan, oleokimia, dan biofuel. Jadi, dilihat dari berbagai indikator, hilirisasi CPO berjalan sukses dan Indonesia menjadi raja produk CPO hilir dunia. Kita jelas lebih unggul dari Malaysia karena bisa menghasilkan pelumas dari CPO,” ujar dia di Jakarta, Jumat (7/12).

Komposisi ekspor CPO nasional, kata Sahat Sinaga, juga berubah tajam selama 2011-2017. Pada 2011, porsi ekspor CPO mencapai 42%, sedangkan hilir 55%. Namun, pada 2017, porsi ekspor CPO tinggal 22% dan 78% produk turunan.

Menurut dia, perkembangan industri CPO hilir juga tak lepas dari insentif yang diberikan pemerintah. Sektor ini mendapatkan insentif pembebasan pajak untuk jangka waktu tertentu (tax holiday). Contoh perusahaan yang mendapatkan insentif ini adalah PT Unilever Oleokimia Indonesia.

“Apabila kebijakan hilirisasi tidak berubah, pada 2020 Indonesia seharusnya sudah mampu membangun industri hidrodeoksigenasi atau dekarboksilasi dan perengkahan katalitik yang antara lain akan menghasilkan green diesel dan green gasoline,” ungkap Sahat.

 

Sumber: Id.beritasatu.com

AS Berlomba Impor Sawit Indonesia

Amerika Serikat (AS) menyusul Tiongkok dan Pakistan mengimpor minyak sawit dari Indonesia. Demikian pernyataan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki).

Direktur Eksekutif Gapki Mukti Sardjono menyebutkan bahwa hingga Oktober 2018 AS mencatatkan kenaikan impor meskipun secara volume tidak besar.

 

“Tapi secara persentase sangat signifikan yaitu 129 persen atau dari 58,20 ribu ton naik menjadi 133,46 ribu ton,” katanya dikutip dari dikutip dari Antara, Minggu, 9 Desember 2018.

Pada Oktober, katanya, Tiongkok meningkatkan impor minyak sawit dari Indonesia hingga 63 persen atau dari 332,52 ribu ton di September terkatrol menjadi 541.81 ribu ton. Volume impor tersebut di luar dari permintaan untuk biodiesel.

Ia menjelaskan kenaikan impor juga dicatatkan oleh Pakistan sebesar 76 persen atau dari 140,16 ribu ton melonjak menjadi 246,97 ribu ton. Pada Oktober 2018, kata dia,  merupakan volume impor tertinggi sejak Oktober 2015.

Melonjaknya permintaan oleh Pakistan karena harga yang murah dan untuk pengisian stok di dalam negeri di mana beberapa bulan terakhir impor minyak sawit Pakistan mengalami perlambatan akibat dari kondisi ekonomi Pakistan yang sedang kurang baik karena defisit neraca perdagangan yang tinggi.

Di sisi lain, pada Oktober, India mencatatkan penurunan sebesar 12 persen namun secara volume India tetap menjadi pengimpor minyak sawit tertinggi dari Indonesia.

Oktober ini volume impor CPO dan produk turunannya oleh India hanya mampu mencapai 698,17 ribu ton, di mana bulan sebelumnya mencapai 779,44 ribu ton. Penurunan impor juga diikuti oleh Negara Uni Eropa yakni delapan persen dan negara Afrika 40 persen.

Di sisi produksi, sepanjang Oktober 2018 produksi diprediksi mencapai 4,51 juta ton atau naik sekitar dua persen dibanding bulan sebelumnya yang mencapai 4,41 juta ton.

Naiknya produksi yang tidak terlalu signifikan dibarengi dengan ekspor yang meningkat menyebabkan stok minyak sawit Indonesia menurun menjadi kira-kira 4,41 juta ton.

Di sisi harga, sepanjang Oktober 2018 harga bergerak di kisaran USD512,50 hingga USD537,50 per metrik ton CIF Rotterdam, dengan harga rata-rata USD527,10 per metrik ton.

Harga CPO global, tambahnya, terus tertekan karena harga minyak nabati lain yang sedang jatuh, khususnya kedelai dan stok minyak sawit yang masih cukup melimpah di Indonesia dan Malaysia.

 

Sumber: Metrotvnews.com

,

RI Kuasai Industri CPO Hilir Dunia

Program hilirisasi minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) nasional yang digulirkan sejak 2011 menuai hasil positif. Hal itu terlihat pada bertambahnya jumlah produk hilir yang dihasilkan, penambahan kapasitas, investasi, dan komposisi ekspor. Bahkan, kini Indonesia mengusasi produk CPO hilir dunia, mengalahkan Malaysia. Karena itu, program hilirisasi CPO perlu terus didorong untuk menghasilkan nilai tambah tinggi terhadap perekonomian nasional, meningkatkan devisa negara, menjaga nilai tukar rupiah, mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, mendongkrak penerimaan negara, menyerap produksi berlebih {over supply), menjaga harga, serta memperkuat ketahanan pangan dan energi nasional.

Jika pemerintah konsisten menerapkan kebijakan hilirisasi, pada 2020 Indonesia dipastikan mampu membangun industri hidrodeoksige-nasi atau dekarboksilasi dan perengkahan katalitik yang antara lain akan menghasilkan green diesel dan green gasoline.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga menyatakan, sejak program hilirisasi bergulir pada 2011, investasi mengalir deras ke sektor ini dengan nilai sekitar US$ 4 miliar. Alhasil, kapasitas produksi industri CPO hilir naik. Sebanyak 85% investasi industri hilir sawit adalah modal dalam negeri.

Dia mencatat, kapasitas penyulingan {refinery} CPO nasional naik dari 43 juta ton pada 2011 menjadi 55 juta ton pada 2017. Produk yang dihasilkan refinery nasional antara lain minyak goreng, margarin, dan shortening. Selanjutnya, kapasitas produksi oleokimia melompat dari 2,1 juta ton menjadi 4,3 juta ton per tahun.

Seiring dengan itu, Indonesia kini mampu memproduksi 145 jenis produk CPO hilir hingga level empat, naik tajam dari 2011 yang hanya 70-an. Jumlah itu di atas Malaysia yang hanya sekitar 110. Produk turunan yang dihasilkan industri CPO nasional antara lain super olein, margarin, gliseron murni, new vegetable oils, fatty acid methyl esters (FAME), dan new ester oils.

“Produk CPO hilir kita terdiri atas oleopangan, oleokimia, dan biofuel. Jadi, dilihat dari berbagai indikator, hilirisasi CPO berjalan sukses dan Indonesia menjadi raja produk CPO hilir dunia. Kita jelas lebih unggul dari Malaysia karena bisa menghasilkan pelumas dari CPO,” ujar dia di Jakarta, Jumat (7/12).

Komposisi ekspor CPO nasional, kata Sahat Sinaga, juga berubah tajam selama 2011-2017. Pada 2011, porsi ekspor CPO mencapai 42%, sedangkan hilir 55%. Namun, pada 2017, porsi ekspor CPO tinggal 22% dan 78% produk turunan.

Menurut dia, perkembangan industri CPO hilir juga tak lepas dari insentif yang diberikan pemerintah. Sektor ini mendapatkan insentif pembebasan pajak untuk jangka waktu tertentu (tax holiday). Contoh perusahaan yang mendapatkan insentif ini adalah PT Unilever Oleokimia Indonesia.

Pacu Hilirisasi

Sementara itu, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus memacu program hilirisasi CPO guna mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. Program peningkatan nilai tambah bahan baku dalam negeri tersebut telah menghasilkan kinerja gemilang. Ini terlihat pada indikator rasio ekspor produk hulu dan hilir yang semula 6040 pada 2010 bergeser menjadi 2278 pada 2017.

“Industri pengolahan sawit selama ini mampu berkontribusi signifikan bagi Indonesia karena sebagai produsen dan eksportir terbesar dunia,” kata Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto.

Kemenperin mencatat, komoditas kelapa sawit, CPO, dan produk turunannya merupakan pemasok utama ekspor nasional senilai US$ 22,97 miliar pada 2017, tidak termasuk oleokimia dan biodiesel. Hasil ini membuat Indonesia menguasai 52% pasar ekspor minyak sawit di dunia.

“Ekspor produk berbasis kelapa sawit yang didominasi oleh produk hilir bernilai tambah tinggi ini menjadi salah satu penopang perolehan devisa negara dan berperan penting dalam menjaga penguatan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing,” papar Airlangga.

 

Sumber: Suara Pembaruan

,

RI Raja Industri CPO Hilir Dunia

Program hilirisasi minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) nasional yang digulirkan sejak 2011 menuai hasil positif. Hal itu terlihat pada bertambahnya jumlah produk hilir yang dihasilkan, penambahan kapasitas, investasi, dan komposisi ekspor. Bahkan, kini Indonesia menjadi raja produk CPO hilir dunia, mengalahkan Malaysia.

Karena itu, program hilirisasi CPO perlu terus didorong untuk menghasilkan nilai tambah tinggi terhadap perekonomian nasional, meningkatkan devisa negara, menjaga nilai tukar rupiah, mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, mendongkrak penerimaan negara, menyerap produksi berlebih (over supply) , menjaga harga, serta memperkuat ketahanan pangan dan energi nasional.

Jika pemerintah konsisten menerapkan kebijakan hilirisasi, pada 2020 Indonesia dipastikan mampu membangun industri hidrodeok-sigenasi atau dekarboksilasi dan perengkahan katalitik yang antara lain akan menghasilkan green diesel dan green gasoline.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga menyatakan, sejak program hilirisasi bergulir pada 2011, investasi mengalir deras ke sektor ini dengan nilai sekitar US$ 4 miliar. Alhasil, kapasitas produksi industri CPO hilir naik. Sebanyak 85% investasi industri hilir sawit adalah modal dalam negeri.

Dia mencatat, kapasitas penyulingan {refinery) CPO nasional naik dari 43 juta ton pada 2011 menjadi 55 juta ton pada 2017. Produk yang dihasilkan refinery nasional antara lain minyak goreng, margarin, dan shortening. Selanjutnya, kapasitas produksi oleokimia melompat dari 2,1 juta ton menjadi 4,3 juta ton per tahun.

Seiring dengan itu, Indonesia kini mampu memproduksi 145 jenis produk CPO hilir hingga level empat, naik tajam dari 2011 yang hanya 70-an. Jumlah itu di atas Malaysia yang hanya sekitar 110. Produk turunan yang dihasilkan industri CPO nasional antara lain super olein, margarin, gliseron murni, new vegetable oils, fatty acid methyl esters (FAME), dan new ester oils. Perkembangan Ekspor Produk Turunan Kelapa Sawit Jan Sep 2018 vs 2017

“Produk CPO hilir kita terdiri atas oleopangan, oleokimia, dan biofuel. Jadi, dilihat dari berbagai indikator, hilirisasi CPO berjalan sukses dan Indonesia menjadi raja produk CPO hilir dunia. Kita jelas lebih unggul dari Malaysia karena bisa menghasilkan pelumas dari CPO,” ujar dia di Jakarta, Jumat (7/12).

Komposisi ekspor CPO nasional, kata Sahat Sinaga, juga berubah tajam selama 2011-2017. Pada 2011, porsi ekspor CPO mencapai 42%, sedangkan hilir 55%. Namun, pada 2017, porsi ekspor CPO tinggal 22% dan 78% produk turunan.

Menurut dia, perkembangan industri CPO hilir juga tak lepas dari insentif yang diberikan pemerintah. Sektor ini mendapatkan insentif pembebasan pajak untuk jangka waktu tertentu (tax holiday). Contoh perusahaan yang mendapatkan insentif ini adalah PT Unilever Oleokimia Indonesia.

“Apabila kebijakan hilirisasi tidak berubah, pada 2020 Indonesia seharusnya sudah mampu membangun industri hidrodeoksigenasi atau dekar-boksilasi dan perengkahan katalitik yang antara lain akan menghasilkan green diesel dan green gasoline,” ungkap Sahat.

Sementara itu, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus memacu program hilirisasi CPO guna mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. Program peningkatan nilai tambah bahan baku dalam negeri tersebut telah menghasilkan kinerja gemilang. Ini terlihat pada indikator rasio ekspor produk hulu dan hilir yang semula 6040 pada 2010 bergeser menjadi 2278 pada 2017.

“Industri pengolahan sawit selama ini mampu berkontribusi signifikan bagi Indonesia karena sebagai produsen dan eksportir terbesar dunia,” kata Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto.

Kemenperin mencatat, komoditas kelapa sawit, CPO, dan produk turunannya merupakan pemasok utama ekspor nasional senilai US$ 22,97 miliar pada 2017, tidak termasuk oleokimia dan biodiesel. Hasil ini membuat Indonesia menguasai 52% pasar ekspor minyak sawit di dunia.

“Ekspor produk berbasis kelapa sawit yang didominasi oleh produk hilir bernilai tambah tinggi ini menjadi salah satu penopang perolehan devisa negara dan berperan penting dalam menjaga penguatan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing,” papar Airlangga.

Bahkan, dengan menghasilkan 42 juta ton minyak sawit per tahun, dia menuturkan, Indonesia berkontribusi hingga 48% dari produksi CPO dunia. Selain itu, sektor ini menyerap tenaga kerja sebanyak 21 juta orang, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Saat ini, jumlah anggota Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mencapai 644 perusahaan yang tersebar merata di provinsi penghasil kelapa sawit, seperti Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat.

“Indonesia berpeluang menjadi pusat industri pengolahan sawit global untuk keperluan pangan, nonpangan, dan bahan bakar terbarukan,” ujar Menperin.

Tiga Jalur Hilirisasi Airlangga Hartarto mengungkapkan, selain pengembangan produk hulu, seperti CPO dan crude palm kernel oil (CPKO), ada tiga jalur hilirisasi industri CPO di dalam negeri yang masih potensial untuk terus dikembangkan, yaitu oleopangan (oleofood complex), oleokimia (oleo-chemical complex), dan biofuel (biofuel complex). Hilirisasi oleopangan adalah industri-industri yang mengolah produk industri refinery untuk menghasilkan produk antara oleopangan (intermediate oleofood) sampai pada produk jadi oleopangan (oleofood product). Berbagai produk hilir oleopangan yang telah dihasilkan di Indonesia antara lain minyak goreng sawit, margarin, vitamin A, vitamin E, short ening, ice cream, creamer, cocoa butter atau specialty-fat.

Adapun hilirisasi oleokimia, kata dia, adalah industri-industri yang mengolah produk industri refinery untuk menghasilkan produk-produk antara oleokimia, oleokimia dasar, sampai pada produk jadi seperti produk bio-surfaktan (seperti produk detergen, sabun, dan sampo), biolubrikan (bi-opelumas), dan biomaterial (contohnya bioplastik).

Selanjutnya, hilirisasi biofuel adalah industri-industri yang mengolah produk industri refinery untuk menghasilkan produk-produk antara biofuel sampai pada produk jadi biofuel, seperti biodiesel, biogas, biopremium, bioavtur, dan lain-lain. “Terkait dengan hilirisasi biofuel, saat ini pemerintah serius menerapkan program biodiesel 20% (B20) secara penuh di Indonesia, dan memperluas penggunaan B20 di semua kendaraan bermotor,” tegas Menperin.

Pit Dirjen Industri Agro Kemenperin Achmad Sigit Dwiwahjono mengatakan, pihaknya terus mendorong hilirisasi di sawit. Hal ini sesuai amanat Undang-Undang (UU) No 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, yang semangatnya mendorong pengembangan industri pengolahan dan produk yang dihasilkan. “Kemenperin akan terus mendorong kebijakan hilirisasi antara lain melalui tax allowance (keringanan pajak) dan tax holiday (pembebasan pajak untuk jangka waktu tertentu),” ujar dia.

Tahap awal, dia menerangkan, industri masih diperbolehkan menjual produk antara dan mengekspor ekspor CPO dan crude palm kernel oil (CPKO). Sebab, industri hilir belum mampu menyerap semua produksi CPO/CPKO nasional.

Sigit mengatakan, apabila industri hilir telah siap, misalnya, ketika program biohidrokarbon berhasil diimplementasikan secara masif, tidak tertutup kemungkinan ekspor CPO/ CPKO dihentikan.

Sementara itu, Komisaris Utama PT Triputra Agro Persada (TAP) Arif P Rachmat mengatakan, saat ini, hilirisasi CPO sudah berjalan lancar, meskipun belum sempurna. Sebab, masih ada beberapa kebijakan yang perlu diluruskan, seperti ketentuan baru tentang penghapusan pungutan ekspor CPO dan produk turunannya.

“Kebijakan itu bisa menghambat hilirisasi. Seharusnya, penghapusan pungutan ekspor hanya berlaku untuk produk turunan CPO, sedangkan CPO tetap diberlakukan. Ya, kita perlu melihat lagi soal peraturan mengenai dana pungutan ekspor ini,” ujar dia di Jakarta, Jumat (7/12).

Dia mengatakan, jika ada kebijakan yang tidak sesuai, hal itu akan menganggu keberlangsungan hilirisasi CPO. Di sisi lain, dia mendukung program penggunaan mandatori biodiesel 20% (B20) dari pemerintah, karena bisa membangkitkan industri CPO. Dengan B20, harga CPO bisa naik, sehingga menguntungkan industri.

Dia menilai, bisnis biodiesel akan menjadi titik terang industri kelapa sawit nasional dan bisa meningkatkan daya saing. Jika program ini sukses, impor minyak bisa berkurang dan memberikan efek berantai (multiplier effect), yaitu stabilitas ekonomi dan penguatan neraca perdagangan.

Arif menilai, kebijakan B20 sangat diperlukan di tengah kondisi ekonomi yang tidak stabil dan pelemahan rupiah terhadap dolar AS. Saat ini, kunci sukses agar perusahaan bisa bertahan adalah perusahaan komoditas tidak boleh berutang terlalu banyak.

 

Sumber: Investor Daily Indonesia

AS susul China-Pakistan impor sawit Indonesia

Amerika Serikat menyusul China dan Pakistan mengimpor minyak sawit dari Indonesia, demikian pernyataan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI).

Dalam pernyataan yang diterima dari Direktur Eksekutif GAPKI, Ir Mukti Sardjono, M.Sc di Jakarta, Sabtu, disebutkan bahwa hingga Oktober 2018 AS mencatatkan kenaikan impor meskipun secara volume tidak besar.

“Tapi secara persentase sangat signifikan yaitu 129 persen atau dari 58,20 ribu ton naik menjadi 133,46 ribu ton,” katanya.

Pada Oktober, katanya, China meningkatkan impor minyak sawit dari Indonesia hingga 63 persen atau dari 332,52 ribu ton di September terkatrol menjadi 541.81 ribu ton.

Volume impor tersebut di luar dari permintaan untuk biodiesel.

Ia menjelaskan kenaikan impor juga dicatatkan oleh Pakistan sebesar 76 persen atau dari 140,16 ribu ton melonjak menjadi 246,97 ribu ton.

Pada Oktober 2018, kata dia,  merupakan volume impor tertinggi sejak Oktober 2015.

Melonjaknya permintaan oleh Pakistan karena harga yang murah dan untuk pengisian stok di dalam negeri di mana beberapa bulan terakhir impor minyak sawit Pakistan mengalami perlambatan akibat dari kondisi ekonomi Pakistan yang sedang kurang baik karena defisit neraca perdagangan yang tinggi.

Di sisi lain, pada Oktober, India mencatatkan penurunan sebesar 12 persen namun secara volume India tetap menjadi pengimpor minyak sawit tertinggi dari Indonesia.

Oktober ini volume impor CPO dan produk turunannya oleh India hanya mampu mencapai 698,17 ribu ton, di mana bulan sebelumnya mencapai 779,44 ribu ton.

Penurunan impor juga diikuti oleh Negara Uni Eropa yakni 8 persen dan negara Afrika 40 persen.

Di sisi produksi, sepanjang bulan Oktober 2018 produksi diprediksi mencapai 4,51 juta ton atau naik sekitar 2 persen dibanding bulan sebelumnya yang mencapai 4,41 juta ton.

Naiknya produksi yang tidak terlalu signifikan dibarengi dengan ekspor yang meningkat menyebabkan stok minyak sawit Indonesia menurun menjadi kira-kira 4,41 juta ton.

Di sisi harga, sepanjang Oktober 2018 harga bergerak di kisaran 512,50 dolar AS -537,50 dolar AS per metrik ton CIF Rotterdam, dengan harga rata-rata 527,10 dolar AS per metrik ton.

Harga CPO global, tambahnya, terus tertekan karena harga minyak nabati lain yang sedang jatuh, khususnya kedelai dan stok minyak sawit yang masih cukup melimpah di Indonesia dan Malaysia.

 

Sumber: Antaranews.com

,

Misi dagang ke Saudi catatkan potensi transaksi 14,02 juta dolar

Misi dagang Kementerian Perdagangan ke pasar Timur Tengah, khususnya Arab Saudi, mencatatkan potensi transaksi sebesar 14,02 juta dolar AS atau setara Rp200 miliar.

“Arahan Presiden sangat jelas untuk melakukan promosi secara sinergis dengan membawa citra positif Indonesia,” kata Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag Arlinda lewat keterangannya di Jakarta, Jumat.

Untuk itu, lanjutnya, Kemendag berupaya meningkatkan akses pasar bersama kementerian, lembaga, dan para pemangku kepentingan lainnya, terutama Konsul Jenderal RI Jeddah.

Pada kegiatan misi dagang kali ini, delegasi Indonesia terdiri dari 90 peserta dari kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, serta perusahaan swasta dengan lini bisnis antara lain minyak sawit dan turunannya, makanan dan minuman, tuna, karoseri bus, alat tulis, domba hidup, kemasan film, fesyen muslim, furnitur, bumbu dan rempah, kopi, kayu gaharu, serta aromaterapi.

Arlinda menjelaskan, misi dagang ini menjadi peluang bagi pengusaha Indonesia membangun jejaring bisnis di luar negeri.

Salah satunya melalui kegiatan forum bisnis yang diselenggarakan atas kerja sama Kemendag dengan KJRI Jeddah dan ITPC Jeddah. Kegiatan forum bisnis ini dihadiri lebih dari 250 pelaku usaha Indonesia dan Arab Saudi.

Pembicara pada forum bisnis ini antara lain Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Wakil Kepala Kadin Jeddah Syia Bassam Al Bassam, Importir asal Jeddah Mohammad Bawazier, Ketua Umum GAPKI Joko Supriyono, Direktur Eksekutif GIMNI Sahat Sinaga, dan akademisi UGM Prof Sri Rahardjo.

Selain forum bisnis, misi dagang ini terdapat kegiatan business matching yang mempertemukan pelaku usaha Indonesia dengan pelaku usaha Arab Saudi.

Dalam kesempatan ini, terdapat sesi one on one business matching, di mana para pelaku usaha Indonesia melakukan pertemuan dengan buyer potensial Arab Saudi agar terbangun jejaring internasional.

Selain misi dagang, Kemendag bekerja sama dengan perwakilan di Arab Saudi menyelenggarakan Indonesia Expo 2018. Kegiatan ini merupakan pameran tunggal produk Indonesia di Jeddah International Exhibition & Convention Center, Jeddah, Arab Saudi, pada 28 November-1 Desember 2018.

Pameran ini merupakan bentuk dukungan dan kerja sama Konsulat Jenderal RI Jeddah dengan PT Wahyu Promo Citra selaku pihak penyelenggara.

Pada pameran ini, Paviliun Indonesia menempati lahan seluas 1000 m2 dan menampilkan berbagai macam produk barang dan jasa di bidang perdagangan, pariwisata, dan investasi.

Selain itu, Indonesia Expo 2018 juga diramaikan dengan kegiatan temu wicara, forum investasi dan pariwisata, peragaan busana, dan demo masak.

Misi Dagang Jeddah ini menjadi misi dagang ke-13 sekaligus menutup rangkaian misi dagang yang dilaksanakan oleh Kementerian Perdagangan pada 2018.

“Dengan usainya rangkaian misi dagang ini, diharapkan Indonesia dapat meningkatkan nilai perdagangan antarnegara dan memperoleh akses pasar yang lebih luas, terutama ke negara-negara nontradisional,” ungkap Arlinda.

 

Sumber: Antaranews.com

,

Program Hilirisasi Sawit Terancam

JAKARTA. Terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.05/2018 yang merupakan perubahan dari PMK Nomor 81/PMK.05/2018 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Kelapa Sawit (BPDPKS) membawa angin segar bagi eksportir produk minyak kelapa sawit atawa Crude Palm Oil (CPO).

Kebijakan ini memberi keringanan bagi eksportir kelapa sawit di tengah penurunan harga komoditas unggulan Indonesia ini di pasar global. Dalam PMK ini, pemerintah membebaskan dana pungutan ekspor CPO bila harga referensi CPO yang ditetapkan Kementerian Perdagangan (Kemdag) setiap bulannya di bawah US$ 570 per ton.

Hanya kebijakan ini tak sepenuhnya disambut positif industri kelapa sawit. Salah satunya adalah industri produk turunan CPO seperti halnya minyak nabati. Pasalnya kebijakan ini dinilai tidak mendukung program hilirisasi kelapa sawit dalam negeri.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga mengatakan, penghapusan atau penurunan dana pungutan ekspor mesrinya cukup diberlakukan pada produk turunan CPO saja, bukan untuk CPO. “Kalau Indonesia mencanangkan hilirisasi, yang haras tetap dikenakan pungutan ekspor adalah CPO nya, agar asing tetap memilih membeli produk CPO yang sudah diolah, “ujarnya kepada KONTAN, Rabu (5/12).

Sahat menjelaskan, bila penurunan dana pungutan hanya berlaku pada produk turunan CPO, maka investor tertarik membangun industri pemurnian kelapa sawit di dalam negeri. Saat ini, sudah banyak pabrik pemurnian minyak kelapa sawit di luar negeri yang tutup. Adapun minat buyer internasional pada produk minyak sawit yang sudah diolah di Indonesia kian tinggi. “Seharusnya momentum ini terus dijaga,” sarannya.

Apalagi, penghapusan dana pungutan ekspor CPO dan turunannya tidak serta merta dapat mendongkrak harga CPO di pasar global. Selain karena banyak kampanye negatif terhadap sawit, persaingan dengan minyak nabati lain juga haras diperhitungkan.

Karena itu, ia menyarankan agar pemakaian produk turunan CPO dalam negeri seperti program B20 digalakkan. Makanya, ia minta agar persoalan pengiriman fatty acid methyl esters (FAME) yang kerap terganggu segera diselesaikan dan meningkatkan program biodiesel menjadi B30 sehingga konsumsi CPO di pasar domestik meningkat signifikan.

Belum berpihak petani

Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) menilai, kebijakan pemerintah menurunkan pungutan ekspor CPO tidak berdampak pada kenaikan harga Tandan Buah Segar (TBS) di petani. Sejauh ini, harga TBS masih di kisaran Rp 1.000 per kg, sementara harga normal Rp 1.600 per kg.

Sekretaris Jenderal SPKS Mansuetus Darto mengungkapkan, keputusan pemerintah memangkas pungutan ekspor CPO juga tidak disertai dengan hasil studi yang matang atas dampak pungutan tersebut dengan anjloknya harga sawit di tingkat petani. “Kami mencurigai ada industri biodiesel yang bermain-main dengan keputusan itu,” ujarnnya. Kata Manseutus, para pemain ini sudah keasyikan mendapatkan subsidi dari sektor hulu perkebunan.

Apalagi, keputusan menteri keuangan ini masih mencantumkan adanya kutipan yang sangat besar dan berdampak bagi rendahnya harga TBS ke depannya.

Ia menambahkan, pemakaian dana pungutan untuk petani sawit juga terlalu kecil yakni 3%, sementara sisanya justru lebih banyak digunakan untuk industri biodiesel.

Poin Penting Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/2018 tentang Tarif Layanan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Ditetapkan 4 Desember 2018)

Pasal 4

Tarif pungutan ditetapkan berdasarkan lapisan nilai harga Crude Palm Oil (CPO)

Pasal 4A

1) Harga CPO mengacu pada harga referensi yang ditetapkan Menteri Perdagangan

2) Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Perkebunan Kelapa sawit (BPDPKS) melakukan evaluasi setiap bulannya tehadap pelaksanaan pengenaan tarif pungutan yang menggunakan harga CPO

3) Komite pengarah badan layanan umum BPDPKS dapat melakukan review sewaktu-waktu terhadap tarif pungutan

4) Hasil evaluasi menjadi dasar untuk mengusulkan perubahan tarif layanan kepada Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Sumber: Harian Kontan

,

GIMNI Menilai Aturan Baru Pungutan Ekspor CPO Tidak Membantu Hilirisasi

Ketentuan baru tentang dana pungutan ekspor minyak sawit mentah merisaukan industri hilir crude palm oil (CPO). Kebijakan yang membebaskan pungutan atas ekspor CPO di saat harga acuan di bawah US$ 570 per ton dinilai tidak mendukung program hilirisasi sawit dalam negeri.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga mengatakan, penghapusan atau penurunan dana pungutan ekspor harusnya cukup diberlakukan pada produk turunan CPO saja, bukan untuk CPO. “Agar asing tetap memilih membeli produk CPO yang sudah diolah,”ujarnya kepada KONTAN, Rabu (5/12).

 

Sumber: Kontan.co.id