Dua Bank BUMN Biayai Replanting” Sawit

 

 

 

JAKARTA – Dua Bank BUMN yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk/BRI dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk/BNl pada pekan lalu membiayai peremajaan tanaman kelapa sawit di Desa Panca Tunggal, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Pembiayaan replanting (penanaman kembali) itu dimaksudkan agar produktivitas kelapa sawit tetap stabil dalam jangka panjang.

Corporate Secretary Bank BRI, Hari Siaga Amijarso dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (15/10), menyatakan bank dalam menyalurkan pembiayaan bekerja sama dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa sawit (BPDP sawit).

Menurut Hari, komitmen pembiayaan replanting kebun plasma mitra salah satu perusahaan sawit itu, plafonnya mencapai 635 miliar rupiah guna peremajaan kebun kelapa sawit plasma seluas 8.600 hektar di bawah 13 koperasi binaan.

“Fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank BRI dalam rangka melengkapi biaya replanting perkebunan, dimana sebagian dana yang diberikan bersumber dari dana BPDP sawit. Pemberian kredit dilakukan dengan mekanisme bantuan dana dari BPDP Kelapa sawit sebesar 25 juta rupiah per hektar,” kata Hari.

Ketahanan Pangan

Direktur Bank BNI, Catur Budi Harto mengatakan pihaknya juga bekerja sama dengan BPDP sawit membantu dan memfasilitasi replanting kepada para petani kelapa sawit.

Sebagai langkah awal, perseroan menyalurkan kredit kepada petani sawit Musi Banyuasin yang tergabung dalam wadah Koperasi Unit Desa (KUD) Mukti Jaya.

Pembiayaan ke petani anggota KUD Mukti Jaya yang terdiri atas 88 Kelompok Tani (Poktan) dengan anggota sebanyak 1.924 petani.

Kredit tersebut akan digunakan untuk peremajaan kebun sawit yang dikelola oleh para petard anggota KUD Mukti Jaya seluas 3.848 hektar yang tersebar di enam desa di Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin.

“Pada tahap awal, pembiayaannya akan kami berikan kepada 473 petani dengan total penyaluran kredit sebesar 61,81 miliar rupiah. Dengan program ini, kami optimistis, program serupa dapat diteruskan di daerah lain untuk mendukung program pemerintah dalam ketahanan pangan dan energi,” kata Catur.

 

Sumber: Koran Jakarta

Standar Keamanan Produk Perluas Ekspor Mamin

 

Jakarta – Pengembangan inovasi dan penerapan standar keamanan produk mampu memacu daya saing industri makanan dan im numan(mamin) nasional di kancah global sehingga akan mendorong perluasan pasar ekspor. Pada periode Januari-Juni 2017, nilai ekspor produk mamin termasuk minyak kelapa sawit mencapai USD 15,4 miliar, yang membuat neraca perdagangan menjadi positif.

“Fokus pengembangan kami untukindustri mamin, yaitu food innovation dan safety agar produknya semakin kompetitif di pasar domestik dan ekspor,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto pada Pembukaan Pameran Produk Industri Makanan dan Minuman di Plasa Pameran Industri, Kementerian Perindustrian, Jakarta, disalin dari siaran resmi.pekan lalu.

Menperin juga menyampaikan, industri mamin merupakan salah satu sektor yang konsisten mengalami pertumbuhan cukup tinggi, bahkan melampaui pertumbuhan ekonomi nasional. Capaian gemilang ini tidak terlepas peran dari penyerapan pasar dalam negeri.

“Indonesia dengan memiliki jumlah penduduk sebanyak 258,7 juta orang menjadi pangsa pasar yang sangat menjanjikan. Apabila para pelaku industri mamin kita memanfaatkan potensi pasar tersebut, diyakini kinerja sektor unggulan ini akan tumbuh lebih baik,” paparnya.

Kemenperin mencatat, pada triwulan II tahun 2017, pertumbuhan industri mamin nasional sebesar 7,19 persen. Sektor strategis ini juga berperan penting dalam memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) industri nonmigas, di mana mampu menyumbangkan sebesar 34,42 persen atau tertinggi dibanding subsektor lainnya.

“Industri mamin di Tanah Air cukupbanyakdan tidak hanya meliputi perusahaan skala besar saja, tetapi telah menjangkau di tingkat kabupaten untuk kelas industri kecil dan menengah (IKM). Bahkan, sebagian besar dari mereka sudah ada yang go international,” ungkapnya.

Apalagi, Menperin menyatakan, pihaknya tengah memacu kinerja industri padat karya berorientasi ekspor. Untuk itu, Kemenperin mengusulkan penghitungan insetif fiskal berupa tax allowance berbasis pada jumlah penyerapan tenaga kerja. “Regulasi ini sedang dibahas dengan Kementerian Keuangan, kami berharap tahun ini peraturannya bisa keluar,” tegasnya.

Di samping itu, guna mendongkrak produktivitas, Kemenperin terusberu-paya mendorong pemenuhan balian baku bagi industri mamin. “Industri kan basisnya nilai tambah. Untuk proses hilirisasi, sekor hulu perlu dijamin keterse-diaanbahanbakunyaseper-ti gandum, gula, dan garam,” imbuhnya.

Menurut Airlanga, langkah tersebut turut memicu peningkatan investasi di dalam negeri. Pada semester I tahun 2017, nilai investasi industri mamin mencapai Rp37,36 triliun atau naik 25,41 persen dibanding periode sama tahun lalu sebesar Rp29,79 triliun. Peningkatan investasi terjadi dalam bentuk penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA).

Dirjen Industri Agro Kemenperin Panggah Susanto mengemukakan, guna mememenuhi aspek produk yang aman, bergizi dan bermutu, pihaknya telah mendorong penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI), Good Manufacturing Practices (GMP), Hazard Analysis and Critical Con-trol Point (HACCP), Food Hygiene, Food Safety, Food Sanitation, serta Standar Pangan Internasional (CODEX Alimentarius).

“Standardisasi tersebut menjamin perusahaan menerapkan cara pengolahan dan sistem manajemen keamanan pangan yang baik mulai dari pemilihan bahari baku, pengolahan, pengemasan, serta distribusi dan perdagangannya. Hal ini tentunya memperkuat daya saing industri mamin,” jelasnya.

Dalam menghadapi persaingan tingkat global, Indonesia saat ini telah berpartisipasi aktif di dalam forum Codex Alimentarius Commission yang bertujuan untuk membahas standar mutu dan keamanan pangan dunia yang terkait dengan kepentingan industri. “Dalam proses integrasi ASEAN Economic Community pada tahun ini, industri mamin merupakan salah satu sektor yang akan dipercepat pelaksanaannya,” ujar Panggah.

Kualitas produk industri pengolahan harus terus ditingkatkan sebagai upaya memberikan nilai tambah sekaligus mendorong perluasan ekspor ke pasar dunia seiring dengan kualitas produk yang semakin baik.

Managing Director Sinar Mas Group Saleh Husin mengatakan upaya peningkatan kualitas produk tersebut sejalan dengan program pemerintah. “Sejalan dengan amanat Presiden Joko Widodo agar pangsa pasar dan ragam produk industri diperluas, kami sangat termotivasi dan mendukung hal tersebut,” katanya, disalin dari Antara.

Upaya peningkatan kualitas dan nilai produk terus dilakukan oleh perusahaan tersebut antara lain dengan mengembangkan ragam pabrik seperti pabrik oleokimia yang berlokasi Dumai, Riau baru- baru ini.

 

Sumber: Harian Ekonomi Neraca

Kejar Tenggat Peremajaan Kebun Sawit, Pemerintah Fokus Dulu di Sumatera

 

Peresmian peremajaan kebun sawit rakyat di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Sumatera Selatan, Jumat (14/10/2017) lalu sudah dilakukan Presiden RI, Joko Widodo.

Meski begitu, Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, menyebutkan deadline peremajaan harus dilakukan mengingat perkebunan di Sumatera sudah tua dengan produktivitas mencapai 2,5 ton per hektare.

“Percepatan peremajaan harus dilakukan. Agar mengubah wajah perkebunan sawit Indonesia. Dengan begitu, kelapa sawit akan strategis di sektor perekonomian dan bisa tuntaskan kesejahteraan rakyat,” paparnya belum lama ini.

Sementara itu, Presiden RI, Joko Widodo menjelaskan, peremajaan kebun sawit salah satu program pemerintah agar kebun sawit milik rakyat dapat hasilkan panen melimpah. “Ya, tahun ini fokus di Sumatera lebih dulu,” ujarnya.

Lanjutnya, selain di Muba bakal dilanjutkan ke Sumatera Utara, Jambi dan Riau. Kemudian, lanjut ke ke Kalimantan dan sekitarnya. “Kebun sawit berusia berusia 20 hingga 25 tahun diberi bibit unggul dari pemerintah, gratis. Sehingga, hasil buah sawit berkualitas,” tuturnya

Mantan Gubernur Bank Indonesia ini menjelaskan, Malaysia dan Vietnam satu kali panen bisa menghasilkan lebih dari delapan ton. Sementara, Indonesia yang terkenal memiliki tanah subur hanya capai tiga ton.

“Karena ini (kebun sawit) sudah lebih 25 tahun tidak pernah diremajakan. Kalau sudah dikasih bibit baru, bisa hasilkan delapan ton,” paparnya.

Sekadar Informasi, sebanyak 4.4460 hektar kebun sawit tua akan dilakukan peremajaan. Selain bibit sawit, pemerintah berikan bibit jagung dan kedelai, untuk dilakukan tumpang sari di kebun sawit.

 

Sumber: Kompas.com

Pemerintah Targetkan CPO 8 Ton per Hektare

 

 

PRESIDEN Joko Widodo kemarin memulai program peremajaan kebun kelapa sawit di Tanah Air. Targetnya ialah produksi minyak sawit mentah {crude palm oif/CPO) Indonesia melonjak menjadi 8 ton.

Berdasarkan pemantauan, kata Presiden, produksi CPO hanya sekitar 2 ton per hektare selama 25 tahun terakhir.

“Biasanya petani, yang sekarang pohonnya sudah 20-25 tahun, hanya 2 ton, benar? Berarti nanti 4 kali lipat, tapi tanaman harus dirawat,” ungkap Jokowi saat meresmikan program peremajaan kebun kelapa sawit di Desa Panca Tunggal, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatra Selatan.

Presiden mengatakan bantuan peremajaan itu disebabkan kondisi perkebunan sudah tua dan tidak mampu memproduksi CPO dengan maksimal.

Selain itu, sebagian petani belum menggunakan benih unggul besertifikat.

“Seluas 4.400 hektare kebun sawit sudah tua. Biayanya ditanggung pemerintah, bibitnya juga diberi. Kurang apa?” tanya Jokowi.

Sumatra Selatan menjadi tempat pertama pelaksanaan program ini. Bulan depan direncanakan hal serupa di Sumatra Utara, Jambi, dan Riau. “Masuk ke Kalimantan tahun depan. Setelah ditanam, awal 2019 nanti akan saya cek lagi,” kata Presiden.

Program berikutnya ialah peremajaan komoditas seperti karet, kopi, kakao, dan tembakau. “Ini sama, sudah lama tidak pernah diremajakan. Masak kita kalah dengan Vietnam urusan pala? Kopi kalah dengan Brasil dan Kolombia? Tanah kita subur makmur, kok,” ungkap Presiden.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution meminta kesiapan dan menagih janji-janji perusahaan untuk membangun pabrik kelapa sawit apabila petani sudah melakukan peremajaan seluas 6.000 hektare.

“Dengan adanya pembangunan pabrik, para petani tidak susah menjual hasilnya,” terang Darmin.

Menteri Pertanian Andi Amran mengatakan produksi CPO dan tandan buah segar akan meningkat dengan adanya peremajaan kebun. Berdasarkan data Kementerian Pertanian, kelapa sawitdapat berkontribusi sebesar Rp249 triliun per tahun.

Pengusaha perkebunan juga menyambut baik program itu. Franky O Widjaja sebagai Chairman Sinar Mas Agribusiness and Foods, misalnya, berharap ada penyesuaian regulasi skema pembiayaan sehingga perbankan tidak ragu menyediakan dukungan pendanaan program.

Sertifikat lahan

Kendala program peremajaan ialah sertifikat lahan. Diketahui ada sebagian lahan perkebunan yang dikelola petani, tetapi status lahan berada di kawasan hutan produksi.

Jokowi lalu meminta Kementerian Kehutanan untuk dapat segera melepasnya. “(Perkebunan) yang masuk kawasan hutan sudah saya perintahkan untuk dikeluarkan dari kawasan hutan untuk nantinya diberikan sertifikat. Namun, ini khusus kelapa sawit milik rakyat,” ungkap Presiden.

Dalam kesempatan itu Presiden menyerahkan 1.300 sertifikat lahan untuk petani di Sumatra Selatan. Itu juga terkait dengan upaya memenuhi target 5 juta sertifikat dalam satu tahun. (Pol/Ant/X-11)

Dwi Apriani

 

Sumber: Media Indonesia

Menko Perekonomian: Peremajaan Sawit Upaya Tingkatkan Produksi

 

 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, peremajaan tanaman kelapa sawit sangat diutamakan agar produksi terus meningkat.

“Apalagi, sekarang ini kondisi perkebunan kelapa sawit sudah banyak yang tua sehingga perlu diremajakan,} ujarnya dalam pertemuan dengan petani di Desa C5 Panca Tunggal, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Jumat.

Oleh karena itu, ia mengemukakan, peresmian peremajaan kelapa sawit yang dilaksanakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat tepat dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dalam tata kelola berkebun yang ramah lingkungan hidup.

Sehubungan dengan hal itu, menurut dia, pemerintah membantu  meremajakan kelapa sawit yang dilaksanakan saat ini, antara lain memberikan bibit unggul yang diberikan Menteri Pertanian dan sertifikat lahan agar masyarakat nyaman dalam berusaha.

Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa bibit yang diberikan tergolong unggul supaya produksi meningkat.

“Jadi, peremajaan ini bila dipelihara secara baik maka hasilnya cukup menjanjikan,” ujarnya.

Selain itu, menurut dia, dalam peremajaan tersebut juga akan dikembangkan tanaman tumpang sari supaya hasil bagi petani tidak terhenti.

Kementerian Pertanian juga menyiapkan bibit jagung dan kedelai sehingga dapat ditanam di sela sela perkebunan kelapa sawit tersebut, demikian Amran Sulaiman.

Sumber: Antaranews.com

Ada Perayaan Dwali, Harga Sawit Bakal Naik

 

MEDAN – Menjelang perayaan Diwali di India, permintaan minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) mengalami kenaikan. Tren kenaikan permintaan yang hampir terjadi setiap tahun tersebut juga memicu terjadinya kenaikan harga CPO itu sendiri.

Selama bulan Oktober ini saja, harga CPO mengalami kenaikan dari level 2.666 RM menjadi 2.735 RM per ton. “Kenaikan harga CPO tersebut sudah pasti memberikan berkah bagi petani sawit kita,” kata pengamat ekonomi Sumut Gunawan Benjamin, di Medan, belum lama ini.

Meski naik, harga CPO saat ini masih lebih rendah dibandingkan dengan tahun lalu. Di tahun 2016, harga CPO menjelang Diwali sempat menyentuh RM 2.770 per ton. Meski terpaut perbedaan harga yang sangat tipis, tapi tetap saja kinerja lebih baik di tahun lalu.

Tren permintaan CPO menjelang perayaan Diwali ini, sangat diharapkan tidak dibebani dengan aturan baru yang akan diberlakukan oleh India yakni menaikkan bea masuk. Terlebih CPO merupakan salah satu komoditas unggulan yang dihasilkan dari wilayah Sumut.

Aturan yang cenderung proteksionis itu berpeluang memberikan kerugian terutama bagi petani dibandingkan dengan aturan yang lebih longgar.

Setelah perayaan Diwali, harga CPO tentunya juga diharapkan bertahan dan tidak berbalik arah. Karena perayaan Diwali ini sifatnya sementara dan merupakan sentimen fundamental meski sifatnya lebih berbentuk musiman. Jadi begitu perayaan usai, konsumsi CPO akan kembali normal.

“Nah disaat konsumsi normal itulah kita perlu cermati. Karena jika terjadi penurunan konsumsi dibandingkan perayaan sebelumnya, akan muncul ekspektasi bahwa secara fundamental perekonomian di India juga tengah mengalami gangguan. Gangguan itu yang nantinya akan sangat mengganggu harga CPO ke depan,” kata Gunawan dikutip MedanBisnis.

Kenaikan CPO ini juga menjadi patokan dalam harga penetapan tandan buah segar (TBS) di Sumut. Ada kenaikan jika dibandingkan pekan lalu.

Ketua Asosiasi Petani Kelapa sawit Indonesia (Apkasindo) DPW Sumut Gus Dalhari Harahap merinci, penetapan harga TBS Provinsi Sumut periode 10-17 Oktober 2017, untuk tanaman umur tiga tahun adalah Rp 1.501,96 per kg, umur empat tahun Rp 1.645,1 per kg, umur lima tahun Rp 1.743,9 per kg, umur enam tahun Rp 1.793,33 per kg dan umur tujuh tahun dipatok Rp 1.809,02 per kg.

Selanjutnya, TBS dengan umur tanaman delapan tahun senilai Rp 1.857,79 per kg, umur sembilan tahun Rp 1.892,45 per kg, umur 10-20 tahun Rp 1.939,49 per kg, umur 21 tahun ditetapkan Rp 1.935,71 per kg, umur 22 tahun Rp 1.910,37 per kg dan umur 23 tahun Rp 1.891,56 per kg. Kemudian umur 24 tahun Rp 1.829,31 per kg, dan umur 25 tahun Rp 1.773,59 per kg.

“Memang harga TBS di petani saat ini masih sekitar Rp 1.600-an per kg. Namun dengan adanya perkiraan order (permintaan) yang meningkat, tentunya harga di petani juga akan naik. Diharapkan bisa mencapai Rp 1.800 per kg pekan ini,” kata Gus. (T3)

 

Sumber: Infosawit.com

DEN Masih Optimis Target Bauran EBT Tercapai

 

JAKARTA. Pemerintah masih belum bisa menerapkan pemanfaatan biofuel baik melalui biodiesel B20 pada 2016 dan B30 pada 2020 maupun bioethanol E2 dan E5 pada 2020. Target pemanfaatan biodiesel dan bioethanol ini sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2015.

Target tersebut diterapkan bukan hanya untuk menurunkan impor BBM, tetapi juga untuk mencapai target bauran energi di mana Energi Baru Terbarukan (EBT) dipatok sebesar 23% pada 2025. Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional, Saleh Abdurrahman mengatakan target bauran energi tetap sama biarpun pemanfaatan biofuel masih tersendat.

Pasalnya target bauran energi EBT itu mayoritas akan didapat dari sektor listrik yang proyeksinya mencapai 19%-20% dari target sebesar 23%. Biarpun begitu, Saleh mengatakan pemerintah akan terus berupaya membuat pencapaian dari EBT tercapai pada 2025.

Caranya dengan terus melakukan sosialisasi dan membuat harga biofuel terutama untuk jenis bioethanol lebih terjangkau. Saleh menyebut saat ini harga bioethanol bisa lebih tinggi sekitar Rp 1.000-RP 2.000 per liter dari harga Pertamax.

Untuk itu DEN mengusulkan agar pemerintah pusat bisa membentuk lembaga yang akan menyubsidi pemakaian bioethanol seperti BP Sawit yang menyubsidi biodiesel. “Tadi Menteri (ESDM) mengatakan supaya Kemenkeu ikut membantu dalam bentuk apa kami belum tahu,“ ujar Saleh pada Kamis (12/10).

 

Sumber: Kontan.co.id

Biolilin Sawit untuk Industri Batik

 

 

Industri batik merupakan salah satu industri asli Indonesia yang ditetapkan UNESCO sebagai industri Warisan Kemanusiaan untuk  budaya lisan dan non bendawi (Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity)  tanggal 2 Oktober 2009. Industri batik nasional makin berkembang terus kedepan dengan makin meningkatnya penduduk, pendapatan, dan kecintaan masyarakat terhadap produk batik.

Berkembangnya industri batik, meningkatkan kebutuhan akan bahan baku yang diperlukan proses produksi batik, diantaranya Malam/Lilin (Wax). Untuk setiap tahun, penggunaan lilin untuk industri batik nasional diperkirakan sekitar 300 ribu ton per tahun. Kebutuhan lilin tersebut makin meningkat dengan makin menggeliatnya industri batik kedepan.

Selama ini kebutuhan Lilin untuk industri batik sebagian besar bersumber dari parafin yakni kimia turunan dari minyak bumi, yang sebagian besar diimpor.  Lilin dari paraffin (petrolilin) bersifat non-renewable, megeluarkan asap, meleleh sehingga tidak ramah lingkungan. Petrolilin ini berbeda dengan Biolilin yang berbahan baku minyak sawit (Biolilin Sawit) yang bersifat renewable, tidak mengeluarkan asap dan tidak meleleh (menguap) sehingga lebih ramah lingkungan.

Biolilin sawit untuk kebutuhan industri batik yakni sekitar 300 ribu ton pertahun  hanya memerlukan sekitar 750 ribu ton minyak sawit (CPO) sehingga dapat dipenuhi dari produksi CPO nasional yang mencapai sekitar 35-40 juta ton per tahun.

Selain industri batik, sektor-sektor industri kreatif lainya juga banyak menggunakan lilin seperti petrolilin aromaterapik, rumah tangga, kegiatan keagamaan.  Oleh karena itu, sudah saatnya Petrolilin digantikan dengan Biolilin sawit. Penggantian Petrolilin dengan Biolilin sawit selain menguntungkan dari segi lingkungan, juga meningkatkan local contentsekaligus membangun basis industri kreatif yang makin kuat di Indonesia.

Penggunaan  Biolilin sawit sebagai pengganti Petrolilin yang demikian juga sekaligus memperluas penggunaan minyak sawit di dalam negeri. Sehingga manfaat Indonesia sebagai produsen minyak sawit terbesar dunia, makin luas dinikmati rakyat Indonesia.

 

Sumber: Sawit.or.id

Uni Eropa Bakar Gambut, Indonesia Tanami Tanaman

 

Bulan April 2017 lalu, Uni Eropa (EU) mengeluarkan resolusi sawit yang mengancam boikot sawit masuk ke EU. Salah satu alasanya karena sebagian kebun sawit dikembangkan di lahan gambut. Tentu saja rencana boikot sawit tersebut mendapat kritikan tajam dari negara produsen minyak sawit khususnya Indonesia dan Malaysia.

Perhatian EU terhadap kelestarian gambut tersebut terkesan mulia, seakan akan Eropa sangat melindungi dan melestarikan gambutnya. Terlihat mulia lagi dengan rencana beberapa negara Eropa menawarkan dana restorasi gambut ke Indonesia. Hal-hal tersebut  menunjukkan  seakan-akan pengelolaan gambut di Indonesia lebih jelek dari Eropa. Apakah benar demikian?

Data-data ternyata berkata lain. Berdasarkan laporan Fuel Peat Industry in EU (VTT, 2005)  Eropa bukan melestarikan gambut melainkan sudah lama merusak gambut yang ada di Eropa antara lain dengan menambang gambut (seperti batu bara) dan dibakar sebagai bahan bakar/energi. Saat ini setidaknya ada 117 pembangkit listrik yang menggunakan gambut sebagai bahan bakar dan 651 perusahaan produsen gambut yang tersebar di Finlandia, Irlandia, Swedia, Estonia, Latvia, Lithunia dan lainnya.

Penambangan gambut untuk bahan bakar tersebut sudah sejak dahulu dilakukan Eropa. Karena itu, tidak mengherankan jika lahan gambut Eropa tiap tahun berkurang atau hilang. Sampai saat ini lahan gambut Eropa telah hilang sekitar 13.34 juta hektar (Wet International, 2010, International Peat Society, 2002). Dalam periode 1990-2008 saja, lahan gambut Eropa telah hilang sekitar 2.6 juta hektar, sementara di Asia hanya 1.1 juta hektar.

Berbeda dengan di Eropa, di Indonesia lahan gambut sebagian dimanfaatkan untuk pertanian dan sebagian lagi merupakan gambut lindung. Dari sekitar 18 juta hektar gambut Indonesia, diperkirakan hanya 6 juta hektar yang dimanfaatkan untuk pertanian/perkebunan.

Apakah salah memanfaatkan lahan gambut untuk pertanian? Ini memang masih pro-kontra. Namun dapat dipastikan bahwa memanfaatkan lahan gambut untuk pertanian jauh lebih baik dari pada ditambang dan dibakar sebagai energi.

Lahan gambut terbentuk dari akumulasi bahan organik dari tanaman. Karena itu logikanya menanam tanaman di lahan gambut berarti juga menambah bahan organik (biomas) sehingga  bagian dari cara melestarikan lahan gambut. Benar bahwa dalam praktik pertanian gambut banyak keliru dalam pengelolaan lahan gambut seperti land clearing, tata air, dll. Namun itu adalah masalah teknologi dan manajemen yang selalu bisa diperbaiki.

Ini analog dengan banyaknya kasus praktik money politics dalam Pilkada. Apakah Pilkada harus dihapus karena banyak kasus praktik money politics? Tentu tidak bukan. Pilkada tetap dijalankan tetapi diperbaiki sistem dan pengawasan agar praktek money politic makin minim bahkan hilang.

Demikian juga soal pertanian/perkebunan gambut. Kehadiran tanaman di lahan gambut merupakan alamiahnya lahan gambut dan bahkan bagian dari melestarikan gambut itu sendiri. Tentu teknologi dan manajemenya perlu perbaikan terus agar memenuhi asas ecofarming.

Yang jelas, pemanfaatan lahan gambut untuk pertanian/perkebunan jauh lebih sustainable daripada lahan gambut ditambang dan dibakar untuk bahan energi yang meningkatkan emisi karbon seperti di Eropa.

 

Sumber: Indonesiakita.or.id

Merdu Minta Kampanye Hitam Sawit RI Dihentikan

 

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menemui Menteri Luar Negeri Belgia Didier Reynders untuk membahas pentingnya menghentikan kampanye hitam atas produk sawit asal Indonesia. Salah satu isu yang dipersoalkan Eropa ialah soal sertifikasi.

Dalam hal ini, ISPO atau Indonesian Sustainable Palm Oil System merupakan sertifikasi yang diakui Indonesia. Namun, ISPO ditolak Eropa. Negara-negara Eropa mengharuskan para importir sawit dari Indonesia mendapatkan sertifikasi RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil).

“Oleh karena itu, sudah ada satu joint study yang mengo-ver elemen-elemen yang ada di ISPO dan RSPO. Sertifikasi kan tidak perlu harus melalui RSPO kalau elemen-elemen yang ada di dalam ISPO itu sama dengan yang ada di RSPO,” kata Retno kepada wartawan Media Indonesia Irvan Sihombing di The Hotel seusaj mendampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla menghadiri Indonesia-Belgium High Level Roundtable Discussion di Brussels, Belgia, Selasa (10/10).

Dalam pembicaraan dengan negara-negara Uni Eropa ataupun dengan Komisi Eropa, ujarnya, pemerintah Indonesia selalu mendorong agar melihat mekanisme yang ditempuh Indonesia soal industri kayu gelondongan.

Sejak 2016 Indonesia telah mewajibkan semua produk kayu yang diekspor untuk mengantongi sertifikat Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dari hulu sampai hilir. Uni Eropa pun secara resmi mengakui SVLK sehingga kayu besertifikat dari Indonesia dianggap memenuhi standar.

“Indonesia sudah punya sertfikat melalui SVLK. Setelah itu, kita bicara dengan dasar SVLK (untuk sertifikasi produk sawit) yang selanjutnya ditambah atau disesuaikan agar nanti bisa diterima (Eropa),” ungkap Retno.

Menurutnya, Komisi Eropa memberi lampu hijau untuk mencabut hambatan bagi masuknya produksawit asal Indonesia. Namun, bukan berarti Indonesia langsung mengendurkan upaya diplomasi. “Pesan itu tidak cukup disampaikan sekali. Saya kira kita di dalam negeri juga terus memperbaiki lingkungan situasi yang terkait dengan kelapa sawit,” ujarnya.

Meski demikian, sambung Retno, Indonesia bisa memahami kekhawatiran Eropa, antara lain mengenai deforestasi, keberlanjutan Lingkungan hidup, dan dampak sawit bagi kesehatan. Namun, Indonesia punya data ilmiah yang hasilnya tidak sama dengan yang dituduhkan Eropa.

(H-2)

Sumber: Media Indonesia