,

Pengusaha Sawit dan Darmin Ragukan RI Impor Minyak Goreng

 

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, impor minyak goreng selama Mei 2019 mencapai USD 16,2 juta atau 28.534 ton, atau naik 252,1 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu yang hanya USD 4,6 juta atau 4.213 ton.

Berdasarkan negara asalnya, impor minyak goreng paling banyak berasal dari Malaysia, senilai USD 8,6 juta atau 16.227 ton di Mei 2019. Nilai tersebut naik enam kali lipat atau 514 persen dibandingkan bulan sebelumnya senilai USD 1,4 juta atau 1.377 ton.

Selanjutnya, selama Mei 2019 impor minyak goreng dari Papua Nugini tercatat senilai USD 2,4 juta atau 5.566 ton, nilainya meningkat 1.630 persen dibandingkan April 2019 yang sebesar USD 141.048 atau 216 ton.

Namun, rupanya data itu diragukan oleh Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution dan Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga. Lantas, apa alasannya?

1. Harga Minyak Goreng RI Lebih Murah

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengaku tak percaya terkait data impor minyak goreng selama Mei 2019. Menurut dia, harus ada penjelasan lebih rinci dari data yang disampaikan BPS soal impor minyak goreng tersebut.

“Saya tidak percaya ada yang itu (impor minyak goreng). Artinya ada penjelasan, karena apa?” kata Darmin di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (25/6).

Darmin bahkan bersikeras bahwa harga minyak goreng di Indonesia jauh lebih murah dibandingkan negara lain. Sehingga, seharusnya tak ada alasan Indonesia mengimpor minyak goreng.

“Harga minyak goreng kita lebih murah dari lain. Bagaimana impor? Saya harus cek dulu itu,” ujarnya.

2. Impor yang Dilakukan Bukan Minyak Goreng

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Sahat Sinaga, memprediksi bahwa data yang dimaksud BPS bukan merupakan impor minyak goreng yang berbahan baku dari kelapa sawit.

“‎Saya kira itu kekeliruan pemahaman. Memang ada impor, tapi menurut catatan kami dari Malaysia terutama, itu bukan minyak goreng (sawit),” katanya saat dikonfirmasi kumparan, Selasa (25/6).

Dia pun menjelaskan, impor yang dilakukan Indonesia yakni seperti minyak biji‎ bunga matahari atau sunflower seed oil dan rapeseed oil. Jenis minyak tersebut bukan merupakan minyak yang dipakai memasak oleh sebagian masyarakat masyarakat Indonesia.

Dia menambahkan hingga saat ini, sebenarnya Indonesia malah melakukan ekspor minyak goreng sawit. Namun menurut Sahat, jumlahnya memang berkurang semenjak terdapat kebijakan dana pungutan ekspor menjadi 0 rupiah (nol) sejak Januari 2019 untuk CPO yang memiliki harga internasional di bawah USD 570 per ton.

“Sekarang ekspor minyak goreng enggak tinggi karena didominasi ekspor CPO, karena dana pungutannya sama dengan 0. Jadi sekarang orang lebih suka mengekspor bahan baku aja,” ungkapnya.

Sumber: Kumparan.com

,

Investasi Hilir Sawit Masih Sangat Menarik

 

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan bahwa investasi di bidang industri hilir (downstream) sawit nasional masih sangat menarik. Alasannya, ketersediaan bahan baku industri tersebut yang berupa minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) saat ini produksinya begitu melimpah. Pemerintah juga membuka lebar pasar domestik untuk produk hilir sawit dengan menerapkan program biodiesel 20% (B20), B30, dan nantinya B100. Insentif fiskal bagi pelaku usaha di industri tersebut juga telah disiapkan pemerintah, seperti tax allowance dan tax holiday.

Dirjen Industri Agro Kemenperin Abdul Rochim mengatakan, investasi di sektor hilir pengolahan sawit masih menarik dan memiliki potensi besar. Dengan proyeksi produksi CPO nasional pada 2020 bisa mencapai 55 juta ton maka hal itu akan menopang tumbuhnya minat investasi pengolahan CPO. “Bahkan, Indonesia bisa menjadi Arab Saudi-nya bahan bakar nabati (BBN/biofitel). Kebutuhan pangan domestik juga meningkat terus, ingat hukum Malthus (teori kependudukan Robert Malthus). Jadi, investasi hilir sawit masih sangat menarik,” jelas Rochim saat dihubungi dari Jakarta, Senin (24/6).

Saat ini, kata dia, industri pengolahan CPO di Indonesia telah menghasilkan 158 jenis produk turunan, mulai dari produk untuk pangan, bahan kimia, pakan, hingga BBN. Kebijakan penggunaan bahan bakar B30 dijadwalkan berlaku mulai 2020, ini akan memacu penggunaan 9 juta ton biodiesel. Malaysia juga menerapkan kebijakan serupa dengan BlO-nya. Industri hilir juga menghasilkan produk yang indispensable atau semuanya bermanfaat dan dapat digunakan oleh manusia. Karena itu, investasi di sektor hilir sawit tidak akan mengalami stagnasi pasar. “Kebijakan B30 diyakini akan menjadigame changer perkelapasawitan global. Apalagi, jika disusul dengan kebijakan B5 di negara lain, khususnya BIO di Malaysia. Kebutuhan produk hilir sawit dunia akan semakin meningkat,” kata Rochim.

Di sisi lain, kata Rochim, saat ini, mengoperasikan pabrik hilir sawit di Indonesia adalah pilihan yang paling efisien dibandingkan negara lain karena adanya faktor pendukung daya saing yang kuat dibandingkan jika memilih negara lain sebagai lokasi investasi industri hilir. Penyebabnya, pasokan bahan baku yang lebih banyak dan bersertifikat sustainable (memenuhi prinsip keberlanjutan lestari). “Ditambah adanya insentif berupa tax allowance dan tax holiday yang disiapkan untuk investasi industri hilir. Di sisi lain, telah tersedianya kawasan industri modern di luar Pulau Jawa yang juga adalah sentra produksi sawit,” kata Rochim.

Menurut dia, produk yang paling menarik minat investasi hilir sawit terutama adalah yang menghasilkan produk pangan, seperti minyak goreng, lemak padatan pangan, dan fito-farmaka. Selain itu, produk oleokimia seperti personal wash atau personal care, biolubricant, dan biosurfactant. “Yang paling menarik lainnya adalah bioenergi (biodiesel FAME dan biohi-drokarbon),” ujar Rochim.

Head Plantation Upstream Indonesia Minamas Plantation Shamsuddin Muhammad mengatakan, ke depan, Minamas fokus memperkuat investasi hilir. Langkah itu telah dimulai dengan masuknya Minamas di industri minyak goreng kemasan di Kalimantan Selatan. Untuk tahun ini, Minamas memang belum ada rencana investasi lagi, namun ke depan Minamas tidak ingin terpaku di hulu (upstream). “Ke depan, kemungkinan lebih berinvestasi di downstream untuk mendapatkan nilai tambah yang lebih. Dari segi dukungan ketersediaan bahan baku, tentu mencukupi untuk kebutuhan rencana itu,” kata Shamsuddin saat halalbihalal bersama Minamas, pekan lalu.

Secara terpisah, Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa sawit Indonesia (Gapki) Mukti Sardjono menambahkan, investasi di sektor hilir (downstream) sawit memang sangat prospektif, apalagi pemerintah juga menerapkan kebijakan hilirisasi. Beberapa sektor yang prospektif adalah industri minyak goreng dan oleokimia. Dengan meningkatnya jumlah penduduk, tentunya kebutuhan minyak goreng akan meningkat. Industri bio-fuel juga prospektif. “Untuk itu, yang diperlukan bagi dunia usaha tentunya adalah adanya kemudahan, kepastiaan hukum, dan tentunya insentif. Misalnya, kemudahan perizinan dan pemasaran,” kata Mukti.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (Gimni) Sahat Sinaga sebelumnya mengatakan, utilisasi industri hilir berbasis minyak sawit di dalam negeri saat ini terus anjlok, yakni dari sebelumnya berkisar 60-70% terpangkas menjadi 15-20%. Kondisi itu kontras dengan yang dialami industri hilir minyak sawit di Malaysia. “Industri di Malaysia bahkan saat ini sudah overtime hingga 20%. Industri hilir kita saat ini hanya bisa menikmati pasar kalau (pasar internasional) sudah mentok dengan Malaysia,” ungkap Sahat Sinaga.

Ekspor sawit Januari-Juni

Sementara itu, Tim Pusat Penelitian Kelapa sawit (PPKS) memproyeksikan ekspor CPO dan produk hilir sepanjang Januari-Juni 2019 bisa mencapai 17,60 juta ton dengan produk hilir lebih mendominasi. Sedangkan untuk Juli-Desember 2019, ekspor berpeluang mencapai 17,82 juta ton, baik untuk CPO maupun produk hilirnya. Dengan demikian, total ekspor minyak sawit nasional sampai akhir 2019 bisa mencapai 35,41 juta ton, yakni 6,27 juta ton untuk CPO dan 29,16 juta ton untuk turunannya.

Peneliti senior PPKS Medan Hasan Hasril Siregar mengatakan, pada umumnya, perdagangan minyak sawit masih melemah, sehingga stok masih tinggi. Per Juni 2019, stok diprediksi mencapai 2,55 juta ton dan pada akhir 2019 menjadi 2,12 juta ton. Dengan begitu, upaya program B30 oleh pemerintah diharapkan mampu mendongkrak konsumsi domestik. “Untuk harga, kemungkinan ada perbaikan pada semester kedua, meski tidak signifikan atau hanya membaik landai. Kecuali, pemerintah sangat sungguh-sungguh mempercepat B30, B50, bahkan B100. Apalagi dengan laporan kinerja ekspor yang mengkhawatirkan. Perlu lebih membela produk dalam negeri,” kata Hasril.

Apabila mau objektif, imbuh dia, meski beberapa tahun terakhir ini tertekan devisa, sawitlah yang masih mengamankan neraca perdagangan. “Mestinya, perdagangan sawit difokuskan pada peningkatan ekspor pada negara prospektif dan perlu sebanyak mungkin memakai produk buatan dalam negeri. Termasuk, penggunaan untuk pembangkit PLN,” kata Hasril.

 

Sumber: Investor Daily Indonesia

,

Toyota Siap Adopsi Biofuel

Indonesia atau TMMIN siap menghadirkan mesin yang mampu mengonsumsi biofuel baik dari sawit maupun etanol. Hal itu selaras dengan upaya pemerintah untuk memacu transformasi dari energi fosil ke green energy.

Saat ini, TMM1N menjadi salah satu produsen yang telah mengekspor mesin etanol ke Argentina untuk pasar Amerika Selatan.

Direktur Administrasi, Korporasi, dan Hubungan Eksternal PT TMMIN Bob Azam mengatakan, pemerintah memiliki peta jalan (roadmap) energi yang mengatur diversifikasi energi. Begitu pula Toyota yang juga memiliki dua pilar utama untuk diversifikasi energi yakni kendaraan listrik dan biofuel atau energi terbarukan.

“Sama dengan yang dibahas pemerintah, tinggal sekarang bagaimana kita bisa menciptakan keekonomian. Masalah kendaraan listrik dan biofuel itu keekonomiannya, harganya harus bersaing dengan mesin bensin atau solar,” ujarnya kepada Bisnis, Minggu (23/6).

Bob optimistis Indonesia bisa melakukan diversifikasi energi dengan cara menyeragamkan peta jalan energi dan peta jalan otomotif. Pasalnya, sekitar 50% pengguna energi adalah sektor otomotif.

Menurutnya, untuk membangun mesin biofuel, dari sisi teknologi tidak ada masalah karena selama ini TMMIN telah memproduksi mesin biofuel menggunakan etanol yang dikapalkan ke Amerika Selatan. Selain itu, untuk mesin diesel saat itu juga tengah dilakukan uji coba untuk biosolar dengan campuran sawit 30% (B30).

Kendati demikian, Bob mengatakan hal yang perlu diperhatikan ialah kualitas bahan bakar yang dihasilkan harus sesuai dengan standar internasional sehingga konsumen otomotif tidak dirugikan.

Bob menjelaskan, di Kawasan Asean, Indonesia dan Thailand menjadi dua negara yang terdepan dalam adopsi biofuel. Kedua negara ini sama-sama tengah berupaya untuk mengurangi emisi gas buang dengan beralih ke energi ramah lingkungan.

Thailand mengembangkan mesin bioetanol yang dihasilkan dari pabrik gula, sedangkan Indonesia berupaya untuk mengembangkan biofuel dari sawit. Bagi pelaku industri, katanya, semakin banyak pemakaian mesin biofuel, maka harga jual kendaraan akan semakin murah karena dapat diproduksi massal.

“Memang bagus, menjanjikan, baik sawit atau pun etanol yang penting kualitasnya dan ketersediaan pasokan. Teknologi sudah ada, tinggal bagaimana mencapai keekonomian,” ujar Bob.

Dia mengatakan, untuk memproduksi mesin bensin berbahan sawit butuh waktu dan uji coba. Berkaca dari biodiesel 20% (B20), butuh uji laboratorium, uji lapangan, dan uji lainnya.

“Yang paling penting ada endorsement dari stakeholder yakni prinsipiel, asosiasi, dan lainnya.”

TERUS DIPACU

Sementara itu, pemerintah terus memacu pengembangan Energi Terbarukan demi memangkas penggunaan energi berbahan fosil.

Pada tahun ini, PT Pertamina (Persero) dan Eni S.p.A., perusahaan minyak asal Italia, menjalin kesepakatan untuk mengembangkan kilang minyak yang mampu mengolah minyak kelapa sawit
menjadi bahan bakar minyak jenis gasolin atau green fuel.

Selain mengembangkan kilang minyak agar mampu mengolah minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/ CPO), Eni juga akan mengambil CPO dari Indonesia untuk diolah di kilang perusahaan itu di Italia. Kemudian, CPO yang sudah diolah menjadi biofuel dan biosolar akan dikirimkan ke Indonesia.

Direktur Pengolahan PT Pertamina Budi Santoso sebelumnya mengatakan kesepakatan tersebut menjadi tonggak penting bagi pengembangan energi masa depan Indonesia yang akan beralih dari energi fosil menuju green energy.

Hal ini akan memaksimalkan potensi minyak kelapa sawit yang merupakan sumber energi terbarukan. Apalagi, Indonesia merupakan produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Menurutnya, hal itu menjadi upaya Pertamina untuk mewujudkan kedaulatan, kemandirian, dan keamanan energi nasional.

Budi mengatakan, Pertamina telah mengembangkan green refinery pertama di Indonesia, dengan pilot project di Kilang Plaju, Sumatra Selatan yang beroperasi pada Desember 2018. Kilang ini menghasilkan green fuel, green LPG, dan green avtur dengan pemanfaatan CPO hingga 7,5%.

Dilansir dari laman resmi Institut Teknologi Bandung (ITB), Dosen Luar Biasa ITB Tatang Hemas Soerawidjaja menyampaikan ada tiga jenis bahan bakar nabati dari pemanfaatan ester metil minyak sawit yakni green diesel, bioavtur, dan bensin nabati. Adapun, pengembangan bensin nabati atau gasolin dengan campuran atau berbahan baku minyak sawit sudah dilakukan perguruan tinggi sejak 1982.

Selain itu, perguruan tinggi telah bekerja sama dengan PT Pertamina sejak 2012 dalam pengembangan green diesel dan avtur nabati. Tatang mengutarakan penghematan devisa akan dapat digenjot bahan bakar nabati (BBN) biohidrokarbon dapat digunakan di dalam negeri.

Adapun, Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (Gimni) menyatakan BBN biohidrokarbon yang dikembangkan oleh ITB dan PT Pertamina memiliki karakteristik yang serupa dengan bahan bakar fosil.

Dalam pembuatannya, asosiasi menemukan bahan baku yang cocok adalah industrial palm oil (IPO) untuk membuat BBN biohidrokarbon, sedangkan industrial kernel oil (IKO) digunakan untuk membuat bioavtur.

Ketua Umum Gimni Sahat Sinaga mengatakan jika green diesel yang menggunakan 30% minyak nabati (B30) lolos uji tes lapangan pada akhir kuartal HI/2019 dan digunakan pada 2020, PT Pertamina akan membutuhkan 9,5 juta ton minyak sawit untuk pembuatan fatty acid methyl ether (FAME) kelapasawitpada tahun depan. Adapun, pengembangan BBN biohidrokarbon dan bioavtur akan menyerap 1,2 juta ton minyak nabati.

Menurutnya, proyeksi produksi minyak nabati pada tahun depan mencapai 51,5 juta ton dengan komposisi kebutuhan industri hilir lokal sekitar 10 juta ton. Adapun, proyeksi ekspor pada tahun depan adalah 37,8 juta ton. Jika pemanfaatan minyak nabati untuk energi diterapkan, katanya, proyeksi ekspor minyak nabati akan terkontraksi sekitar 8 juta ton.

“Volume ekspor akan short. Makanya, kita tidak perlu sibuk dengan Eropa [yang hanya menyerap] 6,5 juta ton [minyak nabati). Kalau mereka tidak mau [menyerap], kita akan pakai domestik,” ujarnya kepada Bisnis, Minggu (23/6).

Sahat optimistis penggunaan minyak sawit sebagai bahan baku energi akan terus meningkat pada masa depan. Dia memproyeksikan kebutuhan FAME akan tumbuh 36,84% menjadi 13 juta ton pada 2025. Adapun, kebutuhan total IKO dan IPO diperkirakan melesat 566,66% menjadi 8 juta ton.

Hal tersebut sejalan dengan target PT Pertamina yang ditetapkan oleh Kementerian ESDM agar meningkatkan penggunaan minyak nabati sebagai bahan baku sebesar 23% pada 2030. Adapun, minyak nabati baru berkontribusi sebesar 8,38% jika proyeksi Sahat terjadi.

Sahat mengatakan perlu dilakukan penanaman kembali pohon-polion sawit yang produktivitasnya sudah menurun. Pasalnya, selain kebutuhan minyak sawit yang terus meningkat, kebutuhan minyak sawit untuk industri hilir pun diproyeksikan akan tumbuh 38,61 % menjadi 14 juta ton pada 2025.

Selain penanaman kembali, asosiasi akan mulai bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menanam pohon yang menghasilkan minyak seperti pohon nyamplung (Ca-lophyllum inophyllum) yang memiliki banyak minyak tetapi tidak bisa langsung dikonsumsi.

“Jadi, mulai dari sekarang harus mulai dibenahi pertanian [di dalam negeri] sehingga 225 dan seterusnya tidak menggantungkan kebutuhan bahan bakar dari sawit. Maka, perlulah departemen atau kementerian khusus perkebunan terpisah dari pertanian,” katanya.

Menurutnya, baru perkebunan sawit korporasi yang melakukan penanaman kembali, sedangkan petani sawit lokal yang menguasai 5,3 juta hektare lahan di berbagai daerah di penjuru Negeri belum melakukan penanaman kembali.

 

Sumber: Bisnis Indonesia

,

Ekspor Sawit Melemah, GIMNI Ungkap Dua Penyebabnya

Di tengah kinerja ekspor yang melambat selama Januari-Mei 2019, Badan Pusat Statistika (BPS) mencatat industri sawit menjadi salah satu yang mengalami penurunan.

BPS mencatat nilai ekspor lemak dan minyak hewan/nabati turun 4,59% dari US$8,3 miliar menjadi US$6,8 miliar pada periode yang sama tahun lalu. Adapun, ekspor lemak dan minyak hewan/nabati menjadi kontributor ekspor terbesar selama Januari—Mei 2019 yakni 10,89% dari total ekspor.

Ketua Umum Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga mengatakan dua penyebab pelambatan tersebut. Pertama, faktor dinolkannya dana pungutan sawit oleh pemerintah.

“Alhasil, minyak sawit mentah [crude palm oil/CPO] yang diekspor hanya CPO yang memiliki kualitas yang rendah dan berharga murah,” ujarnya, Senin (24/6/2019).

Seperti diberitakan Bisnis, dana pungutan (DP) ekspor CPO menjadi Rp0 sejak Januari 2019 oleh pemerintah. Kebijakan tersebut diambil dengan alasan untuk meningkatkan kesejahteraan petani di tengah penurunan harga CPO.

Pemerintah memberikan DP ekspor sebesar 0% pada CPO yang memiliki harga internasional di bawah US$570 per ton. Adapun, CPO dengan harga US$570—US$619 dikenai DP ekspor sebesar 25%, sedangkan CPO yang memiliki harga di atas US$619 memiliki DP ekspor 50%.

Kedua, industri hilir Indonesia sudah terpuruk, dan bahkan tidak berproduksi. “Jadi, nilai [ekspor] turun karena [CPO yang dijual] lebih murah di pasar luar daripada produk hilir yang punya nilai yang tinggi.”

Sahat menuturkan keadaan tersebut tidak akan berubah pada semester II/2019 selama tidak ada perubahan terhadap DP ekspor dan pengembangan industri hilir. Menurut Sahat, pemerintah telah melanggar komitmen hilirisasi yang dicanangkan pemerintah pada 2011.

Menurutnya, sejak program hilirisasi tersebut, industri pertambangan mulai mendirikan fasilitas smelter mengingat industri tambang lokal tidak boleh lagi mengekspor bahan baku. Alhasil, industri tengah dan industri hilir sektor pertambangan pun berkembang.

Sahat mengatakan seharusnya pemerintah juga melakukan hal yang sama pada sektor perkebunan agar industri tengah dan industri hilir sektor perkebunan, khususnya industri minyak nabati, dapat berkembang. “Jadi, artinya kita tidak konsisten melihat kebijakan yang sudah diterapkan.”

 

Sumber: Bisnis.com

DPD: Kementan Berhasil Mendorong Ekspor Pertanian

 

Kementerian Pertanian (Kementan) dalam program kerjanya selama era pemerintahan Jokowi mampu secara baik meningkatkan produksi dan nilai tambah komoditas.

“Bukan hanya berhasil meningkatkan produksi pertanian, Kementan juga berhasil mendorong sampai ekspor,” ujar Ketua Komite II DPD RI M Aji Mirza Wardana, dalam keterangannya, Senin (24/6/2019).

Apresiasi Aji Mirza itu dilatari tercatatnya empat hasil produksi pertanian Indonesia masuk dalam sepuluh ekspor komoditi utama Indonesia ke negara-negara di kancah internasional pada periode Januari- Juni 2018. Keempat produksi komoditas pertanian tersebut adalah karet dan produk karet, kelapa sawit, kakao serta kopi.

Berdasarkan data yang dirilis Kementerian Perdagangan, kelapa sawit masih menjadi produk ekspor andalan Indonesia. Pada periode Januari – juni 2018, ekspor sawit untuk 10 negara tujuan ekspor terbesar mencatat nilai USD5.447,6 juta. India masih menjadi pasar terbesar untuk sawit Indonesia dengan nilai ekspor USD1.490,9 juta, disusul RRC dan Pakistan masing-masing senilai USD948 dan USD686.

Sementara itu, karet dan produk karet membukukan nilai ekspor USD2.332,7 juta untuk 10 negara tujuan ekspor terbesar. Amerika Serikat menjadi negara tujuan ekspor paling besar dengan total ekspor senilai USD817,7 juta, disusul Jepang USD447,5 juta dan Republik Rakyat Cina (RRC) senilai USD317 juta.

Dua komoditas pertanian lainnya yang termasuk dalam komoditas utama adalah kakao dan kopi. Nilai ekspor kakao mencapai USD402.5 juta, sementara nilai ekspor kopi USD271,6 juta.

Menurut Aji Mirza, ke depannya Kementan perlu lebih banyak lagi menggandeng pihak-pihak seperti sesama lembaga negara, pemerintah daerah, asosiasi, komunitas, sehingga makin optimal menyerap aspirasi petani.

Dengan optimalnya penyerapan aspirasi petani, maka Aji Mirza beranggapan, hasil produksi pertanian otomatis akan ikut lebih meningkat.

“Nantinya ini akan jadi prestasi luar biasa untuk masa depan hasil pertanian Indonesia. Yang selama ini dikenal sering impor, jadi ekspor,” ucap Aji Mirza.

Aji Mirza menuturkan, kepemimpinan Mentan Amran Sulaiman memang patut diakui banyak membawa perubahan. Terutama dari sisi komoditas pertanian.

“Mulai sudah banyak yang swasembada komoditas pertanian. Ya sekarang ini kan telah banyak juga mampu untuk melakukan ekspor,” kata Aji Mirza.

Aji Mirza berharap, capaian di sektor pertanian ini dapat didukung semua komponen bangsa sehingga akan lebih banyak lagi komoditas yang berhasil di ekspor.

Sementara itu, Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan Kuntoro Boga Andri mensyukuri peningkatan produksi maupun ekspor pertanian secara signifikan. Kementan melalui berbagai unit kerjanya terus melakukan berbagai upaya peningkatan produksi. Upaya itu antara lain dengan membuat program kerja dan terobosan nyata untuk mendongkrak pasar ekspor pertanian ke mancanegara.

“Efektifitas program dan berbagai terobosan ini bisa terlihat dari produksi pertanian dalam negeri yang tetap menuai hasil yang sangat membanggakan. Padahal saat ini kondisi neraca perdagangan Indonesia secara umum melemah,” ujar Kuntoro Boga di Jakarta, Senin (24/6).

“Kami telah memiliki sistem layanan karantina jemput bola (inline inspection) yang akan turut mendukung pembangunan kawasan pertanian berbasis keunggulan komparatif dan kompetitif. Selain itu sistem ini juga langsung mengatur registrasi kebun, sertifkasi packaging house, dan pembinaan mutu antara eksportir, petani dan Atase Pertanian sebagai market intelegent,” tukasnya.

Sumber: Okezone.com

DPD Nilai Kementan Berhasil Genjot Ekspor Pertanian

 

Kementerian Pertanian (Kementan) dalam program kerjanya selama era pemerintahan Jokowi, dinilai Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mampu secara baik meningkatkan produksi dan nilai tambah komoditas.

“Bukan hanya berhasil meningkatkan produksi pertanian, Kementan juga berhasil mendorong sampai ekspor,” ujar Ketua Komite II DPD RI M Aji Mirza Wardana dalam keterangannya, Senin (24/6/2019).

Apresiasi Aji Mirza itu dilatari tercatatnya empat hasil produksi pertanian Indonesia masuk dalam sepuluh ekspor komoditi utama Indonesia ke beberapa negara pada periode Januari- Juni 2018. Keempat produksi komoditas pertanian tersebut adalah karet dan produk karet, kelapa sawit, kakao serta kopi.

 

Berdasarkan data yang dirilis Kementerian Perdagangan, Kelapa sawit masih menjadi produk ekspor andalan Indonesia. Pada periode Januari-Juni 2018, ekspor sawit untuk 10 negara tujuan ekspor terbesar mencatat nilai US$ 5.447,6 juta.

India masih menjadi pasar terbesar untuk sawit Indonesia dengan nilai ekspor US$ 1,49 juta, disusul RRC dan Pakistan masing-masing senilai US$ 948 dan US$ 686. Sementara itu, Karet dan produk karet membukukan nilai ekspor US$ 2,33 juta untuk 10 negara tujuan ekspor terbesar.

 

Amerika Serikat menjadi negara tujuan ekspor paling besar dengan total ekspor senilai US$ 817,7 juta, disusul Jepang US$ 447,5 juta dan Republik Rakyat Cina (RRC) senilai US$ 317 juta.

Dua komoditas pertanian lainnya yang termasuk dalam komoditas utama adalah kakao dan kopi. Nilai ekspor kakao mencapai US$ 402.5 juta, sementara nilai ekspor kopi US$ 271,6 juta.

Menurut Aji Mirza, ke depannya Kementan perlu lebih banyak lagi menggandeng pihak-pihak seperti sesama lembaga negara, pemerintah daerah, asosiasi, komunitas, sehingga makin optimal menyerap aspirasi petani.

Dengan optimalnya penyerapan aspirasi petani, maka Aji Mirza beranggapan, hasil produksi pertanian otomatis akan ikut lebih meningkat.

“Nantinya ini akan jadi prestasi luar biasa untuk masa depan hasil pertanian Indonesia. Yang selama ini dikenal sering impor, jadi ekspor. Mulai sudah banyak yang swasembada komoditas pertanian. Ya sekarang ini kan telah banyak juga mampu untuk melakukan ekspor,” kata Aji Mirza.

Aji Mirza berharap, capaian di sektor pertanian ini dapat didukung semua komponen bangsa sehingga akan lebih banyak lagi komoditas yang berhasil di ekspor.

Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan Kuntoro Boga Andri mensyukuri peningkatan produksi maupun ekspor pertanian secara signifikan. Kementan melalui berbagai unit kerjanya terus melakukan berbagai upaya peningkatan produksi. Upaya itu antara lain dengan membuat program kerja dan terobosan nyata untuk mendongkrak pasar ekspor pertanian ke mancanegara.

“Efektifitas program dan berbagai terobosan ini bisa terlihat dari produksi pertanian dalam negeri yang tetap menuai hasil yang sangat membanggakan. Padahal saat ini kondisi neraca perdagangan Indonesia secara umum melemah,” ujar Kuntoro Boga di Jakarta, Senin (24/6).

Kuntoro Boga menambahkan, Kementan juga mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendorong peningkatan ekspor dan produksi dalam negeri. Kebijakan itu antara lain mempermudah perizinan eskpor dengan waktu pengurusan singkat, yakni sekitar 3 jam. Padahal sebelumnya waktu perizinan bisa memakan waktu 312 jam.

“Kami telah memiliki sistem layanan karantina jemput bola (inline inspection) yang akan turut mendukung pembangunan kawasan pertanian berbasis keunggulan komparatif dan kompetitif. Selain itu sistem ini juga langsung mengatur registrasi kebun, sertifkasi packaging house, dan pembinaan mutu antara eksportir, petani dan Atase Pertanian sebagai market intelegent,” tukasnya.

 

Sumber: Detik.com

Asosiasi Petani Sawit Minta Pemerintah Cabut Kebijakan Pungutan Ekspor CPO

 

Asosiasi Petani Plasma Kelapa Sawit Indonesia (APPKSI) meminta pemerintah Joko Widodo menunjukan keberpihakannya kepada petani dengan mencabut kebijakan pungutan ekspor CPO.

Pasalnya, pungutan 50 USD/ ton CPO tersebut mengakibatkan harga tandan buah segar/ TBS merosot, sehingga menyengsarakan petani.

Ketua Umum APPKSI Andri Gunawan menjelaskan mereka terpaksa menggelar aksi unjuk rasa pada Kamis, (20/6) lalu di depan kantor Kementerian Keuangan setelah tersiar kabar pemerintah akan kembali melakukan pungutan CPO.

“Kami akan menyurati pemerintah, bila perlu kembali menggelar demo jika pemerintah melakukan pungutan lagi,” tutur Andri.

Menurut Andri, pungutan ekspor CPO akan berdampak secara sistemik pada kehidupan keluarga ekonomi petani sawit yang jumlahnya hampir 5 juta petani.

Selain itu, selama tiga tahun hasil pungutan ekspor CPO yang dihimpun oleh BPDKS hanya dinikmati oleh para konglomerat pemilik industri biodiesel yang mendapatkan dana yang dihimpun dari pungutan ekspor CPO, sebagai dana untuk mensubsidi Industri biodiesel mereka.

“Hanya 0,1 persen saja dana pungutan ekspor CPO yang digunakan untuk program replanting kebun petani, itupun petani dibebani dengan bunga pinjaman bank yang tinggi jika ikut program replanting dari BPDKS,” terangnya.

Andri menambahkan dalam tiga bulan terakhir ini petani sawit baru saja menikmati peningkatan harga TBS, namun sejak Mei 2016 diadakan pungutan ekspor CPO, harga tandan buah segar sawit anjlok hingga mencapai harga yang sangat merugikan dan menyebabkan kemiskinan pada petani Sawit, serta terbengkalainya kebun kebun sawit petani akibat tidak terawat, dan tetani tak sanggup beli pupuk.

Menurutnya, pungutan ekspor CPO selain menyengsarakan petani, juga akan menyebabkan jatuhnya harga CPO dari Indonesia dan akan sulit bersaing dengan produk ekspor CPO Malaysia yang tidak dibebani Pungutan ekpor CPO oleh pemerintah Malaysia.

“Karena itu kami meminta kebijakan Presiden Joko Widodo untuk tidak lagi menerapkan Pungutan Ekspor CPO,” tegasnya.

 

Sumber: Jpnn.com

,

Oil Palm Marathon di Sumut Targetkan 3.000 Peserta

Oil Palm Marathon 2019 “Run for Sustainable 0il Palm” yang akan digelar Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Sumut – Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) di Sumut, 13 Oktober menargetkan 3.000 peserta termasuk dari luar negeri.

“Kegiatan lari tingkat internasional dengan total hadiah Rp264 juta itu antara lain bertujuan untuk mengkampanyekan sawit,” ujar Ketua Panitia Oil Palm Marathon, H Kacuk Sumarto di Medan, Minggu.

Dia mengatakan itu usai “launching” Oil Palm Marathon yang ditandai dengan pagelaran lomba lari marathon 5 kilometer yang diikuti berbagai komunitas lari di Sumut, masyarakat lainnya serta pejabat dan karyawan perusahaan sawit.

Lomba lari itu dilepas Dirut Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Dono Boestami.

Dia.menjelaskan, Oil Palm Marathon itu akan melintasi areal tiga perkebunan besar di Sumut yakni PT Socfindo, PT London Sumatera (Lonsum), dan PT Karya Hevea Indonesia di kawasan Kabupaten Serdang Bedagai, Sumut.

Peluncuran Oil Palm Marathon secara terbatas juga telah dilaksanakan di Graha Mandiri Jakarta beberapa waktu lalu.

Kacuk Sumarto didampingi panitia lainnya menjelaskan. lomba marathon terdiri dari 42 kliometer (42 K), 21 K, 10 K, dan 5 K.

‌Calon peserta dengan pendaftaran sistim online berbiaya Rp100.000 – Rp400.000 per orang akan mendapat banyak “kejutan” termasuk hadiah dari sponsor.

“Harapannya acara yang disponsori dan didukung BPDPKS dan Gerakan Indonesia Bersih, Kementerian Koordinator Kemaritiman itu semakin mengenalkan sawit,” katanya yang didampingi
Sekretaris Panitia Timbas Prasad Ginting.

Dewan Pembina GAPKI Pusat Joelfly Bachroeni juga menyebutkan IOPM merupakan bagian dari edukasi masyarakat Indonesia tentang sawit yang berkelanjutan.

Kampanye negatif sawit, katanya, harus terus ditekan dengan banyak cara mulai dari meningkatkan lingkungan yang sehat di persaawitan hingga edukasi kepada masyarakat dalam dan luar negeri.

Direktur Eksekutif GIMNI, Sahat Sinaga mengatakan, acara itu diharapkan semakin bisa mengkampanyekan secara positif sawit Indonesia.

“Dengan ikut lomba lari di perkebunan, peserta bisa melihat bagaimana sawit tidak merusak lingkungan dan produknya seperti minyak sawit juga sehat untukdikonsumsi,” katanya.

 

Sumber: Antaranews.com

RI Mantap Gugat Diskriminasi Sawit UE ke WTO

 

Pemerintah Indonesia makin mantap menggugat kebijakan diskriminasi sawit yang dikeluarkan Komisi Uni Eropa (UE) ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Saat ini, Pemerintah Indonesia tengah melakukan sejumlah persiapan, termasuk memilih firma hukum (law firm) yang akan mendampingi Indonesia dalam proses gugatan ke WTO, dari sembilan firma hukum yang diseleksi sebelumnya kini telah mengerucut menjadi lima saja.

Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Oke Nurwan mengatakan, pemerintah tidak mempunyai tenggat waktu tertentu untuk mendaftarkan gugatan ke WTO. Hal itu disampaikan terkait keputusan Indonesia menggugat Delegated Regulation Supplementing Directive 2018/2001 of the European Unionrenewable energy Directive (RED) II. Pemerintah Indonesia menilai kebijakan itu mendiskriminasi minyak sawit karena dikategorikan sebagai komoditas berisiko tinggi terhadap perusakan hutan (indirect land-use change / ILUC / Delegated Regulation/DR Article 3 and Annex).

Saat ini, kata Oke Nurwan, pemerintah tengah melakukan sejumlah persiapan, termasuk memilih firma hukum yang akan mendampingi Indonesia dalam proses gugatan ke WTO. Dari sembilan firma hukum yang diseleksi sebelumnya saat ini telah mengerucut menjadi lima. Kelima firma hukum itu berskala internasional. “Pemerintah belum memutuskan apakah hanya akan memilih satu atau membentu konsorsium firma hukum untuk mewakili Indonesia,” ungkap Oke Nurwan usai rapat di Kantor Kemenko Perekonomian di Jakarta, kemarin.

Artinya, gugatan RI ke WTO untuk diskriminasi sawit UE masih menunggu proses konsultasi hukum. Dalam proses tersebut, kini telah dibentuk tim kecil yang akan menetapkan firma hukumnya, hal itu diharapkan sudah bisa diketahui dalam waktu dekat. “Jadi, kita sudah konsultasi dengan law firm, substansi gugatan itu apa. Tapi intinya, nanti kapan kita akan menggugat, itu setelah kita menunjuk law firm dan menyiapkan segala aspek materinya. Tidak ada kata terlambat karena gugatan ini dapat dilakukan setiap saat,” kata dia.

Proses tersebut, lanjut dia, dibutuhkan untuk memastikan kesiapan Indonesia. Setelah memilih firma hukum maka akan dilakukan konsultasi hukum lanjutan, salah satunya mengenai dasar gugatan yang akan digunakan Indonesia. Proses gugatan ke WTO dari mulai proses konsultasi hingga mendaftarakan ke WTO butuh waktu sekitar 1,5 tahun. “Begitu kita menggugat, harus sudah siap dengan segala macam. Karena ada di tahap konsultasi, tahapan ini akan kita konsultasikan, negosiasikan. Apakah gugatan ini berlanjut? Kalau tidak, ada kesepakatan tentunya akan meminta WTO untuk membentuk panel. Setelah mendaftarkan, kita diberikan waktu untuk rujuk, tahapan konsultasi. Kalau tidak ada kesepakatan maka masuk ke tahap pembentukan panel dan selanjutnya dan selanjutnya. Itu selama 1,5 tahun,” tutur Oke.

Karena itu, pemerintah tidak menetapkan tenggat waktu khusus, terkait waktu mengajukan gugatan hal inilah yang akan ditentukan oleh firma hukum yang terpilih. “Kemarin, saat konsultasi, semua law firm menyampaikan pendapatnya. Setidaknya, tahap persiapan ke proses gugatannya itu mungkin panjang. Setahun atau enam bulan atau tiga bulan, tergantung kesiapan kita. Law firm ini kan harus kita bekali, menyiapkan materi-materi,” kata dia.

Diputuskan Eselon Satu

Penunjukan tim hukum Indonesia untuk gugatan ke WTO tersebut, ungkap Oke Nurwan, akan dilakukan dalam waktu dekat. Saat ini, selain sudah dibentuk timnya juga sudah dibuat surat keterangan yang mungkin akan segera ditandatangani. “Pemilihannya sudah diputuskan di rakor bahwa untuk menentukan itu cukup di tingkat eselon satu. Soal berapa, nggak tahu. Bisa satu atau konsorsium atau apalah,” kata Oke Nurwan.

Di sisi lain, meski sebelumnya ada wacana mengguggat RED IIke Pengadilan Tinggi Eropa (European Court of Justice), hal itu masih dalam pertimbangan. “Ada saran untuk tidak usaha ke European Court of Justice. Tapi kalau mau, pelaku usaha menggugat ke member state. Itu nanti kita bahas selanjutnya, yang penting kita pastikan ke WTO,” kata dia.

Terkait gugatan perunggasan ke WTO, kata Oke, Brasil memang berhak meminta WTO membuka panel untuk menyelidiki kebijakan perunggasan Indonesia. Sebelumnya, Brasil menang atas RI dalam gugatan di WTO terkait impor daging ayam. Hal itu mengharuskan Pemerintah RI melakukan perubahan sejumlah kebijakan sesuai keputusan WTO. “Kita sudah melakukan perubahan-perubahan terutama peraturan menteri pertanian (permentan) dan peraturan menteri perdagangan (permendag) mengenai hewan dan produk hewan. Sedang kita notifikasikan ke WTO. Soal pengajuan Brasil, itu hak mereka. Setelah panelnya terbentuk, akan dilihat dan memutuskan, apakah kita sudah memenuhi atau tidak,” kata Oke.

 

Sumber: Investor Daily Indonesia

Pebisnis Resah Harga CPO Anjlok

Pengusaha khawatir harga jual minyak sawit mentah terus melorot hingga akhir tahun. Sebab mereka memperkirakan produksi minyak sawit atau crude palm oil (CPO) terus mengalami kenaikan.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono mengatakan, sejatinya saat ini produksi CPO dalam siklus low season atau sedang rendah, tetapi harga sawit masih anjlok.

“Sekarang dunia usaha sedang ketar-ketir, sangat khawatir dengan penurunan harga yang mungkin terjadi lagi saat panen puncak. Kan tabiatnya (produksi ) semester II itu 55%, di semester I sebesar 45%. Semester I saja begini, sudah jelek harganya. Diduga sudah over supply, apalagi semester II nanti,” ujar Joko, Rabu (20/6).

Hal yang sama pun diungkapkan Wakil Ketua Umum Gapki Urusan Perdagangan dan Keberlanjutan Togar Sitanggang. Menurut Togar, walaupun kinerja ekspor dari sisi volume masih akan mengalami peningkatan, tetapi dari sisi nilai ekspor bulanan maupun secara kuartalan masih akan mengalami tren penurunan. Dia memprediksi, penurunan harganya akan cukup signifikan sepanjang tahun.

 

Sumber: Harian Kontan