,

Produsen Minyak Goreng Ogah Nambah Vitamin A Karena Alasan Ini

 

 

Produsen minyak goreng sawit menolak kewajiban fortifikasi (penambahan) vitamin A, karena hal itu dinilai pemborosan bagi devisa negara.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Sahat Sinaga, di Jakarta, Kamis mengatakan, kebijakan penambahan vitamin A sintetis haruslah diimpor dari perusahaan di negara lain.

“Jika fortifikasi menjadi wajib, akibatnya Indonesia bergantung kepada impor Vitamin A sintetik. Setiap tahun, kita akan buang devisa ratusan juta dolar ke luar negeri,”katanya.

Saat ini, Kementerian Perindustrian sedang menyusun revisi Peraturan Menteri Perindustrian No.87 /2013 tentang pemberlakuan SNI 7709: 2012 Minyak Goreng Sawit dan terkait penambahan fortifikasi Vitamin A.

Selain itu pemborosan devisa, lanjut Sahat, fortifikasi menimbulkan resiko hukum bagi perusahaan, jika tidak memenuhi batas kandungan vitamin A di dalam produknya.

Menurut dia, persoalan lain adalah efektifitas fortifikasi vitamin A di Minyak Goreng Sawit, karena ada rentang waktu pengiriman minyak goreng dari pabrik sampai ke masyarakat.

Isu tersebut, ujarnya, terkait dengan stabilitas Vitamin A mulai dari pabrik sampai ke retailer dan retensi vitamin A pada saat penggorengan.

“Tidak ada jaminan berapa kadar kandungan vitamin A sampai di tangan konsumen. Apabila di bawah ambang batas, kami (produsen) bisa dituntut,” ucapnya.

Produsen juga khawatir dengan adanya kata “penambahan Vitamin A”, tambahnya, jika tidak ditambahkan vitamin A (meskipun mengandung fortifikan alamiah beta karoten yang setara dengan aktifitas vitamin A 45 IU/g) maka minyak goreng sawit tidak dapat digolongkan sebagai minyak goreng sesuai SNI meskipun berasal minyak sawit.

Kalangan produsen sawit, kata Sahat, meminta pengecualian untuk kebijakan fortifikasi vitamin A. Aturan fortifikasi sebaiknya sukarela bukan mandatori.

“Kita belum tahu seberapa efektif fortifikasi. Yang pasti penambahan vitamin A membuat devisa negara tersedot ke luar negeri,” katanya.

Terkait hal itu Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI) telah mengirimkan surat kepada Ditjen Industri Agro Kementerian Perindustrian pada 13 Juli 2018.

Direktur Eksekutif PASPI Tungkot Sipayung, menyatakan aturan fortifikasi tidak berdasarkan kepada perintah perundang-undangan melainkan sebatas permintaan Menteri Kesehatan melalui surat kepada Kementerian Perindustrian pada 2012.

 

Sumber: Wartaekonomi.co.id

Darmin Panggil Rini hingga Menperin Bahas Biodiesel 20%

 

Jakarta – Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Darmin Nasution menggelar rapat bersama Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri BUMN Rini Soemarno.

Berdasarkan agenda Kementerian Koordinator Perekonomian, Darmin akan mempimpin rapat soal pemanfaatan biodiesel 20% (B20) atau campuran kelapa sawit 20%.

Pertemuan berlangsung lantai III Gedung Ali Wardhana, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis malam (19/7/2018).

Dipantau detikFinance, Airlangga sampai di kantor Darmin pada pukul 18.39 WIB, berselang enam menit kemudian disusul Budi dan terakhir pada pukul 18.55 WIB Rini.

Sementara itu, pemerintah rencanannya akan memasukkan B20 ke sektor non subsidi atau non public service obligation (pso). Hal itu sebagai langkah mengurangi defisit neraca perdagangan dari sektor industri.

“Nah B20 kita itu sebagian besar masih digunakan untuk PSO saja dan non PSO belum. Nah kita ingin memperluasnya masuk ke non PSO tentu ada yang harus diubah,” kata Darmin beberapa waktu lalu. (hns/hns)

 

Sumber: Detik.com

,

Produsen Minyak Goreng Keberatan Jika Fortifikasi Vitamin A Diawajibkan

 JAKARTA – Produsen minyak goreng sawit menolak kewajiban fortifikasi atau penambahan vitamin A pada produknya. Pasalnya, fortifikasi dianggap sebagai pemborosan bagi devisa negara.

Selain itu, fortifikasi juga menimbulkan resiko hukum bagi perusahaan bila tidak memenuhi batas kandungan vitamin A di dalam produknya.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga menegaskan penolakan terhadap mandatori fortifikasi vitamin A minyak goreng. Kebijakan penambahan vitamin A sintetis menurutnya haruslah diimpor dari perusahaan di negara lain.

“Jika fortifikasi menjadi wajib, akibatnya Indonesia bergantung kepada impor Vitamin A sintetik. Setiap tahun, kita akan buang devisa ratusan juta dolar ke luar negeri,”katanya pada Kamis, (19/7/2018).

Menurutnya, persoalan lain adalah efektifitas fortifikasi vitamin A pada minyak goreng sawit karena ada rentang waktu pengiriman minyak goreng dari pabrik sampai ke masyarakat. Permasalah ini terkait dengan stabilitas Vitamin A mulai dari pabrik sampai ke pedagang dan ketahanan vitamin A pada saat penggorengan.

“Tidak ada jaminan berapa kadar kandungan vitamin A sampai di tangan konsumen. Apabila di bawah ambang batas, kami [produsen] bisa dituntut,” katanya.

Sebagaimana diketahui,Kementerian Perindustrian sedang menyusun revisi Peraturan Menteri Perindustrian No.87 /2013 tentang pemberlakuan SNI 7709: 2012 Minyak Goreng Sawit dan terkait penambahan fortifikasi Vitamin A.

Sahat mengatakan produsen juga khawatir dengan adanya kata penambahan Vitamin A, jika tidak ditambahkan maka minyak goreng sawit tidak dapat digolongkan sebagai minyak goreng sesuai SNI meskipun berasal minyak sawit.

Kalangan produsen sawit, kata Sahat, meminta pengecualian untuk kebijakan fortifikasi vitamin A. Aturan fortifikasi sebaiknya sukarela bukan mandatori. “Kita belum tahu seberapa efektif fortifikasi. Yang pasti penambahan vitamin A membuat devisa negara tersedot ke luar negeri,” kata Sahat.

Sementara itu, Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI) untuk menyikapi persoalan fortifikasi vitamin A minyak goreng sawit juga telah mengirimkan surat kepada Ditjen Industri Agro Kementerian Perindustrian pada 13 Juli 2018.

Direktur Eksekutif PASPI Tungkot Sipayung menyebutkan bahwa aturan fortifikasi tidak berdasarkan kepada perintah perundang-undangan melainkan sebatas permintaan Menteri Kesehatan melalui surat kepada Kementerian Perindustrian pada 2012 lalu.

Menurutnya, penambahan vitamin A sintetik berpeluang menciptakan monopoli, karena pemasok vitamin A ini terbatas kepada dua negara saja. Tungkot mengindikasikan tidak menutup kemungkinan bagi produsen vitamin A untuk bisa mengendalikan industri minyak goreng sawit di dalam negeri.

Tungkot menegaskan bahwa fortifikasi berpotensi melanggar UU No.5/1999 mengenai Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Tungkot menambahkan pihaknya mendukung mendukung kebijakan SNI minyak goreng sawit yang masih dalam proses penyusunan Peraturan Menteri Perindustrian yang baru. Tetapi, dia berharap untuk fortifikasi vitamin A sebaiknya sukarela oleh para produsen.

“Yang dikhawatirkan ada kekuatan besar ingin kewajiban fortifikasi vitamin A dipertahankan dalam SNI. Kami sayangkan menteri perindustrian tersandera, begitupula dengan SNI minyak goreng sawit belum diterbitkan. Ada kekuatan besar di balik ini semua, karena nilai bisnis bisa triliunan rupiah per tahun,” katanya.

 

Sumber: Bisnis.com

Jonan Minta Pembangkit Listrik PLN Pakai Minyak Sawit

Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan meminta kepada PT PLN (Persero) untuk menggunakan minyak kelapa sawit untuk pembangkit listrik tenaga gas (PLTG).

Hal itu diungkapkannya pada saat rapat kerja Kementerian ESDM dengan Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jakarta, Kamis (19/7/2018).

“PLN mengoperasikan 3.200 MW PLTG, nah ini yang kita minta PLN buat rencana lima apa 10 tahun mengganti PLTG itu, PLTG harus pakai minyak kelapa sawit,” kata Jonan.

Pemanfaatan minyak kelapa sawit juga dinilai baik seiring maraknya kampanye hitam yang dilakukan terhadap produk Indonesia.

“Memang kita sudah mencari penggunaan alternatif di dalam negeri, mengenai rencana ekspor CPO ke Uni Eropa, sampai sekarang ini pemahaman kami, ini masih menunggu hasil. Prancis yang juga masih mencoba untuk melarang impor CPO ke Eropa,” tambah dia.

Alternatifnya, kata Jonan, pemanfaatan minyak kelapa sawit untuk bahan bakar pembangkit tenaga listrik. Menurut Jonan, teknologinya pun sudah tersedia.

“Jadi tinggal kita implementasikan pelan-pelan, ya 5-10 tahun lah. Kalau itu bisa dipakai, maka 3.000 MW pakai kelapa sawit, total konsumsi 4,5 sampai 5 juta ton. Itu dua kali lebih besar dari program B20 saat ini,” jelas dia.(ara/ara)

 

Sumber: Detik.com

Kontribusi Lembaga Penelitian Jadi Andalan

 

JAKARTA – Pemerintah meyakini kontribusi lembaga penelitian kelapa sawit sangat penting untuk melawan kampanye negatif terhadap komoditas itu di sejumlah negara konsumen.

Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Musdhalifah Machmud mengatakan pemerintah Indonesia sangat menghargai kontribusi lembaga penelitian, termasuk Indonesian oil palm Research Institute (IOPRI) atau Pusat Penelitian Kelapa sawit (PPKS) dalam melawan kampanye hitam yang ditujukan kepada industri kelapa sawit.

“Institusi penelitian juga memegang peranan penting dalam tata kelola dan pengembangan kelapa sawit Indonesia yang berkelanjutan,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (18/7).

Dirinya mengemukakan kelapa sawit tidak boleh hanya dilihat sebagai kepentingan industri besar, tetapi juga merupakan kepentingan jutaan petani kecil yang selaras dengan agenda global SDGs (Sustainable Development Coals).

Maka dari itu, pemerintah bersama para pemangku kepentingan kelapa sawit terus berupaya menunjukkan bahwa kelapa sawit Indonesia adalah produk yang aman untuk kesehatan.

Komoditas ini bukan merupakan penyebab kerusakan hutan tropis atau deforestasi, bukan penyebab penurunan keanekaragaman hayati, bukan penyebab kebakaran hutan dan lahan, serta bukan sumber potensi peningkatan emisi CO2 yang berkontribusi terhadap pemanasan global dan perubahan iklim.

“Komoditi andalan ini berperan bagi penghasilan devisa negara, penyerapan tenaga kerja, pengentasan kemiskinan, hingga penggerak pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah dengan dampak multiplier effect,” katanya.

Berdasarkan data pemerintah menunjukkan, kelapa sawit menyumbangkan devisa terbesar US$23 miliar bagi Indonesia pada 2017. Kelapa sawit juga berperan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional sebesar 3,47%.

Tak hanya itu, sekitar 16 juta tenaga kerja hidup dari sektor perkebunan kelapa sawit, ditambah juga dengan menghidupkan industri-industri lain.

Kelapa sawit pun berperan terhadap penurunan kemiskinan di 190 kabupaten, berdampak pada penurunan agregat sekitar 6 juta angka kemiskinan di perdesaan pada periode 2005-2016.

 

Sumber: Bisnis Indonesia

Industri Sawit Dukung Asian Games

 

Dari 18 Agustus sampai 2 September 2018, masyarakat Indonesia akan menikmati 45 cabang olaharaga yang dipertandingkan dalam Asian Games. Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games untuk kedua kalinya setelah menjadi tuan rumah pada 1962. Gelaran Asian Games kali ini dapat pula dijadikan momentum untuk meningkatkan nama Indonesia di mata internasional.

Industri sawit mendukung penuh kesuksesan Asian Games. Caranya menjaga wilayah di sekitar kebun supaya bebas asap. Mewaspadai kebakaran lahan perlu dilakukan karena titik panas (hotspot) sangatlah tinggi di bulan Agustus maupun September. Di Sumatera Selatan, pemerintah setempat melibatkan semua pemangku kepentingan untuk menjaga wilayahnya dari api.

Rubrik Sajian Utama edisi Juli mengulas kesiapan Bumitama Gunajaya Agro (BGA) Group untuk mengantisipasi kebakaran lahan di area sekitar perkebunan. Program ini diwujudkan melalui Desa Bebas Api yang sudah berjalan semenjak tiga tahun lamanya. Masyarakat dilibatkan dalam Desa Bebas Api supaya dapat bersinergi dan mempererat kerjasama untuk pencegahan kebakaran lahan.

Kendati wilayah operasional BGA berada di Kalimantan. Tetapi, program Desa Bebas Api BGA menjadi sangat penting untuk menciptakan kenyamanan peserta Asian Games d Jakarta dan Sumatera Selatan.

Rubrik Hot Issue mengangkat upaya pemerintah untuk meningkatkan daya saing ekspor produk sawit di pasar global. Usulannya memangkas tarif pajak ekspor produk minyak goreng. Tujuannya memperkuat daya saing minyak goreng di negara Afrika Timur. Tanpa kemudahan, eksportir akan kesulitan bersaing dengan produk dari negeri Jiran.

Pembaca, kami harapkan edisi kali ini dapat memperkaya terkait informasi sawit. Saran dan kritikan sangat kami harapkan supaya majalah ini dapat berjalan lebih baik.

 

Sumber: Sawitindonesia.com

Kemenperin Targetkan Mobil Berbahan Bakar Biofuel Diproduksi 2035

 

Jakarta Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menargetkan mobil energi terbarukan dan ramah lingkungan bisa diproduksi di Indonesia pada 2035. Namun untuk mencapai hal tersebut, masih ada sejumlah tahapan yang harus dilewati yaitu mobil hybrid, plug in hybrid dan mobil listrik.

Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan Kemenperin, Putu Juli Ardika mengatakan, bukan hanya pemerintah Indonesia tetapi negara lain telah mengarahkan penggunaan energi terbarukan untuk kendaraan. Hal ini mengingat cadangan energi fosil terus mengalami penurunan.‎

“Dalam roadmap ini, banyak hal dikembangkan tapi yang menjadi concern yaitu energy security,penghematan atas energi fosil. Karena di Indonesia itu 12 tahun lagi diperkirakan akan habis,” ujar dia dalam FGD Senjakala Industri Komponen Otomotif dalam Menghadapi Era Mobil Listrik di Indonesia, Jakarta, Rabu (18/7/2018).

Menurut dia, Indonesia memiliki sumber energi terbarukan yang melimpah sebagai bahan bakar kendaraan, seperti CPO dan etanol dari tebu. Bahkan, sumber energi ini bisa tersedia hingga kiamat.

‎”Tetapi kita punya sumber yang sustainable, yang sampai kiamat masih ada, yaitu biofuel. Yang terkait dengan karbon untuk energi ini berlimpah, yaitu dari CPO jadi biodiesel, kita juga punya biomass yang jadi etanol. Kita punya potensi untuk biofuel generasi kedua. Kalau yang pertama sangat bersentuhan dengan makanan seperti CPO. Di generasi kedua akan banyak menggunakan untuk industri. Seperti etanol dari tebu. Yang jadi tebu cuma 4 persen, yang disebut bagasse itu 30 persen,” jelas dia.

Oleh sebab itu, lanjut dia, dalam roadmap industri otomotif, Kemenperin menargetkan pada 2035 Indonesia mampu memproduksi kendaraan yang sepenuhnya mengkonsumsi biofuel, tanpa campuran bahan bakar fosil.

‎”Kalau lihat kelapa sawit diolah jadi CPO itu banyak sisanya. Intinya kita sangat berpotensi menjadi negara besar kalau mengolah itu semua. Kita kan menjadi industri oto yang berlanjutan dengan biofuel. Tapi pada 2030 fuel cell (biofuel) baru 1 persen (dari jumah mobil yang beredar) BEV (Battery Electic Vehicle) 8 persen, di dunia baru sekitar 9 persen. Yang banyak itu masih hybrid dan plugin hybrid,” tandas dia.

 

Sumber: Liputan6.com

Dongkrak Harga TBS, Pemerintah Bakal Luncurkan B30

 

Pemerintah pusat mengakui tidak bisa mengintervensi harga tandan buah segar (TBS) yang saat ini seperti terjun bebas, anjlok, terutama di kalangan petani sawit swadaya. Pemerintah pun mengaku tidak bisa menggunakan kebijakan harga TBS disubsidi untuk mendongkrak penjualan TBS petani swadaya.

Hal itu diungkapkan Deputi bidang Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Perekonomian Ir Musdhalifah Machmud MT kepada sejumlah wartawan di sela-sela pelaksanaan seminar “The 6th International Oil Palm Conference (IOPC 2018) yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) di Hotel Santika Medan, Selasa (17/7).

IOPC 2018 sendiri bertemakan Smoothing the Market Disequilibria, mengangkat isu, fakta dan ketidakseimbangan pasar (disequilibria) kelapa sawit di pasar internasional.

Pelaksanaan IOPC diharapkan mampu membuat semua pihak melihat kondisi terkini terkait ketidakseimbangan dan ketidakpastian harga minyak sawit serta menyikapi kampanye negatif yang semakin gencar.  Saat wawancara itu, Musdhalifah didampingi oleh Direktur PPKS Dr Hasril Hasan Siregar, Peneliti Senior PPKS Dr Soeroso Rahutomo, dan Direktur Utama Riset Perkebunan Nusantara (RPN) Dr Teguh Wahyudi M.Eng.

Sebab, kata Musdhalifah, penurunan harga TBS saat ini merupakan imbas dari perang dagang antara China melawan Amerika Serikat, kampanye negatif NGO antisawit, baik yang berasal dari Indonesia sendiri atau pun dari negara-negara Eropa dan Amerika Serikat.

Selain itu, kata Musdhalifah, ada juga tekanan dari Amerika Serikat dan negara-negara Uni Eropa terhadap sawit Indonesia sekaligus melindungi penjualan minyak nabati nonsawit mereka. “Dan, minyak nabati nonsawit yang menjadi andalan negara-negara di Uni Eropa juga mengalami penurunan,” papar Musdhalifah.
Direktur PPKS Dr Hasril Hasan Siregar menambahkan, ada anomali dalam perdagangan minyak sawit yang dialami Indonesia dan sejumlah negara produsen sawit.

“Biasanya kalau kurs Dollar Amerika menguat seperti sekarang ini, biasanya penjualan CPO kita terdongkrak. Tetapi ini justru tidak terjadi, malah terjadi penurunan harga. Terjadi anomali di sini,” kata Hasril menambahkan.

Dongkrak Pemakaian B30
Untuk mengatasi tekanan harga CPO di pasar internasional dan penjualan TBS di kalangan petani sawit swadaya di masa depan, Musdhalifah memaparkan pemerintah saat ini sedang mengkaji kemungkinan peningkatan penggunaan biodiesel dari selama ini B5, lalu menjadi B20 di tahun ini, B30 di tahun depan, hingga B100 di masa depan.

Menurut Musdhalifah, ini adalah salahsatu cara pemerintah untuk meningkatkan penggunaan CPO di dalam negeri dengan menguatkan pasar domestik. Jadi, kata Musdhalifah, ke depan, jika selama ini penggunaan B5 dan kini B20 hanya untuk industri yang PSO (public service obligation), akan ditekankan juga untuk industri yang non-PSO.

Jika itu terlaksana, Musdhalifah memprediksi serapan CPO di dalam negeri akan bertambah 1-1,5 juta kiloliter.
Bahkan kita sedang melakukan kajian B30 yang diperkirakan akan selesai akhir tahun ini. Bila B20 seluruhnya berhasil dengan baik maka B30 akan dilaksanakan. Bahkan kajian B100 ditingkat internasional sudah ada hanya terbentur masalah harga yang tinggi, katanya.

Ia juga mengungkapkan, saat ini pemerintah sedang menyiapkan upaya lain dalam penggunaan bahan bakar nabati asal sawit 100% untuk pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) yang dikelola PLN.

Kata dia, PLTD yang hendak dibangun atau direvitalisasi, bila dihitung, memiliki kemampuan menghasilkan listrik hingga 6000 MW dengan menggunakan minyak sawit sebagai bahan bakarnya.

Ia tidak tahu persis di mana lokasi PLTD yang akan dibangun dan direvitalisasi. Tetapi pihaknya sudah mengkaji, kemungkinan tambahan serapan CPO untuk kebutuhan PLTD ini mencapai 3 juta kiloliter.

Kemudian, sambung Musdalifah, pemerintah terus mencari pasar baru untuk lebih banyak menyerap minyak sawit, di luar pasar tradisional CPO Indonesia selama ini.

Ia mencontohkan Pakistan, Bangladesh, dan Srilanka yang permintaan untuk CPO Indonesia terus naik. Bahkan, tambah Musdhalifah, kebijakan pemerintah Tiongkok yang menerapkan program B5 untuk pasar dalam negeri membuat penjualan CPO Indonesia mulai terdongkrak dan diprediksi jumlahnya akan meningkat, sehingga diharapkan ini dapat membuat harga TBS petani, termasuk petani sawit swadaya, meningkat.(hendrik hutabarat)

 

Sumber: Medanbisnisdaily.com

Pemerintah Bakal Terapkan Biodiesel 30% Tahun Depan

 

Pemerintah menargetkan untuk mempercepat penerapan program mandatori biodiesel 30% dari sebelumnya pada 2020 menjadi 2019. Tahun ini, pemerintah bakal mulai melakukan uji jalan biodiesel 30% tersebut.

Direktur Jenderal energi baru terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana mengatakan, pada tahun ini, pemerintah akan mulai melakukan kajian penggunaan bahan bakar nabati (BBN) biodiesel 30%. Salah satu kajiannya yakni dengan melaksanakan uji jalan bahan bakar ini pada semua kendaraan darat

“Kalau ini (mandatori B30) ke road test, tadinya kami harap 2019 bisa (diterapkan), karena itu kan butuh 6 bulan atau beberapa ribu kilometer,” kata dia di Jakarta, Senin (16/7).

Hingga saat ini, lanjutnya, pihaknya telah melakukan kajian buku dan laboratorium mandatori B30 ini. Selain itu, juga telah ada SNI untuk produksi biodiesel ini. Untuk uji jalan, pemerintah tinggal menunggu kesiapan dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo).

“Kalau Gaikindo siap, tinggal dites. Ini sedang dijajaki kapan mulai tes jalannya, sekarang dipercepat,” ujar Rida. Uji jalan ini disebutnya kemungkinan akan dijalankan bulan depan. Uji jalan, selain Gaikindo, juga akan melibatkan LIPI, BPPT, ITB, dan lainnya.

Dijelaskan Rida, uji jalan ini penting untuk dilakukan. Pasalnya, sesuai arahan Menteri ESDM Ignasius Jonan, pihaknya tidak ingin kebijakan mandatori biodiesel ini menyulitkan badan usaha dan penyedia teknologi.

“Berapapun, mau B20, B30, atau BI00 mungkin, yang penting jangan ada komplain dari provider mesin atau teknologi. Artinya, mereka juga harus siap mesinnya,” jelasnya.

Tak hanya menaikkan prosentase biodiesel, Rida juga mengungkapkan bahwa periode penetapan alokasi biodiesel juga akan diubah untuk satu tahun. Selama ini, alokasi biodiesel ditetapkan setiap enam bulan sekali, yakni November-April dan Mei-Oktober. Rencananya, perubahan ini akan diterapkan bulan depan.

 

Sumber: Suara Pembaruan

Sawit RI Dijegal Eropa, Jokowi bakal Terbitkan Inpres

 

Jakarta – Uni Eropa memberikan tambahan waktu untuk Indonesia dan baru akan melarang minyak sawit pada 2030. Keputusan ini merupakan kompromi dari hasil lobi yang dilakukan pemerintah dengan parlemen dan petinggi agama di Uni Eropa.

“Hal yang nampak dari hasil lobi dan surat presiden kepada parlemen Uni Eropa, kepada negara-negara yang utama di EU seperti Jerman, Prancis, Belanda, Vatikan. Hasilnya yang dulunya mau diterapkan 2021, kemudian diundurkan jadi 2030,” kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Istana Negara, Jakarta, Selasa (17/7/2018).

 

Pramono mengatakan, pemerintah masih akan melakukan komunikasi lanjutan. Salah satunya adalah dengan menerbitkan Inpres yang intinya memberikan penegasan bahwa minyak sawit RI dan beragam turunannya sehat untuk dikonsumsi.

Inpres itu diperlukan lantaran selama ini produk sawit RI dan turunannya sering dihantam isu miring terkait dampak buruk bagi kesehatan di Eropa.

“Di internal pemerintah sendiri, akan diterbitkan Inpers, intinya memberikan keyakinan baik internal Indonesia maupun di luar bahwa sawit itu tidak seperti yang mereka pikir,” kata dia.

Ditambahkan Pramono, inpres ini nantinya juga akan berisi penegasan terkait dampak perkebunan sawit terhadap lingkungan.

“Persoalan lingkungan hidup tentunya menjadi tanggung jawab pemerintah Indonesia. Kami yakin dengan kesungguhan dan baru kali ini pemerintah terbuka, kita akan kampanyekan sawit itu dan turunannya sehat bagi lingkungan dan industri,” tandasnya.

 

Sumber: Detik.com