Program B20 Mampu Tekan Impor Solar 4.000 kl/hari

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana mengatakan kewajiban penggunaan biodiesel (B20) telah menekan impor solar hingga4.000 kiloliter (H) perhari. “Impor harian turun 4.000 kiloliter dibandingkan Januari-Agustus,” kata Rida seusai mengikuti rapat koordinasi membahas perkembangan B20 di Jakarta, Jumat (9/11).

Rida mengatakan realisasi penurunan impor solar tersebut tercatat sejak 1 A-gustus hingga 7 November 2018 ketika implementasi penggunaan B20 ini juga diwajibkan untuk non-PSO (public service obligation) atau pihak swasta. Ia memastikan pemerintah terus memantau implementasi B20 yang saat ini sudah mulai digencarkan ke berbagai sektor industri maupun transportasi.

Hingga sekarang, penggunaan biodiesel untuk PSO sudah mencapai 80 persen, namun implementasi untuk non-PSO belum tercatat secara resmi. Sebelumnya, pemerintah terus menggencarkan penggunaan energi biodiesel yang berasal dari minyak sawit untuk menekan impor bahari bakar minyak, terutama solan

Selama ini, impor bahan bakar minyak telah menjadi salah satu penyumbang utama terjadinya defisit neraca transaksi berjalan. Pemerintah ingin menekan defisit neraca transaksi berjalan karena bisa menjadi salah satu kunci untuk menjaga stabilisasi nilai tukar rupiah dari tekanan global.

Minta Ditunda

Dalam kesempatan sebelumnya, industri pelayaran meminta penggunaan bahan bakar solar campuran minyak kelapa sawit 20% atau biodiesel 20% (B20) mereka ditunda. Hal itu dibenarkan oleh Dirjen Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Rida Mulyana.

Rida mengatakan mereka berasal dari Asosiasi Pemilik Pelayaran Nasional Indonesia atau Indonesian National Shipowners Association (INSA). INSA telah mengirim surat ke 4 menteri terkait

“INSA, itu kan (suratnya) dikirim ke empat menteri. Ya logikanya empat menteri itu yang berkomentar kan,” kata Rida. Berdasarkan surat yang beredar, surat dari asosiasi tersebut ditujukan ke Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto.

Menurut Rida, seluruh pihak seperti Menko Perekonomian, Menteri ESDM, hingga Menteri Perindustrian sudah menerima surat tersebut “Sudah, Pak (Ignatius) Jonan, PakMenko (Darmin Nasution), Pak Menhub (Budi Karya), sama Menperin (Airlangga)” sebutnya. Adapun isi surat penolakan menggunakan B20 dari asosiasi tersebut adalah antara lain, kandungan FAME yaitu Solvent dalam BBM dapat menyebabkan korosif pada Seals dan Gaskets.

Kedua, karena Sifat pembersih kandungan Solvent pada BBM B20 dalam sistem BBM akan membawa kotoran/lumpur yang terbawa ke saringan/filter sehingga berakibat seringnya penggantian Fuel Filteryang tentunya mengganggu operasi dan meningkatkan biaya.

 

Sumber: Harian Ekonomi Neraca

,

GIMNI Kita Makin Kuat Hadapi Kampanye Hitam

GABUNGAN Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) mengaku lega dengan merapatnya Kolombia ke Dewan Negara-negara Penghasil Minyak Sawit (Council of Palm Oil Producing Countries/CPOPC). Dengan begitu kekuatan untuk melawan kampanye hitam sawit semakin bertambah.

Direktur eksekutif GIMNI Sahat Sinaga mengatakan. Kolombia juga memiliki kebun sawit yang sangat luas, namun tidak dicap sebagai negara penggundul hutan (deforestation). Artinya, baik Indonesia maupun Malaysia terlalu mudah diacak-acak NGO.

“Itu mengapa kita harus bertindak. Terhadap negara lain. NGO nggak berani bertindak apa-apa, berarti di dalam negeri kita yang lemah. Itu yang dibahas di CPOPC semoga kedua negara membuat pernyataan. Karena di dalam pertemuan itu ada Kolombia juga,” ujarnya kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Dia bersyukur Kolombia menjadi anggota CPOPC. Keuntungan yang didapat adalah makin banyaknya suara perlawanan terhadap kampanye negatif NGO di Eropa dan Amerika Serikat. Selain itu. perlawanan juga makin menggema hampir di penjuru dunia.

“Permintaan sawit pun diprediksi akan berkembang. Saat ini, per tahunnya terjadi pertumbuhan permintaan sawit sebesar 5,5 persen di dunia,” katanya.

Sahat juga memprediksi dalam waktu cepat maupun lambat. Meskiko akan ikut bergabung. Pasalnya. Presiden Meksiko Enrique Pena Nieto berkomitmen mengembangkan sawit untuk pengentasan kemiskinan.

“Thailand lagi proses untuk jadi anggota. Makin banyak industri, makin kuat dong. Jadi tidak bisa lagi dikatakan penghilangan hutan.

Sekretaris Jenderal Gabungan pengusaha kelapa sawit Indonesia (Gapki) Togar Sitanggang juga menganggap keanggotaan Kolombia di CPOPC hanya akan menambah kekuatan untuk melawan kampanye hitam. “Ini momentum untuk melawan kampanye hitam,” katanya.

Sebelumnya. Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kemenko Perekonomian Musdhalifah Machmud mengatakan, setiap anggota CPOPC

memiliki anggaran sendiri untuk mengampanyekan sawit. Misalnya, Negeri Jiran menyediakan 23,4 juta ringgit tahun ini. naik \ 1 kali lipat dari anggaran tahun lalu 2 juta ringgit.

Indonesia menyiapkan anggaran kampanye yang berasal dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Selama semester 1-2018. dana yang terkumpul sudah mencapai Rp 6.4 triliun dari pungutan ekspor CPO dan produk turunannya.

Sekadar informasi. Malaysia secara resmi menjadi ketua CPOPC dimulai sejak 1 Januari 2019 untuk periode dua tahun. “Iya Malaysia akan menjadi ketua tahun depan, tetapi ini hanya jabatan yang didapat atas dasar penggiliran.” ujar Direktur Eksekutif CPOPC Mahendra Siregar.

Mahendrea mengatakan, tidak hanya melakukan pergantian ketua. CPOPC juga meresmikan Kolombia sebagai negara anggota ke-3. Kolombia akan banyak membantu Indonesia dalam menjalankan misi bersama, yakni mengembangkan industri sawit, peningkatan konsumsi negara anggota, dan melawan kampanye hitam.

 

Sumber: Rakyat Merdeka

BPDP 7 Komoditas Akan Dibentuk

Kementerian Pertanian berencana membentuk Badan Pengelolaan Dana Perkebunan (BPDP) bagi 7 komoditas unggulan perkebunan selain kelapa sawit dalam 5 tahun mendatang, demi mendorong kinerja produksi sektor tersebut.

Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Bambang mengatakan setidaknya ada tujuh komoditas yang akan dibuatkan BPDP-nya. Adapun ketujuh komoditas tersebut adalah lada, pala, kopi, kakao, kelapa, karet, dan tebu.

“Semua ditargetkan dalam 5 tahun depan [sudah terbentuk BPDP-nya] untuk tujuh komoditas unggulan tersebut,” katanya, pada Jumat (9/11).

Menurutnya sejauh ini usulan dari pemerintah itu sudah disosialisasikan kepada pelaku usaha yang bergerak di sektor perkebunan melalui forum diskusi.

Meski begitu, dia mengakui para pelaku usaha masih skeptis dengan program jangka menengah pemerintah karena ragu dengan manfaatnya.

Padahal, lanjut Bambang, kalau dana dari tujuh komoditas unggulan itu bisa dihimpun dan dikembalikan kepada petani maka dijamin bisa untuk mengawal ekonomi perkebunan. Dana yang terhimpun dapat digunakan untuk keperluan seperti peremajaan lahan perkebunan.

“Setidaknya akan ada dana yang bisa dihimpun sebesar Rp30 triliun- Rp40 triliun tanpa membutuhkan alokasi dari APBN.”

Bambang mengambil ilustrasi dari skema perkebunan tembakau, dimana dari pungutan cukai sebesar 2% pada industri rokok, ada dana yang dihimpun sebesar Rp2,9 triliun. Ditjenbun, kata Bambang, hanya butuh 1 % saja untuk mendorong aktivitas perkebunan.

KAKAO DAN KARET

Selain itu, penghimpunan dana juga diyakini bisa membangkitkan lagi produksi kakao dan karet dalam negeri yang saat ini merosot setiap tahunnya.

Bambang mengatakan BPDP untuk kakao penting karena mayoritas kebun dikelola oleh petani rakyat.

“Untuk lahan kakao sekarang ada sekitar 1,5 juta hektare yang baru di-gernas-kan [Gerakan Nasional] baru sekitar 26%. Itu pun [untung] segera di-gernas-kan kalau tidak semua bisa diganti kelapa sawit.”

Pemerintah, lanjutnya, sudah berupaya untuk membantu dengan menyalurkan benih untuk peremajaan lahan kakao seluas 18.000 hektare pada tahun ini supaya produktivitas meningkat.

Namun lagi-lagi, lanjutnya, sumber dana pemerintah itu terbatas. Dalam empat tahun terakhir saja pengembangan lahan kakao baru mencapai 315.000 hektare.

“Kalau dana dihimpun dikembalikan pada petani kakao keseimbangan lebih baik Perbaikan on farm itu penting apalagi ini petani rakyat,” katanya.

Bambang mengatakan industri memang sering berteriak kekurangan pasokan bahan baku. Oleh sebab itu dia mengharapkan komitmen dari pelaku untuk memperbaikinya. Pemerintah, kata Bambang, sudah berupaya memperbaiki produksi dengan berbagai ke-terbatasannya.

Sementara itu, dari komoditas karet, pemerintah akan mendorong supaya para petani mau meremajakan pohon yang sudah tua selagi harga karet internasional sedang jatuh.

“Saat ini harga sedang rendah karena situasi global. Jadi ini adalah waktu yang tepat bagi replanting pohon karet,” katanya.

Sayangnya, menurut Bambang, petani karet enggan meremajakan kebunnya karena harga sedang jatuh sehingga tidak ada dana untuk menutupi biaya yang diperlukan. Dengan demikian, perlu ada semacam offtaker untuk mendukung peremajaan itu.

Tahun ini kami ada peremajaan 6.000 hektare. Tahun depan juga sekitar 6.000 hektare Kami juga perlu dukungan dari semua pihak,” pungkasnya.

Sebelumnya, Asosiasi Petani Kakao Indonesia (APKAI) mendukung rencana dibentuknya BPDP untuk komoditas kakao dengan catatan pajak ekspor kakao tidak ditetapkan mencapai 15% dan dilakukan penghapusan PPN untuk biji kakao.

Itu tidak masalah [pembentukan BPDP]. Cuma, yang perlu digaris bawahi, pajak ekspor kakaonya jangan 15%,” kata Ketua Asosiasi Petani Kakao Indonesia (APKAI) Arief Zamroni.

Di sisi lain, Arief meminta agar pemerintah mengenakan pajak ekspor terhadap produk setengah jadi hasil olahan kakao seperti cocoa butter, cocoa powder, dan pasta yang menurutnya saat ini hanya dikenakan pajak industri.

Kedua bea keluar yang dikenakan atas dua jenis produk yakni untuk biji kakao dan produk setengah jadi, inilah yang diharapkan menjadi sumber dana BPDP dan bisa dikembalikan kepada para petani kakao rakyat demi perbaikan kualitas dan volume produksi kakao dalam negeri.

 

Sumber: Bisnis Indonesia

Indonesia Kembali Pimpin Kesepakatan Negara Produsen Sawit

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Brussels kembali memimpin upaya penandatanganan surat bersama oleh kedutaan besar negara produsen kelapa sawit kepada tiga intitusi Uni Eropa (UE) dan Presidensi Austria di Council of the European Union. Surat itu akan ditandatangani oleh perwakilan negara produsen kelapa sawit, antara lain Indonesia, Malaysia, Thailand, Honduras, Kolombia, Ekuador, dan Nigeria

“Inisiatif menyusun posisi bersama melalui joint letter negara produsen sawit dilakukan dalam rangka pendekatan secara kontinu kepada ketiga institusi UE dalam menyikapi Renewable Energy Directive (RED II). Kepemimpinan Indonesia juga terefleksi dalam upaya kolektif lain dalam menanggapi RED II seperti joint demarche dengan berbagai pihak UE,” kata Kuasa Usaha Ad Interim KBRI Brussel Dupito D Simamora berdasarkan keterangan resmi KBRI Brussels yang diterima di Media Indonesia, Minggu, 11 Nvember 2018.

 

Inisiatif mengeluarkan surat bersama adalah kali kedua sepanjang 2018. Dalam surat bersama pada 15 Februari 2018 merupakan upaya untuk menegaskan kembali joint concerns negara produsen sawit atas pengembangan kriteria Uni Eropa untuk mengidentifikasi high-risk dan low-risk biofuels yang dipandang dapat berpotensi untuk mendiskriminasi kelapa sawit.

Selain itu, surat bersama itu juga menegaskan metodologi Indirect Land Use Change (ILUC) yang digunakan UE tidak presisi dan dapat menjadi benchmark yang secara internasional dapat diterima.

Di lain pihak, jelas Dupito, negara produsen sawit juga meminta UE mempertimbangkan Sustainable Development Goals (SDGs) yang menjamin hak negara berkembang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan sosial, meniadakan kemiskinan, sekaligus memastikan perlindungan lingkungan hidup.

Lebih lanjut, negara produsen sawit juga hendak memastikan dialog antara UE dan produsesn kelapa sawit secara positif dan seimbang. Dengan mempertimbangkan tujuan bersama dalam pencapaian SDGs 2030.

 

Sumber: Metrotvnews.com

Dewan Produsen sawit Sepakat Pacu Konsumsi Biodiesel

Dewan Negara-Negara Produsen Minyak sawit Dunia (Council of palm oil Producing Countries/CPOPC) sepakat mendorong peningkatan penggunaan biodiesel. CPO PC juga sepakat untuk menyiapkan strategi bersama dalam mengatasi kampanye hitam sawit di pasar global.

Demikian pernyataan bersama para Menteri CPOPC yang dilansir saat 5th Ministrial Meeting CPOPC di Putrajaya, Malaysia, Kamis (8/11). Pertemuan para menteri tersebut menyoroti keberpihakan pada petani dan pembangunan industri kelapa sawit berkelanjutan, terutama dalam menghadapi tantangan perdagangan industri kelapa sawit secara global.

Pertemuan tersebut digelar oleh Indonesia dan Malaysia. Dalam pertemuan tersebut, CPOPC menetapkan Malaysia secara resmi sebagai Chairman CPOPC terhitung mulai 1 Januari 2019 menggantikan Indonesia, yang diserahterimakan langsung dari Menko Perekonomian Darmin Nasution kepada Menteri Industri Utama YB Teresa Kok. Kedua menteri juga menegaskan bahwa CPOPC akan terus memperluas keanggotaan dengan mengundang negara-negara produsen sawit.

Dalam pertemuan itu dilakukan penetapan Kolombia sebagai negara anggota CPOPC. Keanggotaan Kolombia sebagai negara produsen sawit terbesar di Benua Amerika diyakini akan memperkuat CPOPC dalam menghasilkan strategi mempromosikan minyak sawit dalam ekonomi global. “Saat ini, situasi pasar kelapa sawit menghadapi tantangan berupa penurunan harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) global. Sekaligus, isu keberlanjutan yang membuat produk CPO sulit mendapatkan akses masuk ke negara utama tujuan ekspor,” kata Darmin dalam keterangannya.

CPOPC memutuskan beberapa langkah strategis dalam mempertahankan daya tawar di tengah tantangan pasar global, di antaranya program keberpihakan terhadap petani, penguatan mandatori biodiesel, dan strategi untuk mengatasi kampanye hitam di pasar global. Termasuk, penetapan keanggotaan Kolombia, ini
karena sangat penting bagi CPOPC untuk memperluas keanggotannya guna memperkuat posisi daya tawar sekaligus kerja sama dengan negara produsen kelapa sawit lainnya. “Momen ini menjadi penting bagi CPOPC untuk memainkan peran sebagai forum negara penghasil kelapa sawit untuk mengkoordinasikan langkah-langkah untuk mengatasi tantangan tersebut,” kata Menko Perekonomian Darmin Nasution.

CPOPC juga berkomitmen mendorong keberpihakan terhadap petani kelapa sawit yang berkontribusi besar dalam capaian produksi global. Kedua negara dalam hal ini Indonesia dan Malaysia memprioritaskan pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan petani melalui peningkatan implementasi praktik budidaya yang baik (Good Agricultural Practices/GAP) dan program peremajaan sawit. “Tidak hanya itu, kami berkomitmen mengadakan Business and Smallholders Forum pada tahun 2019 mendatang,” kata Darmin.

Kedua negara menyepakati pentingnya konsolidasi program mandatori biodiesel di seluruhi negara anggota, sekaligus mendorong penggunaan biodiesel ke negara-negara pengguna kelapa sawit. Untuk mengatasi kampanye hitam yang mendiskriminasikan produk kelapa sawit, CPOPC mengambil beberapa langkah strategis, di antaranya negara anggota CPOPC tidak akan berpartisipasi dalam workshop terkait Indirect Land Use Change (ILUC) yang merupakan bagian dari European Unionsrenewable energy Directive II (RED II). “Ini karena sangat diskriminatif terhadap produk kelapa sawit di pasar Uni Eropa,” kata Darmin.

CPOPC, lanjut dia, juga terus mengadopsi prinsip-prinsip Suistanable Development Goals (SDGs) sebagai salah satu pendorong komitmen keberlanjutan yang lebih baik di industri kelapa sawit. Untuk menyeimbangkan keuntungan ekonomi dan sosial dengan lingkungan. “Kedua menteri menekankan pada pentingnya meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani rakyat melalui upaya berkelanjutan,” demikian bunyi pernyataan bersama Menteri CPOPC.

 

Sumber: Investor Daily Indonesia

Menteri Jonan Dorong PLN Pake CPO Buat Power Plant

Untuk menekan impor bahari bakar minyak (BBM) sekaligus meningkatkan penggunaan energi baru terbarukan (EBT), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mendorong PLN menggunakan minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/ CPO). Langkah tersebut diyakini bisa membuat kinerja perusahaan setrum itu semakin efisien.

WARTAWAN Rakyat Merdeka Kartika Sari yang ikut kunjungan Menteri Jonan ke Napoli, Italia, melaporkan, untuk merealisasikan itu. Jonan sudah menyurati PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).

“Saya sudah minta agar dicoba dua tahun, bahan bakar pembangkit listrik tenaga diesel diganti dengan kelapa sawit. Kalau (PLN) mau bangun sendiri (power plant) pake sawit, silakan saja,” kata Jonan usai mengunjungi Acerra Power Plant, pembangkit listrik dengan bahan bakar 100 persen CPO. di Napoli, Italia, Kamis (8/11).

Jonan yakin, bila PLN berhasil mengganti bahan bakar solar dengan CPO, kinerja perusahaan pelat merah tersebut bisa lebih efisien. Sebab, harga CPO saat ini Iebih murah daripada minyak diesel. “PLN pakai 5 persen (solar), kalau bisa pindah ke CPO kan bisa menekan impor BBM,” terangnya.

Bagaimana soal pasokan CPO-nya? Jonan menjelaskan, Indonesia merupakan salah satu produsen CPO terbesar di dunia. Produksinya besar dan melimpah. “Soal pasokan nanti jika perlu kan bisa dibikinkan aturan. Dibikin ada kewajiban untuk Domestic Market Obligation (DM0),” imbuhnya.

Acerra Power Plant merupakan perusahaan pembangkit listrik milik GAR. anak usaha Sinarmas Agribusiness Food. Ikut mendampingi Jonan, Business Director Of-East Java, Bali and Nusa Tenggara Region PLN dan Djoko R. Abumanan, dan Direktur Regional Maluku-Papua Ahmad Rofik, Direktur Hulu Pertamina Dharmawan. Presiden Direktur Medco Energi Hilmi Panigoro dan Ketua Umum Asosiasi Biofuel Indonesia (APROBI) MP Tumanggor.

Djoko dan Rofiq diajak untuk melihat langsung kesuksesan pembangkit Acerra. yang menggunakan 100 persen CPO untuk bahan bakarnya. Keduanya tampak sangat aktif bertanya kepada manajemen Acerra Power Plant saat sesi presentasi.

Rombongan diterima Direktur Corporate Affair Sinarmas Agribusiness Food Ronny Rusli, Direktur Sinarmas Agribusiness Food Harry Hanawi, Direktur Orange Capital Development Christian Banfi dan Power Plant Manager OM Services Guiseppe Augello.

Proyek pembangkit listrik Acerra Power Plant cukup luas. Peralatannya juga canggih. Jonan dan rombongan diajak berkeliling pembangkit untuk melihat proses pembuatan listrik dengan bahan CPO.

Jonan menegaskan, pemerintah berkomitmen mengejar target bauran EBT sebesar 23 persen pada 2025. Penerapan terbesarnya pada listrik dan transportasi. Untuk transportasi, pemerintah menerapkan B20. Untuk kelistrikan tumpuannya pada Pembangkit Listrik Tenaga Air dan panas bumi. Nah, pemerintah juga mau coba CPO. “Kalau bisa 2.000 megawatt (MW) saja, itu bisa berkontribusi 2,5 sampai 3 persen. Itu banyak lho. Jangan dikira sedikit.” katanya.

Menurut Christian Banfi. listrik yang diproduksinya dijual di pasar domestik. Sementara CPO-nya dipasok Sinarmas Agribusiness Food dari Indonesia. “Acerra Power Plant yang berkapaitas 74.8 megawatt, mulai beroperasi pada Desember 2008 dan beroperasi secara penuh pada Februari 2009. Perusahaan kami masih bayi, tapi tumbuh dengan baik,” jelas Banfi.

Banfi menjelaskan, Acerra Power Plant adalah pembangkit listrik terbesar yang menggunakan CPO di Italia. Mereka juga masih memiliki 35 pembangkit listrik CPO di lokasi berbeda dengan kapasitas lebih kecil,dan semuanya di Italia.

Apresiasi Pemerintah

Ketua Umum APROBI MP Tumanggor memastikan pihaknya siap memenuhi kebutuhan CPO untuk pembangkit. “Sampai saat ini kapasitas produksi kita sekitar 14 juta, sebagian kita ekspor,” ungkap Tumanggor.

Tumanggor memberikan apresiasi terhadap Menteri Jonan yang ikut mensosiaslisasikan tentang produksi sawit di Indonesia kepada lembaga tinggi di Eropa dan sejumlah perusahaan energi di Italia. Menurutnya, pemaparan Jonan tentu akan membuat masyarakat internasional berpikir ulung untuk melakukan penolakan-penolakan terhadap penggunaan sawit di Eropa.

Saat ditanya pendapatnya mengenai ancaman negara-negara anggota Uni Eropa yang mengancam akan melarang CPO Indonesia dengan alasan isu lingkungan. Jonan berpendapat, pemerintah sudah berupaya keras melobi dan meyakinkan Uni Eropa bahwa minyak sawit Indonesia tidak seperti yang dituduhkan.

“Menurut saya ya ini tugas para pengusaha sawit. Mereka harus bisa menunjukkan dan meyakinkan Uni Eropa mengenai isu lingkungan seperti yang dituduhkan,” katanya, sambil menunjuk Ketua Umum APROBI MPTumanggor.

Tumanggor pun langsung menimpali. “Itu betul Pak Menteri. Tapi masalahnya yang menjadi pemutus kebijakan adalah pemerintah. Sekali lagi saya berterima kasih kepada Pak Jonan dan Menko Maritim Pak Luhut Pandjaitan yang sudah ikut melobi dan memperjuangkan sawit Indonesia di Uni Eropa. Sehingga Uni Eropa menunda menjatuhkan sanksi melarang sawit asal Indonesia,” kata Tumanggor.

Sementara Banfi berpendapat, mesti ada orang Indonesia yang bisa menjelaskan dan meyakinkan politisi dan para pemutus kebijakan di Uni Eropa bahwa minyak sawit bisa digunakan untuk banyak hal yang sangat bermanfaat. “Salah satunya untuk memproduksi listrik seperti yang kami lakukan.” ujarnya kepada Rakyat Merdeka.

 

Sumber: Rakyat Merdeka

Implementasi B20 Pangkas Impor Solar 4.000 KL/Hari

JAKARTA- Kewajiban penggunaan biodiesel 20 (B20) telah menekan impor solar hingga 4.000 kiloliter (kl) per hari. Penurunan realisasi impor solar tersebut tercatat terjadi sejak 1 Agustus hingga 7 November 2018 ketika implementasi penggunaan B20 ini juga diwajibkan untuk non-PSO (public service obligation) atau pihak swasta.

“Impor (solar) harian turun 4.000 kiloliter dibandingkan Januari-Agustus,” kata Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana usai mengikuti rapat koordinasi membahas perkembangan B20 di Jakarta, Jumat (9/11).

Ia memastikan pemerintah terus memantau implementasi B20 yang saat ini sudah mulai digencarkan ke berbagai sektor industri maupun transportasi. Hingga sekarang, penggunaan biodiesel untuk PSO sudah mencapai 80%, namun implementasi untuk non-PSO belum tercatat secara resmi.

Sebelumnya, pemerintah terus menggencarkan penggunaan energi biodiesel yang berasal dari minyak sawit untuk menekan impor bahan bakar minyak, terutama solar. Selama ini, impor bahan bakar minyak telah menjadi salah satu penyumbang utama terjadinya defisit neraca transaksi berjalan.

Pemerintah ingin menekan defisit neraca transaksi berjalan karena bisa menjadi salah satu kunci untuk menjaga stabilisasi nilai tukar rupiah dari tekanan global.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menegaskan, tidak ada pengecualian dalam kewajiban penggunaan 20% minyak sawit dalam solar atau Biodiesel 20 (B20) untuk siapapun, termasuk bagi swasta.

“Kami sudah bicarakan itu dengan Menhub, dengan pengusaha, tidak ada pengecualian kecuali beberapa yang sudah kami putuskan seperti persenjataan TNI dan beberapa pembangkit listrik di PLN,” ujar Darmin usai memimpin rapat koordinasi soal monitoring implementasi kebijakan B20 di Kantor Menko Perekonomian, Jakarta, Jumat (9/11).

Sebelumnya, Asosiasi Pemilik Kapal Nasional Indonesia (INSA) meminta penundaan kewajiban penggunaan B20 untuk kapal dengan alasan tidak cocok untuk mesin kapal.

INSA menyampaikan permohonan penundaan tersebut dalam surat yang ditujukan kepada empat menteri yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Menteri Perhubungan, dan Menteri Perindustrian.

“Kalau angkutan segede papun, kapal atau truk tidak dikecualikan. Kok ujug-ujug swasta mau minta pengecualian,” kata Darmin seperti dikutip Antara.

Selain INSA, Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) juga mengajukan penundaan pemberlakuan B20 agar bisa dilakukan penyesuaian terlebih dahulu.

Lebih Boros

Aptrindo menilai, penggunaan B20 lebih boros 2,3% sehingga harus lebih sering dilakukan perawatan berkala. Untuk truk-truk tua, B20 juga berpotensi merusak mesin, karena kualitas campuran yang masih dipertanyakan.

Mulai 1 September 2018, pemerintah memberlakukan penggunaan B20 melalui Peraturan Presiden Peraturan Presiden (Perpres) No 66 tahun 2018 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Dengan beleid tersebut, seluruh kendaraan bermesin diesel di Indonesia wajib menggunakan B20 setelah sebelumnya hanya diwajibkan kepada kendaraan yang mendapatkan subsidi atau PSO.

Kewajiban penggunaan B20 bertujuan menjembatani penghematan devisa, selain mengandalkan sektor pariwisata dengan menggenjot kunjungan wisatawan mancanegara, serta penerapan penyederhaan perizinan lewat OSS {online single submisson) untuk kemudahan berinvestasi.

Untuk sosialisasi perluasan kewajiban penggunaan B20 sendiri, pemerintah mengklaim sudah melakukannya sejak 2,5 tahun yang lalu.

 

Sumber: Investor Daily Indonesia

Pertemuan CPOPC: Indonesia Dan Malaysia Sepakat Tidak Ikut Workshop ILUC Eropa

Perkumpulan Negara Produsen Minyak Sawit atau Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) akan menjalankan sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan daya tawar sawit di pasar global. Langkah bersama ini disepakati dalam 5th Ministerial Meeting Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) di Putrajaya, Malaysia, Kamis (8 November 2018).

Rekomendasi yang dikeluarkan yaitu  anggota CPOPC tidak akan berpartisipasi dalam workshop terkait  Indirect Land Use Change (ILUC) yang merupakan bagian dari  European Union’s Renewable Energy Directive II (RED II). Tidak terlibatnya anggota CPOPC karena  ILUC dipandang sangat diskriminatif terhadap produk kelapa sawit di pasar Uni Eropa.

“Indonesia dan Malaysia tidak akan berpartisipasi dalam workshop ILUC (terkait dengan biofuel)yang akan diadakan di Brussels pada minggu depan,” ujar Menteri Perindustrian Malaysia Teresa Kok dalam jumpa pers bersama dengan Menko Bidang Perekonomian RI, Darmin Nasution.

Teresa menyebutkan muncul kekhawatiran Uni Eropa menggunakan kriteria penggunaan lahan ILUC untuk menjadi dasar pertimbangan  penghentian bertahap atau membatasi minyak sawit dalam mandat Renewable Energy Directive II (REDII). “Karena itu negara-negara penghasil kelapa sawit, Malaysia Dan Indonesia akan menghadapi berbagai tantangan yang muncul dari RED II UE,” katanya, seraya menambahkan bahwa kedua negara khawatir bahwa konsep ILUC yang diusulkan kemungkinan akan mendiskriminasikan minyak sawit di pasar UE.

Langkah strategis lainnya adalah CPOPC  mengadopsi prinsip-prinsip Sustainable Development Goals (SDGS) sebagai salah satu pendorong komitmen keberlanjutan yang lebih baik di industri kelapa sawit guna menyeimbangkan keuntungan ekonomi dan sosial dengan lingkungan.

Menko Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, menyebutkan situasi pasar kelapa sawit menghadapi tantangan berupa penurunan harga CPO dalam pasar global sekaligus isu keberlanjutan yang membuat produk CPO sulit mendapatkan akses masuk ke negara utama tujuan ekspor.

“Saya percaya, momen ini menjadi penting bagi CPOPC untuk memainkan peran sebagai forum negara penghasil kelapa sawit untuk mengkoordinasikan langkah-langkah untuk mengatasi tantangan tersebut” kata Darmin Nasution.

Dalam pertemuan ini, CPOPC menetapkan Malaysia secara resmi sebagai Chairman CPOPC terhitung mulai 1 Januari 2019 menggantikan Indonesia yang diserahterimakan langsung dari Menko Perekonomian Darmin Nasution kepada Menteri Industri Utama YB Teresa Kok.

Selain itu,  CPOPC juga memutuskan beberapa langkah strategis dalam mempertahankan daya tawar ditengah tantangan pasar global, antara lain program keberpihakan terhadap petani,  penetapan Kolombia sebagai negara anggota CPOPC, penguatan mandatori biodiesel, dan strategi untuk mengatasi kampanye hitam di pasar global.

CPOPC berkomitmen untuk mendorong keberpihakan terhadap petani kelapa sawit yang berkontribusi besar dalam capaian produksi global. Kedua negara memprioritaskan pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan petani melalui peningkatan implementasi  Good Agricultural Practices (GAP) dan program peremajaan sawit. Tidak hanya itu, keduanya juga berkomitmen untuk mengadakan Business and Smallholders Forum pada 2019 mendatang.

Selanjutnya, untuk memperkuat kerja sama dengan negara penghasil kelapa sawit lain, CPOPC menetapkan Kolombia sebagai anggota dari CPOPC. Penetapan Kolombia sebagai anggota CPOPC ini mempertimbangkan posisi Kolombia sebagai salah satu negara penghasil kelapa sawit terbesar di Benua Amerika. Adapun hal ini diharapkan dapat menghasilkan kerjasama strategis untuk mempromosikan kepentingan industri kelapa sawit dalam ekonomi global.

 

Sumber: Sawitindonesia.com

 

Kementerian ESDM Tetapkan Harga Biodiesel RP7.277/Liter

Kementerian ESDM melalui Direktorat Jenderal energi baru terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) menetapkan harga Biodiesel pada November sebesar Rp7.277 per liter. Harga ini berlaku juga untuk pelaksanaan program mandatori B-20 atau campuran Biodiesel ke Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar 20 persen.

Berdasarkan Surat Direktur Jenderal EBTKE Nomor 5307/12/DJE/2018 tanggal 26 Oktober 2018, sebagaimana disalin dari Antara, pemerintah menetapkan Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati (HIP BBN) untuk dua jenis komoditas bahan bakar, yaitu Biodesel dan Bioetanol. Kedua komoditas tersebut mengalami perubahan yang berbeda. HIP untuk Biodiesel mengalami penurunan, sementara HIP Bioetanol mengalami kenaikan.

Untuk harga Biodiesel sebesar Rp7.277 per liter belum termasuk ongkos anaku yang telah ditetapkan sebelumnya dalam Keputusan Menteri ESDM No 1700K/12/MEM/2018. jika dibandingkan bulan sebelumnya, harga Biodiesel mengalami penurunan Rp64 per liter dari HII di bulan Oktober 2018 yang mencapai Rp7.341 per liter.

Turunnya harga biodiesel didorong oleh turun-nya harga minyak sawit (Crude Palm Oil/CPO) di pasaran global lantaran masih melimpahnya stok minyak sawit-Untuk itu, kebijakan B-20 diharapkan mampu mengerek kembali harga dan penyerapan C-PO.

Berdasarkan catatan Gabungan Pengusaha Kelapa sawit Indonesia (GAPKI), rata-rata harga sawit dunia sepanjang Agustus 2018 hanya 577,5 dolar AS per metrik ton dan bergerak di kisaran 542,5 dolar AS hingga 577,5 dolar AS per metrik ton.

Sementara itu, kenaikan harga terjadi pada HIP bioetanol. Harga pasar bioetanol diplot sebesar Rpl0.457 per liter oleh Pemerintah, terjadi kenaikan sebesar Rp80 dari Oktober 2018 yaitu sebesar Rpl0-.377 per liter.

Faktor kenaikan ini ditentukan oleh rata-rata tetes tebu Kharisma Pemasaran Bersama (KPB) selama 25 Juni 2017 – 24 Desember 2018 tercatat sebesar Rpl.619 per kg ditambah besaran dolar AS, yaitu 0,25 dolar AS per liter dikali 4,125 kg per liter. Untuk diketahui, HIP BBN ditetapkan setiap bulan dan dilakukan evaluasi paling sedikit 6 bulan sekali oleh Direktur Jenderal EBTKE.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masih mengoptimalkan penggunaan batu bara dalam bauran energi pembangkit nasional. “Kita akui batu bara adalah langkah cepat dalam penyediaan energi primer, namun Pemerintah tidak tinggal diam dengan apa yang ada,” kata Wakil Menteri ESDM.Arcandra Tahar dalam keterangan tertulis yang disalin dari Antara.

Ia mengatakan saat ini terus melakukan berbagai upaya stretegis agar komposisi bauran energi pembangkit tetap optimal. Hal ini sejalan dengan misi pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional. “Ini adalah tantangan bagi negara ini (Indonesia) sebagai negara berkembang bukan sebagai negara maju. Bagaimana kita menciptakan lingkungan bersih yang berkelanjutan dan mencapai target pertumbuhan ekonomi,” kata Wakil Menteri ESDM.

Pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,3 persen, kata Arcandra, dapat ditempuh apabila tingkat konsumsi listrik nasional mengalami peningkatan. Terhitung hingga kuartal HI 2018, konsumsi listrik nasional mencapai 1.048 KWh/kapita. Bila ditelusuri lebih jauh, angka ini mengalami perubahan sangat positif sejak 2014 (804 Kwh/kapita), 2015 (918), 2016 (956) dan 2017 (1.012).

“Sudah menjadi kewajiban kita menyediakan tarif listrik yang terjangkau supaya semua masyarakat bisa mengonsumsi listrik,” kata Arcandra. Arcandra mengantisipasi penggunaan batubara agar tidak membawa dampak buruk bagi lingkungan. “Kita perintahkan para pengembang swasta (Independent Producer Power/IPP) baru untuk mengggunakan teknologi yang ramah lingkungan,” katanya.

Langkah ini merupakan satu dari tiga upaya taktis Pemerintah demi memperbaiki komposisi bauran energi pembangkit di masa mendatang. Dua upaya lainnya, Pemerintah akan mengganti atau mengombinasikan cadangan pembangkit listrik dengan E-nergi Baru Terbarukan (EBT) dan membangun PLTU mulut tambang yang berdekatan dengan sumber energi. Tiga langkah tersebut ditempuh demi memangkas biaya produksi yang jauh lebih rendah.

 

Sumber: Harian Ekonomi Neraca

Berbasis Minyak Sawit, ITB Hasilkan Katalis Pertama Buatan Dalam Negeri

Institut Teknologi Bandung berhasil memproduksi katalis pertama di Indonesia yang berbasis minyak sawit. Katalis menjadi sangat penting dalam upaya memproduksi bensin dan bahan kimia. Dampak positifnya adalah Indonesia tidak perlu lagi mengimpor minyak bumi setiap tahun.

“Industri katalis ini akan kita dorong untuk menuju kemandirian energi.Dari sisi ekonomi, katalis ini dapat menghemat energi. Kalau bisa diselesaikan di Indonesia, punya ‘palm oil’ besar, minyak sawit maupun inti sawit bisa dimanfaatkan untuk bahan bakar. Ini akan mendorong Indonesia memproduksi ini, sehingga tidak perlu impor untuk BBM,” jelas Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir meresmikan Industri-Katalis Pendidikan (Catalyst Teaching Industry), pada Oktober 2018.

Katalis merupakan suatu zat yang dapat mempercepat dan mengarahkan reaksi kimia supaya menghasilkan produk yang diinginkan. Hampir 90% proses di industri kimia melibatkan katalis.

Katalis ini dapat menghasilkan menghasilkan bensin, solar (diesel) dan avtur. Dari hasil riset bahwa minyak dari kelapa sawit  ini  menghasilkan gasolin yang lebih baik dibandingkan fosil. Sebagai contoh, dari minyak fosil yang biasanya hanya 92 sampai 98 oktan fosil (untuk Pertamax) sedangkan gasolin menghasilkan 110 oktan. “Namun menggunakan katalis bisa menghasilkan palm 110. Jauh lebih baik,” ujar Menteri Nasir.

Begitupula dengan dengan solar dari minyak sawit lebih bagus kualitasnya daripada minyak fosil. Kalau diesel fosil menghasilkan 40 hingga 47, sementara itu diesel katalis dari sawit mencapai 60. Alhasil, pembakarannya di kendaraan jauh lebih sempurna.

Pemakaian bahan bakar Avtur, minyak fosil punya tingkat beku minus dari 37 hingga maksimal 47. Dengan avtur dari katalis sawit  bisa mencapai minus 60.

Menteri Nasir mengharapkan riset katalis yang dihasilkan ITB segera diterapkan untuk kepentingan industri di Indonesia. “Kalau bisa full dari kelapa sawit ini. Saya optimis Indonesia  akan berhenti impor,”ujarnya.

Rektor ITB Kadarsyah menuturkan penelitian katalis  merupakan hasil karya yang didukung oleh Kemenristekdikti dan dunia industri.

Bersama PT. Pertamina (Persero), Laboratorium Teknik Reaksi Kimia dan Katalis (TRK) ITB telah bekerja sama merancang dan mensitesis katalis pengolahan hidro nafta dan diesel berbasis logam Ni dan Mo. Beberapa hasil penelitian dalam sintesis katalis ini berpotensi untuk dikomersialisasikan.

TRK ITB didanai oleh BPDP KS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit),melakukan inovasi katalis untuk memproduksi bensin dan bahan kimia dari minyak kelapa sawit. Kini, hampir seluruh penelitian yang dilaksanakan di TRK ITB berorientasi pada komersialisasi hasil penelitian.

 

Sumber: Sawitindonesia.com