Joko Supriyono, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Sawit Menjaga Perekonomian Nasional

 

Ada tiga prasyarat untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai produsen utama sawit dunia. Antar lain memperbaiki daya saing, memperluas produk turunan, dan mengatasi hambatan di negara tujuan ekspor.

Kebutuhan minyak nabati di pasar global diperkirakan meningkat signifikan mencapai 226 juta ton sampai 2025. Jumlah ini lebih tinggi dibandingkan 2015 yang sebanyak 182 juta ton. Tingginya permintaan minyak nabati ini mengikuti pertumbuhan populasi penduduk dunia.  Karena pada 2025 diperkirakan populasi penduduk dunia di atas 8 miliar jiwa.

Mengutip analisis James Fry, Chairman LMC International Ltd, disebutkan bahwa minyak sawit berpeluang mengisi kebutuhan minyak nabati dunia dengan syarat mampu meningkatkan pasokan rata-rata 5 juta ton setiap tahun.

Mengapa sawit lebih potensial mengisi kebutuhan dibandingkan minyak nabati lainnya? Data Oil World menunjukkan ekspansi lahan untuk perkebunan kedelai mencapai 16,29 juta hektare dalam periode 2012-2016. Sementara itu, dalam kurun waktu yang sama, ekspansi perkebunan kelapa sawit hanya 3,1 juta hektar di seluruh dunia.

Artinya,  peluang minyak sawit lebih tinggi untuk menopang kebutuhan pangan dan non pangan dunia karena  rata-rata produktivitasnya sangat tinggi 3,96 ton per hektare per tahun. Dengan produktivitas tadi cukup dibutuhkan lahan 15 juta hektare secara global. Ini berarti akan ada tambahan suplai sebesar 59 juta ton atau 5 juta ton per tahun sampai 2025.

Lain ceritanya jika bergantung minyak nabati lain seperti minyak kedelai membutuhkan tambahan  lahan 115,0 juta ha (yield 0,52 ton/ha/tahun). Sedangkan, minyak rapeseed perlu kenaikan lahan 60,7 juta ha (yield 0,99 ton/ha/tahun. Dan jika dipenuhi oleh minyak bunga matahari membutuhkan lahan 84,7 juta ha (yield 0,71 ton/ha/tahun).

Joko  Supriyono, Ketua Umum GAPKI mengatakan pilihannya jelas yakni lebih baik mengembangkan perkebunan kelapa sawit dibandingkan kedelai atau tanaman minyak nabati lainnya.

“Yang menjadi pertanyaan, apakah Indonesia cukup puas dengan share minyak sawit sekarang atau ingin lebih tinggi? Padahal, peluang kita (sawit) lebih besar untuk memenuhi permintaan minyak nabati dunia,” jelas Joko Supriyono.

Hingga tahun ini, pangsa pasar minyak sawit sekitar 30,1% untuk mengisi pasar minyak nabati global. Dari jumlah tersebut, Indonesia mengekspor produk sawit ke pasar dunia mencapai 31 juta ton pada 2017.  Jumlah ini mengalami pertumbuhan 23% dari tahun 2016 yang berjumlah 25,11 juta ton.

Dari aspek suplai atau pasokan, negara-negara konsumen minyak sawit terbesar seperti India, China, Pakistan, juga Uni Eropa, jelas tidak mungkin bisa menggantikan minyak sawit dengan minyak nabati lainnya. “Maka dari itu dunia tidak mungkin hidup tanpa minyak sawit,” tegas Joko.

Dalam rangka mengisi kebutuhan minyak nabati dunia, dikatakan Joko Supriyono, Indonesia memiliki posisi lebih baik dan sangat penting sebagai produsen minyak sawit terbesar untuk mengambil porsi terbesar sebagai pemasok kebutuhan minyak nabati dunia ke depan. “Produktivitas dan efisiensi menjadi syarat utama dalam rangka memperbesar kontribusi Indonesia di pasar sawit global,” ujar Joko Supriyono yang satu almamater dengan Presiden Jokowi dari Universitas Gajah Mada.

Ada tiga syarat utama untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai produsen eksportir terbesar CPO dunia. Pertama, memperbaiki daya saing ekspor minyak sawit di pasar dunia. Daya saing sangatlah penting dalam rangka  berkompetisi dengan negara produsen CPO lainnya. Di Indonesia, persoalan daya saing sangat dipengaruhi biaya logistik, infrastruktur, dan social security cost.

“Yang menjadi pertanyaan, apakah Indonesia cukup puas dengan share minyak sawit sekarang atau ingin lebih tinggi? Padahal, peluang kita (sawit) lebih besar untuk memenuhi permintaan minyak nabati dunia,” jelas Joko Supriyono. 

Joko menekankan bahwa terjadi tren penurunan daya saing industri sawit akibat naiknya biaya logistik, tenaga kerja, serta biaya sosial serta keamnan. Ditambah lagi, pengusaha maupun petani berhadapan dengan ketidakpastian regulasi dari tingkat daerah sampai pusat yang kerapkali berubah. Kondisi ini mengakibatkan pengusaha bukannya memikirkan cara  peningkatan produktivitas melainkan khawatir persoalan regulasi.

Jika hambatan daya saing tidak segera dipecahkan maka bisa mengancam keberlanjutan industri sawit di masa depan. “Kita telah kehilangan sejumlah komoditas unggulan di masa lalu. Sedangkan, saat ini perolehan devisa Indonesia mengandalkan sawit untuk menjaga surplus neraca perdagangan. Jangan sampai neraca perdagangan menjadi  minus sehingga berakibat kepada tekanan berat untuk rupiah dan posisi Indonesia di pasar global,” jelas Joko.

Walaupun, Presiden Jokowi selalu menekankan pentingnya pemangkasan aturan (deregulasi) dalam rangka peningkatan investasi dan inovasi. Tetapi arahan ini belum berjalan baik di level teknis kementerian dan pemerintahan daerah. “Kemauan Presiden Jokowi belum seratus persen dijabarkan di level menteri dalam konteks deregulasi,” ungkap Joko.

Dikatakan Joko Supriyono, industri sawit belum merasakan dampak  deregulasi bahkan yang terjadi regulasi terus bertambah. Deregulasi belum menyentuh aspek ketidakpastian hukum atau kepastian investasi sebagai contoh masalah tata ruang yang selalu berubah. Yang membuat cemas pengusaha yaitu  setelah puluhan tahun menjadi pemegang HGU pada kenyataannya kebun tumpang tindih dengan kawasan hutan atau tidak bisa direplanting bahkan tidak dapat diperpanjang karena masuk fungsi lindung.  “Industri sawit  belum memperoleh dampak signifikan program deregulasi pemerintah,” ujarnya.

 

Sumber: Sawitindonesia.com

PPKS Targetkan Jual 22 Juta Benih Sawit

 

 

MEDAN – Pusat Penelitian Kelapa Sawit Indonesia atau PPKS Medan optimistis penjualan benih kelapa sawit perusahaan itu pada 2018 bisa di atas target yang sebesar 22 juta butir karena melihat permintaan yang bagus sejak 2017.

“Permintaan benih kelapa sawit sudah terlihat bagus di 2017 kemudian pada Januari dan hingga Februari masih terus naik sehingga penjualan 2018 diyakini bisa di atas target,” ujar Direktur PPKS Medan Hasril Hasan Siregar di Medan, Senin (19/2).

Menurut Hasril, penjualan benih PPKS pada Januari 2018 sudah mencapai 2.663.029 butir. “Harapannya di Februari dan hingga Desember 2018 penjualan tetap bagus meski diyakini ada fluktuasi dampak banyak hal,” katanya seperti dilansir Antara. 

Penjualan benih yang bagus khususnya sejak 2017 merupakan dampak positif dari program pemerintah tentang peremajaan perkebunan (replanting) kelapa sawit rakyat dan tren membaiknya harga sawit.

Dia memberi contoh, pada 2018, Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian dengan dukungan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit merencanakan mendanai peremajaan 185 ribu hektare kebun sawit petani lagi dengan kebutuhan sekitar 30 juta benih.

“Belum lagi adanya peremajaan perkebunan kelapa sawit rakyat, negara dan swasta yang membutuhkan benih cukup banyak atau sekitar 80 hingga 90 juta benih di tahun ini,” katanya.

Mengacu pada prakiraan tersebut maka kebutuhan bibit sawit nasional pada tahun ini juga akan lebih baik dari 2017 yang masih sebanyak 82.293.864 butir. PPKS Medan sendiri pada 2017 bisa menjual 22.425.855 juta kecambah dari target yang hanya sekitar 20 jutaan.

Hasril menegaskan, meski permintaan bagus, tetapi harga jual kecambah PPKS di tahun 2018 masih sama seperti di 2017 atau Rp7.500 per butir dan diskon 10% untuk petani. (tl)

 

Sumber: Id.beritasatu.com

Negara Produsen Sawit Bersatu Tolak Keputusan Parlemen UE

 

 

JAKARTA – Indonesia bersama negara-negara produsen sawit dunia, baik dari Asia Tenggara, Amerika Tengah dan Amerika Selatan, serta Afrika, menyiapkan langkah bersama untuk menolak hasil jajak pendapat Parlemen Eropa yang cenderung mendiskriminasikan minyak sawit. Salah satu langkah yang diambil adalah para duta besar dari setiap negara produsen minyak sawit tersebut secara bersama mengirimkan surat kepada institusi dan pemangku kepentingan lain di UE untuk menolak keputusan Parlemen Eropa tersebut.

Dalam keterangan dari KBRI Brussel disebutkan bahwa Indonesia telah mengambil prakarsa lanjutan bersama negara-negara penghasil minyak sawit untuk menyikapi report Parlemen Eropa pada 17 Januari 2018 yang mengusulkan agar UE menghentikan (phasing out) palm oil-based biofuel pada 2021.

Melalui KBRI Brussel, Indonesia telah mengkoordinasikan sikap dan langkah bersama yang perlu dilakukan semua negara-negara produsen sawit, baik dari Asia Tenggara, Amerika Tengah dan Amerika Selatan, serta Afrika dalam menyikapi report Parlemen Eropa tersebut Terkait hal itu, sebagai langkah awal maka telah disepakati surat para dubes negara produsen minyak sawit yakni kepada PE, KE, DE, dan pemangku kepentingan lain di UE pada 15 Februari 2018. “Surat itu telah dikirimkan kepada pihak UE dengan harapan agar ketiga institusi UE dapat menerima posisi negara-negara produsen sawit termasuk Indonesia,” demikian pernyataan Kuasa Usaha Ad Interim KBRI Brussel Dupito D Simamora, kemarin.

Dengan menggandeng perwakilan seluruh negara produsen sawit di Belgia, kata dia, Indonesia memastikan agar concerns dan posisi Indonesia dan posisi bersama didengar dan didukung oleh UE. Dengan demikian, ke depan usulan report Parlemen Eropa tersebut ditolak sebagai sebuah directive dan tidak merugikan kepentingan nasional Indonesia. Sebelumnya, Indonesia juga telah menyampaikan sikap tegas melalui pendekatan yang dilakukan pada berbagai tingkatan, termasuk melalui surat Merdu RI kepada HRVP Federica Mogherini dan para Merdu negara-negara UE serta pendekatan yang dilakukan di Jakarta maupun di Brussel kepada semua pemangku kepentingan di tiga institusi Uni Eropa.

Meski telah diadopsi pada 17 Januari 2018 lalu, report Parlemen Eropa tersebut bukan merupakan keputusan final UE. Agar menjadi sebuah dokumen mengikat, perlu ada kesepakatan antara PE, KE, dan DE (institusi-institusi UE) melalui suatu proses trialogue yang direncanakan baru dimulai pada minggu keempat Februari 2018. Menghadapi guliran proses dimaksud, KBRI Brussel telah dan akan terus mendorong sikap negara produsen sawit sebelum dan setelah proses trialogue dengan harapan rencana UE untuk phase out palm oil-based biofuel pada 2021 tidak dilakukan karena tidak sejalan dengan prinsip free and fair trade.

Report dari Parlemen Eropa tersebut juga dipandang tidak adil karena minyak sawit di-phase out satu dekade lebih awal dari crops-based biofuel lainnya seperti biji rapa dan kedelai pada 2030. Selain menyampaikan sikap dan argumentasi yang menolak tegas usulan PE tersebut, surat bersama juga meminta agar negara produsen sawit disertakan dalam proses pengambilan keputusan UE dalam semangat dialog, prinsip kesetaraan, keadilan, dan/oimess. KBRI Brussel mengapresiasi dukungan negara-negara produsen sawit atas surat bersama sebelum proses trialogue digulirkan. “Diharapkan pandangan dan sikap negara produsen sawit dipertimbangkan secara serius oleh UE,” jelas Dupito D Simamora.

Sebelumnya, Aliansi Asosiasi Industri Eropa yang tergabung dalam EPOA (European palm oil Alliance) menyatakan kesiapannya untuk membela minyak sawit Indonesia dalam melawan diskriminasi terhadap produk unggulan nasional tersebut Artinya, dalam melawan resolusi minyak sawit oleh Parlemen Uni Eropa, Indonesia tidak sendiri. Selain itu. Pemerintah Jerman melalui kedutaan besarnya di Indonesia memberikan apresiasi yang tinggi terhadap perkebunan sawit di Indonesia yang menerapkan praktik berkelanjutan (sustainability practices). Jerman juga mendukung perlakuan yang adil dan nondiskriminasi bagi komoditas sawit terutama dari Indonesia di pasar UE.

 

Sumber: Investor Daily Indonesia

Indonesia Galang Dukungan Lawan Eropa

 

 

JAKARTA. Pemerintah Indonesia terus menggalang dukungan guna melawan upaya Parlemen Uni Eropa (UE) yang akan menghentikan impor biodiesel berbahan baku sawit mulai tahun 2021. Sejumlah negara produsen sawit seperti Malaysia, Thailand, Brasil, Kolombia, Pantai Gading, Papua Nugini dirangkul untuk mendesak UE membatalkan rencana itu.

Kuasa Usaha Ad Interim Kedutaan Besar RI (KBRI) Brussel Dupito D. Simamora mengatakan, Pemerintah Indonesia melalui KBRI Brussel telah melakukan mengkoordinasikan sikap dan langkah bersama semua negara produsen sawit untuk menolak sikap parlemen Uni Eropa.

Sebagai sikap awal, para duta besar negara produsen sawit juga telah mengirimkan surat kepada pihak UE. Dalam surat tersebut, negara-negara produsen sawit mendesak UE untuk tidak melarang impor biodiesel berbahan dasar sawit ke benua biru tersebut.

“Dengan menggandeng negara-negara produsen sawit melalui KBBRI di Belgia, kita ingin memastikan bahwa posisi Indonesia didengar dan mendapat dukungan dari kalangan UE,” ujarnya, akhir pekan lalu.

Dia berharap usulan parlemen UE Tersebut dihentikan sehingga ekspor biodiesel ke UE bisa meningkat karena tidak ada diskriminasi lagi. Apalagi perwakilan pemerintah di KBRI Brussel juga terus mengingatkan UE kalau tindakan diskriminatif terhadap produk biodiesel bertentangan dengan prinsip free and fair trade.

Langkah dan kebijakan ini, menurut Dupito, merupakan kelanjutan dari surat Menteri Luar Negeri RI ke UE beberapa waktu lalu. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi telah mengirim surat protes kepada para menteri luar negeri UE. Surat itu isinya menolak usulan larangan masuknya impor biodiesel berbahan baku sawit ke UE.

Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan menyambut baik upaya serius Pemerintah RI dalam melobi UE agar tidak melarang impor biodiesel. Menurutnya, pihaknya juga terus berupaya dan berkoordinasi dengan pemerintah dan Parlemen UE terkait hal tersebut.

“Upaya yang kami lakukan bukan hanya itu, kami juga akan melibatkan semua pemangku kepentingan di Indonesia sampai opsi tindakan legal, seperti di menggugat di pengadilan UE atau pun membawa ke Badan Perdagangan Dunia atau WTO,” ujarnya

Apalagi sebelumnya Indonesia juga memenangkan gugatan tudingan dumping terhadap biodiesel di WTO melawan UE. Kemenengan ini membawa angin segar bagi industri biodiesel dalam negeri. Dengan kemenangan itu ekspor biodiesel ke UE diharapkan mulai kembali naik tahun ini. Sebelumnya ekspor turun karena adanya bea masuk anti dumping yang tinggi atas produk biodiesel RI.

 

Sumber: Harian Kontan

Ini Langkah Negara-Negara Produsen Sawit Sikapi Usulan Penghentian Biofuel

 

Indonesia telah mengambil prakarsa lanjutan bersama negara-negara penghasil minyak sawit menyikapi Report Parlemen Eropa pada 17 Januari 2018 yang mengusulkan agar Uni Eropa (UE) phasing out (menghentikan) palm oil-based biofuel pada 2021.

Dikutip dari laman resmi Kementerian Luar Negeri, Senin (19/2/2018), melalui KBRI Brussel, Indonesia telah mengkoordinasikan sikap dan langkah bersama yang perlu dilakukan semua negara-negara produsen sawit baik dari Asia Tenggara, Amerika Tengah dan Amerika Selatan, dan Afrika dalam menyikapi Report tersebut.

Terkait hal ini, sebagai langkah awal maka telah disepakati surat para Dubes negara produsen minyak sawit yakni kepada presiden PE, KE, DE dan pemangku kepentingan lain di UE pada 15 Februari 2018.

Surat tersebut telah dikirimkan kepada pihak UE dengan harapan agar ketiga institusi UE dapat menerima posisi negara-negara produsen sawit termasuk Indonesia.

“Dengan menggandeng perwakilan seluruh negara produsen sawit di Belgia, Indonesia memastikan agar concerns dan posisi Indonesia dan posisi bersama didengar dan didukung oleh UE, sehingga ke depan usulan Report tersebut ditolak sebagai sebuah directive dan tidak merugikan kepentingan nasional kita,” kata Kuasa Usaha Ad Interim KBRI Brussel Dupito D. Simamora.

Sebelumnya, Indonesia juga telah menyampaikan sikap tegas melalui pendekatan yang dilakukan pada berbagai tingkatan, termasuk melalui surat Menlu RI kepada HRVP Federica Mogherini dan para Menlu negara-negara anggota UE serta pendekatan yang dilakukan di Jakarta maupun di Brussel kepada semua pemangku kepentingan di tiga institusi Uni Eropa.

Meski telah diadopsi pada 17 Januari 2018 lalu, Report ini bukan merupakan keputusan final UE. Agar menjadi sebuah dokumen mengikat, perlu ada kesepakatan antara PE, KE dan DE melalui suatu proses trialogue yang direncanakan baru akan dimulai pada minggu keempat Februari 2018.

Menghadapi guliran proses dimaksud, KBRI Brussel telah dan akan terus mendorong sikap negara produsen sawit sebelum dan setelah proses trialogue dengan harapan rencana UE untuk phase out palm oil-based biofuel pada 2021 tidak dilakukan, karena tidak sejalan dengan prinsip free and fair trade.

Report ini juga dipandang tidak adil karena minyak sawit di-phase out satu dekade lebih awal dari crops-based biofuel lainnya seperti rapeseed dan soybean pada 2030.

Selain menyampaikan sikap dan argumentasi yang me​nolak tegas usulan PE tersebut, surat bersama juga meminta agar negara produsen sawit disertakan dalam proses pengambilan keputusan UE dalam semangat dialog, prinsip kesetaraan, keadilan dan fairness.

​KBRI Brussel mengapresiasi dukungan negara-negara produsen sawit atas surat bersama sebelum proses trialogue digulirkan. Diharapkan pandangan dan sikap negara produsen sawit dipertimbangkan secara serius oleh UE.

 

Sumber: Industry.co.id

Bagaimana Mengelola Keanekaragaman Hayati Dan Ekosistem?

 

  1. Membangun Prinsip, Konsep dan Model.

Keanekaragamna hayati dan habidatnya yang terdapat di dalam lansekap perkebunan kelapa sawit dikelola berdasarkan prinsip-prinsip seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1990, tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem, Yaitu: (1) Perlindungan, (2) Pengawetan, (3) Pemanfaatan.

Upaya untuk membangun rencan dan inplementasi pengelolaan keanekaragaman hayati, serta bagaimana evaluasi dan perbaikan program untuk tahun-tahun berikutnya dilakukan melalui siklus tahapan seperti berikut:

  1. Inventarisasi, Identifikasi, dan Pemetaan Areal bernilai konsersi tinggi
  2. Perencanaan Pengelolaan
  3. Implementasi Pengelolaan
  4. Evaluasi dan perbaikan

 

  1. Penetapan Areal Konsersi

Penetapan areal konservasi terbagi ke dalam 3 kegiatan, yaitu:

  1. Pengukuran lapang tepi areal konservasi

Pengukuran lapang dengan cara menyelusuri tepian areal konservasi diiringi tracking dengan bantuan GPS sehingga hasilnya dapat di-overlay-kan dengan data base perkebunan. Kegiatan ini sangat penting dalam perencanaan kegiatan/ program konservasi yang akan dilakukan di areal perkebunan. Selain itu, tracking jalan besar atau setapak yang berada dalam areal konservasi merupakan data tambahan sebagai akses dalam areal konservasi.

  1. Penetaan zonasi dalam areal konservasi

Melakukan deliniasi areal konservasi bagian dalam berdasarkan tipe habitat (Hutan rawa, areal terbuka, dll). Kegiatan ini bertujuan mempermudah dalam perencanaan tata ruang areal konservasi. Perencanaan tata ruang areal konservasi dapat dibut dalam bentuk zona. Zona areal konservasi terdiri dari zona pemanfaatan dan zona perlindungan.

  • Zona perlindungan akan diarahkan pada bagian-bagian kawasan yang kondisinya masih relatif utuh dan asli.
  • Zona pemanfaatan diarahkan pada bagian kawasan yang dapat mengakomodasi kegiatan-kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan potensi kawasan, seperti pendidikan, pembangunan infrastuktur dan kegiatan wisata alam.
  1. Perencanaan pal batas sepanjang areal konservasi

Pemancangan pal batas dilakukan sebagai bentuk komitmen perkebunan dalam melakukan konservasi, terutama dalam legalitas areal konservasi. Pemancangan pal batas dapat dilakukan sepanjang batas luar areal konservasi dengan jarak antara pal batas sepanjang 200 meter.

Perlindungan dan pengamanan areal dalam konteks konservasi sumberdaya alam merupakan dua jenis kegiatan yang satu sma lainya berkaitan, namun terdapat nuansa perbedaan dalam implementasinya.

  • Kegiatan perlindungan dipersiapkan sebagai upaya menjaga keutuhan dan potensinya, misalnya dari bahaya kebakaran, hama dan pernyakit, pengembalaan liar, berkembangnya spesies eksotik dan polusi genetik (genetic pollution).
  • Pengaman areal diartikan sebagai upaya menjaga keutuhan areal dari gangguan manusia, misalnya pada pencurian kayu, perburuan liar, perladangan berpindah, pemukiman dan kerusakan sebagai dampak adanya wisata alam. Upaya pengaman areal yang dapat dilakukan berbentuk tindakan preventif yaitu melalui penjagaan (sistem piket), pemantauan dan patroli (patroli rutin, patroli mendadak, patroli gabungan), penyuluhan dan pembuatan papan peringatan.

Sumber : Konservasi Keanekaragaman Hayati Dilansekap Perkebunan Kelapa Sawit, GAPKI 2015

 

Sumber: Sawitindonesia.com

Ada Intervensi Pihak Asing Dalam Pembahasan Perpres ISPO

 

Kabar tidak sedap muncul dalam penyusunan rancangan Peraturan Presiden Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Lantaran, ada intervensi dari negara lain yang memberikan usulan terkait prinsip dan kriteria ISPO dalam Rapat Tim Rancangan Perpres ISPO. Informasi yang beredar bahwa rapat dihadiri perwakilan United Kingdom Climate Change (UKCC), di Kantor Menko Bidang Perekonomian, Jumat (9 Februari 2018).

“Mereka (UKCC) datang dan ikut rapat ISPO. Lalu mengusulkan aspek HAM (red-Hak Asasi Manusia) dan transparansi masuk standar ISPO,” ujar seorang sumber yang hadir dalam rapat tersebut kepada sawitindonesia.com.

Hadir dalam rapat tersebut antara lain Deputi Menko Bidang Pertanian (Musdhalifah Machmud) Wakil Ketua Tim Penguatan ISPO (Diah Suradiredja) beserta anggota tim lainnya. Adapun perwakilan UKCC tercatat empat orang yang hadir.

Sumber ini menyebutkan bahwa delegasi UKCC tidak sekadar memberikan usulan tetapi nampak memaksakan masuknya  kedua aspek tersebut dalam ISPO. Mereka beralasan aspek HAM dan transparansi telah menjadi sorotan di luar negeri. “Saya ingin katakan terjadi intervensi pembahasan ISPO. UKCC memaksakan aspek HAM dan transparansi. Kasihan, Bu Deputi Menko Pertanian karena ada intervensi dalam rapat ini,”ujar sumber tadi.

Ditengarai, ada pihak yang memfasilitasi delegasi UKCC dalam rapat tim ISPO. Pihak yang memfasilitasi ini kabarnya menerima komitmen donor senilai US$ 1 juta dari UKCC, menurut sumber tadi yang enggan disebutkan namanya.

Sebelumnya pada 28 Januari 2018, Forum Koordinasi Masyarakat Sipil untuk Penguatan ISPO mengeluarkan pernyataan sikap bahwa draft rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Sistem Sertifikasi ISPO yang disusun pada bulan Januari 2018 malah berpotensi menjadi langkah mundur yang makin melemahkan ISPO. Koalisi LSM ini menolak dikeluarkannya prinsip ketelusuran dan Hak Asasi Manusia (HAM) dari rancangan perpres ISPO tersebut.

Tungkot Sipayung, Direktur Eksekutif PASPI, juga mempertanyakan kehadiran delegasi UKCC dalam rapat ISPO tersebut. “Kalau benar ada pihak yang terima satu juta dolar untuk intervensi ISPO, kasihan sekali bangsa ini dimanfaatkan pihak tertentu,”ujarnya.

Menurut Tungkot, draf ISPO yang sekarang ditengarai akan diarahkan seperti standar Indonesian Palm Oil Pledge (IPOP) yang dihapuskan pemerintah pada 2016. “Apalagi penyusunan Perpres ISPO saat ini telah diintervensi pihak asing melalui perpanjangan tangan NGO di dalam tim ISPO,” pungkasnya.

 

Sumber: Sawitindonesia.com

RENCANA UE TOLAK BIODIESEL CPO, Gapki: Butuh Lobi Intensif

 

 

JAKARTA- Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono mengatakan minyak kelapa sawit memiliki peranan penting bagi pertumbuhan ekonomi bagi negara produsen, termasuk Indonesia. Hal ini juga menyangkut tenaga kerja serta pengurangan kemiskinan di dalam negeri.

Oleh sebab itu pemerintah diminta untuk melakukan usaha maksimal membatalkan resolusi Parlemen Eropa. Salah satunya dengan menggalang dukungan dari negara yang tergabung dalam Uni Eropa.

Lobi intensif ke tiap-tiap negara yang tergabung dalam UE diprediksi akan memberi dampak positif terhadap upaya pembatalan rencana penghapusan biodiesel oleh Parlemen Eropa, seperti Jerman, Italia dan Belanda.

“Apalagi negara-negara tersebut memiliki hubungan dagang yang baik dengan Indonesia. Upaya ini akan membuat para anggota tidak menerima mentah-mentah penghapusan biodiesel minyak kelapa sawit,” ujarnya.

Indonesia bersama negara produsen sawit baik dari Asia Tenggara, Amerika Tengah, Amerika Selatan dan Afrika telah mengirimkan sikap bersama mengenai keberlanjutan penggunaan biodiesel kelapa sawit kepada pihak Uni Eropa.

Third Secretary Economic Affairs Kedutaan Besar Republik Indonesia di Brussels Andi Sparringa menjelaskan sebagai langkah awal, telah disepakati surat pada Dubes negara produsen minyak sakit yang disampaikan kepada Presiden Parlemen Eropa (PE), Dewan Eropa (DE), Komisi Eropa (KE) dan pemangku kepentingan lain di kawasan itu pada 15 Februari.

“Surat ini telah dikirimkan kepada pihak UE dengan harapan agar ketiga institusi UE dapat menerima posisi negara-negara produsen sawit termasuk Indonesia,” kata Andi dari keterangan resmi yang diterima Bisnis akhir pekan lalu.

Seperti diketahui, Indonesia juga telah menyampaikan sikap tegas penolakan rencana penghapusan biodiesel minyak kelapa sawit sebagai energi terbarukan 2021 melalui pendekatan yang dilakukan pada berbagai tingkatan.

Upaya itu termasuk melalui surat Menlu RI Retno LP Marsudi kepada High Representative/Vice Presiden (HRVP) Federica Mogherini dan para Menlu negara-negara UE, serta pendekatan yang dilakukan di Jakarta maupun di Brussel kepada semua pemangku kepentingan di tiga institusi Uni Eropa.

Laporan penghapusan biodiesel CPO tersebut dinilai bukan keputusan final UE. Pasalnya untuk menentukan sikap akhir, perlu ada kesepakatan antara PE, KE dan DE melalui suatu proses trialogue yang direncanakan baru akan dimulai pada minggu keempat Februari 2018.

KBRI Brussel memastikan bakal terus mendorong sikap negara produsen sawit sebelum dan setelah proses trialogue agar rencana UE untuk menghapus palm oil-based biofuel pada 2021 tidak dilakukan. Pasalnya rencana tersebut tidak sejalan dengan prinsip free and fair trade. Report ini juga dipandang tidak adil karena minyak sawit di-phase out satu dekade lebih awal dari crops-based biofuel lainnya seperti rapeseed dan soybean pada 2030.

“Selain menyampaikan sikap dan argumentasi yang menolak tegas usulan PE tersebut, surat bersama juga meminta negara produsen sawit disertakan dalam proses pengambilan keputusan UE dalam semangat dialog, prinsip kesetaraan, keadilan dan fairness,” paparnya.

 

Sumber: Bisnis.com

Perkebunan Kelapa Sawit Menjaga Keanekaragaman Hayati (Bagian III-Selesai)

 

 

Beruk Merupakan spesies dari kelompok primata yang msuk dalam katagori Vulneable (IUCN Redlist), yang memanfaatkan kebun sawit sebagai shelter. Beruk merupakan jenis primata frugivora karena sebanyak 74% makananya terdiri atas buah. Namun demikian, beruk juga beruk juga memakan berbagai jenis sumber pakan seperti seranga, biji, dedaunan muda, pucuk dedaunan dan jamur. Sebagian besar waktu aktivitasnya dilakukan diatas permukaan tanah.

Spesies dari golongan burung rangkong ini sedang beristirahat diantara pelepah pohon kelapa sawit. Burung besar yang hidup dengan memakan buah-buahan ini seringkali ditemukan hingap di perkebunan yang berada tidak jauh dari sekitarnya.

Elang Brontok, Jenis elang yang masuk kriteria CITES Appendix II, dilindungi oleh PP No. 7 tahun 1999 dan UU No. 5 Tahun 1990 yang menunjukan bahwa jenis ini adalah jenis yang memiliki kekhasan tertentu sehingga kuota jual belinya dibatasi dan keberadaannya di lindungi.

Burung ini menyukai berburu di tempat terbuka dan menyerang mangsanya yang berupa reptil, burung atau mamalia kecil dari tempatnya bertenger dipohon kering atau dari udara. Di perkebunan kelapa sawit, masih sering ditemukan raptor ini yang juga diharapkan membantu perkebunan untuk mengendalaikan hama, seperti tikus.

Perling Kumbang,  Jenis burung yang gagah, memiliki paruh kuat, tajam dan lurus, serta tungkai kaki yang panjang. Kebanyakan suka berkelompok dan mencari makan di tanah dengan cara yang khas. Merupakan pemakan buah-buahan dan seranga. Burung Kipasan Belang , Salah satu burung yang dilindungi di Indonesia sedang mencari makan serangga yang tertarik oleh bau tandan buah segar (TBS). Burung ini memiliki kebiasaan  mencari makanan disela-sela daun kelapa swit dan tumpukan TBS. Burung pemakan serangga dapat menjadi alat kontrol biologis dalam pemberantasan hama.

Burung Bubut Besar, Merupakan jenis burung yang beradaptasi sangat baik dengan perkebunan kelapa sawit serta mengunakan sebagian habitat untuk hidup dan berkembang biak. Burung ini sangat mudah ditemukan dan diperkirakan populasinya cukup besar.

Burung Cangak Merah, merupakan burung yang berukuran besar yang hidup disekitar lahan basah dengan mengkosumsi ikan. Bersarang soliter atau dalam koloni besar. Sarang dari tumpukan ranting pada buluh rumput atau pohon kecil diatas air.

Bajing Ekor Pendek, merupakan spesies dari mamalia kecil yang hidup dengan memakan berbagai jenis serangga. Kepadatan bajing ekor pendek tertinggi terdapat di areal perladangan berpindah dibanding dengan hutan primer. Hal ini mengindikasikan bahwa jenis bajing ekor pendek memiliki adaptasi yang paling tinggi di aral hutan yang terganggu berat.

Sumber: Konservasi Keanekaragaman Hayati Di Lansekap Perkebunan Kelapa Sawit, GAPKI 2015

 

Sumber: Sawitindonesia.com

Pak Jokowi, Sudah Ada Kampus Pencetak Sarjana Sawit Di Yogyakarta

 

Permintaaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) supaya dibangun fakultas khusus perkebunan seperti kelapa sawit sudah terwujud di Yogyakarta. Adalah Institut Pertanian (Instiper) Yogyakarya yang mendirikan Pendidikan Kompetensi Sawit sejak 2005.

Ir.Purwadi Rektor Instiper, dalam laman facebooknya, menjelaskan bahwa Instiper mampu mencetak S-1 sawit antara lain Sarjana Perkebunan Kelapa Sawit (SPKS), Sarjana Manajemem Bisnjs Kelapa Sawit ((SMBP), Sarjana Teknik Industri Kelapa Sawit (STIK), Sarjana Pengolahan dan industri turunan kelapa Sawit ((STPK), Sarjana Mekanisasi Perkebun Kelapa Sawit (SMPKS) dan yang terbaru Sarjana Teknologi Informasi Perkebunan KS (STIPKS).

Selama ini, kata Purwadi, Instiper menggunakan model University Industry Partnership telah bekerjasama menyelenggarakan Pendidikan Beasiswa Ikatan Dinas dengan sejumlah perusahaan yaitu Astra Agro Lestari, Sinar Mas (Smart), Asian Agri, Willmar, Triputra Agro, PT Bumitama Gunajaya Agro, First Resources, DSN group, PT Karya Mas, PT Citra Borneo Indah, Minamas, dan perusahaan lain.

“Kami bekerjasama untuk pemagangan (internship) lebih dari 20 grup perusahaan,” kata Purwadi.

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta agar kampus-kampus bisa membuka jurusan atau program studi khusus tentang kopi dan kelapa sawit, dalam pembukaan Konfrensi 2018 Forum Rektor se-Indonesia di Auditorium AP Pettarani Universitas Hasanuddin (Unhas), Makassar, Kamis (15/2/2018)

Presiden mengatakan dua jurusan tadi berpeluang besar di dunia industri. Dia meminta seluruh universitas di Indonesia jeli melihat perkembangan teknologi dan membuka jurusan atau fakultas yang dapat menyerap tenaga kerja.

“Adakah jurusan kopi? Belum ada kan? Ada kah jurusan kelapa sawit? Belum ada kan? Padahal dua jurusan ini banyak dinikmati masyarakat. Kopi banyak dinikmati masyarakat, kelapa sawit lahannya banyak di Indonesia, mencapai 13 juta hektar,” jelas Presiden.

Purwadi mengatakan saat ini Instiper menjadi pencetak dan pemasok SDM terbesar di Indonesia untuk perkebunan kelapa sawit dan indusri turunannya.Kampus yang berada di Yogyakarta ini telah menjadi role model penyelenggaraan pendidikan khusus di bidang kelapa sawit. INSTIPER dikenal sebagai The Best Oil Palm University sarjana khusus kelapa sawit.

Pada Agustus 2017, tercatat ada jumlah mahasiswa baru tercatat 858 orang terbagi dalam 604 mahasiswa di Fakultas Pertanian dengan rincian Prodi Agroteknologi, 424 di Agribisnis 180 mahasiswa. Kemudian Fakultas Teknologi Pertanian menerima 148 mahasiswa terdiri atas 15 orang di Prodi Teknik Pertanian dan 97 orang di Teknologi Hasil Pertanian. Sedangkan Fakultas Kehutanan pada prodi Kehutanan sebanyak 106 mahasiswa.

 

Sumber: Sawitindonesia.com