Kementan Siapkan Strategi Perkuat Ekspor Perkebunan

 

 

Sejak awal tahun 2020, dunia dihebohkan dengan adanya wabah virus corona (Covid-19) yang berasal dari China. Kehadiran Covid – 19 bagaikan gelombang tsunami yang turut merusak postur perekonomian global. Sebagai negara pertama yang mengalami hantaman Covid – 19, pembatasan keluar masuknya barang dari dan atau ke China membuat perekonomian negara ini menjadi terganggu.

Mengingat China merupakan negara yang perekonomiannya sangat berpengaruh di dunia, maka hal ini pasti berdampak pada perekonomian negara lain yang menjadi mitra dagangnya, salah satunya Indonesia. Sawit, Kelapa, Kakao, Karet, Kopi, Teh, Lada, Pala, Cengkeh, Kayu Manis asal Indonesia menjadi komoditas perkebunan yang rutin di ekspor ke negara yang dijuluki sebagai Tirai Bambu tersebut.

Direktur Jenderal Perkebunan, Kasdi Subagyono mengatakan Kementerian Pertanian telah mengambil langkah cepat dengan mengkaji alternatif tujuan pasar ekspor komoditas perkebunan sebagai bentuk antisipasi menurunnya permintaan China terhadap ekspor komoditas perkebunan Indonesia di tahun 2020.

“Hal ini sekaligus tindak lanjut dari arahan Bapak Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, bahwa sektor pertanian harus menjadi sektor yang paling tangguh dalam menghadapi berbagai krisis, tidak hanya fokus dalam peningkatan produksi, kita juga akan berupaya untuk mencari alternatif pasar tujuan ekspor” kata Kasdi.

Kasdi mengaku pihaknya telah menyiapkan enam strategi utama untuk memperkuat ekspor perkebunan Indonesia ditengah pandemik Covid – 19 saat ini, yang pertama adalah Lobi perdagangan dengan negara mitra baru, termasuk untuk mengupayakan direct ekspor terhadap komoditas yang selama ini di re-ekspor melalui Tiongkok.

“Kedua kami akan lakukan lobi terhadap kesepakatan tarif bea masuk di negara tujuan dan memberikan kemudahan perdagangan bilateral, seperti untuk Sugar, Vanaspati ghee dan komoditas lainnya, yang ketiga tentu dengan Meningkatkan jaminan atas kualitas, brand image, dan ketersediaan produk secara kontinu,” kata Kasdi.

Strategi yang keempat, pihaknya akan berupaya Meningkatkan kerja sama perdagangan untuk peningkatan akses pasar, melalui optimalisasi pemanfaatan perwakilan Indonesia di luar negeri, kerja sama yang sudah berjalan dipercepat, dan  tentunya dengan melakukan pengembangan kesepakatan baru.

“Sebagai contoh untuk sawit, berdasarkan analisis kami, tahun ini penyerapan China terhadap komoditas tersebut dipastikan menurun, untuk mengantisipasi hal ini kita akan dorong peningkatan Ekspor sawit ke India, Pakistan, Bangladesh dengan kenaikan sebesar 20 persen, Amerika Serikat 5 persen. Selain itu ekspor ke Tunisia, Turki, mesir, Aljazair, Maroko dan Iran naik sebesar 10 persen, untuk konsumsi dalam Negeri kami targetkan naik 5 persen” kata Kasdi.

Staregi selanjutnya, ungkap Kasdi pihaknya akan berupaya meningkatkan konsumsi domestik, seperti program B-30 untuk CPO, aspal Karet untuk karet, kopi, gula semut, dan komoditas lainnya. Termasuk optimalisasi pelayanan jaringan informasi  dan komunikasi secara terorganisasi antara bussiness to bussiness (B to B) dan goverment to goverment (G to G).

Sedangkan untuk ekspor karet di Tahun 2020, Kasdi mengaku telah mempersiapkan target – target peningkatan, dan negara lain alternatif tujuan ekspor karet selain Cina.

“Kami akan dorong ke Jerman dan Perancis dengan besar kenaikan 10 persen, Amerika Serikat dan Argentina 10 persen, Jepang dan Korea Selatan naik 7,5 persen, Afrika Selatan hingga 2,5 persen, untuk konsumsi dalam negeri kami targetkan meningkat hingga 5 persen,” tutur Kasdi.

 

Sumber: Republika.co.id

Covid-19 Merebak, Industri Kelapa Sawit Gelontorkan Bantuan

Jakarta – Terus meluasnya serangan virus covid-19 membuat industri Kelapa Sawit untuk menggelontorkan sejumlah bantuan.

Wilmar Peduli, mengalokasikan USD 1 juta untuk membantu pemerintah dalam menghadapi ancaman Covid-19. Dana tersebut diperuntukkan bagi penyediaan test kit, dan masker. Perusahaan agribisnis tersebut juga mengubah salah satu jalur produksi pabriknya untuk memproduksi hand sanitiser dan sabun tangan cair untuk disumbangkan.

“Kami sangat prihatin dengan situasi saat ini dan ingin membantu pemerintah dan masyarakat untuk mengurangi beban mereka selama periode yang sulit ini,” kata Country Head Wilmar Indonesia Darwin Indigo.

Darwin menjelaskan, lockdown di sebagian besar wilayah di dunia mengakibatkan berbagai pihak kesulitan mencari dan mengirimkan alat pelindung diri (APD). Terkait hal itu, pihaknya telah mendedikasikan beberapa kapal minyak sawitnya yang kembali dari Tiongkok untuk mengangkut APD, salah satunya masker.

“Ini adalah situasi yang luar biasa, kami mencari semua jalan yang mungkin dan salah satu cara tercepat adalah dengan menggunakan kapal kami yang akan kembali dari Tiongkok untuk membawa kembali barang-barang penting itu,” kata Darwin.

Mehurut Darwin, Wilmar juga mengubah lini produksinya untuk memproduksi sabun tangan cair dan hand sanitizer. Hal ini dimaksudkan untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan tersebut di tengah kelangkaan barang saat ini.

“Biasanya, kami tidak memproduksi hand sanitiser dan sabun cair di pabrik kami, namun karena persediaan barang-barang itu menjadi langka, kami telah memutuskan untuk mengubah jalur produksi kami, dan sekarang kami dapat memproduksi barang-barang tersebut, dan kami akan menyumbangkan semua produk itu,” ujar Darwin.

Sumbangan itu, kata Darwin, akan didistribusikan melalui instansi pemerintah pusat dan daerah. Cara itu dinilai paling efektif dalam pendistribusian bantuan. Salah satu bagian terburuk dari kondisi saat ini adalah dampak pada ekonomi. Wilmar melalui Wilmar Peduli juga akan mendistribusikan Sembako (sembilan bahan pokok) kepada orang-orang yang paling terdampak.

“Kami telah menginstruksikan kepada semua kepala pabrik kami di seluruh Indonesia untuk mengalokasikan dan mendistribusikan pasokan sembako kepada orang-orang yang paling terpukul oleh situasi ini, dan untuk menghindari keramaian besar selama pendistribusian, kami akan bekerja dengan pemerintah setempat untuk mendistribusikan ini dari rumah ke rumah,” tutur Darwin.

Selama periode ini, Darwi mengatakan bahwa sangat penting bagi semua pihak untuk saling menguatkan dan membantu. Wilmar akan terus memantau perkembangan situasi, dan siap mengalokasikan dana yang sama dan melakukan hal serupa pada semester kedua tahun ini. “Kami berkomitmen untuk membantu pemerintah dan masyarakat untuk melewati kondisi suram ini,” jelas Darwin.

Sementara itu, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) pun memberikan dukungan kepada pemerintah dalam upaya meminimalisir penyebaran virus corona 2019 atau covid-19 di Indonesia.

Hingga saat ini data yang dilansir pemerintah menyebut provinsi DKI Jakarta sebagai episentrum penyebaran covid-19 di Indonesia. Lebih dari 10 juta jiwa warga ibu kota negara pun terancam, apalagi masih banyak pemukiman-pe-mukiman padat penduduk yang perlu diantisipasi agar tidak menjadi pusat penularan covid-19.

Untuk itu bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), GAPKI memberikan bantuan berupa alat kebersihan yakni 30.-000 sabun dan 8.000 buah masker untuk disalurkan kepada warga yang tinggal di pemukiman padat penduduk dan kalangan masyarakat menegah ke bawah di Jabodetabek.

“Kami sangat concern terhadap wabah covid-19 di Indonesia dan Jabbdetabek pada khususnya. Karena walau epicentrumnya di Jakarta namun warga komuter Jakarta berasal dari Bogor, Tangerang dan Bekasi sehingga juga rentan terpapar,” kata KetuaUmum GAPKI Joko Supriyono.

Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK, RM Karliansyah mengapresiasi bantuan yang diberikan GAPKI.

Lebih lanjut, Karliansyah menjelaskan sabun dipercaya sangat ampuh untuk membersihkan dan membunuh virus corona. Hal ini sejalan dengan prinsip KLHK hidup bersih, salah satunya dengan cuci tangan.

“Sabun sangat efektif digunakan untuk membersihkan tangan,” ujar Karliansyah.

Dalam proses pendistibusian bantuan, KLHK juga menggandeng komunitas Ciliwung untuk pembagian bantuan ke warga. Rencananya bantuan akan langsung disalurkan.

Terdapat empat daerah yang akan menerimaban tuan yakni Ciganjur (Jakarta Selatan), Pasar Rebo (Jakarta Timur), Depokdan Tangerang Selatan khususnya di pemukiman warga.

Sebelumnya, GAPKI peduli telah menyalurkan alat perlindungan diri (A-PD) bagi petugas medis berupa di empat rumah sakit yakni RS Sulianti Saroso, RSAL Mintohardjo, RSUP Fatmawati, dan RSUP Persahabatan.

APD yang merupakan kelengkapan vital bagi tenaga medis tersebut yakni berupa hazmat suit, sepatu boots, face shield dan kacamata googles.

 

Sumber: Harian Ekonomi Neraca

Target Penyaluran KUR Sumsel Rp 896,2 milyar

Dalam rapat koordinasi Percepatan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun 2020, telah menetapkan target saluran KUR untuk Indonesia mencapai Rp 20,37 triliun.

Dikatakan Kepala P2HP Dinas Perkebunan Sumatera Selatan, Rudi Arpian, untuk target saluran di Sumsel mencapai Rp 896,2 miliar. Dimana bunga  kredit usaha rakyat ditetapkan 6% per tahun.

Lebih lanjut kata Rudi, untuk pinjaman dibawah Rp. 50 juta tanpa agunan, sedangkan kredit Usaha Kecil dengan pinjaman Rp 50 juta sampai Rp. 500 juta menggunakan agunan mencapai 70% dari nilai pinjaman. Untuk KUR Mikro paling banyak Rp. 50 juta dengan bunga 6%, dengan jangka waktu 3 tahun untuk pembiayaan modal kerja, sedangkan untuk pembiayaan investasi bisa mencapai 5 tahun,” kata Rudi kepada InfoSAWIT.

Sementara untuk untuk KUR Kecil diatas Rp. 50 juta diperbolehkan untuk melakukan pinjaman hingga Rp.500 juta, dengan suku bunga 6% per tahun, dalam jangka waktu 4 tahun untuk pembiayaan modal kerja atau 5 tahun untuk pembiayaan investasi, dengan Grace period sesuai penilaian penyalur KUR dan jangka waktu dapat diperpanjang 5 sampai 7 tahun.

“Penyaluran KUR khusus nilai, besaran dan waktu hampir sama dengan KUR Kecil, hanya dalam pembayaran penerima KUR khusus dapat melakukan pembayaran pokok dan suku bunga secara angsuran berkala atau pembayaran sekaligus saat jatuh tempo,” tandas dia.

 

Sumber: Infosawit.com

Industri Sawit Diproyeksi Mengalami Perlambatan

Prospek industri Kelapa Sawit baik di hulu, mid, atau antara dan hilir diproyeksi akan terjadi perlambatan. Sekjen Gabungan Pengusaha Kepala Sawit Indonesia (Gapki) Kanya Lakshmi Sidarta mengatakan perlambatan terjadi terutama untuk ekspor sawit ke berbagai negara.

Menurut Kanya, di sisi hulu, Gapki masih terus berjuang mempertahankan agar kegiatan panen dan operasional di lapangan tidak berhenti. “Produksi melambat mungkin saja, tetap perlu didukung dengan penjagaan ekstra, khususnya terhadap lalu lintas orang keluar masuk kebun demi mengurangi bahkan memutus penyebaran virus korona. Disegi pengolahan buah menuju PKS (pabrik kelapa sawit) diperkirakan akan muncul kendala pengangkutan, lalu bisa jadi ada penumpukan stok CPO karena transportasi sudah mulai terganggu untuk pengiriman ke sektor pengolahan selanjutnya,” ujarnya di Jakarta, kemarin.

Sementara untuk di pengolahan di sektor mid (antara) pun, kata Kanya, akan sedikit melambat. Namun, untuk kebutuhan penyediaan minyak goreng di dalam negeri tetap terjamin. “Yang akan terganggu adalah kegiatan ekspor, hal ini pun akan menambah penumpukan stok,” katanya.

Kemudian di sisihilir, Kanya yang pernah menggeluti komersial produk oleokimia menuturkan, mestinya dengan adanya peningkatan kebutuhan sabun dan lainnya. justru ada peluang peningkatan penyerapan di dalam negeri dengan adanya krisis Covid-19ini. “Jadi secara keseluruhan akan terjadi perlambatan besar untuk eks -por, sementara domestik tetap terjadi perlambatan yang relatif lebih rendah dari ekspor,” katanya.

Dia menuturkan, di dalam negeri peningkatan penyerapan sebelumnya semakin digalakkan dengan diefektifkannya program B30, bahkan banyak analis mengatakan akan membawa dampak terhadap penurunan ekspor. “Untuk hilir pun ada peningkatan permintaan dalam negeri, jadi yaa soso lah,” katanya.

Di sisi lain, mantan CEO IDX Channel itu menilai, penurunan saham-saham perusaha -an sawit di Bursa Efek Indonesia (BEI) sudah sangat dalam sehingga dia menyarankan jika investor memiliki dana lebih agar mulai melakukan pembelian. “Kalau menunggu nggak akan kebagian,” ujarnya.

 

Sumber: Harian Seputar Indonesia

Wabah Virus Corona Sampai Harga Minyak Mentah, Pengaruhi Harga Minyak Sawit

Situasi politik ekonomi dunia akhir-akhir ini dan harga minyak bumi yang tidak menentu karena ketidaksepakatan antara OPEC dengan Rusia serta terjadinya pandemik corona yang melanda hampir di seluruh dunia, menyebabkan perlambatan kegiatan ekonomi global yang berakibat pada penurunan konsumsi minyak nabati terutama minyak nabati yang diimpor.

Terkait dengan pandemi corona, BNPB mengkhawatirkan bahwa wabah covid-19 di dalam negeri akan berlangsung sampai lebaran, sementara banyak pakar dunia memperkirakan puncak pandemik corona akan terjadi pada sekitar bulan Mei-Juni.  Situasi ini dikhawatirkan akan menekan harga minyak nabati termasuk minyak sawit.

Padahal saat memasuki awal tahun  2020, harga CPO meningkat menjadi rata-rata US$ 830/ ton Cif Rotterdam  pada Januari 2020 dibandingkan harga rata-rata pada Desember 2019 yang hanya mencapai US$ 787/ton. Harga yang baik ini diharapkan akan menjadi penyemangat bagi pekebun dan perusahaan perkebunan untuk memelihara kebun dengan lebih baik agar mendapatkan produktivitas yang tertinggi.

“Sementara beberapa bulan lagi kita akan masuk ke musim kemarau 2020 dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi momok yang menakutkan. Pembukaan lahan dengan sistem bakar oleh masyarakat harus dapat dihindari, meskipun peraturan perundangan masih memungkinkan untuk pembukaan lahan di bawah 2 hektar,” kata Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Mukti Sardjono, dalam keterangan resmi diterima InfoSAWIT, Kamis (26/3/2020).

Lebih lanjut, kata Mukti, perusahaan perkebunan perlu memperkuat kembali koordinasi dengan instansi terkait dan memeriksa kesiapan sarana dan prasarana pencegahan kebakaran yang dimilki.

Untuk upaya yang telah dilakukan oleh perusahaan kelapa sawit dalam membangun Masyarakat Peduli Api, Desa Peduli Api dan sejenisnya perlu terus dikembangkan dengan melibatkan lebih banyak lembaga masyarakat formal dan non formal.  “Dengan koordinasi yang baik dan keterlibatan lebih banyak masyarakat diharapkan insiden karhutla tahun 2020 akan dapat ditekan bahkan dihindari,” tandas Mukti.

 

Sumber: Sumber: Infosawit.com

Pengaturan Perburuhan dan Transparansi Sertifikasi Minyak Sawit ISPO, Butuh Bukti Nyata.

 

Dikatakan Direktur Eksekutif Sawit Watch, Inda Fatinaware ,pihaknya melihat buruh perkebunan sawit telah diakui dan menjadi pertimbangan dalam Perpres ini, Namun sayangnya Kementerian Ketenagakerjaan RI tidak ditempatkan menjadi pihak yang penting dalam Perpres ini. Hal tersebut tercermin pada kealpa-an Kementerian Ketenagakerjaan dalam jajaran Dewan Pengarah ISPO.

“Pemerintah harusnya lebih serius menempatkan posisi perkebunan sawit sebagai pihak yang strategis dalam Perpres ini, karena hampir 10 juta jiwa penduduk yang berprofesi sebagai buruh sawit dan menggantungkan hidupnya pada sektor ini,” tutur Inda, dalam keterangan resmi diterima InfoSAWIT, Kamis (26/3/2020).

Lebih lanjut kata Inda, hal lainnya yang disoroti ialah terkait persoalan transparansi yang tidak begitu dielaborasi dalam Perpres ini. Lantaran sampai saat ini unsur-unsur keterbukaan informasi kepada publik terhadap proses-proses sertifikasi yang berjalan serta hasil sertifikasinya masih sangat terbatas. “Sehingga peran publik dan kelompok masyarakat sipil dalam memastikan kebijakan ini berjalan kurang efektif atau menjadi sangat minim,” katanya.

Dalam Perpres ini tertuang ajakan parapihak untuk turut serta dalam penyelenggaraan sertifikasi dengan memberikan masukan, penyampaian penyimpangan atau penyalahgunaan serta update informasi terkini.

“Namun tidak dijelaskan secara detail bagaimana proses dan peran keterlibatan masyarakat atau publik didalamnya. Selain itu, peluang keterlibatan kelompok masyarakat sipil dalam unsur keanggotan Komite ISPO juga patut menjadi perhatian,” tandas dia.

 

Sumber: Infosawit.com

Volume Ekspor Minyak Sawit Melorot

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mencatat volume ekspor minyak Kelapa Sawit (crude palm oil/CPO) turun 35,6 persen, dari 3,72 juta ton pada Desember 2019 menjadi 2,39 juta ton pada Januari lalu.

Direktur Eksekutif Gapki, Mukti Sardjono, mengatakan penurunan volume ekspor dipengaruhi fluktuasi harga minyak bumi karena ketidaksepakatan antara Organisasi Negara Eksportir Minyak (OPEC) dan Rusia serta terjadinya wabah corona (Covid-19) di sejumlah negara.

“Pandemi virus corona yang melanda hampir seluruh dunia menyebabkan perlambatan kegiatan ekonomi global yang berakibat pada penurunan konsumsi minyak nabati, terutama minyak nabati yang diimpor,” kata dia, kemarin.

Menurut Mukti, penurunan volume ekspor disebabkan masih tersedianya stok di negara importir utama. Selain itu, kata dia, importir menunggu respons pasar terhadap program B30 atau pencampuran 30 persen minyak nabati ke minyak diesel yang diterapkan Indonesia.

Menurut data Gapki, penurunan volume ekspor CPO terjadi hampir ke semua negara tujuan, yaitu Cina turun 57 persen, Uni Eropa turun 30 persen, India turun 22 persen, dan Amerika Serikat turun 64 persen. Namun volume ekspor ke Bangladesh meningkat 52 persen dari bulan sebelumnya.

 

Sumber: Koran Tempo

Dikala Darmin Mengawal Biodiesel Sawit

Kendati telah purna bakti sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko), nama Darmin Nasution akan terus lekat terhadap pengembangan energi baru dan terbarukan berbasis minyak sawit, atau dikenal dengan biodiesel (FAME).

Betapa tidak, menteri yang kerap dipanggil “Opung” atau orang yang dituakan dalam bahasa Batak, memiliki peran sentral dalam pengembangan kebijakan mandatori biodiesel.

Darmin bercerita, saat dirinya diminta untuk bergabung menjadi salah satu menteri di pemerintahan Jokowi-JK, tepatnya pada Agustus 2015, Darmin langsung tancap gas bekerja dan salah satu fokusnya membangun energi baru dan terbarukan di Indonesia.

Ini dilakukan lantaran muncul pertanyaan besar dalam diri Darmin, kenapa mandatori biodiesel sawit yang telah berjalan semenjak 2009 lalu seolah jalan ditempat tanpa kemajuan, setelah diusut lambatnya program mandatori biodiesel lantaran banyaknya pandangan dan kajian yang menjadi pertimbangan dalam menerapkan program mandatori biodiesel sawit tersebut.

Beberapa kalangan bahkan sempat memberikan masukan bahwa campuran biodiesel sawit ke minyak solar hanya akan efektif sekitar 7,5% (B7,5), para pakar juga memberikan catatan bahwa biodiesel sawit jangan sampai digunakan di wilayah dengan kondisi iklim dibawah 15 derajat. “Saya kira iklim Indonesia tidak sampai sedingin itu, maka program itu saya yakini bisa lebih tinggi campurannya, kalaupun ditingkatkan menjadi 20%, 50% bahkan 100%, para ahli pun tidak ada yang menentang,” katanya.

Persoalan memuluskan program mandatori biodiesel sawit, cerita Darmin, sempat pula melakukan pembicaraan dengan Panglima TNI dan Kepala Polri, saat itu, dimana pada akhirnya petinggi di kedua institusi ini mendukung penuh program mandatori Biodiesel sawit.

 

Sumber: Infosawit.com

Menghitung Sumber Pasokan Biodiesel Sawit dari Petani

 

Semenjak 2016 penerapan kebijakan wajib (mandatori) campuran biodiesel sawit ke minyak solar telah ditetapkan. Pada awal tahun 2020, program itu akan ditargetkan melakukan campuran biodiesel sawit (FAME) sebanyak 30% ke minyak solar atau dikenal denga B30.

Bahkan dalam perjalanannya penerapan mandatori biodiesel, dianggap berhasil dan menjadi salah satu instrumen mempertahankan harga, industri kelapa sawit pun tertolong disaat harga minyak sawit global mengalami pelemahan.

Namun demikian, bagi petani, program mandatori biodiesel belum dirasakan secara langsung manfaatnya. Kendati ada fluktuasi harga buah sawit, tetapi program tersebut dianggap hanya menguntungkan pelaku usaha biodiesel sawit besar nasional, sementara petani yang mengelola 42% lahan sawit nasional dianggap hanya sebagai penonton.

Sebab itu, di tahun 2020, dalam program mandatori biodiesel upaya pelibatan petani sawit pun dilakukan. Dalam informasi yang didapat InfoSAWIT, salah satu organisasi petani kelapa sawit nasional, Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), bertemu dengan Direktur Bioenergi Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementrian ESDM.

 

Sumber: Infosawit.com

Tiga Prinsip Dasar Kemitraan

Dalam melakukan kemitraan tidaklah semudah mengedipkan kelopak mata. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan baik perusahaan ataupun petani sebagai mitra. Dalam hal ini ada tiga hal yang harus nyata dilakukan dalam membina sebuah kemitraan.

Pertama, kesetaraan atau keseimbangan {equity). Artinya harus ada pendekatan bukan secara top down ataupun bottom up.Tapi hubungan yang saling menghormati satu sama lain, menghargai dan percaya dengan mengedepankan kesetaraan yang meliputi adanya penghargaan, kewajiban, dan ikatan emsional saling membutuhkan dan melengkapi.

Kedua, transparansi [transparency). Artinya untuk melakukan hal ini harus menghindari rasa saling curiga antar mitra kerja. Meliputi transparansi pengelolaan informasi dan transparansi pengelolaan keuangan.

Terakhir yaitu, harus saling menguntungkan (mutual benefit) baik untuk perusahaan juga untuk petani selaku mitra. Artinya kemitraan harus membawa manfaat bagi semua pihak yang terlibat.

Artinya, ketika harmonisasi ingin diciptakan maka pemerintah sudah semestinya ikut kehendak rakyat dengan mendukung perjuangan petani dalam mendapatkan hak-hak mereka. Sebab petani sawit baik plasma, mandiri ataupun binaan tidak terlalu membutuhkan kucuran dana atau yang lebih populer disebut Corporate Social Responsibility (CSR).

Namun yang petani butuhkan adalah keadilan dan komitmen pemerintah untuk membantu petani dalam memperoleh kesamaan hak. Disinilah pemerintah tampil dan “menekan” pengusaha untuk ikut regulasi dalam rangka upaya bersama mewujudkan kesejahteraan rakyat, bukan mengikuti pola pikir pengusaha yang tentunya lebih berorientasi pada profit.

Sebab, ketika pemerintah tak mampu melakukan ini, maka komitmen kemitraan dan harmonisasi masih tanda tanya. Karena, dengan adanya kemitraan yang harmonis bisa menjaga perusahaan dari dari amukan masyarakat dalamhal inipetani swadaya dan perusahaan bisa lebih fokus untuk mengembangkan hilirisasi bukan hanya terfokus kepada penjualan crude Palm Oil (CPO).

Seperti diketahui bahwa komoditas Kelapa Sawit di beberapa daerah saat ini sudah memasuki phase generasi kedua. maka sudah sewajamya jangan hanya fokus pada penjualan CPO dan kamei saja. Ini menjadi sinyal bahwa harmonisasi hubungan multi pihak di lingkup perkebunan Kelapa Sawit masih belum sepenuhnya terwujud.

Sehingga ketika harmonisasi ingin diwujudkan dalam lingkup perkebunan kelapa sawit, tentu hal-hal semacam ini harus dihindari. Terbukti, saat ini, petani mandiri masih bergerilya mencari pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang bersedia membeli TBS dengan harga tinggi dan lebih mudah dalam prosedur. Ini karena, kekuatan korporasi bisnis menjadikan petani tetap berada sebagai klien dari pola patron-klien dalam pengembangan bisnis pesawitan nasional.

Sehingga, memang seharusnya petani bermitra dengan pemegang delivery order(DO). Tapi, sebagian petani tak kuasa dan tidak memiliki akses ke DO sehingga mengambil jalan pintas dengan menjual TBS ke pengumpul dan dari pengumpul baru ke pemegang DO. Dengan surat pengantar buah dari Pemegang DO, TBS baru dapat masuk ke PKS.

 

Sumber: Harian Ekonomi Neraca