,

Ekspor CPO ke India Terancam Safeguard

Peluang Indonesia memacu ekspor produk turunan minyak kelapa sawit mentah ke India terancam oleh pemberlakuan safeguard impor untuk komoditas perkebunan tersebut.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga mengatakan, asosiasi minyak nabati India yakni The Solvent Extractors Association (SEA) meminta pemerintah negara itu memberlakukan safeguard terhadap produk turunan minyak kelapa sawit mentah {crude palm oil/CPO) dari Malaysia.

Hal itu, lanjutnya, disebabkan oleh adanya penurunan bea masuk produk tersebut dari Malaysia pada awal tahun ini dari 54% menjadi 45%. Kebijakan tersebut, dinilai menjadi penyebab lonjakan impor produk refined bleached deodorised olein (RBDO) di India.

“Gelombang protes dari industri minyak nabati domestik India sedang meningkat. Kondisi ini menjadi ancaman bagi Indonesia yang menginginkan penurunan bea masuk produk turunan CPO agar setara dengan Malaysia di India,” katanya, Minggu (25/8).

Sahat melanjutkan, Pemerintah India saat ini tengah melakukan investigasi terhadap lonjakan impor produk tersebut dari Malaysia, setelah mendapatkan desakan dari SEA.

Sejak Januari 2019, bea masuk produk turunan CPO dari Malaysia diturunkan oleh India setelah kedua negara menjalin pakta kerja sama ekonomi, yakni MICECA. Perjanjian bilateral itu membuat bea masuk CPO dari Malaysia ditetapkan sebesar 40% dan produk untuk turunannya sebesar 45%.

Produk CPO asal Indonesia dikenai bea masuk 40%, sedangkan produk turunannya 50%. Hal itu terjadi lantaran Indonesia tidak memiliki pakta kerja sama ekonomi bilateral dengan India.

Sahat menilai, Indonesia akan sulit untuk meminta penurunan bea masuk produk turunan CPO di tengah kondisi tersebut. Untuk itu, dia menyarankan pemerintah Indonesia untuk melakukan manuver dengan cara mendukung SEA untuk meminta pemerintah India menaikkan bea masuk produk turunan CPO dari Malaysia agar setara dengan Indonesia.

“Supaya level of playing field produk kita dengan Malaysia bisa seimbang,” ujarnya.

Apabila bea masuk produk turunan CPO antara Indonesia dengan Malaysia setara, ekspor produk tersebut dari RI akan meningkat. Namun demikian, dia mendesak agar pemerintah Indonesia memberikan insentif berupa penurunan biaya handling di pelabuhan kepada para eksportir produk tersebut.

Dia mengatakan, biaya handling untuk ekspor produk turunan CPO di Indonesia, saat ini masih lebih mahal 44% dibandingkan dengan di Malaysia. Kondisi itu, menurutnya, turut membebani para eksportir produk turunan CPO asal Indonesia.

Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Kanya Lakhsmi mengatakan, pemerintah RI harus jeli dalam melobi India agar tetap mampu mendapatkan pengurangan bea masuk produk tu-ruan CPO di negara tersebut.

“Kita sudah mengikuti sejumlah tuntutan India, seperti penurunan bea masuk gula mentah sebagai salah satu lobi-lobi, agar produk turunan CPO kita diturunkan bea masuknya. Sekarang tinggal bagaimana pemerintah kita menagih komitmen pemerintah India terhadap produk CPO kita,” ujarnya.

Kanya mengharapkan, Indonesia dapat sesegera mungkin mengamankan pasar ekspornya di India. Pasalnya, Negeri Bollywood merupakan salah satu pasar ekspor terbesar CPO dan produk turunannya asal Indonesia. Namun, pangsa pasar Indonesia di India sepanjang tahun ini terus tergerus oleh peningkatan permintaan dari Malaysia.

Di sisi lain, dia menilai, protes yang dilakukan SEA wajar, lantaran pengusaha di asosiasi tersebut didominasi oleh produsen minyak nabati berbahan baku kedelai. Murahnya harga produk turunan CPO asal Indonesia, membuat produk minyak nabati lain di India menjadi sulit bersaing.

HAMBATAN NONTARIF

Ekonom Universitas Indonesia Fit-hra Faisal mengatakan, sulit apabila Indonesia meminta adanya penurunan bea masuk produk turunan CPO di India di tengah meningkatnya tuntutan perlindungan dagang dari produsen minyak nabati lokal.

Di sisi lain, dia memperkirakan, kendati pada akhirnya bea masuk produk turunan CPO Indonesia diturunkan oleh India, negara tersebut akan memberlakukan hambatan dagang nontarif. Persoalan hambatan nontarif, menurutnya, jauh lebih sulit untuk diselesaikan dibanding hambatan tarif.

“Apalagi CPO merupakan produk perkebunan yang dinilai dapat mengancam petani kedelai di India, yang jumlahya sangat besar,” jelasnya.

Untuk itu, dia meminta produsen dan pemerintah RI memacu diversifikasi pasar ekspor CPO dan produk turunannya dari negara-negara tradisional seperti India dan Uni Eropa. Pasar Afrika, Asia Timur dan Eropa Timur, menurutnya, menjadi lokasi yang menjanjikan untuk ekspor produk andalan RI tersebut.

Terpisah, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan, proses lobi-lobi Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah India terkait dengan penurunan bea masuk produk turunan CPO masih berjalan. Dia mengklaim, Pemerintah India telah menunjukkan iktikad baik untuk merespons permintaan dari RI tersebut. “Respons mereka [Pemerintah India] sangat positif. Kami memahami, kebijakan mengenai CPO ini sangat berkaitan dengan kepentingan konstituen mereka dari kalangan petani. Namun, mereka sangat terbuka oleh segala kemungkinan. Dalam waktu dekat kami akan berkunjung kembali ke India,” jelasnya.

 

Sumber: Bisnis Indonesia

Luhut Mau Lapor Ke Presiden

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) membeberkan beberapa permasalahan industri perkebunan kelapa sawit kepada pemerintah. Hasil temuan BPK ini akan dilaporkan ke Presiden Joko Widodo.

ANGGOTA IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rizal Djalil mengatakan, dari hasil investigasi yang dilakukan BPK terhadap industri kelapa sawit di Indonesia, ditemukan beberapa hal yang masih harus dibenahi.

“Misalnya, belum adanya izin hak guna usaha (HGU) dari para pengusaha sawit ini. Terkait perkebunan mitra rakyat (plasma), ada juga yang hingga saat ini belum juga dibangun. Lalu masih ada tumpang tindih usaha perkebunan dengan pertambangan,” kata Rizal di Kantor BPK, Jakarta, kemarin.

Sebelumnya di tempat yang sama, Rizal Djalil menggelar pertemuan dengan sejumlah menteri. Di antaranya Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil. Selain itu ada juga Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar. Mereka bertemu untuk urun rembuk, mencari solusi untuk menyelesaikan masalah ini

Rizal melanjutkan, selain itu juga ditemukan permasalahan beberapa perkebunan yang menggarap kawasan di luar kawasan yang seharusnya, atau di luar izin yang diberikan pemerintah.

Umumnya, tanah yang digunakan merupakan lahan hutan konservasi, hutan lindung, bahkan taman nasional.

“Kemudian ada perusahaan yang melaksanakan perkebunan di atas hutan konservasi, hutan lindung dan bahkan taman nasional. Itu adalah persoalan yang muncul,” jelasnya.

Rizal menambahkan, atas dasar itu pihaknya mengeluarkan rekomendasi agar pihak hukum turut dilibatkan untuk memberantas praktik tersebut. Sehingga permasalahan sawit ini bisa segera diselesaikan.

“Saya berharap penyelesaian ini dua hal. Pertama tetap menjamin kepastian penerimaan negara. Yang ke dua kalau pengusaha sudah mengikuti semua ketentuan jangan sampai ada persoalan di belakang,” ucapnya.

Mendapat rekomendasi tersebut, Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bakal segera melaporkan hasil temuan BPK ini kea Presiden Jokowi.

“Memang banyak sekali yang bermasalah. Tetapi ini kan peninggalan masa lalu yang bermasalah, yang harus kita selesaikan. Tadi kita cari solusinya, nanti solusinya kita laporkan ke Presiden dulu. Bagaimana kira-kira tindak lanjutnya,” ujar Luhut.

Ia mengatakan, sudah ada berbagai opsi untuk menyelesaikan masalah ini, akan tetapi opsi-opsi tersebut belum dilaporkan ke Presiden. Namun, Luhut berharap solusi tersebut bisa ditetapkan tahun ini.

“Ya kita lagi hitung apakah itu denda atau apa, kita lagi hitung lah, kita belum tahu. Pilihan-pilihannya ada, tetapi kita kan belum lapor Presiden. Tapi pasti ada solusinya,” tandas Luhut;

Terkait isu deforestasi yang sering dituduhkan ke Indonesia karena penanaman kelapa sawit yang masif. Luhut mengatakan hal tersebut tidak benar.

Ia menilai, justru Indonesia merupakan penghasil carbon credit terbesar di dunia. Maksudnya, Indonesia wilayahnya dapat menyerap karbon dioksida, bahkan penyerapannya terbesar di dunia kata Luhut.

“Sebetulnya, kita ini penghasil carbon credit terbesar di dunia, saya ulangi, terbesar di dunia,” ungkap Luhut.

Ia mengatakan, negara-negara Barat yang sering menuduh deforestasi, justru masih sangat membutuhkan Indonesia. Namun, tidak ada yang menyadari hal itu.

“Jadi Barat itu sangat membutuhkan kita, kita saja yang selama ini tidak sadar itu,” tegas Luhut.

 

Sumber: Rakyat Merdeka

Luhut 81 Persen Industri Sawit Tak Patuhi Aturan Perkebunan

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan sebanyak 80 persen industri sawit tak mematuhi pengelolaan sawit yang benar.

Hal itu ia sampaikan di kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Jakarta Pusat saat menghadiri rapat soal pengelolaan kebun kelapa sawit.

“Hasil bank dunia, maupun BPK sama angkanya, kira-kira 81 persen itu tidak memenuhi ketentuan yang berlaku baik mengenai jumlah luasan, area, ISPO, plasmanya. ada 5-6 kriteria yang tadi disampaikan anggota BPK Rizal itu tidak dipenuhi,” tuturnya di Jakarta, Jumat (23/8/2019).

Sementara itu, Anggota IV BPK Rizal Djali mengungkapkan, pelaksanaan perkebunan sawit sejak 1980 hingga saat ini masih terdapat berbagai persoalannya yang perlu dibenahi.

Itu seperti hak guna usaha yang belum dimiliki. Kedua, terkait plasma yang harusnya dibangun namun belum dibangun. Ketiga, terkait tumpang tindih usaha perkebunan dengan pertambangan. Kemudian adanya beberapa usaha perkebunan yang juga menggarap kawasan di luar kawasan yang seharusnya dibudidayakan.

“Kemudian juga ada perusahaan yang menggunakan yang melaksanakan perkebunan itu di atas hutan konservasi, hutan lindung dan bahkan taman nasional. Itulah persoalan yang muncul saya terus terang tidak mau menyebut satu demi satu perusahaannya, sudah pada tahu bahwa semua perusahaan ini terdaftar di bursa,” ujarnya.

“Untuk itu kami sudah membuat rekomendasi kepada Pemeirntah tadi sudah saya serahkan, saya mengusulkan tadi supaya melibatkan pak kapolri dan kejaksaan agung karena ada di dalam UU kehutanan dan UU perkebunan itu yang terkait dengan pidana. Saya harap penyelesaian tetap menjamin kepastian penerimaan negara,” kata dia.

Sengketa Minyak sawit Tak Pengaruhi Kerjasama Uni Eropa dan ASEAN Ilustrasi Kelapa sawit (iStockphoto)Kuasa Usaha ad Interim Misi Uni Eropa untuk ASEAN Lucas Cibor menegaskan bahwa kerja sama antara Uni Eropa dengan ASEAN tidak bakal terpengaruh oleh persoalan minyaksawit(palm oil) antara Uni Eropa dengan Indonesia dan Malaysia.

Sebab palm oil merupakan masalah antara Uni Eropa dengan dua negara di ASEAN tersebut, bukan dengan ASEAN secara regional.

“Masalah palm oil adalah elemen spesifik dari relasi antara EU dengan kedua negara Asean (Indonesia dan Malaysia),” kata dia, saat ditemui usai peluncuran ASEAN Blue Book 2019,di Jakarta, Kamis (8/8/2019).

Hal itu, kata dia, tentu telah disadari oleh kedua kawasan tersebut. Dengan demikian diskusi masalah palm oil tidak masuk ke dalam diskusi dalam kaitannya dengan kerja sama EU-ASEAN.

“Jadi saya pikir baik EU dan Asean sepakat bahwa itu seharusnya tidak masuk sebagai topik diskusi hubungan EU-Asean. Itu posisi kami dan saya berpikir negara-negara Asean juga setuju,” ungkapnya.

Proses diskusi untuk mencapai jalan keluar dari masalah tersebut, lanjut dia, akan dibahas secara bilateral antara EU dengan Malaysia dan Indonesia.

“Berkaitan dengan resolusi masalah-masalah itu, EU berhubungan dengan Malaysia, dengan Indonesia dan negara-negara lain yang merasa harus berdiskusi dengan kami terkaitpalm oil untuk menentukan jalan keluar ke depan,” tandasnya.

Uni Eropa Akui Tambah Bea Masuk Biodiesel Indonesia Sampel biodiesel B0, B20, B30, dan B100 dipamerkan saat uji jalan Penggunaan Bahan Bakar B30 untuk kendaraan bermesin diesel di Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (13/6). (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)Sengketa biodiesel kembali memanas karena Uni Eropa menerapkan tambahan bea masuk 8 persen hingga 18 persen. Uni Eropa pun angkat suara soal kabar “menghambat” produk biodiesel Indonesia.

Pihak Uni Eropa menyebut menerima laporan dari Dewan Biodiesel Eropa bahwa ada subsidi pada biodiesel asal Indonesia. Komisi Uni Eropa pun menelusuri kasus ini pada 6 Desember 2018.

“Komisi Uni Eropa untuk saat ini telah menemukan subsidi biodiesel di Indonesia, itu adalah ancaman yang dapat melukai industri Uni Eropa,” ujar Kepala Bagian Pers dan Informasi Kedutaan Besar Uni Eropa di Indonesia, Rafael de Bustamante, pada Senin (29/7/2019) dalam keterangannya padaLiputan6.com.

Bustamante berkata Uni Eropa sudah menyampaikan itu ke semua pihak yang terlibat, termasuk pemerintah Indonesia, pada 23 Juli 2019 lalu. Hitung-hitungan subsidi yang terkait juga turut disampaikan.

Uni Eropamemiliki kebijakan anti-subsidi untuk menjegal subsidi tidak adil (unfair subsidies) pada barang impor yang bisa merugikan industri di zona mereka. Mereka pun bisa menerapkan bea masuk sebagai respons subsidi tersebut. Dalam kasus ini, Uni Eropa menerapkan bea masuk sementara.

 

Sumber: Liputan6.com

,

Berpikir Indonesia

BEGITU sulitnya kita berpikir untuk kepentingan Indonesia. Sering kali kita hanya peduli kepada sektor yang menjadi tanggung jawab kita tanpa mau melihat manfaat lebih besar bagi Indonesia. Tidak usah heran apabila banyak kebijakan yang bertabrakan dan akhirnya merugikan kepentingan Indonesia yang lebih besar.

Kasus terakhir ialah impor bahan baku karton. Dalam upaya menjaga kepentingan bahan baku industri dan lingkungan, beberapa kementerian membahas batasan plastik yang masih diperbolehkan. Amerika Serikat, misalnya, memberikan batasan 2% plastik boleh dipergunakan dalam karton\’pembungkus.

Saat pembahasan tentang batasan itu sedang dilakukan, tiba-tiba Sucofindo membuat surat edaran ke seluruh negara di dunia bahwa Indonesia tidak menoleransi lagi adanya plastik dalam bahan baku karton dan kertas pembungkus. Akibatnya, pasokan bahan baku langsung berhenti dan industri karton serta pembungkus menghadapi masalah.

Bukan hanya ekspor yang akhirnya terganggu, melainkan juga impor karton dan kertas pembungkus otomatis meningkat. Di tengah kita berupaya menekan defisit neraca transaksi berjalan, sekarang yang terjadi justru sebaliknya.

Dalam konteks itulah Menteri Perindustrian Airlangga Har-tarto mengajak kita untuk mau mendahulukan kepentingan besar Indonesia. Salah satu yang bisa dilakukan ialah di sektor energi. Tingginya impor bahan bakar minyak menyebabkan defisit transaksi berjalan pada kuartal II mencapai US$8,4 miliar.

Tekanan itu akan bisa berkurang kalau kita mau menggunakan energi yang lebih berkelanjutan, yaitu energi yang berasal dari minyak nabati. Indonesia memiliki potensi yang besar karena produksi minyak kelapa sawitnya mencapai 47 juta ton per tahun.

Sebenarnya sudah sejak 2006 diingatkan agar sebagian kebutuhan BBM solar menggunakan biodiesel. Namun, kebiasaan berpikir sektoral tadi membuat kebijakan itu tidak bisa berjalan. Masing-masing mempunyai alasan untuk keberatan mendukung kebijakan tersebut.

Presiden Joko Widodo kali ini tegas bahwa kebijakan itu tidak bisa ditawar-tawar lagi. Untuk bahan bakar diesel, harus 20% bahan bakunyaberasal dari biofuels. Ternyata biodiesel B20 itu tidak banyak berpengaruh kepada kinerja kendaraan. Menurut Ketua Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Johannes Nangoi, hanya ada penurunan performa sekitar 1% dan itu tidak terlalu berpengaruh kepada kinerja kendaraan. Demikian pula untuk perawatan mobil khususnya pergantian filter yang masih dalam rentang perawatan.

Pemerintah sekarang mencoba bergerak ke biodiesel B30. Uji coba terhadap performa kendaraan sedang dilakukan. Tujuh produsen mobil ikut dalam uji coba yang dilakukan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Direktur Eksekutif Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia Paulus Tjakrawan menjelaskan, dengan kebijakan B20, sebenarnya sekitar 12% saja produksi minyak Kelapa Sawit yang dipergunakan. Namun, manfaatnya terhadap penghematan devisa mencapai US$3,2 miliar. Kalau kelak kebijakan B30 berjalan, 15% produksi minyak Kelapa Sawit yang akan terpakai untuk biofuels dan penghematan devisanya akan meningkat menjadi US$5 miliar.

Bayangkan apabila kebijakan penggunaan biofuels diterapkan juga pada industri pertambangan, angkutan umum, kereta, dan kapal laut. Penghematan devisa yang bisa kita lakukan akan lebih besar dan otomatis akan mengurangi tekanan pada neraca transaksi berjalan.

Jangan lupa langkah ini juga akan merangsang putra-putra Indonesia untuk melakukan riset lebih jauh. Sekarang ini peneliti Indonesia sudah menemukan katalis \’Merah-Putih\’ dari minyak Kelapa Sawit yang bisa dipakai untuk mendongkrak produksi minyak dari sumur-sumur minyak tua. Kalau Presiden mau menerima penemunya, sang peneliti akan merasa bangga dan otomatis peneliti lain akan berlomba menemukan karya hebatnya karena tahu Presiden akan mengapresiasinya.

Penggunaan biofuels oleh negara sebesar Indonesia pasti akan mendisrupsi dunia. Tidak hanya industri migas yang akan bergeser, tetapi juga kebutuhan minyak nabati untuk pangan pun akan tergoncang. Tidak mungkin kebutuhan minyak nabati dunia hanya bergantung kepada minyak jagung, kedelai, bunga matahari, dan zaitun.

Tidak keliru apabila Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia Sahat Sinaga mengatakan kita harus mengubah paradigma terhadap kelapa sawit. Indonesia harus mengubah citra dari negara terbesar penghasil minyak Kelapa Sawit menjadi negara terbesar penghasil olein dan turunannya.

Penggunaan olein dan turunannya yang lebih besar di dalam negeri akan membuat kita tidak terlalu bergantung kepada pasar dunia. Justru dalam jangka menengah, pengurangan pasokan ke pasar dunia akan membuat harga minyak nabati meningkat. Pada akhirnya petani kita akan mendapat manfaatnya. Kemauan untuk berpikir untuk kepentingan Indonesia yang lebih besar seperti itulah yang kita butuhkan sekarang ini.

 

Sumber: Media Indonesia

Pakar Tekankan Soal Bibit dan Lingkungan Untuk Masa Depan Sawit

 

Pakar Perkebunan Universitas Bosowa (Unibos) Ir Jeferson Boling MP menyebutkan dua hal penting yang perlu dilakukan dalam upaya peningkatan produksi sawit nasional yang kini tengah fokus digalakkan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yakni bibit dan dampak lingkungan.

“Dua hal penting yang harus menjadi fokus perhatian dalam upaya pengembangan produksi sawit yakni terkait persoalan bibit dan perhatikan dampak lingkungan dari pembukaan lahan baru yang cukup luas” kata Jeferson Boling MP di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu.

Ia menjelaskan sejumlah ahli telah memprediksi jika kebutuhan kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) akan meningkat pada tahun 2019 dan ternyata sudah terlihat dengan naiknya harga CPO di pasar internasional belakangan ini.

Bahkan kebutuhan dalam negeri juga diprediksi akan mengalami kekurangan satu hingga dua juta ton CPO.

Melihat besarnya peluang dalam pengembangan sawit, kata dia, maka dua hal itu harus betul-betul diperhatikan, terutama pada aspek lingkungan.

Menurut dia, pembukaan lahan sawit yang begitu luas diprediksi akan mengubah struktur vegetasi tanah. Perubahan dapat berdampak kepada kemungkinan terjadinya erosi, berdampak terjadinya banjir, dan itu tentunya harus menjadi perhatian stakeholders untuk mengantisipasi dampak negatif tersebut.

Kedua, lanjut dia, soal tanaman sawit itu sifatnya jangka panjang dan investasi awal adalah masalah bibit, mengingat kualitas bibit inilah yang akan menentukan kualitas sawit ke depan.

Menurut dia, pembukaan lahan baru yang dicanangkan Menteri Pertanian Amran Sulaiman di wilayah Kalimantan karena lahan juga tersedia. Namun bukan hanya itu, kualitas bibit memang perlu diperhatikan dan kini sudah ada pusat-pusat pengembangan sawit untuk meningkatkan produksi.

Untuk bibit, lanjut dia, pertama yakni yang tahan dengan gangguan penyakit, produksi yang tinggi, namun kualitas minyaknya juga bagus. “Sehingga dengan luas lahan sawit dapat berbanding lurus dengan produksi sawit yang memadai,” jelasnya.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman kini mulai menggenjot sektor perkebunan yang menjadi andalan ekspor Indonesia dengan proyek BUN500 atau distribusi benih unggul perkebunan, termasuk sawit sebanyak 500 juta batang 2019-2024.

 

Sumber: Antaranews.com

,

Pengusaha Dukung Pemerintah Setop Impor Sejumlah Produk Uni Eropa

Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) mendukung kebijakan Pemerintah Indonesia yang bakal mengalihkan permintaan pesawat terbang dari Uni Eropa (Airbus) ke Amerika Serikat (Boeing).

Langkah pemerintah itu ditempuh setelah adanya pengenaan bea masuk oleh Uni Eropa sebesar 18% terhadap biodiesel. Pemerintah Indonesia sebelumnya juga mengalihkan permintaan terhadap minuman beralkohol, buah-buahan, dan produk susu dari Uni Eropa.

Ketua GIMNI Sahat Sinaga menilai tindakan pemerintah tersebut merupakan pesan yang positif bagi para pelaku minyak kelapa sawit nasional.

Menurutnya, bea masuk yang ditetapkan Uni Eropa terhadap biodiesel tersebut mirip dengan pajak yang diberikan oleh para penjajah atau collonial tax. Dengan kata lain, katanya, Uni Eropa masih memandang Indonesia sebagai negara jajahan.

“Nah, itu yang kami tidak suka. Maka, kami dari GIMNI mendukung penuh program-program yang dilakukan pemerintah terhadap pola diskriminasi itu,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (21/8/2019).

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Produsen Biodisel M.P. Tumanggor mengusulkan agar pemerintah mencari komoditas dari Eropa yang dapat disubtitusi dari negara lain serta tidak melanggar aturan WTO sebagai bagian perlawanan.

“Misalnya parfum atau wine dan susu yang kita butuh tetapi bisa dari Australia dan Selandia Baru,” ujarnya.

Saat ini, Uni Eropa masih memberikan waktu bagi produsen biodiesel untuk melakukan pembelaan. Kendati demikian, Tumanggor mengatakan bahwa produsen sudah mulai menghentikan pengiriman ke Eropa.

Produsen biodiesel pun berharap mandatori B30 pada awal tahun depan dapat berjalan dengan baik karena diperkirakan mampu menyerap biodiesel sebanyak 3 juta kilo liter.

“Jumlah itu lebih besar dari ekspor ke Eropa yang sekitar 1,4 juta liter,” katanya.

Sumber: Bisnis.com

Banjir Permintaan, RI Ekspor Palm Kernel ke Malaysia

Indonesia tak hanya dikenal sebagai produsen minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO)) dunia tetapi juga sebagai eksportir CPO terbesar dunia.

Selain CPO, Indonesia juga mengekspor palm kernel (minyak inti sawit) ke sejumlah negara. Salah satu tujuan ekspor palm kernel adalah Malaysia.

Perwakilan PT JAS Mulia Lili Andriani mengatakan, palm kernel ini sangat diminati sejumlah perusahaan di Malaysia.

“Kami sudah melakukan kontrak kerjasama dengan sejumlah perusahaan Malaysia, sehingga sejak dua tahun terakhir ekspor minyak inti sawi tbisa dilakukan secara rutin minimal 1 kali per bulan,” kata Lili Andriani, di Jakarta, Rabu (22/8/2019).

Lili juga mengatakan, PT JAS Mulia tak ekspor produk sawit, seperti CPO ke negara lain. “Sampai saat ini kami masih fokus ekspor palm kernel ke Malaysia,” ujarnya.

Tercatat, hingga April 2019 lalu, PT JAS Mulia yang menjadi binaan Kementerian Pertanian (Kementan) sudah ekspor palm kernel ke Negeri Jiran sebanyak dua kali setiap bulan dengan volume 640 ton per bulan. Bahkan, PT JAS Mulia selama dua tahun terakhir, rutin ekspor palm kernel ke Malaysia.

“Rencananya ekspor palm kernel ke Malaysia ini bisa ditingkatkan 3 kali sebulan. Tapi, dikarenakan bahan bakunya terbatas, setelah April 2019 kami hanya mampu ekspor rata-rata sebanyak 1 kali sebulan,” kata Lili Andriani.

Menurut Lili, palm kernel yang diekspor hingga April 2019 lalu harganya sebesar USD 180per ton. Palm kernel yang diekspor tersebut semuanya berasal dari petani sawit Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan (Sulsel).

“Untuk mendapatkan bahan baku palm kernel tersebut, kami melakukan kemitraan dengan petani sawit dan 10 supplier. Jadi, semua palm kernel yang kami ekspor ini produk petani sawit Luwu Utara,” paparnya.

Diekspor ke Negara Lain Ilustrasi CPO 1 (Liputan6.com/M.Iqbal)Lili mengatakan, pada 27 Mei lalu PT JAS Mulia ekspor palm kernel sebanyak 320 ton dengan harga USD150 per ton. Kemudian, pada 16 Juni ekspor palm kernel ke Negeri Jiran sebanyak 320 ton. Selanjutnya, pada 27 Juni perusahaan kembali ekspor palm kernel sebanyak 320 ton.

“Pada 10 Juli lalu kami juga ekspor palm kernel ke Malaysia sebanyak 320 ton dan pada 15 Agustus ekspor lagi sebanyak 320 ton,” ujar Lili.

Menurut Lili, sebenarnya permintaan palm kernel dari Malaysia tiap bulan cukup banyak. Bahkan, dari sejumlah negara Asia lainnya ada yang minta kiriman dari PT JAS Mulai.

“Hanya saja, karena bahan bakunya sangat terbatas, kami belum bisa melayani permintaan sejumlah negara Asia. Sehingga kami masih fokus ekspor palm kernel ke Malaysia. Itu pun kami lakukan rata-rata hanya sekali sebulan,” tutur Lili.

“Selain bahan bakunya terbatas, harga palm kernel di pasar ekspor saat ini juga sedang turun, dari US$ 180 menjadi US$ 150/ton,” papar Lili.

Menurut Lili, sampai akhir Agustus 2019 sebenarnya sudah ada permintaan palm kernel untuk bahan baku pembuatan kosmetik, sabun dan industri lainnya di Malaysia dengan volume cukup banyak.

“Namun, sampai saat ini kami masih mengumpulkan bahan baku (palm kernel) ke petani. Rencananya, September nanti kami akan ekspor lagi palm kernel ke Malaysia,” kata Lili.

Seperti diketahui, pada April lalu PT JAS Mulia sempat ekspor palm kernel sebanyak 15 kontainer atau sekitar 313 ton senilai Rp 804 juta ke Malaysia. Ekspor palm kernel, yang merupakan salah satu komodotitas unggulan petani Masamba, Kabupaten Luwu Utara April lalu disaksikan langsung, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

Kementerian Pertanian (Kementan) bersama pemerintah daerah akan terus mendorong ekspor komoditas pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Mengingat, Kabupaten Luwu Utara, merupakan salah satu pemasok ekspor komoditas minyak intisawitdi Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel).

Tercatat, luas areal perkebunan sawit di Luwu Utara mencapai 20 ribu ha. Pada tahun 2018, ekspor palm kernel dari Sulsel mencapai Rp 16,92 miliar. Sedangkan pada 2019 hingga triwulan pertama nilai ekspornya sebesar Rp 10,29 miliar. Tujuan negara ekspor diantaranya Tiongkok dan Malaysia.

 

Sumber: Liputan6.com

,

Pemerintah dan Pelaku Industri Berupaya Dongkrak Harga Sawit

Kementerian Perindustrian bersama pelaku industri berupaya mencari terobosan yang strategis untuk mendongkrak harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) di pasar internasional melalui program hilirisasi industri kelapa sawit dan kebijakan mandatori biodiesel di dalam negeri.

Oleh karena itu, Kemenperin menginisiasi pertemuan dengan para pelaku industri agro sebagai produsen aneka produk hilir minyak sawit, mulai untuk yang memenuhi kebutuhan pangan, pakan, bahan kimia, hingga produk biodiesel (minyak nabati atau fatty acid methyl ester/FAME) berbasis minyak sawit.

Kemenperin juga turut mengundang sektor manufaktur sebagai konsumen biodiesel FAME, antara lain industri otomotif, permesinan, dan pertambangan. “Kami ingin menciptakan kolaborasi yang tangguh di antara pemangku kepentingan, yang tentunya nanti harus ditindaklanjuti oleh seluruh stakeholder,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto di Jakarta, disalin dari siaran resmi.

Pada kesempatan itu, digelar diskusi dengan menghadirkan narasumber, antara laian Direktur lenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM FX Sutijastoto, Direktur eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga, Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan, serta Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Yohannes Nangoi.

Menperin menegaskan, pihaknya berkomitmen untuk menjadikan industri hilir pengolahan minyak sawit sebagai sektor prioritas nasional. “Untuk itu, kami senantiasa menjaga iklim usaha dan investasi serta memberikan dukungan agar industri hilir kelapa sawit dapat tumbuh lestari,” tuturnya.

Sepanjang tahun 2018, ekspor minyak sawit didominasi oleh produk hilir, yang rasio volumenya sebesar 81% dibanding ekspor bahan baku (19%).

Tren ini terus melonjak selama lima tahun terakhir, sehingga mampu memberikan kontribusi signifikan pada perolehan devisa.

“Peningkatan penggunaan CPO terus meningkat, untuk energi se kitar 15-20%. Sisanya untuk produk hilir seperti pangan dan nonpangan. Kita sudah buatkan roadmap-nya dalam pengembangan industri nasional,” ungkap Airlangga.

Apalagi, lanjutnya, pasar di dalam negeri sedang berkembang pesat karena konsumsi produk pangan yang kian tumbuh. Selain itu, adanya inisiatif kebijakan pemerintah tentang mandatori biodiesel PSO (Public Service Obligation) dan non-PSO sejak tahun 2016.

Menperin menambahkan, pihaknya terus mengawal kebijakan mandatori biodiesel 20% (B20), yang akan ditingkatkan menjadi B30 pada awal tahun 2020. Kemudian, diharapkan pada tahun 2021-2022, komposisi penggunaan bahan bakar nabati akan ditingkatkan menjadi B50-B100.

“Kita perlu berbangga bahwa kebijakan mandatori biodiesel berkomposisi di atas 20% adalah yang pertama kali di dunia, dengan hasil implementasi di lapangan yang relatif baik dan lancar,” ujarnya.

Menurut Airlangga, pelaksanaan kebijakan mandatori biodiesel telah membawa banyak manfaat, antara lain penghematan impor BBM diesel, pengurangan emisi, dan terbukti mampu menahan jatuhnya harga CPO internasional pada saat terjadi oversupply pada periode tahun 2015-2016 lalu.

“Pada tataran operasional, proses transisi implementasi mandatori B20 juga berjalan lancar karena koordinasi dan kompromi teknis,” ujarnya.

 

Sumber: Harian Ekonomi Neraca

,

Kemenperin dan Industri Cari Cara Kerek Harga Sawit

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) bersama pelaku industri berupaya mencari terobosan yang strategis untuk mendongkrak harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) di pasar internasional. Salah satu caranya melalui program hilirisasi industri kelapa sawit dan kebijakan mandatori biodiesel di dalam negeri.

Berdasarkan data Index Mundi, harga CPO di pasar internasional mencapai US$ 543,8 per ton Juli 2019, turun dibandingkan bulan sama tahun lalu US$ 616 per ton. Oleh karena itu, Kemenperin menginisiasi pertemuan dengan para pelaku industri agro sebagai produsen aneka produk hilir minyak sawit, mulai untuk yang memenuhi kebutuhan pangan, pakan, bahan kimia, hingga produk biodiesel (minyak nabati atau fatty acid methyl ester/FAME) berbasis minyak sawit.

Kemenperin juga turut mengundang sektor manufaktur sebagai konsumen biodiesel FAME, antara lain industri otomotif, permesinan, dan pertambangan. “Kami ingin menciptakan kolaborasi yang tangguh di antara pemangku kepentingan, yang tentunya nanti harus ditindaklanjuti oleh seluruh stakeholder,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto di Jakarta, Selasa (20/8).

Pada kesempatan itu, digelar diskusi dengan menghadirkan narasumber antara laian Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM FX Sutijastoto, Direktur eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga, Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan, serta Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Yohannes Nangoi.

Menperin menegaskan, pihaknya berkomitmen untuk menjadikan industri hilir pengolahan minyak sawit sebagai sektor prioritas nasional. “Untuk itu, kami senantiasa menjaga iklim usaha dan investasi serta memberikan dukungan agar industri hilir kelapa sawit dapat tumbuh lestari,” tutur dia.

Sepanjang 2018, ekspor minyak sawit didominasi oleh produk hilir, yang rasio volumenya sebesar 81% dibanding ekspor bahan baku (19%). Tren ini terus melonjak selama lima tahun terakhir, sehingga mampu memberikan kontribusi signifikan pada perolehan devisa.

“Peningkatan penggunaan CPO terus meningkat, untuk energi sekitar 15-20%. Sisanya untuk produk hilir seperti pangan dan nonpangan. Kita sudah buatkan roadmap-nya dalam pengembangan industri nasional,” ungkap Airlangga.

 

Sumber: Beritasatu.com

Produksi Minyak Sawit Malaysia Membanjir

Dewan Minyak Kelapa sawit Malaysia (Malaysian palm oil Board/MPOB) memperkirakan, produksi sawit bakal meningkat 800.000 ton pada tahun ini menjadi 20,3 juta ton, dari 19,5 ton pada tahun lalu.

Dilansir dari Bloomberg, Senin (19/8), produksi terlihat di level 10,5 juta ton pada paruh kedua tahun ini, sedangkan pada paruh pertama produksi crude palm oil (CPO) mencapai 9,8 juta ton.

Sementara itu, ekspor CPO Malaysia secara tahunan meningkat 4,4% menjadi 17,2 juta ton pada 2019. Pengiriman ke India meningkat 86% menjadi 2,6 juta ton pada paruh pertama 2019 dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu.

Adapun, pengiriman ke Uni Eropa meningkat 8,4% menjadi 1,12 juta ton, ke China meningkat 16% menjadi 1 juta ton. Sementara itu, persediaan terlihat mencapai 2,5 juta ton pada akhir 2019 dari 3,2 juta ton pada awal tahun.

Pada saat bersamaan, harga minyak kelapa sawit melemah pada Senin (19/8), melanjutkan pelemahan yang terjadi pada pekan lalu.

Data Bloomberg memperlihatkan, hingga pukul 14.28 WIB, harga CPO untuk pengiriman November 2019 di Bursa Derivatif Malaysia melemah 1,23% atau 27,00 poin menjadi 2.165,00 ringgit per ton, dari pelemahan pada level 2.184,00 ringgit pada sesi pembukaan.

Pada pekan lalu, harga CPO pun ditutup di zona merah, melemah 0,36% atau 8,00 poin ke posisi 2.192,00 ringgit per ton, dari level 2.225,00 ringgit per ton.

Pelemahan CPO, kemarin, tak lepas dari menguatnya mata uang ringgit terhadap dolar AS. Sebagai mata uang untuk bertransaksi CPO, penguatan ringgit membuat harga CPO lebih mahal bagi pemegang mata uang asing lainnya.

Berdasarkan data Bloomberg, ringgit sudah menguat sejak pekan lalu. Pada Senin (19/8), ringgit dibuka menguat 0,04% atau 0,0017 menjadi 4,1765 per dolar AS. Pada Jumat (16/8), ringgit ditutup di level 4,1782 per dolar AS atau menguat 0,39%.

Keperkasaan ringgit terjadi di tengah spekulasi bahwa FTSE Russel kemungkinan dapat menahan surat-surat utang Malaysia dalam indeksnya, setelah bank sentral meluncurkan serangkaian inisiatif pada pekan lalu.

Dalam perkembangan Iain, India, produsen CPO terbesar dunia memulai pemeriksaan pengiriman minyak sawit olahan dari produsen kedua di dunia tersebut. Keputusan tersebut tampaknya menjadi sentimen negatif bagi komoditas unggulan Indonesia dan Malaysia ini.

Kementerian Perdagangan India menyatakan, upaya tersebut menentukan apakah impor minyak sawit olahan yang lebih tinggi dari Malaysia merugikan penyuling minyak nabati domestik.

RAYU INGGRIS

Pada bagian lain, Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad merayu Inggris untuk membuat kesepakatan dagang dengan negara-negara Asia Tenggara, terutama berkaitan dengan minyak kelapa sawit, usai meninggalkan Uni Eropa (UE) pada 31 Oktober.

“Kuncinya adalah memikirkan kembali kebijakan minyak kelapa sawit Uni Eropa yang salah arah,” kata Mahathir dalam opininya di Bloomberg, Senin (19/8).

Dilansir dari Reuters, pernyataan Mahathir ini tak lepas dari langkah UE untuk menyetop penggunaan dalam biofuel. Sebelumnya, sejumlah produsen sawit di Indonesia dan Malaysia menyatakan, mereka akan mengajukan komplain ke WTO.

“Sikap baru terhadap minyak kelapa sawit, yang tidak dibebani oleh kelompok-kelompok kepentingan khusus yang berpengaruh, dapat mengarah pada persyaratan yang lebih baik antara Inggris dan kawasan [Asia Tenggara] daripada yang dinikmati saat ini,” tulis Mahathir.

 

Sumber: Bisnis Indonesia