Pemerintah Catat Serapan Biodiesel 1,5 Juta KL

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat realisasi serapan unsur nabati (fatty acid methyl eter/FAME) untuk Program Biodiesel 20% (B20) sampai awal April lalu sebesar 1,5 juta kiloliter (KL), 24,19% dari target 6,2 juta KL.

Direktur Bioenergi Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Andrian Feby Misnah mengatakan, Program B20 telah berjalan dengan lancar. Hingga awal bulan ini, pihaknya mencatat realisasi serapan FAME untuk program ini masih sesuai dengan target 6,2 juta KL.

“Data sampai dengan 11 April, serapan FAME-nya sekitar 1,5 juta KL,” kata dia kepada Investor Daily, belum lama ini.

Sejak mandatori B20 dimulai pada 2016, serapan biodiesel terus naik setiap tahunnya. Pada 2017, realisasi serapan biodiesel tercatat hanya sebesar 2,57 juta KL. Pada 2018, serapan FAME untuk Program B20 tercatat naik menjadi 4,02 juta KL. Selanjutnya di tahun ini, serapan FAME ditargetkan mencapai 6,2 juta KL.

Pemerintah telah menetapkan 19 badan usaha BBN yang menyediakan pasokan biodiesel di tahun depan adalah PT Cemerlang Energi Perkasa 449.753 KL, PTWilmarBioenergi Indonesia 844.949 KL, PT Pelita Agung Agrind-ustri 145.396 KL, PT Ciliandra Perkasa 171.854 KL, PTDarmex Biofuels 85.680 KL, PTMusim Mas745.504 KL, PTWilmarNabati Indonesia 904.431 KL, dan PT Bayas Biofuels 229.075 KL.

Selanjutnya, pemasok lainnya yakni PT LDC Indonesia 292.927 KL, PT SMART Tbk 269.914 KL, PT Tunas Baru Lampung 216.875 KL, PT Multi Nabati Sulawesi 253.427 KL, PT Permata Hijau Palm Oleo 261.183 KL, PT IntibenuaPerkasatama 241.053 KL, PT Batara Elok Semesta Terpadu 78.818 KL, PT Dabi Biofuels 207.344 KL, PT Sinarmas Bio Energy 262.011 KL, PT Kutai Refinery Nusantara 220.189, KL, serta PT SukajadisawitMekar 219.677 KL.

Roadmap penerapan pencampuran biodiesel diatur dalam Peraturan Menteri ESDM No 20 Tahun 2014.

Mengacu beleid itu, porsi campuran biodiesel untuk sektor transportasi ditetapkan sebesar 20% mulai 2016. Selanjutnya, porsi ini ditingkatkan menjadi 30% mulai Januari 2020 dan terus stabil pada angka tersebut hingga Januari 2025.

Menurut Feby, pemerintah berkomitmen menjalankan roadmap tersebut. Namun, sebelum menjalankan Program B30, pihaknya akan melaksanakan uji jalan terlebih dahulu. Uji jalan ini dilakukan oleh Kementerian ESDM didukung Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Asosiasi Produsen Biodiesel Indonesia (Apro-bi), Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa sawit (BPDPKS), PT Pertamina (Persero) dan perusahaan manufaktur kendaraan. “Uji jalan rencananya dimulai Mei nanti, [pelaksanaannya] sampai Oktober,” ujar dia.

Dia menjelaskan, uji jalan ini untuk melihat kondisi mesin kendaraan ketika bahan bakarnya diganti menggunakan B30. Selain itu, uji jalan ini juga untuk mengetahui laju konsumsi bahan bakarnya dan apakah ada perubahan kualitas bahan bakar selama penggunaan. “Semua itu untuk melihat apakah secara teknis, kualitas, dan kuantitas B30 sudah memenuhi syarat atau tidak sebagai bahan bakar mengacu kepada standar bahan bakar yang sudah ditetapkan,” jelas Feby.

Pada saat bersamaan, pihaknya juga akan mulai mengkaji produksi green fuel. Produksi bensin hijau atau green gasoline sudah diuji coba di Kilang Plaju milik PT Pertamina (Persero) pada tahun lalu. Pada pertengahan tahun ini, direncanakan akan ada uji coba produksi solar hijau atau green gasoil di Kilang Dumai. Selanjutnya akan dilakukan uji coba produksi green avtur di Kilang Balongan atau Cilacap. Pertamina juga telah menandatangani dua kesepakatan terkait pengembangan green refinery dengan perusahaan energi Italia, Eni. Salah satunya yakni pokok-pokok kesepakatan pembentukan perusahaan patungan {Head of Joint Venture Agreement). Sementara kesepakatan lainnya yakni prasyarat (term sheet) pengolahan minyak sawit mentah (crude palm oil/ CPO) di Italia.

Sumber: Investor Daily Indonesia

Ekspor Minyak Sawit Capai 3 Juta Ton

Ekspor minyak sawit nasional diperkirakan mencapai 3,01 juta ton pada Maret 2019, atau melonjak 4,51 % dari bulan sebelumnya yang sebesar 2,88 juta ton. Ekspor minyak sawit pada Maret terdiri atas 886 ribu ton minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan 2,13 juta ton lainnya berupa produk olahan. Permintaan yang meningkat, khususnya produk biodiesel, dari sejumlah negara tujuan ekspor menjadi penyebab utama membaiknya kinerja ekspor tersebut.

Tim Peneliti Pusat Penelitian Kelapa sawit (PPKS) memprediksikan, ekspor minyak sawit nasional pada Maret 2019 mencapai 3,01 juta ton, yakni berupa CPO 886 ribu ton dan produk olahan 2,13 juta ton. Angka itu meningkat dari ekspor minyak sawit Indonesia pada Februari 2019. Tim Peneliti PPKS juga memprediksikan, konsumsi minyak sawit domestik pada Maret 2019 mencapai 1,44 juta ton dengan produksi ditaksir 3,94 juta ton dan stok awal tercatat mencapai 2,50 juta ton. Pada Maret 2019, stok minyak sawit bakal ditutup pada angka 1,99 juta ton.

Peneliti senior dari PPKS Hasril Hasan Siregar mengatakan, produksi minyak sawir pada Maret 2019 akan sedikit meningkat, namun karena permintaan, terutama biodiesel, tetap kuat, stok pun semakin menipis. Kondisi tersebut hampir sama dengan Malaysia, stok minyak sawit di negara tersebut juga menipis. Di Malaysia, ekspor CPO meningkat, seiring kekurangan bahan baku CPO di Malaysia maka dampaknya adalah impor CPO dari Indonesia naik. “Ekspor Indonesia pada Maret meningkat, kondisi ini berimbas pada stok yang menipis, diharapkan hal ini berdampak positif pada pergerakan harga minyak sawit,” kata Hasril Hasan Siregar di Jakarta, kemarin.

Sedangkan Ketua Umum Dewan Minyak sawit Indonesia (DMSI) Derom Bangun memperkirakan, ekspor CPO nasional pada Maret 2019 hanya akan mencapai 2,80 juta ton dengan produksi domestik menembus 3,95 juta ton. “Estimasi kami untuk Maret 2019, produksi sebesar 3,95 juta ton, ekspor CPO sebanyak 2,80 juta ton dan konsumsi domestik 1,30 juta ton. Dengan demikian, stok minyak sawit nasional tinggal 2,65 juta ton,” kata Derom.

Sebelumnya, Gabungan Pengusaha Kelapa sawit Indonesia (Gapki) mencatat, pada Februari 2019, pasar menyerap hingga 4,39 juta ton minyak sawit Indonesia dengan rincian 1,52 juta ton oleh pasar domestik dan 2,88 juta ton diserap pasar ekspor. Masih mengacu data Gapki, pada Januari 2019, pasar menyerap minyak sawit sebanyak 4,62 juta ton, yakni 1,37 juta ton untuk domestik dan 3,25 juta ton untuk ekspor. Untuk pasar domestik, serapan terbagi atas segmen pangan 786 ribu ton yang naik dari Januari 2019 yang sebesar 733 ribu ton. Selain itu, segmen industri, yakni oleokimia 83 ribu ton yang naik dari Januari 2019 yang sebanyak 81 ribu ton, serta biodiesel 648 ribu ton yang terpantau naik dari Januari 2019 yang sebanyak 552 ribu ton.

Indonesia memiliki pasokan minyak sawit hingga 6,90 juta ton pada Februari 2019. Sebanyak 3,02 juta ton di antaranya merupakan stok awal dari Januari 2019. Sementara itu, produksi Februari 2019 tercatat sebanyak 3,88 juta ton atau lebih rendah dari Januari 2019 yang tercatat 4,38 juta ton. Dari angka itu, tercatat produksi CPO sebanyak 3,53 juta ton dan crude palm kernel oil (CPKO) sebanyak 351 ribu ton. Sementara itu, pada Januari 2019, produksi CPO tercatat mencapai 3,98 juta ton dan CPKO sebanyak 390 ribu ton, serta ditambah impor 9.000 ton.

Benahi Data Produksi

Sementara itu, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa sawit (BP-DPKS) Kementerian Keuangan berupaya membenahi data produksi dan luas kebun sawit nasional dengan menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS). “Data sedang diperbaiki. Kita bekerja sama dengan BPS agar ada satu data terpadu. Memang faktanya kami tidak punya data, padahal data tersebut penting,” kata Direktur Utama BPDPKS Dono Boestami seperti dilansir Antara, kemarin.

Dono mengungkapkan, integrasi dan pembenahan data perlu dilakukan mengingat sejumlah lembaga kerap kali mengeluarkan data luas kebun sawit dan produksi CPO yang berbeda-beda. Apabila mengutip pada data Kementerian Pertanian, luas lahan perkebunan sawit sebesar 14,03 juta hektare (ha), sedangkan BPS mencatat 12-13 juta ha. Bahkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun turut mengeluarkan data sebesar 20 juta ha luas perkebunan sawit Indonesia.

Sementara itu, data produksi minyak sawit pada 2018 tercatat 37,80 juta ton dan di sisi lain Gapki menyebutkan produksi mencapai 42 juta ton. Menurut Dono Boestami, rumitnya data industri sawit nasional menyerupai data beras. Namun bedanya, data luas dan produksi sawit yang dirilis lebih sedikit daripada kenyataan di lapangan. “Apalagi sejak moratorium oleh pemerintah, jangan-jangan luas lahannya understated atau dikurang-kurangi. Kita tanya pengusaha, BUMN, yakin tidak yang di hak guna usaha (HGU) sama dengan yang di lahan,” katanya.

Perbedaan data ini, tambah Dono, membuat BPDPKS kesulitan dalam menentukan harga minyak kelapa sawit (CPO). Bahkan ketika harga tandan buah segar (TBS) dinyatakan turun, setelah dicek di pabrik ternyata tidak menurun signifikan. “Memang ada distorsi harga Rp 300-400 per kilogram (kg). Tidak salah karena ada mata rantai, tapi mari kita benahi datanya,” kata Dono.

Sumber; Investor Daily Indonesia

Gandeng Pupuk Kaltim dan PTPN, IPB Wujudkan Pertanian 4.0

Dalam rangka mengembangkan Pertanian 4.0, Institut Pertanian Bogor (IPB) kini menggandeng BUMN, yaitu PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) dan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III, V,dan VII.

Pada hari ini telah dilakukan launching uji coba Pertanian 4.0 di demplot Unit Bekri PTPN 7 Lampung yang diresmikan oleh Rektor IPB Arif Satria, Dirut PTPN Holding yang diwakili oleh Direktur Pemasaran, Direktur Utama Pupuk Kaltim Bakir Pasaman, dan Direktur Utama PTPN 7 Hanugroho. Turut hadir komisaris PTPN Holding M.Syakir dan Deddy Fauzi El Hakim pada acara tersebut.

Tim IPB yang diketuai oleh Prof. Dr. Kudang B. Seminar berkolaborasi dengan Pupuk Kaltim telah menghasilkan sistem rekomender nutrisi (pupuk), yang diberi nama Precipalm (Precision Agriculture Platform for Oil Palm), berbasis pertanian presisi (precision agriculture) dengan menggunakan analisis citra yang ditangkap satelit Sentinel 2 untuk menentukan peta kandungan hara makro (N, P & K) dan memberikan rekomendasi pupuk sesuai keragaman dari peta hara di suatu perkebunan.

“Hal ini penting untuk meningkatkan akurasi dan efektivitas pemupukan di perkebunan sawit di PTPN. Seperti diketahui bahwa pemupukan adalah bagian dari proses produksi yang memerlukan biaya sangat tinggi. Dengan dikenalkan pemupukan presisi diharapkan tercipta pemupukan yang tepat sesuai kebutuhan tanaman, sehingga efisiensi bisa tercipta dan pembiayaan pemupukan bisa lebih dihemat,” ujar Arif Satria dalam keterangan tertulisnya, Senin (22/4/2019).

Untuk melakukan uji aplikasi lanjut dari Precipalm, IPB dan Pupuk Kaltim berkolaborasi dengan beberapa PTPN untuk melakukan Demplot di lokasi kebun PTPN dengan tujuan membandingkan dan mempelajari perbedaan hasil rekomendasi pupuk yang dihasilkan dari Precipalm dan hasil rekomendasi pupuk yang selama ini dilakukan di PTPN.

Menurut Prof Kudang Boro Seminar yang juga Dekan Fateta IPB, hasil uji Demplot akan memperoleh bukti riset dan eksperimental kinerja, serta aplikabilitas dari Precipalm sebagai alternatif dan inovasi baru dalam melakukan analisis hara dan rekomendasi pupuk yang bervariasi berdasarkan keragaman kandungan hara di suatu lahan perkebunan sawit.

Sistem aplikasi penentuan peta hara kelapa sawit berbasis analisa citra Satelit Sentinel dan citra Drone dapat dibangun. Sistem ini diharapkan menjadi salah satu alternatif solusi sistem pendugaan hara dan rekomendasi pupuk pada kebun kelapa sawit berbasis pertanian presisi dan real-time data analytic.

Arif Satria menyatakan bahwa sistem ini merupakan sebagian karakteristik dari agroindustri 4.0 dengan pemanfatan sensing devices, drones, satelites, dan IoT. Penggabungan antara Satelite dan Drone untuk saling mengoptimalkan fungsi sistem ketika berhadapan dengan kendala tutupan awan (untuk satelite) dan luasan tangkap image yang terbatas (untuk Drone).

Hal ini merupakan bagian dari manifestasi perbaikan bisnis proses pemupukan yang biayanya mendominasi proses produksi sawit (kurang lebih 60%) dari keseluruhan biaya produksi sawit. Contoh komponen biaya pemupukan yaitu pada uji laboratorium yang memakan waktu analisis 7 hari sampai 6 bulan dan tergantung pada kelengkapan sarana laboratorium. Bagi perkebunan yang tidak memiliki sarana laboratorium tentu menjadi kendala resiko biaya, penurunan kualitas dan kerusakan sampel ketika dalam perjalanan.

“Bila uji coba ini berhasil maka Precipalm akan diterapkan di seluruh perkebunan PTPN di Indonesia,” ujarnya.

Sumber: Okezone.com

Basis Data Dirapikan

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa sawit (BPDPKS) tengah bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) guna membuat basis data pekebun.

Direktur Utama BPDPKS Dono Boestami mengatakan, itu adalah rencana jangka menengah yang ditempuh lembaganya untuk ikut memperbaiki industri kelapa sawit.

Dengan demikian, sambungnya, pemerintah jadi tahu persis jumlah keluarga petani sawit, jumlah kebun bersertifikat, dan lain sebagainya.

“Program peremajaan bukan sekadar untuk meremajakan kebun [kelapa sawit], tetapi juga untuk mendata petani,” katanya di acara Sosialisasi Kelapa sawit Purnakarya PT. Bukit Asam pada Sabtu (20/4).

Sementara itu, untuk jangka panjangnya, BPDPKS dan pemerintah akan mendorong percepatan penggunaan balian bakar ramah lingkungan {green fuel).

Dono menjabarkan, ke depannya industri otomotif akan menggunakan green fuel sebagai bahan bakar. Baik itu green diesel, green avtur maupun green gasoline.

Tipe bahan bakar green fuel, lanjutnya, memiliki perbedaan dengan biodiesel yang saat ini digunakan.

Green fuel tidak perlu lagi menggunakan campuran minyak fosil. Dengan demikian, beban negara untuk mengimpor bahan bakar minyak berbasis fosil pun berkurang.

“Kebutuhan domestik solar per tahun saja antara 25 juta kilo liter-30 juta kilo liter. Kalau menggantinya dengan green fuel artinya membutuhkan 25 juta ton minyak kelapa sawit,” katanya.

Jumlah kebutuhan tersebut selaras dengan proyeksi produksi minyak sawit nasional pada 2025.

Ketika itu, Dono mengatakan produksi minyak sawit nasional mencapai 55 juta ton. Dengan serapan untuk bahan bakar 25 juta ton, artinya masih ada sisa 30 juta ton yang bisa digunakan untuk kebutuhan pangan dan pasar ekspor.

Petani pun, lanjutnya, tidak akan mengalami penurunan harga buah karena kelebihan produksi.

Pasalnya, mereka terbantu dengan pasar energi yang tengah dikembangkan secara masif. Terlebih, pasar energi membolehkan buah kelapa sawit yang masak untuk diproses secara berbeda dengan pasar pangan.

“(Mesin) katalisator sudah diproduksi Indonesia dan berhasil. Biayanya pun 60% lebih murah dibandingkan dengan milik asing,” katanya.

Menurutnya, dengan target tersebut Indonesia jauh lebih maju dibandingkan dengan negara lain yang masih menggunakan B5.

Dia pun berharap agar hasil produksi bisa dinikmati konsumen akhir. Akan tetapi, masih ada standar mutu dan percobaan lain yang masih membutuhkan waktu.

Pada perkembangan lain, Masyarakat Perkelapasawitan Indonesia (Maksi) menilai pemakaian minyak sawit merah alami bisa untuk mengatasi kekurangan gizi masyarakat Indonesia.

Ketua Maksi Darmono Taniwiryono mengatakan, ekstrak minyak sawit merah sangat tinggi kandungan vitamin A, omega 9, omega 6 dan little omega 3, serta mengandung betakaroten dan vitamin E.

Minyak sawit merah, lanjutnya, dapat dikonsumsi langsung atau ditambahkan pada makanan yang masih hangat sebelum disajikan dan disantap. Menurutnya, tradisi memakan olahan minyak sawit merah telah dimulai semenjak 5.000 tahun lalu dengan teknik ekstraksi sederhana di Afrika. Namun, minyak sawit merah alami yang kaya nutrisi belum termanfaatkan secara maksimal di Indonesia.

“Di Indonesia, minyak sawit merah alami bisa dipakai sebagai campuran minyak makan,” kaianya pada Sabtu, (20/4), di acara Sosialisasi Manfaat Kelapa sawit Purnakarya PT. Bukit Asam Tbk.

Padahal, sebutnya, kandungan vitamin dan gizi sang ada pada minyak sawit merah dapat menjadi solusi permasalah stunting yang ada di Indonesia. Seperti diketahui, tingginya angka stunting menjadi persolan bersama bagi stakeholders untuk segara menekan sehingga dampaknya dapat diminimalkan.

Sumber: Bisnis Indonesia

Kementan Targetkan Mobil dan Alat Mesin Pertanian Pakai B100

Kementerian Pertanian (Kementan) beberapa waktu lalu telah melakukan uji coba pemakaian Biodiesel 100 persen atau B100 untuk mobil dan traktor. Proyek percobaan awal yang ditujukan bagi 10 mesin ini telah mencapai jarak tempuh 6.000 kilometer (km).

Sekretaris Jenderal Kementan Syukur Iwantoro mengatakan, uji coba penggunaan B100 tersebut secara hasil lab sudah memenuhi seluruh Standar Nasional Indonesia (SNI).

Alhamdulillah, dari hasil pengujian di B100 itu, dari hasil lab sudah memenuhi standar SNI. Ada 12 SNI yang harus dipenuhi, kita sudah terpenuhi,” ucap dia di Bogor, Minggu (21/4/2019).

Setelah melewati tahap awal uji coba ini, ia melanjutkan, Kementan ingin agar mobil serta alat dan mesin pertanian bisa mencapai jarak 20 ribu km. Bila memenuhi standar tersebut, B100 berarti siap digunakan untuk umum.

“Tetapi untuk bisa untuk umum, itu harus dapat sertifikat dari Kementerian ESDM. Oleh karena itu setelah dicek dan bagus, nanti kita serahkan ke Kementerian ESDM untuk mengaplikasikannya,” sambungnya.

Dia pun menyatakan, belum menemui kendala selama proses awal uji coba pemakaiannya. Bila sukses melewati seluruh rangkaian uji coba, maka penggunaan B100 ini kelak bisa diterapkan oleh berbagai perusahaan BUMN dan swasta yang bergelut di sektor pertanian.

“Aplikasinya nanti untuk produk pertanian. Begitu hasilnya ternyata bagus, semua alat mesin pertanian yang akan digunakan oleh Kementerian Pertanian, itu harus memenuhi standar mesin yang sesuai dengan B100,” ujar dia.

Sumber: Liputan6.com

Pemerintah Siap Gugat ke WTO

Pemerintah Indonesia sedang menyiapkan berbagai langkah guna menghadapi tindakan diskriminasi Uni Eropa terhadap komoditas kelapa sawit, khususnya minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO).

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Oke Nurwan mengatakan, pemerintah berencana menyiapkan firma hukum untuk melawan diskriminasi kelapa sawit. Rencana gugatan juga akan disampaikan melalui Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

“Intinya, semua harus dijalankan secara paralel termasuk menugaskan kami dari Kemendag untuk melaporkan update dari langkah-langkah yang akan kita lakukan untuk menggugat ke WTO, baik oleh pemerintah maupun oleh pihak swasta,” ujarnya di Jakarta, Kamis (18/4).

Meski begitu, pemerintah masih akan tetap menunggu delegated act diterbitkan secara resmi. Saat ini pemerintah tengah melakukan kajian untuk menentukan firma hukum yang akan digandeng. Oke mengatakan sudah ada lima firma hukum, tetapi pemerintah belum memutuskan.

“Belum memilih, baru melakukan konsultasi dengan mereka. Semua firma hukum mempunyai perwakilan di Belgia,” tuturnya.

Oke melanjutkan, pemerintah juga sepakat untuk membentuk tim satuan tugas (satgas) yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution untuk melawan diskriminasi sawit Uni Eropa.

“Karena birokrat susah, jadi harus ada kepanitiaan khusus. Akan ada aturan dari Kemenko Perekonomian untuk menetapkan siapa saja,” ungkapnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha KelapasawitIndonesia Kanya Lakshmi Sidarta mengatakan bahwa Indonesia tidak perlu terlalu khawatir akan kehilangan pasar Eropa. Pasalnya, jumlah total ekspor produk minyak sawit ke Eropa rata-rata hanya 4,5 juta ton setiap tahunnya.

“Pemerintah bisa melakukan intervensi dengan meningkatkan program biodiesel B30 atau B50 untuk alat-alat kendaraan tertentu, sehingga secara total yang hilang ke sana bisa terserap langsung di dalam negeri,” ujarnya. “Memang ada cara lama, yaitu membuka pasar baru. Kalau mau cepat langsung, regulasinya dinaikkan,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia Paulus Tjakrawan mengatakan, meski pemerintah mendorong peningkatan penyerapan kelapa sawit melalui program biodiesel, ekspor sawit tetap dibutuhkan karena adanya permintaan pasar. Paulus menuturkan, kelapa sawit tetap dibutuhkan karena harga dan produktivitasnya bersaing dibandingkan vegetable oils lainnya.

“Kita tidak mungkin menghapus perdagangan luar negeri karena sawit tetap dibutuhkan. Namun bagaimana kita menggunakannya di dalam negeri, sehingga ekspornya tidak membanjiri mereka tetapi harga tetap terjaga,” tuturnya.

Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa sawit Kementerian Keuangan Dono Boestami mengatakan, kebijakan mandatori biodiesel B20 telah berhasil meningkatkan harga CPO sejak diterapkan pada September 2018. Pihaknya optimistis target sebesar 6,2 juta kiloliter (kl) pada 2019 bisa tercapai melihat dari serapan domestik yang sudah mencapai 1,2 juta ton dalam dua bulan pertama tahun ini.

Dengan penerapan B30 pada tahun depan, penggunaan CPO akan mencapai 9 juta kl, meningkat dari tahun ini yang sebesar 6,2 juta kl.

“Kita memerlukan ini karena kalau tidak tercapai harga CPO bisa turun lagi di kisaran USD300-400perton,” ujarnya di sela Pembekalan Journalist Fellowship di Jakarta, Selasa (16/4).

Sumber: Harian Seputar Indonesia

Heran Deh, Ada LSM Kita Ikut Jelek-jelekin Sawit

Yang menjelek-jelekkan sawit atau crude palm oil (CPO) ternyata bukan cuma Uni Eropa. Ada organisasi dan LSM dalam negeri yang ikut-ikutan menjelek-jelekkan produk andalan Indonesia itu.

KONDISI ini sangat disayang-nya Anggota Komisi IV DPR Robert J Kardinal. Politisi Partai Golkar ini menyebut, organisasi dan LSM tadi sebagai pengecut. Sebab, mereka membusukkan sesuatu yang menjadi mata pencaharian masyarakat Indonesia. Saat ini, ada jutaan petani Indonesia menggantungkan kehidupannya dari perkelapasawitan.

“Kita sangat sayangkan masih ada orang Indonesia atau LSM luar negeri menjelek-jelekkan Indonesia. Bikin propaganda hancurkan CPO kita. Lucu, seorang WNI atau LSM menjelek-jelekkansawitkita di luar negeri. Di mana coba nasionalismenya?” kata Robert, kemarin.

Untuk Uni Eropa, Robert bisa memahami jika mereka gencar melakukan kampanye negatif terhadap sawit. Sebab,sawit merupakan pesaing bagi produk pertanian mereka dalam membuat biofuel. Mereka takut produknya tergilas sawit.

“Uni Eropa permainkan kita karena mereka takut. Kebanyakan mereka saat ini sudah beralih ke biofuel. Kalau sawit kita masuk ke sana, berarti Indonesia dapat manfaat banyak dari sana. Secara bisnis, tentu mereka tidak mau itu terjadi. sawit kita kan tidak jauh berbeda dengan produk bunga matahari mereka. Tapi, mereka buat opini di dunia seolah-olah bunga matahari paling ramah lingkungan. Padahal, begitu di cek belum tentu,” kata politisi asal Papua Barat ini.

Atas kondisi ini, Robert mendukung rencana Kementerian Pertanian (Kementan) menghentikan ekspor sawit ke Uni Eropa. Penghentian ekspor tersebut untuk memberi pelajaran bagi Uni Eropa. Robert yakin, dengan ketegasan Indonesia, Uni Eropa akan rugi besar. Mereka akan kekurangan bahan baku untuk industri.

Yang tidak kalah penting, kata Robert, penghentian ekspor sawit ini penting untuk menunjukkan bahwa Indonesia negara berdaulat. Indonesia tidak bisa diatur-atur dan apalagi dijelek-jeiekkan negara Iain.

Sebagai produsen CPO terbesar di dunia, tambah Robert, Indonesia harus menunjukkan jati diri dan ketegasan. Jika perlu, Indonesia tampi sebagai negara pengendali utama CPO bersama Malaysia.

“Kita kan produsen terbesar CPO di dunia, kemudian Malaysia. Sebagai sesama negara ASEAN dan serumpun, kita harus tampil jadi pengendali. Bukan kita yang dikontrol Uni Eropa,” tegasnya.

Robert yakin, jika Indonesia mengurangi, apalagi menghentikan, ekspor sawit ke Uni Eropa, mereka akan jera. Sedangkan Indonesia tidak akan rugi. Sebab, jumlah ekspor sawit ke Uni Eropa cuma berapa persen dari seluruh ekspor ke negara lain selama ini.

“Jadi, memang harus kita beri pelajaran juga mereka. Biar mereka bingung. Biarkan mereka mengalami produk olahan CPO dan turunannya, seperti susu, jadi mahal. Kita kurangi juga impor barang dari Eropa. Biar mereka makin rugi. Harus kita buat serangan balik. Jadi, tidak usah gentar melawan mereka,” tegas Robert.

Selama ini, tujuan ekspor sawit Indonesia bukan cuma Eropa. Ada Amerika Serikat, China, dan India, yang jumlahnya jauh lebih besar. Karena itu, kata Robert, Indonesia tidak perlu takut kehilangan pangsa pasar ekspor karena ada kampanye hitam atau boikot dari negara-negara Uni Eropa.

Dengan pembatasan ekspor ke Uni Eropa, Robert yakin, Indonesia bisa menjadi pengendali harga sawit. Dengan begitu, kesejahteraan para petani sawit pun akan meningkat.

“Kita tak perlu takut sama Uni Eropa. Kita lawan saja, bersatu. Tunjukkan tanpa ekspor CPO ke Eropa, kita masih bisa untung,” tambah dia.

Sumber: Rakyat Merdeka

Awasi Stabilitas Harga Sawit Segar

Komitmen Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk lebih peduli pada peningkatan kesejahteraan petani kelapa sawit ditagih.

Terbitnya Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Paser Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Niaga dan Pembatasan Angkutan Buah Sawit, harus ditindaklanjuti dengan langkah-langkah konkret. Sekaligus bisa dirasakan langsung oleh para petani kelapa sawit.

Kepala Advokasi Serikat Petani Kelapa sawit (SPKS) Kabupaten Paser, Kalimantan Timur (Kaltim), Kanisius menyampaikan, Perda itu memuat sejumlah poin yang cukup mengakomodir kepedulian terhadap kesejahteraan petani kelapa sawit.

Selain mendapatkan apresiasi dengan terbitnya Perda itu. Kanisius yang juga Ketua Forum Petard Kelapa sawit Kabupaten Paser itu menegaskan, terbitnya Penda itu adalah hasil perjuangan seluruh petani kelapa sawit di Kabupaten Paser.

“Peraturan ini ada karena ada gerakan petani. Agar pemerintah daerah lebih peduli dengan masalah petani kelapa sawit. Gerakan ini puncaknya pada 2018 lalu. Perwakilan petani seluruh Paser sepakat mendesak pemerintah memperhatikan harga tandan buah segar (TBS) yang sangat rendah, dibanding harga pemerintah daerah,” tuturnya.

Dengan terbitnya Perda itu. Kanisius berharap, kiranya seluruh seluruh pemangku kepentingan mentaatinya. Sehingga dengan Perda itu, bisa jadi solusi. “Kami senang. Karena akan ada pengawasan
dari Pemerintah Daerah. Melibatkan semua pemangku kepentingan. Juga akan ada sanksi. Jika peraturan ini tidak dijalankan. Terutama oleh perusahaan,” terangnya.

Setelah terbit Perda\’itu, lanjut Kanisius, para petani kelapa sawit pun sudah melakukan sejumlah langkah. Salah satunya, mendorong petani bermitra dengan perusahaan sawit. Kini, sudah ada sejumlah petani sawit lewat koperasi mengajukan kemitraan dengan perusahaan terdekat.

“Harapan kami, ini segera disambut baik oleh perusahaan di Kabupaten Paser. Sekaligus untuk melihat, apakah perusahaan bisa mengikuti aturan yang sudah dibuat bersama,” ujarnya.

Ketua Serikat Petani Kelapa sawit (SPKS) Kabupaten Paser, Iwan Himawan mengatakan. Perda itu memiliki sejumlah manfaat bagi petani. Pertama, akan ada kemitraan antara petani dan perusahaan yang langsung diawasi oleh Pemerintah Daerah, melalui Dinas Pertanian.

Kedua, akan ada pengawasan pemerintah untuk Tata Niaga Sawit. “Selama ini kan, tata niagasawitbelum ada pengawasan yang baik dari pemerintah. Harga ditetapkan pemerintah tinggi, petani menerima harga yang sangat rendah,” ujarnya.

Belajar dari kasus 2018 lalu, harga TBS sampai Rp 500-Rp 600 di tingkat petani, sangat merugikan. “Perda ini bisa jadi payung hukum mengawasi-harga di lapangan oleh pemerintah dan pemangku kepentingan,” terang Iwan.

Sumber: Rakyat Merdeka

Diskriminasi Kelapa Sawit, Pemerintah Siap Gugat ke WTO

 Pemerintah Indonesia sedang menyiapkan berbagai langkah guna menghadapi tindakan diskriminasi Uni Eropa terhadap komoditas kelapa sawit, khususnya minyak sawit mentah ataucrude palm oil (CPO).

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Oke Nurwan mengatakan, pemerintah berencana menyiapkan firma hukum untuk melawan diskriminasi kelapa sawit. Rencana gugatan juga akan disampaikan melalui Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

”Intinya, semua harus dijalankan secara paralel termasuk menugaskan kami dari Kemendag untuk melaporkan update dari langkah-langkah yang akan kita lakukan untuk menggugat ke WTO, baik oleh pemerintah maupun oleh pihak swasta,” ujarnya di Jakarta.

Meski begitu, pemerintah masih akan tetap menunggu delegated act diterbitkan secara resmi. Saat ini pemerintah tengah melakukan kajian untuk menentukan firma hukum yang akan digandeng. Oke mengatakan sudah ada lima firma hukum, tetapi pemerintah belum memutuskan.

”Belum memilih, baru melakukan konsultasi dengan mereka. Semua firma hukum mempunyai perwakilan di Belgia,” tuturnya. Oke melanjutkan, pemerintah juga sepakat untuk membentuk tim satuan tugas (satgas) yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution untuk melawan diskriminasi sawit Uni Eropa.

”Karena birokrat susah, jadi harus ada kepanitiaan khusus. Akan ada aturan dari Kemenko Perekonomian untuk menetapkan siapa saja,” ungkapnya. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia Kanya Lakshmi Sidarta mengatakan bahwa Indonesia tidak perlu terlalu khawatir akan kehilangan pasar Eropa.

Pasalnya, jumlah total ekspor produk minyak sawit ke Eropa rata-rata hanya 4,5 juta ton setiap tahunnya. ”Pemerintah bisa melakukan intervensi dengan meningkatkan program biodiesel B30 atau B50 untuk alat-alat kendaraan tertentu, sehingga secara total yang hilang ke sana bisa terserap langsung di dalam negeri,” ujarnya.

Melihat Lebih Dekat Buruh Kerja Memanen Kelapa Sawit di Desa Sukasirna Sukabumi

”Memang ada cara lama, yaitu membuka pasar baru. Kalau mau cepat langsung, regulasinya dinaikkan,” imbuhnya. Sementara itu, Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia Paulus Tjakrawan mengatakan, meski pemerintah mendorong peningkatan penyerapan kelapa sawit melalui program biodiesel, ekspor sawit tetap dibutuhkan karena adanya permintaan pasar.

Paulus menuturkan, kelapa sawit tetap dibutuhkan karena harga dan produktivitasnya bersaing dibandingkan vegetable oils lainnya. ”Kita tidak mungkin menghapus perdagangan luar negeri karena sawit tetap dibutuhkan.

Namun bagaimana kita menggunakannya di dalam negeri, sehingga ekspornya tidak membanjiri mereka tetapi harga tetap terjaga,” tuturnya. Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Kementerian Keuangan Dono Boestami mengatakan, kebijakan mandatori biodiesel B20 telah berhasil meningkatkan harga CPO sejak diterapkan pada September 2018.

Pihaknya optimistis target sebesar 6,2 juta kiloliter (kl) pada 2019 bisa tercapai melihat dari serapan domestik yang sudah mencapai 1,2 juta ton dalam dua bulan pertama tahun ini.

Dengan penerapan B30 pada tahun depan, penggunaan CPO akan mencapai 9 juta kl, meningkat dari tahun ini yang sebesar 6,2 juta kl. ”Kita memerlukan ini karena kalau tidak tercapai harga CPO bisa turun lagi di kisaran USD300-400 per ton,” ujarnya di sela Pembekalan Journalist Fellowship di Jakarta, Selasa (16/4).

Sumber: Okezone.com

,

Ada yang Lebih Ampuh dari Bio Diesel B100

 Institut Teknologi Bandung berhasil memproduksi katalis pertama di Indonesia yang berbasis minyak sawit. Katalis menjadi sangat penting dalam upaya memproduksi bahan bakar seperti bensin, diesel dan avtur.

Menindaklanjuti temuan tersebut, Masyarakat Biohidrokarbon berusaha mengembangkan apa yang telah dihasilkan oleh ITB yaitu Katalis Merah Putih. Katalis merupakan suatu zat yang dapat mempercepat dan mengarahkan reaksi kimia supaya menghasilkan produk yang diinginkan.

Ketua Pengurus Masyarakat Biohidrokarbon Indonesia Sahat M Sinaga memaparkan dengan terciptanya Katalis Merah Putih ini Indonesia tidak perlu lagi mengimpor minyak bumi setiap tahun, karena Industri katalis ini akan mendorong untuk menuju kemandirian energi.

” Kami mendorong untuk menuju kemandirian energi,” jelas Sahat di Kantornya, di Jakarta, Kamis (18/4/2019). 

Dari hasil riset, selain memiliki harga yang lebih ekonomis serta hemat enegi, minyak dari kelapa sawit ini juga menghasilkan gasolin yang lebih baik dibandingkan fosil. Selain itu Sebagai contoh, dari minyak fosil yang biasanya hanya 92 sampai 98 oktan fosil (untuk Pertamax) sedangkan gasolin menghasilkan 110 oktan.

Lalu solar dari minyak sawit lebih bagus kualitasnya daripada minyak fosil. Kalau diesel fosil menghasilkan 40 hingga 47, sementara itu diesel katalis dari sawit mencapai 60. Alhasil, pembakarannya di kendaraan jauh lebih sempurna.

Sedangkan untuk pemakaian bahan bakar Avtur, minyak fosil punya tingkat beku minus dari 37 hingga maksimal 47. Dengan avtur dari katalis sawit bisa mencapai minus 60.

Sebagai informasi, biodiesel 100% atau disebut B100 merupakan bahan bakar nabati atau biofuel untuk mesin atau motor diesel. Uji coba produk perdana Biodesel B100 resmi dilakukan di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (15/4).

Biodiesel adalah bahan bakar alternatif yang dihasilkan dari bahan alami terbarukan seperti minyak nabati dan hewani. Sifat fisik biodiesel sama dengan minyak solar dan dapat digunakan sebagai bahan bakar pengganti untuk kendaraan bermesin diesel.

Selama ini, biodiesel masih dicampur dengan bahan bakar minyak bumi dengan perbandingsn tertentu. Tapi dengan teknologi pengembangan B100, biodiesel mengandung 100 persen bahan alami, tanpa dicampur dengan BBM.

Produk B100 merupakan salah satu inovasi yang dihasilkan oleh Kementan melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan). Para peneliti Balitbangtan mengembangkan Reaktor biodiesel multifungsi generasi ke-7. Mesin ini dapat mengolah 1.600 liter bahan baku setiap harinya. 

Sumber: Indonews.id