CPO Bikin Indeks Jakagri Memantul

Harga crude palm oil (CPO) atau minyak sawit mentah terus menunjukkan reli sepanjang November 2019. Sejalan dengan itu, indeks saham agribisnis melaju 4,08% dalam sebulan terakhir.

Berdasarkan data Btoomberg, harga CPO kontrak Januari 2020 di Bursa Derivatif Malaysia ditutup di level harga 2.571 ringgit per ton pada akhir perdagangan Jumat (15/11). Di level harga itu, CPO sudah menguat 13,53% dalam 1 bulan atau 16,28% dalam 1 tahun.

Dalam sebulan terakhir, CPO sempat menyentuh level harga tertinggi 2.646 ringgit per ton pada 11 November 2019,

Berdasarkan catatan Bisnis, penguatan harga minyak sawit mentah ditopang oleh stok yang lebih rendah, ekspor yang kuat, dan prospek penurunan produksi.

Sejalan dengan menguatnya harga CPO, indeks saham agribisnis atau Jakagri bertenaga. Dalam sebulan, Jakagri menguat 4,08%. Namun, indeks yang menaungi saham-saham emiten sawit itu masih terkoreksi 11,48% secara year-to-date

Penguatan indeks Jakagri didorong oleh beberapa saham produsen CPO yang tumbuh dua digit dalam sebulan. Tiga diantaranya, yaitu saham PT Dharma Satya Nusantara Tbk. (DSNG) yang naik 24,85%, saham PT Sampoerna Agro Tbk. (SGRO) naik 21,74%, dan saham PT Astra Agro LestariTbk. (AALI) yang tumbuh 14,32% per 15 November 2019.

Namun, pada periode tersebut, saham PT Andira Agro Tbk. (ANDI), PT Eagle High Plantations Tbk. (BWPT), dan PT sawit Sumbermas Sarana Tbk. (SSMS) terkoreksi masing-masing 47,87%, 9,32%, dan 5,56% dalam sebulan.

Jessica Sukimaja, Research Associate MNC Sekuritas, mengatakan emiten kelapa sawit pada khususnya masih berpeluang untuk terus naik sampai dengan akhir tahun.

Menurutnya, industri CPO akan erat kaitannya dengan perundingan antara Indonesia dengan India yang merupakan salah satu importir minyak sawit terbesar. Indonesia, lanjutnya, berencana memangkas tarif bea masuk gula dari India.

Dia mengatakan kebijakan ini membuat bea masuk gula mentah untuk gula rafinasi dari India turun dari 10% menjadi 5%. Dengan demikian, CPO asal Indonesia bisa mulus masuk India. Selain itu, salah satu program pemerintah untuk mengembangkan B20 menjadi B30 yang akan dimulai pada Januari 2020 dan B50 pada akhir 2020 turut memberi katalis positif terhadap harga CPO.

“Kami juga memproyeksikan pengimplementasian B50 akan membawa pertumbuhan biodiesel meningkat menjadi 16,67 juta kiloliter atau 11 % dari estimasi 55 juta ton produksi CPO pada akhir 2020,” katanya kepada Bisnis pekan lalu.

SENTIMEN NEGATIF

Adapun, sentimen yang dapat menghambat laju emiten kelapa sawit adalah pelambatan ekonomi global yang berpotensi menyebabkan permintaan terhadap CPO kembali lesu.

Di sektor perkebunan sawit, Jessica merekomendasikan saham PT PP London Sumatra Indonesia Tbk. (LSIP) sebagai pilihan utama.

“Untuk pilihan utama dari MNC Sekuritas masih berada pada LSIP dengan target Rp 1.400 per saham,” imbuhnya.

Senada dengan Jessica, analis Ciptadana Sekuritas Asia Yasmin Soulisa mengatakan harga CPO akan membaik sehingga kinerja emiten perkebunan dapat terakselerasi.

Dia mengestimasi harga CPO akan stabil pada level 2.300 ringgit per ton atau US$553 pada 2020. Dengan catatan inisiatif B30 dapat berjalan dan bea masuk India lebih rendah.

Sejalan dengan proyeksi harga CPO, sektor agrikultur yang semula direkomendasikan netral pun dieskalasi menjadi overweight.

Jessica merekomendasikan beli terhadap saham PT Salim Ivomas Pratama Tbk. (SIMP) dan PT Tunas Baru Lampung Tbk. (TBLA). Target harga untuk SIMP dinaikkan dari Rp340 per saham menjadi Rp400. Sementara itu, TBLA diproyeksi dapat menyentuh level harga Rpl.040, naik dari proyeksi sebelumnya Rp890 per saham.

“Beberapa emiten lain sebenarnya sudah menunjukkan nilai yang sepadan. Namun, SIMP memiliki margin
yang lebih stabil dan TBLA yang menjadi produsen FAME [fatty acid methyl esters] akan diuntungkan dengan ekspansi kebijakan biodiesel,” katanya.

Selain itu, Yasmin pun merekomendasikan buy on weakness bagi LSIP dan AALI dengan sentimen positif yang tengah berhembus.

Yasmin menambahkan dengan perang dagang yang belum menunjukkan rekonsiliasi, China bisa menjadi destinasi ekspor CPO selanjutnya.

Pasalnya, sepanjang semester 1/2019, ekspor ke Negeri Panda itu telah tumbuh 4,7 %, sedangkan pasar tradisional, seperti Uni Eropa hanya tumbuh 0,7% dan India terkoreksi 16,5% dari periode yang sama tahun lalu.

Sementara itu, analis Panin Sekuritas Juan Oktavianus merekomendasikan LSIP kendati perseroan mengalami koreksi pada kuartal III/2019 sebesar 10,9% dari sisi pendapatan menjadi Rp2,6 triliun dengan laba bersih Rp53 miliar anjlok 84,6% dari periode sebelumya.

“Penurunan disebabkan kelebihan pasokan yang masih terjadi. Namun, kami melihat adanya potensi peningkatan harga jual rata-rata LSIP pada kuartal IV/2019 tercermin dari harga CPO global yang terus meningkat sejak pertengahan tahun hingga November 2019, ke 2.242 ringgit per ton,” sebutnya.

Menurutnya, saham LSIP dapat tumbuh hingga menyentuh Rpl.540 per saham. Pasalnya, operasional perusahaan yang efisien mampu mencetak produktivitas tertinggi di antara kompetitor dan memiliki neraca keuangan yang kuat dengan posisi net cash.

“Kami memperkirakan akan terjadinya penurunan persediaan global karena kebakaran hutan dan pengurangan pupuk. Berdasarkan hal ini, kami menaikan proyeksi untuk rerata harga global CPO pada 2020 di level 2.450 ringgit per ton sehingga laba bersih LSIP pada 2020 kami perkirakan mencapai Rp336 miliar naik 40%,” papar Juan.

 

Sumber: Bisnis Indonesia

Produksi Turun, Harga Tandan Sawit Naik

 

Harga sawit di Provinsi Riau mengalami kenaikan, salah satunya dipicu turunnya jumlah produksi dan persediaan minyak sawit khususnya di Malaysia dan Indonesia. Harga tandan buah sawit (TBS) periode 13-19 November 2019 untuk tanaman 10-20 tahun tercatat sebesar Rp 1.682,20 per kilogram (kg) atau mengalami kenaikan sebesar Rp 80,31 per kg dibandingkan harga seminggu sebelumnya yang mencapai Rp 1.601,89 per kg.

Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Riau Ferry HC Erna Putra mengatakan, khusus untuk produksi Indonesia terkait permintaan kepada India untuk ekspor kelapa sawit. Agar tidak adanya perbedaan antara Indonesia dan Malaysia telah disetujui oleh Pemerintah India sehingga membuka jalan untuk peningkatan ekspor kelapa sawit ke negara India. “Kenaikan ini sejalan dengan kenaikan harga minyak sawit (CPO) dunia di samping kenaikan yang sama dipicu naiknya harga jual CPO dan harga jual kernel dari seluruh perusahaan sumber data,” kata dia seperti dilansir Antara di Pekanbaru, Riau, kemarin.

Dia mengatakan, untuk harga jual CPO, dari PTPN V mengalami kenaikan Rp 406,28 per kg, dari PT Sinar Mas Group mengalami kenaikan harga Rp 543,45 per kg, dari PT Asian Agri Group mengalami kenaikan harga Rp 395,37 per kg, dan dari PT.Musim Mas mengalami kenaikan Rp 530 per kg dari harga minggu lalu. “Sedangkan untuk harga jual kernel, dari PT Asian Agri Group mengalami kenaikan harga sebesar Rp 219 per kg dari harga minggu lalu,” katanya.

Harga TBS CPO Riau untuk umur tiga tahun tercatat Rp 1.237 per kg, untuk umur empat tahun Rp 1.341,44 per kg, umur lima tahun Rp 1.467,71 per kg, umur enam tahun Rp 1.503,17 per kg dan umur tujuh tahun Rp 1.561,77 per kg, dan umur delapan tahun Rp 1.605,07 perkg, umur sembilan tahun Rp 1.643,30 per kg. Selain itu harga TBS sawit Riau untuk umur 21 tahun Rp 1.609,84 per kg dan umur 22 tahun Rp 1.601,64 per kg, umur 23 tahun Rp 1.594,82 per kg, umur 24 tahun Rp 1.526,55 per kg, umur 25 tahun Rp 1.489 per kg, dengan indeks K: 87,62% dan harga CPO Rp 7.791,65 per kg, harga kernel Rp 3.825 per kg.

 

Sumber: Investor Daily Indonesia

Penyaluran Dana PSR Capai Rp 1,7 Triliun

 

Dari periode 2017-2019, dana Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) telah tersalurkan Rp 1,7 triliun. Dana ini meremajakan lahan seluas 68.265 hektare yang melibatkan 29.315 kepala keluarga petani.

Berdasarkan  Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit per Juli 2019, capaian dana replanting ini sebesar Rp 1,7 triliun dari 2017-2019 menjangkau 19 provinsi yang tersebar di Sumatera, Kalimantan,  Sulawesi, dan Papua Barat. Dari jumlah tersebut, dana yang telah tersalurkan sebesar Rp 993 miliar. Sementara itu, dana dalam proses penyaluran sebesar Rp 707 miliar.  Data ini terangkum dalam presentasi Musdhalifah Machmud, Deputi Menko Perekonomian Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian di Kuliah Umum Instiper pada 10 Oktober 2019.

“Dalam upaya mendukung keberhasilan Program PSR, perlu adanya kerjasama kemitraan antara pekebun dengan pelaku usaha perkebunan kelapa sawit dan/atau lembaga penelitian kelapa sawit untuk melakukan pendampingan dan dukungan IPTEK kepada pekebun dalam pelaksanaan Good Agricultural Practices (GAP), penggunaan benih unggul, dan teknologi budidaya kelapa sawit dalam pelaksanaan PSR. Hal ini diharapkan untuk optimalisasi pencapaian produktivitas kelapa sawit rakyat,” ujar Musdhalifah.

Ada sejumlah tantangan yang dihadapi untuk pencapaian target replanting seperti pengajuan bersifat manual selama periode tersebut, perbaikan rekomendasi teknis, dan kurangnya pemahaman aparat dan pekebun dalam upaya memenuhi persyaratan PSR. Pada 2019, pemerintah melakukan sejumlah upaya perbaikan seperti penyederhanaan persyaratan PSR dan aplikasi pendaftaran online PSR.

“Pemerintah menargetkan peremajaan kebun sawit rakyat seluas 2,4 juta hektar sampai tahun 2033 dengan target per tahun sebesar 180.000 hektare,” jelas Musdhalifah dalam pidatonya dalam peluncuran Launching Pendampingan Pelaksanaan Good Agriculture Practices di Kebun Demplot Program PSR  di Kampung Sialang Sakti, Kabupaten Siak, Minggu (13 Oktober 2019).

Dalam rangka membantu petani, Ditjen Perkebunan sudah mempermudah persyaratan dan prosedur PSR. Dari sebelumnya 14 persyaratan menjadi 8 persyaratan yang harus dipenuhi. Proses verifikasi yang awalnya dimulai dari Kabupaten, Provinsi dan Pusat sekarang hanya satu kali verifikasi, dimana timnya bersinergi untuk mempercepat proses replanting.

Saat ini,  pemerintah sepakat menurunkan target Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) atau replanting dari 200 ribu hektare menjadi 180 ribu hektare. Kasdi menjelaskan bahwa pemerintah berusaha untuk mengejar target yang sudah ditentukan tahun 2019. Tapi, targetnya sudah kita turunkan dari 200 ribu hektar menjadi 180 ribu hektar. Ini, sudah menjadi keputusan dari Kementerian Koordinator Perekonomian. “Kami baru bergerak 3 bulan (Juni – Agustus) sudah dapat rekomendasi teknis (rekomtek) lahan yang sudah siap replanting 51 ribu hektar,” ujar Kasdi jelang akhir September 2019.

 

Sumber: Sawitindonesia.com

Sawit Menjadi Penggerak Ekonomi Sulbar

Dimulai dari PIR-Trans di tahun 80-an, industri kelapa sawit mulai menjadi penggerak dan penopang ekonomi di Sulawesi Barat (Sulbar). Industri Kelapa Sawit juga berperan penting dalam menciptakan lapangan pekerjaan terutama bagi masyarakat dengan jenjang pendidikan yang rendah.

“Jika ingin menghentikan perekonomian Sulbar, sebenarnya mudah saja. Hentikan perkembangan industri kelapa sawit,” ujar Muhammad Idris, Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar di Hotel Maleo, Mamuju hari Kamis (14 November 2019).

Menurut data yang ditunjukkan oleh Dinas Perkebunan Sulawesi Barat, hingga tahun 2018 jumlah perusahaan kelapa sawit di Sulawesi Barat mencapai 17 perusahaan dengan luasan lahan perkebunan yaitu 79 ribu hektar.

Muhammad Idris menuturkan riset yang dilakukan oleh Bank Indonesia mengungkapkan bahwa ada dua sayap dalam pembangunan daerah Sulbar hanya dua yaitu investasi langsung dari pemerintah dan CPO.

Hadirnya komoditas-komoditas lain, tidak mengecilkan peran industri kelapa sawit. Muhammad Idris menambahkan bahwa pemerintah mendukung dan mendorong pembangunan industri sawit di Sulbar. Hal ini dibuktikan dengan dibentuknya struktur khusus dalam instansi Dinas Perkebunan untuk memfokuskan perkembangan sektor perkebunan, khususnya kelapa sawit.

Sesuai dengan Instruksi Presiden no. 12 Tahun 2019, Pemerintah Sulbar juga akan meningkatkan kolaborasi pemangku kepentingan untuk memperkuat data-data yang akan mendukung dan menjadi dasar untuk perkembangan industri.

Disisi lain, tantangan yang di hadapi pelaku industri kelapa sawit Sulbar terutama petani ialah produktifitas kebun kelapa sawit. Guru Besar Pertanian Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Laode Asrul memaparkan hal-hal yang mempengaruhi rendahnya produktifitas kelapa sawit diantaranya bibit palsu dan penerapan Good Agricultural Practices.

Lebih lanjut Laode menjelaskan 1 juta hektar lahan perkebunan sawit di Indonesia masih menggunakan bibit yang tidak bersetifikat (bibit palsu) sehingga mempengaruhi produktifutas. Rata-rata produktivitas minyak sawit Indonesia hanya 3,6 ton/ha/tahun, sementara lembaga riset mengungkapkan potensi produktivitas minyak sawit bisa mencapai 7-9 ton/ha/tahun sehingga kurang memuaskan.

Dari segi Good Agricultural Practices, petani cenderung belum mengimplementasikan best management practices yang sebenarnya dapat mendongkrak produktifitas sawit. Adanya defisiensi hara pada tanah dan defisiensi pupuk terutama pasca masa panen merupakan masalah yang sering terjadi pada perkebunan rakyat, ungkap Laode.

Laode mengungkapkan Sulbar dapat memaksimalkan potensi ekonomi di industri kelapa sawit, kemudian mengharapkan agar riset juga dapat ditingkatkan sehingga dapat memaksimalkan produktifas dan potensi-potensi lain dari industri perkebunan kelapa sawit.

 

Sumber: Sawitindonesia.com

Tunjuk Pengacara, RI Siap Gugat Uni Eropa

Pemerintah telah menunjuk firma hukum untuk menggugat Uni Eropa (EU) ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) atas dugaan diskriminasi terhadap minyak sawit Indonesia dalam penerapan kebijakan renewable energy Directive II (RED II).

Namun, sejalan dengan gugatan itu, perundingan Perjanjian Kerja Sama Ekonomi Komperhensif Indonesia EU (IEU CEPA) masih tetap berlangsung.

Menteri Perdagangan (Medag) Agus Suparmanto mengatakan, penyelesaian masalah diskriminasi minyak sawit akan dilakukan paralel dengan perundingan IEU CEPA. “Penyelesaian diskriminasi tetap dilakukan berbarengan dengan perundingan IEU CEPA,” ujar-Agus, Rabu (13/11). Saat ini pemerintah Indonesia masih menginventarisir perjanjian IEU CEPA. Kelak, masalah minyak sawit juga akan dibahas dalam bab mengenai keberlanjutan atau sustainability.

Asal tahu saja,RED IImelarang penggunaan minyak sawit sebagai bahan pembuatan biodiesel. Padahal salah satu ekspor minyak sawit Indonesia ke EU digunakan untuk produksi biodiesel.

Oleh karena itu, Direktur Pengamanan Perdagangan Kemdag, Pradnyawati bilang, pihaknya sudah menentukan firma hukum yang akan dipakai.

Hanya saja, ia belum mau membeberkan, kapan gugatan itu akan meluncur dan siapa firma hukumnya. Yang terang. “Gugatan ke EU tengah dipersiapkan, firma hukum sudah ditentukan dari Indonesia dan Eropa,” ujarnya ke KONTAN, Rabu (13/11).

Gabungan Pengusaha Kelapa sawit Indonesia (Gapki) pim meminta agar penanganan diskriminasi minyak sawit oleh EU segera dilakukan. Jika berlarut-larut, akan mempengaruhi pasar ekspor minyak sawit Indonesia.

“EU punya peran penting disamping karena cukup besar ekspornya juga karena EU sebagai influencer bagi negara lain,” kata Ketua Umum Gapki, Joko Supriyono ke KONTAN.

Sebelumnya Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu), Mahendra Siregar juga telah menyurati EU. Dalam surat itu Mahendra menegaskan tuduhan EU terhadap minyaksawittidak benar. Nah, adanya surat itu diklaim sebagai langkah nyata pemerintah. “Ya mungkin saja dapat menjadi peluang negosiasi,” terang Joko.

 

Sumber: Harian Kontan

Menjaga Pasar Terbesar CPO

 

Indonesia aktif melobi India supaya ekspor sawit tetap aman. Panasnya hubungan politik India-Malaysia, apakah menguntungkan ekspor sawit Indonesia?

Terbang delapan jam lamanya dari Jakarta ke Mumbai. Delegasi Indonesia yang berasal dari perwakilan swasta dan pemerintah menghadiri Forum Bisnis Indonesia-India dan Konferensi Globoil India di Mumbai, India. Kegiatan rutin tahunan ini menjadi sangat penting dalam rangka melobi kebijakan perdagangan India.

“Kita perlu hadir dalam konferensi ini. Jika tidak, bisa disalip Malaysia. Mereka (India) sangat concern dengan kehadiran Indonesia dan Malaysia. Makanya, Ibu Musdhalifah (red-Deputi Menko Perekonomian RI Bidang Pangan dan Pertanian) datang sekaligus menjadi pembicara,” ujar Kanya Lakshmi, Sekjen Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI). Dalam Konferensi Globoil India 2019 memberikan sesi khusus bagi Musdhalifah Machmud, Deputi Menko Perekonomian RI, dan Teresa Kok, Menteri Industri Utama Malaysia.

Forum Bisnis Indonesia-India berjalan efektif. Hampir lima jam lamanya, delegasi Indonesia memberikan update terkini industri sawit di Indonesia.  Kegiatan ini dihadiri Duta Besar RI untuk India, Sidharto Suryodipuro, Darmono Taniwiryono (Wakil Ketua DMSI),  Joko Supriyono (Ketua Umum GAPKI), Atul Chaturvedi (President Solvent Extractors India), Rusman Heriawan (Ketua Dewan Pengawas BPDP-KS), Hary Hanawi (Wakil Ketua Umum APROBI), dan Kanya Lakshmi (Sekjen GAPKI).

Sidharto Suryodipuro, Dubes Indonesia untuk India menjelaskan bahwa forum ini sangatlah penting dalam rangka memberikan informasi dan imej positif kelapa sawit kepada masyarakat India. Apalagi, produk kelapa sawit menghadapi kampanye negatif seperti label palm oil free di negara Eropa. “Melalui forum ini, konsumen di India dapat diberikan informasi untuk memilih minyak sawit sebagai edible oil yang menyehatkan,” jelasnya dalam pembukaan forum tersebut yang dihadiri redaksi Majalah Sawit Indonesia.

Ia menambahkan forum bisnis ini dapat membangun hubungan baik antara pelaku usaha Indonesia dan India dalam rangka melakukan kampanye positif sawit dari aspek kesehatan, keberlanjutan (sustainability) serta kemampuan sawit dalam memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

India adalah pengguna minyak sawit terbesar di dunia. Kebutuhan setahun diperkirakan mencapai 9 juta ton. Pangsa pasar India sekitar 16% dari perdagangan sawit dunia.Pada 2018, konsumsi minyak nabati India yang menggunakan minyak sawit sekitar 37 persen atau 8,8 juta ton. Sama seperti Indonesia, masyarakat India menggunakan minyak sawit untuk kehidupan sehari-hari mereka.

Joko Supriyono, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), sangat optimis Indonesia dapat merebut kembali pasar minyak sawit di India. Pasalnya, kebijakan pemerintah India yang memberikan perlakuan sama kepada Indonesia dan India terkait revisi tarif bea masuk produk sawit dan turunannya.“Dalam forum ini, saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah India dan kolega saya BV Mehta dari SEA India. Kebijakan merevisi bea masuk dapat meningkatkan kinerja ekspor Indonesia pada tahun ini maupun 2020 mendatang,” ujar Joko.

 

Sumber: Sawitindonesia.com

Jokowi Khawatir CPO RI Dilarang Eropa

Presiden Joko Widodo (Jokowi) khawatir betul jika produk CPO alias minyak kelapa sawit Indonesia benar-benar di banned atau diblokir oleh Uni Eropa. Pasalnya, kondisi neraca perdagangan Indonesia saat ini masih defisit.

Menurut Jokowi, jika kondisi neraca perdagangan serta neraca transaksi berjalan (CAD) Tanah Air sudah surplus pemerintah berani melawan dengan memblokir kembali serbuan impor.

“Kalau dua ini rampung kita berantem dengan negara lain berani. Tapi kalau dua ini belum diselesaikan misalnya CPO kita di banned ke Eropa kita masih mikar-mikir. Tapi kalau neraca perdagangan dan transaksi berjalan kita surplus, yang nge-banned CPO kita kita potong impor-impor mobil, impor barang kita stop,” kata Jokowi saat membuka sekaligus meresmikan acara Rakornas Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forkopimda di Sentul, Jawa Barat, Rabu (13/11/2019).

“Tapi kalau posisi seperti ini kita masih hitung-hitungan untung atau rugi,” sambungnya.

Jokowi pun mengajak seluruh pejabat daerah untuk menyelesaikan masalah defisit neraca perdagangan dan transaksi berjalan melalui percepatan investasi dan peningkatan ekspor.

Salah satu yang bisa dikontribusikan daerah adalah menyederhanakan proses perizinan terutama untuk kegiatan investasi. Bahkan, Mantan Wali Kota Solo ini menginstruksikan seluruh kepala daerah tutup mata ketika harus menandatangani sebuah investasi di wilayahnya.

“Saya titip kepada daerah kalau ada investasi yang orientasinya ekspor, sudah tutup mata tanda tangan izinnya, secepat-cepatnya, urusan keamanan back up dari Polres, agar muncul cipta lapangan kerja yang kita inginkan, atau ada orang datang ini membangun pabrik substitusi impor, barang-barang yang saat ini masih impor dan mau bikin di sini tutup mata dan tanda tangan secepat-cepatnya nggak usah ditanya sudah saya berikan,” ujar dia.

Tidak hanya itu, Jokowi juga minta kepada seluruh pejabat daerah agar melibatkan UMKM pada setiap kegiatan investasi yang masuk.

“Saya sudah titip ke menteri, jangan sampai ada investasi yang ikut dari Jakarta lagi, pengusaha daerah ikut, kalau tidak ada yang ikut tolong dilibatkan, nanti akan saya tegur langsung,” ungkap dia.

 

Sumber: Detik.com

GAPKI Dorong Ekspor Sawit Tak Lagi Berupa CPO

Gabungan Pengusaha Kelapa sawit Indonesia (Gapki) Kalimantan Selatan (Kalsel) mendorong ekspor minyak kelapa sawit tidak lagi dalam bentuk minyak sawit mentah CPO atau bahan baku, tetapi berbentuk olahan (produk hilir). “Saat di Kabupaten Kotabaru, sudah ada dua pabrik refinery (sulingan) dan 1 unit pengolah biosolar dengan kapasitas olah sekitar 6.500 ton per hari atau 1,95 juta ton per tahun,” terang Pembina Gapki Kalsel Totok Dewanto di Banjarmasin, Kalsel, Selasa (12/11).

Menurut Totok, industri hilir turunan dari minyak sawit sangat potensial untuk terus dikembangkan. Saat ini, minyak sawit selain diperlukan untuk bahan pangan {biofood), juga untuk bahan campuran kimia (biooleochemi-cal) dan bahan energi (bioenergi). “Dalam jangka panjang minyak sawit akan dibutuhkan dunia karena merupakan penghasil minyak yang paling produktif dan hemat penggunaan lahan dibanding dengan minyak nabati lainnya,” jelas Wakil Ketua Koperasi

Jasa Profesi Cipta Prima Sejahtera itu seperti dilansir Antara.

Kemudian dibanding dengan minyak nabati lain, sawit hanya perlu lahan 10 kali lebih kecil untuk memproduksi minyak, sehingga lebih hemat lahan yang diperlukan, termasuk dalam hal deforestasi (penebangan hutan). Di Kalsel saat ini telah ditanam kelapa sawit seluas 409 ribu hektare (ha) dari 50 anggota Gapki yang terus berkomitmen mendukung perkembangan industri sawit berkelanjutan.

Pada 4 April 2020, Kalsel akan menjadi tuan rumah Borneopalm oilForum yaitu ajang pertemuan seluruh stakeholder dari industri kelapa sawit di tanah Kalimantan. “Salah satu isu yang akan kami angkat yakni mendorong industri hilir minyak sawit untuk memperoleh nilai tambah, sehingga mendukung pula migrasi tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri,” tandasnya. Totok adalah ketua panitia Borneo palm oil Forum 2020 yang memiliki kebun sawit di Kabupaten Tanah Laut dan Barito Kuala (Kalsel) dan Kapuas (Kalteng).

 

Sumber: Investor Daily Indonesia

Menjadi Satu-satunya Media Yang Terlibat Pameran IPOC

Majalah Sawit Indonesia kembali hadir dalam 15th Indonesian Palm Oil Conference and 2020 Price Outlook, di Nusa Dua, Bali, 30 Oktober-1 November 2019. Sudah delapan tahun, kami aktif menjadi peserta pameran dan konferensi kegiatan tahunan yang diadakan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI).

Bagi Majalah Sawit Indonesia, IPOC merupakan ikhtiar GAPKI untuk mengkampanyekan sisi positif kelapa sawit. Selain itu, perkembangan industri terkini dan terbaru dapat diketahui pelaku industri.

“Selama dua hari ini akan dibahas isu perang dagang Amerika Serikat dan China, regulasi di negara tujuan ekspor dan ekonomi geopolitik yang akan mempengaruhi masa depan industri sawit,” ujar Mona Surya, Ketua Panitia Penyelenggara 15th Indonesian Palm Oil Conference and 2020 Price Outlook.

Selain itu, akan dibahas pula masa depan biodiesel di Indonesia dan pasar global. Di sesi bioenergi, kata Mona, menghadirkan Dr. I.G.B. Ngurah Makertiharth (Institut Teknologi Bandung) khusus membahas update riset terkini bioenergi yaitu pengembangan green fuel (bio premium dan bio avtur) dari CPO dengan katalis merah putih.

Rubrik Sajian Utama mengulas produk terbaru PT Astra Otoparts Tbk yang  meluncurkan generasi ketiga Wintor yaitu WINTOR XP-R Series. Produk ini memang digadang-gadang sebagai penerus generasi kedua. Traktor Mini WINTOR XP-R High BIN punya bobot ideal sebesar 800 kg. Bobot sebesar ini memiliki payload 500 kilogram. Kendati demikian, unit ini dirancang khusus supaya tidak merusak struktur tanah kebun dan akar sawit.

Rubrik Hot Issue mengulas upaya pelaku industri dan pemerintah meningkatkan pasar ekspor sawit di India. Sepanjang tahun ini, bea masuk produk turunan yang lebih tinggi berdampak kepada ekspor. Sementara perlakuan berbeda diberikan kepada Malaysia. Alhasil, ekspor sawit negeri Jiran lebih besar dari Indonesia.Pembaca, edisi ini khusus mengulas perkembangan industri sawit terutama bagi peserta IPOC. Untuk itu, artikel edisi ini lebih fokus produk dan teknologi sawit.

 

Sumber: Sawitindonesia.com

BK Minyak Sawit (CPO) November 2019 Tetap Nol

 

Harga referensi produk Crude Palm Oil/miyak sawit mentah  (CPO) untuk penetapan Bea Keluar (BK) periode November 2019 adalah US$ 571,13/MT. Harga referensi tersebut melemah US$ 3,73 atau 0,65 persen dari periode Oktober 2019 yang sebesar US$ 574,86/MT.

Penetapan ini tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 85 Tahun 2019 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar. “Saat ini harga referensi CPO tetap berada pada level di bawah US$ 750/MT. Untuk itu, pemerintah mengenakan BK CPO sebesar US$ 0/MT untuk periode November 2019,” kata Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Indrasari Wisnu Wardhana, dalam keterangan resmi diterima InfoSAWIT, belum lama ini.

BK CPO untuk November 2019 tercantum pada Kolom 1 Lampiran II Huruf C Peraturan Menteri Keuangan No. 13/PMK.010/2017 sebesar US$ 0/MT. Nilai tersebut sama dengan BK CPO untuk periode Oktober 2019 sebesar US$ 0/MT.

 

Sumber: Infosawit.com