PTPN Holding Targetkan Ekspor CPO 2,5 Juta Ton

Holding Perkebunan Nusantara, PTPN III (Persero) mau meningkatkan target volume ekspor komoditi crude palm oil (CPO) mencapai 2,5 juta ton pada tahun 2019. Angka ini melonjak drastis bila dibandingkan ekspor tahun ini yang ditargetkan hanya 300 ribu ton.

DIREKTUR Pemasaran PTPN Holding Kadek K Laksana mengatakan, peningkatan volume ekspor CPO ini bertujuan memperkuat struktur bisnis perusahaan dan membantu pemerintah meningkatkan penerimaan devisa.

Karenanya, pihaknya mulai melakukan ekspor ke beberapa negara sejak Juli 2018 dan akan terus ditingkatkan pada tahun depan.

“Sampai akhir tahun, volume ekspor targetnya 300 ribu ton untuk CPO dan akan terus digenjot tahun depan dengan target mencapai 2,5 juta ton. Hal ini bisa membantu meningkatkan devisa negara dan memperkuat posisi Indonesia di pasar CPO dunia,” ujarnya saat ditemui di acara pengapalan dan pelepasan ekspor CPO di Pelabuhan Pelindo I, Dumai, Riau, Sabtu (22/9).

Pada saat pelepasan kapal MT

Sea Star ini, volume ekspor CPO mencapai 13.000 ton dan akan diberangkatkan menuju India selama enam hari perjalanan laut. Menurutnya, kondisi pasar Eropa yang tidak memungkinkan selama beberapa waktu terakhir, mendorong perusahaan untuk mencari pasar baru seperti Timur Tengah, Afrika Selatan, Afrika Barat hingga di negara-negara Asia Selatan seperti India, Mesir dan Bangladesh.

“Untuk ekspor CPO ke India ini berasal dari PTPN III sebanyak 8.500 ton dan PTPN V sebanyak 4.500 ton. Total nilai ekspornya mencapai 6,85 juta dolar AS,” katanya.

Hingga September 2018, realisasi ekspor CPO perseroan telah mencapai 150.000 ton atau meningkat 438 persen dibanding periode sama tahun lalu.

Disayangkan, bila PTPN tidak memperluas volume ekspornya, karena komoditas ini merupakan salah satu penyumbang devisa terbesar. Tahun lalu, ekspor CPO memberikan kontribusi sangat besar.

Bahkan, pihaknya juga telah mengaktifkan kembali anak usahanya yang bergerak dalam bisnis perdagangan (perusahaan trading) guna menangkap peluang ekspor komoditi dari hasil produksi perkebunan sendiri maupun komoditi perusahaan dalam negeri.

“Sudah ada perusahaan trading kami bernama Kurnia Multi Komoditi. Selama ini sudah ada beroperasi namun belum maksimal. Dari trading ini juga akan kami targetkan ekspornya sebesar 1 juta ton,” terangnya.

Sebab, ia melihat peluang perdagangan komoditi CPO masih terbuka lebar, tercermin dari besarnya pasar dalam negeri. Di mana, saat ini kebutuhan CPO dalam negeri mencapai 40 juta ton per tahun.

“Dari pasar sebesar itu, baru sebesar 3 juta ton di antaranya dipasok Holding PTPN III dan selebihnya berasal dari perkebunan swasta. Makanya, ini yang mau kita maksimalkan juga lewat perusahaan trading,” katanya.

Sementara itu, pada hari yang sama perseroan juga melepas pengapalan ekspor karet menggunakan kapal MSC Pylos HE838R ke Rusia sebanyak 897 ton dengan jumlah 49 kontainer melalui pelabuhan Belawan, Sumatera Utara. “Nilai ekspornya mencapai 1,3 juta dolar AS. Proses stuffing dimulai pada 13 September sampai tanggal 23 September,” katanya.

Selain itu, PTPN Holding juga melakukan peningkatan ekspor untuk produk turunan kelapa sawit seperti Palm Kernel Oil (PKO) dan Palm Kernel Meal (PKM) dengan membuka pasar-pasar-baru seperti negara-negara Eropa dan Korea. Bahkan, pihaknya juga menarget ekspor komoditi karet tahun ini 76.000 ton atau meningkat 21 persen dari realiasi tahun lalu.

“Total ekspor PTPN Holding untuk seluruh komoditi sawit, karet, teh, kopi, dan Iain-Iain pada tahun ini diperkirakan 411.000 ton dan diharapkan bisa menghasilkan devisa 376 juta dolar AS atau naik 100 persen dari realisasi hasil penjualan ekspor tahun 2017,” ungkapnya.

Senior Executive Vice President (SEVP) Koordinator PTPN III Suhendri menambahkan, sesuai arahan Kementerian BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yakni selain meningkatkan ekspor, perseroan juga melakukan substitusi impor untuk komponen produk terutama pupuk melalui sinergi BUMN dengan Pupuk Indonesia untuk pemenuhan kebutuhan pupuk di PTPN Group.

“Untuk PTPN lil (stand alone) saja, target penjualan ekspor CPO sampai akhir tahun ini mencapai 93.000 ton dengan perolehan nilai ekspor 46 juta dolar AS atau meningkat dari tahun lalu 3.274 persen. Volume ekspor karet mencapai 22.250 ton dengan nilai ekspor 33 juta dolar AS atau naik 3,91 persen,” tandasnya.

 

Sumber: Rakyat Merdeka

Pengusaha Sawit Lebih Butuh Insentif

JAKARTA – Penambahan insentif bagi eksportir minyak sawit dan produk turunannya dinilai lebih tepat untuk memperkuat cadangan devisa nasional, selain melalui ketentuan pengunaan letter of credit (L/C).

Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono mengatakan, kebijakan terbaru pemerintah mengenai ketentuan penggunaan letter of credit (L/C) akan menarik para eksportir untuk menaruh dana hasil ekspor (DHE) ke dalam negeri.

Dia pun meyakinkan pemerintah bahwa mayoritas pengusaha sawit dalam negeri telah memindahkan dananya ke Tanah Air.

“Hanya saja untuk mengubahnya dari valuta asing ke rupiah, tidak serta merta bisa dilakukan. Sebab; para eksportir sawit, memiliki jadwal atau agenda terkait dengan operasional perusahaan, sehingga untuk mengonversi valasnya butuh waktu,” katanya saat dihubungi Bisnis, Senin (24/9).

Dia menilai, selain melalui L/C, pemerintah dapat menggenjot arus masuk DHE untuk memperkuat devisa nasional dengan memberikan insentif tambahan.

Insentif tersebut, terutama dari sektor kelapa sawit, akan membuat jumlah DHE yang dipulangkan menjadi lebih besar.

Menurut Joko, salah satu insentif yang diharapkan oleh eksportir sawit dari pemerintah adalah pembukaan kembali akses pasar di sejumlah negara atau kawasan tujuan ekspor yang mulai tertutup.

Dia menyebutkan tujuan ekspor yang dimaksud adalah Uni Eropa yang mengurangi penggunaan biodiesel dan India yang memberlakukan bea masuk impor yang lebih tinggi atas produk minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO).

Kebijakan terbaru Negeri Bollywood tersebut, menurut Joko, membuat ekspor CPO ke negara tersebut tereduksi 30% pada tahun ini.

Situasi di UE dan India tersebut diperparah oleh penurunan ekspor CPO ke sejumlah negara tujuan utama seperti Pakistan dan Amerika Serikat.

Biasanya pada saat harga minyak sawit murah, Pakistan akan membeli sebanyak-banyaknya akan tetapi tidak untuk masa ini karena Pakistan sedang di ambang krisis ekonomi karena defisit neraca perdagangan yang sangat besar.

HAPUS PUNGUTAN

Selain membuka akses pasar, dia meminta agar pungutan ekspor kelapa sawit dihilangkan untuk sementara waktu.

Insentif tersebut akan membantu produk sawit Indonesia bersaing di kancah global dengan produk sawit dari Malaysia, yang telah menghapuskan pungutan ekspor/ bea keluar sawit.

Senada dengan Gapki, Ketua Komite Tetap Pengembangan Ekspor Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Handito Juwono mengatakan, para eksportir akan lebih sukarela untuk memulangkan DHE ke dalam negeri apabila diberikan insentif alih-alih diberikan aturan yang mengikat.

“Berikanlah insentif atau kemudahan baru, supaya eksportir ini sukarela untuk menaruh valas DHE-nya ke dalam negeri dan bahkan mengubahnya ke rupiah. Kalau pendekatannya aturan dan sanksi, psikologisnya di tingkat eksportir akan berbeda, sehingga efeknya juga tak maksimal,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Pieter Abdullah mengatakan, kebijakan terbaru mengenai L/C untuk ekspor barang tertentu akan membuat eksportir harus menaruh DHE miliknya di dalam negeri.

Namun, upaya tersebut tidak akan berdampak signifikan jika tidak dibarengi dengan ketentuan mengubah valas DHE ke rupiah.

“Pasalnya, saat ini Bank Indonesia belum mengubah undang-undang [UU)1 Lalu Lintas Devisa. Selama masih ada aturan tersebut, tanpa adanya insentif yang Iebih menarik dari sisi perbankan-seperti pemberian rate yang menarik-DHE itu akan tetap dalam bentuk valas,” katanya.

Sekadar catatan, Kementerian Perdagangan baru saja menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 94 Tahun 2018 tentang Ketentuan penggunaan Letter of Credit (L/C) untuk ekspor barang tertentu.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan, Permendag ini diundangkan pada 7 September 2018 dan akan berlaku pada 7 Oktober 2018.

“Penerbitan Permendag Nomor 94 Tahun 2018 ini merupakan salah satu upaya untuk memperkuat cadangan devisa negara di tengah-tengah ketidakpastian ekonomi global,” tegasnya dalam siaran pers, Senin (24/9).

Terdapat empat sektor usaha yang diwajibkan menggunakan L/C, yaitu mineral, batu bara, kelapa sawit, minyak dan gas bumi.

Dalam Permendag tersebut juga ditetapkan pokok-pokok pengaturan, yaitu kewajiban pembayaran ekspor barang tertentu dengan L/C, kewajiban penggunaan bank devisa di dalam negeri atau lembaga pembiayaan ekspor yang dibentuk pemerintah, serta kewajiban mencantumkan cara pembayaran L/C pada pemberitahuan ekspor barang (PEB).

Selain itu, diatur pula mengenai kewajiban penyampaian surat pernyataan bermeterai, kewajiban verifikasi oleh surveyor, serta kewajiban penyampaian laporan realisasi ekspor yang dilengkapi dengan harga final L/C.

Dalam Permendag tersebut, diatur pula mengenai penentuan harga, yaitu harga yang tercantum dalam L/C paling rendah sama dengan harga ekspor dunia.

Enggartiasto mengatakan, apabila tidak ada, maka harga yang digunakan akan ditetapkan oleh pemerintah/negara tujuan ekspor.

“Selain itu, bagi kontrak yang sudah disepakati sebelum Permendag ini diterbitkan, dapat dilakukan penangguhan kontrak dengan ketentuan adanya persetujuan dari Menteri Perdagangan,” jelasnya.

Dia menegaskan, eksportir yang tidak memenuhi ketentuan cara pembayaran L/Cakan diberikan sanksi berupa teguran tertulis, pembekuan, sampai dengan pencabutan izin.

(Yustinus Andri)

 

Sumber: Bisnis Indonesia

Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa Diresmikan

JAKARTA – Pemerintah terus mendorong pengembangan pembangkit listrik yang ramah lingkungan. Selain meningkatkan bauran energi, langkah itu diharapkan bisa mengurangi kebergantungan terhadap energi fosil.

Menteri PPN/ Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro meresmikan pembangkit tenaga listrik swasta atau Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm) Siantan berkapasitas 15 Megawatt (MW) di Kabupaten Mempawah, Pontianak, Kalimantan Barat, Senin (24/9) pagi.

Peresmian PLTBm pertama di Kalimantan Barat ini turut disaksikan Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji dan Bupati Mempawah Gusti Ramlana.

PLTBm Siantan menggunakan balian bakar darienergi baru terbarukan seperti cangkang kelapa sawit dan kayu, sekam padi, tongkol jagung, ampas tebu, serbuk kayu dan limbah pertanian lainnya.

“Kami berharap peresmian Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm) Siantan 15 MW yang menggunakan ba-han baku ramah lingkungan ini dapat mendukung Perusahaan Listrik Negara (PLN) dalam memperbaiki bauran energi atau energy mix dan ketergantungan terhadap fossil fiiel” ujar Menteri Bambang dalam keterangan yang diterima di Jakarta, kemarin.

Listrik yang dihasilkan PLTBm Siantan tersebut nantinya akan disalurkan melalui jaringan 20 kilo Volt (kV) milik PLN sepanjang 5,6 kilometer sirkuit (kms) dari titik interkoneksi Gardu Induk (GI) Siantan ke Sistem Khatulistiwa. Saat ini, Sistem Khatulistiwa melayani pelanggan PLN di Pontianak, Kubu Raya, Mempawah, Singkawang, Pemangkat, Sambas dan Bengkayang, dengan daya mampu rata-rata 341 MW dan beban puncak rata-rata mencapai 294 MW.

Tantangan dalam penyediaan listrik di daerah pedalaman adalah pemilihan sumber energi, mengingat tak semua pembangkit listrik dapat bekerja optimal di pedalaman. Salah satu kriteria utama untuk pembangkit di area ini adalah kemampuan mengalirkan listrik secara stabil selama 24 jam. Jenis sumber energi yang mengalirkan listrik secara kontinyu adalah hidro, panas bumi, dan bioenergi, termasuk biogas dan biomassa.

“Proyek PLTBm Siantan ini diharapkan menjadi contoh konsep Energi Terbarukan berkelanjutan, serta dapat segera direplikasi ke daerah lain, hingga ke daerah 3T atau terdepan, terluar, goro dan tertinggal di Indonesia,” ujar Bambang.

Perkuat Pasokan

PT Energi Infranusantara, perusahaan yang bergerak di sektor Energi Terbarukan sekaligus anak perusahaan PT Nusantara Infrastructure Tbk, membangun PLTBm Siantan untuk memperkuat pasokan listrik daerah sekaligus berkontribusi dalam pengembangan infrastruktur pembangkit listrik energi baru terbarukan.

“PT Nusantara Infrastructure Tbk memiliki fokus pada pengembangan infrastruktur di Indonesia yang sejalan dengan visi pemerintah,” tutur General Manager Corporate Affairs PT Nusantara Infrastructure Tbk, Deden Rochmawaty.

 

Sumber: Koran Jakarta

Moratorium Sawit Jangan Multitafsir

JAKARTA. Terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan serta Peningkatkan Produktivitas Perkebunan Kelapa sawit ditanggapi hati-hati para pelaku usaha kelapa sawit. Mereka berharap beleid ini tidak multitafsir sehingga merugikan pengusaha.

Sebagai pihak yang menjadi sasaran Inpres, Gabungan Pengusaha Kelapa sawit Indonesia (Gapki) mengaku belum mengeluarkan sikap resmi. “Dalam penyusunan maupun pelaksanaan di lapangan, jangan multitafsir dan tidak memberikan disinsentif bagi pengusahaan kelapa sawit,” ujar Sekretaris jenderal Gapki Mukti Sardjono kepada KONTAN, Ahad, (23/9).

Gapki berharap terbitnya Inpres ini menjadi momentum untuk pengelolaan perkebunan yang lebih baik.Gapki juga berharap beleid ini memberikan kepastian berusaha di bidang kelapa sawit.

Dia menilai, Inpres ini tidak akan berdampak signifikan pada produksi kelapa sawit dalam tiga tahun ke depan. “Karena produksi sawit tiga tahun mendatang adalah tanaman yang berumur lebih dari empat tahun,” ucapnya.

Direktur Corporate Affairs Asian Agri Fadhil Hasan menolak berkomentar panjang soal hip res ini. Ia mengatakan pihaknya masih akan menunggu sikap resmi yang diputuskan asosiasi dalam waktu dekat. “Kami akan menunggu keputusan dari Gapki, karena sampai sekarang masili dibahas,” ujarnya singkat.

Evaluasi izin

Seperti diketahui Inpres 8 Tahun 2018 diteken Presiden Jokowi pada 19 September 2018. Inpres ini berlaku selama tiga tahun sejak tanggal diterbitkan. Dalam Inpres ini, pemerintah akan mengevaluasi dan menata kembali perizinan perkebunan sawit. Salah satu tujuannya adalah memastikan kelestarian lingkungan tetap terjaga.

Jokowi memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian melakukan koordinasi penundaan dan evaluasi perizinan perkebunan sawit, serta peningkatan produktivitas kelapa sawit.

Lalu Menteri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) diminta menunda pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan untuk perk ebiman sawit. KLHK juga diminta mengidentifikasi perkebunan kelapa sawit yang terindikasi berada dalam kawasan hutan dan memastikan alokasi 20% lahan sawit rakyat, dijalankan perusahaan.

Menteri Pertanian harus menyusun dan verifikasi data dan peta izin usaha perkebunan sawit, sekaligus Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Kelapa sawit. Lalu Menteri Agraria dan Tata Ruang bertugas untuk mengevaluasi HGU kebun sawit. Jokowi juga meminta Gubernur menunda penerbitan rekomendasi atau izin usaha perkebunan kelapa sawit dan izin membuka lahan baru di kawasan hutan.

Atas instruksi ini, Kemtan mengaku siap mengevaluasi perizinan perkebunan kelapasawityang ada saat ini. Dirjen
Perkebunan Kemtan Bambang mengatakan, penundaan perluasan bukan berarti menghentikan total kegiatan perkebunan. “Jadi kita mengevaluasi izin yang diberikan, karena belum semua yang mendapat izin melaksanakan ketentuan. Ada yang sudah mendapatkan izin, namun penanaman masih sebagian sehingga perlu dipercepat, ada yang sudah mendapatkan izin tetapi ditetapkan sebagai kawasan dan lainnya,” ucapnya.

Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kemko Perekonomian Musdalifah Mahmud berharap moratorium ini membuat tata kelola perkebunan kelapa sawit Indonesia menjadi lebih baik.

Sedang Arie Rompas, Team Leader Juru kampanye Hutan Greenpeace Asia Tenggara, menilai Inpres tersebut penuh celah dan tidak konsisten. “Tidak ada sanksi bagi pihak yang melanggar,” ucapnya.

Poin Penting Inpres No 8/2018 tentang Moratorium Izin Perkebunan sawit Baru

1. Menko Perekonomian mengkoordinasikan penundaan dan evaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit, memverifikasi data pelepasan dan tukar menukar kawasan hutan, peta izin usaha perkebunan, surat tanda daftar usaha perkebunan, izin lokasi dan Hak Guna Usaha (HGU). Menko Perekonomian juga menetapkan standar minimum kompilasi data dan singkroninasi dengan pelaksanaan kebijakan satu peta.

2. Menteri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), menunda pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan untuk perkebunan sawit bagi permohonan baru, permohonan yang belum melengkapi persyaratan, sudah mendapatkan izin prinsip namun belum berada di hutan produktif. Memastikan ketentuan alokasi 20% lahan perkebunan sawit untuk rakyat, dijalankan perusahaan sawit. Evaluasi pelaksanaan pembangunan areal hutan bernilai konservasi tinggi.

3. Menteri Pertanian, menyusun dan memverifikasi data dan peta izin usaha perkebunan sawit, sekaligus Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Kelapa Sawit. Memastikan standar ISPO.

4. Menteri Agraria dan Tata Ruang, mengevaluasi data HGU dan realisasi pemanfaannya untuk perkebunan kelapa sawit.

4. Gubernur, menunda penerbitan rekomendasi atau izin usaha perkebunansawitdan izin buka lahan baru kawasan hutan.

Sumber Inpres Nomor 8/201 8

Lidya Yuniartha Panjaitan, Tane Hadiyantono

 

Sumber: Kompas

Presiden Jokowi Instruksi Menko Darmin Verifikasi Pelepasan Hutan untuk Perkebunan Kelapa Sawit

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit pada 19 September 2018.

Hal ini dalam rangka peningkatan tata kelola perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan, memberi kepastian hukum, menjaga dan melindungi kelestarian lingkungan termasuk penurunan Gas Rumah Kaca, serta peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit.

Melalui Inpres tersebut, Presiden menginstruksikan kepada Menko Perekonomian untuk melakukan koordinasi penundaan dan evaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit serta peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit.

Dalam rangka pelaksanaan koordinasi dimaksud, Presiden menginstruksikan Menko Perekonomian untuk memverifikasi data pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit, peta Izin Usaha Perkebunan atau Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan, Izin Lokasi, dan Hak Guna Bangunan (HGU).

“Melakukan sinkronisasi dengan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta yang berkaitan dengan kesesuaian: perizinan yang dikeluarkan oleh kementerian/lembaga dengan pemerintah daerah, Izin Usaha Perkebunan dengan HGU, dan keputusan penunjukan atau penetapan kawasan hutan dengan HGU,” bunyi diktum kesatu poin 2C Inpres tersebut seperti dilansir laman setkab, Jakarta, Senin (24/9/2018).

Presiden juga menginstruksikan Menko Perekonomian untuk menyampaikan hasil koordinasi kepada menteri, gubernur, dan bupati/walikota terkait dalam rangka pengambilan keputusan sesuai kewenangannya mengenai:

1. Penetapan kembali areal yang berasal dari kawasan hutan yang telah dilakukan pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan sebagai kawasan hutan;

2. Penetapan areal yang berasal dari kawasan hutan yang telah dilakukan sebagai pelepasan tanah negara;

3. Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Izin Usaha Perkebunan atau Surat Tanda Daftar Izin Usaha Perkebunan;

4. Penetapan tanah terlantar dan penghentian proses penerbitan atau pembatalan HGU; dan/atau

5. Langkah-langkah hukum dan/atau tuntutan ganti rugi atas penggunaan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit berdasarkan verifikasi data dan evaluasi atas pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit.

Presiden juga menginstruksikan Menko Perekonomian untuk membentuk Tim Kerja dalam rangka pelaksanaan sebagaimana dimaksud.

“Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan,” bunyi akhir Inpres Nomor 8 Tahun 2018 yang telah dikeluarkan di Jakarta pada 19 September 2018 itu.

 

Sumber: Liputan6.com

,

Kemendag Percepat Peralihan Minyak Goreng Curah ke Kemasan

Jakarta – Kementerian Perdagangan mempercepat peralihan minyak goreng curah ke kemasan dengan memfasilitasi produsen  atau pengemas minyak berbahan baku sawit yang belum memiliki merek dagang, dengan menggunakan merek Minyakita.

“Merek ini telah dimiliki Kemendag dan telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia sejak 2009,” kata Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Tjahya Widayanti di Jakarta, disalin dari Antara.

Tjahya menyampaikan prosedur penggunaan merek adalah dengan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag. Langkah lainnya adalah Kemendag akan mendorong produsen minyak goreng untuk dapat bersinergi dengan pelaku usaha mikro dalam rangka mempercepat penyediaan sarana pengemasan. “Sebagai contoh penyediaan anjungan minyak goreng higienis otomatis (AMHO) yang baru saja diproduksi PT pindad,” ungkapnya.

Kebijakan minyak goreng wajib kemasan diatur melalui Permendag No 09/M-DAG/PER/2-/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Permendag Nomor 80/M-DAG/PER/-10/2014 tentang Minyak Goreng Wajib Kemasan yang mewajibkan penjualan minyak goreng harus i .100–akan kemari. dan tidak boleh lagi dalam bentuk curah.

Kebijakan minyak goreng wajib kemasan ini juga untuk mendukung SNI minyak gorengsawityang akan diberlakukan wajib oleh Kementerian Perindustrian pada 31 Desember 2018. Namun, Tjahya menambahkan pemberlakuan kebijakan ini dievaluasi kembali karena adanya permintaan dari produsen yang menyampaikan bahwa jumlah industri pengemasan minyak goreng nasional masih terbatas.

Selain itu, pelaku usaha memerlukan waktu untuk menumbuhkan industri pengemas di daerah. Saat ini, Kemendag melakukan apaya mewajibkan produsen untuk memproduksi minyak goreng kemasan sederhana sebesar 20 persen dari total produksi minyak goreng nasional dan dijual dengan harga Rpl 1.000 per liter. “Hal ini untuk memberikan kesempatan kepada pelaku usaha mempersiapkan sarana dan prasarana pengemasan dalam rangka kewajiban kemas pada tahun 2020,” katanya.

Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (Gimni) mendukung penggunaan mesjn Anjungan Minyak Goreng Higienis Otomatis (AMH-o) yang diproduksi PT Pindad untuk mengedarkan minyak curah yang menggunakan kemasan sederhana. “Kami mendukung mesin itu untuk diterapkan, karena banyak membantu efisiensi dari produsen penghasil minyak goreng/kata Direktur Eksekutif Gimni Sahat Sinaga.

Menurut Sahat, efisiensi bisa dimaksilkan karena kemasan pillow pack untuk minyak 1/2 liter dan 1/4 liter akan berisiko jika diproduksi di dalam pabrik, mengingat mesin yang digunakan memproduksi 800 kemasan per jam.

“Kalau dikemas pakai mesin itu akan bocor dia. Selain itu, setelah dikemas harus dimasukkan ke dalam box. Nah, dengan box itu, kontainaer yang seharusnya bisamengjrim 10 ton minyak, jadi hanya bisa 6 ton misalnya, karena ruangnya terpakai oleh box. Jadi mahal,” papar Sahat

Sehingga, dengan adanya mesin AMH-o, pengemasan minyak secara sederhana bisa dilakukan ditingkat pengecer, di mana produsen minyak akan memfasilitasi agar pengecer memiliki mesin tersebut berikut plastik kemasannya.

Nantinya, mesin tersebut akan dilengkapi dengan nama produsen minyak dan sistem pemosisi global yang akan mengukur jumlah minyak yang keluar dari mesin itu sendiri. “Dengan sistem pengukuran itu akan lebih mudah mengetahui berapa minyak yang terjual dari keseluruhan minyak yang didistribusikan ke pengecer. Jadi kontrolnya lebih mudah,” ujar Sahat

Kelebih anlainnya, lanjut Sahat, bagi konsumen yang membawa wadah sendiri saat membeli minyak goreng, maka akan mendapatkan uang pengembalian sebesar Rp700 per liter dari harga minyak Rpl 1.000 per liter. “Karena harga 11.000 per liter itu sudah termasuk kemasan. Makanya kalau bawa wadah sendiri dikembalikan Rp700 per liter atau Rp300 per 1/2 liter,” jelas Sahat.

Keuntungan bagi konsumen, Sahat menambahkan, tingkat higienitas dari minyak goreng tersebut akan lebih terjamin, sehingga kesehatan masyarakat pun diharapkan menjadi lebih baik.

AMH-o merupakan solusi atas terbitnya Peraturan yang mewajibkan peredaran minyak goreng curah menggunakan kantong kemasan.

 

Sumber: Harian Ekonomi Neraca

Perluas Pasar Ekspor sawit

ANGGOTA Komisi VI DPR Erico Sotarduga berkeyakinan bahwa Indonesia masih punya waktu untuk menambal defisit transaksi berjalan di tahun ini. Caranya, dengan memperluas pasar ekspor minyak sawit (crude palm oil/CPO). Perluasan pasar ini dapat dilakukan melalui negosiasi secara B to B dengan negara importir serta menghapus pungutan ekspor.

“Dalam kondisi seperti saat ini. Pemerintah perlu fleksibel dalam menerapkan berbagai kebijakan. Termasuk menghapus pungutan ekspor 50 dolar AS per ton minyak sawit dan 30 dolar AS per ton produ Jc turunan ekspor. Dengan begitu, surplus perdagangan akan ikut terdorong,” kata politisi muda PDIP ini, kemarin.

Ia yakin, penghapusan pungutan ekspor efektif untuk mendongkrak perluasan pasar. Sebab, posisi CPO dalam peta persaingan minyak nabati dunia semakin atraktif.

“Mau diadu dengan dengan minyak nabati mana pun. seperti kedelai dan biji bunga matahari.

CPO tetap menjadi pilihan bagi banyak negara importir. Dari segi harga, menarik. Indonesia juga mempunyai potensi komoditas yang tidak terbatas,” jelas dia.

Saat ini saja, lanjut dia, potensi permintaan terutama dari China, diperkirakan naik 2 juta ton. Selain itu, permintaan dari India dan Afrika juga mengalami peningkatan cukup signifikan. “Kesempatan ini harus dimanfaatkan. Ini berpotensi meminimalkan defisit perdagangan.”

Terkait aturan penggunaan energi biodiesel alias B20 pada sektor non public service obligation (PSO) per 1 September 2018, Erico menyatakan sangat setuju. Sebab, penerapan itu bisa mengurangi impor BBM. Indonesia bisa menghemat 21 juta dolar AS per hari. Jika 21 juta dikali 120 hari alias 3 bulan ke depan, sama dengan 2,5 miliar dolar AS.

“Angka ini bisa menutupi sebagian defisit. Apalagi jika pasar ekspor CPO bisa meningkat. Neraca perdagangan justru berpeluang untuk surplus,” urainya.

Dalam rangka perluasan pasar ekspor, sambung dia, Indonesia dan Malaysia bisa melakukan kampanye global secara bersama terkait pemanfaatan biodiesel sebagai energi baru terbarukan yang ramah lingkungan. “Dari sisi kesehatan, perlu dikampanyekan sawit sebagai minyak sehat dengan kandungan omega 3, vitamin E, dan vitamin K.” tandasnya.

Anggota Fraksi Partai Golkar Firman Subagyo menguatkan pernyataan Erico. Menurutnya. Pemerintah harus menunjukkan komitmen keberpihakan melalui insentif serta berbagai regulasi yang mendukung peningkatan ekspor. Terlebih, sawit masih diandalkan sebagai penghasil devisa ekspor terbesar.

“Salah satu insentif yang bisa diberikan adalah menunda pemberlakukan pungutan ekspor 50 dolar AS per ton minyak sawit dan 30 dolar AS per ton produk turunan untuk mengurangi beban industri. Jika nilai tukar telah membaik, pungutan ekspor nantinya bisa diberlakukan kembali,” ujarnya.

 

Sumber: Rakyat Merdeka

PSI Apresiasi Moratorium Perluasan Lahan Sawit

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendukung penuh moratorium perluasan lahan perkebunan sawit selama tiga tahun yang ditandatangani Presiden pada 19 September 2018. Inpres ini memberi kesempatan perbaikan tatakelola industri dan perkebunan sawit Indonesia yang banyak menjadi sorotan dunia.

Secara khusus, Inpres ini juga menyebutkan bahwa pemerintah hendak memberikan kepastian hukum, dan menjaga serta melindungi lingkungan, termasuk menjaga kandungan karbon yang mungkin diemisikan bila diubah fungsinya menjadi lahan perkebunan sawit.

“Melalui moratorium sawit ini, kita harapkan pengelolaan industri sawit akan membaik, di antaranya berkurang bahkan hilangnya konflik lahan antara pekebun besar dengan pekebun kecil, masyarakat lokal, atau masyarakat adat,” ujar calon legislator PSI dari Dapil Jawa Timur VIII (Malang) melalui keterangan pes, Minggu (23/9).

“Permasalahan lingkungan yang pelik juga diharapkan dapat diselesaikan dengan penerapan standar keberlanjutan yang konsisten, melalui pelaksanaan standar ISPO yang wajib, serta standar keberlanjutan lain yang mungkin lebih kuat dan dapat diterima di pasar ekspor sawit,” lanjut dia.

Sementara Sekjen PSI Raja Juli Antoni menyatakan bahwa budidaya sawit yang baik, berkelanjutan, tidak merusak lingkungan, tidak berkonflik, dan bersertifikasi, harus didukung. Sedangkan yang merusak harus dilawan. “Untuk yang melanggar aturan, penegakan hukum harus diterapkan dengan konsisten,” tegas dia.

Politikus PSI lainnya, Agus Sari, menambahkan, kunci keberlanjutan industri sawit Indonesia berada pada dua jutaan lebih petani kecil (smallholders).

Para petani yang menguasai 40 persen lahan kebun sawit di Indonesia ini memiliki produktivitas yang sangat rendah, hanya setengah produktivitas perusahaan perkebunan besar.

“Meningkatkan efisiensi dan produktivitas mereka akan meningkatkan produksi sawit Indonesia, mencapai target produksi nasional sebesar 40 ton per tahun pada 2020 tanpa harus menambah sejengkal pun lahan kebun sawit baru. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas petani sawit kecil juga akan meningkatkan kesejahteraan mereka,” tutur dia.

Meningkatkan produktivitas per hektar kebun sawit akan mengurangi kebutuhan akan lahan perkebunan baru, dan pada akhirnya akan mengurangi masalah-masalah sosial dan lingkungan yang disebabkan oleh pembukaan lahan kebun sawit baru.

“Untuk itu, bantuan kepada petani sawit kecil harus diprioritaskan dalam alokasi Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit,” tutup Agus. (dil/jpnn)

 

Sumber: Jpnn.com

Holding BUMN Perkebunan Genjot Ekspor CPO dan Karet

 

Jakarta – Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Holding) terus genjot penjualan ekspor minyak kelapa sawit atau Crude Palm Oil (CPO) dan karet pada 2018.

Di tengah menguatnya nilai tukar dolar AS, kegiatan ekspor ini akan menambah pendapatan perseroan dan membantu pemerintah dalam meningkatkan hasil devisa negara.

“Kita akan terus genjot kegiatan ekspor tahun ini dan tahun depan. Hal ini bisa membantu meningkatkan devisa negara dan untuk menguatkan posisi Indonesia di pasar CPO dunia,” kata Direktur Utama PTPN Holding Dolly P Pulungan kepada wartawan, seperti ditulis Minggu (23/9/2018).

 

Dolly menuturkan, perseroan menargetkan ekspor sekitar 300.000 ton pada 2018. Sedangkan pada 2019 bisa mencapai 2,5 juta ton. Dia menuturkan, sangat disayangkan bila PTPN tidak memperlebar volume ekspornya, karena komoditas ini merupakan salah-satu penyumbang devisa terbesar Indonesia dimana tahun lalu memberikan kontribusi nilai ekspor yang sangat besar.

Sementara itu, di Pelabuhan Dumai, Direktur Pemasaran PTPN Holding Kadek K Laksana melepas pengapalan ekspor CPO menggunakan kapal MT Sea Star ke India sebanyak 13.000 ton dengan nilai ekspor sebesar USD 6,85 juta melalui pelabuhan Dumai, Riau.  Kadek menjelaskan, ekspor CPO ini berasal dari PTPN III sebanyak 8.500 ton dan PTPN V sebanyak 4.500 ton.

 

Gencarnya kegiatan ekspor CPO ini menurut dia, merupakan program peningkatan ekspor untuk memperkuat struktur bisnis perusahaan serta membantu pemerintah untuk meningkatkan penerimaan devisa.

Ia mengungkapkan realisasi ekspor CPO hingga September 2018 mencapai 150.000 ton atau meningkat 438 persen dibanding periode yang sama pada tahun lalu. Selain ekspor CPO, menurut Kadek, PTPN Holding melakukan peningkatan ekspor untuk produk turunan kelapa sawit seperti Palm Kernel Oil (PKO) dan Palm Kernel Meal (PKM) dengan membuka pasar-pasar baru seperti negara-negara Eropa dan Korea.

Selain itu, Kadek mengungkapkan pada hari yang sama Perseroan juga melepas pengapalan ekspor karet menggunakan kapal MSC Pylos HE838R ke Rusia sebanyak 897 ton dengan nilai ekspor sebesar USD 1,3 juta melalui pelabuhan Belawan, Sumatera Utara dengan jumlah 49 kontainer. “Proses stuffing di mulai pada 13 September sampai 23 September,” ujar dia.

Ia menambahkan, untuk komoditas karet, target ekspor pada 2018 sebesar 76.000 ton atau meningkat 21 persen dari realiasi tahun lalu.

Kadek menambahkan, total ekspor PTPN Holding untuk seluruh komoditas sawit, karet, teh, kopi,dan lain-lain pada tahun ini diperkirakan sebesar 411.000 ton dan diharapkan bisa menghasilkan devisa USD 376 juta atau naik 100 persen dari realisasi hasil penjualan ekspor 2017.

“Sesuai arahan Kementerian BUMN, selain meningkatkan ekspor kami juga melakukan subtitusi impor untuk komponen produk terutama pupuk melalui sinergi BUMN dengan Pupuk Indonesia untuk pemenuhan kebutuhan pupuk di PTPN Group,” ujar dia.

SEVP Koordinator PTPN III, Suhendri, mengungkapkan PTPN III (stand alone) juga menargetkan penjualan ekspor CPO sampai dengan akhir tahun ini mencapai 93.000 ton dengan perolehan nilai ekspor USD 46 juta atau meningkat dari tahun lalu 3.274 persen, sedangkan penjualan ekspor Karet 22.250 ton dengan nilai ekspor USD 33 juta atau naik 3,91 persen.

Menurut Suhendri, momentum ini merupakan peluang untuk memperluas pasar baru yang saat ini kondisi pasar lokal sedang jenuh. Selain itu, untuk mendukung capaian target ekspor PTPN Holding dan membantu pemerintah menghasilkan devisa negara.

Sumber: Liputan6.com

Presiden Moratorium Izin Kebun Kelapa sawit

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghentikan sementara (moratorium) izin perkebunan kelapa sawit. Kebijakan ini diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa sawit yang diteken pada 19 September 2018.

Inpres ini lahir dalam rangka meningkatkan tata kelola perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan, memberikan kepastian hukum, dan menjaga kelestarian lingkungan. Dalam Inpres, Jokowi meminta para menteri melakukan sejumlah hal.

Perintah Jokowi lewat inpres itu, pertama. Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian melakukan koordinasi penundaan dan evaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit serta peningkatan produktivitas kelapa sawit. Pada pelaksanaannya, menteri melakukan kegiatan berupa verifikasi data pelepasan atavi tukar menukar kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit, peta Izin Usaha Perkebunan atau Surat Tanda Daftar Perkebunan. Izin Lokasi, dan Hak Guna Usaha (HGU).

Selanjutnya, menetapkan standar umum kompilasi data, serta melakukan sinkronisasi dengan pelaksanaan kebijakan satu peta yang berkaitan dengan kesesuaian meliputi perizinan yang dikeluarkan oleh kementerian/lembaga dengan pemerintah daerah, Izin Usaha Perkebunan dengan HGU, dan keputusan penunjukan atau penetapan kawasan hutan dengan HGU.

Kedua, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunda pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit. Penundaan ini ditujukan kepada permohonan baru, permohonan yang telah diajukan namun belum melengkapi persyaratan atau telah memenuhi persyaratan namun berada pada kawasan hutan yang produktif dan permohonan yang telah mendapat persetujuan prinsip namun belum ditata batas dan berada pada kawasan hutan yang masih produktif.

Ketiga, Menteri Pertanian menyusun dan verifikasi data dan pendaftaran Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Kelapa sawit secara nasional yang mencakup nama dan nomor, lokasi dan luas, tanggal penerbitan, peruntukan, luas tanam, dan tahun tanam.

Keempat, Menteri Agraria dan Tata Ruang menyusun dan verifikasi data HGU yang mencakup nama dan nomor, lokasi, luas, tanggal penerbitan dan peruntukan.

Kelima, Menteri Dalam Negeri membina dan pengawasan kepada gubernur dan bupati/walikota dalam pelaksanaan penundaan dan evaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit serta peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit.

Keenam, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal menunda permohonan penanaman modal baru untuk perkebunan kelapa sawit atau perluasan perkebunan yang telah ada yang lahannya berasal dari pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan kecuali diatur dalam Diktum Kedua angka 2 Inpres ini.

Diktum Kedua angka 2 ialah, penundaan dikecualikan untuk permohonan pelepasan atau tukar-menukar kawasan hutan untuk perkebunan kelapan kelapa sawit yang telah ditanami dan diproses berdasarkan ketentuan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan.

Ketujuh, meminta Gubernur melakukan penundaan penerbitan rekomendasi/ izin usaha perkebunan kelapa sawit dan izin pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit bara yang berada pada kawasan hutan kecuali yang diatur dalam Diktum Kedua angka 2.

Kedelapan, Bupati/Walikota melakukan penundaan penerbitan rekomendasi/izin pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit baru yang berada pada kawasan hutan, kecuali yang diatur dalam Diktum 2 angka 2.

Kesembilan Inpres ini meminta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian melapor ke Presiden secara berkala setiap enam bulan atau sewaktu-waktu diperlukan. Pada Diktum kesebelas, disebutkan penundaan pelaksanaan perizinan perkebunan kelapa sawit dan evaluasi atas perizinan perkebunan kelapa sawit yang telah diterbitkan, dilakukan paling lama tiga tahun sejak Inpres ini dikeluarkan.

 

Sumber: Analisa