Kenaikan Harga CPO Mendorong Ekspor

 

 

Para eksportir minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) mulai sumringah. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekspor golongan barang lemak dan minyak hewani/nabati (sebagian besar berupa CPO) pada September tahun ini mencapai US$ 1,55 miliar, naik dari realisasi sebulan sebelumnya US$ 1,3 miliar.

Pencapaian itu merupakan posisi terbaik dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya sepanjang tahun ini. Namun sepanjang Januari-September 2019, nilai ekspor kelompok barang lemak dan minyak hewani/nabati hanya US$ 12,41 miliar, menurun 18,76% dibandingkan periode yang sama tahun 2018.

Sekretaris Perusahan PT sawit Sumbermas Sarana Tbk (SSMS), Swasti Kartika ningtyas, menjelaskan bahwa lonjakan ekspor karena harga CPO sempat meningkat. Pada September 2019, rata-rata harga CPO di Bursa Rotterdam USS 556,56 per ton, naik 3,35% dari sebulan sebelumnya.

Kenaikan ekspor juga didukung peningkatan permintaan dari India dan China. “Kemudian faktor lainnya adalah mulai dikembangkannya industri hilir oleh pelaku industri kelapa sawit, yang berarti diversifikasi produk sehingga lebih dapat diserap pasar ekspor. Bukan hanya hasil dari hulu saja,” kata dia kepada KONTAN, Senin (21/10).

Alhasil, sawit Sumbermas merespons peluang ini dengan mengerek produksi untuk menebalkan penjualan. Terkait pencapaian sampai kuartal III 2019, manajemen SSMS belum dapat membeberkan-nya. “Yang jelas, perusahaan terus menggenjot kinerja bisnis,” sebut Swasti. Adapun \’ porsi penjualan ekspor bagi SSMS setiap tahun dominan sekitar 70% dan sisanya 30% untuk pasar lokal.

Membaiknya harga minyak sawit juga dimanfaatkan PT Mahkota Group Tbk (MGRO) dengan menggenjot produksi. Elvi, Sekretaris Perusahaan MGRO bilang, kini di tingkat global pasokan stok CPO menipis menyusul perlambatan volume produksi. Melihat peluang itu, mereka bakal mendorong penjualan, salah satunya dengan peningkatan produksi lewat akuisisi pabrik kelapa sawit di Sumatra Selatan dan realisasi pembangunan pabrik refinery di Riau.

Terkait pencapaian kinerja bisnis hingga kuartal ketiga tahun ini, Elvi mengklaim ada perbaikan. Meskipun harga CPO sepanjang tahun ini belum sebagus tahun lalu. Pada 2019, Mahkota Group mengincar pertumbuhan pendapatan cukup besar yakni mencapai Rp 5 triliun.

Sementara Head of Investor Relations PT Sampoerna Agro Tbk (SGRO), Michael Kesuma, menyatakan potensi pe-
nurunan harga CPO pada tahun ini masih harus diwaspai meski belakangan ini harga CPO cenderung naik. Maklum, sempat membaik pada September, awal Oktober hingga 16 Oktober ini mulai turun dengan rata-rata US$ 550 per ton. “Tahun ini, industri sawit masih terbebani harga komoditas yang anjlok dibandingkan tahun lalu,” kata dia

Michael berharap, harga CPO kembali meningkat pada sisatahun ini. Kenaikan harga sangat menguntungkan industri CPO karena seiring masa panen pada akhir tahun ini. “Diharapkan ada kenaikan dibandingkan kuartal sebelumnya,” pungkas dia.

 

Sumber: Harian Kontan

 

,

GIMNI: Jika Sawit Diganti Minyak Nabati, Negara Terbebani Impor

Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) menyayangkan himbauan Kementerian Kesehatan RI untuk mengganti minyak goreng sawit/kelapa dengan minyak nabati lain seperti zaitun, olive oil, dan sunflower, dalam upaya pengendalian hipertensi. Dampak dari himbauan ini adalah impor minyak nabati Indonesia bisa naik sehingga membebani devisa negara.

“Penggunaan minyak nabati lainnya seperti zaitun dan sunflower, maka negara harus impor. Karena tidak diproduksi dalam negeri. Sementara minyak sawit buatan Indonesia sendiri,” ujar Bernard Riedo, Ketua Umum GIMNI, Kamis ( 17 Oktober 2019).

Dari penelusuran redaksi bahwa informasi flyer merujuk kepada Buku Pedoman Pengendalian Hipertensi terbitan tahun 2015. Buku ini diterbitkan Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Direktorat Penyakit Tidak Menular.

Ia mengatakan masing-masing minyak nabati mempunyai karakteristik penggunaan yang berbeda satu sama lain. Sehingga tidak tetap disebutkan faktor hipertensi salah satu karena minyak kelapa sawit.

Yang sangat disayangkan, kata Bernard, di saat pemerintah aktif melawan kampanye negatif sawit di luar negeri. Akan tetapi, flyer Kemenkes ini bersifat kontraproduktif. “Malahan dari dalam negeri ada himbauan (Kemenkes) yang tidak sejalan dengan arahan dari pemerintah,” ujar Bernard.

Dalam catatan GIMNI, konsumsi CPO untuk oleofood termasuk minyak goreng diperkirakan 10,072 juta ton. Sementara itu data BPS mencatayt sepanjang Januari-Mei 2019, Indonesia mengimpor sebanyak 61.861 ton minyak goreng dengan nilai US$43,03 juta.

Menyikapi persoalan ini, GIMNI beserta asosiasi sawit lainnya akan mengajukan surat protes kepada Kementerian Kesehatan RI. “Kami akan kirimkan surat kepada Kemenkes bersama asosiasi sawit lainnya,” jelas Bernard.

GIMNI berharap Kementrian Kesehatan RI dapat menjadi bagian untuk bersama-sama melakukan sosialisasi perihal minyak sawit dan manfaatnya bagi kesehatan seluruh masyarakat Indonesia.

 

Sumber: Sawitindonesia.com

Cegah Karhutla, Anggota GAPKI Gandeng 527 Desa Rawan Kebakaran di Sekitar Kebun Sawit

 

Tercatat sebanyak 527 desa di sekitar wilayah operasional perusahaan perkebunan kelapa sawit anggota Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), bersinergi dengan perusahaan untuk melakukan pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

“Perusahaan-perusahaan anggota GAPKI telah bersinergi dengan lebih dari 527 desa di sekitar wilayah operasional perusahaan melalui program pencegahan maupun penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Kami membentuk desa siaga api baik di Sumatera dan Kalimantan,” Direktur Eksekutif GAPKI, Mukti Sardjono, saat jumpa pers dengan wartawan, yang dihadiri InfoSAWIT, Kamis (17/10/2019), di Jakarta.

Sejatinya program ini telah dilaksanakan sejak tahun 2015 dan berjalan sampai sekarang. Bahkan telah dibentuk desa-desa siaga api yang baru. Perusahaan-perusahaan anggota GAPKI telah memenuhi seluruh sarana dan prasarana guna mencegah dan menanggulangi masalah kebakaran hutan lahan seperti menara pengawas, drone, pemadam kebakaran juga personel yang memiliki kecakapan penanggulangan kebakaran, dan lain-lain.

Tidak hanya itu, sarana dan prasarana tersebut juga diberikan kepada masyarakat beserta dengan pelatihan-pelatihan yang memadai. Program ini merupakan inisiatif perusahaan anggota GAPKI bersama Pemerintah, Polri, TNI, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan masyarakat sekitar.

Sinergi perusahaan-perusahaan sawit anggota dengan masyarakat sekitar perkebunan efektif mencegah terjadinya kebakaran lahan. Jumlah titik panas dan titik api di dalam konsesi sawit maupun lahan masyarakat di sekitar perkebunan perusahaan relatif kecil, sekitar 11% dari total titik panas yang muncul pada kebakaran lahan tahun ini.

Program sinergi bersama dengan masyarakat terbukti efektif untuk mengendalikan kebakaran lahan. Program pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan dikemas dalam berbagai nama antara lain Masyarakat Peduli Api (MPA) oleh PT Astra Agro Lestari Tbk, Desa Makmur Peduli Api (DMPA) oleh Grup Sinar Mas, Masyarakat Bebas Api oleh Musim Mas Grup, Fire Free Alliance (FFA) dari Grup Wilmar, Kelompok Tani Peduli Api oleh Grup Sampoerna Agro, dan sebagainya.

“Program ini terutama dilaksanakan di Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Perusahaan anggota GAPKI lainnya juga mengemas kegiatan penanggulangan dan pencegahan kebakaran lahan ini dalam program CSR,” tandas Mukti.

 

Sumber: Infosawit.com

,

Manufaktur dalam Tekanan

 

Sejumlah tantangan baik dari internal maupun eksternal sepanjang 2015-2019 membuat kinerja manufaktur dalam 5 tahun terakhir belum dapat berlari kencang.

Beberapa indikatornya terlihat dari kontribusi sektor manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) yang masih stagnan di kisaran 20%.

Kontribusi manufaktur terhadap PDB belum mampu beranjak ke level 21 % dalam 5 tahun terakhir, bahkan tak dapat melampaui kinerja pada 2014.

Tantangan eksternal datang dari pasar global yang cenderung melemah. Hal itu dapat dilihat dari kinerja ekspor industri pengolahan nonmigas, yang berfluktuasi.

Ekspor produk olahan nonmigas pada 2014 tumbuh 3,8%, pada 2015 turun 9,11 %, kemudian naik 1,07% pada 2016. Pertumbuhan ekspor produk olahan nonmigas naik signifikan pada 2017, yaitu sebesar 13,14% secara tahunan (year-on-year/yoy), kemudian naik 3,86% pada 2018. Namun, kinerja ekspor produk olahan kembali turun 3,89% sepanjang Januari-September 2019.

Pelemahan permintaan di pasar ekspor menjadi salah satu penyebab stagnasi pertumbuhan kinerja manufaktur di Tanah Air.

Indikator lain, yaitu purchasing manufacturing index (PMI) juga bertahan di kisaran 48-51. PMI merupakan indikator ekonomi berdasarkan survei terhadap manajer pembelian di berbagai sektor.

Selain itu, pertumbuhan produksi manufaktur juga bertahan di kisaran 4% selama 5 tahun terakhir.

Kinerja industri otomotif juga pasang surut dalam 5 tahun terakhir. Sempat mencatatkan penurunan kinerja pada 2015, mulai 2016 industri otomotif terus tumbuh dari sisi penjualan maupun produksi hingga mencapai pertumbuhan terbaik pada 2018. Namun, pada tahun ini industri otomotif menghadapi tantangan berat akibat kondisi global dan domestik yang cenderung lesu. Kinerja penjualan dan produksi penurunan. Kinerja ekspor juga tertekan hingga Agustus 2019.

Kondisi manufaktur yang tidak menggembirakan itu, mendorong pemerintah untuk mengucurkan insentif fiskal.

Sejumlah insentif itu seperti keringanan dan pembebasan pajak (fax allowance dan fax holiday) pada 2018 untuk menggenjot investasi manufaktur.

Sayangnya, efek yang diharapkan tidak tecermin dari berbagai indikator kinerja manufaktur, akibat sulitnya pelaku usaha mengakses kebijakan insentif tersebut.

Setali tiga uang, tren penanaman modal asing (PMA) dan total investasi pada 9 bulan pertama 2018 juga menunjukkan penurunan. Grafik penanaman modal dalam negeri (PMDN) bahkan pernah lebih tinggi dari PMA pada kuartal III/2018.

Data BKPM memperlihatkan realisasi investasi pada 2017 dan 2018 berturut-turut tumbuh negatif.

Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Ramdani menuturkan melandainya investasi asing yang masuk, salah satunya disebabkan oleh ketidakpastian perekonomian global. “Insentif untuk investasi di [industri] bahan baku itu perlu dipikirkan untuk jangka panjang. In- dustrialisasi ini belum jalan. Sebagai catatan, lebih dari 70% bahan baku masih diimpor, tetapi bukan berarti ekspor berhenti. Ini saling berkaitan [dengan insentif fiskal]. Jadi, tidak bisa dibilang insentif [fiskal] itu tidak penting, ada manfaatnya,” katanya kepada Bisnis, belum lama ini.

KURANG TEPAT

Sekjen Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen (APSyFI) Redma Wirawasta menjelaskan momentum dalam penerbitan insentif fiskal selama ini kurang tepat. Pasalnya, ketidakpastian pasar di dalam negeri lebih tinggi daripada dampak dari insentif yang diberikan.

Selain itu, Redma menyampaikan minimnya kepercayaan pemerintah terhadap investor yang menggunakan fasilitas tersebut juga menjadi salah satu penyebab minimnya pelaku usaha yang menggunakan fax allowance dan fax holiday. “Dikasih insentif banyak, tetapi tidak bisa jual [hasil produksi] ya percuma juga,” katanya.

Redma menuturkan lamanya proses pengajuan insentif tersebut disebabkan oleh verifikasi ulang rekomendasi dari Kementerian Perindustrian oleh Kementerian Keuangan.

Redma mengutarakan salah satu insentif yang cukup efektif sejak 2014 adalah bantuan restrukturisasi permesinan. Walaupun nilai investasi yang dikucurkan tidak terlalu besar, hasil dari restrukturisasi tersebut dapat memacu investasi terbukti produktivitasnya meningkat. Namun, insentif tersebut terhenti pada 2016.

Adapun, Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga menambahkan insentif yang diberikan pemerintah belum secara spesifik menyelesaikan masalah utama industri minyak nabati yakni pengembangan industri antara.

Selain itu, menurutnya, sebagian besar pelaku industri minyak nabati tidak memanfaatkan insentif tersebut karena harus melalui audit.

“Apalagi ada tumpang tindih kebijakan tata guna dan tata kawasan untuk industri kelapa sawit, termasuk aturan limbah dan regulasi. Ini yang perlu dibereskan pemerintah.”

Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia Adhi S. Lukman menilai persyaratan pengajuan insentif fiskal yang diberikan selama ini terlalu ruwet.

“Anggota kami yang sudah mengajukan insentif belum bisa diberikan. Di negara lain mereka punya [sistem] check list. Yang sudah clear tidak perlu mengajukan lagi dan dikaji lagi,” katanya.

Sementara itu, Ekonom Universitas Indonesia Faisal Basri mengatakan tata cara penyelesaian masalah dalam industri tidak bisa disamaratakan. Salah satu hal yang disoroti Faisal adalah masalah pasokan tenaga kerja. Menurutnya, pemerintah harus memeriksa kebutuhan tenaga kerja di masing-masing sektor manufaktur. Selain itu, Faisal menilai generasi saat ini tidak lagi memandang pekerjaan di bidang manufaktur sebagai sektor yang patut dilirik.

“Jadi, pekerja industri tidak ada yang kaya, buat apa [kerja] di industri, lebih baik dagang. Jadi, saya berharap [pemerintah] tidak salah diagnosis, nanti dapat muncul ekses [masalah baru],” katanya.

Direktur Penelitian Center of Reform on Economics Indonesia Mohammad Faisal menjelaskan rerata kinerja sektor manufaktur selama 5 tahun Jokowi hanya 4 % dengan disokong oleh pasar dalam negeri. Sejumlah sektor unggulan, terutama makanan dan minuman, masih menjadi daya penggerak industri nasional.

Ekspor produk unggulan di sektor padat karya, seperti tekstil dan alas kaki, juga cenderung stagnan. Hal yang sama juga terjadi di industri manufaktur berteknologi tinggi.

Wakil Ketua Umum Bidang Industri Kadin Indonesia Johnny Darmawan menambahkan beberapa tahun terakhir lembaga pembiayaan nampak lebih berhati-hati menjaga kualitas kredit dengan menaikkan uang muka.

Otoritas Jasa Keuangan baru merelaksasi kebijakan uang muka pada tahun ini pada saat kondisi ekonomi sedang tidak bagus.

Menurutnya, pernjualan kendaraan juga dipengaruhi oleh perekonomian global,

 

Sumber: Bisnis Indonesia

IPOC Bahas Geopolitik Dunia Sampai Harga Sawit

GAPKI akan menyelenggarakan Indonesian Palm Oil Conference (IPOC), konferensi minyak sawit terbesar di dunia yang diselenggarakan untuk ke-15 kalinya. Tahun ini, IPOC mengusung tema “Palm Oil Industry: Managing Market. Enhancing Competitiveness”, yang diselenggarakan pada 30 Oktober – 1 November 2019 di Bali International Convention Centre, The Westin Resort Nusa Dua, Bali.

“Selama dua hari ini akan dibahas isu perang dagang Amerika Serikat dan China, regulasi di negara tujuan ekspor dan ekonomi geopolitik yang akan mempengaruhi masa depan industri sawit,” ujar Mona Surya, Ketua Panitia Penyelenggara 15th Indonesian Palm Oil Conference and 2020 Price Outlook.

Selain itu, akan dibahas pula masa depan biodiesel di Indonesia dan pasar global. Di sesi bioenergi, kata Mona, menghadirkan Dr. I.G.B. Ngurah Makertiharth (Institut Teknologi Bandung) khusus membahas update riset terkini bioenergi yaitu pengembangan green fuel (bio premium dan bio avtur) dari CPO dengan katalis merah putih.

IPOC tahun ini rencananya akan dibuka dan diinagurasi Wakil Presiden Republik Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI juga akan hadir memberikan Special Keynote Speech.

Sudah menjadi tradisi bagi IPOC menghadirkan pembicara-pembicara ahli senior dunia untuk menguak trend harga, seperti Dorab Mistry (Godrej International Ltd), James Fry (LMC International), Thomas Mielke (Oilworld) dan Arif P. Rachmat (Kadin Indonesia).

Tahun ini secara khusus IPOC mengundang para akademisi dari universitas nasional maupun internasional. Ini merupakan suatu hal yang istimewa karena GAPKI membuat satu sesi khusus untuk memberikan pandangan dan hasil study mereka. Para akademisi ini adalah Prof. Pietro Paganini ( John Cabot University of Rome), Dr. Otto Hoxpes (Wageningen University), dan Prof. Erliza Hambali (Institut Pertanian Bogor). Ketiga akademisi ini akan membahas isu daya saing sawit dari berberapa sudut pandang.

IPOC mengusung tema “Palm Oil Industry: Managing Market. Enhancing Competitiveness”, yang diselenggarakan pada 30 Oktober – 1 November 2019 di Bali International Convention Centre, The Westin Resort Nusa Dua, Bali.

Mona mengatakan IPOC merupakan konferensi yang ditunggu-tunggu oleh pemain sawit secara internasional. Hal ini dapat dilihat dengan tingkat capaian dan prestasi yang diukir IPOC selama 14 tahun yang telah membawa Indonesia menjadi salah satu negara yang dituju untuk mendapatkan informasi terkait sawit.

Keistimewaan lain dari penyelenggaraan IPOC tahun ini adalah GAPKI terus membantu pemerintah mempromosikan pariwisata dan budaya budaya nusantara lainnya melalui seni tari yang disuguhkan pada acara pembukaan maupun acara kasual lainnya, pakaian seragam batik dan berbagai hal lainnya. GAPKI berkomitmen terus mempromosikan budaya nusantara melalui penyelenggaraan IPOC setiap tahunnya.

Animo masyarakat baik dari Indonesia maupun luar negeri akan konferensi ini selalu meningkat setiap tahunnya. Tahun lalu penyelenggaraan konferensi ini dihadiri lebih dari 1500 peserta dari 23 negara (diluar tamu undangan khusus dan pengunjung). Tahun ini kami memperkirakan peserta yang akan hadir kurang lebih 1500 peserta yang berasal dari lebih dari 25 negara di dunia.

Selain konferensi dua hari, juga akan diselenggarakan pameran industri kelapa sawit yang memamerkan berbagai produk tentang perkembangan terbaru dari teknologi, produk dan jasa dalam industri kelapa sawit. Para peserta pameran mewakili semua industri yang relevan, termasuk perusahaan desain, konstruksi dan teknik sipil, industri lingkungan dan ramah lingkungan, organisasi pengembangan sumber daya manusia, perusahaan konsultan, Lembaga keuangan dan perbankan, perusahaan pengolahan minyak dan distribusi, telekomunikasi, teknologi informasi, transportasi dan logistik, pengelolaan lingkungan, limbah dan pengelolaan air. Sebagai komplemen juga akan diselenggarakan turnamen golf pada tanggal 30 Oktober 2019 di New Kuta Golf.

 

Sumber: Sawitindonesia.com

Flyer Kemenkes Tentang Minyak Goreng Sawit Dituding Menyesatkan

Kementerian Kesehatan RI diminta mengevaluasi lagi flyer mengenai pengendalian penyakit hipertensi. Dalam flyer tersebut menampilkan informasi supaya minyak sawit digantikan dengan minyak zaitun, minyak olive, minyak lobak, dan minyak sunflower. Karena minyak sawit dituding pemicu hipertensi.

Saat dikonfirmasi kepada Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI, dr Anung Sugihantono, M.Kes, mengatakan tidak paham dengan bahan flyer tersebut.

“Silakan konfirmasi Ibu Cut Putri Ariani (red- Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular),” ujar Anung singkat.

Joko Supriyono, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menyayangkan flyer yang dibuat Kementerian Kesehatan mengenai pengendalian penyakit hipertensi. Apalagi dicantumkan supaya minyak sawit diganti minyak nabati lain seperti olive , zaitun, dan sunflower.

“Di satu sisi, kita melawan kampanye hitam di luar negeri. Tapi disayangkan di dalam negeri, Kementerian Kesehatan membuat informasi ini,” ujar Joko.

Senada dengan Joko Supriyono. Gulat Manurung, Ketua Umum DPP APKASINDO, menegaskan flyer tersebut sangat menyesatkan apalagi selevel Kementerian Kesehatan bisa mengeluarkan rekomendasi yang bertentangan dengan kebijakan Presiden Jokowi mengenai optimalisasi pemanfaatan CPO Indonesia.

“Segala daya upaya telah dilakukan untuk meningkatkan serapan CPO termasuk kampanye positif sawit di luar negeri dan sosialisasi dari kampus ke kampus.

dr. Cut Putri Arianie, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan RI, mengatakan flyer yang dibuat seperti edukasi untuk memberikan pilihan bagi masyarakat. “Sama masalahnya seperti rokok dari aspek kesehatan disebutkan rokok berbahaya bagi kesehatan. Itu pilihan bagi masyarakat. Yang penting mereka sudah paham,” ujarnya.

Sekretaris Eksekutif SEAFAST Center LPPM IPB, Dr. Puspo Edi Giriwono, mengatakan informasi yang dibuat Kementerian Kesehatan mengenai minyak goreng sawit tidak tepat. Secara singkat kurang cocok dengan pola memasak kita karena seringnya minyak nabati untuk menggoreng di Indonesia.

“Justru berbahaya jika menggunakan minyak nabati zaitun, kedelai dam yang yang tinggi akan lemak tidak jenuhnya untuk menggoreng, karena mudahnya teroksidasi, menghasilkan radikal bebas,” jelasnya

 

Sumber: Sawitindonesia.com

DBS Group : Mandatori B30 Plus Bisa Cegah Penurunan Harga CPO

Implementasi bauran biodiesel dalam kebijakan B30 dinilai dapat memainkan peran sebagai bantalan jika harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) terus turun.

DBS Group Research dalam penelitian terbarunya berjudul Indonesia Biodiesel: A Game Changer menyatakan bahwa program B30 bisa mencegah harga CPO turun ke level di bawah US$450 per ton. Jika menyentuh harga tersebut, sektor hulu industri berpotensi menghadapi kesulitan.

Potensi tambahan serapan CPO lewat program B30 dan B50 diperkirakan mencapai 15 juta ton setiap tahunnya. Jumlah ini dinilai signifikan dan dapat meningkatkan total permintaan global sebesar 25% di atas pangsa pasar saat ini yang berkisar di angka 60 juta ton per tahun.

“Bersamaan dengan itu, stok global hingga penggunaan dapat meningkat secara signifikan sehingga harga CPO dapat terangkat,” demikian disampaikan DBS Group seperti dikutip Bisnis, Rabu (16/10/2019).

DBS Group menyebutkan harga CPO yang lebih tinggi dapat menjadi katalis yang dibutuhkan untuk industri. Dengan harga yang stabil pada US$500 per ton selama 9 bulan, dampak negatif dari harga rendah tecermin dalam laporan keuangan per kuartal yang kurang baik.

“Urgensi untuk mendorong harga CPO melalui mandat biodiesel yang baru juga tak lepas dari kondisi nilai ekspor dan neraca perdagangan Indonesia yang turut dipengaruhi oleh harga CPO,” sambung laporan tersebut.

Selain memacu permintaan dalam negeri, program biodiesel diharapkan dapat menjadi pemisah harga CPO dan soybean oil (SBO). Jika dilihat secara historis, harga SBO kerap menjadi penentu batas tertinggi harga CPO dan dapat disimpulkan bahwa harga CPO dapat membaik jika rentang harga ke SBO menyempit menjadi kurang dari US$100 per ton.

Meski rencana percepatan mandatori biodiesel terlihat menjanjikan, DBS Group menilai Indonesia perlu memperhatikan sejumlah tantangan yang mungkin terjadi. Salah satu tantangan ini adalah potensi kenaikan harga pangan yang dipicu kekurangan pasokan CPO akibat harga yang lebih kuat.

“Kebutuhan CPO kita mungkin akan meningkat. Kondisi ini bisa mendorong kenaikan harga dan membuat CPO tak lagi atraktif. Hal ini bisa terjadi jika harga CPO bertahan di kisaran US$700 per ton dalam jangka waktu yang lama,” tulis DBS.

Stabilisasi harga melalui peningkatan produksi pun dinilai bakal sulit meningkat ekstensifikasi lahan sawit yang terbatas dan realisasi peremajaan yang terkesan lambat. Selain itu, harga CPO yang meningkat diperkirakan bakal membuat subsidi untuk biodiesel membengkak demi menjamin daya beli konsumen.

Tantangan permintaan lainnya adalah apakah konsumen bahan bakar di Indonesia, baik pemain industri atau pemilik mobil pribadi, telah siap untuk menggunakan biodiesel dengan campuran CPO yang lebih tinggi untuk menjalankan mesin kendaraan mereka. Pengemudi mungkin dapat menerima program biodiesel tersebut, tetapi mobil mereka mungkin tidak.

Teknologi mesin mobil di Indonesia dirancang untuk menggunakan bahan bakar berbasis minyak, dan CPO memiliki karakteristik yang berbeda, terutama karena fakta bahwa CPO memiliki tingkat keasaman dan sensitivitas yang lebih tinggi pada suhu yang rendah .

Pemantauan terhadap uji jalan biodiesel juga merupakan faktor yang krusial. Sejauh ini, deretan mobil produksi massal yang diuji dengan biodiesel menunjukkan kemajuan yang terlihat menjanjikan tanpa kerusakan besar atau penurunan kinerja mesin untuk biodiesel B30.

Sumber: Bisnis.com

Mempertanyakan Wewenang KPPU Untuk Pengawasan Kemitraan Sawit

Kemitraan sawit menjadi jalan keluar peningkatan produktivitas sawit dan keberlanjutan industri. Masuknya KPPU dalam ranah kemitraan dipertanyakan karena bukan ranah lembaga negara ini. 

Kendati industri kelapa sawit sudah menjadi komoditas unggulan dan mampu berkontribusi besar pada perekonomian nasional, namun pada perkembangannya masih menghadapi banyak tantangan.

Hal tersebut diungkapkan Achmad Mangga Barani, Ketua Forum Pengembangan Perkebunan Strategis Berkelanjutan (FP2SB) dalam Seminar bertema ‘Tantangan Perkelapasawitan Indonesia Ke depan: Menjawab Permasalahan Kemitraan Usaha’ di Jakarta, pada Kamis (5 September 2019).

Menurut Mangga Barani, tantangan dan permasalahan kongkrit yang dihadapi industri sawit, yaitu kemitraan usaha, kemitraan petani, legalitas lahan usaha perkebunan hingga Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).

Selanjutnya, Mangga Barani menjelaskan kemitraan sawit diawali saat pemerintah mengembangkan pola Perkebunan Inti Rakyat (PIR). Dalam waktu bersamaan juga dikembangkannya perkebunan sawit rakyat pada dekade 80an. “Perkebunan Inti (pemerintah) dan plasma (kebun rakyat). Kemitraan dititikberatkan pada pembangunan kebun dan penjaminan pembelian Tandan Buah Segar (TBS) dan pemberian kredit. Serta kemitraan diikat dalam perjanjian,” jelas, pria yang pernah menjabat Direktur Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian.

Dalam pandangan Mangga Barani, kemitraan pola PIR sudah berjalan dengan baik walaupun masih ada beberapa kekurangan. Persoalan kemitraan mulai muncul adanya kebun swadaya yang melonjak tajam di era 2000an dan lahirnya pabrik kelapa sawit tanpa kebun.

“Kedua alasan tersebut yang mengakibatkan munculnya masalah kemitraan petani sawit dan pabrik kelapa sawit tanpa kebun. Ini persoalan yang harus diselesaikan. Bagaimana membangun kemitraan petani swadaya dengan pabrik tanpa kebun sehingga keduannya dapat menikmati hasilnya,” pungkas Mangga Barani.

Terkait dengan persoalan kemitraan pada perkebunan sawit (swasta) Mangga Barani menyarankan harus ada kebijakan dari pemerintah untuk menyelamatkan petani swadaya dan melegalkan pabrik sawit yang ada. “Ini yang mestinya dirumuskan,” pungkasnya.

Pola Kemitraan pada sub sektor perkebunan sawit menjadi poin penting yang harus dijalankan secara maksimal untuk mendukung pembangunan kelapa sawit berkelanjutan atau lestari. Untuk itu, mengingat kemitraan sangat penting maka perlu ada skema kemitraan yang jelas untuk petani dan stakeholders.

Pola kemitraan perkebunan kelapa sawit menjadi suatu kelembagaan yang dibangun untuk mensinergikan petani dengan perusahaan perkebunan sawit. Tujuannya tak lain untuk mendorong pertumbuhan sekaligus pemerataan kesempatan ekonomi dalam perkebunan sawit serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Kemitraan untuk mendorong pertumbuhan sekaligus pemerataan kesempatan ekonomi dalam perkebunan sawit serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

 

Sumber: Sawitindonesia.com

Ajak Eropa Bahas Diskriminasi Sawit, RI Sewa Pengacara dari Belgia

 

Indonesia akan mengajukan pemberitahuan konsultasi bilateral dengan Uni Eropa (UE) melalui World Trade Organization (WTO) soal kelapa sawit. Konsultasi ini akan membahas penolakan sawit Indonesia oleh UE melalui Delegated Regulation yang merupakan turunan dari Renewable Energy Directive II (RED II) sebagai energi terbarukan.

Untuk itu, Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan mengajukan suatu pertemuan dengan UE yang melampirkan dokumen-dokumen pembelaan Indonesia atas diskriminasi tersebut.

“Ini RED II kita mau melakukan notifikasi ke WTO bahwa kita akan memulai proses konsultasi,” kata Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana, usai menghadiri Trade Expo Indonesia (TEI) ke-34 tahun 2019 di ICE BSD City, Tangerang, Rabu (16/10/2019).

Wisnu mengungkapkan, pemberitahuan tersebut akan dilakukan November. Pasalnya, dalam mengirim pemberitahuan ke WTO, Indonesia harus siap dalam pemberkasan.

“Kan kita harus persiapan dulu nih. Kita baru melakukan notifikasi dulu ke WTO. Baru mau dikirim November. Kalau kita mengirim ke sana kita harus yakin dulu kalau kita mau melakukan konsultasi bilateral,” jelas Wisnu.

Ia menjelaskan, sebelum masuk pada proses penyelesaian sengketa atau Dispute Settlement Body (DSB) mengenai penolakan UE, Indonesia harus melakukan konsultasi bilateral terlebih dahulu.

“Proses di DSB kan pertama bilateral consultation dulu. Waktu mau memulai itu kita kasih tahu bahwa kita mau memulai,” paparnya.

Kata Wisnu, dalam konsultasi ini Indonesia akan menyewa firma hukum dari Brussel, Belgia.

Lawyer-nya satu, memang dari luar negeri lawyer-nya. Karena untuk beracara di WTO itu harus ada persyaratannya. Tidak semua lawyer bisa beracara di DSB nya WTO. Lawyer-nya dari Brussel,” ungkap dia.

Perlu diketahui, melalui keputusan RED II itu, biodiesel berbasis kelapa sawit sudah tidak diperbolehkan di UE pada tahun 2030. Pasalnya, RED II menempatkan kelapa sawit sebagai komoditas berisiko tinggi terhadap perusakan hutan (deforestasi)/indirect land-use change (ILUC) (Delegated Regulation/DR Article 3 and Annex). Menurut Wisnu, keputusan tersebut tidak jelas dasarnya. Sehingga, Indonesia mau mengajukan protes.

“Ya RED II-nya, kan kita mau passing out tahun 2030 kan. ILUC-nya kita dianggap sebagai yang high risk di land use. Itu kan kita nggak terima, lagi pula kriterianya apa? Dasarnya apa? Standar dari UE apa? Itu yang mau kita coba dalam notifikasi ini,” pungkas dia.

Sumber: Detik.com

Harga TBS Sawit di Riau Naik, Jadi Rp1.448,02/kg

 

Harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit di Riau periode 16–22 Oktober 2019 untuk kelompok umur 10-20 tahun tercatat sebesar Rp1.448,02 /kg atau mengalami kenaikan sebesar Rp26,27 dibandingkan dengan harga seminggu sebelumnya yang tercatat sebesar Rp1.421,75/kg.

“Kenaikan harga TBS periode ini disebabkan oleh kenaikan harga jual CPO (minyak sawit mentah) dan kernel dari seluruh perusahaan yang menjadi sumber data,” kata Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Riau,  Ferry HC Erna Putra, di Pekanbaru, Rabu.

Menurut Ferry, untuk harga jual CPO PTPN V mengalami kenaikan sebesar Rp56,43/kg, dari PT Sinar Mas Group mengalami kenaikan harga sebesar Rp69,51/kg, dari PT Astra Agro Lestari Group mengalami kenaikan harga sebesar Rp72,73/kg, dan dari PT Asian Agri Group mengalami kenaikan sebesar Rp56,64/kg dari harga minggu lalu.

Sedangkan untuk harga jual kernel, katanya,  dari PT Astra Agro Lestari Group mengalami kenaikan sebesar Rp27,27/kg, dan dari PT Asian Agri Group mengalami kenaikan sebesar Rp5/kg dari harga minggu lalu.

“Faktor eksternal yang mempengaruhi kenaikan harga TBS periode ini adalah terjadinya kenaikan minyak mentah dunia, harga CPO biasanya mengikuti harga minyak mentah karena harga minyak mentah yang kuat membuat harga minyak kelapa sawit lebih menarik untuk dicampur dalam biodiesel,” katanya.

Selain itu, katanya lagi, pelemahan nilai ringgit dan indikasi penurunan produksi di Malaysia turut menjadi sentimen positif yang menggerek harga naik.

Harga TBS kelapa sawit pada Oktober 2019 atau periode 16–22 Oktober tahun 2019 mengalami kenaikan pada setiap kelompok umur kelapa sawit dengan jumlah kenaikan terbesar pada kelompok umur 10-20 tahun yang mengalami kenaikan harga sebesar Rp26,27/kg atau mencapai 1,85 persen dari harga minggu lalu, sehingga harga TBS periode saat ini menjadi Rp1.448,02/kg.

Ia menyebutkan, harga TBS sawit Riau umur tiga tahun Rp1.067,35/kg, umur empat tahun Rp1.156,47/kg, umur lima tahun Rp1.264,26/kg, umur enam tahun Rp1.294,65/kg, umur tujuh tahun Rp1.345,05/kg, umur delapan tahun Rp1.382,18/kg, dan umur sembilan tahun Rp1.414,79/kg.

Selain itu harga TBS umur 21 tahun Rp1.386,30/kg, umur 22 tahun Rp1.379,31/kg, umur 23 tahun Rp1.373,49/kg, umur 24 tahun Rp1.315,26/kg, umur 25 tahun Rp1.283,24/kg, dan dan harga CPO Rp6.757,75/kg, sementara harga kernel Rp3.589,82/kg.

 

Sumber: Antaranews.com