Indonesia Berpeluang Menghadang Resolusi Sawit Eropa

 

Resolusi Parlemen Eropa yang mengusulkan penghapusan minyak sebagai sumber biofuel tidak bersifat mengikat secara hukum untuk menjadi keputusan. Indonesia punya peluang untuk meng-counter usulan parlemen tersebut.

Peluang ini terungkap dalam Seminar Sehari bertemakan “Renewable Energy Directive II dan Usulan Kebijakan EU Untuk Menghilangkan Penggunaan Minyak Sawit Dari Energi Terbarukan”, di IPB Convention Center, Bogor,  Selasa (24 April 2018). Seminar ini menghadirkan pembicara antara lain Eddy Esselink (MVO Belanda), Steven Gust ((Neste Oil), Mahendra Siregar (Direktur CPOPC), Ditya Agung Nurdianto, Ph.D, (Kepala Subdirektorat Pertanian dan Pengembangan Komoditas Kementerian Luar Negeri), dan Fadhil Hasan (Ketua Bidang Luar Negeri GAPKI).

Rosediana Suharto, Direktur Eksekutif Responsible Sustainable Palm Oil Initiatives (RPOI)  mengatakan ada perbedaan prinsip antara Indonesia dan pihak Uni Eropa mengenai definisi  phasing out atau pengurangan pemakaian sawit sebagai sumber energi terbarukan. Dalam perspektif Indonesia, istilah phasing out  sama memboikot minyak sawit masuk ke Eropa.

“Tetapi Eropa pandangannya berbeda. Phasing out ini minyak sawit tetap bisa masuk Eropa. Namun, penggunaan biodiesel sawit tidak dimasukkan dalam target pengurangan gas emisi karbon mereka. Disinilah, kita ingin minta kejelasan mereka,” ujar Rosediana.

Eddy Esselink menjelaskan bahwa resolusi parlemen tidak punya kekuatan hukum. Karena proses legislasi di Uni Eropa harus melalui trialog yaitu parlemen, council, dan commision. “Hanya komisi yang dapat mengajukan legislasi. Selanjutnya perlu ada kesepakatan bersama dengan council,” tambahnya.

Mahendra Siregar, Direktur CPOPC, menjelaskan bahwa negara produsen sawit seperti Indonesia,  Malaysia dan lima negara produsen lainnya telah mengirimkan surat  bersama ke berbagai lembaga di Uni Eropa untuk memprotes penghapusan penggunaan sawit sebagai sumber biofuel.

Menurut Mahendra, posisi negara-negara Uni Eropa telah dipetakan mana yang pro dan kontra resolusi sawit. Untuk negara di kawasan Eropa Timur kemungkinan mendukung resolusi lantaran tidak ingin bergantung kepada sawit. Negara nordik berpotensi mendukung perdagangan yang terbuka.

Fadhil Hasan, Ketua Bidang Luar Negeri GAPKI,menyebutkan  bahwa keputusan parlemen Uni Eropa belum menjadi undang-undang yang harus dijalankan.  Diperlukan trialog dengan Komisi Eropa dan Dewan Eropa untuk mencapai keputusan untuk dilaksanakan di negara-negara anggota EU.  Mulai tanggal 27 Maret ini, ketiga badan EU tersbeut memasuki putaran kedua perundingan trialog.

“Posisi masing-masing negara anggota EU berbeda-beda, demikian pula posisi parlemen, komisi dan dewan.  Hasilnya belum kita ketahui sampai keputusan diperkirakan baru diambil pada 2019,” pungkasnya.

Seminar ini dihadiri 90 peserta dari perwakilan lembaga dalam dan luar negeri. Pembicara lain yang hadir di sesi kedua antara lain Pradnyawati (Direktur Pengamanan Perdagangan Kemendag), Gulat Manurung(Ketua DPW Apkasindo Riau), Diah Suradiredja (Yayasan Kehati). Majalah SAWIT INDONESIA termasuk yang mendukung kegiatan ini sebagai media partner seminar.

 

Sumber: Sawitindonesia.com

Pemerintah Incar Negara Berkembang Pasarkan Produk Kelapa Sawit

 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pengembangan kelapa sawit bukan hanya ke negara-negara maju saja, melainkan ke negara-negara berkembang. Hal ini sesuai dengan amanat Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Presiden sebetulnya, mengarahkan kalau mau berkembang dan berkelanjutan jangan hanya bertahan di pasar yang sama. Memulai, pasar atau market yang baru,” kata Darmin di sela-sela acara International Conference on Oil Palm and the Environment (ICOPE) 2018 di Bali, Rabu (25/4).

Menurutnya, negara-negara berkembang (emerging market) menjadi sasaran pemerintah karena penduduknya yang besar dan pendapatannya lumayan, juga pertumbuhan kebutuhannya lebih tinggi.

“Langkahnya memang kita lakukan itu, Jadi itu peran Kementerian Perdagangan dan pemerintah secara umum, dengan membuat pembicaraan secara bilateral dengan beberapa Negara di Afrika dan di Asia yang memang penduduknya mungkin 50 atau 70 juta dan peminatnya tinggi,” imbuhnya.

Terkait kampanye negatif minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) oleh Uni Eropa, Darmin menilai hal itu bukan hal baru dan sudah dilakukan sejak lama. Sehingga, pemerintah akan terus melakukan upaya agar Uni Eropa mencabut kampanye negatif tersebut.

“Ancaman itu sudah lama, jadi tidak baru. Jadi kita mulai, dari cara yang menyakinkan sampai dengan ha-hal yang bisa dirundingkan dengan cara baik-baik dan berjalan bagus. Tapi, kalau tidak kita akan ambil jalan bargaining yang lebih keras,” tutupnya.

Sumber: Merdeka.com

Pemerinta RI Diminta Bekukan Greenpeace

 

Pemerintah diminta bersikap tegas kepada Greenpeace, NGO internasional Lingkungan Hidup, yang beroperasi di Indonesia. Pasalnya, kebijakan supermarket Iceland tidak lepas dari kampanye dan tekanan Greenpeace bahwa minyak sawit yang digunakan masyarakat Eropa berasal dari perusakan hutan dan ekosistem lingkungan.

“Sudah saatnya Indonesia tegas. Semua LSM yang hanya buat susah sebaiknya dievaluasi pemerintah Indonesia. Seperti yang dilakukan India,” kata Dr. Tungkot Sipayung, Direktur Eksekutif PASPI, Selasa, 24 April 2018.

Greenpeace adalah NGO lingkungan hidup dengan jejaring global di lebih dari 40 negara dengan kantor pusat di Amsterdam, Belanda. Korelasi kampanye Greenpeace Inggris dengan kebijakan Iceland dapat terlihat dari statement petinggi Iceland bahwa kebijakan perusahaan untuk menjawab tantangan dan kampanye aktivis Greenpeace.

Setelah pengumuman resmi Iceland yang akan melarang penjualan130 produk berbahan sawit mulai 2019. Greenpeace Inggris memberikan dukungan penuh. John Sauven, Executive Director Greenpeace UK, dalam keterangan tertulis menyebutkan, “Iceland has concluded that removing palm oil is the only way it can offer its customers a guarantee that its products do not contain palm oil from forest destruction. This decision is a direct response to the palm oil industry’s failure to clean up its act.”

Dukungan serupa muncul dari jejaring Greenpeace Indonesia. Kiki Taufik, Kepala Kampanye Hutan Global Greenpeace Indonesia, menuturkan “semua produk berbahan minyak kelapa sawit berkontribusi terhadap kerusakan hutan Indonesia, karena sampai sekarang belum ada produsen-produsen minyak sawit yang dapat membuktikan mereka bebas dari deforestasi.”

Menyikapi persoalan kampanye negatif sawit di Eropa. Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadel Muhammad meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membekukan aliran dana Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang terbukti menjelek-jelekan Indonesia di luar negeri. Khususnya LSM yang mendapatkan aliran dana dari Uni Eropa.

Menurut Fadel, para LSM itu harus ditindak tegas atas sikapnya menjelek-jelekan industri minyak kelapa sawit Indonesia di Eropa. Apalagi sejumlah LSM asal Indonesia itu menyebutkan perkebunan kelapa sawit di dalam negeri merusak lingkungan.

Saya menemukan tiga hal perihal sikap LSM ini. Pertama, ternyata yang mempublikasi informasi-informasi yang tidak baik soal Indonesia di luar negeri, adalah LSM yang telah dibayar ini. Mereka dibayar untuk kepentingan bisnis dan politik di Eropa. Mereka telah menggadaikan nama baik Indonesia di luar negeri dengan mencederai nasib rakyat yang bekerja di industri kelapa sawit Indonesia,” papar Fadel seperti dilansir dari laman dpr.

Tungkot Sipayung mengatakan pemerintah punya kedaulatan penuh untuk memperbolehkan atau melarang organisasi luar beroperasi di Indonesia jika itu merugikan kepentingan Indonesia.

Karena banyak LSM lokal tidak punya legalitas badan. Bagi (LSM) punya legalitas pemerintah melalui perpu pembubaran/UU ormas bisa dibekukan. Apapun itu pemerintah harus lebih tegas atas LSM yang buat pemerintah repot,”pungkasnya.

Pada akhir Maret 2018, Keberadaan Greenpeace, NGO lingkungan hidup, mendapatkan penolakan dari Masyarakat Adat Airu Hulu, Kabupaten Jayapura, Papua. Pasalnya, Greenpeace kerap melakukan intervensi terhadap pengelolaan hutan di Papua.

“Kami menolak Greenpeace dalam pengelolaan hutan masyarakat adat,” tegas Kepala Suku Wau, Mathius Wau.

 

Sumber: Sawitindonesia.com

Penguatan ISPO Butuh Konsolidasi Pemangku Kepentingan

 

ISPO sangat penting dan strategis sehingga aturan pengelolaan kelapa sawit perlu ditingkatkan.Pemerintah targetkan perpres ISPO rampung pada Mei 2018.

Industri kelapa sawit Indonesia tengah menghadapi persaingan yang serius dalam memasarkan produknya, baik di pasar domestik maupun di pasar global. Peningkatan daya saing menjadi kunci dengan menciptakan produk berkualitas dan bernilai tambah.

Peningkatan daya saing terus diupayakan para pemangku kepentingan di industri kelapa sawit nasional dengan memperkuat sistem Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Langkah ini diperlukan supaya ISPO dapat diimplementasikan secara baik sekaligus mendorong peningkatan daya saing industri kelapa sawit di pasar global.

Musdhalifah Machmud, Deputi Menko Perekonomian Bidang Pangan dan Pertanian, mengatakan kelapa sawit merupakan komoditi yang perlu didukung karena memberikan kontribusi besar bagi negara. “ISPO sangat penting dan strategis sehingga aturan pengelolaan kelapa sawit perlu ditingkatkan. Dikelola secara berkelanjutan dan ramah lingkungan,” katanya dalam Seminar ISPO dan Keberterimaan Pasar Global di Jakarta, pada 29 Maret 2018.

Dijleaskan Musdhalifah, pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan membutuhkan peraturan  baku. Saat ini, aturan tersebut yaitu penguatan ISPO tengat disusun oleh tim di bawah naungan Kementerian Koodinator Perekonomian.

“Jika, penyusunan penguatan dilakukan Kementerian Pertanian tidak akan mampu untuk mengkoordinasikan semua aspek, bagaimana keberterimaan pasarnya, lingkungan, kehutanan sehingga harus dikoordinasikan dengan Kementerian Koordinator Perekonomian,”kata Musdhalifah Machmud.

Koordinasi antar pemangku kepentingan menjadi sangat penting. Sebab dalam pandangannya, aturan di bawah Kementerian Pertanian juga tidak bisa mengkoordinasikan semua aspek. Kelapa sawit adalah komoditas strategis nasional sehingga posisinya harus diperkuat. Dan, perlu ditunjukkan pada masyarakat luas bahwa pemerintah juga mendukung sepenuhnya agar dikelola secara berkelanjutan.

Selain itu, ISPO yang sudah ada juga perlu dikomunikasikan baik pada seluruh pemangku kepentingan, mulai dari masyarakat petani, lembaga swadaya masyarakat, pelaku industri hingga negara-negara konsumen serta masyarakat global.

Musdalifah menambahkan ada satu prinsip yang ditambahkan yakni dalam aspek transparansi ke dalam standardisasi ISPO dan termasuk di dalamnya ketertelusuran. “Kita selalu sampaikan, silakan kritisi ISPO apa yang masih kurang di dalamnya. Karena ISPO yang disusun sebenarnya sama dengan RSPO sebagai  standar sawit ramah lingkungan sudah diupayakan untuk dilaksanakan di perkebunan kelapa sawit,” jelas Musdhalifah.

 

Sumber: Sawitindonesia.com

Wagub Kalteng: Terima Kasih Sawit Membangun Kalteng

 

PALANGKARAYA – Pengembangan sawit di Kalimantan Tengah membawa dampak positif untuk menggerakkan perekonomian masyarakat setempat.

Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Habib H. Said Ismail mengakui bahwa sektor kelapa sawit memberikan kontribusi besar bagi pembangunan nasional. Selain penyerapan tenaga kerja, pengembangan petani sebagai mitra, perkebunan kelapa sawit juga berkontribusi terhadap pembangunan infrastruktur di daerah.

“Dulu, awal tinggal di Kalteng, daerah Sampit, jalanannya jelek sekali dan rusak. Tapi setelah ada perkebunan kelapa sawit, sekarang jalannya bagus dan mulus. Terima kasih kepada sektor kelapa sawit,” kata Said saat memberikan sambutan dalam Pelantikan Pengurus GAPKI Kalteng di Palangkaraya, Selasa (24/4). Said hadir mewakili Gubernur Kalteng Sugianto Sabran yang berhalangan hadir.

Said mengatakan, luas Provinsi Kalimantan Tengah satu setengah kali Pulau Jawa. Ada 13 Kabupaten dan 1 Kota dengan total penduduk 2,6 juta jiwa. Tingkat kerapatan (density rate) di Kalimantan Tengah adalah 16 orang per kilometer.

“Perkebunan sawit sangat menunjang ekonomi Kalteng dan Indonesia. Terima kasih kepada pengusaha sawit yang berinvestasi di Kalteng,” kata Said.

Said juga berharap semakin banyak perusahaan kelapa sawit yang menjadi anggota GAPKI. “Sampun pinten anggota nipun wonten Kalteng? Wonten setunggal atus? (Sudah berapa jumlah perusahaan anggota GAPKI di Kalteng? Sudah ada 100 perusahaan?” kata Said dengan Bahasa Jawa kromo (halus) yang langsung disambut aplaus hadirin. “Daripada saya bicara Bahasa Dayak, tidak ada yang mengerti di sini,” sambung Said dengan tersenyum. Hadirin kembali bertepuk tangan.

 

Sumber: Sawitindonesia.com

Menko Luhut: Indonesia Datang Sebagai Mitra, Bukan Mengemis

 

Tim Negosiasi RI yang dipimpin Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan telah bertemu dengan Komisioner Perdagangan Uni Eropa, H.E. Cecilia Malmström untuk membahas pembatasan penggunaan produk turunan sawit. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia menekankan ingin kemitraan yang sama dengan Uni Eropa.

Luhut menyebutkan, “Kami tidak ingin melihat ini sebagai tindakan diskriminasi. Dalam prosesnya kami ingin membangun dialog antara mitra. Kami harap keputusan yang diambil, nantinya bisa memuaskan semua pihak.”

“Untuk itu, kami tidak datang untuk mengemis. Tetapi berdialog sebagai mitra. Dalam posisi yang setara, kami ingin membangun partnership,”tambahnya seperti dilansir dari situs resmi Kemenko Maritim.

Dalam pertemuan dengan Komisioner Malmstrom, Luhut menjelaskan bahwa banyak aspek yang dibicarakan mengenai isu lingkungan hidup, perdagangan, dan juga kelapa sawit.

“Palm oil bukan isu, tapi lebih ke persoalan kemiskinan. Riset Universitas Stamford, kelapa sawit mampu mengurangi kemiskinan hingga 10 juta orang. 51% lahan kelapa sawit dikuasai oleh petani.  Lebih dari 16 juta orang bergantung kepada sawit,” ujar Menko Luhut saat menjawab pertanyaan wartawan terkait isu pertemuan dengan Komisioner Malmstrom.

Dalam jumpa pers  di Press Club Brussel, dikatakan Menko Luhut bahwa Indonesia bukan negara miskin. Kami negara kaya dengan banyak pengalaman. “Anda tanya tentang radikalisme, kami pernah mengalaminya. Anda tanya tentang kemiskinan, kami sudah mengalaminya dan sekarang masih melakukan usaha untuk menguranginya, Anda tanya tentang lingkungan hidup kami pun pernah mengalami dan mengalokasikan banyak dana untuk mengatasi ini” ujar Menko Luhut.

Menko Luhut menegaskan ada yang janggal mengapa sawit yang disebutkan dalam kebijakan Uni Eropa. Mengapa tidak diterapkan kepada yang lain seperti rapeseed dan bunga matahari.

“Hampir semua sawit yang dikirim dari Indonesia telah mendapat sertifikasi internasional. Dari segi kesehatan kami sudah melakukan penelitian dan juga meminta konsultan independen dampak sawit pada kesehatan, tidak ada yang salah dengan sawit,” katanya.

Menko Luhut mengatakan kepada Komisioner Malmstrom bahwa komitmen Indonesia untuk mempercepat proses Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA) yang perundingannya masih berlangsung karena produk Indonesia yang diekspor ke EU bukan hanya sawit.

Ia mengatakan, sama seperti harapannya, Komisioner Malmstrom berharap keputusan yang diambil nantinya bisa memuaskan semua pihalk.

“Kepada Komisioner Malmstrom, saya sampaika kelapa sawit membantu meningkatkan kehidupan petani di negara-negara berkembang lainnya, bukan hanya di Indonesia,” pungkas Luhut wartawan.

Kepada media, Menko Luhut mengatakan kelapa sawit sudah ada lebih dari 150 tahun yang lalu, bukan sesuatu yang baru untuk Indonesia.

“Moratorium sudah diterapkan, menurut kami angka 14 juta hektar sudah cukup untuk sawit. Saat ini kami akan mendidik petani untuk peremajaan tanaman dan mengedukasi penggunaan bibit unggul, dan pertanian berwawasan lingkungan,” pungkasnya.

 

Kredit foto: Togar Sitanggang

 

Sumber: Sawitindonesia.com

RI Siap Hadapi Uni Eropa Soal Sawit

 

JAKARTA – Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) Kemenlu Siswo Pramono menyatakan, Pemerintah Indonesia siap menghadapi rencana Uni Eropa (UE) untuk pentahapan keluar atau “phasing out” biofuel berbasis kelapa sawit. Salah satu langkah RI adalah pembentukan “Council for palm oil Producing Countries” (CPOPC) untuk menciptakan posisi bersama negara-negara penghasil kelapa sawit.

Hal itu disampaikan Siswo di sela-sela kunjungan ke PT Inti Indosawit Subur (PT IIS) bersama dengan beberapa duta besar negara Eropa, di Jakarta, Ahad (22/4). Beberapa upaya lainnya yang dilakukan pemerintah Indonesia adalah mencari pasar baru, meningkatkan penyerapan pemakaian dalam negeri, serta mengelola pasar yang telah ada.

“Kelapa sawit merupakan komoditas utama ekspor Indonesia. Pasar terbesar itu adalah India, kemudian Cina, dan juga Pakistan, itu pasar terbesarnya,” ujar Siswo.

Saat ini 40 persen perkebunan kelapasawitdikelola oleh petani kecil sehingga kelapasawitjuga memiliki peran penting dalam upaya pemerintah untuk pencapaian pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). “Ini SDGs kita, lingkungannya dijaga, petaninya dientaskan dari kemiskinan,” kata Siswo.

Menurut dia, pemerintah Indonesia telah menyampaikan hal tersebut kepada Uni Eropa dan mengharapkan dukungan Uni Eropa dalam upaya pencapaian SDGs tersebut.

Sebelumnya, Parlemen Uni Eropa yang telah menyetujui rencana phase out biodiesel berbahan minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) pada 2021.

Walau begitu, Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Iman Pambagyo mengatakan, rencana larangan CPO oleh Komisi Eropa tidak akan menjadi penghambat dalam negosiasi Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).

“Ada atau tidak ada masalah kelapa sawit, kita akan tetap menegosiasikan CEPA karena ini kan rules making,” ujar Iman ketika ditemui di Kantor Wakil Presiden pekan lalu.

Iman mengatakan, rencana larangan CPO oleh Komisi Eropa cukup mengkhawatirkan Indonesia. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia akan memantau perkembangan rencana tersebut. Adapun, rencana larangan biodiesel berbahan baku minyak sawit masih dalam tahap diskusi di Komite Eropa.

“Itu kan belum diterapkan, ini juga belum menjadi executiue order dari Komisi Eropa, kita tetap mengamati perkembangannya,” kata Iman.

Sejauh ini Indonesia terus memantau perkembangan rencana larangan biodiesel berbahan baku minyak sawit ke Eropa. Menurut Iman, Indonesia terus menyuarakan kepentingannya terhadap ekspor minyak sawit mentah. Adapun perundingan IEU-CEPA tidak hanya sebatas produk minyak sawit mentah, tetapi ada produk perikanan dan produk manufaktur.

Sebelumnya.Menteri Perdagangan RI Enggartiasto Lukita mengatakan, rencana ini dapat merugikan ekspor CPO Indonesia, termasuk produk turunannya.

“Ekspor kita tertinggi adalah CPO dan seluruh derivative-nya, kemudian batu bara. Jadi, kalau itu terganggu, kita semua terganggu. Kalau kita diganggu, kita juga bisa ganggu (Uni Eropa),” ujar Enggar.

Menurut Enggar, rencana larangan biodiesel berbahan CPO dan produk turunannya ini dapat menimbulkan perdagangan yang tidak adil. Uni Eropa mulai melakukan kampanye negatif dengan mengangkat isu kerusakan lingkungan dan mengedepankan kampanye produk-produk makanan yang tidak mengandung kelapa sawit. Enggar meminta, sebaiknya Uni Eropa juga dapat membandingkannya dengan produk minyak nabati lainnya.

 

Sumber: Republika

Alusista TNI Akan Gunakan Biodiesel

 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan memperluas penggunaan campuran solar dengan biodiesel untuk penggunaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) pertahanan seperti kendaraan tempur.

“Harapan kita, ya tahun depan maunya,”kata Rida Mulyana, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM,di Jakarta, Senin (23 April 2018).

Rida mengatakan Kementerian ESDM akan memperluas penggunaan campuran solar dengan biodiesel. Salah satu sektor yang akan menggunakan biodiesel adalah  alutista. Untuk sekarang, baru sektor transportasi dan industri pertambangan yang memakai biodiesel.

Rida melanjutkan, untuk menerapkan campuran Solar dengan biodiesel di semua sektor, Kementerian ESDM akan membicarakan dengan delapan kementerian, diantaranya Kementerian Perhubungan dan Kementerian Perindustrian. Untuk uji coba Solar campur biodiesel yang saat ini sedang dilakukan pada lokomotif kereta. Setelah uji coba akan diterbitkan payung hukum.

Kementerian ESDM meningkatan target campuran biodiesel dengan Solar menjadi 3,5 juta kilo liter (kl). Kenaikan ini akibat perluasan pelaksanaan program campuran biodiesel dengan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar.

Rida Mulyana mengatakan, realisasi penyerapan biodiesel yang dicampur solar bersubsidi pada tahun lalu sebesar 15 persen (B15) mencapai 2,86 juta kiloliter. Sedangkan, target penggunaan biodiesel  tahun ini ditargetkan menjadi 3,5 juta kiloliter.  Rida mengungkapkan, peningkatan target penyerapan campuran biodiesel pada tahun ini dilatarbelakangi oleh perluasan campuran biodiesel dengan Solar yang dikonsumsi industri pertambangan.

 

Sumber: Sawitindonesia.com

DPR Nilai Resolusi Parlemen Uni Eropa Sangat Diskriminatif

 

JAKARTA – Salah satu misi kunjungan delegasi DPR RI ke Parlemen Uni Eropa di Brussels, Belgia pada tanggal 7-13 April 2018 adalah memperjuangkan minyak kelapa sawit Indonesia. Saat ini, Parlemen Uni Eropa sedang dalam proses pembahasan lebih lanjut mengenai resolusi yang menganjurkan kelapa sawit akan dikesampingkan dari daftar komoditi pertanian yang dimanfaatkan menjadi sumber energi terbarukan.

“Kami menyampaikan protes kepada Parlemen Uni Eropa karena resolusi tersebut akan mengakibatkan kerugian yang besar tidak hanya bagi pelaku industri minyak kelapa sawit, tetapi juga para petani dan 50 juta masyarakat Indonesia yang menggantungkan kehidupannya pada kelapa sawit,” kata Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR Nurhayati Ali Assgaf saat konferensi pers di Media Center DPR RI, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/4).

Dalam kesempatan itu, Nurhayati yang juga Ketua Kunjungan Grup Kerja Sama Bilateral DPR RI – Uni Eropa itu didampingi Anggota Delegasi yakni Fadel Muhammad (Fraksi Partai Golkar) dan Aryanto Munawar (Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa). Tiga anggota DPR yang juga ikut dalam kunjungan ke Belgia adalah Syaiful Rasyid (Fraksi Partai Gerindra), Abdul Latief Hanafiah (Fraksi PKB), dan H Soehartono (Fraksi Partai Nasdem).

Lebih lanjut, Nurhayati menilai resolusi Parlemen Uni Eropa sangat diskriminatif terhadap Indonesia akibat adanya kampanye negatif terhadap minyak kelapa sawit Indonesia.

“Tidak seharusnya Parlemen Uni Eropa menyusun resolusi yang justru kontradiktif terhadap upaya-upaya dari kedua belah pihak dalam mewujudkan kerja sama ekonomi yang lebih baik,” kata politikus Partai Demokrat ini.

Menurut Nurhayati, Parlemen Uni Eropa seharusnya berpikir bagaimana caranya meningkatkan investasi Eropa di Indonesia yang sedang menurun akibat ketatnya persaingan dalam hal kerja sama ekonomi dan investasi dari Tiongkok.(jpnn)

 

Sumber: Jpnn.com

Industri Sawit Hadapi Tiga Tantangan Di Masa Depan

 

Pelaku industri dan pengurus GAPKI periode 2018-2023 akan menghadapi tiga tantangan meliputi produktivitas sawit, daya saing, dan kompetisi minyak nabati. Hal ini disampaikan Joko Supriyono Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) dalam pidato sambutan di Pengukuhan Pengurus, Dewan Pembina, dan Dewan Pengawas GAPKI periode 2018 – 2023, di Jakarta.

Data dari Masyarakat Kelapa Sawit Indonesia (MAKSI) menyebutkan produktivitas kelapa sawit Indonesia menempati urutan ke-4 di bawah Malaysia, Kolumbia dan Thailand. Indonesia hanya lebih baik dari Nigeria. Sementara, dari sisi daya saing masih kalah dibanding Malaysia. Sementara, data beberapa perusahaan public di Indonesia dan Malaysia menunjukkan production cost US$/ton CPO perusahaan Indonesia yang terbaik masih kalah dengan perusahaan Malaysia.

Faktor daya saing yang hadapi di Indonesia adalah tingginya cost yang dipengaruhi berbagai hal seperti, masalah infrastruktur, perizinan, biaya sosial dan keamanan yang sering dikeluhkan dan sulit pemecahannya.

Pasar terbesar sawit Indonesia yakni India, namun sejak 2017 memberlakukan tarif yang cukup berat. Tidak berbeda, pasar Eropa sebagai pasar tradisional juga cukup besar dari waktu ke waktu memunculkan berbagai hambatan dalam perdagangan baik yang bersifat tarif maupun non tarif.

“Kita memang sangat berbahagia dan berbangga karena memiliki surplus produksi yang besar yakni 70% namun tanpa penguasaan dan penerimaan pasar yang baik akan mengalami kesulitan,” kata Joko Supriyono.

Menurut Joko Supriyono, pasar minyak nabati global menjadi persaingan yang sangat ketat ketika tren penguasaan pasar (market share) minyak sawit semakin meningkat dan sawit mendominasi pasar. Tahun 2016/2017 Marker share sawit sebesar 30% vs sementara tahun 1996/1997 sebesar 17,5%. Bagaimana posisi Indonesia di tengah meningkatnya market share sawit?

Tren kinerja ekspor sawit Indonesia ke berbagai Negara dari sisi penguasaan pasar, India tetap masih merupakan pasar terbesar, disusul Eropa dan Tiongkok. Pada tahun 2017, India menguasai market share (24,5%), Eropa (16%), Pakistan (7%), Timur Tengah (6,8%), Afrika (7,3%) dan Other (18%). Dalam 5 tahun terakhir terjadi tren penurunan market share di pasar utama Indonesia.

Menurut studi James Fry untuk GAPKI, memproyeksikan hingga 2025 pertumbuhan permintaan minyak nabati akan bertambah sekira 5 juta ton per tahun. Sehingga menjadi peluang bagi industri sawit Indonesia, sekaligus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Indonesia dengan memanfaatkan peluang pertumbuhan global tersebut.

Joko Supriyono mengatakan untuk mewujudkannya kemampuan daya saing Indonesia untuk memenangkan persaingan menjadi kunci dalam perdagangan minyak nabati global. Inilah esensi dari tantangan ketiga; mengamankan, menjaga dan mengembangkan pasar.

Tidak hanya itu, lanjut Joko, isu sustainability juga akan selalu menjadi “kambing hitam” untuk menekan dan menyalahkan produksi minyak sawit, yang pada dasarnya ingin memperkuat posisi tawar minyak nabati lain terhadap sawit.

Selanjutnya, pada periode kepengurusan GAPKI 2018-2023 akan fokus pada tiga hal untuk menjawab tantangannya yaitu pertama, perbaikan atau peningkatan daya saing industri sawit indonesia melalui upaya peningkatan produksi atau produktifitas serta pentingnya menciptakan iklim berusaha yang kondusif yang kondusif dengan meminimalkan regulasi yang bersifat menghambat atau kontraproduktif baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Kedua, menjamin kepastian pasar, pengembangan pasar, keberterimaan pasar dan keberlanjutan dalam eksport, termasuk di dalamnya adalah meminimalkan hambatan perdagangan baik tarif maupun non tarif. salah satu halk penting di sini adalah menangani isu sustainability berupa kampanye negatif.

Ketiga, penguatan organisasi, pemberdayaan GAPKI Cabang, pelayanan anggota serta komunikasi.

 

Sumber: Sawitindonesia.com