Kesempatan di Uni Eropa hingga 2030

 

KOMPAS – Minyak kelapa sawit masih bisa digunakan dalam bauran energi di Uni Eropa, setidaknya hingga 2030. Meski demikian, RI masih menghadapi tantangan, terutama terkait ekspor minyak sawit

Menghadapi tantangan itu, pemerintah, terutama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, seeara konsisten dan ilmiah perlu menanggapi kebijakan dan hasil studi Uni Eropa terkait minyak kelapa sawit, khususnya kebijakan dan studi yang dapat merugikan sektor perkebunan kelapa sawit

Wakil Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa sawit Indonesia (Gapki) Togar Sitanggang menyampaikan hal itu di Jakarta, Rabu (20/6/2018). “Perpanjangan memang hingga 2030. Namun, basisnya tahun 2019,” katanya.

Artinya, lanjut Togar, pada 2019 Uni Eropa akan membuat sejumlah studi terkait deforestasi dan emisi gas rumah kaca. Oleh karena itu, RI harus bisa menjawab atau menanggapi setiap hasil studi dan kebijakan yang dikeluarkan Uni Eropa secara konsisten dan ilmiah.

Pada 14 Juni, Komisi Eropa, Parlemen Eropa, dan Dewan Uni Eropa mencapai kesepakatan politik untuk meningkatkan penggunaan Energi Terbarukan di Eropa Kesepakatan politik itu termasuk kerangka peraturan yang baru, yaitu target Energi Terbarukan yang mengikat untuk Uni Eropa, sekurang-kurangnya 32 persen pada 2030. Saat ini. porsi Energi Terbarukan 27 persen.

Sebelumnya, Resolusi Parlemen Eropa pada 4 April 2017 merekomendasikan pelarangan penggunaan minyak sawit pada bauran energi biodiesel pada 2020. Alasannya. perkebunan kelapa sawit dituding sebagai penyebab deforestasi dan pelanggaran hak asasi manusia.

Menurut Togar, studi-studi yang akan dilakukan Uni Eropa terkait minyak sawit dapat merugikan negara produsen sawit seperti Indonesia. Jika studi tidak ditanggapi serius dan pada 2030 Uni Eropa memberlakukan pelarangan penggunaan minyak sawit, Indonesia akan dirugikan.

Apalagi, pada 2030, produksi minyaksawitIndonesia lebih besar. Jika produksi minyaksawitbesar tetapi tidak dapat digunakan untuk bauran energi, akan merugikan RI.

“Mau dikemanakan hasil produksi minyak sawit, terutama untuk bauran energi,” ujar Togar.

Ia mengingatkan, kebijakan yang dilakukan Uni Eropa dapat ditiru negara-negara lain. Oleh karena itu, penundaan pelarangan penggunaan sawit dalam bauran energi di Uni Eropa hingga 2030 tetap menjadi tantangan bagi ekspor sawit Indonesia ke pasar Uni Eropa.

Berdasarkan data Gapki, produksi minyak kelapa sawit Indonesia pada 2017 sebanyak 42.04 juta ton. Adapun ekspor pada 2017 sebanyak 31,05 juta ton senilai 22.96 miliar dollar AS. Ekspor terbesar ke pasar India sebanyak 7,62 juta ton, Uni Eropa 5,02 juta ton, China 3,73 juta ton. Pakistan 2.21 juta ton. Afrika 2,28 juta ton. dan Timur Tengah 2,12 juta ton.

Kebutuhan

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan, penundaan pelarangan penggunaan minyak sawit menjadi tahun 2030 tidak mengubah substansi penilaian Uni Eropa terhadap produk minyak sawit. “Berkali-kali saya sampaikan, apa parameter deforestasi,” katanya.

Enggartiasto menilai, kebutuhan lahan untuk tanaman bunga matahari atau rapeseed jauh lebih besar dibandingkan dengan kebutuhan lahan untuk perkebunan sawit dalam memenuhi kebutuhan minyak nabati dunia.

 

Sumber: Kompas

Hadapi Libur Lebaran, Perusahaan Sawit Berbagi Tips Cegah Produksi Anjlok

Sejumlah perusahaan sawit mengantisipasi penurunan produksi sawit di saat libur lebaran. Kelvin Tio, Managing Director Asian Agri, mengakui dapat terjadi penurunan produksi karena berhentinya kegiatan operasional termasuk panen dan evakuasi Tandan Buah Segar (TBS) selama libur Hari Raya Idul Fitri.

“Dalam hal ini, libur berlangsung selama 5 hari. Maka, kegiatan panen tentu tidak berjalan seperti biasanya,”kata Kelvin Tio.

Geetha Govindan, CEO Palm Oil – ANJ Group, menuturkan, “Selama libur Idul Fitri biasanya terjadi penurunan produksi, baik TBS maupun CPO, kira-kira sekitar 10%.”

Sementara itu, I Dewa Made Oka, Ketua GAPKI Provinsi Kalimantan Utara, mengakui produksi berpeluang lebih rendah di 20% dari bulan pada umumnya pasca libur panjang lebaran.

Untuk mencegah anjloknya produksi, ANJ berbagi saran yaitu  mengalokasikan hari kerja tambahan sebelum libur Idul Fitri untuk pemanenan TBS dan untuk mengurangi dampak liburan tersebut terhadap operasional kebun-kebun kami. “Biasanya situasi akan kembali normal sekitar sebulan,” tambah Geetha.

Sementara itu, Asian Agri menyiapkan sejumlah strategi untuk mengoptimalkan potensi produksi. Antara lain Memastikan keamanan TBS dan CPO selama libur. Yakni memperkuat sistem keamanan, memperketat patroli rutin dan kesiagaan tim di pos-pos keamanan oleh tim Asian Agri yang tidak merayakan hari raya dan selama libur berlangsung.

Langkah berikutnya, dijelaskan Kelvin Tio, menjelang libur hari raya perusahaan akan memastikan interval panen ke angka 7 hari. Selain itu, meningkatkan produktivitas tenaga panen yang tidak mengambil cuti Hari Raya Idul Fitri.

Kelvin Tion menambahkan sebagian pekerja di bidang pemeliharaan bagi yang mampu bekerja panen untuk sementara membantu aktivitas panen.

Melalui berbagai upaya tadi, perusahaan sawit tetap optimis bahwa produksi akan lebih baik tahun ini. Apalagi ditopang faktor cuara dan best management practices untuk meningkatkan produktivitas.

 

Sumber: Sawitindonesia.com

Pasar Sawit Afrika bakal Gantikan Eropa

Diperkirakan, hanya butuh waktu satu tahun untuk mengalihkan pasaran sawit Indonesia dari Eropa ke Afrika.

LANGKAH Uni Eropa yang masih membuka pasar mereka bagi produk sawit dan turunannya asal Indonesia di
tanggapi dingin oleh Gabungan Pengusaha Kelapa sawit Indonesia (Gapki).

Menurut Direktur Eksekutif Gapki Danang Girindrawarda-na, mencari pasar baru untuk CPO bukanlah hal sulit.

Pasalnya komoditas tersebut ialah bahan baku bagi sebagian besar kebutuhan sehari-hari.

Saat ini, Indonesia sudah mulai masuk ke pasar Afrika dan diyakini kebutuhan di “Benua Hitam” itu akan terus bertumbuh secara signifikan. .

Bahkan, ia memprediksi angka ekspor ke pasar Afrika akan segera menyamai pengiriman ke “Benua Biru” dalam waktu setahun ke depan.

Sejak Januari hingga April tahun ini, data Gapki menunjukkan ekspor ke negara-negara Afrika sudah sebesar 703 ribu ton. Hampir separuh ekspor ke negara-negara Eropa yang mencapai 1,5 juta ton. Dari bulan ke bulan, ekspor CPO ke Afrika terus bertumbuh, yakni 16% pada bulan kedua dan 38% pada bulan ketiga.

Capaian tersebut sudah cukup membuktikan seberapa besar kebutuhan Afrika akan produksawitdan tentunya
potensi itu akan terus tumbuh di masa mendatang.

“Kita tidak bisa menggantungkan diri pada Uni Eropa. Kita bisa tutup pasar Eropa, buka pasar baru. Serapan ke Eropa dalam waktu dekat bisa dialihkan ke pasar nontradisional. Mungkin hanya butuh satu tahun,” ujar Danang kepada Media Indonesia, kemarin.

Sebelumnya Sekretaris Jenderal Gapki Togar Sitanggang mengungkapkan Afrika merupakan pasar yang sangat menjanjikan dengan total penduduk yang sangat besar.

Dalam tiga tahun terakhir, pertumbuhan permintaan produksawitAfrika terus merangkak naik hingga lebih dari 10%.

“Afrika itu secara pnduduk besar sekali. Satu negara bisa 60 juta jiwa. Nigeria saja mencapai 80 juta orang dan tentunya mereka sangat membutuhkan CPO. Produksisawitdi sana ada, tetapi tidak besar,” ucap Togar.

Hanya menunda

Sebelumnya Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Guerend menegaskan Uni Eropa merupakan dan akan tetap menjadi pasar paling terbuka untuk minyaksawitIndonesia. Hal itu sesuai dengan kesepakatan yang diambil dalam Revisi ArahanEnergi TerbarukanUni Eropa (RED II).

Danang menyebut poin-poin dalam teks RED II hanya menunda implementasi pelarangan biofuel berbahan dasar kelapa sawit. Semula pelarangan diputuskan untuk dimulai pada 2021 kemudian diundur menjadi 2030.

“Ini hanya menunda. Niat buruk mereka tidak akan hilang,” ujar Danang.

Oleh karena itu, langkah Gapki yang tetap mencari pasar baru bagi produk sawit Indonesia sudah tepat. Terlebih bila melihat perkembangan yang ada di Eropa saat ini bahwa para petani dan kelompok aktivis lingkungan masih terus menyuarakan penolakan terhadap penggunaan minyak sawit sebagai campuran dalam produksi bahan bakar nabati.

Insiden terakhir ialah penolakan dari para petard Prancis yang menanam rapeseed yang merupakan tanaman penghasil minyak lokal.

Petani-petani Prancis memblokade kilang minyak dan depot bahan bakar pada Minggu (10/6) malam sebagai protes atas rencana Total menggunakan minyak sawit impor di pabrik biofuel mereka.

 

Sumber: Media Indonesia

APKASINDO: Diplomasi Sawit Di Eropa Membawa Hasil

 

Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) menyambut baik keputusan Trilog Uni Eropa pada 14 Juni 2018 yang memperpanjang penggunaan sawit sampai 2030. Dengan adanya waktu jeda, pemangku kepentingan industri sawit dapat memperbaiki tata kelola di sektor hulu maupun hilir.

“Kami sangat bergembira melihat hasil pertemuan trilog antara Komisi Eropa, parlemen, dan dewan Uni Eropa. Setidaknya, bisa bernafas agak panjang dari waktu 2021 diundur menjadi 2030,” ujar Rino Afrino, Wakil Sekjen Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO), di Jakarta, Selasa (19 Juni 2018).

Rino menyatakan bahwa Uni Eropa mengakui keunggulan dan kebutuhan terhadap minyak sawit tidak dapat digantikan minyak nabati lain. Hal inilah yang menjadi bahan pertimbangan mereka apabila sawit benar-benar dilarang untuk masuk Eropa.

Keputusan otoritas Uni Eropa, dikatakan Rino, tidak terlepas dari kerja keras dan lobi intensif pemerintahan Joko Widodo. “Kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah Indonesia bersama pemangku sawit (pengusaha dan petani) termasuk Apkasindo di dalamnya yang bahu membahu memperjuangkan kepentingan Indonesia di benua Eropa,”paparnya.

Rino menambahkan dengan waktu yang tersisa sebelum 2030, pemerintah dapat memperkuat tata kelola sawit di dalam negeri. Dalam rangka inilah,  Apkasindo yang menjadi wadah organisasi petani sawit di 21 provinsi dan 140 kabupaten bisa memberikan dukungan nyata. Adapun sejumlah langkah yang dapat dijalankan yaitu peningkatan daya saing perkebunan rakyat, meningkatkan produktivitas, memperkuat kapasitas dan kompetensi petani, penguatan kelembagaan dan pengelolaan lingkungan yang baik.

Sebagai informasi, APKASINDO bergabung dalam Tim Negosiasi RI yang dipimpin Menko Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, dalam perundingan pembatasan penggunaan produk turunan kelapa sawit di Uni Eropa (EU). Kunjungan ke Uni Eropa dimulai dari 22-27 April 2018 ke lima negara yaitu Belgia, Vatikan, Belanda, Jerman.

 

Sumber: Sawitindonesia.com

Pasar Sawit Afrika bakal Gantikan Eropa

Jakarta: Langkah Uni Eropa yang masih membuka pasar mereka bagi produk sawit dan turunannya asal Indonesia ditanggapi dingin oleh Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki).

Menurut Direktur Eksekutif Gapki Danang Girindrawardana, mencari pasar baru untuk CPO bukanlah hal sulit. Pasalnya komoditas tersebut ialah bahan baku bagi sebagian besar kebutuhan sehari-hari.

Saat ini, Indonesia sudah mulai masuk ke pasar Afrika dan diyakini kebutuhan di ‘Benua Hitam’ itu akan terus bertumbuh secara signifikan. Bahkan, ia memprediksi angka ekspor ke pasar Afrika akan segera menyamai pengiriman ke ‘Benua Biru’ dalam waktu setahun ke depan.

Sejak Januari hingga April tahun ini, data Gapki menunjukkan ekspor ke negara-negara Afrika sudah sebesar 703 ribu ton. Hampir separuh ekspor ke negara-negara Eropa yang mencapai 1,5 juta ton. Dari bulan ke bulan, ekspor CPO ke Afrika terus bertumbuh, yakni 16 persen pada bulan kedua dan 38 persen pada bulan ketiga.

Capaian tersebut sudah cukup membuktikan seberapa besar kebutuhan Afrika akan produk sawit dan tentunya potensi itu akan terus tumbuh di masa mendatang.

“Kita tidak bisa menggantungkan diri pada Uni Eropa. Kita bisa tutup pasar Eropa, buka pasar baru. Serapan ke Eropa dalam waktu dekat bisa dialihkan ke pasar nontradisional. Mungkin hanya butuh satu tahun,” ujar Danang kepada Media Indonesia, Selasa, 19 Juni 2018.

Sebelumnya Sekretaris Jenderal Gapki Togar Sitanggang mengungkapkan Afrika merupakan pasar yang sangat menjanjikan dengan total penduduk yang sangat besar. Dalam tiga tahun terakhir, pertumbuhan permintaan produk sawit Afrika terus merangkak naik hingga lebih dari 10 persen.

“Afrika itu secara pnduduk besar sekali. Satu negara bisa 60 juta jiwa. Nigeria saja mencapai 80 juta orang dan tentunya mereka sangat membutuhkan CPO. Produksi sawit di sana ada, tetapi tidak besar,” ucap Togar.

Hanya Menunda

Sebelumnya Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Guerend menegaskan Uni Eropa merupakan dan akan tetap menjadi pasar paling terbuka untuk minyak sawit Indonesia. Hal itu sesuai dengan kesepakatan yang diambil dalam Revisi Arahan Energi Terbarukan Uni Eropa (RED II).

Danang menyebut poin-poin dalam teks RED II hanya menunda implementasi pelarangan biofuel berbahan dasar kelapa sawit. Semula pelarangan diputuskan untuk dimulai pada 2021 kemudian diundur menjadi 2030.

“Ini hanya menunda. Niat buruk mereka tidak akan hilang,” ujar Danang.

Oleh karena itu, langkah Gapki yang tetap mencari pasar baru bagi produk sawit Indonesia sudah tepat. Terlebih bila melihat perkembangan yang ada di Eropa saat ini bahwa para petani dan kelompok aktivis lingkungan masih terus menyuarakan penolakan terhadap penggunaan minyak sawit sebagai campuran dalam produksi bahan bakar nabati.

Insiden terakhir ialah penolakan dari para petani Prancis yang menanam rapeseed yang merupakan tanaman penghasil minyak lokal.

Petani-petani Prancis memblokade kilang minyak dan depot bahan bakar pada Minggu, 10 Juni 2018 malam sebagai protes atas rencana Total menggunakan minyak sawit impor di pabrik biofuel mereka.

 

Sumber: Metrotvnews.com

Indira Salsabilla Ayuwibowo, Duta Putri Sawit Indonesia 2018 Mengedukasi Nilai Positif Sawit

 

Indira  Salsabilla Ayuwibowo menjadi pemenang pemilihan Duta Putri Sawit Indonesia 2018. “Saya ingin mengedukasi masyarakat bahwa sawit berperan penting bagi kehidupan,” ujar mahasiswi Teknik Kimia Universitas Gajah Mada ini.

Indira Salsabilla Ayuwibowo menceritakan awal mula ketertarikannya ikut pemilihan Duta Putri Sawit Indonesia 2018. Informasi kegiatan ini diterimanya dari grup  WhatsApp. Mahasiswi S-1 jurusan Teknik Kimia Semester 6 memang diminta untuk membuat riset. Dia tertarik merancang penelitian berkaitan sawit.  Riset yang dipilih mengenai  pengolahan limbah cair sawit (Palm Oil Mill Effluent) menjadi Omega-3.

“Dalam pandangan saya limbah sawit bisa diolah untuk lebih bermanfaat dan berguna bagi masyarakat,”ujar Indira yang juga meraih gelar Duta Wisata Indonesia 2017.

Setelah mendapatkan informasi broadcast Lomba Pemilihan Duta Putra/Putri Sawit Indonesia 2018, lalu salah satu dosen meminta dirinya untuk mendaftar. Indira lalu mengirimkan biodata diri kepada pihak panitia. “Saya ikut karena diamanahkan dosen untuk ikut lomba. Begitu kirim biodata lalu saya dipanggil ikut tes tertulis,” jelasnya.

Pemilihan Duta Putra/Putri Sawit Indonesia 2018 diadakan oleh PT Riset Perkebunan Nusantara (RPN) pada 4-5 Mei 2018. Event ini baru pertama kali berlangsung di Indonesia. Total jumlah peserta yang mendaftar pemilihan duta putra/putri sawit mencapai 101 orang dari seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, panitia PT RPN menyaring kembali menjadi 32 orang. Prof.Dr.Gede Wibawa, Direktur PT RPN, menjadi ketua dewan juri yang berjumlah 7 juri dari beragam latar belakang.

Indira mengakui proses seleksi sangatlah ketat. Karena peserta harus mengikuti tes tertulis dan diskusi kelompok dalam satu hari. Tes tertulis mengajukan pertanyaan mengenai pengenalan industri sawit secara umum.  Dia mengakui agak kesulitan mempelajari permasalahan kelapa sawit karena latar belakang pendidikannya Teknik Kimia.

“Namun saya mulai mengenal sawit setelah mempersiapkan riset tadi. Ya, saya belajar sawit dari internet dan dari mana-mana. Ada lima soal yang bisa saya jawab lancar,” ungkapnya.

Selesai tes tertulis, dia menjelaskan peserta mengikuti diskusi kelompok di bawah pengawasan 3 anggota juri. Dalam diskusi ini, Indira mengakui dirinya dinilai mengenai pengetahuan pengetahuan industri kelapa sawit. Selain itu, juri juga menilai karakter/kepribadian masing-masing peserta.

Indira menuturkan, ada dua tes wawancara yang diikuti peserta. “Pertama mengenai  kepribadian saya sehari-hari.  Tes kedua tentang pengetahuan sawit mirip tes tertulis cuma lebih sulit. Sebab harus  disampaikan secara lisan,” tambahnya.

Kerja keras Indira berbuah hasil. Dia terpilih masuk finalis 10 besar.“Dan alhamdulillah, saya bisa terpilih menjadi juara pertama,”katanya sambil tersenyum

Dia mengakui industri sawit menghadapi serangan kampanye hitam dari negara lain dan LSM. Walaupun banyak sekali produk turunan sawit yang menjadi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Artinya masyarakat belum tahu dan gak sadar pentingnya sawit bagi Indonesia. Yang sangat disayangkan, masyarakat menerima informasi negatif sawit seperti kanker, deforestasi, dan perusakan lingkungan.

 

Sumber: Sawitindonesia.com

Sawit Tetap Dipakai Uni Eropa, Pengusaha Puji Diplomasi Pemerintahan Jokowi

Pelaku usaha sawit mengapresiasi pendekatan dan lobi pemerintahan Jokowi kepada otoritas Uni Eropa yang menghasilkan keputusan perpanjangan penggunaan produk sawit sampai 2030. Melalui keputusan ini, produk sawit tetap dapat diperdagangkan ke kawasan Uni Eropa.

“Kami mengapresiasi upaya lobi pemerintah Indonesia kepada stakeholder Uni Eropa, dalam rangka mencegah resolusi sawit yang diusulkan Parlemen (Eropa),” kata Joko Supriyono, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia ( GAPKI), di Jakarta, Selasa (19 Juni 2018).

Pada pertengahan April 2017, parlemen Uni Eropa mengeluarkan resolusi yang berjudul Palm Oil and Deforestation of the Rainforests, yang meminta penghapusan (phasing-out) minyak sawit sebagai bahan baku biofuel pada 2021 dari kawasan Uni Eropa.
Kendati demikian, usulan ini dimentahkan dalam pertemuan trilog pada 14 Juni 2018 diantara Komisi Eropa, Parlemen Eropa dan Dewan Uni Eropa (yang terdiri dari Negara-negara Anggota Uni Eropa) yang menghasilkan keputusan politik pemakaian sawit sampai 2030.

Menurut Joko Supriyono, keputusan ini masih bersifat temporary accepted karena ini berarti bisnis sawit tetap jalan hingga 2030 di Eropa.

Di sisi lain, kata Joko, masih ada ruang bagi pemerintah untuk melakukan lobi dan negosiasi kepada otoritas Uni Eropa.

Dari sektor hilir, Master Parulian Tumanggor, Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia ( APROBI) merasa gembira atas keputusan otoritas Uni Eropa tersebut. “Pertama, kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Presden beserta jajaran kabinet untuk melakukan lobi dan menolak diskriminasi atas biofuel berbahan baku sawit di Eropa,”kata Tumanggor.

Tumanggor menyebutkan Indonesia masih mempunyai waktu selama 12 tahun untuk menjalankan ekspor ke Eropa. Selain itu, pelaku industri yg memanfaatkan biodiesel di luar negeri juga bergembira atas putusan ini.

“Dengan masa jeda selama 12 tahun ini cukup bagi kita untuk melakukan langkah perbaikan baik di hulu dan hilir dalam rangka menuju industri sawit yang sustainable,” ujarnya.

Upaya lobi dilakukan aktif Presiden Jokowi dan jajaran menteri Kabinet Kerja. Dalam berbagai pertemuan dengan pemimpin negara asal Uni Eropa, Presiden Jokowi menekankan penolakan atas diskriminasi sawit. Pada akhir Mei 2018, Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan menghadiri seminar  di Vatikan mengenai “Pemberantasan Kemiskinan Melalui Pertanian dan Perkebunan Demi Perdamaian dan Kemanusiaan”. Hadir dalam seminar ini yaitu Kardinal Peter Turkson yang mendukung peranan sawit dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan petani.

Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Guerend, dalam keterangan resmi, menjelaskan bahwa Uni Eropa memimpin dalam upaya melawan perubahan iklim. Kesepakatan yang dicapai dalam merevisi Arahan Energi Terbarukan Uni Eropa (RED II) mencakup pengurangan bertahap dari sejumlah kategori biofuel (bahan bakar nabati) tertentu yang turut dihitung untuk memenuhi target energi terbarukan kami yang ambisius.

“Biofuel akan dikaji dengan perlakuan yang sama, tanpa melihat sumbernya. Teks RED II tidak akan membedakan, atau melarang minyak sawit. Uni Eropa merupakan dan tetap akan menjadi pasar paling terbuka untuk minyak sawit Indonesia,”pungkas Vincent.

 

Sumber: Sawitindonesia.com

Elektrifikasi Pedesaan Berbasis Biomas Kebun Sawit Dan Dana Ketahanan Energi

 

Rasio elekttrifikasi Indonesia termasuk di kawasan pedesaan sentra sawit nasional masih relatif rendah dan terendah dibandingkan dengan negara-negara Masyarakat Ekonomi Asean. Padahal pemanfaatan biomas hasil sampingan PKS (tandan kosong, cangkang, serat dan limbah cair) yang tersebar pada 190 kabupaten berpotensi menghasilkan energi listrik sebesar 4.336 MW yang dapat memenuhi kebutuhan listrik 4,5 juta rumah tangga di pedesaan.

Pemanfaatan Dana Ketahanan Energi yang sedang dipersiapkan pemerintah dapat dialokasikan untuk subsidi pembiayaanmodal investasi Pembangkit Listrik Tenaga Biomas yang terintegrasi dengan pabrik kelapa sawit di pedesaan merupakan bagian penting dan strategis dalam membangun ketahanan energi nasional berkelanjutan, terbarui, hemat emisi GHG, hemat devisa dan berbasis pedesaan.

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) pada akhir tahun 2015 lalu mengeluarkan terobosan baru tentang penghimpunan Dana Ketahanan Energi (DTE) dari setiap konsumsi premium dan solar fosil. Menurut rencana DTE akan dipunggut sebesar Rp. 200 per liter premium dan Rp. 300 per liter solar yang dikonsumsi. Penghimpunan dana ketahanan energi tersebut akan digunakan untuk membiayai pengembangan dan penyediaan energi baru terbarukan.

 

Sumber: Sawitindonesia.com

,

Biofuel sawit diperbolehkan Uni Eropa, sustainabilitas lahan sawit harus digalakkan

 

JAKARTA. Hasil keputusan trialog Uni Eropa baru-baru ini yang memperpanjang penggunaan biofuel berbasis minyak kelapa sawit (CPO) hingga tahun 2030 menjadi berita baik Indonesia. Namun kini pemerintah harus mengejar pengembangan keberlanjutan lahan kelapa sawit terutama di tingkat lahan sawit petani.

“Perpanjangan Uni Eropa hingga tahun 2030 itu harus ditanggapi dengan aksi yang jelas untuk buat lahannya bersertifikasi, maka syarat-syarat forestasi dan kualitas lingkungan yang uni Eropa minta bisa dipenuhi,” kata Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga kepada Kontan.co.id, Selasa (19/6).

Asal tahu, beberapa waktu lalu pertemuan trialog antara Komisi Eropa, Parlemen Eropa dan Dewan Uni Eropa, menghasilkan keputusan bahwa pengguna biofuel berbasis CPO masih diperbolehkan melampaui tahun 2021 menjadi hingga tahun 2030. Adapun impor produk berbasis komoditas tersebut tetap akan dibuka selama periode tersebut. Keputusan tersebut sesuai hasil teks Arahan Energi Terbarukan Uni Eropa [RED II], yang disetujui dalam pertemuan trialog.

Menurut Sahat, pengembangan lingkungan dan keberlanjutan lahan sawit menjadi kajian yang penting dalam teks yang digunakan Uni Eropa. Kemudian, selama ini yang menjadi pengganjal utama minyak kelapa sawit Indonesia adalah isu deforestasi. Padahal bila petani mendapatkan akses sertifikasi tanah dan bantuan dalam melakukan peremajaan dan pengolahan lahan, bakal sangat membantu sustainabilitas lahan sawit.

Sejumlah hal yang menurutnya bisa dilakukan pemerintah adalah memperjelas area-area hutan rakyat yang bisa digunakan untuk lahan sawit. Pasalnya, kerap terjadi bentrok antara rakyat yang ingin mengubah lahan warisan mereka menjadi kebun sawit, namun tidak mendapat izin dari Kementerian Kehutanan.

“Jadi harus ada pemutihan lahan, sertifikasi tanah dan untuk HGU dan tindakan untuk area penghutanan kementerian kehutanan harus transparan,” jelasnya.

 

Sumber: Kontan.co.id

Jokowi: “Saya Awasi Replanting”

 

“Saya enggak mau yang namanya seremonial, nanem lalu tinggal. Enggak begitu, saya awasi terus pasti,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) .

Pesan ini disampaikan Presiden Jokowi di akhir pidatonya saat peresmian Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Rokan Hilir, Riau, pada 9 Mei 2018. Presiden meminta program replanting benar-benar dapat segera diselesaikan. Baik menteri dan gubernur terkait diminta ikut mendukung peremajaan sawit rakyat.

“Dan jangan lupa pak menteri pak gubernur saya cek ini nanti. Jalan atau ndak.  Saya  punya alat untuk mengecek ini.  Jangan main-main dengan saya, akan saya cek terus,” ujarnya.

Terkait penyaluran dana replanting, Presiden juga menyentil kinerja BPDP-Kelapa Sawit. Jokowi menegaskan,“Saya dengar dana yang dikeluarkan Badan Pengelola Dana Sawit itu enggak cepat dan  ruwet. Nanti pulang saya mau tanya, kenapa lama, kenapa enggak cepat? Ini udah ditunggu rakyat untuk segera peremajaan sawit,” tegasnya.

Presiden Jokowi menambahkan, “Saya gitu-gitu tahu jangan dipikir enggak tahu. Kadang kalo salaman, ada yang bisikin saya; Pak ini dananya gak keluar-keluar. Ada itu yang bisikin saya, Pak ini sertifikatnya, saya kejar itu pasti. Saya cek intelijen bener enggak. Kalau enggak benar, ya saya  gebuk langsung,”tegasnya.

Pada April 2018, petani peserta program peremajaan sawit rakyat kesulitan mencairkan dana hibah dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS). Adapun penyebabnya adalah dana baru bisa dipakai apabila peraturan menteri pertanian mengenai KUR Dana Perkebunan sudah terbit.

Gus Dalhari Harahap, Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia Sumatera Utara menuturkan sampai saat ini masih ada petani yang berproses untuk pencairan dana karena terganjal beberapa aturan teknis yang masih belum tuntas. “Karena dana replanting dikelola BPDP-KS yang notabene petani ikut menyumbang. Lalu mengapa untuk biodiesel pencairannya sangat mudah tetapi untuk petani sangat bertele-tele?” tanya Gus Dalhari seperti disampaikan kepada Majalah SAWIT INDONESIA.

Jokowi menyebutkan dirinya akan terus mengecek perkembangan replanting sawit di seluruh Indonesia. “Nanti akan saya cek, saya lihat bibitnya sudah ditanam atau belum. Sudah berapa hektare, tanamannya sudah besar atau belum. Jika pohon-pohon ini masih ada (di Rohil), awas berarti belum dikerjakan.”

“Saya enggak mau namanya seremonial. Nanam lalu tinggal. Enggak begitu, saya awasi terus pasti,” tegas Jokowi.

Gulat Medali Emas Manurung, Ketua DPW APKASINDO Riau, menyebutkan pihaknya sangat mengapresiasi program PSR nasional yang kali ini berlokasi di provinsi Riau dan diresmikan oleh Presiden Jokowi. Kendati sempat tertunda beberapa kali akibat kesibukan Presiden. Awalnya, lokasi peresmian replanting mengambil tempat di Rokan Hulu (Rohul) lalu dipilih Rokan Hilir (Rohil).

“Kami (petani) sawit sangat berterimakasih kepada Presiden karena replanting menjadi tonggak sejarah perkelapasawitan di Riau khususnya Indonesia. Pada umumnya, petani menempati posisi termarginalkan. Tetapi fakta menunjukkan tanggal 9 Mei kemarin, Presiden hadir ditengah-tengah kebun sawit milik petani. Pak Jokowi merasa enjoy karena suasananya benar-benar  petani, tidak bermewah-mewah,” kata Gulat Manurung.

Menurut Gulat, program peremajaan sawit rakyat  solusi cemerlang atas kebuntuan produksi petani selama ini. Pasalnya, kondisi sawit petani di Riau sekitar 65% tidak produktif. Masalah produktivitas yang rendah disebabkan tanaman berusia tua di atas 25 tahun. Selain itu, tanaman petani salah menggunakan  bibit yang tidak unggul akibatnya produktivitas 60% dibawah normal.

 

Sumber: Sawitindonesia.com