Indonesia Akhirnya Seret UE ke WTO

Dalam lima tahun terakhir, ekspor sawit Indonesia ke Uni Eropa loyo gara-gara kebijakan RED Hyang dikeluarkan \’Benua Biru\’ tersebut. Lewat WTO, diharapkan muncul jalan keluar yang menyenangkan semua pihak.

PEMERINTAH Indonesia secara resmi mengajukan gugatan terhadap Uni Eropa (UE) ke Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO). Melalui Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di Jenewa, Swiss, Indonesia menggugat kebijakan renewable energy Directive (RED) II dan Delegated Regulation yang dikeluarkan UE. Kebijakan-kebijakan tersebut dinilai telah mendiskriminasi produk kelapa sawit dan turunannya asal Indonesia. “Indonesia resmi mengirimkan

Request for Consultation pada 9 Desember 2019 kepada UE sebagai tahap inisiasi awal dalam gugatan. Keputusan itu diambil setelah diadakan pertemuan di dalam negeri dengan asosiasi/pelaku usaha produk kelapa sawit dan setelah melalui kajian ilmiah serta konsultasi ke semua pemangku kepentingan sektor kelapa sawit dan turunannya,” ungkap Menteri Perdagangan Agus Suparmanto melalui keterangan resmi, kemarin.

Agus menegaskan gugatan tersebut dilayangkan sebagai bukti ketegasan pemerintah dalam melawan diskriminasi yang dilakukan UE melalui kebijakan RED IIdan Delegated Regulation tersebut.

Pasalnya, diskriminasi itu telah memberi dampak negatif terhadap kinerja ekspor produk kelapa sawit Indonesia ke pasar \’Benua Biru\’.

Melalui kebijakan RED II, UE mewajibkan mulai 2020 hingga 2030, penggunaan bahan bakar di UE berasal dari energi yang dapat diperbarui.

Selanjutnya, Delegated Regulation yang merupakan aturan pelaksana RED II mengategorikan minyak kelapa sawit ke kategori komoditas energi tidak dapat diperbarui lantaran memiliki indirect land use change (ILUC) yang berisiko tinggi.

Tren negatif

Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag Iman Pambagyo menambahkan, inisiasi awal dalam gugatan atau proses konsultasi ke WTO merupakan langkah yang dapat diambil setiap negara anggota.

Gugatan bisa dilakukan suatu negara jika negara itu menganggap kebijakan yang diambil negara anggota WTO lain melanggar prinsip-prinsip yang disepakati dalam WTO. Diharapkan, melalui konsultasi tersebut, jalan keluar
terbaik bagi kedua pihak dapat ditemukan.

“Sebelumnya, pemerintah Indonesia telah menyampaikan keberatan atas kebijakan UE ini di berbagai forum bilateral, baik dalam Working Group on Trade and Investment Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) dan pertemuan Technical Barriers to Trade Committee di WTO. Namun, kita harus tetap mempertegas keberatan itu melalui WTO,” ucap Iman.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, nilai ekspor minyak kelapa sawit dan biofuel/Fatty Acid Methyl Ester (FAME) Indonesia ke UE berada dalam tren negatif dalam lima tahun terakhir.

Pada periode Januari-September 2019, nilai ekspor FAME mencapai US$882 juta, turun 5,58% jika dibandingkan dengan periode yang sama di 2018 yang mencapai US$934 juta.

Pelemahan juga terjadi secara global. Sepanjang Januari-September 2019, total ekspor FAME tercatat US$3,04 miliar. Pada periode yang sama tahun lalu, nilai ekspor mencapai US$3,27 miliar.

 

Sumber: Media Indonesia

PLN Berhasil Uji Coba Pembangkit Bahan Bakar CPO

PLN Wilayah Provinsi Babel terus melakukan upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Bangka Belitung. Kali ini pihak PLN berhasil melakukan uji coba pembangkit berbahan bakar CPO di unit mesin yang ada di unit layanan pembangkit Merawang, Bangka.

General Maneger PLN Babel, Abdul Mukhlis menjelaskan saat ini kami sudah bisa memodifikasi pembangkit diesel menjadi CPO.

“CPO adalah minyak kelapa sawit yang diperoleh dari hasil ekstrasi buah kelapa sawit tanpa melalui proses pemurnian. Artinya pembangkit yang ada di Babel ini mulai green. Dan yang paling penting sumbernya ada di sini tidak perlu ambil dari luar lagi,” ungkap Abdul Mukhlis, Kamis (12/12).

 

Abdul Mukhlis menambahkan dari uji coba engine PLN sudah bisa dan mampu beroperasi selama 16 jam dalam kondisi terhubung dengan sistem kelistrikan Bangka dengan kondisi normal.

“Pada tahap persiapan kami memodifikasi engine seperti storage tank, sistem filtrasi dan sebagainya. Selain itu juga ditambahkan alat pemanas/heater untuk menjaga temperatur CPO sebelum masuk ke dalam engine berkisar antara 60-80 derajat sehingga dispositas bisa dijaga diangka 10-12 csv sehingga mampu terbakar di ruang bakar mesin tersebut,” jelas Abdul Mukhlis.

Lebih lanjut Abdul Mukhlis menjelaskan untuk memastikan CPO ini aman bagi lingkungan pihak PLN bekerja sama dan berkoordinasi dengan dinas Lingkungan Hidup.

“ Kami juga sudah melibatkan dengan dinas lingkungan hidup untuk mengukur emisi yang dihasilkan,” ungkap Abdul Mukhlis. (adv/Cr3)

Tambah Konstruksi Penangkal Petir

Pekerjaan menambah konstruksi penangkal petir.
Pekerjaan menambah konstruksi penangkal petir. (ist/dok PLN UP3 Belitung)

PLN tingkatkan keandalan pasokan listrik di Belitung dengan menyederhanakan sistem tegangan di Gardu Induk Suge.

“Sebelumnya tegangan disalurkan dari sistem 11 kV ke 20 kV kemudian ditingkatkan ke 70 kV, namun sekarang dari 11 kV langsung ke sistem 70 kV,” jelas Manager UP3 Belitung, Luky Artanti melalui siaran rilis, Kamis (12/12).

Selain itu sebagai langkah antisipasi musim hujan, pihaknya juga secara bertahap menambah kontruksi penangkal petir di saluran udara tegangan menengah (SUTM) 20 kV. Saat ini beban puncak di sistem Belitung sebesar 43 MW dengan daya mampu 75 MW.

“Dengan kondisi ini kami siap mendukung program investasi dan pariwisata di Belitung” ungkap Luky. (tas)

GM PLN UIW Babel Kenalkan Pembangkit Bahan Bakar CPO Melalui Media Gathering

GM PLN UIW Babel Kenalkan Pembangkit Bahan Bakar CPO Melalui Media Gathering
GM PLN UIW Babel Kenalkan Pembangkit Bahan Bakar CPO Melalui Media Gathering (ist/PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah (UIW) Bangka Belitung)

PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah (UIW) Bangka Belitung, Abdul Mukhlis adakan kegiatan media gat­hering, Kamis (12/122019) di Bes Cinema Pangkalpinang.
GM PLN Bangka Belitung, Abdul Mukhlis mengucapkan terimakasih atas kehadiran para teman-teman dari media.

“kegiatan ini diselenggarakan untuk meningkatkan keakraban dengan teman-teman media semuanya dan menyampaikan informasi terkini mengenai kelistrikan,” Kata Abdul Mukhlis.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh berbagai kalangan media yang ada di Bangka. Ia mengungkapkan, PLN bekerja berdasarkan visi dan misi.

“Visi yaitu menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait,  berorientasi pada kepuasan pelanggan dan perusahaan. Sedangkan misi yaitu menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan,”. Kata Abdul Mukhlis.

Selain itu, para peserta diajak oleh GM PT PLN Persero UIW Babel mengunjungi PLTD Merawang, Bangka. PLTD mengenalkan uji ope­rasi mesin Allen 406 menggunakan bahan bakar CPO.

“Saat ini kami sudah bisa memodifikasi pembangkit diesel kami menjadi CPO,” ungkap Ramlan Bur­ning selaku manager engineering, Kamis (12/12/2019).
Ia menjelaskan, CPO adalah minyak kelapa sawit yang diperoleh dari hasil ekstrasi buah kelapa sawit tanpa melalui proses pemurnian.

PLN Berhasil lakukan uji coba pembangkit berbahan bakar CPO di unit mesin yang ada di unit la­yanan pembangkit Merawang, Bangka.

Ia menjelaskan, dari hasil uji coba engine ini sudah bisa dan mampu beroperasi selama 16 jam dalam kondisi terhubung dengan sistem kelistrikan Bangka berjalan dengan kondisi normal.

“Sistem kelistrikan ini telah mendapatkan sertifikat layak operasi dari Palembang” ujar Ramlan.

Ia mengatakan, untuk target 2020 paling lambat sekitar 21 agustus sudah ada pengalihan dari HSD (solar) menjadi CPO.

“Kita minta suport dari PKS supaya mendapatkan CPO dengan harga yang seimbang sesuai dengan DPP (Dasar Pengenaan Pajak) kita,” ungkap Ramdan.

Berdasarkam hasil pengujian dampak CPO di lingkungan sesuai dengan baku mutu. Jika dibndingkan deng­an solar tidak begitu signifikan. Selain itu, proyek lain yang akan dilakukan yaitu mengolah sampah menjadi bahan bakar. (Bangka pos/Cr3)

PT PLN Wilayah Bangka Belitung Gelar Media Gathering Bicara Soal Kondisi Kelistrikan

MEDIA GATHERING--General Manager PT PLN Wilayah Babel, Abdul Mukhlis menjelaskan kondisi kelistrikan di Babel saat kegiatan media gathering, Kamis (12/12) di Bes Cinema Pangkalpinang.
MEDIA GATHERING–General Manager PT PLN Wilayah Babel, Abdul Mukhlis menjelaskan kondisi kelistrikan di Babel saat kegiatan media gathering, Kamis (12/12) di Bes Cinema Pangkalpinang. (Bangka Pos/ Sela Agustika)

PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah (UIW) Bangka Belitung menggelar kegiatan media gathering, Kamis (12/12) di Bes Cinema Pangkalpinang.

General Maneger PLN Babel, Abdul Mukhlis menjelaskan kegiatan ini dise­lenggarakan dalam rangka meningkatkan sinergisitas dan kerjasama antar PLN dengan media sekaligus menyampaikan informasi terkini terkait kelistrikan. Terdapat 18 media yang diundang dalam kegiatan tersebut.

Abdul Mukhlis mengucapkan terimakasih atas kehadiran para awak media.

“Kegiatan ini diselenggarakan untuk meningkatkan keakraban dengan teman-teman media semuanya dan menyampaikan informasi terkini mengenai kelistrikan. Semoga kerja sama dan sinergistas semakin terbina,” harap Abdul Mukhlis.​

Abdul Mukhlis menjelaskan tentang kondisi kelistrikan PLN Unit Induk Wilayah (UIW) Bangka Belitung ​ hingga tahun 2011.​ (Adv/cr3)

Kepala PT PLN UIW Bangka Belitung Sebut Bangka Surplus Listrik 24,91 MW dan Belitung 35,4 MW

Kepala PT PLN Unit Induk Wilayah (UIW) Bangka Belitung Abdul Mukhlis, mengakui kondisi kelistrikan PLN di Bangka Belitung pada tahun 2011 masih mengalami krisis listrik.

Namun saat ini pihaknya memiliki pembangkit listrik sistem Bangka dengan daya mampu 183,35 MW, beban puncak 158,44 MW, dan surpus 24,91 MW. Sedangkan untuk Belitung dengan daya mampu 79,85 MW, beban puncak 44,45, dan surpus 35,4 MW.

“Kemungkinan 2021 kita akan mengalami perubahan dan berusaha akan mengadakan pelebaran pembangkit listrik, salah satunya di Air Anyir,” kata Abdul Mukhlis saat kegiatan media gathering, Kamis (12/122019) di Bes Cinema Pangkalpinang.

Saat ini pihaknya sedang membangun gardu induk (GI) dan penyalaan listrik hampir disemua pulau berpenghuni dan juga bantuan kebutuhan lainnya.

Namun diakui Abdul Mukhlis ada beberapa ken­dala yang dialami oleh PT PLN.

“Ada beberapa kendala yaitu transportasi, faktor gelombang tinggi, tapi Insyaallah Januari sudah bisa di gunakan,” kata Abdul Mukhlis.

Ia mengungkapkan, PLN bekerja berdasarkan visi dan misi.

“Visi yaitu menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi pada kepuasan pelanggan dan perusahaan. Sedangkan misi yaitu menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan,” jelas Abdul Mukhlis.

Selain itu, untuk tahun 2020 rencananya akan membangun PLTS supplier listrik tenaga surya matahari yang dilengkapi dengan baterai sehingga bisa memberikan kehandalan.

“Kalau hanya PLTS, sinarnya tidak bisa diambil sehingga pembangkitnya tidak bisa mengeluarkan energi ketika matahari tidak ada. Selain itu, kita juga bisa membuat pupuk 2020 nanti dengan bahan yang sudah ada dari limbah batu bara,” ungkap Abdul Mukhlis.

Sumber: Bangkapos.com

Ekspor Minyak Sawit Indonesia Kena Tarif, Luhut: Enggak Masalah!

Adanya larangan ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) ke Uni Eropa tidak membuat Indonesia khawatir.

Meski Uni Eropa berencana akan mengenakan tarif ekspor terhadap minyak sawit mentah lndonesia sebesar 400 juta dollar AS.

Pasalnya, minyak sawit ini akan diolah sendiri dalam bentuk biodiesel. Indonesia telah menerapkan bahan bakar biodiesel 20 (B20) sejak 1 Desember 2018. Ditambah lagi, B30 akan diterapkan pada Desember tahun ini.

“Enggak ada masalah, cuma 400 juta dollar AS. Nanti kalau kita B20, B30, B40 kita mungkin nggak perlu lagi ekspor ke sana,” kata Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, di Jakarta, Kamis (12/12/2019).

Bahkan, bila CPO tetap dilakukan ekspor maka tidak mencukupi kebutuhan biodiesel dalam negeri. Oleh sebab itu, dibutuhkan rencana pengembangan CPO.

“Malah mungkin, jumlah sawit kita enggak cukup lagi untuk itu (pengolahan biodiesel). Jadi, mesti kita replanting program, nanti bisa produksi sawitnya naik,” ujarnya.

Uni Eropa akan menghentikan pemakaian minyak sawit sebagai bahan bakar hayati pada 2030 mendatang. Awalnya, keputusan ini dinilai diskriminatif oleh Indonesia hingga akhirnya pemerintah melayangkan surat protes ke Uni Eropa.

Namun, Presiden Joko Widodo sebelumnya mengatakan, untuk menekan defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD) bisa melalui upaya mengolah hasil sawit, yaitu minyak sawit mentah menjadi biodiesel di dalam negeri.

Nilai defisit transaksi berjalan per kuartal III 2019 turun menjadi 7,7 miliar dollar AS, atau 2,7 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka itu lebih rendah daripada defisit per triwulan sebelumnya, yaitu 8,2 miliar dollar AS (2,9 persen) dari PDB.

Menurut catatan Bank Indonesia (BI), penyebab utama defisit menyempit karena adanya peningkatan surplus neraca perdagangan barang. Dibarengi defisit neraca dagang migas yang menurun dan surplus neraca dagang nonmigas yang stabil.

Sumber: Kompas.com

Harga TBS Sawit Jambi Periode 13-19 Desember 2019 Naik Rp 67,15/Kg

 

Merujuk hasil dari tim penetapan harga Tandan Buah Segar (TBS) Sawit Provinsi Jambi, untuk periode 13 s/d 19 Desember 2019, menetapkan harga sawit umur 10-20 tahun naik Rp 67,15/Kg menjadi Rp 1.792,54/Kg.

Berikut harga sawit Provinsi Jambi dari penelusuran InfoSAWIT,  sawit umur 3 tahun Rp 1.411,95/Kg; sawit umur 4 tahun Rp 1.495,44/Kg; sawit umur 5 tahun Rp 1.565,19/Kg; sawit umur 6 tahun Rp 1.631,31/Kg; sawit umur 7 tahun Rp 1.672,61/Kg; sawit umur 8 tahun Rp 1.707,10/Kg. Sawit umur 9 tahun Rp 1.741,41/Kg.

Lantas untuk sawit umur 10 – 20 tahun Rp 1.792,54/Kg, sawit umur 21-24 tahun Rp 1.736,80/Kg, sawit umur 25 tahun 1.653,79/Kg. Dimana harga minyak sawit mentah (CPO) ditetapkan Rp 8.175,65/Kg dan harga Kernel Rp 4.296,44/Kg dengan indeks K 88,98%.

 

Sumber: Infosawit.com

Harga TBS Sawit Jambi Periode 13-19 Desember 2019 Naik Rp 67,15/Kg

Merujuk hasil dari tim penetapan harga Tandan Buah Segar (TBS) Sawit Provinsi Jambi, untuk periode 13 s/d 19 Desember 2019, menetapkan harga sawit umur 10-20 tahun naik Rp 67,15/Kg menjadi Rp 1.792,54/Kg.

Berikut harga sawit Provinsi Jambi dari penelusuran InfoSAWIT,  sawit umur 3 tahun Rp 1.411,95/Kg; sawit umur 4 tahun Rp 1.495,44/Kg; sawit umur 5 tahun Rp 1.565,19/Kg; sawit umur 6 tahun Rp 1.631,31/Kg; sawit umur 7 tahun Rp 1.672,61/Kg; sawit umur 8 tahun Rp 1.707,10/Kg. Sawit umur 9 tahun Rp 1.741,41/Kg.

Lantas untuk sawit umur 10 – 20 tahun Rp 1.792,54/Kg, sawit umur 21-24 tahun Rp 1.736,80/Kg, sawit umur 25 tahun 1.653,79/Kg. Dimana harga minyak sawit mentah (CPO) ditetapkan Rp 8.175,65/Kg dan harga Kernel Rp 4.296,44/Kg dengan indeks K 88,98%.

 

Sumber: Infosawit.com

PLN Babel Berhasil Uji Coba Pembangkit Berbahan Bakar CPO

PLN Unit Induk Wilayah Bangka Belitung berhasil melakukan uji coba pembangkit menggunakan bahan bakar crude palm oil (CPO) atau minyak sawit mentah di unit mesin yang berada di unit layanan pembangkit Merawang, Bangka.

“Saat ini kami sudah bisa memodifikasi pembangkit diesel kami menjadi berbahan bakar CPO atau minyak kelapa sawit yang diperoleh dari hasil ekstraksi buah kelapa sawit tanpa melalui proses pemurnian,” kata General Manager PLN UIW Bangka Belitung, Abdul Mukhlis di Pangkalpinang, Kamis.

Dengan peralihan bahan bakar dari solar ke CPO, artinya pembangkit yang ada di Babel ini mulai “green” dan yang paling penting sumber bahan bakar tersebut banyak tersedia di daerah sehingga tidak perlu ambil dari luar lagi.

“Dari uji coba ini, mesin kami sudah bisa dan mampu beroperasi selama 16 jam dalam kondisi terhubung dengan sistem kelistrikan Bangka dengan kondisi normal,” katanya.

Pada tahap persiapan, pihaknya memodifikasi “engine” seperti “storage tank”, sistem filtrasi dan sebagainya, selain itu juga ditambahkan alat pemanas atau heater untuk menjaga temperatur CPO sebelum masuk ke dalam engine.

“Jadi temperatur CPO ini harus berkisar antara 60-80 derajat agar dispositas bisa dijaga di angka 10-12 csv, sehingga mampu terbakar di ruang bakar mesin tersebut,” ujarnya.

Ia mengatakan, untuk memastikan CPO ini aman bagi lingkungan, pihaknya juga sudah melibatkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk mengukur emisi yang dihasilkan.

“Jadi selain ramah lingkungan, penggunaan bahan bakar CPO ini mesinnya lebih efisien dan biayanya lebih murah jika dibandingkan dengan bahan bakar solar,” katanya.

 

Sumber: Antaranews.com

Wamenlu Sebut Akan Bawa Masalah Bea Masuk Biodiesel Oleh UE ke WTO

Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Mahendra Siregar menyebut Indonesia akan membawa masalah pengenaan bea masuk anti subsidi terhadap biodiesel Indonesia oleh Uni Eropa (UE) ke organisasi perdagangan dunia (WTO).

“Kita perlu waktu, tapi saya rasa caranya ya kita harus respons dengan membawa ke WTO karena kan ini jelas persis pengulangan dengan apa yang dilakukan Eropa beberapa tahun lalu,” katanya ditemui di Kemenko Kemaritiman dan Investasi Jakarta, Kamis.

Pada 2018, Indonesia memenangkan gugatan yang diajukan terhadap Uni Eropa di WTO atas pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) produk biodiesel asal Indonesia. Sebelum memenangkan gugatan, BMAD ditetapkan sebesar 8,8 persen hingga 23,3 persen sejak 2013.

Namun, menurut Mahendra, meski Indonesia telah memenangkan gugatan dengan masalah yang sama kala itu, UE tampak benar-benar serius menutup akses biodiesel Indonesia ke benua biru.

“Kelihatan mereka betul-betul ingin mematikan akses biodiesel kita ke sana jadi ya kita harus lawan,” katanya.

Mahendra mengatakan proses gugatan ke WTO akan juga akan dilakukan sejalan dengan gugatan ke European Court.

“Tapi kita harus sadari, sekalipun demikian, mereka akan ulangi lagi karena memang tujuannya bukan untuk mendapatkan fairness tapi untuk mematikan akses kita ke Eropa,” ungkapnya.

Meski demikian, mantan Wakil Menteri Perdagangan itu mengaku belum ada pembahasan untuk melayangkan gugatan ke WTO. Terlebih proses untuk itu membutuhkan persiapan matang.

Ia juga berharap prosesnya nanti tidak akan mengganggu negosiasi Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia dan Uni Eropa atau Perjanjian Kemitraan Ekonomi Menyeluruh Indonesia dan Uni Eropa (IEU CEPA).

“Memang harapannya tidak, tapi kalau itikadnya kelihatan kurang baik, ya kita juga malah bertanya-tanya. Kok ada keinginan untuk membangun hubungan yang lebih baik tapi yang terjadi malah banyak gugatan dan langkah-langkah yang menurut kita tidak fair,” katanya.

Secara terpisah, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan Indonesia tidak perlu melayangkan gugatan apapun. Ia menilai tak ada masalah berarti jika Indonesia tak mengekspor biodiesel ke Eropa, terlebih dengan adanya program B20, B30 hingga B40.

“Enggak ada masalah. Itu cuma 400 juta dolar AS, silakan saja. Kalau kita sudah B20, B30, B40, kita mungkin ‘ndak perlu ekspor ke situ lagi. Malah mungkin jumlah sawit kita yang 47 juta ton itu ‘ndak cukup lagi untuk itu jadi mesti kita replanting program supaya kita nanti bisa yield-nya naik,” katanya.

Komisi Uni Eropa pada Senin (9/12) akhirnya menetapkan tarif bea masuk biodiesel dari Indonesia sebesar 8-18 persen, besaran yang sama dengan tarif sementara yang diusulkan oleh UE sejak Agustus 2019.

UE memastikan pengenaan tarif bea masuk anti subsidi (BMAS) terhadap biodiesel Indonesia atas tuduhan subsidi yang dinilai merugikan produsen UE.

Dalam rilis yang dipublikasikan Komisi Eropa, produsen biofuel Indonesia dinilai telah menjual produk biodiesel dengan harga yang lebih rendah.

Penyelidikan terhadap kasus subsidi biodiesel ini menemukan bahwa produsen Indonesia mendapat manfaat dari subsidi, pajak, hingga akses terhadap bahan baku di bawah harga pasar.

“Ini membuat produsen Uni Eropa mengalami kerugian,” kata Komisi Eropa seperti dikutip dari Reuters.

 

Sumber: Antaranews.com

Dubes Uni Eropa Sebut Tak Ada Larangan Impor Minyak Sawit RI

Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Piket menegaskan, tidak ada larangan impor minyak kelapa sawit ( CPO) dari Indonesia bagi negara-negara anggota Uni Eropa.

“Kami telah sering membahas persoalan ini. Yang ingin saya klarifikasi adalah tidak ada yang namanya larangan untuk impor CPO dari Indonesia. Ekspor CPO dari Indonesia sangat konstan. Kami memiliki pasar paling bebas untuk ekspor (CPO) Indonesia,” kata Piket seperti dilansir dari Antaranews, Kamis (12/12/2019).

Uni Eropa mencatat bahwa impor CPO dalam lima tahun terakhir relatif stabil dengan rata-rata 3,6 juta ton atau 2,3 miliar euro per tahun. Selain itu, pangsa pasar CPO Indonesia di Uni Eropa tetap merupakan yang terbesar, yakni sekitar 49 persen.

Piket, yang belum lama ini dilantik pada November sebagai Dubes Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam, mengakui bahwa persoalan minyak sawit setidaknya dalam dua tahun terakhir telah menjadi salah satu isu utama dalam hubungan antara Uni Eropa dan Indonesia.

Namun, dia menekankan Uni Eropa tidak menerapkan kebijakan larangan impor minyak sawit, melainkan kebijakan energi berkelanjutan, di mana produk-produk biofuel yang masuk ke pasar Uni Eropa harus memenuhi standar dari kebijakan tersebut.

“Kebijakan tersebut juga berlaku untuk produk minyak sawit dari negara-negara lain, bukan hanya Indonesia. Semua produk dari negara lain yang tidak memenuhi standar kebijakan energi berkelanjutan kami, diberi perlakukan yang sama,” jelasnya. Piket juga menjelaskan bahwa penggunaan Energi Terbarukan adalah salah satu prioritas utama Uni Eropa saat ini.

Uni Eropa mulai tahun ini menerapkan Arahan Energi Terbarukan (RED II) dengan target pencapaian 32 persen Energi Terbarukan pada 2030.

Kesepakatan penerapan RED II dicapai oleh Komisi Eropa, Parlemen Eropa, dan Dewan Uni Eropa pada Juni 2018. RED II bertujuan untuk menemukan campuran energi yang tepat dalam hal energi terbarukan.

Terkait dengan penerapan kebijakan Energi Terbarukan itu, terjadi perselisihan antara Uni Eropa dan Indonesia, khususnya tentang penggunaan biodiesel yang dibuat dengan CPO.

 

Sumber: Kompas.com

 

 

Indonesia Tepis Tudingan Pengembangan Sawit Sebabkan Deforestasi

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Selasa, 10 Desember 2019. “Pemerintah Indonesia telah melakukan langkah-langkah korektif untuk menahan laju deforestasi, termasuk dari ekspansi kelapa sawit”. Demikian disampaikan oleh Alue Dohong, Wakil Menteri LHK ketika menjadi panelis pada diskusi “Sustainable Food and Land Use Systems for A Cool and Healthy Planet” yang digelar di Paviliun GCF-GEF, Senin 9 Desember waktu Madrid.

Wamen mengklarifikasi pernyataan pihak tertentu dibeberapa negara maju, yang menuding Indonesia melakukan pengembangan kelapa sawit yang menyebabkan deforestasi dan mengakibatkan meningkatnya emisi karbon.

Selanjutnya ditegaskan Wamen bahwa beberapa tahun belakangan ini Indonesia telah menetapkan moratorium pemberian izin baru pengelolaan hutan alam dan lahan gambut. Penghentian ijin sementara tersebut telah ditetapkan menjadi permanen.

“Indonesia juga melakukan moratorium izin baru perkebunan kelapa sawit serta mendorong diberlakukannya Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), selain melakukan peremajaan kelapa sawit rakyat (smallholder) dan upaya peningkatan produktivitas dengan pemilihan bibit kelapa sawit unggul sebagai upaya mengelola perkebunan kelapa sawit berkelanjutan,” ditegaskan Alue Dohong dalam keterangan resmi diterima InfoSAWIT, belum lama ini.

Lebih lanjut Wamen LHK menyatakan bahwa Indonesia telah mengubah pendekatan pengelolaan hutannya dari yang berbasis kayu ke pendekatan lanskap, sehingga lebih mampu mengatasi persoalan-persoalan penyebab deforestasi di luar hutan.

Perubahan paradigma ini telah mampu meningkatkan manfaat keberadaan hutan yang tidak hanya fokus pada hasil hutan kayu dan non kayu saja tetapi juga jasa lingkungan serta dukungan pada kelestarian rantai pasokan (sustainable supply chains).

Pendekatan lanskap yang didukung oleh pendekatan yurisdiksi diharapkan mampu meningkatkan kinerja restorasi dan rehabilitasi lahan terdegradasi untuk menjaga penyediaan jasa lingkungan hutan dan meningkatkan inklusivitas pengelolaan hutan berkelanjutan yang melibatkan para pemangku yang luas seperti masyarakat setempat dan sektor swasta melalui pengembangan sistem insentif.

Mengakhiri pernyataanya, Wamen LHK menyatakan bahwa Indonesia akan bekerja sama dengan para pemangku, termasuk GEF, untuk menunjukkan bahwa aksi iklim yang ambisius yang berbasis pada hutan dan lahan dapat diandalkan dan sangat mungkin untuk dilaksanakan di berbagai tempat.

 

Sumber: Infosawit.com

Wapres RI: Sawit Dorong Pengentasan Kemiskinan

 

Sektor kelapa sawit mengangkat 10 juta orang keluar dari garis kemiskinan. KH. Ma’ruf Amin, Wakil Presiden RI, juga meminta perbaikan pendataan kepada petani sawit untuk membantu mereka keluar dari garis kemiskinan.

“Sawit ini anugerah  Tuhan Yang Maha Esa kepada Indonesia karena kelapa sawit dapat tumbuh subur. Dapat diibaratka seperti kurma yang memberikan kesejahteraan bagi masyarakat jazirah Arab. Jika negara-negara Timur Tengah punya kurma sebagai salah satu penghasil devisa terbesarnya. Maka, Indonesia memiliki sawit yang menjadi sumber devisa,” ujar Ma’ruf Amin dalam pidatonya.

Ia menjelaskan bahwa  pembangunan perkebunan kelapa sawit yang di daerah terpencil dan minim sarana dan prasarana ekonomi, telah mampu mendorong berkembangnya wilayah dengan sentra ekonomi berbasis kelapa sawit. Wilayah sentra sawit berlokasi di Sumatera Utara, Riau, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Barat. Daerah tersebut telah berkembang karena ekonomi kelapa sawit hal itu sesuai dengan upaya membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

Ma’ruf Amin menuturkan sebagai Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), tercatat peranan kelapa sawit dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Berdasarkan riset dari Universitas Stanford dan TNP2K, sejak tahun 2010 sampai tahun 2016, sektor ini mampu mengangkat 10 juta orang keluar dari garis kemiskinan. Itu sebabnya,  faktor-faktor yang terkait dengan ekspansi kelapa sawit dan secara langsung mengangkat 1,3 juta orang yang tinggal di pedesaan keluar dari garis kemiskinan, terutama di wilayah-wilayah ekspansi kelapa sawit.

Komoditas ini berperan strategis dalam pencapaian tujuan pembangunan millennium atau Sustainable Development Goals (SDGs). Tercatat,  sektor ini berperan pada goal pertama yaitu   penanggulangan kemiskinan. Lalu, goal dua adalah menghilangkan kelaparan, yang salah satu indikatornya adalah pengurangan prevalensi stunting. Untuk goal 7 (Energi Modern, Bersih dan Terjangkau), sektor sawit telah berperan melalui peningkatan pemanfaatan energi terbarukan; dan untuk goal 8 (pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi) sektor sawit juga berperan dalam penciptaan lapangan kerja.

Nilai strategis perkebunan kelapa sawit menghasilkan devisa ekspor dari komoditi sawit tahun 2018 sebesar US$ 20,5 miliar  atau lebih dari Rp. 270 trilyun yang merupakan ekspor komoditi terbesar dari Indonesia. “Tingginya ekspor sawit ini menjadikan neraca perdagangan Indonesia bisa lebih baik,” jelasnya saat menyampaikan pidato pembukaan di IPOC 2019, Nusa Dua, Bali, 31 Oktober 2019.

Tahun lalu, dikatakan Ma’ruf Amin, presiden mengeluarkan 5 pesan yaitu pengembangan sektor kelapa sawit ke depan yaitu memaksimalkan kemajuan teknologi, peremajaan perkebunan sawit rakyat, perluasan pasar ekspor, hilirisasi, dan implementasi program B20.

Terkait perbaikan tata kelola dan peningkatan produktivitas tanaman serta daya saing, program Peremajaan Sawit Rakyat diminta supaya dapat dioptimalkan. Ia telah meminta  Kementerian Pertanian untuk segera merealisasikan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang didukung pendanaannya dari Badan Pengelola DanaPerkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Target peremajaan dipatok seluas 185 ribu hektare per tahun perlu segera direalisasikan.

“Saya minta berbagai hal yang masih menghambat (PSR) seperti administrasi, harus dapat diselesaikan,” pintanya.

Ia mengatakan upaya menangkal kampanye negatif  kelapa sawit di Indonesia dapat dilakukan  melalui sertifikasi IndonesiaSustainable Palm Oil (ISPO). “Saya menyambut baik komitmenGAPKI yang seluruh anggotanya akan menyelesaikan sertifikatISPO pada akhir tahun 2020. Melalui sertifikasi ISPO diharapkanakan mengurangi kesan negatif tentang kelapa sawit Indonesia,” jelas Pria kelahiran Tangerang 76 tahun silam ini.

Menurutnya kampanye perlu dilakukan  untuk memberikan pemahaman masyarakat untuk menghilangkan berbagai kesalahpahaman mengenai sawit juga perlu terus dilakukan.

Dalam pandangannya, hilirisasi adalah jawaban dari kelebihan produksi kelapa sawit. Pengembangan investasi industri sawit jangan berhenti, terutama di industri hilirnya. Berbagai industri hilir berbahan baku sawit masih sangat terbuka, seperti industri biofuel, industri makanan, dan oleokimia.

Ma’ruf Amin mendorong agar para petani swadaya dapat bermitra dengan perusahaan agar dapat meningkatkan produktivitas. Selain itu,  perlu dilakukan konsolidasi data sawit melalui perbaikan metodologi harus dilakukan agar kita dapat melakukan perencanaan lebih baik. Pendataan petani sawit diharapkan juga harus dilakukan agar kita dapatmeningkatkan ketepatan sasaran dalammemberikan dukungan bagipetani sawit, terutama petani sawit yang berasal dari kelompokmasyarakat miskin.

Indonesia memiliki sawit sebagai sumber devisa dan peran kelapa sawit yang semakin penting tersebut tentunya dapat tercapai karena kerja keras dari para pelaku usaha perkebunan baik pekebun maupun perusahaan perkebunan kelapa sawit, khususnya anggota Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI). Kedepan, peran kelapa sawit akan semakin penting, terutama berkaitan dengan tuntutan yang semakin meningkat akan penyediaan food, feed dan fuel secara berkelanjutan.

Terkait program biodisel, dikatakannya, program ini mendorong penggunaan  minyak sawit dalam negeri akan meningkat sehingga memperkuat pasar domestik dan sekaligus akan mengurangi impor minyak bumi. Ini terbukti, program  B20 tahun 2019 sampai saat ini telah menyerap lebih dari 4 juta ton minyak sawit dan sampai akhir tahundiperkirakan akan terserap 6,4 juta ton.

Selanjutnya, program B30 ditargetkan akan mulai awal Januari 2020 dan akan dapat menyerap tambahan konsumsi minyak sawit sekitar 3 juta ton sepanjang tahun 2020. Terkait dengan pemanfaatan sawit sebagai sumber energi terbarukan, Pemerintah juga berkomitmen untuk mengembangkan kebijakan green fuel untuk mengkonversi sawit langsung menjadi green gasoline, green diesel bahkan green avtur.

 

Sumber: Sawitindonesia.com