2020, Ekspor CPO ke India Diprediksi Meningkat

Ekspor Ekspor minyak kelapa sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) ke India diprediksi bakal naik. Hal ini terkait kebijakan negara Bollywooditu menurunkan bea masuk CPO dan produk turunannya dari negara-negara ASEAN. Penurunan itu karena permintaan dari pemasok komoditas tersebut.

Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Mukti Sardjono mengatakan, penurunan tarif bea masukCPO India itu memberikan harapan atas ekspor minyak sawit Indonesia pada 2020 ini. “Saya kira ekspor sawit lndonesia akan naik lagi dengan turunnya bea masuk oleh India,” ujar Mukti.

Lebih lanjut, menurut Mukti, pihaknya belum menghitung berapa besar kenaikan ekspor CPO ke India akibat tarifbea masuk baru itu. Gapki mencatat ekspor CPO ke India pada Oktober 2019 sebesar 3,7 juta ton.

Karena itu, Mukti berharap ekspor CPO beserta produk turunannya itu naik, bahkan dapat normal seperti pada 2018 yang mencapai lebih dari 6 juta ton. Saat ini India berada pada peringkat ketiga sebagai tujuan ekspor minyak sawit terbesar Mdonesia.

Seperti diketahui, India menetapkan bea masuk CPO turun dari 40 persen menjadi 37,5 persen. Sedangkan impor produk olahan CPO turun menjadi 45 persen dari 50 persen. Penurunan tarif tersebut berlaku untuk seluruh impor minyak sawit dari Indonesia dan Malaysia, sebagai bagian dari ASEAN.

Disisi lain, Mukti mengakui Pakistan adalah pasar strategis produk minyak sawit Indonesia. Karena itu keberlanjutan pasar Pakistan dan negara-negara lain di Asia Selatan harus dijaga.

Dengan total volume ekspor minyak sawit Indonesia ke Pakistan mencapai 2,5 juta ton tahun 2018, Pakistan adalah importer minyak sawit Indonesia terbesar keempat setelah India, Republik Rakyat Tiongkok, dan Uni Eropa.

“Di tengah tekanan dan diskriminasi dagang dari Uni Eropa terhadap komoditas minyak sawit, Asia Selatan adalah pasar strategis yang harus dijaga. Selain Pakistan, tentu saja India dan Bangladesh,” kata Mukti.

Sehingga menurut Mukti, sebagai pasar ekspor minya sawit Indonesia terbesar, ada penurunan tren volume ekspor ke India. Tahun 2017, volume ekspor minyak sawit Indonesia mencapai 7,6 juta ton. Jumlah ini turun menjadi 6,7 juta ton tahun 2018.

“Nah ini mengkhawatirkan. Karena sampai Oktober 2019, volume ek- spor baru mencapai 3,7 juta ton,” ucap Mukti.

Mukti mengatakan, penurunan ekspor produk minyaksawitteisebuttidak lepas dari kebijakan bea masuk di India yang mengenakan tarif lebih tinggi terhadap minyak sawit Indonesia daripada dari Malaysia.

“Ini membuat sawit kita kalah kompetitif dengan Malaysia. Tetapi kebijakan tersebut sudah diubah dan saat ini kita sudah dikenakan tarif yang sama dengan Malaysia,” kata Mukti.

Terbukti, tren ekspor ke India pada bulan Oktober pun naik. Akhir 2019, pemerintah India mengeluarkan kebijakan penurunan impor tarif produk kelapa sawit Ini tentunya memberikan sinyal positif bagi produk minyak sawit Indonesia. Sayangnya, pada awal 2020 India mengeluarkan kebijakan melarang impor produk olahan minyak sawit

“Kami masih menunggu bagaimana penerapan kebijakanbarudaripemer-intah India tersebut Yang pasti, dua kebijakan tersebut saling bertentangan. Dan kebijakan pelarangan impor produk olahan minyak sawit dapat merugikan eksporproduk olahan minyak sawit Indonesia,” ungkap Mukti.

Hal senada diungkapkan, Wakil Ketua Umum Gapki Togar Sitanggang mengatakan bahwa minyak sawit adalah bahan baku energi utama di masa mendatang. Pemanfaatan minyak sawit sebagai bahan bakar energi baru dan terbarukan sudah tidak terelakkan.

“Kebijakan implementasi mandatori B30 adalah kebijakan yang tepat Dengan memanfaatkan sawit sebagai energi selain menghemat devisa negara juga akan meningkatkan kesejahteraan petani sawit,” kata Togar saat menjadi pembicara dalam PEOC (Pakistan Edible Oil Conference) 2020 di Karachi Pakistan.

Bahkan, Togar mengatakan, dalam berbagai uji coba dengan berbagai merek kendaraan bermotor, tidak ada persoalan teknis apapun dengan penggunaan biodiesel dari sawit Namun, jika B100 tentu perlu kajian yang lebih dalam dengan melibatkan banyak ahli.

Artinya, mandatori biodiesel yang sudah berhasil dilakukan Indonesia akan ditiru oleh Malaysia dengan menerapkan program B20. “Ini menjadi sentimen positif di pasar sehingga harga minyak sawit sejak Oktober tahun lalu naik tajam,” kata Togar

Terkait harga minyak sawit, Togar mengakui bahwa kenaikan yang terjadi di luar perkiraan para analis komoditas global. Selain naik lebih cepat yaitu pada dua bulan terakhir 2019, persentase kenaikannya sangat tajam.

 

Sumber: Harian Ekonomi Neraca

Kembangkan Potensi Petani Sawit, Wilmar Gelar Hari Petani

Riau – PT Siak Prima Sakti (SPS), grup Wilmar menggelar program tahunan Hari Petani Wilmar (Wilmar Farmer\’s Day) untuk meningkatkan kemampuan petani sawit swadaya dalam mengelola kebun dan meningkatkan produktivitasnya.

Program tersebut berisikan penerapan terbaik (best practice) teknis budidaya Sawit, seperti teknik pengambilan sampling tanah dan daun untuk pemupukan, pengenalan unsur hara, pengendalian hama penyakit, dan praktikla-pangan (field class room).

Menurut Manager Humas Human Resource PT Siak Prima Sakti Beni Safari, pendampingan para petani mitra perusahaan tidak berhenti hingga mereka memperoleh sertifikat Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO), tetapi juga dilanjutkan dengan program pendampingan petani swadaya, dalam pengelolaan budidaya kelapa sawit terbaik.

Selain menggelar pelatihan rutin, perusahaan juga I memberikan rekomendasi pemupukan, sebagai pedoman bagi petani dalam – menentukan dosis dan aplikasi yang tepat sesuai kebutuhan tanaman.

“Petani perlu mengadopsi metode dan teknik terbaik untuk meningkatkan hasil panen,” ujar Beni.

Hari Petani Wilmar tersebut digelar pada 14 – 15 Januari 2020 di wilayah dua koperasi petani mitra Wilmar di Kabupaten Siak, Riau, yaitu Koperasi Sekato Jaya Lestari dan Tinera Jaya. Keduanya juga dibawah pendampingan PT Permodalan Siak (PERSI), yang merupakan badan usaha milik Pemerintah Kabupaten Siak.

Menurut Ketua Koperasi Tinera Jaya Suhailis, acara tersebut sangat bermanfaat karena memberikan tambahan informasi dan pengetahuan kepada petani mengenai cara berkebun yang lebih profesional, termasuk administrasi dan perencanaannya.

Selamaini, petani berkebun dengan cara konvensional, padahal untuk memperoleh hasil yang lebih baik, petani perlu melakukan terobosan. “Perlu ada pihak yang mendampingi petani agar dapat mengetahui metode yang lebih baik dalam berkebun,” kata Suhailis.

Dia menilai, pelatihan untuk menambah pengetahuan petani sawit sangat penting guna meningkatkan kesadaran mereka mengenai budidaya yang baik dan benar. Langkah tersebut juga sebagai upaya menjawab kampanye negative sawit yang sedang hangat di dunia internasional.

Senada dengan Suhailis, Ketua Koperasi Sakato laya Lestari loasa berharap.!, ara berkebun yang baik dan benar akan berujung pada peningkatan produktivitas kelapa sawit, sehingga kesejahteraan petani meningkat.

Hingga saat ini, produktivitas kebun kelapa kebun sawit petani ada yang masih rendah “sehingga memerlukan pendampingan. “Dalam acara ini, kami membahas masalah-masalah dalam budidaya dan berusaha menemukan pemecahannya,” tutur Joarsa.

Sebelumnya juga Tiga koperasi petani kelapa sawit petani swadaya mitra Wilmar kembali menerima sertifikat Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO). Ketiga koperasi tersebut adalah Koperasi Tinera Jaya di Siak – Riau, KUD Panca Jaya di Rokan Hilir – Riau, dan Koperasi Perkasa Nalo Tan-tan di Merangin – Jambi.

Ketua Koperasi Tinera Jaya, Suhailis mengatakan, pihaknya memang sudah menantikan penyerahan sertifikat tersebut untuk membuktikan bahwa kelapa sawit yang diproduksi sudah memenuhi standar keberlanjutan. Dengan pendampingan Wilmar, pihaknya mengetahui cara mengelola kebun secara profesional dan sesuai standar berkelanjutan.

“Kami sadar bahwa untuk menjawab kampanye negatif di luar adalah dengan praktikpengelolaan kebun sang berkelanjutan,” ujar Suhailis saat menerima sertifikat ISPO di Malang, Jawa Timur.

Lebih lanjut, menurut Suhailis, proses sertifikasi selama delapan bulan dapat dilalui dengan lancar. Saat ini, Koperasi Tinera Jaya yang beranggotakan 225 petani swadaya mengelola lahan kebun kelapa sawit seluas 611,4 hektare (ha).

Pihaknya berharap, dengan pengelolaan kebun yang lebih baik juga dapat meningkatkan produktivitas sehingga tidak perlu memperluas areal kebun. Produksi rata-rata tandan buah segar (TBS) anggota koperasi saat ini 2 ton per ha per bulan.

Selain program pembinaan dan pendampingan oleh Wilmar, Koperasi Tinera Jaya juga memperoleh pendampingan dari PT Permodalan Siak (Persi), sebagai kepanjangan tangan pemerintah daerah, dalam hal pengelolaan kebun dan bantuan permodalan.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Koperasi Nalo Tantan Nita Trisnawati menambahkan, pihaknya memperoleh banyak manfaat dari pendampingan karena dapat mengatasi sejumlah kendala yang dihadapi dalam memenuhi persyaratan sertifikasi.

Awalnya memang cukup berat, tetapi dengan pendampingan dari Wilmar, pihaknya mampii menyelesaikan proses sertifikasi yang berlangsung enam bulan.

 

Sumber: Harian Ekonomi Neraca

Emiten CPO Ketiban Sentimen Positif

JAKARTA. Importir minyak sawit mentah atau crude Palm Oil (CPO) India menghentikan pembelian CPO daii Malaysia. Ini karena Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad mengkritik tindakan kekerasan India di Kah-smir, serta penerapan UU Kewarganegaraan baru yang dinilai diskriminatif ke warga muslim.

Analis Artha Sekuritas Nugroho Fitriyanto memprediksi, apabila boikot benar-benar diterapkan, maka hal ini berpotensi menurunkan harga jual CPO, yang dapat berimbas pada harga saham emiten CPO domestik. “Harga CPO global yang patokannya dari Malaysia kami prediksi bisa terkoreksi seiring dengan potensi peningkatan invetory level akibat berkurangnya penjualan,” jelas dia saat dihubungi KONTAN, Selasa (14/1).

Menurut Nugroho, jika selama semester 1-2020 sama sekali tidak ada ekspor CPO Malaysia ke India, maka ekspor CPO negeri jiran tersebut dapat turun 11,296 secara tahunan. Angka ini dengan catatan, negara-negara di luar India masih tetap melanjutkan ekspornya dengan pertumbuhan 1% year on year (yoy).

Andalkan B30

Sebagai gambaran, pada 2019, penjualan ekspor CPO Malaysia tumbuh signifikan, yakni 12% yoy. India meryadi negara tujuan ekspor CPO terbesar Malaysia dengan proporsi 24% dan pertumbuhan 75% yoy.

Sementara itu, CPO menyumbang hampir dua pertiga dari total impor minyak nabati India yang membeli lebih dari 9 juta ton CPO per tahun, terutama dari Indonesia dan Malaysia.

Analis Lotus Andalan Sekuritas Sharlita Malik mengatakan, prospek saham-saham CPO masih positif. Sektor CPO pada semester 1-2020 berpeluang menguat seiring dengan peningkatan impor dari India.

Sentimen positif lain juga berasal dari produksi kedelai Amerika Serikat dan India yang dipre- diksi hanya tumbuh flat pada 2020, yakni berkisar 2% year on year (yoy). Sekadar mengingatkan, CPO merupakan minyak subtitusi untuk kedelai.

Sementara itu, dari sisi domestik, kebyakan B30 di Indonesia juga berpeluang meningkatkan konsumsi CPO domestik. “Kami estimasikan konsumsi B30 di Indonesia selama 2020 dapat mencapai 6,5 juta kiloliter atau naik 4% yoy. Hal ini berpeluang menggantikan ekspor CPO ke Uni Eropa sekitar 3 juta ton per tahun hingga 2030, seiring kebijakan renewable energy directived II di 2020,” terang Sharlita ke KONTAN, Selasa (14/1).

Menurut dia, rata-rata harga penjualan CPO pada 2020 dapat berada di level MYR 2.500 per ton, atau naik 16,3% dibandingkan dengan tahun lalu. Karena itu, Sharlita menaikkan rating atas sektor CPO dari neutral menjadi overweight.

Ia merekomendasikan investor buy saham AALI dengan target harga Rp 15.000 per saham, PT PP London Sumatra Indonesia Tbk (LSIP) Rp 1.550 dan PT Salim Ivomas Pratama Tbk (SMP) Rp 465 per saham.

 

Sumber: Harian Kontan

Sawit Malaysia Diboikot India, Indonesia Ketiban Untung

Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad dalam beberapa kesempatan mengkritik kebijakan pemerintah India dalam penanganan masalah Kashmir. Selain itu, Mahathir juga menentang penerapan UU Kewarganegaraan baru yang dinilainya diskriminatif pada warga muslim.

Kritik Mahathir tersebut menyulut boikot produk Malaysia, khususnya minyak kelapa sawit atau CPO dan produk turunannya.

Dilansir dari Reuters, meski tak secara resmi, pemerintah India telah memerintahkan importir di negaranya menyetop pembelian minyak sawit dari Malaysia. Kebijakan ini rupanya mendapat dukungan penuh dari asosiasi importir CPO di India.

Praktis, aksi boikot sawit Malaysia di India ini menguntungkan posisi Indonesia. Seperti dikutip dari Malaysian palm oil Board (MPOB), India merupakan pembeli minyak sawit terbesar Malaysia pada tahun 2019 dengan volume 4,4 juta ton.

Pada tahun 2020, impor CPO India dari Malaysia diprediksi bakal terjun hingga di bawah 1 juta ton, meski beberapa importir masih melakukan pengapalan dalam skala kecil untuk memenuhi pesanan lama.

Dari data Reuters yang bersumber dari Refinitiv Eikon, ekspor CPO Malaysia ke India stabil dari awal tahun 2019, dengan ekspor pada Agustus 2019 masih din atas 500.000 ton, namun kemudian anjlok hingga sekitar 100.000 ton di Oktober 2019. Nilainya terus menyusut hingga Desember 2019.

Kondisi sebaliknya terjadi pada ekspor CPO Indonesia ke India. Volume ekspornya menukik dari kisaran 400.000-500.000 ton, pada September ekspornya melampaui Malaysia dan puncak pada Desember 2019 volume ekspornya meningkat menjadi di atas 600.000 ton.

Pada Senin (13/1/2020) lalu, bursa berjangka kelapa sawit Malaysia juga tercatat memperpanjang kerugian dengan penurunan sebesar 1,4 persen pada penutupan perdagangan.

Pemerintah New Delhi belum membuat pernyataan resmi terkait boikot sawit. Di lain pihak, Menteri Industri Malaysia Teresa Kok menolak berkomentar.

Sumber-sumber Reuters mengatakan pemerintah nasionalis Hindu yang dipimpin PM Narendra Modi tengah berupaya menekan Malaysia pasca kritikan PM Malaysia Mahatir Mohamad pada masalah Kashmir dan UU Kewarganegaraan.

Mahatir sebelumnya menuduh India sebagai agresor dan menduduki Kashmir, sebuah provinsi yang bersengketa dengan Pakistan dan mayoritas warganya beragama muslim.

Sumber: Kompas.com

Tahun 2021, Kebijakan RED II Uni Eropa Dikaji Ulang

Mengenai kebijakan Renewable Energy Directived (RED) II, sejatinya Komisi Eropa akan melakukan pengkajian ulang data yang didapat, termasuk mengkaji metodologi ilmiahnya di tahun 2021. Selanjutnya bila sudah dilakukan maka di tahun 2023, akan melakukan revisi terhadap Delegated Act.

?Pada saat itu, segala upaya Indonesia (seperti perubahan pada ISPO, moratorium, kebijakan satu peta, atau rencana aksi nasional yang baru-baru ini diterbitkan) akan dipertimbangkan,? kata Kuasa Usaha Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunai Darussalam, Charles-Michel Geurts.

Geurts pun mastikan, bahwa pasar Uni Eropa (28 Negara Anggota) sepenuhnya terbuka bagi minyak sawit. Tidak ada sama sekali larangan terhadap minyak sawit. Tercatat Uni Eropa memiliki komitmen terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Perserikatan Bangsa Bangsa, baik dalam kebijakan internal maupun eksternal. SDGs merupakan tekad bersama Uni Eropa, Negara-negara anggota Uni Eropa dan Indonesia.

?Kami senantiasa terbuka dan akan tetap membuka diskusi dan dialog tentang isu ini dengan pemerintah Indonesia maupun para pemangku kepentingan lainnya,? tandas Geurts.

Upaya penerapan kebijakan RED II dikatakan Konsultan Perubahan Iklim Uni Eropa, Michael Bucki, tidak hanya terkait mengenai masalah lingkungan tetapi lebih dari itu, dan kebijakan ini dianggap bukan sebagai hambatan perdagangan.

Klaim Bucki, langkah ini dilakukan untuk mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas, mengaca pada satu dasawarsa lalu saat muncul masalah lingkungan akibat berkembangnya industri perkayuan. ?Sebab itu kami memutuskan untuk menetapkan standar dan insentif,? katanya dalam media briefing yang dihadiri InfoSAWIT, belum lama ini.

Pemberlakuan ini diharapkan tidak sampai terjadi perusakan lingkungan yang lebih luas seperti yang terjadi di Brazil, dimana hutan hujan Amazon terbakar dan mempengaruhi iklim. ?Di Indonesia sudah melakukan langkah yang lebih maju, dan memiliki kemajuan yang baik,? katanya.

Apalagi masalah sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) dan produktivitas perkebunan kelapa sawit utamanya milik petani, masih tetap mejadi fokus pemerintah Indonesia saat ini. (T2)

 

Sumber: Infosawit.com

DBH Kelapa Sawit Sebaiknya Merata

Dana Bagi Hasil (DBH) kelapa sawit sebaiknya disalurkan merata sesuai dengan luasan perkebunan kelapa sawit yang ada di tiap-tiap daerah. Hal ini lantaran DBH kelapa sawit dipungut dari pelaku sawit dan harus disalurkan kembali ke pelaku sawit guna memperkuat komoditas kelapa sawit

Dalam forum rapat koordinasi Pelaksana Tugas (Pit) Gubernur Aceh Ir Nova Iriansyah mengusulkan kepada Preiden RI, Joko Widodo (lokowi) agar DanaBagi Hasil (DBH) Kelapa Sawit dibabagjkan ke daerah-daerah yang memiliki perkebunan kelapa sawit

Sehingga dalam hal ini pembagian DBH Kelapa Sawit tidak terfokus ke Pemerintah Pusat Adapun pembagian antara Pemerintah .Pusat dan Daerah berkisar antara 30 persen berbanding 70 persen, atau 35 persen berbanding 65 persen.

“Jadisayapikiryangter-penting dari pertemuan kita ini adalah bagaimana kita menyusun narasi secara rinci terkait dengan penerimaan dana bagi hasil bagi provinsi atau daerah penghasil kepala sawit. Agar penerimaan ini adil dan berkesinambungan, yang kemudian nantinya hasil rumusan ini akan dibawa kepada bapak Presiden Joko Widodo,” jelas Nova mengutip ANTARA.

Dalam kegiatan yang diiku tiolehpuluhan gubernur dan perwakilan dari 18 provinsi penghasil sawit tersebut, ia berharap para peserta agar merumuskan usulan dana bagi hasil (DBH) sawit kepada pemerintah pusat.

Nova menjelaskan, untuk mendukung secara lebih serius, Nova juga menyarankan agar Rekor DBH juga mengikutsertakan pihak-pihak yang serius memperjuangkan ketidakseimbangan pembagian keuangan dari pusat ke daerah seperti NGO, LSM, hingga perguruan tinggi untuk memperjuangkan dana bagi hasil untuk provinsi penghasil kelapa sawit.

“Selanjutnya, kita juga membuat mmusan bersama dengan sejumlah anggotaDPRRI/DPDRI secara singkat dan substansial. Kemudian, kita meminta waktu untuk bertemu dengan bapak Presiden guna memaparkan rumusan yangtelahdisepakati/\’jelas Nova.

Sementara itu, Gubernur Riau Drs H Syam-suar MSi sebagai tuan rumah pada pertemuan yang sudah keempat kalinya ini, berharap dalam rakor kali ini dapat diru- muskan dan disepakati usulan persentase pembagian DBH Sawit antara pemerintah pusat dengan provinsi penghasil sawit.

Namun Syamsuar maupun sejumlah gubernur daerah lain yang hadir, memberikan isyarat usulan itu pembagian dana bagi hasil Kelapa Sawit daerah dan pusat itu berkisar antara 30 persen berbanding 70 persen, atau 35 persen berbanding 65 persen. “Ya bisa 30:70 atau lainnya,” ujar Syamsuar lagi.

Dalam pidatonya, Gubernur Syamsuar secara umum menjelaskan beberapa aspek teknis yang menjadi dasar munculnya usulan pembagian DBH kelapasawitke pemerintah pusat.

“(Selama ini) daerah menerima dampak dari pengelolaan perkebunan sawit seperti kerusakan infrastruktur jalan akibat pengangkutan CPO. Tingginya potensi erosi serta juga resiko pencemaran udara, tanah dan air akibat ancaman karhutla, limbah padat B3 serta limbah cair,” kata Syamsuar.

Sementara di sisi lain, Syarnsuar mengatakan perkebunan menghasilkan pemasukan bagi negara berupa Bea Keluar (BK) dan pungutan eskpor (PE) yang sangat besar.

“Namun belum ada bagian untuk daerah penghasil (sawit),” ujar Syamsuar sambil menambahkan dalam UU No 33 tahun 2004 yang ada baru DBH Pajak dan Migas, sementara DBH sawit belum masuk.

Dalam rakor hari ini sejumlah Gubernur dari daerah penghasil sawit hadir. Selain Gubernur Riau Syamsuar, juga datang Gubernur Sumatera Utara, Aceh, Sumsel dan Kaltim. Dari Bangka Belitung, Kalbar dan Kalteng yang hadir Wakil Gubernur.

Sementara provinsi lainnyadiwakiliSekdaprov, Asisten II dan Kepala Dinas atau Badan, yakni Lam- pung, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Bengkulu, Jambi, Kalsel, Sulsel, Gorontalo, Sultra dan Papua Barat.

Sebelumnya, dalam catatan Akhir tahun 2019, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Dono Boestami berjanji akan meremajakan pohon Kelapa Sawit untuk 500 ribu hektar selama 3 tahun kedepan. Untuk ini tengah dipersiapkan perbaikan padaprosedur dan tata kerja program peremajaan termasuk alternatif untuk menggunakan pihak surveyor untuk melakukan verifikasi petani dan lahan yang akan didanai dengan danaperemajaanBPDPKS.

Upaya ini akan didukung dengan konsolidasi data lahan dan produksi sawit, pendataan petani sawit rakyat, perbaikan tata kelola pasokan dari petani ke pabrik Kelapa Sawit dan perbaikan infrastruktur logistik serta penyediaan akses yang lebih luas kepada petani swadaya. “Ini penting untuk meningkatkan daya tawar petani swadaya dalam penjualan TBS dan hasil sawit lainnya,” harap Dono.

Kemuduian, Dono mengatakan, dalam bidang penelitian dan pengembangan, BPDPKS mendorong riset yang tepat guna dan dapat diaplikasikan oleh masyarakat khususnya petani sawit. Selain itu, riset-riset tersebut akan diarahkan untuk mempercepat proses hilirisasi produk Sawit.

 

Sumber: Harian Ekonomi Neraca

Jokowi Promosi Sawit RI di Abu Dhabi

 Komoditas minyak kelapa sawit disinggung Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menjadi pembicara pada Abu Dhabi Sustainability Week. Jokowi menyebut sawit adalah alternatif bahan bakar terbarukan.

“Di mana Indonesia memainkan peran utama dalam masa depan energi adalah dalam transisi dunia menuju bahan bakar nabati terbarukan. Indonesia adalah produsen minyak kelapa sawit nomor satu di dunia,” ujar Jokowi di Abu Dhabi National Exhibition Centre (ADNEC), Uni Emirat Arab (UEA), Senin (13/1/2020).

“Dengan hanya 10% dari lahan dunia yang digunakan untuk produksi minyak nabati minyak kelapa memproduksi 40% dari minyak nabati dunia,” tambahnya.

Itu dibuktikan dengan penerapan bahan bakar Biodiesel B-20. Tahun ini, Indonesia akan meningkatkan menjadi B-30 atau 30% bahan bakar diesel berasal dari sawit.

“Kami akan meningkatkan persyaratan bio-diesel menjadi B-30 tahun ini yang selanjutnya akan menghemat impor bahan bakar dan semakin mengurangi emisi gas rumah kaca,” kata Jokowi.

Sektor lainnya terkait masa depan energi yang disampaikan Jokowi adalah Nikel. Jokowi mengatakan Indonesia siap memasok industri baterai Lithium-Ion yang 50% komponennya dari Nikel.

“Sebagai Produsen Nikel Nomor Satu di dunia, Indonesia siap untuk memasok industri Baterai Lithium-Ion yang semakin cepat berkembang di dunia. Kami mengundang Anda untuk bermitra dengan kami, karena kami membangun industri domestik kami, untuk memproduksi komponen, dan akhirnya sel baterai – sebagai perpanjangan hilir alami dari produksi Nikel kami,” kata Jokowi.

 

Sumber: Detik.com

 

RSPO Tetapkan Standar Minyak Sawit Berkelanjutan Petani Lebih Simpel

 

Guna mendongkrak penerapan skema minyak sawit berkelanjutan di tingkat petani swadaya, Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) membuat standar baru yang diharapkan bisa diterima petani kelapa sawit swadaya di Indonesia.

Merujuk informasi dari RSPO, skema ini akan dibuat sesederhana mungkin untuk menghindari terjadinya kendala yang dihadapi para petani. Sebab itu penerapan skema ini akan dibuat dengan pendekatan bertahap untuk memenuhi semua standar kriteria & indikator pada satu waktu.

Maksudnya petani swadaya dapat memasuki sistem sertifikasi apabila telah memenuhi persyaratan indikator dasar, lantas memenuhi tiga tahap menuju pemenuhan kepatuhan secara penuh yakni, Kelayakan (Eligibility), Pencapaian (Milestone) A, Pencapaian (Milestone) B.

Selanjutnya, Prinsip dan Kriteria (P&C) yang disesuaikan pada konteks pekebun swadaya, contohnya tidak diharuskan mengatasi efek gas rumah kaca (GHG), penilaian dampak sosial, pengurangan beban terhadap sistem administrasi, dan lainnya.

Kemudian, akses yang lebih mudah dan lebih cepat terhadap manfaatnya – menghasilkan smallholder credits. Serta tersedianya lebih banyak dukungan bagi pekebun swadaya untuk mencapai pemenuhan kepatuhan.

Berikut Prinsip Standar untuk Petani Swadaya, Prinsip 1, Mengoptimalkan produktivitas, efisiensi, dampak positif dan ketahanan. Prinsip 2, Legalitas, penghormatan terhadap hak atas tanah, dan kesejahteraan masyarakat. Prinsip 3, Penghormatan terhadap HAM, termasuk hak dan kondisi pekerja. Prinsip 4, Lindungi, lestarikan, dan tingkatkan ekosistem dan lingkungan. (T2)

 

Sumber: Infosawit.com

,

Ekspor CPO Olahan Prospektif

Ekspor produk minyak kelapa sawit olahan asal Indonesia berpotensi terus menguat setelah India membatasi impor komoditas tersebut.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga mengatakan kendati India membatasi impor crude palm oil (CPO) olahan, Indonesia bakal mendapatkan keuntungan dari kebijakan tersebut lantaran harga CPO olahan RI lebih murah dari produk Malaysia.

“Produk kita lebih murah harganya, sebab alat produksi kita lebih modern dibandingkan dengan Malaysia. Hal itu berdampak kepada produktivitas CPO olahan Indonesia yang lebih tinggi dari Malaysia,” katanya, akhir pekan lalu.

Dia mengatakan kapasitas produksi produsen CPO olahan Indonesia rata-rata mencapai 1.500 ton-3.000 ton per hari. Sementara itu, rata-rata kapasitas produsen Malaysia hanya 600 ton-700 ton per hari.

Dengan dibatasinya impor CPO olahan oleh India, konsumen di negara tersebut diyakini bakal memilih mengimpor dari Indonesia ketimbang Malaysia.

Sepanjang tahun lalu, rata-rata pengiriman minyak kelapa sawit olahan dari Indonesia ke India mencapai 220.000 ton-240.000 ton per bulan. Melalui adanya kebijakan dari Kementerian Perdagangan dan Industri India tersebut, ekspor minyak kelapa sawit olahan dari Indonesia ke Negeri Bollywood bisa naik menjadi 300.000 ton-340.000 ton per bulan.

Bagaimanapun, kata Sahat, Indonesia masih belum bisa menguasai sepenuhnya pasar CPO olahan di India. Pasalnya, biaya pengapalan barang dari Indonesia dalam bentuk bulk carrier lebih mahal 30% dari Malaysia. Untuk pengiriman dalam bentuk kontainer dari Indonesia, lebih mahal 75% dibandingkan dengan dari Malaysia.

Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Kanya Lakhsmi mengatakan selama ini Indonesia merupakan eksportir CPO terbesar ke India. Hal itu terjadi lantaran pada tahun lalu, India menetapkan tarif bea masuk produk CPO olahan dari Indonesia sebesar 50% atau lebih tinggi dari Malaysia dengan 45%. Sementara itu, untuk produk CPO, India menyamakan bea masuknya antara dua negara tersebut yakni 40%.

Namun, kebijakan tarif tersebut diubah oleh India pada September 2019. Kala itu, India menyamakan bea masuk produk olahan CPO asal RI dan Malaysia menjadi 50%.

“Sebelum disetarakan bea masuknya untuk produk olahan CPO antara kita dengan Malaysia, ekspor produk mentah kita ke India lebih besar daripada produk olahan. Kini setelah ada penyamaan bea masuk produk olahan antara kita dan Malaysia, ditambah adanya pembatasan impor produk tersebut oleh India, maka peluang peningkatan volume ekspor secara total bisa terjadi,” jelasnya.

Dikutip dari Reuters, Pemerintah India mulai mengubah kebijakan impor produk olahan minyak kelapa sawit dari bebas menjadi terbatas dengan kuota sejak pekan lalu, tepatnya Rabu (8/1).

 

Sumber: Bisnis Indonesia

Program B30 Sukses Dongkrak Harga Sawit

Harga minyak sawit mentah {crude palm oil/CPO) di Sumatera Utara (Sumut) bergerak naik menjadi di kisaran Rp 9.000 per kilogram (kg). Hal itu salah satunya didorong oleh kebijakan penerapan bahan bakar biodiesel sebesar 30% (B30).

Sekretaris Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Sumut Timbas Prasad Ginting, di Medan, kemarin, mengatakan, harga CPO mulai bergerak naik sejak Desember

2019 sebagai dampak positif pernyatan Presiden Joko Widodo bahwa Indonesia sudah menggunakan bahan bakar biodiesel 30% mulai Januari 2020. “Kebijakan B30 salah satu yang mendorong kenaikan harga CPO. Pada 2019, harga terendah sempat menyentuh Rp 5.033 per kg pada Mei,” ujar dia.

Harga CPO terus bergerak naik seperti pada 16 Desember 2019 yang masih Rp 9.100 per kg dan pada 7 Januari 2020 sudah mencapai Rp 9.900 per kg. Humas PTPN FV Syahrul Siregar mengakui harga CPO pada 7 Januari

2020 sudah mencapai Rp 9.900 per kg. “Lonjakan harga tertinggi pada 3 Januari yang sebesar Rp 9.998 per kg,” ujarnya.

Ketua Gapki Aceh Sabri Basyah mengatakan, kebijakan penerapan B30 akan menguntungkan dari berbagai sisi. Selain mendongkrak harga jual CPO, penerapan B30 juga otomatis semakin mengurangi impor BBM termasuk mengurangi ketergantungan ekspor komoditas tersebut. “Diakui, sejak ada pernyataan Presiden Joko Widodo tentang rencana B30, harga CPO sudah langsung bergerak naik,” ujar dia seperti dilansir Antara.

Dampak kenaikan harga CPO mendorong kenaikan harga tandan buah segar (TBS). Harapannya, harga TBS bisa di atas Rp 1.500 per kg atau dapat mencapai Rp 2 ribuan seperti saat krisis moneter. Sabri berharap, pemerintah juga komitmen menerapkan sanksi bagi yang tidak melaksanakan. Apalagi sebelumnya pemerintah sudah menerapkan B20. “Dengan semakin banyak penyerapan CPO di dalam negeri, ketergantungan ekspor akan berkurang,” ujarnya.

Pada Rabu (8/1), Pertamina Marketing Operation Region (MOR) I Sumatera Bagian Utara mulai menyalurkan B30 melalui tiga Fuel Terminal (FT) yang berada di Provinsi Riau pada awal tahun 2020. “Kini kita mulai menyalurkan B30, ini tiga Fuel Terminal yang berada di Provinsi Riau yakni, FT Dumai, Siak dan Tembila-han,” kata Unit Manager Communication CSR MOR I M Roby Hervindo di Pekanbaru. Upaya ini sejalan keterangan Dinas ESDM Provinsi Riau, bahwa sokongan kelapa sawit di Riau mencapai 40% dari pasokan nasional. Namun ketergantungan pada pasar ekspor, membuat harga sawit kerap tak stabil.

Lahirnya Keputusan Menteri ESDM No 227 Tahun 2019 tentang penetapan komposisi FAME dari B20 menjadi B30, menjadi harapan baru petani sawit. B30 diharapkan akan menciptakan permintaan domestik dan multiplier effect terhadap 16 juta petani sawit. “FT Dumai mendapat pasokan Fatty Acid Mathyl Ester (FAME) dari PT Intibenua Perkasatama dan PT Wilmar Bioenergi Indonesia,” ujarnya.

Program B30 juga diyakini membawa manfaat peningkatan perekonomian Indonesia melalui pengurangan volume impor solar (BBM serta menjaga keberlangsungan industri sawit dalam negeri sebagai penyedia bahan baku dan produsen FAME dan meningkatkan kesejahteraan petani sawit.

 

Sumber: Investor Daily Indonesia