Resolusi Sawit Sulit Diimplementasikan Di Uni Eropa (Bagian IX)

 

Secara empiris, ekspor CPO Indonesia ke Uni Eropa memiliki trend positif (meningkat) pada tahun 2017. Hal ini menunjukan Resolusi Sawit yang dikekuarkan oleh Parleman Uni Eropa pada bulan April 2017, ternyata tidak mudah diimplementasikan untuk menahan laju ekspor CPO ke Uni Eropa. Berdasarkan faktor yang menyebabkan hal tersebut antara lain: Pertama, permintaan impor CPO Uni Erpoa bersifat elastis dalam jangka pendek. Hal ini juga didukung harga CPO yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan sumber minyak nabati lainnya. Pada tahun 2017, rasio harga SBO/CPO adalah 1,09 rasio harga RSO/CPO adalah 1,28 dan Rasio harga SFO/CPO adalah 1,43.

Kedua, adalah faktor excess demand, dimana produksi minyak nabati domestik Uni Eropa hanya mampu memenuhi dua per tiga dari konsumsinya, dan sepertigannya sangat tergantung pada impor. Share ekspor CPO Indonesia mencapai 80% dari impor CPO dan sisanya malaysia. Hal ini mencerminkan posisi penting Indonesia di pasar minyak nabati Uni Eropa.

Ketiga, dari sisi supply, CPO relatif lebih tersedia dibandingkan dengan rapeseed oil dimana rapeseed oil tergolong thin market di pasar global. Disamping ketiga faktor diatas respon kebijakan dari pemerintah Indonesia, juga merupakan faktor penting terutama dalam melakukan lobby internasional (khususnya ke Uni Eropa), dan hal ini tetap diperlukan  di hari mendatang dan juga dukungan pemerintah dalam merespon isu sustainability.

Sumber: PASPI dan GAPKI

 

Sumber: Sawitindonesia.com

China Setujui Tingkatkan Impor Sawit dari Indonesia

 

BEIJING – Pemerintah China menyetujui peningkatan volume impor kelapa sawit dari Indonesia setelah negara berpenduduk terbesar di dunia itu mengurangi impor kedelai dari Amerika Serikat.

“Tadi kita minta kalau butuh sawit, kita tambah lagi. Mereka kelihatannya setuju,” kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan di Beijing, Sabtu (14/4/2018).

Dalam rangkaian kunjungan kerja ke China pada 12-14 April 2018, Luhut bertemu dengan Perdana Menteri Li Keqiang, Penasihat Pemerintah sekaligus Menteri Luar Negeri Wang Yi, dan sejumlah pejabat Kementerian Perdagangan (Mofcom), Komisi Nasional Pembangunan dan Reformasi (NDRC), Bank Pembangunan China, serta para pengusaha setempat.

“Kami harapkan penambahan impor sawit dari Indonesia bisa diumumkan secara resmi oleh PM China saat melakukan kunjungan ke Indonesia pada 6 Mei mendatang,” kata Menteri Perindustrian dan Perdagangan pada era pemerintahan Abdurrahman Wahid itu.

 Menurut dia, kebijakan itu merupakan salah satu langkah Indonesia dalam memanfaatkan perang dagang antara China dan Indonesia.

Nilai impor kelapa sawit China dari Indonesia dalam beberapa tahun terakhir mengalami kenaikan secara signifikan.

Pada 2016, nilai impor kelapa sawit China dari Indonesia mencapai 3,23 juta ton. Kemudian pada 2017 nilai itu meningkat menjadi 3,73 juta ton. “Kalau China setuju peningkatan impor sawit maka akan banyak membantu 16 juta petani kita,” kata Luhut.

Kepada para pembuat kebijakan di China, jenderal purnawirawan TNI itu menegaskan bahwa posisi Indonesia tetap netral dalam menyikapi perang dagang antara China dan AS.

“Bicara masalah perdagangan AS dengan China posisi Indonesia sebagai negara cukup besar tidak perlu berpihak kepada salah satu. Jadi kita bisa meletakkan posisi kita dengan cantik,” ujarnya.

(mrt)

Sumber: Okezone.com

WWF Tolak Diskriminasi Sawit Di Eropa

 

World Wide Fund for Nature (WWF) Indonesia, NGO lingkungan hidup dan konservasi, menolak kebijakan diskriminasi sawit di Uni Eropa terutama berkaitan penghapusan pemakaian sawit sebagai bahan baku biodiesel pada 2021. Kebijakan ini bukanlah solusi tepat karena menimbulkan masalah baru seperti hilangnya insentif bagi produk minyak sawit bersertifikat.

“Jadi, kami melihat UE ada perlakuan diskriminatif kepada palm oil. Wajar saja Indonesia marah,” kata Aditya Bayunanda, Director Policy, Sustainability, and Transformation WWF Indonesia, saat jumpa pers ICOPE 2018, Jumat (13 April 2018).

Aditya menjelaskan lebih lanjut bahwa penggunaan minyak sawit dan komoditas lain sebagai bahan baku biofuel dimulai dari kebijakan EU Directive pada 2009. Kebijakan diambil sebagai komitmen Uni Eropa menurunkan target emisi mereka sampai 20 prsen melalui pengurangan minyal fosil beralih kepada biofuel berbasis minyak nabati seperti sawit dan kedelai (soya).

Dalam perjalanannya, kata Aditya, muncul studi pemakaian biofuel malahan meningkatkan emisi karbon karena pembukaan lahan untuk perkebunan sawit dan kedelai. Persoalannya resolusi parlemen Uni Eropa menjadi tidak fair karena menghapus biofuel dari sawit. “Perlakuan serupa tidak diterapkan kepada kedelai yang deforestasinya lebih besar. Jika diberlakukan, maka tidak ada diskriminasi kepada palm oil,” jelasnya.

“Palm oil sangat penting untuk menekan kemiskinan. Sebenarnya, sawit ini bukanlah ancaman hutan asalkan tidak ditanam di luar kawasan taman nasional dan hutan lindung,” ujar Aditya.

Seharusnya, kata Aditya, Uni Eropa bisa bersikap adil dengan mengijinkan CPO bersertifikat dan berstandar baik untuk masuk ke Eropa. Mengingat, sudah banyak perusahaan yang punya standar baik dan mendorong pelestarian lingkungan agar industri berkelanjutan.

Aditya mengkhawatirkan kalau minyak sawit dihapuskan Uni Eropa akibatnya tidak ada lagi insentif untuk minyak sawit bersertifikat. Seharusnya, ada relaksasi bagi minyak sawit bersertifikat supaya dapat diterima Uni Eropa menjadi bahan baku biofuel.

“Dengan adanya penghapusan minyak sawit, tidak ada yang insentif lagi. Wajar, kalau Indonesia marah atas perlakuan diskriminatif tadi,” tegasnya.

Aditya menuturkan Indonesia tidak bisa lepas dari palm oil untuk itu bagaimana menjadikan sawit lebih sustainable ke depannya. “Pelarangan sawit bukan solusi terbaik,” ungkapnya.

Sebelumnya, Wapres Jusuf Kalla mendesak Uni Eropa supaya menghentikan diskriminasi terhadap produk sawit Indonesia. Kalau tidak, Indonesia akan stop beli pesawat Airbus.

 

Sumber: Sawitindonesia.com

Bagi Industri Sawit, Sains dan Teknologi adalah Jawaban

 

 

Penggunaan sains dan teknologi dalam industri kelapa sawit adalah jawaban. Hal ini menjadi penting sebagai salah satu upaya peningkatan produksi sawit berkelanjutan.

Pesan ini sebagaimana siaran pers yang diterima Kompas.com, Jumat ini, adalah salah satu pokok bahasan pada perhelatan International Conference on Oil Palm and Enviropment (ICOPE 2018). Bali menjadi tuan rumah kegiatan yang berlangsung pada 25-27 April 2018.

“Konferensi ICOPE keenam ini akan membahas topik soal teknologi dengan tingkat akurasi yang tinggi untuk mencapai praktik keberlanjutan agar selaras dengan produksi dan konservasi,” kata Chairman ICOPE 2018, J.P Caliman dalam konperensi pers di Jakarta, hari ini.

Caliman menyebutkan, hal yang akan dilakukan berkenaan dengan pemanfaatan sains dan teknologi adalah penggunaan drone, pengggunaan kecerdasan buatan, integrasi lanskap, restorasi fungsi ekosistem, perbaikan dan penggunaan jejak karbon dan jejak air. “Semua diarahkan untuk keberlangsungan pada industri ini,” tambah Caliman.

“Ujungnya satu, agar industri kelapa sawit ini bisa berproduksi dengan maksimal dalam menjalankan konservasinya, sekaligus menetapkan tolok ukur industri secara keseluruhan,” tuturnya lagi.

Jawaban Teknologi adalah sebuah jawaban, tambah Caliman. Hal itu harus dibicarakan bersama, “Karena itu, kami menggandeng lembaga riset, LSM lingkungan dan sosial, WWF, pekebun, pabrik pengolah serta lembaga pemerintah, agar semua punya satu visi untuk  tingkat keberlanjutan yang tinggi sehubungan dengan konservasi dan produksi,” ujarnya.

Pihak WWF yang juga menjadi peyelenggara konferensi ini juga mengatakan bahwa ICOPE akan menjadi sebuah ajang yang powerfull, karena semua pemangku kepentingan terlibat untuk membicarakan solusi. “Sekarang sudah tidak saatnya untuk bicara soal larangan dan larangan, tapi sebaiknya duduk bersama dan mencari solusi sehingga menghasilkan argumen yang teruji,” kata Aditya Bayunanda Director Policy, Sustainability and Transformation WWF Indonesia.

Sedangkan, President Director PT SMART Tbk, Daud Dharsono mengatakan bahwa ICOPE akan memberikan kepada para pemangku kepentingan industri kelapa sawit solusi bersama untuk industri kelapa sawit yang berkelanjutan. “Konferensi ini amat penting, sehingga industri ini nantinya bisa berkelanjutan,” katanya sembari memberikan contoh bagaimana pemanfaatan burung hantu di lahan sawit untuk mengendalikan tikus.

ICOPE 2018 mengusung tema “Menuju Industri Kelapa Sawit Berkelanjutan: Solusi untuk Produksi Lokal dan Perubahan Global”. Ada tiga penyelenggara kegiatan ini yakni WWF Indonesia, CIRAD, dan Sinar Mas Agribusiness and Food. Sebelumnya konferensi semacam ini dilakukan sejak 2007 hingga 2016 lalu.

 

Sumber: Kompas.com

 

Menteri LHK Tabrak Aturan Dalam Penetapan Kawasan Hutan

 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diminta menaati konstitusi dalam penetapan kawasan hutan supaya menjaga keberlangsungan hidup masyarakat di daerah. Sejatinya, penetapan kawasan hutan bukan hanya wewenang Kementerian LHK semata melainkan ada keterlibatan berbagai komponen maupun kementerian ataupun lembaga terkait.

“Saat ini, Menteri LHK seenaknya saja menetapkan kawasan hutan. Kebun yang sudah eksisting lalu dimasukkan kawasan hutan, itu sudah pelanggaran undang-undang,”kata Dr Ir Sudarsono Soedomo MS,Dosen Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor.

Hal ini diungkapkan dalam Focus Group Discussion (FGD) “Sawit dan Deforestasi Hutan Tropika” di IPB International Convention Cente, Bogor, Kamis (12 April 2018).

Pembicara yang hadir antara lain Prof Dr Ir Dodik Nurrochmat MSc (Wakil Rektor IPB), Prof Dr Ir Yanto Santosa DEA (Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB) , dan Prof Dr Ir Supiandi Sabiham MSc (Ketua Himpunan Gambut Indonesia).

Dalam pengukuhan kawasan hutan, ada empat tahapan yang harus dijalankan yaitu penunjukan kawasan hutan, penataan batas kawasan hutan, pemetaan batas kawasan hutan, dan penetapan kawasan hutan. Soedarsono mempertanyakan apakah Kementerian LHK menjalankan seluruh tahapan tersebut semisal saat penataan batas kawasan ini harus melibatkan masyarakat yang berada di sana.

Tetapi yang terjadi, kata Soedarsono, Mennteri LHK telah salah kaprah karena main tunjuk kawasan hutan. “Jika main tunjuk tidak bisa karena persoalan hutan ini urusan bersama sehingga berpengaruh terhadap kegiatan budidaya seperti pangan. Masalah kawasan hutan itu melibatkan semua sektor,” ujarnya.

Sejak 2006 industri sawit di tanah air selalu diterpa isu deforestasi karena lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan peneliti membayangkan komoditas tersebut ditanam di hutan primer dan menurunkan keanekaragaman hayati.

“LSM internasional bersumber dari LSM di Indonesia seperti Greenpeace, Sawit Watch, dan Walhi. Tudingan deforestasi berulang terus, lalu tahun 2017, parlemen Eropa menuding hutan berkurang disebabkan peningkatkan produksi dan konsumsi komoditi salah satunya sawit,” kata Prof Yanto Santosa.

Dalam FGD ini, kalangan akademisi meminta pemerintah supaya memperjelas definisi kawasan hutan supaya masyarakat menghadapi kepastian dan kejelasan dalam menjalankan hajat hidupnya.

 

Sumber: Sawitindonesia.com

ISPO Tidak Ingin Diintervensi Asing

 

Pemerintah membuka ruang komunikasi kepada pemangku kepentingan dan negara konsumen sawitdalam pembahasan  peraturan presiden terkait Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Berupaya menunjukkan perbaikan tata kelola sawit kepada dunia.

“Tidak ada intervensi asing (negara lain) dalam pembahasan ISPO. Tetapi, kami terbuka untuk berkomunikasi dengan negara lain,” kata Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Musdhalifah Machmud, ketika dijumpai di ruangannya di Kantor Menko Bidang Perekonomian pada akhir Februari 2018.

Pernyataan Musdhalifah ini menanggapi informasi yang menyebutkan adanya campur tangan negara lain dalam Rapat Tim Penguatan ISPO. Dalam pemberitaan sawitindonesia.com pada 17 Februari 2018 yang berjudul Ada Intervensi Pihak Asing Dalam Pembahasan Perpres ISPO, dinyatakan bahwa rapat Tim Rancangan Perpres ISPO diwarnai usulan dari United Kingdom Climate Change (UKCC) terkait prinsip dan kriteria ISPO. UKCC berada di dalam rapat yang juga dihadiri Tim Penguatan ISPO di Kantor Menko Bidang Perekonomian, Jumat (9 Februari 2018).

Dijelaskan Musdhalifah bahwa tidak ada rapat Tim Penguatan ISPO pada 9 Februari 2018.  Tetapi pertemuan biasa yang diminta perwakilan Komisi Uni Eropa untuk memperdalam substansi ISPO. “Makanya saya undang  tim penguatan ISPO untuk menjawab pertanyaan mereka,” jelasnya.

Musdhdalifah juga menolak informasi mengenai adanya hibah senilai US$ 1 juta dari UKCC untuk pembahasan ISPO. “Tidak ada pembicaraan terkait hibah dalam pertemuan tersebut,” tegasnya.

Menanggapi persoalan ISPO ini, Tungkot Sipayung, Direktur Eksekutif PASPI, mengatakan, penyusunan Perpres ISPO seharusnya hanya melibatkan para pemangku kepentingan (stakeholder) Indonesia. “Dengan alasan apapun, termasuk tujuan penguatan ISPO , pihak asing tidak dibenarkan ikut, apalagi melakukan intervensi kebijakan,” kata Tungkot.

Perpres ISPO yang bersifat mandatori untuk pembangunan perkebunan sawit berkelanjutan yang dirumuskan oleh para pemangku kepentingan di Indonesia. Pihak asing tidak perlu khawatir karena Indonesia merupakan negara pertama dan satu-satunya di dunia yang memiliki kebijakan dan sertifikasi tata kelola sawit berkelanjutan sejak tahun 2011.
“Kehadiran UKCC di forum itu justru mempertontonkan ketidak patutan pihak asing terhadap kebijakan pengelolaan sawit berkelanjutan di Indonesia,” kata Tungkot.

Untuk menjawab kabar miring ini, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menggelar jumpa pers khusus pada 23 Februari 2018. Hadir dalam kegiatan ini antara lain Kepala Seksi Pembinaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan Kementerian Pertanian Prasetyo Jati, Senior AdvisorYayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (Kehati) Diah Suradiredja, dan Direktur Eksekutif Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) Herryadi.

Musdhalifah menyebutkan bahwa dalam proses penguatan ISPO dimungkinkan adanya penilaian, masukan, kritikan, dan usulan dari seluruh pemangku kepentingan yang menjadi pertimbangan Tim Penguatan ISPO. Oleh karena itu, pemerintah berusaha menyempurnakan Rancangan Peraturan Presiden tentang Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) yang tengah disusun.

Dalam rangka penguatan inilah, kata Musdhalifah, pemerintah menjalin komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari petani, lembaga swadaya masyarakat, pelaku industri hingga negara-negara konsumen.

 

Sumber: Sawitindonesia.com

ICPOI Luncurkan Sistem Harga Rujukan CPO

Sebagai produsen minyak mentah kelapa sawit atau Crude Palm Oil (CPO)  terbesar di dunia, Indonesia selama ini belum memiliki harga acuan yang independen. Untuk itu, PT Indeks Komoditas Indonesia menginisiasi meluncurkan Indonesia Crude Palm Oil Index (ICPOI), pada Kamis (12/4), di Jakarta.

Selaku pengelola ICPOI, PT Indeks Komoditas Indonesia menginginkan adanya harga acuan CPO Indonesia yang selama ini menggunakan harga acuan bursa luar negeri.

Direktur Utama PT Indeks Komoditas Indonesia, Maydin Sipayung mengutarakan sebagai negara penghasil CPO nomor satu di dunia dengan total produksi 38,17 juta ton dan ekspor 31,05 juta ton pada 2017, namun belum memiliki harga acuan yang independen. Selama ini, industri CPO Indonesia masih mengacu pada bursa luar negeri seperti Rotterdam dan Malaysia.

Menurut Maydin, ICPOI diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha CPO dalam menentukan harga. “Pengelolaan indeks ini menggunakan dua metodologi gabungan yaitu Metodologi Panel Assesment dan Proffesional Independent CPO Assesment untuk mendapatkan harga CPO yang berorientasi terhadap pasar dan terpercaya,” tambahnya.

Peluncuran ICPOI juga mendapat sambutan positif dari Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) yang disampaikan Kacuk Sumarto. “Pihaknya sangat mendukung kehadiran ICPOI agar bisa menjadi harga acuan baik di dalam maupun di luar negeri. Dan,  dapat menjadi referensi harga yang akurat dan bermanfaat dalam negosiasi dagang,” ujar Kacuk saat acara peluncuran ICPOI.

“Dan, yang lebih penting dengan adanya harga acuan CPO Indonesia, kedaulatan menentukan harga CPO secara mandiri dapat terwujud. Kami, juga mengharapkan ICPOI dikelola secara proffesional,” tambah Kacuk.

Hal senada juga diutarakan oleh Lasminingsih selaku Staf Ahli Menteri Perdagangan Bidang Perdagangan Jasa. “Pemerintah mendukung adanya informasi harga referensi CPO yang sangat diperlukan. Ke depan diharapkan ICPOI dapat memberikan peranan penting dalam industri CPO pada umumnya dan lebih khusus domestik. Dan, dikelola secara transparan sehingga harga penjualan CPO lebih jelas dan pasti,” ujarnya.

Kegiatan peluncuran dihadiri oleh Bambang Wahyu Dwiantoro Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Dono Boestami Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS), Rusman Heriawan Ketua Dewan Pengawas BPDP-KS, dan jajaran direksi dari PT Indeks Komoditas Indonesia.

RI Ingin Negosiasi Soal Sawit

 

Indonesia ingin bernegosiasi dengan Uni Eropa mengenai masuknya produk minyak kelapa sawit mentah ke wilayah itu. Negosiasi dilakukan agar tidak terjadi perang dagang yang semakin merugikan kedua belah pihak.

Sebab, larangan masuk juga bisa dilakukan Indonesia terhadap produk dagang Uni Eropa.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, negosiasi dengan pihak Uni Eropa (UE) akan dilakukan di forum perdagangan antara RI dan Uni Eropa. Negosiasi seperti ini, kata Wapres Kalla, tidak dapat dipastikan kapan akan menghasilkan kesepakatan.

“Pembicaraan ini sejak empat tahun lalu. Ada sejurnlah syarat yang sulit dipenuhi oleh kedua pihak, baik dari Indonesia maupun UE,” kata Wapres Kalla, Rabu (11/4/2018), di Kantor Wakil Presiden di Jakarta.

Melalui forum Comprehensive Economic Partnership Agreement, Indonesia akan meminta UE meninjau ulang larangan minyak kelapasawitmentah (CPO) masuk ke sana.

“Kita ingatkan kepada Eropa, bahwa Indonesia membeli banyak (barang dari Eropa). Salah satunya pembelian pesawat Airbus oleh Lion Air dan Garuda Indonesia yang termasuk terbesar dibandingkan dengan pembeli lain,” kata Wapres Kalla.

Boikot serupa juga bisa dilakukan terhadap barang-barang lain dari Eropa. Karena itu, Wapres meminta agar EU tidak memberikan perlakuan diskriminatif terhadap produk barang dari Indonesia. Sebab, jika EU benar-benar memberlakukan larangan produk CPO, Indonesia bisa melakukan hal serupa.

Saat berada di Bali, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan, Indonesia tidak hanya menggunakan strategi bertahan untuk menghadapi kampanye negatif terhadap CPO. Indonesia juga beberapa kali menyerang balik negara-negara yang diskriminatif terhadap CPO dan produk turunannya.

Salah satu langkah yang sudah dilakukan Kementerian Perdagangan adalah memanggil duta besar Norwegia di Indonesia Indonesia siap menghentikan impor ikan dari Norwegia jika masih bersikap diskriminatif terhadap CPO Indonesia.

 

Sumber: Kompas

,

24 Jam Bersama Sawit : Sawit Mendukung Aktivitasmu

Sawit merupakan salah satu komoditas unggulan di Indonesia. Sawit umumnya digunakan sebagai minyak goreng utama di berbagai penduduk dunia. Namun kita sering tidak menyadari, selain sebagai minyak goreng, sawit juga ada dalam kebutuhan sehari-hari. Ilustrasi berikut menggambarkan berbagai bahan yang berasal dari sawit dan kita gunakan setiap hari. Selamat menikmati 24 Jam Bersama Sawit.

 

 

Sumber: Gapki.id

Ada Persaingan Industri di Balik Larangan Ekspor Sawit Mentah?

 

Jakarta – Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menduga ada persaingan industri dibalik larangan penggunaan kelapa sawit dan produk turunannya di negara-negara Eropa dan Amerika Serikat. Terkait permasalahan lingkungan yang kerap dihembuskan, Mendag mengatakan pihaknya akan terus bernegosiasi dengan pihak pembuat kebijakan di Uni Eropa.

NERACA

“Saya melihat ada persaingan, (karena) memproduksi minyak yang lain, mereka memproduksi vegetable oil, ada rapeseed oil, yang harganya menjadi lebih mahal karena CPO kita lebih murah. Ini persaingan, persaingan yang tidak sehat,” kata Enggartiasto usai menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wapres Jakarta, disalin dari Antara.

Mendag pun menilai persoalan yang diutarakan oleh pihak Uni Eropa selalu terkait lingkungan, padahal sebenarnya mereka ingin meningkatkan industri minyak sayur dan “rapeseed oil” dalam negeri mereka. “Mereka selalu beralasan dengan lingkungan, sustainability. Kita juga akan ikuti kalau itu dilakukan dengan adil,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Oke Nurwan mengatakan pihaknya akan lebih menekankan pada pembentukan kesan positif bagi Uni Eropa. “Sekarang itu kan yang terbangun adalah kesan negati terhadap produk sawit. Kalau saling melarang ya pengaruhnya ke kesan negatif. Oleh karena itu arahan Pak Menteri (Enggartiasto) itu supaya kata jangan selalu defensif,” katanya.

Oke menjelaskan selama ini pihak Pemerintah selalu “melawan” pernyataan yang dilontarkan oleh pihak Uni Eropa. Sehingga, kini saatnya Pemerintah Indonesia mengedepankan negosiasi untuk memperoleh titik temu dan solusi dari yang dikhawatirkan oleh pihak Uni Eropa. “Kalau dulu ceritanya defensif itu disebut sawit tidak sehat, kita sebut sehat. Disebut sawit deforestasi, kita sebut enggak. Nah, sekarang harus ada langkah berikutnya. Playing field-nya disamakan,” ujar Oke.

Gabungan Pengusaha Kelapa sawit Indonesia (GAPKI) mengharapkan adanya kelancaran ekspor biodiesel ke pasar Eropa, setelah Uni Eropa menghapus pengenaan bea masuk anti dumping atas produk biodiesel asal Indonesia. “Prospeknya terlihat, kita bisa memulai ekspor kembali ke Eropa,” kata Sekretaris Jenderal Gapki Togar Sitanggang

Tigor mengakui keputusan itu memudahkan pelaku usaha untuk bisa melakukan ekspor biodiesel tanpa adanya pengenaan tarif impor anti dumping terhadap produk Indonesia. Meski demikian, ia menyadari persoalan belum sepenuhnya selesai, karena tekanan terhadap sawit Indonesia dan produk turunannya masih dirasakan di Eropa.

Menurut Togar, hal ini menimbulkan kekhawatiran baru karena berarti potensi Uni Eropa meniru langkah AS untuk menghambat masuknya biodiesel asal Indonesia sangat besar.

Sejak 2017, AS menggunakan tuduhan subsidi untuk mengenakan bea masuk anti dumping atas produk biodesel dari Indonesia. Dengan adanya tuduhan itu, harga biodiesel Indonesia dianggap lebih murah untuk pasar ekspor dibandingkan harga untuk dalam negeri. “Kita khawatir juga Eropa akan menuduhkan hal yang sama seperti yang dituduhkan Amerika mengenai subsidi. Karena pada dasarnya, barangnya sama,” katanya.

Untuk menjaga agar tuduhan itu tidak dialamatkan secara terus menerus kepada produk biodiesel asal Indonesia, maka perlu ada perubahan regulasi mengenai pemberlakuan CPO supporting fund. “Biodiesel itu perlu dukungan pemerintah. Amerika memberikan subsidi, begitu juga Eropa. Negara dunia ketiga tidak memberikan subsidi untuk biodiesel,” kata Togar. Sebelumnya, pemerintah Indonesia beberapa waktu lalu memenangkan gugatan tingkat banding di Mahkamah Uni Eropa terkait tuduhan pengenaan bea masuk anti dumping untuk produk biodiesel. Melalui keputusan ini maka Uni Eropa menghapus pengenaan tarif impor anti dumping yang dikenakan atas produk biodiesel asal Indonesia sebesar 8,8 persen-23,3 persen.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita di Jakarta, Senin mengatakan Indonesia akan menghentikan impor komoditas dari Eropa, apabila parlemen negara-negara tersebut bersikeras menghentikan masuknya minyak kelapa sawit mentah (CPO) dari Indonesia.

“Kalau mereka mulai seperti itu, saya juga sampaikan ke Norwegia bahwa saya juga akan melarang ikannya masuk ke Indonesia. Juga dengan pembelian pesawat terbang, antara lain Airbus dan Boeing. Kalau (ini terus berkembang, maka bukan tidak mungkin kita akan menghentikan itu juga,” kata Enggartiasto.

Enggartiasto mengatakan Indonesia memiliki posisi tawar tinggi dengan negara-negara Eropa terkait CPO tersebut, karena di beberapa peradilan Eropa, minyak kelapa sawit mentah Indonesia berhak beredar di negara tersebut “Di satu sisi kita sudah menang di beberapa perkara, tapi mereka tetap berkeras sampai 2021 biodiesel dikeluarkan dari sana, dari Eropa,” katanya.*

 

Sumber: Harian Ekonomi Neraca