26 Industri Bakal Serap Sawit Hasil Replanting

 

Sebanyak 26 perusahaan siap menyerap sawit hasil perema­jaan (replanting). Selain itu, petani juga akan mendapatkan suntikan modal.

Ketua Umum Gabungan Pen­gusaha Kelapa Sawit Indone­sia (Gapki) Joko Supriyono menyambut baik program re­planting sawit yang dilakukan pemerintah. Apalagi, pemerintah juga membuat kemitraan antara perusahaan dengan petani.

Menurut dia, kemitraan petani dengan perusahaan ini diperlu­kan karena nantinya tandan buah segar (TBS) yang dihasilkan dari kebun petani tersebut akan diserap pabrik milik perusahaan. Program ini perlu diperluas dan dikembangkan agar terjadi sinergi yang baik antara petani dengan perusahaan.

“Perusahaan pun melalui kemitraan bisa membantu mem­bangun kebun petani yang baik supaya produktivitasnya bisa tinggi,” ujarnya kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.

Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, pemerintah telah memfasilitasi perjanjian bersama antara ko­perasi sawit setempat dengan puluhan perusahaan. “Ada 26 perusahaan, mereka akan mem­beli,” ujar Darmin.

Menurut bekas Gubernur Bank Indonesia ini, hal itu dilakukan untuk mempermudah petani menjual hasil tanam sawitnya. Sementara itu, perusahaan-perusahaan tersebut nantinya juga akan mengajarkan petani dalam menanam kelapa sawit dengan benar agar hasilnya bisa sesuai target.

Menteri Agraria dan Tata Ru­ang Sofyan Djalil menjelaskan, pemerintah akan memberikan modal sebesar Rp 25 juta kepada petani yang menerima sertifikat lahan untuk replanting kebun sawit. Sementara, total modal yang dibutuhkan mencapai seki­tar Rp 50 juta – Rp 60 juta.

“Jadi Rp 25 juta dari Badan Pen­gelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP), sisanya pinjaman dari perbankan,” kata Sofyan.

Sebelumnya, Presiden Jokowi memerintahkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehu­tanan (LHK) agar kebun milik petani yang masuk dalam ka­wasan hutan dikeluarkan dari kawasan hutan. Setelah itu, ke­bun tersebut harus segera diberi sertifikat secara gratis.

“Tapi ini khusus untuk kelapa sawit milik rakyat,” kata Jokowi pada acara Penanaman Perdana Program Peremajaan Kebun Ke­lapa Sawit di Desa Panca Tunggal, Kecamatan Sungai Lilin, Kabu­paten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, pekan lalu.

Jokowi juga mengingatkan petani agar serius dalam mengi­kuti program replanting tanaman sawit ini. Di Musi Banyuasin ini akan diremajakan 4.400 hektare (ha) kebun sawit yang sudah tua. “Setahun lagi atau awal 2019 akan saya cek kembali,” ujar bekas Gubernur Jakarta ini.

Berdasarkan data Kemen­terian Pertanian (Kementan), produktivitas kelapa sawit In­donesia masih tergolong rendah yaitu hanya 3,7 ton per hektare per tahun. Padahal potensinya dapat mencapai 8 ton per hek­tare per tahun. Faktor utamanya adalah kondisi pohon kelapa sawit, khususnya milik rakyat yang sudah tua dan rusak. Selain itu, petani belum menggunakan benih unggul.

 

Sumber: Rmol.co

,

Pelaku Usaha Sawit Tak Setuju Mandatori Biodiesel B30 Ditunda

 

Pangkalan Bun – Usulan Dewan Energi Nasional (DEN) untuk menunda pelaksanaan mandatori pemanfaatan biodiesel ditingkatkan menjadi 30% (B30) pada 2020 ditentang pelaku usaha sawit.

“Harus ada alasan kuat untuk menunda mandatori biodiesel. Kalau mau ditunda alasannya harus jelas, karena mesin karatan atau mogok mandatori ditunda,” kata Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Sahat Sinaga, di Jakarta, Selasa (17/10/2017).

Sahat mengatakan DEN mesti melakukan investigasi lebih lanjut sebelum mengusulkan untuk menunda mandatori biodiesel B30.

“Lebih baik investigasi dulu, cari masalah sebenarnya. Kalau masih bisa diselesaikan tidak perlu ditunda,” papar dia.

Program mandatori biodiesel baik B20 maupun B30, lanjut Sahat, diharapkan tetap berjalan sesuai target.

“Kalau sekarang B20 belum optimal kita cari masalahnya sama-sama agar mandatori biodiesel B30 juga bisa sesuai target penerapan pada 2020,” ujar Sahat.

Sahat menambahkan, selama ini pengusaha sawit diuntungkan dengan adanya mandatori biodiesel. Selama ini, kebijakan ini positif karena jadi salah satu celah pengganti ekspor crude palm oil (CPO) yang sering diganggu kampanye hitam di pasar internasional.

 

Sumber: Borneonews.co.id

,

Produksi CPO Indonesia Diprediksi 39 Juta Ton Akhir 2017

 

Pangkalan Bun – Hingga Agustus 2017, total produksi minyak sawit mentah (CPO) nasional sudah mencapai 23,6 juta, dan Crude Palm Kernel Oil (CPKO) mencapai 2,3 juta ton.

“Diperkirakan hingga akhir 2017 produksi CPO akan mencapai 39 juta ton, dan CPKO sebesar 3,8 juta ton. Angka ini meningkat dibandingkan tahun lalu dimana produksi CPO sebesar 32,5 juta ton dan produksi CPKO sebesar 3,1 juta ton,” kata Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Sahat Sinaga, di Jakarta, Senin (16/10/2017).

Sementara untuk ekspor produk minyak sawit hingga Agustus sudah mencapai 21,1 ton dan diproyeksikan hingga akhir tahun ekspor produk minyak sawit akan mencapai 31,1 juta ton.

“Angka ini meningkat dibandingkan ekspor produk minyak sawit pada 2016 yakni sebesar 26,6 juta ton,” papar Sahat.

Dari total ekspor tersebut, lanjut Sahat, produk hilir sawit berkontribusi sebesar 80% dan CPO sebesar 20%.

“Ekspor poduk hilir ini masih bisa ditingkatkan apabila pungutan untuk beberapa produk hilir CPO diturunkan. Ini bertujuan supaya produk hilir sawit Indonesia dapat bersaing di pasar internasional,” pungkasnya. (NEDELYA RAMADHANI/m)

 

Sumber: Borneonews.co.id

,

Industri Biodiesel Menolak

 

 

Usulan Dewan Energi Nasional (DEN) untuk menunda pelaksanaan mandatori pemanfaatan biodiesel ditingkatkan menjadi 30 persen (B30) pada 2020 ditentang pengusaha sawit. Diharapkan, kebijakan tersebut tetap berjalan karena berdampak positif terhadap industri sawit nasional.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga mengata­kan, harus ada alasan kuat untuk menunda mandatori biodiesel. “Kalau mau ditunda alasan harus jelas. Sekarang apa alasannya. Masa cuma karena mesin karatan atau mogok mandatori ditunda,” ujarnya kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.

Ia mengatakan, DEN mesti melakukan investigasi lebih lan­jut sebelum mengusulkan untuk menunda mandatori biodiesel. “Lebih baik investigasi dulu, cari masalah sebenarnya. Kalau masih bisa diselesaikan tidak perlu ditunda,” tegasnya.

Sahat berharap, program man­datori biodiesel baik B20 maupun B30 tetap berjalan sesuai target. “Kalau sekarang B20 belum optimal kita cari masalahnya sama-sama agar mandatori biod­iesel B30 juga bisa sesuai target penerapan pada 2020,” katanya.

Ia mengungkapkan, selama ini pengusaha sawit diuntung­kan dengan adanya mandatori biodiesel. Selama ini, kebijakan ini positif karena jadi salah satu celah pengganti ekspor crude palm oil (CPO) yang sering diganggu kampanye anti sawit di pasar internasional.

Hal senada diungkapkan Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Stanley Ma. Menu­rutnya, pemerintah tidak perlu menunda penerapan mandatori biodiesel B30.

Saat ini harus dilakukan pe­merintah adalah mengoptimal­kan pemakaian B20 kepada in­dustri agar peralihan penggunaan B30 bisa berjalan dengan baik. “Penerapan B20 bagi industri harus maksimal,” katanya.

Ia mengungkapkan, pemerin­tah perlu menyusun beleid agar penggunaan B20 bisa optimal. Sehingga, peralihan ke B30 juga bisa berjalan baik nantinya. Pe­merintah bisa menerapkan B30 pada 2020 karena semua aspek sudah ada. “Namun, kita sebagai pelaku usaha mengikuti kebi­jakan pemerintah,” katanya.

Sebelumnya, DEN meminta pemerintah menunda rencana penerapan bahan bakar dengan campuran kandungan B30 pada 2020 mendatang. Pasalnya, penerapan bahan bakar cam­puran B20 saja belum maksimal karena masih memiliki banyak kendala.

Anggota DEN Syamsir Abduh mengatakan, kendala penerapan B20 datang hampir pada semua lini yang diharapkan menggunakan campuran bahan baku itu. Mulai dari kendaraan alat berat, alat uta­ma sistem persenjataan (alutsista), hingga lokomotif kereta api.

“Meski kalau otomotif, kenda­lanya relatif tidak sebesar yang saya sebutkan,” ujar Syamsir.

Menurutnya, kendala dari tiap-tiap lini merujuk pada teknik hingga dampak campuran biod­iesel pada permesinan. “Soal teknik blending (pencampuran), itu tidak langsung campur be­gitu saja. Pasti ada tekniknya,” imbuhnya.

Begitu pula dari sisi dampak campuran. Misalnya, pada alat berat, dikhawatirkan campuran biodiesel yang mengandung CPO merusak dinding mesin. Bahkan, hingga dampak yang lebih jauh, yaitu menimbulkan masalah permesinan sehingga alutsista mogok saat digunakan.

“Campuran itu pakai CPO, CPO mengandung garam. Itu bisa menimbulkan kerak untuk ruang bakar. Makanya, kami perlu tinjau dari sisi filternya juga. Kan alutsista itu tidak boleh mogok saat perang,” terangnya.

Selain itu, penundaan pen­erapan B30 juga mempertim­bangkan penyempurnaan ka­jian yang merujuk pada Standar Operasional Prosedur (SOP) bagi dunia usaha sesuai dengan standar nasional. Namun, kajian ini sejatinya bukan lagi studi akademik, sebab hal itu dipasti­kan sudah rampung.

Anggota DEN lainnya Sonny Keraf mengatakan, penyem­purnaan kajian tersebut akan melibatkan Kementerian Per­hubungan (Kemenhub) dari sisi kesiapan dunia otomotif dan transportasi. Kajian juga meli­batkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk meninjau in­sentif yang bisa diberikan kepada pengguna B30 nanti.

 

Sumber: Rmol.co

 

 

Dimulai dari Muba untuk Indonesia

 

Tonggak sejarah bermula di Desa Panca Tunggal, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin Sumatra Selatan Jumat (13/10). Gerakan nasional peremajaan kebun sawit yang digelar perdana di Bumi Serasan Sekate itu bakal menjadi pijakan masa depan ekonomi bangsa, sekaligus kesejahteraan jutaan petani di negeri ini.

Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) merupakan salah satu daerah yang menjadi sentra perkebunan kelapa sawit, sehingga berperan besar terhadap produksi minyak sawit mentah yang menjadi andalan ekspor Bumi Sriwijaya.

Saat ini luasan perkebunan kelapa sawit di Muba mencapai 260.000 hektare yang mana sebagian lahannya sudah berusia di atas 20 tahun sehingga perlu dilakukan peremajaan.

Menyadari Muba merupakan penyokong terbesar produksi sawit di Sumsel dan memiliki andil terhadap produksi sawit nasional, maka pemerintah menaruh perhatian penuh terhadap keberlangsungan perkebunan sawit di kabupaten itu.

Pemkab Muba menjalin kerja sama dengan pemerintah pusat melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa sawit untuk menyalurkan pembiayaan peremajaan kebun kelapa sawit milik petani plasma di daerah tersebut.

Upaya Pemerintah Kabupaten Muba untuk memajukan perkebunan sawit pun menuai hasil dengan diresmikannya penanaman perdana program peremajaan kelapa sawit. Bahkan, Muba menjadi daerah pertama di Indonesia yang memulai program dengan menggunakan bantuan dari BPDP Kelapa sawit.

Bupati Kabupaten Muba Dodi Reza Alex mengatakan, petani rakyat kelapa sawit di Muba telah lama menantikan momen bersejarah ini.

Menurut Dodi, peremajaan lahan sawit milik rakyat itu merupakan sebuah momen yang akan membuka kesejahteraan bagi puluhan ribu petani rakyat di Muba, dan tentunya jutaan petani yang menggantungkan nafkah di perkebunan kelapa sawit di Indonesia.

“Alhamdulillah dalam sejarah Kabupaten Muba baru kali ini kami kedatangan kepala negara yang peduli pada petani sawit yang sekaligus mencanangkan program peremajaan perkebunan kelapa sawit bagi petani rakyat, dimulai di Muba untuk seluruh Indonesia,” ujarnya.

Dodi mengemukakan, pihaknya sangat bangga atas kehadiran Presiden RI dan penanaman perdana program peremajaan lahan yang pertama di Indonesia. Program itu akan dinikmati oleh 2.032 petani swadaya atau petani rakyat anggota koperasi dengan luas kebun 4.446 ha.

Program peremajaan kelapa sawit ini juga merupakan langkah strategis bagi Muba untuk menerapkan prinsip perkebunan berkelanjutan atau suistainable palm plantation.

“Muba telah memulai langkah tersebut dengan menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan yang ramah lingkungan dan memperhatikan aspek-aspek sosial. Terbukti, alhamdulillah sudah ada petani kelapa sawit yang memiliki sertifikat ISPO,” ujarnya.

Dodi menambahkan, melalui program replanting ini, pihaknya berkeyakinan akan memperkuat diplomasi kelapa sawit Indonesia di forum internasional dan mengembalikan kedaulatan sawit Indonesia di pasar dunia.

“Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada Presiden yang mempercayai Muba sebagai tempat replanting kelapa sawitpertama di Indonesia. Semoga kunjungan dan kebijakan Presiden dan rombongan dapat meningkatkan semangat petani kelapa sawituntuk memproduksi tandan buah segar sekaligus meningkatkan pembangunan di daerah, khususnya Muba,” katanya.

Bupati melanjutkan, apabila program peremajaan sawit telah berjalan baik, pemda berharap peremajaan juga dapat dilanjutkan untuk komoditas utama Muba lainnya, yakni karet bagi petani rakyat.

Pasalnya, Muba dengan luas wilayah hampir seluas Provinsi Jawa Barat itu mempunyai perkebunan karet seluas 585.000 ha yang hampir seluruhnya milik rakyat. Kebun tersebut, kata Dodi, juga perlu diremajakan.

Selain dihadiri Presiden Joko Widodo, Penanaman Perdana Program Peremajaan Kebun Kelapa sawit dan Penyerahan Sertifikat Tanah untuk Rakyat juga disaksikan oleh Menteri Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Agraria Sofyan Djalil, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basoeki Hadi Muljono, dan Sekertaris Kabinet Pramono Anung.

APRESIASI MUBA

Presiden Joko Widodo mengatakan, sekitar 4.400 hektare perkebunan kelapa sawit di Musi Banyuasin diberikan bantuan berupa peremajaan kebun kelapa sawit. Hal itu karena kondisinya sudah tua dan tidak mampu memproduksi CPO dengan maksimal.

“Seluas 4.400 hektare kebun sawit sudah tua. Biayanya ditanggung pemerintah, bibitnya diberi. Bibit palawija juga diberi. Kurang apa?” tanya Joko Widodo dalam sambutannya hari itu.

Diketahui, ada sebagian lahan perkebunan yang dikelola petani namun dalam status berada di kawasan hutan produksi. Untuk itu, Joko Widodo sudah meminta kepada Kementerian Kehutanan dapat segera melepasnya.

“Yang masuk kawasan hutan untuk segera dipulangkan dari kawasan hutan. Ini untuk diberikan sertifikat tapi khusus kelapa sawitmilik rakyat,” katanya.

Diakuinya, Sumsel menjadi provinsi yang pertama dan akan berlanjut ke provinsi lainnya. Pada bulan depan direncanakan akan dilakukan hal serupa di Sumatra Utara, Jambi, dan Riau.

“Kita mulai di Sumsel lebih dulu. Kita konsentrasi di Pulau Sumatra. Masuk ke Kalimantan tahun depan. Ini dilakukan agar kita gampang mengecek dan mengontrolnya.

Setelah ditanam ini, dilakukan peremajaan, awal 2019 nanti akan saya cek lagi,” tegas Presiden.

Sementara itu, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution dalam kesempatan yang sama mengapresiasi langkah Bupati Muba dan Gubernur Sumsel sehingga menjadi daerah pertama dilakukannya replanting kebun sawit di Indonesia.

“Mengapa Muba lebih dulu? Itu karena Gubernur Sumsel dan Bupati Muba aktif. Setelah ini tentu akan menyusul daerah-daerah lain,” katanya.

 

Sumber: Bisnis Indonesia

Jokowi Kucurkan Rp 111,1 Miliar Guna Replanting Sawit

 

Presiden Joko Widodo mengucurkan dana peremajaan tanaman kelapa sawit. Dana yang bersumber dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kepala Sawit (BPDP-KS) disalurkan pada petani sawit di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumsel, Jumat pekan lalu.

Pada tahap pertama ini, pemerintah akan memulai peremajaan (replanting) tanaman kelapa sawit pada sekitar 4.460 hektar (ha) sawit rakyat.

Presiden Jokowi mengatakan setiap hektar tanaman sawit yang diremajakan akan mendapatkan dana hibah langsung Rp25juta. Dana ini diharapkan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh para petani,

“Kita mulai dari komiditi kelapa sawit dahulu. Untuk pertama dimulai dari  Sumsel, nanti di Riau, Medan dan provinsi lain di Jawa. Pemerintah berupaya meremajakan tanaman perkebunan tua yang kurang produktif. Setelah sawit, nanti bisa karet, kopi, hingga pala dan kakao,”ujar Jokowi.

Jika dipastikan luasan replanting di Muba mencapai 4.460 hektar, dengan dana Rp25 juta/ha, maka akumulasi dana program replanting sawit di Indonesia untuk pertama ini mencapai Rp111,15 Miliar. “Petani juga bisa bekerja sama dengan perbankan dalam pengembangan kebutuhan lainnya,”ujar Jokowi.

Jokowi menambahkan tanaman sawit yang sudah tua atau berkisar usia 25 tahun keatas akan mengalami penurunan produksi. Pada kondisi tanaman demikian, maka produksi CPO hanya akan berkisar 2-2,5ton/ha. Padahal, pada titik optimal CPO tanaman sawit bisa melebihi 8ton/ha seperti di Malaysia.

“Solusi utamanya, peremajaan. Mengganti tanaman tua dengan bibit yang lebih unggul, dan bersetifikasi. Diharapkan juga petani mendukung program replanting ini dengan merawat tanaman untuk diwariskan pada anak cucu,”ungkapnya.

Prosesi penanaman yang langsung dilakukan Presiden Joko Widodo di blok 5 Desa Panca Tungkal kabupaten Musi Banyuasin juga dihadiri oleh Gubernur Sumsel, Alex Noerdin dan Bupati Musi Banyuasin, Dodi Reza Alex Noerdin dan Wakil Bupati, Benni Hernedi. Selain menanam, Presiden Joko Widodo tiba-tiba memilih meninjau kebun tanaman sawit yang sudah tua dengan lokasi yang tidak berjauhan dari penanaman.

Selain itu, hadiri juga Seketaris Kabinet, Promono Anung, Menteri Pertanian, Arman Sulaiman, Menteri Agraria dan tata ruang, Syofian Djalil, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono.

Ditambahkan Jokowi, selain melakukan penanaman pihaknya juga membagikan sekitar 1.300 sertifikat tanah (legalitas) tanah petani masyarakat. Dari luasan itu, sekitar 160 hektar (ha) dibebaskan merupakan kawasan hutan. “Pengakuan hak atas tanah akan menguatkan petani untuk bertani,”ucapnya.

Sertifikat tanah yang dimiliki petani dapat juga diagunkan ke perbankan. Dengan tambahan modal pertanian, maka petani harus juga mengarahkan berbagai aktivitasnya pada hal-hal produktif, misalnya membeli kendaraan untuk mengangkut sawit, atau menambah luasan lahan tanaman sawitnya,”Sertifikat jangan disalahgunakan, jangan terjebak pada hutang-hutang, gali lubang dan tutup lubang lagi,”kata Jokowi mengingatkan para petani.

Selain modal, pemerintah juga menyalurkan bibit palawija, seperti halnya jagung untuk menjadi tanaman tambahan pada lahan sawitnya,”Pemerintah ingin, agar sawit di Indonesi lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan hingga bersaing di pasar global menjadi produk berkelanjutan,”ujarnya.

Skema pembiayaannya, kebutuhan dasar untuk penanaman kembali mencapai lebih dari Rp50 juta/ha. Melalui BPDP-KS disalurkan dana sebesar Rp25juta/ha, dan kebutuhan lainnya diharapkan bisa dipenuhi melalui kerjasama perbankan atau koperasi di perusahaan perkebunan.

Bupati Musi Banyuasin, Dodi Reza Alex menambahkan kabupaten Musi Banyuasin memiliki luasan sawit yang besar namun sayangnya tanamannya sudah beranjak tua atau mulai mengalami penurunan produksi. Selain sawit, juga terdapat tanaman karet yang juga membutuhkan peremajaan akibat usia yang sudah tidak produktif lagi. Namun dengan peremajaan sawit akan mampu memberikan semangat pada petani untuk bisa meningkatkan produksi maksimal hingga mampu memenuhi kebutuhan bahan baku pengelolaan minyak sawit,

“Dengan luasan yang maksimal, juga kita mendorong agar perusahaan perkebunan juga membangun pabrik pengelolaan minyak sawit dengan berbagai produksinya. Ini harapan, agar masyarakat terus menjadi bagian dari pembangunan daerah,” ujarnya.

 

Sumber: Gatra.com

,

Wilmar Bangun RPTRA Cilandak Untuk Pemberdayaan Masyarakat

 

 

JAKARTA – PT Wilmar Nabati Indonesia mendukung program pemerintah provinsi DKI Jakarta dalam penyediaan fasilitas Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) yang berlokasi di Kompleks KKO Marinir Cilandak, Jakarta Selatan.

Pembangunan fasilitas RPTRA bertujuan membangun kehidupan sosial yang baik dan menyediakan ruang terbuka hijau di Jakarta.

Peresmian RPTRA Wilmar dihadiri Djarot Saiful Hidayat, Gubernur DKI Jakarta yang berakhir jabatannya pada 15 Oktober 2017, dan Komandan Korps Marinir Mayjen (Mar) Bambang Suswantono.

Sementara, PT Wilmar Nabati Indonesia diwakili Erik Tjia selaku Direktur perusahaan. RPTRA ini diresmikan pada Jumat, 13 Oktober 2017.

“RPTRA menjadi penting karena sejalan dengan misi CSR Wilmar. Perusahaan memiliki visi membangun pendidikan masyarakat Indonesia menjadi lebih baik dan memandirikan masyarakat tertinggal,” kata Erik Tjia, dalam keterangan tertulis.

Harapan perusahaan, kata Erik, RPTRA menjadi ruang interaksi, bersosialisasi berlatih, dan belajar bersama antar warga untuk mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki masing-masing individu.

“Dengan begitu keberadaan RPTRA ini bisa dimaksimalkan sebaik mungkin untuk memberikan manfaat bagi warga. Dalam fasilitas ini dapat digunakan untuk mengadakan kegiatan atau meningkatkan kerja sama antar  warga terjalin baik,” ujarnya.

Lebih lanjut dikatakan Erik bahwa RPTRA Cilandak diharapkan mampu memberdayakan masyarakat sebagai bagian mendukung kehidupan bangsa Indonesia yang lebih baik.

Wilmar memberikan komitmen dan perhatian serius dalam kegiatan pembangunan RPTRA Cilandak. Tidak heran, RPTRA Cilandak salah satu RPTRA terbesar di Jakarta yang luasnya mencapai 1.800 meter persegi.

Masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas di dalam RPTRA antara lain Ruang Serbaguna, Ruang PKK, Perpustakaan, Ruang Laktasi, Tempat Bermain Anak, dan Jogging Track.

Mayjen (Mar) Bambang Suswantono juga memberikan apresiasi tinggi kepada pemerintahan DKI Jakarta yang mewujudkan harapan warga komplek Marinir Cilandak dan warga Cilandak Timur dengan pembangunan RPTRA.

Fasilitas ini difungsikan juga sebagai daerah resapan air di kawasan Komplek Marinir Cilandak.

Dalam peresmian RPTRA berlangsung penyerahan Piagam Penghargaan kepada PT Wilmar Nabati Indonesia selaku pendukung pembangunan RPTRA Cilandak dan penyerahan secara simbolis Kartu Trans Jakarta Gratis, Kartu Indonesia Sehat, KTP dan Akte Kelahiran.

Di akhir acara, jajaran pemda DKI Jakarta didampingi Komandan Korps Marinir bersama Erik Tjia, dan tamu undangan mengelilingi areal RPTRA  untuk melihat sarana  prasarana yang sudah tersedia dengan lengkap.

Menyambut pelantikan pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno sebagai Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta yang baru.
Menurut Erik, Wilmar selalu siap bersedia membantu Pemda DKI dalam mewujudkan pembangunan masyarakat menjadi baik terutama dalam pendidikan anak dan pemberdayaan masyarakat.

 

Sumber: Tribunnews.com

Dua Bank BUMN Biayai Replanting” Sawit

 

 

 

JAKARTA – Dua Bank BUMN yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk/BRI dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk/BNl pada pekan lalu membiayai peremajaan tanaman kelapa sawit di Desa Panca Tunggal, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Pembiayaan replanting (penanaman kembali) itu dimaksudkan agar produktivitas kelapa sawit tetap stabil dalam jangka panjang.

Corporate Secretary Bank BRI, Hari Siaga Amijarso dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (15/10), menyatakan bank dalam menyalurkan pembiayaan bekerja sama dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa sawit (BPDP sawit).

Menurut Hari, komitmen pembiayaan replanting kebun plasma mitra salah satu perusahaan sawit itu, plafonnya mencapai 635 miliar rupiah guna peremajaan kebun kelapa sawit plasma seluas 8.600 hektar di bawah 13 koperasi binaan.

“Fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank BRI dalam rangka melengkapi biaya replanting perkebunan, dimana sebagian dana yang diberikan bersumber dari dana BPDP sawit. Pemberian kredit dilakukan dengan mekanisme bantuan dana dari BPDP Kelapa sawit sebesar 25 juta rupiah per hektar,” kata Hari.

Ketahanan Pangan

Direktur Bank BNI, Catur Budi Harto mengatakan pihaknya juga bekerja sama dengan BPDP sawit membantu dan memfasilitasi replanting kepada para petani kelapa sawit.

Sebagai langkah awal, perseroan menyalurkan kredit kepada petani sawit Musi Banyuasin yang tergabung dalam wadah Koperasi Unit Desa (KUD) Mukti Jaya.

Pembiayaan ke petani anggota KUD Mukti Jaya yang terdiri atas 88 Kelompok Tani (Poktan) dengan anggota sebanyak 1.924 petani.

Kredit tersebut akan digunakan untuk peremajaan kebun sawit yang dikelola oleh para petard anggota KUD Mukti Jaya seluas 3.848 hektar yang tersebar di enam desa di Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin.

“Pada tahap awal, pembiayaannya akan kami berikan kepada 473 petani dengan total penyaluran kredit sebesar 61,81 miliar rupiah. Dengan program ini, kami optimistis, program serupa dapat diteruskan di daerah lain untuk mendukung program pemerintah dalam ketahanan pangan dan energi,” kata Catur.

 

Sumber: Koran Jakarta

Standar Keamanan Produk Perluas Ekspor Mamin

 

Jakarta – Pengembangan inovasi dan penerapan standar keamanan produk mampu memacu daya saing industri makanan dan im numan(mamin) nasional di kancah global sehingga akan mendorong perluasan pasar ekspor. Pada periode Januari-Juni 2017, nilai ekspor produk mamin termasuk minyak kelapa sawit mencapai USD 15,4 miliar, yang membuat neraca perdagangan menjadi positif.

“Fokus pengembangan kami untukindustri mamin, yaitu food innovation dan safety agar produknya semakin kompetitif di pasar domestik dan ekspor,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto pada Pembukaan Pameran Produk Industri Makanan dan Minuman di Plasa Pameran Industri, Kementerian Perindustrian, Jakarta, disalin dari siaran resmi.pekan lalu.

Menperin juga menyampaikan, industri mamin merupakan salah satu sektor yang konsisten mengalami pertumbuhan cukup tinggi, bahkan melampaui pertumbuhan ekonomi nasional. Capaian gemilang ini tidak terlepas peran dari penyerapan pasar dalam negeri.

“Indonesia dengan memiliki jumlah penduduk sebanyak 258,7 juta orang menjadi pangsa pasar yang sangat menjanjikan. Apabila para pelaku industri mamin kita memanfaatkan potensi pasar tersebut, diyakini kinerja sektor unggulan ini akan tumbuh lebih baik,” paparnya.

Kemenperin mencatat, pada triwulan II tahun 2017, pertumbuhan industri mamin nasional sebesar 7,19 persen. Sektor strategis ini juga berperan penting dalam memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) industri nonmigas, di mana mampu menyumbangkan sebesar 34,42 persen atau tertinggi dibanding subsektor lainnya.

“Industri mamin di Tanah Air cukupbanyakdan tidak hanya meliputi perusahaan skala besar saja, tetapi telah menjangkau di tingkat kabupaten untuk kelas industri kecil dan menengah (IKM). Bahkan, sebagian besar dari mereka sudah ada yang go international,” ungkapnya.

Apalagi, Menperin menyatakan, pihaknya tengah memacu kinerja industri padat karya berorientasi ekspor. Untuk itu, Kemenperin mengusulkan penghitungan insetif fiskal berupa tax allowance berbasis pada jumlah penyerapan tenaga kerja. “Regulasi ini sedang dibahas dengan Kementerian Keuangan, kami berharap tahun ini peraturannya bisa keluar,” tegasnya.

Di samping itu, guna mendongkrak produktivitas, Kemenperin terusberu-paya mendorong pemenuhan balian baku bagi industri mamin. “Industri kan basisnya nilai tambah. Untuk proses hilirisasi, sekor hulu perlu dijamin keterse-diaanbahanbakunyaseper-ti gandum, gula, dan garam,” imbuhnya.

Menurut Airlanga, langkah tersebut turut memicu peningkatan investasi di dalam negeri. Pada semester I tahun 2017, nilai investasi industri mamin mencapai Rp37,36 triliun atau naik 25,41 persen dibanding periode sama tahun lalu sebesar Rp29,79 triliun. Peningkatan investasi terjadi dalam bentuk penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA).

Dirjen Industri Agro Kemenperin Panggah Susanto mengemukakan, guna mememenuhi aspek produk yang aman, bergizi dan bermutu, pihaknya telah mendorong penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI), Good Manufacturing Practices (GMP), Hazard Analysis and Critical Con-trol Point (HACCP), Food Hygiene, Food Safety, Food Sanitation, serta Standar Pangan Internasional (CODEX Alimentarius).

“Standardisasi tersebut menjamin perusahaan menerapkan cara pengolahan dan sistem manajemen keamanan pangan yang baik mulai dari pemilihan bahari baku, pengolahan, pengemasan, serta distribusi dan perdagangannya. Hal ini tentunya memperkuat daya saing industri mamin,” jelasnya.

Dalam menghadapi persaingan tingkat global, Indonesia saat ini telah berpartisipasi aktif di dalam forum Codex Alimentarius Commission yang bertujuan untuk membahas standar mutu dan keamanan pangan dunia yang terkait dengan kepentingan industri. “Dalam proses integrasi ASEAN Economic Community pada tahun ini, industri mamin merupakan salah satu sektor yang akan dipercepat pelaksanaannya,” ujar Panggah.

Kualitas produk industri pengolahan harus terus ditingkatkan sebagai upaya memberikan nilai tambah sekaligus mendorong perluasan ekspor ke pasar dunia seiring dengan kualitas produk yang semakin baik.

Managing Director Sinar Mas Group Saleh Husin mengatakan upaya peningkatan kualitas produk tersebut sejalan dengan program pemerintah. “Sejalan dengan amanat Presiden Joko Widodo agar pangsa pasar dan ragam produk industri diperluas, kami sangat termotivasi dan mendukung hal tersebut,” katanya, disalin dari Antara.

Upaya peningkatan kualitas dan nilai produk terus dilakukan oleh perusahaan tersebut antara lain dengan mengembangkan ragam pabrik seperti pabrik oleokimia yang berlokasi Dumai, Riau baru- baru ini.

 

Sumber: Harian Ekonomi Neraca

WPLACE 2017 Berikan Solusi Rendahnya Produktivitas Perkebunan

 

 

World Plantation Conferences and Exhibition (WPLACE) 2017 menjadi sarana pertukaran informasi dan pengetahuan antar pemangku kepentingan perkebunan seperti akademisi, peneliti, pemerintah, swasta, dan petani. Konferensi yang berlangsung pada 18-20 Oktober 2017 di Jakarta ini akan menghadirkan 105 pembicara kompeten.

“Acara ini sesuai program pemerintah yang mendorong peranan sektor perkebunan. Tema konferensi berupaya  meningkatkan pengetahuan dan kemampuan para petani,” kata Direktur Utama PT Riset Perkebunan Nusantara (RPN) Teguh Wahyudi dalam jumpa pers WPLACE 2017, Senin (16/10/2017) di Jakarta.

Hadir dalam jumpa pers ini antara lain Musdhalifah Machmud (Deputi Menko Perekonomian), Bambang (Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian RI), dan Gede Wibawa, Direktur PT Riset Perkebunan Nusantara.

Konferensi ini menghadirkan pembicara yang menyajikan beragam tema mulai dari bisnis, hilirisasi, bioteknologi, perubahan iklim, hingga peranan Informasi Teknologi (IT) dalam perkebunan. Dari aspek ekonomi, sesi khusus mengulasi upaya produk perkebunan Indonesia menembus ke pasar Eropa.

Rendahnya produktivitas sektor perkebunan akan menjadi perhatian utama. Teguh Wahyudi menyebutkan dari potensi yang dimiliki produk perkebunan baru tercapai 25%-30%. Faktor penyebabnya adalah belum optimalnya kegiatan perawatan tanaman seperti pemupukan. Sebagai gambaran, produktivitas karet masih rendah 1 ton per hektare per tahun. Kelapa sawit produktivitas sekira 1,5 ton per hektare per tahun, dan kakao baru 600 kilogram per hektare per tahun.

Sejalan dengan program pemerintah dalam meningkatkan sektor perkebunan, pada acara ini akan diberikan 35 juta bibit komoditas perkebunan strategis dari APBN-P 2017. Komoditas tersebut yakni karet, teh, kakao, kopi, tebu, kelapa, kelapa sawit dan rempah.

Teguh Wahyudi mengatakan pemberian bibit ini bahkan direncanakan akan diberikan secara langsung oleh Presiden Joko Widodo, sekaligus membuka konferensi yang dijadwalkan rutin tahunan.

Musdhalifah Machmud menyambut baik berjalannya WPLACE 2017 untuk menggerakkan sektor perkebunan. Dalam pandangannya, komoditas yang telah besar seperti kelapa sawit akan tetap dipertahankan bahkan berkembang lebih besar. Sedangkan, produk perkebunan yang belum bagus berupaya ditingkatkan.

Sementara itu, Bambang menjelaskan bahwa sektor perkebunan berkontribusi Rp 429 Triliun bagi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)Walaupun dengan sumbangan ini, banyak pihak melupakan pembenahan perkebunan sawit rakyat.

“Kami akan salurkan bantuan benih kepada petani perkebunan sebanyak 35 juta benih. Bantuan ini diharapkan dapat tersalurkan semua sampai akhir tahun ini. Dari tahun lalu sudah dipersiapkan,” ujarnya.

Pemberian 35 juta benih dilaksanakan melalui alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017. Namun, Bambang enggan menyebutkan nilai anggaran bantuan benih.

Dirut PT Pertamina (Persero) Elia Massa Manik dijadwalkan menjadi pembicara dalam acara yang digelar 18-20 Oktober di Hotel Gtand Sahdi Jaya ini guna membahas bioenergi. Lebih dari 1.500 peserta diakui Teguh telah mendaftar sementara kapasitas di hotel Grand Sahid tidak mencukupi.

Peserta berasal dari berbagai kalangan seperti pengusaha, petani, akademisi, swasta dan perbankan. Bukan hanya berasal dari dalam negeri tapi juga ada 380 peserta yang berasal dari 32 negara.

 

Sumber: Sawitindonesia.com