tama biodiesel.

“Pemakaian B5 di Tiongkok akan menciptakan kebutuhan minyak sawit (CPO) sebesar 9 juta ton. Kalau Tiongkok sudah terapkan B5, nggak peduli lagi kita (ekspor) dengan Eropa dan Amerika Serikat,” kata MP Tumanggor, Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia (APROBI), dalam silaturahmi bersama media di Jakarta, Kamis (8/6/2017).

Angka permintaan 9 juta ton ini berasal dari perhitungan kebutuhan bahan bakar solar Tiongkok sebesar 180 juta Kl. Apabila dikalikan 5% sama dengan 9 juta Kl atau setara 9 juta ton. Tahun lalu, ekspor produk sawit Indonesia ke Tiongkok mencapai 3,8 juta ton.

Sahat Sinaga, Wakil Ketua Dewan Minyak Sawit Indonesia, menyebutkan delegasi Indonesia akan berkunjung ke Tiongkok sebagai tindak lanjut pembicaraan Presiden Joko Widodo dan Presiden Republik Rakyat Tiongkok, Xi Jinping. “Delegasi diperkirakan berangkat tanggal 16 Juni yang dipimpin Menko Maritim Luhut Panjaitan,” ujarnya.

Sebelumnya dalam pertemuan Belt and Road Forum for International Cooperation di Beijing, Tiongkok pada pertengahan Mei 2017. Presiden Joko Widodo menyebutkan bahwa pemerintah Indonesia menyambut baik program mandatori biodiesel 5% yang dikembangkan Tiongkok. Untuk itu, program ini akan membutuhkan pasokan minyak kelapa sawit yang akan meningkat sepanjang tahun.

“Indonesia siap memasok kebutuhan CPO (crude palm oil) ke Tiongkok lebih banyak,” kata Jokowi.

Tingginya permintaan CPO maupun biodiesel dari Tiongkok dapat menutupi lesunya penjualan ke Amerika Serikat dan Uni Eropa. Sahat Sinaga menjelaskan semenjak tahun 2016 ekspor biodiesel ke Amerika Serikat tidak lagi kompetitif karena pemberlakukan tarif bea masuk. Apalagi pasca keluarnya Amerika dari kesepakatan COP21, ini berarti pemerintahan Donald Trump tidak punya kewajiban mencampur biodiesel.

“Ekspor biodiesel terus menurun ke USA dan Eropa. Penyebabnya sama-sama ada bea masuk tambahan,” ujar Sahat.

Fakto lainnya adalah kebijakan antidumping Amerika Serikat yang dialamatkan kepada produk biodiesel Indonesia. MP Tumanggor mengakui ekspor biodiesel ke Amerika Serika terus tertekan akibat tuduhan dumping dan subsidi. Tak hanya itu, harga jual semakin tidak kompetitif lantaran pengenaan bea masuk.

“Kalau tetap menjual ke Amerika Serikat, harganya tidak akan masuk. Akibat bea masuknya cukup tinggi,” jelas Tumanggor.

Itu sebabnya, menurut Sahat, pelaku industri mendorong penerapan program B5 di Tiongkok. Pelaku industri ingin menawarkan skema kerjasama misalkan pengusaha Tiongkok mendirikan pabrik biodiesel di Indonesia. Produsen biodiesel Indonesia yang bangun pabrik di Tiongkok selanjutnya bahan baku dari Indonesia. “Nanti bea masuk CPO gimana, tergantung juga. Misalkan harga mau dipatok sama tergantung kerja samanya”, pungkas Sahat.

Sumber: Sawitindonesia.com

Bisnis.com, JAKARTA– Kalangan pengusaha menilai Peraturan Pemerintah No.57/2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut dapat mengganggu iklim usaha jika tidak terapkan secara tepat.

Wakil Ketua Dewan Minyak Sawit Nasional (DMSI) Sahat Sinaga memaparkan industri sawit di lahan gambut sudah dilakukan sejak sebelum Indonesia merdeka. Penanaman dilakukan secara berkelanjutan terutama di lahan gambut Aceh dan Sumatra Utara.

Dia menerangkan, pembukaan lahan dengan cara dibakar sudah dilakukan sejak tahun 1985-an, karena itu adalah metode paling murah dan mudah.

Namun sejak pemerintah mengeluarkan peraturan pelarangan pembakaran hutan gambut, perusahaan-perusahaan sawit mematuhinya. Menurutnya justru yang lebih banyak membuka lahan dengan cara dibakar adalah individu-individu yang ingin membuka lahan baru.

“Sebenarnya industri sawit di lahan gambut itu sudah menginjak generasi ketiga. Selama ini tidak ada masalah. Kalau perusahaan tidak pernah lagi membakar lahan sejak dilarang pemerintah,” katanya dalam rilis yang diterima, Rabu (30/5/2017).

Menurutnya peraturan tersebut akan mengendurkan iklim investasi perkebunan kelapa sawit yang sudah berjalan on the track sejauh ini. Para pelaku usaha terutama yang sudah lama melakukan investasi lama di sektor kelapa sawit dan hutan tanaman industri dikatakan Sahat membutuhkan kepastian hukum dalam berinvestasi.

Kontribusi industri pulp dan paper tahun 2016 yang menyumbangkan devisa ekspor sebesar US$5 miliar, pajak dan penghasilan negara bukan pajak (PNBP) Rp42,5 triliun dan memberikan lapangan kerja kepada kurang lebih 1,49 juta orang.

Sementara untuk kontribusi industri kelapa sawit tahun 2016 menyumbangkan pemasukan devisa ekspor sebesar US$19,6 miliar, pemasukan pajak dan PNBP sebesar Rp79,5 triliun dan memberikan lapangan kerja kepada kurang lebih 5,3 juta orang.

Ditambah lagi, status Indonesia sebagai produsen minyak kelapa sawit nomor wahid di dunia dan merupakan produsen kertas nomor enam di dunia, serta produsen pulp nomor sembilan di dunia atau nomor tiga di Asia.

Dia mengatakan, regulasi terkait lahan gambut ini hendaknya tidak berlaku surut dan dapat diterapkan hanya untuk investor baru. Langkah ini ditempuh untuk memenuhi target Indonesia sebagai produsen pulp nomor enam di dunia dan nomor satu di Asia serta mempertahankan produsen minyak kelapa sawit nomor satu di dunia.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APH) Iman Santoso mengatakan di lain pihak, pelaku usaha mengingatkan akan adanya dampak dari regulasi gambut terhadap perekonomian negara. Jika peraturan itu tetap berlaku maka areal HTI bakal berkurang sehingga potensi pungutan pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan tenaga kerja akan menyusut.

Belum lagi akibat tidak sinkronnya PP No. 57/2016 dengan peraturan menteri turunannya, menunjukkan adanya kontraproduktif dengan semangat pemerintah yang ingin mengenjot investasi. Padahal, salah satu alasan investor menanam modal adalah kepastian berusaha yang dalam sektor perkebunan kelapa sawit adalah jaminan jangka waktu pengelolaan hak guna usaha (HGU).

“Jika aturan itu tetap berlaku maka areal HTI bakal berkurang, sehingga potensi pungutan pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan tenaga kerja akan menyusut,” katanya.

PP No. 57/2016 mewajibkan 30% konsesi kehutanan dan perkebunan bergambut ditetapkan sebagai zona ekosistem gambut fungsi lindung. Konsekuensinya, pemegang izin tidak lagi dibolehkan menggarap lahan setelah masa daur tanaman habis. Namun, pengelola kebun tetap diwajibkan menjaga lahan tersebut sampai izin berakhir.

Dia mengatakan, jika industri usaha kehutanan dan perkebunan terganggu iklim investasinya, maka akan mengakibatkan berhentinya operasional industri akibat tidak adanya kepastian usaha, sehingga bermuara pada penurunan peringkat/rating investasi Indonesia saat ini atau berpotensi turun menjadi di bawah investment grade.

Sumber: Bisnis.com

Wilmar Indonesia mendukung kebijakan pemerintah menjaga inflasi bahan pangan dengan cara menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng Rp11 ribu per kilogram (kg) selama enam bulan ke depan.

“Wilmar menyambut positif upaya Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk menstabilkan harga minyak goreng agar tidak terjadi kenaikan. Jika harga naik, kami paham akan berakibat tingginya tingkat inflasi,” kata M.P. Tumanggor, Komisaris Wilmar, dikutip Rabu (5/4).

Menurut Tumanggor, manajemen Wilmar dapat memahami keinginan pemerintah menjaga harga minyak goreng menjelang Ramadan dan Idul Fitri tahun ini. Untuk itu, ia yakin semua pelaku industri minyak goreng berkomitmen melaksanakan imbauan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita.

Sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pemerintah menahan lonjakan harga minyak goreng, Wilmar akan mengadakan operasi pasar minyak goreng yang dimulai 5 April 2017. Kegiatan ini berlangsung di 10 sentra area operasional Wilmar. Jumlah minyak goreng yang akan digelontorkan sekitar 2 ribu kemasan per hari di setiap lokasi.

Adapun harga operasi pasar migor sesuai arahan Enggartiasto yaitu sebesar Rp11 ribu per liter.

“Tujuan operasi pasar ini untuk menjaga tidak terjadi kenaikan harga minyak goreng terutama menghadapi Bulan Puasa dan Lebaran,” tambah Tumanggor.

Sebelumnya Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga meyakini bahwa kebijakan HET untuk minyak goreng sebesar Rp11 ribu per kg, tak akan membuat keuntungan perusahaan anggota asosiasinya merosot.

Sahat menilai ketersediaan pasokan minyak goreng hasil produksi tengah meningkat. Bahkan, sebanyak 32 distributor minyak goreng yang merupakan anggota GIMNI dan sebagian anggota Asosiasi Industri Minyak Makan Indonesia (AIMMI) siap meningkatkan pasokan minyak goreng sesuai dengan HET ke pasar tradisional dan pasar ritel.

“GIMNI akan segera memasukkan 3,2 juta minyak goreng dalam kemasan satu liter di bulan April. Kemudian, AIMMI akan memasukkan 1,8 juta. Jadi, total lima juta,” tutur Sahat.

Adapun dari 3,2 juta minyak goreng kemasan tersebut diberikan kepada pasar ritel modern sebanyak dua juta dan sisanya untuk pasar tradisional.

Dengan begitu, tujuan pemerintah untuk membuat harga minyak goreng menjadi stabil dan sesuai dengan daya beli masyarakat dapat tercapai. Sedangkan, distributor tak terbebani karena masih menorehkan keuntungan.

Sekadar informasi, selain gula pasir dan minyak goreng, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita juga mengatrol HET untuk komoditas daging sapi dengan harga acuan sebesar Rp80 ribu per kg. Kebijakan HET ini akan berlaku efektif mulai 10 April mendatang.

Sumber: Riaugreen.com

JAKARTA – Permintaan minyak goreng kemasan diprediksi akan terus melonjak seiring dengan makin dekatnya bulan Ramadan dan Lebaran. Bila bulan-bulan sebelumnya rata-rata kebutuhan minyak goreng kemasan sebanyak 13 juta liter hingga 14 juta liter per bulan, saat Ramadan dan Lebaran permintaan akan naik menjadi 20 juta liter.
Agar tidak terjadi kelangkaan pasokan di pasaran, sejumlah produsen telah menyiapkan langkah.

Komisaris Utama PT Wilmar Nabati Indonesia Master Parulian Tumanggor mengatakan, kebutuhan minyak goreng untuk Lebaran memang meningkat dibandingkan kondisi normal.

Oleh karena itu 14 produsen minyak goreng dalam negeri telah berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan nasional selama bulan Ramadan dan Lebaran. “Untuk ketersediaan minyak goreng tidak ada masalah, kami produsen sudah menyatakan menyanggupi semua kebutuhan kepada Kementerian Perdagangan (Kemdag),” ujarnya kepada KONTAN, Selasa (16/5).

Kebutuhan minyak goreng saat Ramadan dan Lebaran akan naik menjadi sekitar 20 juta liter per bulan. Untuk memenuhi kebutuhan, para produsen minyak goreng sudah menyediakan stok jauh-jauh hari. Produsen juga tidak khawatir bila permintaan meningkat di luar prediksi, sebab saat ini sudah ada stok yang siap dikeluarkan sebanyak 1,5 juta ton ke pasar.

Tumanggor berjanji, walau saat ini ada tren kenaikan harga minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) menjelang bulan suci ini, tidak akan berpengaruh pada kenaikan harga minyak goreng kemasan. “Kami tetap berkomitmen pada harga yang telah ditetapkan pemerintah,” katanya.

Birokrasi rumit
Pada tahun ini, total kebutuhan minyak goreng kemasan di seluruh Indonesia diperkirakan akan mencapai sebesar 1,1 juta ton. Sedangkan untuk minyak goreng curah diperkirakan mencapai 3,5 juta ton.

Minyak goreng curah inilah yang kemudian disulap menjadi minyak goreng kemasan sederhana yang oleh Kemdag harganya dibatasi sebesar Rp 11.000 per liter di toko ritel modern. Menurut pengamatan KONTAN, jenis minyak goreng kemasan sederhana masih langka di toko-toko modern. Hal itu berbanding terbalik dengan ketersediaan minyak goreng kemasan bermerek yang berjudel.

Kelangkaan ini terjadi karena kurangnya pasokan minyak goreng kemasan sederhana yang kebutuhannya mencapai 14.000 liter per hari. Sementara yang tersedia hanya sekitar 6.000 liter per hari.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga mengatakan, langkanya pasokan minyak goreng kemasan sederhana di toko ritel modern disebabkan rumitnya birokrasi di toko modern, bukan karena produsen minyak goreng tidak memasok produk nya ke pasar ritel.

Dia bilang, banyak produsen minyak goreng yang mengeluhkan birokrasi pengiriman produk karena harus terlebih dahulu ter register sebagai pemasok. “Padahal, program Kemdag ini bersifat ad-hoc. Birokrasi di ritel itu jelimet,” keluhnya.

Bahkan dia mengaku ada peritel yang meminta supaya produsen minyak goreng terlebih dahulu terdaftar di bank mereka sebagai vendor. Selain itu janji pembayaran tiap dua pekan setelah masuk juga kerap molor. Sahat juga bilang banyak peritel yang ogah-ogahan membuka purchase order (PO) minyak goreng kemasan sederhana. “Mereka mengira produsen migor mengemis agar bisa memasarkan minyak goreng kemasan sederhana,” katanya.
Untuk itu GIMNI meminta peritel modern membenahi sistem administrasi mereka terlebih dahulu.

Sumber: Banjarmasin.tribunews.com

Local businesess are throwing their support behind the governments potential cooperation with China in supporting the latters goal to boost the domestic use of biodiesel amid negative sentiment about Indonesian biodiesel products in Europe and the United States.

During his visit to China on the weekend. President Joko “Jokowi” Widodo announced Indonesias commitment to supply more crude palm oil (CPO) to help China meet its 5 percent biodiesel blending target – a move that was welcomed by Chinese President Xi Jinping.

At the same time, President Jokowi also imited China to invest in Indonesias downstream businesses, which are set to use 40 million tons of CPO by 2020.

“We are ready to cooperate with China, whether by supplying the CPO, biodiesel or even the technology needed. Moreover, well be happy if they want to invest their money here or even vice versa,” Indonesian Biofuel Producers Association (Aprobi) chairman Paulus Tjakrawan told The Jakarta Post on Tuesday.

“China is committed to moving toward a cleaner energy future. Hence, we will seek the opportunities to team up with them.”

Last year, Indonesia shipped 5.28 million tons of CPO overseas, with the majority going to India, data from the Geneva-based International Trade Center show. Other major destinations were the Netherlands, Singapore, Italy, Spain and Germany.

China, meanwhile, bought a tiny fraction of Indonesias CPO exports last year, at only 14,000 tons.

China adopted a 10 percent ethanol blending (E10) policy in at least 11 provinces in 2016. In those mandated areas, state-owned petroleum companies are required to purchase and blend 10 percent fuel ethanol into gasoline from designated plants.

It has also maintained over the past seven years a trial program requiring a biodiesel-diesel blending ratio of 2 to 5 percent in Hainan province.

Such policies are in line with Chinas long-term plan to reduce dependence on imported energy. Chinas 13 th Five-Year Plan (FYP), devised in October last year, states the countrys goal to produce 5 million tons of ethanol and 2 million tons of biodiesel by 2020.

Indonesian Vegetable Oil Refiners Association (GIMNI) executive director Sahat Sinaga said collaboration between Indonesia and China would benefit both parties, because Southeast Asias biggest economy had a large amount of idle capacity- in its biodiesel industry.

Indonesia currently has an annual production capacity of 10 million tons of biodiesel, while the utilization has reached less than 30 percent due to low domestic demand.

“So, if we can supply biodiesel to China, it is going to be a winwin solution for both countries,” Sahat said.

“Moreover, China will likely prefer to use palm oil, which is cheaper by around USS180 to $200 per ton than oil made from rapeseed, soybeans or sunflowers.”

CPO prices hovered between S655 and S717.5 per ton throughout April ?.fter staying between S685 and S750 per ton the previous month.

Meanwhile, Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia research director Mohammad Faisal said Indonesia should make sure that there would be no tariff or non-tariff barriers that would make it hard to realize such cooperation with China.

Since mid-2015, the government has been charging levies of $50 per ton for CPO shipments and $30 for processed palm oil products to palm oil exporters, when CPO prices stand at below $750 a ton in a bid to help pay for biodiesel subsidies, replanting, research and development of oil palm farmers to boost their production.

Exports of palm oil products increased by 23.5 percent year-on-year to 8.02 million tons in the first quarter of this year, data from the Indonesia Association of Oil Palm Producers (GAPKI) show.

In the month of March, exports decreased by 5 percent to 2.53 million tons due to slowing global demand, especially from India and China.

At that time, palm oil exports to India and China accounted for 430,030 tons and 322,140 tons, respectively, down by 27 percent and 18 percent month-on-month.

Nonetheless, Sahat said that possible cooperation with China would prove that negative sentiment surrounding Indonesias biodiesel industry was baseless.

In March, the US commercial trade association National Biodiesel Board (NBB), along with dozens of biodiesel producers, filed a petition to the US Department of Commerce and the US International Trade Commission to impose anti-dumping and countervailing duties on imports of biodiesel from Argentina and Indonesia.

To make things worse, the European Union decided in early April to gradually reduce the use of vegetable oils, including palm oil, that were not sustainably produced in biodiesel production in a bid to reduce deforestation – a move that could harm Indonesia as one of the worlds largest producers of palm oil.

Fedina S. Sundaryani/ Viriya P. Singgih

Sumber: The Jakarta Post