Dr. Sri Wening, M.Si, Peneliti Bioteknologi Tanaman Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Komitmen Mengembangkan Riset Bioteknologi

 

 

Dr.Sri Wening, M.Si  punya komitmen kuat dalam pengembangan riset bioteknologi tanaman terutama kelapa sawit. Saat ini, dia sedang menggeluti analisis DNA kelapa sawit dan organisme lain yang berkaitan kelapa sawit.

Tidak banyak peneliti yang menggeluti dunia riset bioteknologi khususnya tanaman. Padahal, bioteknologi mempunyai peranan penting  untuk membantu memperbaiki atau meningkatkan produksi tanaman, salah satunya dengan pengembangan cabang keilmuan bioteknologi tanaman. Cabang ilmu ini menggunakan teknologi rekayasa genetika, kultur jaringan dan DNA rekombinan untuk menghasilkan tanaman yang memiliki sifat dan produk berkualitas unggul. Tujuannya supaya memperoleh bahan tanaman yang lebih unggul dan berkualitas seperti tanaman lebih tahan terhadap serangan hama dan juga tekanan udara di sekitar lingkungan.

Salah satu peneliti wanita yang menggeluti bioteknologi tanaman adalah Dr. Sri Wening, M.Si. Lulusan S-1 Universitas Gajah Mada ini adalah Peneliti Bioteknologi Tanaman di Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS). Dalam pandangannya bahwa DNA sebagai bagian bioteknologi yang menjadi kerangka utama kehidupan makhluk hidup di dunia.

“Sehingga semua masalah yang berkaitan dengan kehidupan pada umumnya dan pertanian pada khususnya akan berpeluang besar dibantu pemecahannya dengan bantuan bioteknologi,” kata Sri ketika diwawancarai Sawit Indonesia via email pada awal Oktober 2017.

Namun itu semua, menurut dia, memerlukan penelitian yang konsisten untuk mendalami bioteknologi yang  memanfaatkan kekayaan alam tersebut. Apalagi untuk menekuni profesi ini tidaklah mudah. Peneliti bidang bioteknologi tanaman bidang rekayasa genetika atau pemanfaatan informasi markamolekuler, mesti  menguasai ilmu pengetahuan mengenai genetika, biologi seluler dan molekuler.

Meskipun menggeluti bidang sulit, tetapi Sri tidak menyerah. Dia mendapatkan dukungan besar teman terdekatnya semasa bangku kuliah di Universitas Gajah Mada (UGM) dan kini telah menjadi suaminya:  Dr. Agus Susanto. Maka, Sri Wening terus menggeluti penelitian bioteknologi. Ia mengambil topik mengenai pendeteksian secara molekuler atas virus yang menginfeksi salah satu jenis hama tanaman.

“Sejak saat itu saya tertarik untuk menekuni biologi molekuler sebagai dasar bioteknologi pertanian. Bioteknologi tanaman merupakan bidang ilmu yang sangat penting, karena beberapa pendekatannya diperlukan untuk mengakselerasi pencapaian tujuan-tujuan pertanian,” ungkap wanita berhijab ini.

Setelah menuntaskan jenjang Strata I di Fakultas Pertanian Universitas Gajah Mada, membuat Sri tidak berpuas diri. Sebagai cabang keilmuan yang belum banyak dilirik oleh orang Indonesia, membuat dia tertarik untuk terus mengembangkannya. Hal itulah yang membuat wanita berkacamata ini melanjutkan program studi bidang Bioteknologi di Institut Pertanian Bogor (IPB). “Kebetulan juga saya mendapatkan beasiswa dari pemerintah untuk menempuh pendidikan di sana,” ungkapnya.

Saat itu, ia mengambil tugas akhir Strata II mengenai  pemetaan genetik kelapa sawit. Setelah lulus pada 2002, mulai bekerja sebagai peneliti Bioscience, PT PP London Sumatra Indonesia, Tbk, Sumatera Utara. Posisinya membawahi Laboratorium Molekular Marker, yang bertugas menghasilkan data genetik pada program pemuliaan kelapa sawit.

 

Sumber: Sawitidnonesia.com

/by
,

Gimni Proyeksikan Produksi Kelapa Sawit RI Tumbuh 20%

 

 

Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) memproyeksikan produksi minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) Indonesia hingga akhir tahun 2017 mencapai 39 juta ton, tumbuh 20% dibanding tahun lalu 32,5 juta ton. Proyeksi itu dinilai realistis mengingat hingga Agustus 2017, total produksi CPO nasional sudah mencapai 23,6 juta, dan Crude Palm Kernel Oil (CPKO) mencapai 2,3 juta ton.

“Diperkirakan hingga akhir 2017 produksi CPO akan mencapai 39 juta ton, dan CPKO sebesar 3,8 juta ton. Angka ini meningkat dibandingkan tahun lalu dimana produksi CPO sebesar 32,5 juta ton dan produksi CPKO sebesar 3,1 juta ton,” kata Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Sahat Sinaga kepada pers.

Sementara untuk ekspor produk minyak sawit hingga Agustus sudah mencapai 21,1 ton dan diproyeksikan hingga akhir tahun ekspor produk minyak sawit akan mencapai 31,1 juta ton. “Angka ini meningkat dibandingkan ekspor produk minyak sawit pada 2016 yakni sebesar 26,6 juta ton,” papar Sahat.

Dari total ekspor tersebut, lanjut Sahat, produk hilir sawit berkontribusi sebesar 80% dan CPO sebesar 20%. “Ekspor poduk hilir ini masih bisa ditingkatkan apabila pungutan untuk beberapa produk hilir CPO diturunkan. Ini bertujuan supaya produk hilir sawit Indonesia dapat bersaing di pasar Internasional,” pungkasnya.

Kenaikan ekspor itu masih dibayangi sejumlah tantangan, terutama sikap protektif sejumlah pasar di Asia Timur, seperti India dan Pakistan. Kedua negara itu memproteksi pasarnya dari impor CPO asal Indonesia. Tidak heran kinerja ekspor CPO pada September 2017 sempat anjlok hingga minus 9,06%.

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyatakan, menurunnya kinerja ekspor maupun impor pada September bukan karena faktor musiman. “Penurunan ekspor pada September banyak dipengaruhi anjloknya pertumbuhan ekspor minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) yang minus 9,06%. Kinerja tersebut berbeda jauh dengan September tahun lalu yang naik 4,11%,” kata pengamat ekonomi Indef, Bhima Yudhistira kepada pers di Jakarta, Jumat (20/10).

Bhima mengatakan, ada permasalahan ekspor ke negara tujuan utama CPO, khususnya ke India dan Pakistan. “Karena dua negara itu bersikap protektif terhadap CPO asal Indonesia. Salah satunya terkait kenaikan bea masuk,” papar dia.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), neraca perdagangan bulan September surplus US$1,76 miliar. Jumlah surplus tersebut naik tipis jika dibandingkan Agustus yang tercatat US$1,72 miliar.

 

Sumber: Duniaindustri.com

/by

Mantap! Ekspor CPO Tembus 13 Juta Ton/Tahun, Pelabuhan Dumai ‘Dipercantik’

 

DUMAI – PT Pelindo I (Persero) terus mengoptimalkan pelabuhan di Kota Dumai, Provinsi Riau, sebagai pelabuhan ekspor komoditas kelapa sawit terbesar di Pulau Sumatra, untuk bisa menyerap potensi ekspor minyak sawit mentah di Riau yang mencapai sekitar 13 juta ton per tahun.

“Pada tahun 2018 Pelabuhan Dumai akan melakukan investasi cukup besar pada peningkatan fasilitas pelabuhan curah cair untuk minyak kelapa sawit mentah atau CPO. Fasilitas loading point (pengiriman) curah cair akan dilakukan penambahan, dari semula hanya mampu memompa 200-300 ton per jam akan terus ditingkatkan menjadi 500 ton per jam,” kata GM Pelabuhan Pelindo I Cabang Dumai, Djuhaery di Dumai, Minggu (22/10/2017).

Optimalisasi tersebut diyakini Djuhaery akan makin mengukuhkan pelabuhan di pesisir Riau itu sebagai yang terbesar untuk pelayanan ekspor CPO di Sumatera. Pelabuhan Dumai melayani ekspor CPO hingga sekira enam juta ton per tahun, jauh lebih besar ketimbang Pelabuhan Belawan di Provinsi Sumatera Utara yang melayani sekitar 3,5 juta ton per tahun.

Pelindo melakukan optimalisasi karena menilai bisnis pelabuhan curah cair di Riau sangat prospektif, dengan potensi ekspor CPO kini mencapai sekitar 13 juta ton per tahun dan berpeluang untuk meningkat. Pelabuhan Pelindo I Cabang Dumai baru bisa menyerap setengahnya saja, dan sisanya diekspor oleh pelaku bisnis sawit yang membuat pelabuhan sendiri.

Selain itu, peluang pengembangan pelabuhan Dumai juga akan mampu mendukung kinerja industri pelabuhan di Riau, yang akan sangat diuntungkan karena ada mega proyek rel kereta api dan jalan tol Sumatera menuju Kota Dumai.

Kedua mega proyek itu akan mempercepat distribusi barang manufaktur yang menggunakan peti kemas dan juga produk kelapa sawit. Hal ini menjadi potensi bagi Pelabuhan Dumai yang sudah lengkap.

Pelabuhan Pelindo I Dumai memiliki tiga dermaga, antara lain Dermaga A sepanjang 350 meter untuk general cargo dan pelabuhan penumpang. Dermaga B sepanjang 500 meter untuk loading curah cair dan angkut CPO, dan Dermaga C sepanjang 400 meter selain untuk kapal kontainer juga untuk komoditi curah kering Djuhaery mengatakan, khusus untuk Dermaga C, pihaknya menggelontorkan investasi hingga Rp100 miliar untuk menambah jumlah mobile crane hingga peningkatan fasilitas lapangan penampungan peti kemas.

Menurut dia, apabila Pelindo mengoptimalkan layanan dan bisa mempercepat waktu pengangkutan CPO ke kapal, maka sektor swasta dalam bisnis sawit akan mempercayakan proses pengiriman kepada perusahaan negara itu.

Sebabnya, perusahaan terkendala lahan untuk memperluas pelabuhan dan akan lebih baik berinvestasi untuk pabrik dan kebun, sedangkan proses logistik hingga struktur pelabuhan ekspor CPO dipercayakan kepada Pelindo I.

“Berapa besar investasi untuk 2018 secara keseluruhan sedang kami hitung. Pada prinsipnya kami harus bersiap, agar jangan sampai mereka sudah siap fasilitas produksi (CPO) namun kami belum siap melayani,” kata Djuhaery.

Pelabuhan Dumai merupakan salah satu dari tiga rute prioritas ASEAN Roro Connectivity sebagaimana yang diamanatkan dalam Master Plan on ASEAN Connectivity. Adapun ketiga rute kapal ASEAN Ro-Ro yaitu Dumai (Indonesia) – Malaka (Malaysia), Belawan – Penang (Malaysia) – Phuket (Thailand), dan Bitung – Davao/General Santos (Filipina).

Sumber: Okezone.com

/by

Peremajaan Sawit Buat Indonesia Makin Sejahtera

 

Jakarta – Program replanting atau peremajaan sawit rakyat dinilai akan membawa bangsa Indonesia semakin sejahtera dan berdaulat, apalagi peremajaan kebun sawit rakyat tersebut didukung penuh oleh pemerintah dan dunia usaha.

“Kesediaan Presiden Jokowi untuk menandai program replanting ini menjadi bukti dukungan pemerintah terhadap sektor kelapa sawit,” kata Wakil Sekjen Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Rino Afrino di sela-sela acara WPLace (World Plantation Conference and Exhibition) di Jakarta, (19/10/2017

Masyarakat, tambahnya, semakin termotivasi untuk menanam sawit setelah kehadiran Presiden Jokowi di Kabupaten Musi Banyuasin pekan lalu untuk menanam perdana dalam program replanting kebun rakyat.

Menurut dia, maju mundurnya kelapa sawit sangat mempengaruhi kehidupan dari 22 juta masyarakat sehingga dampaknya besar bagi pembangunan ekonomi, khususnya upaya penciptaan lapangan kerja, penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia.

Dukungan pemerintah yang jelas juga terlihat dari kerja keras Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Luar Negeri untuk memajukan industri ini melalui berbagai forum nasional dan global.

“Keberpihakan pemerintah Jokowi sangat jelas dan perlu diapresiasi melalui kerja keras dan pantang menyerah dari para pemangku kepentingan sawit dalam berbagai forum,” kata Rino.

Ketua Forum Tani Indonesia (Fortani) Wayan Supadno seperti dilansir  Antara mengharapkan peluang tersebut dimanfaatkan para lulusan perguruan tinggi kembali ke desa untuk menanam sawit.

“Pemerintah perlu mendorong para lulusan perguruan tinggi terutama dari fakultas pertanian untuk menjadi wirausaha muda sawit,” katanya.

Wayan yang juga petani sawit asal Pangkalan Bun mengungkapkan, keterlibatan wirausaha muda sawit yang berpendidikan diharapkan mampu mepercepat pertumbuhan industri sawit nasional.

“Jika petani sawit berpendidikan maka tidak mudah bagi industri ini disisipi oleh kepentingan kelompok tertentu seperti LSM,” katanya.

Anggota Komisi IV DPR RI Firman Subagyo menilai pemerintahan Jokowi menyadari pentingnya upaya melindungi komoditas strategis seperti sawit dari gempuran berbagai hambatan dagang serta kampanye negatif.

Mengacu pada sejarah, lanjutnya, negara-negara industri maju di dunia umumnya memulai dengan kebijakan melindungi komoditas strategis mereka.

Amerika Serikat, misalnya, sejak ratusan tahun lalu hingga kini tetap melindungi empat komoditas strategis mereka, yakni gandum, kapas, kedelai, dan jagung .

“Proteksi pemerintah AS tidak hanya soal hambatan dagang, namun juga ketersediaan lahan yang mencukupi serta subsidi bagi petani secara besar-besaran,” katanya.

Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian Bambang mengatakan program replanting sawit dapat menghasilkan nilai tambah produktivitas sebesar Rp125 triliun per tahun.

Menurut dia, dari total 11,9 juta hektare kebun kelapa sawit Indonesia terdapat 4,7 juta hektare atau sekitar 48 persen adalah perkebunan rakyat.

Sebanyak 2,4 juta hektare di antara perkebunan sawit rakyat itu masih dikelola dengan cara tradisional sehingga kurang produktif.

 

Sumber: Industry.co.id

/by

Mengenalkan Prowitra ke Masyarakat

 

MEDAN – Labuhanbatu. Pihak Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Pemkab Labuhanbatu bekerja sama dengan Pusat Penelitian Kelapa sawit (PPKS) mensosialisasikan penggunaan bibit sawit berkualitas.

Upaya itu dilakukan dengan memajang sejumlah varietas bibit unggul produk PPKS dan produk turunan industri sawit di stan Balitbang Labuhanbatu di lokasi EXPO Investasi dan Pameran Produk.

“Kita perlu mensosialisasikan penggunaan bibit yang baik untuk perkebunan sawit petani kebun,” kata dikutip Medanbisnisdaily.com.

Kepala Balitbang Labuhanbatu, Hobol Rangkuti, Kamis (19/10/2017) di Lapangan Ika Bina Rantauprapat.

Apalagi, kata Hobol saat ini banyak areal perkebunan sawit milik petani memasuki fase replanting (peremajaan). Sehingga, diimbau menggunakan varietas kecambah yang terjamin dan bersertifikat.

Di PPKS, terdapat delapan varietas pengembangan PPKS. Diantaranya, varietas Dumpy, SP540, Yangambi.

“Untuk kawasan Labuhanbatu varietas kecambah PPKS bagus dibudidayakan,” ungkap Bagian PUP PPKS Mahfiardi. (T3)

 

Sumber: Infosawit.com

/by

Kalla Teknologi Dongkrak Produktivitas Perkebunan

 

JAKARTA – Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai satu-satunya solusi untuk mengatasi masalah produktivitas perkebunan adalah menerapkan teknologi terkini, dari teknologi hemat air, biodiversitas, hingga bioteknologi. “Sehingga pusat riset menjadi penting,” kata dia saat membuka “World Plantation Conferences and Exhibition”, di Jakarta, kemarin.

Ia mengambil contoh perkebunan kelapa sawit rakyat yang hanya menghasilkan 2 ton per hektare setahun. Padahal, kebun yang dikelola korporasi bisa panen hingga 5 ton sawit per hektare setahun. “Karena itu, harus didukung bibit dan teknologi yang bagus supaya bisa memproduksi 7-8 ton sawit per hektare setahun.”

Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Bambang, mengatakan luas perkebunan sawit di Indonesia sekarang 11,9 juta hektare. Sebanyak 48 persen atau 4,7 juta hektare di antaranya merupakan perkebunan rakyat. Sayangnya, perkebunan rakyat itu tidak ditunjang bibit yang baik, sehingga tanaman yang dihasilkan tidak produktif.

Pemerintah berupaya mereplantasi perkebunan rakyat dengan memberikan bibit berkualitas. Ke depan, kebun rakyat diharapkan bisa menghasilkan sawit hingga 8 ton per hektare setahun. Bila target itu tercapai, negara diperkirakan bakal memperoleh nilai tambah sebesar Rp 125 triliun. “Itu baru dari minyaknya, belum bicara dampak sosial dan penyerapan tenaga kerja di daerah,” kata Bambang.

Menurut rencana, pemerintah bakal membagikan 35 juta benih secara gratis kepada para petani. Hal itu dilakukan secara simbolis dalam pembukaan World Plantation Conferences and Exhibition 2017 yang diselenggarakan PT Riset Perkebunan Nusantara.

“Sebanyak 35 juta benih sudah disiapkan di desa-desa,” kata Bambang.

Pada akhir pekan lalu, Presiden Joko Widodo mengungkapkan komitmen pemerintah menyalurkan 35 juta benih tanaman perkebunan unggulan, seperti kelapa sawit, kopi, pala, lada, dan karet. Di Sumatera Selatan, kata Jokowi, pemerintah membantu meremajakan 4.400 hektare kebun sawit yang sudah tua.

Ihwal perkebunan yang masuk kawasan hutan, Jokowi mengaku sudah memerintahkan agar lahan itu dikeluarkan, sehingga bisa diberi sertifikat. “Tapi ini khusus untuk kebun sawit milik rakyat,” ujar dia. Setelah di Sumatera Selatan, mulai bulan depan hingga akhir tahun program ini akan berjalan di Sumatera Utara, Jambi, dan Riau. “Tahun depan saya dorong masuk ke Kalimantan.” Penyediaan benih itu melibatkan banyak pihak mulai dari pusat-pusat penelitian hingga perguruan tinggi.

Adapun kopi. Bambang menambahkan, dengan luas lahan 1,3 juta hektare, hanya menghasilkan 600-700 kilogram per hektare setahun. “Padahal Vietnam, yang belajar dari Indonesia, bisa memproduksi 3-4 ton per hektare setahun,” kata dia. Bila bisa dinaikkan hingga mencapai produksi 3 ton per hektare per tahun, dia memperhitungkan raupan Indonesia dari kopi bisa naik lima kali lipat.

Demikian pula kebun kakao, ujar Bambang, menghasilkan 700-800 kilogram per hektare setahun. Pemerintah sempat menyuntik bantuan melalui gerakan nasional kakao. “Tapi gerakan itu baru 26 persen.”

Persoalan produktivitas juga terjadi di perkebunan tebu yang hanya menghasilkan 40 ton per hektare setahun, dengan rendemen yang rendah. Padahal, pada zaman Belanda dulu mencapai 150 ton per hektare setahun.

GAESAR SAKBAR | Retno Sulistyowati

 

Sumber: Koran Tempo

/by

40 Juta Bibit Meluncur pada 2018

 

 

JAKARTA-Pemerintah tampak semakin serius dalam memacu peremajaan komoditas perkebunan dengan memperbesar alokasi pengadaan bibit pada RAPBN 2018 menjadi 40 juta batang, dari 35,5 juta batang pada APBN Perubahan 2017.

Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian memperoleh alokasi Rp675 miliar pada APBNP 2017, yang sebagian besar dialokasikan untuk pengadaan bibit. Adapun, pada RAPBN 2018 Kementan memperoleh alokasi Rp 1,63 triliun, yang sekitar 60%-70% dialokasikan untuk pengadaan bibit komoditas perkebunan yakni sekitar 40 juta batang.

Direktur Perbenihan Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian Muhammad Anas menyampaikan dari rencana pengadaan bibit sekitar 40 juta batang tersebut didominasi kopi 10 juta batang, diikuti kakao 5 juta batang, dan sisanya tanaman rempah.

“Lebih dari 40 juta batang disiapkan untuk mengembalikan kejayaan rempah dan komoditi strategis lainnya seperti kopi dan kakao. Ini di luar tebu,” kata dia, Rabu (18/10).

Dirjen Perkebunan Kementan Bambang mengatakan komoditas perkebunan didominasi perkebunan rakyat. Perkebunan sawit 11,9 juta hektare (ha) ditopang oleh perkebunan rakyat 4,7 juta ha. Begitu pula, perkebunan kakao 1,7 juta ha dan kopi 1,3 juta ha, di mana 95% ditopang oleh perkebunan rakyat.

Perkebunan rakyat memiliki persoalan sama yakni produktivitas rendah sehingga tidak dapat memenuhi bahan baku industri.

Oleh karena itu, lanjut dia, pemerintah mempercepat peremajaan tanaman perkebunan melalui penyiapan benih yang lebih besar melalui APBNP 2017. Hal serupa akan dilanjutkan pada kegiatan 2018.

“Pengembangan komoditas perkebunan tidak dapat mengandalkan anggaran pusat, sehingga diharapkan pemerintah daerah dapat memperkuat pengembangan komoditas perkebunan di wilayahnya menggunakan dana desa. Swasta juga didorong terlibat,” imbuhnya dalam konferensi pers penyelenggaraan World Plantation Conferences and Exhibition, Rabu (18/10).

RISET

Di sela acara yang sama, pelaku usaha menilai pemerintah perlu lebih terlibat dalam pengembangan riset terhadap komoditas yang didominasi perkebunan rakyat seperti karet dan kakao.

Penilaian tersebut muncul setelah Wakil Presiden Jusuf Kalla mendorong stakeholders sektor perkebunan untuk memaksimalkan potensi riset dan teknologi demi menghadapi sejumlah tantangan dewasa ini.

Dia juga menyarankan agar pelaku usaha perkebunan seperti di sektor gula dan kelapa sawit untuk melakukan joint research demi meningkatkan produktivitas tanaman secara efisien

“Riset-riset perkebunan itu bisa digabung. Tidak perlu banyak anggaran pemerintah. Seperti dulu, riset Pasuruan itu dikumpul dari pabrik-pabrik gula,” kata JK.

Direktur Research and Development PT Sampoerna Agro Tbk. Dwi Asmono menyampaikan inisiatif serupa telah dibangun para pelaku usaha di komoditas sawit melalui pembentukan konsorsium plasma nutfah dan konsorsium riset genome.

Konsorsium plasma nutfah yang dibentuk pada 2003 beranggotakan 18 perusahaan dari Indonesia, melakukan pengayaan plasma nutfah dari Kamerun, Angola, dan Amerika Selatan. Adapun, konsorsium genome diinisiasi pada 1998 beranggotakan 7 perusahaan dari Indonesia, serta beberapa pusat riset dari Spanyol, Prancis, hingga Colombia.

“Inisiatif itu telah dibangun para pengusaha sawit, tapi PR [pekerjaan rumah]-nya adalah di komoditas yang pelibatan company-nya tidak besar, seperti karet dan kakao, karena keduanya didominasi perkebunan rakyat. Yang seperti itu perlu diharapkan dukungan aktif pemerintah,” kata Dwi.

Dwi yang merupakan pemulia tanaman dan genetika lulusan Iowa State University USA meyakini pengembangan riset sawit semakin maksimal jika didukung oleh pemerintah. Dukungan ini dapat diberikan melalui pelibatan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa sawit (BPDP KS).

Menurutnya, riset menjadi pencari jawaban soal belum maksimalnya produktivitas sawit dalam negeri dari potensi produktivitas 35 ton per ha tandan buah segar, dengan rendemen minyak 26%.

“Sekarang kondisinya masiri di bawah itu. Penggunaan teknologi maju juga belum dilakukan secara terintegrasi. Namun, secara parsial sudah,” imbuh dia.

(irene agustine)/ Azizah Nur Alfi

 

Sumber: Bisnis Indonesia

/by

Cadangan Minyak Nabati Turun, Harga CPO Menggeliat

 

 

Menipisnya cadangan minyak nabati di negara-negara produsen dan negara-negara konsumen telah berdampak positif bagi kondisi ekspor minyak kelapa sawit asal Indonesia.

Pasar minyak sawit global terus bergeliat siring dengan meningkatnya permintaan dari negara-negara tujuan ekspor Indonesia. Hal itu tercermin dari pencapaian di bulan Agustus, dimana ekspor minyak sawit Indonesia (tidak termasuk biodiesel dan oleochemical) membukukan peningkatan sebesar 24% atau mencapai 2,98 juta ton dibandingkan volume ekspor bulan Juli lalu yang hanya mencapai 2,40 juta ton. Menurut Sekjen Gabungan

Pengusaha Kelapa sawit Indonesia (Gapki) Togar Sitanggang, meningkatnya ekspor minyak sawit dari Indonesia didukung oleh permintaan dari China yang meningkat sangat signifikan. Selama Agustus Negeri Tirai Bambu ini menaikkan permintaan minyak sawitnya dari Indonesia sebesar 169% atau dari 167,28 ribu ton di Juli melambung menjadi 449,20 ribu ton di Agustus.

“Ini adalah rekor permintaan tertinggi Negeri Panda sepanjang tahun 2017. China meningkatkan pasokan minyak sawit untuk mengisi stok di dalam negeri,” ujarnya, pekan lalu.

Togar menjelaskan, Bangladesh juga mencatatkan kenaikan permintaan minyak sawit dari Indonesia sebesar 51% atau dari 91,69 ribu ton di Juli naik menjadi 138,17 ribu ton. Mengekor di belakang ada Amerika Serikat, India dan negara-negara Uni Eropa dengan kenaikan masing-masing 29% ,21%dan 14%.

Seperti diketahui sejak Agustus 2017 India efektif memberlakukan kenaikan pajak impor untuk CPO menjadi 15% dan refined product 25% atau masing-masing naik 7,5% dan 15% daripada sebelumnya, kenaikan pajak impor ini tidak menyurutkan para trader untuk membeli CPO dan turunannya.

“Hai ini dipacu oleh keterbatasan persediaan dan di saat yang sama produksi kedelai di Kanada dan Australia juga memburuk karena cuaca yang tidak mendukung. Sehingga ada kekhawatiran stok global minyak nabati akan berkurang dan harga dipastikan akan naik jika pasokan global ketat,” paparnya.

Sebaliknya Pakistan mengurangi impor minyak sawitnya dari Indonesia sebanyak 696, atau semula pada Juli, Pakistan tercatat mengimpor 206,46 ribu ton berkurang menjadi 194,38 ribu ton pada Agustus.

Menurut Togar, penurunan juga diikuti oleh negara-negara Afrika dan Uni Eropa masing-masing 3% dan 2,5%. Sepanjang Agustus 2017 harga rata-rata minyak sawit global tercatat naik 2% atau dari 662,50 dolar AS per metrik ton terkerek menjadi 676 dolar AS per metrik ton, yang bergerak di kisaran 652,50 dolar AS 695 dolar AS per metrik ton.

Sementara itu, produksi minyak sawit Indonesia sepanjang Agustus 2017 hanya mencapai 3,95 juta ton atau naik 5% dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang hanya mencapai 3,75 juta ton. Ekspor yang cukup tinggi dan tidak dibarengi dengan produksi yang tinggi mulai menggerus stok minyak sawit Indonesia. Pada Akhir Agustus stok tercatat tersisa 2,69 juta ton atau menurun 1% dibandingkan dengan stok bulan sebelumnya.

Sementara di sektor biodiesel, serapan biodiesel pada Agustus tercatat meningkat signifikan yaitu sebesar 47% atau dari 142 ribu ton di bulan Juli meningkat menjadi 210 ribu ton di Agustus.

Dengan peningkatan ini penyerapan biodiesel di dalam negeri telah berjalan dengan konsisten sesuai dengan mandatory biodiesel yang dicanangkan. Penyerapan dalam negeri diperkirakan akan terus meningkat ke depannya seiring dengan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan volume biodiesel dalam pemakaian di dalam negeri.

 

Sumber: Tabloid Agro Indonesia

/by

Presiden Jokowi Pimpin Replanting Sawit Rakyat

 

Untuk pertama kali dalam sejarah persawitan nasional, Presiden RI Joko Widodo mencanangkan dan memulai replanting sawit rakyat. Penaman perdana langsung dilakukan Presiden tanggal 13 Oktober 2017 pada 4 Koperasi di desa Panca Tunggal, Kecamatan Sei Lilin Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.

Penanaman perdana oleh Presiden tersebut dilakukan dilahan petani dengan menggunakan bibit varietas unggul DxP PPKS 540 hasil pemuliaan Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Medan dengan potensi produktivitas 10.1 ton minyak (CPO+PKO) per hektar. Gerakan replanting sawit rakyat tersebut akan diikuti replanting sawit rakyat di propinsi lain baik di Sumatera maupun di Kalimantan.

Pencanangan replanting sawit rakyat oleh Presiden tersebut memiliki makna yang strategis bagi industri sawit nasional sebagai berikut;

Pertama, Menegaskan dan meneguhkan kembali bahwa industri minyak sawit nasional dimana didalamnya kebun sawit rakyat sebagai salah satu aktor penting. Hal ini menegaskan kembali  pernyataan pemerintah yang selama ini menyebut industri sawit merupakan salah satu industri strategis nasional.

Kedua, Gerakan replanting sawit rakyat dengan bibit unggul baru, merupakan bagian dari fase industrialisasi kebun sawit nasional yakni fase peningkatan produktivitas kebun sawit sebagai sumber pertumbuhan produksi minyak sawit nasional. Peningkatan produktivitas minyak bukan hanya produktivitas parsial tetapi sekaligus peningkatan produktivitas total.

Ketiga, Replanting sawit rakyat menunjukkan besarnya perhatian dan keberpihakan pemerintah pada sawit rakyat yang selama ini produktivitasnya terendah dibandingkan dengan kebun korporasi swasta maupun BUMN. Hal ini sangat penting mengingat sekitar 45 persen kebun sawit nasional merupakan kebun sawit rakyat. Sehingga jika protasnya meningkat akan sangat mempengaruhi produksi minyak sawit nasional.

Keempat, replanting kebun sawit  rakyat yang tergabung dalam Koperasi dan memiliki  sisitem  kemitraan dengan perusahaan perkebunan sawit tersebut, mengulang kembali keberhasilan pola kemitraan yang menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan sawit Indonesia. Jika kemitraan gelombang pertama di masa lalu berhasil memperluas kebun sawit rakyat, kemitraan gelombang kedua tersebut diharapakan dapat menaikkan produktivitas sawit rakyat.

Kelima, secara keseluruhan, replanting sawit tersebut merupakan bagian penting dari  sustainability kebun sawit nasional baik secara ekonomi, sosial, maupun ekologis.  Replanting kebun sawit juga merupakan replanting manfaat ekonomi (menciptakan pendapatan), manfaat sosial (menciptakan kesempatan kerja) dan manfaat ekologis (menyerap karbon dan menghasilkan oksigen) kebun sawit.

Demikian strategisnya gerakan replanting kebun sawit rakyat tersebut, oleh karena itu sangatlah tepat jika Presiden Jokowi akan memantau realisasi replanting kebun sawit bukan hanya di lokasi tersebut tetapi juga replanting di propinsi Sumatera selatan, Riau, Jambi, Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Dan selanjutnya di Kalimanatan dan Sulawesi.

 

Sumber: Sawit.or.id

/by

Kementan: Peremajaan Kelapa Sawit Bisa Hasilkan Rp 125 T

 

JAKARTA — Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Bambang mengaku, program peremajaan kelapa sawit dapat menghasilkan nilai tambah produktivitas sebesar Rp 125 triliun per tahun. Hal itu, ujarnya, dapat dicapai jika seluruh perkebunan sawit rakyat mampu memproduksi minimal 8 ton minyak sawit mentah (CPO).

“Kalau bisa ditingkatkan jadi 8 ton produksi CPO per hektare, setiap tahun kita bisa mendapatkan nilai tambah produktivitas sebesar Rp 125 triliun,” kata Bambang di Jakarta, Rabu (18/10).

Bambang menjelaskan, dari total 11,9 juta hektare kebun kelapa sawit Indonesia terdapat 4,7 hektare perkebunan rakyat atau 48 persen. Sebanyak2,4 juta hektare kebun sawit saat ini masih dikembangkan dengan cara tradisional oleh petani.

“Kebun kelapa sawit itu tidak berasal dari sumber benih yang baik. Sekarang berkembang jutaan hektare oleh karena itu produktivitasnya rendah. Hanya satu sampai dua ton CPO per hektare rata-rata produktivitasnya,” ujar Bambang.

Bambang mengaku, dengan program peremajaan sawit produktivitas tersebut bisa ditingkatkan hingga 8 ton CPO per hektare per tahun dan menciptakan nilai tambah sebesar Rp 125 triliun. “Itu sangat mungkin karena memang yang ditanam adalah benih yang kurang syarat mutu,” kata Bambang.

Menurut Bambang, nilai tambah itu baru dari sisi produksi CPO. Nantinya, CPO akan diolah lagi jadi produk-produk turunan dan di sana akan terlibat jasa transportasi dan penyerapan tenaga kerja untuk industri. “Multiplier effect-nya sangat besar,” kata Bambang.

Untuk program peremajaan tersebut, pembiayaan disediakan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP KS) sebesar Rp 25 juta per hektare. Program itu telah dimulai di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan pada pekan lalu sebesar 4446 hektare. Bambang mengaku, target pemerintah tahun ini adalah meremajakan kebun sawit hingga 20.780 hektare.

 

Sumber: Republika.co.id

/by