CPO Dan Turunannya Menjadi Primadona Ekspor

 

 

Industri minyaka sawit Indonesia meski memiliki sejarah panjak sejak jaman kolonial, pda dasarnya baru memperoleh momentum percepatan perkembangan sejak tahun 2000 pascareformasi 1998. Dari segi waktu perkembangan industri minyak sawit di Indonesia berbeda dengan industri minyak sawit Malaysia yang telah lebih dahulu berkembang. Apa bila dibandingkan dengan  industri mimnyak nabati Eropa atau Amerika Serikat yang telah berkembang sejak 100 tahun yang lalu.

Dalam 15 tahun terakhir industri minyak sawit Indonesia telah mengalami lompatan perkembangan bukan hanya pada luas areal tetapi juga pada industrialisasi (hilirisasi). Industrialisasi minyak sawit Indonesia tercermin dari perubahan  komposisi produk minyak sawit yang di ekspor.

Komposisis Ekspor Minyak Sawit Indonesia (ribu ton)

Tahun Minyak Sawit Mentah (CPO) Minyak Sawit Olahan
Volume Pangsa (%) Volume Pangsa (%)
2008 8.375 55,59 6.690 44,41
2009 10.173 59,55 6.912 40,45
2010 10.007 58,57 7.078 41,43
2011 9.768 55,51 7.828 44,49
2012 8.090 44,39 10.133 55,61
2013 6.577 31 14.640 69
2014 5.782 26,57 15.979 73,43
2015 7.872 29,82 18.529 70,18
2016 5.424 21,6 19.689 78,4

Sumber : BPS, database PASPI

Produk minyak sawit yang di ekspor Indonesia sampai tahun 2011 memang masih didominasi oleh minyak sawit mentah (CPO). Namun, setelah tahun 2011 mengalami perubahan dimana minyak swit olahan sudah melampaui volume ekspor minyak sawit mentah. Dengan demikian perkembangan industri minyak sawit Indinesia telah beralih dari pengespor minyak swit mentah kepada minyak sawit olahan. Tentu saja peluang untk memperdalam hilirisasi (lebih hilir dari yang dicapai saat ini) masih terbuka luas ke depan.

 

Sumber: Sawitindonesia.com

Transmigrasi dan Perkebunan Dorong Pemekaran Wilayah

 

|JAKARTA| Pola transmigrasi dan perkebunan kelapa sawit merupakan program pemerintah yang sukses pada 1980-an. Kedua program ini mampu membuka keterisolasian daerah, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan penduduk sehingga berdampak pada pemekaran wilayah.

“Kalau dilihat historisnya, 4 dari 5 pemekaran di tingkat kabupaten di Indonesia merupakan wilayah transmigrasi yang penduduknya menggantungkan hidup dari perkebunan kelapa sawit,” kata Sekjen Gabungan Pengusaha Kelapa sawit Indonesia (Gapki) Togar Sitanggang pada peluncuran dan diskusi buku bertema “Privatisasi Transmigrasi dan Kemitraan Plasma Menopang Industri Sawit”, di Jakarta, Kamis (11/1).

Hanya saja, kata Togar, karena berbagai keterbatasan program transmigrasi serta perkebunan kelapa sawit hanya mengikuti kondisi saat itu sehingga ada regulasi tertinggal dengan kondisi lapangan. Akibatnya, sejumlah pihak menilai terjadi diskriminasi.

Togar mencontohkan, di tahun 1980-an, saat pengembangan awal, perusahaan sawit selalu harus mampu menyeimbangkan antara luasan areal, kemampuan produksi TBS serta kapasitas pabrik.

Dia mengungkapkan, perusahaan sawit berinvestasi berdasarkan kemampuan mereka. Jika memiliki 5.000 ha lahan maka pasokan yang dibutuhkan adalah 30 ton TBS perjam. Saat itu, perusahaan hanya menggantungkan pasokan dari petani plasma karena keterbatasan kapasitas pengolahan pabrik dan petani mandiri belum berkembang.

Menurutnya, kalaupun akhirnya perusahaan sawit menerima pasokan petani mandiri, harganya pasti berbeda. Hal itu karena harga plasma dihitung berdasarkan harga rata-rata 2-3 bulan lala Sementara itu, harga mandiri dihitung berdasarkan harga saat ini.

Ketua Umum Masyarakat Perkelapasawitan Indonesia (Maksi) Darmono Taniwiryono mengingatkan, banyak pihak yang tidak mengenal produk sawit tetapi berbicara negatif tentang sawit. Akibatnya, opini negatif komoditas itu telah merasuk di pemikiran generasi muda Indonesia sejak dari rumah hingga pendidikan.

Menurut Darmono, sudah waktunya pemerintah dan masyarakat mendorong peningkatan promosi positif terhadap minyak sawit. Apalagi, sumbangan ekspor minyak sawit mentah (CPO) terhadap devisa negara mencapai rata-rata lebih dari USS 15 miliar setiap tahun.

 

Sumber: Suara Pembaruan

Transmigrasi Dukung Sawit

 

Transmigrasi menjadi program pendukung ekspansi industri perkebunan sawit. Hal ini menciptakan ketimpangan ekonomi dan polarisasi penguasaan lahan.

JAKARTA, KOMPAS – Dalam dua dekade terakhir, transmigrasi cenderung menjadi program pendukung ekspansi industri perkebunan sawit Kendati berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, model tersebut menimbulkan komplikasi persoalan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan.

Demikian salah satu kesimpulan hasil studi tentang transmigrasi, kemitraan plasma, dan hak asasi manusia yang dilakukan The Institute for Ecosoc Rights bekerja sama dengan Norwegian Center for Human Rights. Studi dilakukan di empat provinsi yang menjadi wilayah perkebunan sawit, yaitu Riau, Bengkulu, Sulawesi Tengah, dan Kalimantan Barat.

Hasil studi selengkapnya disajikan dalam buku Privatisasi Transmigrasi dan Kemitraan Plasma Menopang Industri Smvit yang diluncurkan di Jakarta, Kamis (11/1).

Dalam acara bedah buku kemarin, Kepala Subdirektorat Tanaman Kelapa sawit Kementerian Pertanian Galih Surti Solihin; Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Ahmad . Erani Yustika; Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kepala sawit Indonesia (Gapki) Togar Sitanggang; dan Wakil Pemimpin Redaksi Harian Kompas Ninuk Mardiana Pambudy hadir sebagai pembahas.

Dalam paparannya, Sri Palupi, selaku anggota tim peneliti, menyatakan, ekspansi industri perkebunan sawit ditopang program transmigrasi dan kemitraan plasma. Transmigrasi dan kemitraan plasma, antara lain, menyediakan tenaga kerja, lahan, bahan baku berupa buah sawit, modal produksi oleh bank swasta dan pemerintah, harga sawit rendah yang diterima petani, dan risiko kegagalan yang sebagian dibebankan kepada petani.

Kebijakan transmigrasi yang diintegrasikan dan atau disandingkan dengan industri perkebunan sawit, menurut Palupi, akhirnya menjauhkan transmigrasi dari tujuannya, yaitu pemerataan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Hal ini terjadi pada masyarakat lokal ataupun masyarakat transmigran.

“Yang terjadi, transmigrasi yang menopang industri perkebunan sawit menciptakan ketimpangan ekonomi dan polarisasi penguasaan lahan di daerah-daerah tujuan transmigrasi serta kerusakan sistem sosial budaya masyarakat lokal dan transmigran,” kata Palupi.

Meski demikian, Palupi mengatakan, transmigrasi dengan tingkat keberhasilan tertinggi adalah yang diintegrasikan atau disandingkan dengan industri perkebunan sawit Galih menyatakan, kebijakan perkebunan sawit kompleks sehingga pelaksanaannya di lapangan tidak mudah. Apalagi dengan adanya otonomi daerah.

Ia mengingatkan, sawit adalah aset nasional yang berdampak ekonomi besar terhadap negara dan masyarakat. Ia pun mengimbau semua pihak untuk bersinergi.

Togar berpendapat, secara umum, transmigrasi dan kelapa sawit sukses besar.  tidak menutup mata dengan adanya sejumlah persoalan. Namun, hal itu tidak bisa digeneralisasi menjadi persoalan umum.

“Tidak bisa kita melihat satu masalah lalu digeneralisasi. Tidak ada yang sempurna. Persoalansawitsangat kompleks. Akan tetapi, yang diperlukan adalah satu tujuan, yakni menyejahterakan masyarakat,” kata Togar.

Menyederhanakan

Erani menyatakan, kebijakan transmigrasi adalah salah satu dari produk kebijakan birokrasi. Selama ini, model pengambilan kebijakan birokrasi di semua sektor cenderung dengan menyederhanakan persoalan. Orientasinya, kebijakan bisa segera dieksekusi.

Selanjutnya, ketika evaluasi dilakukan, birokrasi juga cenderung mengambil rekomendasi yang mudah dikerjakan, bukan didasarkan pada kadar kepentingan dan posisi strategis rekomendasi.

“Nantinya, birokrasi untuk menampung sekian banyak lalu lintas pemikiran dan kepentingan membuat sejak awal kebijakan itu cacat,” kata Erani.

Ninuk menyatakan, industri perkebunan sawit memberi sumbangan ekonomi yang besar kepada perekonomian domestik. Sumbangan itu di antaranya berupa devisa ekspor. Namun, faktanya memang terjadi komplikasi persoalan di lapangan yang tidak terjangkau kebijakan.

Salah satu aspek yang harus dilihat dalam memetakan persoalan industri perkebunan sawit, menurut Ninuk, adalah kapitalisme global. Sebagian pemilik industri perkebunan sawit bukan warga negara Indonesia Bahkan, korporasinya pun terdaftar di Singapura.

“Apakah model ini berpihak pada petani dan transmigran,” kata Ninuk.

Kepala Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila, Yudi Latif, yang hadir di acara itu, menyatakan, Pancasila mengenal hak milik pribadi. Namun, hak milik pribadi itu mempunyai fungsi sosial.

“Rakyat juga diuntungkan dari perkebunan sawit. Problemnya bukan di industri perkebunan sawit, melainkan bagaimana industri tersebut mengeksekusi lahan,” kata Yudi.

 

Sumber: Kompas

WAKTU NYA MELAWAN UNI EROPA

 

Memang sudah sewajarnya suatu negara membela atau menjaga komoditas andalan, termasuk diantaranya kelapa sawit yang sudah terbukti memberikan kontribusi pendapatan negara yang tidak sedikit.

Benar, tidak sedikit negara yang merasa iri karena, tidak sedikit komoditas asal Indonesia yang mempengaruhi industri luar negeri. Bahkan komoditas asal Indonesia bisa berpotensi mengancam komoditas di negara tersebut, salah satu diantaranya adalah komoditas perkebunan dalam hal ini kelapa sawit.

Atas dasar itulah, Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) meminta stop diskriminasi terhadap Komoditas kelapa sawit.

“Resolusi Parlemen Uni Eropa dan sejumlah negara Eropa mengenai kelapa sawit dan deforestasi serta berbagai kampanye hitam, tidak saja merugikan kepentingan ekonomi, namun juga merusak citra negara produsen sawit,” kata Jokowi dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) di Philippine International Convention Center (PICC), Manila, Filipina.

Sebab, menambahkan Jokowi, kelapa sawit sangat dekat dengan upaya pengentasan kemiskinan, mempersempit gap pembangunan, serta pembangunan ekonomi yang inklusif. Bahkan saat ini terdapat 17 juta orang Indonesia yang hidupnya, baik langsung maupun tidak langsung, terkait dengan kelapa sawit, di mana 42 persen lahan perkebunan kelapa sawit dimiliki oleh petani kecil.

Oleh karena itu, dalam pidatonya Presiden Jokowi meminta agar diskriminasi terhadap kelapa sawit di Uni Eropa segera dihentikan. Sejumlah sikap dan kebijakan yang dianggap merugikan kepentingan ekonomi dan merusak citra negara produsen sawit juga harus dihilangkan.

Disisi lain Presiden Jokowi juga menyampaikan bahwa Indonesia sangat paham pentingnya isu sustainability (Keberlanjutan). “Oleh karena itu, berbagai kebijakan terkait sustainability telah diambil, termasuk pemberlakuan sertifikat Indonesian Sustainablepalm oil(ISPO),”ucap Presiden Jokowi.

Hal senada diungkapkan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukito bahwa pihaknya akan mendukung industrialisasi kelapa sawit. Bahkan, dalam menghadapi persaingan dagang minyak nabati global.

“Eropa ganggu palm oil, kita bisa ganggu susu bubuk.” tegas Enggartiasto dalam acara 13th Indonesian palm oil Conference (IPOC) 2017 yang mengangkat tema “Growth through Productivity Partnership with Smallholders”.

Lebih lanjut, Enggartiasto menyangsikan kekuatan Eropa bila menghadapi perlawanan Indonesia dalam hal perdagangan global. Hal ini karena kebutuhan akan minyak nabati semakin tinggi, dan hanya kelapa sawit yang bisa mengisi tingginya permintaan. “Apa jadinya mereka jika kita tak ekspor sawit,” tegas Enggartiasto.

Disisi lain, Enggartiasto menjelaskan, hanya kelapa sawitlah yang taat aturan dan memiliki sertifikat sustainable. Terbukti, berdasarkan catatan Komisi Indonesian Sustainable palm oil (ISPO) jumlah pelaku usaha yang menerima sertifikat ISPO terus bertambah yaitu mencapai 306 pelaku usaha dengan luas total 1.882.075,85 hektar dengan total produksi Crude palm oil(CPO) 8.147.013,63 ton. Ini artinya jumlah kepedulian pelaku usaha terkait pentingnya menerapkan sustainable semakin tinggi.

“Jadi kelapa sawit di Indonesia paling taat aturan. Bahkan kelapasawitjuga telah berkembang dari skala kecil menjadi komoditas paling berkontribusi pada perekonomian Indonesia,” papar Enggartiasto.

Besarnya kontribusi kelapa sawit pada perekonomian, Enggartiasto mengatakan, dapat dilihat dari fakta-fakta bahwa kelapa sawit merupakan sumber pendapatan ekspor terbesar di Indonesia, yang kini mencapai USS 15 juta per Agustus 2017. Demikian juga dengan kontribusi sawit terhadap pembukaan lapangan pekerjaan.

Melihat hal ini maka sudah sewajarnya jika semua pihak memperkuat kolaborasi dan menghadapi kampanye negatif. Pemerintah pun, akan terus melakukan mediasi dengan negara-negara lain agar kelapa sawit dapat diterima dan diperlakukan secara adil di pasar internasional. Diantaranya yaitu dengan melakukan langkah guna membangun kelapa sawit berkelanjutan melalui penguatan ISPO.

“Maka yang kita butuhkan adalah kolaborasi kuat di antara berbagai pemangku kepentingan untuk mengatasi isu-isu seputar kelapa sawit,” ujar Enggar.

Mendengar hal tersebut, menurut Ketua Umum Gabungan Pengusaha KelapasawitIndonesia (GAPKI), Joko Supriyono, Presiden Jokowi memang sangat memahami komoditas kelapa sawit yang saat ini sebagai penyumbang devisa negara dengan nilai devisa di atas Rp 200 triliun.

“Bahkan kelapa sawit telah membuktikannya sebagai komoditas yang mampu berperan untuk pengentasan kemiskinan dan pembangunan daerah pinggiran,” tutur Joko.

Tidak hanya itu, Joko membenarkan bahwa ditingkat global pun kelapa sawit Indonesia berhasil menguasai pangsa pasar dunia.Tampil sebagai nomor satu, tetapi terus mendapat hambatan perdagangan yang tidak fair (adil) dan diskriminatif dari Eropa dan Amerika Serikat. Artinya diskriminasi ini hanyalah sebagai persaingan bisnis.

“Jadi sudah tepatlah Presiden membela kepentingan nasional terhadap komoditas unggulan ekspor Indonesia ini,” pungkas Joko.

 

Sumber: Mediaperkebunan

 

Transmigrasi Dan Kemitraan Sawit Membuka Akses Ekonomi Serta Daerah Baru

 

Program transmigrasi berbasis perkebunan sawit punya kontribusi besar dalam membuka akses ekonomi dan pengembangan wilayah. Sekjen Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Togar Sitanggang menyebutkan bahwa pola transmigrasi dan perkebunan kelapa sawit merupakan program pemerintah yang sukses di tahun 1980-an. Program ini membuka keterisoliran daerah, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan penduduk sehingga berdampak pada pemekaran wilayah.

“Kalau dilihat historisnya, 4 dari 5 pemekaran di tingkat kabupaten di Indonesia merupakan wilayah transmigrasi yang penduduknya yang menggantungkan hidup dari perkebunan kelapa sawit,” kata Togar pada peluncuran dan diskusi buku bertema “Privatisasi Transmigrasi dan Kemitraan Plasma Menopang Industri Sawit” di Jakarta, Kamis (11/1).

Togar menyebutkan berbagai keterbatasan program transmigrasi serta perkebunan kelapa sawit hanya mengikuti kondisi saat itu sehingga ada regulasi tertinggal dengan kondisi lapangan. Akibatnya, sejumlah pihak menilai terjadi diskriminasi.

Togar mencontohkan, di tahun 1980-an, saat pengembangan awal, perusahaan sawit selalu harus mampu menyeimbangkan antara luasan areal, kemampuan produksi TBS serta kapasitas pabrik.

Perusahaan sawit berinvestasi berdasarkan kemampuan mereka. Jika memiliki 5.000 ha lahan maka pasokan yang dibutuhkan adalah 30 ton TBS per jam. Saat itu, perusahaan hanya menggantungkan pasokan dari petani plasma karena keterbatasan kapasitas pengolahan pabrik serta petani mandiri belum berkembang.

Menurut Togar, kalaupun, akhirnya perusahaan sawit menerima pasokan petani mandiri harganya pasti berbeda. Hal itu karena harga plasma dihitung berdasarkan harga rata-rata 2-3 bulan lalu. Sementara itu, harga mandiri dihitung berdasarkan harga saat ini. “Jadi sampai kapan pun perdekatan terkait harga tidak pernah berakhir. Apalagi sawit merupakan komoditas yang harganya sangat dipengaruhi faktor global.”

Terpisah, Ketua Umum Masyarakat Perkelapasawitan Indonesia (Maksi) Darmono Taniwiryono mengingatkan banyak pihak yang tidak mengenal produk sawit tetapi berbicara negatif tentang sawit. Akibatnya, opini negatif komoditas itu telah merasuk di pemikiran generasi muda Indonesia sejak dari rumah hingga pendidikan.

Menurut dia, sudah waktunya pemerintah dan masyarakat mendorong peningkatan promosi positif terhadap minyak sawit. Apalagi, sumbangan ekspor minyak sawit mentah (CPO) terhadap devisa negara mencapai rata-rata lebih dari 15 miliar dolar AS setiap tahun.

Darmono mengungkapkan, sudah waktunya semua pihak melakukan riset-riset ilmiah agar tidak terlalu cepat mendiskreditkan produksi minyak kelapa sawit sebagai produk yang tidak ramah lingkungan.

 

Sumber: Sawitindonesia.com

Peningkatan Produksi CPO Bukan Hanya Perluasan Lahan

 

Suatu sektor ekonomi disebut ekstraktif jika hanya mengambil atau memanen yang tersedia di alam. Hal ini termasuk berburu, memancing, logging dan pertambangan. Berbeda dengan kegiatan tersebut, perkebunan kelapa sawit merupakan kegiatan ekonomi non ekstraktif karena produksi CPO diperoleh dengan cara membudidayakan kelapa sawit serta melakukan pengolahan lebih lanjut, dengan mengunakan manajemen dan ilmu pengetahuan/teknologi modern.

Peningkatan produksi CPO bersumber dari kombinasi peningkatan luas areal dan peningakatan produktivitas minyak per hektar. Sumbangan produktivitas dalam produksi minyak sawit Indonesia sampai denagn tahun 2016 secara umum mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Jika selama priode 1970-1990 kontribusi produktivitas masih sekitar 39 persen meningkat menjadi 44 persen dalam priode 2000-2016. Dengan kata lain, peningkatan produksi CPO Indonesia tidak hanya disumbang oleh peningkatan luas areal tetapi juga dri peningkatan produktivitas.

Ke depan, kontribusi produktivitas diharapkan makin besar dan menjadi sumber pertumbahan produksi minyak sawit nasional. Pertumbuhan produksi CPO yang disebabkan oleh peningkatan produktivitas lebih sustainable dibandingkan dari perluasan areal. Pada acara 100 tahun perkebunan sawit Indonesia tahun 2011 telah disepakati untuk mencapai dengan rendemen 26 persen atau setara dengan sekitar 9 ton minyak per hektar.

 

Sumber: Sawitindonesia.com

PPKS Mampu Salurkan 50% Kebutuhan Benih Dalam Program Replanting 185 Ribu Ha

 

 

Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) sanggup memasok kebutuhan benih sawit maksimal 93.333 hektare. Jumlah ini 50% lebih dari target program replanting petani sekitar 185 ribu hektare pada 2018.

“Jumlah dukungan PPKS dari bibit sawit unggul untuk program ini maksimal setara 93.333 hektare,” kata Hasril Hasan Siregar, Direktur PPKS dalam wawancara melalui WhatsApp.

Berdasarkan perhitungan dasar untuk peremajaan petani seluas 185.000 hektare, dijelaskan Hasril akan membutuhkan benih sawit unggul berjumlah 27,75 juta bibit unggul siap tanam/siap salur (asumsi 150 bibit unggul per hektare).

Hasril Siregar menyebutkan PPKS melalui pembibitan di kebun percobaannya akan menyiapkan 3,5 juta sampai 5 juta benih sawit unggul siap tanam. Selain itu, PPKS siap bekerjasama dengan waralaba untuk menyiapkan 2,3 juta-9 juta bibit sawit unggul siap tanam. Apabila dijumlah, total kesanggupan penyaluran benih PPKS dapat mencapai 14 juta bibit.

Kesanggupan ini diutarakan PPKS dalam rapat produsen benih dan ditjen perkebunan pada 5 Januari 2018 di Jakarta. Rapat ini membahas dukungan produsen benih sawit terhadap program peremajaan.

Hasril menyebutkan setiap produsen benih melakukan penyediaan benih unggul sawit siap tanam melalui dua pendekatan. Pertama, pembibitan kelapa sawit unggul yang tersebar di berbagai provinsi (seperti PPKS pada kebun percobaannya di Sumatera Utara, Riau, Sumsel, Jambi, dan Kalimantan Barat).

Kedua, produsen Benih bekerjasama dengan Pewaralaba, Penangkar Bibit, Kelompok tani/Koperasi di berbagai provinsi (seperti PPKS dengan Waralaba Bibit di Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumbar, Jambi, Bengkulu, BaBel, Kaltim, Kalsel, Kalteng, Sulbar, dan Sulteng).

 

Sumber: Sawitindonesia.com

Produsen Sawit Bakal Lawan Resolusi Uni Eropa

 

Menteri Perindustrian dan Komoditas Perkebunan Malaysia, Datuk Seri Siew Keong pada konferensi pers “Reach and Remind Friends of the Industry Seminar 2018 and Dialogue” yang diselenggarakan oleh Malaysianpalm oilCouncil (MPOC), menggarisbawahi bahwa Parlemen Uni Eropa bakal menyetujui dua resolusisawitdan pelaksanaan resolusi tersebut akan memberi dampak signifikan pada negara-negara produsen kelapa sawit, terutama petani kecil di negara tersebut.

“Kami harap ini tidak dilaksanakan, tapi jika benar-benar diimplementasikan, jika produk kami didiskriminasikan, kami juga dapat melakukan tindakan yang sama melawan Uni Eropa,” katanya seperti dikutip InfoSAWIT dari AntaraKL, Selasa (9/1/2018) di Kuala Lumpur.

Dia mengatakan jika Uni Eropa tidak adil terhadap produk Malaysia, Indonesia dan Thailand maka perlu diingat negara-negara tersebut juga membeli produk dari Uni Eropa.

Uni Eropa telah mensyaratkan satu sertifikasi keberlanjutan minyak kelapasawitatau skema CSPO untuk semua minyaksawityang memasuki Uni Eropa setelah 2020 dan menghilangkan minyak kelapasawitdari program biodiesel pada 2020.

“Uni Eropa telah memberikan alasan bahwa produsen kelapasawitgagal memenuhi sasaran pembangunan berkelanjutan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang mencakup penggunaan, produksi dan tindakan yang bertanggung jawab atas lingkungan,” katanya.

Lebih lanjut kata Siew Keong, sejatinya ingin masalah tersebut dapat diselesaikan secara damai dan diplomasi sebelum resolusi tersebut diperpanjang dan disetujui oleh Dewan Eropa.

Sementara itu merujuk data nilai ekspor produk minyak dan kelapasawitMalaysia diproyeksikan melampaui RM 75 miliar pada 2017 atau lebih tinggi dari tahun 2016 yang hanya mencapai RM 67,5 miliar pada periode yang sama. (T2)

 

Sumber: Infosawit.com

Malaysia, Indonesia, dan Thailand Balas Serangan Uni Eropa

 

JAKARTA – Pemerintah Malaysia, Indonesia, dan Thailand menyiapkan respons keras atas perilaku diskriminatif Uni Eropa terhadap industri minyak sawit. Menteri Industri Perkebunan dan Komoditas Malaysia Datuk Seri Mah Siew Keong mengatakan reaksi balasan akan dilakukan jika isu mengenai minyak sawit sudah masuk ke ranah legislatif dan menjadi regulasi.

“Jika kampanye kebencian dan kebijakan diskriminatif terhadap minyak sawit terus berlanjut, kami juga bisa membalas. Ingat, Malaysia, Indonesia, dan Thailand secara kolektif merupakan pembeli besar produk Uni Eropa,” kata Mah, seperti dikutip New Straits Times, kemarin.

Pada 4 April 2017, Parlemen Uni Eropa membuat sebuah resolusi untuk memperkenalkan skema sertifikasi minyak sawit yang boleh masuk ke kawasan itu. Uni Eropa juga akan menghapus penggunaan biodiesel berbasis minyak sawit pada akhir 2020. Pernyataan tersebut didukung Komite Industri, Riset, dan Energi Uni Eropa serta Komite Lingkungan Parlemenpada Oktober dan November 2017.

Melihat tindakan tersebut, Mah menilai politik perdagangan Uni Eropa mirip dengan politik apartheid di Afrika Selatan yang sarat muatan rasisme. Mah menyebutkan Parlemen Uni Eropa telah membangun hambatan perdagangan dan berisiko melanggar komitmen yang disepakati sebagai anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Kebijakan diskriminatif ini pun, menurut Mah, bakal mengancam kelanjutan perundingan Perjanjian Perdagangan Bebas Malaysia-Uni Eropa.”Kami berharap Uni Eropa menghentikan diskriminasi terhadap industri kelapa sawit global,” ujarnya.

Pada November tahun lalu. Presiden Joko Widodo juga meminta Uni Eropa menghentikan diskriminasi terhadap kelapa sawit. Ia menilai kampanye hitam terhadap komoditas tersebut merugikan, baik secara ekonomi maupun citra negara penghasil sawit. “Resolusi Parlemen Uni Eropa dan sejumlah negara Eropa mengenai kelapa sawit dan deforestasi serta berbagai kampanye hitam tidak hanya merugikan kepentingan ekonomi, tapi juga merusak citra negara produsen sawit,” ujar Jokowi seperti dikutip dari keterangan pers Sekretariat Presiden.

Menurut Jokowi, isu kelapa sawit sangat dekat dengan upaya penghapusan kemiskinan, mempersempit kesenjangan pembangunan, serta pembangunan ekonomi yang inklusif. Apalagi saat ini terdapat 17 juta warga Indonesia yang hidupnya, baik langsung maupun tidak, terkait dengan kelapa sawit. Jokowi juga menyebutkan 42 persen lahan perkebunan kelapa sawit dimiliki oleh petani kecil.

 

Sumber: Koran Tempo

Pemanfaatan Biodiesel RI Lebih Baik dari Malaysia

 

 

JAKARTA – Pemanfaatan minyak sawit untuk biodiesel di Indonesia dinilai jauh lebih baik dari Malaysia. Saat ini, Malaysia baru sampai pada titik eksplorasi kebijakan biodiesel 10% (BIO) dan masih belum mencapai teknologi pembuatan B20. Padahal, Indonesia sudah bersiap menuju B20.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Agri bisnis, Pangan, dan Kehutanan Franky Widjaja menjelaskan, pembentukan Dewan Negara-Negara Produsen Minyak sawit (Council of palm oil Producing Countries / CPOCC) bertujuan untuk menghadapi isu kelapa sawit dari luar negara produsen. Karena itu, CPOPC mendorong mandated B20 kepada negara anggota. “Peningkatan produksi B20 harus dikejar untuk menyeimbangkan permintaan konsumen, namun Malaysia masih belum mencapai teknologi pembuatan B20, industri dan kesiapan otomotifnya harus disinkronisasikan, Indonesia dianggap masih lebih baik,” jelas dia di Jakarta, kemarin.

Pada Senin (8/1), Menko Perekonomian menggelar rapat koordinasi dengan beberapa kementerian dan lembaga terkait masalah sawit. Pertemuan tersebut di antaranya juga membahas permintaan Malaysia yang mengusulkan pembebasan bea keluar (BK) untuk minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO). Mendag Enggartiasto Lukita mengatakan, pemerintah masih mengkaji rencana penurunan BK CPO seperti yang diinginkan Pemerintah Malaysia.

Karena itulah, lanjut Mendag Enggar, pelaksanaan Pertemuan Tingkat Menteri CPOPC yang awalnya dilaksanakan 11-12 Januari 2018 ditunda hingga keputusan lebih lanjut dari tingkat menteri organisasi tersebut “Pelaksanaan rapat di tingkat menteri CPOPC awalnya dilaksanakan pada 11-12 Januari 2018 dan kita sepakati mengenai bagaimana menyikapi Malaysia, kan Malaysia juga mengusulkan mengenai BK tersebut,” ujar dia.

Menurut Franky Widjaja, kebijakan Indonesia Sustainablepalm oil(ISPO) dan Malaysia Sustainable palm oil (MSPO) juga harus disinkronisasikan untuk menghindari standar ganda. Karena itu, komunikasi antarnegara dalam forum CPOPC harus lebih baik supaya kebijakannya tepat guna, juga ada sertifikasi Roundtable Sustainable palm oil (RSPO) untuk sertifikat di luar negara CPOPC. “Indonesia dan Malaysia sudah produksi sekitar 83-85% minyak sawit di dunia, sehingga melalui dua negara ini kita bisa sepakat bahwa semuanya harus diselesaikan,” jelas dia.

Melalui upaya kedua negara tersebut maka keruwetan di bidang industri sawit harus bisa diselesaikan. Selama ini, minyak sawit diketahui sangat efisien dari segi produksi per hektare (ha), jauh sangat tinggi dibandingkan minyak nabati lain. “Dengan seluruh ekspert di universitas dan pusat penelitian maka harus dicari kajian ilmiah dan faktanya, jangan hanya berdebat” kata dia.

Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, setelah memperhatikan, penundaan pertemuan CPOPC karena terkait pemilu di Malaysia. “Pertemuannya ditunda sampai dua bulan mungkin, setelah pemilu di sana selesai. Nanti bicara setelah pemilu di sana,” kata dia.

 

Sumber: Investor Daily Indonesia