Larang Biodiesel, Petani Sawit Serukan Boikot UE

 

JAKARTA – Asosiasi Petani Kelapa sawit Indonesia (Apkasindo) menyerukan agar Indonesia sebaiknya tidak lagi memasok minyak sawit ke Uni Eropa (UE) dan sekaligus memboikot produk-produk buatan UE yang masuk ke Indonesia. Hal itu perlu dilakukan menyusul hasil jajak pendapat (voting) Parlemen Eropa yang setuju menghapus biodiesel dari program Energi Terbarukan 2021.

Sekjen Apkasindo Asmar Arsyad mengatakan, ekspor minyak sawit Indonesia ke UE tidaklah terlalu signifikan. Apalagi, hanya 20-30% dari total ekspor berupa minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO), sedangkan 7080% sisanya berupa produk turunan. Karena itu, langkah UE yang akan melarang penggunaan biodiesel sawit mulai 2021 tidak akan signifikan merugikan Indonesia. Tindakan UE tersebut tidak bisa diabaikan. Karena itu, Indonesia sebaiknya tidak lagi memasok minyak sawit ke UE. Sekaligus, memboikot barang-barang produk buatan UE yang masuk ke Indonesia,” ungkap dia kepada wartawan di Jakarta, Jumat (26/1).

Dia mengatakan, hingga 70-80% dari total ekspor sawit Indonesia ke UE sudah berupa produk turunan yang justru sangat diperlukan oleh industri-industri di kawasan tersebut Karena itu, Indonesia sebaiknya mencari pasar baru saja dan jangan bergantung ke UE.

“Setop ekspor ke UE, kenapa takut, boikot juga barang-barang UE di Indonesia. Untuk kepentingan nasional, kita harus mempunyai rasa nasionalisme yang tinggi,” kata Asmar.

Asmar mengatakan, langkah UE mengancam sekitar 5,3 juta petani sawit di Indonesia. Apalagi, jika menjadikan isu lingkungan sebagai pertimbangan. Pasalnya, kelapa sawit merupakan tanaman penghasil minyak nabati dengan kebutuhan lahan paling rendah dibandingkan tanaman lain, seperti bunga matahari. Untuk menghasilkan tonase minyak yang sama misalnya, hanya dibutuhkam 1 hektare (ha) kelapa sawit, namun untuk bunga matahari hampir 20 ha.

Karena itu, ungkap Asmar, proposal larangan minyak sawit sebagai biodiesel di UE ini akan memukul Indonesia sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia dan para petani sawit Indonesia akan terkena dampak sangat serius. “Belum lagi, Indonesia aaat ini sangat serius memperbaiki kelemahan-kelemahan dari praktik di masa lalu, sehingga tidak pantas dihukum atas isu-isu yang tidak bertanggung jawab,” kata Asmar.

Direktur Eksekutif Direktur Eksekutif Council of palm oil Producing Countries (CPOPC) Mahendra Siregar menambahkan hal senada. Kalau pun pada akhirnya Indonesia tidak lagi mengekspor ke Eropa, dampaknya tidak sampai sebesar seperti di waktu lalu. Karena, ekspor minyak sawit Indonesia ke Eropa jauh lebih kecil dibandingkan waktu lalu. Apalagi, komponen ekspornya hingga 80% didominasi produk turunan CPO. “Produk-produk itu adalah bahan baku bagi industri di sana. Jadi, kalau tidak ada lagi ekspor sawit ke sana, sejumlah industri pengolahan pengguna minyak sawit dan turunnannya di Eropa akan tidak berproduksi. Dan dampaknya akan lebih besar di sana karena mereka tidak lagi bisa menghasilkan barang sama,” kata Mahendra.

Dia mengakui, subtitusi minyak nabati lain untuk biofuel memang tinggi, tapi harganya lebih mahal. Sementara untuk industri pangan dan non pangan seperti kosmetik atau oleokimia lainnya, kekhasan bahan berbasis sawit tidak tergantikan. Dengan begitu, bisa jadi industri pemrosesan (pengolahan) di UE akan terganggu, padahal produk yang dihasilkan dari industri itu tetap ada.

“Artinya, industri-industri pengolahan yang ada di Eropa itu terpaksa harus direlokasi ke negara-negara yang masih mengizinkan bahan berdasar sawit Lalu, ekspor saja bahan jadinya. Ini tentu menarik, jadi bukan ide yang buruk,” kata Mahendra.

Di sisi lain, dia menambahkan, Indonesia sebaiknya tidak menunggu rencana pelarangan oleh UE tersebut ditetapkan efektif. Posisi dan sikap keberatan Indonesia harus disampaikan segera dan intensif, baik melalui pertemuan bilateral, Komisi UE, maupun dialog-dialog lintas kepentingan lainnya.

“Itu lalu menjadi posisi resmi pemerintah Indonesia dan CPOPC. Proses atas resolusi ini kompleks dan kita tidak tahu akan butuh waktu berapa lama. Karena itu, kita tidak akan tinggal diam, siapkan posisi kalau skenario terburuk terjadi. Kita ketahui bersama, telah dibentuk tim lintas kementerian yang dikoordinasikan oleh Kementerian Luar Negeri. Karena isu terkait” kata dia.

Karena isu terkait UE ini bukan lagi menjadi isu teknis dan bukan lagi isu sektoral dan bukan lagi isu negosiasi perdagangan, kata Mahendra, tapi sudah menjadi isu strategis dan isu politik luar negeri. “Itu kenapa tim ini dikoordinasikan oleh Kementerian Luar Negeri. Tim ini akan memantau, melakukan pendekatan dan langkah-langkah, termasuk memperkuat dan masukan bagi para menteri. Jadi, sudah dieskalasi tingkat paling tinggi, tidak lagi teknis, tapi foreign policy. Ini konteks yang kita hadapi. Karena sudah menyangkut kepentingan nasional,” terang Mahendra.

Menang di WTO

Sementara itu, pada Jumat (26/1), Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita di Islamabad, Pakistan mengumumkan, Indonesia berhasil memenangkan sengketa biodiesel dengan UE. Hasil akhir putusan Panel Badan Penyelesaian Sengketa (DSB) WTO memenangkan enam gugatan Indonesia atas UE. “Ini bentuk kemenangan telak untuk Indonesia yang tentunya akan membuka lebar akses pasar dan memacu kembali kinerja ekspor biodiesel ke UE, setelah sebelumnya lesu akibat pengenaan bea masuk anti dumping (BMAD) atas produk itu,” kata Mendag Enggar.

UE mengenakan BMAD atas produk biodiesel Indonesia sejak 2013 dengan margin dumping 8,8%-23,3%. Akibatnya, ekspor biodiesel Indonesia ke UE mengalami penurunan. Berdasarkan data statistik BPS, pada periode 2013-2016 ekspor biodiesel Indonesia ke UE turun 42,84%, dari USS 649 juta pada 2013 menjadi USS 150 juta pada 2016. Nilai ekspor biodiesel Indonesia ke UE paling rendah terjadi pada 2015 hanya sebesar USS 68 juta.

Kemenangan Indonesia atas sengketa ini memberikan harapan kepada eksportir dan produsen biodiesel Indonesia. Tren ekspor biodiesel Indonesia ke UE pada periode sejak pengenaan BMAD sampai dikeluarkannya putusan akhir Badan Penyelesaian Sengketa WTO (2013-2016) diestimasikan sebesar 7%. “Jika peningkatan tersebut dapat dipertahankan dalam dua tahun ke depan, nilai ekspor biodiesel Indonesia ke UE pada 2019 diperkirakan mencapai USS 386 juta dan pada 2022 bakal mencapai USS 1,70 miliar,” kata Mendag.

Dia menjelaskan, Panel Badan Penyelesaian Sengketa WTO telah melihat UE tidak konsisten dengan peraturan Perjanjian Anti Dumping WTO selama proses penyelidikan dumping hingga penetapan BMAD atas impor biodiesel dari Indonesia. Ketentuan Perjanjian Anti Dumping WTO yang dilanggar UE dalam sengketa Indonesia dan UE untuk biodiesel (DS480), yakni tidak menggunakan data yang telah disampaikan oleh eksportir Indonesia dalam menghitung biaya produksi. UE juga tidak menggunakan data biaya-biaya yang terjadi di mdonesia pada penentuan nilai normal untuk dasar penghitungan margin dumping. UE menentukan batas keuntungan yang terlalu tinggi untuk industri biodiesel di Indonesia. Dan, metode penentuan harga ekspor untulc salah satu eksportir Indonesia tidak sejalan dengan ketentuan.

Sumber: Investor Daily Indonesia

Indonesia Menangi Sengketa Biodiesel

 

JAKARTA – Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan Indonesia memenangi sengketa biodiesel dengan Uni Eropa (UE). Putusan Panel Badan Penyelesaian Sengketa Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) memenangkan enam gugatan Indonesia atas Uni Eropa.

Panel Badan Penyelesaian Sengketa WTO melihat bahwa Uni Eropa tidak konsisten dengan peraturan Perjanjian Anti-Dumping WTO selama proses penyelidikan hingga penetapan bea masuk anti-dumping (BMAD) atas impor biodiesel dari Indonesia. Enggar mengatakan kemenangan ini menjadi pembuka akses ekspor biodiesel ke Uni Eropa. “Ini kemenangan telak, setelah sempat mengalami kelesuan akibat pengenaan bea masuk anti-dumping,” kata dia, kemarin.

Enggar mengatakan Uni Eropa mengenakan BMAD terhadap produk biodiesel Indonesia sejak 2013 dengan margin dumping 8,8-23,3 persen. Sejak itu, ekspor biodiesel Indonesia ke Eropa menurun. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2013-2016, ekspor biodiesel Indonesia ke Eropa turun 42,84 persen, dari US$ 649 juta menjadi US$ 150 juta.

Menurut Enggar, tren ekspor biodiesel Indonesia ke Eropa pada periode sejak pengenaan BMAD sampai dikeluarkannya putusan Badan Penyelesaian Sengketa WTO sebesar 7 persen. Jika tren ekspor biodiesel ke Eropa bisa naik dalam dua tahun, Indonesia dapat memperoleh pendapatan US$ 386 juta pada 2019 dan US$ 1,7 miliar pada 2022.

Dua pekan lalu, pemerintan Malaysia, Indonesia, dan Thailand menyiapkan respons keras atas perilaku diskriminatif Uni Eropa terhadap industri minyak sawit. Menteri Industri Perkebunan dan Komoditas Malaysia, Datuk Seri Mah Siew Keong, mengatakan reaksi balasan akan diberikan jika isu mengenai minyak sawit sudah masuk ke ranah legislatif dan menjadi regulasi.

“Jika kampanye kebencian dan kebijakan diskriminatif terhadap minyak sawit terus berlanjut, kami juga bisa membalas. Ingat, Malaysia, Indonesia, dan Thailand secara kolektif merupakan pembeli besar produk Uni Eropa,” kata Mah, seperti dikutip New Straits Times.

Pada 4 April 2017, Parlemen Uni Eropa membuat sebuah resolusi untuk memperkenalkan skema sertifikasi minyak sawit yang boleh masuk ke kawasan itu. Uni Eropa juga akan menghapus penggunaan biodiesel berbasis minyak sawit pada akhir 2020. Mah menilai politik perdagangan Uni Eropa mirip dengan politik apartheid di Afrika Selatan yang sarat muatan rasisme. Dia menyebutkan Parlemen Uni Eropa telah membangun hambatan perdagangan dan berisiko melanggar komitmen yang disepakati sebagai anggota WTO.

 

Sumber: Koran Tempo

Riau Replanting 30.000 Hektare

 

PEKANBARU – Provinsi Riau mendapatkan alokasi untuk peremajaan atau penanaman ulang atau replanting 30.000 hektare perkebunan sawit dari pemerintah pusat.

Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman mengatakan jumlah kebunsawityang harus diremajakan di daerahnya mencapai 97.000 hektare.

“Dari hasil pendataan pemprov, 97.000 hektare kebun sawit perlu peremajaan dan itu dilakukan bertahap, untuk tahun ini Riau dapat alokasi 30.000 hektare dengan dukungan pemerintah pusat,” katanya Kamis (25/1).

Andi, sapaan gubernur, mengatakan sumber dana pembiayaan program replanting ini berasal dari dana cukai crudepalm oilatau CPO yang selama ini lebih banyak dipakai untuk energi baru terbarukan.

Secara nasional, pemerintah pusat menargetkan program replanting sawit seluas 185.000 hektare dan Riau mendapat alokasi 30.000 hektare.

Adapun, untuk tahap awal bakal dimulai pada Februari mendatang untuk kebun sawit seluas 12.000 hektare sawit di Kabupaten Rokan Hulu, yang telah mendapatkan rekomendasi teknis Ditjen Perkebunan Kementan.

Selain di Rokan Hulu, Riau sudah memetakan daerah lainnya yang bakal menjadi wilayah peremajaan kebun sawit yaitu Kabupaten Rokan Hilir, Pelalawan, Siak, Kuantan Singingi dan Kampar. Program replanting ini akan difokuskan pada kebun sawit milik masyarakat.

Teknis program peremajaan ini, setiap kepala keluarga akan mendapatkan dana hibah senilai Rp25 juta per hektare kebun sawit, dan satu kepala keluarga bisa mendapatkan bantuan maksimal untuk empat hektare.

“Penyaluran dana replanting ini akan dilakukan per kelompok, dan didampingi pemda kabupaten khususnya dari Dinas perkebunan masing-masing daerah,” katanya.

Otoritas Jasa Keuangan menilai program peremajaan sawit oleh pemerintah ini bakal mendorong perekonomian dan penyaluran kredit perbankan setempat.

“Tentu dampaknya akan sangat positif karena sawit masih menjadi sektor utama penggerak ekonomi di Riau, sebagian besar masyarakat juga bekerja di sektor ini,” kata Pit Kepala OJK Riau Yusri.

Dia menyebut program ini bakal menjadi peluang bagi perbankan untuk mendorong penyaluran kredit dan pembiayaan. Oleh karena itu, diperkirakan angka pertumbuhan kredit perbankan di Provinsi Riau bakal tumbuh, sampai dua digit.

” Prediksi kami kredit tahun ini bisa tumbuh dua digit, sekitar 10%-12% dengan adanya program replanting sawit ini,” katanya.

Adapun data Bank Indonesia 2017 lalu menunjukkan sektor kelapa sawit dan turunannya menopang 39,31 % perekonomian Provinsi Riau. Sedangkan keterlibatan masyarakat di sektor sawit cukup besar, tercatat 46,09% tenaga kerja dari 3,13 juta orang terlibat dalam aktivitas produksi dan pengolahan minyak nabati tersebut.

 

Sumber: Bisnis Indonesia

Indonesia-India bahas kerja sama ekonomi

 

 

Pemerintah Indonesia dan India telah membahas peningkatan kerja sama ekonomi dalam pertemuan bilateral Presiden Joko Widodo dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.

Pertemuan bilateral itu dilakukan Presiden sesudah sesi pleno KTT Peringatan ASEAN-India 2018, di Hotel Taj Diplomatic Enclave, New Delhi, India, pada Kamis malam (25/1).

Presiden menyampaikan upaya peningkatan kerjasama ekonomi penting dilakukan karena perdagangan bilateral kedua negara mulai tumbuh sejak 2017.

Kendati demikian, potensi nilai perdagangan bilateral masih sangat besar untuk dikembangkan.

Hal lain yang disampaikan Presiden Jokowi adalah kenaikan tarif bea masuk yang cukup tinggi terhadap minyak nabati ke India.

Kenaikan tarif minyak nabati dapat berdampak terhadap ekspor minyak sawit Indonesia.

“Jika ekspor sawit Indonesia berkurang, saya yakin akan berpengaruh juga pada pemenuhan kebutuhan pasar India yang semakin meningkat,” kata Presiden seperti disampaikan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin.

Oleh karena itu, Presiden sangat mengharapkan pemerintah India dapat mempertimbangkan kembali kebijakan penaikan tarif terhadap minyak nabati.

Kerjasama Maritim

Sedangkan mengenai arsitektur kawasan Indo-Pasifik, Presiden Jokowi ingin mengajak negara kunci di kawasan untuk membahas konsep Indo-Pasifik.

“Saran saya, konsep ini dikembangkan berdasar keterbukaan, inklusif, dilandasi spirit kerja sama,” ucap Kepala Negara.

Sebagai negara yang sangat aktif di Indian Ocean Rim Association (IORA), Presiden Jokowi meyakini PM Modi akan sepakat untuk memperkuat IORA.

Hal itu dimaksudkan untuk menciptakan kawasan Samudera Hindia terus stabil dan menciptakan kesejahteraan.

Selain itu, Presiden juga mengapresiasi dukungan India terhadap ASEAN-led Mechanism termasuk East Asia Summit (EAS).

“Indonesia telah mengusulkan dimulainya kerja sama maritim dalam EAS yang juga didukung India,” ucap Jokowi.

Oleh karena itu ke depan, kerja sama maritim akan menjadi salah satu prioritas kerja sama kedua negara.

Sementara pada awal pertemuan, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa hubungan bilateral Indonesia-India semakin kokoh, khususnya sejak pertemuan dengan PM Modi pada Desember 2016 di India.

“Untuk menjaga momentum kerja sama yang erat ini, saya mengundang Yang Mulia untuk berkunjung ke Indonesia tahun ini,” ucap Presiden Jokowi.

Nantinya pada saat kunjungan ke Indonesia, Presiden akan mengajak PM Modi membahas detil kerja sama bilateral.

Sejumlah pejabat yang mendampingi Presiden dalam pertemuan bilateral yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki dan Duta Besar Republik Indonesia untuk India Sidharto Suryodipuro.

 

Sumber: Antaranews.com

Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Menjaga Hak Asasi Manusia.

 

 

Kesadaran masyarakat secara keseluruhan terhadap hak-hak asasi manusia terus mengalami peningkatan dan penguatan khususnya sejak era reformasi tahun 2000. Keterbukaan informasi dan berkembangnya media massa dan perkembangan teknologi telah membuka setiap sudut-sudut sosial maupun daerah-daerah di Indonesia. Sehingga tidak ada yang dapat disembunyikan. Jika ada pelangaran hak-hak asasi manusia, masyarakat dengan mudah menyampaikan ke lembaga yang berkompeten.

Korporasi sebagai bagian dari masyarakat yang taat hukum juga sudah lama mengadopsi tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) termasuk di dalamnya aspek-aspek yang terkait dengan hak-hak asasi manusia.

Data Komisi Hak Asasi Manusia RI (2017), menunjukan bahwa lima daerah provinsi asal pengaduan kasus HAM ke Komnas HAM adalah DKI Jakarata, Sumatera Utara, Jawa Timur, Jawa Barat dan Sumatera Barat. Aspek-aspek yang diadukan masyarakat kepada Komnas HAM mencakup hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak pengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejateraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, hak anak dan hak tidak dipermalukan diskriminatif. Tentu saja pengaduan kasus HAM tersebut belum tentu terbukti secara hukum sebagai pelangaran HAM.

Lima Besar Daerah Provinsi Asal Pengaduan Kasus HAM Ke Komnas HAM RI 2011-2016

Provinsi 2011 2012 2013 2016
DKI Jakarta* 1.234 1.569 608 1.759
Sumatera Utara 629 634 357 663
Jawa Timur* 609 576 311 288
Jawa Barat* 558 522 335 634
Sumatera Barat 474 361 149 391
Indonesia 6.358 6.284 5.919 6.946

Sumber : Komnas HAM RI, 2017bukan sentra kebun sawit

Data diatas menujukan bahwa keterkaitan anatara daerah-daerah sentra sawit nasional dengan kasus hak asai manusia sangat lemah. Pengaduan kasus HAM yang diterima Komnas HAM berasal dari daerah bukan sentra sawit maupun sentra sawit. Daerah-daerah yang banyak pengaduan pelangaran HAM sebagian besar bukanlah daerah utama perkebunan kelapa sawit nasional. Tentu saja jika ada dan terbukti pelangaran HAM, baik di daerah sentra sawit maupun di luar sentra sawit harus ditindak sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.

Sumber : Mitos vs Fakta, PASPI 2017

 

Sumber: Sawitindonesia.com

Produksi CPO Bakal Capai 40 Juta Ton

 

JAKARTA – Gabungan Pengusaha Kelapa sawit Indonesia memprediksi produksi minyak sawit mentah atau crude palm oil nasional pada tahun ini meningkat sekitar 3,50 juta ton dari 36,50 juta ton tahun lalu menjadi 40 juta ton tahun ini.

Ketua Bidang Tata Ruang dan Agraria Gabungan Pengusaha Kelapa sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono menyebutkan bahwa peningkatan produksi ini didukung oleh keadaan cuaca yang diperkirakan lebih baik tahun ini.

“Kalau dengan cuaca seperti ini artinya tidak ada cuaca ekstrem, seperti banjir atau El Nino. Kalau dari perkiraannya kan sepertinya enggak ada El Nino, harusnya bisa tembus 40 juta [ton] ya,” katanya ketika dihubungi Bisnis, Rabu (24/1).

Selain produksi tahun depan yang diprediksi meningkat. Eddy juga optimistis dengan realisasi produksi tahun ini yang diperkirakan melebihi prediksi yang ditetapkan pada level 36,50 juta ton.

Sama seperti perkiraan untuk 2018, realisasi produksi di 2017 juga didorong keadaan cuaca yang baik tanpa kekeringan. Selain itu, perbaikan tanaman dan penambahan tanaman baru yang terjadi sebelumnya akan menjadi penopang peningkatan realisasi produksi pada tahun lalu dibandingkan dengan estimasi yang dibuat sebelumnya.

“(Realisasi produksi 2017) malah lebih [dari prediksi]. Ya, itu kan kemarin setelah 2015 El Nino, terus kemudian 2016 kan tidak ada kekeringan. Nah, mulai ada perbaikan semua untuk tanaman. Kemudian, ada sedikit penambahan tanaman baru yang mulai produksi,” paparnya.

Kendati produksi di 2018 diprediksi meningkat, tidak demikian halnya dengan jumlah dan kontribusi ekspor CPO tahun ini.

Meskipun belum mendapatkan angka pasti karena data yang masih belum lengkap, Eddy memperkirakan realisasi ekspor CPO tahun lalu akan mencapai 30 juta ton. Demikian halnya dengan perkiraan ekspor tahun ini yang diprediksi tidak akan jauh berbeda.

Untuk itu, usaha membuka pasar baru di luar yang ada saat ini diharapkan bisa berbuah baik.

Saat ini, pasar ekspor yang dimiliki Indonesia antara lain India, China, Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Pakistan.

Presiden Direktur PT Astra Agro Lestari Tbk. (AALI) Santosa mengatakan bahwa upaya peningkatan produksi sawit saat ini sudah nyaris tidak mungkin dilakukan melalui ekspansi lahan.

“Maka dari itu, kami lakukan upaya lain seperti mekanisasi pertanian, replanting lahan, hingga agronomic practices. Rencananya, pada 2020 kami sudah bisa memproduksi bibit sendiri, bisa lewat rekayasa genetika misalnya,” ujarnya di sela-sela media gathering di Batu, Malang, Jawa Timur, Rabu (24/1).

Astra agro telah memiliki pusat riset di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, yang beroperasi sejak hampir 1 dekade lalu.

Produksi tandan buah segar sawit perseroan pada 2017 mencapai 5,22 juta Eddy berharap supaya rencana untuk bisa mengekspor CPO ke negara di Timur Tengah, Amerika Selatan, dan Rusia bisa dimulai secepatnya pada pertengahan tahun ini.

ASTRA AGRO

Sementara itu, produsen kelapa sawit dan turunannya PT Astra Agro Lestari Tbk. berencana semakin fokus untuk intensifikasi lahan serta kemitraan untuk meningkatkan produksi ton, naik dari tahun sebelumnya yang hanya 4,87 juta ton. Dengan demikian, produksi minyak sawit mentah perseroan juga meningkat pada 2017 menjadi 1,63 juta ton dari 1,54 juta ton pada 2016.

Korporasi yang melantai di Bursa Efek Indonesia itu memiliki luas area tanam sawit 291.000 ha, yang tersebar di delapan provinsi. Dari jumlah itu, area kebun inti perseroan mencapai 228.300 ha, sisanya merupakan kebun plasma.

Berkaitan dengan peremajaan kebun, AALI membidik 3.000 ha lahan sawit mitra. Selain itu, Astra Agro juga menyiapkan anggaran sekitar Rp 30 miliar untuk pembiayaan kebutuhan sarana dan prasarana produksi tanaman para mitra tersebut sekaligus pemberian bantuan 30.000 bibit sawit.

Juli ER. Manalu Bunga Citra A.N.

 

Sumber: Bisnis Indonesia

Indonesia Tolak Keputusan Parlemen Uni Eropa Terhadap Sawit

 

 

Jakarta – Indonesia menolak keputusan diskriminatif Parlemen Eropa yang tetap menyetujui penghentian penggunaan biofuel berbahan dasar kelapa sawit sebagai sumber Energi Terbarukan pada 2021. Kementerian Luar Negeri menyampaikan, Pemerintah Indonesia mengemukakan kekecewaan atas tindakan Parlemen Eropa tersebut.

NERACA

Kebijakan yang diskriminatif itu tercermin dalam pemungutan suara di Parlemen Eropa terhadap Rancangan Undang-Undang Petunjuk tentang Promosi Penggunaan Energi dari Sumber Terbarukan.

Pemerintah Indonesia memahami bahwa keputusan Parlemen Eropa tersebut belum menjadi kebijakan akhir. Namun, keputusan tersebut akan mempengaruhi pandangan konsumen di Uni Eropa.

Selain itu, keputusan Parlemen Eropa juga dapat memberikan tekanan politik bagi negara-negara anggota Uni Eropa dan berbagai institusinya dalam pembentukan sikap terhadap kelapasawitsebagai salah satu sumber energi terbarukan.

Indonesia menyayangkan bahwa Parlemen Eropa, sebagai institusi terhormat, melakukan tindakan diskriminatif terhadap produk sawit tidak hanya sekali tetapi berulang kali. Contoh terakhir adalah resolusi tentang “Minyak sawit dan Penggundulan Hutan Hujan” dengan kesimpulan yang melenceng dan bias terhadap kelapa sawit.

Parlemen Eropa secara konsisten tidak mengindahkan fakta bahwa kelapa sawit memiliki efisiensi dan produktivitas sangat tinggi yang berpotensi menyumbang konservasi lingkungan .dalam jangka panjang sebagai “global land bank” bila dibandingkan dengan minyak sayur lainnya.

Kelapa sawit juga lO kali lipat lebih efisien dalam pemanfaatan lahan dibandingkan dengan minyak rapeseed Eropa. Oleh karena itu, kebijakan untuk menghilangkan kelapa sawit dari program biofuel sebagai sumber Energi Terbarukan merupakan kebijakan perdagangan yang proteksionis daripada upaya pelestarian lingkungan semata.

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menjamin dan mempertahankan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan dari pengembangan kelapa sawit melalui berbagai kebijakan dan regulasi.

Industri minyak sawit Indonesia telah terbukti berperan pada pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan pencapaian Sasaran Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals).

Proses selanjutnya dan keputusan akhir RED II dipastikan akan berdampak pada fondasi hubungan ekonomi, perdagangan, dan investasi antara Indonesia dan Uni Eropa yang terus tumbuh berdasarkan nilai saling menghormati kepentingan masing-masing. Demikian dikutip dari laman Antara.

Sebelumnya, diwartakan, kelapa sawit sebagai komoditas strategis nasional, layak dilindungi negara melalui sebuah regulasi dalam bentuk undang-undang (UU), kata anggota Komisi IV DPR Hamdhani. Menurut dia beberapa alasan utama pentingnya dibentuknya UU Perkelapasawitan, selain sebagai komoditas strategis nasional yang perlu dilindungi, keberadaan UU ini juga akan melindungi kepentingan petani sawit.

“Harus ada payung hukum khusus, hak-hakpetani mestinya dilindungi, karena di perkebunan sawit ini tidak hanya dilakukan oleh pengusaha besar, tapi juga ada para petani baik plasma maupun petani mandiri,” katanya.

Sawit, tambahnya, saat ini telah menjadi industri besar yang banyak menyerap sekitar 30 juta tenaga kerja baik langsung maupun tidak langsung. Bahkan sejak 2016, komoditas ini memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional sebesar Rp260 triliun.

Jumlah ini menempatkan sawit sebagai komoditas yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDB nasional, melampaui sektor pariwisata, minyak dan gas bumi (migas). Oleh karena itu, lanjut Hamdhani, pemerintah sebaiknya mendukung RUU ini, sebab kalau tidak dibuatkan UU khusus, lambat laun industri sawit ini akan tergerus oleh komoditas sejenis yang dihasilkan oleh negara asing.

“Eropa dan Amerika toh juga mati-matian melindungi komoditas rapeseed, bunga matahari, canola dan kedelai mereka. Mereka kan selama ini yang melakukan kampanye negatif terhadap sawit kita,” kata legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Tengah itu.

Dalam UU khusus itu juga mengamanatkan badan khusus yang mengatur soal sawit dari hulu hingga hilir. Adanya badan khusus ini, kata dia, akan memudahkan pemerintah dalam mengatur industri yang telah terbukti menjadi penopang perekonomian nasional ini.

Sebab saat ini, industri sawit diurusi oleh banyak kementerian/lembaga negara, namun ironisnya, kebijakan di antara kementerian/lembaga tersebut saling bertolak belakang dan tumpang tindih.

Dalam RUU tersebut, pihaknya akan memperjuangkan adanya dana bagi hasil bagi daerah penghasil sawit. “Saat ini ada 18 provinsi yang menghasilkan sawit. Namun tidak ada dana bagi hasil yang diberikan ke daerah. Harusnya ada dana bagi hasil sebagaimana yang terjadi di sektor migas. Apalagi industri sawit ini sudah melampaui sektor migas. Dana bagi hasil ini untuk pembangunan daerah,” katanya.

 

Sumber: Harian Ekonomi Neraca

Perkebunan Kelapa Sawit Mengakomodatif Tenaga Kerja Di Pedesaan.

 

 

Untuk mengurangi pengangguran di pedesaan perlu dikembangkan sektor-sektor ekonomi yang lebih banyak menyerap tenaga kerja yang sesuai dengan karakteristik/latar belakang tenaga kerja pedesaan. Perkebunan kelapa sawit merupakan sektor ekonomi dengan teknologi padat kerja (Labor Intensive). Tidak hanya padat kerja tetapi juga akomodatif terhadap keragaman mutu/skill tenaga kerja pedesaan.

Secara umum, struktur pendidikan di kawasan pedesaan sebagian besar merupakan tenaga kerja berpendidikan sekolah dasar ke bawah. Sekitar 49 persen usia kerja produktif di kawasan pedesaan berpendidikan SD ke bawah dan 49 perden berpendidikan SLTP samapi SLTA dan hanaya 2 persen berpendidikan Diploma/Sarjana.

Pendidikan Pendidikan Tenaga Kerja di Daerah Pedesaan ( % ) Pendidikan Tenaga Kerja yang Terserap di Perkebunan Kelapa Sawit ( % )
SD Ke bawah 49 51
SLTP 30 16
SLTA 19 30
Sarjana 2 4

Sumber : BPS (2002)

Komposisi rata-rata pendidikan tenaga kerja yang terserap di perkebunan kelapa sawit menurut PASPI (2014), sekitar 51 persen berpendidikan SD ke Bawah, 16 Persen berpendidikan SLTP, 30 persen berpendidikan SLTAdan sisanya 4 persen Diploma/sarjana yang sanagat mirip dengan komposisi tenagan kerja yang tersedia di pedesaan.

Dengan kata lain, perkebunan kelapa sawit secara umum lebih akomodatif terhadap latar belang tenaga kerjayang tersedia di kawasan pedesaan. Pandangan bahwa tenaga kerja yang terserap perkebunan kelapa sawit tidak sesuai dengan kualitas tenega kerja di pedesaan adalah tidak didukung fakta.

Sumber: Mitos vs Fakata, PASPI 2017

 

Sumber: Sawitindonesia.com

Aprobi Subsidi Biodiesel Tidak Pakai Duit Negara

 

Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) menegaskan bahwa pendanaan subsidi biodiesel tidak mengambil Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dananya berasal dari pungutan Crude palm oil(CPO) alias CPO Fund.

DANA CPO Fund sendiri diperoleh dari ekspor produk sawit dan produk turunannya. Dana pungutan inilah yang dihimpun dan dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelap sawit (BPDP KS) sesuai Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Penghimpunan Dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

“Dukungan untuk program biodiesel tidak mengambil dana (subsidi) pemerintah. Tetapi dari pungutan ekspor sawit dan turunannya dari perusahaan sawit setiap bulan,” ujar Ketua Harian Aprobi Paulus Tjakrawan di Jakarta, kemarin.

Hal ini untuk menepis informasi yang berkembang bahwa program biodiesel mengandalkan anggaran pemerintah. Padahal, kata Paulus, program biodiesel mendapatkan sokongan 100 persen dari pihak swasta yang mengekspor produk sawit dan turunannya.

Menurut dia, pihak swasta mempunyai niat baik untuk menggenjot program mandatori biodiesel yang berhenti pada 2014. Kala itu, program biodiesel berhenti lantaran terjadi defisit perdagangan luar negeri sebagai dampak impor minyak bumi melonjak hingga 5,6 miliar dolar AS. Sedangkan, perdagangan ekspor hanya 4 miliar dolar AS sehingga terjadi minus perdagangan sekitar 1,6 miliar dolar AS.

Di saat yang sama, kondisi industri sawit mengalami masalah dari aspek harga dan permintaan. Harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit petani anjlok antara Rp 500-600 per kilogram, karena lesunya permintaan minyak sawit di pasar global.

Paulus menyebutkan, atas inisiatif dari perusahaan sawit bersama pemerintah merancang program pengumpulan dana untuk meningkatkan kembali penerimaan pemerintah, petani sawit dan swasta. Dana tersebut juga untuk menjalankan kembali program Bahan Bakar Nabati (BBN) – biodiesel serta program lainnya seperti replanting, riset, dan promosi.

Program inilah yang didanai oleh pungutan ekspor produk sawit dan turunannya yang bervariasi antara 10-50 dolar AS per ton. Dana ini dikelola dan disalurkan BPDP Kelapa sawit salah satunya untuk pembayaran selisih harga antara harga solar dan harga biodiesel ke perusahaan Biodiesel. “Sebab, pemerintah tidak mau menanggungnya,” tambah Paulus.

Paulus mengatakan, perbandingan antara iuran dari perusahaan pengekspor produk sawit dengan pembayaran atas selisih harga solar dan harga biodiesel ke produsen biodiesel adalah tidak relevan. “Karena itu tidak tepat. Berusaha memojokkan perusahaan biodiesel Indonesia dan berpotensi menggagalkan program BBN Indonesia,” ujar Paulus.

Sebagai contoh, salah satu perusahaan membayar iuran yang besar karena mengekspor sawit, akan tetapi perusahaan tersebut tidak memiliki pabrik biodiesel. Maka perusahaan tersebut tidak mendapatkan pembayaran selisih harga dari BPDP Kelapa Sawit.

Ketua Umum Aprobi MP Tumanggor mengatakan, harus dibedakan antara eksportir merangkap produsen, eksportir, dan produsen. Sebab, eksportir memiliki kewajiban membayarkan iuran ke BPDP Kelapa sawit lalu pungutan tadi dipakai untuk menanggung selisih antara harga solar dan harga biodiesel ke produsen.

Sebelumnya Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa sawit (BPDPKS) Dono Boestami membantah, bahwa dana yang diterima berbagai perusahaan dari BPDPKS adalah subsidi pemerintah kepada perusahaan. Sebab menurutnya, penerima keuntungan dari kebijakan itu adalah masyarakat.

 

Sumber: Rakyat Merdeka

RI Tolak Keputusan Parlemen Eropa soal Sawit

 

JAKARTA – Indonesia menolak keputusan diskriminatif Parlemen Eropa yang tetap menyetujui penghentian penggunaan biofuel berbahan dasar kelapa sawit sebagai sumber Energi Terbarukan pada 2021. Pemerintah Indonesia mengemukakan kekecewaan atas tindakan Parlemen Eropa itu.

Demikian keterangan Kementerian Luar Negeri RI di Jakarta, Selasa (23/1), seperti dilansir Antara. Kebijakan yang diskriminatif itu tercermin dalam pemungutan suara di Parlemen Eropa terhadap Rancangan Undang-Undang Petunjuk tentang Promosi Penggunaan Energi dari Sumber Terbarukan. Pemerintah Indonesia memahami keputusan Parlemen Eropa itu belum menjadi kebijakan akhir, namun hal itu akan mempengaruhi pandangan konsumen di Uni Eropa (UE).

Selain itu, keputusan Parlemen Eropa juga dapat memberikan tekanan politik bagi negara-negara anggota Uni Eropa dan berbagai institusinya dalam pembentukan sikap terhadap kelapa sawit sebagai salah satu sumber energi terbarukan. Indonesia menyayangkan bahwa Parlemen Eropa, sebagai institusi terhormat melakukan tindakan diskriminatif terhadap produk sawit tidak hanya sekali tetapi berulang kali. Contoh terakhir adalah resolusi tentang Minyak sawit dan Penggundulan Hutan Hujan dengan kesimpulan yang melenceng dan bias terhadap kelapa sawit.

Parlemen Eropa secara konsisten tidak mengindahkan fakta bahwa kelapa sawit memiliki efisiensi dan produktivitas sangat tinggi yang berpotensi menyumbang konservasi lingkungan dalam jangka panjang sebagai global land bank bila dibandingkan dengan minyak sayur lainnya. Kelapa sawit juga 10 kali lipat lebih efisien dalam pemanfaatan lahan dibandingkan dengan minyak rapeseed Eropa. “Karena itu kebijakan untuk menghilangkan kelapa sawit dari program biofuel sebagai sumber Energi Terbarukan merupakan kebijakan perdagangan yang proteksionis dari pada upaya pelestarian lingkungan semata,” tulis keterangan tersebut.

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menjamin dan mempertahankan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan dari pengembangan kelapa sawit melalui berbagai kebijakan dan regulasi. Industri minyak sawit Indonesia telah terbukti berperan pada pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan pencapaian Sasaran Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals). Proses selanjutnya dan keputusan akhir RED II dipastikan akan berdampak pada fondasi hubungan ekonomi, perdagangan, dan investasi antara Indonesia dan Uni Eropa yang terus tumbuh berdasarkan nilai saling menghormati kepentingan masing-masing.

 

Sumber: Investor Daily Indonesia