Kebakaran Lahan Dan Hutan 2015 Di Indonesia

 

 

Sebaran Titik selama priode November 2015 berdasarkan land use menunjukan fenomena yang sama dengan fenomena antar negara. Sekitar 56 persen titik api ternyata berada diluar konsesi yakni hutan negara. Kemudian disusul konsesi HTI yakni sebesar 33 persen. Sedangkan titik api dalam konsesi perkebunan kelapa sawit hanya sekitar 7 persen.

Dengan kata lain, Kebakaran hutan dan lahan terbesar di Indonesia pada masa El Nino 2015, terjadi  di hutan negara. Pengkaitan antara kebakaran hutan dan lahan dengan perkebunan kelapa sawit tidak di dukung fakta-fakta yang ada.

Sumber: Mitos vs Fakta, PASPI 2017

 

Sumber: Sawitindonesia.com

Replanting Upaya Membenahi Perkebunan Sawit

 

Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) digadang-gadang pemerintah mampu membenahi produktivitas kelapa sawit rakyat. Bambang Wahyu Dwiantoro, Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian RI, menyebutkan bahwa perlu ada terobosan dalam meningkatkan produktivitas kelapa sawit dan kesejahteraan petani melalui program replanting.

Pada 2018, pemerintah menargetkan program PSR dapat menjangkau perkebunan sawit rakyat seluas 185 ribu hektare. Namun, untuk melaksanakan penanaman ulang kelapa sawit dengan benih bersertifikat perlu dukungan semua pihak. “Melaksanakan program replanting tidaklah semudah membalikkan tangan sehingga menjadi tanggung jawab semua,” ujar Bambang dalam Seminar Kiat Sukses Replanting dan Meningkatkan Produktivitas Kelapa Sawit Secara Berkelanjutan, di Jakarta, Rabu (21 Februari 2018).

Menurut Bambang, program replanting melibatkan semua pihak di antaranya Pemerintah Daerah (Pemda) selaku penanggung jawab yang mengeluarkan izin, perusahaan selaku pembeli hasil petani, dan produsen benih selaku penyedia bibit untuk petani.

Seperti diketahui, produktivitas tandan buah segar (TBS) perkebunan yang digarap petani hanya sekitar 10–12 ton/hektar/tahun. Padahal potensinya dapat mencapai 30 ton/hektar/tahun. “Artinya dengan meningkatkan produktivitas perkebunan petani sama saja dengan meningkatkan kesejahteraan petani,” kata Bambang.

Tidak hanya itu, Bambang juga melihat tata kelola perkebunan kelapa sawit masih banyak yang harus dibenahi. “Untuk itu, saya ingatkan pada perusahaan dan pemerintah daerah, mari tata kelola perkebunan dengan taat azas dengan baik serta bantu petani-petani di sekitarnya. Melalui dari aturan-aturan yang sudah digariskan mulai dari undang-undang, Permentan dan berbagai aturan yang mengatur perkelapasawitan untuk ditaati,” pintanya.

Dengan membenahi perkebunan petani maka secara tidak langsung memperbaiki perkebunan kelapa sawit. Tidak sedikit kontribusi petani terhadap komoditas kelapa sawit. Untuk itu, perlu upaya dari pemerintah agar petani yang telah berkontribusi menjaga komoditas unggulan, kelapa sawit dapat mencapai kesejahteraannya. Salah satu upaya dari pemerintah yaitu melalui program replanting yang sudah berjalan sejak tahun lalu. (Robi Fitrianto)

 

Sumber: Sawitindonesia.com

Perkebunan Kelapa Sawit Dan Isu Lingkungan (Bagian I)

 

 

 

Isu lingkungan merupakan tema kampanye negatif yang paling banyak di lancarkan oleh LSM anti sawit untuk menyerang perkebunan kelapa sawit Indonesia. Mulai dari isu lingkungan global maupun lokal dikaitkan secara negatif terhadap perkebunan kelapa sawit.

Perkebunan Kelapa Sawit Buakan Pengkonversi Terbesar Hutan Menjadi Non Hutan di Indonesia

Konversi kawasan hutan menjadi kawasan non hutan (deforestasi) merupakan fenomena normal pembanguan yang terjadi disetiap negara-negara di dunia. Di kawasan Eropa deforestasi berlangsung sebelum abad ke-17. Sementara di Amerika Serikat deforestasi mulai berlangsung tahun 1620 sampai 1950.

Tidak satu pun negara di dunia dan termasuk di Indonesia yang melarang deforestasi tentunya dengan prosedur yang ditetapkan disetiap negara. Konversi hutan menjadi non hutan merupakan jalan untuk memenuhi kebutuhan ruang bagi pembangunan. Pertumbuhan penduduk dan perluasan pembangunan disegala sektor untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk memerlukan tambahan ruang yang makin meningkat. Apakah ada dataran di bumi yang dulunya bukan areal hutan?

Di Indonesia konversi hutan menjadi non hutan sudah lama berlangsung seiring dengan kebutuhan ruang bagi pembangunan. Deforestasi di Indonesia tidak bisa dilepaskan dengan era logging yang melahirkan lahan-lahan terlantar/terdegradasi yang kemudian oleh pemerintah digunakan untuk pengembangan daerah-daerah transmigasi maupun ekstensifikasi pertanian/perkebunan. Ekspansi perkebunan kelapa sawit datang kemudian dengan memanfaatkan lahan-lahan eks logging yang dikonversikan pemerintah menjadi kawasan budidaya.

Jika sejarah deforestasi didiskusikan, Koh dan Wilcove (2008) menyebutkan 67 persen kebun sawit adalah dari konversi hutan. Namun studi Gunarso, dan kawan-kawan (2012) mengungkapkan kesimpulan yang berbeda dengan tuduhan Koh dan Welcove tersebut. Asal-usul lahan pengembangan kebun sawit di Indonesia sebagian besar berasal dari lahan pertanian dan lahan terlantar (degraded land) dan sebagian dari konversi secundary forest (Casson 2000; Mc Morrow & Talip 2001; Gunarso dkk 2012). Era logging yang masif sebelum tahun 1990 telah meningkan daerah-daerah terlantar dan mati (ghost town). Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit baru berlangsung kemudian khususnya setelah tahun 2000.

Sumber: Mitos vs Fakta, PASPI 2017

 

Sumber: Sawitindonesia.com

Gaya Jokowi Membangun Diplomasi Sawit

 

 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memposisikan dirinya sebagai pembela sawit Indonesia di hadapan negara lain. Menciptakan pengaruh positif terhadap perdagangan ekspor sawit dalam tiga tahun terakhir.

Dari awal menjabat, Presiden Jokowi menempatkan posisinya sebagai advokat sawit di hadapan negara lain.  Sebulan setelah dilantik menjadi Presiden RI, Jokowi mengusulkan minyak sawit masuk Development Goods termasuk empat komoditas lain karet, rotan, kertas, dan produk perikanan. Usulan ini disampaikan dalam pertemuan para Pemimpin Ekonomi APEC di Beijing, Tiongkok, pada pertengahan  November 2014.

Dalam pandangan Presiden Jokowi, hampir 50% produksi minyak sawit berasal dari 4,7 juta petani di seluruh Indonesia. Fasilitasi perdagangan melalui APEC diharapkan membantu sawit untuk memaksimalkan pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan petani, dan pembangunan pedesaan.

Hingga tahun ini, sikap Presiden Joko Widodo tetap sama terhadap sawit. Di saat, Parlemen Uni Eropa mengusulkan penghentian konsumsi biodiesel berbasis sawit dari Indonesia. Jokowi berani meminta sejumlah kepala negara wilayah Eropa supaya hambatan perdagangan dihentikan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Uni Eropa menghentikan diskriminasi terhadap kelapa sawit. Kampanye hitam terhadap kelapa sawit dianggap merugikan, baik ekonomi maupun citra negara produsen sawit.

“Resolusi Parlemen Uni Eropa dan sejumlah negara Eropa mengenai kelapa sawit dan deforestasi serta berbagai kampanye hitam tidak saja merugikan kepentingan ekonomi, tapi juga merusak citra negara produsen sawit,” ujar Jokowi dalam siaran pers Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin, pada pertengahan 2017.

Jokowi mengatakan hal tersebut saat berbicara di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Peringatan 40 Tahun Kerja Sama Kemitraan ASEAN-Uni Eropa. Acara itu digelar pada Selasa, 14 November 2017, di Philippine International Convention Center (PICC), Manila, Filipina.

Menurut Jokowi, isu kelapa sawit sangat dekat dengan upaya memberantas kemiskinan, mempersempit kesenjangan pembangunan, serta membangun ekonomi yang inklusif. Apalagi saat ini terdapat 17 juta orang Indonesia yang hidupnya, baik langsung maupun tidak langsung, terkait dengan kelapa sawit, di mana 42 persen lahan perkebunan kelapa sawit dimiliki petani kecil.

Karena itu, Jokowi meminta diskriminasi terhadap kelapa sawit di Uni Eropa segera dihentikan. Sejumlah sikap dan kebijakan yang dianggap merugikan kepentingan ekonomi dan merusak citra negara produsen sawit juga harus dihilangkan.

Jokowi menyampaikan Indonesia memahami pentingnya isu sustainability. Karena itu, berbagai kebijakan terkait dengan sustainability telah diambil, termasuk pemberlakuan sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO). Pernyataan Presiden Jokowi ini juga mendapat dukungan penuh Perdana Menteri Malaysia Najib Razak. Indonesia dan Malaysia adalah negara penghasil kelapa sawit dunia.

Prof. Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional di Universitas Indonesia tidak heran dengan keberanian Jokowi membela sawit. Menurutnya, keberanian Presiden Jokowi sangat tepat karena sawit merupakan komoditi andalan Indonesia.“ “Persyaratan yang diminta Uni Eropa ini kadang mengada-ada,” ujarnya.

Hikmahanto Juwana menjelaskan bahwa presiden dan perwakilan Indonesia harus tetap aktif mengkampanyekan sawit di negara pembeli. “Indonesia harus terus memastikan agar sawit asal Indonesia bisa diterima oleh pelaku usaha dan masyarakat  global,” ujarnya.

 

Sumber: Sawitindonesia.com

Kebakaran Hutan Dan Lahan Tidak Terkait Dengan Lahan Gambut.

 

Fenomena kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di berbagi negara juga terjadi di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI (2016) kebakaran hutan/lahan terjadi pada hampir seluruh provinsi di Indonesia.

Rataan Luas Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia 2010-2016
Provinsi Rataan (Ha) 2010-2016 Provinsi Rataan (Ha) 2010-2016
Kalimantan Tengah 21.316 Papua* 710
Sumatera Selatan 8.065 Kalimantan Selatan 539
Lampung* 4.964 Nusa Tenggara Timur* 453
Sulawesi Utara* 4.627 Sulaewsi Tenggara* 445
Kalimantan Timur 4.181 Sulawesi Selatan* 195
Jambi 3.334 Bali* 72
Gorontalo* 2.083 Bengkulu 62
Riau 2.073 Sumatera Barat 60
Sumatera Utara 1.847 Aceeh 58
Kalimantan Barat 1.841 Sulawesi Tengah* 34
Maluku* 1.753 Maluku Utara* 26
Jawa Timur* 1.753 Yogyakarta* 10
Jawa Tengah* 1.671 Kalimantan Utara 3
Jawa Barat* 1.464 Banten* 2
Nusa Tenggara Barat* 1.363 Papua Barat* 1

Sumber: Kementerian Kehutanan, 2016 bukan sentra kebun sawit

Beberapa provinsi sentra kebun sawit seperti Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur dan Riau terjadi kebakaran hutan dan lahan yang relatif luas. Namun, kebakaran hutan dan lahan yang relatif luas juga terjadi pad provinsi yang tidak memiliki perkebunan kelapa sawit seperti Lampung, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Bahkan Kalimantan Utara dan Bengkulu yang merupakan daerah provinsi ekspansi sawit, dan luas kebakaran hutan dan lahan relatif kecil dibandingkan dengan provinsi Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Timur yang tidak ada pengembangan kebun sawit.

Dengan demikian, sama seperti fenomena di berbagai negara, kebakaran hutan dan lahan di Indonesia juga tidak secara sistematis dan spesifik terkait dengan pengembangan kebun sawit. Provinsi-provinsi yang merupakan sentra atau bukan sentra sawit, kebakaran hutan dan lahan juga terjadi. Kebakaran hutan dan lahan juga tidak sistematis dan spesifik lahan gambut. Propinsi Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat dan Jawa Barat tidak memiliki lahan gambut, juga terjadi kebakaran hutan dan lahan yang relatif luas.

Kebakaran hutan dan lahan yang tidak terkait lahan gambut juga terkonfirmasi sebaran titik api (hot spot) yang terjadi dalam priode Juli-November 2015. Sebaran titik api dilahan gambut justri lebih sedikit dibandingkan dengan titik api di luar lahan gambut.

Sumber: Mitos vs Fakta, PASPI 2017

 

Sumber: Sawitindonesia.com

Indonesia Dan Negara Produsen CPO Hadang Resolusi Parlemen Eropa

 

Sebagai negara produsen sawit dengan jumlah besar, Indonesia menjadi pengagas dalam menyikapi Resolusi Parlemen Eropa pada 17 Januari 2018 yang mengusulkan Uni Eropa  (UE) menghentikan palm oil-based biofuel pada 2021 mendatang.

Melalui Kedutaan Besar RepubIik Indonesia (KBRI) yang ada di Brussel, Indonesia melakukan koordinasi dan menyatakan sikap dan langkah bersama yang perlu dilakukan semua negara-negara produsen sawit baik dari Asia Tenggara, Amerika Tengah dan Amerika Selatan, dan Afrika dalam menyikapi usulan Parlemen Eropa tersebut.

Sebagai langkah awal maka telah disepakati surat para Dubes negara produsen minyak sawit yakni kepada presiden Parlemen Eropa (PE), Komisi Eropa (KE), Dewan Eropa (DE) dan pemangku kepentingan lain di UE pada 15 Februari 2018. Surat tersebut dikirimkan kepada pihak UE dengan harapan agar ketiga institusi UE dapat menerima posisi negara-negara produsen sawit termasuk Indonesia.

Kuasa Usaha Ad Interim KBRI Brussel Dupito D. Simamora menyatakan, dengan menggandeng perwakilan seluruh negara produsen sawit di Belgia, Indonesia memastikan agar concerns dan posisi Indonesia dan posisi bersama didengar dan didukung oleh UE, sehingga ke depan usulan Parlemen Uni Eropa dapat ditolak sebagai sebuah directive dan tidak merugikan kepentingan nasional kita.

Sebelumnya, Indonesia telah menyampaikan sikap tegas melalui pendekatan yang dilakukan pada berbagai tingkatan, termasuk melalui surat Menteri Luar Negeri RepubIik Indonesia kepada High Representative/Vice-President (HRVP), Federica Mogherini dan para Menteri Luar Negeri negara-negara UE serta pendekatan kepada semua pemangku kepentingan di tiga institusi Uni Eropa.

Meskipun report yang dikeluarkan pada pertengahan Januari lalu bukan keputusan final UE. Namun, perlu ada kesepakatan antara PE, KE dan DE melalui trialogue yang direncanakan pada minggu keempat Februari 2018.

Maka, untuk menyiasati trialogue yang akan berlangsung, KBRI Brussel akan terus mendorong agar negara-negara produsen sawit untuk menyatakan sikap dengan harapan rencana UE membatalkan phase out palm oil-based biofuel pada 2021. Karena tidak sejalan dengan prinsip free and fair trade. Dan, dinilai tidak adil, jika minyak sawit di-phase out satu dekade lebih awal dari crops-based biofuel sementara rapeseed dan soybean pada 2030.

Selain menolakan usulan PE tersebut, dalam surat bersama juga meminta agar negara produsen sawit disertakan dalam proses pengambilan keputusan UE dalam semangat dialog, prinsip kesetaraan, keadilan dan fairness.

 

Sumber: Sawitindonesia.com

Joko Supriyono, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Sawit Menjaga Perekonomian Nasional

 

Ada tiga prasyarat untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai produsen utama sawit dunia. Antar lain memperbaiki daya saing, memperluas produk turunan, dan mengatasi hambatan di negara tujuan ekspor.

Kebutuhan minyak nabati di pasar global diperkirakan meningkat signifikan mencapai 226 juta ton sampai 2025. Jumlah ini lebih tinggi dibandingkan 2015 yang sebanyak 182 juta ton. Tingginya permintaan minyak nabati ini mengikuti pertumbuhan populasi penduduk dunia.  Karena pada 2025 diperkirakan populasi penduduk dunia di atas 8 miliar jiwa.

Mengutip analisis James Fry, Chairman LMC International Ltd, disebutkan bahwa minyak sawit berpeluang mengisi kebutuhan minyak nabati dunia dengan syarat mampu meningkatkan pasokan rata-rata 5 juta ton setiap tahun.

Mengapa sawit lebih potensial mengisi kebutuhan dibandingkan minyak nabati lainnya? Data Oil World menunjukkan ekspansi lahan untuk perkebunan kedelai mencapai 16,29 juta hektare dalam periode 2012-2016. Sementara itu, dalam kurun waktu yang sama, ekspansi perkebunan kelapa sawit hanya 3,1 juta hektar di seluruh dunia.

Artinya,  peluang minyak sawit lebih tinggi untuk menopang kebutuhan pangan dan non pangan dunia karena  rata-rata produktivitasnya sangat tinggi 3,96 ton per hektare per tahun. Dengan produktivitas tadi cukup dibutuhkan lahan 15 juta hektare secara global. Ini berarti akan ada tambahan suplai sebesar 59 juta ton atau 5 juta ton per tahun sampai 2025.

Lain ceritanya jika bergantung minyak nabati lain seperti minyak kedelai membutuhkan tambahan  lahan 115,0 juta ha (yield 0,52 ton/ha/tahun). Sedangkan, minyak rapeseed perlu kenaikan lahan 60,7 juta ha (yield 0,99 ton/ha/tahun. Dan jika dipenuhi oleh minyak bunga matahari membutuhkan lahan 84,7 juta ha (yield 0,71 ton/ha/tahun).

Joko  Supriyono, Ketua Umum GAPKI mengatakan pilihannya jelas yakni lebih baik mengembangkan perkebunan kelapa sawit dibandingkan kedelai atau tanaman minyak nabati lainnya.

“Yang menjadi pertanyaan, apakah Indonesia cukup puas dengan share minyak sawit sekarang atau ingin lebih tinggi? Padahal, peluang kita (sawit) lebih besar untuk memenuhi permintaan minyak nabati dunia,” jelas Joko Supriyono.

Hingga tahun ini, pangsa pasar minyak sawit sekitar 30,1% untuk mengisi pasar minyak nabati global. Dari jumlah tersebut, Indonesia mengekspor produk sawit ke pasar dunia mencapai 31 juta ton pada 2017.  Jumlah ini mengalami pertumbuhan 23% dari tahun 2016 yang berjumlah 25,11 juta ton.

Dari aspek suplai atau pasokan, negara-negara konsumen minyak sawit terbesar seperti India, China, Pakistan, juga Uni Eropa, jelas tidak mungkin bisa menggantikan minyak sawit dengan minyak nabati lainnya. “Maka dari itu dunia tidak mungkin hidup tanpa minyak sawit,” tegas Joko.

Dalam rangka mengisi kebutuhan minyak nabati dunia, dikatakan Joko Supriyono, Indonesia memiliki posisi lebih baik dan sangat penting sebagai produsen minyak sawit terbesar untuk mengambil porsi terbesar sebagai pemasok kebutuhan minyak nabati dunia ke depan. “Produktivitas dan efisiensi menjadi syarat utama dalam rangka memperbesar kontribusi Indonesia di pasar sawit global,” ujar Joko Supriyono yang satu almamater dengan Presiden Jokowi dari Universitas Gajah Mada.

Ada tiga syarat utama untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai produsen eksportir terbesar CPO dunia. Pertama, memperbaiki daya saing ekspor minyak sawit di pasar dunia. Daya saing sangatlah penting dalam rangka  berkompetisi dengan negara produsen CPO lainnya. Di Indonesia, persoalan daya saing sangat dipengaruhi biaya logistik, infrastruktur, dan social security cost.

“Yang menjadi pertanyaan, apakah Indonesia cukup puas dengan share minyak sawit sekarang atau ingin lebih tinggi? Padahal, peluang kita (sawit) lebih besar untuk memenuhi permintaan minyak nabati dunia,” jelas Joko Supriyono. 

Joko menekankan bahwa terjadi tren penurunan daya saing industri sawit akibat naiknya biaya logistik, tenaga kerja, serta biaya sosial serta keamnan. Ditambah lagi, pengusaha maupun petani berhadapan dengan ketidakpastian regulasi dari tingkat daerah sampai pusat yang kerapkali berubah. Kondisi ini mengakibatkan pengusaha bukannya memikirkan cara  peningkatan produktivitas melainkan khawatir persoalan regulasi.

Jika hambatan daya saing tidak segera dipecahkan maka bisa mengancam keberlanjutan industri sawit di masa depan. “Kita telah kehilangan sejumlah komoditas unggulan di masa lalu. Sedangkan, saat ini perolehan devisa Indonesia mengandalkan sawit untuk menjaga surplus neraca perdagangan. Jangan sampai neraca perdagangan menjadi  minus sehingga berakibat kepada tekanan berat untuk rupiah dan posisi Indonesia di pasar global,” jelas Joko.

Walaupun, Presiden Jokowi selalu menekankan pentingnya pemangkasan aturan (deregulasi) dalam rangka peningkatan investasi dan inovasi. Tetapi arahan ini belum berjalan baik di level teknis kementerian dan pemerintahan daerah. “Kemauan Presiden Jokowi belum seratus persen dijabarkan di level menteri dalam konteks deregulasi,” ungkap Joko.

Dikatakan Joko Supriyono, industri sawit belum merasakan dampak  deregulasi bahkan yang terjadi regulasi terus bertambah. Deregulasi belum menyentuh aspek ketidakpastian hukum atau kepastian investasi sebagai contoh masalah tata ruang yang selalu berubah. Yang membuat cemas pengusaha yaitu  setelah puluhan tahun menjadi pemegang HGU pada kenyataannya kebun tumpang tindih dengan kawasan hutan atau tidak bisa direplanting bahkan tidak dapat diperpanjang karena masuk fungsi lindung.  “Industri sawit  belum memperoleh dampak signifikan program deregulasi pemerintah,” ujarnya.

 

Sumber: Sawitindonesia.com

PPKS Targetkan Jual 22 Juta Benih Sawit

 

 

MEDAN – Pusat Penelitian Kelapa Sawit Indonesia atau PPKS Medan optimistis penjualan benih kelapa sawit perusahaan itu pada 2018 bisa di atas target yang sebesar 22 juta butir karena melihat permintaan yang bagus sejak 2017.

“Permintaan benih kelapa sawit sudah terlihat bagus di 2017 kemudian pada Januari dan hingga Februari masih terus naik sehingga penjualan 2018 diyakini bisa di atas target,” ujar Direktur PPKS Medan Hasril Hasan Siregar di Medan, Senin (19/2).

Menurut Hasril, penjualan benih PPKS pada Januari 2018 sudah mencapai 2.663.029 butir. “Harapannya di Februari dan hingga Desember 2018 penjualan tetap bagus meski diyakini ada fluktuasi dampak banyak hal,” katanya seperti dilansir Antara. 

Penjualan benih yang bagus khususnya sejak 2017 merupakan dampak positif dari program pemerintah tentang peremajaan perkebunan (replanting) kelapa sawit rakyat dan tren membaiknya harga sawit.

Dia memberi contoh, pada 2018, Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian dengan dukungan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit merencanakan mendanai peremajaan 185 ribu hektare kebun sawit petani lagi dengan kebutuhan sekitar 30 juta benih.

“Belum lagi adanya peremajaan perkebunan kelapa sawit rakyat, negara dan swasta yang membutuhkan benih cukup banyak atau sekitar 80 hingga 90 juta benih di tahun ini,” katanya.

Mengacu pada prakiraan tersebut maka kebutuhan bibit sawit nasional pada tahun ini juga akan lebih baik dari 2017 yang masih sebanyak 82.293.864 butir. PPKS Medan sendiri pada 2017 bisa menjual 22.425.855 juta kecambah dari target yang hanya sekitar 20 jutaan.

Hasril menegaskan, meski permintaan bagus, tetapi harga jual kecambah PPKS di tahun 2018 masih sama seperti di 2017 atau Rp7.500 per butir dan diskon 10% untuk petani. (tl)

 

Sumber: Id.beritasatu.com

Negara Produsen Sawit Bersatu Tolak Keputusan Parlemen UE

 

 

JAKARTA – Indonesia bersama negara-negara produsen sawit dunia, baik dari Asia Tenggara, Amerika Tengah dan Amerika Selatan, serta Afrika, menyiapkan langkah bersama untuk menolak hasil jajak pendapat Parlemen Eropa yang cenderung mendiskriminasikan minyak sawit. Salah satu langkah yang diambil adalah para duta besar dari setiap negara produsen minyak sawit tersebut secara bersama mengirimkan surat kepada institusi dan pemangku kepentingan lain di UE untuk menolak keputusan Parlemen Eropa tersebut.

Dalam keterangan dari KBRI Brussel disebutkan bahwa Indonesia telah mengambil prakarsa lanjutan bersama negara-negara penghasil minyak sawit untuk menyikapi report Parlemen Eropa pada 17 Januari 2018 yang mengusulkan agar UE menghentikan (phasing out) palm oil-based biofuel pada 2021.

Melalui KBRI Brussel, Indonesia telah mengkoordinasikan sikap dan langkah bersama yang perlu dilakukan semua negara-negara produsen sawit, baik dari Asia Tenggara, Amerika Tengah dan Amerika Selatan, serta Afrika dalam menyikapi report Parlemen Eropa tersebut Terkait hal itu, sebagai langkah awal maka telah disepakati surat para dubes negara produsen minyak sawit yakni kepada PE, KE, DE, dan pemangku kepentingan lain di UE pada 15 Februari 2018. “Surat itu telah dikirimkan kepada pihak UE dengan harapan agar ketiga institusi UE dapat menerima posisi negara-negara produsen sawit termasuk Indonesia,” demikian pernyataan Kuasa Usaha Ad Interim KBRI Brussel Dupito D Simamora, kemarin.

Dengan menggandeng perwakilan seluruh negara produsen sawit di Belgia, kata dia, Indonesia memastikan agar concerns dan posisi Indonesia dan posisi bersama didengar dan didukung oleh UE. Dengan demikian, ke depan usulan report Parlemen Eropa tersebut ditolak sebagai sebuah directive dan tidak merugikan kepentingan nasional Indonesia. Sebelumnya, Indonesia juga telah menyampaikan sikap tegas melalui pendekatan yang dilakukan pada berbagai tingkatan, termasuk melalui surat Merdu RI kepada HRVP Federica Mogherini dan para Merdu negara-negara UE serta pendekatan yang dilakukan di Jakarta maupun di Brussel kepada semua pemangku kepentingan di tiga institusi Uni Eropa.

Meski telah diadopsi pada 17 Januari 2018 lalu, report Parlemen Eropa tersebut bukan merupakan keputusan final UE. Agar menjadi sebuah dokumen mengikat, perlu ada kesepakatan antara PE, KE, dan DE (institusi-institusi UE) melalui suatu proses trialogue yang direncanakan baru dimulai pada minggu keempat Februari 2018. Menghadapi guliran proses dimaksud, KBRI Brussel telah dan akan terus mendorong sikap negara produsen sawit sebelum dan setelah proses trialogue dengan harapan rencana UE untuk phase out palm oil-based biofuel pada 2021 tidak dilakukan karena tidak sejalan dengan prinsip free and fair trade.

Report dari Parlemen Eropa tersebut juga dipandang tidak adil karena minyak sawit di-phase out satu dekade lebih awal dari crops-based biofuel lainnya seperti biji rapa dan kedelai pada 2030. Selain menyampaikan sikap dan argumentasi yang menolak tegas usulan PE tersebut, surat bersama juga meminta agar negara produsen sawit disertakan dalam proses pengambilan keputusan UE dalam semangat dialog, prinsip kesetaraan, keadilan, dan/oimess. KBRI Brussel mengapresiasi dukungan negara-negara produsen sawit atas surat bersama sebelum proses trialogue digulirkan. “Diharapkan pandangan dan sikap negara produsen sawit dipertimbangkan secara serius oleh UE,” jelas Dupito D Simamora.

Sebelumnya, Aliansi Asosiasi Industri Eropa yang tergabung dalam EPOA (European palm oil Alliance) menyatakan kesiapannya untuk membela minyak sawit Indonesia dalam melawan diskriminasi terhadap produk unggulan nasional tersebut Artinya, dalam melawan resolusi minyak sawit oleh Parlemen Uni Eropa, Indonesia tidak sendiri. Selain itu. Pemerintah Jerman melalui kedutaan besarnya di Indonesia memberikan apresiasi yang tinggi terhadap perkebunan sawit di Indonesia yang menerapkan praktik berkelanjutan (sustainability practices). Jerman juga mendukung perlakuan yang adil dan nondiskriminasi bagi komoditas sawit terutama dari Indonesia di pasar UE.

 

Sumber: Investor Daily Indonesia

Indonesia Galang Dukungan Lawan Eropa

 

 

JAKARTA. Pemerintah Indonesia terus menggalang dukungan guna melawan upaya Parlemen Uni Eropa (UE) yang akan menghentikan impor biodiesel berbahan baku sawit mulai tahun 2021. Sejumlah negara produsen sawit seperti Malaysia, Thailand, Brasil, Kolombia, Pantai Gading, Papua Nugini dirangkul untuk mendesak UE membatalkan rencana itu.

Kuasa Usaha Ad Interim Kedutaan Besar RI (KBRI) Brussel Dupito D. Simamora mengatakan, Pemerintah Indonesia melalui KBRI Brussel telah melakukan mengkoordinasikan sikap dan langkah bersama semua negara produsen sawit untuk menolak sikap parlemen Uni Eropa.

Sebagai sikap awal, para duta besar negara produsen sawit juga telah mengirimkan surat kepada pihak UE. Dalam surat tersebut, negara-negara produsen sawit mendesak UE untuk tidak melarang impor biodiesel berbahan dasar sawit ke benua biru tersebut.

“Dengan menggandeng negara-negara produsen sawit melalui KBBRI di Belgia, kita ingin memastikan bahwa posisi Indonesia didengar dan mendapat dukungan dari kalangan UE,” ujarnya, akhir pekan lalu.

Dia berharap usulan parlemen UE Tersebut dihentikan sehingga ekspor biodiesel ke UE bisa meningkat karena tidak ada diskriminasi lagi. Apalagi perwakilan pemerintah di KBRI Brussel juga terus mengingatkan UE kalau tindakan diskriminatif terhadap produk biodiesel bertentangan dengan prinsip free and fair trade.

Langkah dan kebijakan ini, menurut Dupito, merupakan kelanjutan dari surat Menteri Luar Negeri RI ke UE beberapa waktu lalu. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi telah mengirim surat protes kepada para menteri luar negeri UE. Surat itu isinya menolak usulan larangan masuknya impor biodiesel berbahan baku sawit ke UE.

Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan menyambut baik upaya serius Pemerintah RI dalam melobi UE agar tidak melarang impor biodiesel. Menurutnya, pihaknya juga terus berupaya dan berkoordinasi dengan pemerintah dan Parlemen UE terkait hal tersebut.

“Upaya yang kami lakukan bukan hanya itu, kami juga akan melibatkan semua pemangku kepentingan di Indonesia sampai opsi tindakan legal, seperti di menggugat di pengadilan UE atau pun membawa ke Badan Perdagangan Dunia atau WTO,” ujarnya

Apalagi sebelumnya Indonesia juga memenangkan gugatan tudingan dumping terhadap biodiesel di WTO melawan UE. Kemenengan ini membawa angin segar bagi industri biodiesel dalam negeri. Dengan kemenangan itu ekspor biodiesel ke UE diharapkan mulai kembali naik tahun ini. Sebelumnya ekspor turun karena adanya bea masuk anti dumping yang tinggi atas produk biodiesel RI.

 

Sumber: Harian Kontan