Permintaan dari Eropa Menyokong Penguatan CPO

 

 

JAKARTA. Menjelang akhir pekan harga komoditas minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) berhasil mempertahankan penguatannya. Naiknya permintaan dari kawasan Uni Eropa semakin mendorong kenaikan harga.

Mengutip Bursa Malaysia Jumat (27/10) pukul 12.20 WIB, harga minyak sawit mentah kontrak pengiriman Januari 2018 tercatat menguat 0,5% ke level RM 2.827 per ton dibanding hari sebelumnya. Sedangkan jika membandingkan harga sepekan lalu penguatannya sudah mencapai level 3,14%.

Putu Agus Pransuamitra, Analis PT Monex Investindo Futures mengatakan, sentimen positif terbaru yang menggerakkan harga CPO datang dari Uni Eropa. Impor minyak sawit mentah mulai 1 Juli–24 Oktober tercatat naik 4% menjadi 2 juta ton.

Padahal periode yang sama tahun lalu jumlah impornya baru mencapai 1,9 juta ton. “Harga CPO kembali naik pada perdagangan Jumat, menuju penguatan mingguan dan berada di level tertinggi 1 bulan,” kata Putu kepada Kontan.co.id.

Selain itu lanjut Putu, hingga saat ini CPO juga masih mendapatkan sokongan dari kenaikan harga minyak kedelai dan tumbuhnya ekspor Malaysia. Data dari Chicago Board Trade (CBOT) menunjukkan harga minyak kedelai menguat sekitar 0,26%.

Intertek Testing Service melaporkan ekspor Malaysia periode 1–25 Oktober naik 8,6% dibandingkan periode 1–25 September. “Potensi rentang pergerakan hari ini di kisaran RM 2.810–RM 2.840 per ton,” pungkas Putu.

 

Sumber: Kontan.co.id

,

Tidak Ada Alasan Tunda Mandatory Biodiesel 30%

 

Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) menilai tidak ada alasan untuk menunda pelaksanaan mandatory biodiesel 30 persen (B30). Apalagi, kebijakan itu terbukti membantu petani sawit dan menaikkan setoran negara.

KETUA Umum Aprobi MP Tumanggor mengatakan, selama ini tidak ada masalah dalam pelaksanaan program wajib (mandatory) pencampuran solar dengan biodiesel 20 persen (B20). Karena itu, permintaan agar program B30 ditunda dari target 2020 menjadi 2030.

“Karena program B30 berjalan baik dan tidak ada masalah, jadi tidak ada alasan untuk menunda mandatory B30,” ujarnya kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Bahkan, kata Tumanggor, program B20 bisa meningkatkan penghasilan petani karena hasil sawit mereka diserap industri biodiesel. Dan, yang terpenting, program mandatory ini membuat udara jadi- bersih sehingga bisa menurunkan karbon sesuai dengan perjanjian Paris.

Menurut dia, jika program B30 berjalan sesuai waktu, maka konsumsi biodiesel akan naik. Efeknya harga crude Palm Oil (cpo) akan naik dan penerimaan negara dari pajak akan naik. Karena itu, kalau ada masalah atau kekurangan sebaiknya dicari penyelesaiannya. “B30 bisa menghemat devisa negera karena impor solar berkurang,” tukasnya.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNl) Sahat Sinaga meminta, pemerintah melakukan investigasi sebelum menunda penerapan mandatory biodiesel B30 seperti yang diusulkan Dewan Energi Nasional (DEN). Investigasi perlu dilakukan untuk mengetahui kekurangannya sehingga bisa diperbaiki.

“Pemerintah harus investasi ini. Jangan cuma asal dengar-dengar saja terus langsung main tunda,” ujarnya kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Ia mengatakan, DEN juga seharusnya mendiskusikan lebih lanjut kepada industri sawit sebelum mengusulkan untuk menunda penerapan manda-tori biodiesel B-30. “Kita duduk dulu sama-sama baru sampaikan hasilnya,” cetusnya.

Sahat mengakui, saat ini penyerapan biodiesel B20 memang belum maksimal. Tapi, hal tersebut juga tidak bisa dijadikan alasan untuk menunda penerapan mandatory biodiesel B30 pada 2020. “Saat ini penyerapan baru 1,5 juta kiloliter. Tapi seharusnya pemerintah cari cara agar penyerapan bisa lebih maksimal. Jadi bukan cari-cari kesalahan saja,” kata Sahat.

Dia menambahkan, produsen dalam negeri akan kehilangan gairah untuk memproduksi biodiesel jika maridatori B30 ditunda. “Bahkan bisa saja nanti ada yang menghentikan produksinya karena dianggap biodiesel ini tidak punya masa depan yang baik,” tuturnya.

Sahat berharap, pemerintah konsisten dalam menjalankan mandatory biodiesel. “Kalau ada masalah kita selesaikan sama-sama,” tukasnya.

Sekretaris Jenderal Gabungan Perusahaan Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Togar Sitanggang mengatakan, program mandatory biodiesel harus tetap berjalan. Program tersebut memberikan dampak yang sangat positif bagi pertumbuhan industri biodiesel dan perekonomian nasional. “Biodiesel bukan sekadar substitusi solar impor dan penghemat devisa, tapi juga menciptakan pasar baru biodiesel yang tumbuh sangat signifikan,” ujarnya.

Ia mengatakan, pengusaha dan negara meraup banyak keuntungan dengan adanya program tersebut. “Permintaan biodiesel semakin meningkat baik dalam maupun luar negeri. Hal ini tentu menjadi keuntungan besar buat pengusaha dan negara,” ungkapnya.

Menurutnya, tidak ada pilihan lain selain terus meningkatkan penggunaan biodiesel demi mengatasi masalah energi domestik. “Kebijakan mandatori ini harus diperkuat. Itu komitmennya. Bukan justru dilemahkan,” kata Togar.

Sebelumnya, DEN meminta pemerintah menunda rencana penerapan bahan bakar dengan campuran kandungan B30 pada 2020 mendatang. Pasalnya, penerapan bahan bakar campuran B20 saja belum maksimal karena masih memiliki banyak kendala.

Anggota DEN Syamsir Abduh mengatakan, kendala penerapan B20 datang hampir pada semua lini yang diharapkan menggunakan campuran bahan baku itu. Mulai dari kendaraan alat berat, alat utama sistem persenjataan (alutsista), hingga lokomotif kereta api.

 

Sumber : Rakyat Merdeka

Antisipasi Langkah AS, Pengusaha Sawit Alihkan Produk Biodiesel ke Negara Lain

 

Jakarta – Pelaku usaha kelapa sawit rupanya telah mengantisipasi langkah pemerintah Amerika Serikat (AS) untuk mengenakan bea masuk anti dumping produk kelapa sawit asal indonesia dengan nilai sebesar 50,71%.

“Sejak setahun terakhir, Wilmar sudah tidak lagi ekspor biodiesel ke AS,” kata Direktur Wilmar Nabati Indonesia, Erik Tjiang kepada pers di Jakarta, Kamis (26/10/2017).

Ia mengatakan, produksi biodiesel yang sebelumnya digunakan untuk ekspor ke AS telah dialihkan.

“Pengalihannya dalam dua bentuk, pertama penjualan biodiesel dialihkan ke tempat lain dan kedua memproduksi jenis lain dari olahan sawit. Namun, kebijakan AS tersebut patut disayangkan karena AS merupakan pangsa pasar ekspor biodiesel Indonesia,” ungkapnya.

Sementara, Direktur Pengamanan Perdagangan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri (Ditjen Daglu) Kemendag, Pradnyawati membenarkan produsen biodiesel dalam negeri tidak lagi mengekspor biodiesel ke AS sejak awal tahun ini. Salah satu alasannya adalah harga biodiesel ke AS sudah tidak kompetitif lagi.

“Karena itu, kami sedang mencari pasar baru di luar AS untuk dapat mengekspor biodiesel,” ujarnya.

Antisipasi sejak dini dilakukan karena industri biodiesel dalam negeri sudah mencium gelagat proteksionisme perdagangan yang dilakukan Presiden AS Donald Trump.

Pengalihan pasar telah dilakukan produsen biodiesel sejak awal tahun ini. Selain pasar baru, para produsen juga melakukan ekspor sawit dalam bentuk lain.

 

Sumber: Industry.co.id

Gel Penutup Luka Dari Sawit

 

BOGOR – Indonesia merupakan salah satu produsen minyak sawit terbesar di dunia. Berdasarkan data dari Kementerian Pertanian pada tahun 2013 produktivitas minyak sawit di Indonesia mencapai 27,74 juta ton dan setiap ton produksinya menghasilkan biomassa berupa tandan kosong kelapa sawit (TKKS) sebesar 1,1 ton.

Dikutip dari siaran pers Humas IPB, selama ini baru sebagian kecil TKKS yang dimanfaatkan. Misalnya sebagai pupuk organik untuk perkebunan kelapa sawit.

TKKS yang mengandung selulosa 44,4 persen, hemiselulosa 30,9%, dan lignin 14,2 % belum dimanfaatkan secara optimal. TKKS dapat dimanfaatkan menjadi produk lain yang bernilai tambah tinggi.

Hal inilah yang mendorong Farah Fahma dan Faiza Ayu Lestari dari Departemen Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor (IPB) melakukan penelitian terkait pembuatan hidrogel nanofiber selulosa dari tandan kosong kelapa sawit (TKKS).

Farah mengatakan, nanofiber selulosa mempunyai potensi yang dapat digunakan sebagai bahan pembuatan hidrogel karena bersifat hidrofilik. Hidrogel merupakan waterinsoluble polymer yang memiliki kemampuan mengembang (swelling) dalam air atau larutan tertentu untuk menahan sejumlah air atau larutan dalam strukturnya.

“Hidrogel telah dimanfaatkan secara luas dalam berbagai bidang aplikasi, salah satunya dalam bidang biomedis. Dalam bidang biomedis khususnya hidrogel dapat digunakan sebagai penutup luka, kontak lensa, matrik penurun demam, penghantar obat, dan lain-lain,” ujar Farah.

Farah menjelaskan, penutup luka yang ideal harus memiliki kriteria diantaranya tidak dapat ditembus mikroorganisme atau dapat mencegah masuknya mikroorganisme ke tempat luka. Penutup luka dapat menyerap eksudat dan bahan toksik di permukaan luka, permeabel terhadap gas, mempunyai porositas yang cukup sehingga dapat ditembus uap air, tidak bersifat toksik dan non alergik, dapat melekat dengan baik pada luka, dapat menyesuaikan dengan bentuk permukaan tubuh, serta mudah disterilkan.

Ia juga menambahkan, berdasarkan uji Acid Detergen Fiber (ADF) dan Neutral Detergent Fiber (NDF), selulosa yang didapatkan memiliki kadar selulosa 69,55%, hemiselulosa 17,76%, dan lignin 5,81%. (T3)

 

Sumber: Infosawit.com

Strict Liability Tidak Berlaku untuk Industri Sawit

 

BOGOR – Prinsip tanggung jawab mutlak yang tidak memerlukan pembuktian kesengajaan kealpaan atas suatu tindakan (strict liability) hanya bisa diberlakukan pada kegiatan usaha yang bisa menimbulkan dampak bahaya yang sangat besar luar biasa bagi alam,  lingkungan, manusia dan sebagainya.

“Konsep strict liability yang digagas dalam berbagai konvensi internasional menyasar aturan hukum, itu berlaku pada kegiatan usaha yang bisa membawa dampak kerusakan luar biasa seperti pembangkit nuklir atau pengeboran baik di darat maupun lepas pantai,” kata pakar strict liability Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Hartiwiningsih dalam seminar nasional bertema “Dampak kebakaran terhadap ekosistem gambut” yang diselenggarakan Fakultas Kehutanan IPB, di Bogor, Rabu (25/10/2017).

Hartiwiningsih berpendapat, kegiatan perkebunan kelapa sawit tidak termasuk dalam kategori sektor kegiatan yang bisa dikenai aturan strict liability karena tidak merusak.

Menurut dia, dasarnya, perkebunan kelapa sawit masuk kategori industri lazim karena mendapatkan restu negara serta perkebunannya berada di kawasan berizin yakni lahan HGU. Sawit juga memberi nilai, manfaat dan dan keberadaannya sangat besar karena menyerap tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Karena itu, kata Hartiwiningsih, penerapan strict liabity tidak bisa diterapkan secara sembarangan pada semua indutri, termasuk kelapa sawit serta tidak bersifat mutlak.

“Pihak-pihak dirugikan seharusnya berhak mengajukan beberapa alasan keberatan dengan dasar kegiatannya tidak merusak. Kata kuncinya ada pada kegiatan. Ini berbeda dengan kegiatan pada industri nuklir atau pengeboran yang langsung membawa dampak kerusakan,” kata dia.

Pernyataan senada dikemukakan pengamat hukum Universitas Airlangga Suparto Wojoyo. Menurutnya, seluruh areal negara termasuk hutan sebenarnya menjadi tanggung jawab negara. Pasal 33 UUD 19945 yang sangat negara sentris menyebutkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalammnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

“Di sini kita memahami bahwa tidak ada yang mempunyai kekuasaan yang lebih daripada negara karena memang mendapatkan mandat dari rakyat sebagai kontrak hukum.”

Mengacu pada konstitusi ini berarti, kalau suatu wilayah mengalami kebakaran hebat yang menganggu ekosistem dan tatanan lingkungan, maka tanggung jawab itu ada pada aparatur negara. Mereka (aparatur negara) wajib memikul tanggung jawab hukum karena tidak melakukan fungsinya sebagai pembina dan pengawas.

“Konsep yang baik tentang pembinaan dan pengawasan ada pada kepolisian. Polisi tidak hanya menerbitkan surat izin mengemudi motor/mobil (SIM), juga menjalankan fungsi pembinaan dan melakukan pengawasan pada pengendara dijalankan. Jadi ketika terjadi kebakaran hebat, pertanyaan apakah aparatur negara sudah menjalan fungsi pembinaan dan pengawasan secara baik,” kata Suparto.

Lanjut Suparto, ketika korporasi digugat karena diangap lalai dalam kasus kebakaran, seharusnya mereka bisa menggugat kembali dengan dasar tidak ada pembinaan dan pengawasan.

Dia juga mengingatkan pemerintah harus mengambil tanggung jawab yang sama ketika kebakaran terjadi di kawasan open access seperti taman nasional. “Harus ada state liability. Yakni pemerintah mempunyai tanggung jawab hukum yang sama jika terjadi kebakaran hutan,” kata dia.

Ketua Himpunan Gambut Indonesia (HGI) Supiandi Sabiham menilai, pemerintah tidak melihat subtansi dari persoalan kebakaran yang terjadi berulang. Menurut Supiandi, kebakaran adalah akibat persoalan sosial masyarakat yang bisa terjadi dimana saja baik dilahan mineral maupun gambut.

“Namun penyelesaiannya hanya sibuk mengotak-atik soal tinggi muka air tanah di lahan gambut dan sebagainya, tidak berhubungan dengan substansi persoalan masyarat yakni kemiskinan,” kata dia.

 

Sumber: Sindonews.com

Kemendag Tolak Bea Antidumping AS Terhadap Kelapa Sawit RI

 

JAKARTA — Kementerian Perdagangan Amerika Serikat mengumumkan penetapan kewajiban bea antidumping atau pengenaan bea masuk sebesar 50,71 persen terhadap impor biodesel (minyak kelapa sawit atau CPO) dari Indonesia. Penetapan tersebut disebabkan minyak kelapa sawit dijual dengan harga di bawah nilai pasaran di Amerika.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, Oke Nurwan, segera bersikap dengan mengatakan Indonesia akan berjuang untuk melakukan perlawanan terhadap penetapan bea antidumping yang dilakukan oleh AS. Pada tuduhan awal Indonesia ditengarai dumping hanya sekitar 28,1 persen. Nyatanya ditahap Affirmative Determination (AD) Indonesia dianggap dumping 50,7 persen.

“Kami dalam waktu dekat akan melakukan koordinasi dengan perusahaan-perusahaan serta lawyer-nya untuk mengetahui kalkulasi atau perhitungan dumping,” ujar Oke kepada Republika.co.id, Rabu (25/10).

Hasil perhitungan simulasi dumping tersebut nantinya akan disampaikan melalui submisi ke United States Departement of Commerce (USDOC). Kemudian akan disampaikan juga secara langsung melalui “spesific hearing”.

Dalam waktu dekat USDOC akan melakukan verifikasi langsung AD di salah satu kantor perusahaan Indonesia di Amerika Serikat yang dijadwalkan 24 sampai 27 Oktober 2017. Kekhawatiran Oke adalah USDOC menggunakan cara baru dalam upaya untuk membuat fakta dumping melalui penggunaan Particular Market Situation (PMS) dalam menentukan dumping.

“Cara barunya itu menghitung dumping tidak menggunakan data transaksi CoP yang ada pada perusahaan yang dituduh dumping, melainkan menggunakan data best information available atau data informasi tersedia,” tutupnya.

 

Sumber: Republika.co.id

INDUSTRI HILIR SAWIT NASIONAL TELAH HASILKAN 154 PRODUK

 

Menurut informasi dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin) kapasitas produksi khusus kelapa sawit dan turunannya pada tahun ini terus menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya. Kapasitas produksi kelapa sawit dan turunannya pada tahun ini meningkat menjadi 60,75 juta ton dibanding 2014 yang mencapai 49,7 juta ton

Dikatakan Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto, kapasitas produksi kelapa sawit dan turunannya akan terus mengalami peningkatan sebesar 62 juta ton dalam dua tahun mendatang. Untuk jumlah ragam produk hilir kelapa sawit, periode 2015 hingga 2017 meningkat menjadi 154 produk dan pada 2018 sampai dengan 2019 diprediksi akan melebihi 170 produk.

“Ragam produk hilir kelapa sawit pada 2014 sekitar 126 produk. Ada kenaikan pada 2015 sampai 2017 menjadi 154 produk, demikian juga rasio ekspor produk hulu-hilir kelapa sawit, meningkat dari 34% CPO dan 66% turunannya menjadi 22% CPO dan 78% produk turunan kelapa sawit,” ungkapnya. (T3)

 

Sumber: Infosawit.com

Palmex 2017 Menjadi Kiblat Industri Sawit Global

 

PT Fireworks Indonesia mengadakan Palm Oil Expo (Palmex) Indonesia  yang berlangsung pada  3-5 Oktober 2017 di Medan. Minat pelaku industri sangatlah tinggi mencapai 150 peserta pameran dari 10 negara.

Palmex Indonesia 2017 merupakan salah satu  pameran industri sawit skala besar di Indonesia. Dalam pameran ini terdapat beragam produk, teknologi, dan layanan jasa yang ditujukan memenuhi kebutuhan industri sawit di Indonesia dan dunia.

“Tahun ini menjadi penyelenggaraan pameran PALMEX Indonesia yang kesembilan kalinya. Pameran ini  satu-satunya pameran industri kelapa sawit yang menjadi tempat bertemu industri hulu dan hilir serta industri pendukung lainnya secara bersamaan di ibu kota Sumatera Utara yaitu Medan. Mereka menampilkan perkembangan terbaru dalam Industri kelapa sawit,” ujar Susan Tricia, Managing Director PT. Fireworks

Indonesia selaku penyelenggara Palmex Indonesia 2017. Sumatera Utara, pusat dari perkebunan, pabrik pengolahan, dan produsen kelapa sawit Indonesia adalah tempat yang paling tepat untuk PALMEX Indonesia.

Sebanyak 150 peserta pameran yang berasal dari lebih dari 10 negara di dunia akan menampilkan perkembangan terbaru teknologi dan peralatan kelapa sawit. Peserta pameran menghadirkan berbagai pilihan teknologi, produk serta solusi terbaru yang diperlukan untuk mengolah kelapa sawit.

Berbagai teknologi yang meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja pabrik kelapa sawit dan juga untuk menambah produksi dalam waktu bersamaan serta ramah lingkungan. Salah satunya Takuma Boiler untuk Pabrik Kelapa Sawit yang dipamerkan oleh PT. Super Andalas Steel.

Sederet perusahaan besar di industri minyak sawit di Indonesia maupun mancanegara siap hadir memamerkan produk dan teknologi mereka seperti PT. Versus Engineering, PT Traglopindo Utama, PT. Putra Otto Mandiri, PT. Heriwel Bintang Sejahtera, PT. Sampoerna Agro Tbk, PT. Smart Tbk, PP London Sumatera, PT. Socfin Indonesia, Permata Hijau Group dan masih banyak lagi. Sedangkan beberapa brand yang akan diwakilkan antara lain: Brevini, Takuma Boiler, Valtaco, Wika, Vinilon ,dan lainnya.

Susan mengatakan animo industri kelapa sawit terhadap pameran ini semakin meningkat dari tahun ke tahun. Semakin banyak perusahaan yang ingin berpartisipasi di pameran ini dan jumlah pengunjung pun terus meningkat setiap tahunnya. “Kami optimis tahun ini akan mencapai transaksi on-the-spot senilai USD 5 juta,” jelas Susan Tricia.

 

Sumber: Sawitindonesia.com

Periode November 2017-April 2018, Kuota Biodiesel Bersubsidi Ditetapkan 1,407 Juta Kl

Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam menyepakati kuota pengadaan biodiesel bersubsidi periode November 2017 sampai April 2018 sebesar Tepatnya 1.407.778 kiloliter (kl).

“Jumlah alokasi biodiesel bersubsidi bertambah 34.030 kl (dari periode sebelumnya),” kata Rida Mulyana, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) kepada sawitindonesia.com, Selasa (24/10/2017).

Dalam periode April-Oktober 2017, pemerintah menetapkan kuota penyaluran biodiesel bersubsidi sebesar 1.373.748 kl.

Kenaikan alokasi biodiesel bersubsidi, dikatakan Rida, berdasarkan hasil analisis data konsumsi sebelumnya dan perkiraan konsumsi untuk ke depannya.

Dari jumlah pengadaan biodoesel sebesar 1.407.778 kl terdiri dari 1.383.778 kl untuk Pertamina dan  AKR Corporindo sebanyak 24.000 kl.

Menurut Rida, akan ada penambahan jumlah penyalur biodiesel dari awalnya 19 perusahaan menjadi 20 perusahaan. Tetapi, Rida enggan memberitahukan detil nama pemasok.

 

Sumber: Sawitindonesia.com

Muhrizal Sarwani, Direktur Pupuk Dan Pestisida Kementerian Pertanian Pupuk NPK Menjadi Pilihan Perkebunan

 

Muhrizal Sarwani menyebutkan penggunaan pupuk majemuk atau NPK sudah meningkat di sektor perkebunan. Sektor perkebunan kelapa sawit menjadi peminat utama pupuk NPK. Pasalnya, dalam satu hamparan perkebunan seluas 10 ribu hektare berbeda-beda formula pupuknya.

“Perkebunan mempunya kebutuhan khusus terhadap kandungan pupuk. Itu sebabnya, banyak variasi pupuk NPK yang beredar di pasaran,” ujarnya.

Muhrizal menyebutkan dalam beberapa tahun terakhir banyak permohonan perijinan NPK dengan formula khusus seperti kandungan mikro dan bio. Pada dasarnya, pemerintah mendukung aplikasi pupuk NPK untuk menggantikan pupuk kimia. Memang ada rencana Menteri Pertanian yang akan membuat regulasi khusus untuk mempermudah perizinan industri pupuk majemuk.

“Kami mendorong izin untuk NPK dengan penyediaan bahan dasar dari dalam negeri. Begitupula di Kementerian Perindustrian mendukung industri pupuk majemuk ini.“ungkapnya.

Pupuk NPK saat ini mampu menjadi subtitusi pupuk tunggal. Muhrizal mengakui  NPK tidak lagi sebagai komplementer (pelengkap) karena mengandung unsur yang sangat lengkap seperti N,P, dan K ditambah unsur nutrisi mikro lain. “Makanya bagi kami pupuk majemuk ini sangat bagus untuk ke depannya,” ujar Muhrizal.

Diakui Muhrizal,  pupuk kimia digunakan secara massif terutama yang berakibat mengurangi unsur hara dalam tanah.Organisme didalam tanah pun mati karena penggunaan yang melebihi dosis. Ketergantungan petani terhadap pupuk kimia ini dapat diketahui dalam sensus Badan Pusat Statistik mengenai Pendataan Usaha Tani 2009 .

“Dengan kandungan urea yang semakin tinggi akan berdampak melemahkan tanaman. Juga bisa membuat tanah itu mengeras sehingga menguras kandungan  organik dalam tanah,”tuturnya.

Diakui Muhrizal, faktor harga menjadi tantangan dalam penggunaan pupuk NPK di pasaran. Pasalnya, harga NPK masih lebih tinggi dibandingkan pupuk kimia seperti urea. Sebagai perbandingan, harga pupuk urea harga sekira Rp 4.000 sampai Rp 4.400 per kilogram. Sementara itu, pupuk NPK masih sekitar Rp6.000-Rp6.800 per kilogram. Bahkan untuk produk NPK yang lebih spesifik harganya bisa mencapai Rp10.000-Rp12.000 per kilogram.

Tantangan lain yang dihadapi dalam penggunan pupuk berimbang adalah pola adopsi di kalangan petani. Terdapat persepsi yang tidak sesuai penggunaan pupuk berimbang akan mengurangi produktivitas. Disebutkan Muhrizal sebaiknya  penyuluh pertanian harus dibekali informasi dan pengetahuan yang benar mengenai pemupukan berimbang.

“Penyuluh ini menjadi garda terdepan dalam memberikan pendidikan kepada petani mengenai praktik pertanian yang baik,”katanya.

 

Sumber: Sawitindonesia.com