Pengusaha Tekankan PP No.57/2016 Bisa Ganggu Iklim Usaha

Bisnis.com, JAKARTA– Kalangan pengusaha menilai Peraturan Pemerintah No.57/2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut dapat mengganggu iklim usaha jika tidak terapkan secara tepat.

Wakil Ketua Dewan Minyak Sawit Nasional (DMSI) Sahat Sinaga memaparkan industri sawit di lahan gambut sudah dilakukan sejak sebelum Indonesia merdeka. Penanaman dilakukan secara berkelanjutan terutama di lahan gambut Aceh dan Sumatra Utara.

Dia menerangkan, pembukaan lahan dengan cara dibakar sudah dilakukan sejak tahun 1985-an, karena itu adalah metode paling murah dan mudah.

Namun sejak pemerintah mengeluarkan peraturan pelarangan pembakaran hutan gambut, perusahaan-perusahaan sawit mematuhinya. Menurutnya justru yang lebih banyak membuka lahan dengan cara dibakar adalah individu-individu yang ingin membuka lahan baru.

“Sebenarnya industri sawit di lahan gambut itu sudah menginjak generasi ketiga. Selama ini tidak ada masalah. Kalau perusahaan tidak pernah lagi membakar lahan sejak dilarang pemerintah,” katanya dalam rilis yang diterima, Rabu (30/5/2017).

Menurutnya peraturan tersebut akan mengendurkan iklim investasi perkebunan kelapa sawit yang sudah berjalan on the track sejauh ini. Para pelaku usaha terutama yang sudah lama melakukan investasi lama di sektor kelapa sawit dan hutan tanaman industri dikatakan Sahat membutuhkan kepastian hukum dalam berinvestasi.

Kontribusi industri pulp dan paper tahun 2016 yang menyumbangkan devisa ekspor sebesar US$5 miliar, pajak dan penghasilan negara bukan pajak (PNBP) Rp42,5 triliun dan memberikan lapangan kerja kepada kurang lebih 1,49 juta orang.

Sementara untuk kontribusi industri kelapa sawit tahun 2016 menyumbangkan pemasukan devisa ekspor sebesar US$19,6 miliar, pemasukan pajak dan PNBP sebesar Rp79,5 triliun dan memberikan lapangan kerja kepada kurang lebih 5,3 juta orang.

Ditambah lagi, status Indonesia sebagai produsen minyak kelapa sawit nomor wahid di dunia dan merupakan produsen kertas nomor enam di dunia, serta produsen pulp nomor sembilan di dunia atau nomor tiga di Asia.

Dia mengatakan, regulasi terkait lahan gambut ini hendaknya tidak berlaku surut dan dapat diterapkan hanya untuk investor baru. Langkah ini ditempuh untuk memenuhi target Indonesia sebagai produsen pulp nomor enam di dunia dan nomor satu di Asia serta mempertahankan produsen minyak kelapa sawit nomor satu di dunia.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APH) Iman Santoso mengatakan di lain pihak, pelaku usaha mengingatkan akan adanya dampak dari regulasi gambut terhadap perekonomian negara. Jika peraturan itu tetap berlaku maka areal HTI bakal berkurang sehingga potensi pungutan pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan tenaga kerja akan menyusut.

Belum lagi akibat tidak sinkronnya PP No. 57/2016 dengan peraturan menteri turunannya, menunjukkan adanya kontraproduktif dengan semangat pemerintah yang ingin mengenjot investasi. Padahal, salah satu alasan investor menanam modal adalah kepastian berusaha yang dalam sektor perkebunan kelapa sawit adalah jaminan jangka waktu pengelolaan hak guna usaha (HGU).

“Jika aturan itu tetap berlaku maka areal HTI bakal berkurang, sehingga potensi pungutan pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan tenaga kerja akan menyusut,” katanya.

PP No. 57/2016 mewajibkan 30% konsesi kehutanan dan perkebunan bergambut ditetapkan sebagai zona ekosistem gambut fungsi lindung. Konsekuensinya, pemegang izin tidak lagi dibolehkan menggarap lahan setelah masa daur tanaman habis. Namun, pengelola kebun tetap diwajibkan menjaga lahan tersebut sampai izin berakhir.

Dia mengatakan, jika industri usaha kehutanan dan perkebunan terganggu iklim investasinya, maka akan mengakibatkan berhentinya operasional industri akibat tidak adanya kepastian usaha, sehingga bermuara pada penurunan peringkat/rating investasi Indonesia saat ini atau berpotensi turun menjadi di bawah investment grade.

Sumber: Bisnis.com

Distribusi Terhambat Administrasi Toko

JAKARTA – Pasokan minyak goreng kemasan sederhana dari produsen ke ritel modern jelang Ramadan terhambat proses administrasi sehingga stok belum sepenuhnya tersalurkan.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNII Sahat Sinaga menilai rumitnya administrasi menjadi penyebab para produsen belum bisa memenuhi permintaan peritel terhadap minyak goreng curah kemasan sederhana.

“Jadi, pasokan yang masuk ke ritel modern baru 50% dari jumlah yang diminta. Permintaan pada April 2017 sebanyak 6.200 ton baru bisa dipenuhi 3.100 ton,” kata Sahat kepada Bisnis, Kamis (25/5).

Dia menjelaskan para peritel modern memiliki sistem yang berbeda seperti urusan pendaftaran barang, prapemesanan, dan sistem pembayaran. Akibatnya, banyak produsen yang kesulitan saat ingin memasok produk mereka.

Namun, dia menjamin jumlah stok yang tersedia siap memenuhi kebutuhan Ramadan dan Lebaran 2017.

“Meski masih kurang di ritel modern, di pasar curah kita pasok pada Maret 2017 sebanyak 340.000 ton dan April 2017 sebanyak 340.000 ton. Jadi, yang 11.000 ton [perkiraan permintaan ritel modern 1 itu sebenarnya kecil,” jelas Sahat.

Jelang Ramadan dan Lebaran tahun ini, dia telah memperkirakan terjadi kenaikan permintaan untuk tiga jenis produk. Pemakaian minyak goreng curah menurutnya bakal meningkat 11 % dibandingkan dengan hari biasa sebanyak 270.000 ton-280.000 ton tiap bulan menjadi 335.000 ton-347.000 ton.

Hal serupa, menurut Sahat juga terjadi pada pemakaian minyak goreng untuk industri makanan. Pemakaian akan meningkat dari 75.000 ton-85.000 ton per bulan pada hari biasa menjadi 107.000 ton-114.000 ton.

Dia menambahkan kenaikan juga bakal terjadi untuk minyak goreng premium yang biasa dijual melalui pasar modern. Kenaikan diprediksi dari 70.000 ton-80.000 ton per bulan menjadi 103.000-105.000 ton.

“Kami (produsen) antisipasi dalam perencanaan produksi industri dengan selalu punya buffer stock,” imbuhnya.

Terkait dengan penetapan harga eceran tertinggi (HET) untuk minyak goreng curah kemasan sederhana di ritel modem, Sahat menyatakan tak masalah dengan besaran harga yang dipatok. Pasalnya momentum tersebut bertepatan dengan harga sawit di pasar internasional yang mengalami penurunan.

Sejak 10 April 2017 pemerintah telah memberlakukan HET untuk minyak goreng kemasan sederhana senilai Rp 11.000 per liter di gerai ritel modem. Ketentuan tersebut telah disepakati oleh Kementerian Perdagangan dan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo).

Ketua Umum Aprindo Roy Mandey mengungkapkan saat ini pasokan minyak goreng curah kemasan sederhana masih kurang dari harapan peritel. Pihaknya mengatakan jumlah yang diterima baru sekitar 50%.

“Kita membutuhkan 11,5 juta liter per bulan, sedangkan untuk Lebaran mencapai 14 juta liter per bulan. Namun, yang dipasok baru 6 juta liter,” jelas Roy.

Terkait dengan proses administrasi, dia mengklaim hal tersebut hanya terjadi di tempat tertentu. Beberapa penyebab, menurutnya, antara lain keterlambatan maupun kesalahan faktur penjualan.

Roy menilai penyebab utama belum terpenuhinya permintaan ritel akibat proses penyesuaian kemasan yang sedang dilakukan oleh para produsen.

“Karena yang masuk itu minyak goreng curah kemasan sederhana, produsen premium, misalnya, perlu melakukan shifting atau menambah Uni produk baru,” imbuh dia.

Sementara itu, Ketua Bidang Agraria dan Tata Ruang Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono mengatakan kebutuhan domestik biasanya meningkat 10% pada Ramadan dan Lebaran. 0

M. Nur hadi Pratomo

Sumber: Bisnis Indonesia

Wilmar Dukung Kebijakan Kemendag Tetapkan HET Minyak Goreng

Wilmar Indonesia mendukung kebijakan pemerintah menjaga inflasi bahan pangan dengan cara menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng Rp11 ribu per kilogram (kg) selama enam bulan ke depan.

“Wilmar menyambut positif upaya Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk menstabilkan harga minyak goreng agar tidak terjadi kenaikan. Jika harga naik, kami paham akan berakibat tingginya tingkat inflasi,” kata M.P. Tumanggor, Komisaris Wilmar, dikutip Rabu (5/4).

Menurut Tumanggor, manajemen Wilmar dapat memahami keinginan pemerintah menjaga harga minyak goreng menjelang Ramadan dan Idul Fitri tahun ini. Untuk itu, ia yakin semua pelaku industri minyak goreng berkomitmen melaksanakan imbauan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita.

Sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pemerintah menahan lonjakan harga minyak goreng, Wilmar akan mengadakan operasi pasar minyak goreng yang dimulai 5 April 2017. Kegiatan ini berlangsung di 10 sentra area operasional Wilmar. Jumlah minyak goreng yang akan digelontorkan sekitar 2 ribu kemasan per hari di setiap lokasi.

Adapun harga operasi pasar migor sesuai arahan Enggartiasto yaitu sebesar Rp11 ribu per liter.

“Tujuan operasi pasar ini untuk menjaga tidak terjadi kenaikan harga minyak goreng terutama menghadapi Bulan Puasa dan Lebaran,” tambah Tumanggor.

Sebelumnya Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga meyakini bahwa kebijakan HET untuk minyak goreng sebesar Rp11 ribu per kg, tak akan membuat keuntungan perusahaan anggota asosiasinya merosot.

Sahat menilai ketersediaan pasokan minyak goreng hasil produksi tengah meningkat. Bahkan, sebanyak 32 distributor minyak goreng yang merupakan anggota GIMNI dan sebagian anggota Asosiasi Industri Minyak Makan Indonesia (AIMMI) siap meningkatkan pasokan minyak goreng sesuai dengan HET ke pasar tradisional dan pasar ritel.

“GIMNI akan segera memasukkan 3,2 juta minyak goreng dalam kemasan satu liter di bulan April. Kemudian, AIMMI akan memasukkan 1,8 juta. Jadi, total lima juta,” tutur Sahat.

Adapun dari 3,2 juta minyak goreng kemasan tersebut diberikan kepada pasar ritel modern sebanyak dua juta dan sisanya untuk pasar tradisional.

Dengan begitu, tujuan pemerintah untuk membuat harga minyak goreng menjadi stabil dan sesuai dengan daya beli masyarakat dapat tercapai. Sedangkan, distributor tak terbebani karena masih menorehkan keuntungan.

Sekadar informasi, selain gula pasir dan minyak goreng, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita juga mengatrol HET untuk komoditas daging sapi dengan harga acuan sebesar Rp80 ribu per kg. Kebijakan HET ini akan berlaku efektif mulai 10 April mendatang.

Sumber: Riaugreen.com

Ekspor Minyak Sawit Indonesia Diprediksi Turun Lagi

 

Jakarta – Pergerakan harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) kembali melemah pada perdagangan Jumat, 19 Mei 2017, seiring dengan perubahan positif pada kinerja mata uang ringgit Malaysia. Kontrak berjangka CPO untuk Agustus 2017, kontrak teraktif di Bursa Malaysia, hari ini dibuka dengan kenaikan 0,19 persen atau 5 poin di posisi 2.631 ringgit per ton.

Namun pergerakannya berbalik melemah 0,50 persen atau 13 poin ke level 2.613 ringgit per ton pada pukul 10.15. Adapun pada perdagangan Kamis, 18 Mei 2017, harga CPO kontrak Agustus ditutup melemah 0,64 persen atau 17 poin ke level 2.626 seiring dengan pelemahan pada minyak kedelai yang membatasi permintaan.

“Bursa sawit mengekor pelemahan pada bursa minyak kedelai Amerika Serikat dan minyak sawit Dalian,” ujar Tasvinderjit Singh, associate director CIMB Futures di Kuala Lumpur.

Adapun nilai tukar ringgit terpantau berbalik menguat 0,01 persen ke 4,3275 per dolar Amerika pada pukul 10.27, setelah dibuka dengan pelemahan tipis 0,08 persen di posisi 4,3315.

Turut menekan sawit, ekspor minyak sawit dari Indonesia diprediksi turun untuk bulan ketiga pada April. Ini rentetan penurunan terpanjang dalam dua tahun di saat para pembeli Uni Eropa mengurangi pembelian dan konsumsi domestik meningkat.

Menurut data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia yang dihimpun Bloomberg, angka tersebut terendah sejak September sekaligus merupakan rentetan penurunan terpanjang sejak Februari 2015.

“Ekspor turun pada bulan April, terutama ekspor ke UE karena mereka lebih memilih menggunakan minyak canola untuk biodiesel,” ujar Sahat Sinaga, Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia.

Menurutnya, tingkat permintaan kemungkinan akan turun akibat pihak Parlemen Eropa menyerukan standar lingkungan yang lebih ketat untuk minyak kelapa sawit.

Sumber: Tempo.co

Konsumsi Minyak Goreng Meningkat Mendekati Momen Ini

JAKARTA – Permintaan minyak goreng kemasan diprediksi akan terus melonjak seiring dengan makin dekatnya bulan Ramadan dan Lebaran. Bila bulan-bulan sebelumnya rata-rata kebutuhan minyak goreng kemasan sebanyak 13 juta liter hingga 14 juta liter per bulan, saat Ramadan dan Lebaran permintaan akan naik menjadi 20 juta liter.
Agar tidak terjadi kelangkaan pasokan di pasaran, sejumlah produsen telah menyiapkan langkah.

Komisaris Utama PT Wilmar Nabati Indonesia Master Parulian Tumanggor mengatakan, kebutuhan minyak goreng untuk Lebaran memang meningkat dibandingkan kondisi normal.

Oleh karena itu 14 produsen minyak goreng dalam negeri telah berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan nasional selama bulan Ramadan dan Lebaran. “Untuk ketersediaan minyak goreng tidak ada masalah, kami produsen sudah menyatakan menyanggupi semua kebutuhan kepada Kementerian Perdagangan (Kemdag),” ujarnya kepada KONTAN, Selasa (16/5).

Kebutuhan minyak goreng saat Ramadan dan Lebaran akan naik menjadi sekitar 20 juta liter per bulan. Untuk memenuhi kebutuhan, para produsen minyak goreng sudah menyediakan stok jauh-jauh hari. Produsen juga tidak khawatir bila permintaan meningkat di luar prediksi, sebab saat ini sudah ada stok yang siap dikeluarkan sebanyak 1,5 juta ton ke pasar.

Tumanggor berjanji, walau saat ini ada tren kenaikan harga minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) menjelang bulan suci ini, tidak akan berpengaruh pada kenaikan harga minyak goreng kemasan. “Kami tetap berkomitmen pada harga yang telah ditetapkan pemerintah,” katanya.

Birokrasi rumit
Pada tahun ini, total kebutuhan minyak goreng kemasan di seluruh Indonesia diperkirakan akan mencapai sebesar 1,1 juta ton. Sedangkan untuk minyak goreng curah diperkirakan mencapai 3,5 juta ton.

Minyak goreng curah inilah yang kemudian disulap menjadi minyak goreng kemasan sederhana yang oleh Kemdag harganya dibatasi sebesar Rp 11.000 per liter di toko ritel modern. Menurut pengamatan KONTAN, jenis minyak goreng kemasan sederhana masih langka di toko-toko modern. Hal itu berbanding terbalik dengan ketersediaan minyak goreng kemasan bermerek yang berjudel.

Kelangkaan ini terjadi karena kurangnya pasokan minyak goreng kemasan sederhana yang kebutuhannya mencapai 14.000 liter per hari. Sementara yang tersedia hanya sekitar 6.000 liter per hari.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga mengatakan, langkanya pasokan minyak goreng kemasan sederhana di toko ritel modern disebabkan rumitnya birokrasi di toko modern, bukan karena produsen minyak goreng tidak memasok produk nya ke pasar ritel.

Dia bilang, banyak produsen minyak goreng yang mengeluhkan birokrasi pengiriman produk karena harus terlebih dahulu ter register sebagai pemasok. “Padahal, program Kemdag ini bersifat ad-hoc. Birokrasi di ritel itu jelimet,” keluhnya.

Bahkan dia mengaku ada peritel yang meminta supaya produsen minyak goreng terlebih dahulu terdaftar di bank mereka sebagai vendor. Selain itu janji pembayaran tiap dua pekan setelah masuk juga kerap molor. Sahat juga bilang banyak peritel yang ogah-ogahan membuka purchase order (PO) minyak goreng kemasan sederhana. “Mereka mengira produsen migor mengemis agar bisa memasarkan minyak goreng kemasan sederhana,” katanya.
Untuk itu GIMNI meminta peritel modern membenahi sistem administrasi mereka terlebih dahulu.

Sumber: Banjarmasin.tribunews.com

Konsumsi Minyak Goreng Meningkat

Seorang pekerja mengisi minyak goreng curah ke dalam jeriken di agen penjualan minyak goreng di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (3/6/2014). Menjelang Ramadan harga minyak goreng curah naik dari Rp 9.500 per liter menjadi Rp 10.400 per liter. Warta Kota/Angga Bhagya Nugraha

 

JAKARTA. Permintaan minyak goreng kemasan diprediksi akan terus melonjak seiring dengan makin dekatnya bulan Ramadan dan Lebaran. Bila bulan-bulan sebelumnya rata-rata kebutuhan minyak goreng kemasan sebanyak 13 juta liter hingga 14 juta liter per bulan, saat Ramadan dan Lebaran permintaan akan naik menjadi 20 juta liter.

Agar tidak terjadi kelangkaan pasokan di pasaran, sejumlah produsen telah menyiapkan langkah. Komisaris Utama PT Wilmar Nabati Indonesia Master Parulian Tumanggor mengatakan, kebutuhan minyak goreng untuk Lebaran memang meningkat dibandingkan kondisi normal.

Oleh karena itu 14 produsen minyak goreng dalam negeri telah berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan nasional selama bulan Ramadan dan Lebaran. “Untuk ketersediaan minyak goreng tidak ada masalah, kami produsen sudah menyatakan menyanggupi semua kebutuhan kepada Kementerian Perdagangan (Kemdag),” ujarnya kepada KONTAN, Selasa (16/5).

Kebutuhan minyak goreng saat Ramadan dan Lebaran akan naik menjadi sekitar 20 juta liter per bulan. Untuk memenuhi kebutuhan, para produsen minyak goreng sudah menyediakan stok jauh-jauh hari. Produsen juga tidak khawatir bila permintaan meningkat di luar prediksi, sebab saat ini sudah ada stok yang siap dikeluarkan sebanyak 1,5 juta ton ke pasar.

Tumanggor berjanji, walau saat ini ada tren kenaikan harga minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) menjelang bulan suci ini, tidak akan berpengaruh pada kenaikan harga minyak goreng kemasan. “Kami tetap berkomitmen pada harga yang telah ditetapkan pemerintah,” katanya.

Birokrasi rumit

Pada tahun ini, total kebutuhan minyak goreng kemasan di seluruh Indonesia diperkirakan akan mencapai sebesar 1,1 juta ton. Sedangkan untuk minyak goreng curah diperkirakan mencapai 3,5 juta ton.

Minyak goreng curah inilah yang kemudian disulap menjadi minyak goreng kemasan sederhana yang oleh Kemdag harganya dibatasi sebesar Rp 11.000 per liter di toko ritel modern. Menurut pengamatan KONTAN, jenis minyak goreng kemasan sederhana masih langka di toko-toko modern. Hal itu berbanding terbalik dengan ketersediaan minyak goreng kemasan bermerek yang berjudel.

Kelangkaan ini terjadi karena kurangnya pasokan minyak goreng kemasan sederhana yang kebutuhannya mencapai 14.000 liter per hari. Sementara yang tersedia hanya sekitar 6.000 liter per hari.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga mengatakan, langkanya pasokan minyak goreng kemasan sederhana di toko ritel modern disebabkan rumitnya birokrasi di toko modern, bukan karena produsen minyak goreng tidak memasok produk nya ke pasar ritel.

Dia bilang, banyak produsen minyak goreng yang mengeluhkan birokrasi pengiriman produk karena harus terlebih dahulu ter register sebagai pemasok. “Padahal, program Kemdag ini bersifat ad-hoc. Birokrasi di ritel itu jelimet,” keluhnya.

Bahkan dia mengaku ada peritel yang meminta supaya produsen minyak goreng terlebih dahulu terdaftar di bank mereka sebagai vendor. Selain itu janji pembayaran tiap dua pekan setelah masuk juga kerap molor. Sahat juga bilang banyak peritel yang ogah-ogahan membuka purchase order (PO) minyak goreng kemasan sederhana. “Mereka mengira produsen migor mengemis agar bisa memasarkan minyak goreng kemasan sederhana,” katanya.

Untuk itu GIMNI meminta peritel modern membenahi sistem administrasi mereka terlebih dahulu.

 

Sumber: Kontan.co.id

Biofuel Makers Upbeat About Rl-China Cooperation

Local businesess are throwing their support behind the governments potential cooperation with China in supporting the latters goal to boost the domestic use of biodiesel amid negative sentiment about Indonesian biodiesel products in Europe and the United States.

During his visit to China on the weekend. President Joko “Jokowi” Widodo announced Indonesias commitment to supply more crude palm oil (CPO) to help China meet its 5 percent biodiesel blending target – a move that was welcomed by Chinese President Xi Jinping.

At the same time, President Jokowi also imited China to invest in Indonesias downstream businesses, which are set to use 40 million tons of CPO by 2020.

“We are ready to cooperate with China, whether by supplying the CPO, biodiesel or even the technology needed. Moreover, well be happy if they want to invest their money here or even vice versa,” Indonesian Biofuel Producers Association (Aprobi) chairman Paulus Tjakrawan told The Jakarta Post on Tuesday.

“China is committed to moving toward a cleaner energy future. Hence, we will seek the opportunities to team up with them.”

Last year, Indonesia shipped 5.28 million tons of CPO overseas, with the majority going to India, data from the Geneva-based International Trade Center show. Other major destinations were the Netherlands, Singapore, Italy, Spain and Germany.

China, meanwhile, bought a tiny fraction of Indonesias CPO exports last year, at only 14,000 tons.

China adopted a 10 percent ethanol blending (E10) policy in at least 11 provinces in 2016. In those mandated areas, state-owned petroleum companies are required to purchase and blend 10 percent fuel ethanol into gasoline from designated plants.

It has also maintained over the past seven years a trial program requiring a biodiesel-diesel blending ratio of 2 to 5 percent in Hainan province.

Such policies are in line with Chinas long-term plan to reduce dependence on imported energy. Chinas 13 th Five-Year Plan (FYP), devised in October last year, states the countrys goal to produce 5 million tons of ethanol and 2 million tons of biodiesel by 2020.

Indonesian Vegetable Oil Refiners Association (GIMNI) executive director Sahat Sinaga said collaboration between Indonesia and China would benefit both parties, because Southeast Asias biggest economy had a large amount of idle capacity- in its biodiesel industry.

Indonesia currently has an annual production capacity of 10 million tons of biodiesel, while the utilization has reached less than 30 percent due to low domestic demand.

“So, if we can supply biodiesel to China, it is going to be a winwin solution for both countries,” Sahat said.

“Moreover, China will likely prefer to use palm oil, which is cheaper by around USS180 to $200 per ton than oil made from rapeseed, soybeans or sunflowers.”

CPO prices hovered between S655 and S717.5 per ton throughout April ?.fter staying between S685 and S750 per ton the previous month.

Meanwhile, Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia research director Mohammad Faisal said Indonesia should make sure that there would be no tariff or non-tariff barriers that would make it hard to realize such cooperation with China.

Since mid-2015, the government has been charging levies of $50 per ton for CPO shipments and $30 for processed palm oil products to palm oil exporters, when CPO prices stand at below $750 a ton in a bid to help pay for biodiesel subsidies, replanting, research and development of oil palm farmers to boost their production.

Exports of palm oil products increased by 23.5 percent year-on-year to 8.02 million tons in the first quarter of this year, data from the Indonesia Association of Oil Palm Producers (GAPKI) show.

In the month of March, exports decreased by 5 percent to 2.53 million tons due to slowing global demand, especially from India and China.

At that time, palm oil exports to India and China accounted for 430,030 tons and 322,140 tons, respectively, down by 27 percent and 18 percent month-on-month.

Nonetheless, Sahat said that possible cooperation with China would prove that negative sentiment surrounding Indonesias biodiesel industry was baseless.

In March, the US commercial trade association National Biodiesel Board (NBB), along with dozens of biodiesel producers, filed a petition to the US Department of Commerce and the US International Trade Commission to impose anti-dumping and countervailing duties on imports of biodiesel from Argentina and Indonesia.

To make things worse, the European Union decided in early April to gradually reduce the use of vegetable oils, including palm oil, that were not sustainably produced in biodiesel production in a bid to reduce deforestation – a move that could harm Indonesia as one of the worlds largest producers of palm oil.

Fedina S. Sundaryani/ Viriya P. Singgih

Sumber: The Jakarta Post

 

Konsumsi Minyak Goreng Meningkat

 

 

JAKARTA. Permintaan minyak goreng kemasan diprediksi akan terus melonjak seiring dengan makin dekatnya bulan Ramadan dan Lebaran. Bila bulan-bulan sebelumnya rata-rata kebutuhan minyak goreng kemasan sebanyak 13 juta liter hingga 14 juta liter per bulan, saat Ramadan dan Lebaran permintaan akan naik menjadi 20 juta liter.

Agar tidak terjadi kelangkaan pasokan di pasaran, sejumlah produsen telah menyiapkan langkah. Komisaris Utama PT Wilmar Nabati Indonesia Master Parulian Tumanggor mengatakan, kebutuhan minyak goreng untuk Lebaran memang meningkat dibandingkan kondisi normal.

Oleh karena itu 14 produsen minyak goreng dalam negeri telah berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan nasional selama bulan Ramadan dan Lebaran. “Untuk ketersediaan minyak goreng tidak ada masalah, kami produsen sudah menyatakan menyanggupi semua kebutuhan kepada Kementerian Perdagangan (Kemdag),” ujarnya kepada KONTAN, Selasa (16/5).

Kebutuhan minyak goreng saat Ramadan dan Lebaran akan naik menjadi sekitar 20 juta liter per bulan. Untuk memenuhi kebutuhan, para produsen minyak goreng sudah menyediakan stok jauh-jauh hari. Produsen juga tidak khawatir bila permintaan meningkat di luar prediksi, sebab saat ini sudah ada stok yang siap dikeluarkan sebanyak 1,5 juta ton ke pasar.

Tumanggor berjanji, walau saat ini ada tren kenaikan harga minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) menjelang bulan suci ini, tidak akan berpengaruh pada kenaikan harga minyak goreng kemasan. “Kami tetap berkomitmen pada harga yang telah ditetapkan pemerintah,” katanya.

Birokrasi rumit

Pada tahun ini, total kebutuhan minyak goreng kemasan di seluruh Indonesia diperkirakan akan mencapai sebesar 1,1 juta ton. Sedangkan untuk minyak goreng curah diperkirakan mencapai 3,5 juta ton.

Minyak goreng curah inilah yang kemudian disulap menjadi minyak goreng kemasan sederhana yang oleh Kemdag harganya dibatasi sebesar Rp 11.000 per liter di toko ritel modem. Menurut pengamatan KONTAN, jenis minyak goreng kemasan sederhana masih langka di toko-toko modern. Hal itu berbanding terbalik dengan ketersediaan minyak goreng kemasan bermerek yang berjudel.

Kelangkaan ini terjadi karena kurangnya pasokan minyak goreng kemasan sederhana yang kebutuhannya mencapai 14.000 liter per hari. Sementara yang tersedia hanya sekitar 6.000 liter per hari.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GMNI) Sahat Sinaga mengatakan, langkanya pasokan minyak goreng kemasan sederhana di toko ritel modern disebabkan rumitnya birokrasi di toko modern, bukan karena produsen minyak goreng tidak memasok produk nya ke pasar ritel.

Dia bilang, banyak produsen minyak goreng yang mengeluhkan birokrasi pengiriman produk karena harus terlebih dahulu ter register sebagai pemasok. “Padahal, program Kemdag ini bersifat ad-hoc. Birokrasi di ritel itu jelimet” keluhnya.

Bahkan dia mengaku ada peritel yang meminta supaya produsen minyak goreng terlebih dahulu terdaftar di bank mereka sebagai vendor. Selain itu janji pembayaran tiap dua pekan setelah masuk juga kerap molor. Sahat juga bilang banyak peritel yang ogah-ogahan membuka purchase order (PO) minyak goreng kemasan sederhana “Mereka mengira produsen migor mengemis agar bisa memasarkan minyak goreng kemasan sederhana,” katanya

Untuk itu GIMNI meminta peritel modern membenahi sistem administrasi mereka terlebih dahulu.

Noverius Laoli, Handoy

Sumber: Harian Kontan

Minyak Goreng Kemasan Sederhana Langka di Pasaran

Perusahaan pengemasan dan distribusi minyak goreng merek Lapama, CV Alam Timur Jaya menawarkan kemitraan usaha senilai Rp 100 juta. CV Alam Timur Jaya berlokasi di Singosari, Malang, Jawa Timur.

Foto:DOk Lapama

JAKARTA. Keputusan Kementerian Perdagangan (Kemdag) menetapkan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng kemasan sederhana sebesar Rp 11.000 per kilogram (kg) diharapkan dapat meringankan beban masyarakat kelas menengah ke bawah. Namun, niat baik tersebut tak didukung ketersediaan minyak goreng kemasan sederhana di sejumlah toko ritel di seluruh Indonesia.

Hal itu terjadi karena kurangnya pasokan minyak goreng kemasan sederhana di mana kebutuhannya mencapai 14.000 liter per hari. Sementara yang tersedia hanya sekitar 6.000 liter per hari. Sehingga sulit mencari minyak goreng kemasan dengan harga Rp 11.000 per kg di sejumlah supermarket dan minimarket di Tanah Air.

Justru minyak goreng kemasan bermerek yang berjubel, karena harganya tidak dibebaskan oleh pemerintah.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga membantah, produsen minyak goreng tidak memasok minyak goreng kemasan sederhana ke pasar ritel. Ia mengatakan, langkanya pasokan minyak goreng yang dibanderol dengan harganya Rp 11.000 per liter tersebut disebabkan rumitnya birokrasi di toko modern.

Menurutnya, banyak produsen mengeluhkan birokrasi pengiriman minyak goreng karena harus terlebih dahulu teregister sebagai pemasok. “Padahal, program Kemdag ini bersifat ad-hoc. Birokrasi di ritel itu jelimet,” ujarnya kepada KONTAN, Selasa (16/5).

Bahkan, ada peritel yang meminta supaya produsen minyak goreng harus terlebih dahulu terdaftar di bank mereka sebagai vendor. Kemudian janji pembayaran produk dua pekan setelah masuk, kerap molor. “Di Padang, ada peritel yang ditunjuk Kemdag tapi sampai sekarang masih belum buka,” sesalnya.

Malah, Sahat bilang, banyak peritel yang ogah-ogahan membuka purchase order (PO). Mereka mengira produsen migor mengemis-ngemis agar bisa memasarkan migor kemasan sederahana. Untuk itu, GIMNI meminta agar peritel modern membenahi sistem administrasi mereka terlebih dahulu.

Catatan saja, pada 2017 ini, total kebutuhan minyak goreng kemasan di seluruh Indonesia sebesar 1,1 juta ton dan migor curah 3,5 juta ton.

 

Sumber: Kontan.co.id

,

Wilmar Dukung Upaya Jokowi Redam Inflasi Minyak Goreng

Wilmar Indonesia mendukung kebijakan pemerintah menjaga inflasi bahan pangan dengan cara menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng Rp11 ribu per kilogram (kg) selama enam bulan ke depan.

“Wilmar menyambut positif upaya Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk menstabilkan harga minyak goreng agar tidak terjadi kenaikan. Jika harga naik, kami paham akan berakibat tingginya tingkat inflasi,” kata M.P. Tumanggor, Komisaris Wilmar, dikutip Rabu (5/4).

Menurut Tumanggor, manajemen Wilmar dapat memahami keinginan pemerintah menjaga harga minyak goreng menjelang Ramadan dan Idul Fitri tahun ini. Untuk itu, ia yakin semua pelaku industri minyak goreng berkomitmen melaksanakan imbauan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita.

Sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pemerintah menahan lonjakan harga minyak goreng, Wilmar akan mengadakan operasi pasar minyak goreng yang dimulai 5 April 2017. Kegiatan ini berlangsung di 10 sentra area operasional Wilmar. Jumlah minyak goreng yang akan digelontorkan sekitar 2 ribu kemasan per hari di setiap lokasi.

Adapun harga operasi pasar migor sesuai arahan Enggartiasto yaitu sebesar Rp11 ribu per liter.

“Tujuan operasi pasar ini untuk menjaga tidak terjadi kenaikan harga minyak goreng terutama menghadapi Bulan Puasa dan Lebaran,” tambah Tumanggor.

Sebelumnya Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga meyakini bahwa kebijakan HET untuk minyak goreng sebesar Rp11 ribu per kg, tak akan membuat keuntungan perusahaan anggota asosiasinya merosot.

Sahat menilai ketersediaan pasokan minyak goreng hasil produksi tengah meningkat. Bahkan, sebanyak 32 distributor minyak goreng yang merupakan anggota GIMNI dan sebagian anggota Asosiasi Industri Minyak Makan Indonesia (AIMMI) siap meningkatkan pasokan minyak goreng sesuai dengan HET ke pasar tradisional dan pasar ritel.

“GIMNI akan segera memasukkan 3,2 juta minyak goreng dalam kemasan satu liter di bulan April. Kemudian, AIMMI akan memasukkan 1,8 juta. Jadi, total lima juta,” tutur Sahat.

Adapun dari 3,2 juta minyak goreng kemasan tersebut diberikan kepada pasar ritel modern sebanyak dua juta dan sisanya untuk pasar tradisional.
Dengan begitu, tujuan pemerintah untuk membuat harga minyak goreng menjadi stabil dan sesuai dengan daya beli masyarakat dapat tercapai. Sedangkan, distributor tak terbebani karena masih menorehkan keuntungan.

Sekadar informasi, selain gula pasir dan minyak goreng, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita juga mengatrol HET untuk komoditas daging sapi dengan harga acuan sebesar Rp80 ribu per kg. Kebijakan HET ini akan berlaku efektif mulai 10 April mendatang.

Sumber: Cnnindonesia.com