TUJUAN EKSPOR MINYAK SAWIT INDONESIA KE CHINA, AS DAN BANGLADESH NAIK

 

 

JAKARTA – Pada Oktober ini, beberapa negara tujuan utama ekspor Indonesia mencatatkan kenaikan permintaan minyak sawit dari Indonesia seperti China membukukan kenaikan 14% atau dari 370,47 ribu ton di September terkerek menjadi 423,74 ribu ton, diikuti Negara – negara Uni Eropa (naik 18%), Amerika Serikat (naik 11%) dan Bangladesh (naik 22%).

Sementara merujuk laporan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), untuk pasar minyak sawit di Pakistan justru menunjukka penurunan permintaan minyak sawit dari Indonesia yang cukup signifikan yaitu 32% atau dari 211,52 ribu ton di September, terkikis menjadi 144,26 ribu ton di Oktober.

Penurunan permintaan dari Pakistan dikarenakan mulai aktifnya crushing plant di negara tersebut memicu impor kedelai dan kanola yang tinggi selain itu juga harga menjadi faktor kuat bagi Pakistan dalam menentukan volume pembelian minyak sawit.

Kondisi serupa terjadi di India yang juga mengalami penurunan permintaan minyak sawit sebesar 16% atau dari 650,75 ribu ton di September turun menjadi 544,17 ribu ton di Oktober. “Penurunan permintaan dari India karena harga yang tinggi dan bea masuk India yang tinggi. Selain itu India juga sedang giat mengisi stok kedelai di dalam negerinya,” catat Sekretaris Jenderal GAPKI, Togar Sitanggang, dalam keterangan resmi yang diterima InfoSAWIT, Jumat, (15/12/2017). (T2)

 

Sumber: Infosawit.com

3 Tahun Lagi, Kalteng Penghasil CPO Terbesar

 

Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran berharap daerahnya memiliki hilirisasi industri minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) agar ada tambahan keuntungan.

“Mudah-mudahan Kalteng dalam 2-3 tahun ke depan bisa menjadi penghasil CPO terbesar di Indonesia termasuk hilirisasi industri. Saya meminta pemerintah pusat harus adil agar pengusaha bisa membangun hilirisasi di Kalteng,” ucap Sugianto beberapa waktu lalu.

Dia menambahkan, ada pengusaha daerah bernama Abdul Rasyid yang mau membangun hilirisasi industri di Kotawaringin Barat.

Total investasi untuk membangun industri itu mencapai Rp 15 triliun.

“Mereka ingin membangun turunan seperti lipstik, bedak, sabun, mandi, shampo dan lain-lain sekitar 100 turunan,” jelasnya.

Sebagai kepala daerah, dia berharap pengusaha yang lain melakukan hal yang sama.

“Ke depan, pengusaha yang datang harus bisa membantu pembangunan Kalteng. Jangan yang datang pengusaha yang tidak serius,” kata Sugianto.

 

Sumber: Jpnn.com

Ratusan Ribu Hektre Sawit Di-Replanting

 

Sekitar 110.000 hektare kebun sawit rakyat di Riau saat ini perlu dilakukan peremajaan atau replanting. Dari luasan tersebut, kurang dari 5.000 hektare saja yang sudah dilakukan verifikasi dan pendataan secara lengkap. Sekian dikatakan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Riau, Ir. H. Ferry HC pada pertemuan forum sawit Riau yang dilaksanakan di Pekanbaru, Kamis (24/12).

Kegiatan forum sawit Riau sendiri digelar oleh Asosiasi petani kelapa sawit Indonesia (Apkasindo) Riau bekerja sama dengan badan pengelola dana perkebunan kelapa sawit dan Gapki Riau.

Untuk itu, Ferry berharap agar petani sawit maupun apkasindo agar dapat berperan aktif dalam  memenuhi persyaratan  kelengkapan legalitas lahan agar bisa mendapatkan dana bantuan replating dari BPDP KS. Sementara itu, Ketua Apkasindo Riau. Gulat ME Manurung dalam kesempatan tersebut mengungkapka, bahwa di Riau Apkasindo telah berdiri di 11 kabupaten/kota bahkan telah ada hingga tingkat kecamatan. ’’Apkasindo siap membantu petani sawit, tidak hanya soal untuk mendapatkan dana bantuan peremajaan sawit, bahkan kita telah membatu ratusan anak petani sawit Riau untuk mendapatkan beasiswa kuliah.Dan sekarang kita akan menggandeng Gapki untuk dapat membantu petani sawit swadaya,’’ ucap Gulat. Hadir dalam kesempatan tersebut Direktur BPDP Dr Bayu Krisnamurthi, Ketua Gapki Riau Saut S, serta ratusan petani sawit dari seluruh Riau.

Sumber: Riaupos.co

Energi Ramah Lingkungan dari Sawit Siap Dinikmati Masyarakat Belitung

 

 

Salah satu bentuk energi baru dan terbarukan (EBT) yang ramah lingkungan yakni biogas yang berasal dari limbah cair kelapa sawit yang bisa menjadi sumber untuk pembangkit listrik tenaga biogas (PLTBg) sekarang dapat menyalurkan listrik untuk sebagian masyarakat di Belitung.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar menyebut, penggunaan listrik berasal dari biogas tersebut bisa menjadi energi alternatif bagi masyarakat Belitung. Menurut catatan Kementerian ESDM, setiap satu meter kubik dari biogas sanggup untuk menyalurkan daya setiap jam sebesar 6.000 watt.

“Hal tersebut sangat menarik sekali, karena dengan hadirnya PLTBg Jangkang tidak hanya bermanfaat bagi perusahaan kelapa sawit tapi juga bermanfaat bagi masyarakat,” kata Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar di PLTBg Jangkang, Belitung, Jumat (15/12/2017).

Menurut Arcandra, rerdapat beberapa manfaat PLTBg Jangkang bagi masyarakat dan lingkungan sekitar Belitung. Dia menyebut,  PLTBg Jangkang Belitung tiap tahunnya mampu mengaliri listrik dengan kapasitas faktor lebih dari 80 persen dari kapasitas pembangkitnya yaitu sekitar 12 juta kWh per tahun.

“Untuk 1,8 MW dapat mengaliri listrik bagi kurang lebih 2 ribu pelanggan dengan kapasitas 900 VA,” ucapnya.

Selain itu, kata dia, biogas juga dapat digunakan sama halnya dengan gas alam karena mengandung metana (CH4), baik untuk bahan bakar rumah tangga, bahan bakar kendaraan maupun pembangkit tenaga listrik. Perbedaannya selain mengandung metana, biogas juga mengandung sekitar 40 persen karbondioksida (CO2).

Biogas juga dapat digunakan untuk bahan bakar pembangkit listrik dan bahan bakar lain tanpa menambah karbondioksida pada alam, tetapi justru membakar metana yang dihasilkan alam akibat pembusukan atau digestasi. Metana jika tidak dibakar dan lepas ke udara akan memiliki efek gas rumah kaca 21 kali lebih besar dari karbondioksida.

Oleh karena itu, Arcandra menilai pemanfaatan biogas sebagai bahan bakar bisa membantu mengurangi efek gas rumah kaca dibandingkan menggunakan bahan bakar fosil yang menghasilkan gas karbondioksida dari pembakarannya.

“PLTBg Jangkang Belitung bisa menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar lebih dari 25 ribu ton per tahun. Jumlah itu setara emisi gas rumah kaca yang dihasikan 5.281 mobil penumpang per tahun dari 2,81 juta liter konsumsi BBM,” ujarnya.

 

Sumber: Inews.id

Bayu Krisnamurthi Acungi Jempol Forum Sawit Riau, Apa Alasannya?

 

Forum Kelapa Sawit Riau yang digagas Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) serta Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (GAPKI) Provinsi Riau dapat menjadi contoh daerah lain untuk mempererat kerjasama pelaku industri sawit nasional. Bayu Krisnamurthi,  Tokoh Sawit Indonesia mengatakan petani dan pengusaha sawit harus bersatu  karena kedua belah pihak sama-sama saling membutuhkan.

“Forum Sawit Riau menjadikan pengusaha maupun petani sebagai rekan bukan lawan. Forum ini sangat strategis dan harus dicontoh daerah lain,” ujar Bayu Krisnamurthi dalam kata sambutannya di Forum Sawit Riau di Hotel Grand Suka Pekanbaru, Kamis 14 Desember 2017.

Kerjasama APKASINDO bersama GAPKI Cabang Riau bagian dari rangkaian penandatanganan nota kesepahaman bersama diantara Ketua Umum GAPKI, Joko Supriyono dengan  Anizar Simanjuntak Ketua Umum APKASINDO mengenai pembinaan kemitraan permanen, di Bali pada November 2017.

Gulat Manurung, Ketua APKASINDO Provinsi Riau mengatakan kerjasama diantara asosiasi petani dan pengusaha sawit di Riau diharapkan membantu peningkatan kesejahteraan petani.

Sementara itu, Saut Sihombing, Ketua GAPKI Provinsi Riau menjelaskan  selama ini ada pandangan bahwa petani maupun pengusaha saling berseberangan. Tetapi dengan Mou antara GAPKI Riau dan APKASINDO Riau diharapkan tidak ada lagi pandangan tersebut. Dia mengajak petani maupun pengusaha saling bergandengan tangan.

Tantangan ke depan menjalin kemitraan yang baik antara petani dan pengusaha supaya tidak ada kegaduhan. “Mari bergandengan tangan supaya sawit kian bermartabat di dunia,” pinta Saut.

Ferry HC, Kepala Dinas Hortikultura dan  Perkebunan Riau, mengharapkan kerjasama diantara kedua belah pihak dapat menyokong kegiatan peremajaan sawit di Bumi Lancang Kuning. Direncanakan kegiatan replanting akan diresmikan Presiden Jokowi pada pertengahan Januari khusus provinsi Riau.

Bayu mengusulkan semua provinsi sentra sawit membuat forum seperti di Riau yang bertujuan merumuskan berbagai usulan berkaitan kelapa sawit. Saat ini, pemerintah mendukung penuh sawit karena komoditas ini strategis. “Hanya saja kita berharap menunggu beliau menteri mengambil keputusan khas sawit. Itu sebabnya, kita yang rumuskan regulasi seharusnya datang dari kita. Karena, ketua apkasindo maupun ketua gapki dari bangun sampai tidur pasti memikirkan sawit.”

Sedangkan menteri, kata Bayu, belum tentu memikirkan sawit dalam satu minggu. Kalaupun memikirkan setengah jam saja sudah bagus karena banyak yang harus diurus. “Kita bahas persoalan riil di lapangan, lalu kita sampaikan kepada jalur di level nasional. Bicarakan juga hal hal apa yang perlu dirumuskan GAPKI dan APKASINDO untUk menjadi agenda bersama. Usulan saya forum ini rutin bertemu dua atau tiga bulan sekali,” ujarnya.

 

Sumber: Sawitidnonesia.com

Industri Kelapa Sawit Bantu Kurangi Angka Kemiskinan

 

Pekanbaru – Usaha kelapa sawit telah membantu mengurangi angka kemiskinan di negara berkembang khususnya di Indonesia.

“Hal ini ditandi dengan bisnis kelapa sawit di Indonesia menyerap lebih dari tiga juta tenaga kerja, lebih dari setengahnya terlibat dalam perkebunan sehingga mampu menggerakkan perekonomian di Riau dan nasional,” kata Ketua APKASINDO Riau, Gulat ME Manurung di Pekanbaru, Rabu (13/12/2017)

Menurut dia, berdasarkan hasil penelitian BI, bahwa 47 persen ekonomi Riau digerakkan oleh industri kelapa sawit, dan faktanya lainnya bahwa mahasiswa Univeristas Islam Riau (UIR) sebanyak 70 persen bergantung kepada ekonomi perkebunan kelapa sawit.

Sebab, katanya, orang tua para mahasiwa tersebut adalah petani kelapa sawit, artinya jika harga sawit turun atau jatuh maka permohonan kelonggaran waktu (menunggak) uang kuliah akan menumpuk di meja pimpinan UIR.

“Diyakini memang 80 persen produksi minyak sawit berasal dari negara-negara berkembang, sehingga sangat positif untuk meningkatkan pendapatan masyarakatnya, dan dari 80 persen tersebut ternyata Indonesia adalah produsen minyak sawit terbesar,” katanya.

Selain itu kepemilikan petani atau warga sangat besar pada usaha perkebunan kelapa sawit, dimana sebesar 46 persen dari jumlah lahan kelapa sawit di Indonesia adalah milik warga/petani, sedangkan untuk Riau seluas 2,4 juta hektare ternyata 56 persen (1,36 juta hektare dari total perkebunan kelapa sawit di Riau adalah milik petani kelapa sawit.

Kisaran kepemilikan perkebunan kelapa sawit dikelola rakyat antara 2-20 hektare dan 2,1 juta jiwa bergantung terhadap kebun sawit 1,36 juta hektare tersebut dengan serapan tenaga kerja mencapai hampir 600 ribu jiwa (BPS 2015).

Disamping itu, di Riau, sebanyak 76 pesen kepemilikan petani kebun kelapa sawit rakyat tersebut ternyata masuk dalam kawasan hutan yang sama sekali tidak diketahui oleh petani kelapa sawit rakyat dan sawitnya ada yang sudah berumur 30 tahun.

 

Sumber: Industry.co.id

Soal Kampanye Hitam, UE Sebut RI Pengekspor Sawit Terbesar

 

Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia, Vincent Guerend, mengatakan Indonesia merupakan pengekspor minyak sawit terbesar ke Eropa, tepatnya nomor dua setelah India. Pernyataan itu disampaikan Guerend menanggapi pertanyaan soal kampanye hitam terhadap minyak sawit yang dituduhkan Indonesia kepada Uni Eropa.

Guerend mengungkapkan ekspor minyak sawit Indonesia ke negara Eropa meningkat 38 persen selama Januari-Agustus 2017. Peningkatan nilai ekspor ini, menurutnya, cukup mengejutkan karena terjadi di tengah isu kampanye hitam yang menyerang negara produsen sawit, termasuk Indonesia, sejak pertengahan tahun 2017.

“Nilai ekspor meningkat lebih dari 2 miliar Euro selama periode tersebut. Ini menunjukan bahwa pasar Uni Eropa sangat terbuka bagi produk minyak sawit Indonesia,” kata Guerend dalam media briefing di kediamannya di Jakarta, Rabu (13/11).

 

Pernyataan itu diungkapkan Guerend menanggapi protes pemerintah Indonesia yang menganggap Uni Eropa tengah menggaungkan kampanye hitam mengenai komoditas minyak sawit melalui resolusi yang dikeluarkan parlemen Eropa pada April 2017 lalu.

Resolusi bertajuk Report on Palm Oil and Deforestation of Rainforest itu menyebut sawit sebagai komoditas yang sangat berkaitan dengan deforestasi, korupsi, eksploitasi, dan penghilangan hak masyarakat adat.

Dalam resolusi itu, Eropa juga menggambarkan bahwa perusahaan produsen minyak sawit tidak ramah lingkungan. Pengembangan industri sawit Indonesia termasuk juga yang disebut tidak memperhatikan lingkungan sehingga merusak hutan.

Laporan itu pun dianggap memberikan sentimen negatif kepada negara-negara penghasil sawit terbesar, seperti Indonesia, dan sejumlah negara lainnya.

Dalam KTT ASEAN-UE beberapa waktu lalu, Jokowi juga mendesak Uni Eropa menghapus serangkaian kebijakan dan sikap lainnya yang juga dianggap dapat merugikan dan merusak citra produsen minyak kelapa sawit.

Sebab, menurut Jokowi, komoditas sawit sangat berpengaruh pada kelangsungan hidup petani Indonesia, di mana 42 persen lahan perkebunan sawit dimiliki petani kecil.

Namun, Guerend menampik hal itu. Ia mengatakan sampai saat ini minyak sawit masih menjadi komoditas perdagangan utama antara Eropa dan Indonesia.

Eropa, paparnya, masih menempati peringkat kedua sebagai importir terbesar minyak sawit Indonesia.

“Kami masih menjadi salah satu importir terbesar sawit Indonesia. Tarif ekspor sawit ke Eropa pun sangat rendah sebesar 0-4 persen saja,” kata Guerend.

 

Sumber: Cnnindonesia.com

UE dorong upaya Indonesia tingkatkan kelestarian sawit

 

Uni Eropa (UE) mendorong upaya Indonesia meningkatkan prinsip kelestarian dalam industri kelapa sawit, seiring tingginya perhatian masyarakat Eropa terhadap pola konsumsi mereka.

“Warga Eropa memiliki ekspektasi besar untuk mengkonsumsi produk yang sifatnya berkelanjutan, termasuk diantaranya permintaan atas minyak kelapa sawit yang dihasilkan dari proses yang memperhatikan aspek-aspek keberlanjutan,” ujar Duta Besar UE untuk Indonesia Vincent Guerend dalam acara makan malam bersama media di Jakarta, Rabu.

Untuk mendukung upaya Indonesia mencapai 100 persen minyak kelapa sawit lestari pada 2020, Dubes Guerend telah mengirim surat kepada sejumlah anggota kabinet RI untuk menyatakan kesiapan dan kemauan UE untuk mendiskusikan berbagai perbedaan administrasi dari kedua pihak.

“Kami akan memulai tahun depan dengan berdiskusi untuk mencapai kecocokan antara harapan kami sebagai konsumen dan komitmen Indonesia sebagai produsen,” tuturnya.

Isu kampanye hitam atas sawit berkembang pasca parlemen Eropa menerbitkan “Report on Palm Oil and Deforestation of Rainforests” yang disampaikan di Starssbourg, Prancis pada 4 April 2017.

Dalam laporan itu disebutkan bahwa sawit adalah komoditas yang sangat berkaitan dengan deforestasi, korupsi, eksploitasi pekerja anak, dan penghilangan hak masyarakat adat. Tudingan ini secara tegas ditolak oleh Indonesia sebagai penghinaan yang sangat tidak relevan.

Untuk melawan tuduhan tersebut, Indonesia dituntut memberlakukan standar yang jelas untuk melindungi manusia, ekosistem dan cadangan karbon sesuai dengan Paris Agreement dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030.

“Kebijakan penggunaan lahan yang tepat dapat mencegah kerusakan lingkungan dan memperbaiki persepsi UE dan penerimaan pasar atas minyak kelapa sawit,” ujar Dubes Guerend.

Di sisi lain Menteri Perdagangan RI Enggartiasto Lukita menjamin bahwa kualitas minyak kelapa sawit Indonesia adalah yang terbaik di dunia.

Pernyataan tersebut disampaikannya di hadapan para pengusaha Rusia saat menghadiri forum bisnis yang diselenggarakan KBRI Moskow, Agustus lalu.

Menurut Mendag,keberatan dari UE tentang produk kelapa sawit Indonesia yang disebut membahayakan kesehatan dan menyebabkan deforestasi akibat kerusakan lingkungan sebenarnya adalah soal persaingan perdagangan karena produk Indonesia sangat kompetitif.

“Keberatan itu sangat tidak fair, saya sudah menjelaskan ke Uni Eropa dan mereka terdiam setelah saya buktikan bahwa mereka tidak benar,” kata dia.

Pemerintah Indonesia, kata Enggartiasto, sangat menjaga kualitas produk nasional agar dapat diperdagangkan secara adil pada era perdagangan bebas saat ini.

 

Sumber: Antaranews.com

Uni Eropa sebut ekspor sawit Indonesia ke Eropa meningkat

 

Duta Besar Uni Eropa (UE) untuk Indonesia Vincent Guerend menyebut nilai ekspor minyak kelapa sawit Indonesia ke Eropa meningkat 38 persen selama Januari-Agustus 2017 dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

“Nilainya meningkat lebih dari 2 miliar Euro selama periode tersebut. Ini menunjukkan bahwa pasar Eropa sangat terbuka untuk minyak kelapa sawit Indonesia,” kata Dubes Guerend dalam acara makan malam bersama media di Jakarta, Rabu.

Fakta tersebut dianggapnya cukup mengejutkan di tengah isu kampanye hitam atas sawit yang berkembang pasca parlemen Eropa menerbitkan “Report on Palm Oil and Deforestation of Rainforests” yang disampaikan di Starssbourg, Prancis pada 4 April 2017.

Dalam laporan itu disebutkan bahwa sawit adalah komoditas yang sangat berkaitan dengan deforestasi, korupsi, eksploitasi pekerja anak, dan penghilangan hak masyarakat adat. Tudingan ini secara tegas ditolak oleh Indonesia sebagai penghinaan yang sangat tidak relevan.

Namun, Dubes Guerend menjelaskan bahwa hingga saat ini sawit masih menjadi komoditas perdagangan utama Indonesia dan Eropa di mana Eropa menempati peringkat kedua importir minyak kelapa sawit Indonesia setelah India. Tarif ekspor minyak kelapa sawit ke Eropa pun disebutnya sangat rendah berkisar 0-4 persen.

Ia menegaskan UE tidak menerapkan hambatan perdagangan maupun peraturan untuk melarang minyak kelapa sawit.

“Kampanye `palm oil-free` adalah inisiatif perusahaan-perusahaan Eropa untuk tujuan pemasaran karena saat ini masyarakat Eropa semakin memperhatikan prinsip keberlanjutan atas produk yang mereka konsumsi,” tutur Dubes Guerend.

November lalu, Presiden RI Joko Widodo dalam kunjungan ke Kuching, Malaysia mengajak Perdana Menteri Malaysia Najib Tun Razak untuk melawan kampanye hitam terhadap produk kelapa sawit.

Indonesia dan Malaysia memproduksi 85 persen dari total CPO dan mengisi 91,2 persen pasar ekspor di dunia, sehingga kedua negara menjadi pemain utama dalam industri minyak sawit.

Bagi Indonesia, sawit merupakan industri besar yang menyangkut hajat hidup petani meliputi areal seluas 11 juta hektare dengan persentase 41 persen merupakan tanaman petani dengan tenaga kerja usaha hulu hingga hilir mencapai 16 juta orang.

Menurut Presiden Jokowi, isu kelapa sawit sangat dekat dengan upaya pengentasan kemiskinan, mempersempit kesenjangan pembangunan, serta pembangunan ekonomi yang inklusif.

Karena itu, kedua negara sepakat membentuk Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) untuk promosi dan penguatan kerja sama, termasuk untuk menyiapkan langkah-langkah strategis menghadapi kampanye negatif penggunaan minyak kelapa sawit di Eropa.

 

Sumber: Antaranews.com

Indonesia-Malaysia Lawan Kampanye Hitam Uni Eropa Soal Kelapa Sawit

 

Indonesia-Malaysia Lawan Kampanye Hitam Uni Eropa Soal Kelapa Sawit

Jakarta: Uni Eropa mengeluarkan pernyataan yang dianggap mendiskriminasi kelapa sawit. Indonesia dan Malaysia, sebagai produsen terbesar kelapa sawit merasa keputusan Uni Eropa mengancam keberlangsungan eksistensi kelapa sawit di dunia.

Karenanya, dalam pertemuan tahunan Indonesia-Malaysia di Kuching bulan lalu, pemimpin kedua negara sepakat menggunakan Dewan Negara Produksi Kelapa Sawit (CPOPC) untuk menangkis tudingan Uni Eropa tersebut.

Duta Besar Malaysia untuk Indonesia Datuk Sri Zahrain Mohamed Hashim menuturkan kelapa sawit terbukti memiliki banyak manfaat.

“Kedua pemimpin melalui badan yang kita bina Council Palm Oil Production Countries (CPOPC), untuk menangkis tuduhan yang tidak beralasan terkait isu sawit. Kita tidak mau Eropa menganggap sawit sebagai komoditas buruk. Sawit banyak manfaat dan terbukti sebagai minyak nabati yang bagus,” ujarnya saat ditemui dalam jumpa pers di kantor Kedutaan Besar Malaysia di Indonesia, Jakarta, Rabu 13 Desember 2017.

Menurutnya, sawit merupakan komoditas penting bagi kedua negara. Pasalnya, banyak masyarakat yang menggantungkan hidup dari kelapa sawit.

“Sawit komoditas penting bagi kedua negara. Kita sepakat dan saya ditugaskan Perdana Menteri untuk kerja sama erat dengan Indonesia dalam menanggapi isu-isu negatif dari Eropa. Sawit penting bisa digunakan banyak pihak,” sambungnya.

Presiden Joko Widodo dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Peringatan 40 Tahun Kerja Sama Kemitraan ASEAN-UNI EROPA meminta penghentian diskriminasi terhadap kelapa sawit Indonesia ke Uni Eropa.

“Resolusi Parlemen Uni Eropa dan sejumlah negara Eropa mengenai kelapa sawit dan deforestasi serta berbagai kampanye hitam, tidak saja merugikan kepentingan ekonomi, namun juga merusak citra negara produsen sawit,” kata Jokowi.

Presiden menjelaskan perkebunan kelapa sawit begitu berpengaruh dengan upaya pengentasan kemiskinan, mempersempit gap pembangunan, dan mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif.

Menurutnya, saat ini terdapat 17 juta orang Indonesia yang hidupnya, baik langsung maupun tidak langsung, terkait dengan kelapa sawit. Selain itu, 42 persen lahan perkebunan kelapa sawit dimiliki oleh petani kecil di Indonesia, kata Jokowi.