Implementasi Biodiesel 20% Rampung pada September 2018

FILE PHOTO – A fuel nozzle from a bio diesel fuel pump is seen in this photo illustration taken at a filling station in San Diego, California January 8, 2015. REUTERS/Mike Blake

 

JAKARTA – Arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta penerapan bahan bakar biodiesel 20% (B20) ditargetkan baru akan berlaku pada September 2018. Hal ini berdasarkan hasil rapat terkait penerapan B20 yang di pimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menyatakan, penerapan B20 masih menunggu peraturan presiden (Pepres). Kemudian akan diarahkan untuk penerbitan peraturan menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) uang baru, hingga akhirnya bisa diimplementasikan.

” Jadi kapan bisa diimplementasikan? Diharapkan bisa selesai 15 Agustus atau 1 September,” katanya di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (1/8/2018).

Pengembangan TBBM Maumere Bagian dari 29 Proyek Strategi

Sementara itu, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Rida Mulyana menambahkan, kemungkinan terbesar untuk implementasi akan efektif berjalan pada September mendatang. Saat ini dalam Perpres B20 masih terdapat satu ayat yang memerlukan revisi.

“Nanti kalau sudah (revisi) balik lagi ke Setneg, kalau sudah di sana Insya Allah akan cepat. Apalagi Bapak Presiden memerintahkan tidak untuk ditunda-tunda,” jelasnya.

Pertamina Sediakan Kios BBM untuk Pemudik di Jalur Tol Fungsional

Dalam perhitungan dan penunjukkan langsung, terdapat 19 Badan Usaha Bahan Bakar Nabati (BUBBN) dan 14 Badan Usaha Bahan Bakar Minyak (BUBBM). “Nah Kombinasi ini harus dihitung dan diexercise seperti apa. Dan yang paling penting lagi efisiensi,” imbuhnya.

Dengan implementasi B20, maka konsumsi yang terserap diperkirakan akan mencapai 4 juta kiloliter hingga akhir tahun 2018, baik untuk non public service obligation (PSO) maupun non PSO. “Jadi penghematannya, kalau 4 juta dikalikan saja, kira-kira Rp50 triliun atau USD3,4 miliar,” jelasnya.

(feb)

(rhs)

 

Sumber: Okezone.com

Menperin: Penerapan Biodiesel 100% Butuh Waktu 3 Tahun

JAKARTA – Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa campuran minyak sawit dalam solar hingga 100% atau Biodiesel 100 (B100) baru bisa diterapkan dalam tiga tahun ke depan.

Sebab, untuk kebutuhan terseban pabrik hingga tiga tahun.

“Untuk bangun B100 proses harus ada pabrik diesel baru dan itu proses makan waktu 3 tahun,” kata Airlangga di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Rabu (1/8/2018).

Saat ini pemerintah tengah fokus untuk mengembangkan B20 bagi sektor sektor non kewajiban pelayanan publik (public service obligation) atau non PSO. Selama ini B20 telah diberlakukan bagi sektor PSO.

“Kalau sekarang non PSO pertambangan, kereta api, dan pembangkit listrik. Mereka bisa lebih dari B20,” terang Airlangga.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menuturkan, jika dihitung dalam satu tahun, maka penghematan cadangan devisa sebagai imbas penggunaan B20 sebagai bahan bakar setara dengan USD5,5 miliar.

Dengan syarat, penggunaan B20 sudah dilakukan sepenuhnya oleh sektor kewajiban pelayanan publik atau public service obligation (PSO) dan non PSO.

(dni)

Sumber: Okezone.com

Pemerintah Andalkan 3 Jurus Amankan Rupiah

JAKARTA – Pemerintah menyiapkan tiga jurus untuk meredam gejolak rupiah, yakni memperluas mandatori campuran biodiesel sebesar 20% (B20), mengurangi impor dan menambah tingkat kandungan dalam negeri (TKDN), serta memperkuat sektor pariwisata. Ketentuan TKDN akan diberlakukan antara lain terhadap sektor hulu migas dan PT PLN. Pemerintah menargetkan penghematan devisa dari TKDN dan biodiesel masing-masing USS 2 juta dan USS 5,6juta pertahun.

Menurut Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto, untuk mengimplementasikan ketiga langkah tersebut, pemerintah tengah menyiapkan aturannya. “Langkah-langkah lainnya juga akan menyusul,” kata Menperin Airlangga Hartarto usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (31/7) siang.

Menperin mengungkapkan, ketentuan B20 kelak tak hanya berlaku bagi mandatori layanan publik (public service obligation/PSO), tapi juga non-PSO. “Jadi, seluruh sektor, baik PSO maupun non-PSO, nanti tidak ada hambatan teknis lagi untuk mengimplementasukan B20. Tinggal perusahaan-perusahaan distributor BBM-nya yang perlu dipersiapkan,” papar dia.

Dia menjelaskan, aturan mengenai penerapan B20 untuk non-PSO sedang difinalisasi. Namun, beleid itu tidak mungkin tuntas besok (Kamis, 2/8). “Soalnya, pada hari itu baru akan ada pernyataan kesiapan industri otomotif dan alat berat serta penyampaian harapan dari para distributor BBM dan penjual yang sudah bisa menyediakan biodiesel 20%,” tutur dia.

Airlangga mengemukakan, ada dua sektor industri yang akan didorong untuk meningkatkan TKDN, yakni sektor hulu migas dan sektor pembangkit listrik (PLN). Pemerintah sedang menyiapkan payu hukumnya berupa keputusan presiden (keppres). “Tinggal nunggu keppres-nya,” ucap dia.

Meski demikian, Menperin tidak bersedia menyebutkan berapa ketentuan TKDN yang akan diberlakukan. Dia hanya mengatakan, aturan ini tidak sama dengan ketentuan pada industri otomotif. “Sebab, ini lebih kepada pembelian pemerintah dalam proyek-proyek pemerintah,” ujar dia. Dari TKDN tersebut, kata Airlangga Hartarto, devisa yang bisa dihemat diharapkan mencapai US$ 2 juta per tahun. Sedangkan dari biodiesel sekitar US$ 5,6 juta per tahun.

Presiden Jokowi sebelumnya menekankan dua hal penting yang harus dilakukan sebagai strategi kebijakan untuk memperkuat cadangan devisa, yakni mengendalikan impor dan meningkatkan ekspor.

“Saya minta impor dievaluasi lagi secara detail, barang-barang yang tidak bersifat strategis yang perlu kita setop dulu atau dikurangi atau diturunkan,” tegas Presiden seperti dikutip laman Sekretariat Kabinet

Presiden juga mengingatkan, mandatori penggunaan biodiesel yang pernah disampaikannya pada ratas sebelumnya harus segera dijalankan. Jokowi meminta hal itu dipantau karena potensi penghematan devisa dari impor bahan bakar minyak (BBM) sangat besar, yaitu US$ 21 juta per hari.

Kecuali itu, Presiden menyoroti peningkatan TKDN yang sudah dibahas sejak 1,5-2 tahun silam, tapi implementasinya masih setengah-setengah.

Fundamental Terjaga

Sementara itu, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) mencermati adanya tekanan terhadap nilai tukar dan Surat Berharga Negara (SBN), terutama yang berasal dari adanya ekspektasi lanjutan dari kenaiakan Fed fund rate (FFR) dan adanya sentimen dari perang dagang antara pemerintah AS dan mitra dagang utamanya, Tiongkok.

Kendati demikian, KSSK memandang kondisi fundametal serta stabilitas perekonomian dan sistem keuangan masih terjaga. Hal itu tercermin pada tingkat inflasi yang terjaga, likuiditas sistem keuangan yang mencukupi, dan cadangan devisa yang masih memadai.

Selain itu, menurut KSSK, tingkat defisit APBN masih terkendali, surplus keseimbangan primer masih terjaga, serta membaiknya kinerja perbankan.

“Membaiknya kinerja perbankan di dalam negeri ditunjukkan oleh peningkatan pertumbuhan kredit dengan tingkat risiko kredit yang terkendali serta permodalan dan likuiditas yang kuat,” tegas Menteri Keuangan-(Menkeu) Sri Mulyani Indrawati selaku Ketua KSSK, dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (31/7) sore.

Konferensi pers digelar usai rapat KSSK yang juga diikuti para anggota KSSK, yakni Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Ketua Dewan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wim-bih Santiso, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Halim Alamsyah.

Sri Mulyani menjelaskan, untuk mengantisipasi ketidakpastian perekonomian global, KSSK telah melakukan assessment dan mitigasi terhadap berbagai potensi risiko yang dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan.

Di bidang fiskal, menurut Menkeu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus meningkatkan kinerja APBN, baik dari sisi pendapatan negara, belanja negara, maupun pembiayaan negara.

Sri Mulyani mengungkapkan, sampai semester 1-2018, pendapatan negara dan hibah mencapai 44,0% dari target APBN 2018, lebih tinggi dari periode sama tahun sebelumnya sebesar 41,5%. Capaian tersebut ditopang penerimaan perpajakan yang tumbuh 14% secara tahunan (year on year/yoy) dibandingkan semester 1-2017.

Adapun realisasi belanja negara mencapai 42,5% dari target APBN 2018, lebih tinggi dibandingkan 41,9% pada periode sama tahun silam.

Sri Mulyani menegaskan, sisi kualitas belanja APBN akan lebih difokuskan untuk menjaga momentum pertumbuhan dan memperkuat pondasi ekonomi. Defisit anggaran selama semester 1-2018 tercatat 0,74% terhadap produk domestik bruto (PDB), lebih rendah dari tahun sebelumnya yang defisit 1,29%. Alhasil, pada akhir semester 1-2018, keseimbangan primer mencatatkan surplus Rp 10 triliun, lebih baik dibandingkan defisit Rp 66,8 triliun pada semester 1-2017.

Menkeu menambahkan, defisit anggaran pada akhir 2018 diperkirakan mencapai 2,12% terhadap PDB, lebih rendah dari target APBN 2018 sebesar 2,19%. “Kami optimistis dapat memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN sampai akhir tahun,” tandas dia.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengungkapkan, BI akan memperkuat bauran kebijakan moneter dan makro-prudensial dalam menjaga daya tarik pasar keuangan domestik, sekaligus menjaga momentum pemulihan ekonomi.

Kebijakan bank sentral, menurut Perry, akan fokus pada upaya menjaga stabilitas ekonomi, khususnya stabilitas nilai tukar rupiah. Tentu saja kami akan mengoptimalkan berbagai pilihan instrumen yang ada di BI,” tutur dia.

Itu sebabnya, kata Gubernur BI, suku bunga acuan BI atau BI 7-day Reverse Repo Rate (BI 7-DRRR) dinaikkan sebesar 50 bps menjadi 5, 25% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI pada 20-28 Juni lalu.

“Kami juga melonggarkan aturan toan to value (LTV) untuk mendorong sektor perumahan. Juga melonggarkan ketentuan giro wajib minimum (GWM) averaging 2% atau naik setengah persen dari sebelumnya,” papar dia.

Perry Warjiyo mengemukakan, di bidang nilai tukar, BI terus melakukan langkah-langkah stabilisasi nilai tukar sesuai nilai fundamentalnya dengan tetap menjaga bekerjanya mekanisme pasar. “Dalam konteks seperti ini, kami terus menempuh langkah-langkah stabilisasi melalui yang kita sebut intervensi ganda, baik di pasar valas maupun pembelian SBN,” ucpa dia.

Dia menegaskan, selama tahun berjalan (year to date/ytd), pelemahan rupiah terhadap dolar lebih rendah dibandingkan pelemahan mata uang negara-negara berkembang lainnya, seperti Filipina, India, Afrika Selatan, Brasil, dan Turki.

Perry mengatakan, BI akan fokus pada langkah-langkah jangka pendek untuk memastikan stabilitas makro dan stabilitas keuangan dapat terus terjaga dalam mengadapi risiko eksternal.

Die mengakui, bank sentral sedang mengkaji instrumen swap valas. “BI sudah punya instrumen untuk menyediakan lindung nilai (hedging) bagi perusahaan-perusahaan dengan swap valas yang dibuka lebih sering. Kami sedang me-review pricing-nya, bagaimana agar bisa lebih murah,” tutur dia.

Jaga di Atas 5%

Ketua KSSK/Menkeu Sri Mulyani mengungkapkan, pemerintah terus berupaya menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5% tahun ini di tengah situasi perekonomian global yang sangat dinamis. “Konsumsi juga kami jaga, daya beli masyarakat terus dijaga,” ucap dia.

Langkah-langkah pemerintah dalam merespons perekembangan ekonomi terkini, menurut Menkeu, diharapkan mampu menguatkan kepercayaan pasar, khususnya pasar modal.

Ketua Dewan Komisioner OJK

Wimboh Santoso mengatakan, hingga Juni 2018, rasio kredit bermasalah (NPL) perbankan tercatat 2,67%, rasio pembiayaan bermasalah (NPF) perusahaan pembiayaan sebesar 3,15%, dengan posisi rasio kecukupan modal (CAR) perbankan di level 21,9%.

Dia mengakui, indeks harga saham gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) sedang didera volatilitas yang cukup tinggi, sejalan dengan masimya aksi jual saham oleh investor asing.

“Tapi, dengan fundamental pasar modal kita yang kuat, ditambah fundamental ekonomi yang kokoh, kami percaya ke depan pasar saham kembali membaik,” tegas dia.

Secara terpisah, Direktur Indef Enny Sri Hartati menuturkan, ketergantungan ekonomi domestik terhadap asing yangbegitu tinggi, menyebabkan rupiah terus tertekan ketika gejolak global terjadi.

“Indonesia berbeda dengan negara tetangga seperti Thailand yang mampu menjaga surplus neraca perdagangannya,” kata dia.

Selamatkan sawit

Di sisi lain, Ketua Umum Dewan Minyak sawit Indonesia (DMSI) Derom Bangun mengungkapkan, implementasi perluasan B20 tidak hanya mampu menghemat devisa negara, namun juga bisa menyelamatkan industri sawit domestik, terutama para petani produsen.

Saat ini, menurut dia, petanisawithanya bisa menikmati harga tandan buah sawit (TBS) di kisaran Rp 820 per kg, menyusul anjloknya harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) di pasar global.

“Perluasan program B20 hingga menyentuh pada kegiatan bukan PSO (bukan subsidi) tidak hanya menghemat devisa, tapi juga bisa menyelamatkan industri sawit kita, terutama para petani,” kata dia saat dihubungi Investor Daily di Jakarta, Selasa (31/7).

Dia menjelaskan, saat ini harga CPO di Bursa Rotterdam hanya di kisaran US$ 570-580 per metrik ton (CIF). Alhasil, harga ekspor yang dibanderol Indonesia atau Malaysia harus di kisaran US$ 530 per metrik ton, itu pun sudah terlampau tinggi. Apalagi di Indonesia terdapat pungutan ekspor US$ 30-50 per ton.

Dampaknya, menurut Derom, perusahaan atau pabrik sawit membeli TBS petani dengan harga rendah sekitar Rp 1.050, itu belum menghitung biaya angkut Rp 220 per kg, sehingga harga yang diterima petani hanya Rp 820 per kg.

“Memang harus ada kebijakan dari pemerintah untuk menolong petani, yakni meningkatkan konsumsi domestik melalui perluasan B20. Harapannya, program ini benar-benar dijalankan supaya dampaknya nyata,” papar dia. ,

Sekjen Kementerian Pertanian (Kementan) Syukur Iwantoro optimistis potensi produksi kelapa sawit nasional mencukupi untuk pengembangan bahan bakar nabati (BBN) dengan adanya program B20. Bahkan, apabila penerapan biodiesel 100% (B100) dilaksanakan, potensi sawit Indonesia masih sangat memadai.

Berdasarkan data yang diolah Gabungan Pengusaha Kelapa sawit Indonesia (Gapki), produksi minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) 2017 mencapai 38,17 juta ton dan minyak kernel (palm kernel oil/PKO) 3,05 juta ton, sehingga total keseluruhan produksi minyak sawit Indonesia adalah 41,98 juta ton.

 

Sumber: Investor Daily Indonesia

Menkeu Pastikan Pemerintah Telah Berupaya Untuk Menekan Impor

 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan terdapat upaya yang dilakukan pemerintah untuk menekan impor dan memperbaiki defisit neraca transaksi berjalan.

Sri Mulyani di Jakarta, Selasa, mengatakan upaya tersebut antara lain dengan mendorong penggunaan campuran minyaksawitdalam solar sebesar 20 persen (B20).

Penerapan biodiesel, kata dia, bisa menekan impor BBM dan memberikan nilai tambah produk CPOsawitkepada pasar luar negeri.

“Ini segera diterapkan, karena bisa mempengaruhi impor BBM,” kata mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini.

Selain itu, ia memastikan, impor barang baku maupun bahan modal untuk proyek infrastruktur tidak mendesak mulai direncanakan untuk dikurangi.

Untuk itu, pemerintah akan berkoordinasi dengan instansi terkait yang selama ini mempunyai konten impor guna menggarap berbagai proyek strategis.

“Kami perketat peraturan untuk menyakinkan proyek tersebut penting dan urgent untuk dilakukan. Kalau tidak bisa, maka bisa ditunda untuk tahun-tahun kedepan,” katanya.

Pemerintah juga melakukan upaya lainnya untuk memperkuat cadangan devisa yaitu dengan melakukan evaluasi kebijakan agar para pengusaha tidak lagi menyimpan devisa hasil ekspor di luar negeri.

” Policy mana lagi yang bisa ditingkatkan sehingga mereka confidence nya muncul tanpa mereka merasa harus terpaksa atau dipaksa,” ujarnya.

Meski demikian, Sri Mulyani belum bisa memastikan adanya kemungkinan pemberian insentif kepada pengusaha yang mau menyimpan devisa hasil ekspor di dalam negeri.

“Sebetulnya bisa kita lihat, kita compare dengan negara-negara lain dan sekitar, yang melakukan kebijakan cukup ketat terhadap devisa hasil ekspor maupun capital inflow,” ujarnya.

 

Sumber: Antaranews.com

Rumusan Inovasi Perlu Dukungan Berbagai Stakeholder

 

Satu pohon sawit memiliki banyak ragam turunan dengan potensi industri yang menjanjikan dari segi bisnis, salah satunya gula merah sawit. Namun, agar bisa merumuskan inovasi sistem usaha gula merah sawit, khususnya di tingkat perkebunan rakyat, perlu dukungan berbagai pihak dan kalangan.

Direktur PPKS, Hasril Hasan Siregar menyampaikannya saat membuka Workshop Pengembangan Bisnis Gula Merah sawit Mendukung Peremajaan Perkebunan Kelapa sawit Rakyat 30-31 Juli 2018, di Avros Guest House Training Center Medan, Senin (30/7). Menurutnya, beberapa permasalahan masih belum terpecahkan terutama perkebunan swadaya dan perlu alternatif sumber pendapatan pasca-penumbangan batang sawit.

Dilanjutnya, teknologi akar rumput (grassroot technology) terkait pemanfaatan batang sawit telah tersedia di masyarakat, khususnya Sumatera Utara yakni hadirnya industri kecil gula merah sawit. “Namun usaha kecil ini cenderung tidak sustain di tingkat pekebunan. Karena itu, workshop ini dilakukan untuk mendapat masukan semua kalangan terkait alternatif pembiayaan peremajaan melalui bisnis gula merah sawit secara teknis, finansial, pemasaran, pembiayaan maupun kelembagaan.

Workshop dihadiri berbagai kalangan, yakni para petani (APKASINDO SAMADE, Binaan PTPN 3), SKPD (Balitbang, Dinas Perkebunan, Dinaskop UMKM), pelaku UMKM, dosen/akademisi, peneliti, perwakilan BUMN yakni Bank Mandiri dan Bank Sumut, dan unsur terkait. Usai workshop, juga dilakukan penandatanganan kerja sama antara Kelompok Tani APKASINDO Serdang Bedagai dengan oil palm Science Techno Park (OPSTP) dalam hal merumuskan inovasi sistem usaha gula merah di perkebunan rakyat untuk peremajaan.

Peneliti PPKS, Ahmad Gazali Sofwan Sinaga pada materinya Potensi Produk Inkubasi Gula Merah Sawit, memaparkan gula merah sawit tidak menyebabkan diabetes jika dibandingkan dengan gula putih. “Artinya berpotensi menggantikan gula putih untuk di pasaran. Harga gula merah sawit juga jauh lebih murah dibandingkan gula putih.

Karena itu, ada terobosan baru untuk menggantikan gula putih, yakni gula merah sawit dijadikan butiran gula semut agar bisa menjadi dipasarkan di perhotelan,” paparnya.

Ketua Koperasi Karyawan RISPA, Bagus Giri Yudhanto turut memberikan paparan bahwa potensi itu sejalan dengan tren konsumsi gula pasir dan gula merah yang meningkat 2015-2017. “Konsumsi gula ini meningkat namun terdapat beberapa tantangan bisnis gula sawit, di antaranya bahan baku terkait kesinambungannya, peralatan teknologi, permodalan terkait biaya produksi relatif tinggi, dan lain-lain,” ujarnya.

Gus Dalhari Harahap dari APKASINDO Sumut menambahkan, upaya-upaya itu membutuhkan dukungan seluruh stakeholder. “Kalau bisa dibuat forum discussion group (FGD) dan diberikan masukan ke provinsi,” tambahnya.

 

Sumber: Analisa

Pemanfaatan EBT Wujudkan Kedaulatan Energi

Jakarta: Kedaulatan energi menjadi suatu keharusan untuk pemenuhan energi dari dalam negeri. Selain mengurangi ketergantungan terhadap minyak dan batu bara, energi baru dan terbarukan (EBT) juga mampu memenuhi kebutuhan energi.

Menurut praktisi bisnis pembangkit listrik, Handoko, EBT berasal dari air, mikro hidro, angin (bayu), tenaga surya, gelombang laut, dan panas bumi. Indonesia, kata dia, memiliki sumber EBT yang melimpah. Sayangnya, pemanfaatannya tersendat lantaran mahalnya teknologi.

“Untuk itu, penguasaan teknologi juga harus mendapatkan prioritas sehingga kita tidak lagi tergantung pada teknologi luar negeri,” ujar Handoko dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Selasa, 31 Juli 2018.

Soal pembangkit listrik tenaga air (PLTA), jelasnya, Indonesia sudah cukup lama menguasai teknologinya. Terlebih sungai-sungai yang ada di Indonesia menyimpan potensi energi hingga 75 gigawatt (GW). Namun pemanfaatannya masih sangat kecil.

“Pembangunan PLTA harganya mahal, antara lain karena porsi pekerjaan sipil (civil work) yang besar, seperti pengerjaan bendungan dan penstock (pipa pesat) serta lokasinya yang sulit diakses. Tetapi energi primernya bisa diperoleh dengan gratis dan bisa dibangun beberapa pembangkit dalam satu aliran sungai dalam jarak yang berdekatan (cascade/ berjenjang) dengan memanfaatkan perbedaan elevasi,” ungkap Handoko.

Menyinggung soal biaya investasi (capital expenditure), lanjutnya, pembangkit listrik EBT masih lebih mahal dari pembangkit energi fosil. Pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) bisa menelan investasi sekitar USD4 juta/MW, lebih mahal ketimbang PLTU batu bara yang hanya USD1,5 juta-USD 2 juta/MW.

“Seperti listrik yang berasal dari PLTP, fase eksplorasi sumber energi sudah memakan biaya sangat besar. Harus memakai teknologi tinggi dan mahal, ditambah lagi dengan success rate yang rendah. Ketika Anda mengeksplorasi sebuah lapangan geotermal dan melakukan pengeboran, tingkat keberhasilannya tak lebih dari 20 persen,” papar Handoko.

Demikian juga investasi yang dibutuhkan untuk membangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS/solar cell) yang membutuhkan investasi hingga Rp28 miliar. Terlebih, PLTS membutuhkan area yang luas.

“Tapi saya yakin, akselerasi pemanfaatan solar cell semakin masif seiring dengan semakin majunya teknologi panel surya dan baterai,” pungkasnya.

 

Sumber: Metrotvnews.com

Revisi Perpres 61 Dijadwalkan Selesai Agustus

 

Pemerintah berencana merevisi Perpres Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit untuk memperluas penggunaan biodiesel. Beleid yang baru akan mewajibkan konsumsi B20 kepada sektor non subsidi.

“Revisi aturan diharapkan selesai pada Agustus mendatang,” kata Menteri Perindustrian Arilangga Hartarto seusai rapat koordinasi biodiesel, di Kementerian Perekonomian, Jakarta, Senin (30 Juli 2018).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengakui akan ada perubahan beberapa pasal dalam Perpres Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan. Menurutnya, perubahan dimaksud tidak akan memakan waktu lama.

“Saat ini, pengguna B20 sebagian besar masih kebutuhan subsidi (PSO) saja. Nah, kita ingin memperluasnya masuk ke non-PSO,” ujar Darmin.

Selain itu, kebijakan tersebut secara tidak langsung akan membawa dampak positif terhadap neraca perdagangan di mana Januari hingga Mei 2018 mengalami defisit sebesar US$ 2,8 miliar. Adapun sektor yang berperan membuat neraca perdagangan defisit adalah sektor migas.

Menko Darmin menuturkan bahwa penerapan biodisel ini sudah dilakukan sektor PSO. Walaupu, dalam perjalanannya masih tergolong lambat karena pengguna untuk beberapa sektor. Oleh karena itu, pemerintah akan mendorong penerapan B20 dapat diperluas.

“Jadi biodiesel itu diatur melalui peraturan pemerintah nomor 61 yang mengatur kewajiban atau mandatori menggunakan B20. Selama ini yang berjalan itu dua kelompok besar PSO dan non-PSO. Tapi PSO  kurang optimal juga,” pungkasnya.

MP Tumanggor, Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI), mengatakan anggotanya mendukung penuh kebijakan pemerintah untuk perluasan B20.

 

Sumber: Sawitindonesia.com

Biodiesel, Masa Depan EBT Gantikan Energi Fosil

 

Masa depan energi atau bahan bakar nabati (biofuel) di Indonesia sangat potensial untuk digenjot secara masif. Selain ketersediaan bahan baku yang mencukupi, kajian teknologi dari hulu ke hilir juga sudah dilakukan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Sehingga tidak ada alasan lagi untuk mundur atau bahkan enggan memakainya.

Keberlanjutan lingkungan dan pengurangan emisi gas rumah kaca penyebab perubahan iklim perlu dicermati. Sehingga biofuel yang di dalamnya terdapat biodiesel menjadi mandatori untuk segera diterapkan secara masif karena emisinya tidak seburuk energi dari fosil.

Deputi Bidang Teknologi Informasi Energi dan Material BPPT, Eniya Listyani Dewi, mengatakan, biodiesel merupakan senyawa ester yang dapat dijadikan bahan bakar yang renewable dan berasal dari minyak nabati.

“Peluang biodiesel menjadi bahan bakarenergi baru terbarukan(EBT) sangat baik karena memiliki banyak keunggulan,” katanya di Jakarta, Minggu (29/7).

Selain terbarukan, lanjutnya, biodiesel memiliki angka setana atau ukuran yang menunjukkan kualitas dari bahan bakar untuk diesel yang tinggi, emisi gas buang yang lebih baik dan sifat pelumasan engine yang baik. Saat ini pun pemerintah kembali mendorong pemakaian B20, untuk mengurangi bahan bakar fosil.

Bahan Bakar Nabati Eniya menjelaskan, bahan bakar B20 merupakan campuran bahan bakar 20% biodiesel dan 80% petroleum diesel (solar). Biofuel adalah bahan bakar nabati yang bisa berasal dari biomassa kelapa sawit.

Hanya saja saat ini, B20 yang sudah didorong pemakaiannya di seluruh sektor temyata tidak berjalan sesuai rencana.

Padahal penggunaan biodisel ini, kata Eniya, akan sangat membantu petani kelapa sawit Apalagi peluangnya sangat besar untuk menggantikan subsidi dengan bahan baku yang kita punyai.

Sementara itu, BPPT telah mengembangkan dan mengaplikasikan baik teknologi produksi dan handling biodiesel maupun teknologi pengujian karakteristik biodiesel sebagai bahan bakar untuk peningkatan standar dan kualitas sebagai bahan bakar serta pengujian bahan bakar ke mesin kendaraan.

“Teknologi tersebut mempunyai keunggulan dalam kemudahan aplikasinya serta telah diaplikasikan ke industri untuk mendorong pemanfaatan biodiesel sebagai bahan bakar substitusi bahan bakar fosil,” ucapnya.

Hanya saja ada kendala yang ditemui, seperti pemahaman yang kurang terhadap karakteristik biodiesel sehingga dalam handling biodiesel maupun B20 masih belum baik. Ini dapat mengakibatkan kualitas biodiesel turun.

BPPT, tambahnya, akan terus mendukung dan mendorong pemanfaatan biodiesel sebagai EBT dengan kajian karakteristik biodiesel sebagai bahan bakar. Selain itu, mereka juga melakukan kajian metoda dan pengujian biodiesel sebagai bahan bakar untuk peningkatan kualitas dan standar biodiesel sebagai bahan bakar, kajian teknologi produksi biodiesel yang lebih baik, kajian handling biodiesel dan kajian engine untuk penggunaan bahan bakar dengan persentase biodiesel yang tinggi.

 

Sumber: Suara Pembaruan

,

Ekspor Minyak Sawit Bisa Terancam Damai AS UE

 

JAKARTA. Kebijakan Amerika Serikat (AS) yang melunak terhadap Uni Eropa (UE) atas perang dagang menghasilkan mestinya bisa menjadi peluang bagi Indonesia.

Salah satunya adalah kebijakan UE akan meningkatkan impor kedelai (soybean) dari AS. Sebaliknya, kebijakan UE menetapkan tarif bea masuk 0% untuk impor produk bahan baku minyak nabati tersebut.

Jika ini lancar, ini bisa berdampak pada ekspor minyak kelapa sawit Indonesia ke Benua Biru. Selama ini, produk minyak sawit banyak digunakan untuk bahan baku minyak nabati. Apalagi, harga minyak sawit lebih murah ketimbang bahan baku minyak nabati lainnya seperti bunga matahari, rapeseed atau canola yang diproduksi Eropa.

Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa sawit Indonesia (GAPKI) Mukti Sardjono mengatakan, peningkatan ekspor kedelai ke Eropa bisa menekan ekspor Crude palm oil (CPO). Apalagi selama ini, ekspor CPO dan turunannya tercatat turun 12% di semester I 2018 menjadi 2,39 juta ton. “Kesepakatan peningkatan impor soybean dari AS, saya prediksi akan mempengaruhi harga minyak nabati dunia,”ujarnya kepada KONTAN, Ahad (29/7).

Namun Indonesia perlu mendalami potensi peningkatan impor soybean oleh EU itu. Antara lain yang harus dipelajari adalah kemampuan soybean menggantikan penurunan impor soybean dari China.

Berdasarkan data Commodity Market Outlook (CMO), pada musim 2017/2018, China diperkirakan mengimpor kedelai sebanyak 95 juta ton, naik 2,6% dari musim sebelumnya sebesar 92,5 juta ton.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga mengatakan, kebijakan baru peningkatan ekspor kedelai AS ke Eropa dengan tarif bea masuk 0% akan berdampak pada ekspor CPO dan turunnya.

Kendati demikian, ia menilai dampak yang timbul tidak signikan. Apalagi, pembelian kedelai tidak selalu digunakan untuk menjadi minyak kedelai. “Saya kira yang utama dalam pembelian soybean itu adalah proteinnya, dan minyak soybean hanya hasil samping saja,” terang Sahat.

Di samping itu, jika Eropa meningkatkan pembelian kedelai dari AS, hukum pasar akan berlaku, harga kedelai akan meningkat, karena permintaan tinggi. Otomatis kondisi ini menjadi peluang positif bagi minyak sawit Indonesia, karena harganya lebih murah.

Sebagai contoh, untuk produk kosmetik, bahan bakunya jauh lebih murah bila gunakan sawit dari pada kedelai.

Selain itu, dari sisi fungsi, minyak sawit tidak akan mudah dihilangkan mengingat karakteristik minyak nabati yang berbeda-beda. Untuk kebutuhan makanan yang menggunakan solid-fat misalnya, fungsi sawit tetap tak dapat dihilangkan.

“Kalau diganti dengan soft-oils, seperti soybean, rapeseed oil atau canola, maka minyak tersebut perlu hydrogenasi, dan ini akan menimbulkan trans-fatty acids yang sudah dilarang dipakai dalam makanan. Jadi di sektor ini sawit tidak akan dapat dihilangkan,” jelasnya.

Konsumsi domestik

Untuk mengantisipasi dalam pak lanjutan dari pening-katakan ekspor kedelai AS ke Uni Eropa, maka peningkatkan konsumsi minyak sawit di pasar domestik perlu segera direalisasikan. Pasalnya, Sahat bilang pemrerintah tidak boleh lengah. Seperti program perluasan penggunaan campuran biodiesel 20% (B20) terhadap solar harus direalisasikan untuk mesin diesel Public Service Obligation (PSO) maupun non PSO.

Malah, ia menyarakan agar penggunaan biodiesel di non PSO tak perlu disubsidi. Supaya Indonesia tak akan menghadapi tuduhan subsidi dan dumping price dari AS dan UE sehingga tidak menghambar ekspor.

Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati mengatakan peningkatan ekspor kedelai AS ke Eropa tak serta merta berdampak negatif pada ekspor CPO. Karena belum tentu, konsumen di Eropa suka dengan bahan baku minyak nabati dari kedelai. “Apalagi konsumen di Eropa itu sangat ketat dalam hal makanan, khususnya untuk masalah kesehatan, “ucapnya.

Sementara kalau Eropa menggunakan kedelai untuk bahan baku biofuel, maka butuh biaya yang sangat besar, sementara harga minyaksawitjauh lebih murah.

Lidya Yuniartha Panjaitan

 

Sumber: Harian Kontan

,

GIMNI: Penambahan pembelian kedelai Uni Eropa tak berefek besar pada sawit Indonesia

JAKARTA. Amerika Serikat dan Uni Eropa telah sepakat untuk berdamai. Bahkan, kedua negara ini telah menyepakati berbagai keputusan. Salah satunya adalah Uni Eropa setuju untuk meningkatkan pembelian kedelainya dari Amerika.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga menilai, peningkatan pembelian kedelai tersebut tak akan berdampak signifikan terhadap komoditas sawit khususnya sawit Indonesia. Menurutnya, kesepakatan ini adalah hal biasa dalam perdagangan internasional. Apalagi, menurutnya pembelian kedelai tak selalu diolah menjadi minyak kedelai.

“Peningkatan pembelian bisa jadi sebagai imbal balik dari trading mereka, agar trade-deficit antar dua negara itu tidak terlalu besar. Menggunakan kedelai itu bukan berarti minyak kedelai. Saya kira yang utama dalam pembelian kedelai itu adalah proteinnya, dan minyak kedelai hanya hasil samping saja,” terang Sahat kepada Kontan.co.id, Minggu (29/7).

Meksi tak berpengaruh signifikan, Indonesia tak boleh lengah. Menurutnya, pemerintah harus mengambil berbagai tindakan. Pertama adalah meningkatkan pemakaian sawit di dalam negeri. Hal ini bisa dilakukan dengan pemakaian biodiesel di non PSO. GIMNI menyarankan, penggunaan biodiesel di non PSO ini tak diberi subsidi. Dengan begitu, Indonesia tak akan menghadapi tuduhan subsidi dan dumping price sehingga tidak akan menghambar ekspor.

“Ini karena biodiesel itu dipakai di berbagai industri yakni tekstil, makanan minuman, elektronik industri, pembangkit listrik dan lainnya,” tutur Sahat.

Selanjutnya, dia menyarankan supaya program keberlanjutan sawit dengan mengikuti alur sustainability program 17 SDGs yang dicanangkan oleh PBB dilanjutkan dan hal tersebut dijabarkan itu dalam ISPO.

Sahat meminta supaya sengketa lahan sawit dan yang berada di area hutan diselesaikan segera sehingga program replanting bisa dipercepat, ada kepastian hukum dengan adanya sertifikat, dan program perolehan ISPO bisa dipercepat. Peran pemerintah daerah juga harus ditingkatkan. Ini dapat memberikan kontribusi besar dalam pencapaian ramah lingkungan, termasuk mencegah kebakaran.

Sahat melanjutkan, dengan peningkatan pembelian kedelai ini, ada kemungkinan bahwa harga kedelai akan semakin tinggi. Bila perbedaan harga minyak sawit dan kedelai semakin tinggi, maka ini akan semakin menarik pasar global untuk membeli sawit atau meningkatkan harga sawit.

Menurut Sahat, penggunaan sawit dalam konsumsi makanan di Uni Eropa mungkin akan cenderung menurun karena konsumen di negara tersebut sudah terpengaruh kampanye negatif atas sawit.

Meski begitu, dari sisi fungsi, sawit tidak akan bisa dihilangkan mengingat karakteristik minyak nabati yang berbeda-beda. Untuk kebutuhan makanan yang menggunakan solid-fat misalnya, fungsi sawit tetap tak dapat dihilangkan.

“Kalau diganti denga soft-oils, seperti soybean, rapeseed oil atau canola, maka minyak tersebut perlu hydrogenasi, dan ini akan menimbulkan trans-fatty acids yang sudah dilarang dipakai dalam makanan. Jadi di sektor ini sawit tidak akan dapat dihilangkan,” jelasnya.

Sahat berpendapat, harga sawit yang lebih ekonomis membuat sawit tetap menjadi pilihan. misalnya, dalam kosmetik dan lainnya yang diolah melalui proses oleochemicals, harga sawit jauh lebih murah dibanding kedelai.

Pasar biodiesel di Uni Eropa juga masih menarik bagi Indonesia lantaran harganyanya lebih murah dan tak adanya hambatan dumping lagi.

 

Sumber: Kontan.co.id