Limbah Sawit Dipilih untuk Bahan Baku Pakan Ikan, Seperti Apa Itu?

Upaya untuk mengurangi ketergantungan tepung ikan sebagai bahan baku pembuatan pakan ikan, terus dilakukan Pemerintah Indonesia. Bahan baku tersebut, selain harganya mahal, juga sebagian besar masih harus didatangkan dari luar negeri. Padahal, kebutuhan pakan ikan dari waktu ke waktu semakin meningkat seiring meningkatnya popularitas perikanan budidaya.

Salah satu daerah yang masih bergantung pada pakan ikan, adalah Provinsi Riau yang dikenal sebagai daerah penghasil patin terbesar di Indonesia. Di Riau, pakan ikan sangat dibutuhkan untuk menjalankan produksi perikanan budidaya, terutama di Kabupaten Kampar yang terkenal sebagai sentra ikan patin nasional.

Agar ketergantungan pakan ikan dengan bahan baku tepung ikan bisa dikurangi, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memilih untuk memanfaatkan bahan baku lokal sebagai penggantinya. Menurut Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Slamet Soebjakto, bahan baku lokal yang dimanfaatkan itu adalah bungkil (palm karnel meal/PKM) kelapa sawit.

“Di Provinsi Riau, ketersediaan PKM masih sangat melimpah,” ucapnya di Jakarta pekan lalu.

 

Slamet menjelaskan, PKM sawit merupakan produk sampingan dari pembuatan minyak kelapa sawit. Tidak hanya di Riau, ketersediaan PKM hingga saat ini masih sangat melimpah di Indonesia, dan bahkan sebanyak 94 persen PKM justru diekspor. Hingga saat ini, Indonesia masih tercatat sebagai negara terbesar kedua di dunia setelah Malaysia untuk produksi PKM.

Dengan kondisi seperti itu, Slamet menilai bahwa peluang melepaskan ketergantungan tepung ikan sebagai bahan baku pembuatan pakan ikan sangat terbuka lebar dan menggantinya dengan PKM sawit. Jika itu dilakukan, maka suplai bahan baku untuk pakan ikan dipastikan tidak perlu impor lagi dan tersedia dengan melimpah.

“Di sisi lain, berbagai hasil kajian menunjukkan bahwa PKM ini sangat potensial untuk bahan baku pakan, bahkan bisa diberikan langsung sebagai salah satu bahan baku pakan, tanpa harus dibuat maggot dulu. Ini yang harus kita manfaatkan segera,” tuturnya.

Bukan itu saja keuntungan yang didapat Indonesia jika penggunaan bahan baku beralih ke PKM sawit. Menurut Slamet, dalam PKM terdapat protein yang bisa mengurangi penggunaan protein dari tepung ikan dan itu akan berdampak pada ongkos produksi pakan ikan. Kata dia, dipastikan jika PKM menjadi bahan baku, maka pakan ikan akan menjadi lebih murah.

“Saya berharap pak Gubernur atau Bupati bisa memberikan edaran ke semua perusahaan pengolah sawit di Riau ini untuk memberikan CSR (tanggung jawab sosial) kepada koperasi pakan mandiri yaitu dalam bentuk dukungan pemenuhan kebutuhan PKM sawit bagi bahan baku pakan secara kontinu,” tandasnya.

 

Percontohan

Untuk program tersebut, Slamet memastikan bahwa Riau akan menjadi provinsi percontohan di Indonesia yang menggunakan PKM dari sawit untuk pemenuhan protein nabati pada pakan ikan. Kebutuhan bahan baku tersebut, ketersediaannya akan disuplai secara kontinu oleh pihak yang diajak bekerjasama di Riau.

“Apalagi patin sangat adaptif terhadap pakan mandiri,” tambahnya.

Tentang penggunaan PKM sawit, Slamet menjelaskan bahwa bahan baku seperti tepung ikan dan alternatifnya saat ini memang cukup sulit didapatkan. Penyebabnya, bukan karena bahan baku yang langka, melainkan karena sistem logistik pakan yang masih belum optimal di Indonesia, utamanya konektivitas dari sumber bahan baku ke unit usaha pakan mandiri.

“Ini yang akan kita cari jalan keluarnya,” ungkapnya.

Jalan keluarnya, menurut Slamet, adalah dengan mempermudah akses sumber bahan baku dengan koperasi induk pakan mandiri yang ada di daerah melalui kemitraan. Cara tersebut menjadi penting, karena ikan yang dibudidayakan juga sudah sangat adaptif terhadap pakan mandiri. Oleh karenanya, penggunaan bahan protein nabati menjadi alternatif untuk mengurangi porsi penggunaan tepung ikan.

 

Terpisah, Ketua Asosiasi Pakan Mandiri Nasional Syafruddin mengatakan, penggunaan PKM kelapa sawit telah menjadi alternatif untuk memenuhi kebutuhan protein nabati dalam pakan mandiri. Dalam pakan ikan, penggunaan PKM sawit besarnya diperkirakan antara 8 hingga 10 persen.

“Dengan penggunaan PKM, keuntungan lain didapat karena ada tambahan kandungan lemak hingga 10 persen, sehingga diharapkan dapat meningkatkan performa pertumbuhan ikan. Saat ini kebutuhan PKM sawit masih disuplai melalui kerjasama dengan Sinar Mas Group. Di Kabupaten Kampar ada lebih dari 300 pelaku pakan mandiri, dari semuanya dibutuhkan sedikitnya 33 ton PKM sawit/hari,” paparnya.

Dengan adanya alternatif tersebut, Syafruddin menyebutkan, kebutuhan bahan baku pakan lokal akan terus meningkat seiring dengan terus menggeliatnya industri perikanan budidaya di Riau. Tetapi, dia berharap Pemerintah Indonesia mengeluarkan regulasi atau himbauan kepada semua perusahaan pengolah sawit yuntuk mengalokasikan 10 persen PKM sawit untuk kebutuhan bahan baku pakan ikan.

“Baik BUMN ataupun BUMD ataupun swasta, bisa mengalokasikan untuk kebutuhan di Riau. Jangan sampai seluruhnya diekspor,” tegasnya.

Diketahui, hasil uji yang dilakukan Institut Pertanian Bogor (IPB) terhadap komposisi kandungan nutrisi PKM sawit didapatkan fakta bahwa, kadar protein berkisar 15-18 persen; mengandung sekitar 10 kandungan asam amino esensial; kadar lemak sebesar 9,5 persen; serat kasar 25,19 persen; dan rasio Ca:P adalah 1:2,4. PKM juga mengandung trace mineral mangan (Mn) yang baik.

Tak hanya itu, dari sebuah hasil penelitian yang juga dilakukan oleh IPB, didapatkan fakta bahwa penggunaan PKM sawit sebanyak 8 persen dalam pakan ikan dapat menghasilkan kinerja pertumbuhan yang optimal bagi ikan lele.

Sebagai tambahan, di Riau saat ini ada sekitar 48 pabrik industri pengolah sawit, dimana ada sekitar 3 perusahaan yang mengolah PKM sawit. Dari jumlah tersebut, Pemerintah Indonesia mengharapkan masing-masing pabrik mengalokasikan 10-20 persen untuk program CSR dan itu untuk mencukupi kebutuhan bahan baku pakan ikan di Riau.

 

Skala Kecil

Selain mengembangkan pakan mandiri dengan bahan baku PKM sawit, di saat yang sama KKP juga terus menggenjot pemanfaatan pakan mandiri yang diproduksi oleh kelompok lokal di semua daerah. Keberadaan pakan mandiri tersebut, bertujuan untuk menunjang kebutuhan pakan ikan bagi pembudidaya ikan, terutama yang berskala kecil. Program tersebut, dimulai sejak 2015 lalu dengan nama gerakan pakan mandiri (Gerpari).

Slamet Soebjakto mengakui, sejak dicanangkan hingga sekarang, program gerpari belum 100 persen berhasil. Menurut dia masih ada sejumlah kendala yang dihadapi sebagian kecil kelompok pakan mandiri (Pokanri), yakni minimnya akses bahan baku berkualitas dan ketersediannya secara kontinyu sesuai kebutuhan.

Namun demikian, Slamet memastikan kendala tersebut sedang ditangani dengan mendekatkan sumber bahan baku ke sentra pakan mandiri. KKP akan bekerjasama dengan BUMN dan Pemda untuk memfasilitasi jaminan ketersediaan bahan baku lokal berbasis protein nabati seperti PKM kelapa sawit, limbah tepung tapioka, tepung kelapa dan lainnya. Slamet juga memastikan bahwa kandungan protein pakan mandiri telah sesuai dengan SNI.

“KKP tahun ini memulai menata sistem logistik pakan untuk memperbaiki supplai chain-nya. Kita akan petakan sumber bahan bakunya dan nanti bisa terkoneksi dengan Pokanri. Idealnya ada kelompok khusus penyedia bahan baku di setiap sentral produksi yang secara langsung bermitra dengan Pokanri ini. Jika ini terbangun di setiap sentral budidaya, maka aksesibilitas pembudidaya terhadap ketersediaan pakan akan semakin mudah,” paparnya.

Bukti bahwa penggunaan pakan mandiri semakin diminati, KKP menyebut bahwa di sejumla daerah kini muncul produk pakan mandiri dengan berbagai merek. Di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, Pokanri Pottotau berhasil memproduksi pakan mandiri dengan merk “Barakka 557”. Produk tersebut diketahui memiliki kualitas tak jauh beda dari produk serupa yang sudah beredar di pasaran sekitar Pinrang dan Enrekang.

“Formulasi pakan yang ia racik seluruhnya menggunakan bahan baku lokal dengan kapasitas produksi mencapai dua ton/hari,” ujar Ketua Pokanri Pottotau Syarifuddin Zain.

Selain pokanri, produksi pakan mandiri juga dilakukan Balai Besar Perikanan Budidaya Aair Payau (BBPBAP) Jepara di Jawa Tengah. Salah satu UPT Ditjen Perikanan Budidaya itu, melalui perekayasaan telah berhasil menciptakan produk pakan mandiri dengan kualitas setara dengan pakan pabrik dan siap bersaing di pasaran.

Salah satu pengguna, Mansyur ketua Pokdakan Mina Sejahtera di kawasan kampung lele Boyolali, mengungkapkan bahwa produk pakan mandiri BBPBAP Jepara saat ini mulai dilirik banyak pembudidaya. Dengan kadar protein berkisar 30-31 persen mampu mencapai FCR sebesar 1,1 persen.

“Kulitas pakan sangat bagus, efesiensi tinggi dan tidak kalah dengan pakan pabrikan, namun harga jauh lebih murah. Pada awalnya saya hanya kelola sebanyak 20 kolam, namun seiring dengan nilai tambah keuntungan yang naik tajam, saat ini saya bisa nambah kolam menjadi 60 unit,” ungkapnya.

Sebelumnya dalam ajang seminar Outlook Perikanan 2018 di Jakarta baru-baru ini, ketua umum Asosiasi Catfish Indonesia, Azam B Zaidi di Jakarta mengatakan bahwa sebagian besar pembudidaya ikan patin di sentral-sentral produksi menggunakan pakan mandiri. Ia mengatakan optimis produksi patin tahun ini bisa digenjot.

“Hampir sebagian besar pembudidaya ikan patin memanfaatkan produk pakan mandiri. Pakan mandiri sesuai dengan karakter ikan patin,” jelasnya.

KKP akan menjamin kualitas pakan mandiri sesuai dengan standar nasional Indonesia (SNI), serta memfasilitasi uji proksimat dan penfaftaran pakan bagi pakan mandiri yang diperjualbelikan, disamping ke depan akan melakukan sertifikasi terhadap bahan bakunya.

Untuk menstabilkan harga pakan mandiri di pasar, KKP juga telah mengeluarkan surat edaran ke UPT DJPB dan kelompok pakan mandiri untuk patokan harga tertinggi sebesar Rp6.000/kg untuk pakan ikan tenggelam (sinking) dan Rp7.000/kg per kg untuk pakan ikan terapung (floating).

 

Sumber: Mongabay.co.id

RI Protes, Jaringan Supermarket Inggris Larang Produk Minyak Sawit

 

Jakarta – Indonesia memprotes kampanye yang dilakukan jaringan supermarket Inggris, Iceland Co untuk menghentikan penggunaan minyak sawit pada merknya pada akhir 2018. Tindakan tersebut dinilai berpotensi mendiskreditkan citra positif kelapa sawit secara global, sekaligus menjadi kampanye negatif terhadap industri kelapa sawit di dunia.

Council of Palm Oil Producer Countries (CPOPC) atau Dewan Negara Produsen Kelapa Sawit yang beranggotakan 10 negara memprotes kebijakan Iceland Co. Protes tersebut dilayangkan Direktur Eksekutif CPOPC Mahendra Siregar kepada Managing Director Iceland Foods Ltd Richard Walker.

Kata Mahendra, CPOPC menilai kebijakan Iceland Co akan menyesatkan konsumen secara global. Dia mengatakan, produktivitas minyak sawit adalah yang paling tinggi dibandingkan minyak nabati yang lain.

Selain itu sawit ialah minyak nabati yang paling berkelanjutan dan faktor kunci untuk melindungi lahan global terutama karena permintaan minyak nabati terus tumbuh. Misalnya, rape seed menghasilkan 0,3 ton minyak per hektar, kedelai dan bunga matahari 0,6 ton per hektar. Sedangkan, minyak sawit sekarang berproduksi di kisaran 6 ton per hektar.

“Karena itu, kampanye penghentian penggunaan minyak sawit oleh Iceland Co justru akan menyebabkan perubahan penggunaan lahan baru yang lebih besar untuk menggantikan jumlah lahan pertanian kelapa sawit yang sama, yang tidak mungkin dalam skala global apalagi di Eropa. Dari perspektif negara produsen minyak sawit,” kata Mahendra dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Minggu (15/4/2018).

Menurutnya, sifat diskriminatif itu justru menyebabkan degradasi tanah yang parah, perusakan flora dan fauna, pencemaran air tanah dan lautan, serta peningkatan emisi CO2 dari penggunaan lahan alternatif.

Selain itu, dia mengatakan, kampanye penghentian penggunaan minyak sawit oleh Iceland Co juga akan memicu konsumsi air yang lebih besar. Sebab, produksi minyak sawit terbukti menghemat lebih banyak air dibanding minyak nabati lainnya.

Iceland Co sendiri merupakan salah satu jaringan supermarket terbesar di Eropa dengan total jumlah gerai mencapai 857 unit di seluruh Eropa, mayoritas di Inggris. Iceland Co juga memproduksi dan menjual makanan beku, termasuk makanan siap saji dan sayuran. Perusahaan ritel ini memiliki sekitar 2,2% pangsa pasar makanan di Inggris.

“Kami percaya bahwa CPOPC dan Iceland Co dapat berbagi kepedulian yang sama terhadap lingkungan,” ucap Mahendra.

Dia menegaskan upaya yang dilakukan untuk mencapai keberlanjutan dalam minyak sawit cukup besar. Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) sedang memelopori kampanye penanaman kembali varietas kelapa sawit unggul di lahan pertanian yang ada. Langkah ini juga untuk mendukung petani kecil dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan petani.

Mahendra mempertanyakan kebijakan Iceland Co yang percaya kepada isu bahwa 85% konsumen mereka menentang penggunaan minyak sawit.

“Saya tidak terkejut dengan angka ini mengingat kampanye bersama di Uni Eropa yang memilih untuk membedakan minyak sawit dari minyak nabati lainnya. Namun, CPOPC menganggap bahwa klaim yang dibuat terhadap minyak sawit menyesatkan konsumen,” katanya.

Dalam surat protesnya, CPOPC berharap bisa mengundang Managing Director Iceland Foods Ltd, Richard Walker, untuk berdiskusi dan melihat langsung tata kelola perkebunan kelapa sawit di Indonesia.

 

Sumber: Detik.com

Resolusi Sawit Sulit Diimplementasikan Di Uni Eropa (Bagian IX)

 

Secara empiris, ekspor CPO Indonesia ke Uni Eropa memiliki trend positif (meningkat) pada tahun 2017. Hal ini menunjukan Resolusi Sawit yang dikekuarkan oleh Parleman Uni Eropa pada bulan April 2017, ternyata tidak mudah diimplementasikan untuk menahan laju ekspor CPO ke Uni Eropa. Berdasarkan faktor yang menyebabkan hal tersebut antara lain: Pertama, permintaan impor CPO Uni Erpoa bersifat elastis dalam jangka pendek. Hal ini juga didukung harga CPO yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan sumber minyak nabati lainnya. Pada tahun 2017, rasio harga SBO/CPO adalah 1,09 rasio harga RSO/CPO adalah 1,28 dan Rasio harga SFO/CPO adalah 1,43.

Kedua, adalah faktor excess demand, dimana produksi minyak nabati domestik Uni Eropa hanya mampu memenuhi dua per tiga dari konsumsinya, dan sepertigannya sangat tergantung pada impor. Share ekspor CPO Indonesia mencapai 80% dari impor CPO dan sisanya malaysia. Hal ini mencerminkan posisi penting Indonesia di pasar minyak nabati Uni Eropa.

Ketiga, dari sisi supply, CPO relatif lebih tersedia dibandingkan dengan rapeseed oil dimana rapeseed oil tergolong thin market di pasar global. Disamping ketiga faktor diatas respon kebijakan dari pemerintah Indonesia, juga merupakan faktor penting terutama dalam melakukan lobby internasional (khususnya ke Uni Eropa), dan hal ini tetap diperlukan  di hari mendatang dan juga dukungan pemerintah dalam merespon isu sustainability.

Sumber: PASPI dan GAPKI

 

Sumber: Sawitindonesia.com

China Setujui Tingkatkan Impor Sawit dari Indonesia

 

BEIJING – Pemerintah China menyetujui peningkatan volume impor kelapa sawit dari Indonesia setelah negara berpenduduk terbesar di dunia itu mengurangi impor kedelai dari Amerika Serikat.

“Tadi kita minta kalau butuh sawit, kita tambah lagi. Mereka kelihatannya setuju,” kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan di Beijing, Sabtu (14/4/2018).

Dalam rangkaian kunjungan kerja ke China pada 12-14 April 2018, Luhut bertemu dengan Perdana Menteri Li Keqiang, Penasihat Pemerintah sekaligus Menteri Luar Negeri Wang Yi, dan sejumlah pejabat Kementerian Perdagangan (Mofcom), Komisi Nasional Pembangunan dan Reformasi (NDRC), Bank Pembangunan China, serta para pengusaha setempat.

“Kami harapkan penambahan impor sawit dari Indonesia bisa diumumkan secara resmi oleh PM China saat melakukan kunjungan ke Indonesia pada 6 Mei mendatang,” kata Menteri Perindustrian dan Perdagangan pada era pemerintahan Abdurrahman Wahid itu.

 Menurut dia, kebijakan itu merupakan salah satu langkah Indonesia dalam memanfaatkan perang dagang antara China dan Indonesia.

Nilai impor kelapa sawit China dari Indonesia dalam beberapa tahun terakhir mengalami kenaikan secara signifikan.

Pada 2016, nilai impor kelapa sawit China dari Indonesia mencapai 3,23 juta ton. Kemudian pada 2017 nilai itu meningkat menjadi 3,73 juta ton. “Kalau China setuju peningkatan impor sawit maka akan banyak membantu 16 juta petani kita,” kata Luhut.

Kepada para pembuat kebijakan di China, jenderal purnawirawan TNI itu menegaskan bahwa posisi Indonesia tetap netral dalam menyikapi perang dagang antara China dan AS.

“Bicara masalah perdagangan AS dengan China posisi Indonesia sebagai negara cukup besar tidak perlu berpihak kepada salah satu. Jadi kita bisa meletakkan posisi kita dengan cantik,” ujarnya.

(mrt)

Sumber: Okezone.com

WWF Tolak Diskriminasi Sawit Di Eropa

 

World Wide Fund for Nature (WWF) Indonesia, NGO lingkungan hidup dan konservasi, menolak kebijakan diskriminasi sawit di Uni Eropa terutama berkaitan penghapusan pemakaian sawit sebagai bahan baku biodiesel pada 2021. Kebijakan ini bukanlah solusi tepat karena menimbulkan masalah baru seperti hilangnya insentif bagi produk minyak sawit bersertifikat.

“Jadi, kami melihat UE ada perlakuan diskriminatif kepada palm oil. Wajar saja Indonesia marah,” kata Aditya Bayunanda, Director Policy, Sustainability, and Transformation WWF Indonesia, saat jumpa pers ICOPE 2018, Jumat (13 April 2018).

Aditya menjelaskan lebih lanjut bahwa penggunaan minyak sawit dan komoditas lain sebagai bahan baku biofuel dimulai dari kebijakan EU Directive pada 2009. Kebijakan diambil sebagai komitmen Uni Eropa menurunkan target emisi mereka sampai 20 prsen melalui pengurangan minyal fosil beralih kepada biofuel berbasis minyak nabati seperti sawit dan kedelai (soya).

Dalam perjalanannya, kata Aditya, muncul studi pemakaian biofuel malahan meningkatkan emisi karbon karena pembukaan lahan untuk perkebunan sawit dan kedelai. Persoalannya resolusi parlemen Uni Eropa menjadi tidak fair karena menghapus biofuel dari sawit. “Perlakuan serupa tidak diterapkan kepada kedelai yang deforestasinya lebih besar. Jika diberlakukan, maka tidak ada diskriminasi kepada palm oil,” jelasnya.

“Palm oil sangat penting untuk menekan kemiskinan. Sebenarnya, sawit ini bukanlah ancaman hutan asalkan tidak ditanam di luar kawasan taman nasional dan hutan lindung,” ujar Aditya.

Seharusnya, kata Aditya, Uni Eropa bisa bersikap adil dengan mengijinkan CPO bersertifikat dan berstandar baik untuk masuk ke Eropa. Mengingat, sudah banyak perusahaan yang punya standar baik dan mendorong pelestarian lingkungan agar industri berkelanjutan.

Aditya mengkhawatirkan kalau minyak sawit dihapuskan Uni Eropa akibatnya tidak ada lagi insentif untuk minyak sawit bersertifikat. Seharusnya, ada relaksasi bagi minyak sawit bersertifikat supaya dapat diterima Uni Eropa menjadi bahan baku biofuel.

“Dengan adanya penghapusan minyak sawit, tidak ada yang insentif lagi. Wajar, kalau Indonesia marah atas perlakuan diskriminatif tadi,” tegasnya.

Aditya menuturkan Indonesia tidak bisa lepas dari palm oil untuk itu bagaimana menjadikan sawit lebih sustainable ke depannya. “Pelarangan sawit bukan solusi terbaik,” ungkapnya.

Sebelumnya, Wapres Jusuf Kalla mendesak Uni Eropa supaya menghentikan diskriminasi terhadap produk sawit Indonesia. Kalau tidak, Indonesia akan stop beli pesawat Airbus.

 

Sumber: Sawitindonesia.com

Bagi Industri Sawit, Sains dan Teknologi adalah Jawaban

 

 

Penggunaan sains dan teknologi dalam industri kelapa sawit adalah jawaban. Hal ini menjadi penting sebagai salah satu upaya peningkatan produksi sawit berkelanjutan.

Pesan ini sebagaimana siaran pers yang diterima Kompas.com, Jumat ini, adalah salah satu pokok bahasan pada perhelatan International Conference on Oil Palm and Enviropment (ICOPE 2018). Bali menjadi tuan rumah kegiatan yang berlangsung pada 25-27 April 2018.

“Konferensi ICOPE keenam ini akan membahas topik soal teknologi dengan tingkat akurasi yang tinggi untuk mencapai praktik keberlanjutan agar selaras dengan produksi dan konservasi,” kata Chairman ICOPE 2018, J.P Caliman dalam konperensi pers di Jakarta, hari ini.

Caliman menyebutkan, hal yang akan dilakukan berkenaan dengan pemanfaatan sains dan teknologi adalah penggunaan drone, pengggunaan kecerdasan buatan, integrasi lanskap, restorasi fungsi ekosistem, perbaikan dan penggunaan jejak karbon dan jejak air. “Semua diarahkan untuk keberlangsungan pada industri ini,” tambah Caliman.

“Ujungnya satu, agar industri kelapa sawit ini bisa berproduksi dengan maksimal dalam menjalankan konservasinya, sekaligus menetapkan tolok ukur industri secara keseluruhan,” tuturnya lagi.

Jawaban Teknologi adalah sebuah jawaban, tambah Caliman. Hal itu harus dibicarakan bersama, “Karena itu, kami menggandeng lembaga riset, LSM lingkungan dan sosial, WWF, pekebun, pabrik pengolah serta lembaga pemerintah, agar semua punya satu visi untuk  tingkat keberlanjutan yang tinggi sehubungan dengan konservasi dan produksi,” ujarnya.

Pihak WWF yang juga menjadi peyelenggara konferensi ini juga mengatakan bahwa ICOPE akan menjadi sebuah ajang yang powerfull, karena semua pemangku kepentingan terlibat untuk membicarakan solusi. “Sekarang sudah tidak saatnya untuk bicara soal larangan dan larangan, tapi sebaiknya duduk bersama dan mencari solusi sehingga menghasilkan argumen yang teruji,” kata Aditya Bayunanda Director Policy, Sustainability and Transformation WWF Indonesia.

Sedangkan, President Director PT SMART Tbk, Daud Dharsono mengatakan bahwa ICOPE akan memberikan kepada para pemangku kepentingan industri kelapa sawit solusi bersama untuk industri kelapa sawit yang berkelanjutan. “Konferensi ini amat penting, sehingga industri ini nantinya bisa berkelanjutan,” katanya sembari memberikan contoh bagaimana pemanfaatan burung hantu di lahan sawit untuk mengendalikan tikus.

ICOPE 2018 mengusung tema “Menuju Industri Kelapa Sawit Berkelanjutan: Solusi untuk Produksi Lokal dan Perubahan Global”. Ada tiga penyelenggara kegiatan ini yakni WWF Indonesia, CIRAD, dan Sinar Mas Agribusiness and Food. Sebelumnya konferensi semacam ini dilakukan sejak 2007 hingga 2016 lalu.

 

Sumber: Kompas.com

 

Menteri LHK Tabrak Aturan Dalam Penetapan Kawasan Hutan

 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diminta menaati konstitusi dalam penetapan kawasan hutan supaya menjaga keberlangsungan hidup masyarakat di daerah. Sejatinya, penetapan kawasan hutan bukan hanya wewenang Kementerian LHK semata melainkan ada keterlibatan berbagai komponen maupun kementerian ataupun lembaga terkait.

“Saat ini, Menteri LHK seenaknya saja menetapkan kawasan hutan. Kebun yang sudah eksisting lalu dimasukkan kawasan hutan, itu sudah pelanggaran undang-undang,”kata Dr Ir Sudarsono Soedomo MS,Dosen Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor.

Hal ini diungkapkan dalam Focus Group Discussion (FGD) “Sawit dan Deforestasi Hutan Tropika” di IPB International Convention Cente, Bogor, Kamis (12 April 2018).

Pembicara yang hadir antara lain Prof Dr Ir Dodik Nurrochmat MSc (Wakil Rektor IPB), Prof Dr Ir Yanto Santosa DEA (Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB) , dan Prof Dr Ir Supiandi Sabiham MSc (Ketua Himpunan Gambut Indonesia).

Dalam pengukuhan kawasan hutan, ada empat tahapan yang harus dijalankan yaitu penunjukan kawasan hutan, penataan batas kawasan hutan, pemetaan batas kawasan hutan, dan penetapan kawasan hutan. Soedarsono mempertanyakan apakah Kementerian LHK menjalankan seluruh tahapan tersebut semisal saat penataan batas kawasan ini harus melibatkan masyarakat yang berada di sana.

Tetapi yang terjadi, kata Soedarsono, Mennteri LHK telah salah kaprah karena main tunjuk kawasan hutan. “Jika main tunjuk tidak bisa karena persoalan hutan ini urusan bersama sehingga berpengaruh terhadap kegiatan budidaya seperti pangan. Masalah kawasan hutan itu melibatkan semua sektor,” ujarnya.

Sejak 2006 industri sawit di tanah air selalu diterpa isu deforestasi karena lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan peneliti membayangkan komoditas tersebut ditanam di hutan primer dan menurunkan keanekaragaman hayati.

“LSM internasional bersumber dari LSM di Indonesia seperti Greenpeace, Sawit Watch, dan Walhi. Tudingan deforestasi berulang terus, lalu tahun 2017, parlemen Eropa menuding hutan berkurang disebabkan peningkatkan produksi dan konsumsi komoditi salah satunya sawit,” kata Prof Yanto Santosa.

Dalam FGD ini, kalangan akademisi meminta pemerintah supaya memperjelas definisi kawasan hutan supaya masyarakat menghadapi kepastian dan kejelasan dalam menjalankan hajat hidupnya.

 

Sumber: Sawitindonesia.com

ISPO Tidak Ingin Diintervensi Asing

 

Pemerintah membuka ruang komunikasi kepada pemangku kepentingan dan negara konsumen sawitdalam pembahasan  peraturan presiden terkait Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Berupaya menunjukkan perbaikan tata kelola sawit kepada dunia.

“Tidak ada intervensi asing (negara lain) dalam pembahasan ISPO. Tetapi, kami terbuka untuk berkomunikasi dengan negara lain,” kata Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Musdhalifah Machmud, ketika dijumpai di ruangannya di Kantor Menko Bidang Perekonomian pada akhir Februari 2018.

Pernyataan Musdhalifah ini menanggapi informasi yang menyebutkan adanya campur tangan negara lain dalam Rapat Tim Penguatan ISPO. Dalam pemberitaan sawitindonesia.com pada 17 Februari 2018 yang berjudul Ada Intervensi Pihak Asing Dalam Pembahasan Perpres ISPO, dinyatakan bahwa rapat Tim Rancangan Perpres ISPO diwarnai usulan dari United Kingdom Climate Change (UKCC) terkait prinsip dan kriteria ISPO. UKCC berada di dalam rapat yang juga dihadiri Tim Penguatan ISPO di Kantor Menko Bidang Perekonomian, Jumat (9 Februari 2018).

Dijelaskan Musdhalifah bahwa tidak ada rapat Tim Penguatan ISPO pada 9 Februari 2018.  Tetapi pertemuan biasa yang diminta perwakilan Komisi Uni Eropa untuk memperdalam substansi ISPO. “Makanya saya undang  tim penguatan ISPO untuk menjawab pertanyaan mereka,” jelasnya.

Musdhdalifah juga menolak informasi mengenai adanya hibah senilai US$ 1 juta dari UKCC untuk pembahasan ISPO. “Tidak ada pembicaraan terkait hibah dalam pertemuan tersebut,” tegasnya.

Menanggapi persoalan ISPO ini, Tungkot Sipayung, Direktur Eksekutif PASPI, mengatakan, penyusunan Perpres ISPO seharusnya hanya melibatkan para pemangku kepentingan (stakeholder) Indonesia. “Dengan alasan apapun, termasuk tujuan penguatan ISPO , pihak asing tidak dibenarkan ikut, apalagi melakukan intervensi kebijakan,” kata Tungkot.

Perpres ISPO yang bersifat mandatori untuk pembangunan perkebunan sawit berkelanjutan yang dirumuskan oleh para pemangku kepentingan di Indonesia. Pihak asing tidak perlu khawatir karena Indonesia merupakan negara pertama dan satu-satunya di dunia yang memiliki kebijakan dan sertifikasi tata kelola sawit berkelanjutan sejak tahun 2011.
“Kehadiran UKCC di forum itu justru mempertontonkan ketidak patutan pihak asing terhadap kebijakan pengelolaan sawit berkelanjutan di Indonesia,” kata Tungkot.

Untuk menjawab kabar miring ini, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menggelar jumpa pers khusus pada 23 Februari 2018. Hadir dalam kegiatan ini antara lain Kepala Seksi Pembinaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan Kementerian Pertanian Prasetyo Jati, Senior AdvisorYayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (Kehati) Diah Suradiredja, dan Direktur Eksekutif Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) Herryadi.

Musdhalifah menyebutkan bahwa dalam proses penguatan ISPO dimungkinkan adanya penilaian, masukan, kritikan, dan usulan dari seluruh pemangku kepentingan yang menjadi pertimbangan Tim Penguatan ISPO. Oleh karena itu, pemerintah berusaha menyempurnakan Rancangan Peraturan Presiden tentang Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) yang tengah disusun.

Dalam rangka penguatan inilah, kata Musdhalifah, pemerintah menjalin komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari petani, lembaga swadaya masyarakat, pelaku industri hingga negara-negara konsumen.

 

Sumber: Sawitindonesia.com

ICPOI Luncurkan Sistem Harga Rujukan CPO

Sebagai produsen minyak mentah kelapa sawit atau Crude Palm Oil (CPO)  terbesar di dunia, Indonesia selama ini belum memiliki harga acuan yang independen. Untuk itu, PT Indeks Komoditas Indonesia menginisiasi meluncurkan Indonesia Crude Palm Oil Index (ICPOI), pada Kamis (12/4), di Jakarta.

Selaku pengelola ICPOI, PT Indeks Komoditas Indonesia menginginkan adanya harga acuan CPO Indonesia yang selama ini menggunakan harga acuan bursa luar negeri.

Direktur Utama PT Indeks Komoditas Indonesia, Maydin Sipayung mengutarakan sebagai negara penghasil CPO nomor satu di dunia dengan total produksi 38,17 juta ton dan ekspor 31,05 juta ton pada 2017, namun belum memiliki harga acuan yang independen. Selama ini, industri CPO Indonesia masih mengacu pada bursa luar negeri seperti Rotterdam dan Malaysia.

Menurut Maydin, ICPOI diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha CPO dalam menentukan harga. “Pengelolaan indeks ini menggunakan dua metodologi gabungan yaitu Metodologi Panel Assesment dan Proffesional Independent CPO Assesment untuk mendapatkan harga CPO yang berorientasi terhadap pasar dan terpercaya,” tambahnya.

Peluncuran ICPOI juga mendapat sambutan positif dari Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) yang disampaikan Kacuk Sumarto. “Pihaknya sangat mendukung kehadiran ICPOI agar bisa menjadi harga acuan baik di dalam maupun di luar negeri. Dan,  dapat menjadi referensi harga yang akurat dan bermanfaat dalam negosiasi dagang,” ujar Kacuk saat acara peluncuran ICPOI.

“Dan, yang lebih penting dengan adanya harga acuan CPO Indonesia, kedaulatan menentukan harga CPO secara mandiri dapat terwujud. Kami, juga mengharapkan ICPOI dikelola secara proffesional,” tambah Kacuk.

Hal senada juga diutarakan oleh Lasminingsih selaku Staf Ahli Menteri Perdagangan Bidang Perdagangan Jasa. “Pemerintah mendukung adanya informasi harga referensi CPO yang sangat diperlukan. Ke depan diharapkan ICPOI dapat memberikan peranan penting dalam industri CPO pada umumnya dan lebih khusus domestik. Dan, dikelola secara transparan sehingga harga penjualan CPO lebih jelas dan pasti,” ujarnya.

Kegiatan peluncuran dihadiri oleh Bambang Wahyu Dwiantoro Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Dono Boestami Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS), Rusman Heriawan Ketua Dewan Pengawas BPDP-KS, dan jajaran direksi dari PT Indeks Komoditas Indonesia.

RI Ingin Negosiasi Soal Sawit

 

Indonesia ingin bernegosiasi dengan Uni Eropa mengenai masuknya produk minyak kelapa sawit mentah ke wilayah itu. Negosiasi dilakukan agar tidak terjadi perang dagang yang semakin merugikan kedua belah pihak.

Sebab, larangan masuk juga bisa dilakukan Indonesia terhadap produk dagang Uni Eropa.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, negosiasi dengan pihak Uni Eropa (UE) akan dilakukan di forum perdagangan antara RI dan Uni Eropa. Negosiasi seperti ini, kata Wapres Kalla, tidak dapat dipastikan kapan akan menghasilkan kesepakatan.

“Pembicaraan ini sejak empat tahun lalu. Ada sejurnlah syarat yang sulit dipenuhi oleh kedua pihak, baik dari Indonesia maupun UE,” kata Wapres Kalla, Rabu (11/4/2018), di Kantor Wakil Presiden di Jakarta.

Melalui forum Comprehensive Economic Partnership Agreement, Indonesia akan meminta UE meninjau ulang larangan minyak kelapasawitmentah (CPO) masuk ke sana.

“Kita ingatkan kepada Eropa, bahwa Indonesia membeli banyak (barang dari Eropa). Salah satunya pembelian pesawat Airbus oleh Lion Air dan Garuda Indonesia yang termasuk terbesar dibandingkan dengan pembeli lain,” kata Wapres Kalla.

Boikot serupa juga bisa dilakukan terhadap barang-barang lain dari Eropa. Karena itu, Wapres meminta agar EU tidak memberikan perlakuan diskriminatif terhadap produk barang dari Indonesia. Sebab, jika EU benar-benar memberlakukan larangan produk CPO, Indonesia bisa melakukan hal serupa.

Saat berada di Bali, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan, Indonesia tidak hanya menggunakan strategi bertahan untuk menghadapi kampanye negatif terhadap CPO. Indonesia juga beberapa kali menyerang balik negara-negara yang diskriminatif terhadap CPO dan produk turunannya.

Salah satu langkah yang sudah dilakukan Kementerian Perdagangan adalah memanggil duta besar Norwegia di Indonesia Indonesia siap menghentikan impor ikan dari Norwegia jika masih bersikap diskriminatif terhadap CPO Indonesia.

 

Sumber: Kompas