PUPR Bantu Percepatan Restorasi Gambut di 7 Provinsi

 

JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menandatangani nota kesepahaman dengan Badan Restorasi Gambut (BRG) mengenai kerja sama percepatan restorasi gambut di tujuh provinsi di Indonesia.

Menteri PUPR Basoeki Hadimoeljono mengatakan, dengan adanya nota kesepahaman ini, pihaknya melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) akan membantu pelaksanaan fisik restorasi gambut di tujuh wilayah prioritas, yang terdiri dari Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Papua.

 

“Dengan MoU ini Balai SDA di Sumatera, Kalimantan, sudah dengan sendirinya mempunyai landasan formal untuk membantu pelaksanaan fisik di lapangan. Kalau anggaran tetap di DIPA beliau [BRG],” ujarnya usai penandatanganan, Senin (4/9/2017).

Dalam nota kesepahaman itu, ujarnya, ada lima hal yang disepakati antara Kementerian PUPR dan BRG, antara lain koordinasi dan sinkronisasi penetapan lokasi detail restorasi gambut, pertukaran data dan informasi, perencanaan restorasi gambut, pelaksanaan konstruksi restorasi gambut, serta monitoring dan evaluasi.

 

Ketua BRG Nazir Foead menyatakan, saat ini terdapat 14,9 juta hektare lahan gambut yang ada di Indonesia, di mana terdapat 12,9 juta hektare luas lahan gambut yang berada di tujuh provinsi tersebut. Dari jumlah tersebut, pihaknya memprioritaskan penanganan terhadap 2,5 juta hektare.

“Penanganan lahan gambut akan melibatkan kerja sama dengan Kementerian PUPR dan juga Pemprov. Tahun ini sudah mulai pembangunan fisik, kecuali untuk Papua di mana pembangunan fisiknya baru dimulai pada 2018,” ujarnya.

Nazir menambahkan, upaya restorasi gambut di tanah air sebaiknya tak hanya mengandalkan APBN, tetapi juga dapat menggunakan sumber dana lain seperti hibah internasional dan juga dari pemegang konsesi lahan perkebunan. Pasalnya, dari 2,5 juta hektare lahan gambut yang diprioritaskan penanganannya, sekitar 1,2 juta hektare berada di lahan pemegang izin konsesi perkebunan.

Seperti diketahui, pembentukan BRG merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Badan Retorasi Gambut. Melalui perpres tersebut, BRG diberi mandat untuk melaksanakan tugas koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan restorasi gambut seluas 2 juta hektare di tujuh provinsi.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, BRG menyusun dokumen perencanaan bernama Rencana Restorasi Ekosistem Gambut (RREG). Namun demikian, karena kebutuhan yang mendesak, maka khusus dokumen RREG tahun 2017 diganti dengan Rencana Kontingensi Restorasi Ekosistem Gambut (RK) sebagai dasar pelaksanan restorasi gambut 2017.

Melalui dokumen tersebut, terdapat tiga jenis pendakatan yang diambil BRG dalam merestorasi gambut, yaitu pendekatan 3R (rewetting, revegetasi dan revitalization of livehood).

 

Sumber: Bisnis.com

INDONESIA BUTUH BADAN SAWIT NASIONAL Oleh : Dr. Tungkot Sipayung

 

 

Prof. Byerlee dkk. dari Stanford University dalam bukunya The Tropical Crop Revolution (2017) menyebut bahwa perkembangan industri sawit dikategorikan sebagai suatu revolusi minyak nabati tropis. Revolusi minyak nabati tropis tersebut yang setara dengan revolusi hijau dunia tahun 1950-an, telah membawa perubahan besar dalam pasar minyak nabati dunia yang ditandai dengan dominasi minyak sawit dalam produksi maupun konsumsi minyak nabati dunia.

Keberhasilan Indonesia membangun perkebunan sawit yang berhasil merebut posisi sebagai produsen minyak sawit terbesar dunia sejak tahun 2006 lalu, telah membawa perubahan besar baik dalam pasar minyak sawit dunia maupun pasar minyak nabati dunia secara keseluruhan. Pangsa Indonesia tahun 2016 mencapai 54 persen dari produksi minyak sawit dunia. Pada waktu yang bersamaan, minyak sawit juga berhasil mendominasi pasar 4 minyak nabati utama dunia (minyak sawit, minyak kedelai, minyak rapeseed, minyak sunflower) dengan pangsa 40 persen, menggantikan minyak kedelai yang telah 100 tahun mendominasi pasar minyak nabati dunia.

Pencapaian industri sawit nasional yang demikian impressive, telah mencuri perhatian publik global. Masyarakat umum, akademisi, LSM di negara-negara maju (EU, USA), lembaga-lembaga internasional, dalam beberapa tahun terakahir tekun memantau perkembangan industri sawit nasional. Berbagai bentuk kampanye negatif dan kebijakan protektif untuk menjegal sawit, merupakan bagian dari reaksi atas revolusi minyak sawit yang membuat produsen minyak nabati lain ketar ketir. Ironisnya, publik di Indonesia dimana kebun-kebun sawit berada sebagian besar malah belum mengetahui sudah seperti apa perkembangan industri sawit nasional. Jangan-jangan pemerintah juga belum mengetahui sudah seperti apa industri sawit yang mengguncang dunia itu.

Karena itu wajar saja, RUU Perkelapasawitan yang sedang digodog pada Prolegnas DPR-RI saat ini, terus diramaikan pandangan pro-kontra tentang urgensi RUU tersebut. Pandangan yang kontra melihat bahwa UU No. 39/2014 tentang Perkebunan yang telah ada sudah cukup sebagai dasar hukum Perkelapasawitan, sehingga lex specialis berupa UU Perkelapasawitan tidak diperlukan lagi.

Jika paradigma, konteks, lingkup RUU Perkelapasawitan hanya melihat industri sawit sama dengan bercocok tanam kelapa sawit, atau hanya mengulang apa yang sudah ada dalam UU perkebunan, jelas tidak perlu repot-repot lagi membuat undang-undang lex specialis tersebut. Namun jika melihat seperti apa perkembangan industri sawit kita saat ini dan ke depan apalagi dikaitkan dengan dinamika persaingan pasar minyak nabati dunia, kesimpulannya akan berbeda.

 

 

Sumber: Sawitindonesia.com

Pengusaha Sampaikan Komitmen

 

JAKARTA – Para pelaku usaha kelapa sawit Indonesia akan menyampaikan komitmen pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan industri sawit pada forum Perserikatan Bangsa Bangsa pekan depan.

Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa sawit Indonesia (Gapki) Fadhil Hasan mengungkapkan isu pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan industri sawit akan menjadi isu utama yang mereka bawa dalam pertemuan tingkat tinggi di markas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, Amerika Serikat, pada Rabu (6/9).

Komitmen industri untuk menjalankan sustainable development pratices dalam pengelolaan industri minyak sawit melalui tiga aspek yakni economic viable, socially equimble, dan envwmien-tally bearable” ujarnya kepada Bisnis, Minggu (3/9).

Fadhil belum dapat memastikan apakah akan membahas secara khusus isu hambatan perdagangan bagi komoditas sawit asal Indonesia. Namun, pihaknya tidak menutup kemungkinan akan menyampaikan pendapatnya apabila ada pertanyaan mengenai isu tersebut.

“Hambatan perdagangan tidak spesifik dibahas tetapi akan disinggung jika ditanya,” imbuhnya.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita sebelumnya mengatakan telah mengadakan pertemuan dengan para pelaku usaha kelapa sawit. Menurutnya, terdapat beberapa hambatan dari dalam negeri yang dikeluhkan oleh pengusaha dari sektor itu.

“Sejauh ini, para pelaku usaha mengungkapkan hambatan ekspor dari dalam negeri datang dari mahalnya biaya perbankan, sertifikasi untuk syarat ekspor, pungutan daerah, dan kebijakan yang memberatkan pengusaha sawit,” ungkapnya.

Mendag mengatakan pertemuan yang diadakan dengan para pelaku usaha bertujuan untuk menyiapkan strategi khusus dengan memanfaatkan instrumen perdagangan untuk menangkal hambatan bagi komoditas sawit Indonesia di dalam dan luar negeri.

“Sesuai amanat Presiden Joko Widodo, tidak boleh ada hambatan ekspor di dalam negeri, termasuk untuk sawit,” ujar Enggartiasto.

Di sisi lain, hambatan perdagangan dari luar negeri menurutnya perlu diantisipasi. Pihaknya menyebut tengah mengupayakan berbagai perjanjian perdagangan internasional sehingga dapat menguntungkan perdagangan sawit Indonesia.

(M. Nurhadi Pratomo)

 

Sumber: Bisnis Indonesia

AS Naikkan Tarif Impor Biodiesel Indonesia

 

 

JAKARTA – Departemen Perdagangan Amerika Serikat (AS) akan menerbitkan keputusan kenaikan tarif bea masuk impor biodiesel pada November mendatang.

Putusan ini dapat diperpanjang dan berubah kembali sesuai dengan besaran bea masuk antisubsidi. Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi), MP Tumanggor, mengatakan kenaikan tarif impor biodiesel di Amerika Serikat itu berpotensi menekan ekspor Indonesia. “Penerapan bea masuk akan memberatkan produsen atau eksportir biodiesel Indonesia.

Kebijakan pemerintah AS itu pada gilirannya akan mengurangi keuntungan sehingga lambat laun ekspor biodiesel ke AS akan berhenti,” kata Tumanggor, kemarin.

Sementara ini, AS mengenakan tarif bea masuk antisubsidi biodiesel produk Wilmar International Ltd dikenakan sebesar 41,06 persen, PT Musim Mas mencapai 68,28 persen, dan perusahaan lain yang mengekspor ke AS sebesar 44,92 persen.

Sementara itu, untuk perusahaan Argentina, AS mengenakan bea masuk antisubsidi dikenakan kepada LDC Argentina SA sebesar 50,29 persen, Vicentin SAIC mencapai 64,17 persen, dan lainnya dari Argentina sebesar 57,01 persen.

Selain AS, ekspor biodiesel Indonesia juga terganjal di Uni Eropa. Bahkan, Uni Eropa sejak 2013 telah memberlakukan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) terhadap biodiesel dari Indonesia. Nilai BMAD yang ditetapkan cukup besar, yaitu 8,8 persen hingga 23,3 persen atau 76,94 euro sampai 178,85 euro per ton.

Isu Lingkungan

Menanggapi pembatasan ekspor biodiesel ke AS dan Uni Eropa, anggota Pokjasus Dewan Ketahanan Pangan (DKP), Ahmad Yakub, mengatakan produk sawit dan turunannya telah menjadi isu lingkungan yang sensitif di negara-negara maju.

“Ini terjadi karena pengelolan perkebunan dan pengolahan sawit selalu bertentangan dengan standar lingkungan yang berkelanjutan. Bahkan, negara maju semakin menolak produk sawit manakala Indonesia selalu mengulangi kesalahan yang sama, seperti kebakaran hutan, pembiaran lahan gambut menjadi perkebunan, atau pengabaian satwa yang dilindungi,” kata Yakub.

Menurut Yakub, saat ini adalah momentum bagi pemerintah untuk segera menindak tegas pengembangan kebun sawit yang sudah melampaui batas daya dukung lingkungan. Kebakaran lahan gambut setiap tahun harus benar-benar berhenti.

Isu deforestasi mesti menjadi perhatian utama sebab kerugian dari akibat yang ditimbulkan tak akan bisa ditutup dengan pajak yang dihasilkan dari para pengusaha sawit.

“Rakyat dirugikan karena lahannya diserobot pengusaha. Kalau ada apa-apa seperti kebakaran, uang rakyat dipakai untuk memadamkannya. Rakyat selalu sudah jatuh tertimpa tangga,” kata Yakub. Rtr/YK/SB/AR-2

 

Sumber: Koran-jakarta.com

Melawan Peredaran Benih Sawit Ilegal

 

Mariyanto (60) bersama warga Desa Suka Makmur Kecamatan Giri Mulya, Bengkulu Utara memilih untuk berkebun sawit setelah pekerjaan sebagai penambang batu bara tidak memberikan hasil. Pengetahuan otodidak dalam berkebun sempat membuat dirinya salah memilih benih.

Tanpa bekal ilmu pengetahuan dan keuangan yang terbatas, Mariyanto nekad menanam kelapa sawit secara otodidak.  “Pada tahun 1995, kami sudah mulai tanam dan ekspansi besar-besaran, dari situ letak terjebaknya kami menggunakan benih asalan dari pedagang yang nggak jelas dari mana, ada yang mencabuti dari pohon sawit lain yang berserakan di tanah. Kami menganggap bibit itu semua bagus, itu adalah semangat yang didasari tanpa pengetahuan,” cerita Mariyanto dalam perbincangan dengan  redaksi Sawit Indonesia pada akhir Juli 2017.

Akibatnya, sejak tahun 1995-2000, perkebunan kalapa sawit milik Desa Suka Makmur sekitar 80% berasal dari benih bermasalah dan tumbuh secara cacat. Diantaranya, batang tumbuh tidak sehat, fisik buah berbentuk runcing yang bagian intinya hanya mengandung sedikit minyak, namun sebaliknya bunga sawit tumbuh lebat.

Ia mengungkapkan bahwa pertumbuhan yang cacat ini mempengaruhi rendahnya produksi Tandan Buah Segar (TBS) yang diperoleh petani. Dalam dua kali masa panen, petani hanya memperoleh sekitar 500 kg – 700 kg TBS per bulan, yang seharusnya bisa mencapai 1-2 ton setiap panen jika menggunakan benih berkualitas. Dengan produksi tersebut, mereka hanya memperoleh pendapatan bersih sekitar Rp 1.400.000/ hektare.

“Pendapatan kita peroleh tidak signifikan, dari hasil produksi 5 hektare misalnya hanya menghasilkan TBS kurang dari 5 ton dalam sekali panen, seharusnya bisa mencapai 9 ton,”keluhnya.

Sejak 2010, pihak Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) masuk ke desa tersebut guna memberikan pembinaan kepada petani tentang bagaimana menerapkan pola perkebunan berkelanjutan. PPKS juga memperkenalkan bibit unggul hasil Program Sawit Rakyat (Prowitra), di mana bibit ini mempunyai sertifikat dan asal-usul yang jelas.

“PPKS sering berkunjung memberikan pembinaan, pelatihan dan pengetahuan kepada petani. Juga menginformasikan mana bibit asli yang mempunyai dokumen dan jelas sumbernya, ada sertifikatnya dan jelas jalur pembeliannya,” tambahnya.

Kelompok tani Desa Suka Makmur kemudian membeli benih Prowitra dengan lebih dahulu menyerahkan surat permohonan pembelian kecambah kelapa sawit, pemberian surat Penyediaan Benih Kelapa Sawit (SP2B-KS) Kelompok Tani dari Dinas Perkebunan Provinsi setempat dan melampirkan daftar nama-nama anggota kelompok tani beserta luas lahan yang telah disahkan oleh Kepala Desa.

Atas hal itu, sejak 2011 terjadi perubahan signifikan pada pola penanam perkebunan di Desa Suka Makmur. Setelah mendapatkan benih Prowitra dan pelatihan dari tim PPKS, para petani  berpenghasilan besar menjalankan program peremajaan kelapa sawit (replanting), yang berarti mengurangi tanaman sawit dari benih bermasalah sekitar 80% menjadi 60%.,

Dwi Praptomo Sudjatmiko, Kepala Balai Besar Perbenihan Dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan, menyebutkan secara tidak mudah mengenali mana benih palsu dan benih asli dari produsen benih. Perbedaan baru dapat diketahui setelah tanaman berumur 3-5 tahun. Ciri benih palsu/non sertifikat dapat diketahui dari ukuran buah yang kecil dan rendemen rendah.

 

Sumber: Sawitindonesia.com

Kemendag Tetapkan BK CPO September di Angka USD697/Metrik Ton

 

 

JAKARTA – Kementerian Perdagangan (Kemendag) menetapkan harga referensi produk crude palm oil (CPO) untuk penetapan Bea Keluar (BK) periode September 2017 sebesar USD697,26 per metrik ton yang mengalami penurunan sebesar 0,06% dari bulan sebelumnya yang sebesar USD697,65 per mt.

“Harga referensi CPO sedikt melemah bulan ini dan tetap berada pada level di bawah USD750. Untuk itu, pemerintah kembali mengenakan BK sebesar USD0 per mt untuk periode September 2017,” kata Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan, dalam keterangan tertulis yang diterima, Rabu (30/8/2017).

Penetapan tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 59/M-DAG/PER/8/2017 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar.

BK CPO untuk September 2017 tercantum pada Kolom 1 Lampiran II Huruf C Peraturan Menteri Keuangan No.13/PMK.010/2017 sebesar USD0 per mt. Nilai tersebut sama dengan BK CPO pada periode Agustus 2017.

Sementara itu, harga referensi biji kakao pada September 2017 mengalami penguatan sebesar USD92,07 atau 4,88% dari USD1.886,39 per mt menjadi USD1.978,46 per mt.

Hal tersebut berdampak pada penetapan HPE biji kakao yang juga menguat sebesar USD90 atau 5,88% dari USD1.614 per mt pada periode bulan sebelumnya menjadi USD1.704 per mt pada September 2017.

Penguatan harga referensi dan HPE biji kakao disebabkan menguatnya harga internasional. Penguatan tersebut tidak mengubah BK biji kakao yang tetap nol%. Hal tersebut tercantum pada kolom 1 Lampiran II Huruf B Peraturan Menteri Keuangan No.13/PMK.010/2017.

Untuk HPE dan BK komoditas produk kayu dan produk kulit tidak ada perubahan dari periode bulan sebelumnya.

(mrt)

 

Sumber: Okezone.com

 

Jurus Indonesia Tangkal Kampanye Negatif tentang Sawit

 

 

Kampanye maupun tudingan miring terkait komoditas sawit di Indonesia masih terus bergulir dan menjadi pekerjaan rumah pemerintah untuk membuktikan bahwa sawit Indonesia ditanam dan dikelola sesuai dengan kaidah alam dan kesejahteraan pekerjanya.

Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Perkebunan tengah mendorong agar semua perusahaan sawit untuk mengikuti program sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO).

Direktur Jenderal Perkebunan Kementan, Bambang menegaskan, sertifikasi ISPO wajib dilakukan agar minyak sawit Indonesia dapat diterima dan memikili posisi tawar yang tinggi di pasar ekspor, serta pengelolaan perkebunan sawit Indonesia dapat dilakukan secara berkelanjutan.

“Dari 11,9 juta hektar lahan sawit di Indonesia, baru 16,7 persen saja yang sudah bersertifikat ISPO. Jika sudah ISPO, saya kira tidak ada yang mengatakan bahwa sawit kita tidak baik. Pasar luar negeri pun bisa menghargai produk sawit kita,” kata Bambang di Kementan, Ragunan, Jakarta, Selasa (29/8/2017).

Menurutnya, penerapan ISPO juga sebagai langkah Indonesia menghadapi tudingan-tudingan negatif yang dialamatkan kepada sawit Indonesia. Isu tersebut yakni dari pengrusakan hutan hingga pelanggaran hak asasi manusia.

“Karena itu, saya mengimbau kepada para pelaku usaha dan sekretariat ISPO untuk terus melakukan percepatan sehingga sertifikasi ISPO dipercepat. Untuk percepatan kami terus membuka diri kepada perusahaan yang ingin memberikan pengabdian terhadap wacana sertifikasi,” tegasnnya.

Bambang menegaskan percepatan penerapan sertifikasi ISPO sangat penting. Hal ini mengingat hingga saat ini kelapa sawit masih menjadi komoditas emas perkebunan. Kelapa sawit sebagai sumber devisa juga memberikan kontribusi yang sangat besar untuk pembangunan nasional.

“Faktanya, Kelapa sawit juga sebagai penyedia lapangan kerja cukup banyak dan penyedia bahan pangan. Kemudian sebagai bahan baku energi nabati, sebagai pendorong pengembangan wilayah dan menjamin keseimbangan pelestarian lingkungan,” tegasnya.

 

Sumber: Kompas.com

Dibebani Tarif Tinggi, Ekspor Biodiesel Ke Amerika Terancam Berhenti

 

Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI) menyebutkan kenaikan tarif impor biodiesel di Amerika Serikat berpotensi menekan ekspor . Pernyataan ini menyikapi keputusan Departemen Perdagangan Amerika Serikat yang menerapkan pemberlakuan bea masuk anti-subsidi kepada biodiesel Indonesia dan Argentina.

“Penerapan bea masuk akan memberatkan produsen atau eksportir biodiesel Indonesia. Apabila pengenaan bea masuk tersebut pada gilirannya tidak memberi keuntungan maka akan mengurangi ekspor ke AS,” kata MP Tumanggor, Ketua Umum APROBI, melalui pesan singkat.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menjelaskan bahwa bahwa pihaknya akan mengumpulkan pelaku usaha khususnya sawit untuk mendapatkan masukan.
“Kami akan menyampaikan keberatan dan membahas dengan pelaku usaha,” kata Enggartiasto.

MP Tumanggor mengeluhkan kalau tarif bea masuk di Amerika Serikat tetap berlaku dikhawatirkan produsen berhenti mengirimkan biodiesel ke negara tersebut.

Tarif bea masuk anti-subsidi biodiesel sementara untuk Wilmar International Ltd sebesar 41,06 persen, PT Musim Mas mencapai 68,28 persen dan perusahaan lain yang mengekspor ke Amerika Serikat sebesar 44,92 persen.

Sementara itu untuk perusahaan Argentina, bea masuk anti-subsidi dikenakan kepada LDC Argentina S.A. sebesar 50,29 persen, Vicentin S.A.I.C. mencapai 64,17 persen dan lainnya 57,01 persen.

Departemen Perdagangan Amerika Serikat akan menerbitkan keputusan final pada 7 November 2017 dan kemungkinan dapat diperpanjang, dimana besaran bea masuk anti-subsidi bisa berubah kembali.

 

Sumber: Sawitindonesia.com

EKSPOR MINYAK SAWIT KE UNI EROPA TUMBUH 42%

 

JAKARTA  Kendati mendapat penolakan, ekspor minyak sawit ke negara-negara Uni Eropa (UE) pada paruh pertama tahun ini malah mencatatkan kenaikan yang signifikan. Kinerja ekspor minyak sawit yang terdiri dari crude palm oil (CPO), palm kernel oil (PKO) dan turunannya ke Benua Biru selama semester I/2017 mencapai 2,7 juta ton naik sekitar 42% dibandingkan dengan periode sama tahun lalu sebesar 1,9 juta ton. “Kenaikan itu cukup signifikan, mengingat Eropa melancarkan hambatan dagang dengan menerbitkan resolusi Parlemen Eropa Maret lalu,” ujar Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Fadhil Hasan dalam keterangan tertulis.

Tak hanya Eropa, Gapki mencatat kinerja ekspor pada semester I/2017 secara umum tumbuh positif. Volume ekspor minyak sawit nasional pada semester I/2017 mencapai 16,6 juta ton atau naik 25% dibandingkan dengan periode sama tahun lalu sebesar 12,5 juta ton. Ekspor ke negara-negara tujuan utama juga tumbuh positif kecuali Pakistan. Ekspor semester I ke Pakistan tercatat turun 5% dibandingkan periode yang sama tahun 2016 dari 1,1 juta ton pada 2016 menjadi 1,05 juta ton tahun ini.

Namun, volume ekspor minyak sawit Indonesia ke India pada semester I/2017 tumbuh cukup signifikan, yaitu naik 43% dibandingkan periode yang sama tahun lalu dari 2,6 juta ton menjadi 3,8 juta ton. Kenaikan ekspor juga terjadi di pasar negara-negara Afrika sebesar 36,5%, Bangladesh 29%, Amerika Serikat 27%, dan China 18%.

Sementara dikatakan Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto, Indonesia dan Malaysia siap bersinergi memenuhi kebutuhan minyak sawit untuk mendukung kebijakan Pemerintah China menerapkan program biodiesel campuran 5% dengan solar atau B5. “Kami sepakat bersama-sama mendorong agar China bisa menggunakan B5 sehingga mengurangi trade deficit dengan Indonesia dan Malaysia sekaligus sebagai energi yang ramah lingkungan,” ujar Airlangga, pekan lalu. (T3)

 

Sumber: Infosawit.com

GIMNI: Kenaikan BM CPO akan Rugikan India

 

Pangkalan Bun – Di tengah upaya negoasisi yang akan dilakukan Pemerintah Indonesia terkait penaikan bea masuk (BM) minyak sawit oleh Pemerintah India, berbagai pihak juga sedang menyiapkan beragam langkah antisipasi.

Namun demikian, Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Sahat Sinaga, mengatakan India akan rugi sendiri jika tetap menaikkan tarif impor CPO hingga 100%.

“Kalau Indonesia tidak mengekspor, bagaimana India akan mendapatkan CPO. Kondisi ini akan menekan India,” ujar Sahat di Jakarta, Senin (28/8/2017).

Meskipun begitu, lanjut Sahat, pemerintah Indonesia harus mencari cara agar India menganulir kebijakan tersebut. Pemerintah bisa mendorong pengusaha sawit Indonesia mengekspor Refined, Bleached, Deodorized Palm Oil (RBDPO).

“Kebijakan India menaikkan tarif impor untuk menekan impor RBDPO Indonesia sehingga pengolahan CPO dilakukan di India,” tutur Sahat.

Sahat menambahkan, pemerintah juga bisa melobi India mengingat mesin produksi sawit di Indonesia saat ini didatangkan dari India.

Seperti diketahui, Kementerian Keuangan India mengumumkan kenaikan tarif bea masuk CPO menjadi 15%. Pajak impor minyak kelapa sawit olahan juga meningkat menjadi 17,5% dan 25% dari sebelumnya 12,5% serta 15%.

Komoditas sejenis lain yang terkena peningkatan pajak impor, yakni minyak kedelai. Sementara bea masuk minyak nabati lainnya masih tetap di level 12,5% untuk minyak mentah dan 20% untuk minyak nabati olahan. (NEDELYA RAMADHANI/m)

 

Sumber: Borneonews.com