Di Berau Produksi Sawit dan Lada Terus Meningkat

 

TANJUNG REDEB – Kepala Dinas Perkebunan, Sumaryono mengungkapkan dari pendataan yang dilakukan pihaknya setiap tahun, luas tanam maupun hasil produksi dari komoditi lada dan kelapa sawit mengalami peningkatan. Seperti lada pada tahun 2016 lalu luas tanaman belum menghasilkan dan tanaman menghasilkan berkisar 2.260,10 hektar. Sementara hingga semester pertama tahun ini, luas tanaman lada naik menjadi 2.313 hektar terdiri dari tanaman belum menghasilkan 1.081 hektar dan tanaman telah menghasilkan 1.106 hektar.

Sementara pada perkebunan kelapa sawit rakyat tahun 2016 yang terdiri dari kebun swadaya dan kebun plasma luas tanaman berkisar 31.923,42 hektar dengan tanaman belum menghasilkan 18.334,38 hektar dan tanaman menghasilkan seluas 13.586,04 hektar. Angka sementara semester pertama tahun 2017, perkebunan kelapa sawit swadaya masyarakat seluas 15.987 hektar dan kebun plasma kemitraan masyarakat dengan perusahaan swasta seluas 16.117,11 hektar.

“Dua komoditas ini yakni lada dan kelapa sawit saat ini menjadi primadona masyarakat petani di Berau. Disamping itu, juga beberapa komoditas lain juga dikembangkan,” ungkapnya dikutip Prokal.co.

Lanjut Sumaryono, pihaknya akan terus memberikan pendampingan kepada petani kebun dengan berbagai program termasuk demplot dalam pengembangan budidaya. Tidak hanya lada dan kelapa sawit, beberapa komoditas lainnya juga terus dikembangkan.

“Beberapa komoditi lain juga tetap jadi perhatian agar tidak berkurang, seperti kakao dan kopi yang juga jadi unggulan Berau,” ucapnya. (T3)

 

Sumber: Infosawit.com

SAWIT GANTIKAN KEJAYAAN MIGAS DAN TAMBANG

 

BALIKPAPAN – Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak mengatakan, naiknya pamor industri sawit menjadi sesuatu yang tak bisa dihindari. “Kegiatan minyak bumi dan tambang akan habis. Maka pilihan trasnformasi dengan dengan mengandalkan agroindustri. Salah satunya dengan mengembangkan perkebunan,” kata Awang, belum lama ini.

Sejauh ini luasan perkebunan sawit di Kaltim telah mencapai 3 juta hektar. Ke depan, jumlah luas tersebut akan terus bertambah tergantung ketersediaan lahan.

Sementara itu, Kepala Dewan Daerah Perubahan Iklim Kaltim, Deddy Ruhiyat menyatakan perkebunan menjadi andalan perekonomian Kaltim ke depan. Dia memastikan, perkebunan yang dikelola secara berkelanjutan akan berdampak baik bagi masyarakat dan daerah.

Akan tetapi, perkebunan disebut harus dikelola dengan baik serta mengendepankan pemberdayaan petani kecil. “Konkritnya, kami tetap proteksi yang berkarbon tinggi,” kata Daddy seperti dilansir Kompas.com(T3)

 

Sumber: Infosawit.com

Permintaan CPO: RI Siap Penuhi Pasar Eropa

 

 

JAKARTA – Indonesia siap memenuhi seluruh kebutuhan Uni Eropa akan minyak sawit lestari. Kawasan Benua Biru diperkirakan membutuhkan pasokan CPO sebanyak 6 juta ton per tahun hingga 2020.

Sekjen Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Togar Sitanggang mengatakan Indonesia sanggup memenuhi standar keberlanjutan yang diwajibkan Eropa melalui certified sustainable palm oil.

“Kami siap memasok bukan saja 6 juta ton, tapi 8 juta ton minyak sawit lestari ke pasar Eropa,” katanya, Selasa (26/9/2017).

Sawit Indonesia, tutur dia, telah mengantongi sertifikat Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO). Gapki berharap 27 negara anggota Zona Euro mengakui standar keberlanjutan itu.

Uni Eropa saat ini adalah pasar sawit terbesar kedua di dunia dengan volume penjualan ke blok itu 6,6 juta ton tahun lalu. Berada di urutan pertama adalah India dengan permintaan 10,3 juta ton. Adapun China berada di posisi ketiga dengan pembelian 5,2 juta ton. Sementara itu, Indonesia merupakan produsen minyak sawit terbesar di dunia dengan produksi tahun lalu 33,4 juta ton.

Mengenai isu deforestasi yang dialamatkan kepada perkebunan kelapa sawit Indonesia, Togar menjelaskan yang terjadi adalah perubahan status hutan menjadi area penggunaan lain (APL), yang mana areal hutan itu sudah tidak berpohon lagi.

“Pohon-pohon sudah ditebang oleh pemegang izin HPH [hak pengusahaan hutan] sebelumnya,” katanya.

Bahkan menurut dia, ekspansi perkebunan kedelai lebih masif dibandingkan dengan kelapa sawit. Dalam tiga tahun terakhir, ekspansi perkebunan kedelai di dunia mencapai 8 juta hektare (ha), sedangkan perluaasan perkebunan kelapa sawit hanya 6,4 juta ha.

“Dan di Indonesia sudah tidak ada lagi ekspansi perkebunan kelapa sawit karena pemerintah masih memberlakukan kebijakan moratorium yang sudah berjalan lima tahun lebih,” katanya.

Parlemen Uni Eropa pada pertengahan Maret mengeluarkan resolusi soal sawit dan pelarangan biodiesel berbasis sawit karena tanaman itu dinilai sebagai penyebab deforestasi, korupsi, eksploitasi pekerja anak dan pelanggaran HAM.

Sumber: Bisnis.com

DI PARIS, APKASINDO SEBUT SAWIT PENGENTAS KEMISKINAN

 

 

PARIS – Sabtu 23 September lalu waktu Paris, Perancis, telah dilakukan Forum Palm Oil Sustanaibilty Talk, berlokasi di Paris Pavillon Dauphine, Perancis. Acara ini merupakan insiatif KBRI Paris bekerjasama dengan BPDP Kelapa  Sawit.

Pada kesempatan tersebut, kalangan petani kelapa sawit berkesempatan membeberkan dampak positif dari perkebunan kelapa sawit, yang diwakili Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo).

Dikatakan Wakil Sekretaris Jenderal DPP Apkasindo, Rino Afrino, terdapat tiga indikator dampak dari pengembangan perkebunan kelapa sawit, diantaranya pertama, mendorong pertumbuhan ekonomi, kedua mendorong pembangunan perdesaan, dan ketiga, sebagai penurunan angka kemiskinan.

Lebih lanjut tutur Rino, tidak bisa dipungkiri bahwa kelapa sawit mempunyai dampak positif yang luas bagi masyarakat Indonesia khususnya petani kelapa sawit. Terlebih dengan iklim tropis dan curah hujan di Indonesia yang sangat cocok membuat produksi kelapa sawit nasional meningkat tajam. Jika pada tahun 1980-an produksi CPO nasional baru mencapai 720 ribu ton, maka di tahun 2016 telah meningkat berpuluh kali lipat menjadi menjadi sekitar 32 juta ton.

Peningkatan produksi itu tutur Rino, diiringi bertambahnya jumlah luasan perkebunan kelapa sawit, yang tentu saja pada akhirnya berdampak positif kepada 3 indikator pengembangan tersebut.

Utamanya dampak pada penurunan kemiskinan, kata Rino, jika mengacu data kemiskinan tahun 1980an, sewaktu program Perkebunan Inti Rakyat (PIR) sawit mulai dilaksanakan oleh pemerintah, kala itu sebanyak 42 juta orang masih berada dibawah garis kemiskinan, dimana sebanyak 33 juta orang berada di wilayah perdesaan.

Namun kini kondisinya telah banyak berubah, tingkat ekonomi dan kesejahteraan petani meningkat lantaran kelapa sawit. “Bahkan banyak petani kelapa sawit sudah mendapatkan penghasilan yang lebih dari cukup,” katanya dalam keterangan resmi yang diterima InfoSAWIT, belum lama ini.

Kenyataannya tidak hanya petani yang merasakan dampak positif sawit itu, sebab dunia pun merasakannya. Oleh karena itu tepatlah bila bisa dikatakan sawit merupakan anugerah tuhan untuk bangsa Indonesia, bahkan dunia, karena kebutuhan minyak nabati dunia yang terus meningkat tajam bisa dipenuhi separuhnya oleh minyak kelapa sawit. “Juga menjadi kewajiban bangsa indonesia untuk mewujudkan kelapa sawit yang berkelanjutan,” katanya.

Trecatat rangkaian acara ini baka dilakukan reli di isi dengan forum bisnis kelapa sawit, pertemuan dengan Kementerian pertanian dan lingkungan Perancis dan pertemuan dengan senator Perancis. Di dalam rombongan diplomasi kelapa sawit ini ikut serta pula peneliti dari IPB, perwakilan GAPKI dan kementerian terkait. (T2)

 

Sumber: Infosawit.com

INDONESIA JAMIN PASOK MINYAK SAWIT BERKELANJUTAN KE EROPA

 

Munculnya piagam Rotterdam pada 2015 lalu yang menyatakan kawasan Uni Eropa bakal hanya mengimpor minyak sawit berkelanjutan (Certified Sustainable Palm Oil/CSPO) pada 2020 mendatang, menjadi peluang bagi pasar minyak sawit Indonesia. Terlebih diprediksi hingga tahun 2020, kawasan Uni Eropa membutuhkan pasokan hingga 6 juta ton minyak sawit.

Sekjen, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Togar Sitanggang menyatakan, pihak Indonesia tidak hanya akan memenuhi pasar minyak sawit di kawasan Uni Eropa sejumlah 6 juta ton, namun Togar memastikan pihaknya bakal mampu memenuhi paskan minyak sawit hingga 8 juta ton minyak sawit berkelanjutan.

Pada acara Festival Colorful Indonesia di Paris Prancis, Sabtu (23/9) waktu setempat. Selain Togar, hadir juga sebagai pembicara dalam kegiatan yang digagas Kedutaan Besar RI di Paris ini, Sekjen Apkasindo (Asosiasi Petani Kelap Sawit Indonesia) Rino Afrino.

Lebih lanjut tutur Togar, Indonesia mampu memenuhi permintan pasar Eropa tersebut. Dengan catatan, minyak sawit yang tersertifikasi ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) juga bisa diterima oleh negara-negara Uni Eropa.

“Menerima sertifikasi ISPO berarti mengakui kredibilitas pemerintah Indonesia. Karena sertifikasi ISPO adalah standar wajib yang diberlakukan oleh pemerintah RI,” kata Togar dalam keterangan resmi diterima InfoSAWIT.

Saat ini, kata Togar, Uni Eropa (27 negara) adalah pasar minyak sawit terbesar kedua setelah India. Berdasarkan data GAPKI (tahun 2016), penjualan minyak sawit ke Uni Eropa mencapai 6,6 juta ton. Pasar terbesar minyak sawit terbesar dunia adalah India sebesar 10,25 juta ton. Sedangkan China di peringkat ketiga sebesar 5,15 juta ton.  “Dan Indonesia tetap mengukuhkan diri sebagai produsen minyak sawit terbesar dunia dengan produksi tahun lalu 33,4 juta ton,” kata Togar. (T2)

 

Sumber: Infosawit.com

Wah, Indonesia Siap Pasok 8 Juta Ton Minyak Sawit ke Eropa

 

Indonesia siap memasok minyak sawit lestari hingga 8 juta ton ke pasar Eropa untuk memenuhi permintaan di kawasan tersebut yang diperkirakan mencapai 6 juta ton pada 2020.

“Kami siap memasok bukan saja 6 juta ton, tapi 8 juta ton minyak sawit lestari ke pasar Eropa,” kata Sekjen Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Togar Sitanggang melalui keterangan tertulis di Jakarta, Senin.

Dalam acara “Festival Colorful Indonesia” di Paris, Prancis, Sabtu (23/9) Togar mengatakan, Indonesia mampu memenuhi permintan pasar Eropa tersebut, dengan catatan, minyak sawit yang tersertifikasi ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) juga bisa diterima oleh negara-negara Uni Eropa.

“Menerima sertifikasi ISPO berarti mengakui kredibilitas pemerintah Indonesia. Karena sertifikasi ISPO adalah standar wajib yang diberlakukan oleh pemerintah RI,” katanya.

Saat ini, lanjutnya, Uni Eropa yang terdiri 27 negara adalah pasar minyak sawit terbesar kedua setelah India, yang mana berdasarkan data GAPKI tahun 2016, penjualan minyak sawit ke Uni Eropa mencapai 6,6 juta ton.

Pasar minyak sawit terbesar dunia adalah India mencapai 10,25 juta ton, sedangkan China di peringkat ketiga sebesar 5,15 juta ton.

“Dan Indonesia tetap mengukuhkan diri sebagai produsen minyak sawit terbesar dunia dengan produksi tahun lalu 33,4 juta ton,” ucapnya.

Dalam kegiatan yang digagas Kedutaan Besar RI di Paris tersebut, Togar juga menjelaskan isu deforestasi yang dialamatkan kepada sektor perkebunan kelapa sawit Indonesia.

“Deforestasi yang dilakukan oleh kelapa sawit Indonesia adalah deforestasi status. Mengubah status hutan menjadi area penggunaan lain (APL), di mana areal hutan tersebut kebanyakan sudah tidak punya pohon lagi. Pohon-pohon sudah ditebang oleh pemegang izin HPH sebelumnya,” tuturnya.

Menurut dia, ekspansi perkebunan soyabean juga lebih masif dibandingkan kelapa sawit.

Dalam kurun tiga tahun terakhir, ekspansi perkebunan soyabean di dunia mencapai 8 juta hektare. Sedangkan, ekspansi perkebunan kelapa sawit hanya 6,4 juta hektare.

“Dan di Indonesia sudah tidak ada lagi ekspansi perkebunan kelapa sawit karena pemerintah masih memberlakukan kebijakan moratorium yang sudah berjalan lima tahun lebih,” ujarnya.

(rzy)

Sumber: Okezone.com

Apkasindo Kampanye Positif Sawit di Perancis

 

Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) menyampaikan tiga indikator penting yang menjadi kontribusi sawit kepada Indonesia. Tiga indikator tersebut adalah pertumbuhan ekonomi, pembangunan pedesaan, dan penurunan kemiskinan.

Hal ini disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal DPP APKASINDO, Rino Afrino di hadapan peserta Forum Palm Oil Sustanaibilty Talk di Paris Pavillon Dauphine, Perancis, Sabtu (23/09/2017).

Rino menjelaskan bahwa tidak bisa dipungkiri kelapa sawit mempunyai dampak besar bagi masyarakat indonesia khususnya petani kelapa sawit. Keunggulan Indonesia adalah iklim tropis dan curah hujan yang sangat cocok. Ini terbukti produksi kelapa sawit Imdonesia meningkat tajam dari hanya 720 ribu ton CPO di tahun 1980-an menjadi 32 juta ton di tahun 2016.

Faktor peningkatan produksi, kata Rino, diiringi bertambahnya jumlah luasan tersebu, tentu sangat berdampak kepada tiga indikator tadi khususnya pada penurunan kemiskinan. Merujuk data pada 1980-an, sewaktu program Perkebunan inti rakyat sawit mulai dilaksanakan oleh pemerintah. Angka kemiskinan mencapai 42 juta orang dari jumlah tadi sekitar 33 juta berada di kawasan pedesaan.

“Namun kini semua sudah berubah, tingkat ekonomi dan kesejahteraan petani meningkat karena kelapa sawit, bahkan banyak petani kelapa sawit sudah mendapatkan income yang lebih dari cukup,” jelas Rino.

Oleh karena itu, menurutnya tepatlah bila dikatakan sawit merupakan anugerah Tuhan untuk bangsa indonesia bahkan dunia. Sebab kebutuhan minyak nabati dunia juga meningkat tajam karena kegunaan produk yang dihasilkan oleh kelapa sawit berhubungan erat kebutuhan manusia sehari-hari.

“Sudah menjadi kewajiban bangsa indonesia untuk mewujudkan kelapa sawit yang berkelanjutan,” tuturnya.

Dalam rangkaian acara lainnya beberapa hari ke depan akan diisi dengan forum bisnis kelapa sawit, pertemuan dengan Kementerian Pertanian dan Lingkungan Perancis. Serta pertemuan dengan Senator perancis. Rombongan diplomasi Sawit Indonesia dihadiri peneliti dari IPB, Sekjen GAPKI dan kementerian terkait.

 

Sumber: Sawitindonesia.com

Sawit Dongkrak Penghasilan Petani

 

Bisnis sawit membawa berkah bagi petani dan perekonomian lokal. Di Muara Bungo, berdiri Koperasi Unit Desa (KUD) dengan pendapatan  Rp 8 miliar pada 2016. Kesuksesan ini tidak terlepas dari pertumbuhan pendapatan petani sawit di wilayah tersebut.  

Berjarak 230 kilometer dari Kota Jambi, terdapat wilayah pemukiman transmigrasi bernama Kuamang Kuning, Kabupaten Bungo. Perkembangan wilayah ini sangat pesat karena dikelilingi perkebunan sawit yang mayoritas milik petani. Mereka adalah petani transmigran yang datang mulai era 1980-an. Dari Pulau Jawa, mereka pindah ke Kuamang Kuning;  wilayah ini dijadikan area transmigrasi melalui program Perkebunan Inti Rakyat-Transmigrasi (PIR-TRANS).

Di Kuamang Kuning, berdiri Koperasi Unit Desa (KUD) Karya Mukti di unit 19 Desa Karya  Harapan Mukti, Kecamatan Pelepat Ilir. Koperasi yang berdiri tahun 1986 ini beranggotakan penduduk Desa Karya Harapan Mukti. Pembentukan koperasi ini untuk memenuhi kebutuhan petani dan membantu penjualan hasil panen mereka.

Kepada sejumlah media, Riswanto  Ketua KUD Karya Mukti menceritakan  perkembangan koperasi dan area transmigran Kuamang Kuning. Kuamang Kuning terdapat 19 unit pemukiman – sekarang menjadi desa. Di setiap unit berdirilah Koperasi Unit Desa (KUD). Ada tiga kecamatan di Kuamang Kuning antara lain Kecamatan Pelepat Ilir  dan Pelepat termasuk Kabupaten Bungo. Kecamatan lainnya adalah Tabir Ilir di Kabupaten Merangin.

Dalam Buku berjudul Belajar dari Bungo: Mengelola SDA di Era Desentralisasi (2008), dijelaskan bahwa berdasarkan data Bappeda dan BPS Bungo, program transmigrasi yang dimulai pada 1983 dengan jumlah penduduk 9.669 jiwa di Kuamang Kuning I sampai V. Hingga 1990, populasi penduduk bertambah menjadi 31.305 jiwa dan tersebar di Kuamang Kuning I-X, Kuamang Kuning  XIV-XIX.

Riswanto menjelaskan bahwa desa Karya Harapan Mukti awalnya dihuni 466 kepala keluarga – peserta transmigran.Petani memperolah lahan seluas satu kavling atau 2 hektare.  Terdiri dari ¼ hektare untuk rumah dan sisanya dikelola menjadi kebun.

Sebenarnya, kebun petani transmigran hanya diperboleh kan menanam tanaman pangan seperti padi, jagung, ubi, dan kedelai. “Tidak boleh tanaman keras seperti sawit dan karet,” ujarnya.

Tetapi, penghasilan  berbudidaya tanaman palawija kurang menjanjikan.  Pasalnya, masa panen harus menunggu sampai 8 bulan. Dalam setahun, kata Riswanto, petani hanya panen sekali. Sebagai contoh, waktu itu harga ubi masih Rp 10 per kilogram. Produksinya dalam sehektar hanya 6 ton atau 6.000 kilogram. Total penghasilan petani Rp 60.000 selama satu tahun.

“Pendapatan dari tanam ubi dan jagung kurang bagus. Makanya, banyak pula transmigran kembali ke Jawa. Atau menjual lahannya kepada petani lain,” kata Riswanto yang menjadi petani transmigran dari tahun 1986 .

Menurutnya, harga lahan tahun 1990-an masih terbilang murah antara Rp 300 ribu-Rp 400 ribu per kavling. Dana hasil penjualan dipakai petani untuk ongkos pulang ke Jawa.

Peralihan tanaman pangan menjadi sawit mulai berlangsung antara tahun 1992 sampai 1993. Konversi ini seiring dengan program PIR-TRANS yang diperkenalkan kepada penduduk desa. Lewat program ini barulah penduduk mengenal budidaya sawit.  Mereka mendapatkan edukasi mengenai kelapa sawit dan skema avalis (penjamin) kredit perkebunan. Dalam program ini, PT Sari Aditya Loka (SAL) 2 berperan sebagai bapak angkat petani untuk pembangunan kebun, penjaminan kredit,  dan pendampingan teknis.

“Kami sebenarnya belum kenal apa bentuk tanaman sawit. Waktu itu, baru kami tahu setelah ditunjukkan bibitnya,” kata Pria asal Ngawi ini.

Tidak hanya program PIR-TRANS, petani di wilayah ini juga terlibat sebagai peserta Kredit Koperasi Primer Agribisnis (KKPA). Mereka yang lunas pinjaman dari program PIR-TRANS. Selanjutnya mengikuti KKPA untuk menambah lahan sawitnya. “Program ini telah dimulai dari sekitar tahun 1997,” jelas Riswanto.

Riswanto menceritakan petani menjalin kemitraan dengan  PT SAL 2 yang bertugas membangun kebun, penyediaan bibit, dan pupuk. Sementara itu, petani diwajibkan membayar kredit dan penjualan buah ke pabrik sawit. Dalam program ini , koperasi berfungsi dalam penjualan buah sawit petani. Selain itu, kegiatan perekonomian juga terangkat karena penghasilan bulanan yang diterima petani.  Perkebunan sawit yang ditanam tahun 1992 baru bisa dipanen sekitar tahun 1996/1997.

Kala itu, kata Riswanto, petani dapat mengantongi pendapatan Rp  200 ribu sebulan. Uang sebesar ini diperoleh dari panen sebanyak 2 ton dikalikan harga buah sawit Rp 200 per kilogram.

 

Sumber: Sawitindonesia.com

 

Petani Didorong Lebih Teliti Beli Bibit Sawit

 

BANJARMASIN Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Imam Suprastowo mengimbau petani untuk lebih teliti sebelum membeli bibit sawit yang akan ditanam.

Belilah, katanya, bibit sawit yang bersertifikat di tempat penangkaran yang resmi. Dinas Perkebunan selalu mengeluarkan Surat Perintah Pembelian Benih Kelapa sawit (SP2BKS). “Beli ke penangkar yang sudah mendapat rekomendasi, sehingga mereka bisa membeli bibit yang bersertifikat,” katanya, belum lama ini, seperti dikutip prokal.co.

Membedakan bibit sawit unggul, tutur Imam yang juga sebagai Sekretaris Komisi II bidang Ekonomi dan Keuangan, sangat sulit, karena secara kasat mata, hampir tidak bisa dibedakan. Bibit yang tidak bersertifikat adalah bibit sawit yang tidak diketahui sumber benihnya

Belum lama ini, cerita Imam, tepatnya tanggal 11 September 2017 lalu, pihaknya bersama kepolisian menemukan sebanyak 10 ribu bibit sawit palsu yang akan dijual keluar. Bibit tersebut rencananya akan dikirimkan ke wilayah Kalimantan Timur (Kaltim).

“Bibit itu berasal dari Kabupaten Tala. Bibit sawit sudah di atas tongkang dan hendak dibawa ke Kaltim, tapi berhasil diamankan oleh Polres Tala, dan kita sudah melihat ke sana, dan akan dimusnahkan,” terangnya. (T3)

 

Sumber: Infosawit.com

BPDP KELAPA SAWIT SIAPKAN DANA HIBAH UNTUK PEREMAJAAN SAWIT 17.000 HA DI PASER

 

TANA PASER – Ada seluas 17.000 hektare (ha) kebun sawit di Kabupaten Paser yang berusia di atas 35 tahun, tanaman tua yang sudah tidak produktif lagi menghasilkan buah sawit. Agar kebun kembali produktif, teman-teman petani menurut Kabid Perkebunan pada Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Paser Bahriansyah, mengusulkan peremajaan atau replanting kebun mereka.

“Usulan replanting ini sudah lama. Sebagian teman-teman petani sudah melakukannya 5 tahun yang lalu dengan sistem suntik serempak, yakni pohon-pohon sawit di atas lahan seluas 270 ha dimatikan dengan disuntik, setelah bagian atasnya mati baru dilakukan penanaman dengan biaya Rp 25 juta/hektare,” kata Bahriansyah, pecan lalu seperti ditulis tribun.

Biaya itu bersumber dari dana hibah Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Sawit, lembaga di bawah Kementerian Keuangan. Dari analisa itu, lanjut Bahriansyah, teman-teman petani yang tergabung dalam Apkasindo dan SPKS menyatakan sanggup melaksanakan replanting dengan dana Rp 25 juta/ha, namun Dirjenbun menginginkan agar program replating ini benar-benar berhasil. (T3)

 

Sumber: Infosawit.com