INDONESIA KECAM KAMPANYE ANTI SAWIT UNI EROPA

 

 

Enggartiasto Lukita Menteri Perdagangan mengecam secara tegas kampanye hitam yang sengaja digulirkan negara-negara Eropa untuk melemahkan Indonesia sebagai negara penghasil minyak nabati terbesar di dunia. Kampanye itu dianggap sesuatu yang keterlaluan dan tidak adil bagi industri sawit Indonesia.  

Kementerian perdagangan telah mengkaji bahwa pemakaian produk sawit sudah sesuai dari aspek kesehatan, lingkungan maupun ketenagakerjaan. Dari aspek kesehatan, menurut Enggar, tuduhan mereka bahwa minyak sawit memiliki dampak negatif selama ini juga tidak terbukti secara ilmiah, berbeda dengan minyak dari produk hewan.

Begitu juga tuduhan penggunaan tenaga kerja anak serta kesejahteraan petani, penyebab kebakaran lahan dan hutan tambahnya, tidak terbukti karena industri sawit taat memenuhi aturan yang ditetapkan. Karena kelapa sawit merupakan komoditas perkebunan yang paling sedikit menggunakan lahan serta paling hijau dibandingkan minyak nabati lain seperti bunga matahari ataupun rapeseed yang dibudidayakan di Eropa.

Selain itu, setiap perkebunan dan perusahaan kelapa sawit telah dilengkapi dengan petugas dan peralatan kebakaran. Sawit juga merupakan industri yang melakukan kerja sama antara inti dengan plasma yang paling taat, dibanding sektor industri lain, sehingga menjadi sektor yang berkontribusi besar bagi perekonomian Indonesia dari skala kecil maupun besar.

Maka tidak ada alasan bagi negara-negara Eropa melarang pemakaian minyak sawit (CPO) dan produk turunan lainnya. selama ini isu-isu negatif terhadap minyak sawit semata-mata merupakan persaingan dagang yang tidak sehat antara minyak nabati. “Saya kira ini hanya propaganda. Persaingan yang tidak sehat, jadi isu yang terus menerus dihembuskan pada industri sawit itu bagian dari perang dagang dan persaingan,”kata Enggar dalam Konferensi Sawit Internasional atau Indonesia Palm Oil Conference (IPOC) 2017 di Nusa Dua, Bali, awal November lalu.

Menurut Enggar, Indonesia menerima ketentuan yang ditetapkan Uni Eropa agar produk sawit Indonesia bisa masuk ke sana. Namun pemerintah Indonesia menilai ketentuan-ketentuan yang diterapkan tersebut bersifat diskriminatif hanya dikenakan terhadap produk sawit, tetapi tidak dikenakan terhadap minyak nabati dari negara-negara lain.

Selama ini pemangku kepentingan industri kelapa sawit di Indonesia lebih memilih cara-cara bertahan atau defensive menghadapi serarangan dagang dari negara Eropa melalu kampanye anti sawit. Oleh karenanya, ia mengajak pemerintah maupun pelaku usaha untuk bersatu melawan serangan perdagangan tersebut. “Kita harus offensif jangan defensif menghadapi mereka,” katanya.

 

Sumber: Sawitindonesia.com

URUS SAWIT, KEMENTAN DATANGI KPK

 

JAKARTA – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pada Kamis, (7/12/2017) mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) di Kuningan, Jakarta,.

Kedatangan Amran ke KPK tersebut untuk membahas masalah kelapa sawit dengan pimpinan lembaga antirasuah. “Diskusi tentang kepala sawit khususnya plasma. Kami akan diskusi dengan Ketua KPK,” tutur Amran seperti tulis Kompas.

Amran memastikan pertemuannya kali ini dengan KPK hampir sama dengan pertemuan sebelumnya yakni mengenai perkebunan rakyat dan adanya kebun sawit di area hutan produksi. “Ada plasma di areal hutan produksi, ada perusahaan, kemudian ada kebun rakyat, ini kita harus telaah dengan baik, kemudian kita mencarikan solusi yang baik,” kata Amran.

Sebelumnya pada pertemuan Maret 2017, Amran bersama Pimpinan KPK membahas terkait kelapa sawit, mulai dari pembangunan lahan perkebunan rakyat, hingga pengawasan dana peremajaan lahan kelapa sawit.

“Hasil pertemuan kami membahas tentang sawit, yang pertama adalah komposisi antara (petani) plasma dengan inti (perusahaan perkebunan) belum mencapai 10 persen,” jelas Amran saat itu.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 98 Tahun 2013 terkait pedoman perizinan usaha perkebunan mewajibkan pembangunan kebun masyarakat minimal 20 persen dari area izin yang diperoleh perusahaan. Kementerian Pertanian (Kementan) mencatat, hingga tahun 2015, realisasi pembangunan kebun masyarakat baru mencapai 237.791,57 hektar. Jumlah tersebut lebih rendah dari target pemerintah kepada perusahaan perkebunan untuk petani plasma seluas 384.065,87 hektar. (T3)

 

Sumber: Infosawit.com

Bahas Masalah Kelapa Sawit, Menteri Pertanian Temui Pimpinan KPK

 

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) di Kuningan, Jakarta, Kamis (7/12/2017).

Amran mengakutakan, kedatangannya untuk membahas masalah kelapa sawit dengan pimpinan lembaga antirasuah.

“Diskusi tentang kepala sawit khususnya plasma. Kami akan diskusi dengan Ketua KPK,” kata Amran.

Saat ditanya apakah ada permasalahan di sektor kelapa sawit, Amran akan menyampaikannya setelah diskusi dengan KPK.

Namun, dia enggan menjawab saat ditanya apakah ada temuan dari kementeriannya soal dugaan tindak pidana korupsi di sektor ini.

“Nanti tanya sana (KPK),” ujar Amran.

Amran mengatakan, diskusi dengan KPK merupakan kelanjutan dari diskusi sebelumnya. Pada Maret 2017, Amran pernah mendatangi KPK membahas mengenai kelapa sawit.

Kali ini, ia ingin berdiskusi soal beberapa hal yang hampir sama dengan sebelumnya yaitu mengenai perkebunan rakyat dan adanya kebun sawit di area hutan produksi.

“Kan ada plasma, ada kelapa sawit di areal hutan produksi, ada perusahaan, kemudian ada kebun rakyat, nah ini kita harus telaah dengan baik, kemudian kita mencarikan solusi yang baik,” ujar Amran.

Pada pertemuan Maret 2017, Amran bersama Pimpinan KPK membahas terkait kelapa sawit, mulai dari pembangunan lahan perkebunan rakyat, hingga pengawasan dana peremajaan lahan kelapa sawit.

“Hasil pertemuan kami membahas tentang sawit, yang pertama adalah komposisi antara (petani) plasma dengan inti (perusahaan perkebunan) belum mencapai 10 persen,” jelas Amran saat itu.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 98 Tahun 2013 terkait pedoman perizinan usaha perkebunan mewajibkan pembangunan kebun masyarakat minimal 20 persen dari area izin yang diperoleh perusahaan.

Kementerian Pertanian (Kementan) mencatat, hingga tahun 2015, realisasi pembangunan kebun masyarakat baru mencapai 237.791,57 hektar.

Jumlah tersebut lebih rendah dari target pemerintah kepada perusahaan perkebunan untuk petani plasma seluas 384.065,87 hektar.

Saat itu, Amran dan KPK juga membahas soal pelibatan KPK dalam hal pengawasan dana perajaan kelapa sawit (replanting).

Kementan juga mengungkap adanya temuan kebun sawit seluas 2,7 juta hektar di area hutan produksi, pihaknya juga tengah berdiskusi dengan pimpinan KPK soal temuan tersebut.

Menurut dia, hutan produksi tidak dapat difungsikan sebagai area perkebunan.

 

Sumber: Okezone.com

Indonesia Ranking Satu Dunia Penghasil Crude Palm Oil

 

PALEMBANG – Upaya pemerintah mendorong pertumbuhan perkebunan kelapa sawit hampir di seluruh daerah, sepertinya cukup beralasan.

Data dari Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit menunjukan angka dari enam negara penghasil Crude Palm Oil (CPO) terbesar di dunia, ternyata Indonesia berada di posisi pertama, setelah itu peringkat kedua disusul Malaysia.

Direktur Kemitraan BPDP Indonesia, Hendradajat Natawidjaja, dengan pernyataan yang menyakinkan menyebutkan kelapa sawit termasuk dari tujuh komoditas yang diunggulkan.

Bahkan berada di posisi teratas, setelah itu barulah komoditas kelapa, karet, kopi, kakao, tebu dan tembakau.

“Dari tujuh komoditas yang diunggulkan, kelapa sawit relatif lebih baik dan stabil,” katanya, Kamis (7/12/2017), saat menjadi pembicara di Forum Media Sawit Lestari (Formasi) di Palembang.

Dari data yang dipaparkan, kelapa sawit tidak hanya menjadi raja di Indonesia, tetapi juga di dunia.

Untuk saat ini saja, CPO yang dihasilkan Indonesia sebanyak 32 juta metric ton (MT), Malaysia (17,7 juta MT), Thailand (2,1 juta MT), Colombia (1,2 juta MT), Nigeria (970 ribu MT ) dan beberapa negara penghasil CPO rata-rata memberikan kontribusi 4,7 juta MT.

Dengan data itu, secara keseluruhan market share produksi CPO Indonesia di dunia mencapai 64 persen.

“Dampak ekonomi industri sawit berperan penting dalam perekonomian Indonesia . Dari sudut penyerapan tenaga kerja cukup besar, angkanya mencapai 4,2 juta orang kerja secara langsung,” tuturnya.

Namun demikian, Hendradajat tidak menapik dalam perkembangan perkebunan kelapa sawit ada persoalan dan konflik tumpang tindih lahan di masyarakat, isu lingkungan dan kebakaran lahan.

“Kalau menang tidak baik, kita harus benahi dan selesaikan. Tapi jangan sampai yang baik dikatakan tidak baik. Memang tidak semua pemilik kebun sawit itu baik,” katanya.

 

Sumber: Palembang.tribunnews.com

RSPO Tekankan Inklusivitas

 

JAKARTA – Organisasi terkait produk minyak kelapa sawit internasional Round-table on Sustainable Palm Oil (RSPO) menekankan pentingnya aspek inklusivitas, akuntabilitas, dan komitmen untuk mengubah pasar komoditas tersebut

“Kita harus menyadari bahwa untuk menciptakan perubahan yang nyata dan bersifat jangka panjang, kita perlu melibatkan semua pihak dan mulai membantu mereka agar dapat menjadi di atas rata-rata,” kata CEO RSPO Datuk Darrel Webber dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa (5/12).

Sebagaimana diketahui, RSPO baru saja menggelar Pertemuan Tahunan ke-15 dan Rapat Umum ke-14 organisasi tersebut yang digelar di Bali, November-Desember 2017.

Pertemuan global tersebut menjadi wadah untuk mendengar dan memperhitungkan pendapat dari seluruh rantai pasokan minyak kelapa sawit, untuk memastikan bahwa praktik-praktik dan standar terbaik dapat dicapai dan bermanfaat bagi semua pihak.

Berdasarkan data RSPO, jumlah perkebunan sawit yang mendapatkan sertifikasi dari lembaga internasional Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) lebih dari tiga juta hektare di berbagai negara.

Selain itu, jumlah keanggotaan RSPO mengalami peningkatan signifikan di seluruh dunia. Tiongkok dan Amerika Utara mencatat kenaikan masing-masing 30% dan 62%.

Sebagaimana diberitakan Antara, pelaku usaha industri kelapa sawit harus memastikan perusahaan yang dimiliki mereka benar-benar terbebas dari aktivitas deforestasi dalam rangka meningkatkan kualitas komoditas salah satu andalan ekspor Indonesia itu.

“Industri minyak sawit masih merusak dan laporan kami menunjukkan para pedagang tidak mempunyai rencana untuk memperbaikinya,” kata Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia Bagus Kusuma, dalam keterangannya. Selasa.

Menurut dia, Greenpeace International telah mengeluarkan laporan terbaru yang mengungkapkan bahwa para pemasok ke sejumlah merek di dunia masih belum dapat menjamin sawit mereka bebas dari deforestasi

Ia juga berpendapat bahwa tak satu pun dari perusahaan tersebut bisa membuktikan tidak ada deforestasi dalam rantai pasok minyak sawit mereka, dan menyatakan industri minyak sawit penyebab utama deforestasi.

Bagus menyatakan situasi ini sangat penting bagi hutan Indonesia, karena negeri ini dinilai telah kehilangan jutaan hektare hutan dan deforestasi merupakan ancaman besar bagi hewan langka yang tinggal di sana.

 

Sumber: Investor Daily Indonesia

RI Genjot Ekspor Kopi dan Sawit ke Mesir

 

JAKARTA— Indonesia melakukan penetrasi ekspor kopi dan kelapa sawit ke Mesir melalui misi dagang di tengah upaya perluasan ke pasar nontradisional.

Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan (Kemendag) Arlinda Imbang Jaya mengatakan Indonesia tengah melakukan misi dagang ke Kairo, Mesir, pada 5-8 Desember 2017. Dalam kesempatan itu, produk unggulan yang didorong adalah kelapa sawit dan kopi.

“Selain membawa kelapa sawit dan kopi, Indonesia juga bermaksud mengidentifikasi hambatan dagang serta potensi perdagangan antara RI dan Mesir,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (6/12/2017).

Dalam misi dagang tersebut, Arlinda mengatakan pemerintah membawa 15 perusahaan asal Indonesia dari berbagai sektor antara lain kakao, lada, kertas, jasa surveyor, kop dan kelapa sawit. Pihaknya berharap langkah tersebut dapat menjadi jalan bagi RI untuk meningkatkan perdagangan ke pasar nontradisional.

“Masih banyak peluang ekspor kopi dan kelapa sawit ke Mesir. Untuk itu, diharapkan melalui misi

dagang ini, kita bisa meningkatkan ekspor kedua komoditas tersebut lebih besar lagi ke Mesir,” imbuhnya.

Data Badan Pusat Statisik (BPS) mencatat nilai ekspor kopi RI ke Mesir senilai US$41,25 juta pada 2016. Komoditas tersebut juga menjadi incaran utama pembeli asal Mesir pada ajang Trade Expo Indonesia 2017 dengan total transaksi US$30 juta.

Sementara itu, ekspor kelapa sawit dari Indonesia ke Mesir sepanjang 2016 mencapai US$657,28 juta. Total ekspor kelapa sawit Indonesia ke seluruh dunia pada tahun lalu mencapai US$18,1 miliar.

 

Sumber: Bisnis.com

8 KABUPATEN DORONG KOLABORASI BUDIDAYA SAWIT BERKELANJUTAN

 

PALEMBANG – Pesatnya perkembangan komoditas pertanian perkebunan seringkali dikaitkan dengan dampak buruk pada lingkungan kecuali keseimbangan sosial, ekonomi dan lingkungan bisa terjaga. Kebijakan-kebijakan inovatif yang digulirkan kabupaten untuk menjaga keseimbangan tersebut menjadi salah satu penggerak terbentuknya forum kerjasama Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL) pada bulan Juli 2017.

“Kita perlu pikirkan bagaimana pembangunan bisa tumbuh tapi tidak dengan cara merusak. Artinya komoditas produktivitasnya naik dan membawa manfaat lebih luas buat rakyat, tapi hutan dan gambut yang nilai konservasinya tinggi juga dijaga.” ungkap Wakil Bupati Musi Banyuasin Beni Hernedi, yang juga merangkap sebagai Ketua Umum dari LTKL dalam keterangan resmi diterima InfoSAWIT, Senin (4/12/2017).

LTKL merupakan suatu wadah kerjasama antar Kabupaten dengan visi dan komitmen menuju pembangunan berkelanjutan melalui berbagai topik prioritas, salah satunya pengembangan komoditas berkelanjutan. Forum tersebut saat ini beranggotakan delapan kabupaten, yakni Musi Banyuasin, Rokan Hulu, Siak, Batanghari, Labuan Batu Utara, Sintang, Sanggau, dan Sigi.

“Melalui forum kolaborasi seperti LTKL, para Kabupaten bisa saling belajar satu sama lain. Hari ini contohnya, Muba bisa berbagi pengalaman tentang proses pendanaan peremajaan sawit dan upaya diversifikasi produk karet. Kali lain kami yang bisa belajar dari Kabupaten lain seperti Sigi tentang mendorong insentif untuk menjaga hutan,” ujar Beni.

Dalam diskusi tersebut, LTKL mendorong kolaborasi nyata terkait sawit berkelanjutan melalui Pernyataan Bersama dengan mitra pembangunan seperti RSPO dan Tropical Forest Alliance 2020 (TFA2020). Beberapa topik kolaborasi yang diusung adalah transformasi pekebun sawit khususnya pekebun swadaya menuju praktek perkebunan berkelanjutan, sertifikasi atau transaksi jual beli sawit berbasis jurisdiksi dan integrasi konservasi serta perlindungan jasa lingkungan dalam praktek perkebunan.

Sementara Direktur RSPO Indonesia, Tiur Rumondang menyampaikan, terpenting dari kegiatan tersebut adalah kepemimpinan dan kolaborasi. Proses transformasi sektor sawit sulit dicapai kecuali semua pihak bahu membahu dan dipimpin oleh sosok yang mampu mempersatukan.

Terkait pengembangan mekanisme sertifikasi yurisdiksi, Tiur menambahkan bahwa Kabupaten harus sadar betul konsekuensinya dalam mendorong pendekatan tersebut – termasuk pengembangan perencanaan berbasis data, pembatasan area produksi transparansi dan mekanisme pemantauan. Dalam proses, Kabupaten dapat bekerjasama dengan RSPO terutama terkait pembinaan pekebun.

Ketua Serikat Petani Kelapa Sawit Mansuetus Darto menyatakan, pekerjaan masih banyak untuk membantu petani. Anggaplah Pernyataan Bersama dengan RSPO tersebut sebagai awal kerja lebih serius. Dukungan pendanaan dan teknis pasti bisa selama Kabupaten punya inisiatif”

LTKL, RSPO dan para mitra pembangunan memiliki tenggat waktu enam bulan sejak ditandatanganinya kesepakatan bersama ini untuk menerjemahkan kolaborasi menjadi rencana kerja bersama yang konkrit untuk periode 2018-2020.

“Yang kami tekankan dari LTKL terkait kerja bersama ini adalah pentingnya sinergi dengan kebijakan nasional seperti upaya penguatan ISPO dan Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan yang didorong Kementerian Pertanian. Kami percaya ini bukti nyata dari proses mendorong tata kelola lahan yang baik sekaligus membuktikan pada dunia bahwa komoditas Indonesia bisa bersaing,” tandas Beni. (T2)

 

Sumber: Infosawit.com

KESEPAKATAN DORONG PEMBANGUNAN LESTARI, LEWAT SAWIT BERKELANJUTAN

 

BOGOR – Pimpinan Kabupaten/Forum/Organisasi di Indonesia (LTKL; SPKS; RSPO dan TFA2020) telah menandatangani “Pernyataan Bersama” yang menegaskan komitmen bersama untuk mendorong terciptanya pembangunan lestari di Tingkat Kabupaten, salah satunya melalui transformasi sektor kelapa sawit Indonesia menuju praktek berkelanjutan sesuai dengan arah pembangunan nasional Indonesia.

Dalam rilis resmi yang diterima InfoSAWIT, Senin (4/12/2017), terdapat 5 kesepakatan yang telah dilakukan, diantaranya, pertama, transformasi pekebun sawit khususnya pekebun swadaya menuju praktek perkebunan berkelanjutan yang mampu meningkatkan kemandirian, kemampuan dan kesejahteraan pekebun.

Lantas kedeua, sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan oleh pelaku usaha sektor kelapa sawit serta sertifikasi dan/atau transaksi jual beli sektor kelapa sawit berbasis jurisdiksi untuk mendorong perbaikan rantai pasok menuju praktek berkelanjutan melalui akses pasar terhadap produk berkelanjutan.

Ketiga, integrasi konservasi serta perlindungan jasa lingkungan dalam praktek perkebunan sesuai dengan target nasional, provinsi dan/atau Kabupaten dengan mempertimbangkan pendekatan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE), Kawasan Nilai Konservasi Tinggi (NKT) maupun pendekatan dengan kredibilitas tinggi lainnya.

Keempat, perencanaan dan pelaksanaan program terkait transformasi kelapa sawit menuju praktek berkelanjutan berbasis data dan peta yang akan menjamin pelaksanaan yang tepat sasaran dan efektif serta mencegah dan/atau mendukung penyelesaian konflik terkait tata kelola lahan antar pemangku kepentingan; dan

Serta kelima, solusi, pendekatan dan teknologi inovatif yang dapat direplikasi dan diperluas untuk mewujudkan percepatan transformasi sektor kelapa sawit Indonesia menuju praktek berkelanjutan.

Pihak Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) berpendapat, untuk mewujudkan komitmen tersebut, penting terlaksananya tindak lanjut sebagai berikut, pertama, menyusun Rencana Aksi Bersama periode 2018-2010 untuk mendorong terwujudnya transformasi sektor kelapa sawit di tingkat Kabupaten menuju praktek berkelanjutan sebagai salah satu pilar prioritas dalam Kabupaten Lestari, dengan fokus sesuai Pilar Prioritas (“Rencana Aksi Bersama”).

Kedua, melaksanakan program dan/atau aktivitas dalam Rencana Aksi Bersama selambatnya dimulai dari 6 (enam) bulan setelah ditandatanganinya komitmen ini dengan prinsip dasar kolaborasi multipihak, menciptakan dampak nyata dan memastikan akuntabilitas serta keseimbangan antara lingkungan, sosial, dan ekonomi.

Ketiga, mendorong kolaborasi, tukar pengetahuan & informasi dan pembelajaran antar Kabupaten / Forum / Organisasi serta dengan mitra pembangunan, masyarakat sipil, swasta. “Serta masyarakat untuk mendukung penerapan langkah pelaksanaan Rencana Aksi Bersama secara efektif,” catat pihak SPKS. (T2)

 

Sumber: Infosawit.com

,

PTPN Ramaikan Peta Persaingan Pasar Minyak Goreng Domestik

 

JAKARTA. PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III Holding bersama PTPN IV melebarkan sayap bisnis dengan membangun pabrik minyak goreng. Pabrik minyak goreng yang akan dioperasikan anak usaha PTPN yakni PT Industri Nabati Lestari ini diharapkan bakal turut meramaikan peta persaingan bisnis minyak goreng yang selama ini masih dikuasai perusahaan swasta.

Sekretaris Perusahaan PTPN III Holding Furqan Tanzala mengatakan, pembangunan pabrik minyak goreng berkapasitas 600.000 ton per tahun ini sampai saat ini masih berlangsung. Lokasi pabrik berada di Kawasan Industri Sei Mangkei, Sumatra Utara.

Dengan pabrik ini, PTPN berharap akan mendapatkan nilai tambah dari produksi kelapasawitsaat ini. Di pabrik itu PTPN akan memproduksi minyak goreng kemasan sederhana dan curah. “Kami akan utamakan menjual produk ke pasar domestik dulu,” ujarnya, Senin (4/12).

Atas rencana itu Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga meminta PTPN mengikuti aturan yang berlaku bagi industri minyak goreng. Aturan itu adalah menyediakan 20% dari total produksi masuk ke dalam kebutuhan domestik dan dijual dalam kemasan sederhana dengan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan Kementerian Perdagangan (Kemdag).

PTPN juga perlu merumuskan pangsa pasar yang hendak disasar untuk bisa bersaing di penjualan minyak goreng. “Perlu diketahui PTPN, sebagai pemain baru perlu ikut dalam rapat-rapat yang diikuti produsen minyak goreng agar mengetahui apa yang menjadi kewajiban-kewajiban mereka,” ujarnya kepada KONTAN, Senin (4/12).

Menurut Sahat, setiap produsen diharuskan memiliki mesin packing minyak goreng. Nantinya mesin ini bisa digunakan untuk memproduksi minyak goreng ukuran 250 mililiter (ml) dan 500 ml. Minyak goreng ini yang akan 1 i.i 11,11 ke pasar domestik, khususnya mereka yang perekonomiannya menengah ke bawah. “Kemdag mengharuskan menjual minyak goreng ukuran mini itu,” katanya.

Sahat juga mengingatkan agar PTPN membuat merek minyak goreng sendiri agar nantinya bisa bersaing di pasar dengan merek minyak goreng swasta. Bila syarat-syarat ini tidak dipenuhi, maka Sahat mengingatkan bisa saja pabrik minyak goreng PTPN ditutup.

 

Sumber: Harian Kontan

Ketika RSPO Dorong Perluasan Sertifikasi Kebun Sawit Petani Kecil

 

Ratusan orang terdiri dari pemangku kepentingan sawit global dari para pemimpin perusahaan, lembaga keuangan, pembuat kebijakan, akademisi sampai organisasi masyarakat sipil dan lingkungan berkumpul dalam pertemuan rutin Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) ke-15 (RT15) pada 27-30 November 2017 di Nusa Dua, Bali.

Pertemuan pada 28 November 2017, sempat tertunda karena sebagian delegasi tak bisa hadir terkena penutupan Bandara Ngurah Rai. Kala itu, Gunung Agung, meletus. Beragam bahasan agenda sawit berkelanjutan, salah satu soal upaya peningkatan sawit-sawit rakyat miliki sertifikat RSPO atau strategi pekebun kecil RSPO (RSPO smallholder strategy).

Lewat konferensi jarak jauh dengan media, Datuk Darrel Webber, Chief Executive Officer RSPOmengatakan, strategi pekebun kecil RSPO bertujuan memberdayakan pekebun kecil dalam mencapai kesejahteraan lebih baik dan berkelanjutan.

RSPO, katanya, telah membentuk beberapa struktur, antara lain kelompok kerja, pendanaan dan pendekatan lain untuk menangani masalah pekebun kecil.

Berdasarkan data RSPO, sudah ada 139.123 petani swadaya dengan luas lahan bersertifikat 333.345 hektar.

Stefano Savi, Director of Global Outrach and Engagement RSPO mengatakan, petani swadaya di Indonesia, sudah mendapatkan sertifikasi 111,816 sertifikasi dengan luasan 190.064 hektar per 30 Juni 2017.

Hingga per 30 November 2017, ada 10 grup petani swadaya mendapatkan sertifikat RSPO, tersebar di Riau, Jambi, Kalimantan Tengah, Sumatera Utara dan Sumatera Selatan. Total luasan 4.358 hektar dengan 1.761 petani.

Secara global, total perkebunan bersertifikat RSPO mencakup 3,2 juta hektar di 16 negara, naik 14% per 30 Juni 2016-30 Juni 2017. Untuk Indonesia, luasan tersertifikasi naik, dari 1.547.241 jadi 1.719.606 hektar dan paling tinggi dibandingkan Malaysia, Amerika Latin maupun negara lain.

 

Dana hibah petani kecil

Webber mengatakan, petani swadaya di Indonesia kini bisa memanfaatkan dana hibah untuk meningkatkan kapasitas mereka guna memperoleh sertifikasi RSPO. Meski diakui, proposal pengajuan pemanfaatan dana hibah masih minim dan jadi tantangan tersendiri dalam mendorong petani swadaya bikin pengajuan.

Di Indonesia, katanya, sekitar Rp5,2 miliar dialokasikan bagi 6.489 petani swadaya untuk mendapat sertifikat RSPO. “Total luas 13.313 hektar,” ucap Savi seraya bilang, total dana global, Rp33 miliar.

Kini, RSPO memiliki pendanaan sebesar US$4 juta bagi pekebun kecil yang bisa digunakan. ”Beberapa perusahaan besar juga menggunakan untuk mendukung pekebun kecil dalam mendapatkan sertifikasi,” kata Webber.

RSPO juga menyoroti sejumlah pencapaian dari Laporan Dampak (Impact Report) terakhir yang rilis pada konferensi ini, seperti kawasan nilai konservasi tinggi (HCV) seluas 189.777 hektar telah teridentifikasi dan dikelola anggota RSPO. Jumlah ini naik 21% sejak periode pelaporan terakhir.

Selain itu, beberapa tren penting muncul di tingkat regional termasuk Afrika, di mana area HCV teridentifikasi meningkat seluas 13.405 hektar.

Di Asia Pasifik juga mengalami peningkatan signifikan untuk wilayah yang teridentifikasi miliki HCV, Malaysia mencatat peningkatan 8.399 hektar, didukung kenaikan 5.864 hektar di kawasan lain, tak termasuk Indonesia.

Bahasan penting lain dalam pertemuan itu soal tema menekankan inklusivitas dan akuntabilitas untuk mendorong transparansi dan kolaborasi antarpemangku kepentigan. Selain itu juga memprioritaskan tinjauan dan pengesahan Prinsip dan Kriteria RSPO yang rencana selesai November 2018.

Menurut Webber,  peninjauan Prinsip dan Kriteria RSPO harus mempertimbangkan berbagai perspektif dan segala kemungkinan yang ada, seperti beragam pemangku kepentingan, terutama mereka yang memiliki keterbatasan dan kondisi pasar.

”Proses ini harus memberdayakan para pemangku kepentingan guna menemukan solusi lokal bagi isu-isu lokal, yang dijalankan dalam kerangka kerja internasional,” katanya.

Dia menekankan, sawit berkelanjutan bukan hanya dalam bentuk standar atau sertifikasi tetapi lebih pada dampak langsung terhadap keberlanjutan masa depan. ”Terpenting itu perubahan kecil yang membuat perlindungan bagi lingkungan lebih baik.”

Dia bilang, dalam pengkajian prinsip dan keriteria, RSPO pun akan memperhatikan hukum lokal yang ditetapkan tiap negara. Dia contohkan, di Indonesia, menanam sawit di lahan gambut hal ilegal hingga RSPO tak akan memberikan sertifikat di lahan itu.

Soal keterlacakan buah sawit (tandan buah segar/TBS), baik dari produksi, distribusi, hingga produk turunan akan lebih diperhatikan.

RSPO telah menggandeng tujuh pihak dalam rantai sawit , dari produsen, pengolah, pedagang, pengecer, bank investor dan lembaga swadaya masyarakat.

”Sistem komplain dibutuhkan sebagai bentik peningkatan kompetensi. Tujuannya, agar RSPO menjadi organisasi independen.”

Adapun, penguatan prinsip dan kriteria ini akan diperbaharui setiap lima tahun sekali. Kini, memasuki proses peninjauan dan rencana resmi November 2018.

 

Sertifikat tunggal sawit Eropa

Parlemen Eropa pada 2020, juga berencana memberikan sertifikat tunggal pada produk sawit. Rencana ini, katanya,  akan meningkatkan kompetensi dan menjadi pekerjaan bagi setiap negara untuk mempertimbangkan standar keberlanjutan.

Webber contohkan Indonesia dengan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dan Malaysian Sustainable Palm Oil (MPSO) dan lain-lain.

”Aturan ini (ISPO dan MPSO) penting dalam menggambarkan kepedulian tiap pihak terhadap isu berkelanjutan.” Apalagi, kedua negara itu merupakan produsen minyak sawit terbesar dunia.

 

RSPO Next

Dalam pertemuan ini, RSPO menyambut baik Daabon Group dan United Plantations sebagai dua perusahaan yang mendapatkan sertifikasi RSPO Next. Daabon Group pertama di dunia yang mencapai RSPO Next awal tahun ini dan United Plantations sebagai pekebun sawit pertama di Malaysia yang mendapat sertifikasi serupa. Petani mandiri dari Indonesia dan Thailand juga mendapat sertifikat RSPO.

RSPO Next merupakan sertifikasi RSPO yang diberikan kepada perusahaan yang diklaim mampu menerapkan standar lebih tinggi dari biasa.

Dalam ketentuan RSPO Next, harus meliputi beberapa hal, pertama, tak ada deforestasi. Kebijakan ini, hanya mengizinkan perusahaan mengembangkan perkebunan sawit di lahan-lahan dengan vegetasi dan tanah berstok karbon rendah dan harus membatasi emisi karbon dioksida dari konversi hutan.

Kedua, tak menanam di lahan gambut. Dalam standar dan kriteria RSPO biasa hanya merekomendasikan para pekebun sawit menghindari penanaman di gambut. Untuk itu, RSPO Next melarang semua pengembangan di lahan gambut setelah 16 November 2015.

Ketiga, tanpa bakar. Poin ini merupakan tambahan dari larangan penggunaan api untuk pembukaan lahan yang sudah ada dalam standard sebelumnya. Pekebun sawit harus memiliki rencana dan prosedur mencegah, mengawasi, dan menanggulangi kebakaran dan daerah sekitar perkebunan.

Keempat, pengurangan emisi gas rumah kaca. RSPO Next, mengharuskan pekebun sawit memantau, mengelola dan mengurangi emisi GRK dalam seluruh tahap operasionalnya. Termasuk kewajiban untuk mempublikasikan laporan status dan perkembangan.

Kelima, penghormatan hak petani kecil dan pekerja. Poin ini dikembangkan dari kriteria hak asasi manusia yang terkandung dalam standar RSPO sebelumnya. RSPO Next, mengharuskan jika tak terdapat definisi upah hidup layak di suatu negara, pekebun sawit harus mengajak pekerja-pekerja membuat kesepakatan yang disetujui bersama.

RSPO Next, juga mengharuskan pekebun mengembangkan program-program penyuluhan untuk membantu petani kecil mengenai aspek kelestarian dan keahlian bisnis. Keenam, larangan penggunaan paraquat, pestisida yang dilarang di Uni Eropa.

Ketujuh, peningkatan transparansi dan ketelusuran. Untuk mendapatkan verifikasi RSPO Next, minyak sawit harus bisa ditelusuri sampai ke kebun yang memproduksi.

Pembeli minyak sawit yang ingin berkomitmen RSPO Next, bisa melalui sistem pembelian sertifikat ini. Sertifikat hanya tersedia bagi para pembeli yang sudah membeli 100% minyak sawit berkelanjutan bersertifikat melalui sistem rantai pasok RSPO (book & claim, mass balance, segregated atau identity preserved).

Jangan hanya kuat di kertas

Sawit Watch menyatakan, dengan mengusung tema inclusivity and accountability, RSPO sedang berusaha mendorong transformasi nilai dan praktik produksi minyak sawit lebih bertanggungjawab.

Maryo Saputra, Desk Kampanye Sawit Watch mengatakan, penting bagi RSPO mendorong dan mempercepat proses transformasi ini dengan langkah penguatan terhadap standar, memastikan implementasi, serta uji tuntas terhadap kepatuhan. “Melalui monitoring dan verifikasi komprehensif,” katanya dalam rilis kepada media.

Monitoring dan verifikasi komprehensif, katanya, jadi tugas utama RSPO guna menunjukkan kepada publik, terutama konsumen dan pembeli bahwa standar mereka tak hanya kuat di kertas juga efektif dalam implementasi.

Karlo Lumban Raja, Kepala Departemen Lingkungan Sawit Watch mengatakan, dari 11,98 juta ton minyak sawit tersertifikasi RSPO, 51% dari Indonesia. Meskipun begitu, kondisi kontras terjadi melihat fakta dari total pengaduan sengketa dan konflik ke RSPO, 58% dari Indonesia.

Kondisi ini, katanya, memperlihatkan masih ada tantangan cukup besar bagi RSPO untuk benar-benar merealisasikan visi keberlanjutan mereka.

Riza Harizajudin, Kepala Departemen Sosial Sawit Watch berharap,  RSPO menjalin kerjasama baik dengan pemerintah Indonesia, terutama di tingkat lokal dengan mendorongkan regulasi dan kebijakan sektor industri sawit.

 

Lamban tangani konflik

Sementara Transformasi untuk Indonesia (TuK) menyoroti lambannya RSPO menangani konflik, salah satu kasus di Kalimantan Barat.

Setiap anggota RSPO, dalam menjalankan bisnis harus menaati prinsip-prinsip RSPO, seperti komitmen terhadap hukum yang berlaku, perlindungan lingkungan, menghormati masyarakat lokal terdampak, dan lain-lain.

Rahmawati Retno Winarni, Direktur Eksekutif TuK mengatakan, banyak perusahaan anggota RSPO justru melanggar prinsip-prinsip itu di lapangan. Dia contohkan, perusahaan sawit asal Malaysia, Sime Darby.

Sime Darby melalui anak perusahaan, PT. Mitra Austral Sejahtera (MAS) sampai kini masih terlibat konflik lahan dengan masyarakat adat Dayak di Dusun Entapang dan Kerunang, Desa Kampuh, Kecamatan Bonti, Sanggau, Kalimantan Barat.

Satu tahun sejak pertemuan RSPO di Bangkok, lembaga ini adakan hal serupa di Bali, tetapi penyelesaian masalah belum jelas.

Norman Jiwan, pendamping masyarakat korban sawit mengatakan, warga akan melakukan upaya lebih tegas kepada RSPO kalau tak merespon dengan upaya penyelesaian lebih konkrit.

Masyarakat, katanya,  berencana menggugat RSPO melalui mekanisme Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

“Draf dan berkas-berkas yang dibutuhkan sudah kami persiapkan. Tinggal menunggu waktu tepat untuk mengajukan gugatan,” katanya.

OECD, kata Norman, salah satu organisasi kerjasama ekonomi dan pembangunan terbesar di dunia, memiliki panduan tentang perusahaan-perusahaan multinasional sebagai standar internasional tata kelola korporasi negara-negara anggota OECD.

Perusahaan negara-negara OECD terikat kewajiban terhadap dampak kegiatan bisnis dan rantai pasok mereka.

“Tuntutan masyarakat atas hak tanah dan wilayah adat adalah bagian dari hak asasi manusia atas kepastian dan keadilan hukum sebagaimana tercantum dalam panduan wajib OECD.”

Kala terjadi pelanggaran hak masyarakat dan berdampak serius, katanya, harus ada upaya-upaya memastikan mekanisme pemulihan.

Tak hanya RSPO, pemberi modal juga bisa dimintai pertanggungjawaban jika memberikan modal tanpa uji kepatutan terhadap klien.

Sime Darby adalah klien terbesar kedua Maybank. Permodalan Nasional Berhad (PNB) yang memegang hampir 50% saham Maybank juga memegang sekitar 50% saham Sime Darby.

 

Sumber: Mongabay.co.id