DEN Masih Optimis Target Bauran EBT Tercapai

 

JAKARTA. Pemerintah masih belum bisa menerapkan pemanfaatan biofuel baik melalui biodiesel B20 pada 2016 dan B30 pada 2020 maupun bioethanol E2 dan E5 pada 2020. Target pemanfaatan biodiesel dan bioethanol ini sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2015.

Target tersebut diterapkan bukan hanya untuk menurunkan impor BBM, tetapi juga untuk mencapai target bauran energi di mana Energi Baru Terbarukan (EBT) dipatok sebesar 23% pada 2025. Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional, Saleh Abdurrahman mengatakan target bauran energi tetap sama biarpun pemanfaatan biofuel masih tersendat.

Pasalnya target bauran energi EBT itu mayoritas akan didapat dari sektor listrik yang proyeksinya mencapai 19%-20% dari target sebesar 23%. Biarpun begitu, Saleh mengatakan pemerintah akan terus berupaya membuat pencapaian dari EBT tercapai pada 2025.

Caranya dengan terus melakukan sosialisasi dan membuat harga biofuel terutama untuk jenis bioethanol lebih terjangkau. Saleh menyebut saat ini harga bioethanol bisa lebih tinggi sekitar Rp 1.000-RP 2.000 per liter dari harga Pertamax.

Untuk itu DEN mengusulkan agar pemerintah pusat bisa membentuk lembaga yang akan menyubsidi pemakaian bioethanol seperti BP Sawit yang menyubsidi biodiesel. “Tadi Menteri (ESDM) mengatakan supaya Kemenkeu ikut membantu dalam bentuk apa kami belum tahu,“ ujar Saleh pada Kamis (12/10).

 

Sumber: Kontan.co.id

Biolilin Sawit untuk Industri Batik

 

 

Industri batik merupakan salah satu industri asli Indonesia yang ditetapkan UNESCO sebagai industri Warisan Kemanusiaan untuk  budaya lisan dan non bendawi (Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity)  tanggal 2 Oktober 2009. Industri batik nasional makin berkembang terus kedepan dengan makin meningkatnya penduduk, pendapatan, dan kecintaan masyarakat terhadap produk batik.

Berkembangnya industri batik, meningkatkan kebutuhan akan bahan baku yang diperlukan proses produksi batik, diantaranya Malam/Lilin (Wax). Untuk setiap tahun, penggunaan lilin untuk industri batik nasional diperkirakan sekitar 300 ribu ton per tahun. Kebutuhan lilin tersebut makin meningkat dengan makin menggeliatnya industri batik kedepan.

Selama ini kebutuhan Lilin untuk industri batik sebagian besar bersumber dari parafin yakni kimia turunan dari minyak bumi, yang sebagian besar diimpor.  Lilin dari paraffin (petrolilin) bersifat non-renewable, megeluarkan asap, meleleh sehingga tidak ramah lingkungan. Petrolilin ini berbeda dengan Biolilin yang berbahan baku minyak sawit (Biolilin Sawit) yang bersifat renewable, tidak mengeluarkan asap dan tidak meleleh (menguap) sehingga lebih ramah lingkungan.

Biolilin sawit untuk kebutuhan industri batik yakni sekitar 300 ribu ton pertahun  hanya memerlukan sekitar 750 ribu ton minyak sawit (CPO) sehingga dapat dipenuhi dari produksi CPO nasional yang mencapai sekitar 35-40 juta ton per tahun.

Selain industri batik, sektor-sektor industri kreatif lainya juga banyak menggunakan lilin seperti petrolilin aromaterapik, rumah tangga, kegiatan keagamaan.  Oleh karena itu, sudah saatnya Petrolilin digantikan dengan Biolilin sawit. Penggantian Petrolilin dengan Biolilin sawit selain menguntungkan dari segi lingkungan, juga meningkatkan local contentsekaligus membangun basis industri kreatif yang makin kuat di Indonesia.

Penggunaan  Biolilin sawit sebagai pengganti Petrolilin yang demikian juga sekaligus memperluas penggunaan minyak sawit di dalam negeri. Sehingga manfaat Indonesia sebagai produsen minyak sawit terbesar dunia, makin luas dinikmati rakyat Indonesia.

 

Sumber: Sawit.or.id

Uni Eropa Bakar Gambut, Indonesia Tanami Tanaman

 

Bulan April 2017 lalu, Uni Eropa (EU) mengeluarkan resolusi sawit yang mengancam boikot sawit masuk ke EU. Salah satu alasanya karena sebagian kebun sawit dikembangkan di lahan gambut. Tentu saja rencana boikot sawit tersebut mendapat kritikan tajam dari negara produsen minyak sawit khususnya Indonesia dan Malaysia.

Perhatian EU terhadap kelestarian gambut tersebut terkesan mulia, seakan akan Eropa sangat melindungi dan melestarikan gambutnya. Terlihat mulia lagi dengan rencana beberapa negara Eropa menawarkan dana restorasi gambut ke Indonesia. Hal-hal tersebut  menunjukkan  seakan-akan pengelolaan gambut di Indonesia lebih jelek dari Eropa. Apakah benar demikian?

Data-data ternyata berkata lain. Berdasarkan laporan Fuel Peat Industry in EU (VTT, 2005)  Eropa bukan melestarikan gambut melainkan sudah lama merusak gambut yang ada di Eropa antara lain dengan menambang gambut (seperti batu bara) dan dibakar sebagai bahan bakar/energi. Saat ini setidaknya ada 117 pembangkit listrik yang menggunakan gambut sebagai bahan bakar dan 651 perusahaan produsen gambut yang tersebar di Finlandia, Irlandia, Swedia, Estonia, Latvia, Lithunia dan lainnya.

Penambangan gambut untuk bahan bakar tersebut sudah sejak dahulu dilakukan Eropa. Karena itu, tidak mengherankan jika lahan gambut Eropa tiap tahun berkurang atau hilang. Sampai saat ini lahan gambut Eropa telah hilang sekitar 13.34 juta hektar (Wet International, 2010, International Peat Society, 2002). Dalam periode 1990-2008 saja, lahan gambut Eropa telah hilang sekitar 2.6 juta hektar, sementara di Asia hanya 1.1 juta hektar.

Berbeda dengan di Eropa, di Indonesia lahan gambut sebagian dimanfaatkan untuk pertanian dan sebagian lagi merupakan gambut lindung. Dari sekitar 18 juta hektar gambut Indonesia, diperkirakan hanya 6 juta hektar yang dimanfaatkan untuk pertanian/perkebunan.

Apakah salah memanfaatkan lahan gambut untuk pertanian? Ini memang masih pro-kontra. Namun dapat dipastikan bahwa memanfaatkan lahan gambut untuk pertanian jauh lebih baik dari pada ditambang dan dibakar sebagai energi.

Lahan gambut terbentuk dari akumulasi bahan organik dari tanaman. Karena itu logikanya menanam tanaman di lahan gambut berarti juga menambah bahan organik (biomas) sehingga  bagian dari cara melestarikan lahan gambut. Benar bahwa dalam praktik pertanian gambut banyak keliru dalam pengelolaan lahan gambut seperti land clearing, tata air, dll. Namun itu adalah masalah teknologi dan manajemen yang selalu bisa diperbaiki.

Ini analog dengan banyaknya kasus praktik money politics dalam Pilkada. Apakah Pilkada harus dihapus karena banyak kasus praktik money politics? Tentu tidak bukan. Pilkada tetap dijalankan tetapi diperbaiki sistem dan pengawasan agar praktek money politic makin minim bahkan hilang.

Demikian juga soal pertanian/perkebunan gambut. Kehadiran tanaman di lahan gambut merupakan alamiahnya lahan gambut dan bahkan bagian dari melestarikan gambut itu sendiri. Tentu teknologi dan manajemenya perlu perbaikan terus agar memenuhi asas ecofarming.

Yang jelas, pemanfaatan lahan gambut untuk pertanian/perkebunan jauh lebih sustainable daripada lahan gambut ditambang dan dibakar untuk bahan energi yang meningkatkan emisi karbon seperti di Eropa.

 

Sumber: Indonesiakita.or.id

Merdu Minta Kampanye Hitam Sawit RI Dihentikan

 

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menemui Menteri Luar Negeri Belgia Didier Reynders untuk membahas pentingnya menghentikan kampanye hitam atas produk sawit asal Indonesia. Salah satu isu yang dipersoalkan Eropa ialah soal sertifikasi.

Dalam hal ini, ISPO atau Indonesian Sustainable Palm Oil System merupakan sertifikasi yang diakui Indonesia. Namun, ISPO ditolak Eropa. Negara-negara Eropa mengharuskan para importir sawit dari Indonesia mendapatkan sertifikasi RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil).

“Oleh karena itu, sudah ada satu joint study yang mengo-ver elemen-elemen yang ada di ISPO dan RSPO. Sertifikasi kan tidak perlu harus melalui RSPO kalau elemen-elemen yang ada di dalam ISPO itu sama dengan yang ada di RSPO,” kata Retno kepada wartawan Media Indonesia Irvan Sihombing di The Hotel seusaj mendampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla menghadiri Indonesia-Belgium High Level Roundtable Discussion di Brussels, Belgia, Selasa (10/10).

Dalam pembicaraan dengan negara-negara Uni Eropa ataupun dengan Komisi Eropa, ujarnya, pemerintah Indonesia selalu mendorong agar melihat mekanisme yang ditempuh Indonesia soal industri kayu gelondongan.

Sejak 2016 Indonesia telah mewajibkan semua produk kayu yang diekspor untuk mengantongi sertifikat Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dari hulu sampai hilir. Uni Eropa pun secara resmi mengakui SVLK sehingga kayu besertifikat dari Indonesia dianggap memenuhi standar.

“Indonesia sudah punya sertfikat melalui SVLK. Setelah itu, kita bicara dengan dasar SVLK (untuk sertifikasi produk sawit) yang selanjutnya ditambah atau disesuaikan agar nanti bisa diterima (Eropa),” ungkap Retno.

Menurutnya, Komisi Eropa memberi lampu hijau untuk mencabut hambatan bagi masuknya produksawit asal Indonesia. Namun, bukan berarti Indonesia langsung mengendurkan upaya diplomasi. “Pesan itu tidak cukup disampaikan sekali. Saya kira kita di dalam negeri juga terus memperbaiki lingkungan situasi yang terkait dengan kelapa sawit,” ujarnya.

Meski demikian, sambung Retno, Indonesia bisa memahami kekhawatiran Eropa, antara lain mengenai deforestasi, keberlanjutan Lingkungan hidup, dan dampak sawit bagi kesehatan. Namun, Indonesia punya data ilmiah yang hasilnya tidak sama dengan yang dituduhkan Eropa.

(H-2)

Sumber: Media Indonesia

Retno Marsudi, Bahas Isu Sawit

 

 

BRUSSEL  – Menteri Luar Negeri RI Retno L.P. Marsudi dalam kunjungan kerja ke Belgia mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Belgia Didier Reynders dan Wakil Presiden Komisi Eropa untuk Hubungan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan Federica Mogherini yang membahas berbagai masalah bilateral kedua negara di Kantor Menlu, Selasa.

“Tadi saya melakukan pembicaraan dengan Mogherini mulai dari masalah kelapa sawit sampai dengan kayu,” ujar Menlu Retno Marsudi kepada wartawan usai mendampingi Wapres bertemu dengan Raja dan Ratu Belgia dalam rangka pembukaan festival tahunan Europalia berlangsung sampai Januari 2018 tulis Antara.

Kehadiran Menlu di Belgia adalah dalam rangka pembukaan festival Indonesia Europalia dimana Indonesia menjadi parnert country. demikian Sekretaris Pertama Pensosbud KBRI Brusel, Ance Maylany kepada Antara London, Rabu.

Retno menekankan bahwa pertemuannya dengan Mogherini dilakukan dalam kerangka tukar pandangan terhadap isu strategis yang sedang berkembang di kedua kawasan. Selain itu, Menlu memiliki komunikasi yang baik selama ini dengan Mogherini sehingga berbagai kebijakan yang berkembang di belahan dunia lain, Indonesia dapat memperoleh rujukan yang baik, khususnya terkait pandangan dan posisi Uni Eropa.

Dalam pertemuan dengan Mogherini, Retno menekankan kembali masalah yang terkait dengan isu kampanye negatif terhadap kelapa sawit dan diharapkan agar Uni Eropa memberikan fair treatment terhadap produk kelapa sawit Indonesia serta masalah kayu Indonesia yang sudah mendapatkan sertifikasi.

Lantas Retno juga berkomitmen untuk meningkatkan perdagangan Indonesia  – Uni Eropa, dan sepakat meningkatkan kerjasama dalam hadapi ancaman terorisme dan radikalisme.

Setelah pertemuan dengan kedua Menteri, Menlu ikut mendampingi Wapres Jusuf Kalla pada pertemuan dengan Federasi Pengusaha Belgia dan menyampaikan mengenai komitmen dunia usaha di Belgia dan Indonesia guna memperluas dan meningkatkan investasi dan perdagangan yang telah ada antar kedua negara. (T3)

 

Sumber: Infosawit.com

Indonesia Perlu Perkuat Diplomasi Sektor Sawit

 

 

JAKARTA – Indonesia perlu memperkuat diplomasi dan komunikasi sektor kelapa sawit di tingkat global.

Kelapa sawit tidak seperti tudingan yang selama ini gencar dilakukan banyak negara Eropa dan Amerika.

Meskipun berbagai riset ilmiah dan data sudah banyak menepis kampanye negatif tentang sawit, upaya yang terstruktur, sistematis dan massif yang menghambat komoditas strategis Indonesia ini masih terus berlangsung.

“Kita perlu perkuat diplomasi dan komunikasi di level global. Dunia internasional harus lebih fair menilai kelapa sawit,” kata Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Joko Supriyono, Rabu (11/10/2017)

Joko berbicara di hadapan sejumlah diplomat senior peserta program Sesparlu (Senior Diplomat Course) batch ke-57 di Pudiklat Kementerian Luar Negeri RI di Jakarta.

Selain diplomat Indonesia, hadir juga diplomat senior negara sahabat.

Joko memaparkan, salah satu kampanye negatif adalah terkait isu kehutanan seperti deforestasi, keanekaragaman hayati, maupun tudingan industri sawit yang merambah lahan gambut hingga menyebabkan kebakaran hutan.

Tudingan bahwa industri sawit penyebab kebakaran hutan itu, menurut Joko, tidak benar sama sekali.

Ia menunjukkan dokumentasi dan berita bahwa kebakaran hutan juga terjadi di negara lain, baik di Amerika maupun Eropa.

Sumber: Tribunnews.com

PORSI EKSPOR HILIR SAWIT 60%, KEMENPERIN PUAS

 

 

JAKARTA – Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto mengaku cukup puas dengan kontribusi sektor hilir kelapa sawit dalam beberapa tahun terakhir. Hingga akhir 2016, nilai industri kelapa sawit dan turunannya telah mencapai US$20 milyar,” katanya di Jakarta.

Di samping itu, lanjut Menperin, sebanyak  60% ekspor berbasis kelapa sawit kini terdiri dari sektor hilirnya. Kondisi ini lebih baik dibanding lima tahun lalu yang hanya 30% dari total seluruh ekspor kelapa sawit.

“Ini cukup bagus karena kami bisa menciptakan nilai tambah dari komoditas unggulan. Kami harap, pohon industri dari kelapa sawit ini bisa lebih banyak lagi,” papar Airlangga seperti dikutip Gatra.com.

Kementerian Perindustrian mencatat, nilai ekspor nilai ekspor produk hilir kelapa sawit pada akhir 2010 tercatat US$7,2 milyar. Angka ini kemudian naik signifikan 118,05% ke angka US$15,7 milyar di akhir tahun lalu. (T3)

 

Sumber: Infosawit.com

Ekspor CPO Agustus Melonjak Meskipun Didera Isu Negatif

 

JAKARTA. Meskipun tengah mengalami banyak tekanan, ekspor produk minyak sawit Indonesia tetap tumbuh. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mencatat ekspor crude palm oil (CPO) dan turunnya tumbuh 24% pada Agustus 2017.

Jika pada bulan Juli 2017 ekspor CPO dan turunannya sebesar 2,4 juta ton, naik menjadi 2,98 juta ton. Menurut Sekretaris Eksekutif Gapki Togar Sitanggang, ekspor ke China tercatat memecah rekor tahun ini karena naik 169% dari Juli yakni dari 167.280 ton menjadi 449.200 ton pada Agustus 2017.” China meningkatkan pasokan minyak sawit untuk mengisi stok di dalam negeri,” ujarnya, Senin (9/10).

Direktur Eksekutif Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) Iskandar Andi Nunung menambahkan, peningkatkan ekspor ke China dilakukan untuk kebutuhan biodiesel. “Permintaan meningkat karenasawit ini multifungsi, tidak hanya untuk minyak goreng tapi digunakan untuk industri kosmetik, bioenergi, dan industri farmakologi. Sekarang ekonomi dunia juga tidak terganggu, sehingga tidak mempengaruhi permintaan minyak sawit,” katanya.

Selain China, India juga dinilai akan terus meningkatkan impor CPO kendati sudah menerapkan Bea Masuk (BM) yang tinggi. Negara-negara Eropa yang doyan menyerang produk CPO, juga dinilai tetap membutuhkan CPO untuk konsumsi dalam negeri.

Lidya Yuniartha Panjaitan

 

Sumber: Harian Kontan

Menlu Indonesia Bahas Masalah Kelapa Sawit Dengan Menlu Belgia

 

Menteri Luar Negeri RI Retno L.P. Marsudi dalam kunjungan kerja ke Belgia mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Belgia Didier Reynders dan Wakil Presiden Komisi Eropa untuk Hubungan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan Federica Mogherini yang membahas berbagai masalah bilateral kedua negara di Kantor Menlu, Selasa.

“Tadi saya melakukan pembicaraan dengan Mogherini mulai dari masalah kelapa sawit sampai dengan kayu,” ujar Menlu Retno Marsudi kepada wartawan usai mendampingi Wapres bertemu dengan Raja dan Ratu Belgia dalam rangka pembukaan festival tahunan Europalia berlangsung sampai Januari 2018.

Kehadiran Menlu di Belgia adalah dalam rangka pembukaan festival Indonesia Europalia dimana Indonesia menjadi parnert country. demikian Sekretaris Pertama Pensosbud KBRI Brusel, Ance Maylany kepada Antara London, Rabu.

Menlu Retno mengatakan dalam pertemuannya dengan Menteri Luar Negeri Belgia Didier Reynders dibahas berbagai isu termasuk masalah bilateral dan ekonomi antara kedua negara

Dikatakannya Indonesia dan Belgia memiliki potensi yang dapat dikembangkan khususnya di bidang perdagangan dan investasi. Peningkatan perdagangan kedua negara di semester pertama tahun 2017 sebesar 16,86 persen patut dijaga dan ditingkatkan.

Secara khusus Menlu Reynders mengapresiasi diplomasi aktif Indonesia dalam upaya penyelesaian isu kemanusiaan di Rakhine State. Belgia sebagaimana juga Uni Eropa sepakat pentingnya untuk menjalankan rekomendasi dan prioritas pada humanitarian assistance.

Kedua Menlu juga sepakat peningkatan kerjasama di bidang ekonomi, khususnya perdagangan dan investasi. Peningkatan perdagangan kedua negara di semester pertama tahun 2017 sebesar 16,86 persen patut dijaga dan ditingkatkan.

Pada pertemuannya dengan Mogherini, Menlu menekankan bahwa hal tersebut dilakukan dalam kerangka tukar pandangan terhadap isu strategis yang sedang berkembang di kedua kawasan khususnya perkembangan isu Korea Utara dan juga referendum di Catalunya. Menlu menyampaikan posisinya sama dengan EU, hal ini adalah masalah domestik dan harus taat pada rule of law.

Menlu juga menekankan bahwa pertemuannya dengan Mogherini dilakukan dalam kerangka tukar pandangan terhadap isu strategis yang sedang berkembang di kedua kawasan. Selain itu, Menlu memiliki komunikasi yang baik selama ini dengan Mogherini sehingga berbagai kebijakan yang berkembang di belahan dunia lain, Indonesia dapat memperoleh rujukan yang baik, khususnya terkait pandangan dan posisi Uni Eropa.

Dalam pertemuan dengan Mogherini, Menlu menekankan kembali masalah yang terkait dengan isu kampanye negatif terhadap kelapa sawit dan diharapkan agar Uni Eropa memberikan fair treatment terhadap produk kelapa sawit Indonesia serta masalah kayu Indonesia yang sudah mendapatkan sertifikasi.

Kedua Menlu juga berkomitmen untuk meningkatkan perdagangan Indonesia  – Uni Eropa, dan sepakat meningkatkan kerjasama dalam hadapi ancaman terorisme dan radikalisme.

Setelah pertemuan dengan kedua Menteri, Menlu ikut mendampingi Wapres Jusuf Kalla pada pertemuan dengan Federasi Pengusaha Belgia dan menyampaikan mengenai komitmen dunia usaha di Belgia dan Indonesia guna memperluas dan meningkatkan investasi dan perdagangan yang telah ada antar kedua negara.

 

Sumber: Antaranews.com

,

Gimni Perkirakan Ekspor CPO September Akan Turun

 

JAKARTA. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) melaporkan ekspor minyak sawit atau crude palm oil (CPO) mengalami peningkatan sebesar 24% pada Agustus menjadi 2,98 juta ton dibanding bulan sebelumnya sebesar 2,4 juta ton.

Sahat Sinaga, Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) pun membenarkan hal tersebut. Meski begitu, dia melihat, ada kemungkinan jumlah ekspor sawit pada September justru mengalami penurunan.

Penyebabnya adalah penetapan tarif bea masuk CPO yang ditetapkan India dua kali lipat dari 7,5% menjadi 15%.

“Mereka memang akan tetap mengimpor, tetapi menurut saya itu tergantung bagaimana panen kedelai di sana, apakah parah karena terkendala musim kering. Mereka juga penghasil kedelai walau tidak banyak,” tutur Sahat Kepada Kontan.co.id, Selasa (10/10).

Sahat mengungkap, meningkatnya jumlah ekspor bulan Agustus merupakan pemesanan yang sudah dilakukan sejak bulan-bulan sebelumnya. “Ekspor Agustus itu sudah dijual Mei, bukan bulan itu saja. Jadi kalau sudah ada komitmen, buyer harus tetap membeli. Tetapi saya rasa dampaknya baru akan ada di September atau Oktober,” tambahnya.

Peningkatan ekspor minyak sawit Indonesia juga disumbang oleh permintaan dari China pada Agustus yang meningkat sebesar 169% dari bulan Juli atau dari 167.280 ton menjadi 449.200 ton. Sahat bilang permintaan di China memang cukup besar mengingat gagal panen kedelai yang mereka alami. Menurutnya, jumlah ekspr dari China tergantung dari posisi stok bahan baku minyak nabati yang mereka miliki.

Sampai saat ini, pasar ekspor minyak sawit Indonesia yang paling besar adalah India, yang disusul oleh India, Cina, Eropa, dan Pakistan. “Amerika Serikat masih kecil, mereka lebih banyak mengimpor dari Malaysia dan negara penghasil minyak sawit lainnya.

Sahat mengungkap, hingga Agustus, total produksi Crude Palm Oil (CPO) sudah mencapai 23,6 juta, dan Crude Palm Kernel Oil (CPKO) mencapai 2,3 juta ton. Diperkirakan hingga 2017 produksi CPO akan mencapai 39 juta ton, dan CPKO sebesar 3,8 juta ton. Angka ini meningkat dibandingkan tahun 2016 dimana produksi CPO sebesar 32,5 juta ton dan produksi CPKI sebesar 3,1 juta ton.

Sementara untuk ekspor produk minyak sawit hingga Agustus sudah mencapai 21,1 ton dan diproyeksikan hingga akhir tahun ekspor produk minyak sawit akan sebesar 31,1 juta ton. Dia bilang angka ini menigkat dibandingkan ekspor produk minyak sawit pada 2016 yakni sebesar 26,6 juta ton.

Dari total ekspor tersebut, Saha menjelaskan bahwa produk hilir sawit berkontribusi sebesar 80% dan CPO sebesar 20%. Menurutnya ekspor poduk hilir ini masih bisa ditingkatkan apabila pungutan untuk beberapa produk hilir CPO diturunkan. Ini bertujuan supaya produk hilir sawit Indonesia dapat bersaing di pasar Internasional. Sayangnya, penetapan pungutan terhadap beberapa produk hilir sawit menimbulkan kerugian pada pengekspor.

 

Sumber: Kontan.co.id