Petani Labusel Mampu Selaraskan Sawit dengan Gambut

Medan. Lahan gambut yang dikelola dengan baik justru bisa memberikan manfaat yang baik pula bagi pengelolanya. Begitu juga dengan yang dilakukan para petani sawit di Teluk Panji, Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel), yang menanam sawit selaras di atas lahan gambut dan tidak merusak lingkungan gambut itu sendiri.
“Saya dan ribuan warga di Teluk Panji, Labusel, ini kan merupakan para transmigran di tahun 1980-an. Sejak kami menjadi peserta PIR-Trans di Labusel ini, kami kelola lahan gambut dengan baik, kami tanam sawit di atas lahan gambut, dan justru menghasilkan sawit yang bagus,” ujar Heri Susanto, seorang petani sawit dan Ketua Koperasi Unit Desa (KUD) Teluk Panji I.

Ia mengatakan hal itu saat dihubungi MedanBisnis, Rabu (19/7). Heri dan tiga orang sejawatnya saat ini berada di kota Solo, Jawa Tengah, untuk menjadi pembicara dalam acara Pertemuan Teknis Kelapa Sawit (PTKS) 2017 yang digelar Pusat Penelitian Kelapa sawit (PPKS) Medan di Hotel Best Western Premier, Solo Baru, Jawa Tengah, mulai tanggal 18 – 20 Juli 2017.

PTKS ini adalah kegiatan rutin dua tahunan dan merupakan kegiatan yang dapat digunakan sebagai forum berbagi informasi dan teknologi terkini di bidang perkelapasawitan.

Di acara itu tampil juga sejumlah pakar menjadi pembicara seperti mantan Menteri Pertanian Prof Bungaran Saragih, Mukti Sardjono (Staf Ahli Menteri Pertanian Bidang Lingkungan), Direktur GIMNI Sahat M Sinaga, Ketua Dewan Pengawas BPDP-KS Rusman Heriawan, Bayu Krisnamurthi (Mantan Direktur BPDP-KS), Ahmad Haslan Saragih (Direktur PTPN4), dan Prof Rizaldi Boer (IPB).

Heri memaparkan, apa yang mereka alami itu adalah pengalaman selama lebih 30 tahun. Sawit di atas lahan gambut yang mereka kelola itu, kini mampu membuat para petani naik haji dan mampu menguliahkan anak-anak mereka hingga meraih gelar sarjana kedokteran.

“Berkat sawit, kini ada 50 warga kami yang akan naik haji di tahun ini. Ini adalah rekor yang pantas masuk MURI,” ujar Heri.

Saat tampil sebagai pembicara di acara PTKS tersebut, ia mengungkapkan pihak-pihak yang membantu warga PIR-Trans. Seperti PT ABM (Abdi Budi Mulia) yang mengikuti peraturan pemerintah 100% soal pembinaan petani sawit peserta PIR Trans. “Kami digembleng dengan baik oleh PT ABM,” ujar Heri.

Pihak PT ABM membeli TBS milik petani PIR Trans dengan harga yang ditentukan pemerintah. Pihaknya juga dibina dan diberdayakan untuk membentuk KUD. Dan, kini KUD mereka mampu menghasilkan uang hingga miliaran rupiah dan mampu membayar pajak ke negara. Keseriusan PT ABM membina mereka direalisasikan dengan menunjuk salahsatu pejabat PT ABM, yakni H Syahrial Pane, untuk mendidik para petani sawit di Teluk Panji selama belasan tahun.

“Hal ini saya katakan langsung di hadapan ribuan peserta PTKS. Kebetulan Pak H Syahrial Pane duduk di depan. Kami merasa wajib mengatakan hal ini kepada publik sebagai penghargaan kami terhadap PT ABM dan Pak Syahrial Pane sendiri,” kata Heri.

Sayangnya, H Syahrial Pane saat dihubungi secara terpisah, tidak banyak memberikan komentar. “Ah, yang saya dan PT ABM lakukan murni untuk mendukung petani sekaligus mematuhi anjuran pemerintah agar membina petani sawit, tidak ada motif lain,” tegas Syahrial. (hendrik hutabarat)

Sumber: Medanbisnisdaily.com

Pengusaha Dukung Pemerintah Melawan Kampanye Hitam Sawit

 

Jakarta – Pengusaha mendukung upaya Pemerintah Indonesia untuk melawan kampanye hitam produk sawit yang dilancarkan Parlemen Uni Eropa mengingat tuduhan yang dilancarkan tidak berdasar dan sangat merugikan. Pebisnis menilai, memang sejauh ini belum ada dampak negatif dari gencarnya kampanye hitam produk sawit.

neraca

“Tapi hal itu tidak bisa dibiarkan karena kalau masyarakat Uni Eropa memiliki pemikiran yang salah soal sawit maka untuk jangka panjangakanmerugikanju-ga,” kata Managing Director Sustainability and Strategic Stakeholders Engagment Golden Agri-Resources (GAR) Agus Pumomo kepada pers di Jakarta, disalin dari Antara.

Hal tersebut disampaikan usai dirinya menyampaikan Laporan Keberlanjutan GAR 2016 yang menguraikan kemajuan perusahaan dalam menerapkan pendekatan inovatif dalam konservasihutan.Termasuk di dalamnya pelaksanaan kegiatan produksi yang didukung dengan konservasi berbasis masyarakat yang tinggal di sekitar area hutan.

Dikatakan Agus, perusahaan tidak akan mungkin bisa melawan kampanye hitam yangbelakangan digencarkan Parlemen Uni Eropa (UE) tapi harus bersama-sama melalui asosiasi dan pemerintah melakukan negosiasi dengan parlemen setempat

Pengusaha dan pemerintah, katanya, sebenarnya hanya ingin menun tut suatu sistem perdagangan bebas dan berkeadilan mengingat hal itulah yang seharusnya dianut oleh anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

“Kalaupun ada perusahaan sawit yang masih belum melakukan hal yang sesuai ketentuan maka perusahaan itulah yang harus diperbaiki. Jangan sampai semua perusahaan sawit di Indonesia kena tuduhan kampanye hitam,” katanya.

Delegasi Indonesia pada pertemuan Ulasan Kebijakan Perdagangan (Trade Policy Review/TPR) ke-13 terhadap Uni Eropa di World Trade Organization (WTO),di Jenewa, Swi ss, pada awal Juli 2017, mempermasalahkan kebijakan Uni Eropa yang menghambat ekspor produk-produk asal Indonesia, terutama produk sawit

Perwakilan Tetap RI di Jenewa dalam keterangan pers menyebutkan delegasi Indonesia meminta Uni Eropa untuk memperhati-, kan peningkatan hambatan perdagangan yang diterapkan terhadap produk impor dari Indonesia, khususnya Kelapa Sawit

Delegasi Indonesia juga menyampaikan keprihatinan terhadap Resolusi Sawit dan Deforestasi (Resolution on Palm Oil and Deforestation of Rainforest) yang disetujui oleh Parlemen Eropa pada April 2017, yang mendiskriminasi produk minyak sawit dengan produk minyak nabati lainnya.

Resolusi tersebut dinilai tidak tepat, dan Uni Eropa perlu mengakui upaya keras Pemerintan Indonesia dalam pengelolaan dan mempromosikan produksi minyak sawit yang berkelanjutan.

Menanggapi hal itu, delegasi Uni Eropa menyampaikan bahwa resolusi Parlemen Eropa tersebut tidak mengikat terhadap badan eksekutif Komisi Eropa, dan secara hukum tidak mengharuskan Komisi Eropa unuk menindaklanjutinya dengan perumusan suatu produk hukum yang mengikat. Namun, delegasi Indonesia menyampaikan pandangan bahwa resolusi tersebut semakin mempertegas kampanye negatif terhadap minyak sawit di pasar Uni Eropa.

Sebelumnya, Pemerintah segera melakukan proyek awalan (pilot project) replanting atau peremajaan 30.000 hektare lahan perkebunan Kelapa Sawit untuk meningkatkan produktivitas tanaman tersebut. “Kami akan replanting Kelapa Sawit 30.000 hektare sebagai pilot project ucap Menteri AgTaria dan Tata Ruang Sofjan Djalil ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, disalin dari Antara.

Terkait peremajaan tersebut, ia mengatakan terdapat komponen yang merupakan dana Badan Pengelolaan Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit yang diperkirakan sekitar Rp25 jutaperhektare. “Kemudian ada komponen lain pinjaman KUR. Para pengusaha diperiritahkan untuk menjadi avalis.pembina, danoff-taker,” kata Sofjan.

Ia mengatakan proyek awalan peremajaan akan dipilih di lokasi yang sektor koperasinya berjalan kuat.

mengingat koperasi akan diproyeksikan menjadi basis kegiatan peremajaan lahan tersebut

“Kami berikan bantuan replanting dari BPDP, diberikan pinjaman, dan sertifikat Tahap pertama 30 ribu hektare, kalau berhasil tahundepan akan di tambah dan model ini di tambah untuk me-replanting kebun rakyat Yang perlu dijamin adalah bibit dan bantuan teknis,” ucap Sofjan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Peremajaan Karet dan Kelapa Sawit menjelaskan rencana kebijakan peremajaan Kelapa Sawit harus dilakukan guna menghindari persoalan yang semakin rumit

Menurut Darmin, untuk program peremajaan Kelapa Sawit akan dijalankan dengan menggandeng Kementerian Pertanian dan BPDP Kelapa Sawit. “Untuk peremajaan sawit kami akan lebih mengandalkan dari BPDP Sawit Kalau ada mungkin dari Kementerian Pertanian,” kata dia. Selain lahan Kelapa Sawit, pemerintah ebagai tahap awal juga akan menjalankan program peremajaan karet di 2018 yang akan ditetapkan target penanaman seluas 15 ribu hektare.

munib

Sumber: Harina Ekonomi Neraca

Siapkan Peremajaan 30.000 Hektare lahan sawit

Jakarta – Pemerintah segera melakukan proyek awalan (pilot project) replanting atau peremajaan 30.000 hektare lahan perkebunan Kelapa Sawit untuk meningkatkan produktivitas tanaman tersebut.

“Kami akan replanting Kelapa Sawit 30.000 hektare sebagai pilot project,” ucap Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofjan Djalil ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, disalin dari Antara.

Terkait peremajaan tersebut, ia mengatakan terdapat komponen yang merupakan dana Badan Pengelolaan Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit yang diperkirakan sekitar Rp25 juta per hektare.” Kemudian ada komponen lain pinjaman KUR. Para pengusaha diperintahkan untuk menjadi avalis.pembina.danoff-taker,” kata Sofjan.

Ia mengatakan proyek awalan peremajaan akan dipilih di lokasi yang sektor koperasinya berjalan kuat, mengingat koperasi akan diproyeksikan menjadi basis kegiatan peremajaan lahan tersebut

“Kami berikan bantuan replanting dari BPDP, diberikan pinjaman, dan sertifikat. Tahap pertama 30 ribu hektare, kalau berhasil tahundepan akan ditambah dan model ini ditambah untuk me-replanting kebun rakyat. Yang perlu dijamin adalah bibit dan bantuan teknis,” ucap Sofjan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Peremajaan Karet dan Kelapa Sawit menjelaskan rencana kebijakan peremajaan Kelapa Sawit harus dilakukan guna menghindari persoalan yang semakin rumit.

Menurut Darmin, untuk program peremajaan Kelapa Sawit akan dijalankan dengan menggandeng Kementerian Pertanian dan BPDP Kelapa Sawit “Untuk peremajaan sawit kami akan lebih mengandalkan dari BPDP Sawit Kalau ada mungkin dari Kementerian Pertanian,” kata dia. Selain lahan Kelapa Sawit, pemerintah ebagai tahap awal juga akan menjalankan program peremajaan karet di 2018 yang akan ditetapkan target penanaman seluas 15 ribu hektare.

Sebelumnya, Kementerian Perindustrian memandang RUU Perkelapasawitan berpotensi tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada.

“Kami belum melihat hal yang tidak tercakup terkait perkelapasawitan pada aturan yang sudah ada, baik di dalam perindustrian, perdagangan dan pertanian. Semua sudah diatur dalam perundang-undangan,” kata Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto.

Airlangga mengampai-kan hal tersebut saat memg-gelar Rapat Kerja antara Pemerintah dan Badan Legislasi DPR bersama Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, dan Menteri Pertanian, Amran Sulaiman.

Sebagai contoh, lanjut Airlangga, perizinan untuk usaha industri pengolahan pada RUU Perkelapasawitan dibagi menjadi tiga jenis, yaitu Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan Produk Primer, Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan Produk Lanjutan dan Izin Usaha Perkebunan terkait Jasa Perkelapasawitan.

Ketiga perizinan di atas telah diatur dalam UU Nomor 3/2014 tentang Perindustrian yaitu Izin Usaha Industri dan pengaturan pada RUU Perkelapasawitan dinilai tidak sejalan dengan semangat pemerintah menyederhanakan perizinan usaha serta meningkatkan Ease Of Doing Business.

Airlangga menyampaikan, implementasi norma pengaturan di bidangperke-lapa sawitan saat ini sudah berjalan dengan baik mela-luo tugas dan fungsi Kementerian/ Lembaga terkait Sehingga, Kemenperin mengusulkan untuk tidak melanjutkan pembahasan RUU tentang Perkelapasawitan.

Namun demikian, tambah Airlangga, dalam rangka meningkatkan kinerja perKelapa Sawitan nasional, perlu dilakukan penanaman tugas dan fungsi K/L terkait termasuk pada Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, serta forum kerja sama Council of Palm Oil Producing Country.

Sementara itu, Asosiasi Petani Plasma Kelapa Sawit Indonesia meminta penghapusan pungutan ekspor minyak sawit mentah (CPO) yang selama ini dianggap merugikan pelaku usaha perkebunan.

Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Petani Plasma Kelapa Sawit Indonesia M Muhammadyah dalam keterangannya dijakarta.memintapengha-pusan pungutan itu dengan mencabut peraturan mengenai tarif layanan BLU BPDP Sawit.

“Peraturan perundang-undangan itu merupakan produk hukum cacat dan banyak merugikan pelaku usaha perkebunan. Petani Kelapa Sawit sebagai produsen juga tidak mempunyai posisi tawar dalam struktur pasar yang monopoli,” katanya.

Ia menambahkan pemberlakuan pungutan ekspor CPO turut menyebabkan turunnya harga Tanda Buah Segar (TBS) Sawit yang diterima oleh petani saat menjual ke pabrik Kelapa Sawit untuk diolah menjadi CPO.

Sumber: Harian Ekonomi Neraca

Dari Bank Indonesia, Wilmar Dapat Penghargaan Penyumbang Devisa Ekspor

JAKARTA, SAWIT INDONESIA – PT Wilmar Nabati Indonesia dinobatkan Bank Indonesia (BI) sebagai Korporasi Penyumbang Devisa Ekspor Terbaik. Bank Indonesia memberikan 30 penghargaan kepada individu, korporasi, perbankan, dan media atas kinerja dan kontribusi mereka bagi perekonomian dan mendukung kebijakan BI.

MP Tumanggor, Komisaris Wilmar Nabati Indonesia, mengapresiasi penghargaan yang diberikan Bank Indonesia kepada perusahaan. Penghargaan ini menjadi bukti kepatuhan Wilmar Grup terhadap regulasi pemerintah dan tata kelola yang baik.

“Kami sangat berterimakasih kepada BI atas penilaian ini. Dan ini menunjukkan Wilmar adalah perusahaan yang berkelas internasional sehingga transaksi ekspor impor yang dibuat harus transparan dan mematuhi aturan pemerintah, “ujar MP Tumanggor dalam sambungan via telepon.

Menurut MP Tumanggor, Wilmar selalu patuh dan mendukung aturan yang dibuat pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia. Itu sebabnya, perusahaan mendapatkan penilaian yang independen dan objektif untuk kriteria Korporasi Penyumbang Devisa Ekspor Terbaik. Dalam kategori ini perusahaan penerima penghargaan lainnya adalah PT Kaltim Prima Coal dan PT Smelting. Satu-satunya perusahaan kelapa sawit penerima penghargaan dari Bank Indonesia adalah PT Wilmar Nabati Indonesia.

Agus DW Martowardojo, Gubernur BI menyebutkan penghargaan diberikan kepada para pelaku ekonomi dan tokoh bangsa yang memberikan kontribusi dalam beberapa waktu terakhir. Selain itu, mereka juga punya kinerja terbaik untuk mengawal dan memajukan perekonomian Indonesia, serta memberikan inspirasi bagi peningkatan kualitas dan tata kelola perekonomian bangsa.

“Diharapkan dari 30 penghargaan tadi membuat para pemangku kepentingan yang selama ini mendukung kegiatan dan kebijakan BI betul – betul merasa mereka berkinerja baik dan dihargai oleh BI,” ujar Agus DW Martowardojo dalam acara pemberian Penghargaan Bank Indonesia 2017 di Jakarta, Selasa (18/7/2017).

Bank Indonesia (BI) memberikan penghargaan terhadap tata kelola dan kinerja baik para pelaku ekonomi, melalui penganugerahan Penghargaan Bank Indonesia 2017. Dalam penghargaan ini terdapat 30 (tiga puluh) penghargaan yang diberikan bagi individu, korporasi, perbankan dan media, dari 16 (enam belas) kategori.

Acara pemberian penghargaan merupakan salah satu agenda tahunan Bank Indonesia yang untuk pertama kalinya diselenggarakan di tahun 2017, sekaligus merupakan puncak dari rangkaian kegiatan hari ulang tahun Bank Indonesia yang diperingati setiap tanggal 1 Juli.

“Pemberian penghargaan Bank Indonesia ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan mendorong inovasi-inovasi baru bagi para pelaku ekonomi. Selain itu, mereka diminta untuk terus berdisplin dan berkarya, berkinerja, dan menjaga tata kelola yang baik sehingga memelihara stabilitas ekonomi dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Agus.
Adapun penerima penghargaan antara lain:
1. Bank Pendukung Pengendalian Moneter Rupiah dan Valas Terbaik : Bank Mandiri
2. Bank Pendukung Pengendalian Moneter Syariah Terbaik : Bank Syariah Mandiri
3. Bank Pendukung Pendalaman Pasar Keuangan Terbaik : Bank Central Asia (BCA)
4. Korporasi Penyumbang Devisa Ekspor Terbaik: PT Kaltim Prima Coal, PT Smelting, PT Wilmar Nabati Indonesia
5. Media Teraktif dalam Mengkomunikasikan Kebijakan BI
a. Media Cetak:
1. Bisnis Indonesia
2. Koran Kontan
3. Investor Daily
b. Media Online:
1. Bisnis.com
2. Okezone
3. Metrotv.com

6. Peserta Sistem BI -RTGS dan BI -SSSS Terbaik: Bank Negara Indonesia (BNI)
7. Peserta SKNBI Terbaik : BCA
8. Bank Terbaik dalam mendukung sirkulasi uang Rupiah di daerah Terpencil, Terluar, dan Terdepan :
a. Bank Umum : BRI Waingapu
b. Bank Pembangunan Daerah : Bank Kalimantan Barat Cab. Singkawang
9. Perusahaan Fintech teraktif Pendukung Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) Inklusi dan Edukasi Keuangan serta Pemberdayaan UMKM : PT Dompet anak Bangsa (GoPay) bekerjasama dengan Gojek
10. Bank Pendukung UMKM Terbaik :
a. BUKU 3 dan 4: Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Central Asia (BCA)
b. BUKU 1 dan 2 : Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah (BTPN Syariah), Bank Pembangunan Daerah Bali, dan Bank Mandiri Taspen Pos.
11. Bank Dengan Kepatuhan Pelaporan Terbaik:
a. Bank Pelapor LLD dan DHE: Citibank, N.A
b. Bank Pelapor LBU, LBUS, dan SID: BCA

12. Korporasi Pengelola Market Risk Terbaik
13. Korporasi Pengelola Utang Luar Negeri Terbaik : PT Indomobil Finance Indonesia
14. Korporasi Responden Statistik Bank Indonesia Terbaik :
a. Responden survei terbaik : PT Arnott’s Indonesia
b. Contact Liaison Terbaik: PT Chandra Asri Petrochemical Tbk
15. Penggiat Ekonomi Syariah Terbaik : KH. Ma’ruf Amin
16. Penghargaan Lifetime Achievement: Mantan Gubernur BI, Rachmat Saleh.

Sumber: Sawitindonesia.com

Inovasi Teknologi Pacu Produktivitas

 

SUKOHARJO – Inovasi teknologi diyakini dapat meningkatkan produktivitas benih kelapa sawit dan pada akhirnya mempertahankan daya saing Indonesia di pasar global komoditas tersebut.

Sri Mas Sari

Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) optimistis akan menghasilkan benih dengan potensi produktivitas 10 ton minyak sawit mentah per hektare per tahun pada 2020 melalui inovasi teknologi. Saat ini, potensi produktivitas benih yang dihasilkan PPKS berkisar 6 ton-8 ton per ha.

Direktur PPKS PT Riset Perkebunan Nusantara Hasril Hasan Siregar mengatakan inovasi yang terus-menerus telah mengangkat produktivitas sawit yang pada dekade 1960 hanya menghasilkan CPO 4,3 ton per ha per tahun.

Kini, melalui integrasi teknologi biologi molekuler ke dalam sistem pemuliaan konvensional, serta penerapan pertanyakan secara kultur jaringan akan mampu meningkatkan potensi produksi menjadi lebih dari 10 ton CPO per ha per tahun. “Peranan riset dalam menghadirkan inovasi akan terus diperlukan dari masa ke masa,” katanya dalam kegiatan Pertemuan Teknis Kelapa Sawit di Sukoharjo, Selasa (18/7).

Sejalan dengan inovasi varietas unggul, introduksi dan riset tentang serangga penyerbuk kelapa sawit (SPKS) Elaeidobius kamerunicus juga berkontribusi meningkatkan produksi tandan buah segar (TBS) sekitar 26% pada dekade 1980. Selanjutnya pada 2010-2020, PPKS melalui inovasi teknologi hatch and carry dan pengembangan atrak-tan airomix akan menaikkan produksi (TBS) hingga 25%.

Hasril memaparkan produktivitas kelapa sawit masih relatif rendah, yakni 15%-35% atau di bawah produktivitas potensial, sehingga memerlukan dukungan riset, inovasi dan penerapan praktik terbaik.

“Inovasi kultur teknis terutama pemupukan yang efisien, berimbang dan efektif tentunya selalu diperlukan untuk mencapai produktivitas potensial.”

Hasril juga menyebutkan beberapa inovasi lainnya yang sudah dikembangkan untuk menjawab tantangan teknis perkelapasawitan terkini, a.l. perakitan bahan tanaman unggul kelapa sawit moderat tahan Ganoderma, pemanfaatan teknologi drone dalam monitoring penyakit Ganoderma, penerapan sistem peremajaan yang efektif untuk areal endemik Ganoderma, aplikasi teknologi tata air di lahan gambut atau pasang surut, serta penerapan sistem irigasi pada khan kering.

DAYA SAING

Ketua Umum Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi) Bayu Krisnamurthi memampaikan Indonesia harus dapat memproduksi minimal 25 ton tandan buah segar kelapa sawit per hektare per tahun jika ingin mempertahankan daya saing di pasar minyak nabati dunia.

Produktivitas TBS itu hendaknya diikuti pula dengan rendemen (yield) setidaknya 25% atau menghasilkan Crude Palm Oil (CPO) 5 ton-6 ton per ha per tahun. Lompatan produktivitas itu penting untuk menggapai visi menggandakan suplai CPO Indonesia ke pasar dunia sekitar 60 juta ton pada 2050.

Saat ini, produktivitas TBS banyak yang masih di bawah 20 ton per ha, terutama dialami oleh petani swadaya karena umur tanaman sudah tua atau kualitas benih tidak baik. Akibatnya, CPO yang dihasilkannya pun hanya sekitar 2,5-3 ton per ha kendati masih Iebih unggul dibandingkan dengan produktivitas minyak mpeseed yang hanya 0,6 ton per ha, minyak biji bunga matahari 0,5 ton per ha, dan minyak kedelai 0,4 ton per ha.

Bayu mengatakan ruang untuk mengerek produktivitas TBS dan CPO itu berada pada perkebunan rakyat mengingat yield yang dihasilkan perkebunan swasta sudah relatif tinggi. “Tidak sekadar mempertahankan keberlanjutan kelapa sawit, kita juga harus mempertahankan keberlanjutan daya saing sawit. Kita menjadi nomor

satu [eksportir minyak nabati] karena memiliki daya saing, daya saing yang memberikan manfaat kepada petani sawit,” ujarnya dalam kegiatan Pertemuan Teknis Kelapa Sawit di Sukoharjo, Selasa (18/7).

Meskipun demikian, lanjut Bayu, sawit hendaknya tidak dibatasi untuk sekadar menghasilkan CPO. Menurut dia, sawit harus menghasilkan multiproduk, mulai dari cairan, padatan, hingga gas.

Mantan Kepala Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP Sawit) itu memberi gambaran, Indonesia mengekspor cangkang sawit ke Jepang untuk memenuhi kebutuhan bahan baku bioenergi Negeri Matahari Terbit. Tahun lalu, volume pengapalan cangkang sawit ke Jepang 450.000 ton dengan harga USS80 per ton free on board (FOB) atau USS120 cost, insurance, and freight (CIF).

Sementara itu, mantan menteri pertanian Bungaran Saragih mengatakan peremajaan kebun sawit menjadi syarat utama untuk mencapai target produksi 25 ton TBS per ha, kemudian disusul oleh praktik pertanian yang baik (GAP).

“Kalau BPDP menyatakan tahun ini replanting 20.000 ha kebun dimulai, barangkali target itu bisa dicapai 5-10 tahun yang akan datang. lima tahun mungkin terlalu ambisius karena baru panen. Mungkin 10 tahun yang akan datang,” katanya.

Sri Mas Sari

Sumber: Bisnis Indonesia

Besar, Potensi Sawit Rakyat

PERMINTAAN minyak goreng nabati akan terus meningkat di masa mendatang dan Indonesia diperkirakan harus mampu memasok 30 juta ton pada 2045-2050. Untuk itu, peningkatan produktivitas sawit rakyat merupakan tantangan yang harus segera diselesaikan.

“Indonesia harus melakukan berbagai cara untuk memenuhi itu. Salah satu cara yang paling mendasar ialah dengan meningkatkan produktivitas dan yang paling utama dari perkebunan sawit rakyat,” papar Direktur Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa sawit Bayu Krisnamurthi, di Sukoharjo, Jawa Tengah, kemarin.

Ia menambahkan luas area perkebunan sawit rakyat telah mengalami peningkatan signifikan, dari 6.175 hektare pada 1980 menjadi 4,76 juta hektare pada 2016. Namun, produksi sawit rakyat baru mencapai 35%, tertinggal jauh bila dibandingkan dengan perusahaan perkebunan sawit swasta yang mencapai 57%, dengan luas area yang hampir sama.

Gap produksi perkebunan sawit rakyat itu masih terlalu besar. Idealnya 1 hektare bisa menghasilkan 25 ton tandan buah segar, dengan tingkat rendemen 25%. Dengan begitu, setiap 1 hektare tanaman bisa menghasilkan 5-6 ton minyak sawit mentah. “Saat ini baru 2,5 ton-3 ton per hektare,” kata dia.

Ia menegaskan Indonesia sebagai negara penghasil dan pengekspor minyak sawit terbesar di dunia harus mampu mempertahankan daya saing di pasar minyak nabati global. Selain itu, mempertahankan keberlanjutan manfaat yang diberikan sawit kepada Indonesia dan dunia.

“Pertemuan teknis ini diharapkan menjadi ajang sharing temuan dan inovasi yang bisa berkontribusi pada peningkatan produktivitas perkebunan sawit rakyat,” kata Bayu.

Mantan Menteri Pertanian Bungaran Saragih sependapat dengan Bayu. Menurutnya, peningkatan daya saing merupakan kunci untuk memenangi persaingan yang makin ketat di masa mendatang. Selain itu, harus meningkatkan daya saing petani. “Salah satunya dengan mendorong para petani untuk menyatukan diri dalam sebuah organisasi.”

(FR/N-2)

Sumber: Media Indonesia

Produksi Biodiesel Turun di Awal 2017

Pada Agustus atau September 2017, Pemerintah AS akan memutuskan benar tidaknya tudingan dumping biodiesel Indonesia

JAKARTA. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mencatat dalam lima bulan tahun ini, kinerja industri biodiesel mengalami stagnasi bahkan turun. Selain karena tudingan dumping, penurunan juga tak terlepas dari terlambatnya pengumuman alokasi oleh PT Pertamina.

Menurut data GAPKI, produksi biodiesel periode Januari 2017-Mei 2017 mencapai 1,03 juta ton. Jumlah itu turun 1,9% dibandingkan periode sama 2016 yang 1,05 juta ton. Sementara produksi biodiesel pada Mei 2017 hanya mencapai 171.900 ton atau turun 26% dibandingkan bulan April yang mencapai 232.500 ton.

Menurut Direktur Ekselaitif GAPKI Fadhil Hasan, kondisi ini berimbas pada penyerapan biodiesel di dalam negeri pada bulan Mei yang hanya 141.750 ton, turun 38% dibandingkan bulan April 2017 yang sebesar 227.720 ton. “Kinerja produksi biodiesel mengalami stagnasi dibandingkan tahun lalu,” ujarnya, Senin (17/7).

Namun Fadhil optimis produksi biodiesel di semester kedua bisa terdongkrak. Pasalnya, di tengah isu tudingan Indonesia melakukan dumping biodiesel, justru permintaan minyak sawit dari Amerika Serikat (AS) naik signifikan pada bulan Mei 2017 lalu.

Kenaikan permintaan minyak sawit dari Negeri Paman Sam tersebut menunjukkan bahwa pasar AS tidak terlalu terpengaruh tudingan dumping biodiesel. Dengan begitu maka diharapkan juga permintaan biodiesel akan kembali naik di akhir tahun.

Data GAPKI menunjukkan, kenaikan permintaan minyak sawit dari AS mencapai 43% menjadi 119,950 ton dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 83,700 ton. “Hal ini mengejutkan di saat AS sedang dengan gencar menuduh Indonesia melakukan dumping biodiesel,” katanya

Pasar China

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga juga menilai Indonesia tidak perlu khawatir terhadap tudingan dumping AS. Sebab saat ini, pemerintah tengah menyasar China sebagai pasar produk biodiesel baru. Negara Tirai Bambu ini membutuhkan 180 juta kilo liter solar per tahun. Saat ini Indonesia tengah melobi China untuk ekspor bahan bakar nabati (BBN) biodiesel 5% atau B5. Bila ekspor B5 jadi terealisasi, diperkirakan kebutuhan biodiesel ke Negara Tembok Raksasa tersebut mencapai 9 juta ton per tahun.

Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Ap-robi) Paulus Tjakrawan mengatakan, saat ini kasus tudingan dumping biodiesel tengah dibahas. Kalau pemerintah AS masih memiliki pertanyaan atau data tambahan maka akan segera diajukan ke Pemerintah Indonesia maupun swasta. Kalau tidak, maka pada Agustus atau paling lambat September 2017, pemerintah AS akan memutuskan benar tidaknya tudingan dumping biodiesel Indonesia

Kalau pun nantinya, pemerintah AS memutuskan ada dumping, maka Indonesia masih ada peluang memperkarakan ini ke Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization (WTO). Itu pun kalau Indonesia masih tetap ingin masuk pasar AS. “Harus diakui pasar AS lumayan besar , sekitar 10 juta hingga 11 juta kiloliter biodiesel per tahun,” ujarnya

Paulus memperkirakan total produksi biodiesel Indonesia akan mencapai 2,5 juta ton kiloliter tahun ini. Jumlah itu turun dari tahun lalu yang mencapai 3 juta kiloliter. Penurunan disebabkan pada MeiJuni lalu, suplai biodiesel terhenti karena penunjukan baru dari PT Pertamina yang harus disinkronkan dengan perundang-undangan.

Paulus menambahkan, tahun lalu ekspor biodiesel Indonesia ke Negeri Paman Sam mencapai 400.000 kiloliter. Namun pada tahun ini, relatif turun karena persaingan harga. Sementara ekspor ke Eropa tahun ini nyaris tidak ada karena tudingan dumping. Saat ini Indonesia tengah mengajukan banding ke WTO terkait tudingan ini.

Noverius Laoli/Abdul Basith Bardan

Sumber: Harian Kontan

Malaysia, Indonesia kesal layanan tidak adil EU ke atas minyak sawit

 

KUALA LUMPUR: Malaysia dan Indonesia hari ini menyuarakan kekecewaan terhadap layanan tidak adil ke atas minyak sawit oleh Kesatuan Eropah (EU), yang memihak kepada minyak sayuran dan komoditi lain.

Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Mustapa Mohamed dan Menteri Perdagangan Indonesia, Enggartiasto Lukita bertemu di Kuching, Sarawak, pada 13 Julai sempena mesyuarat Jawatankuasa Perdagangan dan Pelaburan Bersama Malaysia-Indonesia kali ketiga.

Dalam kenyataan bersama, kedua-dua menteri berkenaan menimbang untuk membawa isu ini ke Pertubuhan Perdagangan Dunia andai resolusi EU itu merupakan arahan selain berbentuk diskriminasi.

Mereka berkata resolusi EU itu yang merupakan amalan perlabelan tidak adil oleh sektor swasta di EU, bukan sahaja akan menjejaskan teruk eksport minyak sawit dari Malaysia dan Indonesia ke pasaran EU, malah kehidupan berjuta-juta pekebun kecil.

Malaysia dan Indonesia juga menerusi kerjasama Majlis Negara Pengeluar Minyak Sawit (CPOPC), dijangkakan bertemu pada akhir Julai 2017 bagi membincangkan dan menyelaraskan isu-isu berkaitan minyak sawit, termasuk misi bersama CPOPC ke Eropah untuk bertemu pihak dan pemegang kepentingan yang terlibat.

Sumber: Astroawani.com

Minyak Sawit Malaysia

 

Harga minyak sawit Malaysia turun dari level tertingginya pada tujuh pekan terakhir. Padahal, pasar sebelumnya lebih tinggi mengikuti kenaikan minyak goreng saingannya sebelum pada akhirnya sama pada pertengahan hari. Rabu (12/7).

Sumber: Republika

Group demands non-PSO subsidy to boost local use

A Biodiesel business group has urged the government to soon include producers that sell palm oil-based fuel for non-public service obligation (PSO) purposes in the subsidy program to help jack up domestic consumption this year.

The government has been fun-neling funds collected from palm oil export taxes to incentivize producers participating in the mandatory 15 percent Biodiesel blending (BIS) program in 2015 and the 20 percent Biodiesel blending (B20) program in 2016.

The funds operator, the Indonesian Oil Palm Estate Fund (BPDP-KS), lowered its Biodiesel subsidy by 10.4 percent to Rp 9.6 trillion (US$716.8 million) this year from the previous year. Indonesian Bio-fuel Producers Association (Apro-bi) chairman Paulus Tjakrawan questioned the lack of clear mechanism for non-PSO subsidy.

So far, state-owned oil and gas firm Pertamina and chemical distributor PT AKR Corporindo are the sole beneficiaries of the incentive.

Both firms, which distribute subsidized fuel, supply Biofuel under the PSO and are required to adhere to the mandatory blending policy.

The mechanism for non-PSO players has yet to be clear,” Paulus Tjakrawan told The Jakarta Post on Tuesday. There are many non-PSO players in the country. The question is whether they can get similar support from the government”

Indonesia, the worlds largest palm oil producer, has promoted widespread use of Biodiesel to help reduce its notoriously high greenhouse gas emissions.

The subsidy, which narrows the gap between the Biodiesel price and the conventional diesel price, only applies for Biofuel sold domestically.

The Energy and Mineral Resources Ministrys new and renewable energy director general, Rida Mulyana, said the government was revising Presidential Regulation (Perpres) No. 61/2015 to have the subsidy mechanism apply to non-PSO players.

He acknowledged that a prolonged delay in issuing the amended rule had led to weak domestic Biofuel consumption this year.

Local absorption of Biodiesel reached 1.48 million kiloliters in the first half, or only 32.17 percent of the full-year target. Throughout 2016, the consumption amounted to 3.65 million kl.

“Given the success in 2016, we had an ambition to also involve non-PSO players in the [subsidy] program,” Rida said. “Nonetheless, as the revision has yet to be finished, we have been facing a delay in determining the domestic consumption target and starting the [B20] program this year.”

The Office of the Coordinating Economic Minister proposed subsidies worth Rp 4,000 per liter and Rp 2,000 per liter for PSO players and non-PSO players, respectively.

At present, the Biodiesel index price is calculated based on the base price of Crude Palm Oil (CPO) with the additional cost of $100 per ton for CPO conversion into fatty acid methyl ester (FAME), a key ingredient used in making Biodiesel.

Apart from setting the 2017 Biodiesel subsidy, the revised regulation may also stipulate a new export tax scheme. Under the scheme, the export duties will increase by 20 percent for each $50 dollar rise in the CPO price.

Currently, the shipment of palm oil and its derivatives are levied whenever the commoditys price exceeds $750 per ton.

Ina separate development, Indonesian Vegetable Oil Refiners Association (GIMNI) executive director Sahat Sinaga demanded that the government ensure ontime payments of the subsidy to non-PSO players that supply Biofuel to Pertamina and AKR Corporindo.

“Many [non-PSO] Biodiesel suppliers have complained because the subsidy payment can be late for more than six months,” Sahat said.

Nineteen companies have oV tained the quotas to supply 1.35 million kl of Biodiesel to Pertamina and 24,000 kl to AKR Corporindo for the May to October period.

The volume is lower compared to 1.53 million kl provided to both firms from last November to April.

JP/Viriya P. Singgih

Sumber: The Jakarta Post