ICOPE 2018 James Fry: Sawit Berkontribusi Bagi Pembangunan

 

Kendati dihadang tuduhan negatif, industri sawit membuktikan mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Persoalan sawit harus dilihat lebih objektif.

Konferensi internasional tentang kelapa sawit dan lingkungan atau International Conference on Oil Palm and the Environment (ICOPE) 2018 yang diinisiasi tiga lembaga yang berbeda (PT SMART, CiRAD dan WWF Indonesia), mampu menghadirkan banyak para pakar salah satunya James Fry selaku Chairman LMC International yang mendapat kesempatan mempresentasikan materi di hari terakhir Jum’at (27 April 2018).

Pada kesempatan itu, James Fry, Chairman LMC International, yang dipercaya Uni Eropa untuk membantu membuat laporan deforestasi dan sawit. Secara singkat ia menjelaskan proses pembuatan keputusan yang dilakukan Uni Eropa yang melibatkan komisi Uni Eropa  dan dewan. Pihak Uni Eropa meminta dirinya mereview laporan yang sudah dibuat sejak 2013 yang berkaitan dengan kelapa sawit dan berdampak pada sosial ekonomi.

“Dan, Saya terlibat untuk membuat laporan sawit yang berdampak pada lingkungan dan diminta untuk mereview standar-standar berkelanjutan seperti RSPO, ISCC, MSPO dan ISPO untuk meningkatkan pengetahuan di dalam komisi mengenai sawit dan berkelanjutannya,” terang James Fry, saat acara ICOPE 2018, beberapa waktu lalu, di Bali.

Selanjutnya, James juga menyampaikan pihaknya diminta untuk tidak membuat rekomendasi dan menyediakan referensi-referensi informasi dan analisis dari studi pustaka dan segala macam referensi dan melihat realitas di sektor sawit. Lalu, ia tidak memberikan rekomendasi tapi menyajikan fakta yang ada.

“Saya hanya ingin menyampaikan sesuatu proses pengambilan keputusan di Uni eropa yang terjadi trialog (dialog tiga arah). Jadi komisi hanya sebagian dari tiga struktur institusi yang ada di Uni Eropa yaitu parlemen, dewan menteri dari negara anggota dan badan adminitratif,” ungkap James.

Ada tiga tahapan yang diperlukan untuk mencapai keputusan yang diambil dari suara mayoritas yang terkualifikasi yaitu 55% dari negara anggota (16 negara dari 27 negara anggota Uni Eropa) dan 65% dari populasi. Maka berkaitan dengan tekanan yang dilakukan oleh Indonesia, Malaysia dan Kolombia yang menjadi negara produsen sawit di komisi yang terpenting adalah negara dengan populasi tinggi karena dapat memenuhi populasi dari 65% populasinya.

Namun demikian, Jerman dan Inggris juga mempunyai pengaruh yang besar yang dapat menjadi keputusan dewan. “Saya ingatkan kembali ini bukan rekomendasi melainkan hanya studi pustaka dan makalah. saya hanya sedikit memberikan analisa dan lebih banyak menyajikan fakta. Saya juga diminta untuk melihat bukti empiris dari deforestasi yang ditemukan dari laporan akademik yaitu budidaya sawit yang menyebabkan deforestasi, hilangnya keanekaragaman hayati dan berdampak pada gas rumah kaca. Dan, beberapa industri sawit juga ekspansi di lingkungan yang digunakan oleh masyarakat adat dan lokal serta adanya penganiayaan tenaga kerja (HAM), bukti bukti tersebut masih direview,” kata James Fry.

Kendati banyak isu-isu negatif  yang terus dihembuskan pada sektor sawit, budidaya sawit terbukti dapat meningkatkan pendapatan yang cukup tinggi pada smallholders dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi.

 

Sumber: Sawitindonesia.com

/by

ICOPE 2018 Membahas Masa Depan Sawit Berkelanjutan

 

ICOPE 2018 menjadi ruang bagi pelaku usaha, akademisi, peneliti, dan kalangan NGO untuk mencari solusi bagi praktik sawit berkelanjutan.

International Conference on Palm Oil and Environment(ICOPE) diinisiasi tiga lembaga berbeda yaitu Sinarmas Agribusiness and Food, CIRAD, dan WWF, sukses digelar pada 25 – 27 April 2018, di Nusa Dua, Bali. Tahun ini, ICOPE ke-6 mengusung tema “Embracing Sustainable Palm Oil : Solutions for Local Production and Global Change yang bertujuan untuk mencari solusi terhadap perubahan global dari tren atau risiko negatif saat ini, dengan tetap mendukung usaha para petani dan meningkatkan kesejahteraan.

Konferensi internasional (ICOPE) yang dimulai sejak 10 tahun lalu melibatkan institusi dengan keahlian dan latar belakang berbeda. Pada kesempatan itu, lebih dari 400 peserta dari 30 negara turut hadir untuk berdiskusi dan berbagi pengalaman mencari solusi melalui sains dan teknologi yang diharapkan mampu mendorong keberlanjutan industri kelapa sawit.

Konferensi yang secara resmi dibuka Menteri koordinator Perekonomian Darmin Nasution menjadi ruang berkumpulnya para akademisi, ilmuwan, pemerintah, lembaga keuangan, pelaku industri kelapa sawit dan lembaga swadaya masyarakat untuk mengkolaborasikan gagasan yang konstruktif untuk peningkatan atau pengembangan kelapa sawit berkelanjutan dan mampu menyejahterakan masyarakat.

Chairman ICOPE 2018, J.P Caliman, menegaskan ICOPE telah mendapatkan pengakuan global dalam komunitas ilmiah sebagai sumber daya yang berguna dan tidak bias berkaitan dengan produksi minyak sawit dan keberlanjutan. ICOPE, satu-satunya konferensi internasional yang didedikasikan untuk kelapa sawit dan lingkungan dengan mengundang peserta dengan berbagai latar belakang.

“ICOPE digagas oleh tiga lembaga untuk tujuan mencapai keberlanjutan industri kelapa sawit, bersemangat untuk bekerja dalam kolaborasi, dan merengkuh kepercayaan dalam sains,” ujarnya.

Kendati ketiga mitra yakni WWF-Indonesia, CIRAD-France, dan Sinar Mas Agribusiness and Food merupakan lembaga dengan latar belakang berbeda namun mempunyai tujuan sama yaitu mewujudkan industri sawit berkelanjutan. Sementara, WWF berperan dalam mengidentifikasi isu-isu lingkungan dan mengadvokasi solusi, CIRAD memvalidasi relevansi ilmiah dan ketahanan solusi, dan Sinar Mas Agribusiness and Food menguji kelayakan operasional solusi.

Keberhasilan ICOPE dalam perkembangannya tidak lepas dari dukungan berkelanjutan dari pemerintah Indonesia. Di masa mendatang diharapkan mendapatkan lebih banyak lagi partisipasi dari pemerintahan. Tidak hanya dukungan yang konsisten dari pemerintah, ICOPE juga didukung beberapa badan sertifikasi seperti RSPO dan ISPO.

Franky O. Widjaja selaku Chairman and CEO, Sinar Mas Agribusiness and Food, menyampaikan ICOPE 2018 bertujuan membahas masa depan industri kelapa sawit. Komunitas global semakin mempertanyakan sektor kelapa sawit atas kemampuannya untuk menghentikan deforestasi, menjadi sumber mata pencaharian bagi masyarakat dan berkontribusi untuk memberi makan populasi dunia yang terus tumbuh secara berkelanjutan.

 

Sumber: Sawitindonesia.com

/by

ISPO Tercapai 100% pada 2020

 

JAKARTA – Kementerian Pertanian optimistis sebanyak 14 juta ha lahan perkebunan sawit memiliki sertifikat Indonesian Sustainable palm oil (ISPO) pada 2020. Saat ini, program tersebut baru terlaksana 25%.

Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Bambang mengatakan dengan sertifikasi ISPO tidak akan ada lagi perusahaan yang bersinggungan dengan kawasan hutan lindung.

Menurutnya, ISPO dapat membukukan kampanye hitam yang dilancarkan Uni Eropa adalah salah. Bambang mengatakan Eropa tidak menerima keberadaan ISPO karena mereka tidak paham bahwa sertifikat tersebut membuktikan lahan perkebunan tidak berada di kawasan lindung dan semua tata kelola berjalan sesuai perizinan.

Bambang mengatakan sejauh ini salah satu kendala dalam program sertifikasi ISPO adalah sinergi antara lembaga, sehingga seringkali terjadi tumpang tindih izin perkebunan kelapa sawit.

Bambang menceritakan terdapat kasus perkebunan sawit yang berdiri di atas lahan HGU namun kemudian diputuskan menjadi kawasan lindung ketika pemerintah daerah menerbitkan rencana tata ruang yang bam.

Oleh sebab itu, lanjutnya, pihaknya terus berkoordinasi dengan Kementerian lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

“Kami sudah rapat bersama Bu Menteri LHK (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya) yang menjanjikan pada kita dalam kurun waktu 2 tahun, problem persinggungan antara kawasan hutan dan kelapa sawit dapat selesai. Faktor pengunci ada di KLHK,” katanya.

Ditjenbun mencatat, pada 2017, sudah ada 346 sertifikat yang diterbitkan, artinya masih kurang 1.038 sertifikat untuk mencapai 100%.

Sementara itu, Deputy Head of Partnership PT Asian Agri Rafmen mengatakan sejauh ini sudah 376 ha lahan petani swadaya yang tersertifikasi ISPO atau sekitar 153 petani.

Diakuinya baru sedikit yang tertarik untuk mendapatkan sertifikasi sebab tidak ada nilai tambah.

“ISPO kurang greget karena hanya mandatori sifatnya dari pemerintah. Belum ada nilai lebih bagi petani berbeda dengan RSPO (Roundtable Sustainable Palm Oil]. Petani akan dengan sukarela mendapatkannya,” katanya.

Meskipun demikian, tahun ini Asian Agri tetap menargetkan dapat menambah sertifikasi ISPO bagi petani.

(Pandu Gomilar)

 

Sumber: Bisnis Indonesia

/by

Pasokan Pangan Aman Sampai Pasca Lebaran

Menyambut Lebaran nanti, masyarakat tidak perlu lagi waswas dengan urusan pangan. Pemerintah sudah memastikan, pasokan pangan aman. Bahkan, pasokan yang disediakan saat ini masih cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sampai beberapa pekan pasca-Lebaran nanti.

“STOK pangan sudah disiapkan sejak tiga bulan sebelum Ramadan. Pasokan sudah ditambah sebanyak 20-30 persen,” terang Menteri Pertanian Amran Sulaiman dalam rapat koordinasi lintas sektoral untuk kesiapan pengamanan Idulfitri 1439 H,di Mabes Polri, Jakarta, kemarin. Rapat tersebut dipimpin Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Peserta lain yang hadir antara lain Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Dirut Bulog Budi Waseso, Pit Dirut Pertamina Nicke Widyawati, Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kurnia Toha, dan Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Herry Trisaputra Zuna.

Menurut Amran, stok pangan di dalam negeri saat ini justru surplus. Bukti dari surplus itu, Indonesia kini sudah mampu mengekspor beberapa komoditas pangan. Di antaranya adalah ayam dan telur. “Kita sudah ekspor dua komoditas ini, tembus ke Jepang. Ini merupakan sejarah baru yang kita raih,” ucapnya.

Untuk pasokan pangan lain seperti beras, daging, cabe, dan bawang merah.juga cukup. Sama seperti ayam dan telur, bawang merah juga sudah bisa diekpor sampai ke enam negara.

Untuk minyak goreng dan jagung pun dijamin lebih dari cukup. Terlebih, selama ini Indonesia merupakan penghasil terbesar minyaksawitdi dunia.

Sedangkan jagung, Indonesia juga sudah bisa ekspor. “Jadi, komoditas pangan straregis aman dan cukup,” terang Amran.

Kendati demikian, Amran tidak memungkiri masih ada permainan di pasaran yang menyebabkan disparitas harga antara petani dan konsumen yang cukup tinggi. “Persoalan bawang merah terkadang harganya di lapangan (petani) Rp 10 ribu per kilogram dan di pasar Rp 36 ribu per kilogram. Ini masalah distribusi,” paparnya.

Kapolri Tito Karnavian senang mendengar penjelesan ini. Dia pun memastikan. Pemerintah akan memberikan perhatian khusus mengenai pangan. Sebab, masalah ini berdampak besar pada ekonomi sejalan dengan meningkatnya permintaan ketika Idulfitri.

“Stok pangan kita aman. Masalah yang diwaspadai adalah distribusi. Jadi, jajaran Polri, yaitu Satgas Pangan dan intelijen, memonitor setiap hari. Begitu ada kenaikan, segera koordinasi dengan pihak yang punya otoritas suplai,” katanya.

 

Sumber: Rakyat Merdeka

/by

Ini Cara Indonesia Tingkatkan Ekspor Sawit ke India

 

JAKARTA – Pemerintah menyakini bahwa ekspor ke India bakal menguat setelah pada kuartal I-2018 mengalami penurunan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekspor sawit ke Indonesia turun 22,95% karena kebijakan bea masuk Crude Palm Oil (CPO) meningkat menjadi 15%.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan, Presiden beberapa waktu lalu sudah mengkomunikasikan hal ini kepada petinggi pemerintahan India. Hal tersebut dilakukan supaya ada peninjauan lagi terhadap pengenaan bea masuk CPO Indonesia.

“Kembali dan beliau meninjau kembali. tapi dari beberapa kali pertemuan juga sudah menyampaikan Mendag India, dalam diskusi itu saya meyakinkan bahwa akan memberikan harga pokok produk mereka meningkat makanan,” tuturnya di Kementerian Perdagangan, Jakarta, Selasa (5/6/2018).

Enggar belum mau berspekulasi kapan ekspor sawit meningkat. Hanya saja, kata Enggar, pemerintah terus berkomunikasi dan meyakinkan pemerintah India.

“APBN mereka kan kalau nerima kan itu ada bea kan dari mereka, untuk kepentingan APBN mereka ini untuk nasional budget kalau kata mereka,” tuturnya.

Secara peluang, Enggar belum mengetahui berapa besar ekspor akan meningkat. Yang jelas, saat ekspor sawit Indonesia bermasalah masuk ke Eropa, hal tersebut sudah berhasil diatasi.

“Ke Eropa kita dorong lagi dan ya kan kemarin naik 27%. Jadi ya terus kita dorong,” ujarnya.

 

Sumber: Okezone.com

 

/by

Seluruh Pokja Langsung Konsep Penguatan Bisnis Sawit

Setelah dibahas secara intensif selama beberapa bulan terakhir, keberadaan Forum Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (FoKSBI) Sumatera Utara akhirnya disahkan oleh Gubsu HT Erry Nuradi melalui Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/343/KPTS/2018 tentang Forum Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia Provinsi Sumatera Utara, bertanggal 18 Mei 2018.

Kabar baik bagi para petani dan industri sawit serta pemangku kepentingan terkait sawit tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Perkebunan Sumut Hj Herawaty didampingi Ari Agung br Sitohang dari Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian dalam acara “Lokakarya Penyusunan Rencana Aksi Provinsi Kelapa Sawit Berkelanjutan Sumut” di Medan, Senin (4/6).

“Dengan telah disahkannya FoKSBI ini oleh Bapak Gubsu HT Erry Nuradi, maka FoKSBI inimulai sekarang hingga di masa depan harus bisa menjadi wadah yang bisa memberikan sinergistas bagi sesama anggota satu sama lain. Karena itu saya juga berharap setiap pokja (kelompok kerja) yang ada dalam FoKSBI bisa mengisi satu sama lain, saling menguatkan demi perkebunan kelapa sawit di Sumut,” kata Herawaty.

Sebagai informasi, yang tergabung dalam FoKSBI sendiri terdiri dari lintas elemen, baik skala lokal, nasional, maupun internasional.

Dalam catatan MedanBisnis, tercatat yang masuk FoKSBI seperti dua asosiasi petani sawit skala nasional yang ada di Sumut, yakni Apkasindo (Asosiasi Petani Kelapa Sawit Seluruh Indonesia), dan Asosiasi SAMADE (Sawitku Masa Depanku).

Selain itu, ada Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) dan utusan sejumlah perusahaan sawit swasta dan badan usaha milik negara (BUMN), NGO Conservation International (CI), salah satu anggota Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yakni UNDP (United Nation Development Programme), Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Dinas Perkebunan Sumut.

Hadir juga utusan Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS), utusan sejumlah dinas terkait seperti Dinas Koperasi dan UMKM Sumut, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumut, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.

Para peserta lokakarya itu kemudian dengan semangat mengadakan diskusi mendalam sesuai dengan jumlah pokja yang ada guna menghasilkan sejumlah ide dan pembagian tugas yang bisa menguatkan keberadaan perkebunan sawit, termasuk yang dikelola oleh para petani sawit.

 

Sumber: Medanbisnisdaily.com

/by

Kebijakan Nasional dalam Industri Sawit Menuju Ekonomi Indonesia pada Urutan 10 Besar Dunia

 

Kondisi minyak nabati dunia memberikan peluang bagi Indonesia sebagai produsen utama dunia tetap memeimpin pasar CPO dunia, karena permintaan minyak nabati dunia diproyeksikan oleh FAO (2012) akan dipenuhi oleh minyak sawit (CPO). Sejalan dengan itu, diperlukan kebijakan nasional dalam tata guna tanah di Indonesia, untuk memanfaatkan ketersediaan lahan yang ada, sekaligus menepis tuduhan negatif selama ini tenetang deforestasi, dimana deforestasi merupakan fenomena umum dalam pembangunan semua negara. Kawasan hutan Indonesia masih jauh di atas treshold dunia dan dapat digunakan seoptimal mmungkin untuk membawa ekonomi Indonesia ke level 10 besar dunia.

Todaro (1998), mendefinisikan pembangunan merupakan proses multidimensional yang melibatkan perubahan-perubahan besar dari struktur sosial sikap mental yang sudah terbiasa dan lembaga-lembaga nasional sebagai akselerator pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan dan kemiskinan absolut.

Hal ini sejalan dengan pendapat Rustiadi et al,. (2005), yang menyebutkan bahwa proses pembangunan merupakan upaya yang sistematik dan berkesinambungan untuk menciptakan keadaan yang dapat menyediakan berbagai alternatif yang sah bagi pencapaian aspirasi setiap warga yang paling humanistik. Sesuai dengan kondisi geografis Indonesia, strategi yang di kembangkan saat ini adalah pembangunan bidang kemaritiman, yang relatif tertingal selama ini.

Sumber : GAPKI

 

Sumber: Sawitindonesia.com

/by
,

Gapki Jajaki Peningkatan Ekspor ke Afrika

JAKARTA. Gabungan Pengusaha Kelapa sawit Indonesia (Gapki) sedang melakukan penjajakan pasar Afrika untuk penjualan minyak kelapa sawit (CPO) dan produk turunnya. Pasar yang tengah mereka incar Tunisia dan Maroko. Rencananya, Gapki mengunjungi kedua negara tersebut setelah Lebaran nanti.

Togar Sitanggang, Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan dan Keberlanjutan Gapki, mengatakan, negara-negara di Benua Afrika menjadi pasar menjanjikan untuk ekspor CPO dan produk turunnya. “Kami sedang kaji untuk mengekspor produk minyak sawit yang sudah diolah atau refined palm oil, seperti minyak goreng dalam bentuk kemasan dan jeriken,” ujarnya akhir pekan lalu.

Menurut Togar, potensi pasar CPO dan produk turunnya di Afrika saat ini masih cukup besar. Apalagi, dengan melihat populasi di benua hitam yang besar, kebutuhan terhadap minyak nabati juga besar. Bahkan, berdasarkan hasil riset Rabobank yang terbit Januari 2018 lalu, bakal terjadi peningkatan impor minyak nabati pada 2030 mendatang ke Afrika sebanyak 3,5 juta ton. Angka itu naik 33% dibandingkan dengan posisi saat ini sebanyak 10,6 juta ton impor minyak nabati.

Sementara berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sepanjang empat bulan pertama tahun ini, Indonesia melakukan ekspor produk olahan CPO senilai US$ 1,27 miliar. Jumlah ini melonjak signifikan, 77,8% dari periode sama tahun lalu dengan nilai US$ 714,4 juta.

Untuk menyukseskan ekspor produk turunan CPO ke Afrika tersebut, Gapki meminta pemerintah menurunkan dana pungutan ekspor minyak goreng dalam kemasan, agar bisa memacu pengiriman produk olahan itu ke Afrika. “Kami juga melobi dan sudah meminta dari lama, supaya pungutan untuk minyak goreng kemasan mestinya lebih rendah dari minyak bulk yang curah,” ungkap Togar.

Memang, Sahat Sinaga, Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GMNI), menambahkan, potensi pasar Afrika untuk industri minyak kelapa sawit dan produk turunannya masih sangat besar. Terlebih, untuk produk soft noodle dan produk turunan dari olein.

Soalnya, industri kelapa sawit di Afrika belum banyak terutama untuk produk soft noodle. “Mereka sangat memerlukannya juga untuk bahan-bahan kosmetik,” kata Sahat. Dia bilang, Afrika Selatan, Mozambik, Kenya, dan Maroko telah membuka pintu impor produk olahan minyak sawit asal Indonesia.

Tane Hadiyantono

 

Sumber : Harian Kontan

/by
,

Pelaku Industri Siap Jalankan Mandatori Migor Kemasan

 

JAKARTA – Pelaku industri siap menjalankan kebijakan mandatori minyak goreng dalam kemasan (migor kemasan) yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2020. Pelaku industri domestik saat ini dalam proses transisi dari proses produksi minyak goreng curah ke kemasan, di antaranya dengan melakukan pengadaan mesin pengemasan dan ruang penyimpanan yang lebih besar. Dengan mandatori migor kemasan maka nantinya tidak ada lagi migor curah, yang diduga tidak memenuhi kesehatan dan keamanan pangan, di pasaran.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga mengatakan, rencana proses peralihan atau transisi penggunaan migor curah ke kemasan sudah berlangsung sejak lama. Sesuai kesepakatan terakhir antara pemerintah dan pelaku industri migor domestik, proses transisi tersebut akan selesai pada 2019. “Proses transisi sedang berlangsung, dengan begitu pada 2020 sudah tidak akan ada lagi minyak goreng curah di pasaran,” kata Sahat saat berbuka puasa dengan media di Jakarta, pekan lalu.

Dalam peralihan dari minyak curah ke kemasan. Sahat mengakui akan adanya dampak terhadap harga komoditas tersebut Pasalnya, dibutuhkan tambahan biaya, mulai dari mesin untuk pengemasan, ruang penyimpanan yang lebih besar, termasuk kotak (kardus) kemasan luar, dalam proses tersebut. Apalagi, pemerintah menginstruksikan agar kemasan 250 gram juga tersedia di pasaran, padahal semakin kecil kemasan maka dibutuhkan biaya lebih besar. “Hanya saja, faktor penentu memang tetap harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO). Sebab, biaya kemasan hanya berdampak sekitar 10-15%,” kata Sahat

Sahat juga memperkirakan, dalam proses peralihan tersebut maka investasi pengemasan migor domestik akan lebih terpacu. Ini karena pada 2019 perusahaan akan sibuk membeli mesinfilling. “Dengan total volume 3,50 miliar kilogram minyak goreng curah yang dialihkan ke kemasan, katakanlah untuk 500 mililiter per kemasan berarti dibutuhkan setidaknya 1.850 unit mesin. Dengan harga sekitar Rp 600 juta per. unit mesin berarti bakal ada investasi triliunan rupiah,” kata Sahat Sinaga.

Dalam perkiraan GIMNI, tahun ini, konsumsi minyak goreng domestik mencapai 12,76 juta ton atau lebih tinggi dari tahun lalu yang sebanyak 11,06 juta ton. Peningkatan konsumsi minyak goreng tersebut sejalan dengan peningkatan penggunaan minyak sawit untuk dalam negeri pada 2018 yang masih didominasi untuk pangan. Rinciannya, sebanyak 8,41 juta ton minyak sawit untuk makanan dan specialty fats, 845 ribu ton untuk oleochemical dan soap noodle, serta 3,50 juta ton untuk memenuhi kebutuhan biodiesel.

Masih Menjanjikan

Sementara itu, industri minyak sawit nasional diyakini masih menjanjikan tahun ini, hal itu ditopang oleh permintaan yang masih tumbuh, baik dari dalam maupun luar negeri. Apalagi, industri hilir berbasis kelapa sawit di Indonesia juga diyakini saat ini mengalami pertumbuhan positif, terutama minyak nabati, oleokimia, dan biodiesel.

Sahat Sinaga mengatakan, terdapat sejumlah faktor yang mendukung pertumbuhan positif industri hilir sawit. Pertama, produk biodiesel tidak lagi dibebani tarif tinggi oleh Uni Eropa (UE). Kedua, diplomasi dagang pemerintahan Presiden Joko Widodo yang sangat aktif. Ketiga, tindakan retaliasi Amerika Serikat (AS) dengan sejumlah negara seperti Tiongkok, Meksiko maupun Uni Eropa. Keempat, menguatnya kurs mata uang AS. “Faktor inilah yang membawa angin segar bagi perdagangan sawit di pasar global,” kata Sahat.

Ketua Umum Asosiasi Produsen Oleochemical Indonesia (Apolin) Rapolo Hutabarat memproyeksikan, ekspor produk oleokimia tahun ini mencapai 4,40 juta ton atau naik dari 2017 yang sebanyak 3,60 juta ton. Peningkatan ekspor ditopang tren kenaikan konsumsi global, terutama produk kosmestik, industri, ban, dan kebutuhan di sektor pengeboran minyak. “Ekspor juga semakin menarik karena ada investasi baru oleokimia,” ujar dia.

PT Energi Sejahtera Mas dan Unilever misalnya, kata dia, akan menopang pasokan industri oleokimia Indonesia ke pasar dunia. Nilai ekspor produk oleokimia mencapai US$ 3,30 miliar pada 2017. “Tahun ini, kami perkirakan nilai ekspor naik menjadi US$ 3,60 miliar. Sampai triwulan 1-2018 terpantau volume ekspor oleokimia sudah mencapai 1,10 juta ton, dengan nilai perdagangan US$ 915 juta,” kata Rapolo.

Di segmen biodiesel, Ketua Harian Asosiasi Produsen Bio-fuels Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan menjelaskan, tahun ini pemakaian di dalam negeri dipredikai naik sekitar 500 ribu kiloliter (kl). Dengan syarat, penggunaan biodiesel nonsubsidi berjalan ditambah pemakaian biodiesel untuk bahan bakar kereta api dan di sektor pertambangan. “Jika konsumsi B20 oleh kereta api terealisasi, konsumsi domestik bisa tambah 200-500 ribu kiloliter (kl). Untuk ekspor diproyeksikan bisa mencapai 500 ribu kl ke Eropa hingga akhir tahun ini. Ada juga biodiesel yang dijual ke negara lain, tapi jumlahnya kecil,” kata Paulus.

Sementara itu, dia menambahkan, WTO memenangkan gugatan Indonesia terhadap kebijakan antidumping Uni Eropa. Hal ini juga membawa angin segar bagi Indonesia. “Komisioner Eropa mengirimkan sinyal tidak mendukung resolusi sawit yang diusulkan Parlemen Eropa. Itu sebabnya, sejumlah produsen biodiesel menjajaki pengiriman biodiesel ke Eropa, yang sempat terhenti beberapa tahun terakhir,” kata Paulus.

Oleh Damiana Simanjuntak

Sumber: Investor Daily Indonesia

/by
,

Permintaan Terus Meningkat, Industri Hilir Sawit Tetap Menjanjikan

Jakarta- Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Sahat Sinaga mengatakan industri produk turunan sawit tetap menjanjikan karena ditopang kenaikan permintaan dari dalam dan luar negeri.

neraca

“Bahkan, saat ini industri hilir sawit tumbuh positif di tahun ini, baik untuk sektor minyak nabati, oleokimia, dan biodiesel,” ungkapnya saat acara silaturahmi bersama media dengan tiga asosiasi industri hilir sawit yaitu Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia (APROBI), Asosiasi Produsen Oleochemical Indonesia (APOLIN), di Jakarta, akhir pekan kemarin.

Lebih lanjut Sahat mengatakan ada sejumlah faktor yang mendukung pertumbuhan positif industri hilir yaitu produk biodiesel tidak lagi dibebani tarif tinggi oleh Uni Eropa, diplomasi dagang pemerintahan Joko Widodo yang sangat aktif, tindakan retaliasi USA dengan sejumlah negara seperti Tiongkok, Meksiko maupun Uni Eropa, dan menguatnya kurs mata uang Amerika Serikat. “Faktor inilah yang membawa angin segar bagi perdagangan sawit di pasar global,” kata Sahat.

Di tempat yang sama, Rapolo Hutabara, Ketua Umum APOLIN, memproyeksikan volume ekspor produk oleokimia tumbuh 22% menjadi 4,4 juta ton, dibandingkan tahun lalu berjumlah 3,6 juta ton. Peningkatan ekspor oleokimia ditopang tren kenaikan konsumsi global produk oleokimia di sektor kosmestik, industri, ban, dan pengeboran minyak.

Di dalam negeri, menurut Rapolo, kegiatan ekspor semakin menarik karena ada investasi baru oleokimia seperti PT Energi Sejahtera Mas dan Unilever. Seluruh faktor ini yang menopang pasokan industri oleokimia Indonesia ke pasar dunia. Nilai ekspor produk olekimia mencapai USS 3,3 miliar pada2017. “Tahun ini, kami perkirakan nilai ekspor naik menjadi 3,6 miliar dolar. Sampai triwulan pertama, volume ekspor oleokimia 1,1 juta ton dengan nilai perdagangan 915 juta dolar, “kata Rapolo.

Di segmen minyak goreng, produk minyak goreng curah akan beralih kepada kemasan. Sahat Sinaga memperkirakan proses transisi ini akan selesai pada 2019.” Nanti tahun 2020 tidak ada lagi minyak goreng yang dijual curah ,” jelasnya.

Pada 2018, konsumsi minyak goreng domestik dikalkulasi mencapai 12,75-9 juta ton, lebih tinggi dari tahun lalu yang sebanyak 11,056 juta ton. “Tahun ini, penggunaan minyak sawit untuk dalam negeri masih didominasi untuk pangan. Dengan rincian, sebanyak 8,414 juta ton untuk makanan dan specialty fats. Sementara itu, 845 ribu ton untuk oleochemical dan soap noodle. Lalu, 3,5 juta ton memenuhi kebutuhan biodiesel,” kata Sahat.

Paulus Tjakrawan, Ketua Harian APROBI, mengakui tahun tni pemakaian biodiesel di dalam negeri naik sekitar 500 ribu. Kenaikan ini dapat terealisasi asalkan penggunaan biodiesel non-subsidi dapat berjalan. Ditambah dengan pemakaian biodiesel untuk campuran bahan bakar kereta api dan alat berat pertambangan. “Jika konsumsi B-20 dipakai kereta api, maka konsumsi domestik bisa tambah sekitar 200 ribu sampai 500 ribu kiloliter, “ujar Paulus.

Angin segar lainnya adalah WTO memenangkan gugatan Indonesia terhadap kebijakan anti dumping Uni Eropa. Paulus juga menginformasikan bahwa Komisioner Eropa mengirimkan sinyal tidak mendukung resolusi sawit yang diusulkan Parlemen Eropa.

Itu sebabnya, sejumlah produsen biodiesel menjajaki pengiriman biodiesel ke Eropa, yang sempat terhenti beberapa tahun terakhir. “Diproyeksikan ekspor biodiesel Indonesia ke eropa mencapai 500 ribu kiloliter sampai akhir tahun ini. Walaupun, adapula biodiesel yang dijual ke negara lain, tapi jumlahnya kecil,”pungkas Paulus.

Sebelumnya, Wakil Ketua Comite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Arif Budimanta mengatakan sebagai produsen kelapa sawit terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi untuk bisa mengembangkan industri hilir kelapa sawit untuk meningkatkan nilai tambah.

Saat ini, katanya, industri hilir kelapa sawit Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan Malaysia, Singapura, dan Thailand. Hal ini tercermin dari rendahnya hak paten yang diajukan Indonesia di industri tersebut.

Berdasarkan data World Intellectual Property Organisation 2011, permohonan paten Indonesia tercatat hanya tiga, jauh di bawah Malaysia sebanyak 79 permohonan, Singapura sebanyak 34 permohonan, dan Thailand sebanyak tiga permohonan.

“Kalau Indonesia tidak hanya menjadi produsen tapi juga hilirisasi akan membuat surplus perdagangan,” katanya.

 

Sumber: Harian Ekonomi Neraca

/by