JAKARTA. Pemerintah masih belum bisa menerapkan pemanfaatan biofuel baik melalui biodiesel B20 pada 2016 dan B30 pada 2020 maupun bioethanol E2 dan E5 pada 2020. Target pemanfaatan biodiesel dan bioethanol ini sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2015.

Target tersebut diterapkan bukan hanya untuk menurunkan impor BBM, tetapi juga untuk mencapai target bauran energi di mana Energi Baru Terbarukan (EBT) dipatok sebesar 23% pada 2025. Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional, Saleh Abdurrahman mengatakan target bauran energi tetap sama biarpun pemanfaatan biofuel masih tersendat.

Pasalnya target bauran energi EBT itu mayoritas akan didapat dari sektor listrik yang proyeksinya mencapai 19%-20% dari target sebesar 23%. Biarpun begitu, Saleh mengatakan pemerintah akan terus berupaya membuat pencapaian dari EBT tercapai pada 2025.

Caranya dengan terus melakukan sosialisasi dan membuat harga biofuel terutama untuk jenis bioethanol lebih terjangkau. Saleh menyebut saat ini harga bioethanol bisa lebih tinggi sekitar Rp 1.000-RP 2.000 per liter dari harga Pertamax.

Untuk itu DEN mengusulkan agar pemerintah pusat bisa membentuk lembaga yang akan menyubsidi pemakaian bioethanol seperti BP Sawit yang menyubsidi biodiesel. “Tadi Menteri (ESDM) mengatakan supaya Kemenkeu ikut membantu dalam bentuk apa kami belum tahu,“ ujar Saleh pada Kamis (12/10).

Sumber: Kontan.co.id

Bulan April 2017 lalu, Uni Eropa (EU) mengeluarkan resolusi sawit yang mengancam boikot sawit masuk ke EU. Salah satu alasanya karena sebagian kebun sawit dikembangkan di lahan gambut. Tentu saja rencana boikot sawit tersebut mendapat kritikan tajam dari negara produsen minyak sawit khususnya Indonesia dan Malaysia.

Perhatian EU terhadap kelestarian gambut tersebut terkesan mulia, seakan akan Eropa sangat melindungi dan melestarikan gambutnya. Terlihat mulia lagi dengan rencana beberapa negara Eropa menawarkan dana restorasi gambut ke Indonesia. Hal-hal tersebut  menunjukkan  seakan-akan pengelolaan gambut di Indonesia lebih jelek dari Eropa. Apakah benar demikian?

Data-data ternyata berkata lain. Berdasarkan laporan Fuel Peat Industry in EU (VTT, 2005)  Eropa bukan melestarikan gambut melainkan sudah lama merusak gambut yang ada di Eropa antara lain dengan menambang gambut (seperti batu bara) dan dibakar sebagai bahan bakar/energi. Saat ini setidaknya ada 117 pembangkit listrik yang menggunakan gambut sebagai bahan bakar dan 651 perusahaan produsen gambut yang tersebar di Finlandia, Irlandia, Swedia, Estonia, Latvia, Lithunia dan lainnya.

Penambangan gambut untuk bahan bakar tersebut sudah sejak dahulu dilakukan Eropa. Karena itu, tidak mengherankan jika lahan gambut Eropa tiap tahun berkurang atau hilang. Sampai saat ini lahan gambut Eropa telah hilang sekitar 13.34 juta hektar (Wet International, 2010, International Peat Society, 2002). Dalam periode 1990-2008 saja, lahan gambut Eropa telah hilang sekitar 2.6 juta hektar, sementara di Asia hanya 1.1 juta hektar.

Berbeda dengan di Eropa, di Indonesia lahan gambut sebagian dimanfaatkan untuk pertanian dan sebagian lagi merupakan gambut lindung. Dari sekitar 18 juta hektar gambut Indonesia, diperkirakan hanya 6 juta hektar yang dimanfaatkan untuk pertanian/perkebunan.

Apakah salah memanfaatkan lahan gambut untuk pertanian? Ini memang masih pro-kontra. Namun dapat dipastikan bahwa memanfaatkan lahan gambut untuk pertanian jauh lebih baik dari pada ditambang dan dibakar sebagai energi.

Lahan gambut terbentuk dari akumulasi bahan organik dari tanaman. Karena itu logikanya menanam tanaman di lahan gambut berarti juga menambah bahan organik (biomas) sehingga  bagian dari cara melestarikan lahan gambut. Benar bahwa dalam praktik pertanian gambut banyak keliru dalam pengelolaan lahan gambut seperti land clearing, tata air, dll. Namun itu adalah masalah teknologi dan manajemen yang selalu bisa diperbaiki.

Ini analog dengan banyaknya kasus praktik money politics dalam Pilkada. Apakah Pilkada harus dihapus karena banyak kasus praktik money politics? Tentu tidak bukan. Pilkada tetap dijalankan tetapi diperbaiki sistem dan pengawasan agar praktek money politic makin minim bahkan hilang.

Demikian juga soal pertanian/perkebunan gambut. Kehadiran tanaman di lahan gambut merupakan alamiahnya lahan gambut dan bahkan bagian dari melestarikan gambut itu sendiri. Tentu teknologi dan manajemenya perlu perbaikan terus agar memenuhi asas ecofarming.

Yang jelas, pemanfaatan lahan gambut untuk pertanian/perkebunan jauh lebih sustainable daripada lahan gambut ditambang dan dibakar untuk bahan energi yang meningkatkan emisi karbon seperti di Eropa.

Sumber: Indonesiakita.or.id

BRUSSEL  – Menteri Luar Negeri RI Retno L.P. Marsudi dalam kunjungan kerja ke Belgia mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Belgia Didier Reynders dan Wakil Presiden Komisi Eropa untuk Hubungan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan Federica Mogherini yang membahas berbagai masalah bilateral kedua negara di Kantor Menlu, Selasa.

“Tadi saya melakukan pembicaraan dengan Mogherini mulai dari masalah kelapa sawit sampai dengan kayu,” ujar Menlu Retno Marsudi kepada wartawan usai mendampingi Wapres bertemu dengan Raja dan Ratu Belgia dalam rangka pembukaan festival tahunan Europalia berlangsung sampai Januari 2018 tulis Antara.

Kehadiran Menlu di Belgia adalah dalam rangka pembukaan festival Indonesia Europalia dimana Indonesia menjadi parnert country. demikian Sekretaris Pertama Pensosbud KBRI Brusel, Ance Maylany kepada Antara London, Rabu.

Retno menekankan bahwa pertemuannya dengan Mogherini dilakukan dalam kerangka tukar pandangan terhadap isu strategis yang sedang berkembang di kedua kawasan. Selain itu, Menlu memiliki komunikasi yang baik selama ini dengan Mogherini sehingga berbagai kebijakan yang berkembang di belahan dunia lain, Indonesia dapat memperoleh rujukan yang baik, khususnya terkait pandangan dan posisi Uni Eropa.

Dalam pertemuan dengan Mogherini, Retno menekankan kembali masalah yang terkait dengan isu kampanye negatif terhadap kelapa sawit dan diharapkan agar Uni Eropa memberikan fair treatment terhadap produk kelapa sawit Indonesia serta masalah kayu Indonesia yang sudah mendapatkan sertifikasi.

Lantas Retno juga berkomitmen untuk meningkatkan perdagangan Indonesia  – Uni Eropa, dan sepakat meningkatkan kerjasama dalam hadapi ancaman terorisme dan radikalisme.

Setelah pertemuan dengan kedua Menteri, Menlu ikut mendampingi Wapres Jusuf Kalla pada pertemuan dengan Federasi Pengusaha Belgia dan menyampaikan mengenai komitmen dunia usaha di Belgia dan Indonesia guna memperluas dan meningkatkan investasi dan perdagangan yang telah ada antar kedua negara. (T3)

Sumber: Infosawit.com

JAKARTA – Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto mengaku cukup puas dengan kontribusi sektor hilir kelapa sawit dalam beberapa tahun terakhir. Hingga akhir 2016, nilai industri kelapa sawit dan turunannya telah mencapai US$20 milyar,” katanya di Jakarta.

Di samping itu, lanjut Menperin, sebanyak  60% ekspor berbasis kelapa sawit kini terdiri dari sektor hilirnya. Kondisi ini lebih baik dibanding lima tahun lalu yang hanya 30% dari total seluruh ekspor kelapa sawit.

“Ini cukup bagus karena kami bisa menciptakan nilai tambah dari komoditas unggulan. Kami harap, pohon industri dari kelapa sawit ini bisa lebih banyak lagi,” papar Airlangga seperti dikutip Gatra.com.

Kementerian Perindustrian mencatat, nilai ekspor nilai ekspor produk hilir kelapa sawit pada akhir 2010 tercatat US$7,2 milyar. Angka ini kemudian naik signifikan 118,05% ke angka US$15,7 milyar di akhir tahun lalu. (T3)

Sumber: Infosawit.com

Menteri Luar Negeri RI Retno L.P. Marsudi dalam kunjungan kerja ke Belgia mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Belgia Didier Reynders dan Wakil Presiden Komisi Eropa untuk Hubungan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan Federica Mogherini yang membahas berbagai masalah bilateral kedua negara di Kantor Menlu, Selasa.

“Tadi saya melakukan pembicaraan dengan Mogherini mulai dari masalah kelapa sawit sampai dengan kayu,” ujar Menlu Retno Marsudi kepada wartawan usai mendampingi Wapres bertemu dengan Raja dan Ratu Belgia dalam rangka pembukaan festival tahunan Europalia berlangsung sampai Januari 2018.

Kehadiran Menlu di Belgia adalah dalam rangka pembukaan festival Indonesia Europalia dimana Indonesia menjadi parnert country. demikian Sekretaris Pertama Pensosbud KBRI Brusel, Ance Maylany kepada Antara London, Rabu.

Menlu Retno mengatakan dalam pertemuannya dengan Menteri Luar Negeri Belgia Didier Reynders dibahas berbagai isu termasuk masalah bilateral dan ekonomi antara kedua negara

Dikatakannya Indonesia dan Belgia memiliki potensi yang dapat dikembangkan khususnya di bidang perdagangan dan investasi. Peningkatan perdagangan kedua negara di semester pertama tahun 2017 sebesar 16,86 persen patut dijaga dan ditingkatkan.

Secara khusus Menlu Reynders mengapresiasi diplomasi aktif Indonesia dalam upaya penyelesaian isu kemanusiaan di Rakhine State. Belgia sebagaimana juga Uni Eropa sepakat pentingnya untuk menjalankan rekomendasi dan prioritas pada humanitarian assistance.

Kedua Menlu juga sepakat peningkatan kerjasama di bidang ekonomi, khususnya perdagangan dan investasi. Peningkatan perdagangan kedua negara di semester pertama tahun 2017 sebesar 16,86 persen patut dijaga dan ditingkatkan.

Pada pertemuannya dengan Mogherini, Menlu menekankan bahwa hal tersebut dilakukan dalam kerangka tukar pandangan terhadap isu strategis yang sedang berkembang di kedua kawasan khususnya perkembangan isu Korea Utara dan juga referendum di Catalunya. Menlu menyampaikan posisinya sama dengan EU, hal ini adalah masalah domestik dan harus taat pada rule of law.

Menlu juga menekankan bahwa pertemuannya dengan Mogherini dilakukan dalam kerangka tukar pandangan terhadap isu strategis yang sedang berkembang di kedua kawasan. Selain itu, Menlu memiliki komunikasi yang baik selama ini dengan Mogherini sehingga berbagai kebijakan yang berkembang di belahan dunia lain, Indonesia dapat memperoleh rujukan yang baik, khususnya terkait pandangan dan posisi Uni Eropa.

Dalam pertemuan dengan Mogherini, Menlu menekankan kembali masalah yang terkait dengan isu kampanye negatif terhadap kelapa sawit dan diharapkan agar Uni Eropa memberikan fair treatment terhadap produk kelapa sawit Indonesia serta masalah kayu Indonesia yang sudah mendapatkan sertifikasi.

Kedua Menlu juga berkomitmen untuk meningkatkan perdagangan Indonesia  – Uni Eropa, dan sepakat meningkatkan kerjasama dalam hadapi ancaman terorisme dan radikalisme.

Setelah pertemuan dengan kedua Menteri, Menlu ikut mendampingi Wapres Jusuf Kalla pada pertemuan dengan Federasi Pengusaha Belgia dan menyampaikan mengenai komitmen dunia usaha di Belgia dan Indonesia guna memperluas dan meningkatkan investasi dan perdagangan yang telah ada antar kedua negara.

Sumber: Antaranews.com