,

Dewan Sawit Indonesia Ajukan 6 Usulan Untuk Kemajuan Industri Sawit

 

Peringatan Hari Sawit Indonesia menghasilkan enam usulan dari berbagai asosiasi sawit dan pemangku kepentingan. Salah satu usulannya adalah mengubah nama Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) menjadi Dewan Sawit Indonesia (DSI) dan memperkuat peran lembaga ini.

Pertemuan tersebut dihadiri pelaku dan sesepuh persawitan nasional, antara lain Derom Bangun, Bayu Krisnamurthi, Sahat M.Sinaga, Darmono Taniwiryono,Hasril Siregar, Mustafa Daulay, Lakshmi K. Sidarta , Dharma Sebayang, Kacuk Sumarto, dan asosiasi perkebunan lainnya, di gedung Pusat Penelitian Kelapa Sawit, Medan, pada 17 November 2017.

Sahat Sinaga, Wakil Ketua Dewan Sawit Indonesia menjelaskan bahwa pertemuan ini untuk menyikapi situasi bisnis sawit dewasa ini. Termasuk menghadapi tantangan dari luar negeri berupa “black-campaign” yang kian hari semakin kencang.

Dari domestik muncul barrier issues yaitu berbagai kelompok di dalam negeri yang tetap berpandangan negatif terhadap sawit, restorasi gambut, permasalahan areal kebun yang sudah dapat HGU dan berada di areal hutan. Sahat menambahkan banyak petani sawit belum berhasil mendapatkan sertifikat lahan dan juga berada di kawasan “hutan”.

“Persoalan butuhnya penelitian di bidang sawit juga dibahas dalam pertemuan tersebut,” kata Sahat Sinaga kepada sawitindonesia.com.

Hasil dari pertemuan muncul 6 butir gagasan untuk memajukan industri sawit Indonesia yang tertuang dalam Piagam Medan Ma’imun.

Pertama, dibutuhkan lembaga yang menguasai ilmu persawitan untuk mengkoordinasikan permasalahan sawit. Dalam hal ini, DMSI ( Dewan Minyak Sawit Indonesia) harus mampu menanganinya. Karena yang akan ditangani bukan hanya minyak sawit, maka diusulkan perubahan nama DMSI menjadi DSI Dewan Sawit Indonesia dengan kelembagaan dan struktur organisasinya yang lebih operasional.

Kedua, Sawit Indonesia hanya akan bisa berkembang dan berterima di pasar internasional ditopang sustainability, jika persoalan budidaya sawit dan persoalan sertifikasi lahan para petani bisa diselesaikan dan semua gerakan replanting bertitik tolak pada pengembangan lembaga yang mapan dan profesional.

Ketiga, DSI mendukung program pemerintah untuk peningkatan produktivitas sawit petani Untuk tujuan tersebut DSI akan bekerjasama dengan Kementerian Pertanian, Kementerian LHK, Kemeterian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional serta Pemerintah Propinsi/Kabupaten.

Keempat, DSI mendorong pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat agar memberi kepastian hukum dalam melakukan usaha persawitan di Indonesia melalui UU Perkelapasawitan yang komprehensif dan seluruh isu yang muncul dalam hal menjalankan usaha persawitan baik untuk lokal dan internasional di tangan badan yang kompeten. Selain itu menyelesaikan persoalan tata ruang di seluruh wilayah Indonesia.

Kelima, DSI akan mengkampanyekan dan mendorong dunia internasional untuk tidak diskriminatif kepada sawit. Artinya, seluruh jenis minyak nabati ( vegetable oils) harus sama perlakuannya. Untuknl itu, RSPO (Roundtable Sustainable Palm Oil ) harus berubah konsep dan simbol menjadi RSVO ( Roundtable Sustainable Vegetable Oils).

Keenam, DSI akan bertindak sebagai suatu lembaga yang resmi dari Indonesia untuk menjawab semua isu yang negatif dari pihak mana saja. Maka dari itu, itu perlu dukungan finansial yang solid dan mumpuni.

 

Sumber: Sawitindonesia.com

 

 

Peneliti Indonesia-Jerman Klaim Sawit Tak Bikin Emisi Karbon

 

Sejumlah pakar yang tergabung dalam tim peneliti Collaborative Research Center 990 (CRC990) menyatakan industri kelapa sawit tidaklah menyebabkan emisi karbon. Sebaliknya sawit merupakan sumber penyerapan emisi.

Tim CRC990 terdiri atas para peneliti dari Universitas Jambi, Institut Teknologi Bogor, Universitas Tadulako, dan University of Gottingen Jerman. Tim tersebut melakukan penelitian soal peralihan fungsi hutan ke perkebunan sawit yang akan berlangsung hingga 2023 mendatang.

Koordinator CRC990 Aiyen Tjoa dalam acara pembukaan Kursus Kelapa Sawit Indonesia di Kementerian Luar Negeri RI, Senin (20/11) menepis semua anggapan buruk tentang kelapa sawit yang selama ini beredar.

“Riset menunjukkan lahan sawit muda yang berumur sekitar dua tahunan memang menjadi penyebab karbon meningkat. Tapi, lahan sawit yang sudah dewasa sekitar 10-12 tahunan itu malah menjadi sumber penyerapan karbon. Jadi, soal sawit sumber utama emisi itu salah, karena bukan hanya sawit saja yang menjadi faktor utama meningkatnya emisi,” kata Aiyen.

Selain itu, dia mengatakan meski selama ini industri sawit cenderung menyebabkan penurunan keanekaragaman hayati, namun tanaman tersebut mampu meningkatkan jumlah bakteri dan jamur yang mampu mempertahankan kesuburan tanah. Penurunan keanekaragaman hayati, kata dia, mampu diupayakan dengan perbaikan manajemen kebun sawit itu sendiri.

Tak hanya itu, riset yang dilakukan Tim CRC990 tersebut juga membuktikan bahwa produksi sawit bisa dilakukan dengan teknik tumpang sawit, di mana para petani bisa sekaligus menanam sejumlah sayuran atau buah lainnya pada satu lahan yang sama seperti petai, jengkol, durian, dan meranti tembaga.

“Di Jambi teknik ini berhasil diaplikasikan, di mana kebun sawit ditanami dengan petai, jengkol, dan durian. Hasilnya, tidak hanya biodiversity bisa dipulihkan, tapi panen sawitnya juga meningkat,” kata Aiyen menambahkan.

Lebih lanjut, Aiyen mengatakan, industri sawit tidak selamanya merusak lingkungan jika para petani dan negara produsen terus berupaya meningkatkan sistem produksi yang berkelanjutan dengan mengutamakan aspek lingkungan.

Peneliti Indonesia-Jerman Klaim Sawit Tak Bikin Emisi Karbon
Aktivitas pekerja perkebunan sawit. (CNN Indonesia/Hesti Rika)

Klaim Sejalan dengan Visi PBB

Sementara itu Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) Kementerian Luar Negeri RI, Siswo Pramono, mengatakan pengembangan produksi kelapa sawit Indonesia sejalan dengan salah satu agenda pembangunan berkelanjutan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau Sustainable Development Goals (SDGs), terutama dalam hal pengentasan kemiskinan.

Sebab, Siswo mengatakan, sekitar 40 persen lahan kelapa sawit di Indonesia dikelola petani kecil atau small holders. Jika komoditas ini terhambat, dia memaparkan, akan ada dampak yang cukup signifikan terhadap pemasukan para petani tersebut.

Maka dari itu, Siswo menyatakan jika ada yang menentang pengembangan komoditas sawit Indonesia, berarti tidak mendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

“Komoditas kelapa sawit itu adalah hajat hidup paling penting untuk petani kecil Indonesia. Jika ini terus didukung maka berapa juta orang yang bisa terangkat dari kemiskinan? Ini sejalan dengan upaya SDGs PBB,” papar Siswo dalam pembukaan Kursus Kelapa Sawit Indonesia di Kemlu RI, Senin (20/11).

“Kalau menentang pengembangan kelapa sawit, berarti menentang program SDGs di Indonesia karena kami percaya bahwa sektor ini memiliki potensi besar untuk mengentaskan kemiskinan,” tuturnya menambahkan.

Pernyataan itu diutarakan Siswo menyusul maraknya kampanye hitam yang menargetkan negara-negara produsen kelapa sawit seperti Indonesia. Pada April lalu, parlemen Uni Eropa bahkan mengeluarkan resolusi berjudul Palm Oil and Deforestation of Rainforest.

Resolusi itu memuat dampak industri sawit terhadap pembebasan lahan dan hutan yang terjadi di negara produsen minyak sawit seperti Indonesia. Sejumlah isu yang disoroti dalam resolusi itu menyangkut anggapan bahwa industri sawit merupakan penyebab deforestasi dan kebakaran hutan di Indonesia.

Pelanggaran HAM hingga proses produksi yang dianggap tidak memedulikan dampak lingkungan pun ikut menjadi perhatian Eropa terkait industri sawit Indonesia dan beberapa negara produsen lainnya. (gir)

 

Sumber: Cnnindonesia.com

Luas Lahan Replanting Sawit Naik Tajam

 

Medan. Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaeman secara prinsipil menyetujui usulan Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) yang dipimpin Derom Bangun serta didukung oleh Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) yang dipimpin oleh Dr Hasan Hasril Siregar. Proses persetujuan Mentan itu bakal digodok menjadi Surat Keputusan (SK) Mentan yang berisi penetapan tanggal 18 November sebagai Hari Sawit Indonesia.

Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Perkebunan Ir Bambang MM kepada sejumlah wartawan seusai mengikuti peringatan perayaan Hari Sawit Indonesia di PPKS Jalan Brigjen Katamso Medan, Sabtu (18/11). Selain DMSI dan PPKS, kegiatan peringatan Hari Sawit Indonesia ini diikuti oleh puluhan pengusaha sawit, para pengurus Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Pusat dan daerah, Kepala Dinas Perkebunan Sumut Herawaty, serta lainnya. “InsyaAllah itu menjadi PR kami (untuk digodok dan disahkan menjadi Hari Sawit Indonesia -red). Dan Pak Menteri (Pertanian Andi Amran Sulaeman -red) sudah menyetujui menjadi keputusan menteri,” kata Dirjenbun.

Sebelumnya saat menyampaikan kata sambutan, Ketua Umum DMSI Derom Bangun menyebutkan, usulan 18 November sebagai Hari Sawit Indonesia mengacu pada penelitian sejarah kelapa sawit di Indonesia dengan referensi dari literatur yang terdapat di Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Medan.
Hasil penelitian Direktur PPKS Medan Hasril Hasan Siregar dan tim, menemukan fakta bahwa tanggal 18 November 1911, sawit ditanam secara komersial di areal konsesi Poeloe Radja (Pulu Raja-red) dengan modal 1,4 juta Franc Belgia.

Berdasarkan data pada akhir tahun 1942, luas tanaman sawit di kawasan itu sudah mencapai 440 hektare. Dewasa ini Pulu Raja berada di bawah naungan PTPN IV dengan luas tanaman sekitar 3.700 hektare. Peringatan Hari Sawit Indonesia sendiri bertujuan agar mampu mendorong sesuatu langkah bersama demi perbaikan dan kemajuan sawit Indonesia. “Langkah bersama dinilai perlu dilakukan karena sebagai negara penghasil sawit terbesar dunia, Indonesia juga menghadapi tantangan besar juga,” kata Derom.

Direktur PPKS Medan Hasril Hasan Siregar menyebutkan, usulan penetapan tanggal 18 November untuk Hari Sawit Indonesia mengacu pada data-data yang ada di PPKS. “Suatu kebanggaan juga Peringatan Hari Sawit Indonesia yang pertama dilakukan di Kantor PPKS Medan,” katanya.

Replanting 2018
Sementara terkait dana dan luasan lahan replanting untuk lahan perkebunan sawit milik rakyat, Dirjenbun menekankan upaya peningkatan kuantitas di tahun 2018. Kata dia, tahun 2017 ini besaran dana replanting hanya 5% dari total yang dihimpun Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Dia tidak menyebutkan berapa total dana yang berhasil dihimpun BPDPKS tahun 2017.

Namun dia berharap persentase untuk replanting bisa ditingkatkan di tahun 2018. Dari berbagai informasi yang dihimpun MedanBisnis, tahun 2016 BPDPKS berhasil menghimpun dana sekitar Rp 15 triliun yang ditujukan untuk tahun kerja 2017. Sampai September 2017, sumber MedanBisnis menyebutkan BPDPKS telah menghimpun sekitar Rp10,89 triliun, melewati proyeksi awal dana pungutana sawit 2017 yang diprediksi mencapai Rp 10,3 triliun. Hal ini terjadi menyusul perbaikan kinerja ekspor.

Para petani sawit akan menerima Rp 25 juta untuk satu hektare dalam proses replanting. Total lahan petani yang berhak di-replanting 4 hektare, Dengan demikian, maka petani akan memeroleh Rp 100 juta untuk proses replanting.

Mengenai luasan replanting, Dirjenbun mengatakan, tahun ini luasan kebun sawit rakyat yang di-replanting mencapai 20.700 hektare. Untuk tahun depan ditargetkan replanting kebun rakyat bertambah tajam menjadi 160.000 hektare.
Dirjenbun menyebutkan wajar jika besaran dana dan luasan lahan replanting diharapakan meningkat di tahun 2018. Sebab, dari 11,9 juta hektare sawit secara nasional, ada 4,7 juta hektare lahan milik petani. Kemudian, kata Dirjenbun, dari sekitar Rp400-an triliun PDB sektor perkebunan, kontribusi sawit mencapai Rp234 triliun.

Sumber: Medanbisnisdaily.com

RI Banding Putusan AS

JAKARTA – Indonesia bakal mengajukan banding atas putusan final otoritas Amerika Serikat yang mengenakan bea masuk imbalan atau countervailing duty untuk produk biodiesel RI.

Direktur Pengamanan Perdagangan Kementerian Perdagangan Pradnyawati menjelaskan bahwa Indonesia telah mengikuti seluruh prosedur terkait dengan penyelidikan tuduhan subsidi yang dilayangkan Amerika Serikat (AS).

Pemerintah dan para pelaku usaha juga telah menyampaikan pendapatnya dalam dengar pendapat yang diselenggarakan oleh United States International Trade Commission pada awal November 2017.

Kendati demikian, United States Department of Commerce tetap mengumumkan keputusan final bea masuk imbalan produk biodiesel impor asal Indonesia dengan kisaran 34,45%-64,73%. Sementara itu, produk biodiesel asal argentina dikenai tambahan biaya serupa dengan besaran 71,45%-72,28%.

Putusan akhir yang dikenakan oleh AS terhadap produk biodiesel asal RI lebih kecil dibandingkan dengan bea masuk imbalan sementara yang dikeluarkan pada Agustus 2017 sebesar 41,06%-68,28%.

“Secara prosedural kita sudah tempuh semua langkah termasuk meeting dengan dua perusahaan asal Indonesia yang dituduh. Kami sepakat untuk mengajukan banding ke Federal Court dan WTO [World Trade Organization],” ujarnya kepada Bisnis, Minggu (19/11).

Sementara itu, Direktur Eksekutif Gabungan rtengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Fadhil Hasan mendukung langkah pemerintah untuk mengajukan banding atas putusan AS ke WTO.

Pihaknya meminta agar pengusaha dan pemerintah dapat bekerja sama untuk menghadapi kasus yang membelit komoditas tersebut.

Fadhil menilai AS merupakan pasar potensial bagi produk biodiesel RI. Namun, saat ini pihaknya mengkhawatirkan kebijakan Presiden AS Donald Trump yang tidak memprioritaskan penggunaan bahan bakar terbarukan. “Terlepas dari tren itu, Indonesia harus menyikapi keputusan yang diambil AS.”

EVALUASI IMPOR

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita meminta supaya AS mempertimbangkan kembali putusan akhir bea masuk imbalan terhadap produk biodiesel RI. Apalagi, kedua negara memiliki hubungan bilateral yang cukup erat.

“Apabila dalam putusan akhir nantinya terbukti bahwa putusan maupun metodologi penghitungan yang digunakan AS tidak konsisten dengan aturan WTO Subsidy and Countervailing Measures Agreement, Pemerintah Indonesia akan mempertimbangkan untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap seluruh impor Indonesia yang berasal dari AS,” paparnya.

Volume ekspor biodiesel RI pada 2015 dan 2016 masing-masing sebesar 206.000 ton dan 373.500 ton. Sekitar 90% produk biodiesel asal Indonesia dikirim ke Negeri Raman Sam.

Kemendag mencatat ekspor biodiesel Indonesia ke pasar AS tercatat US$255,56 juta atau menyumbang 89,19% dari total ekspor komoditas itu ke seluruh dunia. Namun, tuduhan subsidi yang dilayangkan membuat ekspor biodiesel Indonesia ke pasar AS terhenti seluruhnya.

Pengenaan bea masuk tambahan berawal saat National Biodiesel Board (NBB) Fair Trade Coalition serta 15 produsen biodiesel AS lainnya mengajukan petisi terkait dengan produk asal Indonesia dan Argentina pada 23 Maret 2017. Petisi itu berisi dua poin utama dan diklaim sebagai hasil investigasi yang berlangsung selama 2014-2016.

Pertama, Indonesia dan Argentina melakukan tindakan subsidi dan dumping harga untuk biodiesel yang dipasarkan di AS. Kedua, petisi itu meminta agar Pemerintah AS melakukan inisiasi tindakan antisubsidi dan antidumping dengan melakukan investigasi.

NBB mengklaim bahwa pangsa pasar produk biodiesel Indonesia di AS sebesar 5,10%, sedangkan pangsa pasar Argentina tercatat 20,30%.

Adapun, poin yang dianggap sebagai subsidi pemerintah antara lain pungutan biodiesel Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa sawit(BPDP-KS) dan subsidi kemudahan ekspor.

 

Sumber: Bisnis Indonesia

Biodiesel Indonesia Dihambat Amerika, Menteri Perdagangan RI Siapkan Langkah Hukum

Menteri Perdagangan RI, Enggartiasto Lukita, meminta pemerintah Amerika Serikat untuk mempertimbangkan kembali putusan final bea masuk imbalan (countervailing duty) atas produk biodiesel Indonesia yang masuk ke Negeri Paman Sam itu. Pasalnya, putusan Departemen  Perdagangan dinilai bersifat overprotektif.

Pada 9 November 2017 lalu, United States Department of Commerce (USDOC) mengumumkan putusan final bea masuk imbalan produk biodiesel impor dari Indonesia dan Argentina.

“Pemerintah Indonesia meminta Pemerintah AS untuk mempertimbangkan kembali putusan ini dan menghargai hubungan baik kedua negara dalam semangat perdagangan bebas dan adil. Indonesia tidak segan-segan mengajukan gugatan melalui mahkamah AS maupun melalui jalur Dispute Settlement Body WTO,” tegas Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dalam rilisnya.

Putusan final Bea Masuk Imbalan untuk Indonesia tersebut lebih rendah dari putusan sementara USDOC yang dikeluarkan pada bulan Agustus 2017 yang berkisar antara 41,06% – 68,28%.

Menanggapi perkembangan ini, Pemerintah Indonesia tetap menganggap bahwa putusan USDOC merupakan putusan yang sewenang-wenang dan overprotektif.

Pemerintah Indonesia berketetapan memperjuangkan dibebaskannya Indonesia dari tuduhan subsidi. Saat ini United States International Trade Commission (USITC) sedang menyelidiki ada atau tidaknya kerugian di industri dalam negeri AS akibat biodiesel impor.

Jika USITC memutuskan terdapat kerugian, maka USDOC akan menginstruksikan Customs and Border Protection AS untuk meneruskan pemungutan deposit dana sesuai dengan tingkat bea masuk yang ditetapkan. Namun bila USITC menyatakan bahwa tidak terdapat kerugian karena biodiesel impor, maka investigasi harus dihentikan. Putusan final USITC dijadwalkan akan keluar pada tanggal 21 Desember 2017.

“Apabila dalam putusan akhir nantinya terbukti bahwa putusan maupun metodologi penghitungan yang digunakan AS tidak konsisten dengan aturan WTO-Subsidy and Countervailing Measures Agreement, maka Pemerintah Indonesia akan mempertimbangkan untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap seluruh impor Indonesia yang berasal dari AS,” pungkas Mendag Enggar.

Pada tahun 2016, ekspor biodiesel Indonesia ke pasar AS tercatat sebesar USD 255,56 juta. Nilai ini menyumbang 89,19% dari total ekspor biodiesel Indonesia ke seluruh dunia. Namun karena adanya tuduhan ini pada tahun 2017, ekspor biodiesel Indonesia ke pasar AS sama sekali terhenti.

 

Sumber: Sawitindonesia.com

,

Produsen Wajib Pasok Domestik

 

Produsen minyak goreng diwajibkan memasok 20% dari total keseluruhan produksi ke pasar domestik dalam bentuk kemasan sederhana untuk menjaga ketersediaan komoditas tersebut.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menjelaskan seluruh pabrik minyak goreng wajib memproduksi minyak goreng kemasan sederhana. Angka yang diajukan oleh asosiasi untuk kewajiban pasok domestik yakni sebanyak 20%.

Dengan demikian, Mendag mengatakan total 20% dari produksi para produsen minyak goreng wajib dijadikan kemasan sederhana. Bentuk kemasan yang disediakan bisa beragam mulai dari kemasan 1 liter, 1/2 liter, 1/4 liter.

Harga masing-masing kemasan, sambungnya, yakni Rp 11.000 untuk kemasan 1 liter, Rp6.000 untuk kemasan 1/2 liter, dan Rp3.250 untuk kemasan 1/4 liter. Toko modem juga diwajibkan menyediakan minyak goreng kemasan sederhana.

“Distribusi sudah memiliki daftar sehingga lebih mudah dalam memonitor,” ujarnya saat rapat persiapan akhir tahun dengan para produsen minyak di Kementerian Perdagangan, Kamis (16/11) sore.

PASOKAN AKHIR TAHUN

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga mengatakan langkah yang ditempuh untuk menghadapi akhir tahun sama yang dilakukan dengan persiapan Ramadan dan Lebaran 2017. Artinya, produsen minyak goreng diminta untuk menggelontorkan pasokan ke pasaran.

“Saya kira konsepnya akan sama dengan menghadapi Lebaran di Juni lalu, banjiri pasar dengan minyak goreng curah dan kontrol harga melalui kemasan sederhana di outlet ritel modern,” ujarnya.

GIMNI mencatat pemakaian minyak goreng curah pada hari biasa sebanyak 270.000 ton-280.000 ton. Sementara itu, volume penggunaan industri makanan sebesar 75.000 ton-85.000 ton, sedangkan penggunaan minyak goreng premium yang biasa dijual melalui pasar modern sebesar 70.000 ton-80.000 ton.

Di sisi lain, Sahat mengungkapkan saat ini industri minyak goreng dalam negeri tidak berada dalam kondisi kondusif. Pasalnya, beberapa produsen terpaksa harus menggulung tikar.

“[Kondisi ndak kondusif] apabila produsen itu berkapasitas produksi rendah atau kurang dari 600 ton per hari dan juga tidak memiliki kebun sawit.”

Ekspor minyak goreng produsen RI sulit bersaing dengan pebisnis asal Malaysia. Kondisi tersebut disebabkan adanya potongan dana pungutan ekspor.

Besaran dana pungutan, sambungnya, sebesar US$30 per metrik ton (mt) untuk produk refined, bleached, deodorised (RBD) serta US$20/mt untuk produk minyak goreng kemasan dengan volume kurang dari 25 kilogram. Menurutnya, saat ini para produsen masih meminta penurunan besaran biaya pungutan.

“Produsen yang itu tadi mengambu sikap tiarap sampai ada perubahan dana pungutan rnigor kemasan menjadi US$0 dan RBD turun dari US$30 menjadi US$2,” imbuhnya.

Gabungan Pengusaha Kelapa sawit Indonesia (Gapki) mencatat keseluruhan konsumsi domestik CPO pada 2016 yakni 11,06 juta ton. Pada kuartal I 2017, jumlah konsumsi CPO domestik sebanyak 2,73 juta ton.

Produksi minyak sawit di dalam negeri diprediksi Gapki dapat menembus 35 juta ton pada 2017. Pada Maret 2017, tercatat adanya kenaikan produksi sebesar 10% dari produksi bulan sebelumya 2,6 juta ton menjadi 2,9 juta ton.

 

Sumber: Bisnis Indonesia

Hingga September 2017, Permintaan Produk Sawit Masih Dalam Tren Positif

 

Jakarta – Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menyatakan, permintaan produk minyak sawit dari negara tujuan ekspor masih mencatatkan pertumbuhan hingga September tahun ini dengan kenaikan permintaan dari Timur Tengah sebesar 26%, Pakistan 9%, dan Uni Eropa 1%.

“Secara keseluruhan, kinerja ekspor minyak sawit masih berada dalam tren positif dengan total volume 2,76 juta ton,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gapki, Togar Sitanggang, kepada pers di Jakarta, Jumat (17/11/2017).

Kinerja ekspor minyak sawit, tidak termasuk biodiesel dan oleochemical pada September 2017 yang mengalami penurunan 7,5% secara month to month. Namun, angka tersebut masih tinggi apabila dibandingkan dengan tren ekspor sepanjang 2017.

Di sisi lain, menipisnya stok minyak sawit Indonesia dan Malaysia mengerek harga di pasar global. Selama September 2017, harga harian komoditas itu bergerak di kisaran US$687,60 hingga US$760 per metrik ton dengan harga rata-rata US$724,9 per metrik ton.

Harga rata-rata selama September 2017 naik 7% dibandingkan bulan sebelumnya senilai US$676 per metrik ton.

“Ini menunjukkan bahwa pasar minyak sawit masih terus bergeliat karena kurangnya pasokan dari minyak nabati lainnya di pasar global. Diperkirakan permintaan pasar akan terus meningkat seiring masih rendahnya produksi kedelai di Amerika Selatan khususnya Brasil, karena kawasan itu masih terpengaruh kondisi cuaca yang mengganggu hasil panen,” papar Togar.

Sementara itu, produk minyak sawit domestik mencapai puncak tertinggi pada September 2017 sebesar 4 juta ton.

 

Sumber: Industry.co.id

Dana Insentif Biodiesel Periode Januari-Oktober Rp5,7 Triliun

 

JAKARTA – Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP KS) menyatakan kebutuhan dana untuk insentif program biodiesel pada periode lima (Januari-Oktober) tahun ini mencapai Rp5,7 triliun.

Dana tersebut untuk memberikan insentif pembelian biodiesel sebesar 1.407.778 kilo liter (kl). “Rata-rata besaran insentif dana biodiesel selama Januari- Oktober 2017 sebesar Rp4.054 per liter,” ujar Direktur Utama BPDB KS Dono Boestami dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, kemarin.

Dana tersebut akan bertambah mengingat lembaga pengumpul dana bea keluar minyak sawit ini juga siap mengucurkan dana insentif untuk bauran solar dengan biodiesel ini pada periode November 2017 – April 2018.

“Prinsipnya kami siap menyalurkan dana untuk pembiayaan selisih kurang Harga Indeks Pasar (HIP) minyak solar dengan HIP Bahan Bakar Nabati (BBN) jenis biodiesel pada periode tersebut. Saat ini Perjanjian Pembiayaan BBN jenis Biodiesel antara BPDP KS dengan Produsen Biodiesel masih dalam proses penyelesaian untuk ditandatangani para pihak,” kata Dono Boestami.

Berdasarkan keputusan Menteri ESDM Nomor 3756 K/10/MEM/2017 tentang Penetapan Badan Usaha (BU) BBN Jenis Biodiesel dan Alokasi Besaran Volumenya untuk Pengadaan BBN Jenis Biodiesel pada Pertamina dan PT. AKR Corporindo Tbk periode November 2017 – April 2018, Menurut Dono, terdapat 20 produsen atau badan usaha BBN jenis biodiesel yang ditetapkan untuk menyalurkan biodiesel ke Pertamina dan delapan di antaranya menyalurkan ke PT AKR Corporindo Tbk.

Total volume alokasi penyaluran BBN jenis biodiesel dari 20 produsen tersebut sebesar 1.407.778 kl dengan rincian sekitar 1.383.778 kl untuk Pertamina dan 24.000 kl untuk PT AKR Corporindo.

Besaran volume tersebut ditetapkan berdasarkan kebutuhan solar nasional pada periode tersebut. Sektor yang mendapatkan pendanaan mencakup sektor Jenis BBM Tertentu (JBT)/PSO dan pembangkit listrik PLN.

 

Sumber: Okezone.com

Awal 2018, CPO Cenderung Menguat

 

JAKARTA – Harga CPO diproyeksikan menguat pada kuartal I/2018 lantaran faktor terganggunya produksi akibat La Nina dan menguatnya permintaan dari negara importir tradisional.

Pada penutupan perdagangan Kamis (16/11), harga CPO menguat 8 poin atau 0,29% menjadi 2.721 ringgit atau setara US$651,68 per ton. Secara year to date (ytd), harga melemah 16,25%.

Pada penangangan sebelumnya, harga CPO melemah 5 hari berturut-turut, meninggalkan level 2.800 ringgit menuju 2.700 ringgit dengan ditutup pada level 2.713 ringgit per ton.

Direktur PT Garuda Berjangka Ibrahim mengatakan, harga CPO pada kuartal 1/2018 akan mengalami kenaikan hingga mencapai level 2.800 ringgit per ton, mengalami kenaikan setelah pada kuartal IV/2017 berada pada level 2.650 per ton.

Ibrahim menuturkan, musim hujan sejak bulan ini menjadi sentimen positif yang mendorong kenaikan harga CPO pada kuartal 1/2018 mendatang. Pasalnya, produksi CPO berisiko menurun lantaran panen tandan buah segar (TBS) terganggu dan transportasi tersendat.

“Kondisi terganggunya produksi CPO karena musim dingin akan mengangkat harga CPO. Itu terutama terjadi di Indonesia dan Malaysia sebagai dua produsen terbesar dunia,” kata Ibrahim ketika dihubungi Bisnis, Kamis (16/11).

Sebagai informasi, Indonesia dan Malaysia menyumbang 85% produksi minyak sawit dunia dan 91,2% pasar ekspor dunia. Berdasarkan data Bank Dunia, produksi CPO Indonesia pada musim 2016/2017 mencapai 34 juta ton dan Malaysia 18,86 juta ton.

Ibrahim menambahkan cadangan sawit juga akan berkurang karena adanya peremajaan tanaman sawit. Pasalnya, tanaman sawit muda baru memasuki masa panen saat berumur 4-5 tahun. Proses replanting tersebut, dinilai sebagai faktor yang berisiko mengurangi produksi CPO pada kuartal pertama tahun depan.

Dilansir Bloomberg, salah satu perusahaan yang memproduksi minyak kelapa sawit terbesar di Indonesia, PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III) memperkirakan produksi kelapa sawit mencapai 2,1 juta ton pada tahun depan. Jumlah tersebut cenderung stagnan dibandingkan dengan perkiraan produksi tahun ini sebesar 2,1-2,2 juta ton.

Selain kedua faktor tersebut, sentimen lain datang dari komoditas substitusi CPO, yaitu minyak kedelai. Saat harga minyak kedelai menguat, harga CPO berpeluang naik. Namun, pelaku pasar cenderung memilih CPO saat harga minyak kedelai melambung.

Dari segi permintaan, Ibrahim memaparkan Dewan Negara Penghasil Minyak sawit (Council ofpalm oil Producing Countries/CPOP) kemungkinan akan mulai mengimplementasikan kerja sama produksi minyak sawit untuk bahan bakar pesawat jet pada 2018.

Produk avtur dengan campuran CPO itu dinilai mempunyai nilai ekonomis yang tinggi dan ramah lingkungan. Negara Panda disebut-sebut sebagai negara tujuan untuk memasarkan produk anyar tersebut.

“Jika ini terealisasi, akan mengangkat harga CPO pada 2018 mendatang,” kata Ibrahim.

PERMINTAAN NAIK

Di samping itu, permintaan dari importir tradisional seperti China, India, dan Jepang masih tetap tinggi ditambah negara-negara Timur Tengah yang cenderung menggunakan minyak goreng yang terbuat dari minyak kelapa sawit.

“Hal yang wajar pada kuartal 1/2018 nanti harga CPO akan menguat hingga ke level 2.800 ringgit. Sebab, pasokan menipis seiring dengan permintaan yang kuat. Sementara itu, pada akhir tahun ini harga bisa mencapai 2.650 ringgit,” kata Ibrahim menambahkan.

Senada, analis perkebunan dan properti MJJJF Research Alan Lim menyampaikan, volume produksi minyak kelapa sawit di Indonesia dan Malaysia akan berkurang lantaran dampak cuaca dan fenomena La Nina. Gejala alam ini dapat menyebabkan hujan lebat dan banjir.

La Nina adalah kondisi turunnya suhu permukaan air laut di Samudera Pasifik. Gejala tersebut cenderung membawa cuaca basah, termasuk ke Indonesia dan Malaysia yang menyumbang 86% total produksi CPO global.

Pusat Prediksi Iklim AS menyebutkan ada kemungkinan gejala La Nina yang lemah dapat berlangsung pada Desember 2017-Februari 2018. Probabilitas terjadinya fenomena tersebut sudah mencapai 67%.

 

Sumber: Bisnis Indonesia

BPDP SAWIT SIAP SALURKAN RP 5,7 TRILIUN UNTUK PEMBIAYAAN BIODIESEL

 

JAKARTA – Dengan telah ditetapkannya Badan Usaha Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel oleh Menteri ESDM sesuai keputusan Menteri ESDM nomor 3756 K/10/MEM/2017, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) saat ini masih memproses kelengkapan administrasi untuk penandatanganan Perjanjian Pembiayaan Pengadaan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel Periode Nopember 2017 – April 2018, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri ESDM nomor 26 tahun 2016 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

“Kami hari ini mengumumkan bahwa setelah penetapan BU BBN dan alokasi besaran volume biodiesel untuk periode Periode Nopember 2017 – April 2018, prinsipnya kami siap menyalurkan dana untuk  pembiayaan selisih kurang Harga Indeks Pasar (HIP) minyak solar dengan HIP BBN jenis Biodiesel pada periode tersebut. Saat ini Perjanjian Pembiayaan Bahan Bakar Nabati jenis Biodiesel antara BPDP KS dengan Produsen Biodiesel masih dalam proses penyelesaian untuk ditandatangi para pihak” Jelas Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS), Dono Boestami dalam keterangan resmi diterima InfoSAWIT, Kamis (16/11/2017).

Lebih lanjut tutur Dono Boestami, Perjanjian Pembiayaan ini merupakan bentuk konsistensi Pemerintah untuk mendukung pembangunan industri sawit yang berkelanjutan sekaligus mendorong peningkatan diversifikasi energi. Dengan rata-rata besaran insentif dana biodiesel selama tahun 2017 (Jan s.d. Oktober) sebesar Rp.  4.054,- /liter, diperkirakan kebutuhan dana untuk alokasi besaran volume periode 5 sebesar 1.407.778 KL, adalah sebesar Rp 5,7 triliun.

Dikatakan Dono,  dengan penyaluran kali ini, BPDP-KS bersama dengan Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi (EBTKE), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah melakukan berbagai upaya penyempurnaan tatakelola untuk memastikan proses penyaluran Dana Perkebunan Kelapa Sawit lebih baik di masa yang akan datang. “Konsekuensi dari penyempurnaan tatakelola ini dan permasalahan rutin terkait kegiatan akhir tahun anggaran, menyebabkan pembayaran dana kali ini sedikit mengalami keterlambatan, tetapi secara keseluruhan diharapkan tidak mempengaruhi proses penyediaan biodiesel,” tandas Dono Boestami. (T2)

 

Sumber: Infosawit.com