Presiden Jokowi: Replanting Dimulai Sumatera Berlanjut Daerah Lain

 

 

Program peremajaan atau replanting perkebunan kelapa sawit rakyat resmi dimulai. Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.  Kegiatan menjadi program pertama pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) untuk memperbaiki tanaman rakyat berusia tua.

Presiden meresmikan peremajaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Musi Banyuasin dengan luas lahan sekitar 4.400 hektare (ha). Pada peresmian ini, Jokowi melakukan penanaman bibit kelapa sawit sebagai simbol bahwa replanting sawit telah dimulai.

Turut hadir pada acara tersebut, antara lain, Darmin Nasution Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Andi Amran Sulaiman Menteri Pertanian, Joko Supriyono Ketua Umum GAPKI, BPDP Kelapa Sawit, pengurus Apkasindo, sejumlah pengusaha, petani sawit dan pemerintah daerah lainnya.

Dalam sambutannya, Jokowi menegaskan bahwa program replanting kebun kelapa sawit rakyat, sepenuhnya didanai oleh pemerintah. Hal ini sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petani sawit di Indonesia.

“Jadi kita akan meremajakannya, dan kita akan tanggung biayanya,” kata Jokowi di Desa  Panca Tunggal, Kabupaten, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Jumat lalu.

Presiden Jokowi berharap, program replanting dapat meningkatkan produksi kelapa sawit petani yang masih rendah sekitar 2 ton minyak sawit (CPO) per hektare, karena sudah tua dan rusak. Untuk itu,  peremajaan perkebunan kelapa sawit menjadi sesuatu mendesak dan perlu dilakukan. Salah satu caranya, dengan pemerintah memberikan bibit berkualitas dengan produktivitas CPO hingga 8 ton per hektare.

Untuk tahun ini, peremajaan perkebunan kelapa sawit masih fokus di  Sumatera. Namun, tidak menutup kemungkinan program peremajaan ini juga akan berlanjut ke Kalimantan pada tahun depan. “Kita mulai dari Sumatera Selatan dulu. Bulan depan saya dorong masuk ke Sumatera Utara, bulan depannya lagi masuk ke Jambi, masuk ke Riau. Tahun depan baru akan saya dorong masuk ke Kalimantan,” tambahnya.

Saat ini, pemerintah masih fokus untuk menjalankan program peremajaan perkebunan kelapa sawit. Setelah peremajaan kebun kelapa sawit berhasil, kata dia, akan dilanjutkan pada peremajaan perkebunan karet, kopi, kakao, dan pala. Rata-rata tanaman itu telah berusia tua sekitar 15-25 tahun, sehingga perlu segera diremajakan agar produksinya meningkat.

Sementara itu tanah yang semula masuk lahan hutan kini telah beralih menjadi lahan rakyat melalui pembagian sertifikat. Presiden kemudian memberikan sertifikat tanah kepada 1.300 petani kelapa sawit, yang lahannya masuk kawasan hutan.

Menanggapi hal tersebut, Joko Supriyono Ketua GAPKI menyambut baik berjalannya program replanting tahun ini. Joko  Supriyono memberikan apresiasi tinggi terhadap kegiatan penanaman perdana replanting sawit rakyat karena menunjukkan bukti Pemerintah RI di bawah Presiden Jokowi  mendukung penuh industri kelapa sawit nasional. Ini juga sebagai bukti bahwa pemerintah telah menempatkan industri kelapa sawit sebagai industri strategis yang telah terbukti dan tetap akan menjadi andalan ekonomi nasional.

“Baik untuk mengurangi kemiskinan, memperbaiki pemerataan pendapatan, dan perekonomian Indonesia secara umum seperti menjadi sumber pendapatan devisa negara,”kata  Joko Supriyono.

Ditemui secara terpisah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyebutkan, apabila petani dapat memproduksi 8 ton CPO per ha, maka akan menghasilkan 32 ton tandan buah segar (TBS) per ha. “Harga akan dijaga lebih baik. Jadi bisa berharap petani bisa lebih sejahtera,” kata Darmin.

Selain peremajaan kelapa sawit, menurutnya, pemerintah juga akan mendorong sertifikasi ISPO untuk seluruh perkebunan sawit rakyat. Dengan sertifikasi ini, produk kelapa sawit Indonesia bisa diterima di pasar internasional karena terbukti menjalankan sistem perkebunan berkelanjutan.

 

Sumber: Sawitindonesia.com

Top! Produksi Sawit Indonesia Kuasai Setengah Produksi Sawit Dunia

 

JAKARTA – Perkebunan sawit Indonesia memproduksi minyak kelapa sawit sebanyak 33,4 juta ton per tahun. Dengan hasil tersebut, maka Indonesia dapat menguasai setengah dari produksi minyak kelapa sawit di dunia.

Menteri Perencanaan Pembangunan (PPN) atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengungkapkan, total lahan perkebunan kelapa sawit seluas 11,3 juta ha, yang terdiri dari perkebunan sawit rakyat seluas 4,6 juta ha, kemudian perkebunan besar swasta 6 juta ha, dan perkebunan besar negara 750rb ha.

Dengan luas tersebut, total seluruh perkebunan sawit adalah 60% dari perkebunan nasional.

“Dengan jumlah sebesar itu, Indonesia menjadi negara produsen sawit terbesar di dunia, dengan total nilai ekspor tahun 2016 Rp240 triliun, yang sudah melebihi ekspor migas,” ujarnya di Mercantile Club, Jakarta, Senin (30/10/2017).

Bambang melanjutkan, meskipun dalam kondisi yang sangat baik, namun industri kelapa sawit menghadapi berbagai permasalahan, salah satunya adalah produktivitas perkebunan rakyat yang relatif  rendah.

Dalam satu tahun, perkebunan kelapa sawit milik rakyat, hanya menghasilkan 2-3 juta ton per ha. Produksi ini jauh di bawah swasta, yang menghasilkan 5-6 juta ton per tahun.

“Ini terjadi karena tanaman sudah tua, dan ketika menanam bibit kurang berkualitas,” kata dia.

Akibatnya, lanjut Bambang, terjadi ketimpangan pada petani sawit. Dia menilai, perlu perbaikan pada ketimpangan ini, lantaran industri kelapa sawit menyerap tenaga kerja yang cukup besar, sehingga berperan penting pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

 

Sumber: Okezone.com

Saatnya Inovasi Sawit

 

Sumatra Utara ialah produsen sawit terbesar kedua setelah Riau. Kini hasil inovasi sawit dikembangkan lebih luas.

Dalam focus group discussion yang dilaksanakan Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Provinsi Sumatra Utara belum lama ini, empat hal disepakati.

Keempat hal itu ialah pengembangan institusi pengorganisasian, penguatan kelembagaan tim koordinasi Sistem Inovasi Daerah (Sida), pengembangan SDM, sarana dan prasarana, serta pola manajemen dan membangun jaringan.

Semua ini dilakukan untuk membangun penguatan produktivitas kelapasawityang ada di Sumatra Utara. Selama ini Sumatra Utara memiliki Pusat Penelitian Kelapa sawit (PPKS) yang sudah berdiri sejak 1916. Namun, potensi-potensi riset yang telah dilakukan PPKS selama 101 tahun ini belum seluruhnya dimanfaatkan industri di sekitarnya.

Untuk menghilirkan hasil-hasil itu, Balitbang Sumatra Utara menjadikan PPKS sebagai mitra teknis. “Sesuai dengan amanat Kemenristekdikti kepada kita, kita pilih PPKS untuk menjadi mitra teknis mewujudkan inovasi-inovasi berbasis kemasyarakatan,” kata Kepala Balitbang Sumut, Effendy Pohan.

Saat ditemui secara terpisah, Direktur PPKS, Hasril Hasan Siregar, menjelaskan sejak 2010 lalu PPKS sudah menjadi Pusat Unggulan Iptek di bidang kelapa sawit. “Dalam perkembangannya, kami ingin nilai lebih sehingga Direktorat Lembaga Penelitian dan Pengembangan Kemenristek dan Dikti yang dipimpin Pak Kemal Prihat-man menunjuk PPKS sebagai Oil Palm Science Techno Park (OPSTP) atau taman sains kepala sawit. Jadi iptek yang dihasilkan para peneliti di PPKS ingin lebih diberdayakan dan diimplementasikan agar lebih bermanfaat bagi masyarakat. Iptek ingin dikonektifkan kepada komunitas,” ujar Hasril saat ditemui Media Indonesia di ruang kerjanya, akhir pekan lalu.

Produk riset

Selama ini hasil riset yang dihasilkan PPKS sudah diaplikasikan ke perusahaan-perusahaan negara serta perkebunan masyarakat petani sawit, dalam bentuk jasa dan rekomendasi bersifat komersial. “Produk riset bahan tanaman ini kita pakai untuk membiayai riset-riset serta operasional PPKS sebagai swakelola dan self-financing,” ujar Hasril.

Produk riset bahan tanaman mampu menghasilkan uang sehingga PPKS bisa tetap eksis selama satu abad. Selama ini lembaga tersebut tidak dibiayai APBN atau APBD. Kekuatan di bidang iptek itulah sumber daya manusia yang lengkap. Tenaga peneliti berjumlah 56, pendidikan S-3 16 orang, master 23 orang, dan sisanya S-l.

OPSTP ialah satu-satunya milik Indonesia. PPKS yang kini digarap menjadi STP khusus kelapasawitini memiliki banyak program. Hasril menyebutkan salah satu programnya ialah kewirausahaan dengan menggandeng UKM-UKM.

Semua produk riset yang dihasilkan OPSTP ini dihilirkan kepada UKM-UKM di wilayah Sumatra Utara. “Yang sudah berjalan saat ini teknologi industri coklat berbasis sawit. Lilin berbasis sawit, sabun dan komestik berbasis sawit. Bahkan ada pula roti berbasis sawit,” jelas Hasril. (N-3)

Puji Santoso

 

Sumber: Media Indonesia

,

Wakil Ketum DMSI Minta Kemitraan Inti-Plasma Tidak Dilanjutkan

 

Program kemitraan inti-plasma sawit dinilai tidak lagi sesuai perkembangan jaman. Banyak kelemahan dari pola kerjasama kemitraan ini lantaran petani dijadikan mitra yang lemah dan pasif (sleeping partner).

“Dalam perjalanannya, sistem inti-plasma menyimpan banyak kekurangan. Karena itu tidak perlu dilanjutkan ,” kata Sahat Sinaga, Wakil Ketua Umum Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI), dalam perbincangan beberapa waktu lalu.

Kekurangan yang pertama, kata Sahat, manajemen kebun plasma yang bermitra dengan inti sangat beragam status pengelolaannya. Ada yang bersifat individu dan ada pula di bawah pengelolaan berkelompok seperti Koperasi atau GAKOPTAN. Tetapi, banyak pengurus koperasi adalah petani. Disinilah terjadi problem salah urus yang menimbulkan kepentingan pribadi sehingga merugikan petani plasma lainnya.

Kedua, lemahnya pengetahuan Good Agriculture Practice (GAP) yang dimiliki petani plasma. Karena, selama program kemitraan untuk pengelolaan kebun berada di bawah kendali perusahaan (inti) seperti pemilihan bibit, pupuk, dan panen.

Kelemahan yang ketiga mengenai posisi tawar petani yang lemah di hadapan perusahaan. Seringkali ditemukan kualitas buah sawit dari kebun petani ditentukan sepihak oleh perusahana begitu pula harga pembelian buah.

Keempat, petani plasma tidak mengetahui perhitungan biaya produksi.
Kelima, kurangnya perencanaan jangka panjang petani plasma. Petani termasuk koperasi tidak mendapatkan penyuluhan oleh perusahaan dalam hal pengelolaan kebun sawit supaya efektif. Sebagai contoh upaya peningkatan produktivitas tanaman dan pola penyisihan dana untuk program replanting.

Sahat menegaskan dengan pertimbangan banyaknya kelemahan tadi, sebaiknya pemerintah tidak perlu lagi melanjutkan kemitraan inti-plasma. Efek dari pola kemitraan ini membuat petani bergantung kepada perusahaan dan lemah posisi tawar mereka. “Persoalan lambatnya program replanting petani di era pemerintahan Jokowi akibat minimnya perusahaan yang siap mendukung pendanaan.”

Solusi yang ditawarkan adalah membangun kemandirian petani dari aspek budidaya dan ekonomi melalui proses pelembagaan. Sahat berpendapat koperasi merupakan badan usaha yang tepat sebagai penanggung jawab kredit (credible). Pengembangan kebun sawit petani adalah mengelola kebun itu secara korporasi (estate) dan bukan individu seperti bercocok tanam cabe atau hortikultura lainnya.

Oleh karena itu, Sahat mengusulkan pola kemitraan-inti digantikan dengan skema koperasi. Untuk membentuk koperasi yang kuat sebaiknua dikelola oleh profesional seperti halnya perusahaan Inti dan bila petani yang bernaung di dalam koperasi itu, maka mereka berkerja sebagai workers di perkebunan.

Sahat mengusulkan Wadah koperasi dapat dikelola lebih professional sehingga menghindari kepentingan pribadi yang masuk di dalam koperasi. Syarat menjadi pengurus koperasi antara lain tidak punya kebun sawit.

Nantinya, luas kebun sawit yang dikelola koperasi antara 1.200-1.800 hektare atau setara 500 – 1.200 kepala keluarga untuk mencapai economic size. Para petani dapat ikut mengelola kebun secara langsung untuk pemeliharaan kebun dan pemanenan dibawah arahan dan instruksi dari pengurus Koperasi.

Dengan peranan besar kepada koperasi ini akan memperkuat aspek kelembagaan ekonomi rakyat dan penguatan kapasitas mereka. Menurut Sahat, petani akan belajar bagaimana caranya meningkatkan produktivitas tanaman, pengalokasian biaya perencanaan keuangannya . “Untuk membuat koperasi ini mandiri dan sukses, pemerintah dawepat menggandeng institusi pendidikan perkebunan untuk menjalankan pilot project di beberapa Kabupaten sebagai rujukan bagi petani lain,”jelasnya.

Sahat meragukan peningkatan kemampuan petani apabila konsep inti-plasma tetap dipertahankan. Indonesia bisa belajar dari Malaysia yang sukses membangun perusahaan berbasis kepemilikan petani bernama FELDA.

Perusahaan Malaysia tersebut yang telah berdiri semenjak 30 tahun lalu, sekaran menjadi pemain besar di industri sawit dunia. “Indonesia bisa meniru Malaysia yang memberikan keleluasaan dan kemudahan bagi petani dalam membangun korporasi. Syaratnya, berikan kepercayaan dan kesempatan kepada petani kita,”pungkasnya.

 

Sumber: Sawitindonesia.com

Minyak Kelapa Sawit Indonesia Laku Keras di Pakistan

Minyak kelapa sawit Indonesia semakin dicari pebisnis Pakistan, kata konsul jenderal Indonesia di Karachi, dalam keterangan pers, Sabtu.

Itu dibuktikan dalam partisipasi Indonesia di Pakistan International Trade Fair (PITF) 2017, PT Wira Yudha, yang jadi salah satu peserta menandatangani nota kesepahaman dengan Fahad Enterprises untuk pembelian awal minyak kelapa sawit sebesar 15.000 ton bernilai 10,2 juta dolar Amerika Serikat.

“Kami mengusung program pemerintah, meningkatkan perdagangan dan investasi di Indonesia. Dalam kaitan itu, kami memfasilitasi pengusaha Indonesia yang akan berbisnis dengan pengusaha Pakistan. Penandatanganan MoU ini langkah awal yang positif bagi kedua perusahaan untuk menjajaki lebih lanjut peluang kerja sama ke depan”, kata Konsul Jenderal Indonesia di Karachi, Dempo A Yuddie.

Komisaris PT Wira Yudha, Herfyan Danal, menandatangani MoU dengan mitranya, Abdul Wahab, pemimpin Fahad Enterprises, di Paviliun Indonesia, Sabtu. Penandatanganan disaksikan Yuddie dan Presiden Korangi Association of Trade and Industry, Tariq Malik.

Fahad Enterprises, sebagaimana keterangan diperoleh di Jakarta, Sabtu, anggota Waheed Group of Companies, yang dalam berbagai kesempatan telah menyatakan kepada Konsulat Jenderal Indonesia di Karachi, ingin berinvestasi minyak kelapa sawit di Indonesia.

Danal menyampaikan, penandatanganan nota kesepahaman itu membuktikan produk agrikultur Indonesia sangat diminati di Pakistan.

“Semakin banyak pebisnis Pakistan yang berbisnis langsung tanpa perantara dengan pebisnis Indonesia, hal tersebut seharusnya dapat menginspirasi pengusaha Indonesia lainnya untuk menjajaki kemungkinan berbisnis dengan Pakistan,” ujar dia.

Pakistan salah satu importir terbesar minyak kelapa sawit dari Indonesia. Total nilai ekspor minyak kelapa sawit Indonesia ke Pakistan pada tahun 2016 adalah  1,8 miliar dolar Amerika Serikat dari total nilai ekspor ke Pakistan sebesar 2,2 miliar dolar Amerika Serikat.

Gapprindo Dorong Produksi Biodiesel dari Kelapa Sawit

 

Makassar- Gabungan Asosiasi Petani Perkebunan Indonesia (Gapprindo) Sulsel mendorong produksi Biodiesel dari kelapa sawit, karena dinilai ekonomis dan merupakan energi baru terbarukan (renewable).

“Kelapa sawit memiliki banyak manfaat, tidak hanya dibuat minyak goreng tetapi juga diproduksi untuk kebutuhan bahan bakar Biodiesel,” kata Ketua Gapprindo Sulsel Sulaiman H Andi Loeloe di Makassar, Kamis (26/10/2017)

Menurut dia, program pemerintah untuk mendorong penggunaan energi baru terbarukan seperti kelapa sawit yang merupakan bahan dasar biodiesel bercampur solar atau B20 dapat mendorong kenaikan ekspor biodiesel, setelah kebutuhan dalam negeri terpenuhi.

Kelapa sawit merupakan pemasok devisa terbesar di dunia. Khusus di Indonesia kelapa sawit menjadi produsen komoditi ekspor.

“Khusus di Sulsel jumlah perkebunan kelapa sawit berkembang hingga mencapai 80 persen area dengan 32.000 plasma mandiri,” kata Sulaiman kepada awak media.

Dia mengatakan, untuk penjualan kelapa sawit dapat melalui lelang komuditi yang dilakukan oleh Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN).

Sementara harga kelapa sawit ditentukan oleh Tim Penetapan Indeks SK yang pada September 2017 tecatat Rp1.270 per kilogram (kg). Harga tersebut berbeda jauh dibandingkan penjualan kelapa sawit diSumatra yang mencapai Rp1.800 per kg.

“Salah satu penyebabnya, karena rendemen produksi sawit di daerah ini rendah dibandingkan Sumatera, selain itu disebabkan karena menggunakan bibit bukan unggulan,” kata Sulaiman.

Keunggulan tanaman kelapa sawit dibandingkan tanaman perkebunan lainnya, karena dapat dinikmati hasilnya hingga 20 tahun dalam satu kali penanaman.

“Akan tetapi petani saat ini kurang konsisten dalam memilih komoditi yang mengakibatkan banyak petani yang berpaling dari kelapa sawit, pindah ke komoditi lainnya,” ujarnya.

 

Sumber: Industry.co.id

Permintaan dari Eropa Menyokong Penguatan CPO

 

 

JAKARTA. Menjelang akhir pekan harga komoditas minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) berhasil mempertahankan penguatannya. Naiknya permintaan dari kawasan Uni Eropa semakin mendorong kenaikan harga.

Mengutip Bursa Malaysia Jumat (27/10) pukul 12.20 WIB, harga minyak sawit mentah kontrak pengiriman Januari 2018 tercatat menguat 0,5% ke level RM 2.827 per ton dibanding hari sebelumnya. Sedangkan jika membandingkan harga sepekan lalu penguatannya sudah mencapai level 3,14%.

Putu Agus Pransuamitra, Analis PT Monex Investindo Futures mengatakan, sentimen positif terbaru yang menggerakkan harga CPO datang dari Uni Eropa. Impor minyak sawit mentah mulai 1 Juli–24 Oktober tercatat naik 4% menjadi 2 juta ton.

Padahal periode yang sama tahun lalu jumlah impornya baru mencapai 1,9 juta ton. “Harga CPO kembali naik pada perdagangan Jumat, menuju penguatan mingguan dan berada di level tertinggi 1 bulan,” kata Putu kepada Kontan.co.id.

Selain itu lanjut Putu, hingga saat ini CPO juga masih mendapatkan sokongan dari kenaikan harga minyak kedelai dan tumbuhnya ekspor Malaysia. Data dari Chicago Board Trade (CBOT) menunjukkan harga minyak kedelai menguat sekitar 0,26%.

Intertek Testing Service melaporkan ekspor Malaysia periode 1–25 Oktober naik 8,6% dibandingkan periode 1–25 September. “Potensi rentang pergerakan hari ini di kisaran RM 2.810–RM 2.840 per ton,” pungkas Putu.

 

Sumber: Kontan.co.id

,

Tidak Ada Alasan Tunda Mandatory Biodiesel 30%

 

Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) menilai tidak ada alasan untuk menunda pelaksanaan mandatory biodiesel 30 persen (B30). Apalagi, kebijakan itu terbukti membantu petani sawit dan menaikkan setoran negara.

KETUA Umum Aprobi MP Tumanggor mengatakan, selama ini tidak ada masalah dalam pelaksanaan program wajib (mandatory) pencampuran solar dengan biodiesel 20 persen (B20). Karena itu, permintaan agar program B30 ditunda dari target 2020 menjadi 2030.

“Karena program B30 berjalan baik dan tidak ada masalah, jadi tidak ada alasan untuk menunda mandatory B30,” ujarnya kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Bahkan, kata Tumanggor, program B20 bisa meningkatkan penghasilan petani karena hasil sawit mereka diserap industri biodiesel. Dan, yang terpenting, program mandatory ini membuat udara jadi- bersih sehingga bisa menurunkan karbon sesuai dengan perjanjian Paris.

Menurut dia, jika program B30 berjalan sesuai waktu, maka konsumsi biodiesel akan naik. Efeknya harga crude Palm Oil (cpo) akan naik dan penerimaan negara dari pajak akan naik. Karena itu, kalau ada masalah atau kekurangan sebaiknya dicari penyelesaiannya. “B30 bisa menghemat devisa negera karena impor solar berkurang,” tukasnya.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNl) Sahat Sinaga meminta, pemerintah melakukan investigasi sebelum menunda penerapan mandatory biodiesel B30 seperti yang diusulkan Dewan Energi Nasional (DEN). Investigasi perlu dilakukan untuk mengetahui kekurangannya sehingga bisa diperbaiki.

“Pemerintah harus investasi ini. Jangan cuma asal dengar-dengar saja terus langsung main tunda,” ujarnya kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Ia mengatakan, DEN juga seharusnya mendiskusikan lebih lanjut kepada industri sawit sebelum mengusulkan untuk menunda penerapan manda-tori biodiesel B-30. “Kita duduk dulu sama-sama baru sampaikan hasilnya,” cetusnya.

Sahat mengakui, saat ini penyerapan biodiesel B20 memang belum maksimal. Tapi, hal tersebut juga tidak bisa dijadikan alasan untuk menunda penerapan mandatory biodiesel B30 pada 2020. “Saat ini penyerapan baru 1,5 juta kiloliter. Tapi seharusnya pemerintah cari cara agar penyerapan bisa lebih maksimal. Jadi bukan cari-cari kesalahan saja,” kata Sahat.

Dia menambahkan, produsen dalam negeri akan kehilangan gairah untuk memproduksi biodiesel jika maridatori B30 ditunda. “Bahkan bisa saja nanti ada yang menghentikan produksinya karena dianggap biodiesel ini tidak punya masa depan yang baik,” tuturnya.

Sahat berharap, pemerintah konsisten dalam menjalankan mandatory biodiesel. “Kalau ada masalah kita selesaikan sama-sama,” tukasnya.

Sekretaris Jenderal Gabungan Perusahaan Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Togar Sitanggang mengatakan, program mandatory biodiesel harus tetap berjalan. Program tersebut memberikan dampak yang sangat positif bagi pertumbuhan industri biodiesel dan perekonomian nasional. “Biodiesel bukan sekadar substitusi solar impor dan penghemat devisa, tapi juga menciptakan pasar baru biodiesel yang tumbuh sangat signifikan,” ujarnya.

Ia mengatakan, pengusaha dan negara meraup banyak keuntungan dengan adanya program tersebut. “Permintaan biodiesel semakin meningkat baik dalam maupun luar negeri. Hal ini tentu menjadi keuntungan besar buat pengusaha dan negara,” ungkapnya.

Menurutnya, tidak ada pilihan lain selain terus meningkatkan penggunaan biodiesel demi mengatasi masalah energi domestik. “Kebijakan mandatori ini harus diperkuat. Itu komitmennya. Bukan justru dilemahkan,” kata Togar.

Sebelumnya, DEN meminta pemerintah menunda rencana penerapan bahan bakar dengan campuran kandungan B30 pada 2020 mendatang. Pasalnya, penerapan bahan bakar campuran B20 saja belum maksimal karena masih memiliki banyak kendala.

Anggota DEN Syamsir Abduh mengatakan, kendala penerapan B20 datang hampir pada semua lini yang diharapkan menggunakan campuran bahan baku itu. Mulai dari kendaraan alat berat, alat utama sistem persenjataan (alutsista), hingga lokomotif kereta api.

 

Sumber : Rakyat Merdeka

Antisipasi Langkah AS, Pengusaha Sawit Alihkan Produk Biodiesel ke Negara Lain

 

Jakarta – Pelaku usaha kelapa sawit rupanya telah mengantisipasi langkah pemerintah Amerika Serikat (AS) untuk mengenakan bea masuk anti dumping produk kelapa sawit asal indonesia dengan nilai sebesar 50,71%.

“Sejak setahun terakhir, Wilmar sudah tidak lagi ekspor biodiesel ke AS,” kata Direktur Wilmar Nabati Indonesia, Erik Tjiang kepada pers di Jakarta, Kamis (26/10/2017).

Ia mengatakan, produksi biodiesel yang sebelumnya digunakan untuk ekspor ke AS telah dialihkan.

“Pengalihannya dalam dua bentuk, pertama penjualan biodiesel dialihkan ke tempat lain dan kedua memproduksi jenis lain dari olahan sawit. Namun, kebijakan AS tersebut patut disayangkan karena AS merupakan pangsa pasar ekspor biodiesel Indonesia,” ungkapnya.

Sementara, Direktur Pengamanan Perdagangan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri (Ditjen Daglu) Kemendag, Pradnyawati membenarkan produsen biodiesel dalam negeri tidak lagi mengekspor biodiesel ke AS sejak awal tahun ini. Salah satu alasannya adalah harga biodiesel ke AS sudah tidak kompetitif lagi.

“Karena itu, kami sedang mencari pasar baru di luar AS untuk dapat mengekspor biodiesel,” ujarnya.

Antisipasi sejak dini dilakukan karena industri biodiesel dalam negeri sudah mencium gelagat proteksionisme perdagangan yang dilakukan Presiden AS Donald Trump.

Pengalihan pasar telah dilakukan produsen biodiesel sejak awal tahun ini. Selain pasar baru, para produsen juga melakukan ekspor sawit dalam bentuk lain.

 

Sumber: Industry.co.id

Gel Penutup Luka Dari Sawit

 

BOGOR – Indonesia merupakan salah satu produsen minyak sawit terbesar di dunia. Berdasarkan data dari Kementerian Pertanian pada tahun 2013 produktivitas minyak sawit di Indonesia mencapai 27,74 juta ton dan setiap ton produksinya menghasilkan biomassa berupa tandan kosong kelapa sawit (TKKS) sebesar 1,1 ton.

Dikutip dari siaran pers Humas IPB, selama ini baru sebagian kecil TKKS yang dimanfaatkan. Misalnya sebagai pupuk organik untuk perkebunan kelapa sawit.

TKKS yang mengandung selulosa 44,4 persen, hemiselulosa 30,9%, dan lignin 14,2 % belum dimanfaatkan secara optimal. TKKS dapat dimanfaatkan menjadi produk lain yang bernilai tambah tinggi.

Hal inilah yang mendorong Farah Fahma dan Faiza Ayu Lestari dari Departemen Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor (IPB) melakukan penelitian terkait pembuatan hidrogel nanofiber selulosa dari tandan kosong kelapa sawit (TKKS).

Farah mengatakan, nanofiber selulosa mempunyai potensi yang dapat digunakan sebagai bahan pembuatan hidrogel karena bersifat hidrofilik. Hidrogel merupakan waterinsoluble polymer yang memiliki kemampuan mengembang (swelling) dalam air atau larutan tertentu untuk menahan sejumlah air atau larutan dalam strukturnya.

“Hidrogel telah dimanfaatkan secara luas dalam berbagai bidang aplikasi, salah satunya dalam bidang biomedis. Dalam bidang biomedis khususnya hidrogel dapat digunakan sebagai penutup luka, kontak lensa, matrik penurun demam, penghantar obat, dan lain-lain,” ujar Farah.

Farah menjelaskan, penutup luka yang ideal harus memiliki kriteria diantaranya tidak dapat ditembus mikroorganisme atau dapat mencegah masuknya mikroorganisme ke tempat luka. Penutup luka dapat menyerap eksudat dan bahan toksik di permukaan luka, permeabel terhadap gas, mempunyai porositas yang cukup sehingga dapat ditembus uap air, tidak bersifat toksik dan non alergik, dapat melekat dengan baik pada luka, dapat menyesuaikan dengan bentuk permukaan tubuh, serta mudah disterilkan.

Ia juga menambahkan, berdasarkan uji Acid Detergen Fiber (ADF) dan Neutral Detergent Fiber (NDF), selulosa yang didapatkan memiliki kadar selulosa 69,55%, hemiselulosa 17,76%, dan lignin 5,81%. (T3)

 

Sumber: Infosawit.com