Wilmar Pastikan Pemasok Bebas Deforestasi

Setelah mendapat tekanan dan protes dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lingkungan seperti Greenpeace, Wilmar International Limited (Wilmar) menyatakan dukungannya terhadap peningkatan pengawasan terhadap pemasok minyak sawitnya. Kebijakan baru ini akan berdampak pada petani kecil yang belum memenuhi standar-standar perkebunan sawit berkelanjutan.

Untuk itu, Wilmar bersama Aidenvironment, konsultan independen yang focus keberlanjutan dan perubahan iklim, dan beberapa perusahaan-perusahaan consumer goods mengeluarkan pernyataan bersama untuk mewujudkan minyak sawit bebas deforestasi.

Dalam kebijakan baru ini, Wilmar menyatakan mendukung Aidenvironment dalam mengembangkan database pemetaan yang lebih komprehensif terkait kepatuhan pemasok sawit Wilmar terhadap sawit berkelanjutan.

Chief Sustainability Officer ofWilmarJeremy Goon mengatakan, peningkatan pengawasan ini bagian dari komitmen perusahaan mendukung program tanpa deforestasi, tanpa lahan gambut, tanpa eksploitasi (NDPE).

“Kami tetap mengacu pada komitmen NDPE, dan rencana ini adalah bagian strategi keberlanjutan kami, sembari kami berjuang membawa industri minyak sawit bebasd eforestasi dan konflik,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (11/12).

Jeremy berjanji, kebijakan ini akan dijalankan secara hati-hati karena bisa berdampak pada petani sawit kecil. Meski begitu, ia menegaskan dalam meningkatkan standar kebijakan keberlanjutan ini, Wilmar tidak membeli minyak sawit dari perkebunan yang belum bebas deforestasi.

Co-Founder of Aidenvironment Asia Eric Wakker menyambut baik upaya Wilmar tersebut. Menurutnya, dengan kebijakan ini, perusahaan-perusahaan yang berada di rantai pasok minyak kelapa sawit, kini akan mendapatkan informasi yang lebih baik akan perusahaan perkebunan pemasok mereka. “Baik itu dari sisi lokasi operasi maupun dari kepatuhan terhadap kebijakan NDPE, “harapnya.

Pada kuartal III 2018, Wilmar mencetak laba bersih US$ 927,08 juta. Laba tersebut naik 20,6% dari periode sama 2017. Sebagian besar kenaikan pendapatan Wilmar ini banyak disokong kenaikan penjualan dari beberapa unit bisnis hasil joint venture. Kinerja perusahaan ini juga terdorong dari penjualan di segmen bisnis tropical oils dan oilseeds.

 

Sumber: Harian Kontan

ITS Rancang Beton Modern dari Limbah Kelapa Sawit

Tim mahasiswa Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, berhasil merancang beton Self Compacting Concrete (SCC) dengan memanfaatkan limbah kelapa sawit.

SSC adalah teknologi beton modern, berupa beton dengan tingkat fluiditas yang tinggi, dan ndak memerlukan alat pe-madat. Inovasi tersebut telah berhasil menyabet juara ketiga dalam ajang International Concrete Competition (ICC) 2018 di Universitas Sebelas Maret (UNS), beberapa waktu lalu.

“Kami memanfaatkan abu pembakaran dari limbah kelapa sawit atau palm oil Fuel Ash (POFA) sebagai material pengganti semen. Selama ini, pemanfaatan POFA masih minim dan menjadi masalah karena memerlukan lahan pembuangan yang luas dan jumlahnya yang terus meningkat. Jadi, kami mengangkat konsep keberlanjutan,” kata salah satu anggota tim, Cita Nanda Kusuma Negari, di Kampus ITS, Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur, Selasa (11/12).

Cita menambahkan, POFA sebagai substitusi semen memiliki kandungan pozolanik seperti silika, alumina, dan besi yang tinggi. Kandungan tersebut berguna untuk membantu reaksi hidrasi sekunder yang dapat meningkatkan kekuatan beton.

 

Sumber: Koran Jakarta

,

Pindad Akan Bangun Pabrik Sawit Untuk Petani

PT Pindad (Persero) akan memfasilitasi pembangunan pabrik kelapa sawit (PKS) bagi para petani sawit di Pelalawan, Riau, dengan kapasitas 10 ton tandan buah segar (TBS) per jam. Pada tahap awal pengoperasian PKS tersebut, petani hanya sebagai penyuplai bahan baku, namun setelah lima tahun para petani didorong untuk mengambil alih kepemilikan dan operasional pabrik tersebut. Dengan upaya tersebut diharapkan petani bisa menikmati harga sawit yang lebih baik.

Wakil Ketua I Dewan Minyak sawit Indonesia (DMSI) Sahat Sinaga mengungkapkan, Pindad diketahui tengah bersiap membangun PKS di Kabupaten Pelalawan, Riau. Meski tidak dapat dipastikan besaran investasi yang disiapkan Pindad, biasanya pembangunan 1 unit PKS menelan dana Rp 350 juta untuk setiap kapasitas 1 ton TBS. Pindad diperkirakan membutuhkan biaya yang lebih rendah dari taksiran tersebut. “PKS itu menjadi pilot project model kemitraan antara Pindad dengan petani sawit. Model kemitraan itu akan dikembangkan dan diterapkan sebagai salah satu solusi mengatasi rendahnya harga TBS petani swadaya,” kata Sahat di Jakarta, kemarin.

Selama ini, harga TBS petani didasarkan pada harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) yang berfluktuasi di pasar internasional. Harga CPO kemudian diterjemahkan dengan memperhitungkan kualitas, biaya angkut, fluktuasi kurs, hingga faktor eksternal lainnya yang terkait TBS. Dalam konteks tersebut, apabila petani berada jauh dari PKS dan mengandalkan peran pengepul maka harga TBS yang diterima petani akan semakin tertekan. “Karena itu, dalam model kemitraan yang dibangun Pindad dan petani, PKS tersebut ditargetkan menjangkau 2.700 hektare (ha) kebun rakyat dengan radius maksimal 10 kilometer (km). Pindad menggandeng petani di wilayah sekitar PKS, mereka harus membentuk kelompok atau koperasi,” jelas dia.

Menurut Sahat, metode kemitraan antara Pindad dan petani tersebut akan dibuat mirip dengan skema kemitraan gula tebu. Apabila biaya produksi per kilogram TBS berkisar Rp 185 maka perhitungan yield (produktivitas CPO yang dihasilkan per ha kebun) adalah 19%. Dengan jarak antara PKS dengan kebun petani adalah 80 kilometer maka menelan biaya angkut tambahan Rp 60 per kilogram per 10 kilometer. Dengan keberadaan PKS Pindad maka biaya angkut tambahan tersebut dapat dihilangkan atau bisa ditekan seminimal mungkin. “Hasil penghematan itu kemudian akan dimanfaatkan sebagai investasi petani untuk mengambil alih PKS. Dengan begitu, setelah lima tahun, PKS itu kemudian menjadi milik kelompok atau koperasi petani tersebut,” jelas dia.

Pindad, lanjut dia, merancang mesin PKS yang tidak akan meninggalkan sampah. Karena itu, cangkang bahkan janjangsawitdapat dijual sehingga menghasilkan pendapatan tambahan bagi petani. “ITB memiliki teknologi nano supercapacitor. Janjang kosong sawit itu bisa digunakan untuk itu. Jadi, petani bisa menjual janjangnya Rp 200 per kilogram,” kata Sahat.

Sahat menambahkan, model kemitraan yang dikembangkan Pindad dengan petani itu dibutuhkan agar petani sawit Indonesia tidak lagi hanya menjual TBS. Dengan begitu, petani dapat menikmati harga yang lebih baik dan stabil. Selain itu, mendorong petani agar mau berkelompok. Dengan berkelompok, pemerintah bisa lebih mudah membina petani dan dengan berkelompok maka upaya menjalankan prinsip dan upaya keberlanjutan serta memenuhi sertifikat sawit lestari Indonesia (ISPO) bisa lebih mudah dilakukan. “DMSI mendorong upaya kemitraan seperti ini. Kami berharap, ini menjadi model yang bagus untuk dikembangkan,” jelas dia.

Ke depan, petani juga perlu didorong agar bisa memanfaatkan CPO yang dihasilkan PKS miliknya tersebut sebagai agunan ke bank. Dengan begitu, petani tidak perlu lagi meminjam ke pengijon. “Karena itulah, petani perlu membentuk koperasi atau kelompok. Dengan kartu keanggotannya, petani bisa mengakses bantuan perbankan. Kami berharap model ini bisa dijalankan,” kata Sahat.

 

Sumber: Investor Daily Indonesia

Indonesia Gandeng Asing Pelatihan Sawit Lestari

Pemerintah Indonesia menggandeng sejumlah organisasi dan negara lain untuk menyelenggarakan pelatihan pengelolaan sawit lestari kepada petani dan komunitas lokal di berbagai kawasan.

“Sudah waktunya bagi Indonesia, sebagai produsen terbesar kelapa sawit, untuk bekerja sama dengan negara dan organisasi terkait,  membumikan manfaat sawit lestari kepada para petani dan komunitas lokal di berbagai kawasan,” kata Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK), Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Siswo Pramono dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta,  Selasa.

Kepala BPPK Kemlu Siswo Pramono membuka Lokakarya Minyak Sawit untuk Perdamaian (Oil Palm Workshop for Peace/ OPWP) 2018 di Hotel Bandara Internasional (sebelumnya Sheraton), Kawasan Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang pada Senin (10/12).

Lokakarya tersebut merupakan hasil kerja sama BPPK Kemlu dengan Universitas Jambi (Unja) yang berlangsung  10-14 Desember 2018 di Jambi.

Kegiatan percontohan tersebut juga merupakan kerja sama dengan Pemerintah Kolombia yang bertujuan untuk memberikan pelatihan pengelolaan sawit lestari kepada para petani kecil (smallholders), sekaligus sebagai sarana berbagi pengalaman di masing-masing negara perserta dalam memanfaatkan potensi pertanian/perkebunan untuk menciptakan dan menjaga perdamaian.

Indonesia dan Kolombia mempunyai komitmen tinggi bagi perdamaian, apalagi keduanya sama-sama beberapa kali menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan (DK) PBB.

Bersamaan dengan pembukaan lokakarya itu, dilaksanakan pula Seminar “Oil Palm for Peace”. Dalam seminar tersebut, Perwakilan United Nations Development Programme (UNDP) berkesempatan untuk memaparkan program perdamaian melalui cross border local economy development.

Lokakarya sawit itu diikuti oleh 19 orang peserta yang berasal dari Indonesia (tujuh orang), Thailand (empat orang), Kolombia (tiga orang), Filipina (dua orang), Timor Leste (dua orang), dan PNG (satu orang).

Selain menggandeng Unja, Kemlu juga bekerja sama dengan mitra lain dalam pelaksanaan pelatihan ini, yaitu dengan PT Perkebunan Nusantara VI dan PT Asian Agri.

Kolombia juga telah melakukan pendekatan yang serupa, di mana kebijakan agraria menjadi bagian dari proses perdamaian. Salah satunya, melalui program Cacao for Peace bekerja sama dengan UNDP.

Berbekal pengalaman tersebut, Indonesia dan Kolombia berkolaborasi untuk berbagi pengalaman mengenai pemanfaatan kebijakan pertanian dalam menciptakan  perdamaian, meningkatkan produktivitas petani sawit, serta mengelola sawit lestari.

Selama lokakarya, peserta diberikan pelatihan dan berbagi pengalaman yang terkait dengan kebijakan, temuan dan fakta, struktur organisasi atau perusahaan kelapa sawit pada umumnya serta penelitian dan pengembangan terkait sawit.

Dalam kesempatan tersebut ini, para mantan kombatan Aceh, yang saat ini menjadi petani sawit, dan juga kalangan intelektual/akademisi Aceh, berbagi pengalaman dengan peserta dari berbagai negara.

Selain itu akan dilakukan pula kunjungan lapangan ke perusahaan sawit yang telah bersertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) maupun Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) di Jambi.

 

Sumber: Antaranews.com

ISPO Tidak Diakui, Petani Sawit Protes Pernyataan Dubes Eropa

Dubes Uni Eropa untuk Indonesia, Vincent Guerend dinilai mengintervensi kebijakan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Protes ini disampaikan petani sawit melalui Asosiais Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) dan Sawitku Masa Depanku (SAMADE).

“Saya sangat tidak setuju dengan pernyataan Duta Besar Uni Eropa (UE) untuk Indonesia Vincent Guerend yang menyarankan pemerintah Indonesia untuk meninjau kembali sertifikat Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO),” kata Gulat Manurung, Ketua DPW APKASINDO Riau, kepada sawitindonesia.com, pekan lalu.

Sebelumnya, Dubes Uni Eropa menyebut sertifikat ISPO belum cukup diakui untuk persyaratan ekspor minyak sawit ke Eropa. Untuk itu, ia meminta Pemerintah Indonesia untuk meninjau kembali standar ISPO dan mungkin membuatnya lebih bertanggung jawab dan transparan, dan melibatkan partisipasi masyarakat sipil.

“Standar ISPO yang hanya diimplementasikan oleh 15 persen produsen minyak kelapa sawit di Indonesia belum dianggap standar umum dunia,” terang dia seperti dilansir dari Antara.

Dikatakan Gulat, bahwa statement Dubes Eropa cenderung berbau kepentingan Politik Perdagangan. Seharusnya, pihak Eropa fair melihat dari semua lini jangan hanya melihat sedikit lalu mengeneralisasi secara keseluruhan.

“Sebagai Duta Besar UE untuk Indonesia tidak pantas menyampaikan pendapat seperti itu. Karena Indonesia sudah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk memperbaiki sistem industri perkelapasawitan di Indonesia secara menyeluruh. Saat ini pemerintah mengeluarkan regulasi di sektor perkelapasawitan dan evaluasi perbaikan regulasi penguatan ISPO yang semua itu bermuara kepada keberlanjutan,” ujarnya.

Tolen Ketaren, Ketua Umum SAMADE, menyampaikan pendapat serupa. Menurutnya, Dubes Eropa sebaiknya lebih sering turun ke perkebunan sawit untuk melihat tata kelola sawit berdasarkan ISPO.

“Harusnya jika UE peduli dengan iklim mereka merubah fungsi kebun kedelai, jagung, rapeseed yang notabene lebih dari 220 juta hektar di Eropa dan Amerika menjadi fungsi hutan kembali. Bukan kejar indonesia yang luas sawitnya hanya 14 juta hektar,” kata Tolen.

Gulat meminta jangan membanding-bandingkan jumlah perusahaan yang sudah mengikuti RSPO dengan ISPO. Karena wajar sudah lebih banyak Perusahaan mengikuti RSPO karena RSPO sudah berdiri tahun 2004 sedangkan ISPO baru akhir tahun 2011 diluncurkan.

Data Komisi ISPO menunjukkan Dari sekitar 14 juta hektar perkebunan sawit yang tersebar di seluruh Indonesia, sekitar 22,13% sudah bersertifikat ISPO atau seluas 3,099 juta hektare. Dengan produksi CPO sekitar 11,03 juta ton termasuk 7 Koperasi Perkebunan Sawit Rakyat (plasma dan swadaya).

Sumber: Sawitindonesia.com

,

Misi Dagang ke Arab Saudi, Perluas Pasar Minyak Sawit dan Komoditas Lainnya

Kementerian Perdagangan terus berupaya memperkuat pasar Timur Tengah, khususnya Arab Saudi. Melalui Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (PEN), Kemendag melakukan misi dagang ke Arab Saudi pada 28 November—1 Desember 2018 lalu. Kegiatan promosi ini bersinergi dengan berbagai kementerian, lembaga, Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) Jeddah, dan Konsulat Jenderal RI Jeddah serta berhasil mencatatkan potensi transaksi sebesar US$ 14,02 juta atau setara Rp 200 miliar.

Pada kegiatan misi dagang kali ini, delegasi Indonesia terdiri dari 90 peserta dari kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, serta perusahaan swasta dengan lini bisnis antara lain minyak sawit dan turunannya, makanan dan minuman, tuna, karoseri bus, alat tulis, domba hidup, kemasan film, fesyen muslim, furnitur, bumbu dan rempah, kopi, kayu gaharu, serta aromaterapi.

“Arahan Presiden sangat jelas untuk melakukan promosi secara sinergis dengan membawa citra positif Indonesia. Untuk itu, Kemendag berupaya meningkatkan akses pasar bersama kementerian, lembaga, dan para pemangku kepentingan lainnya, terutama Konsul Jenderal RI Jeddah” ujar Direktur Jenderal PEN, Arlinda, dalam keterangan resmi diterima InfoSAWIT, belum lama ini.

Arlinda menjelaskan, misi dagang ini menjadi peluang bagi pengusaha Indonesia membangun jejaring bisnis di luar negeri. Salah satunya melalui kegiatan forum bisnis yang diselenggarakan atas kerja sama Kemendag dengan KJRI Jeddah dan ITPC Jeddah.

Kegiatan forum bisnis ini dihadiri lebih dari 250 pelaku usaha Indonesia dan Arab Saudi. Pembicara pada forum bisnis ini antara lain Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Wakil Kepala Kadin Jeddah Syia Bassam Al Bassam, Importir asal Jeddah Mohammad Bawazier, Ketua Umum GAPKI Joko Supriyono, Direktur Eksekutif GIMNI Sahat Sinaga, dan akademisi UGM Prof Sri Rahardjo.

Selain forum bisnis, misi dagang ini terdapat kegiatan business matching yang mempertemukan pelaku usaha Indonesia dengan pelaku usaha Arab Saudi. Dalam kesempatan ini, terdapat sesi one on one business matching, di mana para pelaku usaha Indonesia melakukan pertemuan dengan buyer potensial Arab Saudi agar terbangun jejaring internasional.

Sekilas Perdagangan Indonesia-Arab Saudi

Total perdagangan Indonesia dengan Arab Saudi pada tahun 2017 tercatat US$ 4,54 miliar dengan nilai ekspor sebesar US$ 1,37 miliar dan nilai impor sebesar US$ 3,16 miliar. Pada tahun tersebut, Indonesia mengalami defisit neraca perdagangan sebesar US$ 1,78 miliar dengan nilai defisit migas sebesar US$ 2,35 miliar dan surplus nonmigas sebesar US$ 569,62 juta.

Total perdagangan Indonesia dengan Arab Saudi pada periode Januari—September 2018 tercatat US$ 4,42 miliar dengan nilai ekspor US$ 921,69 juta dan nilai impor sebesar USD 3,5 miliar. Produk ekspor utama Indonesia ke Arab Saudi adalah kendaraan bermotor, minyak sawit dan turunannya, produk kertas, cakalang, dan arang kayu.

 

Sumber: Infosawit.com

,

Salip Malaysia, RI Raja CPO Hilir Dunia

Program hilirisasi minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) nasional yang digulirkan sejak 2011 menuai hasil positif. Hal itu terlihat pada bertambahnya jumlah produk hilir yang dihasilkan, penambahan kapasitas, investasi, dan komposisi ekspor. Bahkan, kini Indonesia menjadi raja produk CPO hilir dunia, mengalahkan Malaysia.

Karena itu, program hilirisasi CPO perlu terus didorong untuk menghasilkan nilai tambah tinggi terhadap perekonomian nasional, meningkatkan devisa negara, menjaga nilai tukar rupiah, mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, mendongkrak penerimaan negara, menyerap produksi berlebih (over supply), menjaga harga, serta memperkuat ketahanan pangan dan energi nasional.

Jika pemerintah konsisten menerapkan kebijakan hilirisasi, pada 2020 Indonesia dipastikan mampu membangun industri hidrodeoksigenasi atau dekarboksilasi dan perengkahan katalitik yang antara lain akan menghasilkan green diesel dan green gasoline.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga menyatakan, sejak program hilirisasi bergulir pada 2011, investasi mengalir deras ke sektor ini dengan nilai sekitar US$ 4 miliar. Alhasil, kapasitas produksi industri CPO hilir naik. Sebanyak 85% investasi industri hilir sawit adalah modal dalam negeri.

Dia mencatat, kapasitas penyulingan (refinery) CPO nasional naik dari 43 juta ton pada 2011 menjadi 55 juta ton pada 2017. Produk yang dihasilkan refinery nasional antara lain minyak goreng, margarin, dan shortening. Selanjutnya, kapasitas produksi oleokimia melompat dari 2,1 juta ton menjadi 4,3 juta ton per tahun.

Seiring dengan itu, Indonesia kini mampu memproduksi 145 jenis produk CPO hilir hingga level empat, naik tajam dari 2011 yang hanya 70-an. Jumlah itu di atas Malaysia yang hanya sekitar 110. Produk turunan yang dihasilkan industri CPO nasional antara lain super olein, margarin, gliseron murni, new vegetable oilsfatty acid methyl esters(FAME), dan new ester oils.

“Produk CPO hilir kita terdiri atas oleopangan, oleokimia, dan biofuel. Jadi, dilihat dari berbagai indikator, hilirisasi CPO berjalan sukses dan Indonesia menjadi raja produk CPO hilir dunia. Kita jelas lebih unggul dari Malaysia karena bisa menghasilkan pelumas dari CPO,” ujar dia di Jakarta, Jumat (7/12).

Komposisi ekspor CPO nasional, kata Sahat Sinaga, juga berubah tajam selama 2011-2017. Pada 2011, porsi ekspor CPO mencapai 42%, sedangkan hilir 55%. Namun, pada 2017, porsi ekspor CPO tinggal 22% dan 78% produk turunan.

Menurut dia, perkembangan industri CPO hilir juga tak lepas dari insentif yang diberikan pemerintah. Sektor ini mendapatkan insentif pembebasan pajak untuk jangka waktu tertentu (tax holiday). Contoh perusahaan yang mendapatkan insentif ini adalah PT Unilever Oleokimia Indonesia.

“Apabila kebijakan hilirisasi tidak berubah, pada 2020 Indonesia seharusnya sudah mampu membangun industri hidrodeoksigenasi atau dekarboksilasi dan perengkahan katalitik yang antara lain akan menghasilkan green diesel dan green gasoline,” ungkap Sahat.

Pacu Hilirisasi
Sementara itu, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus memacu program hilirisasi CPO guna mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. Program peningkatan nilai tambah bahan baku dalam negeri tersebut telah menghasilkan kinerja gemilang. Ini terlihat pada indikator rasio ekspor produk hulu dan hilir yang semula 60:40 pada 2010 bergeser menjadi 22:78 pada 2017.

“Industri pengolahan sawit selama ini mampu berkontribusi signifikan bagi Indonesia karena sebagai produsen dan eksportir terbesar dunia,” kata Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto.

Kemenperin mencatat, komoditas kelapa sawit, CPO, dan produk turunannya merupakan pemasok utama ekspor nasional senilai US$ 22,97 miliar pada 2017, tidak termasuk oleokimia dan biodiesel. Hasil ini membuat Indonesia menguasai 52% pasar ekspor minyak sawit di dunia.

“Ekspor produk berbasis kelapa sawit yang didominasi oleh produk hilir bernilai tambah tinggi ini menjadi salah satu penopang perolehan devisa negara dan berperan penting dalam menjaga penguatan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing,” papar Airlangga.

Bahkan, dengan menghasilkan 42 juta ton minyak sawit per tahun, dia menuturkan, Indonesia berkontribusi hingga 48% dari produksi CPO dunia. Selain itu, sektor ini menyerap tenaga kerja sebanyak 21 juta orang, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Saat ini, jumlah anggota Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mencapai 644 perusahaan yang tersebar merata di provinsi penghasil kelapa sawit, seperti Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat.

“Indonesia berpeluang menjadi pusat industri pengolahan sawit global untuk keperluan pangan, nonpangan, dan bahan bakar terbarukan,” ujar Menperin.

Tiga Jalur Hilirisasi
Airlangga Hartarto mengungkapkan, selain pengembangan produk hulu, seperti CPO dan crude palm kernel oil (CPKO), ada tiga jalur hilirisasi industri CPO di dalam negeri yang masih potensial untuk terus dikembangkan, yaitu oleopangan (oleofood complex), oleokimia (oleochemical complex), dan biofuel (biofuel complex).

Hilirisasi oleopangan adalah industri-industri yang mengolah produk industri refinery untuk menghasilkan produk antara oleopangan (intermediate oleofood) sampai pada produk jadi oleopangan (oleofood product). Berbagai produk hilir oleopangan yang telah dihasilkan di Indonesia antara lain minyak goreng sawit, margarin, vitamin A, vitamin E, shorteningice creamcreamercocoa butter atau specialty-fat.

Adapun hilirisasi oleokimia, kata dia, adalah industri-industri yang mengolah produk industri refinery untuk menghasilkan produk-produk antara lain oleokimia, oleokimia dasar, sampai pada produk jadi seperti produk biosurfaktan (seperti produk detergen, sabun, dan sampo), biolubrikan (biopelumas), dan biomaterial (contohnya bioplastik).

Selanjutnya, hilirisasi biofuel adalah industri-industri yang mengolah produk industri refinery untuk menghasilkan produk-produk antara biofuel sampai pada produk jadi biofuel, seperti biodiesel, biogas, biopremium, bioavtur, dan lain-lain. “Terkait dengan hilirisasi biofuel, saat ini pemerintah serius menerapkan program biodiesel 20% (B20) secara penuh di Indonesia, dan memperluas penggunaan B20 di semua kendaraan bermotor,” tegas Menperin.

Plt Dirjen Industri Agro Kemenperin Achmad Sigit Dwiwahjono mengatakan, pihaknya terus mendorong hilirisasi di sawit. Hal ini sesuai amanat Undang-Undang (UU) No 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, yang semangatnya mendorong pengembangan industri pengolahan dan produk yang dihasilkan. “Kemenperin akan terus mendorong kebijakan hilirisasi antara lain melalui tax allowance(keringanan pajak) dan tax holiday,” ujar dia.

Tahap awal, dia menerangkan, industri masih diperbolehkan menjual produk antara dan mengekspor ekspor CPO dan CPKO. Sebab, industri hilir belum mampu menyerap semua produksi CPO/CPKO nasional.

Sigit mengatakan, apabila industri hilir telah siap, misalnya, ketika program biohidrokarbon berhasil diimplementasikan secara masif, tidak tertutup kemungkinan ekspor CPO/CPKO dihentikan.

Sementara itu, Komisaris Utama PT Triputra Agro Persada (TAP) Arif P Rachmat mengatakan, saat ini, hilirisasi CPO sudah berjalan lancar, meskipun belum sempurna. Sebab, masih ada beberapa kebijakan yang perlu diluruskan, seperti ketentuan baru tentang penghapusan pungutan ekspor CPO dan produk turunannya.

“Kebijakan itu bisa menghambat hilirisasi. Seharusnya, penghapusan pungutan ekspor hanya berlaku untuk produk turunan CPO, sedangkan CPO tetap diberlakukan. Ya, kita perlu melihat lagi soal peraturan mengenai dana pungutan ekspor ini,” ujar dia di Jakarta, Jumat (7/12).

Dia mengatakan, jika ada kebijakan yang tidak sesuai, hal itu akan menganggu keberlangsungan hilirisasi CPO. Di sisi lain, dia mendukung program penggunaan mandatori biodiesel 20% (B20) dari pemerintah, karena bisa membangkitkan industri CPO. Dengan B20, harga CPO bisa naik, sehingga menguntungkan industri.

Dia menilai, bisnis biodiesel akan menjadi titik terang industri kelapa sawit nasional dan bisa meningkatkan daya saing. Jika program ini sukses, impor minyak bisa berkurang dan memberikan efek berantai (multiplier effect), yaitu stabilitas ekonomi dan penguatan neraca perdagangan.

Arif menilai, kebijakan B20 sangat diperlukan di tengah kondisi ekonomi yang tidak stabil dan pelemahan rupiah terhadap dolar AS. Saat ini, kunci sukses agar perusahaan bisa bertahan adalah perusahaan komoditas tidak boleh berutang terlalu
banyak.

 

Sumber: Beritasatu.com

,

DMSI: Hapus Pengepul Tandan Sawit Petani

Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) meminta pemerintah khususnya pemerintah daerah (pemda) membenahi tata niaga sawit nasional dengan memutus keberadaan para pengepul di antara rantai pasok tandan buah segar (TBS) petani ke pabrik kelapa sawit (PKS). Para pengepul diduga menikmati 30-35% dari harga TBS yang seharusnya menjadi milik petani.

Wakil Ketua I DMSI Sahat Sinaga meminta pemerintah memutus keberadaan pengepul di antara rantai pasok TBS petani ke PKS, dalam hal ini pemda paling bertanggung jawab untuk mengatasi kondisi tersebut. “Lintah darat yang berada di antara PKS dan petani, yakni pengepul, harus dihilangkan. Pemerintah harus mengatasi ini, keberadaan mereka itu menikmati 30-35%, termasuk ongkos angkut, dari harga TBS yang seharusnya bisa dinikmati petani,” kata Sahat, kemarin.

Di sisi lain, petani-petani kelapa sawit yang bukan mitra plasma agar berkelompok, sehingga PKS mau mendatangi dan membeli TBS langsung dari petani. “Jadi, selain menghapus pengepul, pemerintah harus memperbaiki infrastruktur supaya PKS bisa langsung ke petani. Dal hal ini, petani juga tidak bisa hanya mengeluh, mereka harus berkelompok. Kalau panen cuma dua tandan, siapa yang mau beli, kalau berkumpul, tentu tidak lagi harus ke pengepul,” kata Sahat.

Secara terpisah, Ketua Umum DPP Asosiasi Sawitku Masa Depanku (Samade) Tolen Ketaren menuturkan hal senada dalam focus group discussion (FGD) tentang Menahan Kejatuhan Harga CPO, Menyelamatkan Petani yang digelar Investor Daily di Jakarta, Rabu (5/12). Tolen mengatakan, harga TBS petani swadaya lebih murah Rp 300 per kilogram (kg) dari petani plasma. “Ini karena ada pihak ketiga. Kami berharap, petani bisa menjual langsung ke PKS. Selama ini, keberadaan pengepul turut menekan harga TBS petani menjadi rendah. Kami sudah menyampaikan hal ini kepada Gapki supaya setidaknya menginstruksikan ke anggotanya supaya tidak ada lagi pengepul. Kami juga berharap supaya ada instruksi dari Presiden soal ini,” kata Tolen.

Sementara itu, Sahat juga mengusulkan agar pemerintah memacu ekspor ke wilayah Timur Tengah dan Afrika Timur. Alasannya, Uni Eropa (UE) dan Amerika Serikat (AS) saat ini bukan lagi pasar tujuan ekspor yang kondusif untuk minyak sawit Indonesia. Di Timur Tengah, ada potensi pasar setidaknya 200 juta populasi dan di Afrika Timur ada 380 juta populasi. Untuk memacu ekspor dalam waktu yang cepat, kedua wilayah tersebut harus menjadi fokus, sehingga stok minyak sawit nasional bisa segera terserap sebanyak-banyaknya. “Ini sambil terus memacu pelaksanaan B20 dan B30 di dalam negeri. Di dua wilayah itu, sawit tidak diserang oleh isu negatif. Hanya saja, di sana tidak ada refinery. Jadi, kita tidak berpeluang memacu ekspor CPO. Pilihan hanya pada turunan CPO, seperti RBD olein, RBPDPO, atau minyak goreng kemasan,” kata Sahat.

Untuk itu, lanjut Sahat, pemerintah perlu mengkaji kembali kebijakan terkait penentuan pungutan ekspor Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP KS) yang baru saja direvisi. Dalam pandangan DMSI, menolkan pungutan CPO itu tidak ada gunanya. Sebab, hilirisasi CPO di dunia ini yang berkembang hanya di Indonesia dan Malaysia, negara lain sudah tutup dan mereka lebih menikmati pasokan produk turunan CPO dari Indonesia. “Kita harus memacu ekspor olahan CPO, salah satunya besaran pungutan BPDP KS atas produk turunan CPO harus lebih rendah setidknya US$ 40 per ton dibandingkan pungutan atas CPO,” kata Sahat.

Ekspor Biodiesel

Dalam kesempatan itu, Sahat menuturkan, mengenakan pungutan ekspor atas fatty acid methyl ester (FAME) juga langkah yang tidak tepat, meski saat ini masih dinolkan karena harga CPO yang masih di bawah US$ 570 per ton. Kapasitas industri biodiesel nasional saat ini terpasang 12 juta kiloliter dan yang dikonsumsi dalam negeri baru sekitar 4 juta kiloliter. “Mungkin, tahun depan baru sekitar 6 juta kiloliter, lalu kenapa harus dikenakan pungutan ekspor,” kata Sahat Sinaga.

Menurut Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan, ekspor biodiesel tahun ini bisa mencapai 1,60-1,70 juta kiloliter. Angka itu diperkirakan naik menjadi 2 juta kiloliter pada 2019, permintaan terbesar diprediksi berasal dari Tiongkok dan Eropa.

 

Sumber: Id.beritasatu.com

Kemlu Gelar Pelatihan Percontohan Minyak Sawit Untuk Perdamaian

Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri bekerja sama dengan Universitas Jambi (Unja)  menyelenggarakan kegiatan pelatihan percontohan minyak sawit untuk perdamaian (Oil Palm Course for Peace/OPCP) 10-14 Desember 2018 di Jambi.

Keterangan Pusat Pengembangan dan Pengkajian Kebijakan Kawasan (P2K2) Amerika dan Eropa Kemlu yang diterima di Jakarta,  Senin,  menyebutkan kegiatan itu merupakan percontohan yang bertujuan memberikan pelatihan pengelolaan sawit lestari kepada para petani kecil (smallholders).

Pelatihan itu juga sebagai sarana sharing best practices Indonesia dan Kolombia dalam memanfaatkan potensi pertanian untuk menciptakan perdamaian.

Kegiatan OPCP akan dibuka oleh Wakil Menteri Luar Negeri RI AM Fachir di Hotel Bandara Internasional (Ex-Sheraton), Kawasan Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Senin sore pukul 14.30 WIB.

OPCP 2018 akan diikuti oleh 13 peserta yang berasal dari Indonesia (enam orang), Thailand (dua orang), Kolombia (dua orang), Filipina (seorang) dan Timor Leste (dua orang).

Para peserta akan mengikuti kegiatan pelatihan di Jambi yang dikoordinasikan oleh Unja. Selain itu, Kemlu juga menggandeng mitra lain dalam pelaksanaan pelatihan ini, yaitu PT Perkebunan Nusantara VI dan PT Asian Agri.

Inisiatif kegiatan OPCP berawal dari perjanjian damai Helsinki Process. Pemerintah Indonesia mengalokasikan sejumlah lahan dan anggaran yang selanjutnya dikelola oleh para mantan kombatan menjadi lahan pertanian.

Upaya ini merupakan salah satu pendekatan yang digunakan untuk re-integrasi para mantan kombatan tersebut ke dalam masyarakat. Sebagian dari lahan pertanian tersebut dimanfaatkan sebagai perkebunan kelapa sawit.

Kolombia juga telah melakukan pendekatan yang serupa guna proses perdamaian, salah satunya melalui program Cacao for Peace bekerja sama dengan United Nations Development Programme (UNDP).

Berbekal pengalaman tersebut, Indonesia dan Kolombia akan berkolaborasi untuk sharing best practices mengenai pemanfaatan kebijakan pertanian dalam menciptakan perdamaian, meningkatkan produktivitas petani sawit, serta mengelola sawit lestari.

Selama pelatihan OPCP, peserta akan diberikan pelatihan yang terkait dengan kebijakan, temuan dan fakta, struktur organisasi atau perusahaan kelapa sawit pada umumnya serta penelitian dan pengembangan terkait kelapa sawit, selain itu akan dilakukan pula kunjungan lapangan ke perusahaan sawit yang telah bersertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) maupun Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) di Jambi.

 

Sumber: Antaranews.com

,

DMSI Hapus Pengepul Tandan Sawit Petani

Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) meminta pemerintah khususnya pemerintah daerah (pemda) membenahi tata niaga sawit nasional dengan memutus keberadaan para pengepul di antara rantai pasok tandan buah segar (TBS) petani ke pabrik kelapa sawit (PKS). Para pengepul diduga menikmati 30-35% dari harga TBS yang seharusnya menjadi milik petani.

Wakil Ketua I DMSI Sahat Sinaga meminta pemerintah memutus keberadaan pengepul di antara rantai pasok TBS petani ke PKS, dalam hal ini pemda paling bertanggung jawab untuk mengatasi kondisi tersebut. “Lintah darat yang berada di antara PKS dan petani, yakni pengepul, harus dihilangkan. Pemerintah harus mengatasi ini, keberadaan mereka itu menikmati 30-35%, termasuk ongkos angkut, dari harga TBS yang seharusnya bisa dinikmati petani,” kata Sahat, kemarin.

Di sisi lain, petani-petani kelapa sawit yang bukan mitra plasma agar berkelompok, sehingga PKS mau mendatangi dan membeli TBS langsung dari petani. “Jadi, selain menghapus pengepul, pemerintah harus memperbaiki infrastruktur supaya PKS bisa langsung ke petani. Dal hal ini, petani juga tidak bisa hanya mengeluh, mereka harus berkelompok. Kalau panen cuma dua tandan, siapa yangmau beli, kalau berkumpul, tentu tidak lagi harus ke pengepul,” kata Sahat.

Secara terpisah, Ketua Umum DPP Asosiasi Sawitku Masa Depanku (Samade) Tolen Ketaren menuturkan hal senada dalam focus group discussion (FGD) tentang Menahan Kejatuhan Harga CPO, Menyelamatkan Petani yang digelar Investor Daily di Jakarta, Rabu (5/12). Tolen mengatakan, harga TBS petani swadaya lebih murah Rp 300 per kilogram (kg) dari petani plasma. “Ini karena ada pihak ketiga. Kami berharap, petani bisa menjual langsung ke PKS. Selama ini, keberadaan pengepul turut menekan harga TBS petani menjadi rendah. Kami sudah menyampaikan hal ini kepada Gapki supaya setidaknya menginstruksikan ke anggotanya supaya tidak ada lagi pengepul. Kami juga berharap supaya ada instruksi dari Presiden soal ini,” kata Tolen.

Sementara itu, Sahat juga mengusulkan agar pemerintah memacu ekspor ke wilayah Timur Tengah dan Afrika Timur. Alasannya, Uni Eropa (UE) dan Amerika Serikat (AS) saat ini bukan lagi pasar tujuan ekspor yang kondusif untuk minyak sawit Indonesia. Di Timur Tengah, ada potensi pasar setidaknya 200 juta populasi dan di Afrika Timur ada 380 juta populasi. Untuk memacu ekspor dalam waktu yang cepat, kedua wilayah tersebut harus menjadi fokus, sehingga stok minyak sawit nasional bisa segera terserap sebanyak-banyaknya. “Ini sambil terus memacu pelaksanaan B20 dan B30 di dalam negeri. Di dua wilayah itu, sawit tidak diserang oleh isu negatif. Hanya saja, di sana tidak ada refinery. Jadi, kita tidak berpeluang memacu ekspor CPO. Pilihan hanya pada turunan CPO, seperti RBD olein, RBPDPO, atau minyak goreng kemasan,” kata Sahat.

Untuk itu, lanjut Sahat, pemerintah perlu mengkaji kembali kebijakan terkait penentuan pungutan ekspor Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP KS) yang baru saja direvisi. Dalam pandangan DMSI, menolkan pungutan CPO itu tidak ada gunanya. Sebab, hilirisasi CPO di dunia ini yang berkembang hanya di Indonesia dan Malaysia, negara lain sudah tutup dan mereka lebih menikmati pasokan produk turunan CPO dari Indonesia. “Kita harus memacu ekspor olahan CPO, salah satunya besaran pungutan BPDP KS atas produk turunan CPO harus lebih rendah setidknya US$ 40 per ton dibandingkan pungutan atas CPO,” kata Sahat.

Ekspor Biodiesel

Dalam kesempatan itu, Sahat menuturkan, mengenakan pungutan ekspor atas fatty acid methyl ester (FAME) juga langkah yang tidak tepat, meski saat ini masih dinolkan karena harga CPO yang masih di bawah US$ 570 per ton. Kapasitas industri biodiesel nasional saat ini terpasang 12 juta kiloliter dan yang dikonsumsi dalam negeri baru sekitar 4 juta kiloliter. “Mungkin, tahun depan baru sekitar 6 juta kiloliter, lalu kenapa harus dikenakan pungutan ekspor,” kata Sahat Sinaga.

Menurut Ketua Harian Asosiasi Produsen Bio-fuels Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan, ekspor biodiesel tahun ini bisa mencapai 1,60-1,70 juta kiloliter. Angka itu diperkirakan naik menjadi 2 juta kiloliter pada 2019, permintaan terbesar diprediksi berasal dari Tiongkok dan Eropa.

 

Sumber: Investor Daily Indonesia