Jokowi: “Saya Awasi Replanting”

 

“Saya enggak mau yang namanya seremonial, nanem lalu tinggal. Enggak begitu, saya awasi terus pasti,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) .

Pesan ini disampaikan Presiden Jokowi di akhir pidatonya saat peresmian Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Rokan Hilir, Riau, pada 9 Mei 2018. Presiden meminta program replanting benar-benar dapat segera diselesaikan. Baik menteri dan gubernur terkait diminta ikut mendukung peremajaan sawit rakyat.

“Dan jangan lupa pak menteri pak gubernur saya cek ini nanti. Jalan atau ndak.  Saya  punya alat untuk mengecek ini.  Jangan main-main dengan saya, akan saya cek terus,” ujarnya.

Terkait penyaluran dana replanting, Presiden juga menyentil kinerja BPDP-Kelapa Sawit. Jokowi menegaskan,“Saya dengar dana yang dikeluarkan Badan Pengelola Dana Sawit itu enggak cepat dan  ruwet. Nanti pulang saya mau tanya, kenapa lama, kenapa enggak cepat? Ini udah ditunggu rakyat untuk segera peremajaan sawit,” tegasnya.

Presiden Jokowi menambahkan, “Saya gitu-gitu tahu jangan dipikir enggak tahu. Kadang kalo salaman, ada yang bisikin saya; Pak ini dananya gak keluar-keluar. Ada itu yang bisikin saya, Pak ini sertifikatnya, saya kejar itu pasti. Saya cek intelijen bener enggak. Kalau enggak benar, ya saya  gebuk langsung,”tegasnya.

Pada April 2018, petani peserta program peremajaan sawit rakyat kesulitan mencairkan dana hibah dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS). Adapun penyebabnya adalah dana baru bisa dipakai apabila peraturan menteri pertanian mengenai KUR Dana Perkebunan sudah terbit.

Gus Dalhari Harahap, Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia Sumatera Utara menuturkan sampai saat ini masih ada petani yang berproses untuk pencairan dana karena terganjal beberapa aturan teknis yang masih belum tuntas. “Karena dana replanting dikelola BPDP-KS yang notabene petani ikut menyumbang. Lalu mengapa untuk biodiesel pencairannya sangat mudah tetapi untuk petani sangat bertele-tele?” tanya Gus Dalhari seperti disampaikan kepada Majalah SAWIT INDONESIA.

Jokowi menyebutkan dirinya akan terus mengecek perkembangan replanting sawit di seluruh Indonesia. “Nanti akan saya cek, saya lihat bibitnya sudah ditanam atau belum. Sudah berapa hektare, tanamannya sudah besar atau belum. Jika pohon-pohon ini masih ada (di Rohil), awas berarti belum dikerjakan.”

“Saya enggak mau namanya seremonial. Nanam lalu tinggal. Enggak begitu, saya awasi terus pasti,” tegas Jokowi.

Gulat Medali Emas Manurung, Ketua DPW APKASINDO Riau, menyebutkan pihaknya sangat mengapresiasi program PSR nasional yang kali ini berlokasi di provinsi Riau dan diresmikan oleh Presiden Jokowi. Kendati sempat tertunda beberapa kali akibat kesibukan Presiden. Awalnya, lokasi peresmian replanting mengambil tempat di Rokan Hulu (Rohul) lalu dipilih Rokan Hilir (Rohil).

“Kami (petani) sawit sangat berterimakasih kepada Presiden karena replanting menjadi tonggak sejarah perkelapasawitan di Riau khususnya Indonesia. Pada umumnya, petani menempati posisi termarginalkan. Tetapi fakta menunjukkan tanggal 9 Mei kemarin, Presiden hadir ditengah-tengah kebun sawit milik petani. Pak Jokowi merasa enjoy karena suasananya benar-benar  petani, tidak bermewah-mewah,” kata Gulat Manurung.

Menurut Gulat, program peremajaan sawit rakyat  solusi cemerlang atas kebuntuan produksi petani selama ini. Pasalnya, kondisi sawit petani di Riau sekitar 65% tidak produktif. Masalah produktivitas yang rendah disebabkan tanaman berusia tua di atas 25 tahun. Selain itu, tanaman petani salah menggunakan  bibit yang tidak unggul akibatnya produktivitas 60% dibawah normal.

 

Sumber: Sawitindonesia.com

,

GIMNI Sebut Alasan Melesunya Ekspor Sawit Indonesia

 

Jakarta – Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) menyebut ekspor minyak sawit Indonesia memang mengalami penurunan bila dibandingkan tahun sebelumnya. Volume ekspor minyak sawit Indonesia pada kuartal I 2018 lebih rendah 3 persen bila dibandingkan kuartal I 2017.

“Ekspor CPO (Crude Palm Oil) ke India relatif sulit bersaing dengan Malaysia yang tidak dikenai pajak ekspor,” ujar Direktur Eksekutif GIMNI Sahat Sinaga kepada Tempo, Ahad, 17 Juni 2018. Maret lalu, India mematok pajak impor CPO sebesar 44 persen dan pajak minyak sawit olahan sebesar 54 persen.

Penurunan ekspor itu tidak hanya terjadi untuk ekspor ke India, melainkan juga untuk pasar Eropa, khususnya untuk bahan makanan. Sahat mengatakan turunnya ekspor ke Eropa lebih disebabkan oleh kampanye negatif yang selalu menyudutkan sawit. “Isunya soal deforestasi dan penyelamatan Orang Utan.”

Padahal, India dan Eropa masuk ke dalam daftar pasar utama ekspor sawit Indonesia. Negara lain yang juga merupakan pasar penjualan sawit adalah Cina, Uni Eropa, Pakistan, Timur Tengah, Rusia, dan Afrika. Sementara, distribusi produk sawit Indonesia pun didominasi oleh ekspor, dengan persentase 28-29 persen untuk pasar domestik dan 71-72 persen untuk ekspor.

“Oleh karena itu, kita harus sadar bahwa eksistensi Industri Sawit Indonesia sangat tergantung pada gejolak pasar global,” ujar Sahat.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan melesunya ekspor produk sawit Indonesia berimbas pada defisitnya neraca perdagangan tanah air dalam tiga bulan terakhir.

Sementara defisit itu pun berandil pada tidak stabilnya nilai tukar rupiah belakangan ini. Untuk itu, pemerintah tengah memutar otak untuk menggenjot volume ekspor sawit Indonesia.

Darmin menyebut Presiden Joko Widodo telah bertemu dengan Perdana Menteri India Narendra Modi, untuk membicarakan soal tingginya bea masuk yang diterapkan India terhadap minyak sawit atau crude palm oil (CPO) Indonesia.

Perkara bea masuk itu, kata Darmin, memang memegang andil terhadap turunnya ekspor CPO Indonesia ke India. “Mudah-mudahan agak turun dan neraca perdagangan bisa mengarah ke positif,” kata Darmin.

 

Sumber: Tempo.co

Presiden Jokowi Datang, Petani Riau Semangat Remajakan Sawit

 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Program Peremajaan Sawit Rakyat di Riau yang ditargetkan seluas 25.423 hektare tersebar di 8 Kabupaten. Replanting akan memperbaiki rendahnya produktivitas rakyat melalui penggunaan bahan tanaman berkualitas dan praktik manajemen terbaik.

Terbang dari Pangkalan TNI AU Roesmin Nurjadin, Pekanbaru,  Presiden Jokowi menuju Desa Pelita, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, yang menjadi lokasi peresmian program PSR pada 9 Mei 2018.  Selama 30 menit lamanya, Jokowi dan rombongan menggunakan Helikopter  Super Puma TNI AU lalu  tiba sekitar pukul 09.10 WIB.

Dari helipad di Lapangan Sepakbola Kelurahan Bagan Batu, Kecambatan Bagan Sinembah, Jokowi ditemani Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Plt Gubenur Riau Wan Thamrin -Hasyim, langsung menuju lokasi peresmian. Sesampainya di Desa Pelita , Jokowi turun dari mobil kepresidenan RI-1 dan mendapatkan sambutan meriah dari masyarakat.

Peresmian PSR di Riau sangat berbeda  sebelumnya di Musi Banyuasin dan Serdang Bedagai. Panitia tidak menyediakan tenda dan kursi lipat seperti kegiatan seremoni pada umumnya. Tetapi menggunakan ruang terbuka seluas 1.000 meter. Tempat duduk menggunakan batang sawit yang dibentuk kursi panjang untuk 6-8 orang. Setibanya di lokasi, Jokowi ikut duduk di atas pohon sawit yang sudah ditebang ini.

Dalam pidatonya, Presiden Jokowi menyatakan peremajaan sawit rakyat agak terlambat dibandingkan perusahaan swasta. Akibatnya, hasil produksi sawit rakyat tertinggal dua kali lipat.

“Saya lihat pohon-pohon di sini telah berumur 30 tahun lebih. Padahal, seharusnya harus kita remajakan sejak dulu. Tapi kita ini terlambat meremajakan. Jika kita bandingkan produksi sawit perusahaan swasta dengan  rakyat berbeda jauh, dua kali lipat,” ujar Jokowi di hadapan ratusan petani sawit.

Sebelumnya, peremajaan tahap pertama berlangsung di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan pada September 2017 pada lahan seluas 4.446 hektare. Tahap kedua berjalan di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara pada November 2017, di lahan seluas 9.109 hektare.

Khusus di Kabupaten Rokan Hilir, lahan sawit yang diremajakan seluas 15.000 hektare yang melibatkan kurang lebih 5 ribu petani swadaya setempat. “Untuk meremajakan seperti ini, tahun ini target kita di seluruh Tanah Air itu ada 185 ribu hektare. Di Provinsi Riau sendiri akan dikerjakan 25 ribu hektare,” ujar Presiden dalam sambutannya.

Sebanyak delapan kabupaten di Provinsi Riau menjadi sasaran program peremajaan ini. Kedelapan kabupaten tersebut ialah Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kampar, Siak, Pelalawan, Kuantan Sengingi, Indragiri Hulu, dan Bengkalis.

Program Peremajaan Sawit Rakyat merupakan program prioritas pemerintah untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani kelapa sawit. Saat ini, di Indonesia terdapat 14,03 juta hektare lahan sawit diantaranya  5,61 juta hektare milik rakyat. Tanpa direplanting, produktivitas sawit  rakyat terbilang rata-rata 5 ton per hektare. Setelah berjalan penggantian tanaman tua diharapkan produktivitas bisa naik sampai 10 ton per hektare.

“Inilah mengapa pemerintah melakukan peremajaan, dimulai dari pemilihan bibit yang baik. Tahun ini target peremajaan kelapa sawit di seluruh tanah air ada 185 ribu hektar,” tegas Jokowi.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga meminta sertifikasi tanah secepatnya dikerjakan untuk membantu petani. Tanpa sertifikasi, petani sulit mendapatkan pendanaan replanting dari BPDP-KS. Syarat utama mendapatkan dana yaitu lahan sudah bersertifikat.

“Saya titip ke pak lurah pak camat untuk membantu Badan Pertanahan Nasional (BPN) menyelesaikan ini mumpung ada program ini. Tahun lalu ,kita targetkan 5 juta sertifikat harus keluar,  tahun ini 7 juta sertifikat di seluruh tanah air harus keluar,”  ujar Presiden.

Dengan mempunyai sertifikat, petani juga terhindar dari permasalahan sengketa lahan. Menurut Presiden, “Kalau sudah pegang sertifikat menjadi bukti hak hukum atas tanah. Nanti, nggak akan ramai dan nanti menjadi sengketa dengan tetangganya, sengketa dengan perusahaan swasta.”

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil menegaskan kepemilikan sertifikat akan sangat menguntungkan bagi petani kelapa sawit. Sebab, sertifikat itu juga bisa diagunkan ke bank untuk mendapatkan kredit. “Seandainya ada sertifikat, barang kali sudah dari kemarin-kemarin bapak melakukan replanting karena sertifikat itu berharga, bisa dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman bank,” papar Sofyan.

 

Sumber: Sawitindonesia.com

,

Penjualan Migor Kurang Licin

Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) mencatat penjualan minyak goreng (migor) selama Ramadan dan Lebaran kurang licin. Sebab, saat ini masyarakat lebih senang keluar jalan-jalan dibandingkan makan-makan di rumah.

Direktur Eksekutif GIMNI Sahat Sinaga mengatakan, pertumbuhan penjualan migor Ramadan dan Lebaran tahun ini diprediksi cuma tumbuh 4-5 persen saja. Angka ini seperti tahun sebelumnya.

“Angka ini turun dibandingkan 2015 ke bawah,” ujarnya kepada Rakyat Merdeka di Jakarta, belum lama ini.

Pada 2015 ke bawah, biasanya penjualan migor selama Ramadan dan Lebaran tumbuh 8-10 persen. Pasalnya, saat itu masyarakat lebih senang makan-makan selama Lebaran. Namun, hal itu berubah sejak 2015 ke atas.

Kondisi ini memperlihatkan jika tingkat perekonomian masyarakat sudah meningkat. “Sekarang trennya sudah berubah. Makan tidak menjadi prioritas lagi. Orang sudah tidak jor-joran lagi untuk membuat makanan Lebaran,” katanya.

Menurut Sahat, konsumsi migor selama Juni diprediksi mencapai 780 ribu ton. Ini didorong adanya momen Ramadan dan Lebaran. “Naiknya memang tidak tinggi cuma 4-5 persen. Tap.i lumayanlah,” paparnya.

Terkait dengan pasokan, dia menegaskan , tidak ada kendala. Pasokan migor di semua daerah lancar. Kelangkaan migor yang sempat terjadi di beberapa daerah juga sudah teratasi. “Samarinda dan Balikpapan sudah diatasi oleh grupWilmardan Astra.” paparnya.

Menurutnya, produk minyak goreng curah akan beralih kepada kemasan. Proses transisinya diperkirakan akan selesai pada 2019. “Nanti tahun 2020 tidak ada lagi minyak goreng yang dijual curah,” jelasnya.

Pada 2018. konsumsi minyak goreng domestik dikalkulasi mencapai 12,759 juta ton. lebih tinggi dari tahun lalu yang sebanyak 11.056 juta ton. Tahun ini, penggunaan minyak sawit untuk dalam negeri masih didominasi untuk pangan.

“Dengan rincian, sebanyak 8.414 juta ton untuk makanan dan specialty fats. Sementara itu, 845 ribu ton untuk oleochemical dan soap noodle. Lalu, 3.5 juta ton memenuhi kebutuhan biodiesel.” kata Sahat.

Dumping Eropa

Menurut Sahat, asosiasi sedang melakukan penyelidikan terkait adanya dugaan dumping oleh produsen minyak nabati asal Eropa yang dijual di Indonesia. Dumping berdampak pada penjualan migor dalam negeri.

“Kami sedang menyelidikinya dan mengumpulkan datanya.” ujarnya.

Dalam mengumpulkan data dumping, pihaknya tidak hanya menyelidiki penjualan 2017 saja, tapi dari 2014. Hal ini dilakukan biar datanya lebih valid.

“Kalau cuma diambil satu tahun kurang valid. Sekarang sudah mulai ada gambaran hasilnya,” paparnya.

Produsen yang diduga melakukan dumping, kata dia, berasal dari Spanyol. Perancis dan Italia. Dan, biasanya merupakan produk premium. “Kami juga masih selidiki apakah mereka impor langsung dalam bentuk botol atau bulk saja dan dikemas di sini.”” katanya.

Ditanya berapa kerugiannya. Sahat belum bisa membocorkannya karena masih dalam proses perhitungan. “Tinggal menghitung berapa populasinya kelas menengah atasnya. Karena mereka yang menggunakan minyak itu,” tuturnya..

Dengan penyelidikan dumping, kata dia, bukan berarti pihaknya menolak masuknya produk minyak nabati Eropa. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. “Kita tidak akan melarang total seperti Eropa melarang Crude palm oil (CPO) kita,” ujarnya.

Diajuga menegaskan, penyelidikan dumping tidak terkait dengan balas dendam. Pihaknya hanya ingin menciptakan perdagangan yang adil. “Kami sudah merasakannya dari lama. Kok pertumbuhan migor tidak seperti biasanya,” tukasnya.

Sebelumnya. Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Oke Nurwan mengatakan. GIMNI masih melakukan eksaminasi atau penyelidikan apakah ada unsur dumping atau subsidi atas minyak nabati asal Eropa tersebut. Hingga saat ini. lanjut Oke, pihaknya akan menunggu pengaduan dari masyarakat, termasuk dari GIMNI.

Bilamana pengaduan diajukan, maka investigasi akan dilakukan oleh Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) berdasarkan pengaduan tersebut. “Jadi kita tunggu hasil eksaminasi GIMNI tersebut,” kata Oke.

 

Sumber: Rakyat Merdeka

Borneo Forum II 2018 Ini Syarat Menjadikan Sawit Objek Vital Nasional

 

Pelaku sawit dapat meminta pemerintah supaya sawit dapat ditetapkan menjadi obyek vital nasional. Salah satu kriteria yang dipenuhi sawit berperan sebagai komoditas strategis penyumbang devisa negara. 

Peserta Borneo Forum 2018 tersenyum sumringah setelah mendengar penjelasan Brigjen Ahmad Lumumba, Direktur Pengamanan Objek Vital (Dir Pam Obvit) Baharkam Polri bahwa sawit dapat dimasukkan menjadi obyek vital nasional. Salah satu satu syarat yang terpenuhi yaitu komoditas ini bersifat strategis bagi perekonomian nasional dan memenuhi hajat hidup masyarakat sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004. Tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional.

“Sawit punya peranan strategis sebagai penyumbang devisa, di atas sektor migas. Sebagaimana dikatakan Presiden Jokowi bahwa sawit strategis,”kata Brigjen Ahmad Lumumba dalam Seminar Borneo Forum II 2018, di Hotel Novotel Balikpapan, Jumat (27 April 2018).

Brigjen Ahmad Lumumba menyatakan, “sawit ini penyumbang devisa besar bagi negara. Jadi bukan obyek biasa karena kontribusinya besar sekali. Dan dapat dijadikan obyek vital nasional. Tinggal diatur oleh kementerian terkait.”

Sebagaimana dijelaskan Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004. Tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional, pengertian obyek vital nasional adalah kawasan/lokasi, bangunan/instalasi dan/atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan/atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis. Salah persyaratan yang dimiliki perkebunan sawit sebagai obyek vital nasional adalah menghasilkan kebutuhan pokok sehari-hari; dan apabila terdapat ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan bencana terhadap kemanusiaan dan pembangunan.

Merujuk kepada aturan tadi, kata Brigjen Ahmad Lumumba, maka industri sawit dapat didorong menjadi obyek vital nasional. “Dengan begitu, Polri bisa memaksimalkan keamanan dan bantuan bagi obyek vital tadi,”ujarnya.

Menyikapi kampanye negatif yang dilakukan LSM terhadap sawit terutama tindakan masuk kebun tanpa izin untuk mengambil dokumentasi dan data kampanye. Brigjen Ahmad menegaskan dapat dilakukan penindakan apabila terbukti terjadi pelanggaran hukum. “Tidak ada yang kebal termasuk LSM. Apabila memenuhi unsur pelanggaran bisa ditindak,” tegasnya.

Pemerintah menyambut baik usulan supaya sawit menjadi obyek vital nasional. Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian (Kementan) Bambang menyatakan apabila perkebunan sawit ditetapkan sebagai objek vital nasional sangat penting karena sawit selama ini banyak mendapat kampanye negatif, baik dari dalam maupun luar negeri.

“Ini kan aneh, dari dalam negeri yang tidak memahami arti penting sawit juga ikut menyerang. Padahal, sawit sebagai penyerap tenaga kerja dan sumber devisa. Dengan penetapan sawit sebagai objek vital nasional, saya pikir sangat tepat,” kata dia.

 

Sumber: Sawitindonesia.com

Produksi Kelapa Sawit Berkelanjutan

Wakil Ketua Umum 2 GAPKI Pusat, Susanto meyakini Indonesia bisa menghasilkan produksi Kelapa Sawit berkelanjutan. Hal ini diungkapkannya kepada wartawan media massa baik cetak maupun elektronik Kalbar saat buka puasa bersama di Hotel Mercure, Pontianak.

Susanto pun menepis isu miring terhadap keberadaan kelapa sawit Indonesia oleh beberapa Non Government Organization (NGO) dan tudingan negara Uni Eropa. Ia menegaskan isu itu lebih kepada persaingan dagang tidak sehat antara produsen minyak nabati lain di eropa yang pangsa pasarnya telah tergerus oleh minyak  kelapa sawit. Dimana CPO yang produktifitasnya lebih tinggi dibandingkan dengan hasil produksi perkebunan lainnya di eropa seperti rapeseed, bunga matahari, soya oil dan lainnya.

“NGO menuduh sawit Indonesia sebagai penyebab rusaknya hutan, sawit penyebab desforestasi kemudian sawit tidak mensejahterakan masyarakat, penyebab perubahan iklim, banyak perusahaan sawit yang pengemplang pajak, perampas tanah rakyat, tanaman monokultur, pelanggar hak asasi manusia, penyebab kekeringan dan masih banyak lagi tuduhan lain yang diarahkan ke sawit. Namun tuduhan itu janganlah ditelan mentah-mentah karena fakta di lapangan jauh berbeda,” kata pria yang juga menjadi Chief Executive Officer (CEO) Perkebunan Sinarmas Kalimantan Barat ini.

Fakta di lapangan yang bisa diverifikasi dan dilihat para pihak bahwa kebun kelapa sawit memberikan sumbangsih yang begitu besar  ke negara Indonesia. Saat ini sawit di Indonesia 43 persen merupakan kebun rakyat, 6 persen milik Negara dan 51 persen swasta artinya tidak semua perkebunan sawit dikuasai oleh pengusaha.

Tak hanya itu, sawit juga merupakan salah satu produk eksport penghasil devisa terbesar negara Indonesia. Lebih dari 20 miliar dollar AS per tahun dan salah satu penyerap tenaga kerja terbesar,

“Secara langsung penyerapan tenaga kerja di perkebunan sawit ini lebih dari 4,5 juta orang. Dan secara tidak langsung mampu menghidupi sebanyak kurang lebih 20 juta orang. Serta fakta lain yaitu sawit mampu menyebabkan pertumbuhkan wilayah. Dari dulu-dulunya wilayah yang tidak ada apa-apanya, kini bisa berkembang bahkan sudah ada yang menjadi kabupaten,” jelasnya.

Dirinya juga tidak memungkiri, masih ada masalah di perkebunan sawit. Seperti masih ada yang membakar saat membuka lahan, penebangan hutan, pembebasan lahan yang tidak mengikuti SOP dan masih ada perusahan sawit yang tidak menjalankan peraturan ketenagakerjaan sesuai ketentuan yang berlaku.  “Tapi jangan semua perusahaan sawit disama rataka. Yang melanggar aturan silakan dilaporkan, diproses dan ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku,” ujarnya.

Menurutnya isu miring tentang perkebunan kelapa sawit Indonesia ini sangat berpengaruh pada harga jual serta akan menghambat eksport CPO Indonesia. Bahkan hal itu dapat merusak daya jual hasil kelapa sawit Indonesia di tingkat dunia khususnya di negara eropa dan ujung-ujungnya akan berdampak ke negara lain.

“Kami tetap berkomitmen untuk menghasilkan produksi kelapa sawit berkelanjutan yaitu kami tidak ingin ada pembukaan kebun sawit dengan cara membakar, tidak ada lagi membuka lahan yang mengandung nilai konservasi tinggi  (HCV), tidak lagi membuka lahan yang masih berhutan primer dan memiliki kandungan karbon tinggi (HCS) dan semuanya adalah wujud komitmen kami untuk memproduksi sawit tanpa merusak hutan (no deforestation),” ungkap Susanto.

“Kami juga menghargai hak kepemilikan tanah masyarakat sehingga setiap pembebasan lahan dilakukan melalui proses FPIC (free prior inform concern) serta melakukan pemetaan partisipatif dengan masyarakat. Kami menghargai hak-hak buruh serta menjalankan semua peraturan ketenagakerjaan yang berlaku dan lainnya. Semua komitmen ini sudah kami jalankan, dan komitmen kami yang paling baru adalah melakukan ketelusuran atau traceability untuk mengetahui asal usul buah dan minyak sawit yang kami olah. Dari mana buah tersebut dihasilkan, dari lahan seperti apa dan bagaimana proses produksinya,” paparnya.

Hal yang tidak kalah pentingnya kata Susanto bahwa seluruh kebun kelapa sawit Sinarmas akan memenuhi standar sertifikat Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) dan Raund Table Sustainable Palm Oil (RSPO) sesuai dengan target waktu yang telah disampaikan kepada para pemangku kepentingan.

“Dan ini akan kami penuhi semua baik ISPO maupun RSPO karena saya pastikan Indonesia ke depan akan kesana. Dan kita tidak bisa mengelak karena itu memang tuntutan dunia. Agar hasil minyak sawit kita ini mau dibeli oleh negara luar sesuai standar yang mereka inginkan,” katanya.

Susanto menyarankan agar semua pihak harus bersatu dan bersama-sama  dalam memajukan produksi komoditi penghasil minyak nabati utama di Indonesia ini, sehingga bilamana ada masalah. “Bila ada kekurangan mari duduk bersama mencari akar masalahnya dan mengambil langkah-langkah perbaikan, selesaikan masalah tersebut bersama-sama di dalam negeri kita sendiri. Mari bersama-sama lebih mengutamakan kepentingan nasiona,” ajak Susanto.

 

Sumber: Pontianakpost.co.id

Rusia Tak Termakan Kampanye Negatif Sawit Indonesia

Menteri Pertanian Amran Sulaiman senang dengan komitmen Pemerintah Rusia yang menolak segala bentuk kampanye negatif terhadap produk kelapa sawit Indonesia di Uni Eropa. Dia pun berharap Rusia ikut melakukan perlawanan terhadap kampanye negatif tersebut.

Apresiasi dan harapan ini disampaikan Amran ke Duta Besar Rusia untuk Indonesia Lyudmila Vorobieva saat keduanya bertemu di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, kemarin. Dalam pertemuan itu dibicarakan mengenai kerja sama pertanian.

“Kita tahu bahwa kita mengambil gandum dari Rusia dan kita ekspor sawit, palm oil, ke Rusia. Saya sampaikan masalah sawit ini jadi perhatian kami, karena selama jni negara-negara Uni Eropa melakukan black campaign. Kami minta (Rusia) melakukan perlawanan sehubungan dengan palm oil Indonesia,” tutur Amran, usai pertemuan.

Menurut Amran, keterlibatan Rusia cukup penting mengingat kampanye hitam yang dilakukan di Eropa cukup masif. Bahkan, kampanye dilakukan parlemen Uni Eropa. Mereka menuding produk sawit yang dihasilkan Indonesia merusak alam dan ekosistem hutan.

“Kami sampaikan, pendekatannya cuma environment, deforestation, tetapi community welfare. Sebab, ada 30 juta penduduk Indonesia tergantung pada sawit. Kalau dilakukan blackcampaign, otomatis produksi sawit turun. Ini secara tidak langsung akan berdampak pada kerusakan lingkungan. Sebab, masyarakat pindah ke hutan, membabat hutan karena harga sawit turun. Alhamdulillah, saat ini harga stabil dan membaik dan beberapa negara Eropa sudah mengerti,” tutur Amran.

Dalam informasi yang dipegang Amran, sudah banyak negara Eropa bisa menerima sawit Indonesia. Mereka tidak terpengaruh dengan kampanye hitam yang selama ini ada. “Karni ketemu Dubes Jerman. Spanyol, Denmark. Kami sampaikan dan mereka setuju (menerima sawit Indonesia). Sebab, orang utan saja mereka begitu perhatian, apalagi ini (petani sawit) orang beneran.”

Saat ini, Rusia membutuhkan sekitar 18 ribu ton sawit dari Indonesia. Amran memastikan,* Indonesia siap memasok kebutuhan itu. Selain sawit, Indonesia juga bakal melakukan ekspor buah-buahan ke Rusia. Buah yang akan diekspor antara lain mangga, salak, manggis, dan yang lainnya.

Di kesempatan itu, Duta Besar Rusia untuk Indonesia Lyudmila Vorobieva menyampaikan terima kasih atas keterbukaan Amran untuk kerja sama pertanian dengan negaranya. Apalagi Rusia dan Indonesia adalah dua negara dengan hasil tani yang cukup besar sehingga sangat strategis untuk melakukan kerja sama.

 

Sumber: Rakyat Merdeka

Mentan Amran Minta Rusia Bela Sawit

JAKARTA – Menteri Pertanian Amran Sulaiman meminta Rusia turut membela sawit Indonesia, terutama dalam menghadapi kampanye hitam yang sedang gencar dilakukan oleh negara-negara di kawasan Uni Eropa (UE). “Kami minta Rusia melakukan counteract sehubungan palm oil Indonesia. Sebagaimana mereka tidak pernah melakukannya dan mereka setuju,” kata Amran.

Hal itu menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan Mentan Amran saat menerima menerima kunjungan kerja Duta Besar Rusia untuk Indonesia L Yudmila G Vorobiva di Jakarta, Jumat (8/6).

Seperti dilansir keterangan resmi Kementerian Pertanian (Kementan) .pertemuan tersebut membahas kerja sama kedua negara untuk memajukan industri pertanian nasional dan meningkatkan kesejahteraan petani. “Kita tahu kita impor gandum dari Rusia, tapi kita juga ekspor palm oil, karet, kakao, dan beberapa produk pertanian lain ke Rusia,” kata Amran.

Menurut Amran, masalah sawit menjadi perhatian serius mengingat selama ini masyarakat Uni Eropa kerap melakukan black campaign. Rusia sebagai salah satu negara mitra di Eropa sangat optimistis dengan pertanian Indonesia dan saling membutuhkan kerja sama, khususnya untuk melakukan counteract (menangkal) kampanye hitam terhadap minyak sawit Indonesia.

Amran mengharapkan, pendekatan yang digunakan tidak hanya dari aspek lingkungan, tapi juga dari aspek kesejahteraan masyarakat (community wealth). Terdapat 30 juta orang yang tergantung pada sawit“Jika dilakukan black campaign di negara-negara Eropa, otomatis bisa harga CPO (minyak sawit) turun. Dan ini secara tidak langsung akan berdampak pada kerusakan lingkungan. Masyarakat bisa pindah membabat hutan karena sawit yang biasa dijualnya turun,” kata Amran.

Amran mengatakan, pemimpin-pemimpin negara Eropa sudah mengerti mengenai hal itu setelah dilakukan pertemuan dengan Menteri Pertanian Jerman, Spanyol, Denmark, dan Pemerintah Rusia. “Saya mengharapkan masyarakat sekitar hutan dan perkebunan sawit juga menjadi perhatian negara-negara Eropa. Ini orang-orang benar, petani sawit dan yang tinggal di sekitarnya,” kata dia.

Selain sawit. Amran mengatakan, sebagai bentuk upaya memperkuat kerja sama dengan Rusia, Indonesia mendorong agar dapat mengekspor buah-buahan seperti mangga dan salak ke negara tersebut.

 

Sumber: Investor Daily Indonesia

Membangun Industri Hilir Kelapa Sawit

Ancaman terhadap produk minyak sawit atau Crude palm oil (CPO) Indonesia tak henti-hentinya datang dari negara-negara Eropa membuat gerah dan gelisah jutaan jiwa keluarga petani kelapa sawit Indonesia. Begitu juga dengan jutaan para pekerja yang bekerja diperusahaan perkebunan kelapa sawit.

Apa solusi yang tepat dari ancaman CPO Indonesia itu? Berbagai langkah telah dilakukan pemerintah Indonesia dengan melakukan negosiasi dengan negara-negara penerima CPO Indonesia. Berbagai persyaratan yang disyaratkan negara-negara ekspor CPO Indonesia telah dilakukan akan tetapi ancaman tidak menerima produk CPO Indonesia terus berlangsung, semakin hari semakin kuat. Pemerintah Indonesia juga sudah mengantisipasinya dengan berupaya mentaati aturan yang diberlakukan negara-negara penerima produk CPO Indonesia. Berbagai tuduhan dan ancaman terhadap produk CPO Indonesia ditanggapi dengan sabar, tenang dan melakukan perbaikan sesuai dengan keinginan konsumen CPO Indonesia. Tidak salah, selaku produsen CPO harus sabar dan pro fesional melayani konsumen. Namun, kesabaran ada batasnya bagi para profesional. Kesabaran ada batasnya bukan berarti dibalas dengan emosional tetapi harus juga profesional.

Pemerintah Indonesia, para petani kelapa sawit, para perusahaan kelapa sawit harus siap sedia bila ancaman itu benar-benar dilaksanakan yakni menghentikan seluruh pembelian produk CPO Indonesia. Ancaman terhadap produk CPO dari Indonesia semakin serius dengan menetapkan waktu yakni tahun 2019 apa bila berbagai persyaratan yang disyaratkan tidak dipenuhi. Apa yang dilakukan negara-negara Eropa, parlemen Eropa yang akan menghentikan pembelian CPO Indonesia harus diterima dengan persiapan yang benar-benar siap.

Ketergantungan ekspor CPO Indonesia terlalu besar yakni 60 persen ekspor dan 40 persen untuk dalam negeri. Sampai tahun 2016 kelapa sawit Indonesia tetap merajai pasar dunia yakni 54 persen produksi CPO dunia dipasok Indonesia kemudian Malaysia pada posisi kedua dengan produksi 32 persen produksi CPO dunia.

Bila menjadi kenyataan penutupan ekspor CPO Indonesia berarti ada 60 persen total produk CPO Indonesia tidak memiliki pasar. Jelas ini menjadi ancaman serius bagi jutaan petani kelapa sawit di Indonesia.

Untuk itu ancaman kepada jutaan petani kelapa sawit Indonesia harus dipikirkan semua pihak, pemerintah dan para pengusaha kelapa sawit Indonesia. Asosiasi Petani Kelapa sawit Indonesia (Apkasindo) harus mampu menjawab tantangan itu. Cara yang tepat Apkasindo dengan Gabungan Pengusaha Kelapa sawit Indonesia (Gapkindo) dan pemerintah harus mencari solusi yang tepat guna menyelamatkan produk CPO Indonesia.

Bila negara-negara Eropa, parlemen negara Uni Eropa benar melakukan menyetop minyak sawit dari Indonesia maka langkah yang tepat sudah dimiliki Indonesia. Waktu yang diberikan memang sangat singkat, apakah benar tahun depan akan dilakukan. Hal ini harus dicermati dan diantisipasi dengan nyata, bukan sekadar kata. Menerapkan Agribisnis secara total

Berbagai tuduhan dan ancaman harus diterima tentang produk CPO Indonesia dengan melakukan perbaikan sesuai dengan standar internasional. Namun, disamping melakukan perbaikan produk CPO Indonesia baik dari mutu sampai kepada sistem produksi seperti pemanfaatan lahan perkebunan kelapa sawit harus diperbaiki. Hal ini penting mengingat posisi Indonesia sebagai produsen CPO maka selaku produsen harus memenuhi standar yang diinginkan konsumen. Tidak bisa ditawar-tawar seb ab kini pro duk CPO memp akan penghasil devisa terbesar Indonesia.

Puluhan juta rakyat Indonesia yang hidup dari aktivitas perkebunan kelapa sawit harus mendapat jaminan akan kelangsungan pro duk CPO Indonesia maka semua pihak harus serius memikirkannya apa bila benar-benar nanti minyak sawit Indonesia diboikot negara-negara di dunia. Indonesia sebagai negara importir terbesar CPO harus memiliki solusi yang tepat dan nyata untuk itu.

Memang sampai saat ini negara-negara Eropa termasuk Amerika Serikat yang akan menolak CPO Indonesia belum jelas alasan yang sebenarnya. Ada keraguan terhadap tuduhan yang dilontarkan terhadap CPO Indonesia. Ada agenda lain selain dari tuduhan yang dilontarkan. Hal itu biasa dalam dunia bisnis. Kompetitor dalam bisnis pasti ada maka sebagai produsen CPO terbesar di dunia harus bisa memenangkan kompetitor itu dengan baik.

Pemerintah Indonesia harus membuktikan tuduhan negera-negara Eropa akan CPO Indonesia yakni bahwa produk minyak sawit mutunya baik, membuktikan bahwa produk CPO Indonesia dihasilkan dengan cara yang baik dan benar. Produk CPO Indonesia dihasilkan dari lahan perkebunan yang tepat, tidak benar merusak lingkungan. Bila berbagai tuduhan itu telah bisa dij awab dan dibuktikan dengan baik dan benar maka ancaman dan tuduhan itu tidak benar maka ada agenda lain selain dari ancaman atau tuduhan tersebut.

Menjawab masalah CPO Indonesia yang terus diancam, akan diboikot langkah yang tepat menetapkan total agribisnis pada tanaman kelapa sawit. Pada prinsipnya agribisnis itu adalah semua atau segala aktivitas pertanian dari hulu hingga hilir. Total agribisnis pada tanaman kelapa sawit harus dilakukan. Faktanya sekarang ini tanaman kelapa sawit belum total agribisnis di Indonesia. Alasannya produksi minyak sawit Indonesia sebagian besar ditujukan untuk ekspor, hanya sekitar 20-25 persen yang digunakan untuk konsumsi domestik. Konsumsi domestik tersebut mencakup untuk industri oleofood, oleokimia, detergen atau sabun dan biodiesel.

Artinya tanaman kelapa sawit secara agribisnis belum total dilakukan di Indonesia. CPO masih bahan setengah jadi dari produk kelapa sawit. Untuk itu pemerintah Indonesia harus memaksimalkan tanaman kelapa sawit secara agribisnis.

Memang sejak tahun2011 Indonesia telah mendorong hilirisasi minyak sawit di dalam negeri melalui tiga j alur hilirisasi yakni jalur hilirisasi industri oleofood, jalur hilirisasi industri oleokimia dan jalur hilirisasi biofuel.

Jalur hilirisasi biofuel dikaitkan dengan kebi) akan mandatori biodiesel dari B-5 (2010), B-10 (2012), B-15 (2014) dan B-20 (2016).

Bila hal ini terealisasi maka akan mengurangi ketergantungan Indonesia pada pasar CPO dunia. Disamping mengurangi ketergantungan Indonesia pada pasar CPO dunia, hilirisasi biofuel akan mengurangi ketergantungan Indonesia pada BBM fosil. Ketergantungan kepada BBM fosil membuat harga BBM terus meningkat dan memicu laju inflasi di Indonesia. Sudah saatnya lndonesia memproduksi biodiesel berbasis minyak sawit yakni fatty acid methylester (FAME) minimal untuk memenuhi kebutuhan domestik atau dalam negeri.

Sudah saatnya pemerintah menerapkan kebijakan hilirisasi minyak sawit dalam negeri menjadi minyak sawit olahan. Keuntungan yang diperoleh berlipat ganda sebab bila kebijakan hilirisasi minyak sawit dalam negeri terealisasi akan membuka lapangan kerja bagi puluhan juta tenaga kerja sehingga mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia.

Hal ini pernah dilakukan pemerintah Indonesia era Orde Baru yang menutup ekspor kayu gelondongan dan membuat kebij akan untuk melakukan kayu gelondongan sebagai olahan maka berdiri puluhan pabrik Pulp (bubur kertas) berskala besar. Kemudian dilanjutkan dengan berdirinya puluhan pabnk kertas berskala besar akibat dari adanya produksi Pulp. Kemudian dari produksi Pulp dalam negeri maka berdiri puluhan pabrik tekstil berskala besar.

Langkah yang pernah dilakukan pemerintah era Orde Baru ini perlu dicontoh dalam menjawab masalah CPO Indonesia di pasar dunia. Memang ekspor minyak sawit Indonesia menghasilkan devisa yang besar bagi Indonesia. Devisa yang dihasilkan sangat besar yakni nilai ekspor CPO tahun 2008 sebesar USD 15,4 miliar, kemudian tahun 2011 meningkat menjadi USD 21,6 miliar. Namun, tahun 2016 lalu mengalami penurunan menjadi USD 17,8 miliar karena permintaan dan harga CPO dunia menurun.

Besarnya nilai ekspor minyak sawit Indonesia telah memberikan kontribusi yang baik bagi perekonomian Indonesia. Devisa ekspor minyak sawit Indonesia itu bisa menghidupi puluhan juta rakyat Indonesia. Hal itu bisa dilihat dari komposisi ekspor CPO Indonesia yakni dihasilkan dari kebun-kebun sawit pada 190 kabupaten di Indonesia. Kemudian sebesar 41 persen ekspor CPO itu berasal dari perkebunan kelapa sawit rakyat.

Hal ini bisa diterima sebab perkebunan kelapa sawit milik perusahaan swasta dan pemerintah umumnya berlanjut pada tahap pengolahan CPO atau melakukan produk CPO olahan hilirisasi. Sedangkan CPO dari perkebunan kelapa sawit rakyat umumnya diekspor. Kini bagaimana agar CPO hasil dari perkebunan kelapa sawit rakyat menjadi produk CPO olahan hilirisasi. Bila ini bisa diwujudkan, ancaman terhadap CPO Indonesia di pasar dunia tidak lagi menjadi masalah. ***

Penulis, Dosen Manajemen Produksi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Medan, aktivis YBWSMedan

Fadmin P Malau

 

Sumber: Harian Analisa

Mau Bangun Pabrik Minyak Goreng, Holding PTPN III Cari Dana Rp 16 Triliun

 

Holding PT Perkebunan Nusantara III atau PTPN III menyatakan akan melakukan investasi sebesar Rp 16 triliun rupiah untuk pengembangan industri hilir. Antara lain membangun pabrik ethanol, pabrik minyak goreng, dan pabrik ban di Sumatera dan Jawa.

“Pabrik ethanol itu dalam tahun ini ada dua, pabrik ban satu. Lalu pabrik minyak goreng satu dan satu lagi nanti pabrik ban roda dua,” ungkap Direktur Utama Holding PTPN III Dolly P. Pulungan di Kantor Bappenas, Jakarta, Jumat (8/6/2018).

Dengan begitu, kata Dolly dapat meningkatkan nilai tambah bagi holding PTPN III.

“Karena kalau kita ingin menjual produk utama dengan mahal berarti market lokal tidak bisa accept,berarti kita kan tidak berhasil mendukung pemerintah,” lanjutnya.

Dia berharap, kebutuhan dana sebesar Rp 16 triliun tersebut dapat diperoleh dari skema PINA (Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah).

“Harapannya semua (dibiayai menggunakan skema PINA), ekuitas kita Rp 54 triliun. (Mendapat pendanaan) Rp 16 triliun tidak begitu susah,” jelasnya.

 

Sumber: Liputan6.com