Bupati Musibanyuasin Promosi Sawit Berkelanjutan Di Eropa

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) menjadi rujukan pengembangan komoditas kelapa sawit di level nasional dan internasional. Bupati Musi Banyuasin yang juga merupakan Ketua Umum Lingkar Temu Kabupaten Lestari, Dodi Reza Alex Noerdin tersebut mendapatkan kepercayaan untuk menjadi salah satu panelis dalam sesi ‘Partnership in SDGs on Sustainable Palm Oil’ pada European Palm Oil Conference #EPOC2018bersama Amsterdam Declaration Support Unit, RSPO Eropa dan Universitas Wageningen di Madrid.

Dodi Reza Alex Noerdin menjelaskan bahwa komitmen mencapai SDGs sudah dimulai di tingkat Musi Banyasin lewat isu komoditas. Hanya tantangan terbesar saat ini adalah ketersediaan data dan peta yang tepat terutama terkait pekebun. Dapat dikatakan peta dan data, Kabupaten bisa lebih fokus pada pengembangan program yang tepat untuk meningkatkan kapasitas pekebun dan mendorong intensifikasi

“Pengembangan komoditas strategis sawit di Indonesia akan dapat berkontribusi pada capaian Target Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) untuk Indonesia, dan ini sudah dimulai di Kabupaten Muba,” ungkap Bupati Muba Dodi Reza Alex Noerdin di sela menjadi salah satu panelis dalam EPOC 2018 di Madrid.

“Salah satu contoh nyata adalah pencapaian Muba untuk mendapatkan dukungan dana replanting dari BPDP Sawit untuk pekebun sawit khususnya swadaya. Proses ini berlangsung selama lebih dari dua tahun dan tidak akan bisa terjadi tanpa data spasial & sosial ekonomi pekebun yang jelas. Data yang berhasil dikumpulkan adalah hasil kerjasama multipihak di Kabupaten,” jelas Dodi.

Dodi menambahkan, dengan fokus pada data dan peta, Kabupaten bisa lebih fokus pada pengembangan program yang tepat untuk meningkatkan kapasitas pekebun dan mendorong intensifikasi. “Adanya peta dan data yang baik juga memungkinkan kabupaten untuk melakukan monitoring dan penegakan hukum di sektor sawit secara efektif bekerjasama dengan provinsi dan nasional – disini terlihat jelas bahwa penurunan tingkat deforestasi akan sulit tercapai tanpa peta dan data yang baik,” imbuhnya.

Pada kesempatan tersebut, turut hadir bersama Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin menjadi panelis lain diantaranya Menteri Industri Malaysia, Madam Theresa Kok Suh Sim, Menteri Perdagangan Republik Indonesia Enggartiasto Lukita, dan Mantan Presiden Columbia, Alvaro Uribe Velez. Selain itu, Ketua EPOA, Frans Claassen, Sekretaris Jenderal Aliansi Minyak Sawit Eropa, Margot Logman, dan Profesor Universitas Cagliari, Departemen Ilmu Biomedis, Sebastiano Banni.

Dodi juga menyampaikan, seperti yang diucapkan oleh Presiden Jokowi di World Economic Forum, Hanoi dan Pak Menteri Perdagangan tadi pagi, kita semua perlu gotong-royong menjadi ‘The Avengers’ sawit lestari untuk membasmi ‘THANOS’ berupa perang dagang yang akhirnya akan merugikan kita semua, terutama 4 juta pekebun Indonesia, lebih dari 20.000 keluarga di Musi Banyuasin saja – investor paling besar di sektor sawit – yang mempertaruhkan seluruh asetnya untuk mengembangkan sawit lestari.

Lanjutnya, Pemkab Musi Banyuasin percaya bahwa untuk menjawab tantangan ini, kabupaten tidak bisa bekerja sendiri – karenanya Muba kerjasama dengan berbagai pihak dan mendirikan Lingkar Temu Kabupaten Lestari sebagai upaya kolaborasi dengan Kabupaten lain. Muba percaya bahwa contoh baik ini akan dapat direplikasi oleh Kabupaten lainnya, terutama melalui jaringan Lingkar Temu Kabupaten Lestari dan APKASI yang sudah dibentuk.

“Dengan komitmen daerah, maka SDGs dan berbagai kebijakan perbaikan tata kelola Indonesia seperti ISPO, moratorium sawit dan Satu Peta serta komitmen swasta untuk lestari akan lebih mudah dicapai,” tutupnya.

 

Sumber: Sawitindonesia.com

,

Pemerintah Harus Proaktif

JAKARTA – Pemerintah harus proaktif memastikan mesin-mesin penggerak industri dapat menggunakan solar dari minyak bumi yang dicampurkan fatty acid methyl esters (FAME) dari minyak sawit menjadi biodisel kadar 30% (B30) tepat waktu. Pemerintah menargetkan mandatori ini pada 2020.

Sahat M. Sinaga, Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) menuturkan, Presiden Joko Widodo sudah menyatakan komitmennya untuk mempercepat program B30. Untuk itu, kementerian teknis harus mempercepat kinerja mereka sehingga penghiliran dapat berhasil dengan baik meski standar acuan mesin yang mengacu kepada Amerika Serikat belum ada.

“Dengan penghiliran CPO (menjadi bahan bakar) maka akan mengurangi impor. Meningkatkan nilai tawar minyak sawit. Yang paling langka di Republik ini adalah kebersamaan,” kata Sahat di Medan, pekan lalu.

Dia menuturkan pemerintah membutuhkan koordinasi yang kuat agar anugerah minyak sawit yang sangat banyak yang diproduksi di negeri ini mendatangkan manfaat.

Kepala Pusat Sistem Penerapan Standar Badan Standardisasi Nasional (BSN) Wahyu Purbowasito menyebutkan, bagi pihaknya terdapat dua komponen utama sebelum sebuah produk dapat diterapkan dalam sistem standardisasi nasional.

“Yang diuji adalah mutu, kemudian performa. Selama tidak merusak mesin, itu bisa dipakai,” katanya.

Wahyu menuturkan ada atau tidaknya standar B30 di Amerika Serikat, tidak menjadi acuan di Indonesia. Pasalnya untuk kepentingan nasional, maka Indonesia dapat mengeluarkan acuannya sendiri.

“[Standar] kita yang menentukan apalagi bahannya banyak di kita. Selama (pemerintah) punya jaminan [penerapan B30 tidak merusak lingkungan dan memberikan kinerja yang baik] itu [perapan wajib B30] bisa dilakukan. Kenapa tidak,” katanya.

Wahyu menambahkan untuk itu dibutuhkan tindakan proaktif dari kementerian teknis, agar penerapan B30 secara luas dapat diterima dan dijalankan oleh pelaku usaha. Mesin-mesin yang ada tidak mengalami penurunan kinerja.

Edy Sutopo, Direktur Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Kementerian Perindustrian mengatakan dalam membangun industri hilir agar CPO dapat segera dimanfaatkan sebagai bahan bakar, pihaknya berkomitmen untuk mendukung percepatan penggunaan.

Selain itu, model bisnis mengubah CPO menjadi bahan bakar ini akan membuat industri hilir bergairah yang pada akhirnya menjaga harga buah sawit di tingkat petani stabil dan menjauh dari titik yang merugikan.

 

Sumber: Bisnis Indonesia

,

Raksasa Sawit Sulit Tambah Lahan Lagi

JAKARTA. Ekspansi perusahaan sawit di Indonesia terancam. Ini menyusul keluarnya instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghentikan sementara (moratorium) izin perkebunan kelapa sawit.

Lewat Instruksi Presiden (Inpres) No 8/ 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit, kebijakan ini berlaku 19 September 2018.

Bagi pebisnis besar, moratorium ini tak jadi soal. Pasa-nya, perusahaan raksasa sawit sudah memiliki lahan yang superluas. Berdasarkan riset KONTAN, dari sekian banyak perusahaan sawit yang sudah beroperasi di Indonesia, nama perusahaan besar seperti Group Wilmar International, Sinar Mas Group melalui Golden Agri Resources (GAR), dan PT Astra Agro Lestari Tbk berada di urutan teratas pemimpin industri sawit di Tanah Air maupun di dunia.

Berdasarkan Laporan Keuangan Semester I 2018 di Bursa Efek Singapura, semisal, total aset GAR mencapai US$ 8,48 miliar. Induk usaha PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk ini juga mencatatkan pendapatan US$ 3,67 miliar, naik 3,3% dari periode sama 2017. GAR memiliki luas lahan perkebunan 788.907 hektare (ha), jumlah ini sudah termasuk kebin plasma.

Adapun Wilmar International Group, tercatat sebagai perusahaan pengolahan minyak sawit terbesar dunia. Wilmar telah memasarkan produknya ke lebih dari 50 negara. Wilmar Group memiliki lebih dari 450 pabrik dan jaringan distribusi di seluruh China, India, Indonesia dan negara-negara lainnya.

Di Indonesia, Wilmar Group lewat PT WilmarNabati Indonesia memiliki lahan perkebunan sawit 210.000 ha, sudah tertanam 155.000 ha. Kebun sawit Wilmar ini di Pulau Sumatra dan Kalimantan. Sementara produksi CPO mencapai 3 juta metrik ton per tahun. Targetnya 2019 bisa tembus 3,2 juta metrik ton.

Komisaris Wilmar Group Master Parulian Tumanggor mengatakan Wilmar tak lagi ekspansi lahan pada tahun 2019 karena adanya moratorium. “Tapi kami memiliki perkebunan inti rakyat (PIR) yang luasnya sekitar 40.000, “ujarnya kepada KONTAN, Minggu (14/10)

Melalui PIR ini, Wilmar bisa mendapatakan pasokan tambahan untuk memproduksi CPO dan turunnya melalui pola pengembangan perkebunan rakyat di wilayan lahan bukaan baru.

Sementara PTAstra Agro Lestari memiliki aset Rp 26,83 triliun berdasarkan laporan keuangan semester I 2018. Anak usaha Astra International ini membukukan pendapatan Rp 9,02 triliun pada paruh pertama 2018 lalu dengan laba komprehensif Rp 902,6 miliar.

Ekspansi terhambat

Selain mereka, ada terdapat perusahaan sawit besar lainnya seperti Minamas Plantation Group, dan Salim Group. Perusahaan-perusahaan ini memiliki produksi dan aset besar di industri ini.

Sahat Sinaga, Wakil Ketua Umum Dewan Minyak sawit Indonesia (DMSI) mengatakan kebijakan moratorium perluasan kebun sawit menghambat ekspansi perusahaan sawit di Indonesia. Maka perusahaan ini hanya bisa meningkatkan produksi dengan menggantikan tanaman lama dengan tanaman baru yang produksinya lebih tinggi.

Ia menyebut, kita butuh regulasi yang mendukung pengembangan industri sawit. Yakni Undang-Undang (UU) yang mengatur perkebunan sawit tidak bisa dikonversi dengan tanaman lain. Bila hal ini tercapai, kata dia, niscaya perusahan-perusahaan sawit bakal berkembang pesat di Indonesia. “Perusahaan sawit tidak perlu diajari meningkatkan aset, yang mereka butuh dukungan pemerintah,”ucapnya.

 

Sumber: Harian Kontan

Pakar Komoditas Dunia Siap Jelaskan Fluktuasi Harga Minyak sawit

Sejumlah pakar dan analis komoditas akan menjelaskan fluktuasi harga minyak sawit sepanjang tahun ini. Selain itu. mereka juga akan menganilisis dan memprediksi bagaimana outlook harga minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) di pasar dunia tahun depan.

Analisis dan outlook harga minyak sawit tersebut akan disampaikan para pakar dalam konferensi internasional minyak sawitIPOC (Indonesianpalm oil Conference) 2018 and 2019 Price Outlook, di BICC Nusa Dua Bali, 31 Oktober- 2 November akhir bulan ini. Konferensi sawit terbesar dunia tersebut merupakan annual event yang diselenggarakan oleh Gabungan Pengusaha Kelapa sawit Indonesia (GAPKI).

“Banyak analis dan pakar dunia yang hadir menjadi pembicara. Antara lain James Fry dari LMC International Inggris, Dorab Mistry dari Godrej International Inggris. Thomas Mielkedari ISTA Mielke GmbH (Oil World) Jerman, dan sejumlah pembicara kelas dunia lainnya,” kata Mona Surya, chairperson IPOC 2018, dalam keterangan persnya kemarin.

Materi yang akan disampaikan para pakar tersebut sangat relevan untuk menjawab mengapa harga minyak sawit turun tajam.

“James Fry akan menyampaikan analisisnya apakah penurunan harga ini juga terkait dengan embargo dari Uni Eropa dan juga kenaikan tarif besa masuk yang dikenakan sejumlah negara tujuan eskpor sawit Indonesia, seperti India,” katanya,

 

Sumber: Rakyat Merdeka

,

Industri Kelapa Sawit Jalankan Strategi Untuk Meningkatkan Aset

JAKARTA. Di tengah moratorium perluasan lahan sawit yang dilakukan oleh pemerintah, perusahaan-perusahaan kelapa sawit sudah mulai mengembangkan asetnya dengan tujuan meningkatkan produktifitas kelapa sawit.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga menjelaskan, perusahaan kelapa sawit sudah melakukan sejumlah strategi dalam mengembangkan asetnya. Selain menambah luas lahan perkebunan, perusahaan juga menanam bibit unggul untuk area-area yang belum tertanam kelapa sawit.

Selain itu, “Perusahaan sawit juga tengah berupaya memperbaiki produktifitas dengan mengganti aset-aset tanaman kelapa sawit yang sudah tidak produktif dengan yang produktif, memperbaiki efisiensi seperti pemupukan, serta memperbaiki infrastruktur jalan-jalan supaya lebih bagus,” lanjutnya kepada Kontan.co.id, Sabtu (13/10).

Menurut Sahat, satu hal yang perlu dikembangkan mengenai kelapa sawit adalah membuat peraturan di mana kebun-kebun kelapa sawit tidak boleh dialihfungsikan ke tanaman lain.

Sementara itu, dia juga mengakui, perkembangan industri kelapa sawit Tanah Air juga menemui sejumlah kendala. Misalnya saja, produk kelapa sawit tengah menghadapi tekanan global berupa kampanye negatif terhadap ekspor minyak kelapa sawit dan turunannya.

“Kalau Eropa tidak mau impor kelapa sawit dari Indonesia, kita tidak usah ekspor lagi. Kita bisa mengolahnya karena sekarang kebutuhan domestik juga sudah mulai besar dan bisa digunakan untuk meningkatkan ketahanan energi nasional. Kita bisa mengolahnya untuk bahan bakar, menguasi teknologinya, dan tentu sustainable tetap menjadi patokan kita,” lanjutnya.

 

Sumber: Kontan.co.id

Pertamina Kaji Proyek Kilang Hasilkan Green Diesel

Kementerian ESDM menyatakan PT Pertamina masih mengkaji proyek perbaikan dua kilang agar dapat menghasilkan green diesel atau solar yang diolah dari minyak mentah nabati murni. Jika kilang domestik dapat memproduksi green diesel, maka impor solar bisa dihilangkan.

Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengatakan, green diesel berbeda dengan biodiesel yang kini beredar di pasar. Biodiesel dihasilkan dengan mencampur solar dengan unsur nabati (fatty acid methyl eter/FAME), sementara green diesel dihasilkan dari pengolahan minyak nabati secara hydrotreated. Dari sisi kualitas, green diesel lebih bagus dan lebih ramah lingkungan dari biodiesel.

Saat ini, lanjutnya, Pertamina tengah mengkaji perbaikan dua kilangnya agar dapat menghasilkan green diesel, yakni Klang Plaju dan Dumai. “Yang saya terima laporannya dari Pertamina, apakah mengubah atau convert sebagian eksisting kilang, revamping kilang, atau membangun yang baru, itu masih dalam kajian,” kata dia di Jakarta, Jumat (12/10).

Arcandra menambahkan, jika kilang domestik dapat menghasilkan green diesel, maka manfaat yang diperoleh negara cukup besar. Pertama, Indonesia tidak pelu lagi mengimpor solar lantaran kebutuhan yang ada bisa ditutup dengan green diesel. Selain itu, impor minyak mentah juga dapat berkurang mengingat bahan bakar green diesel adalah minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO).

“Crude yang diolah di kilang kita bisa berkurang, karena apa, diganti dengan CPO. Bahan CPO diolah menjadi green diesel,” ujarnya.

Sebelumnya, Pertamina dan Eni telah meneken nota kesepahaman kerja sama terintegrasi, salah satunya potensi pengembangan kilang ramah lingkungan dan peluang bisnis perdagangan, baik migas maupun produk lainnya.

Menurut Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati, kerja sama ini merupakan komitmen perseroan dalam menyediakan bahan bakar ramah lingkungan. Perseroan menggandeng Eni lantaran keberhasilkannya mengkonversi kilang konvensional menjadi bio-refinery di Porto Maghera pada 2014 lalu, serta menjadi pelopor konversi kilang pertama di dunia.

“Kami akan menjajaki potensi konversi serupa untuk pengembangan kilang di Dumai dan Plaju, mengingat kilang tersebut berdekatan dengan sumber bahan baku green fuel, yaitu kelapa sawit Dalam hal ini juga, sebagai bentuk sinergi BUMN, Pertamina akan menjalin kerja sama dengan PTPN,” ujar Nicke. Kerja sama dengan PTPN guna memperoleh pasokan kelapa sawit

Sebagai informasi, sebagaimana dikutip dari lamannya, ENI merupakan perusahaan migas pertama di dunia yang menghasilkan green diesel dari kilang miliknya, yakni Eni Venice Green Refinery. Green diesel ini dihasilkan dari hidrogen murni, yakni hydrotreated vegetable oil (HVO), bukan methanol yang biasa digunakan untuk memproduksi biodiesel. Green diesel ini memiliki komposisi hydro-carburic penuh dan kandungan energi yang sangat tinggi.

Ditambahkan Nicke, kerja sama dengan Eni dalam pengembangan kilang ramah lingkungan ini juga sejalan dengan komitmen Pertamina dalam menjalankan program penyaluran biodiesel 20% (B20) dari pemerintah. Saat ini, perseroan telah menyalurkan B20.

Seperti diketahui, mulai 1 September lalu, pemerintah baru menerapkan perluasan mandatori biodiesel 20% (B20) mencakup sektor industri. Kebijakan ini merupakan langkah pemerintah untuk menstabilkan nilai tukar Rupiah dan mengurangi impor produk bahan bakar minyak (BBM). Namun, bahan bakar jenis ini ternyata tidak cocok untuk semuajenis mesin, salah satunya untuk pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) milik PT PLN (Persero).

Instruksikan PLN

Direktur Jenderal energi baru terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Rida Mulyana menuturkan, Menteri ESDM Ignasius Jonan telah menugaskan PLN untuk mengganti bahan bakar PLTD dari solar ke CPO. Namun, perubahan bahan bakar ini membutuhkan investasi untuk mengubah teknologi di pembangkit listrik.

Meski demikian, konversi bahan bakar ini belum dipastikan apakah akan CPO murni atau green diesel seperti di Eropa. “Mereka (PLN) kaji dulu apakah seperti Eropa bio-refinery murni feedstock nabati atau dicampur. Opsinya bisa CPO murni juga. Kalau mau pakai kerangka BPDP bisa sawit saja,” kata dia.

Hingga sekarang, lanjutnya, masih dibicarakan lebih lanjut soal operasional konversi bahan bakar ini. Kementerian ESDM menginginkan hal ini bisa direalisasikan dalam dua tahun, mengingat ada mesin yang harus ditambahkan. Selain itu, konversi bahan bakar ini dilakukan sepanjang harga CPO tidak lebih mahal dari biodiesel.

“Berapa targetnya, kurang lebih 1,5-1,8 gigawatt (GW) dan itu sudah diketok, sepanjang harga CPO nya tidak lebih mahal dari biodiesel,” tutur Rida.

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menuturkan, green diesel memiliki karakter yang serupa dengan minyak solar. Sehingga, bahan bakar jenis ini dapat langsung dipakai di kendaraan bermesin diesel. Namun, lantaran proses pembuatannya perlu fasilitas hydrotreating, perlu kilang pengolahan sendiri untuk menghasilkan green diesel.

“Artinya perlu investasi tambahan untuk kilang produksi green diesel,” ujarnya.

 

Sumber: Investor Daily Indonesia

Hilirisasi Masa Depan sawit Rakyat

Pemerintah punya target yang signifikan tentang energi baru dan terbarukan. Pada 2025 nanti, ditargetkan komposisi Energi Terbarukan dalam bauran energi nasional sebesar 23 persen, yang artinya energi fosil yang kita gunakan hanya tinggal 77 persen saja. Berbagai terobosan pun dilakukan, mulai dari pembangunan megaproyek Pembangkit Listrik Tenaga Bayu, energi panas bumi, arus laut, sampai kebijakan Mandatori B20 yang pada 1 September lalu diberlakukan. Sampai sejauh ini, Mandatori B20 yang artinya adalah pencampuran sebanyak 20 persen energi nabati pada setiap 1 liter minyak solar fosil berjalan lancar.

Tak banyak keluhan dari konsumen, misalnya gangguan pada mesin atau tingkat konsumsi minyak. Tampaknya target 20 persen energi nabati pada setiap 1 liter solar ini memang dibutuhkan. Hal ini didorong faktor eksternal yang pahit, yaitu adanya hambatan perdagangan minyak sawit mentah (CPO) Indonesia oleh Uni Eropa. Uni Eropa membuat regulasi baru tentang energi, dimana tingkat polusi dan kerusakan lingkungan dari minyak sawit dianggap setara dengan minyak fosil.

Pada masa datang, mereka hanya mau menggunakan energi nabati generasi kedua, misalnya limbah minyak sawit mentah. Selain hambatan perdagangan Eropa, ada juga faktor eksternal berupa perang dagang AS-Tiongkok serta kenaikan suku bunga The Fed yang mendongkrak nilai tukar dolar AS terhadap rupiah sehingga pemerintah harus mensubstitusi BBM impor dengan produk dalam negeri. Meskipun kedua faktor eksternal ini pahit memukul industri CPO kita, tetapi mampu melecut pemerintah untuk lebih keras mencari pasar baru dan memberdayakan pasar dalam negeri. Dan, yang paling penting dari lecutan itu adalah progres nyata mencapai target 23%Energi Terbarukan pada 2025 nanti.

Pemerintah bukan hanya menata sisi hilir energi nabati. Di sisi hulu, bahkan di jantung perekonomian rakyat, pemerintah memasang program peremajaan kelapa sawit rakyat. Kelapa sawit rakyat yang pada dekade 80-an berjaya kini sudah menua. Bukan hanya sawitnya, pemerintah juga sepertinya bisa membaca bahwa pejuang-pejuang kelapa sawit rakyat juga kini mulai tidak produktif lagi karena menua. Mereka memang melahirkan generasi petani sawit kedua dan ketiga, tetapi ketangguhannya tampaknya menurun dibanding bapak-bapak mereka.

Jika sisi hulu sawit tidak ditata, maka ke depan akan terjadi kelangkaan pasokan dan sisi hilir mengalami pembengkakan permintaan akibat kebijakan bauran energi tersebut. Lebih Kuat ke Sisi Hulu

Namun, kebijakan pemerintah di sisi hulu ini tidak semudah di sisi hilir. Sebab, kebijakan tersebut melibatkan jutaan petani dengan aneka macam kompleksitasnya, mulai dari soal lahan, bahan tani, subsidi, sampai sumber daya petaninya sendiri. Kalau di sisi hilir, hampir semua kendali dan pengelolaan ada di tangan pemerintah. Sedangkan di sisi hulu, ada aspek sosiopsiko ekonomi dimana petani muda kelapa sawit merasa era sawit sudah usai, konversi lahan sawit telah demikian banyak, harga tandan buah segar (TBS) tidak juga membaik, dan membuka lahan hutan baru sungguh bukan pilihan saat ini.

Semua ini membuat petani merasa sulit untuk sepenuhnya mendukung program peremajaan sawit rakyat pemerintah.

Artinya, jika pemerintah jeli, sebenarnya masalah sawit rakyat justru lebih berat di sisi hulu pasokan dibanding sisi hilir pasar Eropa misalnya. Kalkulasinya seperti ini Di sisi hilir domestik, pemerintah relatif mudah meningkatkan campuran energi nabati dari awalnya 5 %, lalu 10 %, dan kini 20% pada minyak solar. Di sisi lain, situasi ekonomi global dan regulasi-regulasi misalnya Eropa tampaknya semakin menghambat, sehingga pemerintah bukan tidak mungkin menambah campuran menjadi di atas 20 persen dalam beberapa waktu ke depan demi menyerap produksi. Dan, ini akan dipasok dari sawit rakyat salah satunya, yang kondisinya produksinya mulai menurun. Hilirisasi Rakyat

Hilirisasi memiliki makna melakukan pengolahan hasil sumber daya alam melalui suatu industri manufaktur atas barang mentah dari alam tersebut agar menjadi barang jadi atau setengah jadi sehingga nilai keuntungannya bertambah. Dalam rangka mengurus sisi hulu sawit rakyat dan apalagi di tengah keseriusan pemerintah melakukan hilirisasi pada hampir semua komoditas alam selama ini, tampaknya sawit rakyat belum tersentuh upaya hilirisasi itu. Rakyat masih benar-benar menjual bahan mentah total, berupa tandan buah segar (TBS) melulu. Padahal, jika ingin meningkatkan produksi dan kualitas produk, dibutuhkan lahan yang tidak sedikit, yang hal ini hampir mustahil belakangan ini.

Jadi, masa depan sawit rakyat hampir bukan lagi pada kuantitas produksinya, tetapi utamanya pada hilirisasi oleh petani itu sendiri. Jika pemerintah lebih konsentrasi pada peremajaan dan sisi pasar, situasi sawit rakyat bisa antiklimaks ketika produksi yang melimpah itu ternyata digoyang dari sisi harga pasar seperti sekarang ini. Akan berbeda halnya jika rakyat sudah lebih maju mengolah sawitnya menjadi bahan jadi, atau setidaknya setengah jadi, mereka bisa lebih mandiri mencari pasarnya sendiri. Pemerintah hanya tinggal menyiapkan regulasi-regulasi yang mampu mengendalikan perdagangan rakyat atas bioenergi produksi mereka.

Mengolah bahan mentah total (TBS) menjadi bahan jadi siap pakai oleh petani rakyat rasanya terlalu ambius saat ini. Mentega, minyak goreng, atau diversifikasi lainnya saat ini masih terlalu jauh. Oleh karena itu, pabrik kelapa sawit, demi mendukung hilirisasi sawit rakyat, perlu diwajibkan menerima produk olahan sawit setengah jadi dari rakyat. Kalau petani sawit menjual misalnya dalam bentuk yang sudah diolah kepada pabrik, mereka harus menerima dengan tentunya harga yang lebih tinggi. Tanpa kebijakan ini, sulit sekali pemerintah menaikan nilai tambah sawit rakyat tersebut.

Memang menjadi pertanyaan mengapa sekitar 4 dekade era sawit rakyat terus di-manjakan dengan harga tinggi, tetapi melupakan hilirisasi. Rakyat hanya menjual tandan buah segar (TBS) ke pabrik kelapa sawit, lalu perusahaan mengolahnya menjadi bahan yang juga tidak sepenuhnya jadi untuk diekspor ke luar negeri. Lalu berapa nilai tambahnya dan berapa pula devisa hasil ekspor yang masuk ke Indonesia bila model ini terus dipertahankan?

Oleh karena itu, pemerintah jangan tanggung-tanggung menata sisi hulu sawit rakyat ini. Harus ada langkah nyata menghilirisasikan sawit rakyat ini. Hilirisasi adalah mutlak harus terjadi pada petani sawit rakyat. Tujuannya banyak, salah satunya untuk pemerataan perekonomian antara desa dan kota, serta untuk menjaga deforestasi, lingkungan, dan konflik agraria. Bagaimana pun, sawit dan juga karet adalah penyedot besar yang dimiliki desa-desa agar aliran uang nasional lebih besar lagi ke desa-desa.

Dalam dunia industri dan perdagangan, dikenal rumus yang tak terbantahkan. Bahwa sebenarnya memproduksi barang jasa serta modal itu relatif mudah. Yang tersulit adalah mencari pasar pembelinya siapa. Kalau hilirisasi sawit rakyat terjadi dan kebijakan bioenergi pemerintah semakin progresif, masalah pasar sudah lebih teratasi tentunya.

Jelas bahwa kebijakan peremajaan sawit rakyat juga punya implikasi positif pada hilirisasi. Kita tidak mengatakan peremajaan itu sebagai kerja yang tidak cerdas. Bagaimana mungkin melakukan hilirisasi jika bahan mentahnya saja tidak ada lagi. Masalahnya, peremajaan sawit rakyat terasa seolah-olah hanya untuk memasok bahan baku mentah untuk industri besar saja dan hanya untuk menjaga pola kebiasaan ekonomi rakyat saja. Tak ada statemen resmi atau peta jalan bahwa peremajaan dalam rangka untuk menambah pendapatan rakyat dari jalur yang lebih modern berupa hilirisasi. Pengetahuan Teknologi Pengolahan

Petani rakyat pun jangan tinggal diam. Jangan tidur setelah TBS mereka ditimbang oleh agen, diangkut, dan jadi uang. Bisa dibayangkan bahwa kondisi pendapatan dan pengeluaran petani sawit semakin berbanding terbalik secara waktu. Dahulu, di era 80-an,sawit mereka masih muda dan produktif, anak masih kecil-kecil, dan hutan masih banyak. Sekarang tidak lagi, tetapi sudah terbalik. Petani pejuangnya sudah menua, anak-anak sudah punya anak pula, dan luas kebun tidak bertambah, sedangkan kebutuhan semakin membesar.

Maka, mereka harus masuk dari sisi pengetahuan tentang teknologi sederhana pengolahan kelapa sawit. Juga, mereka harus mencari pasar dengan memanfaatkan berbagai flatform komunikasi seperti media sosial untuk mencari pasar. Lalu, mereka harus patuh pada regulasi-regulasi dari pemerintah yang biasanya langsung hadir ketika rakyat sudah lebih mandiri dalam pengolahan dan pasar.

 

Sumber: Analisa

ITB Ubah Minyak Sawit Jadi BBM

Di tengah mencuatnya isu akan adanya kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), Institut Teknologi Bandung (ITB) menciptakan katalis yang mampu mengubah minyak sawit menjadi BBM. Produk katalis ini dinilai mampu mendorong kemandirian energi nasional.

Kemajuan teknologi ini ditandai dengan peresmian Catalyst Teaching Industry di Laboratorium Teknik Reaksi Kimia dan Katalisis, Fakultas Teknologi Industri, ITB, oleh Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek-Dikti) M Nasir di Bandung, Jawa Barat, kemarin.

Nasir mengatakan, laboratorium ini merupakan langkah awal Indonesia memproduksi katalis dalam negeri. Tapi yang lebih penting, ini merupakan tindak lanjut dari hasil riset, terutama tentang konsephilirisasi dan komersialisasinya.

“Apalagi ini bisa menghentikan ketergantungan bahan bakar fosil, sehingga kita bisa menggunakan minyak sawit untuk BBM. Kalau sawit bisa dialihkan untuk ini, kita bisa tinggalkan (ketergantungan terhadap pasar) Eropa,” ujar Nasir.

Dia menegaskan kini tinggal bagaimana dukungan regulasi untuk hilirisasi dan komersialisasi. “Kita harus membuat regulasi yang mudah dan sederhana. Nah, kalau nanti produk ini bisa jalan, saya akan sa-ngat bangga. Petani juga sawit akan sangat senang,” imbuh dia.

Pada acara peresmian itu, juga diberikan secara simbolis 17 ton katalis yang diproduksi ITB bekerja sama dengan PT Pertamina (persero). Katalis itu akan diberikan kepada kilang RU-IV Cilacap PT Pertamina.

Laboratorium katalis itu merupakan hasil pengembangan ITB, PT Pertamina, dan dukungan dana Kemenristek-Dikti, dan salah satu hasil katalis yang telah diproduksi adalah PK 230 TD. Produk ini digunakan untuk membersihkan fraksi diesel dari pengotor senyawa sulfur dan nitrogen.

Setelah ini, beberapa katalis untuk produksi bahan bakar nabati dari minyak nabati akan diujicobakan di beberapa unit komersial milik PT Pertamina. Katalis untuk produksi avtur nabati dari minyak inti sawit juga akan diujicobakan diRU-IV Cilacap, dan katalis untuk produksi diesel nabati dari minyak sawit akan diujicobakan di RU-II Dumai.

“Pengembangan laboratorium ini telah dilakukan sejak 1996. Awalnya tantangan kami adalah produksi yang masih terbatas, yaitu 60 gram per hari. Tapi, saat ini untuk memproduksi 3 kg, cukup 2 sampai 3 hari,” kata Guru Besar Fakultas Teknologi lndustri lTB Subagjo.

Menurut dia, saat ini semakin banyak industri yang membutuhkan katalis. Apalagi pada sektor minyak, Indonesia menjadi importir minyak terbesar. Produk katalis tersebut diharapkan mampu mendorong kemandirian energi nasional.

Subagjo menjelaskan, produk katalis itu dapat menghemat devisa negara untuk sektor energi hingga USD25,2 juta per hari. Produk katalis ini mampu mengganti 360.000 barel atau 30% minyak mentah impor. Bioenergi ini pun bisa digunakan hingga 100%.

Rektor ITB Kadarsah Suryadi mengatakan, katalis ini diharapkan memberi harapan bagi perkebunan kelapa sawit nasional di tengah tekanan Eropa atas minyak sawit Indonesia. Bahkan, katalis ini dinilai bisa memberi penghematan hingga jutaan dolar.

“Produk luar negeri yang awalnya mahal dari USD22, sekarang dengan adanya produk ITB bisa turun jadi USD10. Ini cukup menekan harga,” kata dia.

Laboratorium ini, kata dia, merupakan tindak lanjut dari upaya ITB mengubah citra dari research university menjadi entrepreneur university. Apalagi, saat ini telah banyak produk digital yang dihasilkan dan banyak dipakai masyarakat umum. Selain digital, juga ada produk nondigital.

 

Sumber: Harian Seputar Indonesia

Di IMF-World Bank, Swiss beri angin segar tak lagi larang sawit Indonesia

Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita menggelar pertemuan bilateral dengan Federal Councilor/Menteri Ekonomi Swiss Johann N Schneider Ammann pada hari ini di rangkaian acara IMF-World Bank Annual Meetings 2018.

Dalam pertemuan ini, kedua belah pihak telah sepakat bahwa pembahasan Indonesia-European Free Trade Association (EFTA) Comprehensive Economic Agreement akan selesai tahun ini.

“Kami menyepakati perjanjian ini yang EFTA, selesai tahun ini,” kata dia, saat ditemui, di Bali International Convention Center (BICC), Jumat (12/10).

Selama ini, terdapat beberapa hal sensitif yang menjadi hambatan bagi terlaksananya perjanjian tersebut. Sejauh ini, posisi kedua pihak adalah saling menahan, di mana RI menahan ikan salmon dari Norwegia, dan negara anggota EFTA menahan sawit.

“Tapi, dia juga bisa paham, hal yang paling sensitif buat kita adalah mengenai palm oil. Sesudah itu, 23 November, minimal ada announcement mengenai perjanjian ini di Jeneva, karena semua menteri, semua EFTA, dari empat negara itu ada meeting di sana. Saya diundang untuk menyampaikan itu,” jelas dia.

Pemerintah Swiss, sendiri telah memberi singal positif untuk tidak lagi melarang minyak sawit Indonesia. “Dari sisi pemerintah, dari menterinya, mereka sudah bisa memahami betul. Tapi, politik dalam negeri, tekanan dari partai oposisi dan dari parlemen untuk itu agak berat,” ujar dia.

“Mereka kemarin sudah ada semacam referendum, yang intinya adalah memberikan kelonggaran atau menyetujui apa yang pemerintah Swiss sampaikan bahwa sawit bukan sesuatu yang diblok lagi. Itu yang positif,” imbuhnya.

Enggar menambahkan untuk melancarkan proses perjanjian tersebut Kementerian Perdagangan akan kembali bertemu dengan perwakilan EFTA untuk membahas finalisasi perjanjian tersebut.

“Tadi mengharapkan betul di akhir bulan ini, 29-30 Oktober, tim negosiasi dari 4 negara itu akan ke Bali untuk memfinalkan. Kalau ada persoalan yang krusial, maka saya akan lakukan teleconference dengan beliau untuk menyelesaikan pada tingkat menteri untuk keputusan politiknya,” tandasnya.

 

Sumber: Merdeka.com

Pabrik Sawit Rakyat Tingkatkan Penghasilan Petani

Petani sawit di Indonesia harus bertransformasi dari menjual Tandan Buah Segar (TBS) sawit menjadi minyak sawit (CPO). Harapannya daya tawar petani lebih tinggi dan meningkatkan penghasilan mereka.

“Sejak awal berkembangan perkebunan rakyat, memang petani selalu menjual produknya TBS sawit. Tradisi perdagangan ini sulit diubah karena kenyataannya petani tidak bisa mengolah buah sawit menjadi minyak, ” Dr.Darmono Taniwiryono,Ketua Umum Masyarakat Perkelapasawitan Indonesia (MAKSI) di sela-sela seminar Diseminasi Kinerja Industri Hilir Kelapa Sawit di Hotel Grand Dhika, Medan pada Senin (8 Oktober 2018).

Ada sejumlah tantangan yang dihadapi petani untuk beralih menjadi penghasil minyak sawit. Dijelaskan Darmono, pada kondisi di mana petani mempunyai kebun skala kecil dan lokasinya jauh dari pabrik sawit. Selain itu, akses jalan untuk pengangkutan buah kurang bagus sehingga petani tidak bisa keluar dari permasalahan besar tersebut. Jika tidak cepat diolah, maka kualitas TBS sawit dapat menurun karena buah hanya bisa bertahan selama 24 jam sebelum sampai ke PKS.

Untuk mengatasi persolana tadi dan menjawab perubahan industri sawit di masa depan. Darmono mengusulkan menjelang era industri 4.0, petani harus menjual CPO bukan TBS lagi. Karena dalam database perdagangan sawit dunia, tidak ada harga TBS tetapi yg ada harga CPO.

Menurut Darmono, dengan menjual CPO petani lebih mudah berkomunikasi dengan dunia internasional di era Industri 4.0. “Dalam hal ini semua pihak harus bisa menerima dan mengikuti tuntutan jaman. Dan pemerintah perlu memfasilitasi itu,”jelasnya.

Ada sejumlah keuntungan apabila petani menjual CPO antara lain minyak sawit lebih tahan lama, mengatasi masalah TBS mentah serta, rendemen rendah, kelembagaan petani bisa dibangun lebih kuat, petani dapat menterjemahkan dengan mudah perkembangan pasar Internasional, dan terakhir membuat daya tawar petani meningkat.

Darmono menjelaskan buah sawit dipanen dari ribuan petani, dari jenis tanaman yang bervariasi dan tingkat kematangan buah tidak merata. Dengan demikian kualitas TBS dapat dipastikan sangat bervariasi. Akibatnya petani memiliki daya tawar yang rendah terhadap buah yang akan dijual. Dan selamanya akan demikian. Pembentukan kelembagaan perekatnya tidak kuat jika hanya untuk jual TBS.

Solusinya, kata Darmono, petani perlu membangun Pabrik Kelapa Sawit Rakyat (PKS-R) berkapasitas olah 500 kg TBS per jam dari 150 ha kebun. Darmono menjelaskan investasi pabrik sawit rakyat sekitar Rp 2,3 milyar sudah termasuk fasilitas pengolahan limbah cair menjadi biogas yang dibakar.

Walaupun banyak pihak yang meragukan tapi Darmono optimis. Syaratnya adalah petani berkelompok untuk memenuhi syarat luasan 150 hektar. Selain itu, jumlah petani yang bergabung tidak terlalu banyak sehingga koordinasi gampang.

Darmono mengusulkan idealnya satu wilayah di mana terdapat 10 PKS-R perlu dibuat tangki timbun baik oleh swasta maupun oleh mereka sendiri.

Terkait kualitas minyak sawit, menurut Darmono, kualitas minyak sawit dari PKS-R berkapasitas 500 kilogram TBS per jam tidak berbeda dengan pabrik sawit besar.

 

Sumber: Sawitindonesia.com