Gapki Sumut Dukung Pemerintah Perjuangkan Sawit

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Sumatera Utara (Sumut) menilai langkah Eropa yang melakukan black campaignsawit dinilai dampak dari kampanye yang dilakukan NGO lingkungan. Apalagi, kampanye itu membuat sawit jadi dinilai negatif di pasar Eropa.

Black campaign itu sebenarnya ada alasannya. Karena dinilai deforestasi dan segala macam alasan. Produk sawitnya itu sendiri bisa dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Pemerintah saat ini sedang banding ke WTO juga ya,” kata Sekretaris Gapki Sumut, Timbas Prasat Ginting, Jumat (19/4).

Timbas menuturkan, pihaknya mendukung peran pemerintah yang lebih besar dalam memperjuangkan sawit. Bahkan, dirinya juga mendorong adanya pemakaian dalam negeri yang lebih besar agar Indonesia tidak tergantung pada pasar luar negeri.

“Tingkatkan pemanfaatan CPO untuk dalam negeri, baik itu oil food dan energi. Seperti mesin-mesin PLN itu pakai dengan B100 semua. Jadi penyerapannya bisa maksimal. Tidak perlu lagi kita pasar ekspor,” tuturnya.

Timbas menilai, berapa juta ton lagi yang bisa dikurangi ekspor jika untuk dalam negeri terpenuhi. Termasuk jika semua bisa diserap ke dalam negeri, maka tidak perlu lagi pasar luar negeri.

“Bayangkan saja sebelumnya 5,4 juta ton per tahun kita ekspor terus turun jadi 4,7 juta ton di tahun 2018. Jika diserap lebih banyak maka bisa saja ekspor itu bisa kita stop total,” jelasnya.

Apalagi, menurut Timbas, jika pemerintah menerapkan untuk semua mesin pembangkit diesel PLN pakai B100. Maka Indonesia bisa menerapkan embargo sendiri.

“Kan ada green diesel dari sawit. Itu larangan ke Eropa hanya untuk biodiesel. Sementara produk turunannya yang lain tidak dilarang. Kenapa tidak kita embargo dan stop saja semua produk turunannya ke Eropa,” ujarnya.

Timbas menilai semua itu terjadi akibat adanya black campaign. Hal itu terjadi akibat adanya protes dan berbagai kampanye yang dilakukan LSM atau NGO lingkungan di Indonesia salah satunya.

“Jadi, sebenarnya kalau kita mau fightya ayo kita stop saja semua produk turunan sawit ke Eropa termasuk oleochemical dan lainnya. Kita embargo saja sekalian semuanya,” tegasnya.

Sumber: Analisadaily.com

Dubes RI Bahas Kelapa Sawit di Parlemen Belanda

Dubes RI untuk Kerajaan Belanda, I Gusti A. Wesaka Puja, menekankan pentingnya perlakuan yang fair terhadap kelapa sawit di Eropa pada kesempatan diskusi terbuka di hadapan beberapa anggota Komite Perdagangan Luar Negeri Parlemen Belanda, Rabu (17/4/2019).

Diskusi diadakan oleh Parlemen Belanda untuk mendorong potensi dan peluang peningkatan kerja sama ekonomi perdagangan Belanda dengan mitra-mitranya, termasuk Indonesia.

Sekretaris Pertama Fungsi Ekonomi KBRI Den Haag, Nur Evi Rahmawati kepada Antara London, Kamis (18/4/2019) mengatakan isu tersebut disampaikan Dubes RI berkenaan dengan pelarangan kelapa sawit yang dinilai sebagai satu-satunya vegetable oil yang tidak berkelanjutan oleh Uni Eropa yang berujung phasing out penggunaan kelapa sawit untuk biofuel mulai tahun 2030.

Perlakuan yang fair terhadap kelapa sawit di antara produk vegetable oil lainnya, menurut Dubes Puja, merupakan bentuk dukungan akan prinsip perdagangan bebas yang open, rules-based, fair, inklusif dan bersandar pada prinsip pembangunan berkelanjutan.

Dubes Puja pada kesempatan tersebut juga menekankan peran penting kelapa sawit bagi perekonomian Indonesia. Kelapa sawit merupakan produk yang secara signifikan berkontribusi pada upaya pencapaian target Sustainable Development Goals, termasuk pengentasan kemiskinan, peningkatan akses ke pendidikan dan pemberian lapangan kerja. Ditekankan bahwa lebih dari 17 juta penduduk secara langsung dan tidak langsung tergantung hidupnya pada kelapa sawit.

Dubes mengatakan pemerintah bukan saja memfokuskan pada aspek ekonomi kelapa sawit, namun juga aspek konservasi alam dan lingkungan, termasuk kebijakan moratorium dan peningkatan kualitas bibit untuk mendorong sustainabilitas serta produktivitas kelapa sawit, khususnya petani kecil. Dari aspek perdagangan, kelapa sawit merupakan komoditas penting bagi ekspor Indonesia, termasuk ke Belanda. Lebih dari 20 persen ekspor Indonesia ke Belanda saat ini didominasi oleh produk kelapa sawit.B

Menurut Dubes Puja penghentian penggunaan kelapa sawit, khususnya untuk biofuel, bukanlah solusi, namun mendorong penggunaan kelapa sawit yang sustainable menjadi solusi yang lebih masuk akal. Karena itu, Dubes menyampaikan apresiasi atas peran aktif Pemerintah Belanda dalam kerja sama mendorong pembangunan berkelanjutan, termasuk kelapa sawit. Diharapkan kerja sama erat dengan Belanda tersebut juga terwujud.

Selain Dubes Puja , diskusi juga hadir Dubes Kanada untuk Belanda, Dubes Jerman untuk Belanda dan KUAI Brazil untuk Belanda. Sementara itu, Komite Perdagangan Luar Negeri Parlemen Belanda di wakili oleh R de Roon (Freedom Party), Mustafa Amhaouch (Partai Kristen Demokrat), A Bouali (Partai Demokrat 66) dan W.R. van Haga (People’s Party for Freedom and Democracy/VVD).

Sumber: Antaranews.com

PTPN V Remajakan 28 Ribu Ha Kebun Sawit Petani

PT Perkebunan Nusantara V (PTPN V) akan melakukan peremajaan (replanting) lahan sawit seluas 28 ribu hektare (ha) yang terletak di lima kabupaten di Provinsi Riau dalam lima tahun ke depan (2020-2025). PTPN V sebagai BUMN perkebunan yang beroperasi di Riau berkomitmen meningkatkan optimalisasi potensi industri sawit di Riau yang sangat besar melalui rangkaian kegiatan BUMN untuk sawit Rakyat dengan menitikberatkan pada Program Peremajaan Kelapa sawit Rakyat (PSR).

PTPN V berkomitmen mendorong produktivitas lahan sawit yang dikelola sendiri maupun mitra petani secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Sebagai wujud nyata dari komitmen PTPN V dalam mengembangkan industri sawit nasional, BUMN yang bergerak di bidang perkebunan sawit dan karet di Riau itu menggelar rangkaian kegiatan BUMN untuk sawit Rakyat pada Kamis (11/4) di Desa Kumain, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Rangkaian kegiatan BUMN untuk sawit Rakyat antara lain Program PSR, Program Subsidi Harga Bokar, dan Program Peningkatan Kesejahteraan Karyawan. Kegiatan itu dihadiri Menteri BUMN Rini Soemarno, Direktur Utama PTPN V Jatmiko K Santosa, Gubernur Riau Syamsuar, jajaran direksi Himbara (Mandiri, BRI, BNI), serta bupati setempat.

Direktur Utama PTPN V Jatmiko K Santosa mengatakan, sebagai wujud BUMN Hadir untuk Negeri, Program PSR tersebut bertujuan meningkatkan kesejahteraan petani plasma dan selaras dengan program sawit untuk Rakyat yang dicanangkan pemerintah. “Pada 2020-2025, PTPN V akan meremajakan 28 ribu ha kebun sawit. Dalam pelaksanaan program itu, PTPN V bekerja sama dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa sawit (BPDP KS), Himbara, pemerintah kabupaten serta petani plasma. Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara BPDP KS, Pemkab Tingkat II, Himbara, PTPN V dengan KUD binaan PTPN V,” jelas dia dalam keterangannya, kemarin.

Dalam skema kerja sama Program PSR, masing-masing pihak yang terlibat dalam program itu akan melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai kewenangan mereka. BPDP KS selaku penyedia dana Rp 25 juta per ha bagi petani yg melakukan replanting/tanam ulang, perbankan selaku penyedia dana pendamping untuk memenuhi kebutuhan investasi per ha, petani selaku pemilik kebun, PTPN V selaku mitra teknis dan pembeli sawit petani plasma, pemerintah daerah selaku pemberi rekomendasi sebagai prasyarat pencairan Rp 25 juta dari BPDP KS. “Melalui PSR, para petani plasma sebagai penerima manfaat akan mendapat kejelasan mulai saat pengajuan, pemenuhan persyaratan administrasi, hingga bantuan teknis peremajaan sehingga petani plasma akan lebih mudah melakukan peremajaan kelapa sawit sesuai dengan arahan dari Presiden Joko Widodo saat melakukan kegiatan replanting pertama pada 2017,” kata Jatmiko.

Saat ini, dukungan pemerintah untuk peremajaan sawit baik dari sisi pendanaan maupun bibit sawit sangat besar, namun petani plasma belum mampu memanfaatkan secara optimal. Melalui Program PSR yang diinisiasi PTPN V tersebut, perseroan yakin akan mampu membantu pemerintah mengurai bottleneck dalam pelaksanaan sawit untuk Rakyat serta mendorong percepatan peremajaan tanaman sawit petani plasma di wilayah Riau sehingga nantinya mampu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani plasma.

PTPN V sebagai inisiator Program PSR, sudah melakukan peremajaan kebun sawit plasma sejak 2012 seluas 3.479 ha di Kabupaten Rokan Hulu dan Siak. Dalam jangka waktu empat bulan di tahun ini, PTPN V telah melakukan peremajaan sawit seluas 725 ha di kawasan lahan milik KUD Makarti Jaya, Kabupaten Rokan Hulu, dengan menghabiskan biaya Rp 42,70 miliar yang berasal dari dana hibah BPDP KS dan dana pendamping dari BNI. Dalam proses pelaksanaan peremajaan sawit seluas 725 ha tersebut, PTPN V melibatkan anggota petani plasma untuk melaksanakan pekerjaan lanjutan seperti pembibitan dan penanaman kacangan mucuna sampai dengan penanaman dan pemeliharaan bibit kelapa sawit di lapangan. Pelibatan anggota petani plasma ini menelan biaya lebih kurang Rp 10 miliar.

Begitu pula untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani karet, PTPN V juga memperkenalkan Program Subsidi Harga Bokar yang telah dilaksanakan di wilayah kerjanya sejak pertengahan Ffebruari 2019. Program itu untuk meningkatkan pendapatan petani karet serta menjadi stabilisator harga karet di pasar. Melalui pelaksanaan Program Subsidi Harga Bokar telah didapat sejumlah peningkatan positif yang terjadi di pasar karet di wilayah kami, terjadi peningkatan harga beli bokar 17,33%. “Insentif yang kami berikan juga terbukti mampu membuat pergerakan harga pasar karet lebih kompetitif, harga tidak lagi dipermainkan oleh pengumpul besar. Hal ini tentu saja membawa dampak positif bagi kesejahteraan petani karet dan meningkatkan minat petani karet untuk bermitra dengan kami,” terang Jatmiko.

Sumber: Investor Daily Indonesia

Eropa Larang Sawit RI, BPS: Neraca Perdagangan Kita Masih Bagus

 Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat neraca perdagangan Indonesia terhadap Uni Eropa, tidak mengalami perubahan signifikan, setelah Komisi Eropa meloloskan kebijakan pelarangan penggunaan minyak kelapa sawit sebagai biodisel pada 13 April 2019 lalu, untuk kemudian diadopsi oleh Parlemen Eropa.

Rencana penghentian pemakaian minyak sawit sebagai biodisel atau bahan bakar hayati di Uni Eropa pada 2030, tercantum dalam dokumen Delegated Regulation Supplementing Directive of The EU Renewable Energy Directive II atau RED II. Pelarangan akan berlaku total mulai 2030, dan pengurangan dimulai sejak 2024.

Kepala BPS, Suhariyanto mengatakan, secara umum neraca ekspor impor Indonesia ke kawasan tersebut, secara kumulatif dari Januari hingga Maret 2019, masih mencatatkan surplus sebesar US$587 juta. Ekspor tercatat sebesar US$3,6 miliar, sedangkan impor US$3,02 miliar.

“Secara umum, neraca perdagangan kita masih positif,” kata dia di kantornya, Jakarta, Senin 15 April 2019.

Namun, Suhariyanto mengakui, jika dirujuk berdasarkan per negara kawasan di Uni Eropa, memang neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit di beberapa negara akibat kebijakan itu. Misalnya, dengan Inggris, perdagangan Indonesia harus mengalami penurunan sebesar 22 persen, serta Belanda 39 persen.

“Demikian juga Jerman, Italia, Spanyol, Rusia juga turun. Kita tahu, terjadi karena negative campaign CPO (Crude Palm Oil). Saya yakin, pemerintah sudah antisipasi dengan membuat berbagai kebijakan,” tegas dia.

Sebagaimana diketahui, Pemerintah Indonesia bersama dengan negara-negara produsen minyak kelapa sawit terbesar dunia, yakni Malaysia dan Kolombia, telah melakukan Joint Mission ke Belgia, untuk menekan Uni Eropa mencabut kebijakan diskriminasi kelapa sawit tersebut pada 8-9 April 2019.

Kunjungan itu dilakukan, lantaran kebijakan yang ditempuh Uni Eropa tersebut, dianggap tidak didasari atas penelitian yang benar terhadap dampak lingkungan dari minyak kelapa sawit. Metodologi dan hipotesa yang digunakan mereka tentang risiko dan pengaruh buruk kelapa sawit terhadap perusakan hutan itu dianggap ditetapkan secara sepihak, bertentangan dengan fakta yang ada, dan tanpa dilakukan impact analysis.

Sumber: Viva.co.id

ESDM Dorong Pengembangan Sawit Menjadi Bensin

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendorong pemanfaatan minyak kelapa sawit sebagai campuran bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin dan liquified petroleum gas (LPG). Seperti diketahui, produk minyak nabati tersebut sudah jamak digunakan sebagai campuran untuk BBM jenis solar di Indonesia. Kementerian ESDM akan mendorong kerja sama penelitian tersebut bersama Pertamina dan Institut Teknologi Bandung (ITB).

“Indonesia yang pertama mengembangkan sawit untuk bensin melalui co-processing. Minyak sawit dicampurkan ke kilang dengan proses cracking menggunakan katalis Merah Putih, yang juga merupakan produksi anak bangsa, dan akan menghasilkan bensin dan LPG di akhir proses,” kata Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral, Dadan Kusdiana. Ahad (14/4).

Dadan mengungkapkan, pemanfaatan sawit untuk bensin juga telah dilakukan di beberapa negara, seperti Amerika Serikat, Italia, dan Uni Emirat Arab. Namun, pengembangan di negara-negara tersebut adalah membuat pabrik baru yang dapat mengolah langsung sawit dengan Bensin sebagai salah satu produknya.

“Yang mereka kembangkan bukan co-processing, tapi standalone, darisawitmenghasilkan bensin. Untuk co-processing ini, kita yang pertama,” katanya.

Dia menjelaskan, kelebihan dari sistem co-processing adalah penghematan dalam proses produksi. Hal itu karena produsen dapat menggunakan kilang yang saat ini sudah ada.

“Yang digunakan adalah kilang existing, hanya ditambahkan proses di tengahnya untuk menghasilkan bensin dan LPG,” \’ kata Dadan.

Hal itu menjadi salah satu upaya pemerintah untuk bisa meningkatkan pemanfaatan sawit. Seperti diketahui, saat ini komoditas andalan ekspor Indonesia tersebut sedang menghadapi hambatan. Salah satunya adalah kampanye negatif dari Uni Eropa.

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia bersama Malaysia dan Kolombia telah menyelesaikan kunjungan kerja bersama ke Brussel, Belgia, yang digelar pada 8-9 April 2019. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan, setelah melewati perdebatan yang cukup keras, komisi Uni Eropa menawarkan untuk membentuk forum bersama guna membahas keberlanjutan status sawit pada 2021 mendatang.

Pada dua hari kunjungan diplomasi tersebut, delegasi Indonesia melakukan pertemuan bersama Wakil Presiden Parlemen Uni Eropa Heidi Hautala serta anggota Komisi Eropa, Dewan Eropa, dan pelaku bisnis di bidang biodiesel.

Darmin menjelaskan, penawaran Eropa tersebut disambut oleh Indonesia sebagai salah satu produsen sawit terbesar di dunia. Namun, pihaknya tidak dapat menerima jika forum bersama yang ditawarkan tidak memberikan dampak positif bagi Indonesia. Pasalnya, melihat pengalaman sebelumnya, penawaran semacam itu tak berujung pada kejelasan.

Menurut dia, forum bersama itu perlu diwujudkan secara konkret serta dapat dijadikan landasan kebijakan sawit pada 2021. Pada tahun tersebut, sesuai isi dari kebijakan Petunjuk Energi Terbarukan (RED) II, Uni Eropa membuka kesempatan untuk melakukan peninjauan ulang kebijakan.

Sumber: Republika

RI Mulai Kembangkan Sawit Jadi Bensin

Sebagai salah satu produsen minyak sawit terbesar di dunia. Selain dimanfaatkan sebagai campuran bahan bakar minyak jenis solar, kini penelitian pemanfaatan sawit untuk bahan bakar jenis bensin (gasolin) maupun LPG (Liquified Petroleum Gas) tengah dikembangkan di Indonesia. Salah satunya melalui kerja sama Pertamina dengan Institut Teknologi Bandung (ITB).

Hal tersebut diungkapkan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral Dadan Kusdiana di depan mahasiswa peserta Workshop Pengembangan Bioenergi dan Energi Pedesaan Berbasis Energi Terbarukan di Institut Pertanian Bogor (IPB).

“Indonesia yang pertama mengembangkan sawit untuk bensin melalui co-prosessing. Minyak sawit dicampurkan ke kilang dengan proses cracking, menggunakan katalis Merah Putih, yang juga merupakan produksi anak bangsa, dan akan menghasilkan bensin dan LPG di akhir proses,” jelas Dadan, dalam keterangan tertulisnya, Minggu (14/4/2019).

Dadan mengungkapkan, pemanfaatan sawit untuk bensin ini juga telah dilakukan di beberapa negara seperti di Amerika, Italia, dan UEA. Namun, yang dikembangkan di negara-negara tersebut adalah membuat pabrik baru yang dapat mengolah langsung sawit dengan bensin sebagai salah satu produknya.

“Yang mereka kembangkan bukan co-prosessing, tapi standalone, dari sawit menghasilkan bensin. Untuk co-processing ini kita yang pertama,” paparnya.

Kelebihan lain dari co-prosessing ini, lanjut Dadan, kita masih dapat menggunakan kilang exsisting, sehingga lebih hemat dalam proses produksinya. “Yang digunakan adalah kilang eksisting, hanya ditambahkan proses di tengahnya untuk menghasilkan bensin dan LPG,” imbuh Dadan.

Terkait harga, Dadan mengungkapkan, bensin dari sawit ini nantinya masih akan tergantung dari harga bahan baku sawitnya. “Ada mekanisme yang saling menguntungkan pastinya, bisa melalui intensif atau bentuk lain, karena kita tahu hingga saat ini di lapangan kita tahu kalau harga minyak goreng selalu lebih mahal dari bahan bakar,” tandas Dadan.

Sumber: Okezone.com

DPR: Perlu UU Khusus Sawit

Anggota Komisi II DPR Firman Subagyo mengatakan, kelapa sawit  sudah ditetapkan sebagai komoditas strategis nasional sehingga harus dilindungi melalui sebuah undang-undang (UU) khusus.

Dia meyakini, apabila Indonesia telah memiliki UU khusus yang mengatur dan melindungi kelapa sawit, sulit bagi pihak-pihak tertentu seperti LSM untuk melakukan kampanye hitam terhadap produk perkebunan nasional itu.

“UU ini diperlukan karena industri kelapa sawit terbukti telah menjadi penopang ekonomi nasional,” katanya melalui keterangan tertulis di Jakarta, Minggu.

Politisi dari Partai Golkar itu menyatakan, saat ini disinyalir terdapat sejumlah pihak berusaha keras menghambat atau bahkan ingin menggagalkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkelapasawitan yang masih dalam tahap harmonisasi di Badan Legislasi (Baleg) DPR.

Menurut dia, Eropa selalu dan akan terus menghambat perkembangan industri kelapa sawit Indonesia, karena ingin melindungi komoditas pertaniannya.

Apalagi, lanjutnya, Eropa merupakan produsen bunga matahari dan rapeseed sebagai bahan baku minyak nabati yang keduanya merupakan kompetitor kelapa sawit.

Namun kedua komoditas pertanian tersebut produktivitasnya kalah jauh dibandingkan kelapa sawit, tambahnya, dimana data Oil World menyebutkan produktivitas bunga matahari hanya 0,48 ton per hektare (ha) dan rapeseed sekitar 0,67 ton per ha sementara kelapa sawit rata-rata 3,74 ton per ha.

Oleh karena lebih produktif, kata Firman, minyak nabati berbasis kelapa sawit bisa dijual di pasar dunia dengan harga jauh lebih murah dibandingkan dengan minyak nabati lainnya.

Menurut dia, berdasarkan fakta inilah Eropa akan terus melakukan berbagai cara untuk menghambat atau bahkan mematikan industri sawit karena kalah bersaing.

“Makanya RUU ini terus dihambat supaya tidak bisa diundangkan sehingga mereka (LSM) bisa bermain di grey area itu. Kalau pemerintah terbawa arus mereka ya tidak akan selesai sampai kapanpun,” tutur Firman.

Ketua Umum Forum Pengembangan Perkebunan Strategis Berkelanjutan (FP2SB) Achmad Mangga Barani mengatakan semua komponen bangsa harus memahami bahwa sawit merupakan komoditas strategis.

Jika dinyatakan strategis dan penting bagi negara dari sisi ekonomi, tambahnya,  semua aturan atau perangkat hukum yang menghambat harus diperbaiki.

“Selama ini dari sisi peraturan kan banyak hambatan, banyak aturan yang menghambat industri sawit. Tapi di sisi lain, dia dinyatakan sebagai komoditas strategis. Jadi diperlukan adanya UU khusus yang mengatur soal sawit,”katanya.

Mantan Dirjen Perkebunan ini menjelaskan bahwa saat ini memang sudah ada UU No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, namun tidak bisa menyelesaikan persoalan di industri sawit.

UU Perkebunan tersebut berlaku untuk seluruh komoditas perkebunan dan hanya mengatur di on farm atau di hulunya saja, tidak mengatur di hilir. Padahal masalah di sawit tidak hanya terjadi di on farm saja, tapi juga di hilir karena sawit ini sudah menjadi sebuah industri.

Oleh karena itu, kata menurut mantan Dirjen Perkebunan itu saat ini sangat diperlukan UU khusus industri kelapa sawit yang mengatur dari hulu atau on farm hingga ke hilir atau of farmnya. Selain itu, UU tersebut harus bersifat lex specialist.

“Saya sangat setuju keberadaan RUU Perkelapasawitan ini untuk dibahas dan semoga segera diundangkan,” katanya.

Sebelumnya, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor mengatakan keberadaan perkebunan kelapa sawit di daerah yang dipimpinnya berkontribusi positif terhadap peningkatan perekonomian dan penyerapan tenaga kerja.

Bahkan kelapa sawit merupakan sektor yang diandalkan untuk menggantikan peran pertambangan batu bara dan migas.

Sumber: Antaranews.com

Pemerintah Waspadai Tawaran Eropa

Pemerintah Indonesia bersama Malaysia dan Kolombia telah menyelesaikan kunjungan kerja bersama ke Brussels, Belgia, yang digelar pada 8-9 April 2019. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, menyatakan, setelah melewati perdebatan yang cukup keras, komisi Uni Eropa menawarkan membentuk forum bersama untuk membahas keberlanjutan status sawit pada 2021 mendatang.

Pada dua hari kunjungan diplomasi tersebut, delegasi Indonesia melakukan pertemuan bersama Wakil Presiden Parlemen Uni Eropa Heidi Hautala serta anggota Komisi Eropa, Dewan Eropa, dan para pelaku bisnis di bidang biodiesel.

Darmin menjelaskan, penawaran Eropa tersebut disambut oleh Indonesia sebagai salah satu produsen sawit terbesar di dunia. Tapi, pihaknya tidak dapat menerima jika forum bersama yang ditawarkan tidak memberikan dampak positif bagi Indonesia. Sebab, melihat pengalaman sebelumnya, penawaran semacam itu tak berujung pada kejelasan.

Menurut dia, forum bersama itu perlu diwujudkan secara konkret serta dapat dijadikan landasan kebijakan sawit pada 2021. Pada tahun tersebut, sesuai isi dari kebijakan Petunjuk Energi Terbarukan (RED) II, Uni Eropa membuka kesempatan untuk melakukan peninjauan ulang kebijakan. Sekaligus, kriteria dalam menetapkan kategori sawit apakah memiliki risiko tinggi atau rendah terhadap lingkungan.

“Yang bisa berubah pada 2021 bukan regulasinya (RED II), tapi apakah bahan bakar nabati berbasissawitini memiliki kategori high risk atau low risk. Ini bukan harapan kita, tapi penawaran dari Eropa,” kata Darmin dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (12/4).

Mengutip isi dari kebijakan RED II, bahan bakar berbasis sawit asal Indonesia dinilai berisiko tinggi. Pada 2020 sampai 2023 penghitungan bahan bakar nabati berisiko tinggi dibatasi maksimal sebesar konsumsi pada 2019. Kemudian, mulai 2024, penggunaan komoditas berisiko tinggi diturunkan secara bertahap sampai nol persen pada 2030. Tapi, jika dinyatakan berisiko rendah, konsumsi minyak sawit pada 2020 dibatasi maksimum tujuh persen dari total konsumsi bahan bakar nabati.

Darmin mengatakan, Indonesia akan tetap berupaya agar ekspor sawit ke kawasan Eropa dapat terus dipertahankan. Ia mengaku, telah menyatakan dengan tegas di hadapan Komisi Uni Eropa, kebijakan RED II bersifat diskriminatif.

Dia menyampaikan, produktivitas kelapasawit10 kali lipat lebih tinggi ketimbang komoditas penghasil minyak nabati lain di Eropa saat ini seperti bunga matahari, rapeseed, dan kedelai. Terdapat jarak yang besar antara pemahaman terhadap produksawitdan kebijakan pengembangannya. Kita sampaikan ini adalah tindakan diskriminatif, double standard, dan proteksionis,” kata Darmin.

Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kemenko Perekonomian Rizal Affandi mengatakan, berdasarkan pertemuan dengan para pebisnis di sektor minyak nabati diketahui belum ada komoditas yang lebih efisien dari sawit. Dengan permintaan minyak nabati yang terus tumbuh, dia mengkhawatirkan justru akan terjadi pembukaan lahan baru yang masif untuk komoditas penghasil minyak nabati lainnya.

Sumber: Republika

Penerapan B30 Bisa Dipercepat

Implementasi penggunaan solar dengan campuran 30 persen biodiesel atau mandated B30 diharapkan dapat dipercepat pada tahun ini. Jika program B30 terlaksana, penyerapan minyak sawit di dalam negeri untuk keperluan biodiesel bisa mencapai 10 juta ton.

“Kalau dipercepat, akhir tahun sudah bisa dimulai,” kata Wakil Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa sawit Indonesia (Gapki) Togar Sitanggang di Jakarta, Jumat (12/4/2019).

Menurut Togar, uji penggunaan B30 memerlukan waktu setidaknya tiga bulan sejak dilaksanakan. Jika dilaksanakan pada Mei, uji itu bisa dituntaskan pada Oktober. Selanjutnya, studi hasil uji memerlukan waktu 1-2 bulan.

Ia menambahkan, saat ini uji penggunaan B30 belum terlaksana karena ada perbedaan teknis terkait spesifikasi tes.

Implementasi B30, lanjut Togar, membuat penyerapan minyak sawit di dalam negeri untuk biodiesel bertambah 3 juta ton. Penggunaan B20 selama satu tahun menyerap 6,5 juta ton minyak sawit. Jika B30 dilaksanakan, penyerapan minyak sawit di dalam negeri untuk biodiesel bisa mencapai 10 juta ton pada 2020.

Ketua Umum Gapki Joko Supriyono menilai penggunaan B30 dapat memberikan sentimen positif terhadap perdagangan minyak sawit di pasar global. Tahun lalu, Indonesia diapresiasi sebagai negara yang konsisten dan sukses menerapkan mandatori B20 itu.

Penyerapan minyaksawitdi dalam negeri untuk keperluan biodiesel, lanjut Joko, juga dapat memberikan sentimen dalam pembentukan harga minyaksawitdi pasar global. Namun, secara riil, harga minyaksawitsangat ditentukan pasokan dan permintaan.

Pada 2018, menurut Joko, terjadi kelebihan produksi minyaksawitdi Indonesia “Biasanya, peningkatan produksi rata-rata 2 juta ton sampai dengan 2,5 juta ton. Namun, tahun lalu tambahan produksi 5 juta ton,” katanya.

Oleh karena itu, lanjut Joko, kelebihan produksi itu menekan harga minyaksawitdi pasar global. Tahun ini, kondisi itii diharapkan tidak terjadi sehingga program B30 dapat segera terlaksana dan memengaruhi harga minyak sawit di pasar global.

Berdasarkan data Gapki, harga minyak sawit mentah (CPO) di pasar global naik rata-rata 5 persen per bulan, dari 530,70 dollar AS per metrik ton pada Januari 2019 menjadi 556,50 dollar AS per metrik ton pada Februari 2019.

Sepanjang Februari 2019, harga CPO global bergerak di kisaran 542,50 dollar AS sampai dengan 572,50 dollar AS per metrik ton.

Kenaikan harga itu didorong stok minyak sawit Indonesia dan Malaysia yang berkurang dan penurunan produksi minyak nabati lain di beberapa negara produsen.

Sumber: Kompas

Eropa Ngotot Diskriminasi Sawit, RI akan Kaji Ulang Hubungan Dagang

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menegaskan pemerintah siap mengkaji ulang hubungan perdagangan Indonesia dengan Uni Eropa (EU) jika aturan diskriminasi produk sawit diterapkan. Kebijakan diskriminasi Uni Eropa itu melalui penerbitan delegated act yang merupakan turunan dari renewable energy directive II (RED II). 

Aturan tersebut menempatkan kelapa sawit sebagai komoditas berisiko tinggi terhadap deforestasi atau penggundulan hutan.

“Kita akan review terhadap kerja sama bilateral Indonesia dengan UE dan negara-negara anggotanya,” kata Darmin di Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Jumat (12/4/2019).

Aturan diskriminasi Uni Eropa terhadap kelapa sawit akan diputuskan oleh parlemen Uni Eropa pada 12 Mei 2019. Parlemen Uni Eropa akan memutuskan RED II diterapkan atau tidak.

Menurut Darmin, yang jadi masalah adalah parlemen Uni Eropa memiliki kebijakan silent procedure yang intinya tanpa ada pembahasan, RED bisa terlaksana. Jika aturan tersebut terlaksana, maka produk kelapa sawit Indonesia akan terdampak besar, terutama bagi 19,5 juta orang yang menggantungkan hidupnya dari industri kelapa sawit.

Jika RED II berlaku maka ada batasan-batasan penggunaan minyak kelapa sawit sebagai bahan baku biofeul di Uni Eropa. Batasan tersebut dibagi menjadi dua kelompok, yang berisiko tinggi dan rendah.

Dalam kategori itu kelapa sawit Indonesia masuk golongan risiko tinggi, dan pasokan minyak kelapa sawitnya (CPO) dibatasi. Contohnya, Uni Eropa memutuskan penggunaan CPO hanya 200 ribu ton per tahun, dan kebijakan itu berlaku sampai 2023.

Parahnya lagi, mulai tahun 2024 hingga 2030 penggunaan CPO sebagai bahan baku biofeul akan menjadi nol. Artinya, setiap tahun sejak 2024 kuotanya bakal terus menurun menjadi nol. Sedangkan untuk risiko rendah, maka penentuan kuota penggunaan CPO diputuskan pada 2020 dan persentasenya masih bisa tumbuh 7% dari total konsumsi di Uni Eropa setiap tahunnya.

Selain itu, pemerintah juga akan memikirkan tawaran parlemen Uni Eropa mengenai dibentuknya sebuah wadah komunikasi antara Pemerintah Indonesia dengan parlemen untuk mempengaruhi keputusan kelapa sawit sebagai komoditas yang selama ini dinilai berisiko tinggi.

Padahal, kata Darmin, penggunaan lahan soybean dan sunflower sembilan kali lebih besar dari lahan yang digunakan untuk kelapa sawit. Bahkan, produktivitas minyak kelapa sawit untuk setiap hektarnya 10 kali lebih besar dari minyak nabati yang dihasilkan dari soybean, sunflower, rapeseed.

Sementara itu, Staf Khusus Kementerian Luar Negeri Peter F Gontha menambahkan pemerintah Indonesia pun siap menempuh litigasi atau jalur hukum melalui forum WTO.

“Kalau sampai delegated act pada 12 Mei diberlakukan kita akan menempuh jalan litigasi ke WTO,” kata Peter.

Menurut Peter, sikap pemerintah Indonesia untuk menempuh jalur hukum pun sudah disampaikan pada saat pertemuan di Brussels, Belgia pada 8-9 April 2019.

Sumber: Detik.com