Indonesia Kirim Surat Bersama ke Tiga Institusi UE terkait Sawit

 

Jakarta: Pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Brussel menyampaikan sikap terkait pelarangan sawit ke Uni Eropa (UE).

Indonesia pun bersama enam negara produsen sawit menyikapi usulan Parlemen Eropa untuk phasing out (menghentikan) palm oil-based biofuel pada 2021. Enam negara tersebut yakni Malaysia, Thailand, Kolombia, Ekuador, Guatemala, dan Nigeria.

Mengutip siaran pers yang dirilis KBRI Brussel, Sabtu, 17 Februari 2018, Indonesia telah mengambil prakarsa lanjutan bersama negara-negara penghasil minyak sawit menyikapi laporan Parlemen Eropa pada 17 Januari 2018 yang mengusulkan agar UE phasing out palm oil-based biofuel pada 2021.

Melalui KBRI Brussel, Indonesia telah mengkoordinasikan sikap dan langkah bersama yang perlu dilakukan semua negara-negara produsen sawit baik dari Asia Tenggara, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan, dan Afrika dalam menyikapi laporan tersebut.

Terkait hal ini, sebagai langkah awal maka telah disepakati surat para Dubes negara produsen minyak sawit yakni kepada presiden Parlemen Eropa, Komisi Eropa, Dewan Eropa, dan pemangku kepentingan lain di UE pada 15 Februari 2018.

Surat ini telah dikirimkan kepada pihak UE dengan harapan agar ketiga institusi UE dapat menerima posisi negara-negara produsen sawit termasuk Indonesia.

“Dengan menggandeng perwakilan seluruh negara produsen sawit di Belgia, Indonesia memastikan agar concerns dan posisi Indonesia dan posisi bersama didengar dan didukung oleh UE, sehingga ke depan usulan laporan tersebut ditolak sebagai sebuah directive dan tidak merugikan kepentingan nasional kita,” tutur Kuasa Usaha Ad Interim KBRI Brussel Dupito D Simamora.

 

Indonesia sebelumnya juga telah menyampaikan sikap tegas melalui pendekatan yang dilakukan pada berbagai tingkatan, termasuk melalui surat Menlu RI kepada HRVP Federica Mogherini dan para Menlu negara-negara UE serta pendekatan yang dilakukan di Jakarta maupun di Brussel kepada semua pemangku kepentingan di tiga institusi Uni Eropa.

Meski telah diadopsi pada 17 Januari 2018 lalu, Report ini bukan merupakan keputusan final UE. Agar menjadi sebuah dokumen mengikat, perlu ada kesepakatan antara Parlemen Eropa, Komisi Eropa, Dewan Eropa, melalui suatu proses trialogue yang direncanakan baru akan dimulai pada minggu keempat Februari 2018.

Menghadapi guliran proses dimaksud, KBRI Brussel telah dan akan terus mendorong sikap negara produsen sawit sebelum dan setelah proses trialogue dengan harapan rencana UE untuk phase out palm oil-based biofuel pada 2021 tidak dilakukan, karena tidak sejalan dengan prinsip free and fair trade.

Laporan ini juga dipandang tidak adil karena minyak sawit di-phase out satu dekade lebih awal dari crops-based biofuel lainnya seperti rapeseed dan soybean pada 2030.

Selain menyampaikan sikap dan argumentasi yang menolak tegas usulan PE tersebut, surat bersama juga meminta agar negara produsen sawit disertakan dalam proses pengambilan keputusan UE dalam semangat dialog, prinsip kesetaraan, keadilan, dan fairness.

KBRI Brussel mengapresiasi dukungan negara-negara produsen sawit atas surat bersama sebelum proses trialogue digulirkan. Diharapkan pandangan dan sikap negara produsen sawit dipertimbangkan secara serius oleh UE.

 

Sumber: Metrotvnews.com

,

Pengusaha Minta Aturan Wajib Vitamin A Direvisi

 

 

RMOL. Pengusaha meminta pemerintah untuk merevisi Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) No.87/2013 tentang pemberlakuan SNI 7709: 2012 Minyak Goreng (migor) Sawit. Regulasi yang mengatur wajib vitamin A pada migor itu dinilai diskriminatif dan berpotensi tidak akan efektif.

Direktur Eksekutif Gabun­gan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Si­naga mengatakan, pihaknya tidak yakin aturan tersebut akan berjalan lancar. “Iya, kami ragu aturan fortifikasi atau penamba­han vitamin A untuk migor ini di lapangan lancar,” ujarnya kepada Rakyat Merdeka,kemarin.

Menurutnya, masih ada perde­batan di masyarakat soal efek­tivitas fortifikasi vitamin A pada minyak goreng sawit. “Isu ini terkait dengan stabilitas vitamin A mulai dari pabrik sampai ke retailer dan retensi vitamin A pada saat penggorengan,” ungkapnya.

Ia mengatakan, kandungan fortifikan (vitamin A, beta karo­ten) minyak goreng sawit pasca pabrik sampai konsumen lebih rendah dari SNI7709: 2012 Minyak Goreng Sawit. “Pro­dusen minyak goreng Sawit yang mencantumkan label SNIdapat dituduh sebagai pembo­hongan publik dan berpotensi menghadapi gugatan hukum dari masyarakat,” tuturnya.

Sahat mengungkapkan, adanya kalimat “dengan penambahan vitamin A” pada SNI7709: 2012 Minyak Goreng Sawit juga dis­kriminatif. “SNI minyak goreng non sawit seperti minyak goreng kelapa (SNI-01-3741-2002), minyak goreng kedelai (SNI01- 4466-1998) tidak diwajibkan pe­nambahan vitamin A,” katanya.

Ia mengatakan, alasan lain pihaknya meminta revisi aturan tersebut karena kewajiban me­nambah vitamin A sintetis akan menciptakan ketergantungan baru pada impor. “Oleh karena itu, revisi diperlukan agar se­mua pihak dapat menerima dan memahami dengan baik aturan tersebut,”  tukasnya.

Guru Besar Teknologi Pangan Institute Pertanian Bogor (IPB) Prof. Purwiyatno Hariyadi me­nyetujui usulan revisi SNI forti­fikasi vitamin A minyak goreng sawit. Hal itu untuk memberikan ruang inovasi kepada produsen terkait penyediaan Vitamin A .

“Kalimat ‘penambahan vita­min A’ akan menambah beban produsen minyak goreng karena pasca fortifikasi diwajibkan, setiap tahun mereka harus impor vitamin A,” ujarnya.

Ketua Dewan Pembina Palm Oil Agribusiness Strategic Pol­icy Institute (Paspi) Bungaran Saragih meminta, pemerintah untuk menggandeng swasta untuk menyelesaikan persoalan fortifikasi ini. “Masyarakat mungkin belum melihat pent­ing fortifikasi ini. Tetapi bahaya jika tidak mendapatkan edukasi. Disinilah peranan pemerintah,” ujarnya.

Ia mengatakan, dirinya sudah lama membahas dengan berbagai pihak masalah fortifikasi penam­bahan vitamin A pada produk minyak goreng sawit. “Pemerintah juga sudah lama mengupayakan bagaimana agar minyak goreng difortifikasi,”  katanya.

Menurut dia, pelaksanaan for­tifikasi masih terbatas selama ini lebih karena masalah bisnis dan teknologi. Sebab secara sosial tidak ada masalah. Begitupun secara politik fortifikasi sangat positif karena negara meng­inginkan rakyatnya sehat.

“Yang jelas berdasarkan statis­tik Kementerian Sesehatan orang Indonesia kekurangan vitamin A, dan kekurangannya paling parah barangkali terburuk di dunia. Padahal kita penghasil vitamin A yang luar biasa besarnya karena ada di sawit,”  ungkapnya.

Dirjen Industri Agro Kemen­terian Perindustrian (Kemen­perin) Panggah Susanto me­nyebutkan, pihaknya sangat terbuka menerima masukan dari pakar dan asosiasi berkaitan soal kewajiban fortifikasi vitamin A minyak goreng sawit. Walaupun di sisi lain, Kemenperin ingin aturan ini berjalan secepatnya.

“Minyak goreng yang berkali-kali dipakai, dipakai lagi. Kalau tidak ada standar dan kemasan di situ dicantumkan segala macam syarat dan tanggung jawab. Maka sangat berbahaya sekali,” ujarnya.

Panggah menuturkan, ke­wajiban vitamin A di minyak goreng ini masih bisa didiskusi­kan lebih lanjut. “Silakan untuk didiskusikan, pemerintah ikut saja dan menunggu hasilnya. Kalau soal kemasan jangan diulur-ulur lagi, langsung saja dilaksanakan,” tukasnya.  ***

 

Sumber: Rmol.co

Perkebunan Kelapa Sawit Menjaga Keanekaragaman Hayati (Bagian II)

 

 

 

  1. Memahani Interaksi Spesies Dalam Iansekap Perkebunan Kelapa Sawit

Perkebunan kelapa sawit senantiasa dibangun diatas prinsip-prinsip keberlanjutan yang menekankan pentingnya sumber daya hayati sebagai pengerak proses-proses ekologi dalam suatu lansekap. Oleh karena itu, sering kali temukan bahwa perkebunan kelapa sawit berdiri berdampingan dengan ekosistem alami yang tetap terjaga kelestariannya dan selalu diupayakan untuk tetap demikian.

Kondisi tersebut memungkinkan terjadinya interaksi spesis yang hidup dalam ekosistem alami dan perkebunan, demikian juga sebaliknya. Daerah-daerah penting seperti tangkapan air (rawa, sungai), hutan dengan nilai konservasi tinggi, ekosistem riparian, dan ekosistem langka tetap dipertahankan. Lahan-lahan seperti ini memiliki fungsi ekologi yang sangat penting, yaitu sebagai kantung-kantung habitat bagi banyak spesies karena menyediakan sumber kehidupan bagi berbagai macam jenis satwa liar.

Dalam kantung-kantung habitat ini, proses-proses ekologi seperti predasi, kompetisi, parasitisai dan dekomposisi berlangsung melalui sistem yang sangat komplek. Harapan di kemudian hari, adalah kebun sawit yang di kelola dengan konsep ramah lingkungan dapat menjadi tempat aman bagi satwa liar untuk bergerak mencari makan, dan tinggal untuk sementara waktu ketika akan berpindah kekantung habitan yang lain.

  1. Bagaimana Spesies Memanfaatkan Ruang Dalam Lansekap Perkebunan Kelapa Sawit

Pergerakan spesies dalam sekala ruang dan waktu sangat mempengaruhi distribusi dan keberlangsungan hidup populasinya. Pergerakan ini sangat dipengaruhi oleh kebutuhan sepesies dalam kaitanya dengan ketersedian pakan, potensi sarang, dan kesempatan untuk mendapatkan pasangan serta bereproduksi. Spesies yang hidup dalam ekosistem alami, berpeluang untuk berinteraksi dengan ekosistem disekitarnya, misalnya agroekosistem kelapa sawit. Hal ini terkait denagan potensi kebun sawit dalam menyediakan fungsi-fungsi ekologi yang ditawarkan.

Di satu sisi, kebun kelapa sawit bisa dikatakan sebagai ekosistem monokultur dengan dominasi pohon kelapa sawit sebagai penyusun utamanya. Namun demikian, bukan berarti bahwa kebun kelapa sawit ini tidak memiliki arti untuk satwa liar. Walaupun tidak sebaik hutan alami yang lebih heterogen, kebun sawit masih memberikan dukungan untuk satwa liar bertahan hidup. Beberapa spesies predator mendapatkan keuntungan dengan berlimpahnya pakan, serta tempat tinggal sementara. Beberapa spesies dari kelompok perimata dan burung juga memanfaatkan kebun sawit sebagai habitatnya karena masih tersedianya pakan seperti serangga, ikan yang hidup diparit-parit kebun sawit, dan tanaman herba.

Bagaimana Spesies dari berbagai suku dan keluarga memanfaatkan perkebunan untuk hal  barbagai hal. Hal ini menunjukan bukti adaptasi yang dikembangkan oleh spesies terhadap perkebunan kelapa sawit. Sanca kembang terhitung ular yang besar dan terpanjang di dunia, dan tidak berbisa. Ular ini bergantung pada ketersedian air, sehingga kerap ditemui tidak jauh dari badan air seperti sungai, kolam dan rawa. Makanan utamanya adalah mamalia kecil, burung dan reptilia lain seperti biawak. Ularyang kecil memangsa kodok, kadal dan ikan.

Di dalam perkebunan kelapa sawit, jenis ular ini banyak di temukan. Umumnya mereka hidup dengan memangsa tikus, bajing dan hewan kecil lainnya. Dengan sifat-sifat yang demilikinya ini, secara tidak langsung ular sanca ini membantu perkebunan untuk mengendalikan populasi tikus.

Musang tenggalung merupakan jenis satwa yang hidup soliter, omivora, terestrial, trotorial dan hidup terutama di hutan perimer dan sekunder, tetapi kadang-kadang ditemukan di perkebunan dan pedesaan yang berbatasan dengan hutan. Musang tenggalung termasuk jenis satwa yang belum dilindungi berdasarkan PP Nomor 77 tahun 1999, tetapi tercantum dalam CITES Appedix II dan termasuk dalam katagori beresiko rendah (LC) menurut IUNC.

Sumber: Konservasi Keanekaragaman Hayati Di Lansekap Perkebunan Kelapa Sawit, GAPKI 2015

 

Sumber: Sawitindonesia.com

BPDP Sawit Targetkan Dana Pungutan Rp 11 Triliun

 

 

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) menargetkan penerimaan dana pungutan Rp11 triliun pada 2018

Rusman Heriawan, Ketua Dewan Pengawas BPDP-KS menjelaskan bahwa alokasi dana tahun ini akan dipakai untuk kegiatan replanting 185 ribu hektar, program mandatori biodiesel 3,5 juta kilo liter dengan target penyerapan maksimal 70 persen.

Kendati demikian, target dana pungutan tahun ini lebih rendah dari penerimaan tahun lalu sebesar Rp 14,2 triliun. Menurut Rusman, pungutan dari ekspor CPO (minyak sawit mentah) terus menurun karena lebih banyak ekspor dalam bentuk produk hilir. Pungutan ekspor CPO sebesar US$50/ ton, sedangkan produk hilir bervariasi antara US$10-US$40/ton.

“Porsi ekspor CPO terus mengecil. Jangan dianggap volume linear dengan dana pungutan sebab produk turunan pungutannya berkisar 20-30 dolar AS per ton ya makin kecil,” kata Rusman sela-sela acara Pekan Riset Sawit Indonesia 2018, pada Selasa (13 Februari 2018), di Bandung, Jawa Barat.

Pada tahun lalu, BPDP-KS lmengantongi hasil dana pungutan sawit sebesar Rp14,2 triliun. Dengan rincian perolehan dana, pungutan dari Januari – Desember 2017 rata-rata dana pungutan Rp1 triliun.“Nominal perolehan dana tidak pernah di bawah Rp1 triliun selalu di atas Rp1 triliun, jadi kalau dilihat angkanya sekitar 14,2 triliun.”

Rusman menyebutkan, dana pungutan tertinggi pada Agustus 2017 mencapai Rp 1,5 triliun dengan volume ekspor 5,7 juta ton CPO.

Di tengah isu kampanye hitamnya, namun sawit Indonesia masih diminati negara-negara lain. Buktinya, pada 2017 beberapa negara yang menjadi importir CPO dari Indonesia di antaranya India, China, USA, Belanda, Bangladesh dan Pakistan.

“Negara tertinggi ekspor India 7,6 juta ton, China 4,1 juta ton, Pakistan 2,3 juta ton. Sementara perluasan pasar baru eksport CPO ke Bangladesh dan Pakistan. Khusus untuk Belanda 3,3 juta ton tapi di jual lagi ke negara-negara di Eropa. Jadi urutan ekspor ke India, China, Belanda, Bangladesh dan Pakistan,” kata Rusman.

 

Sumber: Sawitindonesia.com

Gapki Sebut 20% Pasar Uni Eropa akan Dialihkan

 

 

 

Jakarta: Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (Gapki) dan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) akan mengalihkan sebanyak 20 persen pasar Uni Eropa ke negara-negara yang berpotensi menerima minyak sawit Indonesia. Hal itu menjadi penting dilakukan dalam rangka mengakselerasi bisnis kelapa sawit di masa mendatang.

“Solusinya dengan menggeser pasar Eropa 20 persen dan akan kita berikan pada pasar lain agar ketergantungan kita di Eropa menjadi rendah,” ujar Direktur Gapki Danang Girindrawardana, saat dihubungi Medcom.id, di Jakarta, seperti diberitakan Jumat, 16 Februari 2018.

 

Ia mengaku pihaknya optimistis di 2018 produk kelapa sawit Indonesia dapat terus meningkat. “Peningkatan ekspor kita berbanding lurus dengan jumlah produksi. Artinya produk kita tidak ada yang tidak terserap oleh pasar. Berapa pun yang kita produksi dapat terus menerus tanpa kekosongan,” ujar dia


Sumber: Gapki

Sementara itu, bedasarkan data Ina Palm & Lauric Oils Exports 2017, Uni Eropa menjadi pengimpor terbesar kedua dengan jumlah 5.025.68 ton dan pada 2016 sebanyak 2.746.69 ton. Angka itu menjadi peluang besar untuk negara pengimpor terbesar seperti India dengan jumlah 7.625.70 ton per 2017, dan tidak menutup kemungkinan pemerintah akan membuka pasar baru.

“Kita sudah memulai sejak Oktober 2017 untuk menggalang kerja sama dengan korporasi-korporasi negara lain dan itu sedang terjadi, seperti Rusia yang membeli dengan cukup besar dan akan terus bertumbuh,” ujarnya.


Sumber: Gapki

Sehubungan dengan itu, Apkasindo akan melakukan pemberhentian seluruh komponen ekspor sawit ke Eropa dengan catatan Uni Eropa tetap berpendirian melakukan pelarangan produk sawit Indonesia.

“Rekan-rekan dari asosiasi petani sawit menyampaikan apabila Eropa mau melarang kelapa sawit untuk biodiesel maka kami akan hentikan ekspor seluruh produk Crude Palm Oil (CPO)  ke sana. Untuk apa hanya biodiesel,” tutup Danang.

 

Sumber: Metrotvnews.com

Ironi Pencetak Surplus

 

Label bahwa kelapa sawit sebagai pencetak devisa terbesar di sektor non migas, tidak sebanding dengan perlakuan yang diterimanya di dalam negeri. Alih-alih menjadikan komoditas kebanggaan, komoditas ini mendapatkan tekanan dan hambatan luar biasa hebat. Regulasi yang hadir cenderung memagari sawit supaya tidak meluas kemana-mana. Sebut saja, rancangan inpres moratorium perijinan baru sawit yang tujuannya mencegah perluasan lahan sawit dan membenahi tata kelola hutan. Kalaupun tujuannya perbaikan masalah hutan, mengapa kebun yang sudah jelas status dan legalitasnya akan dievaluasi kembali? Bukankah ini menimbulkan ketidakpastian dan kecemasan semua pihak mulai petani, pengusaha, dan perbankan.

Kalau inpres moratorium terbit, bagaimana nasib program replanting sawit rakyat yang diresmikan Presiden Joko Widodo? Pasalnya, banyak perkebunan sawit rakyat yang teridentifikasi masuk kawasan hutan. Padahal, Presiden Jokowi telah menginstruksikan pelepasan sawit rakyat yang berada di kawasan hutan. Tetapi yang terjadi, kementerian terkait malahan bersemangat untuk mempersulit pelepasan sawit rakyat dari kawasan hutan. Ataukah memang ada kesengajaan tidak mentaati arahan presiden?

Rubrik Sajian Utama mengulas persoalan tiga aspek yang memengaruhi industri sawit: daya saing, perluasan produk turunan, dan hambatan di negara tujuan. Ketiganya menjadi kunci supaya sawit Indonesia menang di pasar minyak nabati dunia. Yang terjadi sekarang, daya saing Indonesia masih tertinggal kendati menguasai market share di sejumlah negara. Daya saing tidak sebatas berbicara infrastruktur melainkan juga perangkat di dalamnya seperti regulasi dan kebijakan pemerintah. Tanpa daya saing kuat jangan harap sawit Indonesia bisa berjaya di pasar internasional.

Pembaca, edisi ini merupakan edisi khusus yang mengulas gagasan Ketua Umum GAPKI, Joko Supriyono untuk mengangkat daya saing industri sawit. Semoga gagasan ini dapat menjadi kesadaran dan menjadi langkah bersama kita semua.

 

Sumber: Sawitindonesia.com

EPOA Siap Bela Sawit Indonesia di Uni Eropa

JAKARTA – Melawan resolusi minyak sawit oleh Parlemen Uni Eropa, Indonesia tidak sendiri. Aliansi asosiasi industri Eropa yang tergabung dalam EPOA (European Palm Oil Alliance) siap membela minyak sawit Indonesia dalam melawan diskriminasi terhadap produk unggulan nasional tersebut.

”Kami adalah kawan Anda di Eropa. Kawan yang sesungguhnya adalah kawan yang saling membutuhkan,” kata Ketua EPOA Frans Claassen, dalam pertemuan dengan para pemangku kepentingan sektor kelapa sawit Indonesia di Jakarta.

Menurut Frans, EPOA hadir bukan untuk mempromosikan kelapa sawit Indonesia maupun Malaysia di Uni Eropa. Tetapi, untuk menunjukkan fakta yang sesungguhnya tentang kelapa sawit, baik terkait dengan manfaat minyak sawit maupun terkait isu-isu keberlanjutan. Indonesia tidak bisa bekerja sendiri melawan Uni Eropa. Sebab, ada 28 negara anggota UE yang berbicara dalam berbagai bahasa.

Dan, setiap negara itu harus didekati dengan cara yang berbeda. ”Kalau melobi Prancis, ya harus memakai bahasa Prancis,” kata Frans. Frans mengatakan, masih banyak miskonsepsi tentang kelapa sawit di Eropa. Ini dibuktikan dengan masih banyak kebijakan yang diskriminatif termasuk implementasi food labeling.

Ketua Komisi ISPO Aziz Hidayat mengatakan, keberadaan EPOA sangat membantu kampanye positif minyak sawit Indonesia di Eropa. Termasuk terkait perkembangan sertifikasi ISPO, EPOA juga memberikan informasi yang objektif tentang kriteria-kriteria di dalam ISPO.

”Kami senang karena EPOA adalah mitra yang tepat untuk menjelaskan fakta objektif tentang perkembangan isu keberlanjutan minyak sawit di Indonesia dalam rangka memenuhi Amsterdam Declaration fully implemented pada 2020,” kata Aziz.

 

Sumber: Okezone.com

Penyebab Deforestasi Dunia Bukanlah Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit

 

Luas deforestasi global sebelum tahun 1980 sudah mencapai 701 juta hektar (Matthew, 1983). Kemuadian pada priode 1990-2008 total deforestasi global 239 juta hektar (Eropean Commission, 2013). Pemicu deforestasi global 1990-2008 adalah ekspansi ranch sapi (24 persen) khusus di amerika Selatan, Kebakaran (17 persen), ekspansi kebun kedelai (5,6 persen), ekspansi kebun jagung dan tebu (3,2 persen). Sedangkan ekspansi perkebunan kelapa sawit dunia hanya 2,3 persen.

Pemicu Deforestasi Global 1990-2008
Driver Luas Deforestasi
Juata Hektar Persen
Ranch Sapi (Amerika Selatan) 58 24,3
Kebakaran 41 17,2
Perluasan Kebun Kedelai (Amerika Selatan) 13,4 5,6
Pembangunan Infrastruktur 9 3,8
Perluasan Kebun Jagung (Amerika Selatan) 7,5 3,1
Perluasan Kebun Sawit 5,5 2,3
Logging + Wood product 4,5 1,9
Perluasan Areal Padi 4,3 1,8
Perluasan Tebu 3,3 1,4
Pertanian Lainnya 35,5 14,9
Lain-lain 58 224,3
Jumlah 239 100
Sumber: Eropean Commission, 2013

 

Berdasarkan data tersebut perkebunan kelapa sawit global bukanlah pemicu utama deforestasi global. Pembangunan padang pengembalaan, perkebunan tebu, kacang kedelai dan rape seed dan sunflower menjadi pemicu utama deforestasi global.

Sumber: Mitos vs Fakta, PASPI 2017

 

Sumber: Sawitindonesia.com

Perkebunan Kelapa Sawit Maju Karena Dukungan Pemerintah

 

Upaya yang ditumbuh kembangkan oleh industri minyak sawit untuk melakukan upaya perlindungan terhadap keanekaragaman hayati di lanskap perkebunan kelapa sawit, merupakan manifestasi kesungguhan untuk mewujudkan tata kelola kebun sawit berkelanjutan. Langkah ini seiring dengan kebijakan pemerintah Indonesia  untuk terus selalu memperhatikan aspek lingkungan dan sosial dalam pengembangan agribisnis seperti Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 tahun 2004 Pasal 2, yang mengharuskan pembangunan perkebunan diselengarakan berdasarkan atas asas manfaat dan berkelanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan serta keadilan.

Perhatian masyarakat dunia terhadap aspek lingkungan kelapa sawit meningkat tajam dalam 10 tahun terakhir. Di Indonesia, ditandai dengan munculnya Indonesian SustainblePalm Oil (ISPO) yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 11/Permentan/OT.140/3/2015 tanggal 28 Maret 2015. Peraturan ini mewajibkan perusahaan menerapkan sistem sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan, yaitu acuan dasar dalam mendorong usaha perkebunan kelapa sawit untuk memenuhi kewajibannya sesuai aturan perundangan, melindungi, dan mempromosikan usaha perkebunan kelapa sawit berkelanjutan sesuai dengan tuntutan pasar. Secara garis besar, prinsip dan kriteria ISPO menyentuh aspek sebagai berikut:
  1. Legalitas lahan perkebunan
  2. Manajemen perkebunan
  3. Perlindungan terhadap pemanfaatan hutan alam primer dan lahan gambut
  4. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan
  5. Tanggung jawab terhadap tenaga kerja
  6. Tanggung jawab sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat
  7. Peningkatan usaha secara keberlanjutan

Ketujuh prinsip dan kriteria tersebut berfungsi sebagai etalase untuk mewujudkan pengelolaan kebun sawit berkelanjutan. Salah satu prinsip secara spesifik menekankan bagaimana keanekaragaman hayata dan areal konservasi di dalam dan sekitar kebun sawit harus dipertahankan.

Sumber: Konservasi Keanekaragaman Hayati Di Lansekap Perkebunan Kelapa Sawit, GAPKI 2015

 

Sumber: Sawitindonesia.com

Aliansi Minyak Sawit Eropa Bantu Hadapi Resolusi UE

 

 

Aliansi Minyak sawit Eropa (EPOA) akan menunjukkan fakta-fakta yang sesungguhnya mengenai kelapa sawit di Indonesia kepada pengusaha, politisi, dan pemerintah di Uni Eropa.

Tidak semua masyarakat Uni Eropa (UE) menjegal upaya perdagangan hasil kelapa sawit Indonesia. Salah satunya ialah European palm oil Alliance (EPOA). Lembaga yang berisikan pelaku industri sawit di Benua Biru itu siap membantu Indonesia melawan resolusi minyak sawit yang digulirkan Parlemen UE.

Ketua EPOA Frans Classeen menilai industri sawit di Indonesia sudah dijalankan dengan sangat baik dan mendukung pencapaian tujuh kriteria pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals/SDGs) seperti penanggulangan kemiskinan, pengembangan ekonomi wilayah, juga kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Namun, masih banyak kesalahpahaman informasi tentang produk hasil perkebunan sawit sehingga banyak kebijakan di Eropa yang diskriminatif termasuk implementasi food labelling.

Maka itu, pihaknya akan berusaha menunjukkan fakta-fakta sesungguhnya tentang kelapa sawit, dari manfaat hingga isu-isu keberlanjutan.

“Yang kami lakukan bukan bantuan promosi. Kami ingin memberikan pandangan seimbang dan objektif tentang sawit. Kami menyadari kita semua saling membutuhkan,” ujar Frans di Jakarta, kemarin.

Menurutnya, akan berat bagi Indonesia untuk menentang 28 negara yang tergabung dalam UE. Terlebih, mereka memiliki sudut pandang dan kebudayaan yang berbeda sehingga butuh pendekatan berbeda untuk menjelaskan kepada negara-negara itu.

“Harus ada pendekatan yang terstruktur untuk berbicara dengan mereka. Kami sudah memulai itu dan akan kami terus lanjutkan ke semua pihak, pengusaha, politisi, pemerintah,” tuturnya.

Pada intinya, EPOA menginginkan level aturan permainan yang sama untuk semua produk minyak nabati. “Tidak boleh ada diskriminasi agar kompetisi baik dan seimbang dapat terwujud.”

Tidak tercapai

Pada pertengahan Januari 2018, Parlemen UE memutuskan menghentikan penggunaan biofuel berbahan dasar kelapa sawit sebagai sumber Energi Terbarukan pada 2021. Resolusi itu dikenal sebagai Deklarasi Amsterdam.

Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa sawit Indonesia Danang Girindrawardana merespons positif dukungan EPOA. EPOA mampu melihat persoalan sawit dari sisi ekonomi dan sosial. Pasalnya, jika resolusi itu nantinya diterapkan, akan ada 4,4 juta petani Indonesia yang terdampak dan ini akan membuat target SDGs tidak tercapai.

“Itulah yang akan jadi pokok pembicaraan saat bertemu dengan parlemen, dewan, dan komisioner pada 28 Februari 2018.”

Sementara itu, Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia Paulus Tjakrawan menegaskan pascakemenangan Indonesia atas gugatan terhadap Uni Eropa terkait dengan pengenaan bea masuk antidumping pada produk biodiesel Indonesia dalam panel Badan Penyelesaian Sengketa WTO pada Januari 2018, pihaknya sudah siap mengekspor kembali. “Tahun lalu kami proses dan akhirnya tahun ini (gugatan) menang. Kami sudah siap ekspor ke Eropa kembali.”

Terakhir kali, produk biodiesel Indonesia masuk ke Eropa pada 2014 dengan total 1,8 juta kiloliter. Paulus pun berharap jumlah ekspor tahun ini dapat menyentuh angka yang sama saat terakhir kali diekspor.

 

Sumber: Media Indonesia