Industri Kelapa Sawit Diminta Waspadai Kebakaran Hutan

Industri kelapa sawit dalam negeri diwajibkan untuk melakukan pencegahan terhadap terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Hal ini mengingat masuknya musim kemarasu sehingga memicu munculnya titik api di sejumlah wilayah yang berdekatan dengan perkebunan kelapa sawit.

Sekretaris Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa sawit(GAPKI) Cabang Riau Maryanto mengatakan, Gapki rutin melakukan pertemuan untuk berbagi pengetahuan tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

“Kami juga mewajibkan anggota Gapki untuk rutin melakukan penyuluhan guna meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kebakaran hutan. Penyuluhan ini salah satunya bisa dengan melakukan praktik langsung di lapangan untuk menangani bila terjadi kebakaran,” kata Maryanto di Jakarta, Jumat (16/8/2019).

Sementara itu,Fire Protection Manager PT Astra Agro Ahmad Wahyudi mengatakan, pihaknya telah bersiaga penuh mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) seiring musim kemarau serta perubahan cuaca ekstrem di Indonesia.

Bersinergi dengan Pemerintah Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kepolisian Republik Indonesia, TNI, Brigade Pengendaliankebakaran hutandan Lahan KLHK Manggala Agni serta Dinas Pemadam Kebakaran, Astra Agro menyiagakan 1.036 personel kebakaran.

Menurut Ahmad, pihaknya aktif melakukan pencegahan dengan mengidentifikasi lokasi-lokasi yang rawan terhadap kebakaran di sekitar konsesi perusahaan.

“Kami menerapkan sistem peringatan dini melalui pantauan hotspot yang diakses melalui situs Sipongi dan LAPAN untuk kemudian disebarluaskan agar masyarakat waspada dan siaga,” kata dia.

Astra Agro telah berinvestasi untuk peralatan pemadaman, pelatihan pencegahan kebakaran dan mengedukasi masyarakat untuk mengelola hutan tanpa membakar.

“Kami melatih masyarakat di sekitar kawasan konsensi untuk mengetahui cara-cara pencegahan kebakaran sekaligus mengkampanyekan kebijakan Pembukaan Dan Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar (no burn policy) sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2018,” jelas dia.

Hingga kini, lanjut Ahmad, Astra Agro telah memberikan pelatihan dan pembinaan bagi 70 kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA). Selain itu, lebih dari 17.000 karyawan internal perusahaan disiagakan dan diberikan pelatihan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Untuk mitigasi ancaman kebakaran, tim Fire Protection Astra Agro juga melakukan pengawasan intensif.

“Kami rutin melakukan patroli darat dan udara untuk merespon setiap adanya titik api (hotspot) yang berpotensi menjadi ancaman kebakaran,” tandas dia.

Desa Bebas Api, Efektifkah Bangun Kesadaran Masyarakat agar Tak Bakar Hutan? Bripda Indah Roida Simaremare, beraksi melawan api yang membakar lahan dan hutan di perbatasan Indonesia – Malaysia. (foto Liputan6.com/dok.polsek entikong/aceng mukaram)Salah satu upaya membangun kesadaran masyarakat terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan adanya program Desa Bebas Api. Program ini digagasoleh sektor swasta dan NGO yang membentuk Aliansi Bebas Api.

Kegiatan Desa Bebas Api diantaranya pemberian penghargaan (reward) bagi desa yang tidak terjadi kebakaran hutan, kampanye komunikasi penyadaran masyarakat soal bahaya asap, pembentukan tim patroli, dan pemantauan kualitas udara.

“Sampai sekarang program itu masih berjalan. Paling banyak diterapkan di lima kabupaten di Riau (Bengkalis, Pelalawan, Indragiri, Hilir, Meranti, dan Siak),” kata Advisor Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL) Program kebakaran hutan dan Lahan Dedi Hariri saat diwawancarai Health Liputan6.com ditemui di Jakarta, ditulis Rabu (14/8/2019).

Melalui Desa Bebas Api, upaya pencegahan menyasar masyarakat yang berada di sekitar kawasan rawank ebakaran hutan dan lahan. Ada pemberian insentif untuk desa binaan bebas api.

Reward tersebut diperoleh bila dalam satu tahun tidak terjadi kebakaran hutandan lahan di sekitar wilayah mereka. Desa akan mendapatkan reward sebesar Rp100 juta.

“Kalau terjadi kebakaran hutan kurang dari 2 hektar, dikasih rewardRp5 juta. Maksimal tiga tahun pembinaan desa ini,” tambah Dedi.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini Wakapolri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto pastikan akan menindak tegas pembakar lahan dan hutan. Hal ini diungkapkan saat berkunjung ke Palangka Raya, Selasa (13/8).

 

Sumber: Liputan6.com

Indonesia Tangkis Uni Eropa

 

Pemerintah bersama pelaku usaha siap menempuh sejumlah langkah untuk menangkis serangan baru dari Uni Eropa terhadap produk biodiesel asal Indonesia.

Mulai kemarin, Rabu (14/8), Komisi Eropa telah mengenakan tarif bea masuk antisubsidi (BMAS) sementara sebesar 8%-18% terhadap bahan bakar nabati pengganti Solar (biodiesel) dari Indonesia, karena dianggap terbukti mendapatkan subsidi pemerintah. Bea masuk itu akan diterapkan selama 4 bulan dan dapat diperpanjang hingga 5 tahun.

Pengenaan BMAS atas produk biodiesel tersebut menambah deret panjang bentuk \’serangan\’ Uni Eropa terhadap produk sawit dan turunannya asal RI. Sebelumnya, Komisi Eropa mengeluarkan Delegated Act RED II yang mendiskriminasi produk sawit Indonesia. .

Keputusan Komisi Eropa untuk mengenakan BMAS tersebut lantas mendapat kecaman baik dari pelaku usaha maupun Pemerintah Indonesia.

Produsen biodiesel berencana menghentikan ekspor bahan bakar nabati ke Benua Biru jika pengenaan BMAS itu membuat pengapalan biodiesel ke Uni Eropa menjadi lebih mahal.

Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan mengungkapkan eksportir masih menghitung dampak pengenaan bea masuk antisubsidi terhadap harga jual biodiesel di pasar Benua Biru.

“Pengenaan BMAS tiap perusahaan berbeda-beda. Kami akan lihat, kalau harga tidak sesuai [menjadi mahal], setop saja ekspor biodiesel ke UE,” katanya kepada Bisnis, Rabu (14/8).

Berdasarkan data Aprobi, produksi biodiesel Indonesia pada 2018 sebanyak 6,17 juta kiloliter (kl) dengan perincian pasar domestik 3,75 juta kl, sedangkan ekspor 1,79 juta kl. Sementara itu, volume ekspor biodiesel Indonesia ke Uni Eropa pada 2018 sebanyak 780.000 kl atau 43,58% dari total ekspor

Menurut Paulus, jika pasar ekspor ke Uni Eropa disetop, Indonesia bisa berpaling ke pasar lain sehingga kontribusi terhadap devisa ekspor tetap terjaga. Salah satu pasar yang bisa disasar adalah China.

Selain pengalihan ekspor, produsen biodiesel juga bisa meningkatkan penyerapan di dalam negeri melalui kebijakan bauran 30% biodiesel ke dalam Solar (B30). Jika kebijakan B30 berjalan efektif, ujar Paulus, kebutuhan biodiesel di dalam negeri bisa mencapai 9 juta kiloliter (kl).

Sepanjang tahun ini, telah berlaku kebijakan bauran Solar dan 20% biodiesel (B20). Implementasi kebijakan tersebut diperkirakan mampu menyerap bahan bakar nabati dari sawit sebanyak 6 juta kl, naik signifikan dibandingkan dengan 2018 yang hanya sebanyak 3,75 juta kl.

Sekjen Gabungan Pengusaha Kelapa sawit(Gapki) Kanya Lakhsmi juga mendukung penghentian ekspor biodiesel ke Benua Biru, dan sepakat untuk mengalihkan ekspor ke negara lain serta mengoptimalkan pasar domestik.

“Kalau kita ikuti kemauan UE, tidak ada habisnya. Importir biodiesel UE memang akan teriak-teriak karena produk kita lebih murah,” ujarnya.

Di sisi lain, menurutnya, Uni Eropa akan memberikan insentif kepada produsen biodiesel domestiknya yang bersedia menggunakan minyak nabati nonsawit. “Jadi, serba sulit kalau tetap memaksakan ekspor biodiesel ke Uni Eropa.”

Namun, dia mendesak pemerintah untuk tetap melawan tudingan UE itu, sehingga dapat tetap menjaga citra produksawitdi tingkat global.

AJUKAN PROTES

Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Musdalifah Mahmud mengatakan, Indonesia akan mengajukan protes ke Komisi Eropa
atas pengenaan BMAS sementara terhadap biodiesel asal Indonesia.

“Kami sudah lakukan tahapan-tahapan awal pembelaan, baik melalui Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, dan pengacara kami. Intinya pemerintah akan perjuangkan biodiesel dari praktik diskriminasi secara tarif yang tidak berdasar ini.”

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengungkapkan pengenaan BMAS oleh Uni Eropa tersebut telah dibahas dalam rapat di Istana Wapres. “Yang pasti kami akan menyampaikan nota keberatan, dalam selisih waktu 5 hari lagi. Kemudian pengusaha nanti akan melaporkan keberatannya sesuai dengan ketentuannya,” ujar Enggar.

Tak hanya di situ, pemerintah juga mempertimbangkan untuk menempuh tindakan balasan ke Uni Eropa dengan sasaran produk olahan susu dari Benua Biru.

Enggar mengaku akan bertemu dengan para importir produk olahan susu dalam waktu dekat. “Kami juga bisa melakukan hal serupa [dengan Uni Eropa], tetapi harus ada dasarnya.”

Sebagai informasi, pemerintah sedang mempertimbangkan pengenaan tarif impor produk susu olahan dari Eropa sebesar 20%-25%.

Direktur Pengamanan Perdagangan, Kementerian Perdagangan Pradnyawati menambahkan, pemerintah sedang mempelajari putusan Uni Eropa. “Kami akan tindak lanjuti pekan ini juga.”

 

Sumber: Bisnis Indonesia

Proyek Green Refinery Serap 1 juta ton CPO

PT Pertamina (Persero) berpotensi menyerap 3.000 ton per hari atau menembus 1 juta ton crude palm oil (CPO) per tahun saat pengembangan proyek green refinery di Kilang Dumai dan Plaju bergulir.

Direktur Pengolahan Pertamina Budi Santoso Syarif menjelaskan proyek Green Refinery Conversion (GRC) yang merupakan rencana kerja sama antara Pertamina-Eni, akan fokus pada lima program di dua kilang Pertamina.

Untuk Kilang Dumai, akan dilakukan konversi total, konversi sebagian dan membangun unit baru. Untuk Kilang Plaju, akan melakukan konversi total dan juga pembangunan unit baru.

“Ini baru rencana, bisa menyerap 20.000 barel CPO atau sekitar 3.000 ton per hari. Kami menggunakan oil treatment di sana,” tuturnya, Rabu (14/8).

Menurutnya, dengan penyerapan optimal CPO untuk bahan bakar nabati, akan memangkas impor
crude oil Pertamina sebesar 160.000 barel per hari.

Dia menambahkan pencarian alternatif baru selain crude oil wajib dilakukan secara masif dan intensif, mengingat cadangan minyak dunia akan habis dalam 3 dekade mendatang.

“Saat ini Pertamina produksi BBM-nya ada dari nabati dan fosil. Sekarang B30 sedang running, dan untuk meluncurkan produk harus ada kajian-kajiannya dan tidak bisa buru-buru,” ujarnya.

Untuk Green Diesel, telah dilakukan uji coba di Kilang Dumai pada 2015 dan tahun ini. Green Diesel juga akan dikembangkan di Kilang Cilacap dan Balongan ke depannya. Untuk Green Gasoline, telah dilakukan ujicoba di Kilang Plaju pada 2018 dan tahun ini.

Januari lalu, Pertamina dan Eni, menyepakati pengembangan Green Refinery di Indonesia serta Term Sheet CPO processing di Italia.

 

Sumber: Bisnis Indonesia

PLN Uji Coba Bahan Bakar Sawit 100%

PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) tengah menguji coba beberapa mesin pembangkit dengan menggunakan 100% bahan bakar nabati (BBN) jenis minyak sawit (crude palm oil/cpo).

“Uji coba dengan CPO sudah kami lakukan. Diuji pada mesin MAK#1 dan MAK#2,” kata Direktur Bisnis Regional Kalimantan PT PLN (Persero) Machnizon Masri di Jakarta Convention Center, kemarin.

Ia menjelaskan salah satu hasil ujinya ialah hasil pembakaran tidak sebaik biodiesel 20% atau B20. Kemudian, pasokan CPO untuk uji coba juga mengalami kendala yakni kekurangan pasokan.

Uji coba CPO tersebut dilakukan di Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Kanaan, Bontang, Kalimantan Timur. Untuk pasokan, saat ini PLN tengah menyiapkan 167 ton CPO untuk runing test.

Di kesempatan yang sama, Direktur Pengolahan PT Pertamina (Persero) Budi Santoso Syarif mengatakan program pemanfaatan BBN dari olahan sawit berpotensi menghemat anggaran impor hingga US$500 juta per tahun.

“Dari sawit dapat menghasilkan minyak sebesar 8,7 juta ton per tahun, dan dari hasil minyak sawit tersebut mampu mengurangi BBM hingga 160 ribu barel per hari,” kata Budi Santoso pada Seminar Green Energy di Jakarta.

Lebih lanjut ia menjelaskan, 160 ribu barel BBM per hari tersebut setara dengan penghematan US$500 juta.

Saat ini, luas lahan sawit mencapai 14,3 juta hektare, 40,6% di antaranya dimiliki petani dan sisanya dimiliki BUMN dan swasta.

Pertamina sudah mampu mengolah sawit menjadi bahan bakar dengan pencampuran 30% ke dalam BBM menjadi biodiesel 30% atau B30.

Selain itu. pemanfaatan sawit yang berasal dari dalam negeri juga dapat meningkatkan ketahanan energi secara nasional.

Dalam kesempatan lain, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar menyebutkan tahapan uji coba bahan bakar B30 akan berakhir pada Oktober 2019.

“B30 masih dalam uji coba, nanti berakhir bulan Oktober,” kata Arcandra.

 

Sumber: Media Indonesia

Pakar sebut mandatori B20 dapat hemat devisa hingga Rp27,5 triliun

Pakar teknik kimia dari IPB Makertihartha menyebutkan melalui mandatori B20 dapat menghemat devisa negara sebesar Rp27,5 triliun.

“Sawit memiliki peran signifikansi yang besar bagi perekonomian Indonesia, salah satunya penghematan devisa,” kata Makertihartha di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu dalam Forum Green Energy.

Makertihartha yang juga sebagai Kaprodi Program Doktor/Magister Teknik Kimia Fakultas Teknologi Industri IPB menjelaskan dari pertanian sawit saja mampu menyerap 5,5 juta tenaga kerja secara langsung dan juga 12 juta tenaga kerja tidak langsung.

Bahkan kontribusi ekspor minyak sawit merupakan yang terbesar bahkan melebihi ekspor migas dengan catatan nilai total mencapai Rp318,78 triliun pada tahun 2017. Selain B20, kata dia,  kini sawit juga memegang peranan penting untuk pengembangan B30.

Dalam kesempatan yang lain, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar menyebutkan tahapan uji coba bahan bakar biodiesel 30 (B30) akan berakhir pada Oktober 2019. “B30 masih dalam uji coba nanti berakhir di bulan Oktober,” kata Arcandra.

Dia menuturkan saat ini pemerintah masih melakukan sejumlah evaluasi terkait uji coba tersebut. Hasil evaluasi kelak akan menjadi landasan bagi pemerintah dalam mengambil keputusan terkait penggunaan B30, baik itu untuk kepentingan transportasi, industri, maupun pertambangan.

“Sekarang kami masih evaluasi sambil jalan (uji coba),” ujarnya.

Merujuk Peraturan Menteri ESDM tentang kewajiban (mandatori) penggunaan bahan bakar nabati (BNN), penggunaan B30 dijadwalkan pada Januari 2020. Penerapan mandatori itu untuk mengurangi ketergantungan impor dan menghemat devisa, serta menyediakan BBM yang ramah lingkungan.

B30 merupakan bahan bakar yang menggunakan 30 persen minyak sawit dan 70 persen minyak fosil jenis solar. Bahan bakar ini merupakan lanjutan dari implementasi kebijakan B20 yang diklaim berjalan sukses.

Pada Juni 2019 pemerintah melakukan uji coba jalan tiga unit truk dan delapan kendaraan penumpang diesel dengan jarak tempuh 40.000 dan 50.000 kilometer. Kendaraan itu diuji coba untuk membuktikan penggunaan B30 tidak mempengaruhi kinerja mesin diesel.

Mengutip data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), penyerapan biodiesel sawit selama semester I 2019 mencapai 3,29 juta ton atau naik 114 persen dibandingkan periode tahun lalu yang hanya menyerap 1,35 juta ton.

Penggunaan B30 diklaim mampu menambah konsumsi Crude Palm Oil (CPO) domestik antara 9-10 juta ton dan menghemat impor minyak solar sebesar 55 juta barel per tahun.

 

Sumber: Antaranews.com

Indonesia Siap Perang Dagang Lawan Eropa

Pemerintah Indonesia tengah mempertimbangkan melakukan perang dagang melawan Uni Eropa.

Pemerintah sedang mempertimbangkan pengenaan tarif impor produk susu olahan (dairy products) dari Eropa sebesar 20–25 persen.

Hal itu menyusul penjegalan ekspor biodiesel Indonesia ke Eropa. Sebelumnya, Uni Eropa berencana mengenakan tarif bea masuk antisubsidi atas produk biodiesel Indonesia sebesar 8–18 persen.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengungkapkan, itu adalah langkah ketegasan Indonesia atas perang dagang yang lebih dulu diembuskan Uni Eropa.

Selama ini Uni Eropa memang sudah lama mempersulit ekspor produk sawit dan turunannya, terutama yang berasal dari Indonesia.

”Kami tidak mungkin diam,” kata Enggar pekan lalu.

Namun, rencana pengenaan tarif tersebut masih dibahas. Enggar akan membahasnya dalam rapat koordinasi dengan Kemenko Perekonomian.

 

Sumber: Jpnn.com

Besok Biodiesel RI ke Uni Eropa Kena Tarif 18%, Ini Kata Mendag

 

Uni Eropa segera mengenakan bea impor untuk produk biodiesel Indonesia. Kebijakan itu diambil setelah Uni Eropa menuding pemerintah Indonesia menerapkan praktik subsidi untuk produk biodiesel berbasis minyak kelapa sawit.

“Impor biodiesel bersubsidi dari Indonesia telah mengancam kerugian materiil pada industri Uni Eropa,” tulis Komisi Eropa dalam Jurnal Uni Eropa, seperti dikutip dari CNBC Indonesia, Selasa (13/8/2019).

Berdasarkan keterangan Komisi Eropa, pangsa pasar biodiesel Indonesia telah melonjak menjadi 3,3% atau sebesar 516,08 juta ton di sepanjang tahun yang berakhir pada September 2018. Sementara pada periode yang sama tahun 2017 dan 2016 pangsa pasar biodiesel Indonesia masing-masing sebesar 0,2% dan 0,3%.

Menanggapi itu, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan pengusaha dalam hal ini para importir susu. Koordinasi terkait mengenai rencana balasan pemerintah meningkatkan tarif bea masuk kepada impor produk olahan susu dari Uni Eropa.

“Nanti saya harus koordinasi, kalau kita sekarang secara mendadak lakukan itu (balasan) tanpa ada persiapan maka konsekuensinya harga pokok produk itu yang mempergunakan itu sebagai bahan baku pasti naik,” kata Enggar di komplek Istana, Jakarta, Selasa (13/8/2019).

Kenaikan harga akan terjadi jika pemerintah tidak menyiapkan atau memastikan sumber baru bagi produk olahan susu. Oleh karenanya, pemerintah akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan para importir.

“Kita harus memerhatikan pasar domestik juga. Tetapi kami pasti akan terapkan (BMAS produk susu) dan kita sudah minta kepada mereka untuk mengalihkan sumbernya,” jelas dia.

“Sumbernya tidak dari Eropa, kita kasih batas waktu waktu itu dan kalau mereka sudah menerapkan kita akan undang lagi mereka kita akan mempercepat,” sambungnya.

Sebagai informasi, tarif yang diberikan berkisar antara 8-18%, dan menyasar beberapa produsen utama, dengan rincian:

PT Caliandra Perkasa: 8%
Wilmar Group: 15,7%
Musim Mas Group: 16,3%
Permata Group dan eksportir lainnya: 18%

Tarif baru tersebut akan berlaku efektif mulai hari Rabu (14/8/2019) dan akan berlangsung selama empat bulan ke depan. Namun Komisi Eropa juga membuka peluang untuk memperpanjang kebijakan tersebut hingga lima tahun.

 

Sumber: Detik.com

Peserta SMN 2019 Belajar Pengolahan Kelapa Sawit

Peserta Program Siswa Mengenal Nusantara (SMN) 2019 asal Sumatera Utara mendapat pembelajaran mengenai proses pengelolaan kelapa sawit di PT Perkebunan Nusantara IV Kebun Adolina di Perbaungan, Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Selasa.

Para peserta dibimbing langsung oleh Manajer Kebun Adolina Noveri Idris Butar Butar berkeliling pabrik kelapa sawit Adolina. Mereka diperkenalkan dengan proses pengolahan kelapa sawit yang dimulai dari kecambah, penanaman, sampai buah dikirim ke pabrik.

“Kita juga memperkenalkan dan menyampaikan kepada anak-anak bagaimana buah kelapa sawit dikelola menjadi CPO (Crude Palm Oil),” kata Manajer Kebun Adolina Noveri Idris Butar Butar.

Ia berharap, melalui program yang diselenggarakan oleh PTPN IV, PT KIM, dan Perum Jasa Tirta I ke Kebun Adolina itu, dapat menambah ilmu pengetahuan mereka terhadap kelapa sawit.

Ia menyebut program itu memiliki arti penting bagi siswa-siswi yang mungkin belum begitu mengenal dengan baik tentang pabrik kelapa sawit.

“Dan ini merupakan ‘transfer knowledge’ bagi anak-anak yang pada saat ini ingin lebih banyak lagi tahu tentang bisnis-bisnis yang dilakoni oleh BUMN (Badan Usaha Milik Negara). Ini sangat penting, agar mereka lebih mempersiapkan diri ke depannya. Suatu saat akan lebih memajukan lagi perusahaan, terutama BUMN,” ujarnya.

Siswa Mengenal Nusantara (SMN) merupakan program  yang digelar setiap tahun oleh Kementerian BUMN, sedangkan pelaksanaan pada 2019 di Sumut oleh PTPN IV selaku koordinator berserta Perum Jasa Tirta I dan PT KIM.

Program SMN tahun ini dari Sumatera Utara diikuti 35 siswa yang terpilih setelah melewati seleksi yang digelar Dinas Pendidikan setempat.

Sebanyak 35 siswa tersebut merupakan perwakilan dari 33 kabupaten/kota dan dua siswa berkebutuihan khusus dari SLB Negeri Salak Dairi dan SLB Negeri Batubara. Selama kegiatan, mereka didampingi dua guru pendamping dan satu petugas dari Dinas Pendidikan.

 

Sumber: Antaranews.com

Pemerintah Pacu Hilirisasi CPO untuk Bahan Bakar

Pemerintah memacu hilirisasi crude palm oil(CPO) atau minyak kelapa sawit mentah menjadi berbagai jenis bahan bakar. Hal ini diyakini dapat menekan impor minyak dan menekan defisit neraca transaksi berjalan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan para menteri mempelajari pengolahan CPO menjadi avtur. “Saya mendengar CPO ini juga bisa dibuat avtur. Tolong ini ditekuni lebih dalam,” kata Jokowi dalam rapat terbatas evaluasi pelaksanaan mandatori biodiesel di Kantor Presiden, Senin (12/8).

Jokowi berharap, avtur berbahan dasar CPO dapat mengurangi jumlah impor avtur. Sehingga, kelak dapat memperbaiki kondisi defisit neraca perdagangan dan defisit neraca transaksi berjalan.

Selain itu, Jokowi juga menginstruksikan pengolahan biodiesel 30 persen (B-30) dimulai pada Januari 2020. Seperti avtur, penggunaan B-20 ke B-30 diharapkan mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil dan mengurangi impor bahan bakar minyak.

Permintaan domestik terhadap CPO pun juga disebutnya akan meningkat sehingga akan memberikan dampak positif bagi petani, pekebun, dan pekerja di pengolahan kelapa sawit.

“Saya juga ingin pada Januari 2020 itu B-20 sudah pindah ke B-30, dan di akhir 2020 meloncat lagi ke B-50,” ujar Jokowi.

Jika penerapan B-20 konsisten dilakukan dan terus ditingkatkan, devisa yang dapat dihemat sekitar 5,5 miliar dolar AS per tahun. Presiden memastikan akan memonitor langsung hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan B-20 serta proses migrasi ke B-30.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yakin, pengolahan CPO menjadi avtur akan menurunkan harga bahan bakar angkutan udara itu. Pengkajian pengembangan CPO menjadi avtur akan dilakukan oleh PT Pertamina, Kementerian ESDM, serta Institut Teknologi Bandung (ITB).

“Otomatis (harga avtur turun-Red). Yang penting risetnya dululah. Kalau risetnya selesai, pembuatan itu enggak lama,” ucap Budi.

Budi menyambut baik ide pengolahan CPO menjadi avtur tapi harus didukung riset. “Kita akan support dan saya akan pantau secara khusus berkaitan dengan bisanya biodiesel menjadi avtur,” kata Budi.

Seusai rapat dengan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution di Kantor Kemenko Perekonomian di Jakarta pada Senin (12/8), Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ar-candra Tahar mengatakan, penerapan penggunaan B-30 masih dalam uji coba. Rapat yang dia jalani bersama Menko Perekonomian pun mengevaluasi uji coba B-30.

Hasil evaluasi ini nantinya menjadi dasar bagi pemerintah mengambil keputusan penggunaan B-30 ke depan. Arcandra belum bisa menyampaikan kewajiban penggunaan B-30 akan diterapkan pada tahun ini lantaran masih menunggu hasil uji coba hingga Oktober.

“Tes masih jalan, sekarang kita masih evaluasi sambil jalan,” ucap Arcandra.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agung Pribadi mengatakan, uji coba B-30 akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Ada sejumlah tahap yang harus dilalui sebelum B-30 akan digunakan pada kendaraan. Tahapan itu antara lain berbagai macam uji standar internasional yang dikawal berbagai pihak, antara lain Kementerian ESDM, BPPT, Aprobi, Gaikindo, dan Pertamina.

Mandatori penggunaan biodiesel telah bergulir sejak 2016 silam. Sejak itu, produksi dan pemanfaatan biodiesel terus meningkat dari tahun ke tahun. Konsumsi domestik diharapkan meningkat melalui perluasan B-20 untuk kendaraan yang tidak tergolong penerima subsidi layanan publik atau public service obligation (PSO) yang diinstruksikan presiden pada medio 2018.

Kementerian ESDM mencatat, pada 2018 konsumsi domestik naik 45 persen atau sekitar 3,75 juta kiloliter dibandingkan 2017.

Sumber: Republika

Tekan Impor, Presiden Jokowi: Saya Dengar CPO Bisa Dibuat Avtur

 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong agar olahan sawit berupa CPO bisa menghasilkan avtur untuk bahan bakar pesawat. Saat ini, Pertamina bekerja sama dengan ITB tengah mengembangkan katalis atau senyawa kimia yang bisa menyulap CPO menjadi avtur.

“Dan juga saya mendengar CPO ini juga bisa dibuat avtur. Tolong ini ditekuni lagi lebih dalam sehingga kalau itu bisa, pertama mengurangi impor avtur,” kata Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (12/8/2019).

Jokowi ingin defisit neraca perdagangan Indonesia bisa ditekan karena tak lagi mengimpor avtur. Bahkan, Kepala Negara akan memantau langsung bagaimana perkembangan pemanfaatan CPO yang melimpah untuk dijadikan bahan bakar biodoesel.

“Dan juga, perlu saya sampaikan di sini, saya akan cek langsung urusan yang berkaitan dengan penggunaan B20 ini, termasuk nanti kalau meloncat ke B30. Saya enggak tau apakah saya akan gunakan BPKP atau Pricewaterhouse, atau lembaga yang lain untuk memastikan bahwa ini betul-betul berjalan,” sambungnya.

“Dan kita harus sadar semuanya bahwa kita pada kondisi CPO kita tertekan oleh permintaan dunia,” tambah mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Sementara itu, Menhub Budi Karya Sumadi menyambut baik wacana penggunaan avtur dari CPO yang disampaikan Jokowi tersebut.

Menurut dia, pengolahan avtur dari CPO masih perlu riset lebih jauh. Kemenhub, kata dia, akan membantu pihak-pihak yang tengah melakukan pengembangan katalis pengubah CPO menjadi avtur.

Sumber: Okezone.com