Rusia Minta RI Buka Kantor Perwakilan Sawit Di Moskow

 

Pemerintah dan pelaku usaha di Rusia mengharapkan Indonesia membuka kantor perwakilan perdagangan minyak sawit di Moskow. Permintaan ini didasari kenaikan konsumsi minyak sawit di negara terbesar di Eropa Timur tersebut.

Harapan pemerintah dan pengusaha di Rusia ini disampaikan oleh Ekaterina A. Esterova, Direktur Eksekutif Fat and Oils Foods Producers and Consumers Association Rusia.

“Sebagian besar atau sekitar 80% minyak sawit yang kami konsumsi berasal dari Indonesia, hanya sedikit yang dari Malaysia,” kata Esterova saat menerima delegasi GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia) di kantornya di Moskow pekan lalu.

Esterova mengatakan, konsumsi minyak nabati di Rusia sebagian besar memang dari minyak bunga matahari. Pada 2017 lalu, total konsumsi minyak sawit di Rusia mencapai sekitar 650 ribu ton di mana sekitar 615 ribu di antaranya diimpor dari Indonesia.

“Karena harga yang lebih murah, minyak sawit semakin diminati. Hanya saja, pertumbuhan konsumsi minyak sawit terhambat oleh kampanye negatif di sini,” kata Esterova.

Asosiasi yang dia pimpin, kata Esterova, siap untuk membantu kampanye sawit di Rusia. Perlu dibangun kesadaran bahwa yang membahayakan kesehatan adalah lemak jenuh (trans fat). Dan di antara minyak nabati lainnya, minyak sawit yang paling sehat karena tidak mengandung trans fat.

“Jika ada representative office di Moskow, kita akan lebih mudah berkomunikasi,” katanya.

Ketua Umum GAPKI Joko Supriyono yang memimpin Tim GAPKI dalam kunjungan ke Rusia ini, menyambut baik usulan tersebut. “Akan kami sampaikan kepada pemerintah tentang perlu menjaga pasar Rusia ini,” kata Joko.

Sementara itu pada kesempatan terpisah di Moskow, Dr Zinaida Medvedeva, peneliti pada National Research Center Rusia menegaskan aspek kesehatan dari minyak sawit. Kata dia, minyak sawit merupakan pilihan yang paling tepat untuk menghindari asam lemak trans (trans-fatty acid atau biasa disebut transfat). Transfat merupakan zat yang dihasilkan dari proses hidrogenisasi parsial untuk meningkatkan kepadatan suatu minyak dalam pembuatan minyak makan, dan berisiko tinggi menimbulkan penyakit kardiovaskuler.

“Otoritas pangan Amerika Serikat (FDA) sejak 2015 memberi waktu tiga tahun kepada industri makanan untuk menemukan pilihan lain untuk menghilangkan transfat dan melarang adanya transfat,” kata Medvedeva.

Kata Medvedeva, minyak makan sawit yang secara alamiah memiliki komposisi asam lemak jenuh dan tak jenuh yang seimbang, bersifat semi solid. Sehingga tidak memerlukan proses hidrogenisasi dalam penggunanya sebagai minyak makan, sehingga asam lemak trans tidak terbentuk.

Otoritas pangan Rusia secara prinsip mengikuti standard FDA dalam transfat ini.“Tidak heran jika impor dan penggunaan minyak sawit di Rusia semakin tinggi,” kata Medvedeva.

 

Sumber: Sawitindonesia.com

,

Kementerian Perindustrian Puji Perkembangan Techno Park Pelalawan

Pengembangan Techno Park di Pelalawan akan mendorong pengembangan inovasi dan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat. Tingginya komitmen pemerintah daerah menjadikan Technopark Pelalawan menjadi salah satu dari 5 Techno Park percontohan di Indonesia

Hal ini terungkap dalam Seminar Internasional dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Teknologi Nasional ke-23. Seminar ini bertemakan “The Achievement of Sustainable Palm Oil Industry and Global Competitiveness with Technology, Innovation, and Education of The Oil Palm”, di Sekolah Tinggi Teknologi Pelalawan, Kamis (9 Agustus 2018).

Haris Munandar, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementeria Perindustrian Republik Indonesia, dalam kata sambutannya, mengakui sangat takjub dengan luasan Techno Park di Pelalawan yang mencapai 3.700 hektare. Keberadaan Techno Park ini mendukung kerja Kementerian Perindustrian salah satunya dalam pembangunan sumber daya manusia.

“Jadi, saya mewakili Menperin Pak Airlangga yang sebenarnya dijadwalkan hadir untuk membuka seminar internasional ini. Tetapi untuk beberapa hari ini, beliau tidak bisa meninggalkan Jakarta. Maka saya yang diutus untuk membuka seminar,” ujar Haris Munandar.

Sekjen Kemenperin didampingi Bupati Pelalawan M.Haris, membuka seminar internasional dalam rangka Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (Harteknas) ke-23.

Menurutnya, pemerintah dalam hal ini Kementerian Perindustrian sangat mendukung keberadaan Techno Park di Pelalawan. Apalagi dalam kawasan ini telah berdiri Sekolah Tinggi Teknologi Pelalawan (ST2P) sehingga akan membantu dunia pendidikan tinggi.

“Pemerintah sangat mendukung ST2P Pelalawan, karens membangun sumber daya manusia khususnya, di kabupaten Pelalawan,” terangnya.

M.Harris,Bupati Pelalawan, menjelaskan bahwa Hari Kebangkitan Teknologi Nasional bertepatan dengan hari jadi Riau ke-61 yang mengambil tema Transformasi Menuju Kemakmuran. Kegiatan seminar ini menjadi bukti nyata transformasi Kabupaten Pelalawan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Riau menjadi penyelnggara Hartekknas ke-61 karena Riau menyandang predikat Riau sebagai lumbung energi nasional dan penyangga kebutuhan pangan di Sumatera khususnya perkebunan.

Kawasan Techno Park merupakan kawasan terluas di Indonesia mencapai 3.754 hektare yang terbagi atas 7 zona antara lain pendidikan, riset, pemukiman, industri, pemukiman, konservasi, komersial, dan zona publik.

Seminar ini menghadirkan pembicara yang pakar di bidangnya antara lain Sahat Sinaga (Wakil Ketua DSI), Dono Boestami (Dirut BPDP-KS), Gatot Dwiyanto (Deputi BPPT), Darmono Taniwiryono (Ketum MAKSI), Patdono Suwignjo (Dirjen Kelembagaan IPTEK Kementerian Ristekdikti), Dedi Djunaedi (Direktur P2HP Kementan), Purwadi (Rektor Instiper).

 

Sumber: Sawitindonesia.com

Pemkab Musi Banyuasin akan bangun industri hilir sawit

 

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, akan membangun industri hilir kelapa sawit untuk memberikan nilai tambah bagi komoditas, yang merupakan andalan penghasilan masyarakat setempat tersebut.

“Setiap tahun sekitar 1,52 juta ton CPO (minyak sawit mentah) keluar dari kabupaten ini. Melihat data tersebut perlu disiapkan industri hilir, seperti industri minyak goreng,” ujar Wakil Bupati Musi Banyuasin Beni Hernedi di Sekayu, Sumsel, Kamis.

Menurut dia, untuk menyiapkan hilirisasi sawit, pihaknya akan mengundang investor untuk datang ke Bumi Serasan Sekate mengolah potensi daerah tersebut.

Bagi investor yang berminat menanamkan modalnya membangun pabrik pengolahan CPO menjadi minyak goreng dan barang jadi lainnya, maka akan diberikan kemudahan dalam perizinan dan dibantu dalam pengadaan lahan untuk pembangunan kantor dan pabrik, katanya.

Dia menjelaskan, dengan pengembangan industri hiliri sawit, maka diharapkan permasalahan penurunan harga sawit di tingkat petani yang merugikan petani bisa segera diatasi dengan baik.

Jika program hilirisasi sawit bisa diwujudkan dalam waktu dekat, lanjutnya, maka tidak hanya penurunan harga yang bisa diatasi, tetapi kesejahteraan petani sawit di Musi Banyuasin bisa meningkat.

Wabup berharap persiapan untuk merealisasikan industri hilir sawit bisa berjalan sesuai rencana sehingga bisa segera dimulai pembangunan pabrik minyak goreng dan pabrik pengolahan lainnya.

 

Sumber: Antaranews.com

BAPPENAS Implementasi B20 Harus Selaras Perkembangan Industri

JAKARTA – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) /Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menilai implementasi kebijakan biodiesel 20% (B20) harus selaras dengan perkembangan industri, terutama industri otomotif

“Dalam implementasinya, ini harus in-line dengan perkembangan di sektor perindustrian, terutama di industri otomotif atau mesin yang menggunakan diesel,” kata dia, di Kantor Bappenas, Jakarta, Rabu (8/8).

Bambang menuturkan, sebelum pemerintah menerapkan B20, beberapa tahun yang lalu pemerintah juga sudah menerapkan semacam aturan kepada industri otomotif atau mesin bahwa pada tahun tertentu mereka sudah harus bisa mengadopsi kombinasi 80% solar ditambah 20% CPO (crude palm oil).

“Karena kadang-kadang isu yang saya dengar ketika dicampur itu menambah biaya, mengurangi daya tahan ataupun mengurangai performa. Jadi, dari awal agar industri itu antisipatif terhadap keharusan untuk mencampur karena keharusan mencampur itu adalah wewenang pemerintah,” kata Bambang.

Kendati demikian, lanjut Bambang, pemerintah juga sebelumnya harus memberikan informasi kepada pelaku industri bahwa mereka juga diberikan waktu untuk menyesuaikan diri terhadap kebijakan B20 tersebut

“Jangan sampai pemerintah punya aturan, tapi industri tetap merasa ia tidak harus melakukan apa-apa. Justru pemerintah yang harus memberikan keleluasaan pada industri,” ujar Bambang seperti dilansir Antara.

Pemerintah memang akan mewajibkan seluruh kendaraan diesel untuk menggunakan bahari bakar biodiesel 20% (B20) sebagai bauran antara solar dengan minyak sawit pada akhir 2018. Langkah pemerintah untuk mewajibkan B20 tersebut dalam upaya menghemat devisa dan mengurangi impor bahari bakar minyak (BBM).

Sebelumnya B20 dalam konsumsi solar hanya diwajibkan kepada kendaraan bersubsidi atau PSO seperti kereta api.

Namun B20 akan wajib digunakan pada kendaraan non-PSO seperti alat-alat berat di sektor pertambangan, traktor atau ekskavator, termasuk juga diperluas ke kendaraan-kendaraan pribadi.

Selain itu, dampak positif lain yang akan diterima para pelaku usaha adalah, dengan meningkatnya permintaan dalam negeri, akan mendongkrak harga CPO di pasar internasional. Saat ini, harga minyak nabati di pasar internasional juga turun. Salah satu faktornya adalah perang dagang antara Amerika dan China.

Sepanjang Mei 2018, harga CPO global bergerak di kisaran USS 650-670 per metrik ton dengan harga rata-rata USS 653,6 per metrik ton. Harga rata-rata Mei menurun USS 8,6 dibandingkan harga rata-rata pada April 2018 yang sebesar USS 662,2 per metrik ton.

 

Sumber: Investor Daily Indonesia

,

Pungutan Ekspor Minyak Goreng Diusulkan Turun

 

Tarif pungutan ekspor produk minyak goreng diusulkan turun. Usulan ini datang dari Menteri Perindustrian,  Airlangga Hartarto. Strategi meningkatkan daya saing produk hilir sawit di pasar global.

Pemerintah ingin memperluas ekspor produk hilir sawit ke pasar non tradisional seperti Afrika Timur. Tetapi bukan perkara mudah menembus pasar produk hilir di Afrika. Salah satunya, harga jual yang kurang bersaing dengan kompetitor seperti Malaysia.

Usulan pemangkasan pungutan ekspor (CPO Fund) produk minyak goreng datang dari Menteri Perindustrian RI, Airlangga Hartarto.  Kepada awak media, Airlangga mengajukan permintaan kepada Kementerian Keuangan serta Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Sawit supaya tarif ekspor produk minyak goreng dapat diturunkan.

Tujuannya, kata Airlangga, supaya  ekspor produk minyak goreng dapat ditingkatkan nilainya.  Menurutnya,  kontribusi produk hilir sawit sangat signifikan keseluruhan ekspor produk sawit Indonesia. “Minyak goreng yang  termasuk produk hilir sawit seharusnya dapat  diangkat agar mendongkrak ekspor. Untuk itu, tarif pungutan selayaknya dapat  diturunkan,” kata Airlangga.

Usulan Menteri Airlangga direspon positif pelaku industri hilir sawit. Sahat Sinaga, Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) mengatakan pemerintah ingin meningkatkan ekspor  sawit sebagai upaya peningkatan devisa negara. Kunci meningkatkan ekspor adalah harga produk sawit di pasar global lebih kompetitif. Untuk menjadi berdaya saing, tarif pungutan ekspor hilir termasuk minyak goreng seharusnya dievaluasi kembali.

“Kami 1000 persen sangat setuju usulan tadi. Dan jangan dilupakan stok awal sawit pada Juni kemarin mencapai 4,5 juta ton,” kata Sahat dalam sambungan telepon.

Saat ini, produk hilir sawit seperti RBD PO terkena tarif US$ 30 per ton. RBD olein kemasan dan biodiesel dibebani pungutan masing-masing sebesar US$ 20 per ton. “Dengan tarif sebesar ini sulit untuk bersaing dengan Malaysia,”ujar Sahat.

Sahat mengusulkan tarif pungutan RBD Palm Olein (PO) diturunkan dari US$ 30 per ton menjadi US$ 20 per ton. Berikutnya, tarif RBD Olein kemasan juga dipangkas dari US$ 20 per ton menjadi US$ 2 per ton. Adanya selisih antara RBD PO dan olein kemasan bagian dari strategi memenangkan daya saing di pasar global .

Sahat menyebutkan  RBD olein kemasan dipangkas drastis untuk menembus pasar sawit di Afrika Timur. Jumlah negara di kawasan Afrika Timur mencapai 18 negara dengan jumlah penduduk 380 juta jiwa. Dengan estimasi konsumsi per kapita 2 kilogram per tahun. Ini berarti permintaan minyak goreng Afrika Timur dapat mencapai 6 juta ton.

Tetapi, tidak mudah mengapalkan minyak goreng di kawasan karena minim tanki penyimpanan (storage tank) skala besar. Itu sebabnya, kata Sahat, RBD olein kemasan lebih mudah untuk dikirim daripada bentuk bulk (curah). “Makanya Malaysia tenang-tenang saja. Mereka jual dalam packingan kontainer,” tambahnya.

Menurut Sahat, kalaupun ada  storage tank berkapasitas besar jumlah sekitar 2 atau 3 tanki  berlokasi di Kenya dan Madagaskar.   Selain itu, brand minyak goreng ini lebih mudah terkenal di pasar global. Dengan pengurangan dana pungutan, minyak goreng Indonesia bisa dibeli masyarakat Afrika Timur.

“Di Afrika Timur, biasanya yang membeli itu trader. Lalu mereka repacking lagi untuk dijual,” ujar Sahat.

Menurut Sahat Sinaga, tingginya permintaan minyak goreng di Afrika Timur dapat menjadi alternatif bagi pasar baru. “Tidak perlu kita bergantung kepada Eropa. Biarkan saja mereka seperti itu,” tambahnya.

Strategi lain adalam memperkuat hub di Pakistan. Menurut Sahat, hub ini dapat menjadi pintu masuk pasar Asia Tengah. Selain itu, katanya, jangan dilupakan proyek jalan sutra Tiongkok.

Melansir Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan ekspor minyak sawit dan turunannya seperti minyak goreng tercatat US$5,87 miliar atau 9,99 persen dari total ekspor non migas sebesar US$58,74 miliar.

Menteri Airlangga menawarkan dua opsi untuk pemangkasan tarif  ekspor sawit. Cara pertama mengurangi persentase dan menghilangkan seluruhnya pungutan kepada produk minyak goreng kemasan. Tetapi, kata Airlangga, usulan ini akan dibahas detilnya.

Sri Mulyani, Menteri Keuangan RI, menuturkan bahwa usulan memotong tarif ekspor produk sawit dalam proses identifikasi permasalahannya. Sebab, pemerintah  berupaya mengatasi masalah perizinan supaya tidak membebani sektor  industri berorientasi ekspor. “Jadi kami identifikasi masalah-masalahnya.dari mulai masalah perizinan, bahan baku, bea masuk, bea keluar, perpajakan,”ujarnya.

 

Sumber: Sawitindonesia.com

Pengusaha Sawit Klaim Seluruh Devisa Hasil Ekspor Dikonversikan Rupiah

 

Pengusaha kelapa sawit nasional mengaku hampir 100 persen perolehan Devisa Hasil Ekspor (DHE) telah dikonversikan ke rupiah.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (GAPKI) Togar Sitanggang di Jakarta, Rabu mengatakan pengusaha segera menukarkan valasnya ke rupiah untuk kelanjutan produksi.

Pengusaha membutuhakan rupiah untuk membeli bahan mentah seperti minyak sawit dan Tandan Buah Segar. Selain itu, valas hasil ekspor yang segera dikonversikan ke rupiah juga karena kebutuhan membayar pekerja.

“Jadi, kalaupun ada yang tertahan, menurut saya murni untuk membayar utang dolar AS,” ujar dia.

DHE industri sawit diperoleh dari ekspor produk kelapa sawit sebesar 75 persen dan sisanya dalam bentuk Minyak Sawit Mentah/Crude Palm Oil (CPO).

“Produk sawit dan CPO perlu bahan mentah sehingga kami membeli banyak minyak sawit dan Tandan Buah Segar yang harus dibayar dengan rupiah,” ujarnya.

Industri sawit Tanah Air, menurut Togar, masih menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar. Namun karena hambatan dagang seperti kenaikan tarif di beberapa negara, ekspor CPO dan turunannya sedang menurun.

Hambatan itu seperti yang terjadi di India dan Uni Eropa. Negara-negara tersebut, menaikkan bea masuk, sehingga pasokan sawit Tanah Air melimpah, namun harga jatuh.

Alhasil tren penurunan sawit itu terlihat pada Januari-Juli 2018 dan Gapki memproyeksi kondisi ini masih bakal berlanjut hingga akhir tahun.

“Artinya, kalau kita lihat sawit menyumbang devisa terbesar, tahun ini kita melihat tidak sebesar seperti tahun lalu. Ini juga yang mempengaruhi neraca perdagangan kita,” katanya.

Pemerintah dan BI tengah berupaya menarik DHE dan mengonversinya ke rupiah dari valas untuk memperkuat cadangan devisa serta mempersempit defisit transaksi berjalan. Cadangan devisa terus anjlok sejak Januari 2018, di antaranya, untuk kebutuhan intervensi pasar guna menstabilisasi nilai tukar rupiah.

Sepanjang 2017 nilai ekspor Indonesia mencapai 168,73 miliar dolar AS. Data BI menunjukkan, DHE yang dibawa pulang dan disimpan di perbankan domestik sebesar 90 persen, namun baru 15,1 persen yang dikonversi ke rupiah.

 

 

Sumber: Antaranews.com

,

Habis-habisan Kerek Surplus

JAKARTA – Pemerintah bakal habis-habisan mendorong kegiatan ekspor dan investasi melalui berbagai insentif demi menggerakkan pertumbuhan ekonomi dalam mengantisipasi gejolak ekonomi global

Sebagai langkah konkret, Kementerian Keuangan, melalui Ditjen Bea dan Cukai (DJBC), Selasa (7/8), mengundang lebih dari 500 pelaku usaha berorientasi ekspor untuk menyampaikan masalah, kendala, dan tantangan yang dihadapi pelaku usaha dalam kegiatan ekspor.

Meski struktur perekonomian belum sepenuhnya pulih serta dibayangi ancaman gejolak ekonomi global, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan pemerintah optimistis realisasi pertumbuhan ekonomi masih sesuai dengan ekspektasi, yaitu 5,18%-5,4% sesuai dengan APBN 2018.

“Pertumbuhan ekonomi yang membaik akan diikuti peningkatan impor sehingga jika tidak diimbangi dengan pertumbuhan ekspor, baik neraca perdagangan maupun neraca pembayaran akan defisit. Setiap kali kita 1 % tumbuh [ekonomi), kita juga harus mengimpor,” jelasnya di hadapan ratusan eksportir, kemarin.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo- Jusuf Kalla makin pede mendorong ekspor dan investasi yang melempem setelah BPS mencatat pertumbuhan ekonomi pada kuartal 11/2018 mencapai 5,27% atau di atas ekspektasi pasar yang hanya memperkirakan 5,1%. Apalagi, pemerintah juga berhasil mendorong kinerja konsumsi rumah tangga kembali tumbuh di atas 5 %.

“Impor bahan baku dan barang modal yang terjadi belakangan ini diproyeksikan bisa menghasilkan aktivitas produksi pada kuartal III dan IV,” tambah Menkeu.

Sri Mulyani mengungkapkan pemerintah telah mengeluarkan sejumlah kebijakan konkret untuk membantu menggairahkan ekspor berupa kebijakan fiskal yang meniadakan pungutan perpajakan pada industri pengolahan barang bertujuan ekspor.

Berbagai skema kemudahan fiskal yang telah diberikan di antaranya Kawasan Berikat dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) bagi perusahaan industri, serta Pusat Logistik Berikat untuk pasokan bahan baku kepada perusahaan industri.

Dirjen DJBC Heru Pambudi menyatakan hingga 30 Juni 2018 telah terdapat 1.396 Kawasan Berikat aktif, 237 Gudang Berikat aktif, 368 perusahaan yang memanfaatkan KITE, 53 industri kecil menengah (IKM) yang memperoleh fasilitas KITE, serta 57 pusat logistik berikat (PLB) di berbagai wilayah di Indonesia.

Melalui kinerja pertumbuhan ekonomi yang meyakinkan, BI pun berharap akan muncul kepercayaan positif terhadap stabilisasi nilai tukar. Apalagi, otoritas moneter juga telah habis-habisan meluncurkan sejumlah instrumen, Mei 122,90 dari kenaikan BI 7 Day Repo Rate, relaksasi loan to value hingga reakuvitas lelang SBI tenor 9 dan 12 bulan.

Deputi Gubernur BI Dody Budi Waluyo mengungkapkan pertumbuhan yang tinggi menunjukkan aktivitas ekonomi domestik yang terus berjalan pesat khususnya permintaan domestik, di tengah tekanan rupiah-yang membuat cadangan devisa tergerus-akibat ketidakpastian eksternal yang masih besar.

“Harapan BI dengan growth yang tinggi tersebut akan memberi confidence positif pada stabilitas rupiah,” tegas Dody.

MINTA PELONGGARAN

Secara terpisah, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Oke Nurwan mengatakan, jika melihat tren yang ada saat ini, dia memperkirakan defisit neraca perdagangan RI akan kembali terjadi pada Juli 2018. Hal itu terjadi karena masih melempemnya ekspor.

“Makanya kami [pemerintah] bertanya, kenapa masih kedodoran ekspornya jika dibandingkandengan impor. Insentif apa yang ek sportir butuhkan?” katanya.

Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat menyebutkan, Pemerintah Indonesia harus pandai dalam memanfaatkan kondisi global, guna memacu ekspor dan menggenjot penerimaan devisa. Salah satunya dengan menangkap peluang bisnis yang ditinggalkan oleh China.

Selain itu, dia meminta agar pemerintah merevisi Permendag No. 31/2016 mengenai Ketentuan Impor Limbah non Bahan Berbahaya dan Beracun. Pasalnya, industri dalam negeri dapat memanfaatkan impor limbah plastik untuk diekspor kembali.

Di sisi lain, Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia Sahat Sinaga menyatakan, selain membantu perluasan pasar untuk minyak kelapasawit(CPO), pemerintah harus berupaya menurunkan sejumlah tarif untuk ekspor. Salah satunya dengan menurunkan bea pungutan ekspor pada sejumlah produk turunan CPO.

“Salah satunya minyak goreng. Pungutan ekspornya terlalu besar, sehingga margin usahanya tipis. Padahal potensi pasar di luar negeri besar, terutama pasar-pasar baru seperti Afrika dan Timur Tengah,” katanya.

(Rinaldi Azka/Mutiara Nabila)

 

Sumber: Bisnis Indonesia

SAP dan WCS Dukung Seminar Nasional Planters Indonesia

Masuknya era industri 4.0 mendorong pelaku usaha harus bisa mengoptimalisasi semua sumber daya yang ada dalam jejaring bisnis untuk memenuhi segala permintaan pasar. Tak terkecuali perusahaan perkebunan  sawit.

Untuk itu, Indonesian Planters Society (IPS) menyambut industri 4.0 dengan menyelenggarakan Seminar Nasional Planters Indonesia (SNPI) 2018. Kegiatan ini menjadi langkah awal untuk penguatan organisasi planters di Indonesia dan mengembangkan bisnis industri kelapa sawit di era digital.

Seminar yang diadakan dengan skala nasional mengusung tema “Peran Profesionalisme Planter dan Penerapan Sawit Digital dalam Peningkatan Produktivitas dan Profitabilias Sawit Indonesia yang Lestari”, pada pekan lalu selama dua hari (1 – 2 Agustus 2018), di Yogyakarta.

Ketua Panitia SNPI 2018, Darus Salam mengatakan seminar ini merupakan kegiatan pertama Indonesian Planters Society yang menghadirkan pembicara dari kalangan planters, petani, pemerintah, dan akademisi.

Dalam kegiatan event seminar ini, IPS menggandeng SAP dan Wilmar Consultancy Services atau biasa disebut WCS sebagai sponsor utama. Dimana system yang terintegrasi untuk kelapa sawit SAP sudah menjadi terdepan. Dan WCS sendiri adalah anak perusahaan dari Wilmar International.

Gunawan Tandun selaku Sales Director Wilmar Consultancy Services, pihaknya sangat mengapresiasi dan mendukung kegiatan tersebut karena profesi planters juga berpengaruh terhadap kemajuan industri sektor minyak sawit. Dan era teknologi mendorong  pemilik bisnis kelapa sawit harus tetap menggunakan data yang real-time.

Sementara itu, Ketua Umum Indonesian Planters Society, Zulham S. Koto juga menyampaikan IPS adalah organisasi profesi yang lahir pada 7 Januari 2018 sebagai wadah organisasi profesi yang berkarya di perkebunan Indonesia. “IPS lahir dari gagasan seluruh planter Indonesia , khususnnya perkebunan kelapa sawit yang efisien dan berdaya saing tinggi serta berkelanjutan.

Lebih lanjut, Zulham mengatakan IPS ingin menjadi bagian dari stakeholders atau pilar penting bagi perkebunan nasional untuk meningkatkan daya saing, efisiensi serta image yang baik. Image saat ini menjadi faktor utama untuk membangun perkebunan sawit yang berkelanjutan atau lestari.

 

Sumber: Sawitindonesia.com

Mengoptimalkan Serangga Untuk Pengendalian Hama Dan Produksi

Industri sawit dapat memanfaatkan serangga untuk pengendalian hama seperti ulat api. Selain itu, serangga punya peranan dalam rangkaian produksi sawit.

Serangan hama dapat mengganggu produktivitas sawit apabila minim pengendalian maupun dimonitor secara berkala. Saat ini, pengendalian hama tidak lagi bergantung kepada produk kimiawi. Melainkan sudah mengarah kepada metode berbasis non kimiawi dan organik.

Industri sawit di masa depan perlu mengoptimalkan ilmu tentang serangga atau entomologi. Kendati, sekarang ini masih sedikit penelitian di bidang entomologi terutama berkaitan pengendalian hama. Ketua Perhimpunan Entomologi Indonesia, Prof Dr. Damayanti Buchori,  menjelaskan pengembangan riset entomologi untuk sawit sangatlah penting untuk dijalankan lebih lanjut.  Serangga dapat memberikan manfaat untuk menjadi pengendali hama alami. Yang menjadi kendala adalah sangat sedikit ahli serangga di  Indonesia yang mumpuni dan masih sedikit menekuni sawit.

“Ke depan,  keterlibatan  ahli serangga sangatlah dibutuhkan untuk menghasilkan temuan baru. Inovasi ini dapat  diaplikasikan untuk pengendalian hama ramah lingkungan,” katanya dalam Seminar Nasional Perhimpunan Entomologi Indonesia (PEI) Cabang Palembang 2018 dengan Tema “Serangga untuk Pertanian Berkelanjutan dan Kesehatan Lebih Baik”, pada 12-13 Juli 2018.

Senada dengan Damayanti. Prof. Dr. Ir. Siti Herlinda, M.Si., Pengamat Entomologi, mengakui penelitian mengenai serangga pada industri kelapa sawit saat ini masih sangat sedikit. “Saat ini, Malaysia terdepan dalam penelitian tentang serangga pada kelapa sawit. Kita masih banyak mengggunakan penelitian-penelitian dari Malaysia.”

Menurut Herlinda, pentingnya riset entomologi di  bidang sawit untuk mendorong produktivitas sehingga kita memiliki banyak referensi dalam negeri. “Untuk itu, dibutuhkan pengendalian hama sawit perlu pendekatan holistik secara lanskap dengan pengolaan habitat dan relung musuh alami hama tersebut. Sehingga konservasi musuh secara luas efektif mengendalikan hama sawit.”

Damayanti Buchori menambahkan berdasarkan penelitian global, serangga polinator sedang mengalami penurunan populasi global. “Penelitian itu juga mengungkap bahwa penurunan populasi serangga penyerbuk akan berdampak pada pangan, termasuk juga tanaman kelapa sawit,”ujarnya.

Dalam Seminar Nasional Perhimpunan Entomologi Indonesia ini dibuka oleh Wakil Rektor Bidang Akademik. Sambutan-sambutan pada seminar ini diberikan oleh Ketua Pengurus PEI dan Dekan Fakultas Pertanian Unsri.

Laporan kegiatan dilakukan oleh Ketua Pelaksana, Prof. Dr. Ir. Siti Herlinda, M.Si., Ketua PEI Cabang Palembang menyampaikan bahwa seminar diikuti oleh lebih dari 250 orang pemakalah penunjang, peserta, dan undangan.  Seminar Nasional PEI Cabang Palembang ini diikuti oleh kalangan dosen, peneliti, praktisi dan pemerhati bidang entomologi yang berasal dari 21 provinsi di Indonesia mulai dari Ujung Barat Banda Aceh, Daerah Istimewa Yogyakarta, DKI Jakarta, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Riau, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Maluku, Lampung, dan ujung timur Papua Barat dan tim entomologi dari negera tetangga (Malaysia).  Sebagai upaya penghargaan PEI Cabang Palembang terhadap penulis maka pada akhir kegiatan, diberikan penghargaan kepada 12 makalah terbaik dan 15 orang presenter terbaik dan 1 poster terbaik. Acara ditutup oleh Ketua PEI Cabang Palembang.

Serangga pengendali hama

Dr.Bandung Sahari, Vice President of Sustainability PT Astra Agro Lestari Tbk, menjelaskan tantangan yang dihadapi oleh industri agribisnis seperti kelapa sawit salah satunya  hama. “Hama mengganggu proses pertumbuhan tanaman sehingga produktivitas kelapa sawit menjadi turun,” tambahnya.

Menurut Bandung, pendapatan masyarakat juga turun  yang mengancam kesejahteraan masyarakat. Jika tidak secepatnya ditangani dengan baik dalam jangka panjang akan mengancam keberlanjutan produktivitas minyak sawit dan lingkungan jika pestisida menjadi pilihan utama.

Dalam pandangan Bandung Sahari,  penelitian serangga dapat menunjang pengendalian hama ramah lingkungan sangatlah penting. Proses polinasi (penyerbukan) pada kelapa sawit juga bergantung dengan serangga. Tidak efektifnya penyerbukan menyebabkan banyaknya buah partenokarpi (tidak berbiji) dengan kandungan minyak yang rendah.

Di perkebunan sawit, serangga dapat dimanfaatkan untuk pengendalian hama. Pengenđalian hama dilakukan dengan introduksi musuh alami seperti serangga predator Sycanus sp. Ditambahkan Bandung, serangga dapat berperan menjadi parasitoid untuk mengendalikan ulat api dengan menyediakan makanan alaminya yaitu nektar melalui penanaman tanaman berbunga seperti turnera subulatacasia spantigonon leptopus.

“Entomologi atau ilmu tentang serangga menjadi signifikan dalam industri kelapa sawit,” kata Bandung Sahari yang hadir dalam Seminar Nasional Perhimpunan Entomologi Indonesia pada 12-13 Juli 2018.

Indonesia Bahas Sawit Dalam Pertemuan ASEAN-Uni Eropa

 

Pemerintah Indonesia kembali membahas isu produk minyak kelapa sawit pada Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN-Uni Eropa di Singapura. “ASEAN dan Uni Eropa sebagai dua organisasi regional terdepan di dunia seyogyanya bekerja sama dalam menyuarakan dan mengedepankan prinsip-prinsip multilateralisme dan perdagangan bebas, termasuk mencegah praktik proteksionisme. Hal ini harus tercermin dengan kebijakan yang konsisten, termasuk dalam konteks kelapa sawit,” ujar Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi seperti dikutip dalam keterangan tertulis yang diterima 1 di Jakarta, disalin dari Antara.

Pernyataan tersebut disampaikan Merdu RI untuk menyikapi semakin berkembangnya tren proteksionisme yang membawa dampak global, termasuk di kawasan Uni Eropa. Terkait dengan produk kelapa sawit, Menlu RI menyatakan bahwa Indonesia mengikuti dengan seksama hasil kesepakatan Trialog Uni Eropa untuk Pedoman Energi Terbarukan (Renewable Energy Direcrive/RED) II pada Juni 2018.

“Ada potensi diskriminasi kelapa sawit dengan penerapan sejumlah kriteria yang bias untuk biofuel, antara lain dengan membedakannya berdasarkan tinggi rendahnya risiko emisi karbon pada skema Indirect Land Used Changed (ILUC),” ungkap Menlu Retno.

Dalam pertemuan itu, delegasi Indonesia menyampaikan bahwa isu minyak kelapa sawit harus dibahas secara bijak karena menyangkut mata pencaharian lebih dari lima juta petani kecil di ASEAN yang bergantung pada industri kelapa sawit.

“Kelapa sawit sangat penting perannya dalam mendukung upaya kita meningkatkan taraf hidup masyarakat. Tidak mungkin kita membahas permasalahan ini tanpa mempertimbangkan elemen-elemen terkait pemenuhan Sasaran Pembangunan Berkelanjutan (SDGs),” ujar Retno.

Untuk ini, lanjut dia, pemerintah Indonesia kembali mengajakUni Eropa untuk bersama-sama membangun standar keberlanjutan (sustainabili-ty) seluruh minyak nabati yang inklusif.

Pernyataan Menlu Retno tersebut juga didukung oleh Menlu Malaysia Abdullah Syarifuddin yang juga mengangkat isu kelapa sawit dalam Peretemuan Menlu ASEAN-Uni Eropa. Pertemuan ASEAN-Uni Eropa kali ini dipimpin bersama oleh Komisioner Tinggi Uni Eropa untuk Kebijakan Luar Negeri Federica Mogherini dan Menteri Luar Negeri Thailand, Don Pramudwinai selaku Koordinator kerja sama kemitraan ASEAN-Uni Eropa periode 2015-2018.

Uni Eropa adalah investor terbesar bagi ASEAN dengan nilai investasi sebesar 32,2 miliar dolar AS pada 2016. Sementara itu, total nilai perdagangan ASEAN-Uni Eropa pada 20-17 mencapai 257,4 miliar dolar AS, yang menjadikan Uni Eropa sebagai mitrada-gang terbesar kedua bagi ASEAN.

Presiden Joko Widodo meminta mandatori pemakaian biodiesel segera dijalankan karena berpotensi mampu .menghemat cadangan devisa negara hingga jutaan dolar AS. Permintaan itu disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat memimpin Rapat Terbatas dengan topik Strategi Kebijakan Memperkuat Cadangan Devisa di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat,disalin dari Antara, di Jakarta

Dalam rapat tersebut dibahas strategi kebijakan untuk memperkuat cadangan devisa negara agar daya tahan ekonomi semakin kuat dan semakin meningkat terutama menghadapi ketidakpastian ekonomi global.

Pada kesempatan itu, Presiden meminta dua hal penting yang menurut dia utama dan perlu diperhatikan bersama-sama yaitu pengendalian impor dan peningkatan ekspor. Untuk keperluan itu mandatori pemakaian biodiesel perlu segera dilakukan.”Saya akan minta setiap waktu up-datenya karena data yang saya terima berpotensi menghemat devisa dari imporsangat besar yai tu 21 juta dolar setiap hari,” katanya

Ia juga meminta ada evaluasi detail dalam hal impor termasuk detail barang” yang tidak bersifat strategis sehingga dapat dihentikan, diturunkan, atau dikurangi volumenya. “Danyang tidakkalah penting adalah peningkatan penggunaan kandungan dalam negeri atau TKDN yang juga dalam 1,5-2 tahun lalu kita bicarakan tapi dalam implementasinya, dalam pelaksanaannya, ada yang masih setengah-setengah,” katanya. Presiden sekaligus mendorong pertumbuhan industri barang substitusi impor khususnya industri hulu yang menghasilkan balian baku.

Sebelumnya, Ketua U-mum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Yohannes Nangoi mengatakan e-fisiensi sebagai dampak dari penggunaan bahan bakar biodiesel campuran antara minyak solar dan 20 persen minyaksawit(B20) belum signifikan. “Saat ini pengguna bahan bakar B20 telah dipakai truk dan bus,” kata Yohannes.

 

Sumber: Harian Ekonomi Neraca