Pasar Minyak Sawit Terbuka Menyusul Rampungnya IP – PTA

Pemerintah Tiongkok menggelar pertemuan informal tingkat menteri Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) di Shanghai, Tiongkok pada Selasa (5/10/2019) lalu. Pertemuan ini bertujuan untuk menghasilkan rumusan dalam mendukung pelaksanaan Konferensi Tingkat Menteri (KTM) WTO ke-12 yang akan digelar di Kazakstan pada 2020.

Pada kesemptana tersebut Wakil Menteri Perdagangan, Jerry Sambuagajuga melakukan pertemuan bilateral dengan Penasehat Perdana Menteri Bidang Perdagangan, Tekstil, Industri dan Produksi, dan Investasi Pakistan Abdul Razak Dawood di sela pertemuan informal tingkat menteri WTO.

Pada pertemuan tersebut Mendag Pakistan menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Indonesia atas selesainya perjanjiang Indonesia-Pakistan Preferential Trade Agrement (IP-PTA). “Melalui kesepsaakatan ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja ekspor Indonesia ke Pakistan, khususnya kelapa sawit yang saat ini mengalami hambatan di Uni Eropa,” jelas Wamendag dalam keterangan resmi diterima InfoSAWIT belum lama ini.

Pada pertemuan ini, Wamendag juga mengungkapkan pentingnya produk kelapa sawit bagi Indonesia dan kemungkinan pelaku usaha kelapa sawit Indonesia berinvestasi di Pakistan. “Diharapkan Pakistan dapat menyampaikan dukungan untuk produk kelapa sawit dalam forum-forum internasional,” tandad dia.

 

Sumber: Infosawit.com

Perlu Dukungan Industri Otomotif

BADAN Pengelola Dana Perkebunan Kelapa sawit (BPDPKS) menyatakan siap menjalankan kebijakan mandatori bauran bahan bakar biodiesel sebanyak 30% atau B30 dalam waktu dekat.

Ketua BPDPKS, Dono Boestami, mengatakan dari hasil uji jalan dan simulasi distribusi, seharusnya sudah tidak ada lagi hambatan-hambatan yang perlu dikhawatirkan terkait implementasi B30 secara nasional. “Persiapan B30 juga sudah berlangsung cukup lama dengan melibatkan seluruh stakeholder terkait,” ujar dia kepada KONTAN, Kamis (7/11).

Berdasarkan pengalaman dari implementasi B20 yang memakan waktu hampir dua tahun, BPDPKS berharap sudah cukup untuk memberikan pelajaran bahwa tidak boleh lagi ada pihak-pihak terkait yang belum siap menjalankan program B30. Pasalnya, BPDPKS telah menyiapkan implementasi B30 sejak Maret 2019.

Bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta seluruh stakeholder terkait, BPDPKS juga telah melakukan uji jalan dan menyiapkan kebutuhan logistik agar penerapan B30 bisa berjalan dengan lancar. Dono pun mengharapkan semua kebijakan maupun regulasi yang dibutuhkan bisa segera diterbitkan oleh pemerintah.

Memang, sejumlah tantangan dinilai masih akan menjadi pekerjaan rumah ketika B30 diterapkan secara nasional nanti. Misalnya, pengaturan kualitas campuran antara minyak sawit dengan bahan bakar solar.

Di samping itu, potensi masalah bisa muncul terkait distribusi dan penampungan bahan bakar B30. “Konsumen juga harus disosialisasikan dengan baik dan perlu dukungan dari industri otomotif,” tambah Dono.

 

Sumber: Harian Kontan

 

Data Kebun Perlu Dibenahi

 

Pemerintah diminta menyelesaikan persoalan data untuk membenahi tata kelola sawit. Dukungan lain adalah harmonisasi regulasi di tingkat kementerian.

Hal itu, diungkapkan Asisten Deputi Tata Kelola Kehutanan Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Perekonomian, Prabianto Mukti Wibowo, saat acara diksusi, pada Kamis (10 Oktober 2019), di Jakarta.

Menurutnya, selama setahun terakhir pihaknya dalam menjalankan Inpres No.8/2018 sudah lari kencang tetapi memang jarak larinya jauh, jadi memang jarak tempuhnya baru setengahnya. “Setelah terbitnya Inpres, Kementerian Koordinator Bidang Perokonomian telah mengambil langkah-langkah dengan melakukan koordinasi antar kementerian dan lembaga dalam rangka menyusun database kebun sawit nasional, karena tanpa ada database, single data yang akurat mengenai kebun sawit nasional sulit bagi kita untuk memperbaiki tata kelola,” ujar Prabianto.

Selanjutnya, kata Prabianto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memberikan arahan untuk menyusun peta tutupan sawit nasional yang kini telah selesai dilakukan selama setahun terakhir. Peta tutupan sawit nasional didapatkan dari hasil rekonsiliasi atas data-data spasial sawit yang dimiliki oleh Kementerian terkait dan beberapa sumber lain. Peta tutupan sawit nasional akan terus ditindaklanjuti dengan mengidentifikasi berdasarkan perizinannya.

“Dari pekerjaan ini kita telah dapat mengidentifikasi sekitar 16,38 juta hektar tutupan sawit nasional,” tambah Prabianto

Selain itu, pemerintah (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) juga melakukan penundaan izin baru atas permohonan pelepasan ataupun tukar menukar kawasan hutan untuk kebun sawit. KLHK juga mengevaluasi izin pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan yang selama ini telah diberikan untuk kebun sawit. Dan, melakukan penundaan permohonan perkebunan sawit seluas sekitar 1,6 juta hektare yang terdiri dari, 17 ribu hektare permohonan baru.

Selanjutnya, Prabianto menambahkan seluas 1,5 juta hektar permohonan yang belum ada persetujuan prinsip tetapi kondisi hutannya masih sangat produktif atau tutupan hutan masih baik, dan 168 ribu hektare permohonan sudah ada persetujuan prinsip tapi belum ditata batas dan kondisi hutannya masih produktif.

Sementara, berdasarkan evaluasi yang dilakukan KLHK, terdapat sekitar 5,8 juta hektare izin pelepasan yang telah diberikan. Dari jumlah tersebut, yang masih belum dikerjakan sekitar 1,5 juta hektare. Dan, ada ijin kawasan yang sudah dilepas tetapi tutupan hutannya masih sangat produktif seluas 1,4 juta hektare.

“Ini adalah objek evaluasi KLHK karena dalam Inpres Moratorium diperintahkan apabila izin-izin pelepasan yang sudah dikeluarkan tetapi belum dikerjakan atau dimanfaatkan, perlu dievaluasi,” pungkasnya.

Berdasarkan hasil evaluasi, Menteri Koordinator Perekonomian dalam rapat koordiinasi dengan Menteri terkait bisa menetapkan sebagai tanah negara dan bisa dikembalikan sebagai kawasan hutan atau sebagai tanah objek reforma agrarian (TORA).

“Di luar 5,8 juta hektare yang sudah dilepas dan diberikan izin oleh KLHK masih ada 3,1 juta hektare kebun sawit yang berada di dalam kawasan hutan yang belum mendapatkan izin dari KLHK. Dengan luas lahan yang cukup besar, dibutuhkan waktu dan sejumlah proses untuk menyelesaikan persoalan ini. Jadi, disini nanti ada link and match antara program Moratorium dan program TORA dalam rangka kepemilikan lahan,” tegas Prabianto.

Lebih lanjut, Prabianto mengatakan untuk menyelesaikan lahan 3,1 juta hektar memang butuh waktu. Dan, perlu berdiskusi dengan pakar hukum yang sangat beragam pendapatnya karena harus melihat secara historis perubahan regulasi yang dikeluarkan pemerintah karena pada saat itu seseorang memungkinkan untuk membangun kebun.

 

Sumber: Sawitindonesia.com

Komitmen GAPKI Membangun Kalbar

Perusahaan sawit di bawah naungan GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia) mendukung penuh  pembangunan di Kalimantan Barat. Salah satunya akan ikut mewujudkan program 400 Desa Mandiri dalam 5 tahun ke depan yang digagas Sutarmidji, Gubernur Kalimantan Barat.

Pada 7 Oktober 2019, pengurus GAPKI yang dinakhodai Joko Supriyono melakukan audiansi dan berbincang hangat dengan Sutarmidji di Pendopo Gubernur Kalbar. Dalam pertemuan, Joko Supriyono menjelaskan komitmen perusahaan sawit anggota GAPKI untuk membantu program desa mandiri di Kalimantan Barat.

“Kami ingin membantu program pak Gubernur meningkatkan jumlah Desa Mandiri di Kalbar khususnya desa-desa yang ada di sekitar perkebunan kelapa sawit,” ujar Joko penuh semangat.

Pada saat bertemu Gubernur, Joko melaporkan bahwa GAPKI telah membantu rehabilitasi dan renovasi sekolah Ma’had Nurul Islam. Sekolah ini terletak di Dusun Saga Desa Sungai Enau, Kecamatan Kuala Mandor B. Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat yang akan diresmikan pada esok harinya tgl 8 Oktober 2019.

Dibangun tahun 1982, sekolah Ma’had Nurul Islam dilakukan rehabilitasi dan renovasi  oleh GAPKI melalui program “Pendidikan Membangun Bangsa”.

Mendengar informasi ini, Sutarmidji menyatakan apresiasinya atas bantuan yang diberikan GAPKI. Ia pun menjelaskan bahwa pemerintah daerah berupaya mendorong lahirnya 400 desa mandiri di provinsi Kalbar. Sebagai informasi, data per Agustus 2019 disebutkan dari 2.031 desa yang ada di Provinsi Kalbar sudah terdapat 87  akan menjadi desa mandiri.

Susanto Yang, Wakil Ketua Umum  GAPKI Bidang Kebijakan Publik, yang hadir dalam pertemuan tersebut, menjelaskan bahwa pertemuan ini merupakan bentuk dukungan GAPKI pusat dan GAPKI Kalbar terhadap program pembangunan yang berjalan di daerah tersebut seperti desa mandiri. “Kami ingin mengambil peran yang dapat dilakukan pihak kebun dalam rangka mempercepat terwujudnya desa mandiri,” jelas Susanto.

Selain itu, dijelaskan Susanto,  GAPKI memberikan informasi kepada Gubernur Kalbar bahwa dari kurang lebih 350 perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di Kalbar, hanya 59 perusahaan yang menjadi anggota  GAPKI Kalbar. Untuk itu, dihimbau bagi perusahaan yang belum bergabung dapat segera menjadi anggota GAPKI. Dengan begitu, pemerintah daerah lebih mudah membangun koordinasi dan sosialisasi pembangunan daerah.

“Himbauan ini ditanggapi Gubernur Kalbar (Sutarmidji) dengan mengarahkan perusahaan sawit agar bergabung menjadi anggota. Harapan kami menghindari tuduhan seperti kebakaran lahan di perusahaan non anggota. Tetapi, pemerintah berpandangan itu (perusahaan) bagian GAPKI,” jelas Susanto.

Gubernur Sutarmidji menyinggung perusahaan perkebunan sawit yang enggan bergabung dalam Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (GAPKI). “Saat ini ada sekitar 350 perusahaan perkebunan kepala sawit. Namun yang bergabung dalam Gapki hanya sekitar 59 perusahaan,” ujarnya.

Terkait penanganan kebakaran lahan dan hutan, dirinya meminta penataan dan evaluasi serta adanya data yang benar mengenai luasan lahan yang dikelola perusahaan. “Jangan sampai (pihak) tertentu melakukan pembakaran lahan, tetapi yang lain yang harus menanggung,” ucapnya dalam Focus Group Discussion (FGD) Penanganan Karhutla dan Solusinya .

Pertemuan tersebut dihadiri Gubernur Kalbar, Sutarmidji, dan seluruh stakeholder yang berasal dari Kalimantan Barat. Agendanya, membahas tentang penanganan serta pencegahan kebakaran hutan dan lahan, yang kerap kali terjadi di wilayah Kalbar.

 

Sumber: Sawitindonesia.com

Sidharto Reza Suryodipuro, Duta Besar Republik Indonesia untuk India dan Bhutan Indonesia Harus Aktif Promosikan Sawit di India

 

Dua tahun lalu tepatnya 17 Mei 2017, Sidharto Reza Suryodipuro resmi menjabat Duta Besar Republik Indonesia untuk India dan Bhutan. Presiden Joko Widodo melantiknya bersama lima duta besar lainnya di Istana Negara. Hubungan Indonesia dan India sudah terjalin baik semenjak masa berabad-abad lalu. Setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya, India adalah negara yang paling awal mengakui kedaulatan Indonesia juga membangun hubungan diplomatik.

Kedua negara ini diproyeksikan menjadi perekonomiannya akan melesat dalam 20-30 tahun mendatang. Hal ini dikatakan Sidharto Reza Suryodipuro, Dubes RI untuk India dan Bhutan, bahwa dalam kurun waktu 20-30 tahun mendatang,   India akan jadi negara dengan ekonomi terbesar ke-2 di dunia. Sedangkan Indonesia menempati negara dengan  perekonomian terbesar ke-4 di dunia.

Kelapa sawit adalah salah satu komoditas penting yang menopang  perekonomian Indonesia. Komoditas ini menjadi andalan di pasar ekspor. India menjadi negara utama tujuan ekspor sawit Indonesia. Dari total kebutuhan sawit sekitar 9 juta ton per tahun di India. Kontribusi ekspor sawit Indonesia dapat mencapai 60%-70%.

Sidharto Reza Suryodipuro menjelaskan bahwa industri minyak  sawit di Indonesia hadir untuk melayani pasar India sebagai pembeli utama. India dan Indonesia adalah konsumen dan produsen minyak kelapa sawit terbesar dimana akan melihat  kepentingan konsumen dari aspek kesehatan dan lingkungan.

Sepanjang tahun ini, menurutnya , Menteri Perdagangan Indonesia dan asosiasi sawit seperti GAPKI sangat aktif melakukan kunjungan dan hubungan dengan pemerintah maupun pelaku industri India. Dalam jangka menengah sekarang, Indonesia meminta tarif bea masuk produk turunan sawit  seperti RBD Palm Oil untuk diturunkan.

Tetapi, menurut Sidharto,  perlu dilihat juga perspektif menengah ke jangka panjang  terkait perubahan preferensi pasar. Konsumen mulai menyadari faktor kesehatan dan lingkungan sebagaimana terjadi di negara lain. “Kaum milenial (India) mulai concern terhadap produk yang akan mereka konsumsi,” ujar alumni Naval Postgraduate School (Monterey).

Ia mengatakan  kalangan industri sawit harus aktif mempromosikan keuntungan dan manfaat kelapa sawit terhadap kesehatan dan lingkungan dibandingkan minyak nabati lain. Untuk itu, pelaku industri maupun pemerintah  harus bisa menjelaskannya kepada pasar.

 

Sumber: Sawitindonesia.com

Presiden Jokowi: Pembiayaan Bank Seharusnya Prioritas Usaha Mikro dan Kecil

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta perbankan harus mendorong penyaluran kredit kepada usaha mikro dan usaha kecil. Tujuannya dapat membantu pengusaha lokal untuk bermain di pasar global.

“Berikan prioritas ke sana agar gini rasio kita, gap kesenjangan kita bisa kita perkecil dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi di bawah,” kata Presiden Jokowi dalam sambutannya saat membuka  Indonesia Banking Expo 2019, di Ballroom Hotel Fairmont, Jakarta, Rabu (6/11) siang, seperti dilansir dari laman setkab.go.id.

Selain itu, sejalan dengan inklusi keuangan, Presiden meminta perbankan agar lebih berkontribusi untuk meningkatkan kelas pengusaha dari yang mikro menjadi usaha kecil, usaha kecil ke  usaha menengah, dan kemudian yang di tengah didorong untuk menjadi besar. Dari pengusaha lokal tingkatkan menjadi pengusaha nasional, dari pengusaha nasional tingkatkan lagi ke pengusaha yang bisa bergerak di global market.

“Memang enak membiayai yang besar-besar itu, saya tahu. Sekali lagi jangan membiayai yang besar-besar saja. Saya ulangi jangan hanya membiayai yang besar-besar saja. Ini kalau tepuk tangan artinya bapak ibu semuanya setuju. Saya catat lho ini tepuk tangannya. Juga jangan membiayai yang itu-itu saja. Tepuk lagi, artinya setuju,” pinta Presiden.

Presiden menginkan perbankan jangan sampai tidak mau capek untuk mengawal yang kecil, yang mikro menjadi yang tengah, menjadi yang besar. Ia meminta agar dikawal mereka yang mikro, yang kecil-kecil ini karena gede banget jumlahnya.

“Sekarang data yang saya peroleh, sudah 60 juta. Berikan, jangan yang ngurus hanya BRI saja. Yang lain urus itu yang kecil-kecil yang ada di daerah, yang ada di desa, yang ada di pelosok. Saya hanya ingin mengingatkan itu pada kesempatan yang baik ini. Datangi daerah-daerah. Datangi daerah-daerah,” pesan Kepala Negara.

Diakui Presiden Jokowi, bahwa memberikan ke yang besar itu untungnya besar, biayanya juga lebih murah. Kalau ke yang kecil itu biayanya lebih tinggi, capek, untungnya lebih kecil. “Saya tahu. Tapi saya mengajak kepada kita semuanya untuk mulai mau memperhatikan mereka untuk masa depan bangsa dan negara kita,” tegas Presiden.

Presiden juga mengajak perbankan untuk memikirkan juga secara serius untuk menurunkan suku bunga kredit.  Ia mengingatkan, negara lain sudah turun, turun, kita BI rate-nya sudah turun, tapi banknya belum. “Ini saya tunggu. Tepuk tangan berarti setuju, oke saya catat lagi,” ujarnya.

Presiden Jokowi juga menyampaikan, bahwa bank-bank di Indonesia, juga asuransi harus mempersiapkan diri dalam menghadapi persaingan global yang semakin ketat dan semakin sengit, terutama dalam era digitalisasi. “Jadi penguatan payment system, digitalizing system harus terus dibangun. Bank dan non bank harus berkolaborasi, jangan kerja sendiri-sendiri. Bank dan non bank harus berkolaborasi,” tegas Presiden. Presiden juga mengajak kepada para pelaku sektor perbankan dan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator agar memperkuat kebijakan insentif dan disinsentif terkait. Regulasinya simpel tetapi berikan kebijakan insentif dan disinsentif.

“Kalau mau buka cabang di Wamena, berikan insentif apa,” ujarnya. Presiden Jokowi meyakini, dengan memperkuat kebijakan insentif dan disinsentif, dengan dukungan OJK, Bank Indonesia dan dunia perbankan secara keseluruhan, maka target-target pemerintah akan lebih cepat tercapai.”

Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Mensesneg Pratikno, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, dan Wakil Ketua Umum Perbanas Farid Rahman

 

Sumber: Sawitindonesia.com

Asosiasi Petani Kelapa Sawit Mandiri Terima Sertifikat RSPO

Pertemuan tahunan RSPO ke 17 (7th Annual Meeting Roundtable on Sustainable Palm Oil – RT17) di Bangkok, Thailand menjadi tonggak sejarah bagi Asosiasi Petani Kelapa Sawit Mandiri dari Pangkalan Bun Kalimantan Tengah.

Dalam pertemuan tersebut petani kelapa sawit yang tergabung dalam  Asosiasi Petani Kelapa Sawit Mandiri  telah menerima sertifikasi pertama kali RSPO, yang diserahkan langsung CEO RSPO, Datuk Darrel Wabber kepada Grup Manajer Asosiasi,  YB. Zainanto Hari Widodo.

Sekadar catatan, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Mandiri berdiri tahun 2019, dan mulai bulan Maret 2019 mengupayakan untuk mengikuti program sertifikasi RSPO dengan pendamping dari PT. Sawit Sumbermas Sarana Tbk.

Asosiasi ini beranggotakan 340 anggota petani swadaya  dari dua desa yaitu Desa Sungai Rangit Jaya dan Desa Kadipi Atas di kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah. Luas lahan yang diajukan untuk mendapatkan sertifikasi yaitu 710,54 hektar.

Program yang akan dilakukan oleh asosiasi setelah mendapat sertifikasi ini yaitu mendorong petani swadaya yang lain di dua desa tersebut untuk bergabung menjadi anggota asosiasi dan mengikuti program RSPO pada tahun 2020. Target penambahan anggota baru sebanyak 1.000 hektar lahan petani swadaya pada surveilance ke 2 tahun 2020 ini.

“Dengan adanya sertifikasi ini, menjadi tantangan untuk asosiasi di dalam membangkitkan semangat anggota untuk menerapkan prinsip dan kriteria RSPO khususnya di dalam melaksanakan praktik perkebunan terbaik (GAP) serta kesadaran petani swadaya untuk melaksanakan dokumentasi dan pencatatan administrasi. Dua hal tersebut menjadi tantangan petani swadaya di dalam mengikuti program RSPO,” kata Grup Manajer Asosiasi, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Mandiri,  YB. Zainanto Hari Widodo kepada InfoSAWIT.

Selain itu, hasil penjualan sertifikasi RSPO ini,  direncanakan selain untuk biaya menambah anggota baru juga akan dikembalikan kepada anggota dalam bentuk subsidi pupuk untuk kebun-kebun petani swadaya sehingga petani dapat merasakan keuntungan secara finansial.

Sumber: Infosawit.com

Anak Muda di Asia Dorong Komitmen Minyak Sawit Berkelanjutan

Untuk pertama kalinya, lima puluh orang muda dari Cina, India, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand berkumpul di Bangkok untuk menghadiri KTT Pemuda Asia untuk Minyak Kelapa Sawit Berkelanjutan (Asian Youths for Sustainable Palm Oil Summit) secara perdana.

Sekadar catatan KTT Pemuda ini ini diselenggarakan bersama oleh Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), PM Haze dan GIZ Thailand dan telah melakukan diskusi sepanjang 9 jam dengan beragam argumen yang kritis dan produktif.

Para pemuda dari berbagai latar belakang sosial-budaya tersebut bekerjasama bersama-sama guna menciptakan komitmen mereka menuju tanggung jawab bersama untuk membuat minyak sawit berkelanjutan menjadi sebuah norma.

Para pemuda ini pada acara  17th Annual Meeting Roundtable on Sustainable Palm Oil (RT17) di Bangkok, Selasa (6/11/2019), bersama-sama menyampaikan komitmennya dalam mewakili 4 miliar orang di wilayah Asia.

“Kami tumbuh di era perubahan ekstrem. Kami telah melihat rumah kami dulu tempat kehangatan yang terbakar sekarang, udara kami yang memberi kami nafas diwarnai dengan kabut abu-abu dan kabut asap, garis pantai kami di mana kami memiliki mata pencaharian kami untuk surut. Dan di tempat lain di dunia, kita melihat gletser mencair, suhu naik di atas yang bisa dibayangkan dan angin topan menghancurkan segalanya dengan caranya. Ada kebutuhan untuk bertindak, sekarang. Perubahan gaya hidup dapat membuat perbedaan. Tetapi apakah ini benar-benar cukup?” kata mereka.

Selanjutnya mereka juga meminta kepada para pelaku bisnis untuk melakukan transformasi untuk mencapai masa depan yang berkelanjutan terletak pada transformasi ekonomi. Hanya saja, kata mereka, transformasi ekonomi ini tidak dapat terjadi tanpa integritas.

“Kami meminta Anda (menghentikan sebentar) bisnis, untuk berkomitmen dan memberikan janji lingkungan Anda dan menjadi transparan dengan kemajuan Anda. Karena sangat penting bagi bisnis untuk berubah terlebih dahulu sehingga kita semua dapat bergabung dalam gelombang perubahan. Ini investasi jangka panjang yang akan mendorong loyalitas merek dan manfaat ekonomi. Ini akan menyatukan konsumen dan bisnis menuju tujuan bersama untuk masa depan yang berkelanjutan,” kata Mereka.

Sementara dikatakan Asian Youth asal Indonesia, Tiara Ellen Elyora, upaya perbaikan di industri perkebunan kelapa sawit perlu terus dilakukan, sehingga industri ini bisa berkembang secara baik, tanpa harus berdampak pada lingkungan.

“Dengan memproduksi minyak sawit secara berkelanjutan, maka industri akan memberikan manfaat lebih, kendati untuk menuju ke titik tersebut memerlukan upaya yang tidak mudah,” katanya kepasa InfoSAWIT, di Bangkok, belum lama ini.

 

Sumber: Infosawit.com

RSPO Gagal Antisipasi Karhutla di Indonesia

Anggota Roundtable on Sustainble Palm Oil (RSPO) dinilai lengah mencegah kejadian kebakaran lahan di Indonesia dari Januari sampai Oktober 2019.

Merujuk laporan Greenpeace, anggota RSPO yang berkumpul Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) di Thailand, 3-6 November 2019 tidak fokus kepada pembahasan antisipasi karhutla. Disebutkan RSPO bahwa  minyak kelapa sawit anggotanya memenuhi standar berkelanjutan, salah satu kriterianya adalah “tanpa bakar.” Namun lebih dari dua pertiga dari kelompok produsen yang terkait dengan kebakaran berulang dan semua perusahaan adalah anggota RSPO, beberapa bahkan anggota dewan pengelolanya.

Koalisi masyarakat sipil #cleanbiofuelforall juga mengkritik tidak pekanya RSPO terhadapp isu kebakaran hutan dan lahan yang selayaknya menjadi topik pembahasan pertemuan tingkat tinggi ke-17 RSPO.  Dalam catatan koalisi ini, ditemukan  beberapa titik kebakaran berada di areal perusahaan anggota RSPO. Diperkirakan ada 19 perusahaan anggota RSPO di Sumatera dan Kalimantan telah terbakar lahan konsesinya. Diantaranya anak perusahaan grup Tunas Baru Lampung, PT. Samora Usaha Jaya (SUJ) yang berada di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Perusahaan ini merupakan anggota RSPO dimana  luas lahan gambut terbakar mencapai 3.600 ha pada periode Juli-September 2019.

Data KLHK menyebutkan luas indikatif dari Bulan Januari s.d. September 2019 adalah seluas 857.756 Ha. Luasan areal terbakar tersebut terbagi menjadi di lahan gambut seluas 227.304 Ha, dan di lahan tanah mineral seluas 630.451 Ha. Angka luasan indikatif karhutla tahun 2019 tersebut ternyata masih 67% lebih rendah jika dibandingkan dengan angka luasan indikatif karhutla tahun 2015 yang sebesar 2.611.411 Ha. Namun demikian luasan indikatif karhutla tahun 2019 masih sangat mungkin untuk meningkat hingga akhir tahun ini.

RSPO dalam laporan berjudul RSPO Impact Update 2019 menjelaskan  telah secara aktif memantau titik api di konsesi anggota kami sejak 2015. Pembentukan Unit GIS telah memungkinkan RSPO untuk datang mekanisme untuk mengambil dan menganalisis data titik api, dan memantau potensi kejadian kebakaran dalam konsesi, baik yang bersertifikat maupun yang tidak. Jika kebakaran diidentifikasi dalam area konsesi, RSPO meminta anggota untuk menyerahkan dokumentasi yang diperlukan, seperti penyebab kebakaran, relatif lokasi kebakaran, praktik terbaik, dan juga bukti foto.

 

Sumber: Sawitindonesia.com

Menko Airlangga: Indonesia Minta Relaksasi Tarif Sawit, India Tawarkan Beras dan Raw Sugar

Pemerintah India menyetujui persyaratan yang diminta Indonesia terkait ekspor kepala sawit agar tidak ada perbedaan dengan Malaysia, namun India juga meminta Indonesia untuk bisa membeli beras dan gula dalam bentuk raw sugar dari mereka.

“Memang tarif sawit sekarang, baik itu untuk CPO maupun RBD sudah sama. Semula ada perbedaan 5 persen, namun sesuai dengan permintaan Bapak Presiden, Perdana Menteri Narendra Modi menerima itu sehingga tarif CPO itu sama, Refined Bio Blended itu sama, RBD itu sama,” kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto kepada wartawan di Bangkok, Thailand, Minggu (3/11) sore seperti dilansir dari situs setkab.

Menurut Airlangga, yang sekarang 40% CPO, 50% RBO akan dikirimkan per akhir bulan Desember  menjadi 37,5% dan 45%, dan ini berlaku untuk Indonesia dan Malaysia, sehingga tidak ada perbedaan antara Indonesia dan Malaysia.

“Dengan demikian, tentu ini menjadi bagian dari kerja sama,” ujarnya. Namun diakui Menko Perekonomian jika India mengharapkan Indonesia bisa membeli beras dan gula dalam bentuk raw sugar dari India. Menurut Airlangga,  dan pemerintah sudah mengatakan diambil secara bertahap.

“Nanti bisa ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan ke depan dan memang per hari ini trade kita dengan India positif. Kita positif 8 miliar dollar AS, tertinggi di 2017 sebesar 10 miliar dollar AS, dan komoditas utamanya adalah batu bara dan kelapa sawit,” terang Airlangga.

Soal RCEP Dalam kesempatan itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, bahwa India itu penting terkait dengan RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership), sebagaimana pemerintah RRT juga menyatakan pentingnya India bagi finalisasi RCEP.

“Memang kalau kita lihat, RCEP adalah blok terbesar melebihi Uni Eropa (EU). EU itu PDB-nya kira-kira Rp18 triliun, kalau PDB RCEP itu US$27 triliun, sedangkan TPP itu US$11 triliun. Kalau kita lihat trade-nya RCEP itu US$11,5 triliun, EU US$12,5 dan TPP US$5,8 triliun. Kalau kita bicara penduduk, RCEP ini 3,6 miliar jadi tentu jauh lebih besar daripada EU dan PBB. Oleh karena itu, tadi hampir seluruh pemimpin itu mendorong agar perundingan ini bisa difinalisasi,” kata Airlangga.

Sementara Menteri Perdagangan Agus Suparmanto mengemukakan, memang India berkeinginan untuk masuk karena ASEAN merupakan partner yang terpenting bagi India.

“RCEP ini masih berlangsung. Nanti saya juga akan masih berunding lagi dengan menteri-menteri seluruh member RCEP ini,” kata Agus seraya menambahkan, mudah-mudahan pada Senin (4/11) ini masalah RCEP banyak kemajuan haslnya.

 

Sumber: Sawitindonesia.com