Retno Marsudi, Bahas Isu Sawit

 

 

BRUSSEL  – Menteri Luar Negeri RI Retno L.P. Marsudi dalam kunjungan kerja ke Belgia mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Belgia Didier Reynders dan Wakil Presiden Komisi Eropa untuk Hubungan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan Federica Mogherini yang membahas berbagai masalah bilateral kedua negara di Kantor Menlu, Selasa.

“Tadi saya melakukan pembicaraan dengan Mogherini mulai dari masalah kelapa sawit sampai dengan kayu,” ujar Menlu Retno Marsudi kepada wartawan usai mendampingi Wapres bertemu dengan Raja dan Ratu Belgia dalam rangka pembukaan festival tahunan Europalia berlangsung sampai Januari 2018 tulis Antara.

Kehadiran Menlu di Belgia adalah dalam rangka pembukaan festival Indonesia Europalia dimana Indonesia menjadi parnert country. demikian Sekretaris Pertama Pensosbud KBRI Brusel, Ance Maylany kepada Antara London, Rabu.

Retno menekankan bahwa pertemuannya dengan Mogherini dilakukan dalam kerangka tukar pandangan terhadap isu strategis yang sedang berkembang di kedua kawasan. Selain itu, Menlu memiliki komunikasi yang baik selama ini dengan Mogherini sehingga berbagai kebijakan yang berkembang di belahan dunia lain, Indonesia dapat memperoleh rujukan yang baik, khususnya terkait pandangan dan posisi Uni Eropa.

Dalam pertemuan dengan Mogherini, Retno menekankan kembali masalah yang terkait dengan isu kampanye negatif terhadap kelapa sawit dan diharapkan agar Uni Eropa memberikan fair treatment terhadap produk kelapa sawit Indonesia serta masalah kayu Indonesia yang sudah mendapatkan sertifikasi.

Lantas Retno juga berkomitmen untuk meningkatkan perdagangan Indonesia  – Uni Eropa, dan sepakat meningkatkan kerjasama dalam hadapi ancaman terorisme dan radikalisme.

Setelah pertemuan dengan kedua Menteri, Menlu ikut mendampingi Wapres Jusuf Kalla pada pertemuan dengan Federasi Pengusaha Belgia dan menyampaikan mengenai komitmen dunia usaha di Belgia dan Indonesia guna memperluas dan meningkatkan investasi dan perdagangan yang telah ada antar kedua negara. (T3)

 

Sumber: Infosawit.com

Indonesia Perlu Perkuat Diplomasi Sektor Sawit

 

 

JAKARTA – Indonesia perlu memperkuat diplomasi dan komunikasi sektor kelapa sawit di tingkat global.

Kelapa sawit tidak seperti tudingan yang selama ini gencar dilakukan banyak negara Eropa dan Amerika.

Meskipun berbagai riset ilmiah dan data sudah banyak menepis kampanye negatif tentang sawit, upaya yang terstruktur, sistematis dan massif yang menghambat komoditas strategis Indonesia ini masih terus berlangsung.

“Kita perlu perkuat diplomasi dan komunikasi di level global. Dunia internasional harus lebih fair menilai kelapa sawit,” kata Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Joko Supriyono, Rabu (11/10/2017)

Joko berbicara di hadapan sejumlah diplomat senior peserta program Sesparlu (Senior Diplomat Course) batch ke-57 di Pudiklat Kementerian Luar Negeri RI di Jakarta.

Selain diplomat Indonesia, hadir juga diplomat senior negara sahabat.

Joko memaparkan, salah satu kampanye negatif adalah terkait isu kehutanan seperti deforestasi, keanekaragaman hayati, maupun tudingan industri sawit yang merambah lahan gambut hingga menyebabkan kebakaran hutan.

Tudingan bahwa industri sawit penyebab kebakaran hutan itu, menurut Joko, tidak benar sama sekali.

Ia menunjukkan dokumentasi dan berita bahwa kebakaran hutan juga terjadi di negara lain, baik di Amerika maupun Eropa.

Sumber: Tribunnews.com

PORSI EKSPOR HILIR SAWIT 60%, KEMENPERIN PUAS

 

 

JAKARTA – Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto mengaku cukup puas dengan kontribusi sektor hilir kelapa sawit dalam beberapa tahun terakhir. Hingga akhir 2016, nilai industri kelapa sawit dan turunannya telah mencapai US$20 milyar,” katanya di Jakarta.

Di samping itu, lanjut Menperin, sebanyak  60% ekspor berbasis kelapa sawit kini terdiri dari sektor hilirnya. Kondisi ini lebih baik dibanding lima tahun lalu yang hanya 30% dari total seluruh ekspor kelapa sawit.

“Ini cukup bagus karena kami bisa menciptakan nilai tambah dari komoditas unggulan. Kami harap, pohon industri dari kelapa sawit ini bisa lebih banyak lagi,” papar Airlangga seperti dikutip Gatra.com.

Kementerian Perindustrian mencatat, nilai ekspor nilai ekspor produk hilir kelapa sawit pada akhir 2010 tercatat US$7,2 milyar. Angka ini kemudian naik signifikan 118,05% ke angka US$15,7 milyar di akhir tahun lalu. (T3)

 

Sumber: Infosawit.com

Ekspor CPO Agustus Melonjak Meskipun Didera Isu Negatif

 

JAKARTA. Meskipun tengah mengalami banyak tekanan, ekspor produk minyak sawit Indonesia tetap tumbuh. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mencatat ekspor crude palm oil (CPO) dan turunnya tumbuh 24% pada Agustus 2017.

Jika pada bulan Juli 2017 ekspor CPO dan turunannya sebesar 2,4 juta ton, naik menjadi 2,98 juta ton. Menurut Sekretaris Eksekutif Gapki Togar Sitanggang, ekspor ke China tercatat memecah rekor tahun ini karena naik 169% dari Juli yakni dari 167.280 ton menjadi 449.200 ton pada Agustus 2017.” China meningkatkan pasokan minyak sawit untuk mengisi stok di dalam negeri,” ujarnya, Senin (9/10).

Direktur Eksekutif Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) Iskandar Andi Nunung menambahkan, peningkatkan ekspor ke China dilakukan untuk kebutuhan biodiesel. “Permintaan meningkat karenasawit ini multifungsi, tidak hanya untuk minyak goreng tapi digunakan untuk industri kosmetik, bioenergi, dan industri farmakologi. Sekarang ekonomi dunia juga tidak terganggu, sehingga tidak mempengaruhi permintaan minyak sawit,” katanya.

Selain China, India juga dinilai akan terus meningkatkan impor CPO kendati sudah menerapkan Bea Masuk (BM) yang tinggi. Negara-negara Eropa yang doyan menyerang produk CPO, juga dinilai tetap membutuhkan CPO untuk konsumsi dalam negeri.

Lidya Yuniartha Panjaitan

 

Sumber: Harian Kontan

Menlu Indonesia Bahas Masalah Kelapa Sawit Dengan Menlu Belgia

 

Menteri Luar Negeri RI Retno L.P. Marsudi dalam kunjungan kerja ke Belgia mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Belgia Didier Reynders dan Wakil Presiden Komisi Eropa untuk Hubungan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan Federica Mogherini yang membahas berbagai masalah bilateral kedua negara di Kantor Menlu, Selasa.

“Tadi saya melakukan pembicaraan dengan Mogherini mulai dari masalah kelapa sawit sampai dengan kayu,” ujar Menlu Retno Marsudi kepada wartawan usai mendampingi Wapres bertemu dengan Raja dan Ratu Belgia dalam rangka pembukaan festival tahunan Europalia berlangsung sampai Januari 2018.

Kehadiran Menlu di Belgia adalah dalam rangka pembukaan festival Indonesia Europalia dimana Indonesia menjadi parnert country. demikian Sekretaris Pertama Pensosbud KBRI Brusel, Ance Maylany kepada Antara London, Rabu.

Menlu Retno mengatakan dalam pertemuannya dengan Menteri Luar Negeri Belgia Didier Reynders dibahas berbagai isu termasuk masalah bilateral dan ekonomi antara kedua negara

Dikatakannya Indonesia dan Belgia memiliki potensi yang dapat dikembangkan khususnya di bidang perdagangan dan investasi. Peningkatan perdagangan kedua negara di semester pertama tahun 2017 sebesar 16,86 persen patut dijaga dan ditingkatkan.

Secara khusus Menlu Reynders mengapresiasi diplomasi aktif Indonesia dalam upaya penyelesaian isu kemanusiaan di Rakhine State. Belgia sebagaimana juga Uni Eropa sepakat pentingnya untuk menjalankan rekomendasi dan prioritas pada humanitarian assistance.

Kedua Menlu juga sepakat peningkatan kerjasama di bidang ekonomi, khususnya perdagangan dan investasi. Peningkatan perdagangan kedua negara di semester pertama tahun 2017 sebesar 16,86 persen patut dijaga dan ditingkatkan.

Pada pertemuannya dengan Mogherini, Menlu menekankan bahwa hal tersebut dilakukan dalam kerangka tukar pandangan terhadap isu strategis yang sedang berkembang di kedua kawasan khususnya perkembangan isu Korea Utara dan juga referendum di Catalunya. Menlu menyampaikan posisinya sama dengan EU, hal ini adalah masalah domestik dan harus taat pada rule of law.

Menlu juga menekankan bahwa pertemuannya dengan Mogherini dilakukan dalam kerangka tukar pandangan terhadap isu strategis yang sedang berkembang di kedua kawasan. Selain itu, Menlu memiliki komunikasi yang baik selama ini dengan Mogherini sehingga berbagai kebijakan yang berkembang di belahan dunia lain, Indonesia dapat memperoleh rujukan yang baik, khususnya terkait pandangan dan posisi Uni Eropa.

Dalam pertemuan dengan Mogherini, Menlu menekankan kembali masalah yang terkait dengan isu kampanye negatif terhadap kelapa sawit dan diharapkan agar Uni Eropa memberikan fair treatment terhadap produk kelapa sawit Indonesia serta masalah kayu Indonesia yang sudah mendapatkan sertifikasi.

Kedua Menlu juga berkomitmen untuk meningkatkan perdagangan Indonesia  – Uni Eropa, dan sepakat meningkatkan kerjasama dalam hadapi ancaman terorisme dan radikalisme.

Setelah pertemuan dengan kedua Menteri, Menlu ikut mendampingi Wapres Jusuf Kalla pada pertemuan dengan Federasi Pengusaha Belgia dan menyampaikan mengenai komitmen dunia usaha di Belgia dan Indonesia guna memperluas dan meningkatkan investasi dan perdagangan yang telah ada antar kedua negara.

 

Sumber: Antaranews.com

,

Gimni Perkirakan Ekspor CPO September Akan Turun

 

JAKARTA. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) melaporkan ekspor minyak sawit atau crude palm oil (CPO) mengalami peningkatan sebesar 24% pada Agustus menjadi 2,98 juta ton dibanding bulan sebelumnya sebesar 2,4 juta ton.

Sahat Sinaga, Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) pun membenarkan hal tersebut. Meski begitu, dia melihat, ada kemungkinan jumlah ekspor sawit pada September justru mengalami penurunan.

Penyebabnya adalah penetapan tarif bea masuk CPO yang ditetapkan India dua kali lipat dari 7,5% menjadi 15%.

“Mereka memang akan tetap mengimpor, tetapi menurut saya itu tergantung bagaimana panen kedelai di sana, apakah parah karena terkendala musim kering. Mereka juga penghasil kedelai walau tidak banyak,” tutur Sahat Kepada Kontan.co.id, Selasa (10/10).

Sahat mengungkap, meningkatnya jumlah ekspor bulan Agustus merupakan pemesanan yang sudah dilakukan sejak bulan-bulan sebelumnya. “Ekspor Agustus itu sudah dijual Mei, bukan bulan itu saja. Jadi kalau sudah ada komitmen, buyer harus tetap membeli. Tetapi saya rasa dampaknya baru akan ada di September atau Oktober,” tambahnya.

Peningkatan ekspor minyak sawit Indonesia juga disumbang oleh permintaan dari China pada Agustus yang meningkat sebesar 169% dari bulan Juli atau dari 167.280 ton menjadi 449.200 ton. Sahat bilang permintaan di China memang cukup besar mengingat gagal panen kedelai yang mereka alami. Menurutnya, jumlah ekspr dari China tergantung dari posisi stok bahan baku minyak nabati yang mereka miliki.

Sampai saat ini, pasar ekspor minyak sawit Indonesia yang paling besar adalah India, yang disusul oleh India, Cina, Eropa, dan Pakistan. “Amerika Serikat masih kecil, mereka lebih banyak mengimpor dari Malaysia dan negara penghasil minyak sawit lainnya.

Sahat mengungkap, hingga Agustus, total produksi Crude Palm Oil (CPO) sudah mencapai 23,6 juta, dan Crude Palm Kernel Oil (CPKO) mencapai 2,3 juta ton. Diperkirakan hingga 2017 produksi CPO akan mencapai 39 juta ton, dan CPKO sebesar 3,8 juta ton. Angka ini meningkat dibandingkan tahun 2016 dimana produksi CPO sebesar 32,5 juta ton dan produksi CPKI sebesar 3,1 juta ton.

Sementara untuk ekspor produk minyak sawit hingga Agustus sudah mencapai 21,1 ton dan diproyeksikan hingga akhir tahun ekspor produk minyak sawit akan sebesar 31,1 juta ton. Dia bilang angka ini menigkat dibandingkan ekspor produk minyak sawit pada 2016 yakni sebesar 26,6 juta ton.

Dari total ekspor tersebut, Saha menjelaskan bahwa produk hilir sawit berkontribusi sebesar 80% dan CPO sebesar 20%. Menurutnya ekspor poduk hilir ini masih bisa ditingkatkan apabila pungutan untuk beberapa produk hilir CPO diturunkan. Ini bertujuan supaya produk hilir sawit Indonesia dapat bersaing di pasar Internasional. Sayangnya, penetapan pungutan terhadap beberapa produk hilir sawit menimbulkan kerugian pada pengekspor.

 

Sumber: Kontan.co.id

Gapki Tepis Perkebunan Sawit Mempekerjakan Anak-Anak

 

 

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menepis isu yang mengatakan perkebunan kelapa sawit mempekerjakan anak-anak sebagai tenaga kerja.

Ketua Umum Gapki Joko Supriyono menegaskan baik di perkebunan sawit maupun perusahaan perkebunan memperkerjakan anak-anak selain melanggar hukum juga sangat tidak mungkin.

“Perusahan perkebunan kelapa sawit tidak mungkin memperkerjakan anak di bawah umur,” tegasnya saat menghadiri dialog nasional bertajuk “Palm Oil Multi-Stakeholder National Diaologue: Towards decent work for all in Indonesia’s palm oil sector” di Pullman Hotel, Jakarta, Selasa (10/10).

Lebih lanjut Ia menjelaskan, jenis pekerjaan di kebun sawit berada di luar kemampuan anak-anak. Untuk permanen Tandan Buah Segar (TBS), misalnya, selain memerlukan keahlian latihan khusus, untuk mengangkat alat panen TBS yang begitu berat hampir tidak mungkin dilakukan anak-anak. Belum lagi mengangkat TBS dengan berat 10-15 kg per tandan. Jadi, sangat tidak mungkin dilakukan anak-anak.

“Selain itu, tata kelola perusahaan juga tidak memungkinkan penggunaan tenaga kerja anak-anak karena salah satu syarat untuk tenaga kerja perusahaan adalah tenaga kerja dewasa yang memiliki kartu tanda penduduk,” tambahnya.

Joko pun tidak menepis bila terkadang dijumpai anak-anak bekerja di perkebunan kelapa sawit. Namun, ia memastikan bahwa itu sudah atas persetujuan orang tua mereka.  “Itu merupakan permintaan orang tua atau anak sendiri untuk membantu orang tuanya. Dan itu  pun biasanya pekerjaan ringan,” ungkapnya.

Dari pantauan Warta Ekonomi, acara dialog ini turut pula dihadiri Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PPK dan K3), Kementerian Ketenagakerjaan, Sugeng Priyanto, Direktur ILO di Indonesia, Michiko Miyamoto serta stakeholder kelapa sawit.

 

Sumber: Wartaekonomi.co.id

DMSI Gagas Hari Sawit Indonesia

 

 

MEDAN – Dewan Minyak Sawit Indonesia tengah mencari tanggal yang tepat untuk dipilih sebagai Hari Sawit Indonesia, guna mendorong dan meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap tanaman komoditas yang memiliki nilai strategis itu.

Dewan Minyak Sawit Indonesia tengah mencari masukan dari pemerintah dan stakeholders lainnya terkait dengan gagasan Hari Sawit Indonesia ini.

Ketua Umum Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) Derom Bangun mengatakan gagasan untuk mencari tanggal yang tepat untuk dipilih sebagai Hari Sawit Indonesia ini telah dibahas oleh pengurus sejak enam bulan yang lalu.

“Kita lihat sawit memiliki peranan yang cukup besar dalam perekonomian. Lalu peran sawit bagi petani juga besar. Karena itu, kami berpendapat ini perlu [Hari Sawit Indonesia] untuk mendorong dan menggelorakan Sawit di Tanah Air” kata Derom Bangun kepada sejumlah media di Medan, Senin (9/10).

Menurut Derom, pengurus DMSI bekerja sama dengan (Pusat Penelitian Kelapa Sawit) PPKS untuk mencari tanggal yang tepat.

Berdasarkan data pustaka yang diarsip sejak masa sebelum kemerdekaan di PPKS, lanjut Derom, tanggal penanaman pohon kelapa sawit komersial yang pertama adalah tangga] 18 November 1911 di Pulu

Raja, Kabupaten Asahan, Sumut, dengan modal sebesar 500 franc

Tanggal yang ditemukan itu telah dibahas pengurus DMSI bersama Direktur PPKS di Jakarta Jumat pekan lalu. Perkebunan di Pulu Raja ini (sekitar 220 km dari Medan) berlanjut sampai sekarang dan saat ini mink PTPN IV. Pada waktu yang hampir bersamaan, juga dilakukan penanaman pohon sawit di Sungai Liput,” tegas Derom.

Dia menegaskan berdasarkan arsip pustaka dan penelitian oleh PPKS tersebut, pihaknya meyakini 18 November adalah tanggal yang paling tepat untuk dipilih sebagai Hari Sawit Indonesia.

Kendati demikian, lanjut Derom, pihaknya juga tidak ingin gegabah sehingga mencari masukan data lain mengenai tanggal yang tepat. Saat ini, DMSI tengah berkirim surat kepada 12 instansi dan swasta untuk menggali masukan dan data lain.

Ke-12 instansi dan swasta tersebut adalah Kementerian Pertanian, Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Asosiasi Anggota DMSI. Selain itu, PT. Perkebunan Nusantara (Holding), PT. Socfindo, PT. Tolan Tiga Indonesia, Rektor IPB, Rektor Universitas Sumatra Utara, Rektor Universitas Gajah Mada dan Kepala LIPI.

siti munawaroh

 

Sumber : Bisnis Indonesia

Eropa Janji Pelajari Dampak Sawit Indonesia

 

 

Belgia: Demi menyukseskan rencana kerja sama di bidang ekonomi antara Indonesia dan Uni Eropa (IEU-CEPA), Komisi Uni Eropa berjanji untuk mengakhiri diskriminasi produk sawit asal Indonesia.

Hal itu ditegaskan Wakil Presiden Jusuf Kalla seusai menggelar pertemuan tertutup dengan Wakil Presiden Komisi Eropa Andrus Ansip di GEdung Berlaymont, Dewan Eropa, hari ini.

“Tadi kita bicarakan kepentingan Indonesia dalam rangka mencapai CEPA, antara lain masalah-masalah yang sejak bertahun-tahun terjadi, seperti (boikot) sawit (dari Indonesia). Bagaimana penyelesaiannya, karena kita eksportir terbesar,” ujar JK di The Hotel, Bruselss, Belgia, Senin 9 Oktober 2017.

“Mereka setuju untuk membikin studi tentang (sawit Indonesia), sama-sama mempelajari agar tidak terjadi diskriminasi (demi tercapainya) sustainability,” lanjut Wapres.

Sebelumnya, Parlemen Uni Eropa mengeluarkan resolusi yang menyatakan sawit Indonesia erat dengan isu pelanggaran HAM, korupsi, pekerja anak, dan penghilangan hak masyarakat adat.

Lebih jauh JK mengatakan Indonesia tidak khawatir tertinggal dari Vietnam. Tetangga di Asia Tenggara itu telah lebih dahulu mencapai kesepakatan kerja sama di bidang ekonomi dengan Uni Eropa.

“Tentu kita akan mempelajari juga bersama-sama. Vietnam itu mengambil Trans Pasific Partnership sebagai benchmarknya. Kita juga tentu dapat mengambil benchmark yang sudah disetujui Indonesia dengan Tiongkok, dengan Jepang, dengan yang lain. Itu tadi yang dibicarakan,” tutur JK.

JK menambahkan, Indonesia juga sepakat terkait perkembangan e commerce dan e government. “Bagaimana bersama kita kembangkan e commerce dan e goverment,” urainya.
(SAW)

 

Sumber: Metrotvnews.com

Dibantu PPKS, DMSI Usulkan Hari Sawit Nasional 18 November

 

Medan. Dengan dibantu secara penuh oleh Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS), Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) yang dipimpin oleh Ir Derom Bangun selaku Ketua Umum mengusulkan 18 November sebagai Hari Sawit Nasional kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dasar dari pengusulan Hari Sawit Nasional ini terdiri dari sejumlah aspek, baik aspek historis, filosofis, maupun ekonomis.

Hal itu disampaikan Derom Bangun kepada sejumlah wartawan di Medan, Senin (9/10/2017). Saat itu Derom Bangun didampingi Sekretaris DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Asmar Arsjad, Sekretaris Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Sumatera Utara Timbas Prasad Ginting, dan tiga peneliti senior PPKS yang mewakili Direktur Utama PPKS Dr Ir Hasril Hasan Siregar, yakni Dr Edy Sigit Sutanta (Kepala Bidang Penelitian), Dr Donald Siahaan (Ketua Kelompom Peeliti, Pengolahan Hasil dan MUtu), serta Dr Suroso Rahutomo (Ketua Tim Percepatan Oil Palm Science Techno Park/OSTP).

Kata Derom, secara historis benih sawit memang awalnya dibawa dari benua Afrika ke Bogor pada tahun 1848. Pihaknya tidak menjadikan 10 Desember yang saat ini dikenal sebagai Hari Perkebunan menjadi Hari Sawit Nasional karena sejatinya 10 Desember itu adalah praktek dari nasionalisasi banyak perkebunan swasta asing pasca kemerdekaan oleh Presiden Soekarno di awal kemerdekaan.

Namun akhirnya pihaknya memilih untuk mengambil upaya komersialisasi sawit untuk pertama kali di era kolonialisme Belanda sebagai bahan dasar Hari Sawit Nasional. Diketahui bahwa upaya komersialisasi perkebunan sawit pertama kali dilakukan pada tanggal 18 November 1911 di Perkebunan Pulo Raja, Asahan, yang kini menjadi bagian dari PTPN IV.

Kemudian secara filosofis, Derom menyebutkan Hari Sawit Nasional dibutuhkan karena sejumlah tanaman perkebunan lainnya sudah memiliki hari jadi tersendiri, seperti Hari Kopi Nasional yang bahkan diresmikan oleh Presiden Jokowi beberapa waktu lalu. Pihaknya juga ingin jika Hari Sawit Nasional bisa diwujudkan, ada kecintaan segenap elemen masyarakat Indonesia terhadap sawit.

Secara ekonomis, Derom mengatakan kelapa sawit telah banyak memberikan sumbangsih bagi perekonomian nasional.Bahkan, minyak sawit mampu memberikan devisa bagi bagi hingga miliaran Dolar AS.

“Kami berharap Hari sawit Nasional bisa dirayakan di tahun ini. 18 November memang belum fix, itu merupakan usulan DMSI yang dibantu oleh PPKS. Namun kami telah menyampaikan permohonan terkait Hari Sawit Nasional kepada sejumalh pihak terkait untuk dimintai pertimbangan mengenai hal ini,” tegas Derom Bangun.

Pihak terkait yang ia maksud yakni Kementerian Pertanian, Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, sejumlah asosiasi anggota DMSI, PTPN (Holding), PT Socfindo, PT Tolan Tiga Indonesia, Rektor IPB (Institut Pertanian Bogor), Rektor Universitas Sumatera Utara (USU) Profesor Runtung Sitepu, Rektor UGM (Universitas Gajah Mada) Profesor Panut Mulyono, dan LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia).

 

Sumber: Medanbisnisdaily.com