,

Menko Darmin Dukung Pengelolaan Limbah Sawit

 

Menko Perekonomian Darmin Nasution mendukung pengelolaan limbah industri sawit atau palm oil Mill Effluent (POME) menjadi algae melalui teknologi baru yang dapat mengurangi polusi gas metana. “Kerangka  Kerja Palm 5.0 yang menerapkan Teknologi Novel Algae dapat memperoleh pengembalian finansial dan lingkungan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan bisnis perkebunan dasar,” kata Darmin seperti dilansir Antara di Jakarta, kemarin.

Hal tersebut diungkapkan Darmin saat menyampaikan pidato kunci dalam acara Biobased (Circular) Economy Investment Forum. Dia menjelaskan, limbah POME yang berbahaya, diperkirakan akan mencapai 130 juta ton pada 2030, dapat digunakan sebagai bahan baku untuk menghasilkan DHA yang berkualitas dan bernilai harga tinggi. “Saat ini, pabrik minyak sawit mentah (CPO) Indonesia memproduksi sekitar 455 ribu ton POME per hari. Ini adalah limbah besar yang dibebani ke lingkungan. Belum lagi CO2 dan efek berbahaya lainnya,” kata Darmin.

Darmin menyampaikan, teknologi pengelolaan limbah ini dapat menguntungkan Indonesia sebagai salah satu negara penghasil CPO terbesar di dunia. Beberapa keuntungan tersebut antara lain dapat mendorong kinerja investasi sawit, meningkatkan ekspor, menyelesaikan masalah limbah dan meningkatkan skala perekonomian di daerah pengembangan Palm 5.0.

Untuk itu, Darmin menyambut potensi kerja sama pengelolaan limbah sawit dengan salah satu universitas terkemuka di Jepang yaitu Universitas Tsukuba yang terkenal sebagai pusat penelitian algae di dunia. Teknologi komersial dari universitas ini dapat mengatasi masalah POME dengan mengurangi tingkat permintaan oksigen biokimia, sekaligus mengubah menjadi produk bernilai tinggi, seperti omega 3 dan tepung ikan. “Kami senang memiliki lembaga pendukung untuk pengembangan teknologi Palm 5.0 bagi kebaikan dunia dan lingkungan serta membawa pengembalian laba yang lebih tinggi untuk industri sawit,” katanya

 

Sumber: Investor Daily Indonesia

Babak Baru Diplomasi Sawit

 

Sebagaimana diketahui, Uni Eropa (UE) memberlakukan kebijakan Energi Terbarukan (renewable energy directive/ RED) II, yang melarang bahan baku biofuel bioliquid, dan lain lain yang dianggap memiliki risiko tinggi terhadap perubahan tata guna lahan secara tak langsung.

Konsep Indirect Land Use Change (ILUQ ini berisiko tinggi-termasuk untuk memicu alih fungsi hutan alam menjadi kebun dan lahan pertanian-ini dianggap dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca. Kelapa sawit Indonesia akan dilarang masuk Uni Eropa (UE) karena dianggap menjadi sumber deforestasi sampai 5 juta hektar pada periode 2008-2016.

UE tampaknya sedang mencari-cari perkara baru dengan minyak sawit Indonesia. Tahun 2018, Indonesia memenangi perkara di Majelis Panel Sengketa di Badan Perdagangan Dunia (WTO) dan di Mahkamah Tinggi UE (The European Court Justice) atas pengenaan bea anti-dumping oleh UE atas impor biodiesel Indonesia Kini, UE kembali mempersulit ekspor minyak sawit Indonesia ke negara-negara Eropa dengan kebijakan baru RED II.

Tarik-ulur Uni Eropa

Terus terang, Indonesia cukup dibuat sibuk untuk menangkal dan membantah tuduhan ILUC berisiko tinggi tersebut. Sebenarnya, tak hanya areal kelapa sawit yang semakin luas, tetapi areal pertanaman kedelai dan biji rapa (rape seed) dan biji bunga matahari juga meningkat Pada 2018, luas areal tanaman minyak nabati global telah mencapai 170 juta hektar dengan peningkatan yang amat pesat Areal tanaman minyak nabati ini hampir mencapai sepertiga luas areal tanaman biji-bijian yang hanya 670 juta hektar, suatu perkembangan yang perlu dapat perhatian. Luas tanaman kedelai kini mencapai sembilan kali lebih besar ketimbang luas lahan kelapa sawit Namun, argumen untuk melibatkan fenomena yang terjadi di negara lain agak sulit untuk meyakinkan UE bahwa Indonesia tak sendirian menjadi kontributor pada ILUC berisiko tinggi dan mewarnai perubahan iklim global.

Indonesia juga berupaya membenahi peta luas lahan kelapa sawit menjadi satu peta terintegrasi yang ditarget selesai pada Agustus 2019. Saat ini, Indonesia masih memiliki tiga versi data luas lahan kelapa sawit 15,4 juta hektar versi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), 14,3 juta hektar versi Kementerian Pertanian, dan 16,8 juta hektar sesuai dengan kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), berikut 20 juta hektar areal kelapa sawit sesuai dengan izin atau hak guna usaha (HGU) yang telah dikeluarkan. Setidaknya, pemerintah berharap, dengan kebijakan satu data, tuduhan laju deforestasi sampai 5 juta hektar selama delapan tahun oleh UE dapat dibantah dengan lebih obyektif. Sebagian kalangan tentu meragukan bahwa UE akan demikian saja percaya terhadap argumen pihak Indonesia.

Kebijakan RED IIitu sebenarnya masih fleksibel dan lebih sebagai upaya tarik-ulur UE dengan Indonesia dan pemasok bahan baku bio-energi lain. Negara-negara UE masih boleh mengimpor minyak nabati dari komoditas dengan ILUC risiko tinggi, tetapi tak dihitung sebagai bagian dari target sumber Energi Terbarukan yang disepakati harus 32 persen pada 2030. Tanggal 22 Mei 2019, UE bersidang untuk ambil keputusan bahwa RED II akan mengikat semua negara anggotanya sehingga sangat mungkin Indonesia harus menempuh diplomasi bilateral, yang mungkin agak melelahkan.

Spanyol dan Italia adalah dua negara Eropa yang banyak mengimpor minyak sawit Indonesia, baik sebagai bahan pangan, maupun bahan\’ bio-energi. Swiss yang bukan bagian UE cukup bersahabat dengan minyak sawit Indonesia dan boleh dijadikan simpul (hub) perdagangan menuju pasar sawit UE. Namun, tak menutup kemungkinan Swiss akan mengikuti tren baru perkembangan kebijakan di UE jika Indonesia tak melakukan pembenahan kebijakan secara komprehensif di dalam negeri.

UE saat ini mengonsumsi minyak rapa 5,1 miliar liter, minyak sawit 2,3 miliar liter, minyak kedelai 680 juta liter dan minyak matahari 243 juta liter (US-DA, 2018). Sebagian besar (senilai 1,68 \’ miliar dollar AS) minyak sawit itu kini .digunakan untuk kebutuhan industri, termasuk industri bio-energi, dan hanya 672 juta dollar AS digunakan sebagai bahan pangan (Eurostat, 2019). Pasca-kemenangan perkara di WTO dan Majelis Tinggi Eropa, impor biodiesel UE dari Indonesia melonjak drastis pada 2018, mencapai 594 juta dollar AS dari hanya 22,4 juta doDar AS pada 2017.

Tak heran jika UE kembali “bertingkah aneh” pada minyak sawit karena minyak sawit memang jauh lebih efisien dalam menghasilkan minyak, baik sebagai produk pangan, maupun bio-energi. Minyak sawit telah menjadi pesaing utama dan mengancam eksistensi minyak rapa yang banyak diproduksi di Eropa Mungkin saja kekalahan UE tahun 2018 dalam urusan anti-dumping impor biodiesel di WTO dan Mahkamah Tinggi Eropa terasa sangat menyesakkan, terutama bagi Parlemen UE. Sudah agak lama UE menerapkan bea anti-dumping impor biodiesel karena menuduh produsen biodiesel Indonesia memperoleh subsidi sangat besar sehingga biaya produksinya amat rendah.

Indonesia dituduh menjual harga biodiesel di bawah harga pasar karena perlakuan “pemihakan” oleh pemerintah. Indonesia tak terima atas tuduhan itu dan mengajukan perkara ke Majelis Panel Sengketa di WTO. Bahkan, faktanya ekspor Indonesia menurun drastis dari 649 juta dollar AS pada 2013 menjadi 150 juta doUar AS pada 2016, bahkan pernah mencapai titik terendah, yakni 68 juta dollar AS pada 2015.

Majelis Hakim Panel Sengketa WTO pada Januari 2018 memenangkan Indonesia yang telah terbukti dirugikan oleh kebijakan UE itu. Dalam amar putusannya, Majelis Panel menyebutkan bahwa UE menerapkan proteksionisme dan diskriminasi terhadap minyak sawit Indonesia. Menariknya, Mahkamah Tinggi UE pada Maret 2018 justru memperkuat keputusan WTO dan memerintahkan UE mencabut bea anti-dumping impor biodiesel dari Indonesia, yang berkisar 8,8-23,3 persen. Dampaknya, ekspor biodiesel Indonesia ke UE melonjak tinggi pada 2018 dan mencapai 594 juta dollar AS.

Dimulai dari dalam

Diplomasi minyak sawit bukan suatu proses yang linier, melainkan lebih sering berliku dan terkadang melelahkan. Beberapa opsi berikut sebenarnya telah disiapkan oleh Indonesia. Pertama, kampanye positif tentang peran kelapa sawit pada perekonomian domestik, pengembangan wilayah, pemberantasan kemiskinan, dan lain-lain. Langkah ini dapat ditempuh sebagai rangkaian urusan diplomasi ekonomi biasa oleh para duta besar, diplomat dan kantor perwakilan lain, tetapi juga dapat ditempuh oleh para akademisi, peneliti, dan pemangku kepentingan lain melalui publikasi ilmiah yang obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kedua, pemerintah dan dunia usaha dapat saja meneruskan sekian macam perundingan baik secara individu negara secara bilateral dan/atau melalui UE, seperti European Union-Indonesia Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA). Strategi “tarik-ulur” yang sudah dibahas pada forum resmi boleh saja ditambah dengan sedikit menggertak, misalnya, tentang perdagangan produk otomotif dan pesawat terbang.

Ketiga, notifikasi keberatan pada Majelis Panel Sengketa di WTO bahwa UE telah bertindak diskriminatif dan melakukan restriksi impor biodiesel Indonesia, sebagai alternatif terakhir. Langkah ini perlu dipertimbangkan matang dan dihitung dengan cermat serta dilengkapi analisis sosial-ekonomi dan fakta hukum yang akurat Kemenangan pada perkara anti-dumping tidak dapat diterjemahkan secara linier bahwa Indonesia akan dengan mudah memenangi perkara dalam konteks RED II ini. Apalagi, permasalahan tentang ILUC atau alih fungsi lahan hutan (konversi) menjadi lahan perkebunan lebih banyak berhubungan dengan konsistensi kebijakan di dalam negeri. Diplomasi ekonomi itu dimulai di dalam negeri.

 

Sumber: Kompas

,

Ratifikasi Vitamin A Minyak Goreng Disoal

 

Kementerian Kesehatan mendesak penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk minyak gorengsawitdengan fortifikasi atau penambahan vitamin A harus segera dilaksanakan.

Direktur Bina Gizi Masyarakat Kemenkes Dody Izwardy mengatakan, saat ini bola pelaksanaan SNI wajib fortifikasi vitamin A minyak goreng berada di tangan Kementerian Perindustrian.

“Kami sudah berulang kali mengirimkan surat kepada Kemenperin untuk segera dilaksanakan. Yang sudah terlaksana fortifikasi yodium pada garam. Seluruh garam yang dijual sudah beryodium. Kami harap minyak goreng segera diharuskan ada fortifikasi vitamin A,” ujarnya kepada Bisnis, belum lama ini.

Adapun, kadar vitamin A yang terkandung dalam minyak goreng harus 40 IU (satuan vitamin) dah ambang batasnya minimal 20 IU. “Kalau 40 IU, ketika proses pengepakan, pemasaran, hingga ke pasar masih ada terkandung 20 IU-25 IU jadi masih aman,” ucapnya.

Direktur Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan Kemenperin Enny Ratnaningtyas mengatakan, penerapan SNI untuk minyak goreng ditunda kembali dari 31 Desember 2018 menjadi 1 Januari 2020.

Aturan wajib minyak goreng ber-SNI itu sejalan dengan target kewajiban minyak goreng untuk berkemasan dari Kementerian Perdagangan. Saat ini, Kemenperin tengah merevisi Peraturan Menteri Perindustrian No.

87 /2013 tentang pemberlakuan SNI 7709: 2012 Minyak Goreng Sawit.

“Revisi Permen SNI minyak goreng ini masih di tangan BSN [Badan Sertifikasi Nasional). Masih ada jajak pendapat, belum dear, setelah Lebaran baru dibahas lagi. Jadi, masih dalam . bentuk draf revisi permennya.”

Kemenperin akan memberikan waktu 6 bulan hingga 1 tahun dari tenggat 1 Januari 2020 bagi industri melaksanakan kewajiban SNI minyak goreng berfortifikasi vitamin A.

Enny mengungkapkan, mundurnya pelaksanaan fortifikasi vitamin A sejak 2013 dipicu kandungan vitamin A tidak stabil saat terkena sinar matahari sehingga dikhawatirkan terjadi penurunan kandungan vitamin A.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia Sahat Sinaga meminta agar fortifikasi vitamin A pada minyak goreng bukan menjadi sebuah kewajiban.

Pihaknya telah menyampaikan sejumlah alasan keberatan kepada BSN dalam jajak pendapat, yaitu pro vitamin A sintetis merupakan barang impor yang tergantung pada 2 perusahaan asing di Jerman. Selain itu, adanya tambahan vitamin A tidak menjamin masalah stunting di Indonesia akan selesai.

Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II/2018 Badan Pemeriksa Keuangan memaparkan koordinasi antarkementerian/lembaga dalam menetapkan kebijakan penerapan fortfkasi vitamin A pada industri minyak nabati tidak memadai.

Sumber: Bisnis Indonesia

,

Pasar India ‘Suram’

 

Potensi Indonesia untuk mendongkrak atau mempertahankan ekspor minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan produk turunannya ke India makin berat akibat kebijakan negara tersebut yang akan menggenjot produksi kedelai.

Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa sawit Indonesia Kanya Lakhsmi mengatakan, kebijakan India tersebut wajar lantaran harga minyak kedelai saat ini sedang berada pada tren yang membaik.

“Sekarang kebutuhan minyak nabati mereka masih tinggi, terutama CPO. Kalau sampai produksi minyak kedelai mereka digenjot lagi, ruang buat CPO kita makin sempit. Padahal, saat ini kita sudah terbebani oleh bea masuk ke India yang tinggi,” ujarnya, Minggu (6/9).

Dia mengatakan, hingga saat ini proses lobi-lobi penurunan bea masuk CPO, terutama produk turunannya ke India masih cukup alot. Kendati telah mendapatkan dukungan dari importir minyak nabati India, para eksportir CPO RI masih belum mendapatkan lampu hijau dari pemerintah Negeri Bollywood untuk mendapatkan pengurangan bea masuk.

Saat ini CPO asal Indonesia dikenai bea masuk 40% di India, sedangkan untuk produk turunannya dikenai 50%. Khusus untuk bea masuk produk turunan CPO, tarif yang dikenakan terhadap Indonesia lebih besar dibandingkan dengan negara produsen utama sawit lainnya yakni, Malaysia yang hanya dikenakan sebesar 45%.

Adapun, berdasarkan data Gapki, pada Maret 2019 volume ekspor CPO dan produk turunannya dari Indonesia ke India membukukan penurunan yang tajam yaitu 62% secara month to month (mtm) yakni dari 516.530 ton pada Februari 2019 menjadi 194.410 ton pada Maret 2019.

Sepanjang Januari-Maret 2019, volume ekspor CPO dan minyak kernel RI ke India mencapai 1,31 juta ton. Capaian volume ekspor itu menempatkan India di peringkat kedua negara tujuan ekspor terbesar RI, setelah Uni Eropa.

Gapki melaporkan perlambatan pertumbuhan ekonomi India yang hampir memasuki ambang krisis menyebabkan berkurangnya permintaan minyak sawit baik dari Indonesia maupun Malaysia.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia Sahat Sinaga mengatakan, langkah India menambah produksi minyak kedelai merupakan upaya untuk melindungi industri lokalnya.

“Itu trik India untuk mendapatkan bahan baku minyak nabati dalam volume besar supaya mengurangi ketergantungan mereka dari impor CPO. Namun, saya yakin, penduduk negara itu masih sangat menggemari CPO dibandingkan dengan minyak nabati lain, sehingga prospek ekspor kita ke India masih terbuka,” katanya.

Seperti dikutip dari Reuters, Pemerintah India akan menambah produksi kedelai dan minyak kedelainya dengan meningkatkan jumlah lahan pertanian produk tersebut pada 2019.

 

Sumber: Bisnis Indonesia

Menggantang Potensi Bioenergi Sawit

 

Potensi limbah sawit terutama sisa produksi Pabrik kelapa sawit selalu mendapatkan sorotan negatif. Pasalnya, berbagai hasil sisa produksi dari PKS ini, selalu identik dengan limbah industri yang akan berbahaya bagi lingkungan. Tak hanya limbah cair dari pabrik, limbah padat pun selalu mendapat sorotan negatif serupa. Lantas bagaimana dengan potensi pengembangannya?

Produksi minyak sawit mentah (CPO) yang mampu dihasilkan PKS, merupakan produk andalan industri perkebunan kelapa sawit nasional. Melalui hasil produksi CPO, maka geliat industri ini mulai terbangun dan berhasil memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan nasional. Pasalnya, seiring berjalannya waktu, produksi CPO terus bertambah seiring bertambahnya jumlah PKS nasional.

Memang masih ada pekerjaan rumah yang belum terselesaikan, dimana keberadaan limbah cair dan padat yang dihasilkan PKS sering pula menjadi sorotan negatif. Namun, keberadaan limbah dari PKS ini, seharusnya mampu menjadi potensi bagi tumbuhnya industri bioenergi sawit nasional. Dimana, limbah cair dan limbah padat sebagai bahan bakunya.

Limbah cair dari PKS yang sering disebut sebagai Palm Oil Mill Effluent (POME) dengan berbagai perkembangan teknologi terapan terbarukan, sudah mampu diolah menjadi industri terbarukan dan ramah lingkungan. Salah satunya menjadi Pembangkit Listrik Teknologi Biogas (PLTBg) yang banyak dikembangkan beberapa perusahaan perkebunan kelapa sawit.

 

Sumber: Infosawit.com

Pembenahan Pengelolaan Sektor Sawit Butuh Keseriusan

 

Munculnya kebijakan moratorium sawit, menjadi upaya perbaikan tata kelola perkebunan kelapa sawit nasional, utamanya terhadap perijinan yang ada di lapangan. Apalagi, tutur Advisor Senior Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Abetnego Tarigan sekitar lebih dari satu juta hectare (ha) di Provinsi Riau berada dalam kawasan hutan.

“Apakah konteks tersebut masuk dalam ranah pidana, namun sacara faktual ada perkembangan ekonomi. Itu juga bisa dikategtorikan sosial ekonomi yang luar biasa, ini harus segera diselesaikan, lantas jalan keluarnya seprti apa?, apakah dengan revitalisasi industri hilir dengan mengembangkan biofuel?” katanya kepada InfoSAWIT, belum lama ini.

Namun demikian kata Abetnego, sejatinya tantangan di Indonesia adalah memenuhi kebutuhan dengan cara yang baik, artinya kebutuhan itu banyak, dan penuhi dengan kualitas yang baik juga.

“Sesuai pesan pak Presiden, ada dua konteks penting, yakni mendorong pengembangan industri hilirnya, dan melakukan perbaikan tatakelola, jadi pengembangan sawit tidak bisa dilakukan secara hanya business as assual, tetapi juga dengan momentum perbaikan,” tandas dia.

 

Sumber: Infosawit.com

Memperkokoh Diplomasi Sawit

 

 

Diplomasi positif dan promosi-promosi dagang sudah sangat meningkat yang telah dilakukan oleh asosiasi-asosiasi yang berkaitan dengan sektor perkebunan kelapa sawit nasional. Peningkatan diplomasi dan promosi tersebut dapat dilaksanakan, lantaran dukungan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) yang menggunakan dana berasal dari pungutan ekspor.

Bersamaan dengan itu, diplomasi dan negosiasi dengan negara-negara lain oleh Pemerintah Indonesia juga sudah sangat meningkat.Terlebih saat ini kampanye-kampanye negatif tentang industri kelapa sawit telah dijadikan kebijakan resmi oleh beberapa negara terutama di wilayah Uni Eropa.

Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) sangat menghargai langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah Indonesia dalam melakukan kegiatan promosi dan advokasi. Bahkan, Presiden Jokowi sendiri telah melakukan diplomasi-diplomasi untuk membantah dan menolak kebijakan-kebijakan yang hendak diberlakukan atas perdagangan minyak sawit Indonesia.

Tidak hanya kepala negara, upaya pemberian informasi yang tepat dan sesuai fakta pun dilakukan oleh jajaran kementerian yang dilakukan oleh para menteri terkait dengan menerapkan diplomasi dan upaya-upaya perlindungan terhadap produk andalan Indonesia ini.

Misalnya saja Kementerian Luar Negeri yang nampak sangat aktif melakukan diplomasi. Demikian juga Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Kementerian Perdagangan. Dukungan besar akan meningkat dengan adanya kegiatan- kegiatan membela sawit Indonesia oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Pertanian.

 

Sumber: Infosawit.com

Beasiswa BPDP-KS: Petani Jangan Ditinggal

 

Ada yang berbeda dalam program penerimaan beasiswa pendidikan anak petani sawit semenjak setahun terakhir. Program di bawah Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit ini tidak lagi melibatkan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) dalam proses rekrutmen peserta program.

Padahal, program beasiswa yang dimulai semenjak 2016 dicetuskan oleh APKASINDO dalam rangka memperkuat SDM di perkebunan sawit rakyat. Gulat ME Manurung, Ketua Umum DPP APKASINDO mengatakan saat tahun ajaran 2016 dan 2017 lalu, Apkasindo diberikan kewenangan untuk berpartisipasi merekrut anak-anak petani di 22 Propinsi Dewan Pimpinan Wilayah Apkasindo se-Indonesia. Peran organisasi mensosialisasikan program ini kepada anak petani dan buruh tani, sekaligus proses verifikasi data anak petani.

Sementara itu, proses seleksi dan ujian menjadi kewenangan pihak kampus. “Saat ini, jangankan diikutkan dalam sosialisasi beasiswa. Bahkan pengumuman proses seleksi saja (Apkasindo) tidak tahu kapan dan apa saja persyaratannya,” jelas Gulat.

Paiki Dorteus, petani sawit asal Papua Barat, juga mengeluhkan persoalan penerimaan peserta program beasiswa BPDP-KS. Semenjak tahun lalu, tidak ada panitia seleksi yang datang ke Papua Barat.

“Terus terang kami dari Papua Barat sangat kecewa dengan cara kerja panitia seleksi. Tolong dipahami kondisi di tanah Papua itu seperti apa, dan jangan dibedakan antara provinsi Papua dengan Papua Barat,”ujar Paiki yang juga Ketua DPW APKASINDO Papua Barat.

Petani sawit merasa kecewa karena awal mula lahirnya program beasiswa dicetuskan APKASINDO. Amin Nugroho, mantan Ketua Harian DPP Apkasindo, yang saat ini menjabat sebagai Ketua OKK DPP APKASINDO, bahwa ide program beasiswa ini murni dicetuskan oleh Apkasindo. Maka, jangan melupakan sejarah bahwa beasiswa ini bukan hanya ditujukan kepada anak berprestasi melainkan fokus bagi anak petani dan buruh tani sawit. “Cukup sudah tahun 2018 Apkasindo dipecundangi, BPDPKS harus mencatat itu,” tegasnya.

Gulat mengakui sejak tahun lalu peran Apkasindo diistirahatkan yang berakibat proses rekrutmen menjadi kacau. Ada banyak peserta program yang lulus tetapi tidak tahu informasi kelulusannya karena minimnya informasi. Sedangkan, nak petani dan buruh tani yang diharapkan mendapatkan beasiswa BPDP-KS malahan tidak lulus.

“Yang paling mirisnya semua orang tua petani dan buruh tani sawit yang anaknya akan ikut seleksi malah bertanya ke Apkasindo di seluruh Indonesia. Kkmi tidak bisa menjawab apa-apa karena memang tidak dilibatkan, tidak tahu kapan dan apa saja persyaratannya,” ujar Gulat.

Sebagai informasi, BPDP-KS mempunyao program beasiswa sebagai upaya pengembangan SDM kelapa sawit. Beasiswa diberikan untuk jenjang pendidikan D1-D4 untuk kuliah di lembaga pendidikan yang bekerjasama dengan BPDP-KS. Beasiswa ini meliputi, Biaya Kuliah, Biaya Hidup, Biaya Transportasi, Biaya Pemondokan, Biaya Buku, dan Biaya tugas akhir.

Selain itu, berdasarkan informasi dari laman BPDPKS ini diperuntukan bagi putra/putri Indonesia yang orang tuanya bekerja di perkebunan atau industri sawit.

 

Sumber: Sawitindonesia.com

Senjakala Minyak Sawit Berkelanjutan

 

Produk minyak sawit berkelanjutan tidak lagi menarik. Karena pengaruh kebijakan Uni Eropa yang menghapuskan sawit sebagai sumber bahan baku biofuel secara bertahap. Masihkah sertifikat RSPO atau ISCC dianggap penting? 

Salah satu pembicara dari perusahaan perkebunan sawit mengutarakan isu kemamputelusuran menjadi tantangan yang dihadapi setelah isu lingkungan, sosial dan ketenagakerjaan yang ditudingkan pada industri sawit. Selain itu, fluktuasi harga dan penyerapan sawit yang rendah menjadi kendala utama dalam mewujudkan perkebunan yang berkelanjutan. Hal itu disampaikan oleh Managing Director Sustainability and Strategic Stakeholders Engagement Sinarmas Agribisnis and Pangan, Agus Purnomo, pada Kamis (9 Mei 2019), di Jakarta.

Menurut Agus Purnomo pembeli-pembeli kami terutama dari Eropa mempertanyakan, apakah perusahaan bisa menjamin pengelolaan yang baik dari kebun-kebun yang dikelola masyarakat dan apakah perusahaan tahu dari mana buah (sawit) yang didapat dari masyarakat. “Isu kemamputelusuran datang dari pembeli-pembeli,” ucapnya.

Selanjutnya, Agus Purnomo mengatakan pembeli dari negara lain sering kali memberikan persyaratan baru.  Karena, mereka ingin tahu produk yang dibeli berasal dari kebun sawit yang jelas lokasinya.

Sebanyak 88% produk yang diperoleh dari SMART dan Golden Agri Resourse (GAR) adalah produk olahan yang diekspor ke berbagai negara. “Kami punya dua kilang minyak Biodiesel dengan kapasitas 300 ribu ton dari total kapasitas Biodiesel 11 juta ton di Indonesia. Kami hanya memiliki 600 ribu ton. di luar itu, kami mengolah produk oleochemical dan produk yang lain untuk diekspor,” ujar Pungki, panggilan akrab Agus Purnomo.

Jika perusahaan bisa mewujudkan perkebunan berkelanjutan dari aspek kemamputelusuran, akan mendapat imbalan dalam bentuk tambahan penghasilan yang disebut premium price(insentif). “Premium price diperoleh dari negara Eropa. Jika, Eropa secara bertahap menekan  sawit. Dengan kata lain, semakin mempersulit penjualan sawit (ekspor) ke Eropa. Bahkan sampai 2030 hanya 0% yang boleh digunakan untuk biofuel,” katanya.

Jadi kalau tren itu berlanjut, tambah Agus Purnomo, tidak hanya kepada biofuel tetapi dapat berimbas kepada produk non energi seperti pangan. Dampak berikutnya,  premium price produk sawit otomatis akan hilang. Dan, insentif bagi kegiatan yang berkaitan RSPO dan ISPO sudah tidak ada biayanya. Akibatnya, produsen sawit terbebani karena memperoleh harga di level terendah. Sementara, tiga tahun terakhir harganya tidak stabil bahkan cenderung merosot.

Terkait dengan kualitas produk minyak sawit yang dipasarkan di pasar global. Agus Purnomo mengatakan bukan berarti kita tidak bisa menghasilkan hasil yang baik, kita sebenarnya mampu menghasilkan produk yang baik dengan kapasitas yang lebih besar dibutuhkan oleh Eropa. “Tapi kalau mereka (Eropa) hentikan pembelian. Hilanglah insentif bagi perkebunan dan produk  sawit berkelanjutan,” tambah Agus.

Text Box: “Tapi kalau mereka (Eropa) hentikan pembelian. Hilanglah insentif bagi perkebunan dan produk  sawit berkelanjutan,” tambah Agus Purnomo.

SMART Tbk merupakan salah satu perusahaan yang sudah beroperasi selama hampir 40tahun dengan luas lahan sawit yang dikelola hampir 500 ribu hektar yang tersebar di seluruh Indonesia, dan mempunyai kawasan konservasinya 2.000 hektar.

 

SUmber: Sawitindonesia.com

,

Pemerintah Kaji Harga Referensi CPO Domestik

 

Pemerintah tengah mengkaji pembentukan harga referensi untuk pasar minyak sawit di dalam negeri. Dengan begitu, ke depan Indonesia tidak perlu lagi mengandalkan harga acuan Rotterdam dalam penyusunan kebijakan bea keluar (BK) maupun pungutan ekspor (PE) minyak sawit. Proses studi pembentukan harga referensi tersebut segera dilakukan dengan dipimpin oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga mengatakan, Indonesia mengkaji kemungkinan pembentukan harga referensi untuk pasar minyak sawit. Dengan begitu, Indonesia tidak lagi mengandalkan harga acuan Rotterdam. Wacana tersebut menjadi salah satu topik pembahasan dalam rapat Komite Pengarah BPDPKS di Kantor Kemenko Perekonomian di Jakarta, Rabu (29/5).

Sahat Sinaga, direktur eksekutif GIMNI. Foto: Investor Daily/Gora Kunjana
Sahat Sinaga, direktur eksekutif GIMNI. Foto: Investor Daily/Gora Kunjana

 

“Rapat belum ada keputusan, yang dibahas salah satunya mengenai pungutan, belum ada usulan juga. Yang jelas, rapat melihat ada banyak persoalan yang perlu diklarifikasi, di antaranya apakah kita masih akan pakai harga acuan Rotterdam? Mengapa tidak (menggunakan harga acuan) domestik?” kata Sahat di Jakarta, kemarin.

Untuk itu, kata Sahat, akan dilakukan studi untuk hal tersebut (pembentuan harga acuan/referensi minyak sawit domestik). Studi dilakukan maksimal dua bulan dengan tim yang akan ditunjuk oleh BPDPKS.

“Studi itu untuk mencari jalan keluar, melihat kebutuhan petani dan pasar, baik di Eropa, India, maupun Tiongkok. Tujuannya kemudian adalah bagaimana konsep kita dengan pengenaan levy (pajak/ PE minyak sawit BPDPKS) sementara hilirisasi tetap jalan. Katanya, studinya dilakukan maksimal dua bulan, setelah itu baru akan ada kebijakan baru (atau sebeliknya),” kata Sahat.

Sampel minyak sawit untuk B20, B30, hingga B100. Foto ilustrasi: Investor Daily/Gora Kunjana
Sampel minyak sawit untuk B20, B30, hingga B100. Foto ilustrasi: Investor Daily/Gora Kunjana

 

Secara terpisah, Direktur Utama PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN/Inacom) Edward S Ginting mengatakan, Indonesia seharusnya sudah dapat menentukan harga referensi. Padahal, Indonesia merupakan produsen minyak sawit terbesar dunia.

“Sebagai produsen terbesar sawit dunia, Indonesia belum bisa independen dan bergantung pada harga internasional, seperti Bursa Rotterdam dan Malaysia Deriatives Exchange (MDEX),” ungkap Edward.

Menurut Edward, kondisi tersebut tentu sangat ironis. Volume minyak sawit terbesar ada di Indonesia, namun penentuan harganya bergantung ke Malaysia. Karena itu, begitu Malaysia mengenakan pajak nol persen, harga minyak sawit di Indonesia langsung turun.

“Padahal, itu kan harga kertas, bukan fisik. Sawit adalah harta karun kita, harusnya kita jaga, kalau nggak (dijaga dengan harga referensi atau acuan) akan dikerjain trader,” kata Edward.

KPBN sendiri berambisi meningkatkan volume perdagangan minyak sawitnya hingga 2-3 kali lipat, tahun ini ditargetkan mencapai 1,80 juta ton. Upaya tersebut dilakukan dengan menambah pemasok, artinya KPBN tidak lagi hanya memasarkan hasil produksi dari PTPN Group tapi juga produsen minyak sawit swasta di Indonesia.

Dengan penambahan itu, diharapkan KPBN bisa membentuk harga acuan di pasar. KPBN adalah anak usaha PTPN Group yang bergerak sebagai agen perdagangan atau pemasaran dan baru saja melakukan rebranding menjadi Inacom.

Kilang Pertamina. Foto ilustrasi: bumn.go.id
Kilang Pertamina. Foto ilustrasi: bumn.go.id

 

Produk Hilir

Di sisi lain, lanjut Sahat, PT Pertamina (Persero) diharapkan segera menjalankan proyek pengembangan biohidorkarbon. Dengan begitu, serapan minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) akan melonjak signifikan dan menopang hilirisasi minyak sawit di Tanah Air. Hal itu menjadi salah satu strategi dalam mengatasi ketergantungan Indonesia terhadap pasar ekspor minyak sawit.

“Yang sudah dan akan jalan itu co-processing (pencampuran langsung CPO dan minyak fosil) adalah di Kilang Dumai (diesel nabati, Juli 2019 ), Kilang Plaju (bensin nabati, Juli 2019), dan Kilang Cilacap (avtur nabati, mulai September 2019),” kata Sahat.

Apalagi, lanjut dia, saat ini minyak sawit Indonesi kalah bersaing dengan Malaysia. Di pasar ekspor utama India, selisih harga CPO Indonesia dengan Malaysia untuk saat ini sudah mencapai US$ 27 per ton dengan dikenakannya tarif 5%.

“Malaysa sekarang tetap bisa mengekspor CPO, untuk menjalankan industri hilirnya Malaysia membeli CPO dari Indonesia,” ujar Sahat.

 

Sumber: Investor.id