Wabah Virus Corona Sampai Harga Minyak Mentah, Pengaruhi Harga Minyak Sawit

Situasi politik ekonomi dunia akhir-akhir ini dan harga minyak bumi yang tidak menentu karena ketidaksepakatan antara OPEC dengan Rusia serta terjadinya pandemik corona yang melanda hampir di seluruh dunia, menyebabkan perlambatan kegiatan ekonomi global yang berakibat pada penurunan konsumsi minyak nabati terutama minyak nabati yang diimpor.

Terkait dengan pandemi corona, BNPB mengkhawatirkan bahwa wabah covid-19 di dalam negeri akan berlangsung sampai lebaran, sementara banyak pakar dunia memperkirakan puncak pandemik corona akan terjadi pada sekitar bulan Mei-Juni.  Situasi ini dikhawatirkan akan menekan harga minyak nabati termasuk minyak sawit.

Padahal saat memasuki awal tahun  2020, harga CPO meningkat menjadi rata-rata US$ 830/ ton Cif Rotterdam  pada Januari 2020 dibandingkan harga rata-rata pada Desember 2019 yang hanya mencapai US$ 787/ton. Harga yang baik ini diharapkan akan menjadi penyemangat bagi pekebun dan perusahaan perkebunan untuk memelihara kebun dengan lebih baik agar mendapatkan produktivitas yang tertinggi.

“Sementara beberapa bulan lagi kita akan masuk ke musim kemarau 2020 dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi momok yang menakutkan. Pembukaan lahan dengan sistem bakar oleh masyarakat harus dapat dihindari, meskipun peraturan perundangan masih memungkinkan untuk pembukaan lahan di bawah 2 hektar,” kata Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Mukti Sardjono, dalam keterangan resmi diterima InfoSAWIT, Kamis (26/3/2020).

Lebih lanjut, kata Mukti, perusahaan perkebunan perlu memperkuat kembali koordinasi dengan instansi terkait dan memeriksa kesiapan sarana dan prasarana pencegahan kebakaran yang dimilki.

Untuk upaya yang telah dilakukan oleh perusahaan kelapa sawit dalam membangun Masyarakat Peduli Api, Desa Peduli Api dan sejenisnya perlu terus dikembangkan dengan melibatkan lebih banyak lembaga masyarakat formal dan non formal.  “Dengan koordinasi yang baik dan keterlibatan lebih banyak masyarakat diharapkan insiden karhutla tahun 2020 akan dapat ditekan bahkan dihindari,” tandas Mukti.

 

Sumber: Sumber: Infosawit.com

Pengaturan Perburuhan dan Transparansi Sertifikasi Minyak Sawit ISPO, Butuh Bukti Nyata.

 

Dikatakan Direktur Eksekutif Sawit Watch, Inda Fatinaware ,pihaknya melihat buruh perkebunan sawit telah diakui dan menjadi pertimbangan dalam Perpres ini, Namun sayangnya Kementerian Ketenagakerjaan RI tidak ditempatkan menjadi pihak yang penting dalam Perpres ini. Hal tersebut tercermin pada kealpa-an Kementerian Ketenagakerjaan dalam jajaran Dewan Pengarah ISPO.

“Pemerintah harusnya lebih serius menempatkan posisi perkebunan sawit sebagai pihak yang strategis dalam Perpres ini, karena hampir 10 juta jiwa penduduk yang berprofesi sebagai buruh sawit dan menggantungkan hidupnya pada sektor ini,” tutur Inda, dalam keterangan resmi diterima InfoSAWIT, Kamis (26/3/2020).

Lebih lanjut kata Inda, hal lainnya yang disoroti ialah terkait persoalan transparansi yang tidak begitu dielaborasi dalam Perpres ini. Lantaran sampai saat ini unsur-unsur keterbukaan informasi kepada publik terhadap proses-proses sertifikasi yang berjalan serta hasil sertifikasinya masih sangat terbatas. “Sehingga peran publik dan kelompok masyarakat sipil dalam memastikan kebijakan ini berjalan kurang efektif atau menjadi sangat minim,” katanya.

Dalam Perpres ini tertuang ajakan parapihak untuk turut serta dalam penyelenggaraan sertifikasi dengan memberikan masukan, penyampaian penyimpangan atau penyalahgunaan serta update informasi terkini.

“Namun tidak dijelaskan secara detail bagaimana proses dan peran keterlibatan masyarakat atau publik didalamnya. Selain itu, peluang keterlibatan kelompok masyarakat sipil dalam unsur keanggotan Komite ISPO juga patut menjadi perhatian,” tandas dia.

 

Sumber: Infosawit.com

Volume Ekspor Minyak Sawit Melorot

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mencatat volume ekspor minyak Kelapa Sawit (crude palm oil/CPO) turun 35,6 persen, dari 3,72 juta ton pada Desember 2019 menjadi 2,39 juta ton pada Januari lalu.

Direktur Eksekutif Gapki, Mukti Sardjono, mengatakan penurunan volume ekspor dipengaruhi fluktuasi harga minyak bumi karena ketidaksepakatan antara Organisasi Negara Eksportir Minyak (OPEC) dan Rusia serta terjadinya wabah corona (Covid-19) di sejumlah negara.

“Pandemi virus corona yang melanda hampir seluruh dunia menyebabkan perlambatan kegiatan ekonomi global yang berakibat pada penurunan konsumsi minyak nabati, terutama minyak nabati yang diimpor,” kata dia, kemarin.

Menurut Mukti, penurunan volume ekspor disebabkan masih tersedianya stok di negara importir utama. Selain itu, kata dia, importir menunggu respons pasar terhadap program B30 atau pencampuran 30 persen minyak nabati ke minyak diesel yang diterapkan Indonesia.

Menurut data Gapki, penurunan volume ekspor CPO terjadi hampir ke semua negara tujuan, yaitu Cina turun 57 persen, Uni Eropa turun 30 persen, India turun 22 persen, dan Amerika Serikat turun 64 persen. Namun volume ekspor ke Bangladesh meningkat 52 persen dari bulan sebelumnya.

 

Sumber: Koran Tempo

Dikala Darmin Mengawal Biodiesel Sawit

Kendati telah purna bakti sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko), nama Darmin Nasution akan terus lekat terhadap pengembangan energi baru dan terbarukan berbasis minyak sawit, atau dikenal dengan biodiesel (FAME).

Betapa tidak, menteri yang kerap dipanggil “Opung” atau orang yang dituakan dalam bahasa Batak, memiliki peran sentral dalam pengembangan kebijakan mandatori biodiesel.

Darmin bercerita, saat dirinya diminta untuk bergabung menjadi salah satu menteri di pemerintahan Jokowi-JK, tepatnya pada Agustus 2015, Darmin langsung tancap gas bekerja dan salah satu fokusnya membangun energi baru dan terbarukan di Indonesia.

Ini dilakukan lantaran muncul pertanyaan besar dalam diri Darmin, kenapa mandatori biodiesel sawit yang telah berjalan semenjak 2009 lalu seolah jalan ditempat tanpa kemajuan, setelah diusut lambatnya program mandatori biodiesel lantaran banyaknya pandangan dan kajian yang menjadi pertimbangan dalam menerapkan program mandatori biodiesel sawit tersebut.

Beberapa kalangan bahkan sempat memberikan masukan bahwa campuran biodiesel sawit ke minyak solar hanya akan efektif sekitar 7,5% (B7,5), para pakar juga memberikan catatan bahwa biodiesel sawit jangan sampai digunakan di wilayah dengan kondisi iklim dibawah 15 derajat. “Saya kira iklim Indonesia tidak sampai sedingin itu, maka program itu saya yakini bisa lebih tinggi campurannya, kalaupun ditingkatkan menjadi 20%, 50% bahkan 100%, para ahli pun tidak ada yang menentang,” katanya.

Persoalan memuluskan program mandatori biodiesel sawit, cerita Darmin, sempat pula melakukan pembicaraan dengan Panglima TNI dan Kepala Polri, saat itu, dimana pada akhirnya petinggi di kedua institusi ini mendukung penuh program mandatori Biodiesel sawit.

 

Sumber: Infosawit.com

Menghitung Sumber Pasokan Biodiesel Sawit dari Petani

 

Semenjak 2016 penerapan kebijakan wajib (mandatori) campuran biodiesel sawit ke minyak solar telah ditetapkan. Pada awal tahun 2020, program itu akan ditargetkan melakukan campuran biodiesel sawit (FAME) sebanyak 30% ke minyak solar atau dikenal denga B30.

Bahkan dalam perjalanannya penerapan mandatori biodiesel, dianggap berhasil dan menjadi salah satu instrumen mempertahankan harga, industri kelapa sawit pun tertolong disaat harga minyak sawit global mengalami pelemahan.

Namun demikian, bagi petani, program mandatori biodiesel belum dirasakan secara langsung manfaatnya. Kendati ada fluktuasi harga buah sawit, tetapi program tersebut dianggap hanya menguntungkan pelaku usaha biodiesel sawit besar nasional, sementara petani yang mengelola 42% lahan sawit nasional dianggap hanya sebagai penonton.

Sebab itu, di tahun 2020, dalam program mandatori biodiesel upaya pelibatan petani sawit pun dilakukan. Dalam informasi yang didapat InfoSAWIT, salah satu organisasi petani kelapa sawit nasional, Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), bertemu dengan Direktur Bioenergi Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementrian ESDM.

 

Sumber: Infosawit.com

Tiga Prinsip Dasar Kemitraan

Dalam melakukan kemitraan tidaklah semudah mengedipkan kelopak mata. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan baik perusahaan ataupun petani sebagai mitra. Dalam hal ini ada tiga hal yang harus nyata dilakukan dalam membina sebuah kemitraan.

Pertama, kesetaraan atau keseimbangan {equity). Artinya harus ada pendekatan bukan secara top down ataupun bottom up.Tapi hubungan yang saling menghormati satu sama lain, menghargai dan percaya dengan mengedepankan kesetaraan yang meliputi adanya penghargaan, kewajiban, dan ikatan emsional saling membutuhkan dan melengkapi.

Kedua, transparansi [transparency). Artinya untuk melakukan hal ini harus menghindari rasa saling curiga antar mitra kerja. Meliputi transparansi pengelolaan informasi dan transparansi pengelolaan keuangan.

Terakhir yaitu, harus saling menguntungkan (mutual benefit) baik untuk perusahaan juga untuk petani selaku mitra. Artinya kemitraan harus membawa manfaat bagi semua pihak yang terlibat.

Artinya, ketika harmonisasi ingin diciptakan maka pemerintah sudah semestinya ikut kehendak rakyat dengan mendukung perjuangan petani dalam mendapatkan hak-hak mereka. Sebab petani sawit baik plasma, mandiri ataupun binaan tidak terlalu membutuhkan kucuran dana atau yang lebih populer disebut Corporate Social Responsibility (CSR).

Namun yang petani butuhkan adalah keadilan dan komitmen pemerintah untuk membantu petani dalam memperoleh kesamaan hak. Disinilah pemerintah tampil dan “menekan” pengusaha untuk ikut regulasi dalam rangka upaya bersama mewujudkan kesejahteraan rakyat, bukan mengikuti pola pikir pengusaha yang tentunya lebih berorientasi pada profit.

Sebab, ketika pemerintah tak mampu melakukan ini, maka komitmen kemitraan dan harmonisasi masih tanda tanya. Karena, dengan adanya kemitraan yang harmonis bisa menjaga perusahaan dari dari amukan masyarakat dalamhal inipetani swadaya dan perusahaan bisa lebih fokus untuk mengembangkan hilirisasi bukan hanya terfokus kepada penjualan crude Palm Oil (CPO).

Seperti diketahui bahwa komoditas Kelapa Sawit di beberapa daerah saat ini sudah memasuki phase generasi kedua. maka sudah sewajamya jangan hanya fokus pada penjualan CPO dan kamei saja. Ini menjadi sinyal bahwa harmonisasi hubungan multi pihak di lingkup perkebunan Kelapa Sawit masih belum sepenuhnya terwujud.

Sehingga ketika harmonisasi ingin diwujudkan dalam lingkup perkebunan kelapa sawit, tentu hal-hal semacam ini harus dihindari. Terbukti, saat ini, petani mandiri masih bergerilya mencari pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang bersedia membeli TBS dengan harga tinggi dan lebih mudah dalam prosedur. Ini karena, kekuatan korporasi bisnis menjadikan petani tetap berada sebagai klien dari pola patron-klien dalam pengembangan bisnis pesawitan nasional.

Sehingga, memang seharusnya petani bermitra dengan pemegang delivery order(DO). Tapi, sebagian petani tak kuasa dan tidak memiliki akses ke DO sehingga mengambil jalan pintas dengan menjual TBS ke pengumpul dan dari pengumpul baru ke pemegang DO. Dengan surat pengantar buah dari Pemegang DO, TBS baru dapat masuk ke PKS.

 

Sumber: Harian Ekonomi Neraca

Inilah Catatan Kritis Terbitnya Perpres ISPO

Terbitnya Peraturan Presiden Nomor Peraturan Presiden (Perpres) nomor 44 tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia mendapat sambutan dari kalangan pengusaha dan petani. Beleid ini diharapkan dapat mempercepat dan memperkuat posisi industri sawit yang berkelanjutan baik di dalam dan luar negeri.

Akan tetapi, kalangan praktisi berpendapat masih ada sejumlah kelemahan dalam Perpres ISPO. Redaksi mewawancarai Dr. Sadino, Pengamat Kehutanan dan Dr. Tungkot Sipayung, Direktur PASPI untuk menanggapi keluarnya aturan ini yang sempat terkatung-katung selama tiga tahun lebih.

Dr. Tungkot Sipayung menuturkan dalam Perpres ISPO mengadopsi prinsip traceability (kebertelusuran) dari pabrik kelapa sawit PKS) yang mewajibkan sertifikasi ISPO ini. Yang menjadi pertanyaan, apakah pabrik sawit yang sudah tersertifikasi ISPO masih dapat  menerima hasil panen buah sawit petani dari kebun yang belum disertifikasi. Apabila mengacu ke dalam prinsip di dalam perpres tersebut tidak boleh.

“Disinilah letak persoalannya sekitar 98 persen kebun sawit petani belum punya sertifikat ISPO. Di sisi lain, petani juga tidak memiliki pabrik sawit. Lalu, kemana sawit rakyat akan menjual TBS? Ini berarti Perpres ISPO secara by design menyingkirkan sawit rakyat,” ujarnya.

Sementara itu, Dr. Sadino mencatat ada sembilan point yang menjadi catata kritis Perpres ISPO. Pertama, proses ISPO akan lebih sulit dan isinya pasti berpotensi menjadi perdebatan hukum antar kementrian teknis. Kedua, pelaku usaha yang mendapatkan ISPO  harus ada proses penilikan ulang dan harus mengacu ke Perpres. Ini berarti memunculkan ketidakpercayaan proses ISPO sebelumnya.

Ketiga, perusahaan perkebunan dan pekebun diwajibkan untuk ISPO. Tetapi,  masalahnya hak atas tanah sulit diperoleh. Lalu bagaimana diwajibkan kalau hak atas tanah belum ada. Point keempat adalah keterlibatan masing-masing kementrian tidak mudah untuk menyelesaikan karut marut lahan perkebunan yang diklaim sebagai kawasan hutan.  Lalu bagaimana perpres bisa dijalankan

Kelima, terdapat kejanggalan dalam penyusunan perpres. Sebagai contoh, Perpres ISPO menggunakan konsiderans langsung kepada UUD 1945, Peraturan Peralihan dan pemenuhan regulasi lainnya yang diatur dalam Keputusan Menteri. Apalagi, dibatasi waktu satu bulan. Selain itu, Perpres ditandatangani dalam kondisi pandemi Corona.

Keenam, dampak Perpres ISPO bagi petani bukannya membantu sebaliknya malahan dapat  menambah beban mereka.

Ketujuh, apakah Perpres ini memberikan insentif bagi industry termasuk di dalamnya pelaku usaha perkebunan, petani dan negara.

Kedelapan, lembaga sertifikasi akan kembali bekerja untuk proses penilikan baik bagi mereka yang sudah dapat sertifikat ISPO.

Terakhir, Perpres ini tentunya mengeliminasi aturan terkait ISPO yang lebih rendah, tentunya banyak hal aturan teknis yang  segera disiapkan dan  disesuaikan.

 

Sumber: Sawitindonesia.com

 

Perpres ISPO Terbit, Petani Sawit Indonesia Minta Paduserasi Kebijakan

 

DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) meminta persoalan legalitas lahan petani (Pekebun) dapat segera diselesaikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari implementasi Peraturan Presiden No 14 tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Indonesia atau Perpres ISPO. Pasalnya, petani diwajibkan mengikuti sertifikasi ISPO dalam jangka waktu 5 tahun mendatang (tahun 2025).

“APKASINDO sebelumnya telah menyampaikan surat keberatan perihal draf Perpres ISPO sebelum ditandatangani Presiden. Dalam surat itu, kami menunjukkan dampak buruknya kepada petani sawit,” ujar Ketua Umum DPP APKASINDO, Gulat Manurung, saat berbincang-bincang dengan redaksi Sawit Indonesia.com via telepon

Sebelum Perpres ISPO ini diteken Presiden, dikatakan Gulat, petani sudah banyak berdiskusi, banyak pemahaman dan masukan dari Dewan Pembina, Dewan Pakar serta para Stakeholder Pemangku Kebijakan, bahwa sesungguhnya mewajibkan Petani untuk ISPO di Perpres justru sangat menguntungkan Petan. Dengan sendirinya permasalahan petani yang selama ini tidak kunjung terselesaikan akan menjadi target dalam 5 tahun ke depan, seperti misalnya legalitas Kebun Petani yang masih terjebak dalam kawasan hutan, tataniaga TBS dan STDB, jadi Perpres ISPO ini sepaket dengan penyelesaian permasalahan Petani.

“Untuk itu, dengan sendirinya aturan ini mewajibkan kementerian terkait seperti Kemenko Perekonomian, Kementerian Pertanian, Kementerian ATR, Kementerian LHK serta Dirjen terkait untuk menyelesaikan masalah petani khususnya lahan sawit Petani di dalam kawasan hutan. Penyelesaian ini penting sebagai syarat utama sertifikasi ISPO,” lanjut Gulat yang juga Auditor ISPO ini.

Seperti diketahui, legalitas lahan masih menjadi “PR lama” tak kunjung tersolusikan bagi semua Pemangku Kebijakan yang selama ini menjadi kendala utama yang dihadapi Pekebun. Oleh karena itu, sebagai Pembantu Presiden, Kementerian dan Dirjen terkait sebaiknya dapat menyelesaikan serta mencari solusinya sampai 5 tahun mendatang .

“Kami dari APKASINDO dan Dewan Pembina telah sepakat dan akan membentuk Tim Terpadu Mengawal Solusi penyelesaian permasalahan Petani untuk bisa mendapatkan sertifikasi ISPO. Dan akan memonitor kemajuan penyelesaian masalah Petani per 6 bulan untuk di ISPO kan tahun 2025,” tegasnya.

“Persoalan legalitas ini harus diselesaikan sebagai konsekuensi dari Perpres ISPO ini, dalam 5 tahun ke depan. Maka, semua masalah Petani untuk ISPO harus clear and clean sebelum waktunya tiba Wajib bagi Petani yaitu tahun 2025,” tambahnya.

Tata urutan utama persoalan petani itu adalah Legalitas Kebun Sawit yang masih di klaim terjebak dalam kawasan hutan termasuk tumpang tindih dengan HGU/HPH korporasi.

“Dalam Inpres 8 Tahun 2018 dan diperkuat lagi melalui Inpres No 6 Tahun 2019 tentang RAN (Rencana Aksi Nasional) Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan sudah sangat lengkap tentang tataurutan penyelesaian persoalan dan hambatan menuju sawit berkelanjutan, jadi lintas Kementerian dan Dirjen terkait tinggal paduserasi lagi supaya Petani Sawit bisa mendapat sertifikasi ISPO,” jelasnya.

Gulat menyatakan apabila paduserasi antar kementerian dan Dirjen terkait gagal dilakukan, maka petani akan kesulitan dan mustahil bisa mengajukan sertifikasi ISPO.

Selain legalitas lahan, pendanaan juga menjadi kendala bagi petani untuk mendapat sertifikasi ISPO. Namun, bagi petani lebih penting legalitas kepemilikan lahan pekebun (Petani). Pekebun dengan sendirinya akan mengupayakan dana sertifikasi jika permasalahan legalitas lahan clear and clean, misalnya dengan bermitra dengan PKS, Korporasi atau dengan bekerjasama dengan Perbankan.

“Jadi penyediaan dana baik melalui dana APBN/APBD tidak akan membantu banyak terhadap pekebun untuk mengikuti sertifikasi ISPO karena roh persoalannya pada legalitas lahan,” pungkas Gulat.

 

Sumber: Sawitindonesia.com

Petani sawit Bisa Kesulitan Hidup, Bila Lockdown Diberlakukan

 

Wabah virus corona Covid-19 makin meluas keseluruh provinsi di tanah air termasuk provinsi penghasil komoditas kelapa sawit. Pilihan untuk lockdown pun terus menjadi perdebatan, menyusul munculnya usulan dari kalangan dan tokoh nasional agar Presiden jokowi segera mengikuti strategi negara lain guna menerapkan lockdown.

“Namun demikian pilihan lockdown ini sangat mengkhawatirkan bagi kehidupan petani kelapa sawit yang sangat bergantung kepada harga minyak sawit mentah (CPO) dan tidak punya lahan pangan kecuali kebun sawit itu saja,” kata Sekjen Serikat Petani Kelapa Sawit, Mansuetus Darto, dalam keterangan resmi diterima InfoSAWIT, belum lama ini.

Lebih lanjut kata dia, bila Presiden memilih untuk menerapkan lockdown maka bisa memperparah kehidupan petani sawit pasalnya mereka tidak punya stok pangan seperti beras, sayur, buah-buahan atau kebutuhan gizi secara umum. Selama ini para petani sawit (plasma dan swadaya) selalu membeli di pasaran. Dari hasil penjualan TBS (Tandan Buah Sawit) mereka membeli  kebutuhan makan. Kalau harga sawitpun ikut turun mereka akan kelaparan atau mengurangi pembelian.

“Akibat covid-19 ini juga harga TBS mulai perlahan turun. Sebab ada penurunan transaksi perdagangan di negara-negara tujuan ekspor CPO (crude palm oil) yang rata-rata sudah dihantam oleh corona ini seperti Cina, Arab, Eropa,” katanya.

Sebab itu pilihan lockdown akan makin mempersulit petani karena bisa jadi aktivitas panen akan berkurang, distribusi pupuk terhambat, peremajaan sawit tidak capai target serta Aktivitas pabrik kelapa sawitpun akan berkurang. “Ketika petani tidak bisa lagi panen atau pabrik sawit tidak beroperasi maka petani akan kelaparan”, kata Mansuetus Darto.

Karena itu, Darto berharap, agar usulan lockdown bukan menjadi pilihan strategi pemerintah karena akan membahayakan 10 juta umat manusia Indonesia yang bergantung pada sawit.

“SPKS Juga berharap agar Pemerintah tetap memberikan jaminan distribusi pangan ke kabupaten  dengan harga yang terjangkau, operasional pabrik kelapa sawit tetap dibuka serta menjamin sosialisasi pencegahan covid19 ke desa-desa sawit dengan memobilisasi seluruh perusahaan sawit untuk ikut berpartisipasi membantu pemerintah memerangi Korona,” tandas Darto.

 

Sumber: Infosawit.com

Ekspor Industri Pengolahan Capai US$21,7 Miliar

Industri pengolahan mencatatkan nilai ekspornya pada periode Januari-Februari 2020 sebesar USD21,76 miliar, naik 10,93% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Capaian kinerja pengapalan produk manufaktur sepanjang dua bulan pertama tahun ini memberikan kontribusi hingga 78,92% dari total nilai ekspor yang menembus USD27,57 miliar.

“Sementara itu, nilai ekspor industri pengolahan pada Februari 2020 tercatat sebesar USD11,03 miliar, naik 2,73% dibanding Januari 2020 (m-to-m) yang mencapai USD10,73 miliar. Jika dibandingkan dengan Februari 2019 (year-on-year), kinerja ekspor industri pengolahan pada Februari 2020 naik 17,11%,” kata Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Perindustrian, Janu Suryanto dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (23 Maret 2020) .

Janu menyampaikan, neraca perdagangan industri pengolahan pada periode Januari-Februari 2020 adalah surplus sebesar USD1,22 miliar. “Sedangkan, neraca perdagangan industri pengolahan pada Februari 2020 mencatatkan surplus USD2,07 miliar,” ungkapnya.

Adapun sektor industri makanan menjadi penyumbang devisa terbesar dari total nilai ekspor industri pengolahan pada Januari-Februari 2020 yang mencapai USD4,7 miliar. Angka tersebut naik dibanding perolehan di periode yang sama tahun sebelumnya sebesar USD4,3 miliar.

Sektor lainnya, diikuti oleh industri logam dasar yang nilai ekspornya menembus USD3,5 miliar, kemudian industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia (USD1,9 miliar), industri pakaian jadi (USD1,4 miliar), serta industri karet, barang dari karet dan plastik (USD1,2 miliar) sepanjang dua bulan awal tahun ini.

“Industri makanan juga menjadi penyumbang paling besar pada capaian nilai ekspor industri pengolahan pada Februari 2020, yang tercatat mencapai USD2,45 miliar atau berkontribusi 22,26%,” ujar Janu. Pada Februari 2020, ekspor industri makanan naik 8,94% dibanding Januari 2020.

Jika dilihat dari faktor pembentuknya, nilai ekspor sektor industri makanan pada Februari 2020 didominasi oleh komoditas minyak kelapa sawit sebesar USD1,51 miliar atau memberikan kontribusi 61,41%, naik dibandingkan bulan Januari 2020 yang mencapai 60,62%.

Sektor lainnya, disusul industri logam dasar yang nilai ekspornya menembus USD1,77 miliar, kemudian industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia (USD999 juta), industri pakaian jadi (USD673 juta), serta industri karet, barang dari karet dan plastik (USD600 juta) pada bulan kedua tahun ini.

“Pada Februari 2020, Amerika Serikat menjadi negara tujuan ekspor utama industri pengolahan dari Indonesia, diikuti oleh China, Singapura, Jepang, dan India,” sebut Janu. Sedangkan dilihat pertumbuhan secara tahunan (y-o-y), kelima negara tersebut mengalami lonjakan. Amerika Serikat naik 29,05%, China (16,81%), Singapura (57,50), Jepang (12,65%) dan India (4,83%).

 

Sumber: Sawitindonesia.com