Gapki Apresiasi ESDM

 

Gabungan Pengusaha Kelapa sawit Indonesia (Gapki) mendukung kebijakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang meningkatkan penyerapan biodiesel non public service obligation (PSO) ke sektor pertambangan. Kebijakan ini akan membantu industri biodiesel nasional.

Sekjen Gapki Togar Sitanggang mengapreisasi kementerian yang dipimpin Ignasius Jonan itu. Meski aturan penyerapan biodiesel sudah ada, fakta di lapangan tidak seperti apa yang diharapkan.

“Walaupun regulasi sebelumnya harus memakai biodiesel, tapi di sektor non-PSO belum berjalan dengan baik. Ini kan ada tambahan konsumsi, tambahan serapan, diharapkan akan berpengaruh kepada harga sawit itu sendiri,” ujarnya kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Selama ini sektor pertambangan tidak mau menggunakan. Maka, dengan adanya kebijakan ini serapan biodiesel non PSO akan meningkat.

Togar menilai, dengan target penyerapan tersebut, artinya sudah ada pembicaraan ESDM dengan pelaku usaha tambang. Sehingga tidak ada alasan lagi bagi pelaku usaha tambang untuk tidak menyerap biodiesel.

“Pemerintah tidak serta merta mengeluarkan aturan seperti ini tanpa persetujuan sektor pertambangan. Regulasi sudah ada, mari kita jalankan regulasi yang sudah ditetapkan pemerintah dengan sebaik-baiknya,” ajak Togar.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Indonesian (API) Joko Widayanto mengatakan, akan patuh terhadap aturan main yang dibuat pemerintah. “Kami sudah memahami dan kami akan mencoba mensosialisasikan selanjutnya. Kami mendukung demi merah putih. Mudah-mudahan program bisa berjalan,” ujarnya.

Sekadari informasi, penggunaan biodiesel sebagai Bahan Bakar Nabati (BBN) untuk alat berat pertambangan dengan formula biodiesel 15 persen (B15) tahun ini ditargetkan mencapai 421 ribu kl, atau 12 persen dari total target konsumsi biodiesel sebanyak 3,5 juta kl. Dengan adanya perluasan penggunaan biodiesel di sektor non-PSO, pertambangan dan transportasi kereta api, diharapkan ada tambahan konsumsi minimal 660 ribu kl biodiesel per tahun ini.

“Target 2018 maksimum dengan kemudian perluasan ke sektor pertambangan kita harapkan itu menjadi 34 juta. Itu ada tambahan kurang lebih 660 ribu per tahun anggaran ya antara 2017-2018. Itu terdiri dari PSO 2018, termasuk kereta api di B5 dan B15 di pertambangan,” ujar Dirjen energi baru terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Rida Mulyana.

 

Sumber: Rakyat Merdeka

Indonesia Siap Hadapi Kebijakan Uni Eropa Terkait Sawit

 

Pemerintah Indonesia siap menghadapi rencana Uni Eropa (UE) untuk pentahapan keluar atau “phasing out” biofuel berbasis kelapa sawit, kata Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) Kementerian Luar Negeri, Siswo Pramono.

Hal itu disampaikan Siswo di sela-sela kunjungan ke PT Inti Indosawit Subur (PT IIS) bersama dengan beberapa duta besar negara Eropa, seperti disampaikan dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Minggu.

Siswo menjelaskan, ada beberapa upaya yang dilakukan Indonesia terkait rencana Uni Eropa itu, salah satunya dengan pembentukan “Council forpalm oilProducing Countries” (CPOPC) untuk menciptakan posisi bersama negara-negara penghasil kelapa sawit.

Beberapa upaya lainnya yang dilakukan pemerintah Indonesia adalah mencari pasar baru, meningkatkan penyerapan pemakaian dalam negeri, serta mengelola pasar yang telah ada.

“Kelapasawitmerupakan komoditas utama ekspor Indonesia. Pasar terbesar itu adalah India, kemudian China, dan juga Pakistan, itu pasar terbesarnya,” ujar Siswo.

Saat ini 40 persen perkebunan kelapa sawit dikelola oleh petani kecil sehingga kelapa sawit juga memiliki peran penting dalam upaya pemerintah untuk pencapaian pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).

“Ini SDGs kita, lingkungannya dijaga, petaninya dientaskan dari kemiskinan,” kata Siswo.

Menurut dia, pemerintah Indonesia telah menyampaikan hal tersebut kepada Uni Eropa dan mengharapkan dukungan Uni Eropa dalam upaya pencapaian SDGs tersebut.

Dalam kunjungan ke PT IIS yang telah menjadi anggota “Roundtable on Sustainable Palm Oil” (RSPO), para duta besar dan perwakilan kedutaan besar negara anggota Uni Eropa diajak melihat langsung pengelolaan industri sawit lestari.

Para delegasi negara Uni Eropa itu juga dibawa mengunjungi pembangkit listrik tenaga biogas yang dibangun sebagai bagian dari “zero waste management”.

Kegiatan kunjungan tersebut merupakan hasil kerja sama dari Kementerian Luar Negeri, Badan Pengelola Dana Perkebunan sawit (BPDP), dan Universitas Jambi. Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari itu bertujuan untuk memperlihatkan praktik langsung pengelolaan kelapa sawit di Indonesia.

 

Sumber: Antaranews.com

ISPO Berbeda Dengan SVLK

 

Sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil berbeda dengan sertifikat SVLK (Sistim Verifikasi Legalitas Kayu). Gamal Nasir, Sekjen Gabungan Asosiasi Petani Perkebunan Indonesia (GAPPERINDO) mengatakan bahwa SVLK adalah sertifikasi produk akhir karena pohonnya ditebang, kayunya diambil dan disertifikasi.

Sedangkan sertifikat ISPO, kata Gamal, setelah crude palm oil (CPO) diambil maka pohonnya harus dipelihara sesuai dengan kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip dalam ISPO. Disinalah, ada peran pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Perkebunan untuk menjaga dan mengawal bagaimana tata kelola perkebunan kelapa sawit dilaksanakan.

“Maka kalau Komisi ISPO menjadi lembaga independen di luar Ditjebun, Kementerian Pertanian, tidak tepat. Apalagi nanti lembaga sertifikasi diberi wewenang penuh mengeluarkan sertifikat tanpa lewat sidang Komisi ISPO. Prinsip dan kriteria ISPO semuanya ada dalam UU. Bahkan cara kerja dan metode lembaga independen juga harus mengacu pada UU,” papar Gamal dalam keterangan resmi di acara International Conference and Expo – Indonesia Sustainable Palm Oil (ICE-ISPO) di Jakarta.

Gamal mengingatkan, seharusnya pemerintah tidak bisa melepaskan ISPO begitu saja pada lembaga independen. Pemerintah harus tetap mengawal lembaga sertifikasi. Pemerintah harus tetap mengawal dan menjaga bagaimana tata kelola perkebunan kelapa sawit dilaksanakan. Dan hal itu sudah menjadi tugas dan fungsi Ditjenbun sesuai dengan amanat UU.

“Jadi masalahnya bukan perlu tidaknya lembaga independen untuk ISPO, tapi Perpres ISPO jangan berisi hal-hal teknis perkelapasawitan. Presiden jangan dibebani hal-hal teknis sebab wewenangnya sudah dilimpahkan pada Menteri Pertanian. Kementerian lain berkontribusi dalam membantu pencepatan ISPO,” tegas Gamal.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian, Bambang menambahkan ISPO itu sendiri juga sudah tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No 11/2015.

“Dalam Permentan tersebut juga telah diterangkan bahwa ISPO merupakan regulasi yang wajib diterapkan oleh kepada perusahaan kelapa sawit dalam upaya memelihara lingkungan, meningkatkan kegiatan ekonomi, sosial, dan penegakan paraturan perundangan Indonesia di bidang perkelapa sawitan,” ungkap Bambang .

Lebih lanjut Bambang menuturkan, bahwa di dalam Permentan tersebut lengkap dan jelas bahwa sistem sertifikasi ISPO adalah serangkaian persyaratan yang terdiri dari 7 prinsip, 34 kriteria dan 141 indikator yang mencakup isu hukum, ekonomi, lingkungan dan sosial

“Semuanya sudah jelas tertuang dalam Permentan tersebut,” tegas Bambang.

Hal senada diungkapkan oleh Aziz Hidayat, Ketua Sekretariat ISPO bahwa tujuan ISPO sudah mencakupi semua yang diinginkan dunia internasional yaitu mendorong usaha perkebunan untuk mematuhi semua peratiuaran pemerintah, meningkatkan kesadaran pengusaha kelapa sawit untuk memperbaiki lingkungan dan melaksanakan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing.

 

Sumber: Sawitindonesia.com

Kepengurusan GAPKI Periode 2018-2023 Resmi Dikukuhkan

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) melaksanakan pengukuhan pengurus, dewan pengawas, dan dewan pembina periode 2018-2023, di Hotel Pullman Jakarta, pada 21 April 2018. Total jumlah kepengurusan periode ini mencapai 80 orang.

“Tim formatur menyelesaikan tugas kepengurusan yang telaj dikukuhkan. Hari ini, kita melantik diri kita sendiri karena organisasi ini independen,”kata Joko Supriyono, dalam kegiatan pengukuhan pengurus, dewan pengawas, dan dewan pembina periode 2018-2023.

Joko Supriyono menyebutkan ada tiga aspek yang menjadi pertimbangan pemilihan pengurus periode ini. Pertama, kompetensi karena program kerja cukup berat dalam beberapa tahun mendatang.

Kedua, pertimbangan kontribusi dengan melihat peranan dalam kepengurusan sebelumnya. Ketiga adalah keterwakilan untuk mengakomodir anggota perusahaan sawit GAPKI. “Pada dasarnya kami ingin merangkul semua dann tetap perlu melibatkan anggota dalam organisasi ini,” ujar Joko.

Joko Supriyono menyebutkan Gapki berdiri pada 1981 yang telah menjalankan peranannya dalam pembangunan industri sawit. Dari kantor yang berada di Medan selanjutnya GAPKI berkembang seiring pertumbuhan perkebunan sawit di Indonesia. Lalu GAPKI pindah ke Jakarta pada 2008 dan membentuk cabang di provinsi penghasil sawit. Saat ini, GAPKI sudah menyebar di 13 provinsi yang menjadi perwakilan asosiasi di daerah.

Dalam kepengurusan kali ini, kata Joko Supriyono, ada hal menarik bahwa peminat untuk menjadi pengurus GAPKI sangat tinggi. “Bahkan tim formatur kewalahan akibat permintaan menjadi pengurus melebihi kebutuhan sesuai desain organisasi,” jelas Joko.

Dalam kepengurusan GAPKI periode 2018-2023, Joko Supriyono dibantu tiga wakil ketua umum yaitu Kacuk Sumarto (Wakil Ketua Umum Urusan Organisasi), Susanto Yang (Wakil Ketua Umum Urusan Kebijakan Publik), dan Togar Sitanggang (Wakil Ketua Umum Urusan Perdagangan dan Keberlanjutan). Selain itu, posisi Sekretaris Jenderal dipegang Kanya Lakshmi Sidarta dan Bendahara Umum, Mona Surya.

Sementara itu, jumlah ketua bidang mencapai 15 orang dan ketua kompartemen sebanyak 51 orang.

SUSUNAN PENGURUS GAPKI PERIODE 2018-2023

Ketua Umum : Joko Supriyono

Wakil Ketua Umum I (Urusan Organisasi) : Kacuk Sumarto

Wakil Ketua Umum II (Urusan Kebijakan Publik): Susanto

Wakil Ketua Umum III
(Urusan Perdagangan dan Keberlanjutan): Togar Sitanggang

Sekretaris Jenderal: Kanya Lakshmi Sidarta

Wakil Sekjen: Agam Fatchurohman

Bendahara Umum: Mona Surya

Wakil Bendahara Umum: Tjokro Putro Wibowo

Ketua-Ketua Bidang

Ketua Bidang Organisasi dan Kerjasama Asosiasi : Dr.Ir Hinsantopa Simatupang

Ketua Bidang Komunikasi : Tofan Mahdi

Ketua Bidang Advokasi dan Hukum : Herman Heru Suprobo

Ketua Bidang Kampanye Positif : Rudy Prasetya

Ketua Bidang Perpajakan dan Fiskal : Bambang Aria Wisena

Ketua Bidang Agraria dan Tata Ruang : Eddy
Martono

Ketua Bidang Otonomi Daerah : Balaman Tarigan

Ketua Bidang Ketenagakerjaan : Sumarjono Saragih

Ketua Bidang Kemitraan dan Pembinaan Petani: Suryanto Bun

Ketua Bidang Agro Industri : Rediman Silalahi

Ketua Bidang Perdagangan dan Promosi : Master P Tumanggor

Ketua Bidang Luar Negeri : Fadhil Hasan

Ketua Bidang Sustainability : Bambang Dwi Laksono

Ketua Bidang Implementasi ISPO: Bambang Wijanarko

Ketua Bidang Riset dan Peningkatan Produktivitas: Dr Ir Hasril Siregar

Sumber: Sawitindonesia.com

Sawit Indonesia Masih Hadapi 3 Masalah Utama, Apa Saja?

 

JAKARTA – Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mengungkapkan hingga saat ini industri sawit di Tanah Air masih dihadapkan pada tiga masalah utama yang harus segera diselesaikan.

Ketua Umum Gapki Joko Supriyono mengatakan, ketiga masalah tersebut, yakni rendahnya produktivitas tanaman, tingginya biaya produksi serta sejumlah kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah yang kontraproduktif.

“Jika persoalan-persoalan ini tidak segera diselesaikan dampaknya menurunkan daya saing sawit Indonesia,” katanya saat pengukuhan pengurus, dewan pengawas dan dewan pembina Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) periode 2018-2023 di Jakarta, Sabtu (21/4/2018).

Terkait produktivitas kebun, Joko mengatakan, sawit Indonesia masih kalah dibandingkan dengan negara produsen lain seperti Malaysia, Kolombia serta Thailand, meskipun Indonesia merupakan negara produsen sawit terbesar dunia.

Sementara itu, dalam bidang biaya produksi atau cost produksi perkebunan sawit di Indonesia justru tinggi, melebihi dari negara-negara produsen lainnya.

“Perusahaan sawit yang terbaik di Indonesia bahkan masih kalah dengan perusahaan terjelek di Malaysia dalam biaya produksi,” katanya.

Dia mengakui, salah satu pemicu tingginya biaya produksi di Indonesia, yakni munculnya biaya keamanan, biaya sosial yang sulit dihilangkan dan dihindari perusahaan.

“Ini bahkan sudah juga dikeluhkan Presiden, sudah melakukan banyak deregulasi namun investasi masih lamban,” katanya.

Sedangkan persoalan terkait kebijakan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, Joko mengatakan, industri memerlukan regulasi yang menciptakan iklim kondusif.

Menurut dia, kebijakan atau regulasi tersebut tidak semata-mata dari dalam negeri tapi juga dari pemerintah negara tujuan ekspor sawit Indonesia seperti India yang menerapkan kenaikan tarif impor ataupun Amerika yang selalu mengenakan hambatan tarif dan non tarif terhadap produk impor.

Untuk itu, Joko Supriyono yang juga Ketua Umum Gapki periode 2013-2018 itu menyatakan, Gapki harus bermitra dengan pemerintah terutama dalam penyusunan kebijakan atau regulasi sehingga nantinya tidak merugikan industri sawit dalam negeri.

Dia mengatakan, saat ini permintaan global terhadap minyak nabati termasuk sawit masih tumbuh, yakni rata-rata mencapai 5 juta ton per tahun.

“Ini merupakan peluang bagi sawit Indonesia dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi dan menyejahterakan kehidupan masyarakat. Jika tidak terus memperbaiki produktivitas, iklim usaha dan daya saing maka akan sulit mengambil peluang itu,” ujarnya.

Sementara itu dalam kepengurusan Gapki periode 2018-2023, Joko Supriyono dibantu tiga wakil ketua umum, yaitu Kacuk Sumarto (Wakil Ketua Umum Urusan Organisasi), Susanto Yang (Wakil Ketua Umum Urusan Kebijakan Publik) dan Togar Sitanggang (Wakil Ketua Umum Urusan Perdagangan dan Keberlanjutan).

Selain itu, posisi Sekretaris Jenderal dijabat Kanya Lakshmi Sidarta dan Bendahara Umum Mona Surya.

Sedangkan jumlah ketua bidang mencapai 15 orang dan ketua kompartemen sebanyak 51 orang. Saat ini, Gapki sudah menyebar di 13 provinsi yang menjadi perwakilan asosiasi di daerah.

 

Sumber: Okezone.com

Mendag Panggil Dubes Inggris soal Larangan Jual Produk Sawit

 

Jakarta – Jaringan supermarket Inggris, Iceland Co menghentikan penggunaan minyak sawit pada mereknya pada akhir 2018. Tindakan tersebut dinilai berpotensi mendiskreditkan citra positif kelapa sawit secara global, sekaligus menjadi kampanye negatif terhadap industri kelapa sawit di dunia.

Merespons hal itu, Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita akan memanggil Duta Besar (Dubes) Inggris untuk meminta penjelasan.

“Saya akan undang duta besarnya, saya akan ajak bicara,” kata Enggartiasto di Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jakarta, Jumat (20/4/2018).

Lebih lanjut, ia juga menyinggung soal supermarket di Inggris yang menarik produk-produk crude palm oil (CPO) atau minyak sawit dari penjualannya.

“Itu kan oleh swasta (supermarket di Inggris) dan kita juga bisa minta swasta (di Indonesia) untuk tidak menjual produk-produk dari Inggris, enak-enak saja kan,” sambungnya.

Lantas, ia memaparkan pada dasarnya kampanye hitam sawit juga merupakan langkah awal Inggris memulai perang dagang seperti yang dilakukan oleh Amerika Serikat.

“Ya saya minta fair trade, free trade, dan saya menyatakan kemarin jangan menuduh Presiden Trump yang trade war tapi you start also trade war,” tegasnya.

“karena kalau kita diperlakukan yang sama dengan seluruh vagetable oil yang lain silakan dan jaga sapi itu itu deforestation itu merusak lingkungan berapa lahan untuk range mereka, itu kotorannya saja mengganggu oksigen,” tutupnya. (hns/hns)

Sumber: Detik.com

Pengusaha Sawit Bahas Peningkatan Produksi di ICOPE 2018

 

Jakarta: Para pemangku kepentingan industri kelapa sawit akan berkumpul di Bali dalam International Conference on Oil Palm and Environment (ICOPE 2018). Konferensi ini bertujuan untuk mendorong pembahasan solusi peningkatkan produksi kelapa sawit yang berkelanjutan dengan menggunakan pendekatan sains dan teknologi.

“Konferensi ICOPE keenam ini akan membahas topik soal teknologi dengan tingkat akurasi yang tinggi untuk mencapai praktek keberlanjutan agar selaras dengan produksi dan konservasi,” kata Chairman ICOPE 2018 Caliman, dalam keterangan persnya, Jumat, 20 April 2018.

Dia mencontohkan kontribusi penggunaan drone, pengggunaan kecerdasan buatan, integrasi lanskap, restorasi fungsi ekosistem, perbaikan dan penggunaan jejak karbon dan jejak air, semua diarahkan untuk keberlangsungan pada industri ini. Hal ini dilakukan agar industri kelapa sawit bisa berproduksi maksimal dalam menjalankan konservasinya, sekaligus menetapkan tolok ukur industri secara keseluruhan.

“Teknologi adalah sebuah jawaban dan itu harus dibicarakan bersama. Karena itu kami menggandeng lembaga riset, LSM lingkungan dan sosial, WWF, pekebun, pabrik pengolah serta lembaga pemerintah, agar semua punya satu visi untuk  tingkat keberlanjutan yang tinggi sehubungan dengan konservasi dan produksi,” tambah dia.

Pihak WWF yang juga menjadi peyelenggara konferensi ini juga mengatakan bahwa ICOPE akan menjadi sebuah ajang yang powerfull, karena semua pemangku kepentingan terlibat untuk membicarakan solusi. “Sekarang sudah tidak saatnya untuk bicara soal larangan dan larangan, tapi sebaiknya duduk bersama dan mencari solusi sehingga menghasilkan argumen yang teruji,” kata Director Policy, Sustainability and Transformation WWF Indonesia Aditya Bayunanda.

“Kita tidak bisa melihat industri kelapa sawit ini secara negatif saja, namun harus kita proteksi. Karena sejujurnya bahwa imbasnya positif, karena kelapa sawit ini juga mengatasi kemiskinan. Ini momentum untuk menjawab semua tuduhan miring dan mencari solusinya,” tutur Aditya.

President Director PT SMART Tbk Daud Dharsono menambahkan ICOPE akan memberikan stakeholder industri kelapa sawit solusi bersama untuk industri kelapa sawit yang berkelanjutan. “Konferensi ini amat penting, sehingga industri ini nantinya bisa berkelanjutan,” katanya.

ICOPE 2018 akan digelar di The Westin Resort, Nusa Dua Bali 25-27 April ini bertemakan “Menuju Industri Kelapa Sawit Berkelanjutan: Solusi untuk Produksi Lokal dan Perubahan Global” diselenggarakan oleh tiga organisasi dengan latar belakang industri yang berbeda, yaitu WWF Indonesia, CIRAD, dan Sinar Mas Agribusiness and Food.

Rencananya konferensi ini juga akan menghadirkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, serta Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil.

Pembicara konferensi tahun ini berasal dari berbagai belahan dunia, seperti Amerika, Swiss, Nigeria, Malaysia, Finlandia, Austria, Inggris, Denmark, Kolombia, Belanda, dan Taiwan. Beberapa nama yang akan mengisi konferensi ini di antaranya adalah Pascale Bonzom (UNDP Panama), Lenaic Pardon (Prancis), Dato Makhdhir Mardan (CPOC Malaysia), James Fry (LMC Internatioonal), Michael Bucki (Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia), Andreas Feig (ISCC), Tiur Rumondang (RSPO Indonesia), dan masih banyak lagi.

 

Sumber: Metrotvnews.com

Industri Kelapa Sawit Berkomitmen Dukung Pengembangan Biodiesel

 

Industri kelapa sawit nasional menunjukan komitmenya dalam mendukung pengembangan biodiesel dalam rangka percepatan dan peningkatan pemanfaatan bahan bakar nabati (biodiesel).

“Sebanyak 19 produsen minyak sawit siap memasok BBN ke Pertamina dan AKR Corporindo sebagai badan usaha pelaksana pengadaan biodiesel hingga Oktober 2018,” ujar Direktur Jenderal energi baru terbaru kan dan Konservasi Energi Rida Mulyana di Jakarta, Kamis (19/4).

Total volume pengadaan biodiesel mencapai lebih dari 1,456 juta kL. Adapun kuota dari kedua badan usaha tersebut adalah 1,426 juta kL untuk Pertamina dan 30 ribu kL untuk AKR Corporindo.

Rida melanjutkan, pihaknya mengusulkan volume insentif biodiesel 2018 total sebesar 3,222 juta kL. Jumlah tersebut terbagi menjadi tiga sektor, yakni PSO Kereta Api (3,002 juta kL), kereta api (20 ribu kL), dan non PSO pertambangan (200.000 kL).

Kementerian ESDM menerbitkan Peraturan Menteri ESDM No.12 tahun 2015 tentang penyediaan, pemanfaatan, dan tata niaga BBN sebagai bahan bakar lain. Tujuan Permen ini adalah untuk mendukung ketahanan energi nasional, mengurangi konsumsi bahan bakar fosil, dan mengurangi emisi gas rumah kaca.

 

Sumber: Antaranews.com

Target Konsumsi Biodiesel di Pertambangan 421.000 Kl Tahun Ini

 

Jakarta – Penggunaan biodiesel sebagai Bahan Bakar Nabati (BBN) untuk alat berat pertambangan dengan formula biodiesel 15% (B15) tahun ini ditargetkan sebanyak 421.000 kiloliter (Kl) atau 12% dari total target konsumsi biodiesel sebanyak 3,5 juta KL.

“Untuk B15 di pertambangan totalnya 2018 kita berharap bisa mengkonsumsi kurang lebih 421.000 Kl, selama 2018” kata Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Rida Mulyana di kantornya, Jakarta, Kamis (19/4/2018).

Dengan adanya perluasan penggunaan biodiesel di sektor non public service obligation (PSO/subsidi), pertambangan dan transportasi kereta api, ini diharapkan ada tambahan konsumsi minimal 660.000 Kl biodiesel per tahun ini.

“Target 2018 maksimum dengan kemudian perluasan ke sektor pertambangan kita harapkan itu menjadi 3,5 juta. Itu ada tambahan kurang lebih 660.000 per tahun anggaran ya antara 2017-2018. Itu terdiri dari PSO 2018, termasuk kereta api di B5 dan B15 di pertambangan,” lanjutnya.

Seiring upaya meningkatkan volume tersebut, kata Rida juga dilakukan upaya untuk menjamin kualitasnya sesuai SNI baik untuk solar, biodiesel, maupun SNI berupa campuran keduanya.

“Ketiga ini kita cek beberapa titik mulai dari produsennya sendiri misalnya dari B0-B100 kita cek sampai kemudian di transportasinya, kemudian di storage-nya, kemudian setelah dicampur sampai di titik akhir sebelum digunakan, misalnya di transportasi ada di SPBU agar kualitas sesuai SNI,” tambahnya.

Tak berhenti sampai di situ, Rida menyebutkan penggunaan biodiesel untuk sektor non PSO akan terus diperluas.

“Kereta api B5, belum tentu berarti akan B5 terus. Tunggu setelah Juli selesai kita harap bisa B10 dan seterusnya. Begitupun pertambangan B15 sampai B20, B30” tambahnya. (hns/hns)

 

Sumber: Detik.com

 

 

PTPN VI Optimis Pendapatan Tumbuh 15%

 

PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VI optimis pendapatan tahun ini tumbuh 15% atau sekitar Rp 1,84 triliun. Jumlah ini lebih tinggi daripada tahun 2017 sebesar Rp 1,6 triliun.

“Pendapatan bisa naik sepanjang harga bagus seperti tahun ini,”kata Ahmad Haslan Saragih, Direktur Utama PTPN VI, di perkebunan PTPN VI, Jambi, Selasa (17 April 2018).

Pada 2018, penjualan perusahaan akan ditopang pula kenaikan produksi sawit. Pertumbuhan produksi Tandan Buah Segar (TBS) sawit tahun ini diperkirakan 7% menjadi 620 ribu ton TBS, daripada tahun 2017 berjumlah 580 ribu ton.

Ahmad Haslan Saragih menyebutkan kunci kenaikan produksi sawit adalah penguatan kultur teknis kebun. Salah satunya menjalankan kegiatan pemupukan sesuai dosis dan tepat waktu. “Semboyan kami jangan tanam sawit kalau tidak mau pupuk,”ujarnya.

Saat ini, perusahaan mengelola 8 unit pabrik kelapa sawit dengan total kapasitas produksi 300 ton TBS per jam. Terdiri dari 2 unit PKS masing-masing berkapasitas olah TBS 60 ton per jam dan 6 unit PKS dengan kapasitas setiap pabrik 30 ton per jam.

“Untuk tahun ini, kami belum ada rencana tambah pabrik sawit. Fokus kami memperkuat kultur teknis dulu,”jelas Ahmad Haslan Saragih.

Saat ini PTPN VI mengelola lahan seluas 110.000 Ha, yang terdiri dari kebun sendiri, mitra dan anak usaha dengan komoditas kelapa sawit, teh, kopi dan karet. Areal perusahaan tersebar di dua wilayah, yaitu di Provinsi Jambi dan Sumatera Barat.

 

Sumber: Sawitindonesia.com