GGGI & RSPO Sepakat Buka Akses Pasar Minyak Sawit Berkelanjutan

 

Pada Rabu (15/1/2020)  Sekretariat Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) dan Global Green Growth Institute (GGGI) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) untuk jangka lima tahun kedepan, guna membangun kerangka kerja untuk kolaborasi dalam mendukung Agenda 2030 terkait Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan Perjanjian Iklim Paris.

Kerjasama ini ditandatangani oleh Chief Executive Officer RSPO, Datuk Darrel Webber dan Asisten Direktur Jenderal GGGI, Susanne Pederson yang diwakili Indonesia Country Representatif GGGI, Marcel Silvius.

Dengan kerjasama ini harapannya bisa menyinergikan inisiatif anggota GGGI menuju hasil pertumbuhan hijau dan pembangunan rendah karbon di sektor minyak sawit dan peluang bisnis terkait untuk menciptakan lapangan kerja hijau dan memobilisasi investasi hijau secara global.

Kerjasama ini juga untuk mencapai tujuan bersama, termasuk realisasi pengembangan minyak sawit berkelanjutan, membantu pemangku kepentingan dalam mengamankan akses ke pasar global dan bagi pengusaha minyak sawit yang bertanggung jawab, sehingga bisa mendapatkan harga premium untuk produk berkelanjutan bersertifikat mereka.

Indonesia Country Representatif GGGI, Marcel Silvius mengatakan, kerjasama ini untuk lebih memperkuat praktik kelapa sawit berkelanjutan dan mendorong investasi dengan prinsip berkelanjutan.

Kata Silvius, pihaknya mendukung RSPO dalam upaya menekan deforestasi, melindungi lahan gambut, dan menegakkan hak asasi manusia dan pembangunan yang bertanggung jawab secara sosial. “Kami juga bermitra dengan pemerintah Indonesia dalam upaya pemenuhan target penurunan emisi yang ditetapkan mencapai 29% dengan upaya sendiri dan sekitar 40% dengan melibatkan negara lain,” katanya kepada InfoSAWIT.

Lebih lanjut kata Silvius, dengan menggandeng RSPO yang dianggap telah memiliki standar berkelanjutan yang diakui dunia, akan memantau beragam proyek disejumlah wilayah di Indonesia, dalam upaya pengembangan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan, termasuk memperkuat skim Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO).

Tidak hanya menjadi mitra, kata Silvius, pihaknya juga akan menjadi jembatan dalam membuka pasar minyak sawit yang berkelanjutan di dunia, termasuk mendatangkan investor, terlebih anggota GGGI telah ada di 36 negara, untuk melakukan investasi.

Sementara diungkapkan, CEO RSPO Darrel Webber, disaat menghadapi krisis iklim, sangat penting untuk meningkatkan kolaborasi antara organisasi internasional seperti GGGI dan RSPO. Kedua organisasi mengumpulkan banyak pemangku kepentingan global lintas sektor publik dan swasta dan berbagi misi bersama. “Melalui kolaborasi, kami dapat memperkuat dampak kami di kawasan dan program bersama kami untuk memberikan solusi yang lebih baik,” katanya.

Membangun keunggulan komparatif mereka dan memastikan saling melengkapi dan saling memperkuat, kemitraan ini akan berkontribusi untuk memenuhi Kontribusi yang Ditentukan Secara Nasional dari negara-negara anggota GGGI yang terlibat dalam rantai pasokan minyak sawit.

Para pihak akan bekerja dengan produsen minyak kelapa sawit, investor keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya di negara-negara anggota GGGI untuk mempromosikan pertumbuhan produksi minyak kelapa sawit berkelanjutan, terutama berfokus pada inklusivitas dengan membangun model berkelanjutan, dan membantu meningkatkan akses ke pasar dan komitmen pasar untuk minyak kelapa sawit bersertifikat berkelanjutan (CSPO).

“RSPO akan berbagi pengetahuan dari studi kasus yang ada tentang pendekatan yurisdiksi terhadap sertifikasi untuk membantu menyelaraskan komitmen yurisdiksi terhadap sertifikasi RSPO,” tandas Darrel.

 

Sumber: Infosawit.com

Cara Antisipasi Masalah Saat Mobil Diesel Mengonsumsi Biosolar B30

Meski Biosolar B30 diklaim punya sejumlah kelebihan, ternyata bahan bakar dengan 30 persen Fatty, Acit, Metil, Eter (FAME) yang didapat dari minyakkelapa sawitini juga berdampak bagi mesin diesel.

Masalah paling umum yang terjadi karena penggunaan Biosolar B30 adalah filter bahan bakar yang lebih cepat kotor. Alasannya, lantaran Biosolar B30 membawa sejumlah endapan yang tersisa pada filter solar.

Jika dibiarkan, risikonya endapan tersebut bisa saja masuk ke dalam injektor dan menyebabkan kerusakan. Kalau injektor sampai rusak, kinerja mesin tentu akan terganggu.

Setyo Adi/Otomania FIlter bahan bakar diesel dengan separator air Fransisca FA, Ketua Harian Innova Community, mengatakan, jika teman-teman di komunitas kerap mengakali penggunaan Biosolar dengan penambahan zat aditif.

“Anak komunitas kalau pakai Biosolar pasti dicampur aditif, efeknya endapan berkurang, filter solar jadi lebih bersih. Selain itu tarikan mesin lebih enteng, dan suara jadi lebih halus,” ujarnya kepada Kompas.com (15/1/2020).

Selain itu, penggantian filter solar lebih cepat juga bisa jadi jawaban dampak dari penggunaan Biosolar B30.

Donny Apriliananda Mesin diesel canggih 2.200cc ini sangat bertenaga dan tak perlu solar super.

“Biasanya kami ganti filter solar setiap 5.000 Km. Atau saat ganti oli, sekalian filter solar juga diganti,” kata Ferins J Fediaz, pengurus komunitas Pajero Indonesia ONE chapter Jakarta.

“Umumnya kalau pakai Biosolar, maksimal tiap 5.000 Km sudah harus ganti. Tapi kalau pakai Pertamina Dex bisa sampai 20.000 Km baru diganti,” ucapnya.

 

Sumber: Kompas.com

Kembangkan Potensi Petani Sawit, Wilmar Gelar Hari Petani

Riau – PT Siak Prima Sakti (SPS), grup Wilmar menggelar program tahunan Hari Petani Wilmar (Wilmar Farmer\’s Day) untuk meningkatkan kemampuan petani sawit swadaya dalam mengelola kebun dan meningkatkan produktivitasnya.

Program tersebut berisikan penerapan terbaik (best practice) teknis budidaya Sawit, seperti teknik pengambilan sampling tanah dan daun untuk pemupukan, pengenalan unsur hara, pengendalian hama penyakit, dan praktikla-pangan (field class room).

Menurut Manager Humas Human Resource PT Siak Prima Sakti Beni Safari, pendampingan para petani mitra perusahaan tidak berhenti hingga mereka memperoleh sertifikat Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO), tetapi juga dilanjutkan dengan program pendampingan petani swadaya, dalam pengelolaan budidaya kelapa sawit terbaik.

Selain menggelar pelatihan rutin, perusahaan juga I memberikan rekomendasi pemupukan, sebagai pedoman bagi petani dalam – menentukan dosis dan aplikasi yang tepat sesuai kebutuhan tanaman.

“Petani perlu mengadopsi metode dan teknik terbaik untuk meningkatkan hasil panen,” ujar Beni.

Hari Petani Wilmar tersebut digelar pada 14 – 15 Januari 2020 di wilayah dua koperasi petani mitra Wilmar di Kabupaten Siak, Riau, yaitu Koperasi Sekato Jaya Lestari dan Tinera Jaya. Keduanya juga dibawah pendampingan PT Permodalan Siak (PERSI), yang merupakan badan usaha milik Pemerintah Kabupaten Siak.

Menurut Ketua Koperasi Tinera Jaya Suhailis, acara tersebut sangat bermanfaat karena memberikan tambahan informasi dan pengetahuan kepada petani mengenai cara berkebun yang lebih profesional, termasuk administrasi dan perencanaannya.

Selamaini, petani berkebun dengan cara konvensional, padahal untuk memperoleh hasil yang lebih baik, petani perlu melakukan terobosan. “Perlu ada pihak yang mendampingi petani agar dapat mengetahui metode yang lebih baik dalam berkebun,” kata Suhailis.

Dia menilai, pelatihan untuk menambah pengetahuan petani sawit sangat penting guna meningkatkan kesadaran mereka mengenai budidaya yang baik dan benar. Langkah tersebut juga sebagai upaya menjawab kampanye negative sawit yang sedang hangat di dunia internasional.

Senada dengan Suhailis, Ketua Koperasi Sakato laya Lestari loasa berharap.!, ara berkebun yang baik dan benar akan berujung pada peningkatan produktivitas kelapa sawit, sehingga kesejahteraan petani meningkat.

Hingga saat ini, produktivitas kebun kelapa kebun sawit petani ada yang masih rendah “sehingga memerlukan pendampingan. “Dalam acara ini, kami membahas masalah-masalah dalam budidaya dan berusaha menemukan pemecahannya,” tutur Joarsa.

Sebelumnya juga Tiga koperasi petani kelapa sawit petani swadaya mitra Wilmar kembali menerima sertifikat Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO). Ketiga koperasi tersebut adalah Koperasi Tinera Jaya di Siak – Riau, KUD Panca Jaya di Rokan Hilir – Riau, dan Koperasi Perkasa Nalo Tan-tan di Merangin – Jambi.

Ketua Koperasi Tinera Jaya, Suhailis mengatakan, pihaknya memang sudah menantikan penyerahan sertifikat tersebut untuk membuktikan bahwa kelapa sawit yang diproduksi sudah memenuhi standar keberlanjutan. Dengan pendampingan Wilmar, pihaknya mengetahui cara mengelola kebun secara profesional dan sesuai standar berkelanjutan.

“Kami sadar bahwa untuk menjawab kampanye negatif di luar adalah dengan praktikpengelolaan kebun sang berkelanjutan,” ujar Suhailis saat menerima sertifikat ISPO di Malang, Jawa Timur.

Lebih lanjut, menurut Suhailis, proses sertifikasi selama delapan bulan dapat dilalui dengan lancar. Saat ini, Koperasi Tinera Jaya yang beranggotakan 225 petani swadaya mengelola lahan kebun kelapa sawit seluas 611,4 hektare (ha).

Pihaknya berharap, dengan pengelolaan kebun yang lebih baik juga dapat meningkatkan produktivitas sehingga tidak perlu memperluas areal kebun. Produksi rata-rata tandan buah segar (TBS) anggota koperasi saat ini 2 ton per ha per bulan.

Selain program pembinaan dan pendampingan oleh Wilmar, Koperasi Tinera Jaya juga memperoleh pendampingan dari PT Permodalan Siak (Persi), sebagai kepanjangan tangan pemerintah daerah, dalam hal pengelolaan kebun dan bantuan permodalan.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Koperasi Nalo Tantan Nita Trisnawati menambahkan, pihaknya memperoleh banyak manfaat dari pendampingan karena dapat mengatasi sejumlah kendala yang dihadapi dalam memenuhi persyaratan sertifikasi.

Awalnya memang cukup berat, tetapi dengan pendampingan dari Wilmar, pihaknya mampii menyelesaikan proses sertifikasi yang berlangsung enam bulan.

 

Sumber: Harian Ekonomi Neraca

B30 Tekan Defisit Migas

Pemerintah tahun ini kembali meningkatkan pasokan minyak sawit mentah atau crude Palm Oil (CPO) di dalam untuk menjalankan program kewajiban mencampur solar dengan bahan bakar nabati sebesar 30% atau biodiesel B30. Cara ini bertujuan untuk menekan defisit neraca dagang sekaligus meningkatkan kinerja ekspor.

Deputi Bidang Koordinasi-Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir mengatakan pemerintah optimistis program B30 dapat memberikan multiplayer effect kepada perbaikan defisit migas dan meningkatkan ekspor CPO.

Berkaca dari 2019, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa sepanjang Januari-November 2019 defisit migas tercatat US$ 8,31 miliar. Angka menurun dibandingkan dengan defisit migas di periode sama 2018 sebesar US$ 12,38 miliar. Namun, ekspor nonmigas di periode tersebut turun US$ 900 juta menjadi US$ 14,1 miliar.

Pemerintah berharap, implementasi B20 memberikan keseimbangan antara menekan defisit migas dan menggenjot ekspor. Meski nilai ekspor CPO 2019 belum membaik, Iskandar percaya tren kenaikan harga minyak sawit dapat menstabilkan neraca perdagangan.

Di sisi lain ada peluang meningkatkan ekspor ke India karena negeri itu mengerem ekspor dari Malaysia. “Dengan B30 tahun ini, harga CPO naik dan sehingga keseluruhan neraca perdagangan kita akan membaik,” kata dia.

 

Sumber: Harian Kontan

Emiten CPO Ketiban Sentimen Positif

JAKARTA. Importir minyak sawit mentah atau crude Palm Oil (CPO) India menghentikan pembelian CPO daii Malaysia. Ini karena Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad mengkritik tindakan kekerasan India di Kah-smir, serta penerapan UU Kewarganegaraan baru yang dinilai diskriminatif ke warga muslim.

Analis Artha Sekuritas Nugroho Fitriyanto memprediksi, apabila boikot benar-benar diterapkan, maka hal ini berpotensi menurunkan harga jual CPO, yang dapat berimbas pada harga saham emiten CPO domestik. “Harga CPO global yang patokannya dari Malaysia kami prediksi bisa terkoreksi seiring dengan potensi peningkatan invetory level akibat berkurangnya penjualan,” jelas dia saat dihubungi KONTAN, Selasa (14/1).

Menurut Nugroho, jika selama semester 1-2020 sama sekali tidak ada ekspor CPO Malaysia ke India, maka ekspor CPO negeri jiran tersebut dapat turun 11,296 secara tahunan. Angka ini dengan catatan, negara-negara di luar India masih tetap melanjutkan ekspornya dengan pertumbuhan 1% year on year (yoy).

Andalkan B30

Sebagai gambaran, pada 2019, penjualan ekspor CPO Malaysia tumbuh signifikan, yakni 12% yoy. India meryadi negara tujuan ekspor CPO terbesar Malaysia dengan proporsi 24% dan pertumbuhan 75% yoy.

Sementara itu, CPO menyumbang hampir dua pertiga dari total impor minyak nabati India yang membeli lebih dari 9 juta ton CPO per tahun, terutama dari Indonesia dan Malaysia.

Analis Lotus Andalan Sekuritas Sharlita Malik mengatakan, prospek saham-saham CPO masih positif. Sektor CPO pada semester 1-2020 berpeluang menguat seiring dengan peningkatan impor dari India.

Sentimen positif lain juga berasal dari produksi kedelai Amerika Serikat dan India yang dipre- diksi hanya tumbuh flat pada 2020, yakni berkisar 2% year on year (yoy). Sekadar mengingatkan, CPO merupakan minyak subtitusi untuk kedelai.

Sementara itu, dari sisi domestik, kebyakan B30 di Indonesia juga berpeluang meningkatkan konsumsi CPO domestik. “Kami estimasikan konsumsi B30 di Indonesia selama 2020 dapat mencapai 6,5 juta kiloliter atau naik 4% yoy. Hal ini berpeluang menggantikan ekspor CPO ke Uni Eropa sekitar 3 juta ton per tahun hingga 2030, seiring kebijakan renewable energy directived II di 2020,” terang Sharlita ke KONTAN, Selasa (14/1).

Menurut dia, rata-rata harga penjualan CPO pada 2020 dapat berada di level MYR 2.500 per ton, atau naik 16,3% dibandingkan dengan tahun lalu. Karena itu, Sharlita menaikkan rating atas sektor CPO dari neutral menjadi overweight.

Ia merekomendasikan investor buy saham AALI dengan target harga Rp 15.000 per saham, PT PP London Sumatra Indonesia Tbk (LSIP) Rp 1.550 dan PT Salim Ivomas Pratama Tbk (SMP) Rp 465 per saham.

 

Sumber: Harian Kontan

Sawit Malaysia Diboikot India, Indonesia Ketiban Untung

Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad dalam beberapa kesempatan mengkritik kebijakan pemerintah India dalam penanganan masalah Kashmir. Selain itu, Mahathir juga menentang penerapan UU Kewarganegaraan baru yang dinilainya diskriminatif pada warga muslim.

Kritik Mahathir tersebut menyulut boikot produk Malaysia, khususnya minyak kelapa sawit atau CPO dan produk turunannya.

Dilansir dari Reuters, meski tak secara resmi, pemerintah India telah memerintahkan importir di negaranya menyetop pembelian minyak sawit dari Malaysia. Kebijakan ini rupanya mendapat dukungan penuh dari asosiasi importir CPO di India.

Praktis, aksi boikot sawit Malaysia di India ini menguntungkan posisi Indonesia. Seperti dikutip dari Malaysian palm oil Board (MPOB), India merupakan pembeli minyak sawit terbesar Malaysia pada tahun 2019 dengan volume 4,4 juta ton.

Pada tahun 2020, impor CPO India dari Malaysia diprediksi bakal terjun hingga di bawah 1 juta ton, meski beberapa importir masih melakukan pengapalan dalam skala kecil untuk memenuhi pesanan lama.

Dari data Reuters yang bersumber dari Refinitiv Eikon, ekspor CPO Malaysia ke India stabil dari awal tahun 2019, dengan ekspor pada Agustus 2019 masih din atas 500.000 ton, namun kemudian anjlok hingga sekitar 100.000 ton di Oktober 2019. Nilainya terus menyusut hingga Desember 2019.

Kondisi sebaliknya terjadi pada ekspor CPO Indonesia ke India. Volume ekspornya menukik dari kisaran 400.000-500.000 ton, pada September ekspornya melampaui Malaysia dan puncak pada Desember 2019 volume ekspornya meningkat menjadi di atas 600.000 ton.

Pada Senin (13/1/2020) lalu, bursa berjangka kelapa sawit Malaysia juga tercatat memperpanjang kerugian dengan penurunan sebesar 1,4 persen pada penutupan perdagangan.

Pemerintah New Delhi belum membuat pernyataan resmi terkait boikot sawit. Di lain pihak, Menteri Industri Malaysia Teresa Kok menolak berkomentar.

Sumber-sumber Reuters mengatakan pemerintah nasionalis Hindu yang dipimpin PM Narendra Modi tengah berupaya menekan Malaysia pasca kritikan PM Malaysia Mahatir Mohamad pada masalah Kashmir dan UU Kewarganegaraan.

Mahatir sebelumnya menuduh India sebagai agresor dan menduduki Kashmir, sebuah provinsi yang bersengketa dengan Pakistan dan mayoritas warganya beragama muslim.

Sumber: Kompas.com

Tahun 2021, Kebijakan RED II Uni Eropa Dikaji Ulang

Mengenai kebijakan Renewable Energy Directived (RED) II, sejatinya Komisi Eropa akan melakukan pengkajian ulang data yang didapat, termasuk mengkaji metodologi ilmiahnya di tahun 2021. Selanjutnya bila sudah dilakukan maka di tahun 2023, akan melakukan revisi terhadap Delegated Act.

?Pada saat itu, segala upaya Indonesia (seperti perubahan pada ISPO, moratorium, kebijakan satu peta, atau rencana aksi nasional yang baru-baru ini diterbitkan) akan dipertimbangkan,? kata Kuasa Usaha Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunai Darussalam, Charles-Michel Geurts.

Geurts pun mastikan, bahwa pasar Uni Eropa (28 Negara Anggota) sepenuhnya terbuka bagi minyak sawit. Tidak ada sama sekali larangan terhadap minyak sawit. Tercatat Uni Eropa memiliki komitmen terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Perserikatan Bangsa Bangsa, baik dalam kebijakan internal maupun eksternal. SDGs merupakan tekad bersama Uni Eropa, Negara-negara anggota Uni Eropa dan Indonesia.

?Kami senantiasa terbuka dan akan tetap membuka diskusi dan dialog tentang isu ini dengan pemerintah Indonesia maupun para pemangku kepentingan lainnya,? tandas Geurts.

Upaya penerapan kebijakan RED II dikatakan Konsultan Perubahan Iklim Uni Eropa, Michael Bucki, tidak hanya terkait mengenai masalah lingkungan tetapi lebih dari itu, dan kebijakan ini dianggap bukan sebagai hambatan perdagangan.

Klaim Bucki, langkah ini dilakukan untuk mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas, mengaca pada satu dasawarsa lalu saat muncul masalah lingkungan akibat berkembangnya industri perkayuan. ?Sebab itu kami memutuskan untuk menetapkan standar dan insentif,? katanya dalam media briefing yang dihadiri InfoSAWIT, belum lama ini.

Pemberlakuan ini diharapkan tidak sampai terjadi perusakan lingkungan yang lebih luas seperti yang terjadi di Brazil, dimana hutan hujan Amazon terbakar dan mempengaruhi iklim. ?Di Indonesia sudah melakukan langkah yang lebih maju, dan memiliki kemajuan yang baik,? katanya.

Apalagi masalah sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) dan produktivitas perkebunan kelapa sawit utamanya milik petani, masih tetap mejadi fokus pemerintah Indonesia saat ini. (T2)

 

Sumber: Infosawit.com

DBH Kelapa Sawit Sebaiknya Merata

Dana Bagi Hasil (DBH) kelapa sawit sebaiknya disalurkan merata sesuai dengan luasan perkebunan kelapa sawit yang ada di tiap-tiap daerah. Hal ini lantaran DBH kelapa sawit dipungut dari pelaku sawit dan harus disalurkan kembali ke pelaku sawit guna memperkuat komoditas kelapa sawit

Dalam forum rapat koordinasi Pelaksana Tugas (Pit) Gubernur Aceh Ir Nova Iriansyah mengusulkan kepada Preiden RI, Joko Widodo (lokowi) agar DanaBagi Hasil (DBH) Kelapa Sawit dibabagjkan ke daerah-daerah yang memiliki perkebunan kelapa sawit

Sehingga dalam hal ini pembagian DBH Kelapa Sawit tidak terfokus ke Pemerintah Pusat Adapun pembagian antara Pemerintah .Pusat dan Daerah berkisar antara 30 persen berbanding 70 persen, atau 35 persen berbanding 65 persen.

“Jadisayapikiryangter-penting dari pertemuan kita ini adalah bagaimana kita menyusun narasi secara rinci terkait dengan penerimaan dana bagi hasil bagi provinsi atau daerah penghasil kepala sawit. Agar penerimaan ini adil dan berkesinambungan, yang kemudian nantinya hasil rumusan ini akan dibawa kepada bapak Presiden Joko Widodo,” jelas Nova mengutip ANTARA.

Dalam kegiatan yang diiku tiolehpuluhan gubernur dan perwakilan dari 18 provinsi penghasil sawit tersebut, ia berharap para peserta agar merumuskan usulan dana bagi hasil (DBH) sawit kepada pemerintah pusat.

Nova menjelaskan, untuk mendukung secara lebih serius, Nova juga menyarankan agar Rekor DBH juga mengikutsertakan pihak-pihak yang serius memperjuangkan ketidakseimbangan pembagian keuangan dari pusat ke daerah seperti NGO, LSM, hingga perguruan tinggi untuk memperjuangkan dana bagi hasil untuk provinsi penghasil kelapa sawit.

“Selanjutnya, kita juga membuat mmusan bersama dengan sejumlah anggotaDPRRI/DPDRI secara singkat dan substansial. Kemudian, kita meminta waktu untuk bertemu dengan bapak Presiden guna memaparkan rumusan yangtelahdisepakati/\’jelas Nova.

Sementara itu, Gubernur Riau Drs H Syam-suar MSi sebagai tuan rumah pada pertemuan yang sudah keempat kalinya ini, berharap dalam rakor kali ini dapat diru- muskan dan disepakati usulan persentase pembagian DBH Sawit antara pemerintah pusat dengan provinsi penghasil sawit.

Namun Syamsuar maupun sejumlah gubernur daerah lain yang hadir, memberikan isyarat usulan itu pembagian dana bagi hasil Kelapa Sawit daerah dan pusat itu berkisar antara 30 persen berbanding 70 persen, atau 35 persen berbanding 65 persen. “Ya bisa 30:70 atau lainnya,” ujar Syamsuar lagi.

Dalam pidatonya, Gubernur Syamsuar secara umum menjelaskan beberapa aspek teknis yang menjadi dasar munculnya usulan pembagian DBH kelapasawitke pemerintah pusat.

“(Selama ini) daerah menerima dampak dari pengelolaan perkebunan sawit seperti kerusakan infrastruktur jalan akibat pengangkutan CPO. Tingginya potensi erosi serta juga resiko pencemaran udara, tanah dan air akibat ancaman karhutla, limbah padat B3 serta limbah cair,” kata Syamsuar.

Sementara di sisi lain, Syarnsuar mengatakan perkebunan menghasilkan pemasukan bagi negara berupa Bea Keluar (BK) dan pungutan eskpor (PE) yang sangat besar.

“Namun belum ada bagian untuk daerah penghasil (sawit),” ujar Syamsuar sambil menambahkan dalam UU No 33 tahun 2004 yang ada baru DBH Pajak dan Migas, sementara DBH sawit belum masuk.

Dalam rakor hari ini sejumlah Gubernur dari daerah penghasil sawit hadir. Selain Gubernur Riau Syamsuar, juga datang Gubernur Sumatera Utara, Aceh, Sumsel dan Kaltim. Dari Bangka Belitung, Kalbar dan Kalteng yang hadir Wakil Gubernur.

Sementara provinsi lainnyadiwakiliSekdaprov, Asisten II dan Kepala Dinas atau Badan, yakni Lam- pung, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Bengkulu, Jambi, Kalsel, Sulsel, Gorontalo, Sultra dan Papua Barat.

Sebelumnya, dalam catatan Akhir tahun 2019, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Dono Boestami berjanji akan meremajakan pohon Kelapa Sawit untuk 500 ribu hektar selama 3 tahun kedepan. Untuk ini tengah dipersiapkan perbaikan padaprosedur dan tata kerja program peremajaan termasuk alternatif untuk menggunakan pihak surveyor untuk melakukan verifikasi petani dan lahan yang akan didanai dengan danaperemajaanBPDPKS.

Upaya ini akan didukung dengan konsolidasi data lahan dan produksi sawit, pendataan petani sawit rakyat, perbaikan tata kelola pasokan dari petani ke pabrik Kelapa Sawit dan perbaikan infrastruktur logistik serta penyediaan akses yang lebih luas kepada petani swadaya. “Ini penting untuk meningkatkan daya tawar petani swadaya dalam penjualan TBS dan hasil sawit lainnya,” harap Dono.

Kemuduian, Dono mengatakan, dalam bidang penelitian dan pengembangan, BPDPKS mendorong riset yang tepat guna dan dapat diaplikasikan oleh masyarakat khususnya petani sawit. Selain itu, riset-riset tersebut akan diarahkan untuk mempercepat proses hilirisasi produk Sawit.

 

Sumber: Harian Ekonomi Neraca

Jokowi Promosi Sawit RI di Abu Dhabi

 Komoditas minyak kelapa sawit disinggung Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menjadi pembicara pada Abu Dhabi Sustainability Week. Jokowi menyebut sawit adalah alternatif bahan bakar terbarukan.

“Di mana Indonesia memainkan peran utama dalam masa depan energi adalah dalam transisi dunia menuju bahan bakar nabati terbarukan. Indonesia adalah produsen minyak kelapa sawit nomor satu di dunia,” ujar Jokowi di Abu Dhabi National Exhibition Centre (ADNEC), Uni Emirat Arab (UEA), Senin (13/1/2020).

“Dengan hanya 10% dari lahan dunia yang digunakan untuk produksi minyak nabati minyak kelapa memproduksi 40% dari minyak nabati dunia,” tambahnya.

Itu dibuktikan dengan penerapan bahan bakar Biodiesel B-20. Tahun ini, Indonesia akan meningkatkan menjadi B-30 atau 30% bahan bakar diesel berasal dari sawit.

“Kami akan meningkatkan persyaratan bio-diesel menjadi B-30 tahun ini yang selanjutnya akan menghemat impor bahan bakar dan semakin mengurangi emisi gas rumah kaca,” kata Jokowi.

Sektor lainnya terkait masa depan energi yang disampaikan Jokowi adalah Nikel. Jokowi mengatakan Indonesia siap memasok industri baterai Lithium-Ion yang 50% komponennya dari Nikel.

“Sebagai Produsen Nikel Nomor Satu di dunia, Indonesia siap untuk memasok industri Baterai Lithium-Ion yang semakin cepat berkembang di dunia. Kami mengundang Anda untuk bermitra dengan kami, karena kami membangun industri domestik kami, untuk memproduksi komponen, dan akhirnya sel baterai – sebagai perpanjangan hilir alami dari produksi Nikel kami,” kata Jokowi.

 

Sumber: Detik.com

 

RSPO Tetapkan Standar Minyak Sawit Berkelanjutan Petani Lebih Simpel

 

Guna mendongkrak penerapan skema minyak sawit berkelanjutan di tingkat petani swadaya, Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) membuat standar baru yang diharapkan bisa diterima petani kelapa sawit swadaya di Indonesia.

Merujuk informasi dari RSPO, skema ini akan dibuat sesederhana mungkin untuk menghindari terjadinya kendala yang dihadapi para petani. Sebab itu penerapan skema ini akan dibuat dengan pendekatan bertahap untuk memenuhi semua standar kriteria & indikator pada satu waktu.

Maksudnya petani swadaya dapat memasuki sistem sertifikasi apabila telah memenuhi persyaratan indikator dasar, lantas memenuhi tiga tahap menuju pemenuhan kepatuhan secara penuh yakni, Kelayakan (Eligibility), Pencapaian (Milestone) A, Pencapaian (Milestone) B.

Selanjutnya, Prinsip dan Kriteria (P&C) yang disesuaikan pada konteks pekebun swadaya, contohnya tidak diharuskan mengatasi efek gas rumah kaca (GHG), penilaian dampak sosial, pengurangan beban terhadap sistem administrasi, dan lainnya.

Kemudian, akses yang lebih mudah dan lebih cepat terhadap manfaatnya – menghasilkan smallholder credits. Serta tersedianya lebih banyak dukungan bagi pekebun swadaya untuk mencapai pemenuhan kepatuhan.

Berikut Prinsip Standar untuk Petani Swadaya, Prinsip 1, Mengoptimalkan produktivitas, efisiensi, dampak positif dan ketahanan. Prinsip 2, Legalitas, penghormatan terhadap hak atas tanah, dan kesejahteraan masyarakat. Prinsip 3, Penghormatan terhadap HAM, termasuk hak dan kondisi pekerja. Prinsip 4, Lindungi, lestarikan, dan tingkatkan ekosistem dan lingkungan. (T2)

 

Sumber: Infosawit.com