Uni Eropa sebut ekspor sawit Indonesia ke Eropa meningkat

 

Duta Besar Uni Eropa (UE) untuk Indonesia Vincent Guerend menyebut nilai ekspor minyak kelapa sawit Indonesia ke Eropa meningkat 38 persen selama Januari-Agustus 2017 dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

“Nilainya meningkat lebih dari 2 miliar Euro selama periode tersebut. Ini menunjukkan bahwa pasar Eropa sangat terbuka untuk minyak kelapa sawit Indonesia,” kata Dubes Guerend dalam acara makan malam bersama media di Jakarta, Rabu.

Fakta tersebut dianggapnya cukup mengejutkan di tengah isu kampanye hitam atas sawit yang berkembang pasca parlemen Eropa menerbitkan “Report on Palm Oil and Deforestation of Rainforests” yang disampaikan di Starssbourg, Prancis pada 4 April 2017.

Dalam laporan itu disebutkan bahwa sawit adalah komoditas yang sangat berkaitan dengan deforestasi, korupsi, eksploitasi pekerja anak, dan penghilangan hak masyarakat adat. Tudingan ini secara tegas ditolak oleh Indonesia sebagai penghinaan yang sangat tidak relevan.

Namun, Dubes Guerend menjelaskan bahwa hingga saat ini sawit masih menjadi komoditas perdagangan utama Indonesia dan Eropa di mana Eropa menempati peringkat kedua importir minyak kelapa sawit Indonesia setelah India. Tarif ekspor minyak kelapa sawit ke Eropa pun disebutnya sangat rendah berkisar 0-4 persen.

Ia menegaskan UE tidak menerapkan hambatan perdagangan maupun peraturan untuk melarang minyak kelapa sawit.

“Kampanye `palm oil-free` adalah inisiatif perusahaan-perusahaan Eropa untuk tujuan pemasaran karena saat ini masyarakat Eropa semakin memperhatikan prinsip keberlanjutan atas produk yang mereka konsumsi,” tutur Dubes Guerend.

November lalu, Presiden RI Joko Widodo dalam kunjungan ke Kuching, Malaysia mengajak Perdana Menteri Malaysia Najib Tun Razak untuk melawan kampanye hitam terhadap produk kelapa sawit.

Indonesia dan Malaysia memproduksi 85 persen dari total CPO dan mengisi 91,2 persen pasar ekspor di dunia, sehingga kedua negara menjadi pemain utama dalam industri minyak sawit.

Bagi Indonesia, sawit merupakan industri besar yang menyangkut hajat hidup petani meliputi areal seluas 11 juta hektare dengan persentase 41 persen merupakan tanaman petani dengan tenaga kerja usaha hulu hingga hilir mencapai 16 juta orang.

Menurut Presiden Jokowi, isu kelapa sawit sangat dekat dengan upaya pengentasan kemiskinan, mempersempit kesenjangan pembangunan, serta pembangunan ekonomi yang inklusif.

Karena itu, kedua negara sepakat membentuk Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) untuk promosi dan penguatan kerja sama, termasuk untuk menyiapkan langkah-langkah strategis menghadapi kampanye negatif penggunaan minyak kelapa sawit di Eropa.

 

Sumber: Antaranews.com

Indonesia-Malaysia Lawan Kampanye Hitam Uni Eropa Soal Kelapa Sawit

 

Indonesia-Malaysia Lawan Kampanye Hitam Uni Eropa Soal Kelapa Sawit

Jakarta: Uni Eropa mengeluarkan pernyataan yang dianggap mendiskriminasi kelapa sawit. Indonesia dan Malaysia, sebagai produsen terbesar kelapa sawit merasa keputusan Uni Eropa mengancam keberlangsungan eksistensi kelapa sawit di dunia.

Karenanya, dalam pertemuan tahunan Indonesia-Malaysia di Kuching bulan lalu, pemimpin kedua negara sepakat menggunakan Dewan Negara Produksi Kelapa Sawit (CPOPC) untuk menangkis tudingan Uni Eropa tersebut.

Duta Besar Malaysia untuk Indonesia Datuk Sri Zahrain Mohamed Hashim menuturkan kelapa sawit terbukti memiliki banyak manfaat.

“Kedua pemimpin melalui badan yang kita bina Council Palm Oil Production Countries (CPOPC), untuk menangkis tuduhan yang tidak beralasan terkait isu sawit. Kita tidak mau Eropa menganggap sawit sebagai komoditas buruk. Sawit banyak manfaat dan terbukti sebagai minyak nabati yang bagus,” ujarnya saat ditemui dalam jumpa pers di kantor Kedutaan Besar Malaysia di Indonesia, Jakarta, Rabu 13 Desember 2017.

Menurutnya, sawit merupakan komoditas penting bagi kedua negara. Pasalnya, banyak masyarakat yang menggantungkan hidup dari kelapa sawit.

“Sawit komoditas penting bagi kedua negara. Kita sepakat dan saya ditugaskan Perdana Menteri untuk kerja sama erat dengan Indonesia dalam menanggapi isu-isu negatif dari Eropa. Sawit penting bisa digunakan banyak pihak,” sambungnya.

Presiden Joko Widodo dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Peringatan 40 Tahun Kerja Sama Kemitraan ASEAN-UNI EROPA meminta penghentian diskriminasi terhadap kelapa sawit Indonesia ke Uni Eropa.

“Resolusi Parlemen Uni Eropa dan sejumlah negara Eropa mengenai kelapa sawit dan deforestasi serta berbagai kampanye hitam, tidak saja merugikan kepentingan ekonomi, namun juga merusak citra negara produsen sawit,” kata Jokowi.

Presiden menjelaskan perkebunan kelapa sawit begitu berpengaruh dengan upaya pengentasan kemiskinan, mempersempit gap pembangunan, dan mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif.

Menurutnya, saat ini terdapat 17 juta orang Indonesia yang hidupnya, baik langsung maupun tidak langsung, terkait dengan kelapa sawit. Selain itu, 42 persen lahan perkebunan kelapa sawit dimiliki oleh petani kecil di Indonesia, kata Jokowi.

Menteri Jonan Peringatkan Prancis

 

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan meminta Prancis tidak mengganggu produk minyak sawit Indonesia.

Hal itu dia sampaikan seusai menyaksikan penandatanganan tiga letter of intent (LoI) pembangkit listrik dari energi terbarukan antara PT PLN (Persero) dan independent power producers (IPP) asal Prancis, yaitu Pace, Equis E-nergy, dan Aquo, di Kedutaan Besar Indonesia di Paris, Senin 11 Desember waktu setempat.

 

“Ada hal penting yang ingin saya sampaikan ke pemerintah Prancis soal minyak sawit RI. Minyak sawit RI ini harus bisa diterima. Kalau Prancis tetap menolak, bisa mengancam hubungan bilateral antara RI dan Prancis,” ujar Jonan.

Apa yang disampaikan Jonan membuat para hadirin terdiam. Selama ini, sawit produksi Indonesia memang selalu mendapat kampanye hitam dari Uni Eropa, seperti isu perusakan hutan hingga eksploitasi pekerja anak. Padahal, tuduhan yang mereka serukan selama ini tidak benar.

Menurut Jonan, Prancis tidak perlu menolak sawit produksi Indonesia. Apalagi, kata Jonan, perusahaan migas asal Prancis, Total, berniat mengembangkan biofuel dengan menggunakan minyak sawit. Indonesia sebagai salah satu produsen minyak sawit terbesar dunia ingin ambil bagian.

“Tolong selesaikan isu ini ke pemerintah Anda. Menterinya cukup populer di sini, kan? Isu ini harus dipertimbangkan dengan serius,” kata Jonan kepada delegasi Prancis.

Menteri yang dimaksud ialah Nicolas Hulot. Hulot ialah mantan wartawan dan aktivis lingkungan yang ditunjuk menjadi Menteri Lingkungan Hidup Prancis.

“Hubungan RI dengan Prancis tidak hanya di bidang energi, tapi juga di bidang lain. Saya waktu jadi menteri perhubungan menyaksikan salah satu pembelian terbesar Airbus di Toulouse. Jadi, tolong pertimbangkan lagi isu ini atas nama hubungan pertemanan kita,” tambah Jonan.

Menolak Bayar

Dubes RI untuk Prancis Hotmangaradja MP Panjaitan menambahkan, upaya Prancis menjegal sawit di Indonesia bukan hanya satu-dua kali. Prancis juga kerap membawa isu kelapa sawit Indonesia ke tingkat Uni Eropa. Meski demikian, tidak semua negara UE memiliki pendapat yang sama bahwa kepala sawit asal Indonesia berdampak buruk terhadap lingkungan.

“Teman-teman di UE masih reluctant (enggan) terhadap isu sawit ini, jadi (kebijakan penolakan) masih pending juga,” katanya. Meski berjanji tidak akan menggangu Indonesia lagi, kata Hotmangadiradja, pemerintah Prancis mungkin tetap membawa isu penolakan kelapa sawit ke parlemen pada sidang Januari nanti.

Hotmangaradja menuturkan pemerintah Prancis pernah mematok bea masuk 300 euro per ton, termasuk untuk produk minyak kelapa sawit (CPO) asal Indonesia. Setelah Indonesia menolak, kata dia, mereka mau bernegosiasi sehingga jumlahnya turun jadi 30 euro/ton.

“Tapi kita bilang tetap enggak mau bayar sesen pun karena alasan atau latar belakang (pengenaan bea masuk) itu mencoreng kita. Negara kita dibilang merusak lingkungan, penyebab kebarakan hutan, padahal semuanya tidak benar,” tegasnya.

 

Sumber: Metrotvnews.com

Sawit Masih Beri Sumbangan Terbesar bagi Perkebunan

JAKARTA – Kementerian Pertanian mengungkapkan hingga kini kelapa sawit masih memberikan sumbangan terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dari sektor perkebunan.

Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian Bambang menyatakan, pada 2016 sektor perkebunan memberikan sumbangan terhadap PDB nasional sebesar Rp429 triliun, lebih besar dari sektor minyak dan gas (migas) yang nilainya hanya Rp365 triliun.

“PDB sektor perkebunan tersebut terutama dari 15 komoditas yang menghasilkan devisa dan sumbangan terbesar berasal dari kelapa sawit yang mencapai Rp260 triliun,” ujar Bambang pada Peringatan Hari Perkebunan Ke-60 Tahun 2017 di Kampus Institut Pertanian Stiper (Instiper) Yogyakarta.

Menurut dia, perkebunan memberikan peran yang sangat penting bagi fundamental ekonomi bangsa Indonesia karena dalam kondisi yang belum terurus dengan baik, perkebunan dapat memberikan sumbangan besar terhadap penerimaan negara.

Dia menyebutkan, produktivitas kelapa sawit rata-rata nasional baru sekitar dua ton per hektare (ha), padahal perusahaan sudah mencapai 8-10 ton/ha.

Untuk itu, pemerintah bertekad meningkatkan daya saing perkebunan nusantara, karena dengan kondisi yang belum baik saja sudah memberi andil terbesar terhadap ekonomi, apalagi kalau mampu memperkuat dan memperbaikinya.

Oleh karena itu, Bambang mengajak semua komponen bangsa untuk ikut memperkuat komoditas perkebunan nasional di mata dunia sebab, banyak negara yang tidak menghendaki perkebunan di Indonesia maju.

“Untuk itu, kita harus siap mengawal perkebunan Indonesia agar bebas dari tekanan luar negeri,” ujar Bambang.

Dia menambahkan, berbagai isu negatif menerpa komoditas sawit, padahal sawit penyelamat hutan tropis dunia dan mengusahakan sawit dapat menghasilkan pangan maupun energi.

Sumber kemakmuran Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Musdhalifah Machmud mengatakan, perkebunan berperan sebagai sumber kemakmuran dan pemacu pembangunan wilayah terpencil.

“Daerah terpencil mulai terbangun dari perkebunan. Sebab yang dapat membangun infrastruktur, komunitas sosial dan ekonomi baru berasal dari pengembangan tanaman perkebunan,” ujar Musdhalifah Machmud.

Rektor Institut Pertanian Stiper (Instiper) Yogyakarta Purwadi menuturkan, perkebunan menjadi sumber kemakmuran dan kesejahteraan warga, karena mereka mampu mengubah cara pandang dari sumber eksploitasi menjadi teknik budidaya dengan baik.

Tidak gentar Sedangkan Ketua Komisi IV DPR Edhy Prabowo menambahkan, Indonesia tidak gentar dengan resolusi sawit Uni Eropa, karena pasar ekspor sawit ke wilayah tersebut hanya 15 persen dari total volume nasional.

“Apabila kita hentikan ekspor minyak sawit ke Eropa, saya yakin mereka akan kewalahan. Meskipun mereka mengakui impor sawit di Indonesia terus meningkat mencapai dua miliar dolar AS,” katanya.

Menurut dia, resolusi sawit Uni Eropa adalah bukti bahwa antar negara tidak ada saling membantu, apalagi kebijakan tersebut membuat rakyat Indonesia susah.

“DPR Indonesia telah minta kepada parlemen Uni Eropa untuk membatalkan resolusi tersebut,” katanya.

Senada dengan itu, pengamat politik J. Kristiadi mengatakan persoalan sawit di pasar internasional adalah persoalan kepentingan yang mana negara maju menggunakan segala instrumen untuk menghambat sawit bahkan mereka membuat akal-akalan dengan macam-macam skema sertifikasi.

“Antar negara tidak ada pertemanan, yang ada persaingan. Sehingga Indonesia harus menggunakan keindonesiaan untuk memperjuangan sawit di kancah internasional,” kata Kristiadi.

Menurut Kristiadi, seluruh pemangku kepentingan di Tanah Air harus memperkuat dan meyakinkan pihak asing bahwa Indonesia sangat berkomitmen dalam melakukan praktik budidaya perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan.

Hal itu dibuktikan dengan adanya sertifikasi Indonesia Sustainability Palm Oil (ISPO), yang mana hingga saat ini jumlah sertifikasi ISPO yang telah diterbitkan sebanyak 346 dengan luas lahan 2,041 juta ha dengan total produksi CPO mencapai 8,76 juta ton.

 

Sumber: Bisnis.com

Produksi sawit 2017 melonjak 15,8%

JAKARTA. Kinerja industri perkebunan kelapa sawit sampai tahun 2017 diprediksi melaju lebih kencang dibandingkan tahun 2016. Diproyeksikan sampai akhir tahun ini, produksi crude palm oil (CPO) bisa mencapai 36,5 juta ton, meningkat sekitar 15,8% dibandingkan produksi CPO tahun 2016 yang sebesar 31,5 juta ton.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono mengatakan, pihaknya optimis produksi CPO pada tahun ini mencapai target karena cuaca yang baik. Selain itu, produksi CPO juta tidak terpengaruh gencarnya kampanye negatif produk kelapa sawit dari Uni Eropa (UE) dan Amerika Serikat (AS).

“Kampanye negatif yang dilakukan itu hanya untuk memperebutkan pangsa pasar saja,” ujar Joko kepada KONTAN, Senin (11/12).

Gapki menilai permintaan terhadap CPO di pasar global justru terus meningkat. Karena itu, meskipun kerap dihadang kampanye negatif, tapi Indonesia tetap dapat mempertahankan pangsa pasar CPO di pasar global. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan melakukan kampanye masif untuk menkontra isu negatif yang dilontarkan UE dan AS. “Jadi kita melakukan kampanye juga supaya pasar tidak terpengaruh,”bebernya.

Selain itu, Joko bilang, Indonesia juga sudah memetakan mana pasar tujuan ekspor yang masih berpotensial seperti India, Pakistan, serta China. Pemetaan dilakukan sambil fokus mempertahankan pasar. Indonesia juga tengah berupaya membuktikan bahwa produksi minyak sawitnya sejalan dengan aspek keberlanjutan lingkungan. Hal ini dilakukan dengan melakukan berbagai sertifikasi sistem berkelanjutan.

Sertifikasi perkebunan berkelanjutan imenjadi bukti bahwa Indonesia mematuhi aspek lingkungan. “Bagi Indonesia, kita perlu wajah dan martabat kalau produk kita memiliki aspek keberlanjutan,” katanya.

Penyumbang terbesar

Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian (Kemtan) Bambang mengatakan, sampai saat ini produk perkebunan merupakan penyumbang produk domestik bruto (PDB) terbesar, yakni Rp 429 triliun pada tahun 2016.

Dari 15 komoditas perkebunan yang menyumbang devisa, sawit merupakan yang terbesar yakni Rp 260 triliun. Ia optimis tahun ini devisa yang disumbang jauh lebih besar lagi. “Dalam kondisi yang belum terurus dengan baik, perkebunan dapat memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan negara, terangnya.

Menurutnya, menjadi tugas pemerintah meningkatan produktivitas sawit milik petani yang produksinya baru sekitar 2 ton per ha, jauh di bawah produksi perusahan yang mencapai 8–10 ton per ha.

Untuk itu pemerintah konsisten melawan kampanye negatif terhadap sawit. Sebab pemerintah menyadari ada banyak yang tidak senang kalau perkebunan sawit Indonsia tidak maju.

Ketua Komisi IV DPR Edhy Prabowo menilai, Indonesia tidak gentar dengan resolusi sawit Uni Eropa, karena pasar ekspor sawit ke Uni Eropa hanya 15% dari total volume nasional. Apabila kita hentikan ekspor minyak sawit ke Eropa, saya yakin mereka akan kewalahan. Meskipun mereka mengakui impor sawit Indonesia terus meningkat hingga US$ 2 miliar, katanya

Direktur Eksekutif Dewan Minyak Sawit Indonesia Iskandar Andi Nuhung juga memperkirakan produksi minyak sawit akan meningkat hingga tahun depan. Di tahun mendatang Indonesia menargetkan produksi minyak sawit bisa mencapai 42 juta hingga 43 juta ton. “Harga tandan buah segar (TBS) sawit di petani juga naik menjadi sebesar Rp 2.000 per kg,” ujarnya.

 

Sumber: Kontan.co.id

SAWIT MERINDUKAN KEPASTIAN HUKUM

 

JAKARTA – Kepastian hukum yang didapat perusahaan perkebunan kelapa sawit, tatkala berhasil mendapatkan izin Hak Guna Usaha (HGU) yang dapat menguasai penggunaan lahan hingga puluhan tahun dan dapat diperpanjang kembali sesuai peruntukkannya. Kendati sulit untuk mendapatkan HGU, namun dengan kerja keras, perizinan harus didapat guna mengoperasikan perkebunan kelapa sawit di suatu wilayah.

Pentingnya HGU juga menjadi syarat utama bagi perkebunan kelapa sawit yang ingin mendapatkan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) yang berlaku secara madatori. Kewajiban perusahaan perkebunan kelapa sawit, harus mendapatkan kepastian berusaha melalui perizinan yang didapatkannya.

Memang tak mudah untuk mendapatkan perizinan HGU bagi perkebunan kelapa sawit, dimana seluruh tahapan dan proses yang dilakukan, harus konsisten dikerjakan hingga memakan waktu yang cukup panjang. Ada yang berproses hingga puluhan tahun, bahkan ada pula yang harus gigit jari, lantaran izin HGU tak kunjung didapat.

Sulitnya mendapatkan izin HGU, juga sudah lama dikeluhkan pelaku perkebunan kelapa sawit. Pasalnya, perkebunan kelapa sawit, membutuhkan areal lahan yang cukup luas. Berawal dari mendapatkan arahan izin lokasi hingga dapat memperoleh izin lokasi dan izin usaha perkebunan. Perkebunan kelapa sawit juga harus dapat memberikan kontribusi besar, bagi pembangunan ekonomi di sekitarnya.

Membangun infrastruktur dan fasilitas sosial juga menjadi kewajiban terdahulu, yang harus dilakukan untuk beroperasi di suatu wilayah. Melalui kontribusi perusahaan terhadap sosial dan lingkungan sekitarnya itu, maka perusahaan perkebunan kelapa sawit akan mampu mendapatkan kepercayaan masyarakat dan dukungan pemerintah daerah setempat.

Jika kepercayaan dan dukungan sudah didapat, maka perusahaan perkebunan kelapa sawit dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin HGU. Melalui kemampuan usaha dan modal yang dimiliki perusahaan, maka pembangunan perkebunan kelapa sawit dapat terwujud. Sebaliknya, jika kemampuan dan modal yang dimiliki tidak mencukupi, maka kebangkrutan akan terjadi.

Tentunya, manis dan pahit yang didapat dari berusaha berkebun kelapa sawit, juga sama dengan jenis usaha lainnya. Bila dilakukan dengan ketekunan dan kerja keras secara bersama, maka usaha perkebunan kelapa sawit tentu saja akan mampu berhasil. Peranan perusahaan dalam melakukan kolaborasi kerjasama dengan pemerintah daerah, masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan, memang menjadi kunci sukses bersama.

Kesuksesan juga dapat diraih perusahaan bersama dengan petani sebagai mitranya. Melalui keterlibatan petani kelapa sawit, maka pembangunan perkebunan kelapa sawit akan mampu membuktikan keberhasilannya secara langsung, dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan lingkungan sekitarnya. Pasalnya, petani merupakan bagian dari masyarakat luas yang mampu menggerakkan roda ekonomi di daerah.

Jika roda ekonomi di daerah telah berhasil berputar, maka perkebunan kelapa sawit juga akan mampu terus berkembang menjadi bagian dari pembangunan itu sendiri. Sebab itu, kepastian hukum sangat dinantikan perkebunan kelapa sawit, supaya dapat menjadi lebih maju dan menyejahterakan masyarakat luas.

Tugas Pemerintah Indonesia sebagai penguasa tentu saja harus memiliki regulasi yang mumpuni untuk mengatur lalu lintas perizinan usaha dengan baik. Bila tugas itu dilakukan dengan baik, maka kesejahteraan bersama dapat terwujud melalui pembangunan perkebunan kelapa sawit yang lestari.

 

Sumber: Infosawit.com

Kampanye Negatif Tak Pengaruhi Produksi Sawit

 

JAKARTA. Hingga saat ini Indonesia masih menghadapi kampanye negatif atas produk minyak sawit dan turunannya.

Meski begitu, Joko Supriyono, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mengatakan, hingga saat ini produksi minyak sawit Indonesia masih meningkat. Bahkan, produksi minyak sawit Indonesia bisa mencapai 36 juta ton hingga akhir tahun 2017.

Joko berpendapat kampanye negatif tersebut tidak berpengaruh terhadap produksi minyak sawit Indonesia. Hal ini disebabkan oleh permintaan minyak sawit global yang terus meningkat. Dia pun mengatakan, kampanye negatif yang dilakukan oleh negara lain bertujuan untuk merebut pasar yang ada.

“Selama permintaan global meningkat, kita masih bisa mengamankan pasar kita. Kalau pasar meningkat terus, tinggal siapa yang bisa merebut saja. Untuk bisa menguasai pasar tersebut akhirnya saling berkampanye,” ujar Joko kepada Kontan.co.id, Senin (11/12).

Kampanye negatif ini akan mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap minyak sawit Indonesia sehingga jika dibiarkan, maka akan mempengaruhi konsumsi dan jumlah ekspor minyak sawit Indonesia.

Joko tidak menampik bahwa ada beberapa negara yang terpengaruh kampanye negatif tersebut. Namun, menurutnya Indonesia tidak bisa tinggal diam.

“Kampanye negatif ini tidak boleh dibiarkan. Karena itulah kita harus terus berpacu. Artinya, kalau di sisi lain ada kampanye negatif, maka di sisi lain harus diadakan kampanye positif. Ini untuk menghambat atau mengurangi dampak,” tambah Joko.

Menurut Joko, Indonesia juga sudah memetakan maka pasar tujuan ekspor yang masih berpotensial. Menurutnya, di tengah serangan kampanye negatif tersebut, masih ada negara yang terus menyerap minyak sawit Indonesia, ada negara yang serapan minyak sawitnya terus meningkat, serta ada yang berpotensi ditingkatkan.

Joko bilang, dengan melakukan pemeraan, maka Indonesia bisa lebih fokus dalam mengarahkan perdagangan minyak sawitnya. Menurutnya, saat ini ada beberapa negara yang menjadi prioritas, seperti India, Pakistan, serta China.

Joko pun menambahkan, saat ini Indonesia pun tengah berupaya untuk membuktikan bahwa produksi minyak sawitnya sejalan dengan aspek keberlanjutan. Hal ini dilakukan dengan melakukan berbagai sertifikasi sistem berkelanjutan.

Menurut Joko, sebenarnya produsen minyak sawit di Indonesia sebenarnya tidak harus mendapatkan sertifikasi ini lantaran sudah terdapat berbagai aturan dan undang-undang yang mengatur sawit Indonesia. Namun, dia tidak memungkiri bahwa sertifikasi ini penting sebagai bukti bahwa Indonesia mematuhi aspek keberlanjutan. “Bagi Indonesia sendiri, kita perlu wajah dan martabat bahwa produk kita memiliki aspek keberlanjutan, dan dibuktikan dengan sertifikasi,” katanya.

 

Sumber: Kontan.co.id

Sawit Jadi Penyumbang Devisa Terbesar Perkebunan

 

JAKARTA. Kelapa sawit menjadi penyumbang terbesar terhadap produk domestik bruto (PDB). Tak heran, jika sawit sebagai kekuatan dan penopang industri.

“Dari 15 komoditas, sumbangan terbesar berasal dari kelapa sawit yang mencapai Rp260 triliun,” ujar Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian (Kemtan), Bambang dalam siaran pers, Senin (11/12).

Pada 2016 sektor perkebunan memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional sebesar Rp 429 triliun.

Pendapatan sektor perkebunan ini telah melebihi sektor minyak dan gas (migas) yang nilainya hanya Rp365 triliun. Dari 127 komoditas perkebunan, hanya 15 komoditas saja yang menghasilkan devisa.

Bambang bilang dalam kondisi yang belum terurus dengan baik, perkebunan dapat memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan negara. Dia menyebutkan, produktivitas kelapa sawit rata-rata nasional baru sekitar 2 ton per hektare (ha), padahal perusahaan sudah mencapai 8 ton ha hingga 10 ton per ha.

Oleh karena itu Bambang mengajak semua komponen bangsa untuk ikut memperkuat komoditas perkebunan nasional di mata dunia. Hal itu dikarenakan banyak negara yang tidak menghendaki perkebunan di Indonesia maju.

“Untuk itu, kita harus siap mengawal perkebunan Indonesia agar bebas dari tekanan luar negeri,” ungkap Bambang.

Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Musdhalifah Machmud mengatakan, perkebunan berperan sebagai sumber kemakmuran dan pemacu pembangunan wilayah terpencil. “Daerah terpencil atau remote area mulai terbangun dari perkebunan,” ujar Musdalifah.

Perbaikan citra kelapa sawit dilakukan dengan memperkuat dan meyakinkan pihak asing bahwa Indonesia sangat berkomitmen dalam melakukan praktik budidaya perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan.

Ini dibuktikan dengan adanya sertifikasi Indonesia Sustainability Palm Oil (ISPO). Di mana hingga saat ini jumlah sertifikasi ISPO yang telah diterbitkan adalah 346 dengan luas lahan 2,04 juta ha dengan total produksi CPO mencapai 8,75 juta ton.

 

Sumber: Kontan.co.id

Ada Kepentingan Negara Barat Dibalik Kampanye Hitam Sawit

 

Pemerintah Indonesia diminta tidak gentar menghadapi tekanan dunia internasional kepada sawit. Tekanan dan hambatan dagang tersebut sejatinya akal-akalan negara barat untuk mematikan potensi sawit dalam memenuhi kebutuhan minyak nabati global.

Pengamat politik J. Kristiadi mengatakan persoalan sawit di pasar internasional adalah persoalan kepentingan. Negara maju menggunakan segala instrumen untuk menghambat sawit. Negara maju membuat akal-akalan dengan macam-macam skema sertifikasi.

“Antar negara tidak ada pertemanan, yang ada persaingan. Sehingga Indonesia harus menggunakan semangat keindonesiaan untuk memperjuangan sawit di kancah internasional,” kata Kristiadi yang hadir menjadi pembicara Dialog Perkebunan di Instiper Pertanian Yogyakarta, dalam rangka Hari Perkebunan, 10 Desember 2017.

Pembicara dalam dialog perkebunan ini antara lain Bambang (Dirjen Perkebunan), Edhy Prabowo (Ketua Komisi IV DPR), J.Kristiadi (Pengamat Politik), dan Dr. Purwadi (Rektor Instiper).

Bentuk nyata tekanan tersebut adalah resolusi sawit yang diusulkan Parlemen Uni Eropa pada April 2017. Ketua Komisi IV DPR Edhy Prabowo menambahkan, Indonesia tidak gentar dengan resolusi sawit Uni Eropa, karena pasar ekspor sawit ke Uni Eropa hanya 15% dari total volume nasional. “Apabila kita hentikan ekspor minyak sawit ke Eropa, saya yakin mereka akan kewalahan. Meskipun mereka mengakui impor sawit di Indonesia terus meningkat mencapai US$ 2 miliar,” katanya.

Menurutnya, resolusi sawit Uni Eropa adalah bukti bahwa antar negara tidak ada saling membantu. “Resolusi sawit Uni Eropa membuat rakyat Indonesia susah. DPR Indonesia telah minta kepada parlemen Uni Eropa untuk membatalkan resolusi tersebut,” katanya.

Joko Supriyono, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mengatakan bahwa regulasi harus mempertimbangkan persaingan dalam konteks pasar global. Sebab, Indonesia bisa kehilangan momentum untuk memenuhi kebutuhan minyak nabati masyarakat dunia. Salah satu, pengamat minyak nabati yaitu James Fry meragukan kemampuan program intensifikasi sawit Indonesia untuk memenuhi pertumbuhan kebutuhan minyak makan global.

“Itu sebabnya perluasan lahan tetap dibutuhkan untuk menyuplai permintaan dunia. Jika kesempatan ini tidak diambil, maka produsen kedelai bisa mengambil peluang ini. Apakah indonesia rela menjadi nice country dengan merelakan ratusan juta hektare lahan dipakai untuk kedelai?” ujar Joko.

Joko menegaskan bahwa Indonesia harus pintar memainkan diplomasi di dunia internasional. Sebab, negara lain juga memainkan kepentingan dagang mereka. “Kita tidak harus mentolerir negara lain. Karena bangsa lain juga tidak toleransi, yang ada perang kepentingn. Diplomasi iya tapi berbaik hati nanti dulu kalau menyangkut perdagangan,” ujarnya.

ISPO dapat menjadi upaya memperkuat dan meyakinkan pihak asing bahwa Indonesia sangat berkomitmen dalam melakukan praktik budidaya perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan. Ini dibuktikan dengan adanya sertifikasi Indonesia Sustainability Palm Oil (ISPO). Di mana hingga saat ini jumlah sertifikasi ISPO yang telah diterbitkan adalah 346 dengan luas lahan 2.041.548,80 ha dengan total produksi CPO mencapai 8.757.839,40 ton.

Selain itu, pendapatan sektor perkebunan ini telah melebihi sektor minyak dan gas (migas) yang nilainya hanya Rp365 triliun. Dari 127 komoditas perkebunan, hanya 15 komoditas saja yang menghasilkan devisa.

“Dari 15 komoditas tersebut, sumbangan terbesar berasal dari kelapa sawit yang mencapai Rp260 triliun,” ujar Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian (Kementan) Bambang.

Rektor Institut Pertanian Stiper (Instiper) Yogyakarta Purwadi menuturkan, perkebunan menjadi sumber kemakmuran. Hal ini dibuktikan masyarakat bisa sejahtera. Ini lantaran mereka sudah mampu merubah cara pandang dari sumber eksploitasi menjadi teknik budidaya dengan baik.

Untuk itu, katanya, masyarakat harus merubah cara pandang (mindset) seolah-olah perkebuan tempat orang miskin. “Kita juga sering mengesankan perkebunan itu kumuh dan kotor. Padahal, perkebuan itu akan baik apabila menggunakan teknologi.”

 

Sumber: Sawitindonesia.com

Memperkuat Kontribusi Perkebunan Bagi Kemakmuran Bangsa di Hari Perkebunan-60

 

Sektor perkebunan telah membuktikan sebagai kontributor utama perekonomian dan pembangunan Indonesia. Ini terbukti dari sumbangan sektor perkebunan sebesar Rp 429 triliun terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, melebihi sektor minyak dan gas (migas). Pernyataan ini diungkapkan dalam Pembukaan Peringatan Hari Perkebunan ke-60 Tahun 2017, yang berlangsung di  Kampus Institut Pertanian Stiper (Instiper) Yogyakarta, Sabtu, 9 Desember 2017.

Dalam kata sambutannya, Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian (Kementan) Bambang menyebutkan Hari Perkebunan tahun ini juga dimaknai untuk membangkitkan kesadaran bersama membangun sektor perkebunan. Untuk itu, dibutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang handal.

“Instiper dijadikan gerbang utama untuk mengawal SDM perkebunan nusantara,” ujar Bambang.

Menurutnya, perkebunan memberikan peran yang sangat penting bagi fundamental ekonomi bangsa Indonesia. “Dalam kondisi yang belum terurus dengan baik, perkebunan dapat memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan Negara,” terangnya.

Meskipun, diakuinya, sumbangan terbesar berasal dari kelapa sawit yang mencapai Rp 260 triliun. Peringatan Hari Perkebunan tahun ini juga ingin meningkatkan daya saing perkebunan nasional, ditengah rendahnya produktivitas.

Dia menyebutkan, produktivitas kelapa sawit rata-rata nasional baru sekitar 2 ton/hektar, padahal perusahaan sudah mencapai 8-10 ton/hektar. Hal itu sama halnya yang dialami oleh tanaman kakao, kopi dan kelapa. Industri membutuhkan banyak kelapa, akan tetapi, produksinya terus menurun.

“Hari Perkebunan dapat dijadikan komunikasi dan diskusi membahas berbagai permasalahan tentang komoditas perkebunan. Baik itu pada perkebunan besar, perkebunan negara dan perkebunan rakyat untuk meningkatkan daya saingnya dalam mengawal kemajuan ekonomi nasional,” jelasnya.

Dia mengatakan, perkebuan dalam bahaya. “Kalau kita tidak sadar akan hal itu. Indonesia menjadi Negara penghasil pangan dan energi terbarukan paling produktif dan efisien di dunia. Banyak Negara lain tidak menghendaki kejayaan perkebunan Indonesia. Untuk itu, kita harus siap mengawal perkebunan Indonesia agar bebas dari tekanan luar negeri,” ungkap Bambang.

Dia menambahkan, berbagai isu negatif lahir utamanya yang dialami komoditas sawit. “Padahal sawit peyelamat hutan tropis dunia dan mengusahakan sawit dapat menghasilkan pangan maupun energi,” ujar Bambang.

Musdhalifah Machmud Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kemenko Perekonomian mengatakan, peran perkebunan sebagai sumber kemakmuran karena melihat siklus pembangunn negara Indonesia.

“Daerah terpencil atau remote area mulai terbangun dari perkebunan, lnataran yang dapat membangun infrastruktur, komunitas sosial dan ekonomi baru berasal dari pengembangan tanaman perkebunan,” ujar Musdalifah.

Dia menuturkan, perkebunan juga menjadi sumber perekat bangsa karena merekatkan anggota masyarakat yang hidup di wilayah jauh dari perkotaan maupun pedesaan.

Mukti Sardjono, Staf Ahli Menteri Pertanian, menyebutkan bahwa tantangan terbesar sektor perkebunan bagaimana memperkuat aspek keberlanjutan (sustainability).  Dalam kerangka sustainability tidak hanya berpikir kelapa sawit karena ada komoditi lain sudah punya standar bagus.

“Ada kopi, kakao dan komoditas lain sudah saatnya kita merekatkan dan menguatkan standar komoditas perkebunan indonesia. Regulasi dan undang-undang kita sejatinya mendukung pembangunan berkelanjutan,” ujar Mukti Sardjono.

Achmad Mangga Barani, Ketua, meminta pemerintah untuk memperkuat instrumen kelembagaan sektor perkebunan di daerah. Dari 33 provinsi di Indonesia, hanya ada 15 provinsi mempunyai dinas perkebunan. “Dari ratusan kabupaten, berapa jumlah dinas perkebunan di kabupaten. Kita bicara ingin memperkuat perkebunan. Tetapi bagaimana memperkuat instrumennya, tidak ada yang urus itu,” pungkas Mangga  Barani.

Pada acara puncak Hari Perkebunan tanggal 10 Desember 2017, berbagai kegiatan akan dilakukan seperti sepeda santai, pameran, dan talkshow perkebunan. Selain itu, Komisi ISPO akan menyerahkan sertifikat ISPO kepada sejumlah perusahaan perkebunan.

 

Sumber: Sawitindonesia.com