Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Replanting Kepada KUD Subur Makmur

Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo menyerahkan secara simbolis paket Perkebunan Sawit Rakyat kepada petani plasma binaan Asian Agri yang tergabung dalam Koperasi Unit Desa (KUD) Sawit Subur Rabu, (9 Mei 2018), sekaligus menandai dimulainya program peremajaan kebun kelapa sawit milik petani di Rokan Hilir, Provinsi Riau.

 

KUD Sawit Subur binaan Asian Agri diwakili oleh Ketua KUD, Bambang H. Sutjipto menerima secara langsung penyerahan simbolis paket Perkebunan Sawit Rakyat yang terdiri dari dana peremajaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per hektar untuk meremajakan kebun kelapa sawit seluas 492 hektar serta bibit kelapa sawit.

Direktur Sustainability & Stakeholder Relations Asian Agri, Bernard Riedo mengatakan bahwa bantuan pembiayaan peremajaan kebun kelapa sawit akan mendukung keberlanjutan industri sawit sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani sawit.

“Kami mengapresiasi dukungan pemerintah dan seluruh pihak terkait untuk menyukseskan program peremajaan kelapa sawit ini,” ujar Bernard dalam keterangan resmi.

Ketua KUD Sawit Subur, Bambang H.S. menuturkan bantuan pendanaan yang diterima memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap keberlangsungan program peremajaan kebun petani.

“Saya mewakili anggota KUD Sawit Subur mengucapkan terima kasih kepada pemerintah atas dukungan dana yang diberikan kepada kami. Bantuan ini membuat kami semakin yakin dengan keputusan untuk meremajakan kebun kelapa sawit kami yang kini sudah memasuki usia tua dan tidak lagi produktif,” ujar Bambang.

KUD Sawit Subur bermitra dengan Asian Agri sejak tahun 1991. Berlokasi di Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, KUD Sawit Subur saat ini beranggotakan 454 KK yang mengelola 908 hektar kebun kelapa sawit. Selain bermitra dalam mengelola kebun kelapa sawit, para petani juga turut dibekali mata pencaharian alternatif salah satunya melalui beternak.

“Kekhawatiran berkurangnya pendapatan yang umumnya dialami rekan-rekan petani saat meremajakan kebun dapat kami antisipasi salah satunya berkat hasil dari ekonomi alternatif melalui peternakan sapi dan kambing yang turut dibina oleh Asian Agri dengan kami,” ujar Bambang.

 

Sumber: Sawitindonesia.com

ISPO Wujud Kedaulatan Bangsa

 

Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) diharapkan menjadi jawaban atas isu negatif sawit. Pemangku kepentingan  berupaya memperkuat prinsip dan kriteria di dalam ISPO.

 

“Penerapan ISPO sudah menjadi komitmen pemangku kepentingan industri sawit. ISPO diharapkan dapat memberikan solusi dan meng-counter  isu negatif sawit di Eropa dan AS,” kata Azis Hidayat Kepala Sekretariat  Komisi  ISPO.

Dia menceritakan, pembentukan ISPO sejalan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perkebunan. “Jika dilihat dari tujuan ISPO sudah banyak yang tercapai. Terbukti dalam kurun dua tahun devisa sawit paling unggul dibanding komoditas lain,” ujar Azis dalam Seminar bertemakan ISPO dan Keberterimaan Pasar Global yang diselenggarakan Majalah SAWIT INDONESIA pada 29 Maret di Jakarta.

Namun, diakui Azis, industri sawit Indonesia belum berdaulat karena sertifikasi masih diatur sejumlah  pihak yang sebenarnya bukan produsen  sawit. “Kita sedang upayakan agar kedaulatan itu dapat terwujud,” tambahnya.

Azis menerangkan, saat ini ISPO sudah mengikuti Deklarasi Amsterdam, guna mengintegrasikan sektor industri swasta dalam produksi minyak kelapa sawit yang sustainable. Indonesia sebagai produsen CPO dunia harus melihat ini sebagai tuntutan yang serius terhadap sawit sustainable ke depan.

“Kita tidak usah membalas black campaign dengan hal yang sama, namun harus berbenah diri serta memperbaiki diri,” ujar Azis.

Menurut Azis, dengan adanya ISPO supaya industri kelapa sawit Indonesia patuh aturan.  “Dengan ISPO, industri kelapa sawit kita dapat tunjukkan sadar akan lingkungan supaya sawit sustainable dan berdaya saing,” ujar Azis.

Dia menuturkan, ISPO tidak ragu untuk melakukan perbaikan jika ada peraturan baru, prinsipnya ISPO mengikuti perkembangan zaman. “Untuk menjawab tuntutan rantai pasok, pada tahun ini Komisi ISPO akan usulkan melakukan sertifikasi suplai chain seperti RSPO. Kalau ada yang baik dari RSPO kita ambil, karena yang penting prinsipnya untuk keberlanjutan dan pada prinsipnya kita terbuka,” katanya.

Saat ini ISPO sudah memberikan pengakuan kepada 12 lembaga sertifikasi diantarnya : PT. Mutuagung Lestari, PT. Tuv Nord Indonesia, PT. Sucofindo (Persero), PT.Tuv Rheinland Indonesia, SAI Global, PT.Mutu Hijau Indonesia, PT. SGS Indonesia, PT. BSI Indonesia, PT. AJA Indonesia, Mutu Indonesia Strategis Berkelanjutan, Agri Mandiri Lestari dan PT. Bureau Verietas.

Sampai April 2018,  perkembangan jumlah auditor dan lembaga konsultan tercatat sudah ada 1.340 auditor, 8 lembaga konsultan dan 1 lembaga penyelenggaraan pelatihan auditor ISPO.

Aziz mengatakan standar ISPO dapat menjawab isu kerusakan hutan (deforestasi) yang dialamatkan sejumlah LSM dan negara maju. Sebab, bagi perusahaan yang lolos ISPO sudah dikatakan lahan sawitnya sudah  clear and clean dari kawasan hutan.

Mengenai  isu ketenagakerjaan juga dapat terjawab dengan ISPO, sebagai contoh ada perusahaan yang  masih yang membayar upah buruh di bawah Upah Minimum Propinsi (UMP), maka tidak dinyatakan lolos untuk menerima sertifikat ISPO. “Jika perusahaan sawit menerapkan ISPO, maka perusahaan tersebut dapat dikatakan sustainable,” ujar Azis.

Hingga kini tercatat sebanyak 613 perusahaan sawit yang telah mendaftar untuk mendapatkan sertifikasi ISPO. “Sementara total jumlah perusahaan sawit di Indonesia sekitar 1.200,  maka sudah 50% perusahaan yang ikut ISPO,” bebernya.

Dia menyebutkan, dari 613 laporan hasil audit yang diterima Komisi ISPO, ada 346 perusahaan sudah tersertifikasi ISPO. Dari jumlah  itu, luas perkebunan sawit 2.041.548 hektare dengan produksi  CPO sebesar 8.757.839 ton bersertifikat ISPO.

 

Sumber: Sawitindonesia.com

,

GIMNI Memperkirakan Konsumsi Minyak Sawit Nasional Naik 15,38%

FILE PHOTO: A worker collects palm oil fruit inside a palm oil factory in Sepang, outside Kuala Lumpur in this June 18, 2014 file photo. REUTERS/Samsul Said/File Photo GLOBAL BUSINESS WEEK AHEAD

JAKARTA. Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) memperkirakan tahun ini konsumsi minyak sawit nasional sebesar 12,75 juta ton. Konsumsi ini meningkat 15,38% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 11,05 juta ton

Konsumsi minyak sawit tersebut digunakan untuk produk makanan dan specialty fats sebanyak 8,4 juta ton, oleokimia sebanyak 845.000 ton, serta biodiesel sebanyak 3,5 juta ton.

 

Direktur Eksekutif GIMNI Sahat Sinaga mengatakan, peningkatan konsumsi di dalam negeri ini bukan disebabkan oleh berbagai hambatan yang dialami sawit Indonesia di luar negeri. “Di dalam negeri, di luar biodiesel, pertumbuhan pemakaian sawit untuk bahan pangan dan olekimia ini kira 3% per tahun, ini sesuai dengan pertumbuah penduduk dan ekonomi per tahunnya,” jelas Sahat, Selasa (8/5).

Sementara itu, menurutnya penggunaan biodiesel di dalam negeri pun akan terus meningkat karena adanya regulasi yang ditetapkan pemerintah. Dia bilang, biodiesel juga tidak hanya digunakan untuk kendaraan otomotif tetapi juga untuk kereta pun dan alat-alat berar industri. Inilah yang menurutnya akan mendorong pertumbuhan konsumsi minyak sawit yang besar.

Sementara itu, Sahat pun mengatakan bila konsumsi minyak sawit di dalam negeri terus ditingkatkan, maka Indonesia akan lebih kuat posisinya di pasar global. Meski begitu, Sahat mengatakan supaya penggunaan minyak sawit dalam negeri terus tumbuh, maka harga CPO harus lebih rendah dari saat ini.

Meski begitu, Sahat bilang terdapat beberapa strategi yang bisa mendorong turunnya harga minyak sawit meski harga tandan buah segar di tingkat petani tetap tinggi. Dia bilang, strateginya adalah meningkatkan produktivitas kebun sawit, terutama kebun petani rakyat.

Selanjutnya, meringankan peraturan perbankan untuk petani. Lalu, memanfaatkan semaksimal mungkin pemakaian bio massa. “Selama ini cangkang, tandan kosong, pelepah, dan batang sawit itu belum diikutkan dalam perhitungan harga TBS,” ujar Sahat.

 

Sumber: Kontan.co.id

Jokowi: Dolar Menguat Untungkan Ekspor Sawit

 

Rokan Hilir: Presiden Joko Widodo sempat berkomentar nilai tukar rupiah yang melemah. Jokowi menyebut kondisi ini menguntungkan industri kelapa sawit.

“Ya untuk kelapa sawit pasti senang lah, kan kita ekspor,” kata Jokowi saat meresmikan peremajaan sawit di Rokan Hilir, Riau, Rabu, 9 Mei 2018.

Menurutnya, industri kelapa sawit yang fokus mengekspor produk, memberi devisa yang cukup besar bagi Indonesia. Sebab dengan nilai mata uang rupiah yang saat ini, minyak sawit mentah yang dijual ke negara lain akan menghasilkan banyak pundi rupiah.

Pun demikian, Jokowi tak menutup mata pada dampak penguatan dolar terhadap rupiah. Menurutnya, hal tersebut terjadi pada semua negara, tak hanya di Indonesia. Sebab kenaikan suku bunga di Amerika Serikat didongkrak tiga hingga empat kali dalam beberapa waktu ke depan.

Sudah ada koordinasi dan komunikasi intens dengan Bank Indonesia (BI) terkait hal ini. “Semua negara ini mengalami hal yang sama. Kita terus (komunikasi dengan Bank Indonesia) bahkan sebelum saya berangkat ke sini (Riau) pun komunikasi,” kata Jokowi.

Terpisah, Menteri Koordiantor Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyebut harus ada kebijakan dari BI terkait hal ini. Salah satu opsi dengan menaikan suku bunga. Sebab selama tujuh bulan terakhir 7 day repo rate stagnan 4,25%.

“Nah karena naik kebutuhannya tekanan itu membuat kita sebenarnya tinggal memilih biarkan kurs melemah atau suku bunganya dinaikan,” kata Darmin.

Untuk diketahui, nilai tukar rupiah berada di level Rp 14 ribu per dolar AS pada Selasa, 8 Mei 2018. Berdasarkan kurs referensi Jakarta Interbank Spot dolar Rate (JISDOR) di Bank Indonesia, nilai tukar rupiah sebesar Rp 14.036 per dolar AS pada hari itu sedikit melemah dibandingkan Senin, 7 Mei 2018, di level Rp 13.956 per dolar AS.

Adapun data Bloomberg USDIDR Spot Exchange Rate, perdagangan rupiah pada Selasa, dibuka di level Rp 14.004 per dolar AS dan ditutup di level Rp 14.052 per dolar AS. Rupiah diperdagangkan di kisaran Rp 14.004 sampai Rp 14.053 per dolar AS pada Selasa.

 

Sumber: Metrotvnews.com

Jokowi Minta Peremajaan Sawit di Riau Segera Diselesaikan

 

PEKANBARU – Presiden Joko Widodo meresmikan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) seluas 25.423 hektare di Provinsi Riau. Acara ini berlangsung di Kabupaten Rokan Hilir, Rabu (9/5).

Khusus di Kabupaten Rokan Hilir, lahan sawit yang diremajakan seluas 15.000 hektare yang melibatkan kurang lebih 5 ribu petani swadaya setempat.

“Untuk meremajakan seperti ini, tahun ini target kita di seluruh tanah air itu ada 185 ribu hektare. Di Provinsi Riau sendiri akan dikerjakan 25 ribu hektare,” ujar Presiden yang beken disapa Jokowi, dalam sambutannya.

Peremajaan kelapa sawit rakyat untuk meningkatkan produktivitas tersebut dilakukan di delapan kabupaten di Riau, yakni Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kampar, Siak, Pelalawan, Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, dan Bengkalis. Sebagian besar dari perkebunan yang ada sudah berusia tua.

Padahal, kata Jokowi, bila dibandingkan dengan perkebunan milik perusahaan, produksi kelapa sawit milik masyarakat dua kali lipat lebih banyak. Inilah alasan mengapa pemerintah segera melakukan replanting.

Melalui program PSR, untuk setiap hektare lahan sawit akan dibantu pendanaan oleh pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit sebesar Rp 25 juta yang disalurkan melalui perbankan yang ditunjuk.

Dana tersebut bisa digunakan oleh para petani sawit sebagai modal awal untuk melakukan penebangan tanaman kelapa sawit tua, penyiapan bibit, dan penanamannya.

Pemerintah juga mempercepat penerbitan sertifikat hak atas tanah yang digunakan para petani sebagai lahan-lahan kelapa sawit mereka. Sebab selama ini petani belum mengantongi sertifikat kebunnya.

“Kalau sudah memiliki sertifikat, ini adalah tanda bukti hak hukum atas tanah yang dimiliki. Sudah, tidak akan ramai-ramai nanti menjadi sengketa dengan tetangganya dan perusahaan swasta,” jelas mantan wali kota Surakarta itu.

Pada kesempatan itu Jokowi menyerahkan 100 sertifikat hak atas tanah kepada para petani sawit di Rokan Hilir.

Tahun ini, pemerintah mengalokasikan sebanyak 15 ribu sertifikat untuk para pemilik lahan yang belum bersertifikat khusus di Rokan Hilir.

“Jadi saya harapkan program ini betul-betul segera dimulai, segera diselesaikan. Jangan lupa Pak Menteri, Pak Gubernur, Pak Bupati, ini saya cek nanti, jalan atau tidak,” tegasnya.

Pada acara itu hadir mendampingi presiden, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Plt. Gubenur Riau Wan Thamrin Hasyim.(fat/jpnn)

 

Sumber: Jpnn.com

,

Minyak Goreng di Atas HET

 

Harga minyak goreng curah masih tergolong tinggi di pasar tradisional menjelang Ramadan tahun ini. Berdasarkan pantauan Kontan harga minyak goreng curah di Pasar Bendungan Hilir Jakarta Pusat dan Palmerah Jakarta Selatan, rata-rata harga minyak goreng curah adalah Rp 12.000-Rp 13.000 per liter. Harga itu di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng curah yang ditetapkan Kementerian Perdagangan Rp 10.500 per liter dan kemasan sederhana Rp 11.000 per liter.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga menuding mahalnya harga minyak goreng saat ini disebabkan rendahnya sistem pengawasan. “Bukan hanya pemerintah, tapi kami juga sulit mengawasi, misalnya dari pabrik harganya Rp 8.900 per liter, tapi di pasar bisa mencapai Rp 12.500 per liter karena tak diawasi,” ujarnya, Selasa (8/5).

Menurut Sahat, penetapan HET memang tak bisa menekan harga. Sebab HET hanyalah imbauan dan bukan bersifat memaksa di pasar tradisional. Namun, menurutnya HET minyak goreng sudah diterapkan di ritel modern. “Ini menjadi instrumen supaya pedagang tidak menjual tinggi. Orang bisa beralih ke pasar modern, harapannya pasar tradisional akan mengikuti harga minyak goreng di pasar ritel,” tambahnya.

 

Sumber: Harian Kontan

Menko Luhut: Kalau Sawit Terus Disudutkan, Kami Bisa Bertindak

 

Menko Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, menyebutkan pemerintah mengambil upaya diplomasi untuk menghadapi resolusi parlemen Uni Eropa yang berencana menghapuskan sawit sebagai sumber bahan baku biofuel. Dalam pandangannya, masih ada peluang  bagi sawit Indonesia karena keputusan Parlemen Uni Eropa belum final.

Menko Luhut menerangkan bahwa pemerintah telah melobi Uni Eropa melalui kunjungan diplomasi bertemu Komisi Perdagangan Uni Eropa di Brussel, Belgia. Selain itu, dia bersama rombongan berkunjung ke sejumlah negara seperti Belanda dan Jerman.

“Di hadapan mereka (Eropa), Saya tegaskan jangan ajari kami tentang lingkungan. Karena kami sudah paham dengan lingkungan,”kata Luhut saat memberikan pidato utama dalam Seminar “Menjawab  Hambatan Perdagangan Ekspor Minyak Sawit di Pasar Global,” di Jakarta, Selasa (8 Mei 2018).

Berkaitan retaliasi, dikatakan Luhut, pemerintah Indonesia tidak mengenal retaliasi sepanjang perundingan dan diplomasi masih bisa berjalan. “Tetapi kalau (sawit) terus disudutkan, kami bisa ambil tindakan,” tegasnya.

Selanjutnya, kata Luhut, dirinya telah datang khusus ke Vatikan dalam kunjugan tersebut untuk menyampaikan peranan sawit dalam pengentasan kemiskinan. “Saya ke Vatikan karen ada ingin menyampaikan masalah kemiskinan dan keadilan. Minggu depan, kami  akan kembali ke sana (Vatikan) untuk mengadakan seminar membahas persoalan tersebut,” ujar Luhut.

Luhut mengatakan masih ada peluang untuk menguatkan posisi Indonesia di hadapan Uni Eropa.  Sebab, sebuah keputusan haruslah dibahas melalui suatu proses legislasi yang kompleks antara Parlemen Uni Eropa, Komisi Uni Eropa, dan Energy Council yang terdiri dari masing-masing negara anggota.

Luhut mengakui ancaman terhadap pasar ekspor kelapa sawit Indonesia saat ini berasal dari Uni Eropa dan India. Uni Eropa sedang mendiskusikan pembatasan penggunaan kelapa sawit pada biodiesel yang dipasarkan di Uni Eropa, sementara India menaikkan tarif impor untuk CPO dan turunannya menjadi 44% dan 54%.

Oleh karena itu, dijelaskan Luhut, pemerintah Indonesia akan menerapkan diplomasi perdagangan yang offensive dengan mengedepankan dialog dan lobi, terutama menjelaskan langkah-langkah yang sudah diambil oleh pemerintah untuk mendorong penerapan prinsip-prinsip sustainability dalam sektor kelapa sawit.

Sebagai penutup, Menko Luhut menegaskan, Indonesia akan menerapkan diplomasi perdagangan yang cukup offensive, dengan tetap mengedepankan dialog dan lobi, terutama dengan menjelaskan langkah-langkah yang sudah diambil pemerintah untuk mendorong penerapan prinsip-prinsip suistainability dalam sektor kelapa sawit.

“Perkebunan kelapa sawit harus memperhatikan aspek lingkungan, agar menghasilkan pertumbuhan yang berkelanjutan sehubungan dengan itu pemerintah mengambil langkah moratorium perluasan lahan sawit, restorasi lahan gambut dan mencegah alih fungsi lahan konservasi,” pungkas Menko Luhut.

 

Sumber: Sawitindonesia.com

Resolusi Eropa Tidak Menyelesaikan Persoalan Deforestasi

 

Resolusi parlemen  Uni Eropa tidak  akan menjawab masalah deforestasi yang dituduhkan kepada industri sawit di Indonesia. Pasalnya, kebutuhan minyak nabati global  sangat bergantung kepada pasokan minyak sawit.

Staf Khusus Menteri Perdagangan, Lili Yan Ing menyatakan bahwa Pemerintah telah melayangkan surat kepada Komisi UE bahwa mengeluarkan minyak sawit dari bahan bakar biofuels tidak akan menjawab isu deforestasi. Karena isu deforestasi tidak bisa dikaitkan secara langsung dengan industri kelapa sawit.

“Indonesia akan berpegang teguh pada non-discriminative, fair, equitable treatment. Oleh karena itu, kami menolak bila terdapat diskriminasi. Bila produk kami didiskriminasi maka segala langkah akan kami tempuh untuk memperjuangkan hak kami.” Ungkapnya.

Pernyataan ini mengemuka dalam seminar “Menjawab Hambatan perdagangan Ekspor Minyak Sawit di Pasar Global” di Singosari Room, Hotel Borobudur Jakarta. Rencana parlemen Uni Eropa untuk mengeluarkan kelapa sawit sebagai salah satu bahan dasar biofuels di Eropa pada tahun 2021 mendapat respon keras dari berbagai kalangan di Indonesia.

“Jika alasan parlemen UE adalah terkait deforestasi dan perusakan lingkungan, maka tuduhan tersebut sama sekali tidak benar. Selama ini industri kelapa sawit telah memenuhi aspek-aspek keberlanjutan sesuai yang diwajibkan oleh Pemerintah melalui ISPO (Indonesia Sustainable palm Oil).” Ungkap Direktur Eksekutif CPOPC, Mahendra Siregar.

Disinggung masalah deforestasi, Ia mencontohkan bahwa pada tahun 2050, permintaan minyak nabati dunia diperkirakan akan mencapai 400 juta ton. Dengan rata-rata produksi 6-7 ton CPO per hektar maka, 30 tahun mendatang diperlukan sekitar 30 juta ha lahan sawit untuk mencukupi kebutuhan tersebut. Sementara jika kita harus mengandalkan pada kedelai misalnya, yang memiliki produktivitas 1:10 kelapa sawit, diperlukan sekitar 200 juta-300 juta hektar lahan tambahan. “Data tersebut bisa menjawab, mana yang menyebabkan lebih banyak deforestasi,” imbuhnya.

Menanggapi hal tersebut perwakilan UE, menyatakan bahwa resolusi tersebut masih dalam tahap pembahasan. Bucki Michael  EU Climate Change and Environment Counselor menyatakan, masih akan melakukan kajian lebih lanjut terkait isu deforestasi maupun perubahan iklim yang disebabkan oleh industri sawit.

 

Sumber: Sawitindonesia.com

,

GIMNI: Harga Minyak Goreng Yang Tinggi Karena Tidak Adanya Pengawasan

 

JAKARTA. Saat ini pemerintah sudah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk minyak goreng. Untuk minyak goreng kemasan sederhana ditetapkan Rp 11.000 per liter, sementara untuk minyak goreng curah ditetapkan Rp 10.500 per liter.

Namun, berdasarkan pantauan Kontan.co.id di salah satu pasar tradisional di Jakarta. Harga minyak goreng curah masih berkisar Rp 12.000 – 13.000 per liter.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga mengakui, harga minyak goreng yang tinggi tersebut dikarenakan tidak ada pengawasan. Bahkan, pemerintah pun sulit untuk melakukan pengawasan ini.

“Kami pun kesulitan mengatasi hal ini. Misalnya produsen dari pabrik harganya Rp 8.900 per liter, bisa di pasar tradisional Rp 12.500. Ini karena tidak ada pengawasan,” ujar Sahat, Selasa (8/5).

Menurut Sahat, adanya HET tak serta merta bisa menekan harga. Pasalnya, penetapan HET ini hanyalah sebuah imbauan bukan bersifat memaksa.

Meski begitu, Sahat pun menjelaskan bahwa penerapan HET itu sudah ditetapkan di retail modern. “Ini menjadi semacam instrumen supaya pedagang tidak menjual tinggi. Orang kan membeli di sini, nah nantinya di pasar tradisional mengikuti ini. Dan ternyata cara ini berhasil di beberapa pasar tradisional,” tambah Sahat.

Menurut Sahat, harus ada alat yang dapat digunakan untuk mengawasi minyak goreng itu. Salah satu alat tersebut bisa berupa regulasi.

Sumber: Kontan.co.id

RI Gandeng Universitas Jepang Kembangkan Energi Terbarukan

 

Jakarta – Indonesia memiliki kekayaan dengan berbagai sumber daya alam yang bisa menjadi potensi besar untuk pengembangan Energi Terbarukan sehingga dapat mewujudkan ketahanan energi masa depan. Hal ini sejalan dengan konsep green economy yang telah berkembang secara luas di dunia sebagai jawaban terhadap kebutuhan dan strategi pengurangan emisi.

“Pengembangan Energi Terbarukan ini sesuai agenda lO prioritas nasional yang tertuang di dalam roadmap Making Indonesia 4.0,” kata Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kementerian Perindustrian, Ngakan Timur Antara di Jakarta, disalin dari siaran resmi.

Oleh karena itu, sebagai implementasinya, BPPI akan menggandeng Algae Biomass and Energy System (ABES) University of Tsukuba. Jepang yang telah berpengalaman dalam melakukan riset untuk komoditas alga atau gang-gang menjadi salah satu sumberenergi. “Saatini, A-BES sedang mengembangkan pilot plant yang bertujuan untuk menghasilkan biofuel dari alga yang dapat dibudidaya sepanjang musim,” jelas Xgakan.

Dalam waktu dekat, juga akan dilakukan studi laboratorium untuk mengoptimalkan alga denganpalm oil Mill Effluent (POME). “Dalam proses produksi untuk menghasilkan minyak kelapa sawit, dihasilkan pula POME. Namun, saat ini dalam jumlah yang besar, POME belum banyak diolah dan hanya menjadi limbah,” ungkapnya.

Sementara POME adalah salah satu penghasil gas metan (CH4) yang berkontribusi pada emisi gas rumah kaca (GRK).

 

Sumber: Harian Ekonomi Neraca