Ekspor Minyak Sawit Indonesia Diprediksi Turun Lagi

 

Jakarta – Pergerakan harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) kembali melemah pada perdagangan Jumat, 19 Mei 2017, seiring dengan perubahan positif pada kinerja mata uang ringgit Malaysia. Kontrak berjangka CPO untuk Agustus 2017, kontrak teraktif di Bursa Malaysia, hari ini dibuka dengan kenaikan 0,19 persen atau 5 poin di posisi 2.631 ringgit per ton.

Namun pergerakannya berbalik melemah 0,50 persen atau 13 poin ke level 2.613 ringgit per ton pada pukul 10.15. Adapun pada perdagangan Kamis, 18 Mei 2017, harga CPO kontrak Agustus ditutup melemah 0,64 persen atau 17 poin ke level 2.626 seiring dengan pelemahan pada minyak kedelai yang membatasi permintaan.

“Bursa sawit mengekor pelemahan pada bursa minyak kedelai Amerika Serikat dan minyak sawit Dalian,” ujar Tasvinderjit Singh, associate director CIMB Futures di Kuala Lumpur.

Adapun nilai tukar ringgit terpantau berbalik menguat 0,01 persen ke 4,3275 per dolar Amerika pada pukul 10.27, setelah dibuka dengan pelemahan tipis 0,08 persen di posisi 4,3315.

Turut menekan sawit, ekspor minyak sawit dari Indonesia diprediksi turun untuk bulan ketiga pada April. Ini rentetan penurunan terpanjang dalam dua tahun di saat para pembeli Uni Eropa mengurangi pembelian dan konsumsi domestik meningkat.

Menurut data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia yang dihimpun Bloomberg, angka tersebut terendah sejak September sekaligus merupakan rentetan penurunan terpanjang sejak Februari 2015.

“Ekspor turun pada bulan April, terutama ekspor ke UE karena mereka lebih memilih menggunakan minyak canola untuk biodiesel,” ujar Sahat Sinaga, Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia.

Menurutnya, tingkat permintaan kemungkinan akan turun akibat pihak Parlemen Eropa menyerukan standar lingkungan yang lebih ketat untuk minyak kelapa sawit.

Sumber: Tempo.co

Konsumsi Minyak Goreng Meningkat Mendekati Momen Ini

JAKARTA – Permintaan minyak goreng kemasan diprediksi akan terus melonjak seiring dengan makin dekatnya bulan Ramadan dan Lebaran. Bila bulan-bulan sebelumnya rata-rata kebutuhan minyak goreng kemasan sebanyak 13 juta liter hingga 14 juta liter per bulan, saat Ramadan dan Lebaran permintaan akan naik menjadi 20 juta liter.
Agar tidak terjadi kelangkaan pasokan di pasaran, sejumlah produsen telah menyiapkan langkah.

Komisaris Utama PT Wilmar Nabati Indonesia Master Parulian Tumanggor mengatakan, kebutuhan minyak goreng untuk Lebaran memang meningkat dibandingkan kondisi normal.

Oleh karena itu 14 produsen minyak goreng dalam negeri telah berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan nasional selama bulan Ramadan dan Lebaran. “Untuk ketersediaan minyak goreng tidak ada masalah, kami produsen sudah menyatakan menyanggupi semua kebutuhan kepada Kementerian Perdagangan (Kemdag),” ujarnya kepada KONTAN, Selasa (16/5).

Kebutuhan minyak goreng saat Ramadan dan Lebaran akan naik menjadi sekitar 20 juta liter per bulan. Untuk memenuhi kebutuhan, para produsen minyak goreng sudah menyediakan stok jauh-jauh hari. Produsen juga tidak khawatir bila permintaan meningkat di luar prediksi, sebab saat ini sudah ada stok yang siap dikeluarkan sebanyak 1,5 juta ton ke pasar.

Tumanggor berjanji, walau saat ini ada tren kenaikan harga minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) menjelang bulan suci ini, tidak akan berpengaruh pada kenaikan harga minyak goreng kemasan. “Kami tetap berkomitmen pada harga yang telah ditetapkan pemerintah,” katanya.

Birokrasi rumit
Pada tahun ini, total kebutuhan minyak goreng kemasan di seluruh Indonesia diperkirakan akan mencapai sebesar 1,1 juta ton. Sedangkan untuk minyak goreng curah diperkirakan mencapai 3,5 juta ton.

Minyak goreng curah inilah yang kemudian disulap menjadi minyak goreng kemasan sederhana yang oleh Kemdag harganya dibatasi sebesar Rp 11.000 per liter di toko ritel modern. Menurut pengamatan KONTAN, jenis minyak goreng kemasan sederhana masih langka di toko-toko modern. Hal itu berbanding terbalik dengan ketersediaan minyak goreng kemasan bermerek yang berjudel.

Kelangkaan ini terjadi karena kurangnya pasokan minyak goreng kemasan sederhana yang kebutuhannya mencapai 14.000 liter per hari. Sementara yang tersedia hanya sekitar 6.000 liter per hari.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga mengatakan, langkanya pasokan minyak goreng kemasan sederhana di toko ritel modern disebabkan rumitnya birokrasi di toko modern, bukan karena produsen minyak goreng tidak memasok produk nya ke pasar ritel.

Dia bilang, banyak produsen minyak goreng yang mengeluhkan birokrasi pengiriman produk karena harus terlebih dahulu ter register sebagai pemasok. “Padahal, program Kemdag ini bersifat ad-hoc. Birokrasi di ritel itu jelimet,” keluhnya.

Bahkan dia mengaku ada peritel yang meminta supaya produsen minyak goreng terlebih dahulu terdaftar di bank mereka sebagai vendor. Selain itu janji pembayaran tiap dua pekan setelah masuk juga kerap molor. Sahat juga bilang banyak peritel yang ogah-ogahan membuka purchase order (PO) minyak goreng kemasan sederhana. “Mereka mengira produsen migor mengemis agar bisa memasarkan minyak goreng kemasan sederhana,” katanya.
Untuk itu GIMNI meminta peritel modern membenahi sistem administrasi mereka terlebih dahulu.

Sumber: Banjarmasin.tribunews.com

Konsumsi Minyak Goreng Meningkat

Seorang pekerja mengisi minyak goreng curah ke dalam jeriken di agen penjualan minyak goreng di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (3/6/2014). Menjelang Ramadan harga minyak goreng curah naik dari Rp 9.500 per liter menjadi Rp 10.400 per liter. Warta Kota/Angga Bhagya Nugraha

 

JAKARTA. Permintaan minyak goreng kemasan diprediksi akan terus melonjak seiring dengan makin dekatnya bulan Ramadan dan Lebaran. Bila bulan-bulan sebelumnya rata-rata kebutuhan minyak goreng kemasan sebanyak 13 juta liter hingga 14 juta liter per bulan, saat Ramadan dan Lebaran permintaan akan naik menjadi 20 juta liter.

Agar tidak terjadi kelangkaan pasokan di pasaran, sejumlah produsen telah menyiapkan langkah. Komisaris Utama PT Wilmar Nabati Indonesia Master Parulian Tumanggor mengatakan, kebutuhan minyak goreng untuk Lebaran memang meningkat dibandingkan kondisi normal.

Oleh karena itu 14 produsen minyak goreng dalam negeri telah berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan nasional selama bulan Ramadan dan Lebaran. “Untuk ketersediaan minyak goreng tidak ada masalah, kami produsen sudah menyatakan menyanggupi semua kebutuhan kepada Kementerian Perdagangan (Kemdag),” ujarnya kepada KONTAN, Selasa (16/5).

Kebutuhan minyak goreng saat Ramadan dan Lebaran akan naik menjadi sekitar 20 juta liter per bulan. Untuk memenuhi kebutuhan, para produsen minyak goreng sudah menyediakan stok jauh-jauh hari. Produsen juga tidak khawatir bila permintaan meningkat di luar prediksi, sebab saat ini sudah ada stok yang siap dikeluarkan sebanyak 1,5 juta ton ke pasar.

Tumanggor berjanji, walau saat ini ada tren kenaikan harga minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) menjelang bulan suci ini, tidak akan berpengaruh pada kenaikan harga minyak goreng kemasan. “Kami tetap berkomitmen pada harga yang telah ditetapkan pemerintah,” katanya.

Birokrasi rumit

Pada tahun ini, total kebutuhan minyak goreng kemasan di seluruh Indonesia diperkirakan akan mencapai sebesar 1,1 juta ton. Sedangkan untuk minyak goreng curah diperkirakan mencapai 3,5 juta ton.

Minyak goreng curah inilah yang kemudian disulap menjadi minyak goreng kemasan sederhana yang oleh Kemdag harganya dibatasi sebesar Rp 11.000 per liter di toko ritel modern. Menurut pengamatan KONTAN, jenis minyak goreng kemasan sederhana masih langka di toko-toko modern. Hal itu berbanding terbalik dengan ketersediaan minyak goreng kemasan bermerek yang berjudel.

Kelangkaan ini terjadi karena kurangnya pasokan minyak goreng kemasan sederhana yang kebutuhannya mencapai 14.000 liter per hari. Sementara yang tersedia hanya sekitar 6.000 liter per hari.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga mengatakan, langkanya pasokan minyak goreng kemasan sederhana di toko ritel modern disebabkan rumitnya birokrasi di toko modern, bukan karena produsen minyak goreng tidak memasok produk nya ke pasar ritel.

Dia bilang, banyak produsen minyak goreng yang mengeluhkan birokrasi pengiriman produk karena harus terlebih dahulu ter register sebagai pemasok. “Padahal, program Kemdag ini bersifat ad-hoc. Birokrasi di ritel itu jelimet,” keluhnya.

Bahkan dia mengaku ada peritel yang meminta supaya produsen minyak goreng terlebih dahulu terdaftar di bank mereka sebagai vendor. Selain itu janji pembayaran tiap dua pekan setelah masuk juga kerap molor. Sahat juga bilang banyak peritel yang ogah-ogahan membuka purchase order (PO) minyak goreng kemasan sederhana. “Mereka mengira produsen migor mengemis agar bisa memasarkan minyak goreng kemasan sederhana,” katanya.

Untuk itu GIMNI meminta peritel modern membenahi sistem administrasi mereka terlebih dahulu.

 

Sumber: Kontan.co.id

Biofuel Makers Upbeat About Rl-China Cooperation

Local businesess are throwing their support behind the governments potential cooperation with China in supporting the latters goal to boost the domestic use of biodiesel amid negative sentiment about Indonesian biodiesel products in Europe and the United States.

During his visit to China on the weekend. President Joko “Jokowi” Widodo announced Indonesias commitment to supply more crude palm oil (CPO) to help China meet its 5 percent biodiesel blending target – a move that was welcomed by Chinese President Xi Jinping.

At the same time, President Jokowi also imited China to invest in Indonesias downstream businesses, which are set to use 40 million tons of CPO by 2020.

“We are ready to cooperate with China, whether by supplying the CPO, biodiesel or even the technology needed. Moreover, well be happy if they want to invest their money here or even vice versa,” Indonesian Biofuel Producers Association (Aprobi) chairman Paulus Tjakrawan told The Jakarta Post on Tuesday.

“China is committed to moving toward a cleaner energy future. Hence, we will seek the opportunities to team up with them.”

Last year, Indonesia shipped 5.28 million tons of CPO overseas, with the majority going to India, data from the Geneva-based International Trade Center show. Other major destinations were the Netherlands, Singapore, Italy, Spain and Germany.

China, meanwhile, bought a tiny fraction of Indonesias CPO exports last year, at only 14,000 tons.

China adopted a 10 percent ethanol blending (E10) policy in at least 11 provinces in 2016. In those mandated areas, state-owned petroleum companies are required to purchase and blend 10 percent fuel ethanol into gasoline from designated plants.

It has also maintained over the past seven years a trial program requiring a biodiesel-diesel blending ratio of 2 to 5 percent in Hainan province.

Such policies are in line with Chinas long-term plan to reduce dependence on imported energy. Chinas 13 th Five-Year Plan (FYP), devised in October last year, states the countrys goal to produce 5 million tons of ethanol and 2 million tons of biodiesel by 2020.

Indonesian Vegetable Oil Refiners Association (GIMNI) executive director Sahat Sinaga said collaboration between Indonesia and China would benefit both parties, because Southeast Asias biggest economy had a large amount of idle capacity- in its biodiesel industry.

Indonesia currently has an annual production capacity of 10 million tons of biodiesel, while the utilization has reached less than 30 percent due to low domestic demand.

“So, if we can supply biodiesel to China, it is going to be a winwin solution for both countries,” Sahat said.

“Moreover, China will likely prefer to use palm oil, which is cheaper by around USS180 to $200 per ton than oil made from rapeseed, soybeans or sunflowers.”

CPO prices hovered between S655 and S717.5 per ton throughout April ?.fter staying between S685 and S750 per ton the previous month.

Meanwhile, Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia research director Mohammad Faisal said Indonesia should make sure that there would be no tariff or non-tariff barriers that would make it hard to realize such cooperation with China.

Since mid-2015, the government has been charging levies of $50 per ton for CPO shipments and $30 for processed palm oil products to palm oil exporters, when CPO prices stand at below $750 a ton in a bid to help pay for biodiesel subsidies, replanting, research and development of oil palm farmers to boost their production.

Exports of palm oil products increased by 23.5 percent year-on-year to 8.02 million tons in the first quarter of this year, data from the Indonesia Association of Oil Palm Producers (GAPKI) show.

In the month of March, exports decreased by 5 percent to 2.53 million tons due to slowing global demand, especially from India and China.

At that time, palm oil exports to India and China accounted for 430,030 tons and 322,140 tons, respectively, down by 27 percent and 18 percent month-on-month.

Nonetheless, Sahat said that possible cooperation with China would prove that negative sentiment surrounding Indonesias biodiesel industry was baseless.

In March, the US commercial trade association National Biodiesel Board (NBB), along with dozens of biodiesel producers, filed a petition to the US Department of Commerce and the US International Trade Commission to impose anti-dumping and countervailing duties on imports of biodiesel from Argentina and Indonesia.

To make things worse, the European Union decided in early April to gradually reduce the use of vegetable oils, including palm oil, that were not sustainably produced in biodiesel production in a bid to reduce deforestation – a move that could harm Indonesia as one of the worlds largest producers of palm oil.

Fedina S. Sundaryani/ Viriya P. Singgih

Sumber: The Jakarta Post

 

Konsumsi Minyak Goreng Meningkat

 

 

JAKARTA. Permintaan minyak goreng kemasan diprediksi akan terus melonjak seiring dengan makin dekatnya bulan Ramadan dan Lebaran. Bila bulan-bulan sebelumnya rata-rata kebutuhan minyak goreng kemasan sebanyak 13 juta liter hingga 14 juta liter per bulan, saat Ramadan dan Lebaran permintaan akan naik menjadi 20 juta liter.

Agar tidak terjadi kelangkaan pasokan di pasaran, sejumlah produsen telah menyiapkan langkah. Komisaris Utama PT Wilmar Nabati Indonesia Master Parulian Tumanggor mengatakan, kebutuhan minyak goreng untuk Lebaran memang meningkat dibandingkan kondisi normal.

Oleh karena itu 14 produsen minyak goreng dalam negeri telah berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan nasional selama bulan Ramadan dan Lebaran. “Untuk ketersediaan minyak goreng tidak ada masalah, kami produsen sudah menyatakan menyanggupi semua kebutuhan kepada Kementerian Perdagangan (Kemdag),” ujarnya kepada KONTAN, Selasa (16/5).

Kebutuhan minyak goreng saat Ramadan dan Lebaran akan naik menjadi sekitar 20 juta liter per bulan. Untuk memenuhi kebutuhan, para produsen minyak goreng sudah menyediakan stok jauh-jauh hari. Produsen juga tidak khawatir bila permintaan meningkat di luar prediksi, sebab saat ini sudah ada stok yang siap dikeluarkan sebanyak 1,5 juta ton ke pasar.

Tumanggor berjanji, walau saat ini ada tren kenaikan harga minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) menjelang bulan suci ini, tidak akan berpengaruh pada kenaikan harga minyak goreng kemasan. “Kami tetap berkomitmen pada harga yang telah ditetapkan pemerintah,” katanya.

Birokrasi rumit

Pada tahun ini, total kebutuhan minyak goreng kemasan di seluruh Indonesia diperkirakan akan mencapai sebesar 1,1 juta ton. Sedangkan untuk minyak goreng curah diperkirakan mencapai 3,5 juta ton.

Minyak goreng curah inilah yang kemudian disulap menjadi minyak goreng kemasan sederhana yang oleh Kemdag harganya dibatasi sebesar Rp 11.000 per liter di toko ritel modem. Menurut pengamatan KONTAN, jenis minyak goreng kemasan sederhana masih langka di toko-toko modern. Hal itu berbanding terbalik dengan ketersediaan minyak goreng kemasan bermerek yang berjudel.

Kelangkaan ini terjadi karena kurangnya pasokan minyak goreng kemasan sederhana yang kebutuhannya mencapai 14.000 liter per hari. Sementara yang tersedia hanya sekitar 6.000 liter per hari.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GMNI) Sahat Sinaga mengatakan, langkanya pasokan minyak goreng kemasan sederhana di toko ritel modern disebabkan rumitnya birokrasi di toko modern, bukan karena produsen minyak goreng tidak memasok produk nya ke pasar ritel.

Dia bilang, banyak produsen minyak goreng yang mengeluhkan birokrasi pengiriman produk karena harus terlebih dahulu ter register sebagai pemasok. “Padahal, program Kemdag ini bersifat ad-hoc. Birokrasi di ritel itu jelimet” keluhnya.

Bahkan dia mengaku ada peritel yang meminta supaya produsen minyak goreng terlebih dahulu terdaftar di bank mereka sebagai vendor. Selain itu janji pembayaran tiap dua pekan setelah masuk juga kerap molor. Sahat juga bilang banyak peritel yang ogah-ogahan membuka purchase order (PO) minyak goreng kemasan sederhana “Mereka mengira produsen migor mengemis agar bisa memasarkan minyak goreng kemasan sederhana,” katanya

Untuk itu GIMNI meminta peritel modern membenahi sistem administrasi mereka terlebih dahulu.

Noverius Laoli, Handoy

Sumber: Harian Kontan

Minyak Goreng Kemasan Sederhana Langka di Pasaran

Perusahaan pengemasan dan distribusi minyak goreng merek Lapama, CV Alam Timur Jaya menawarkan kemitraan usaha senilai Rp 100 juta. CV Alam Timur Jaya berlokasi di Singosari, Malang, Jawa Timur.

Foto:DOk Lapama

JAKARTA. Keputusan Kementerian Perdagangan (Kemdag) menetapkan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng kemasan sederhana sebesar Rp 11.000 per kilogram (kg) diharapkan dapat meringankan beban masyarakat kelas menengah ke bawah. Namun, niat baik tersebut tak didukung ketersediaan minyak goreng kemasan sederhana di sejumlah toko ritel di seluruh Indonesia.

Hal itu terjadi karena kurangnya pasokan minyak goreng kemasan sederhana di mana kebutuhannya mencapai 14.000 liter per hari. Sementara yang tersedia hanya sekitar 6.000 liter per hari. Sehingga sulit mencari minyak goreng kemasan dengan harga Rp 11.000 per kg di sejumlah supermarket dan minimarket di Tanah Air.

Justru minyak goreng kemasan bermerek yang berjubel, karena harganya tidak dibebaskan oleh pemerintah.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga membantah, produsen minyak goreng tidak memasok minyak goreng kemasan sederhana ke pasar ritel. Ia mengatakan, langkanya pasokan minyak goreng yang dibanderol dengan harganya Rp 11.000 per liter tersebut disebabkan rumitnya birokrasi di toko modern.

Menurutnya, banyak produsen mengeluhkan birokrasi pengiriman minyak goreng karena harus terlebih dahulu teregister sebagai pemasok. “Padahal, program Kemdag ini bersifat ad-hoc. Birokrasi di ritel itu jelimet,” ujarnya kepada KONTAN, Selasa (16/5).

Bahkan, ada peritel yang meminta supaya produsen minyak goreng harus terlebih dahulu terdaftar di bank mereka sebagai vendor. Kemudian janji pembayaran produk dua pekan setelah masuk, kerap molor. “Di Padang, ada peritel yang ditunjuk Kemdag tapi sampai sekarang masih belum buka,” sesalnya.

Malah, Sahat bilang, banyak peritel yang ogah-ogahan membuka purchase order (PO). Mereka mengira produsen migor mengemis-ngemis agar bisa memasarkan migor kemasan sederahana. Untuk itu, GIMNI meminta agar peritel modern membenahi sistem administrasi mereka terlebih dahulu.

Catatan saja, pada 2017 ini, total kebutuhan minyak goreng kemasan di seluruh Indonesia sebesar 1,1 juta ton dan migor curah 3,5 juta ton.

 

Sumber: Kontan.co.id

,

Wilmar Dukung Upaya Jokowi Redam Inflasi Minyak Goreng

Wilmar Indonesia mendukung kebijakan pemerintah menjaga inflasi bahan pangan dengan cara menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng Rp11 ribu per kilogram (kg) selama enam bulan ke depan.

“Wilmar menyambut positif upaya Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk menstabilkan harga minyak goreng agar tidak terjadi kenaikan. Jika harga naik, kami paham akan berakibat tingginya tingkat inflasi,” kata M.P. Tumanggor, Komisaris Wilmar, dikutip Rabu (5/4).

Menurut Tumanggor, manajemen Wilmar dapat memahami keinginan pemerintah menjaga harga minyak goreng menjelang Ramadan dan Idul Fitri tahun ini. Untuk itu, ia yakin semua pelaku industri minyak goreng berkomitmen melaksanakan imbauan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita.

Sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pemerintah menahan lonjakan harga minyak goreng, Wilmar akan mengadakan operasi pasar minyak goreng yang dimulai 5 April 2017. Kegiatan ini berlangsung di 10 sentra area operasional Wilmar. Jumlah minyak goreng yang akan digelontorkan sekitar 2 ribu kemasan per hari di setiap lokasi.

Adapun harga operasi pasar migor sesuai arahan Enggartiasto yaitu sebesar Rp11 ribu per liter.

“Tujuan operasi pasar ini untuk menjaga tidak terjadi kenaikan harga minyak goreng terutama menghadapi Bulan Puasa dan Lebaran,” tambah Tumanggor.

Sebelumnya Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga meyakini bahwa kebijakan HET untuk minyak goreng sebesar Rp11 ribu per kg, tak akan membuat keuntungan perusahaan anggota asosiasinya merosot.

Sahat menilai ketersediaan pasokan minyak goreng hasil produksi tengah meningkat. Bahkan, sebanyak 32 distributor minyak goreng yang merupakan anggota GIMNI dan sebagian anggota Asosiasi Industri Minyak Makan Indonesia (AIMMI) siap meningkatkan pasokan minyak goreng sesuai dengan HET ke pasar tradisional dan pasar ritel.

“GIMNI akan segera memasukkan 3,2 juta minyak goreng dalam kemasan satu liter di bulan April. Kemudian, AIMMI akan memasukkan 1,8 juta. Jadi, total lima juta,” tutur Sahat.

Adapun dari 3,2 juta minyak goreng kemasan tersebut diberikan kepada pasar ritel modern sebanyak dua juta dan sisanya untuk pasar tradisional.
Dengan begitu, tujuan pemerintah untuk membuat harga minyak goreng menjadi stabil dan sesuai dengan daya beli masyarakat dapat tercapai. Sedangkan, distributor tak terbebani karena masih menorehkan keuntungan.

Sekadar informasi, selain gula pasir dan minyak goreng, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita juga mengatrol HET untuk komoditas daging sapi dengan harga acuan sebesar Rp80 ribu per kg. Kebijakan HET ini akan berlaku efektif mulai 10 April mendatang.

Sumber: Cnnindonesia.com

,

GIMNI Dukung Harga Migor Kemasan Diatur

JAKARTA – Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) mendukung kebijakan pemerintah yang mewajibkan penggunaan minyak goreng (migor) kemasan mulai 1 Januari 2020, termasuk pengaturan harga migor kemasan sederhana yang ditetapkan merata di seluruh wilayah Indonesia. Dengan intervensi pemerintah maka harga migor di pasar dalam negeri tetap masuk akal (reasonable).

 

Kebijakan mandatori migor dalam kemasan sempat akan diberlakukan pada Maret 2016, namun kemudian ditunda menjadi 1 April 2017. Kebijakan tersebut kembali diundur menjadi 1 Januari 2018, namun karena diperlukan masa transisi selama dua tahun maka mandatori baru berlaku resmi pada 1 Januari 2020. Artinya, per 1 Januari 2020, seluruh migor yang beredar di masyarakat sudah dalam kemasan yang terbagi dalam dua segmen, yakni kemasan bermerek (standing pouch) dan migor kemasan sederhana (pillow pack).

 

Direktur Eksekutif GIMNI Sahat Sinaga mengatakan, pihaknya mendukung sepenuhnya kebijakan pemerintah tersebut, termasuk harga migor kemasan sederhana yang akan menjadi objek intervensi pemerintah. Nantinya, harga migor kemasan sederhana akan ditetapkan merata di seluruh wilayah Indonesia.

 

“Kami mendukung rencana pemerintah itu, menjaga agar ketika terjadi kenaikan harga, tetap reasonable. Tujuannya agar pengusaha jangan hanya fokus pada keuntungan, karena masih bisa melakukan subsidi silang. Kami menangkap apa yang dimaksud menteri perdagangan,” kata Sahat di Jakarta, pekan lalu.

 

Menurut Sahat, saat ini Indonesia merupakan negara penghasil minyak sawit yang notabene merupakan bahan baku migor, namun harga migor di dalam negeri tetap tinggi. Meskipun, harga minyak sawit di pasar global turun dan produksi di dalam negeri meningkat.

 

“Dengan kondisi tersebut, pemerintah memang diharapkan bisa berperan menurunkan harga migor di dalam negeri, misalnya saja dengan menghapus pajak pertambahan nilai (PPN) untuk migor kemasan sederhana,” jelas Sahat.

 

Lebih jauh dia mengatakan, GIMNI juga akan bekerja sama dengan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag untuk membuat daftar distributor migor. Tujuannya untuk mencegah manipulasi penjualan.

 

“Siapa fokus di wilayah mana, lokasi di mana, kapasitas gudang, dan secara reguler harus melaporkan posisi stok dan harga jual. Misalnya, si A distributor untuk Papua yang berdomisili di Surabaya, mendapat jatah 2.000 ton. Supaya di Papua bisa harga sama, Rp 10.500 per liter misalnya, si A harus membeli Rp 9.000 per liter. Sedangkan, di Jawa bisa Rp 9.200 per liter. Si A dapat jatah, tapi ternyata malah dijual di Jawa. Itu manipulasi. Jadi, harus dijaga,” tutur Sahat.

 

Untuk mendukung kebijakan itu, kata Sahat, diperlukan sekitar 1.522 packing line di seluruh Indonesia dan saat ini telah terpasang sekitar 15-18%, yakni oleh beberapa produsen migor eksisting. Sesuai dengan peraturan menteri perdagangan (permendag), distributor juga akan melakukan pengemasan, daerah juga diharapkan melakukan pengemasan. Investasi untuk satu mesin berkisar Rp 600 juta dengan kapasitas 6.000 pieces ukuran 300-500 mililiter pillow pack.

 

“Kebutuhan mesin pengemasan (packing line) terkonsentrasi di Pulau Jawa dan Bali yang membutuhkan 1.071 unit, disusul Pulau Sumatera dan sekitarnya yang perlu 249 unit packing line, serta Pulau Kalimantan dan Sulawesi 202 unit packing line,” jelas dia.

 

Sumber: Id.beritasatu.com