11 PEMODAL UTAMA KELOMPOK KELAPA SAWIT

 

JAKARTA – Merujuk laporan hasil penelitian atas kerjasama Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), Lanskap Indonesia, Profund, World Agroforestry dan CIFOR, didapat 10 perbankan sebagai pemodal utama kelompok kelapa sawit di Indonesia. Kesepuluh perbankan ini ditengarai belum menerapkan kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, Dan Perusahaan Publik, sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51 /POJK.03/2017.

Dari hasil laporan yang didapat InfoSAWIT tersebut mencatat, sejak 2013 lalu, saat kebijakan NDPE (Tidak melakukan deforestasi, tidak mengembangkan di lahan gambut, dan tidak melakukan eksploitasi), dimana korporasi pertama kali  yang meuluncurkan kebijakan tersebut ialah Wilmar International. Setidaknya terdapat 365 penyuling dan pedagang kelapa sawit, termasuk Musim Mas, dan perusahaan barang konsumsi, seperti Unilever dan Kraft Foods, telah menerapkan kebijakan tersebut. Melalui skema ini, mereka menuntut pemasok kelapa sawit untuk berhenti membuka hutan atau mengembangkan perkebunan di lahan gambut dan menjunjung tinggi hak-hak buruh dan masyarakat.

Sebagian besar perusahaan berencana menerapkan kebijakan NDPE tersebut di tahun 2020 setelah melalui periode transisi. Ketika pemasok melanggar kebijakan penyuling atau pedagang, pembelian dapat dihentikan. Hal ini telah beberapa kali terjadi dalam beberapa tahun terakhir, yang mengakibatkan banyak perusahaan perkebunan sawit kehilangan sejumlah besar pendapatan.

Kejadian ini tutur CEO Lanskap Indonesia, Agus P Sari, mengakibatkan munculnya risiko fnansial bagi perbankan yang memodali perushaan perkebunan kelapa sawit yang tida menerapkan praktik berkelanjuta. “ini menjadi resiko finansial, bank-bank yang belum memiliki standar berkelanjutan bakal memperolah risiko finansial dan akan mengalami kerugian,” katanya kepada InfoSAWIT, pekan lalu di Jakarta.

Seiring dengan banyaknya kilang yang menjalankan komitmen NDPE, dalam beberapa tahun perusahaan perkebunan akan terdesak untuk mengikuti komitmen tersebut agar dapat mempertahankan akses ke pasar. Menurut sebuah penelitian yang diterbitkan November 2017 oleh Chain Reaction Research (CRR), 29 kelompok perusahaan yang menguasai 74% pasar penyulingan kelapa sawit di Indonesia dan Malaysia telah mengadopsi kebijakan NDPE yang mengharuskan mereka untuk membeli dari pemasok yang patuh pada aturan dengan target waktu tertentu.

Selain itu, 65% kapasitas penyulingan seluruh dunia akan sepenuhnya melaksanakan kebijakan NDPE dalam beberapa tahun ke depan.Pasar untuk kelapa sawit yang tidak bekelanjutan mungkin masih ada di jangka pendek, tetapi hanya dengan sedikit pembeli yang bersedia mengambil risiko – di pasar domestik Indonesia, Cina, India, dan Pakistan – serta biaya angkutan yang meningkat dan harga yang semakin rendah. Di tahun-tahun mendatang, jumlah kilang yang menerapkan kebijakan NDPE kemungkinan besar akan semakin meningkat.

Sementara di dunia, investor institusional seperti dana pensiun, perusahaan asuransi, dan pengelola aset mulai memberlakukan kebijakan investasi yang bertanggung jawab secara sosial (SRI). Kebijakan tersebut menetapkan prasyarat sosial dan lingkungan serta prasyarat keberlanjutan lainnya untuk investasi mereka. Para investor ini juga bekerja sama dalam Prinsip-prinsip Investasi Bertanggung jawab (PRI), yang saat ini memiliki “lebih dari 1.750 penandatangan dari lebih 50 negara, yang mewakili sekitar US$ 70 triliun.”Investasi ini mewakili bagian yang sangat signifikan dari pasar investasi global – menurut PwC, total aset yang mereka kelola pada tahun 2015 adalah US$ 78,5 triliun.

Pemodal yang saat ini belum menerapkan standar berkelanjutan diantaranya (dilihat dari jumlah  pinjaman dan penerbitan underwriting), sepanjangn 2009-2017, pertama, Maybank dengan mengucurkan pinjaman lebih dari US$ 3,5 miliar.

Kedua, CIMB dengan mengucurkan modal ke kelompok kelapa sawit lebih dari US$ US$ 2,9 miliar, lantas ketiga, RHB sekitar US$ 2,9 miliar, keempat, OCBC dengan total sekitar lebih dari US$ 2,5 miliar.

Kelima, HSBC dengan pendanaan lebih dari US$ 2 miliar, keenam, diduduki Mitsubishi UFJ dengan mengucurkan modal sebanyak lebih dari US$ 1,4 miliar, ketujuh, Standard Chartered sekitar US$ 1,3 miliar, kedelapan, Mizuho Financial sekitar US$ 1,3 miliar, kesembilan, DBS dengan pendanaan lebih dari 1,2 miliar, lantas kesepuluh Bank Mandiri sesekitar US$ 1,2 miliar dan kesebelas ada Credit Suisse dengan pengucuran modal sekitar US$ 900 juta.  (T2)

 

Sumber: Infosawit.com

Bisnis Sawit dan CPO Diprediksi Menggembirakan di 2018

 

 

Bank Indonesia (BI) Perwakilan Bengkulu memprediksi bisnis sawit dan minyak sawit mentah atau crude palm oil ( CPO) akan berjaya di 2018.  Sebab, harga minyak sawit terus naik seiring meningkatnya kebutuhan dunia.

Hal itu disampaikan Kepala Bank Indonesia (BI) Perwakilan Bengkulu, Endang Kurnia Saputra di Bengkulu, Rabu (3/1/2018).

“Berdasarkan analisa IMF dan Bank Dunia, harga minyak sawit mentah akan terus naik karena kebutuhan dunia meningkat,” ujar Endang.

Ia menyebutkan sejauh ini Indonesia dan Malaysia adalah dua negara penghasil minyak sawit terbesar di dunia.

Bisnis sawit dan CPO di indonesia saat ini mendapat tantangan besar, yakni kampanye negatif terhadap perkebunan kelapa sawit yang dilakukan Uni Eropa.

” Sawit dianggap perusak dan mengurangi luasan hutan (deforestasi) dan banyak lagi berita negatif. Namun itu tidak benar justru Uni Eropa malah butuh minyak kelapa sawit, kebutuhan CPO terus melonjak ” ujarnya.

Selain Uni Eropa yang terus memasok minyak sawit, negara di Asia seperti China juga akan banyak menggunakan minyak sawit dalam jumlah besar.

Sumber: Kompas.com

 

PEMDA KALTIM DORONG PENGEMBANGAN HILIR SAWIT

SAMARINDA – Pesatnya pertumbuhan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Timur (Kaltim), mendorong adanya perubahan arah pengembangan. Bila sebelumnya fokus di hulu sawit, maka ini Pemda Kaltim mendorong pengembangan hilir sawit.

Pengembangan ini akan difokuskan di kawasan ekonomi khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK), Kutai Timur. Karena itu, Pemprov Kaltim meminta, agar dari pengembangan tersebut, pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit tidak mengekspor atau menjual hasil produksi ini, yaitu crude palm oil (CPO) ke luar Kaltim.

“Ke depan, kami minta hasil produksi tersebut diolah di kawasan yang telah kita miliki. Karena itu, perusahaan perkebunan ke depan wajib membangun industri di Kaltim, terutama di KEK Maloy,” kata Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak dikutip InfoSAWIT dari Klik Penajam, Senin (1/1/2018).

Awang Farouk berharap dengan meningkatkan hasil olahan minyak sawit menjadi produk hilir bakal menghasilkan nilai tambah bagi perusahaan dan masyarakat. Lantaran, Awang menilai, perkebunan memiliki perbedaan yang sangat besar dengan batubara. Karena, batubara maupun migas tidak dapat diperbaharui. Bahkan, tidak bisa menyejahterakan rakyat secara langsung.

“Jika batubara dan migas sangat diatur oleh dana bagi hasil dan Undang-Undang yang mengatur pengelolaan SDA. Karena itu, dengan adanya kekuatan hukum melalui Perda Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan, Pemprov segera menerbitkan Pergub agar seluruh perusahaan kelapa sawit untuk membangun industri hilirisasi, khususnya di KEK Maloy,” tandas Awang. (T2)

,

Penundaan Penerapan B30 Bisa Bikin Rusak Harga CPO

 

Pengusaha mendorong pemerintah segera merealisasikan penerapan mandatori biodiesel sebesar 30 persen (B30). Realisasi mandatori biodiesel 30 mendesak dilakukan agar produksi Crude Palm Oils (CPO) dalam negeri dapat terserap dengan maksimal.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (Gimni) Sahat Sinaga mengatakan, serapan produksi CPO domestik akan terhambat jika biodiesel 30 persen tidak diterapkan. “Dampaknya nanti ke penyerapan produksi yang akan melambat karena pasarnya semakin sempit,” ujarnya kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Sahat yakin, penyerapan CPO dalam negeri akan semakin tinggi jika kebijakan mandatori biodiesel 30 persen diterapkan. “Kebijakan ini juga akan menggairahkan produksi CPO dalam negeri J tegasnya.

Ia mendorong, pemerintah segera merealisasikan mandatori B30 karena dampak positifnya sangat luas. “Pemerintah harus dorong penggunaan bahan bakar campuran biodiesel 30 persen. Tidak perlu ragu lagi karena sudah terbukti dampak baiknya mulai dari pendapatan negara hingga tenaga kerja,” ungkapnya.

Sahat mengungkap-kan, pihaknya juga menyambut baik rencana Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang akan melakukan uji coba penerapan biodiesel 30 persen. “Kami sangat mendukung rencana tersebut,” tuturnya.

Menurutnya, uji coba biodiesel 30 persen memang sudah saatnya dilakukan agar tidak ada kendala dalam penerapannya kedepan. “Seharusnya memang dari sekarang di uji agar kendala-kendalanya bisa dideteksi dan dicari solusinya dengan cepat,” katanya.

Ia berharap, uji coba tersebut bisa segera berlangsung dan tidak memakan waktu yang panjang. “Kami harap ini bukan sekedar uji coba lalu selesai. Tapi uji coba ini harus menjadi penguat agar realisasi biodiesel 30 persen bisa terwujud,” tukasnya.

Sekretaris Jenderal Gabungan Perusahaan Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Togar Sitanggang mengatakan, penundaan realisasi kebijakan mandatori biodiesel 30 persen bisa menekan harga CPO. “Dampaknya bisa ke harga CPO juga nantinya,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, serapan biodiesel di dalam negeri sudah semakin menurun. Pada Oktober 2017 contohnya, serapan biodiesel tercatat menurun sekitar 4 persen atau hanya sebanyak 216 ribu ton.

“Pada September 2017 tercatat mencapai 225 ribu ton serapannya. Semakin lama turun terus. Kalau mandatori tidak segera dilakukan maka serapan domestik akan semakin berkurang,” ungkapnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar menyampaikan, bahwa saat ini kajian biodiesel 30 persen akan memasuki uji awal di lapangan. “Kajiannya sudah selesai, namun demikian ada tes lapangan juga ini sekarang sedang persiapkan di lapangannya, akan dicoba pada transportasi darat selain kereta api,” ujarnya.

Dia menjelaskan, butuh waktu dalam masa peralihan dari B20 menuju B30. “Uji coba terus dilakukan agar ke depannya penerapan B30 pada transportasi darat tidak menemui kendala,” terangnya.

Ia mengungkapkan, implementasi B30 menunggu terse-lesaikannya kendala yang ada di B20. “Kita masih akan menguji B20 untuk kereta api, akan dibuktikan apakah B20 comply dengan sistem kereta api sekarang,” jelasnya.

 

Sumber: Rakyat Merdeka

Sampai 2017, Jenis Produk Hilir Sawit Bertambah Menjadi 154 Produk

 

Kementerian Perindustrian memproyeksikan subsektor yang akan memacu pertumbuhan manufaktur nasional di tahun 2018, yaitu industri baja dan otomotif, elektronika, kimia, farmasi, serta makanan dan minuman. Subsektor ini diharapkan mampu mencapai target pertumbuhan industri pengolahan non-migas tahun 2018 yang telah ditetapkan sebesar 5,67 persen.

“Pada triwulan III tahun 2017, beberapa subsektor tersebut kinerjanya di atas pertumbuhan ekonomi. Misalnya, industri logam dasar sebesar 10,60 persen, industri makanan dan minuman 9,49 persen, serta industri alat transportasi 5,63 persen,” kata Menperin sesuai keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (1/1).

Menperin meyakini, sektor manufaktur masih menjadi kontributor terbesar bagi perekonomian nasional, di antaranya melalui peningkatan pada nilai tambah bahan baku dalam negeri, penyerapan tenaga kerja lokal, dan penerimaan devisa dari ekspor. “Oleh karena itu, Kementerian Perindustrian fokus menjalankan kebijakan hilirisasi industri,” tegasnya.

Peningkatan nilai tambah ini misalnya dilakukan oleh industri berbasis agro dan tambang mineral yang telah menghasilkan berbagai produk hilir seperti turunan kelapa sawit dan stainless steel. Untuk jumlah ragam produk hilir kelapa sawit, meningkat menjadi 154 produk sepanjang tahun 2015-2017 dibanding tahun 2014 sekitar 126 produk.

Pada periode 2015-2017, telah berproduksi industri smelter terintegrasi dengan produk turunannya berupa stainless steel yang memiliki kapasitas dua juta ton per tahun. Jumlah ini naik dibanding dengan tahun 2014 yang hanya mencapai 65 ribu ton produk setengah jadi berupa feronikel dan nickel matte.

Mengenai penyerapan tenaga kerja, Kemenperin memprediksi total tenaga kerja yang terserap di sektor manufaktur pada 2017 sebanyak 17,01 juta orang, naik dibandingkan tahun 2016 yang mencapai 15,54 juta orang. Capaian ini mendorong pengurangan tingkat pengangguran dan kemiskinan di Indonesia yang cukup signifikan.

Sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja cukup banyak, antara lain industri makanan dan minuman lebih dari 3,3 juta orang, industri otomotif sekitar 3 juta orang, industri tekstil dan produk tekstil sebanyak 2,73 juta, serta industri furnitur berbahan baku kayu dan rotan nasional untuk tenaga kerja langsung dan tidak langsung mencapai 2,5 juta orang.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, ekspor nonmigas hasil industri pengolahan pada Januari-November 2017 naik 14,25 persen dibanding periode yang sama tahun 2016. Sementara itu, pada semester I tahun 2017, ekspor industri pengolahan non-migas mencapai USD59,78 miliar atau naik 10,05 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2016 sebesar USD 54,32 miliar.

Ekspor industri pengolahan non-migas tersebut memberikan kontribusi sebesar 74,76 persen dari total ekspor nasional pada semester I/2017 yang mencapai USD 79,96 miliar. Negara tujuan ekspor nonmigas, antara lain ke China, Amerika Serikat, Jepang, dan Uni Eropa.

Selanjutnya, industri pengolahan nonmigas masih memberikan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional pada triwulan III/2017 dengan mencapai 17,76 persen. Sedangkan, pertumbuhan industri pengolahan nonmigas pada triwulan III/2017 sebesar 5,49 persen atau di atas pertumbuhan ekonomi sebesar 5,06 persen.

Selain itu, industri menjadi penyumbang terbesar dari pajak dan cukai. Berdasarkan laporan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, realisasi penerimaan pajak dari sektor industri hingga triwulan III/2017 mencapai Rp224,95 triliun atau tumbuh 16,63 persen dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Selanjutnya, selama 10 tahun terakhir, penerimaan negara dari cukai semakin meningkat. Data BPS memperlihatkan tren positif ini sejak 2007 dengan total penerimaan dari cukai sebesar Rp44,68 triliun dan terus bertambah hingga Rp145,53 triliun pada 2016.

 

Sumber: Sawitindonesia.com

Dr Bayu Krisnamurthi: Ini Tujuh Langkah Strategis Sawit 2018

 

Dr.Bayu Krisnamurthi, Pengamat Sawit, mengatakan produk sawit Indonesia menghadapi situasi pasar yg terus prospektif sepanjang tahun 2018. Termasuk juga permintaan di dalam dan luar negeri masih tetap kuat sejalan dengan prospek pertumbuhan ekonomi dunia yang cukup baik.

Bayu Krisnamurthi menjelaskan ada tujuh langkah strategis untuk memperkuat peranan industri sawit. Pertama produktivitas Tandan Buah Segar (TBS) sawit dapat mencapai rata-rata 25 ton per hektare per tahun. Kedua, memperkuat pengembangan kelapa sawit yang bersifat multiproduk seperti pangan, energi, oleochemical, jasa perkebunan, dan produk penyerta lain. Ketiga, industri sawit lebih terencana dan dapat teremajakan.

Keempat, kelapa sawit semakin dimengerti, clear, legal, terlindungi, dan diapresiasi. Kelima, kelapa sawit diusahakan secara seimbang antara usaha besar dan usaha kecil.

Keenam, kelapa sawit mampu mengelola pengaruhnya di pasar global dan lokal: bisnis, ekonomi, dan politik. Ketujuh, sawit dapat memainkan sinergi diantara pelaku dan lembaganya.

“Ketujuh point tadi adalah langkah strategis yang perlu dilakukan oleh industri sawit Indonesia,” kata Bayu dalam layanan pesan singkat WhatsApp, Senin (2 Januari 2018).

Bayu menyebutkan tantangan industri sawit tetap besar terutama dalam menghadapi dinamika pasar di beberapa negara semakin protektif dan menerapkan lebih banyak persyaratan perdagangan. Juga tantangan didalam negeri dalam bentuk pengelolaan lebih baik dan kekompakan para pelaku industri.

“Persaingan antar perusahaan memang suatu keniscayaan, tetapi juga ada kepentingan bersama menghadapi pasar lebih besar yang harus didahulukan,” papar Wakil Menteri Perdagangan periode 2011-2014 ini.

Yang perlu diingat, kata Bayu, bahwa sawit kegiatan usaha dan industri berjangka panjang. Yang dilakukan tahun ini adalah bagian dari proses telah dilewati di masa lalu dan akan jadi bagian dari masa depan. “Dengan perkataan lain, apa yg dilakukan atau tidak dilakukan tahun ini akan berdampak ke masa depan,”pungkasnya.

 

Sumber: Sawitindonesia.com

SELAIN MIGAS, EKONOMI RIAU TERDONGKRAK EKSPOR MINYAK SAWIT

 

PEKANBARU – Kepala Bank Indonesia (BI) wilayah Riau, Siti Astiyah mengatakan, memasuki triwulan IV 2017 indikasi perbaikan perekonomian masih cukup kuat. Kinerja perekonomian Riau pada triwulan ini diperkirakan masih ditopang permintaan domestik yang kuat.

tercatat perekonomian Riau pada triwulan IV diperkirakan meningkat 2,40 hingga 3,40  persen (yoy). Angka itu lebih tinggi dibandingkan capaian triwulan III. Peningkatan tersebut didorong oleh konsumsi rumah tangga, pemerintah, dan net ekspor. “Dari sisi sektoral, sumber pertumbuhan ekonomi didorong oleh kinerja sektor pertanian dan perdagangan,” tutur Siti.

Meningkatnya ekonomi ini sejalan dengan pertumbuhan ekonomi di regional Sumatera dan Nasional. Faktor domestik yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi ini dengan meningkatnya konsumsi pemerintah. Sementara, faktor eksternal terjadi karena meningkatnya net ekspor sejalan dengan meningkatnya ekspor secara kuartalan pada barang mentah, minyak dan lemak nabati yang umumnya berupa minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO).

Pertumbuhan ekonomi Riau tanpa minyak dan gas juga tercatat hanya sebesar 4,61% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai 4,37%. Meski begitu, BI masih meyakini ada beberapa faktor risiko yang membayangi perkembangan ekonomi Riau ke depan yang harus diantisipasi lebih lanjut, khususnya oleh pemerintah daerah. “Kondisi ini terindikasi dari perbaikan ekonomi dunia dan harga komoditas yang relatif terbatas. Sehingga rentan terhadap kinerja ekspor,” ucapnya seperti dikutip Riaupos.co.

Dia merincikan penopang ekonomi daerah itu sebagian besar masih dari konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, investasi, sektor pertanian, perdagangan, pengolahan, hingga jasa konstruksi. Pemicu dari sisi eksternal yaitu membaiknya situasi perekonomian global. Salah satunya perbaikan di negara tujuan ekspor utama yakni Cina dan Eropa.

Indikator lainnya yakni pertumbuhan positif di angka indeks keyakinan konsumen, indeks keyakinan ekonomi, hingga indeks ekspektasi konsumen yang menunjukkan peningkatan dibandingkan periode lalu.

Meski demikian, ada juga risiko penghambat tumbuhnya ekonomi Riau tahun depan. Salah satu yang paling utama yaitu penurunan produksi migas karena sumur minyak sudah berusia tua. Lalu adanya prediksi terjadinya badai La Nina yang bakal menurunkan produksi sektor pertanian dan perkebunan setempat.

Selain itu, pakar ekonomi Universitas Riau Dahlan Tampubolon mengatakan, memang kondisi ekonomi daerah itu tahun depan bakal terimbas dari perbaikan ekonomi global. “Harga komoditas unggulan seperti minyak mentah dan minyak sawit mentah di pasar global diprediksi akan membaik. Imbasnya ke ekonomi Riau menjadi lebih positif,” tandas dia. (T2)

 

Sumber: Infosawit.com

ESDM Perluas Penerapan Biodiesel ke Solar Nonsubsidi pada 2018

 

Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan menerapkan campuran 20 persen minyak sawit (biodiesel) ke solar nonsubsidi. Hal tersebut mulai diberlakukan pada 2018.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Rida Mulyana mengatakan, pemerintah menargetkan penyerapan biodiesel sebanyak 3,5 juta kilo liter (kl) pada 2018. Jumlah itu meningkat 1 juta (kl) dari target 2017 2,5 juta kl.

“2018 kita di kasih target 3,5 juta kl tambah 1 juta,” kata Rida, di Jakarta, Senin (1/1/2018).

Rida menuturkan, pihaknya memperluas pencampuran biodiesel ke solar nonsubsidi untuk mencapai target penyerapan biodiesel. Penerapan tersebut akan dimulai Mei 2018. Sebelumnya, pencampuran 20 persen biodiesel hanya berlaku untuk solar bersubsidi.

“Memperluas ke non PSO (subsidi), Perluasannya tahun depan periode ke enam Mei-Oktober‎,” tutur dia.

Rida mengungkapkan, perluasan pencampuran biodiesel ke solar nonsubsidi hanya berlaku pada industri khususnya kendaraan operasional pertambangan, bukan solar non subsidi untuk alat transportasi darat umum. Industri terpilih menerapkan campuran biodiesel 20 persen, karena sebelumnya secara ‎sukarela sudah melakukan hal tersebut.

“Pesan pak menteri mengingatkan agar semua pihak, harus sepakat dulu. Selama ini sudah ada yang pakai 15 persen,” tutur Rida.

 

Sumber: Liputan6.com

 

 

Cerita Perjuangan Anak Bangsa Ubah Limbah Sawit Jadi Bahan Bakar

 

Jakarta – “Punya masalah mengolah janjan/tandan kosong sawit? Serahkan ke kami, kami punya solusi menjadikannya bahan bakar berkalori tinggi,” tulis Ananda Setiyo Ivannanto (Ivan) dalam status di facebook-nya, 14 Maret 2014.

Tiga tahun kemudian, tawaran itu mendapatkan respons dari sebuah perusahaan Jepang yang cukup terkemuka di bidang energi terbarukan, JAG Energy.

Pada 29 November 2017, Ivan yang membawa bendera usaha PT Awina Sinergi Indonesia yang berkongsi dengan PT Bakrie Brothers, menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Japan Asia Group (JAG) Energy untuk bekerja sama membangun energi terbarukan. 

Acara itu menjadi istimewa karena disaksikan ratusan pengusaha Jepang dan Indonesia dalam Forum Bisnis Indonesia-Jepang. Turut menyaksikan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Utusan khusus Presiden untuk Jepang Rachmat Gobel, dan Duta Besar Arifin Tasrif.

“Kami berhubungan dengan JAG Energy sejak Juli 2017,” kata Ivan kepada detikFinance sembari menjelaskan latar belakang kerja sama tersebut.

Siapa yang memperkenalkan keduanya?

Prinsip dalam bisnis bahwa “menjalin relasi dan pertemanan itu menjadi sangat penting” di luar kepemilikan modal menemukan artinya.

Ivan mengaku bisa berkenalan dengan JAG lewat mitranya, GEC Bio yang bergerak di pengembangan teknologi semi karbonisasi. Pimpinan proyek Biomass di JAG Energy merupakan kakak kelas satu almamater di Saga University dari CEO GEC Bio.

“Kami diperkenalkan oleh GEC Bio dengan JAG Energy karena JAG Energy butuh dukungan untuk pasokan bahan bakar pembangkit biomassa mereka di Jepang,” tutur lelaki kelahiran 13 Oktober 1985 di Pangkal Pinang, Bangka Belitung itu.

Setelah beberapa kali pertemuan di Tokyo dan Jakarta, termasuk site visit ke Kalimantan Selatan dan Timur, JAG akhirnya mempercayakan kebutuhan bahan bakarnya untuk dipasok oleh Awina Sinergi Indonesia. Ivan mendirikan Awina bersama rekan-rekannya sesama alumni SMU 8, Jakarta dan alumni universitas di Jepang pada 25 Juli 2013.

Sebelumnya dia menjadi kepala perwakilan A-Wing Co. Ltd. dari Jepang sejak 2010 hingga 2013. Selanjutnya pekerjaan tersebut ditangani oleh Awina.

Alumnus Ritsumeikan Asia Pacific University, Jepang itu sengaja berkiprah di bidang energi terbarukan karena melihat kenyataan banyaknya daerah yang belum teraliri listrik di Indonesia. Ia menilai dengan keterbatasan yang dimiliki PLN, energi terbarukan bisa menjadi solusi tepat.

Kebetulan dia punya mitra bisnis di Jepang, A-Wing Co. Ltd yang mengembangkan pembangkit listrik tenaga bayu dengan efisiensi yang tinggi. Pembangkit tersebut bisa menghasilkan listrik dari kecepatan angin 1,2 m/s, dan mengajaknya untuk bisa mengembangkan bisnis turbin angin di Indonesia.

“Ini yang mengawali langkah kami untuk berbisnis energi terbarukan di Indonesia,” ujar Ivan yang mengambil magister di Ritsumeikan.

Ia mengklaim, perusahaannya punya kompetensi untuk menangani energi bayu, surya, air, biomassa (terutama limbah kopi dan sampah kota), dan panas bumi. Potensi energi biomassa di Indonesia, kata Ivan, mencapai 49,8 GW tapi yang sudah terpasang baru sebesar 1,6 GW. “Secara umum potensi energi terbarukan sebesar 441 GW, tapi baru terinstalasi 8,89 GW,” ujarnya.

Terkait kongsi Awina dengan Bakrie Brothers, Ivan menyebut peran Presiden Komisaris Bakrie Brothers, Irwan Sjarkawi. Pada Juni 2017, dia menghubungi Irwan yang tengah berada di Denmark untuk menjalin kerjasama di bidang energi terbarukan.

“Kami mengenal dan banyak berhubungan dengan Bakrie Brothers berkat beliau,” ujar Ivan dengan takzim.

Sebaliknya dia bersama Awina Sinergi aktif membantu menjalinkan kerjasama antara Bakrie Brothers dengan perusahaan-perusahaan Jepang dari berbagai bidang. Sebab Bakrie Brothers juga mempunyai pabrik-pabrik CPO, wood pellet, dan koneksi ke konsesi hutan yang memproduksi bahan bakar biomassa.

Dalam proyek dengan JAG, Ivan melanjutkan, Bakrie Brothers berperan sebagai pemasok bahan mentah berupa tandan kosong Sawit. Lalu Awina yang mengolah limbah dari pabrik kelapa sawit dengan proses semikarbonisasi. Nilai ekspor yang akan dimulai Februari 2018 itu mencapai US$ 164,5 juta (Rp 2,2 triliun) per tahun selama 20 tahun atau total US$ 3,29 miliar (Rp 44 trilliun).

Secara umum, ia menilai pengembangan energi terbarukan di tanah air kita sangat lamban. Penyebab utamanya karena PLN tidak diberikan subsidi untuk bisa membeli harga listrik dari energi terbarukan lebih mahal dari fosil.

Akibatnya, energi terbarukan harus bersaing dengan fosil, dan yang bisa bersaing sangat terbatas dan umumnya kualitas tidak bagus sehingga tidak berkesinambungan.

“Akibatnya aset-aset yang sudah operasional sedikit sekali yang betul-betul menguntungkan untuk dapat dijadikan sumber pendanaan bagi pengembangan proyek-proyek pembangkit baru,” papar Ivan.

Sedangkan untuk daerah yang tidak ada PLN (off grid), ia melanjutkan, belum ada banyak pihak yang berani mengambil risiko untuk koleksi pembayaran dari pelanggan dan pembayaran ke pengembang. Subsidi di daerah off grid yang seharusnya diberikan sehingga pengembang tidak rugi, pada prakteknya sulit didapatkan. Sehingga yang berjalan adalah yang mendapatkan dana hibah dari luar negeri dan mendapatkan konsesi bisnis akibat adanya pembangkit tersebut.

Guna menyiasati hal itu, Ivan berharap pemerintah memberikan keringanan pajak, akses lahan dan kemudahan feedstock. Selain itu, pemerintah dapat bekerjasama dengan lembaga-lembaga donor untuk memberikan pendanaan kepada bank-bank di Indonesia sehingga pengembang bisa dapat akses dana murah.

Juga perlu ada upaya dari APBN atau dari pengumpulan dana dari masyarakat melalui pelanggan PLN atau pungutan dari pembangkit fossil (carbon tax) untuk membiayai subsidi energi terbarukan. Terakhir,

perizinan perlu disederhanakan dan dari sedikit pintu.

“Pemerintah perlu melindungi warganya dengan mitigasi melalui energi terbarukan yang perlu diberikan insentifnya,” ujarnya. (jat/dna)

 

Sumber: Detik.com

PEMDA KUTIM, HIMBAU PERUSAHAAN SAWIT MILIKI KANTOR DI SANGATTA

 

SANGATTA – Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur, kembali menghimbau seluruh perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di wilayah Kabupaten Kutai Timur, untuk segara memiliki kantor di Sangatta atau berada di lokasi perkebunan beroperasi.

Cara demikain, guna mempermudah koordinasi antara perusahaan dengan pemerintah, bila terjadi permasalahan. Selain tentunya bakal mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi bagi masyarakat sekitar.

“Dalam pertemuan agribisnis klub baru-baru ini kami sudah menghimbau ulang. Sehinga bila da masalah, kita bisa selesaikan dengan cepat. Bisa saja kantornya di Jakarta, tapi di Kutai Timur sebagai wilayah operasional juga harus ada kantornya. Surat menyurat mudah, koordinasi mudah dan ada penyerapan tenaga kerja,” ungkap Wakil Bupati Kutim, Kasmidi Bulang, pecan lalu.

Untuk memastikan himbauan itu berjalan, Kasmidi bakal memastikan dirinya terjun langsung ke lapangan guna mengecek apakah perusahaan perkebunan kelapa sawit tersebut sudah menjalankan imbauan Pemkab Kutim atau belum. “Saya akan turun langsung dan evaluasi di lapangan. Kemungkinan mulai Januari 2018 mendatang,” kata Kasmidi seperti dikutip Tribunkaltim.co.

Sebelumnya, Bupati Kutai Timur, Ismunandar mengungkapkan, agar permasalahan di kawasan perkebunan kelapa sawit bisa diselesaikan di tingkat kecamatan atau desa setempat. Tidak harus sampai ke Bupati. Karena Camat adalah perpanjangan tangan Bupati.

Harapan Ismunandar, perusahaan perkebunan kelapa sawit yang ada di Kutai Timur, memegang prinsip, dimana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Artinya perusahaan diharapkan bisa bersama-sama mensukseskan  program Bupati dan Wakil Bupati Kutim. (T2)

 

Sumber: Infosawit.com