Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia Secara Netto Merupakan Suatau Reforestasi.

 

Dengan menyelusuri asal-usul lahan kebun sawit di Indonesia, menyimpukan ekspansi kebun sawit bukan pemicu deforestasi di Indonesia. Berdasarkan data Citra Land Set (Gunarso, dkk. 2012) dan penelitian lainnya diperoleh beberapa besar lahan sawit hasil deforestasi maupun dari reforestasi.

Lahan sawit yang berasal dari deforestasi (dari konversi hutan produksi terganggu) hanya sekitar 2,5 juta hektar, seangkan dari reforestasi (dari konversi lahan pertanian dan lahan terlantar) sebesar 7,9 juta hektar. Sehingga secara netto (reforestasi – deforestasi) perluasan kebun sawit di Indonesia adalah reforestasi (meningkatkan stok karbon wilayah) seluas 5,3 juta hektar.

Dengan demikian perkebunan kelapa sawit Indonesia selain bukan pemicu utama (driverdeforestasi juga merupakan suatu reforestasi. Tudingan bahwa ekspansi kebun sawit merupakan pemicu deforestasi utama  tidak didukung data. Kebun sawit justru menghijaukan kembali ekologi dan ekonomi wilayah yang rusak akibat logging pada masa sebelumnya.

Sumber: Mitos vs Fakta, PASPI 2017

 

Sumber: Sawitindonesia.com

Dirjen Perkebunan Kelapa Sawit Wajib Dilindungi

 

 

Jakarta – Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian, Bambang Wahyud-wiantoro menyatakan, manusia harus sadar bahwa disaat energi yang berbahan baku fosil habis maka energi terbarukan yang berbahan kelapa sawit adalah jawabnya, sehingga sudah seharusnya kelapa sawit dilindungi.

Menurut Dirjen Perkebunan dengan melindungi kelapa sawit sama halnya dengan melindungi petani. Hal itu karena menurut data, yang dihimpun tahun 2017, dari total luas perkebunan kelapa sawit yang mencapai 14,02 juta hektare, sekitar 5 juta hektare dimiliki oleh petani. “Jadi dengan membenahi perkebunan petani sama saja juga membenahi perkebunan kelapa sawit, karena tidak sedikit kontribusi petani terhadap komoditas kelapa sawit” ujarnya, disalin dari Antara.

Di antaranya, yaitu masalah “replanting”, lanjutnya, sebab dari sekitar 5 juta hektare tersebut, sebanyak 2 jutaan hektare tanamannya sudah tua dan tidak sedikit yang menggunakan benih tidak bersertifikat, akibatnya produktivitasnya pun jauh dibawah potensi yang seharusnya.

Saat ini produktivitas tandan buah segar (TBS) perkebunan milik petani hanya sekitar 10-12 ton-/hektare/tahun, padahal potensinya bisa mencapai 30 ton/hektare/tahun. “Artinya dengan meningkatkan produktivitas perkebunan petani sama saja dengan meningkatkan kesejahteraan petani,” tegas Bambang.

Melihat fakta tersebut. Ditjen Perkebunan menganggarkan untuk peremajaan perkebunan kelapa sawit milik petani tahun 2018 ini yaitu seluas 185 ribu hektare. “Namun, untuk melakukan replanting tidaklah semudah membalikkan tangan. Sehingga replanting ini menjadi tanggung jawab semua,” ucapnya.

Menurut dia, dalam program replanting melibatkan semua pihak, di antaranya Pemerintah Daerah (Pemda) selaku penanggung jawab yang mengeluarkan izin, perusahaaan selaku pembeli hasil petani, dan produsen benih selaku penyedia bibit untuk petani. “Atas dasar itulah maka kedepan petani wajib bermitra dengan perusahaan sebagai pembeli hasil petani ataupun sebagai bapak angkat,” katanya.

Sebab, Bambang menerangkan, lahimya perkebunan kelapa sawit milik petani adalah pola kemitraan atau pola inti rakyat (PIR), di mana perusahaan sebagai mitra atau inti dari perkebunan milik rakyat tapi bukan pola manajemen satu atap.

Ini, tambahnya, karena jika menggunakan manajemen satu atap maka hak penguasaan atas lahan petani dikuasai oleh perusahaan atau semuanya dikelola adalah perusahaan dan petani tinggal menerima hasilnya. Pola seperti itu tidak mengedukasi petani atau masyarakat.

Pola seperti itu berbeda dengan pola kemitraan atau inti plasma dimana perusahaan sebagai bapak angkat petani hanya menerima hasil dari petani, dan memberikan pelatihan-pelatihan kepada petani bagaimana cara budidaya yang baik sesuai “good agriculture practices” (GAP).

 

Sumber: Investor Daily Indonesia

Dirjen Perkebunan: Pola Kemitraan Plasma Lebih Baik Dari Satu Atap

 

 

Pola Kemitraan Inti-plasma mampu memberdayakan petani dari aspek transfer teknologi dan peningkatan kesejahteraan.  “”Atas dasar itulah kedepan petani wajib bermitra dengan perusahaan sebagai pembeli hasil petani ataupun sebagai bapak angkat,” kata Bambang Wahyu Dwiantoro, Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian, di Jakarta, Rabu (21 Februari 2018)

Bambang menerangkan  lahirnya perkebunan kelapa sawit milik petani adalah pola kemitraan atau pola inti rakyat (PIR), di mana perusahaan sebagai mitra atau inti dari perkebunan milik rakyat tapi bukan pola manajemen satu atap.

Apabila menggunakan manajemen satu atap maka hak penguasaan atas lahan petani dikuasai oleh perusahaan atau semuanya dikelola adalah perusahaan dan petani tinggal menerima hasilnya. Pola seperti itu tidak mengedukasi petani atau masyarakat.

Menurut Bambang,  ada perbedaan mendasar antara manajemen satu atap dengan pola kemitraan atau inti plasma dimana perusahaan sebagai bapak angkat petani hanya menerima hasil dari petani, dan memberikan pelatihan-pelatihan kepada petani bagaimana cara budidaya yang baik sesuai Good Agriculture Practices (GAP). “Jadi pola kemitraan atau inti plasma berbeda dengan pola manajemen satu atap,” ujarnya.

Oleh karena itu, Bambang kembali menghimbau kepada petani, bagi yang sudah bermitra dengan perusahaan sebaiknya dijaga dengan baik atau bila perlu lebih dieratkan kembali.

“Namun, jika perusahaan dirasa petani sudah tidak memihak kepada petani silakan mencari mira yang lebih baik. Tapi juga jika perusahaan sudah melakukan hal yang terbaik untuk petani, petani juga jangan menjadi ‘anak yang durhaka’,” tukasnya.

Dalam kesempatan terpisah, Rino Afrino, Wasekjen Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO), mendukung pola kemitraan antara pelbagai pemangku kepentingan di sektor sawit sangat penting, termasuk dalam kaitannya untuk mengembangkan perkebunan rakyat.

“Tren menunjukkan adanya peningkatan pengelolaan lahan perkebunan rakyat. Salah satunya, lahan perkebunan yang dimanfaatkan untuk industri perkebunan kelapa sawit. Dan kita bisa melihat peran penting sawit dalam pengentasan kemiskinan dan pembangunan di wilayah pedesaan,” ujar Rino yang juga aktif sebagai pengurus Ikatan Keluarga Sungai Tapung (IKST).

Rino menjelaskan bahwa  edukasi petani sawit dapat melalui pelatihan. Hal tersebut bisa dilakukan dengan melibatkan peran serta pemerintah maupun perusahaan besar. “Pengelolaan perkebunan rakyat yang lebih baik diharapkan dapat memperkokoh posisi strategis industri kelapa sawit, terutama dalam upaya pengentasan kemiskinan,” jelasnya.

 

Sumber: Sawitindonesia.com

Merawat Sawit Menjadi Penyelamat Ekonomi

 

Industri sawit menjadi penyelamat bagi perekonomian Indonesia. Peranan komoditas emas hijau ini menopang surplus perdagangan sampai  mengentaskan kemiskinan.

Industri sawit menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Semenjak 2016, nilai ekspor sawit mencapai Rp 240 triliun lebih tinggi daripada sektor pariwisata dan migas. “Industri sawit berperan penting kepada kesejahteraan masyarakat. Dari yang data didapat, sawit ini penyumbang devisa nomor satu. Baru nomor dua sektor pariwisata dan disusul migas,” ujarnya Bambang Brodjonegoro, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasionan (PPN)/Kepala Bappenas.

Badan Pusat Statistik (BPS) juga mencatat bahwa industri pengolahan merupakan sektor andalan dalam menyumbang nilai ekspor Indonesia. Pada tahun 2017, nilai ekspor industri pengolahan sebesar US$125 miliar. Angka tersebut memberikan kontribusi tertinggi hingga 76 persen, dari total nilai ekspor Indonesia yang mencapai US$168,73 miliar.

Menteri Airlangga menyebutkan bahwa minyak sawit menjadi komoditas yang mendominasi lima besar ekspor industri pengolahan sepanjang tahun 2017. Produk sawit berkontribusi tinggi terhadap ekspor industri makanan senilai Rp272 triliun, diikuti produk pakaian jadi menyumbangkan Rp90 triliun.

Selanjutnya, produk industri karet, barang karet, serta barang dari karet dan plastik sebesar Rp66 triliun, produk industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia Rp59 triliun, serta produk industri logam Rp51 triliun. “Saat ini, negara tujuan ekspor utama kita antara lain adalah Tiongkok, Amerika Serikat, Jepang, India, dan Singapura,” tuturnya.

Tingginya ekspor produk sawit menopang surplus perdagangan Data Badan Pusat Statistik (BPS) tercatat dalam neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus US$11,84 miliar pada 2017. Kontribusi terbesar berasal dari ekspor produk minyak sawit dan turunannya sebagaimana dibukukan pada 2016.

“Saya tidak terlalu kaget dengan angka-angka itu, karena sawit itu nilai ekspornya berbanding lurus dengan produksi, apalagi harga rata-ratanya juga meningkat. Dan tren kenaikan ekspor ini di 2018 masih akan terjadi karena cuaca juga mendukung,” kata Bustanul Arifin, Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Lampung.

Bustanul Arifin memprediksi hingga 10 tahun mendatang, volume dan nilai ekspor minyak sawit dan produk turunannya masih akan terus meningkat.

Pada 2017, nilai ekspor sawit dan produk turunannya (tidak termasuk oleokimia dan biodiesel)  melonjak 26% menjadi US$ 22,97 miliar daripada tahun sebelumnya berjumlah US$18,22 miliar. Apalagi harga rata-rata minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) di 2017 meningkat dibandingkan 2016. Diketahui, harga rata-rata CPO di 2017 tercatat USD714,3 per metrik ton atau meningkat 2% dibandingkan harga rata-rata 2016 di angka USD700,4 per metrik ton.

Supaya dapat meningkatkan nilai ekspor, dikatakan Bustanul, sebaiknya pelaku usaha dan pemerintah dapat menyelesaikan persoalan sustainability atau keberlanjutan yang masih akan menjadi kendala.

“Ini harus diselesaikan. Pemerintah harus terus melakukan diplomasi dagang. Kalau tidak, potensi devisa yang sangat besar ini bisa saja sirna. Karena ini merupakan salah satu hambatan dagang, tariff barrier,” katanya.

Selain itu, pemerintah harus gencar membuka pasar-pasar ekspor baru. Misalnya saja negara-negara di Afrika Tengah, Afrika Selatan, negara pecahan Rusia, negara-negara di timur tengah. “Itu semua prospektif,” katanya.

Namun demikian, Bustanul juga mengingatkan agar pasar-pasar tujuan ekspor tradisional seperti Eropa Barat, AS, Jepang, India, Pakistan, China jangan ditinggalkan. “Kita harus cerdas dan cerdik dalam mengembangkan pasar baru yang potensial, tapi jangan sampai lengah dengan meninggalkan pasar tradisional. Sebab kalau lengah, peluang itu akan hilang.”

Berbagai upaya menghambat pertumbuhan industri sawit akan terus dilancarkan karena persaingan dagang minyak nabati yang semakin ketat. “Dalam kondisi ini, pemerintah harus lebih jeli dalam melihat permasalahan dan tidak mengeluarkan regulasi-regulasi yang justru menghambat perkembangan industri sawit yang notabene merupakan mesin penghasil devisa terbesar dalam menyokong perekonomian nasional,” tutur Bustanul.

Pengamat politik J. Kristiadi mengatakan persoalan sawit di pasar internasional adalah persoalan kepentingan. Negara maju menggunakan segala instrumen untuk menghambat sawit. Negara maju membuat akal-akalan dengan macam-macam skema sertifikasi.

 

Sumber: Sawitindonesia.com

,

Siang Ini, Investor Jepang Dijadwalkan Kunjungi Lokasi Tekno Park Pelalawan

 

 

PELALAWAN – Seorang investor asal negara Jepang dijadwalkan melakukan kunjungan ke lokasi Tekno Park di Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, Kamis (22/2/2018).

Kunjungan yakni Mr Toshihide Nakajima sebagai investor dan Prof Makoto Watanabe dari Tsukuba University dalam rangka sosialisasi dan persentasi program pengembangan Tekno Park.Dikatakan Bupati Pelalawan, HM Harris, kunjungan merupakan tindak lanjut MoU dengan enam pihak terkait pengembangan Tekno Park beberapa waktu lalu.”Acara akan diisi dengan sosialisasi Good Agriculture Practice (GAP) pengembangan petani sawit dan calon pengurus koperasi,” katanya.

Selain itu, diikuti dengan seleksi dan pelatihan singkat calon pengurus koperasi petani sawit mandiri.”Nanti, rombongan akan meninjau kawasan Tekno Park, sekaligus melihat lokasi pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) untuk dijadikan model,” papar Harris.Melalui kunjungan ini, investor akan lebih yakin sebelum menanamkan modalnya di Tekno Park.”Tema besar yang diusung dari MoU itu, pengembangan kawasan Tekno Park Pelalawan berbasis kemitraan ilmu pengetahuan teknologi dan Inovasi yang disingkat dengan IPTEKIN,” tandas Harris, kepada GoRiau.com.***
Sumber: Goriau.com

Kebakaran Lahan Dan Hutan 2015 Di Indonesia

 

 

Sebaran Titik selama priode November 2015 berdasarkan land use menunjukan fenomena yang sama dengan fenomena antar negara. Sekitar 56 persen titik api ternyata berada diluar konsesi yakni hutan negara. Kemudian disusul konsesi HTI yakni sebesar 33 persen. Sedangkan titik api dalam konsesi perkebunan kelapa sawit hanya sekitar 7 persen.

Dengan kata lain, Kebakaran hutan dan lahan terbesar di Indonesia pada masa El Nino 2015, terjadi  di hutan negara. Pengkaitan antara kebakaran hutan dan lahan dengan perkebunan kelapa sawit tidak di dukung fakta-fakta yang ada.

Sumber: Mitos vs Fakta, PASPI 2017

 

Sumber: Sawitindonesia.com

Replanting Upaya Membenahi Perkebunan Sawit

 

Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) digadang-gadang pemerintah mampu membenahi produktivitas kelapa sawit rakyat. Bambang Wahyu Dwiantoro, Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian RI, menyebutkan bahwa perlu ada terobosan dalam meningkatkan produktivitas kelapa sawit dan kesejahteraan petani melalui program replanting.

Pada 2018, pemerintah menargetkan program PSR dapat menjangkau perkebunan sawit rakyat seluas 185 ribu hektare. Namun, untuk melaksanakan penanaman ulang kelapa sawit dengan benih bersertifikat perlu dukungan semua pihak. “Melaksanakan program replanting tidaklah semudah membalikkan tangan sehingga menjadi tanggung jawab semua,” ujar Bambang dalam Seminar Kiat Sukses Replanting dan Meningkatkan Produktivitas Kelapa Sawit Secara Berkelanjutan, di Jakarta, Rabu (21 Februari 2018).

Menurut Bambang, program replanting melibatkan semua pihak di antaranya Pemerintah Daerah (Pemda) selaku penanggung jawab yang mengeluarkan izin, perusahaan selaku pembeli hasil petani, dan produsen benih selaku penyedia bibit untuk petani.

Seperti diketahui, produktivitas tandan buah segar (TBS) perkebunan yang digarap petani hanya sekitar 10–12 ton/hektar/tahun. Padahal potensinya dapat mencapai 30 ton/hektar/tahun. “Artinya dengan meningkatkan produktivitas perkebunan petani sama saja dengan meningkatkan kesejahteraan petani,” kata Bambang.

Tidak hanya itu, Bambang juga melihat tata kelola perkebunan kelapa sawit masih banyak yang harus dibenahi. “Untuk itu, saya ingatkan pada perusahaan dan pemerintah daerah, mari tata kelola perkebunan dengan taat azas dengan baik serta bantu petani-petani di sekitarnya. Melalui dari aturan-aturan yang sudah digariskan mulai dari undang-undang, Permentan dan berbagai aturan yang mengatur perkelapasawitan untuk ditaati,” pintanya.

Dengan membenahi perkebunan petani maka secara tidak langsung memperbaiki perkebunan kelapa sawit. Tidak sedikit kontribusi petani terhadap komoditas kelapa sawit. Untuk itu, perlu upaya dari pemerintah agar petani yang telah berkontribusi menjaga komoditas unggulan, kelapa sawit dapat mencapai kesejahteraannya. Salah satu upaya dari pemerintah yaitu melalui program replanting yang sudah berjalan sejak tahun lalu. (Robi Fitrianto)

 

Sumber: Sawitindonesia.com

Perkebunan Kelapa Sawit Dan Isu Lingkungan (Bagian I)

 

 

 

Isu lingkungan merupakan tema kampanye negatif yang paling banyak di lancarkan oleh LSM anti sawit untuk menyerang perkebunan kelapa sawit Indonesia. Mulai dari isu lingkungan global maupun lokal dikaitkan secara negatif terhadap perkebunan kelapa sawit.

Perkebunan Kelapa Sawit Buakan Pengkonversi Terbesar Hutan Menjadi Non Hutan di Indonesia

Konversi kawasan hutan menjadi kawasan non hutan (deforestasi) merupakan fenomena normal pembanguan yang terjadi disetiap negara-negara di dunia. Di kawasan Eropa deforestasi berlangsung sebelum abad ke-17. Sementara di Amerika Serikat deforestasi mulai berlangsung tahun 1620 sampai 1950.

Tidak satu pun negara di dunia dan termasuk di Indonesia yang melarang deforestasi tentunya dengan prosedur yang ditetapkan disetiap negara. Konversi hutan menjadi non hutan merupakan jalan untuk memenuhi kebutuhan ruang bagi pembangunan. Pertumbuhan penduduk dan perluasan pembangunan disegala sektor untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk memerlukan tambahan ruang yang makin meningkat. Apakah ada dataran di bumi yang dulunya bukan areal hutan?

Di Indonesia konversi hutan menjadi non hutan sudah lama berlangsung seiring dengan kebutuhan ruang bagi pembangunan. Deforestasi di Indonesia tidak bisa dilepaskan dengan era logging yang melahirkan lahan-lahan terlantar/terdegradasi yang kemudian oleh pemerintah digunakan untuk pengembangan daerah-daerah transmigasi maupun ekstensifikasi pertanian/perkebunan. Ekspansi perkebunan kelapa sawit datang kemudian dengan memanfaatkan lahan-lahan eks logging yang dikonversikan pemerintah menjadi kawasan budidaya.

Jika sejarah deforestasi didiskusikan, Koh dan Wilcove (2008) menyebutkan 67 persen kebun sawit adalah dari konversi hutan. Namun studi Gunarso, dan kawan-kawan (2012) mengungkapkan kesimpulan yang berbeda dengan tuduhan Koh dan Welcove tersebut. Asal-usul lahan pengembangan kebun sawit di Indonesia sebagian besar berasal dari lahan pertanian dan lahan terlantar (degraded land) dan sebagian dari konversi secundary forest (Casson 2000; Mc Morrow & Talip 2001; Gunarso dkk 2012). Era logging yang masif sebelum tahun 1990 telah meningkan daerah-daerah terlantar dan mati (ghost town). Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit baru berlangsung kemudian khususnya setelah tahun 2000.

Sumber: Mitos vs Fakta, PASPI 2017

 

Sumber: Sawitindonesia.com

Gaya Jokowi Membangun Diplomasi Sawit

 

 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memposisikan dirinya sebagai pembela sawit Indonesia di hadapan negara lain. Menciptakan pengaruh positif terhadap perdagangan ekspor sawit dalam tiga tahun terakhir.

Dari awal menjabat, Presiden Jokowi menempatkan posisinya sebagai advokat sawit di hadapan negara lain.  Sebulan setelah dilantik menjadi Presiden RI, Jokowi mengusulkan minyak sawit masuk Development Goods termasuk empat komoditas lain karet, rotan, kertas, dan produk perikanan. Usulan ini disampaikan dalam pertemuan para Pemimpin Ekonomi APEC di Beijing, Tiongkok, pada pertengahan  November 2014.

Dalam pandangan Presiden Jokowi, hampir 50% produksi minyak sawit berasal dari 4,7 juta petani di seluruh Indonesia. Fasilitasi perdagangan melalui APEC diharapkan membantu sawit untuk memaksimalkan pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan petani, dan pembangunan pedesaan.

Hingga tahun ini, sikap Presiden Joko Widodo tetap sama terhadap sawit. Di saat, Parlemen Uni Eropa mengusulkan penghentian konsumsi biodiesel berbasis sawit dari Indonesia. Jokowi berani meminta sejumlah kepala negara wilayah Eropa supaya hambatan perdagangan dihentikan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Uni Eropa menghentikan diskriminasi terhadap kelapa sawit. Kampanye hitam terhadap kelapa sawit dianggap merugikan, baik ekonomi maupun citra negara produsen sawit.

“Resolusi Parlemen Uni Eropa dan sejumlah negara Eropa mengenai kelapa sawit dan deforestasi serta berbagai kampanye hitam tidak saja merugikan kepentingan ekonomi, tapi juga merusak citra negara produsen sawit,” ujar Jokowi dalam siaran pers Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin, pada pertengahan 2017.

Jokowi mengatakan hal tersebut saat berbicara di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Peringatan 40 Tahun Kerja Sama Kemitraan ASEAN-Uni Eropa. Acara itu digelar pada Selasa, 14 November 2017, di Philippine International Convention Center (PICC), Manila, Filipina.

Menurut Jokowi, isu kelapa sawit sangat dekat dengan upaya memberantas kemiskinan, mempersempit kesenjangan pembangunan, serta membangun ekonomi yang inklusif. Apalagi saat ini terdapat 17 juta orang Indonesia yang hidupnya, baik langsung maupun tidak langsung, terkait dengan kelapa sawit, di mana 42 persen lahan perkebunan kelapa sawit dimiliki petani kecil.

Karena itu, Jokowi meminta diskriminasi terhadap kelapa sawit di Uni Eropa segera dihentikan. Sejumlah sikap dan kebijakan yang dianggap merugikan kepentingan ekonomi dan merusak citra negara produsen sawit juga harus dihilangkan.

Jokowi menyampaikan Indonesia memahami pentingnya isu sustainability. Karena itu, berbagai kebijakan terkait dengan sustainability telah diambil, termasuk pemberlakuan sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO). Pernyataan Presiden Jokowi ini juga mendapat dukungan penuh Perdana Menteri Malaysia Najib Razak. Indonesia dan Malaysia adalah negara penghasil kelapa sawit dunia.

Prof. Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional di Universitas Indonesia tidak heran dengan keberanian Jokowi membela sawit. Menurutnya, keberanian Presiden Jokowi sangat tepat karena sawit merupakan komoditi andalan Indonesia.“ “Persyaratan yang diminta Uni Eropa ini kadang mengada-ada,” ujarnya.

Hikmahanto Juwana menjelaskan bahwa presiden dan perwakilan Indonesia harus tetap aktif mengkampanyekan sawit di negara pembeli. “Indonesia harus terus memastikan agar sawit asal Indonesia bisa diterima oleh pelaku usaha dan masyarakat  global,” ujarnya.

 

Sumber: Sawitindonesia.com

Kebakaran Hutan Dan Lahan Tidak Terkait Dengan Lahan Gambut.

 

Fenomena kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di berbagi negara juga terjadi di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI (2016) kebakaran hutan/lahan terjadi pada hampir seluruh provinsi di Indonesia.

Rataan Luas Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia 2010-2016
Provinsi Rataan (Ha) 2010-2016 Provinsi Rataan (Ha) 2010-2016
Kalimantan Tengah 21.316 Papua* 710
Sumatera Selatan 8.065 Kalimantan Selatan 539
Lampung* 4.964 Nusa Tenggara Timur* 453
Sulawesi Utara* 4.627 Sulaewsi Tenggara* 445
Kalimantan Timur 4.181 Sulawesi Selatan* 195
Jambi 3.334 Bali* 72
Gorontalo* 2.083 Bengkulu 62
Riau 2.073 Sumatera Barat 60
Sumatera Utara 1.847 Aceeh 58
Kalimantan Barat 1.841 Sulawesi Tengah* 34
Maluku* 1.753 Maluku Utara* 26
Jawa Timur* 1.753 Yogyakarta* 10
Jawa Tengah* 1.671 Kalimantan Utara 3
Jawa Barat* 1.464 Banten* 2
Nusa Tenggara Barat* 1.363 Papua Barat* 1

Sumber: Kementerian Kehutanan, 2016 bukan sentra kebun sawit

Beberapa provinsi sentra kebun sawit seperti Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur dan Riau terjadi kebakaran hutan dan lahan yang relatif luas. Namun, kebakaran hutan dan lahan yang relatif luas juga terjadi pad provinsi yang tidak memiliki perkebunan kelapa sawit seperti Lampung, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Bahkan Kalimantan Utara dan Bengkulu yang merupakan daerah provinsi ekspansi sawit, dan luas kebakaran hutan dan lahan relatif kecil dibandingkan dengan provinsi Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Timur yang tidak ada pengembangan kebun sawit.

Dengan demikian, sama seperti fenomena di berbagai negara, kebakaran hutan dan lahan di Indonesia juga tidak secara sistematis dan spesifik terkait dengan pengembangan kebun sawit. Provinsi-provinsi yang merupakan sentra atau bukan sentra sawit, kebakaran hutan dan lahan juga terjadi. Kebakaran hutan dan lahan juga tidak sistematis dan spesifik lahan gambut. Propinsi Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat dan Jawa Barat tidak memiliki lahan gambut, juga terjadi kebakaran hutan dan lahan yang relatif luas.

Kebakaran hutan dan lahan yang tidak terkait lahan gambut juga terkonfirmasi sebaran titik api (hot spot) yang terjadi dalam priode Juli-November 2015. Sebaran titik api dilahan gambut justri lebih sedikit dibandingkan dengan titik api di luar lahan gambut.

Sumber: Mitos vs Fakta, PASPI 2017

 

Sumber: Sawitindonesia.com