Inovasi Teknologi Pacu Produktivitas

 

SUKOHARJO – Inovasi teknologi diyakini dapat meningkatkan produktivitas benih kelapa sawit dan pada akhirnya mempertahankan daya saing Indonesia di pasar global komoditas tersebut.

Sri Mas Sari

Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) optimistis akan menghasilkan benih dengan potensi produktivitas 10 ton minyak sawit mentah per hektare per tahun pada 2020 melalui inovasi teknologi. Saat ini, potensi produktivitas benih yang dihasilkan PPKS berkisar 6 ton-8 ton per ha.

Direktur PPKS PT Riset Perkebunan Nusantara Hasril Hasan Siregar mengatakan inovasi yang terus-menerus telah mengangkat produktivitas sawit yang pada dekade 1960 hanya menghasilkan CPO 4,3 ton per ha per tahun.

Kini, melalui integrasi teknologi biologi molekuler ke dalam sistem pemuliaan konvensional, serta penerapan pertanyakan secara kultur jaringan akan mampu meningkatkan potensi produksi menjadi lebih dari 10 ton CPO per ha per tahun. “Peranan riset dalam menghadirkan inovasi akan terus diperlukan dari masa ke masa,” katanya dalam kegiatan Pertemuan Teknis Kelapa Sawit di Sukoharjo, Selasa (18/7).

Sejalan dengan inovasi varietas unggul, introduksi dan riset tentang serangga penyerbuk kelapa sawit (SPKS) Elaeidobius kamerunicus juga berkontribusi meningkatkan produksi tandan buah segar (TBS) sekitar 26% pada dekade 1980. Selanjutnya pada 2010-2020, PPKS melalui inovasi teknologi hatch and carry dan pengembangan atrak-tan airomix akan menaikkan produksi (TBS) hingga 25%.

Hasril memaparkan produktivitas kelapa sawit masih relatif rendah, yakni 15%-35% atau di bawah produktivitas potensial, sehingga memerlukan dukungan riset, inovasi dan penerapan praktik terbaik.

“Inovasi kultur teknis terutama pemupukan yang efisien, berimbang dan efektif tentunya selalu diperlukan untuk mencapai produktivitas potensial.”

Hasril juga menyebutkan beberapa inovasi lainnya yang sudah dikembangkan untuk menjawab tantangan teknis perkelapasawitan terkini, a.l. perakitan bahan tanaman unggul kelapa sawit moderat tahan Ganoderma, pemanfaatan teknologi drone dalam monitoring penyakit Ganoderma, penerapan sistem peremajaan yang efektif untuk areal endemik Ganoderma, aplikasi teknologi tata air di lahan gambut atau pasang surut, serta penerapan sistem irigasi pada khan kering.

DAYA SAING

Ketua Umum Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi) Bayu Krisnamurthi memampaikan Indonesia harus dapat memproduksi minimal 25 ton tandan buah segar kelapa sawit per hektare per tahun jika ingin mempertahankan daya saing di pasar minyak nabati dunia.

Produktivitas TBS itu hendaknya diikuti pula dengan rendemen (yield) setidaknya 25% atau menghasilkan Crude Palm Oil (CPO) 5 ton-6 ton per ha per tahun. Lompatan produktivitas itu penting untuk menggapai visi menggandakan suplai CPO Indonesia ke pasar dunia sekitar 60 juta ton pada 2050.

Saat ini, produktivitas TBS banyak yang masih di bawah 20 ton per ha, terutama dialami oleh petani swadaya karena umur tanaman sudah tua atau kualitas benih tidak baik. Akibatnya, CPO yang dihasilkannya pun hanya sekitar 2,5-3 ton per ha kendati masih Iebih unggul dibandingkan dengan produktivitas minyak mpeseed yang hanya 0,6 ton per ha, minyak biji bunga matahari 0,5 ton per ha, dan minyak kedelai 0,4 ton per ha.

Bayu mengatakan ruang untuk mengerek produktivitas TBS dan CPO itu berada pada perkebunan rakyat mengingat yield yang dihasilkan perkebunan swasta sudah relatif tinggi. “Tidak sekadar mempertahankan keberlanjutan kelapa sawit, kita juga harus mempertahankan keberlanjutan daya saing sawit. Kita menjadi nomor

satu [eksportir minyak nabati] karena memiliki daya saing, daya saing yang memberikan manfaat kepada petani sawit,” ujarnya dalam kegiatan Pertemuan Teknis Kelapa Sawit di Sukoharjo, Selasa (18/7).

Meskipun demikian, lanjut Bayu, sawit hendaknya tidak dibatasi untuk sekadar menghasilkan CPO. Menurut dia, sawit harus menghasilkan multiproduk, mulai dari cairan, padatan, hingga gas.

Mantan Kepala Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP Sawit) itu memberi gambaran, Indonesia mengekspor cangkang sawit ke Jepang untuk memenuhi kebutuhan bahan baku bioenergi Negeri Matahari Terbit. Tahun lalu, volume pengapalan cangkang sawit ke Jepang 450.000 ton dengan harga USS80 per ton free on board (FOB) atau USS120 cost, insurance, and freight (CIF).

Sementara itu, mantan menteri pertanian Bungaran Saragih mengatakan peremajaan kebun sawit menjadi syarat utama untuk mencapai target produksi 25 ton TBS per ha, kemudian disusul oleh praktik pertanian yang baik (GAP).

“Kalau BPDP menyatakan tahun ini replanting 20.000 ha kebun dimulai, barangkali target itu bisa dicapai 5-10 tahun yang akan datang. lima tahun mungkin terlalu ambisius karena baru panen. Mungkin 10 tahun yang akan datang,” katanya.

Sri Mas Sari

Sumber: Bisnis Indonesia

Besar, Potensi Sawit Rakyat

PERMINTAAN minyak goreng nabati akan terus meningkat di masa mendatang dan Indonesia diperkirakan harus mampu memasok 30 juta ton pada 2045-2050. Untuk itu, peningkatan produktivitas sawit rakyat merupakan tantangan yang harus segera diselesaikan.

“Indonesia harus melakukan berbagai cara untuk memenuhi itu. Salah satu cara yang paling mendasar ialah dengan meningkatkan produktivitas dan yang paling utama dari perkebunan sawit rakyat,” papar Direktur Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa sawit Bayu Krisnamurthi, di Sukoharjo, Jawa Tengah, kemarin.

Ia menambahkan luas area perkebunan sawit rakyat telah mengalami peningkatan signifikan, dari 6.175 hektare pada 1980 menjadi 4,76 juta hektare pada 2016. Namun, produksi sawit rakyat baru mencapai 35%, tertinggal jauh bila dibandingkan dengan perusahaan perkebunan sawit swasta yang mencapai 57%, dengan luas area yang hampir sama.

Gap produksi perkebunan sawit rakyat itu masih terlalu besar. Idealnya 1 hektare bisa menghasilkan 25 ton tandan buah segar, dengan tingkat rendemen 25%. Dengan begitu, setiap 1 hektare tanaman bisa menghasilkan 5-6 ton minyak sawit mentah. “Saat ini baru 2,5 ton-3 ton per hektare,” kata dia.

Ia menegaskan Indonesia sebagai negara penghasil dan pengekspor minyak sawit terbesar di dunia harus mampu mempertahankan daya saing di pasar minyak nabati global. Selain itu, mempertahankan keberlanjutan manfaat yang diberikan sawit kepada Indonesia dan dunia.

“Pertemuan teknis ini diharapkan menjadi ajang sharing temuan dan inovasi yang bisa berkontribusi pada peningkatan produktivitas perkebunan sawit rakyat,” kata Bayu.

Mantan Menteri Pertanian Bungaran Saragih sependapat dengan Bayu. Menurutnya, peningkatan daya saing merupakan kunci untuk memenangi persaingan yang makin ketat di masa mendatang. Selain itu, harus meningkatkan daya saing petani. “Salah satunya dengan mendorong para petani untuk menyatukan diri dalam sebuah organisasi.”

(FR/N-2)

Sumber: Media Indonesia

Produksi Biodiesel Turun di Awal 2017

Pada Agustus atau September 2017, Pemerintah AS akan memutuskan benar tidaknya tudingan dumping biodiesel Indonesia

JAKARTA. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mencatat dalam lima bulan tahun ini, kinerja industri biodiesel mengalami stagnasi bahkan turun. Selain karena tudingan dumping, penurunan juga tak terlepas dari terlambatnya pengumuman alokasi oleh PT Pertamina.

Menurut data GAPKI, produksi biodiesel periode Januari 2017-Mei 2017 mencapai 1,03 juta ton. Jumlah itu turun 1,9% dibandingkan periode sama 2016 yang 1,05 juta ton. Sementara produksi biodiesel pada Mei 2017 hanya mencapai 171.900 ton atau turun 26% dibandingkan bulan April yang mencapai 232.500 ton.

Menurut Direktur Ekselaitif GAPKI Fadhil Hasan, kondisi ini berimbas pada penyerapan biodiesel di dalam negeri pada bulan Mei yang hanya 141.750 ton, turun 38% dibandingkan bulan April 2017 yang sebesar 227.720 ton. “Kinerja produksi biodiesel mengalami stagnasi dibandingkan tahun lalu,” ujarnya, Senin (17/7).

Namun Fadhil optimis produksi biodiesel di semester kedua bisa terdongkrak. Pasalnya, di tengah isu tudingan Indonesia melakukan dumping biodiesel, justru permintaan minyak sawit dari Amerika Serikat (AS) naik signifikan pada bulan Mei 2017 lalu.

Kenaikan permintaan minyak sawit dari Negeri Paman Sam tersebut menunjukkan bahwa pasar AS tidak terlalu terpengaruh tudingan dumping biodiesel. Dengan begitu maka diharapkan juga permintaan biodiesel akan kembali naik di akhir tahun.

Data GAPKI menunjukkan, kenaikan permintaan minyak sawit dari AS mencapai 43% menjadi 119,950 ton dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 83,700 ton. “Hal ini mengejutkan di saat AS sedang dengan gencar menuduh Indonesia melakukan dumping biodiesel,” katanya

Pasar China

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga juga menilai Indonesia tidak perlu khawatir terhadap tudingan dumping AS. Sebab saat ini, pemerintah tengah menyasar China sebagai pasar produk biodiesel baru. Negara Tirai Bambu ini membutuhkan 180 juta kilo liter solar per tahun. Saat ini Indonesia tengah melobi China untuk ekspor bahan bakar nabati (BBN) biodiesel 5% atau B5. Bila ekspor B5 jadi terealisasi, diperkirakan kebutuhan biodiesel ke Negara Tembok Raksasa tersebut mencapai 9 juta ton per tahun.

Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Ap-robi) Paulus Tjakrawan mengatakan, saat ini kasus tudingan dumping biodiesel tengah dibahas. Kalau pemerintah AS masih memiliki pertanyaan atau data tambahan maka akan segera diajukan ke Pemerintah Indonesia maupun swasta. Kalau tidak, maka pada Agustus atau paling lambat September 2017, pemerintah AS akan memutuskan benar tidaknya tudingan dumping biodiesel Indonesia

Kalau pun nantinya, pemerintah AS memutuskan ada dumping, maka Indonesia masih ada peluang memperkarakan ini ke Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization (WTO). Itu pun kalau Indonesia masih tetap ingin masuk pasar AS. “Harus diakui pasar AS lumayan besar , sekitar 10 juta hingga 11 juta kiloliter biodiesel per tahun,” ujarnya

Paulus memperkirakan total produksi biodiesel Indonesia akan mencapai 2,5 juta ton kiloliter tahun ini. Jumlah itu turun dari tahun lalu yang mencapai 3 juta kiloliter. Penurunan disebabkan pada MeiJuni lalu, suplai biodiesel terhenti karena penunjukan baru dari PT Pertamina yang harus disinkronkan dengan perundang-undangan.

Paulus menambahkan, tahun lalu ekspor biodiesel Indonesia ke Negeri Paman Sam mencapai 400.000 kiloliter. Namun pada tahun ini, relatif turun karena persaingan harga. Sementara ekspor ke Eropa tahun ini nyaris tidak ada karena tudingan dumping. Saat ini Indonesia tengah mengajukan banding ke WTO terkait tudingan ini.

Noverius Laoli/Abdul Basith Bardan

Sumber: Harian Kontan

Malaysia, Indonesia kesal layanan tidak adil EU ke atas minyak sawit

 

KUALA LUMPUR: Malaysia dan Indonesia hari ini menyuarakan kekecewaan terhadap layanan tidak adil ke atas minyak sawit oleh Kesatuan Eropah (EU), yang memihak kepada minyak sayuran dan komoditi lain.

Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Mustapa Mohamed dan Menteri Perdagangan Indonesia, Enggartiasto Lukita bertemu di Kuching, Sarawak, pada 13 Julai sempena mesyuarat Jawatankuasa Perdagangan dan Pelaburan Bersama Malaysia-Indonesia kali ketiga.

Dalam kenyataan bersama, kedua-dua menteri berkenaan menimbang untuk membawa isu ini ke Pertubuhan Perdagangan Dunia andai resolusi EU itu merupakan arahan selain berbentuk diskriminasi.

Mereka berkata resolusi EU itu yang merupakan amalan perlabelan tidak adil oleh sektor swasta di EU, bukan sahaja akan menjejaskan teruk eksport minyak sawit dari Malaysia dan Indonesia ke pasaran EU, malah kehidupan berjuta-juta pekebun kecil.

Malaysia dan Indonesia juga menerusi kerjasama Majlis Negara Pengeluar Minyak Sawit (CPOPC), dijangkakan bertemu pada akhir Julai 2017 bagi membincangkan dan menyelaraskan isu-isu berkaitan minyak sawit, termasuk misi bersama CPOPC ke Eropah untuk bertemu pihak dan pemegang kepentingan yang terlibat.

Sumber: Astroawani.com

Minyak Sawit Malaysia

 

Harga minyak sawit Malaysia turun dari level tertingginya pada tujuh pekan terakhir. Padahal, pasar sebelumnya lebih tinggi mengikuti kenaikan minyak goreng saingannya sebelum pada akhirnya sama pada pertengahan hari. Rabu (12/7).

Sumber: Republika

Group demands non-PSO subsidy to boost local use

A Biodiesel business group has urged the government to soon include producers that sell palm oil-based fuel for non-public service obligation (PSO) purposes in the subsidy program to help jack up domestic consumption this year.

The government has been fun-neling funds collected from palm oil export taxes to incentivize producers participating in the mandatory 15 percent Biodiesel blending (BIS) program in 2015 and the 20 percent Biodiesel blending (B20) program in 2016.

The funds operator, the Indonesian Oil Palm Estate Fund (BPDP-KS), lowered its Biodiesel subsidy by 10.4 percent to Rp 9.6 trillion (US$716.8 million) this year from the previous year. Indonesian Bio-fuel Producers Association (Apro-bi) chairman Paulus Tjakrawan questioned the lack of clear mechanism for non-PSO subsidy.

So far, state-owned oil and gas firm Pertamina and chemical distributor PT AKR Corporindo are the sole beneficiaries of the incentive.

Both firms, which distribute subsidized fuel, supply Biofuel under the PSO and are required to adhere to the mandatory blending policy.

The mechanism for non-PSO players has yet to be clear,” Paulus Tjakrawan told The Jakarta Post on Tuesday. There are many non-PSO players in the country. The question is whether they can get similar support from the government”

Indonesia, the worlds largest palm oil producer, has promoted widespread use of Biodiesel to help reduce its notoriously high greenhouse gas emissions.

The subsidy, which narrows the gap between the Biodiesel price and the conventional diesel price, only applies for Biofuel sold domestically.

The Energy and Mineral Resources Ministrys new and renewable energy director general, Rida Mulyana, said the government was revising Presidential Regulation (Perpres) No. 61/2015 to have the subsidy mechanism apply to non-PSO players.

He acknowledged that a prolonged delay in issuing the amended rule had led to weak domestic Biofuel consumption this year.

Local absorption of Biodiesel reached 1.48 million kiloliters in the first half, or only 32.17 percent of the full-year target. Throughout 2016, the consumption amounted to 3.65 million kl.

“Given the success in 2016, we had an ambition to also involve non-PSO players in the [subsidy] program,” Rida said. “Nonetheless, as the revision has yet to be finished, we have been facing a delay in determining the domestic consumption target and starting the [B20] program this year.”

The Office of the Coordinating Economic Minister proposed subsidies worth Rp 4,000 per liter and Rp 2,000 per liter for PSO players and non-PSO players, respectively.

At present, the Biodiesel index price is calculated based on the base price of Crude Palm Oil (CPO) with the additional cost of $100 per ton for CPO conversion into fatty acid methyl ester (FAME), a key ingredient used in making Biodiesel.

Apart from setting the 2017 Biodiesel subsidy, the revised regulation may also stipulate a new export tax scheme. Under the scheme, the export duties will increase by 20 percent for each $50 dollar rise in the CPO price.

Currently, the shipment of palm oil and its derivatives are levied whenever the commoditys price exceeds $750 per ton.

Ina separate development, Indonesian Vegetable Oil Refiners Association (GIMNI) executive director Sahat Sinaga demanded that the government ensure ontime payments of the subsidy to non-PSO players that supply Biofuel to Pertamina and AKR Corporindo.

“Many [non-PSO] Biodiesel suppliers have complained because the subsidy payment can be late for more than six months,” Sahat said.

Nineteen companies have oV tained the quotas to supply 1.35 million kl of Biodiesel to Pertamina and 24,000 kl to AKR Corporindo for the May to October period.

The volume is lower compared to 1.53 million kl provided to both firms from last November to April.

JP/Viriya P. Singgih

Sumber: The Jakarta Post

Menjaga Harga Minyak Goreng Di Pasar Ritel

JAKARTA – Produsen meminta adanya kompensasi dalam rencana pemerintah mengatur domestic market obligation atau serapan dalam negeri untuk komoditas minyak goreng kemasan sederhana.

Kompensasi harus diberikan jika pemerintah ingin mematok harga minyak goreng tetap rendah, untuk menutupi kerugian produsen ketika harga sawit dunia mengalami kenaikan.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga menyatakan akan meminta kompensasi jika pemerintah mewajibkan para produsen untuk memasok minyak goreng kemasan sederhana ke dalam negeri.

“Kalau selama harga sawit rendah tidak masalah tetapi kalau harga sawit di pasar dunia tinggi? siapa yang mau jual [minyak goreng] dengan harga rendah?,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (11/7).

Kompensasi, sambungnya, harus diberikan jika pemerintah ingin mematok harga minyak goreng tetap rendah. Hal tersebut untuk menutupi . kerugian yang ditanggung oleh produsen ketika harga sawit dunia mengalami kenaikan.

Sahat menjelaskan saat ini memang persentase pasar minyak goreng Indonesia masih terbilang kecil. Secara keseluruhan penggunaan produk turunan minyak sawit untuk kebutuhan domestik hanya berkisar 20%.

“Ekspor masih lebih dominan dibandingkan dengan domestik. Oleh karena itu, harga akan tetap berkiblat kepada ekspor,” paparnya.

Dia mengungkapkan pembahasan tentang kewajiban memproduksi minyak goreng kemasan sederhana akan dibahas bersama dengan Kementerian Perdagangan dalam waktu dekat. Pihaknya akan meminta kejelasan soal pemetaan produk, pasar, serta sanksi bagi produsen yang melanggar aturan tersebut.

Salah satu poin penting, menurut Sahat, adalah pengawasan. Pasalnya, beberapa pedagang ada yang masih memainkan harga komoditas itu.

“Pengalaman yang lalu biarpun kita jual dengan harga di bawah pasaran tetapi pedagang jual mahal. Jadi, ini penting siapa yang mengawasi,” jelasnya.

KONSUMSI MINYAK

GIMNI mencatat pemakaian minyak goreng curah pada kondisi normal mencapai 270.000 ton-280.000 ton per bulan. Sedangkan untuk jenis premium, kebutuhan tiap bulannya sebesar 70.000 ton-80.000 ton. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Tjahya Widayanti sebelumnya menjelaskan DMO minyak goreng kemasan sederhana bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Dengan demikian, tidak seluruhnya hasil produksi para pengusaha dipasarkan ke luar negeri.

“Pelaku usaha atau produsen minyak goreng akan diwajibkan memproduksi minyak goreng kemasan sederhana untuk keperluan domestik,” jelasnya.

Tjahya menambahkan pemerintah ingin memasukan stok minyak goreng sederhana tersedia. Pemberlakukan DMO, paparnya, akan mengarah kepada target penghapusan peredaran minyak goreng curah pada 2020.

Dia menyarankan agar para produsen segera membuat peta jalan produksi minimal hingga akhir 2017. “Saat ini sedang dibahas dengan para produsen minyak goreng berapa persentase produksi yang diwajib dipasok ke dalam negeri.”

GARK1 mencatat keseluruhan konsumsi domestik CPO pada 2016 yakni 11,06 juta ton. Pada kuartal 1/2017, jumlah konsumsi CPO domestik sebanyak 2,73 juta ton. Produksi minyak sawit di dalam negeri diprediksi GAPKI dapat

menembus 35 juta ton pada 2017. Pada Maret 2017, tercatat adanya kenaikan produksi sebesar 10% dari produksi bulan sebelumya 2,6 juta ton menjadi 2,9 juta ton.

M. Nurhadi Pratomo

Sumber: Bisnis Indonesia

Menjaga Harga Minyak Goreng Di Pasar Ritel

Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) memperkirakan kebutuhan minyak goreng selama bulan Juni mencapai 590 ribu-600 ribu ton. Permintaan cenderung stabil tetapi harga diluar ekspektasi pemerintah.

“Kebutuhan sebesar 600 ribu ton ini total volume untuk minyak kemasan modern, minyak curah untuk industri dan curah untuk pasar yang sudah disatukan. Ini kebutuhan selama Ramadan,” kata Sahat Sinaga, Direktur Utama GIMNI di Jakarta, Jumat (4/6).

Berdasarkan data GIMNI, menurut Sahat, produsen minyak goreng yang memasarkan melalui ritel mampu memasok kebutuhan minyak goreng dengan volume 551 ribu ton pada April, Maret sekitar 499 ribu ton, Mei sebesar 585 ribu ton. Memasuki bulan puasa di bulan Juni, permintaan naik 3% menjadi 600 ribu ton. Selanjutnya, permintaan kembali normal memasuki bulan Juli sekitar 533 ribu ton.

Komisaris Wilmar Indonesia MP Tumanggor mengakui permintaan minyak goreng di awal Ramadan meningkat sekitar 10 persen dibandingkan hari-hari biasa. “Permintaan produk kami minyak goreng dan tepung biasa-biasa saja. Naiknya tidak signifikan sekitar 10 persen, masih wajar,” ujarnya.

Sumber: Sawitindonesia.com

GIMNI Dapat Penghargaan Dari Menteri Perdagangan

JAKARTA, SAWIT INDONESIA – Program stabilisasi harga bahan pokok selama bulan ramadan tahun ini mendapatkan apresiasi dari Kementerian Perdagangan. Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengadakan kegiatan penghargaan kepada pengusaha dan asosiasi yang turut terlibat dalam menstabilkan harga.

Salah satu penghargaan diberikan kepada Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI). Enggartiasto menyatakan, GIMNI berhasil menjamin stabilnya harga minyak nabati. “Ini tentu hasil jerih payah semua anggota yang ada di dalamnya,” ucapnya.

“Dari tahun ke tahun di bulan Ramadan terjadi kenaikan harga merupakan sesuatu yang tidak normal. Namun, kalaun tidak normal itu menjadi biasa kalau itu berjalan terus-menerus dan kita anggap itu sesuatu yang layak terjadi,” ujarnya.

Enggartiasto menyebutkan sepanjang Ramadan dan Lebaran 2017, harga pangan relatif lebih stabil. Faktor pendukung adalah  kecukupan pasokan pangan hingga setelah Lebaran.

Sahat Sinaga, Direktur Eksekutif GIMNI mengatakan pihaknya  mematuhi arahan Presiden Jokowi dan Menteri Perdagangan untuk mendukung stabilisasi harga sembako.

“Mereka (pemerintah) ingin pasar dibanjiri dengan minyak curah,” tuturnya. Ia menceritakan bahwa hal itu sangat tidak mudah. Pasalnya, pemerintah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) seharga Rp 11.000 per kilogram, sedangkan ongkos produksi sebesar Rp 9.100 per kilogram.

“Buktinya di lapangan masih ada pedagang menjual Rp 12.000 per kilogram. Kami menyiasati untuk mendistribusikan minyak curah ke dalam ritel. Itu dikemas dengan bagus,” katanya.

Namun, rencana itu lanjut Sahat, tidak semuanya diterima anggota GIMNI. Sebab, memperpanjang fase distribusi dan keuntungan jadi menipis. “Itu luar biasa susah. Kita persiapkan ini 5 bulan. Sejak bulan Februari dan hasilnya lumayan memuaskan,” tuturnya.

Sahat berharap kestabilan harga tetap berlanjut. Namun pemerintah harus menyiapkan formula baru.

“Kalau harga bahan bakunya masih di bawah, ya kita masih sanggup dengan cara itu. Kalau harga bahan baku naik. Ini yang harus dipikirkan oleh pemerintah. Biar masyarakat dan pengusaha sama sama untung,” tukasnya.

Penerima penghargaan lain adalah Asosiasi Daging Indonesia, Asosiasi Gula Rafinasi Indonesia, Asosiasi Pedagang Gula Indonesia, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia, PT Golden Sinar Sakti, Musim Mas Group, Indofood, Astra Internasional, Arta Graha Peduli, Mayora, PT Pupuk Indonesia, dan PT Asian Agri.

 

Sumber: Sawitindonesia.com

Produsen Minta Kepastian Pasar

DIREKTUR Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga mengatakan, produsen tidak terganggu dengan rencana pemerintah tersebut. “Tidak ada yang terganggu. Kami dukung. Tapi pasarnya harus jelas,” ujarnya kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Menurutnya, kewajiban menjual minyak goreng murah berpotensi menghidupkan spekulan baru. “Kalau peredarannya tidak diawasi secara maksimal maka akan dimanfaatkan oleh spekulan untuk dijual kembali dengan “harga lebih mahal,” ungkapnya.

Sahat mengatakan, pemerintah betul-betul menghitung kebutuhan minyak goreng bagi masyarakat menengah ke bawah. “Ini supaya pasokan minyak goreng sederhana sesuai kebutuhan,” tuturnya.

Sahat juga meminta pengusaha ritel tidak mempersulit pasokan dari produsen. “Selama ini banyak produsen mengeluhkan birokrasi pengiriman minyak goreng sederhana ke pasar ritel karena harus terlebih dahulu teregister sebagai pemasok,” ungkapnya.

Ia mengungkapkan, banyak peritel yang ogah-ogahan membu-ka purchase order (PO). “GIMNI meminta juga agar sistem administrasi peritel dibenahi terlebih dahulu,” kata Sahat.

Ia menambahkan, rencana pemerintah ini sesungguhnya bagian dari cara pemerintah menstabilkan harga minyak goreng. “Ini mesti dilihat secara positif. Jadi lebih terkontrol,” tukasnya.

Ketua Umum Asosiasi Industri Minyak Makan Indonesia (AIMMI) Adiwisoko Kasman mengaku siap mengikuti aturan yang dibuat pemerintah. Apalagi, hingga saat ini anggota AIMMI telah menggelontorkan ke pasar, minyak goreng dalam kemasan seharga Rp 11.000 per liter sebagaimana perintah Kemendag.

“Kami siap mengikuti arahan pemerintah karena ini kepentingan semuanya, terutama konsumen. Intinya, kami siap mengikuti arahan pemerintah,” kata Adiwisoko.

Walaupun siap mengikuti aturan pemerintah, pihaknya mengakui kebijakan tersebut menggerus keuntungan. Meski begitu, Adiwisoko enggan mengungkapkan besarannya. “Tergerus pasti, tapi tidak sampai membuat kami rugi,” katanya.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Tjahja Widayanti mengatakan, langkah ini dilakukan pemerintah dengan alasan untuk menjaga pasokan dan harga minyak goreng dalam negeri. “Ini sejalan dengan peta jalan industri minyak goreng domestik,” ujarnya.

Selama ini, menurut Tjahja, ekspor minyak goreng tidak ada aturannya. “Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, minyak goreng tidak diekspor. Dengan adanya ini maka nanti dijadikan minyak goreng kemasan sederhana di dalam negeri,” papar dia.

Ia mengungkapkan, beleid terkait dengan aturan ini akan berbentuk Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag). Selain besaran minyak goreng yang dapat di ekspor, produksi minyak goreng kemasan sederhana dan kemasan premium juga akan diatur dalam beleid ini.

“Pengaturan produksi minyak goreng kemasan premium dengan kemasan sederhana ini penting, supaya para produsen merata produksinya,” ungkapnya.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita mengemukakan, persentase keuntungan saat ini masih dalam perhitungan. “Jadi sekian persen dari total produksi itu harus berbentuk minyak goreng dengan kemasan sederhana dan harga jual yang ditetapkan pemerintah disepakati dengan para pengusaha Rp 11.000 per liter,” ujarnya.

Menurut Enggar, nanti per-sentese akan dihitung dari keuntungan produksi di sektor hulu dan hilir. Hal tersebut akan diimplementasikan secara bertahap.

“Nanti akan ada dua bagian. Yang integrated yang hulu sama hilirnya, nanti ada persentasi, berapa hulu berapa hilir. Dia yang olah saja. Tidak punya CPO-nya, akan kita tetapkan dan bantu dengan dorong sumber bahan baku,” tandasnya.

Sumber: Rakyat Merdeka