Ekspor Minyak Kelapa Sawit Tumbuh

 

Kinerja ekspor produk minyak kelapa sawit dan turunannya ke sejumlah negara tumbuh pada semester 1-2017. Namun, pelaku usaha minyak kelapa sawit perlu mengantisipasi kebijakan kenaikan tarif bea masuk di India.

Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa sawit Indonesia ( Gapki ) Fadhil Hasan di Jakarta, Sabtu (26/8); “Ekspor produk minyak kelapa sawit mencapai 16,6 juta ton,”meningkat 25 persen,” kata Fadhil.

Produksi minyak kelapa sawit mentah (CPO) pada semester 1-2017 mencapai 18,15 juta ton. Produksi itu tumbuh 18,6 persen dibandingkan produksi pada periode yang sama tahun 2016 sebanyak 15,30 juta ton. Produksi pada semester 1-2017 masih dipengaruhi El Nino tahun lalu sehingga kurang maksimal.

Selama semester 1-2017, ekspor produk CPO dan turunannya ke sejumlah negara tumbuh positif, kecuali ke Pakistan yang turun 5 persen menjadi 1,05 juta ton. Volume ekspor produk CPO ke India tumbuh 43 persen menjadi 3,8 juta ton.

Menurut Fadhil, ekspor ke negara-negara Uni Eropa (UE) meskipun juga tumbuh dan ada resolusi Parlemen Eropa. Ekspor ke Eropa mencapai 2,7 juta ton atau naik dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 1,9 juta ton. Kenaikan kinerja ekspor diikuti juga ke negara-negara Afrika (36,5 persen), Banglades (29 persen), Amerika Serikat (27 persen), dan China (18 persen).

Dibutuhkan Eropa

Peningkatan ekspor CPO ke negara-negara UE pada semester 1-2017 dapat menunjukkan minyak kelapa sawit mentah tetap dibutuhkan oleh konsumen di UE, termasuk industri pengguna meskipun Parlemen Eropa mengeluarkan resolusi terkait perkebunan dan industri minyak kelapa sawit.

Ketua Umum Gapki Joko Supriyono mengatakan, pemerintah juga perlu mengantisipasi kebijakan kenaikan tarif bea masuk dari India tersebut, misalnya, pemerintah mengirim tim untuk melobi Pemerintah India terkait penerapan kebijakan tersebut.

Joko mengatakan, pelaku usaha minyak kelapa sawit mentah dan pemerintah terus berupaya memperbaiki sektor perkebunan dan industri minyak kelapa sawit mentah sesuai dengan standar yang mendukung pembangunan industri CPO yang berkelanjutan.

Awal September, ujar Joko, Gapki juga akan menyampaikan pandangan terkait pembangunan industri minyak kelapa sawit mentah yang berkelanjutan dalam forum internasional yang diselenggarakan Program Pembangunan PBB (UNDP) di New York, Amerika Serikat.

Sumber: Kompas

Pengusaha Sawit Resah

 

 

Pengusaha sawit mengaku resah dengan keluarnya kebijakan pemerintah India yang menaikkan tarif impor crude Palm Oil (CPO) dan produk turunannya hingga 100 persen. Pemerintah pun didesak untuk segera menyelesaikan permasalahan tersebut agar ekspor ke negeri Bollywood Itu normal kembali.

SEKJEN Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Togar Sitanggang mengatakan, India merupakan negara tujuan ekspor utama CPO Indonesia. “Pengusaha pasti resah sekarang,” ujarnya kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Pemerintah diminta memperkuat hubungan diplomatik dengan India agar masalah ini dapat selesai secepatnya. “Bisa segera diselesaikan dengan cara diplomatik. Atur agar menguntungkan kedua negara,” katanya.

Togar mengatakan, pengusaha masih akan tetap mengekspor minyak sawit ke India meski tarif naik 100 persen. Paling banyak akan ekspor CPO, sedangkan ekspor produk turunannya dikurangi.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNISahat Sinaga mengatakan, India akan rugi sendiri jika tetap menaikkan tarif impor CPO hingga 100 persen. “Kalau Indonesia tidak mengekspor bagaimana India akan mendapatkan CPO. Kondisi ini akan menekan India,” ujarnya.

Meskipun begitu. Sahat mengatakan, pemerintah Indonesia mesti tetap mencari cara agar India menganulir kebijakan tersebut. “Indonesia harus berbuat cepat merespons kebijakan tersebut,” ujarnya.

Menurutnya, pemerintah bisa mendorong pengusaha sawit Indonesia mengekspor Refined, Bleached, Deodorized Palm Oil (RBDPO). “Kebijakan India menaikkan tarif impor untuk menekan impor RBDPO Indonesia sehingga pengolahan CPO dilakukan di India,” tuturnya.

Sahat mengatakan, pemerintah juga bisa melobi India mengingat mesin produksi sawit di Indonesia saat ini didatangkan dari India. “Kalau begini ngapain lagi harus impor mesin dari India,” terang Sahat.

Sahat juga menyarankan pemerintah membuat Preferential Trade Agreement (PTA) sehingga terdapat kejelasan harga. “Kalau tidak dilakukan membuat harga sawit turun karena bersaing dengan soy bean oil,” ungkapnya.

Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia (APROBI) Paulus Tjakrawan berpendapat, penetapan kebijakan ini mungkin akan mempengaruhi pasar ekspor CPO Indonesia.

“Kalau India menerapkan impor CPO, mungkin berpengaruh, tetapi kan itu diterapkan untuk semuanya. Malaysia juga. Belum tentu mereka mengurangi impor CPO karena mereka membutuhkan ekspor CPO kita,” ujar Paulus.

Menurutnya, Indonesia harus mampu mempertahankan harga CPO. Misalnya, harga CPO tidak boleh hampir sama dengan harga minyak kedelai. “Kita kan bersaing dengan negara lain. harga CPO kita tidak boleh mendekati minyak kedelai, karena tentunya mereka akan memilih minyak kedelai,” kata Paulus.

Direktur Keuangan Austin-do Nusantara Jaya Lucas Kurniawan mengatakan, bila aturan tersebut diterapkan maka akan berdampak pada pelaku industri. Dampak yang ditimbulkan adalah harga CPOdari Indonesia dan negara lainnya akan lebih mahal dibandingkan minyak nabati lainnya.

“Sebagai salah satu negara tujuan ekspor produk CPO dari Indonesia, kebijakan pemerintah India tersebut tentu dapat mempengaruhi permintaan dan pasokan yang akhirnya akan berdampak pada hargajual CPO di Indonesia,” tutur Lucas.

Managing Director for Sustainability and Strategic Stakeholder Engagement, Golden Agri Resources Ltd (GAR) Agus Pumomo mengungkapkan, saat ini GAR masih menunggu perkembangan keputusan pemerintah India tersebut. “Saya belum bisa bilang ini berdampak atau tidak, karena masih dibahas, belum ada keputusannya. Sampai sekarang kami masih mau menunggu perkembangannya,” tutup Agus.

Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita mengaku, telah menyampaikan perhatian pemerintah Indonesia terkait kenaikan tarif bea masuk CPO dengan Menteri Industri Pengolahan Makanan India Sad-hvi Niranjan Jyoti. Namun belum membuahkan hasil.

 

Sumber: Rakyat Merdeka

RI-Malaysia Ajak Tujuh Negara Masuk Kartel Sawit

 

JAKARTA- Indonesia dan Malaysia sepakat memperkuat kelembagaan Persatuan Negara-Negara Penghasil Minyak kelapa sawit atau Council palm oil Producing Countries (CPOPC). Lembaga ini didorong untuk mengembangkan nilai tambah atau hilirisasi industri minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO).

Selanjutnya, CPOPC akan mengajak tujuh negara lain untuk bergabung, yaitu Thailand, Kolombia, Nigeria, Papua New Guinea, Pantai Gading, Honduras dan Guatemala. Masuknya negara-negara tersebut diharapkan berdampak positif bagi komoditas CPO di dunia.

“Kami juga mengundang mereka untuk hadir pada FGD yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat di Bali,” ujar Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto, Kamis (24/8).

Pada Rabu (23/8), Menperin bertemu Menteri Perusahaan Perladangan dan Komoditi Malaysia, Datuk Seri Mah Siew Keong di Putrajaya, Malaysia. Menperin melanjutkan, kedua negara akan berkoordinasi menghadapi penetapan tarif dan nontarif yang diterapkan oleh beberapa negara, seperti India yang menaikan bea masuk dua kali lipat menjadi 15% dan Amerika Serikat yang tengah mewacanakan pengenaan antidumping biodiesel.

Selain itu, demikian Menperin, Indonesia-Malaysia akan bersinergi memenuhi kebutuhan CPO untuk Tiongkok. Dua negara penghasil CPO terbesar dunia ini mendukung kebijakan Pemerintah Tiongkok menerapkan program biodiesel campuran 5% dengan solar (B5) sebagai komitmen dalam mengurangi emisi karbon.

“Kami sepakat bersama-sama mendorong Tiongkok bisa menggunakan B5, sehingga mengurangi defisit perdagangan dengan Indonesia dan Malaysia sekaligus sebagai energi yang ramah lingkungan,” kata Airlangga.

Menperin berharap, penggunaan biodiesel di Tiongkok menjadi pasar potensial untuk meningkatkan ekspor produk sawit Indonesia. Bahkan, juga bisa menjadi peluang bagi pelaku industri nasional untuk berinvestasi membangun pabrik biodiesel. “Sawit merupakan salah satu komoditas strategis Indonesia dan Malaysia. Artinya, sukses atau gagalnya komoditas ini ada di tangan kedua negara sebagai pemasok 90% CPO dunia,” ungkap dia.

Oleh karena itu. Kementerian Perindustrian fokus mendorong pengembangan industri CPO di dalam negeri melalui hilirisasi agar mampu meningkatkan nilai tambah tinggi “Indonesia menghasilkan CPO mencapai 35 juta ton pada 2016. Pengembangkan industri hilir pengolahan minyak % sawit, antara lain untuk produk minyak goreng sawit, oleofood, oleochemical, hingga biofuel,” tutur Airlangga.

Pada 2016, kapasitas produksi minyak goreng nasional mencapai 45 juta ton per tahun, oleofood 2,5 juta ton per tahun, oleochemical 3,5 juta ton per tahun, dan biodiesel 10,75 juta ton per tahun.

Sumber: Investor Daily Indonesia

MENYANGGAH TUDINGAN LEWAT RISET AKADEMIK

 

Dikatakan Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian, Kementerian Koordinator Perekonomian, Musdalifah Machmud, seringnya isu negatif hadir menjadi ciri telah terjadinya persaingan dagang.

Namun demikian, kata Alumni IPB ini, pihaknya siap menjadi bagian dalam menghadapi berbagai permasalahan yang dihadapi industri kelapa sawit nasional. “Sebab itu kita tidak hanya bicara tetapi siapkan juga bukti-bukti,” katanya kepada InfoSAWIT, belum lama ini di Jakarta.

Munculnya tudingan sawit biang deforestasi harus segera di lusurkan, maka itu perlu ada penyiapan konsep-konsep deforestasi di Indonesia seperti apa, prinsip yang dilakukan. Lantaran biasanya kalau status hutan berubah maka ekosistem diatasnya juga turut berubah. “Itulah yang harus diinfokan ke dunia bahwa deforestasi versi kita apa definisnya,” katanya.

Untuk memperkuat sanggahan itu maka kedepan butuh mengumpulkan semua penelitian mengenai deforestasi, langkah ini menjadi penting. Sebagai pondasi dalam menghadapi beragam tuidngan yang menjauhkan fakta.

Pemerintah, tutur Musdhalifah siap untuk menyampaikan informasi mengenai  kelapa sawit sebaik-baiknya terhap dunia internasional. “Kita juga kan sudah mengeluarkan kebijakan sawit berkelanjutan yakni ISPO,” tandas Musdhalifah. (T2)

 

Sumber: Infosawit.com

Indonesia-Malaysia Perkuat Pasar CPO Tiongkok Untuk Program B5

 

Pemerintah Indonesia dan Malaysia akan bersinergi memenuhi kebutuhan minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) untuk Negeri Tirai Bambu. Sebagai produsen CPO terbesar di dunia, kedua negara mendukung kebijakan Pemerintah Tiongkok dalam penerapan program biodiesel campuran lima persen dengan solar atau B5 sebagai komitmen dalam mengurangi emisi karbon.

“Kami sepakat bersama-sama mendorong agar Tiongkok bisa menggunakan B5 sehingga mengurangi trade deficit dengan Indonesia dan Malaysia sekaligus sebagai energi yang ramah lingkungan,” kata Menteri Perindustrian RI Airlangga Hartarto seusai melakukan pertemuan dengan Menteri Perusahaan Perladangan dan Komoditi Malaysia, Datuk Seri Mah Siew Keong di Putrajaya. Malaysia, Rabu (23/8).

Menteri Airlangga berharap penggunaan biodiesel di Tiongkok menjadi pasar potensial untuk meningkatkan ekspor produk sawit Indonesia. Bahkan juga bisa menjadi peluang bagi pelaku industri nasional untuk berinvestasi membangun pabrik biodiesel.

“Sawit merupakan salah satu komoditas strategis Indonesia dan Malaysia. Artinya, sukses atau gagalnya komoditas ini ada di tangan kedua negara sebagai pemasok 90 persen CPO ke pasar dunia,” ungkapnya dalam keterangan tertulis.

Oleh karena itu, Kementerian Perindustrian RI fokus mendorong pengembangan industri CPO di dalam negeri melalui hilirisasi agar mampu meningkatkan nilai tambah tinggi.

“Indonesia menghasilkan CPO mencapai 35 juta ton pada tahun 2016. Pengembangkan industri hilir pengolahan minyak sawit, antara lain untuk produk minyak goreng sawit, oleofood, oleochemical, hingga biofuel,” tutur Airlangga.

Pada tahun 2016, kapasitas produksi minyak goreng nasional mencapai 45 juta ton per tahun, oleofood 2,5 juta ton per tahun, oleochemical 3,5 juta ton per tahun, dan biodiesel 10,75 juta ton per tahun. Sedangkan, ekspor CPO dan produk turunannya pada bulan Januari-Februari 2017 sebesar USD 4,1 juta atau mengalami peningkatan 63 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2016.

Dalam pertemuan bilateral tersebut, lanjut Airlangga, kedua belah pihak juga menyepakati penguatan kelembagaan Persatuan Negara-negara Penghasil Minyak Kelapa Sawit atau Council Palm Oil Producing Countries (CPOPC). “Kami mendorong agar lembaga ini bermanfaat untuk pengembangan nilai tambah atau hilirisasi di sektor industri CPO,” ujarnya.

CPOPC akan mengajak tujuh negara lain untuk bergabung selaku produsen CPO, yaitu Thailand, Kolombia, Nigeria, Papua New Guinea, Pantai Gading, Honduras dan Guatemala. “Kami juga sudah mengundang mereka untuk hadir pada FGD yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat di Bali,” imbuh Airlangga. Dengan masuknya negara-negara tersebut, diharapkan berdampak positif bagi komoditi CPO di dunia.

Sementara itu, Menteri Mah menyatakan, sebagai negara penghasil minyak sawit perlu untuk saling sevisi memperkuat aliansi dalam upaya melawan kampanye negatif dan hambatan perdagangan yang mengancam komoditas tersebut.

“Kedua negara memproduksi 85 persen dari total CPO dan telah mengisi 91,2 persen pasar ekspor di dunia sehingga kita merupakan pemain global utama di industri minyak sawit,” jelasnya.

Menurut Mah, Indonesia dan Malaysia akan menekankan pentingnya CPOPC untuk pengembangan, promosi dan penguatan kerja sama di sektor industri minyak sawit. “Maka sekretariat CPOPC ditugaskan untuk mempromosikan dan mengundang lebih banyak negara penghasil sawit agar masuk menjadi anggota. Pasalnya, kami setuju bahwa minyak sawit merupakan komoditas penting yang menyediakan lapangan pekerjaan, pendapatan devisa, dan pembangunan sosial ekonomi,” paparnya.

Dalam agenda pertemuan kedua menteri ini, juga dibahas mengenai langkah-langkah strategis untuk menghadapi kampanye negatif penggunaan minyak sawit di Uni Eropa dan Amerika Serikat, termasuk terhadap resolusi parlemen Eropa dan Norwegia.

Selain itu, berkoordinasi menghadapi penetapan tarif dan nontarif yang diterapkan oleh beberapa negara, seperti India yang menaikan Bea Masuk dua kali lipat menjadi 15 persen dan Amerika Serikat yang tengah mewacanakan pengenaan anti dumping untuk biodiesel. Kemudian, Indonesia dan Malaysia akan menjajaki kerja sama dalam bidang penelitian dan pengembangan untuk memitigasi upaya pembatasan senyawa karsinogenik.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Mah mewakili Pemerintah Malaysia menyampaikan permohonan maaf terkait kesalahan Bendera Indonesia yang dimuat dalam buku panduan Sea Games 2017.

Dalam kunjungan kerjanya ke Negeri Jiran, Menperin Airlangga selaku Ketua Umum Pengurus Besar Wushu Indonesia (PB WI) sempat menyaksikan langsung laga para atlet binaannya yang berhasil maraih target tiga medali emas yang ditetapkan oleh Satlak Prima.

 

Sumber: Sawitindonesia.com

 

 

Kebijakan India Gerus Ekspor CPO

 

JAKARTA. Langkah Pemerintah India menaikkan bea masuk (BM) produk crude paim oil (CPO) sebesar 100% dari 7,5% menjadi 15%, cukup mengejutkan. Pasalnya, India merupakan salah satu pasar utama Indonesia untuk produk CPO dan turunannya.

Berdasarkan data Gabungan Pengusaha Kelapa sawit Indonesia (Gapki), ekspor CPO dan turunannya ke India pada semester I 2017 melonjak 43% menjadi 3,8 juta ton dari 2,6 juta ton pada pada periode sama 2016. Agar kenaikan bea impor CPO India tak berdampak luas, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita bilang, pemerintah akan merespon.

Namun seperti apa bentuk tindakan nanti, kata Mendag, tengah didiskusikan langkah- langkahnya. Menurut dia, pemerintah harus hati-hati dalam merespon kebijakan India karena nilai perdagangan kedua negara cukup besar. Indonesia sendiri juga menikmati surplus perdagangan yang sangat besar.

Kementerian Perdagangan (Kemdag) mencatat nilai perdagangan Indonesia dengan India sepanjang Januari-Mei 2017 yakni USS 7,68 miliar, naik dari periode yang sama tahun lalu yakni US$ 4,82 miliar. Pada Januari-Mei 2017, ekspor Indonesia ke India sebesar USS 5,95 miliar, dan impornya USS 1,73 miliar. “Pemerintah akan sampaikan protes sekaligus melobi India,” janjinya, Rabu (23/8).

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga meminta pemerintah bertindak cepat atas kenaikan tarif impor CPO oleh India. Jika India tidak menggubris protes Indonesia, maka pemerintah bisa membalas dengan kebijakan setimpal.

Pertama, menaikkan Bea Keluar (BK) CPO. Bila pungutan ekspor ini naik. Sahat yakin para pengusaha kelapa sawit enggan mengekspor CPO. Hal ini akan berdampak pada India, karena kebutuhan minyak nabati India cukup tinggi. “Jadi nantinya India akan kesulitan memenuhi kebutuhan minyak nabatinya,” katanya.

Kedua, pemerintah harus melobi India terkait mesin produksi sawit yang selama ini didatangkan dari India Indonesia bisa menekan India dengan tidak membeli mesin produksi sawit dari India. Ketiga, membuat Preferential Trade Agreement (PTA) sehingga ada kejelasan harga. Menurut Sahat, bila pemerintah tidak melakukan sejumlah tindakan menekan India, maka harga sawit akan turun karena harus bersaing dengan minyak kedelai.

Buka pasar baru

Direktur Eksekutif Dewan sawit Indonesia (DMSI) Iskandar Andi Nunung mengatakan kebijakan India menaikkan BM impor CPO akan berpengaruh pada ekspor minyak sawit RI di semester II ini. Sebab, India merupakan negara importir minyak sawit terbesar selain China, Pakistan dan Uni Eropa. Untuk mengantisipasi, Iskandar menyarankan agar pemerintah mempercepat pembukaan pasar baru CPO seperti ke Rusia, dan Timur Tengah.

Direktur Eksekutif Gapki Fadhil Hasan yakin produksi dan ekspor minyak sawit Indonesia tetap bertumbuh meskipun mendapat tekanan dari India dan negara lain. Gapki mencatat ekspor minyak sawit pada paruh pertama 2017 naik 25% menjadi 16,6 juta ton dibandingkan periode sama 2016 yang sebesar 12,5 juta ton.

Di semester I, produksi minyak sawit mencapai 18,15 juta ton atau naik 18,6% dibandingkan periode sama 2016 yang 15,30 juta ton. Fadhil bilang, ekspor CPO dan turunannya ke India tercatat naik paling tinggi 3,8 juta ton, kemudian disusul Uni Eropa 2,7 juta ton, negara-negara Afrika, Banglades, Amerika Serikat dan China. “Harga CPO selama semester pertama juga rata-rata USS 560-USS 827,50 per metrik ton,” ujarnya.

Lidya Yuniartha P, Abdul Basith Bardan, Noverius L

 

Sumber: Harian Kontan

,

Saran GIMNI atas kebijakan tarif impor CPO India

 

Pengusaha sawit mendesak pemerintah untuk segera merespons kebijakan India atas tarif impor crude palm oil (CPO).

“Indonesia harus berbuat cepat merespon kebijakan tersebut,” ujar Sahat Sinaga, Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) kepada KONTAN (23/8).

 

Salah satunya dengan menaikkan pungutan ekspor bagi CPO. Pungutan tersebut akan menaikkan harga CPO sehingga pengusaha enggan mengekspor CPO.

Hal tersebut untuk mendorong pengusaha sawit Indonesia mengekspor Refined, Bleached, Deodorized Palm Oil (RBDPO). Sebelumnya Sahat menjelaskan kebijakan India menaikan tarif impor untuk menekan impor RBDPO Indonesia sehingga pengolahan CPO dilakukan di India.

Namun, apabila Indonesia tidak mengekspor CPO Sahat mempertanyakan bagaimana India akan mendapatkan CPO. Kondisi tersebut dinilai akan dapat menekan India.

Kedua, Sahat bilang agar pemerintah melobi pemerintah India mengingat mesin produksi sawit di Indonesia saat ini didatangkan dari India. “Kalau begini ngapain lagi harus impor mesin dari India,” terang Sahat.

Langkah ketiga disarankan Sahat adalah membuat Preferential Trade Agreement (PTA) sehingga terdapat kejelasan harga. Sahat bilang kalau tidak dilakukan membuat harga sawit turun karena bersaing dengan soy bean oil.

 

Sumber: Kontan.co.id

Pemerintah Indonesia sampaikan keberatan ke AS soal biodiesel

 

Pemerintah Indonesia siap menyampaikan keberatan kepada Amerika Serikat setelah Departemen Perdagangan Negeri Paman Sam itu mengenakan bea masuk anti-subsidi sementara terhadap biodiesel asal dalam negeri.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyatakan bahwa pihaknya akan mempelajari terlebih dahulu tuduhan Amerika Serikat tersebut. Selain itu, ia akan berbicara dengan pelaku usaha khususnya sektor sawit dalam negeri untuk mendapatkan masukan.

“Kami pasti akan segera menyampaikan keberatan dan akan membahas lebih jauh dengan pelaku usaha,” kata Enggartiasto, di Jakarta, Rabu.

Amerika Serikat mengenakan pungutan bea masuk anti-subsidi terhadap impor biodeisel dari Inodnesia yang berlaku surut 90 hari ke belakang.
Langkah tersebut sebagai tindak lanjut adanya petisi dari industri biodiesel lokal yang menuduh Indonesia memberikan subsidi untuk industri biodoiesel.

National Biodiesel Board (NBB) Fair Trade Coalition beserta 15 produsen biodiesel Amerika lainnya, beberapa waktu lalu mengajukan petisi untuk produk biodiesel asal Indonesia dan Argentina. Petisi tersebut diklaim merupakan hasil investigasi periode 2014-2016.

Tuntutan dari petisi tersebit adalah menuduh Indonesia dan Argentina melakukan tindakan subsidi dan dumping harga untuk biodiesel yang dipasarkan di Negeri Paman Sam dan meminta pemerintah AS untuk melakukan inisiasi tindakan anti-subsidi dan anti-dumping.

Tercatat, besaran bea masuk anti-subsidi sementara biodiesel untuk Wilmar International Ltd sebesar 41,06 persen, PT Musim Mas mencapai 68,28 persen dan perusahaan lain yang mengekspor ke Amerika Serikat sebesar 44,92 persen.

Pengenaan bea masuk anti-subsidi sementara biodiesel juga untuk perusahaan asal Argentina, LDC Argentina S.A. sebesar 50,29 persen, Vicentin S.A.I.C. mencapai 64,17 persen dan lainnya 57,01 persen.

Departemen Perdagangan Amerika Serikat akan mengeluarkan keputusan final pada 7 November 2017 dan bisa dimungkinkan untuk diperpanjang, dimana besaran bea masuk anti-subsidi tersebut bisa berubah kembali.

Sebagai catatan, impor Negeri Paman Sam untuk biodiesel asal Argentina mencapai 1,2 miliar dolar AS dan dari Indonesia sebesar 268 juta dolar AS pada 2016. Tren impor biodiesel Amerika Serikat tumbuh kurang lebih sebesar 58 persen untuk periode 2014-2016.

 

Sumber: Antaranews.com

,

GIMNI Sambut Positif Barter CPO dengan Sukhoi

 

Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) menyambut positif kesepakatan barter komoditas sawit Indonesia dengan pesawat tempur Sukhoi buatan Rusia.

“Kalau pembayarannya sebagian dengan komoditas ekspor yang dimiliki, seperti sawit dan karet, Indonesia akan mampu meningkatkan ekspor ke Rusia,” kata Ketua GIMNI, Sahat Sinaga, di Jakarta, Rabu (23/8/2017).

Peningkatan diperkirakan Sahat dapat mencapai 100% dari total ekspor ke Rusia tahun sebelumnya. Hal tersebut dengan asumsi melihat harga karet yang saat ini turun sehingga tidak menjadi prioritas ekspor.

“Tahun lalu ekspor sawit Indonesia ke Rusia sebesar 695.000 ton. Bila nantinya 60% pembelian ini berasal dari sawit, maka ekspor akan meningkat menjadi 1,2 juta ton, angka tersebut berdasarkan perhitungan bila harga Sukhoi senilai US$1,5 miliar dan harga sawit saat ini sebesar US$730 per ton,” papar dia.

Berdasarkan perhitungan itu, lanjut Sahat, pihaknya mendukung rencana pemerintah. Mengingat saat ini pasar minyak sawit Indonesia sedang menurun.

“Namun, angka pasti mengenai kontribusi sawit dalam pembelian ini belum ditentukan. Kerja sama ini memungkinkan untuk dilakukan,” ujar Sahat.

 

Sumber: Borneonews.co.id

 

Sah, India mengerek tarif impor CPO 2 kali lipat

 

Pekerja mengawasi pengaliran minyak sawit mentah (CPO) dari kapal pengangkut ke truk tangki di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (19/9/2014). Melimpahnya pasokan dan menurunnya permintaan membuat harga CPO di pasar dunia anjlok. Pemerintah mendorong optimalisasi penerapan kebijakan kewajiban penggunaan biodiesel yang berbahan baku CPO untuk mendorong konsumsi CPO dalam negeri. KOMPAS/IWAN SETIYAWAN

 

India telah menaikkan tarif impor untuk Crude Palm Oil (CPO) dan produk turunannya Refined Bleached Deodorized Palm Oil (RBDPO).

“Penaikan tarif impor India sudah diberlakukan,” ujar Sahat Sinaga, Direktur Eksekutif Gabungan Indistri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) kepada KONTAN di Jakarta, Selasa (22/8).

Tarif impor CPO mengalami kenaikan sebesar 100% dari sebelumnya. Sebelumnya tarif impor CPO sebesar 7,5% naik menjadi 15%. Sementara untuk RBDPO yang sebelumnya 15% naik menjadi 25%.

Pemberlakuan tarif impor dinilai Sahat untuk menekankan agar India lebih memilih untuk membeli CPO dari Indonesia lalu diolah di India.

Padahal Sahat mengaku Indonesia ingin nilai tambah dari CPO bisa didapatkan di Indonesia. Selain itu Sahat menilai adanya upaya proteksi dari India terhadap soy bean oil.

Hal tersebut diakui oleh Sahat akan menghambat ekspor CPO ke India. Padahal sebelumnya India menjadi importir terbesar. Sahat bilang bila kondisi seperti ini berlanjut bukan tidak mungkin akan ada pengurangan impor ke India.

 

Sumber: Kontan.co.id