Di Hadapan Presiden Jokowi, GAPKI-PWI Akan Melawan Hoax Industri Sawit

 

Bertepatan dengan perayaan Hari Pers Nasional yang diselenggarakan di Padang, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menandatangani kerja sama dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).

“Terima kasih atas dukungan usaha perkelapasawitan kepada dunia pers Indonesia,” kata Ketua Umum PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) Margiono dalam sambutannya pada Puncak Hari Pers Nasional (HPN) 2018 di Ambon, Provinsi Sumatera Barat, Jumat, 8 Februari 2018. Hadir dalam kesempatan tersebut Presiden Jokowi dan sejumlah Menteri Kabinet Kerja.

Dukungan peningkatan profesionalisme wartawan ini dituangkan dalam MOU antara GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia) dengan PWI. Dalam MOU tersebut, GAPKI mendukung kegiatan uji kompetensi bagi wartawan yang dilakukan di sepanjang tahun 2018 serta pelatihan bagi para netizen.

Dari sisi pemerintahan, Margiono sempat menyinggung tingginya perhatian Presiden Jokowi terhadap potensi ekspor Indonesia yang masih bisa lebih ditingkatkan.

“Belum lama ini, media-media memuat sikap Presiden yang ingin ekspor lebih ditingkatkan,” katanya. Apalagi, menurutnya, potensi ekonomi Indonesia memang luar biasa.

Terkait dengan kepedulian terhadap potensi ekspor, Ketua Umum GAPKI, Joko Supriyono menyambut positif.

“Potensi Indonesia memang sangat besar. Salah satunya kelapa sawit yang merupakan komoditas yang sangat strategis di Indonesia,nilai ekspor minyak sawit  Indonesia pada 2017 mencapai titik tertinggi sepanjang sejarah,” ujarnya dalam keterangan tertulis.

Joko mengatakan, “kita tahu data yang baru dirilis GAPKI menyebutkan eksport sawit mencapai US$ 22,97 miliar, naik 26% dibandingkan 2016  sebesar US$ 18,22 miliar. Melonjaknya ekspor menyebabkan nilai sumbangan devisa minyak sawit ikut meningkat.”

Bahkan, menurut Joko Supriyono, sudah saatnya seluruh stakeholder di Indonesia, termasuk insan pers dan para netizen mendukung dan sama-sama melawan Hoax mengenai industri sawit yang banyak beredar di media. “Kita harus ingat, kampanye negatif sawit itu merupakan perang dagang yang dibuat oleh negara produsen minyak nabati dunia. Jangan sampai berita hoax membunuh industri strategis tanah air” tegas Joko.

Dalam dunia pers, misalnya, persaingan tersebut dapat ditemukan dalam bentuk tersebarnya kampanye negatif (black campaign) tentang kelapa sawit Indonesia.

“Rekan-rekan pers dapat memainkan peran dengan mengungkap fakta-fakta obyektif bahwa kelapa sawit selain bermanfaat secara ekonomi juga komitmen terhadap penegakan isu-isu sustainability” lanjut Joko Supriyono.

 

Sumber: Sawitindonesia.com

Indonesia Sampaikan Keprihatinan Soal Sawit Kepada Italia

 

Jakarta – Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi menyampaikan keprihatinan soal larangan minyak kelapa sawit dalam penggunaan biofuel di Uni Eropa kepada Menteri Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Italia Angelino Alfana

Menlu RI dan Menlu Italia melakukan pertemuan bilateral di Gedung Pancasila, Kementerian ;Luar Negeri di lakana, di-salin dari Antara. “Terkait dengan produk minyak kelapa sawit Indonesia, saya kembali menyampaikan keprihatinan Indonesia .terhadap putusan Parlemen Eropa yang melarang minyak kelapa sawit dalam penggunaan biofuel. Saya sampaikan kembali isu itu kepada Menlu Alfano,” ujar Menlu Retno.

Menlu RI menyampaikan kepada Menlu Italia bahwa industri kelapa sawit adalah hal yang penting bagi kepentingan nasional Indonesia dan kelapa sawit berkontribusi besar bagi kepentingan ekonomi dan ” sosial bangsa. “Dan saya sampaikan bahwa kita melakukan pendekatan yang cukup seimbang antara pembangunan ekonomi dan isu lingkungan,” ucap Retno.

Italia adalah negara tujuan ekspor terbesar ketiga di Uni Eropa untuk produk sawi tasal Indonesia, sehingga kelapa sawit Indonesia juga memiliki kontribusi dalam ekonomi Italia. “Oleh karena itu, Indonesia meminta perhatian pemerintah Italia untuk mendukung penggunaan sawit pada saat diskusi antara parlemen, dewan, dan komisi Eropa,” ucap Menlu RI.

Indonesia menolak keputusan diskriminatif Parlemen Eropa yang tetap menyetujui penghentian penggunaan biofuel berbahan dasar kelapa sawit sebagai sumber energi terbarukan pada 2021.

Pemerintah Indonesia memahami bahwa keputusan Parlemen Eropa tersebut belum menjadi kebijakan akhir. Namun, keputusan tersebut akan memengaruhi pandangan konsumen di Uni Eropa.

Selain itu, keputusan Parlemen Eropa juga dapat memberikan tekanan politik bagi negara-negara anggota Uni Eropa dan berbagai institusinya dalam pembentukan sikap terhadap kelapa sawit sebagai salah satu sumber energi terbarukan. Indonesia menyayangkan bahwa Parlemen Eropa, sebagai institusi terhormat, melakukan tindakan diskriminatif terhadap produk sawit tidak hanya sekali tetapi berulang kali.

Parlemen Eropa secara konsisten tidak mengindahkan fakta bahwa kelapa sawit memiliki efisiensi dan produktivitas sangat tinggi yang berpotensi menyumbang konservasi lingkungan dalam jangka panjang sebagai “global land bank” bila dibandingkan dengan minyak sayur lainnya.

Kelapa sawit juga 10 kali lipat lebih efisien dalam pemanfaatan lahan dibandingkan dengan minyak rapeseed Eropa. Oleh karena itu, kebijakan untuk menghilangkan kelapa sawit dari program biofuel sebagai sumber Energi Terbarukan merupakan kebijakan perdagangan yang proteksionis dari  pada upaya pelestarian lingkungan semata.

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menjamin dan mempertahankan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan dari pengembangan kelapa sawit melalui berbagai kebijakan dan regulasi.

Industri minyak sawit Indonesia telah terbukti berperan pada pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan pencapaian Sasaran Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals).

Pengamat ekonomi Bustanul Arifin memprediksi hingga 10 tahun mendatang, volume dan nilai ekspor minyak sawit dan produk turunannya masih akan terus meningkat Hal itu dikatakannya di Jakarta dalam rangka menanggapi data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan Indonesia pada 2017 mengalami surplus 11,84 miliar dolar AS.

Pada 2016 nilai ekspor minyak sawit dan produk turunannya (tidak termasuk biodiesel dan oleochemical) sebesar 18,22 miliar dolar AS, tahun ini melejit di angka 22,97 miliar dolar atau naik sekitar 26 persen.

Guru besar Fakultas Pertanian Universitas Lampung (Unila) itu mengaku tak terkejut dengan angka yang dirilis BPS tersebut, karena volume ekspor minyaksawitberbanding lurus dengan produksi.

“Saya tidak terlalu kaget dengan angka-angka itu.karenasawititu nilai ekspornya berbanding lurus dengan produksi, apalagi harga rata-ratanya juga meningkat. Dan tren kenaikan ekspor ini di 2018 masih akan terjadi karena cuaca juga mendukung,” katanya, disalin dari Antara.

Namun demikian, dia mengingatkan kepada para pelaku usaha dan pemerintah bahwa isu “sustainibility” atau keberlangsungan masih akan terus menjadi kendala. “Ini harus diselesaikan. Pemerintah harus terus melakukan diplomasi dagang. Kalau tidak, potensi devisa yang sangat besar ini bisa saja sirna. Karena ini merupakan salah satu hambatan dagang, tariff barrier,” katanya. Selain itu, pemerintah harus gencar membuka pasar-pasar ekspor baru.*

 

Sumber: Harian Ekonomi Necara

Perkebunan Kelapa Sawit Berfungsi Hutan

 

Berdasarkan definisi hutan dengan konsep land cover change yang dianut banyak negara maupun definisi hutan yang dianut FAO, perkebunan termasuk perkebunan kelapa sawit dapat dikatagorikan sebagai hutan berfungsi ekologis hutan), meskipun secara adminitratif tidak berada dalam kawasan hutan. Alasannya adalah sebagai berikut.

Pertama, Perkebunan kelapa sawit merupakan penumbuhan land cover (afforestasi menurut konsep land cover change), memiliki canopy coverhampir/mendekati 100 persen pada umur dewasa (syarat FAO, lebih besar 10 persen), dan memiliki ketinggian pohon setelah dewasa lebih dari 5 meter dan luas hamparan diatas 0,5 hektar (FAO mensyaratkan tinggi pohon 5 meter dan hamparan 0,5 hektar). Dengan demikian memiliki kriteria minimal (threshold) bahkan diatas definisi FAO.

Kedua, Perkebunan kelapa sawit merupakan permanen crop yang baru di replanting setelah 25 tahun (timber plantation  yang oleh FAO dikatagorikan hutan, dipanen 7-10 tahun per siklus) yang berarti fungsi ekologis kelapa sawit lebih lama dari pada timber plantation. Sealain itu, perkebunan kelapa sawit juga memiliki perakaran yang massif/padat, berlapis serta permukaan tanah mengandung banyak bahan organik (pelapah daun, batang) yangberfungsi sebagai bagian dari konservasi tanah dan air seperti mengurangi alitan air permukaan (water run-off) sebagaimana salah satu fungsi hutan.

Ketiga, Perkebunan kelapa sawit merupakan bagian dari pelestarian fungsi ekologis seperti pelestarian daur CO2 daur O2 dan daur air (H2O) melalui mekanisme fotosintesis dan respirasi tanaman kelapa sawit. Fungsi ini juga merupakan bagian hutan secara ekologis.

Keempat, Pembudidayaan kelapa sawit melalui perkebunan merupakan suatu mekanisme efektif melestarikan plasma nutfah (biodiversity), yakni tanaman kelapa sawit berserta mekanisme yang ada, fungsi ekologis dan fungsi ekonomis secara lintas generasi. Kelapa sawit yng pada awalnya (tahun 1870) hanya empat varietas di Kebun Raya Bogor, memlalui perkebunan kelapa sawit, plasma nutfah tersebut terlestarikan secara lintas generasi dan bahkanberhasil dikembangkan menjadi puluhan variestas baru. Fungsi pelestarian plasma nutfah seperti ini juga merupakan fungsi hutan.

Berdasarkan alasan diatas maka perkebunan kelapa sawit secara ekologis dapat dikatagorikan sebagai hutan. Apa lagi dikaitkan dengan upaya penyerapan CO2 (untuk mengurangi pemanasan global) perkebunan kelapa sawit lebih unggul dibanding hutan alam.

Sumber: Indonesia Dan Perkebunan Kelapa Sawit Dalam Isu Lingkungan Global, GAPKI 2013

 

Sumber: Sawitindonesia.com

DPR Masukkan RUU Perkelapasawitan Dalam Prolegnas 2018

 

 

Rancangan Undang-undang (RUU) perkelapasawitan diajukan kembali ke dalam Program Legislasi Nasional 2018. Pembahasan RUU ini sempat terhenti lantaran pemerintah tidak setuju. DPR tetap keukeuh meneruskan pembahasannya tahun ini.

Pada 5 Desember 2017, Rapat Paripurna DPR menyetujui 50 Rancangan Undang-Undang yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2018, terdiri dari 31 RUU usulan DPR, 16 RUU usulan pemerintah, dan tiga RUU usulan DPD.

Supratman Andi Agtas, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dalam Rapat Paripurna menyatakan bahwa dari 50 RUU yang masuk Prolegnas 2018, 47 di antaranya adalah limpahan dari Prolegnas 2017. “Dari 50 RUU tersebut, 31 RUU diusulkan DPR, 16 diusulkan pemerintah, dan tiga RUU diusulkan DPD,” ujar Supratman.

Salah satu dari 50 RUU tadi adalah RUU Perkelapasawitan yang menjadi inisiatif DPR. Wacana pembuatan UU yang khusus mengatur industri sawit mulai digaungkan semenjak 2015. Pembahasan serius RUU sawit antara pemerintah dan DPR berlangsung pada tahun lalu. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin  Nasution dalam rapat kerja dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR menegaskan RUU perkelapasawitan  tidak dibutuhkan karena  tumpang tindih dengan regulasi lainnya.

Berdasarkan kajian pemerintah, dijelaskan Darmin, bahwa  RUU Perkelapasawitan tumpang tindih dengan  beberapa regulasi seperti UU Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, UU Nomor 14 tahun 2014 tentang Perindustrian, UU Nomor 19 tahun 1999 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Dukungan serupa datang dari Menteri  Kabinet Kerja Lainnya yaitu Airlangga Hartarto, Menteri Perindustrian. Menurutnya tidak perlu lagi RUU Perkelapasawitan dilanjutkan lantaran ada banyak kekurangan dari implementasi UU yang sudah ada.

Penolakan pemerintah terhadap RUU Perkelapasawitan lantaran pengaruh Koalisi Masyarakat Sipil Pemerhati HAM dan Lingkungan Hidup. Koalisi LSM yang bersifat taktis ini mengirimkan surat pada 23 Mei 2017 kepada Presiden Joko Widodo. Isi surat mengenai permohonan penghentian pembahasan RUU Perkelapasawitan.

Menyikapi usulan Koalisi LSM tersebut, Menteri Sekretaris  Negara, Praktikno berkirim surat tertanggal 22 Juni 2017 ditujukan kepada Menteri Pertanian. Isi surat ini meneruskan usulan Koalisi LSM  supaya RUU Perkelapasawitan dihentikan pembahasannya.

Firman Soebagyo, Anggota Komisi IV DPR, mengeluarkan pernyataan keras supaya pemerintah tidak tunduk kepada tekanan LSM. “Negara jangan mau diatur oleh LSM. Selama ini, ada upaya LSM untuk mematikan sawit sebagai komoditas strategis,” ujar Firman pada Juli tahun lalu.

Saat  itu, Firman berjanji  bahwa DPR tetap melanjutkan pembahasan RUU Perkelapasawitan kendati muncul tekanan dari LSM dan penolakan dari pemerintah. “Kalaupun pemerintah tidak sepakat seharusnya dilakukan pembahasan tingkat satu. Barulah DPR berdebat dengan pemerintah. Sebab, setiap UU itu punya naskah akademik dan draf RUU, berdasarkan aspirasi masyarakat.”

Janji ini dibuktikan dengan kembalinya RUU Perkelapasawitan dalam Prolegnas 2018. Firman Soebagyo menjelaskan bahwa masuknya RUU atas pertimbangan strategisnya komoditas sawit terhadap perekonomian nasional. “RUU sawit menjadi bagian penting dan strategis pembangunan ekonomi nasional. Tetapi belum ada regulasi kuat untuk mengatur komoditas ini,” jelas Firman.

 

Sumber: Sawitindonesia.com

Perkebunan Merupakan Bentuk Afforestasi Dan Penghasil Energi Terbarukan

 

Menyelamatkan bumi dari pemanasan global yang lebih parah merupakan gerakan masyarakat internasioanal untuk dua hal utama, yakni (1) Mengurangi Emisi GHG khusunya karbondioksida (CO2) melalui pengurangan komsumsi BBF secara dramatis dan (2) Menyerap kembali GHG khususnya CO2 dari atmofir bumi. Perkebunan kelapa sawit potensial menjadi bagian solusi dari kedua hal tersebut.

Perkebunan Kelapa Sawit Secara Netto Penyerap CO2.

Dalam planet bumi, hanya tumbuhan/tanaman yang memiliki kemampuan dalam menyerap CO2. Tumbuhan seperti perkebunan, memiliki mekanisme fotosintesis (asimilasi) yang menyerap CO2 atmofir bumi dan energi matahari dan disimpan dalam bentuk biomass (stock karbon). Selain proses fotosintesis, tumbuhan juga melakukan pernapasan/refirasi  yang menghasilkan CO2 ke atmofir bumi. Oleh sebab itu, yang perlu dilihat adalah penyerapan netto-nya yakni CO2 yang diserap dikurangi CO2 yang dilepas. Henson (1999) menghitung penyerapan netto CO2 perkebunan kelapa sawit dibandingkan dengan hutan alam tropis.

Data empiris tersebut menunjukan bahwa seacra netto kelapa sawit dan hutan alam tropis (juga tanaman lainnya) adalah mrnyerap CO2 dari atmofir bumi. Namaun kemampuan perkebunan kelapa sawit dalam menyrap CO2 (secara netto) lebih besar dibandingkan hutan alam tropis.

Perbandingan Penyerapan Karbondioksida Anatara Perkebunan Kelapa Sawit  dan Huatan Alam Tropis.

Indikator Perkebunan Kelapa Sawit Hutan Alam Tropis
Fotosintesis (ton CO2/ha/tahun) 161 163,5
Respirasi (ton CO2/ha/tahun) 96,5 121,1
Netto (ton CO2/ha/tahun) 64,5 42,4

Sumber : Henson, I.E. (1999). Comparative Eco-Physiology of Palm Oil and Tropical Forest. Oil Palm and The Environment; A Malaysian Perspective. Malaysian Palm Oil Growers Council. Kuala Lumpur. P9-39.

Perbedaan penyerapan netto CO2 tersebut disebabkan perbedaan laju fotosintesi dan respirasi. Pada perkebunan (kelapa sawit) pertumbuhan biomass (termasuk produksinya) masih terjadi sampai kelapa sawit ditebang (umur 25 tahun), sehingga laju fotosintesis lebih besar dari laju respirasi. Sedangkan hutan alam tropis yang sudah mencapai usia dewasa (mature) pertumbuhan biomass sudah terhenti atau sangat kecil, sehingga laju fotosintesis sudah sama (mendekati) laju respirasi.

Dengan demikian untuk penyerapan CO2 dari atmofir bumi, konversi hutan dewasa menjadi perkebunan bukanlah bentuk deforestasi tetapi bersifat reforestsi (Sumarwoto, 1992). Mungkin lebih tepat disebut afforestasi yakni membangun fungsi ekologis hutan diluar (administratif) kawasan hutan.

Sumber: Indonesia Dan Lingkungan Perkebunan Kelapa Sawit Dalam Isu Lingkungan Global, GAPKI 2013.

 

Sumber: Sawitindonesia.com

Perkebunan Kelapa Sawit Bukan Penyebab Utama Global Warning

 

Pemanasan global bukan disebabkan oleh ekpansi perkebunan kelapa sawit melainkan akibat meningkatnya intensitas efek gas rumah kaca pada atmosfer bumi. Secara alamiah atmosfer bumi metane (CH4), dan nitrogen (N2) denagn konsentrasi alamiah tertentu. Fungsinya membentuk mekanisme efek rumah kaca (natural greenhouse effect) untuk melindungi dan memelihara temperatur atmofer bumi agar nyaman unuk kehidupan. Melalui mekanisme efek rumah kaca alamiah tersebut, sebagian energi panas matahari terperangkap dalam atmofer bumi dan sebagian lagi dipantulkan keruang angkasa sehingga temperatur atmofer bumi akan sanat dingin (tidak nyaman untuk kehidupan).

Intensitas efek rumah kaca alamiah tersebut menjadi meningkat ketika konsentrasi gas-gas rumah kaca pada atmofer bumi meningkat di atas konsentrasi alamiahnya. Penyebabnya adalah meningkatnya emisi GHG dari aktivitas kehidupan manusia di bumi dan munculnya gas-gas buatan manusia seperti golongan chloroflurocarbon (CFC) dan hologen (human enhanced greenhouse effect).

Dengan meningkatnya intensitas efek rumah kaca tersebut, radiasi/panas sinar matahari yang terperangkap pada atmofer bumi menjadi lebih besar (Soemarwoto, 1992) dari alamiahnya sehingga memanaskan temperatur udara bumi. Peningkatan temperatur bumi tersebut yang kita kenal sebgai pemanasan global (global warming) akibat dari meningkatnya intensitas efek Rumah Kaca (green house effect) pada atmofer bumi.

Menurut Intergovernmetal Panel on Climate (IPCC, 1991) dalam priode pre-industri (1980-an) sampai tahun 1990, konsentrasi CO2 pada atmofer bumi telah meningkat ari 280 menjadi 353 ppmv (part per million volume). Sementara CH4 meningkat dari 0,8 menjadi 1, 72 ppmv, N2O meningkat dari 288 menjadi 310 ppbv (part perbillion volume). Dan konsentrasi CFC meningkat dari nol menjadi 280-484 pptv (part per trillion volume). Dan menurut data Internasional Energy Agency konsentrasi CO2 atmaofer bumi pada tahun 2005 mencapai 379 ppmv meningkat menjadi 396 ppmv tahun 2013 dan menjadi 399 ppmv tahun 2015 (IEA, 2016).

Peningkatan konsentrasi GHG atmofer bumi terkait dengan kegiatan masyarakat dunia sejak era pra industri (tahun 1800-an) sampai sakarang. Menurut International Energy Agency (2016), sumber emisi gas global berdasarkan jenis gas GHG, urutan terbesar dari emisi CO2 (90 pesen), kemudian disusul CH(9 persen) dan N2O ( 1 persen).

 

Sumber: Sawitindonesia.com

PPKS Hasilkan Body Lotion Berbahan Aktif Minyak Sawit

 

Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) memproduksi Body Lotion berbahan aktif minyak sawit olein merah bernama Guineensis. Body Lotion yang diekstraksi dari minyak ini sawit lebih alami dan punya kandungan nutrisi tinggi seperti karotenoid (pro-vitamin A), vitamin E, dan squalene.

Sulit untuk dipungkiri, kelapa sawit termasuk komoditas alami dan unggulan yang sangat menguntungkan di Indonesia. Produk turunan kelapa sawit dapat dikembangkan menjadi 150 produk baik pangan dan non pangan. Saat ini, minyak sawit tidak lagi sebatas  dijadikan sumber bahan pangan melainkan juga produk turunannya dipakai di industri kosmetik.

Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) semenjak tahun 2016 telah mengembangkan minyak sawit sebagai bahan aktif untuk produk pelembab kulit atau lotion. Pemilihan minyak sawit karena tingginya nutrisi dan kandungan vitamin di dalamnya. Lotion banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Secara umum lotion berfungsi untuk menjaga kelembapan kulit dan memenuhi nutrisi kulit.

Ahmad Gazali Sofwan, Peneliti Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) di Medan, menjelaskan bahwa ide penelitian tentang lotion berawal dari hasil penelitian yang menjelaskan bahwa kandungan nutrisi buah kelapa sawit yang cukup kompleks, memiliki nutrisi tinggi seperti karotenoid, vitamin E, ubiquinone, squalene dan fitosterol. Hasil penelitian lainnya yang dilakukan terutama dari minyak sawit merah memberikan nilai antioksidan yang sangat kuat sehingga dapat dimanfaatkan dalam pengobatan, terutama  mengatasi penuaan dini dan memperbaiki sistem regenerasi sel kulit.

“Dari tahun 2016 sampai 2017, PPKS telah meneliti produk olahan atau turunan  sawit yang dikembangkan secara klinis pada kulit. Produk tersebut berasal dari buah sawit dengan varietas PPKS tertentu yang memiliki kandungan nutrisi tinggi dan diolah secara aseptis untuk menghasilkan minyak olein merah alami (Natural Red Palm Olein),” ujarnya.

Ahmad Gazali menjelaskan penelitian lotion berbahan aktif sawit melibatkan sejumlah ahli di bidang pengolahan sawit antara lain Donald Siahaan (PPKS) dan Kasmirul Ramlan Sinaga dari Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara sebagai ahli bidang farmasetika (penelitian dan formulasi kosmetika).

Produk lotion sawit berbahan aktif minyak sawit olein merah pertama kali dikembangkan oleh PPKS dengan karakteristik fisik lotion yang khas yaitu berwarna kuning, sedangkan produk lotion lainnya (negara lain) hanya menggunakan asam lemak yang berasal dari minyak nabati yang terfraksinasi.

Apa yang membedakan lotion sawit dan non sawit? Lotion pada umumnya menggunakan bahan aktif tunggal dan biasanya tidak berasal langsung dari bahan alam, sedangkan lotion berbahan sawit langsung menggunakan minyak sawit sebagai bahan aktif dengan kandungan nutrisi yang tinggi seperti karotenoid (pro-vitamin A), vitamin E, dan squalene yang sangat baik digunakan untuk kulit karena memiliki aktivitas antioksidan yang sangat kuat.

“Lotion dengan bahan aktif yang berasal dari sawit dapat bekerja lebih efektif dibandingkan produk lainnya yang menggunakan bahan aktif tunggal. Produk lotion sawit mampu melembabkan kulit lebih lama dan mampu mencerahkan kulit lebih cepat dibandingkan produk lotion lainnya,” tambah pria dengan latar belakang pendidikan Apoteker ini.

Untuk lotion berbahan sawit ini, kata Ahmad Gazali, dapat digunakan setelah mandi. Caranya mengoleskan ke bagian tangan dan kaki. Dengan mengoleskan lotion tersebut dapat memberikan kelembapan kulit  kembali.

 

Sumber: Sawitindonesia.com

Perkebunan Kelapa Sawit Di Lahan Gambut

 

Penelitian emisi CO2 pada alahan gambut tropis di Indonesia dan Malaysia susah banyak di lakukan anatara lain oleh Murayama dan Bakar (1996), Hadi, et.al (2001), Melling, et.al (2005, 2007) dan Germer dan Sauaerborn (2008), Sabiham, et.al (2012), Sabiham, 2013. Hasil penelitian tersebut mengungapkan emisi CO2 dari lahan gambut tropis bervariasi baik akibat variasi lahan gambut itu sendiri maupun perbedaan vegetasi.

Secara keseluruhan hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa emisi CO2 lahan gambut yang masih hutan (huta gambut, hutan gambut sekunder), lenih tiggi dari pada emisi CO2 lahan gambut yang sudah di jadikan pertanian (sawah, kelapa sawit). Bahkan emisi COdari perkebunan kelapa sawit gambut lebih rendah dari emisi CO2  sawah gambut maupun hutan gambut.

Bahkan hasil studi Melling, et.al. (2007) mengungkapkan bahwa secara netto perkebunan kelapa sawit dilahan gambut dalam (deep peat landBukan sumber emisi maupun penyerap CO2 (bila dikoreksi emisi CO2 dari dekomposisi dan respirasi mikroorganisme yang secara alaimah ada dilahan gambut). Pengelolaan lahan gambut dengan menambah bahan mineral amelioran yang mengandung Fe2, O3dan adanya understory cover crop (sebagaimana standar kultur teknis budidaya kelapa sawit gambut Indonesia) dapat menurunkan fluks (emisi) CO2 (Sabiham, et.al.2012).

Emisi CO2 dari Berbagai Penggunaan Lahan Gambut Tropis

Land Use Gambut Rataan Emisi Ton CO2/ha/Tahun Peneliti 
Huatan Gambut Tropis 78,5 Melling,et.al. 2007
Hutan Gambut Sekunder 127 Hadi, et.al. 2001
Sawah Gambut 88 Hadi, et.al. 2001
Kelapa Sawit Gambut 57,06 Melling, et.al. 2007
Kelapa Sawit Gambut 55 Melling, et.al. 2007
Kelapa Sawit Gambut 54 Muryama and Bakar . 1996
Kelapa Sawit Gambut 31,4 Germer and Sauaerborn. 2008

 

Selama ini berkembang pandangan bahwa dengan membuka lahan gambut menjadi perkebunan kelapa sawit menyebabkan stok karbon (carbon stock) pada lapisan atas gambut akan terdekomposisi sehingga mengurangi stok karbon. Pandangan tersebut ternyata tidak selalu benar. Stok karbon perkebunan kelapa sawit gambut makin meningkat (pada lapisan atas) dengan bertambahnya umur tanaman kelapa sawit. Pada usia 14-15 tahun ternyata stok karbon dalam tanah justru melampaui stok karbon hutan gambut sekunder bahkan mendekati stok karbon pada hutan primer.

Perbandingan Stok Karbon Bagian Atas Lahan Gambut dan Perkebunan Kelapa Sawit Gambut

Land Use Gambut Stok Karbon (ton C/ha)
Hutan Gambut Primer 81,8
Huatan Gambut Skunder 57,3
Kelapa Sawit
1.       Umur dibawah 6 Tahun 5,8
2.       Umur 9-12 Tahun 54,4
3.       Umur14-15 Tahun 73

Sumber: Sabiham,S. 2013. Sawit dan Lahan Gambut dalam Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Indonesia. Himpunan Gambut Indonesia.

Hasil-hasil penelitian tersebut menujukan bahwa, pemanfaatan lahan gambut yang telah rusak (degraded peat land) untuk pertanian termasuk perkebunan kelapa sawit dapat mengurangi emisi GHG, asalkan dilakukan dengan cara-cara/kultur teknis yang benar. Atas dasar itulah pemanfaatan lahan gambut untuk pertanian termasuk perkebunan tidak dilarang di Indonesia.

Kultur teknis pemanfaatan lahan gambut untuk perkebunan kelapa sawit telah diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 14/Permentan/PL.110/2/2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut Untuk Budidaya Kelapa Sawit. Kemudian, untuk memastikan penerapan kultur teknis tersebut dievaluasi memalui Peraturan Menteri Pertanian No. 19/Permentan?OT.140/3/2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesia Sustainable Plam Oil/ ISPO).

Sumber : Indonesia Dan Perkebunan Kelapa Sawit Dalam Isu Lingkungan Global, GAPKI 2013.

Sumber: Sawitindonesia.com

RI Minta Italia Tak Ikut Kampanye Hitam Sawit Uni Eropa

 

Pemerintah Indonesia meminta Italia dan negara anggota komisi Uni Eropa lainnya untuk tidak mendukung kebijakan parlemen blok regional itu yang ingin menghapus komoditas kelapa sawit sebagai produk biodiesel.

Pernyataan itu diungkapkan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi saat bertemu dengan Menteri Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Italia, Angelino Alfano, di Gedung Pancasila, Jakarta, Rabu (7/2).

“Walaupun saat ini aturan penghapusan sawit dari biodiesel baru dalam pembahasan parlemen Eropa dan belum menjadi kebijakan, RI meminta negara-negara dalam komisi Uni Eropa untuk tidak menjadikan hal itu suatu kebijakan. Ini lah yang sedang kita perjuangkan dengan negara-negara Uni Eropa, termasuk Italia,” ucap juru bicara Kemlu RI, Arrmanatha Nasir.

Permintaan itu diungkapkan Retno kepada Alfano menyusul langkah perlemen Uni Eropa yang mengesahkan proposal bertajuk Report on the Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the Promotion of the use of Energy from Renewable Sources dalam pemungutan suara di kantor Parlemen Eropa, Perancis, 17 Januari lalu.

Proposal energi tersebut mengatur bahwa negara Uni Eropa akan menggunakan sedikitnya 35 energi terbarukan dari keseluruhan penggunaan energi pada 2030.

Tak hanya itu, proposal tersebut juga menghapus dan tidak lagi menganggap produk biodisel atau bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup dan tanaman seperti kelapa sawit sebagai sumber energi terbarukan.

Dengan begitu, penjualan serta penggunaan produk sawit di Eropa akan semakin terbatas. Sementara itu, benua Biru selama ini menjadi importir terbesar minyak sawit Indonesia, salah satu negara produsen sawit terbesar di dunia.

Dalam pernyataan bersama Alfano, Retno mengatakan Indonesia kembali menekankan pentingnya kelapa sawit bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, di mana 17 juta orang yang sebagian besar adalah petani kecil, sangat mengandalkan komoditas ini.

Meski masih ada beberapa praktik sawit yang tidak mementingkan aspek lingkungan, Rento menuturkan Indonesia bersama negara produsen sawit lainnya terus berupaya memaksimalkan upaya produksi berkelanjutan.

“Kelapa sawit adalah hal penting bagi kepentingan nasional RI yang tidak dapat diabaikan bagi kepentingan ekonomi dan sosial bangsa. Dan kita melakukan pendekatan yang cukup seimbang antara pembangunan ekonomi dan isu lingkungan,” kata Retno.

“Italia adalah pengimpor sawit RI terbesar ketiga di Eropa sehingga kelapa sawit kita juga memiliki kontribusi dalam pembangunan ekonomi Italia. Karena itu Indonesia meminta perhatian pemerintah Italia atas diskusi parlemen dan komisi Eropa tersebut,” lanjutnya.

Tak hanya Italia, Retno juga telah meminta hal serupa kepada Perancis, Belanda, dan sejumlah negara lainnya. Retno juga telah berkomunikasi langsung dengan Menlu Uni Eropa Federica Mogherini terkait hal ini.

Selain sawit, kedua menlu tak lepas membahas penguatan kerja sama bilateral Indonesia dan Italia. Menlu Alfano mengatakan kedua negara berencana menguatkan kerja sama di berbagai sektor perdagangan, investasi, maritim, perencanaan kota, agrobisnis, penguatan kerja sama ekonomi kreatif. (has)

 

Sumber: Cnnindonesia.com

Ekspor Sawit Ditaksir Masih Prospektif Hingga Sepuluh Tahun

 

Jakarta – Pengamat ekonomi Bustanul Arifin memprediksi hingga 10 tahun mendatang, volume dan nilai ekspor minyak sawit dan produk turunannya masih akan terus meningkat. Hal itu dikatakannya di Jakarta dalam rangka menanggapi data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan Indonesia pada 2017 mengalami surplus 11,84 miliar dolar AS.

Pada 2016 nilai ekspor minyak sawit dan produk turunannya (tidak termasuk biodiesel dan oleochemical) sebesar 18,22 miliar dolar AS, tahun ini melejit di angka 22,97 miliar dolar atau naik sekitar 26 persen.

Guru besar Fakultas Pertanian Universitas Lampung (Unila) itu mengaku tak terkejut dengan angka yang dirilis BPS tersebut, karena volume ekspor minyak sawit berbanding lurus dengan produksi.

“Saya tidak terlalu kaget dengan angka-angka itu, karena sawit itu nilai ekspornya berbanding lurus dengan produksi, apalagi harga rata-ratanya juga meningkat. Dan tren kenaikan ekspor ini di 2018 masih akan terjadi karena cuaca juga mendukung,” katanya, disalin dari Antara.

Namun demikian, dia mengingatkan kepada para pelaku usaha dan pemerintah bahwa isu “sustainibility” atau keberlangsungan masih akan terus menjadi kendala. “Ini harus diselesaikan. Pemerintah harus terus melakukan diplomasi dagang. Kalau tidak, potensi devisa yang sangat besar ini bisa saja sirna. Karena ini merupakan salah satu hambatan dagang, tariff barrier,” katanya

Selain itu, pemerintah harus gencar membuka pasar-pasar ekspor baru, misalnya negara-negara di Afrika Tengah, Afrika Selatan, negara pecahan Rusia, negara-negara di Timur Tengah yang dinilai sebagai pasar prospektif.

Namun demikian, Bustanul juga mengingatkan agar pasar-pasar tujuan ekspor tradisional seperti Eropa Barat, AS, Jepang, India, Pakistan, China tidak ditinggalkan. “Kita harus cerdas dan cerdik dalam mengembangkan pasar baru yang potensial, tapi jangan sampai lengah dengan meninggalkan pasar tradisional. Sebab kalau lengah, peluang itu akan hilang,” katanya. Menurut dia, berbagai upaya menghambat pertumbuhan industri sawit akan terus dilancarkan karena persaingan dagang minyak nabati yang semakin ketat. “Dalam kondisi ini, pemerintah harus lebih jeli dalam melihat permasalahan dan tidak mengeluarkan regulasi-regulasi yang justru menghambat perkembangan industri sawit yang notabene merupakan mesin penghasil devisa terbesar dalam menyokong perekonomian nasional,” tutur Bustanul.

Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics Finance (Indef) Bhima Yudhistira menyatakan, hingga kini Indonesia masih terpaku pada pasar tradisional yang mencapai sekitar 70 persen dari total negara tujuan ekspor.

“Kita dari dulu masih tidak terbuka untuk pasar baru. Pakistan, Eropa Timur, Afsel, Afrika Utara ini juga sangat potensial. Oleh karena itu tahun 2018 harus buka pasar altematif itu,” katanya.

Selain itu, tambahnya, pemerintah harus bisa melakukan diplomasi dagang dengan negara tujuan ekspor, sebab setiap negara selalu menerapkan tarif dan non tarif. Amerika Serikat misalnya, saat ini menerapkan kebijakan perdagangan yang lebih protektif.

Saat ini AS telah menerapkan lebih dari 2.000 hambatan non tarif, China punya 4.000 hambatan non tarif, sementara Indonesia hanya memiliki 299 hambatan non tarif. “Itu yang menyebabkan kita tidak bisa masuk ke pasar mereka. Kita harus memperkuat diplomasi perdagangan baik secara bilateral maupun multilateral sehingga hambatan non tarif tadi bisa berkurang,” katanya.

Indonesia yang memiliki sawit sebagai komoditas potensial, menurut Bhima, harus tetap dijaga dan diperjuangkan, terutama dalam sengketa dagang di forum WTO. Pemerintah Indonesia dan Malaysia, sebagai dua negara penghasil utama minyak sawit dunia harus bersama-sama melakukan diplomasi.

Pemerintah harus lebih aktif lagi di forum WTO agar bisa menang dalam menghadapi sengketa dagang. “Apalagi selama kita kekurangan tim banding di WTO sehingga untuk menghadapi sengketa dagang, ini harus diperkuat. Market intelegen kita juga kurang. Padahal ini sangat penting,” katanya.

Kalangan produsen benih siap mengamankan program peremajaan atau replanting perkebunan sawit rakyat 2018 seluas 185 ribu hektare melalui Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa sawit (BPDP-KS).

Ketua Forum Komunikasi Produsen Benih Kelapa sawit Indonesia (FKPBKSl) Dwi Asmono menyatakan, sumber benih siap memenuhi kebutuhan benih untuk program peremajaan kebun rakyat yang diperkirakan mencapai 27 juta batang. “Setiap tahun potensi produksi kebun sumber benih bisa mencapai 120 juta kecambah, sehingga untuk memenuhi kebutuhan benih 27 juta bukanlah hal yang sulit. Apalagi saat ini Indonesia telah memiliki 15 produsen benih,” katanya.

Selama ini, lanjut Dwi yang juga Direktur Riset and Development PT. Sampoerna Agro, TBk itu, sebagian besar produsen benih memasarkan benih dalam bentuk kecambah. Namun jika dibutuhkan, produsen benih beserta mitranya melalui kegiatan waralaba siap melakukan penangkaran.

 

Sumber: Harian Ekonomi Neraca