RI Tolak Keputusan Eropa soal Biofuel Berbahan Dasar Kelapa Sawit

 

 

Jakarta – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mengemukakan kekecewaan atas tindakan Parlemen Eropa (PE) yang tetap menyetujui penghentian penggunaan biofuel berbahan dasar kelapa sawit sebagai sumber energi terbarukan pada 2021.

Kebijakan yang diskriminatif ini, sebagaimana dirilis lewat website Kemlu, tecermin dalam pemungutan suara di PE terhadap “the draft of Directive on the Promotion of the Use of Energy from Renewable Sources” dalam sesi pleno, 17 Januari 2018.

Dikutip dari laman Setkab, Selasa (23/1/2018), menyikapi keputusan tersebut, Indonesia memahami meski keputusan PE tersebut belum final, tetap akan memengaruhi pandangan konsumen di Uni Eropa (UE) serta memberikan tekanan politik bagi negara-negara anggota UE dan berbagai institusi UE dalam pembentukan sikap terhadap kelapa sawit sebagai salah satu sumber energi terbarukan.

“Sangat disayangkan, sebagai institusi terhormat, Parlemen Eropa melakukan tindakan ini tidak hanya sekali, tetapi berulang kali. Contoh terakhir adalah resolusi tentang “Palm Oil and Deforestation of Rainforests” dengan kesimpulan yang melenceng dan bias terhadap kelapa sawit,” sebagaimana rilis yang disampaikan melalui laman Kemlu.

Parlemen Eropa, secara konsisten tidak mengindahkan fakta bahwa kelapa sawit memiliki efisiensi dan produktivitas sangat tinggi yang berpotensi menyumbang konservasi lingkungan dalam jangka panjang sebagai global land bank bila dibandingkan dengan minyak sayur lainnya.

“Kelapa sawit juga sepuluh kali lipat lebih efisien dalam pemanfaatan lahan dibandingkan dengan minyak rapeseed Eropa. Oleh karena itu, kebijakan untuk menghilangkan kelapa sawit dari program biofuel sebagai sumber energi terbarukan merupakan kebijakan perdagangan yang proteksionis daripada upaya pelestarian lingkungan semata,” bunyi rilis yang dikeluarkan oleh Kemlu.

 

 

Sumber: Liputan6.com

Menteri Perdagangan Dorong Perluasan Pasar Asia Selatan

 

 

JAKARTA – Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita terus mendorong perluasan pasar ekspor. Ia memboyong 61 delegasi bisnis Indonesia untuk menjajaki pasar Asia Selatan dalam serangkaian kegiatan misi dagang. Kegiatan dimulai di India, kemarin, dan akan berlanjut ke Pakistan pada 26 Januari nanti. Misi dagang ini merupakan bagian dari misi ekonomi Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerja ke Asia Selatan.

Misi dagang ke India meliputi 37 delegasi dari 30 perusahaan, termasuk Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Produk yang ditawarkan antara lain makanan dan minuman, kopi, rempah-rempah, serta kelapasawitdan turunannya. Adapun misi dagang ke Pakistan terdiri atas 24 delegasi dari 23 perusahaan sektor produk pertanian, elektronik, teh, tekstil, kelapasawitdan turunannya, serta jasa.

“Rangkaian misi dagang dimulai dari India, lalu ke Pakistan, mengikuti jadwal Presiden. Menteri Perdagangan akan mengadakan forum bisnis, one-on-one business matching, dan pertemuan bilateral dengan pemerintah,” kata Enggar dalam keterangan pers, kemarin.

Enggar juga akan mengusung isu penting, yakni momentum ASEAN-India Business and Investment Meet Expo, untuk segera menyelesaikan perundingan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). RCEP merupakan pakta perdagangan bebas yang melibatkan 16 negara. Ke-16 negara anggota RCEP adalah 10 negara ASEAN

(Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam) serta enam negara mitra (Australia, Cina, India, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru).

Indonesia menilai Asia Selatan sebagai pasar yang besar dan potensial. Pada 2016, total perdagangan Indonesia-India US$ 12,98 miliar. Selama Januari-November 2 017, nilai perdagangan meningkat menjadi US$ 16,55 miliar. Indonesia memasok komoditas seperti batu bara, CPO, tembaga, karet, dan timah ke India.

Sedangkan total perdagangan Indonesia-Pakistan pada 2016 tercatat US$ 2,17 miliar dengan surplus bagi Indonesia sebesar US$ 1,86 miliar. Adapun nilai ekspor Januari-November 2017 mencapai US$ 2,38 miliar atau naik 24,24 persen dibanding periode yang sama pada 2016. Pakistan merupakan negara tujuan ekspor utama Indonesia, khususnya produk kelapa sawit.

Direktur JenderalPengem-bangan Ekspor Nasional, Arlinda, yakin kunjungan ke India dan Pakistan akan memperluas akses produk Indonesia ke pasar Asia Selatan.

 

Sumber: Koran Tempo

Produksi CPO Tahun Ini akan Sentuh 40 Juta Ton

 

 

JAKARTA – Gabungan Pengusaha Kelapa sawit Indonesia (Gapki) memperkirakan produksi minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) nasional tahun ini bisa mencapai 40 juta ton, atau tumbuh sekitar 5% dari estimasi produksi 2017 yang sebesar 38 juta ton. Kondisi cuaca yang mendukung pertanaman sawit menjadi pemicu utama naiknya produksi komoditas perkebunan tersebut.

Sekjen Gapki Togar Sitanggang mengatakan, kondisi cuaca yang mendukung pada 2016-2017 akan berlanjut pada tahun ini. Pada 2016-2017 curah hujan relatif bagus, sehingga produksi naik sekitar 10%, meski terdapat juga beberapa pihak yang pesimistis kenaikan produksi tersebut mencapai 10%. “Produksi CPO tahun ini kemungkinan naik 7-10% dari 2017, atau perkiraan saya bisa 40 juta ton. Pada 2017, produksi CPO mencapai 38 juta ton. Kalau ekspor CPO dan produk turunannya 29 juta ton, ditambah minyak kernel (PKO) maka akan menjadi 31 juta ton. Stok akhir 2017 sebesar 4 juta ton,” kata Togar kepada wartawan di Jakarta, Senin (22/1).

Terkait harga CPO tahun ini. Togar mempredikasi bakal bergerak pada level US$ 620-650 per ton. Peningkatan produksi CPO menjadi salah satu faktor melambatnya harga CPO. Pada akhir Desember 2017, Kementerian Perdagangan (Kemendag) merilis harga referensi CPO periode Januari 2018 adalah US$ 697,34 per ton atau melemah USS 45,6 atau 6,14% dari harga referensi Desember 2017 yang senilai US$ 742,94 per ton. “Selain itu, penyerapan biodiesel juga kemungkinan hanya akan berkisar 2,50 juta ton tahun ini. Kecuali, kalau ada perubahan kebijakan, serapan biodiesel bukan PSO jalan, harga bisa bergerak ke US$ 700 per ton,” kata Togar.

Untuk ekspor, kata dia, pelaku usaha masih menunggu kondisi di Eropa. Selain itu, India diperkirakan kembali menaikkan tarif bea masuk (BM) atas impor CPO. “Panen di India tahun ini bakal tetap tinggi. Untuk melindungi petani di sana, pemerintah India kemungkinan akan menaikkan BM atas impor vegetable oils. Padahal, India adalah destinasi ekspor CPO Indonesia terbesar. Mereka bakal mengurangi pembelian akibat kenaikan pajak impor itu,” kata Togar.

Di sisi lain, pemerintah mewajibkan ekspor CPO menggunakan kapal lokal seperti tercantum dalam pasal 3 Permendag No 82 Tahun 2017 tentang Ketentuan Penggunaan Angkutan Laut dan Asuransi Nasional untuk Ekspor dan Impor Barang Tertentu. Di sisi lain, pemerintah juga mewajibkan penggunaan jasa asuransi lokal. “Apakah ada jaminanan kapal-kapal Indonesa sanggup mengangkut 29-31 juta ton minyak sawit Indonesia? Ada berapa yang food grade dan oil grade?” ujar dia.

Pengusaha sawit mempertanyakan apakah perusahaan kapal Indonesia itu sudah memiliki kemampuan pemasaran yang sedemikian baik, sehingga sudah mendapat jaminan bisa membawa kargo dari Eropa ke Asia. “Kalau mereka membawa CPO dari Indonesia ke Eropa, lalu ternyata pulangnya kosong? Dan harus dipahami, karakter pengapalan untuk ekspor CPO,” kata Togar.

Karena itu, lanjut dia, perusahaan akan memanfaatkan pasal 5 Permendag tersebut yang mana apabila tidak tersedia kapal lokal maka ekspor CPO bisa menggunakan kapal asing. Demikian juga, terkait asuransi yang digunakan. “Perusaan asuransi lokal apakah mampu? Dan di dalam Permendag itu juga tidak jelas, wajib asuransi lokal, yang CIF atau FOB? Karena itu, kami menunggu juknis untuk pasal 5 Permendag No 82 Tahun 2017. Kami akan gunakan itu. Kalau juknis itu nggak jelas, ekspor CPO akan terganggu,” kata Togar.

Diskriminasi sawit UE

Terkait rencana Uni Eropa (UE) yang akan melarang penggunaan biodiesel berbasis sawit pada 2021, Ketua Umum Asosiasi Produsen Buofiels Indonesia (Aprobi) MP Tumanggor mengatakan, pihaknya akan mengajukan gugatan. “Ini adalah diskriminasi. Sebelumnya, mereka sudah menetapkan untuk 2030. Lalu, kenapa yang berbasis sawit ditetapkan 2021? Kami sedang berkoordinaai tentang hal ini dengan pemerintah untuk langkah berikutnya,” kata Tumanggor.

Sementara itu, Togar yang juga Ketua Bidang Pemasaran dan Promosi Aprobi memaparkan, produksi biodiesel nasional pada 2017 mencapai 3,10 juta ton, yakni konsumsi dalam negeri 2,30 juta ton dan ekspor 180 ribu ton. Pada 2016, produksi biodiesel 3,60 juta ton, sebanyak 3 juta ton untuk konsumsi domestik dan 470 ribu ton untuk ekspor. Tren penurunan yang terjadi pada 2017, kemungkinan disebabkan penegakan penggunaan biodiesel, serta keterlambatan pengumuman penyaluran yang memangkas konsumsi setidaknya 200-300 ribu ton pada pertengahan 2017.

Tahun ini, kata Togar, produksi kemungkinan hanya bisa 3 juta ton atau tergantung permintaan. Namun, apabila benar seperti yang diberitakan bahwa pemerintah akan mendukung bukan subsidi (PSO) maka akan tercipta permintaan baru setidaknya 1 juta ton. “Produksi biodiesel sangat bergantung demand. Kalau itu benar, produksi 2018 bisa mencapai 3,54 juta ton,” kata Togar.

Ketua Harian Aprobi Paulus Tjakrawan mengatakan, Indonesia secara khusus, juga menghadapi tantangan ekspor biodiesel. Terutama, disebabkan oleh perang dagang, yang dipicu oleh harga minyak sawit Indonesia yang lebih bersaing di pasar. Untuk itu, Indonesia harus mengambil langkah strategis terpadu bersama pemerintah, swasta, LSM, dan semua pemangku kepentingan. “Saat ini, kita sedang menunggu putusan UE atas banding antidumping ke WTO,” kata dia.

Damiana Simanjuntak

 

Sumber: Investor Daily Indonesia

RI Tolak Diskriminasi Sawit Parlemen UE

 

JAKARTA – Pemerintah Indonesia menolak hasil jajak pendapat (voting) Parlemen Uni Eropa (UE) yang menyetujui penghapusan penggunaan minyak sawit mulai 2021. Hasil jajak pendapat yang digelar 17 Januari 2018 itu bukan hanya semakin merusak citra sawit Indonesia, namun juga berpotensi menurunkan nilai ekspor RI ke UE secara keseluruhan.

Dalam keterangan yang dikirimkan KBRI Brussels, kemarin. Pemerintah Indonesia menyayangkan dan menolak report Parlemen Eropa yang melakukan diskriminasi dengan mengusulkan untuk phase out palm oil based biofuel pada 2021. “Keputusan tersebut bertentangan dengan prinsip fair and free trade dan menjurus kepada crop apartheid, terlebih karena usulan phase out terhadap palm oil hampir satu dekade lebih awal dari crops-based biofuel lainnya pada 2030,” tulis keterangan itu.

Sidang pleno Parlemen Eropa (PE) telah mensahkan resolusi mengenai Re-poH on the Proposal for a Directive oftiie European Parliament and of the Council on the Promotion of the use of Energy from Renewable Sources pada 17 Januari 2018 dengan perolehan suara 492 (mendukung), 88 (menolak), 107 (abstain) dan 64 tidak menentukan pilihan/tidak hadir.

Dengan diadopsinya resolusi itu, PE mengendorse proposal untuk target penggunaan renewable energy 35% dalam energy mtr UE serta 12% target di bidang transportasi pada 2030. Selain itu, PE juga sepakat untuk phase out first generation biofuel (dan food andfeed crops) pada 2030, sementara phase out untuk biofuel dari bahari baku sawit pada 2021.

Pengesahan report itu akan menjadi dasar (mandat) bagi PE dalam putaran negosiasi segitiga (trilogi) dengan Komisi Eropa dan Dewan Eropa pada 1-2 bulan usai voting di PE. Artinya, report tersebut belum merupakan keputusan final UE (dalam bentuk directive yang bersifat mengikat bagi negara anggota UE). Keputusan final UE akan ditentukan oleh hasil rangkaian negosiasi trilogi dimaksud.

Upaya Pemerintah RI usai voting di PE adalah akan terus melakukan dialog secara berkesinambungan, konstruktif, dan paralel dengan tiga institusi UE yakni Parlemen Eropa, Komisi Eropa, dan Dewan Eropa, terutama menjelang dan pada saat terjadinya perundingan trilogi. Untuk memaksimalkan political pressure terhadap Parlemen Eropa, KBRI Brussel telah menggalang aliansi dengan kedubes negara-negara produsen sawit di Brussel, seperti Brazil, Ekuador, Guatemala, Honduras, Kolombia, Ghana, Nigeria, Kenya, Thailand, dan Malaysia.

Sebagai langkah bersama, akan disusun sebuah joint letter kepala perwakilan negara-negara produsen sawit kepada PE sebagai bentuk protes. Selain itu, .akan dilakukan demarche kolektif secara langsung kepada Presiden PE Antonio Tajani menjelang dilaksanakannya dialog segitiga antara PE, Komisi Eropa, dan Dewan Eropa pada Februari mendatang yang akan membahas kebijakan UE usai voting.

Dampak phase out terhadap ekspor minyak sawit RI adalah semakin merusak citra kelapa sawit Indonesia di pasar UE dan pasar internasional lainnya. Phasitig out terhadap minyak sawit berpotensi menurunkan nilai ekspor RI ke UE secara keseluruhan mengingat salah satu komoditas ekspor utama RI ke UE adalah sawit, senilai US$ 2,5 miliar pada 2017.

Mengacu data terbaru dari Eurostat, tren ekspor minyak sawit (CPO) RI ke UE pada periode 2013-2016 cenderung turun senilai 4%. Namun, nilai ekspor CPO RI ke UE naik dari US$ 1,8 miliar (Januari-September 2016) menjadi US$ 2,5 miliar (Januari-September 2017). Untuk periode yang sama, ekspor CPO RI jenis biodiesel tercatat US$ 19,3 juta (Januari-September 2016) menjadi US$ 20,2 juta (Januari-September 2017).

Selama ini, tulis keterangan itu, Indonesia telah mengadvokasi pentingnya kelapa sawit sebagai salah satu elemen utama dari kepentingan nasional Indonesia, terutama karena menyangkut kesejahteraan 17 juta warga Indonesia, termasuk petani kecil, yang bergantung secara langsung maupun tidak langsung dari industri kelapa sawit

Indonesia juga menegaskan kembali komitmennya untuk memperjuangkan agar sustainable palm oil Indonesia diberlakukan secara adil di UE karena sejalan upaya pengentasan kemiskinan dan upaya mencapai target SDGs nasional. Dalam ASEAN-EU Summit di Manila, November 2017, Presiden Joko Widodo menegaskan agar praktik diskriminasi dan black campaign terhadap sawit Indonesia dihentikan, terutama di Eropa Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi juga menekankan adanya keterkaitan erat antara kelapa sawit dan upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia, sesuai dengan aspirasi dalam komitmen SDGs 2030.

 

Sumber: Investor Daily Indonesia

,

Indonesia Dec Crude Palm Oil Exports to Fall Slightly -Reuters survey

 



JAKARTA, Jan 22 (Reuters) - Indonesia's crude palm oil (CPO)
exports in December likely edged lower because of lower demand
after an import tax hike started on edible oils in India,
Indonesia's biggest CPO importer, while output fell for a second
month, a Reuters survey showed.
    Exports of CPO from Indonesia, the world's biggest palm oil
producer, fell slightly to 2.51 million tonnes in December from
2.52 million in November, according to a median survey of two
industry groups and a state palm oil research firm.
    Shipments of the widely used vegetable oil are likely to
decline after the import tax hike in India along with
competition from Malaysia after it cut its palm oil export levy.

    "Supply to India fell and Malaysia CPO exports without levy
would cause Indonesian palm to be under pressure," said Sahat
Sinaga, executive director of the Indonesia Vegetable Oil
Association (GIMNI).
    Malaysia cut its CPO export tax in December and said earlier
this month it would suspend the export tax for three months
starting from Jan 8.
    Meanwhile, Indonesia's output of CPO in December fell to
3.52 million tonnes, according to the median estimate of the
survey, down from 3.9 million in November.   
    Domestic CPO consumption was forecast at 972,000 tonnes in
December, compared to 989,550 a month earlier.
    CPO stockpiles in December are forecast to fall to 3.2
million tonnes from 3.6 million in the prior month.
    The December palm survey was comprised of responses from the
Indonesia Palm Oil Board, the Indonesian Oil Palm Research
Institute and GIMNI.
    Below is a table of the median forecasts in the Reuters
survey for CPO output, exports and stockpiles, as well as the
GAPKI palm and palm kernel oil export data, going back to 2016.
Figures are in million tonnes.   
    
 Month      Output   Exports  Inventories  GAPKI palm &
                                           kernel oils
                                           exports
 December     3.519    2.512        3.200            --
 November     3.901    2.518        3.602            --
 October      3.949    2.750        3.144          2.60
 September    3.630    2.685        2.400          2.76
 August       3.587    2.714        2.600          2.98
 July         3.530    2.400        2.422           2.4
 June         3.200    2.200        1.300          2.13
 May          3.375    2.375        1.094          2.62
 April        2.904    2.162        1.306          2.57
 March        3.078    2.093        2.300          2.47
 February     2.800    2.406        2.000          2.53
 January      2.949    2.214        1.475          2.72
      2016                                             
 December     3.218    2.382        1.886          2.68
 November     3.310    2.221        1.786          2.84
 October      3.064    2.225        1.945          2.41
 September    2.900    2.000        1.738          1.73
 August       2.833    1.740        1.700          2.07
 July         2.802    1.875        1.875           1.6
 June         2.464    1.798        1.712          1.78
 May          2.188    1.919        2.100          1.76
 April        2.132    1.928        2.250          2.09
 March        2.150    1.895        2.592          1.74
 February     2.300    2.010        3.633          2.29
 January      2.440    2.005        2.025           2.1
 

($1 = 13,340.0000 rupiah)

Sumber: Reuters.com

Manfaat Yang Dihasilkan Perkebunan Kelapa Sawit Dinikmati Masyarakat Sekitar Dan Masyarakat Umum

 

 

Dalam pembangunan ekonomi dampak perkembangan investasi pada suatu sektor tergantung pada bagaimana keterkaitan investasi yang bersangkutan dengan kegiatan ekonomi di daerah yang bersangkutan. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa pertumbuhan produksi minyak sawit memiliki keterkaitan dan multiplier yang kuat terhadap sumber daya lokal (local resources based).

Hasil penelitian Amzul (2011) menunjukan bahwa peningkatan produksi CPO pada kawasan sentra produksi CPO di kawasan pedesaan juga terkait dan berdampak luas pada sektor-sektor pedesaan di luar perkebunan kelapa sawit (rural non-fram economy).

Sektor-sektor pedesan yang berkembang akibat perkebunan kelapa sawit

Rank Sektor
1 Jasa Keuangan
2 Jasa Lainnya
3 Perdagangan, Restoran dan Hotel
4 Kimia Dasar dan Pupuk
5 Minyak, Gas dan Tambang
6 Transportasi
7 Infrastuktur
8 Pengelolahan Makanan
9 Peralatan Listrik
10 Sektor Lainnya

Sumber : Tabel I-0 Indonesia; Amzul (2011)

Apabila produksi CPO meningkat (misalnya akibat konsumsi, investasi hilir, ekspor) maka manfaat ekonomi yang diciptakannya sekitar 60 persen terjadi pada perkebunan kelapa sawit dan sekitar 40 persen manfaat tersebut terjadi di luar perkebunan kelapa sawit (sektor pedesaan) seperti lembaga keuangan, perdagangan/restoran, hotel, transportasi, infrastukur dan sektor-sektor lainnya. Hal ini berarti manfaat ekonomi yang diciptakan akibat pertumbuhan perkebunan kelapa sawit tidak hanya dinikmati oleh masyarakat pelaku/pekerja pada perkebunan kelapa sawit, melainkan sebagian (40 persen) dinikmanti oleh masyarakat yang bekerja di luar perkebunan kelapa sawit di pedesaan.

Sumber: Mitos vs Fakta, PASPI 2017

 

Sumber: Sawitindonesia.com

RI Harus Makin Intensif Lawan Kampanye Hitam Sawit

 

JAKARTA-Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (Paspi) menyarankan semua pelaku kepentingan di subsektor perkelapasawitan di Indonesia harus makin intensif melawan kampanye hitam (black campaign) atas sawit yang digaungkan pasar internasional, terutama Eropa dan Amerika Serikat (AS). Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah melakukan pembalikan opini (counter issue) dengan menyajikan informasi yang akurat tentang sawit sehingga konsumen internasional mendapatkan edukasi dengan baik tentang komoditas perkebunan tersebut.

Direktur Eksektutif Paspi Tungkot Sipayung menjelaskan, tahun ini kampanye hitam atassawitakan makin marak karena keunggulan yang dimiliki komoditas tersebut, produksi sawit tahun ini akan makin meningkat terutama oleh Indonesia dan Malaysia. Kondisi tersebut tentu mendesak keberadaan minyak nabati dari biji rapa (rapeseed), bunga matahari, dan kedelai. Bila ditelusuri lebih jauh, kampanye hitam atas sawit dibiayai oleh produsen minyak nabati selain kedelai.

“Sawit jauh lebih murah, minyak nabati lain kalah saing, kalau melawan menggunakan pasar normal akan kalah, karena itu dilakukan dengan membangun persepsi jelek akan sawit misalnya karena murah maka tidak sehat Tahun ini pasti makin parah, karena itu semua stake holder sawit harus makin intensif melawannya,” kata dia kepada Investor Daily di Jakarta, kemarin.

Dia mengatakan, saat ini pembangunan persepsi jelek atas sawit tidak hanya dilakukan melalui media massa, namun juga melalui media sosial dengan menyasar anak-anak dan generasi muda. Media animasi, karikatur, maupun permainan (games) pun telah disisipi persepsi jelek tentang sawit dan hal ini menyebar ke seluruh dunia. Apalagi, saat ini generasi mudah atau kaum milenial hingga 60% menggunakan fasilitas medsos. “Memang belum ada kajian yang menyatakan bahwa kinerja ekspor terpengaruh oleh kampanye sawit. Tapi kampanye hitam ini mempengaruhi persepsi, value, dampaknya tidak sekarang tapi nanti bisa jadi tiba-tiba konsumsi sawit dunia turun. Bukannya melawan yang tidak kelihatan itu memang susah,” jelas dia.

Menurut Tungkot Sipayung, upaya pemerintah sudah relatif baik dalam melawan kampanye hitam atas sawit, bahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam beberapa kesempatan siap pasang badan untuk sawit Namun hal tersebut belumlah cukup, upaya yang ada pun terasa masih kurang intensif. Untuk mempengaruhi persepsi masyarakat atau konsumen dunia tidak cukup dengan pasang badan, namun harus dengan melakukan counter issue yakni menyajikan informasi fakta sawit secara komprehensif sehingga memberikan edukasi baik tentang sawit Bila perlu, Indonesia mengundang masyarakat dunia ke Indonesia untuk mengetahui proses produksi sawit.

 

Sumber: Investor Daily Indonesia

Biofuel Dihapus, RI Tolak Laporan Diskriminatif Parlemen Eropa

 

 

Pemerintah Indonesia menyayangkan dan menolak laporan Parlemen Eropa yang melakukan diskriminasi yang mengusulkan untuk menghapuskan biofuel berbasis kelapa sawit (phase out palm oil based biofuel) pada 2021.

Keputusan tersebut bertentangan prinsip adil dan perdagangan bebas  dan menjurus kepada tanaman apartheid terlebih karena usulan penghapusan atau phase out terhadap palm oil hampir satu dekade lebih awal dibanding terhadap crops-based biofuel lainnya pada 2030.

Fungsi Ekonomi KBRI Brusel Andi Sparringga kepada Antara, Sabtu, 20 Januari 2018, mengatakan Pemerintah Indonesia akan terus melakukan dialog berkesinambungan, konstruktif, dan paralel dengan tiga institusi Uni Eropa yakni Parlemen Eropa, Komisi Eropa, dan Dewan Eropa, terutama menjelang dan pada saat perundingan trilogue serta dengan kalangan industri di Uni Eropa.

Hal itu untuk memaksimalkan tekanan politis terhadap Parlemen Eropa, sehingga KBRI Brussel menggalang kerja sama dengan kedubes negara-negara produsen sawit di Brussel seperti Brasil, Ekuador, Guatemala, Honduras, Kolombia, Ghana, Nigeria, Kenya, Thailand, dan Malaysia.

Sebagai langkah bersama, akan disusun pernyataan bersama kepala perwakilan negara produsen sawit kepada Parlemen Eropa sebagai bentuk protes.

Sidang Pleno Parlemen Eropa (PE) mensahkan Resolusi mengenai Laporan Proposal untuk Petunjuk Parlemen Eropa dan Dewan mengenai Promosi penggunaan energi dari sumber terbarukan dengan perolehan suara 492 (mendukung), 88 (menolak), 107 (abstain), dan 64 tidak menentukan pilihan/tidak hadir yang dikeluarkan Kamis, 17 Januari 2017.

Selain itu, juga akan dilakukan demarche kolektif secara langsung kepada Presiden Parlemen Eropa, Antonio Tajani, menjelang dilaksanakannya dialog segitiga antara Parlemen Eropa, Komisi Eropa, dan Dewan Eropa pada Februari, yang akan membahas kebijakan UE pasca voting Report.

Disebutkan dengan disetujuinya Resolusi ini, PE meng-endorse proposal untuk target penggunaan renewable energy sebesar 35 persen dalam energy mix UE serta 12 persen target di bidang angkutan pada 2030.

Selain itu, PE juga sepakat untuk phase out first generation biofuel (dari food and feed crops) pada 2030, sementara phase out untuk biofuel dari bahan baku palm oil pada 2021.

Disahkannya laporan ini akan menjadi dasar (mandate) bagi Parlemen Eropa dalam putaran perundingan segitiga (trilogue) dengan Komisi Eropa dan Dewan Eropa yang akan dilakukan satu-dua bulan pasca voting di Parlemen Eropa.

Dengan kata lain, laporan itu belum merupakan keputusan final Uni Eropa/UE (dalam bentuk Directive yang bersifat mengikat bagi negara anggota UE). Keputusan final UE akan ditentukan oleh hasil rangkaian perundingan tiga pihak dimaksud.

Indonesia dan Uni Eropa sedang melakukan perundingan. Dalam hal ini, putaran ke empat perundingan akan diadakan di Indonesia pada 19 -23 Februari mendatang. Salah satu bagian terpenting dari perundingan I -EU CEPA adalah chapter mengenai Trade and Sustainable Development (TSD) yang merefleksikan komitmen kuat kedua belah pihak terhadap promosi aspek sustainability dari perdagangan.

Dalam hal ini, Indonesia dan UE telah sepakat untuk membahas perdagangan dikaitkan dengan sustainability, termasuk akses pasar bagi sustainable products asal Indonesia. Bagi Indonesia, tiga sektor yang saat ini menjadi perhatian adalah sustainable wood, sustainable fisheries, serta sustainable palm oil Indonesia.

 

Sumber: Metrotvnews.com

Riau jadi Program Peremajaan Sawit Rakyat Lanjutan

 

Jakarta: Pemerintah akan menjadikan Provinsi Riau untuk melanjutkan program peremajaan sawit rakyat (PSR) pada tahun ini. Rencananya pelaksanaan PSR pada 2018 akan dilakukan di kebun rakyat yang tersebar di lima kabupaten yaitu Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kampar, Siak, dan Pelalawan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan program peremajaan sawit sangat diutamakan untuk meningkatkan produktivitas yang sudah ada. Sebab, dari 4,7 juta hektare (ha) kebun kelapa sawit rakyat, sekitar 2,7 juta ha perlu diremajakan.

“Program peremajaan sawit rakyat ini sangat penting. Pemerintah ingin membantu rakyat dan bukan mempersulit rakyat,” kata Darmin di Kantor Kemenko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Jumat, 19 Januari 2018.

Sebelumnya pada tahun lalu, pemerintah telah melaksanakan Program PSR di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan seluas 4.446 hektare. Selain itu pemerintah juga meremajakan kebun rakyat di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatra Utara seluas 9.109 ha.

Pemerintah menargetkan Program PSR seluas 185 hektare di 20 provinsi pada 2018. Dengan cakupan sebesar itu, pemerintah mengharapkan nilai tambah produktivitas bisa mencapai Rp125 triliun per tahun. Setahun targetnya 185 ribu, dengan target 11 sampai 20 ribu ha lahan sawit tiap kali dirilis.

Dalam rapat tersebut hadir Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil, Gubernur Provinsi Riau Arsyadjuandi Rahman, Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Bambang, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sigit Hardwinarto dan pejabat kementerian/lembaga terkait.

 

Sumber: Metrotvnews.com

Darmin Rapat Bareng Sofyan Djalil Bahas Peremajaan Lahan Sawit

 

Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil hari ini mendatangi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Kedatangannya kali ini untuk menghadiri rapat terkait peremajaan lahan sawit.

Sofyan tiba di kantor Kemenko Perekonomian pada pukul 14.25 WIB. Ia menjelaskan, rapat kali ini akan membahas terkait peremajaan lahan sawit rakyat.

“Rakor tentang peremajaan sawit rakyat,” katanya di Jakarta Pusat, Jumat (19/1/2018).

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pada dasarnya persoalan peremajaan sawit berkaitan dengan sektor agraria yang di bawah koordinasinya. Sebab, tata cara peremajaan lahan sawit membutuhkan sertifikat tanah.

Sertifikat tanah tersebut dibutuhkan bank dalam proses peminjaman dana. Sehingga dana pinjaman baru bisa cair ketika pemilik lahan memiliki sertifikat sebagai jaminan.

“Ya peremajaan sawit rakyat salah satu komponen supaya sawit itu bisa diremajakan harus ada sertifikat tanah. Kan nanti untuk meremajakan kan harus ada pinjaman dari bank. Bank baru bisa memberikan pinjaman kalau ada sertifikat itu artinya menjadi sangat penting,” ungkapnya.

Selain itu, dirinya juga mengatakan bahwa akan membicarakan soal program peremajaan sawit di Provinsi Riau. “Nanti kita ngobrol program peremajaan khas Provinsi Riau,” tutupnya.

 

Sumber: Detik.com