Pastikan Legalitas Petani Sawit, SPKS Lakukan Pemetaan Lahan

 

Serikat petani Kelapa Sawit (SPKS) terus melakukan pemetaan dan pendataan petani kelapa sawit swadaya. Tercatat saat ini pemetaan tersebut difokuskan pada 2 kabupaten yakni, Kabupaten Sekadau di Kalimantan Barat dan Kabuaten Paser di Kalimantan Timur.

“Pemetaan dilakukan SPKS dinilai sebagai bagian dari mempercepat pendaftaran Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) petani kelapa sawit dan legalitas lahan milik petani sawit,” kata Manager Anggota dan Organisasi SPKS, Sabarudin kepada InfoSAWIT, Selasa (24/3/2020).

Lebih lanjut kata Sabarudin, langkah tersebut dilakukan supaya seluruh petani sawit anggota SPKS memilki legalitas yang jelas dan STDB bisa didaftarkan kepada Dinas Perkebunan Kabupaten.

“Dengan adanya peta kebun sawit dan data petani sawit anggota kami akan dengan mudah untuk bicara legalitas dan STDB, dengan peta bisa ketahuan juga petani sawit anggota kami apakah ada dalam kawasan hutan atau petani yang anggota kami ada yang belum memilki Surat Keterangan Tanah (SKT),” katanya.

Untuk tahun 2020, tercatat SPKS akan fokus melakukan pendataan petani sawit di 2 kabupaten yaitu Sekadau dan Paser dengan target bisa di petakan sekitar 8 desa atau sekitar 800 petani sawit.

Kegiatan tersebut rencananya akan dilakukan juga terkait penguatan kelembagaan, peningkatan SDM petani melalui pelatihan Good Agricultural Practices (GAP) dan lainnya.

Kegiatan ini merupakan bagian dari pelayanan organisasi kepada anggota serta penyiapan petani anggota kami untuk bisa memperoleh sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) yang sekarang petani sudah mandatori artinya petani mau tidak mau harus tersertifikasi ISPO. “Kegiatan ini dilakukan bersama dinas perkebunan Kabupaten Paser dan Sekadau melalui dukung SPOS Indonesia,” tadas dia.

 

Sumber: Infosawit.com

GAPKI Bantu Sediakan Perlengkapan Tenaga Medis Untuk Tangkal Virus Corona

 Guna membantu kelancaran petugas medis dalam mengatasi merebaknya virus corona (Covid-19), Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (GAPKI) berpartisipasi dengan membantu menyediakan perlengkapan bagi tenaga medis. Perlengkapan bagi tenaga medis tersebut telah diserahkan kepada tiga rumah sakit yang menjadi rujukan perawatan pasien corona yaitu RSAL Mintohardjo, RSUP Fatmawati, dan RSUP Persahabatan.

“Partisipasi kami ini  sebagai bentuk kepedulian dan keprihatinan dari teman-teman pelaku usaha sawit terhadap merebaknya virus corona sekarang,” kata Direktur Eksekutif GAPKI, Mukti Sardjono dalam keterangan resmi diterima  InfoSAWIT, Selasa (24/3/2020).

Lebih lanjut Mukti mengungkapkan, bantuan perengkapan medis yang diserahkan kepada tiga rumah sakit tersebut adalah partisipasi dari para pengurus dan anggota GAPKI yang dikoordinasi dalam program GAPKI Peduli. “Perlengkapan APD bagi tenaga medis sangat vital menunjang kelancaran petugas medis dalam menangani pasien di rumah sakit yang terus bertambah,” katanya.

Sebelumnya Program GAPKI Peduli juga telah berpartisipasi dalam membantu meringankan beban para korban bencana gempa bumi di Lombok, Palu, dan juga membantu perbaikan madrasah di Kabupaten Lombok Timur dan di Kalimantan Barat.  “Selain dari Sekretariat GAPKI Pusat, teman-teman GAPKI Cabang juga menggalang dana dari pengurus dan anggota untuk membantu penanganan virus corona,” kata Mukti.

Sejumlah perlengkapan tenaga medis yang diberikan kepada tiga rumah sakit rujukan corona tersebut antara lain hazmat suit, sepatu boots, face shield, dan googles.

“Ada ratusan pieces yang kami serahkan kepada RSAL Mintohardjo, RSUP Fatmawati, dan RSUP Persahabatan. Semoga bermanfaat bagi para tenaga medis yang menangani corona,” katanya.

Mukti juga mengatakan, bahwa saat ini GAPKI Peduli juga masih mengajak partisipasi dari pengurus dan perusahaan anggota serta para karyawan untuk berpartisipasi dalam meringankan beban pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi corona. “Akan ada partisipasi kami tahap berikutnya sampai corona benar-benar hilang dari Indonesia,” katanya. 

 

Sumber: Infosawit.com

Perkebunan Kelapa Sawit Wajib Sertifikasi ISPO

Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 44 tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia yang diundangkan pada tanggal 16 Maret 2020.

Melalui beleid itu, usaha perkebunan Kelapa Sawit wajib dilakukan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Sertifikasi ISPO tersebut diajukan oleh pelaku usaha yang meliputi perusahaan perkebuaan dan pekebun.

Meski diwajibkan melakukan sertifikasi ISPO, pekebun pun dapat mengajukan sertifikasi ISPO secara perseorangan maupun berkelompok, yakni kelompok pekebun, gabungan kelompok pekebun atau koperasi.

Ketua Sekretariat Komisi ISPO Azis Hidayat mengatakan, lewat aturan ini memang pekebun diharuskan mengikuti sertifikasi ISPO. “Dalam Permentan lama (No 11 Tahun 2015) lebih-fleksibel dan sifatnya sukarela. Kalau belum siap, belum dikenai sanksi. Tetapi dia wajib ISPO kalau dia memasok ke pabrik Kelapa Sawit (PKS). Kalau sekarang ya semuanya. Karena itu sekarang harus berbenah,” ujar Azis kepada KONTAN, Senin (23/3).

Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat Manurung menilai, dengan diwajib-kannya sertifikasi ISPO ini maka pemerintah harus ikut serta menyelesaikan masalah pekebun yang menjadi kendala dalam mendapatkan sertifikasi ISPO.

 

Sumber: Harian Kontan

Menakar Peluang Perdagangan Sawit Ditengah Ancaman Corona

 

Pandemi Corona atau Covid-19 telah menyebar di 188 negara dengan jumlah kasus 308.659 sampai 22 Maret 2020. Dampak virus ini begitu luar biasa karena mampu menghentikan aktivitas sosial dan membuat perekonomian berjalan stagnan. Lalu bagaimana dampaknya terhadap perdagangan sawit global?

Kebijakan Lockdown yang dijalankan Malaysia dikhawatirkan berdampak kepada suplai sawit di pasar global. “Jika Malaysia  malaysia (atau Indonesia) secara keseluruhan melakukan stop operasi di kebun, maka bahaya terbesar terhadap kelangsungan tanaman dalam jangka panjang akan terganggu jika tidak dilakukan panen. Maka buah akan busuk,” kata Kanya Lakshmi Sidarta, Sekjen GAPKI, saat dihubungi beberapa waktu lalu.

Dari aspek perdagangan dengan  asumsi buah tetap dipanen, dikatakan Kanya, stok sawit akan menumpuk di tanki. “Tinggal kita lihat akan berapa lama stop dagangnya. Apabila dua minggu masih  bisa teratasi dengan stok di tempat buyer.”

Kanya Lakshmi mengatakan apabila jalur perdagangan dari Indonesia  terganggu akibatnya pasokan dunia juga terganggu juga, seluruh supply chain lambat laun akan terkena dampaknya.

“Memang dampaknya terjadi  gangguan yang membuat bisnis menjadi wait and see. Hingga sekarang  belum ada cancelation, hanya ada penundaaan,” jelas Kanya.

Sebagai informasi, pemerintahan Malaysia tetap memberikan kelonggaran kepada perkebunan sawit untuk beroperasi. Hal ini berdasarkan pertemuan dengan Malaysian Palm Oil Association (MPOA) pada pekan lalu. Jika aktivitas operasi perkebunan dihentikan selama dua minggu, akibatnya produksi Tandan Buah Segar (TBS) sawit bisa membusuk yang berimbas kepada pendapatan petani setempat. Dampak lebih lanjut, pasokan dan stok sawit Malaysia turun drastic di pasar global.

Berdasarkan data Malaysian Palm Oil Board, ekspor sawit Malaysia ke Tiongkok turun menjadi 156,805 ton pada Februari dibandingkan Januari 2020 sebesar 176,830 ton. Begitupula ekspor ke Belanda merosot menjadi 78,346 ton pada Februari daripada bulan sebelumnya berjumlah 110,873 ton. Pengapalan sawit dari Malaysia ke India juga tergerus menjadi 21,130 ton pada Februari daripada Januari berjumlah 46,876 ton.

Di Indonesia, sejumlah perkebunan kelapa sawit tetap beroperasi. Kendati, pihak perusahaan tetap mengikuti anjuran Bekerja dari Rumah atau Work From Home (WFH) untuk beberapa divisi. Tofan Mahdi, Senior Vice President of Corporate Communication & Public Affair PT Astra Agro Lestari Tbk, mengatakan secara prinsip perusahaan mendukung bekerja dari rumah dengan mempertimbangkan jenis pekerjaan sehingga kegiatan operasional di kebun tidak terganggu.

“Sebagai contoh, tim public relation di kantor pusat sudah menerapkan WFH di kantor. Untuk operasional kebun, kami tidak melakukan WFH mengingat site (red-kebun) yang lebih restricted dan self isolating. Yang kami lakukan membatasi interaksi dengan pihak luar secara ketat menerapkan standar protokol sesuai panduan Kementerian Kesehatan,” kata Tofan.

PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk juga memberlakukan Work From Home (WFH) kepada seluruh karyawan di Kantor Perwakilan Jakarta. Caranya membuat mekanisme pembagian shift A dan B tujuannya menjaga kelangsungan operasional kantor perwakilan Jakarta. Sedangkan, kantor Pusat dan operasional perkebunan SSMS di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah tetap beroperasi normal dengan memberlakukan prosedur pencegahan virus dan standarisasi lebih ketat terhadap kesehatan Karyawan.

Derom Bangun, Ketua Umum Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) menuturkan bahwa industri sawit mematuhi kebijakan pemerintah Indonesia yang menganjurkan “social distancing”. Di sisi lain, tetap ada memberi peluang bagi petani dan perusahaan untuk tetap melakukan kegiatan panen dan perawatan kebun yang lain.

“Dalam hal ini semua pihak perlu mengikuti anjuran pemerintah itu dengan sebaik-baiknya untuk bersama-sama memutus rantai penyebaran virus Corona,” jelasnya.

Dikatakan Derom bahwa dengan mengikuti anjuran pemerintah itu dengan baik dapat diyakini bahwa para pekerja di lingkungan perkebunan dan industri kelapa sawit terhindar dari penyebaran virus Corona Covid 19  dan dapat terus mempertahankan produksi.

 

Sumber: Sawitindonesia.com

Sawit adalah Solusi Dunia

Diakui atau tidak sawit kini telah menjadi salah satu sumber pangan yang populer di dunia, pada periode 2017/2018 pangsa pasar minyak sawit mencapai 31,2% dari total pangsa pasar minyak nabati di dunia.

Kebutuhan minyak nabati diprediksi terus meningkat terlebih populasi penduduk dunia pada 2025 akan mencapai 8 milyar, sehingga kebutuhan minyak nabati diperkirakan mencapai 226,7 juta ton atau ada penambahan sekitar 36,4 juta ton dibandingkan tahun 2017 yang mencapai 190,22 juta ton. Untuk setiap tahun diperkirakan ada kebutuhan sekitar 4,56 juta ton/tahun.

Dikatakan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, dengan tingkat produktivitas tertinggi mencapai 4 ton/ha dibanding minyak nabati lain, menjadikan kelapa sawit adalah salah satu minyak nabati yang membutuhkan lahan sangat sedikit. “Kampanye deforestasi sawit tidak bisa dijadikan alasan bagi negara lain,” katanya dalam sebuah acara yang dihadiri InfoSAWIT.

Lebih lanjut kata dia, mminyak sawit sebagai solusi dalam pemenuhan biodiesel dunia, suka tidak suka Eropa harus menerima sawit sebagai salah satu energi masa depan. Data menujukan bahwa pertumbuhan biodiesel sawit di Uni Eropa sekitar 143% jauh dibanding rapeseed yang hanya 11% kurun waktu 2011-2016.

“Indonesia sebagai penghasil terbesar dunia harus mampu menjadi pemain dalam konteks penentuan harga, bursa sawit harus orang-orang Indonesia yang memegang kendali,” kata Daniel.

 

Sumber: Infosawit.com

Kementan Gandeng Produsen Jaga Stok Pangan

 

 

 

Kementerian Pertanian (Kementan) melakukan penandatanganan kesepakatan bersama pemasok dan produsen pangan guna menjaga ketersediaan dan stabilisasi harga 11 komoditas strategis. Ruang lingkup kesepakatan tersebut meliputi penyediaan, penyaluran, dan stabilisasi harga 11 komoditas pangan pokok meliputi beras, jagung, daging ayam, daging sapi, telur, minyak goreng, gula pasir, cabai merah, cabai rawit, bawang merah, dan bawang putih. Kesepakatan bersama ditandatangi oleh produsen dan pemasok komoditas pangan, yaitu Perpadi, PT Food Station, PT Datu Nusantara Agribisnis, PT Asian Agro, PT Musim Mas, PTWilmarNabati, PTPN Holding Company, PT Makassar Tenee, PT Permata Dunia Sukses Utama. Lalu, PT

Binagloria Enterprindo, Poktan Kembang Sari, Asosiasi Champion Cabai Jateng, Gabungan Usaha Pembibitan Unggas, PT Duta Putra Perkasa, PT Suri Nusantara Jaya, dan PT Berkat Mandiri Prima.

Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementan Agung Hendriari menjelaskan, penandatanganan kesepakatan itu sesuai dengan arahan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) agar semua pihak menjalin kerja sama dan sinergi menjaga pangan terutama menghadapi wabah korona dan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). “Penandatanganan ini merupakan bentuk komitmen kita semua untuk menjaga pasokan dan stabilitas harga menghadapi wabah korona serta menjelang Puasa-Lebaran,” kata dia seperti dilansir Antara di Jakarta, kemarin.

 

Sumber: Investor Daily Indonesia

Pengusaha Sawit Siap Jalankan Perpres ISPO

 

JAKARTA-Pelaku usaha perkebunan Kelapa Sawit siap menjalankan Perpres No 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (Indonesian Sustainable Palm Oil/ ISPO). Dengan adanya penguatan regulasi ISPO tersebut maka penerapan sistem perkebunan berkelanjutan di Indonesia akan berdampak pada membaiknya daya saing sawit nasional.

Presiden Joko Widodo telah meneken Perpres No 44 Tahun 2020 pada 13 Maret 2020 dan telah diundangkan pada 16 Maret 2020 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pepres tersebut terdiri atas tujuh bab dengan 30 pasal. Sistem sertifikasi ISPO telah dijalankan sejak 2011 melalui Permen-tan No 19/Permentan/OT.140/3/2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO). Belakangan, peraturan menteri tersebut diganti dengan Permentan No 11/Permentan/OT. 140/3/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia

Pada pasal 1 dari Perpres No 44 Tahun 2020 tersebut, sertifikasi ISPO berlaku wajib bagi pelaku usaha perkebunan sawit yang memiliki badan usaha yang berbadan hukum dan pekebun atau perorangan atau petani sawit. Hanya saja, pada pasal 27 disebutkan bahwa sertifikasi ISPO bagi pelaku usaha berlaku sejak Perpres No 44 Tahun 2020 diundangkan, sedangkan bagi pekebun sawit baru berlaku wajib pada lima tahun sejak perpres tersebut diundangkan. Selanjutnya, pasal 1 poin 10 juga disebutkan tentang Lembaga Sertifikasi ISPO sebagai penilaian kesesuaian independen yang melakukan sertifikasi dan menerbitkan sertifikasi ISPO.

Pada pasal 4 poin 2 mencatat, sertifikasi ISPO dilaksanakan dengan menerapkan prinsip yang meliputi kepatuhan terhadap peraturan perundangan, penerapan praktik perkebunan yang baik, pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang baik dan tanggungjawab ketenagakerjaan. Lalu, pasal 6 mengatur sanksi administratif oleh menteri bagi pelanggar ketentuan perundangan tersebut. Sanksi administratif bisa berupa teguran tertulis, denda, pemberhentian sementara dari usaha perkebunan sawit, pembekuan sertifikat ISPO, dan pencabutan ISPO.

Perpres itu juga mengatur tanggung jawab sosial dan pemberdayaan masyarakat dan penerapan transparansi. Pasal 13 juga menyebutkan, sertifikasi ISPO berlaku lima tahun, sebelum jangka waktu sertifikasi ISPO berakhir, pelaku usaha bisa mengajukan sertifikasi ulang. Kemudian, pasal 18 dari Perpres No 44 Tahun 2020 juga menyebutkan bahwa pendanaan sertifikasi ISPO oleh pelaku usaha perkebunan dibebankan ke pelaku usaha perkebunan bersangkutan, sedangkan bagi pekebun bersumber dari APBN atau APBD atau sumber lain yang sah.

Sementara itu, pada pasal 19 dan 20 dari Perpres No 44 Tahun 2020, untuk pelaksaan koordinasi pengelolaan dan penyelenggaraan ISPO dibentuk Komite ISPO. Komite ISPO diketuai menteri dan terdiri atas unsur pemerintah, asosiasi pelaku usaha, akademisi, dan pemantau independen. Sedangkan pada pasal 21 dijelaskan tentang pembentukan Dewan Pengarah ISPO yang bertujuan memberikan arah kebijakan atas pelaksanaan tugas Komite ISPO.

Sekjen Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Ranya Lakshmi mengatakan, pelaku usaha menyambut positif dukungan pemerintah terhadap sawit Indonesia melalui Perpres No 44 Tahun 2020 tentang sistem sertifikasi perkebunan Kelapa Sawit berkelanjutan. Gapki sudah mendengar adanya perpres tersebut, tetapi belum melihat secara detail isi dari peraturan tersebut.

“Kami berharap pepres tersebut bisa menjadi tolak ukur tentang pengelolaan sawit berkelanjutan dan bisa dijadikan pedoman agar tidak salah langkah,” ujar Kanya kepada Investor Daily, kemarin.

Kanya juga mengatakan, dengan adanya penerapan sistem perkebunan yang berkelanjutan maka akan berdampak pada daya saing sawit Indonesia. Tata kelola perkebunan sawit menjadi lebih teratur dan diharapkan bisa menghasilkan kualitas terbaik sehingga tetap menjadi andalan ekspor.

“Karena itu, kami mendukung saja langkah pemerintah untuk kebaikan sawit Indonesia apalagi sekarang harus menerapkan sistem berkelanjutan,” jelas Kanya.

Klinik ISPO

Sebelumnya, Ketua Umum Gapki Joko Supriyono mengatakan, untuk mencapai target seluruh anggota bersertifikat ISPO pada akhir 2020 maka Gapki menerapkan strategi dengan membuka Klinik ISPO. Selain itu, Gapki juga melakukan road show atau keliling ke semua provinsi untuk pelatihan dan klinik ISPO kepada anggota maupun nonanggota. “Melalui

Klinik ISPO, kami ingin membantu perusahaan-perusahaan untuk mendapatkan sertifikat ISPO,” kata dia.

Saat ini, anggota Gapki mencapai 725 perusahaan dengan sebanyak 372 di antaranya atau sekitar 66% bersertifikat ISPO. Untuk mencapai target 100% memang tidak mudah mengingat banyak faktor di luar pengawasan Gapki dan hanya bisa diselesaikan oleh pemerintah dalam hal ini sejumlah kementerian di bawah Kemenko Perekonomian, seperti Kementerian ATR, Kementerian Kehutanan, dan Kementerian Pertanian, misalnya soal hak guna usaha (HGU) lahan yang bertahun-tahun tidak bisa disertifikasi. “Melalui Klinik ISPO diharapkan letak kesulitan perusahaan dalam memenuhi syarat sertifikat ISPO bisa diketahui,” jelas dia.

 

Sumber: Investor Daily Indonesia

Petani Sawit Minta Pola PIR Dipertahankan

 

JAKARTA – Asosiasi Petani kelapa sawit Perkebunan Inti Rakyat (Aspekpir) menilai model kemitraan yang terbukti berhasil menyejahterakan petani adalah Pola Perkebunan Inti Rakyat (PIR), sehingga program tersebut patut dipertahankan. Pola PIR merupakan pengembangan komoditas sawit yang sangat strategis dalam memacu ekonomi wilayah.

Ketua Umum Aspekpir Indonesia Setiyono menyatakan, beberapa bukti itu yakni mampu membuka isolasi wilayah. Pusat-pusat keramaian di beberapa daerah dulu adalah wilayah terpencil, ekonomi daerah menjadi terbangun sehingga kemiskinan berkurang dan lapangan kerja terbuka, daerah pelosok dibangun. “Secara umum ekonomi di daerah PIR yang dulu tidak ada apa-apanya sekarang terbangun dari semua aspek,” kata dia di Jakarta, kemarin.

Seperti dilansir Antara, perkebunan rakyat mulai berkembang pada 1980 dengan intervensi pemerintah melalui PIR/NES yang dibiayai oleh Bank Dunia dengan menunjuk PTPN sebagai inti dan petani sebagai plasma. Melalui Inpres No 1 Tahun 1986 pola tersebut diperluas yang dikaitkan dengan program Transmigrasi dengan PIR-Trans, inti tidak lagi hanya PTPN tetapi melibatkan Perkebunan Besar Swasta. Di wilayah sekitar perkebunan sawit dibuat PIR KKPA (Kredit Koperasi Primer untuk Anggota), konsep tersebut dibuat oleh tujuh kementerian dan Bank Indonesia sehingga semua tertata.

Saat ini, luas kebun plasma adalah 617.127 hektare (ha) terdiri atas PIR Trans 362.528 ha, KKPA 155.211 ha, PIR NES PIR SUS PIR LOK 153.388 ha, tersebar di 20 provinsi dengan peserta 335.500 KK “Sayangnya kemitraan yang sudah bagus ini sekarang sepertinya dikerdilkan. Lebih banyak upaya kemitraan yang polanya beda dengan pola PIR,” katanya.

Selain itu, beberapa petani PIR juga karena satu dan lain hal ada yang berpisah dari intinya terutama pada waktu replanting, sehingga nantinya pola inti plasma akan ditinggalkan. Menurut Setiyono, jika pemerintah tanggap dan konsep tersebut dilanjutkan maka tidak akan ada petani salah bibit, produksi rendah. Petani plasma sudah merasakan produksi sawit bagus, bibit bagus, hasilnya bagus tertata dengan baik.

Ketua Bidang Kemitraan dan Pembinaan Petani Gabungan Pengusaha kelapa sawit Indonesia (Gapki) Suryanto menyatakan, keberhasilan dan keberlanjutan kemitraan PIR tidak akan berakhir jadi harus dilanjutkan. Kesuksesan program PIR adalah mengubah kepemilikan kebun rakyat dari 6.175 ha pada 1980 menjadi 5.958.502 ha pada 2019.

 

Sumber: Investor Daily Indonesia

Harga Minyak Jatuh, B30 Tetap Jalan Terus

Tren penurunan harga minyak berpotensi menjadi ganjalan atas implementasi kebijakan bauran ba-han bakar solar dengan minyak Kelapa Sawit sebanyak 30% (B30).

Saat ini, harga minyak global baik jenis West Texas Intermediate (WTI) maupun Brent sama-sama berada di bawah level US$ 30 per barel. Anjloknya harga minyak juga berimbas pada koreksi harga crude Palm Oil (CPO) atau minyak Kelapa Sawit yang menjadi bahan baku biosolar.

Harga minyak yang murah akan membuat program B30 tak lagi ekonomis. Hanya, Vice President Corporate Communication Pertamina Fajriyah Usman mengklaim, penurunan harga minyak global tidak mempengaruhi implementasi B30 di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pertamina

Sebagai badan usaha yang diberi amanat menyalurkan bahan bakar B30, Pertamina tetap berkomitmen mengikuti arahan pemerintah untuk mengejar target program tersebut. “Saat ini kami mengacu pada kebijakan yang ditetapkan pemerintah dengan alokasi sebesar 9,59 juta kiloliter,” ujar dia, Jumat (20/3).

Fajriyah menilai, program B30 adalah bentuk konkret dari pemerintah dalam melakukan transisi menuju pemakaian energi yang ramah ling- kungan. Tak cuma itu, B30 juga diyakini bisa mengerem defisit neraca dagang Indonesia yang notabene sangat dipengaruhi oleh neraca minyak dan gas (migas).

Di sisi lain, Pertamina tidak ingin gegabah dalam mengambil keputusan di tengah penurunan harga minyak global. Perusahaan pelat merah ini masih terus memantau kondisi harga minyak dunia sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan kebijakan, baik harga bahan bakar mi- nyak (BBM), produksi atau penyediaan BBM itu sendiri.

Fajriyah berujar, Pertamina tidak akan buru-buru mengambil sikap terkait kebijakan impor minyak mentah, meski posisi harga minyak global sekarang bisa menjadi alasan untuk melakukan pembelian minyak dari luar negeri.

“Pertamina tetap mengukur kapasitas yang ada serta faktor lainnya seperti nilai tukar rupiah yang saat ini sedang melemah,” ungkap Fajriyah.

 

Sumber: Harian Kontan

Perpres ISPO Sawit Resmi Terbit

 Pada tanggal 13 Maret 2020 lalu, Peraturan Presiden Republik Indonesia  Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesia Sustainable Palm Oil – ISPO), resmi terbit dan ditandatangani Presiden Joko Widodo dan diundangkan pada tanggal 16 Maret 2020 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasona H. Laoly. Pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 75.

Dari informasi yang didapat InfoSAWIT, Perpres tersebut terdiri dari VII Bab dan 30 pasal. Pada pasal 4 point 2 mencatat, sertifikasi ISPO dilaksanakan dengan menerapkan prinsip yang meliputi, a. kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan; b. penerapan praktik perkebunan yang baik; c. pengelolaan lingkungan hidup, sumber daya alam, dan keanekaragaman hayati; d. tanggung jawab ketenagakerjaan.

Lantas, e. tanggung jawab sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat; f. penerapan transparansi; dan g. peningkatan usaha secara berkelanjutan. Sementara pada Pasal 4 Point 4 mencatat, ketentuan lebih lanjut mengenai prinsip dan kriteria ISPO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Menarik dari Perpres No. 44 Tahun 2020 ini juga memuat mengenai sanksi, yang tercatat pada pasal 6 yakni, Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan kewajiban Sertifikasi ISPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenai sanksi administratif oleh Menteri.

Dalam Perpres sanksi administratif akan berupa teguran tertulis, denda, pemberhentian sementara dari Usaha Perkebunan Kelapa Sawit, pembekuan sertifikat ISPO; dan/atau pencabutan sertifikat ISPO.

 

Sumber: Infosawit.com