,

Sinergi Berbagai Pihak Wujudkan Pengelolaan Sawit Berkelanjutan

Lembaga internasional The Roundtable on Sustainable Palm Oil, sejak didirikan sekitar 14 tahun lalu, telah mempromosikan dan menyebarkan cara-cara produksi kelapa sawit berkelanjutan, baik untuk masyarakat, lingkungan, serta kemakmuran.

Siapa saja anggota dari RSPO? Selain 40 persennya adalah produsen kelapa sawit global, terdapat juga anggota yaitu manufaktur produk, peritel, serta juga ada sejumlah organisasi nonpemerintahan atau LSM bidang lingkungan dan sosial.

RSPO itu berdiri di atas sejumlah prinsip dan kriteria, antara lain adalah komitmen kepada transparansi, mematuhi aturan hukum yang berlaku, berkomitmen kepada kemampuan finansial-ekonomi jangka panjang, menggunakan praktik terbaik yang layak, tanggung jawab konservasi dan pelestarian sumber daya alam serta biodiversitas.

Selain itu, bertanggung jawab kepada pekerja, warga dan masyarakat yang terdampak, tanggung jawab pengembangan penanaman baru, serta berkomitmen melakukan perbaikan secara terus-menerus.

RSPO juga mengungkapan bahwa dari seluruh 14,31 juta ton minyak sawit berkelanjutan yang diproduksi di berbagai belahan dunia, sekitar 52 persennya ternyata berasal dari Indonesia!

Karena itu, tidak heran bila Direktur RSPO Indonesia Tiur Rumondang dalam sejumlah kesempatan menyatakan bahwa selain produsen terbesar minyak kelapa sawit terbesar di dunia, Indoneia juga produsen minyak sawit berkelanjutan, juga yang terbesar di dunia.

Tiur Rumondang juga memastikan bahwa minyak sawit adalah satu-satunya minyak nabati global yang berhasil melaksanakan prinsip dan kriteria berkelanjutan secara universal.

Ia juga menyatakan bahwa pihaknya akan terus memperjuangkan keberadaan minyak sawit Indonesia, agar dapat dikonsumsi oleh berbagai kalangan masyarakat di tingkat internasional.

Selaras dengan Tiur, Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Mukti Sardjono menyatakan, keberadaan perkebunan kelapa sawit Indonesia sudah melaksanakan prinsip dan kriteria berkelanjutan, sehingga berhasil memproduksi minyak sawit berkelanjutan lestari.

Primadona Nabati

Sedangkan Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Sahat Sinaga menyatakan, minyak sawit Indonesia telah menjadi primadona minyak nabati dunia.

Apalagi, Sahat mengingatkan bahwa kebutuhan konsumsi dunia akan terus meningkat, sejalan dengan terus meningkatnya pula populasi dunia.

Dengan keberadaan minyak dunia, ia juga menegaskan pentingnya hal tersebut diapresiasi oleh berbagai kalangan internasional.

Tidak hanya dari kalangan pengusaha, LSM lingkungan seperti World Wide Fund for Nature (WWF) juga telah melakukan sejumlah kajian guna mendukung pengelolaan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan.

Program Manager WWF Indonesia Putra Agung kepada wartawan di Sintang, Kalimantan Barat, Jumat (23/11/2018), menyatakan, pihaknya telah melakukan berbagai program pendampingan bukan hanya untuk produsen kelapa sawit, tetapi untuk pembeli dan konsumen akhir produk sawit untuk memastikan bahwa industri sawit dikelola secara berkelanjutan.

Melalui intervensi ini diharapkan para pembeli juga dapat menekan produsen kelapa sawit untuk memperbaiki pola produksi supaya produk yang mereka beli benar-benar memenuhi standar sertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).

Menurut Agung, keseluruhan hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk memutus deforestasi, apalagi mengingat angka deforestasi akibat alih fungsi lahan menjadi perkebunan kelapa sawit mencapai 11 juta hektare pada 2014.

Ia berpendapat bahwa meski telah ada kebijakan moratorium sawit dalam rangka menyelesaikan silang-sengkarut perizinan perkebunan sawit, termasuk tumpang tindih dengan kawasan hutan dan penyelamatan hutan alam yang tersisa, ternyata ancaman deforestasi masih ada terutama dari petani swadaya.

Hal tersebut, lanjutnya, karena pergerakan petani swadaya yang termasuk pelaku usaha kecil ternyata pergerakannya sulit dipantau, dan meski mereka membuka lahannya sedikit, tetapi polanya adalah acak.

Untuk itu, WWF Indonesia juga aktif mendampingi petani swadaya untuk menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan melalui intensifikasi lahan kelapa sawit, salah satunya di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat.

Kepemimpinan Politik

Agung juga menekankan pentingnya komitmen kepemimpinan politik sebagai unsur agar dorongan pengelolaan sawit berkelajutan juga bisa diterapkan dengan baik di seluruh wilayah Nusantara.

Pemerintah Indonesia, juga telah memiliki sejumlah program untuk mempromosikan industri kelapa sawit berkelanjutan, seperti program Regular Oil Palm Course 2018, yang bertujuan menghapus citra negatif industri tersebut di dunia, khususnya di kawasan Uni Eropa.

Program tersebut adalah hasil kerja sama Kementerian Luar Negeri bersama-sama dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS), yang berlangsung di tiga kota yakni Jakarta, Bogor, dan Jambi, pada 19-26 November 2018.

Peserta dari program tersebut adalah para akademisi dan perwakilan LSM dari negara-negara Belanda, Ceko, Hungaria, Inggris, Italia, Prancis, Polandia, Rusia, Slowakia, dan Australia.

Sementara itu, DPR RI juga sejak lama telah menyuarakan agar kebijakan kelapa sawit oleh Uni Eropa jangan sampai merugikan Republik Indonesia karena banyak anggota masyarakat di Tanah Air bergantung kehidupannya kepada komoditas itu.

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR Nurhayati Ali Assegaf menegaskan bahwa sebagai negara demokrasi ketiga terbesar di dunia dan kontributor terbesar bagi perekonomian ASEAN, seharusnya Uni Eropa mengedepankan kerja sama dengan Indonesia, ketimbang negara-negara lain yang tidak demokratis.

Ia menuturkan, sekitar 50 juta warga Indonesia yang menggantungkan kehidupannya kepada kelapa sawit.

Dialog Kemitraan

Sedangkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan juga telah melakukan kunjungan kerja ke Uni Eropa guna membahas diskriminasi produk turunan kelapa sawit di kawasan tersebut.
Luhut menegaskan Indonesia ingin membangun dialog kemitraan dalam menghadapi masalah kelapa sawit.

Mantan Menko Polhukam itu, juga menjelaskan bahwa kelapa sawit mampu mengurangi kemiskinan hingga 10 juta orang berdasarkan riset Universitas Stamford.

Di Indonesia, 51 persen lahan kelapa sawit dikuasai petani, di mana lebih dari 16 juta orang bergantung pada sektor tersebut.

Ia menerangkan bahwa hampir semua sawit yang dikirim dari Indonesia telah mendapat sertifikasi internasional.

Selain itu, ujar dia, dari segi kesehatan juga telah dilakukan riset oleh konsultan independen yang menyatakan bahwa tidak ada yang salah dari dampak sawit pada kesehatan.

Berbagai diplomasi itu juga telah membuahkan hasil, seperti Pemerintah Jerman yang diwartakan mendukung pembangunan kelapa sawit berkelanjutan yang mengacu kepada mekanisme Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) yang telah diterapkan di Tanah Air.

Dukung Indonesia

Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Bambang, berharap ke depannya, Pemerintah Jerman turut berperan dalam mendukung upaya Indonesia mewujudkan kelapa sawit berkelanjutan, hingga bisa mengakui atau mengakui sertifikasi ISPO.

Sebagaimana diketahui, pemerintah Jerman yang diwakili Dirjen Kehutanan, Keberlanjutan dan Sumber Daya Terbarukan Kementerian Pertanian Jerman, Clemens Neumann, telah berkunjung ke Kantor Ditjen Perkebunan, Jakarta, 13 November, untuk membahas perkebunan kelapa sawit.

Menurut data, hingga September 2018, ekspor sawit Indonesia ke Jerman telah mencapai 105,9 juta kg, dengan nilai mencapai 72,7 juta dolar AS.

Clemens Neumann memberikan apresiasi yang tinggi kepada Pemerintah Indonesia atas upaya yang telah dilakukan.

Sebelumnya, Neumann dan tim telah melihat langsung ke beberapa perusahaan kelapa sawit yang sudah mendapat sertifikasi ISPO di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat khususnya di sekitar Taman Nasional Sentarum yang terdapat banyak petani karet dan sawit.

Pemerintah Jerman telah memberikan hibah dan bantuan teknis untuk membantu masyarakat sekitar Sentarum untuk turut menjaga lingkungan, sekaligus memberikan peningkatan kapasitas agar warga mendapat manfaat ekonomis dengan meningkatkan produktivitas karet dan sawit.

Saat ini, berdasarkan data sudah ada 413 sertifikat ISPO yang diterbitkan, sebanyak 407 sertifikat perusahaan, dan sebanyak enam sertifikat pekebun (terdiri atas satu asosiasi, dan lima Koperasi Unit Desa), dengan total luas kebun sawit mencapai 2,34 juta hektare dan CPO 10,2 juta ton/tahun.

Dengan adanya sinergi yang baik secara domestik, maupun dengan merangkul berbagai pihak eksternal di tingkat mancanegara, maka potensi penerapan prinsip dan kriteria kelapa sawit berkelanjutan di Indonesia juga diyakini akan terus melesat dan membesar jumlahnya pada masa mendatang.

 

Sumber: Businesstoday.id

Mandatori B20 Dongkrak Serapan CPO Dalam Negeri

Serapan crude palm oil (CPO) di dalam negeri untuk biodiesel meningkat drastis seiring penerapan kebijakan mandatori biodiesel 20 persen (B20).

Pada periode Januari–Agustus, serapan CPO hanya di kisaran 215–290 ribu ton per bulan.

Namun, serapan pada September mencapai 400 ribu ton dan Oktober mencapai 519 ribu ton.

Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Kaltim Muhammadsjah Djafar mengatakan, pergerakan positif penyerapan CPO untuk biodiesel di dalam negeri membawa dampak baik bagi stok di dalam negeri.

“Apalagi saat ini implementasi perluasan B20 belum maksimal. Perbaikan di sana-sini sedang dilakukan. Diharapkan dalam beberapa bulan ke depan serapan biodiesel lebih maksimal,” ujar Djafar, Jumat (30/11).

Jika serapan sudah maksimal, Djafar memperkirakan pada 2019 mendatang, industri biodiesel akan menyerap enam juta ton CPO.

Optimisme Indonesia menjalankan B30 pada 2020 juga sangat kuat. Pada awal 2019, roadtest untuk B30 akan dilaksanakan.

Dengan serapan CPO yang semakin tinggi di dalam negeri, pasokan ke pasar global akan berkurang.

Kaltim hingga saat ini memang belum menyuplai CPO untuk B20. Namun, jika pasar dari B20 memang sudah bagus, pengusaha pasti ikut. Sebab, para pengusaha pasti punya pertimbangan masing-masing,” kata Djafar

 

Sumber: Jpnn.com

Pengusaha Bisa Bernapas Lega

Pengusaha kelapa sawit bisa bernapas lega dengan dihapus sementara pungutan ekspor Crude palm oil (CPO). Kebijakan tersebut akan mendongkrak ekspor CPO ditengah anjloknya harga.

Ketua Bidang Komunikasi Gabungan Pengusaha Kelapa sawit Indonesia (GAPKI) Tofan Mahdi mengatakan, langkah pemerintah ini mampu mengurangi dampak negatif turunnya harga CPO. “Alhamdulillah, kami pikir ini kebijakan yang tepat dan menjadi solusi jangka pendek, sambil kita meningkatkan daya serap pasar domestik dan memperluas pasar ekspor.” kata Tofan di Jakarta, kemarin.

lapun berharap, dengan adanya support dari pemerintah ini, pelaku usaha perkebunan kelapa sawit di dalam negeri juga harus terus meningkatkan produktivitas. “Ini tugas industri sawit kedepannya. Kita harus terus tingkatkan produktivitas,” ujarnya.

Sekretaris Eksekutif Gapki Kalimantan Barat (Kalbar) Idwar Hanis mengatakan, anjloknya harga sawit harus segara diatasi dengan sejumlah kebijakan. Sebab, anjloknya harga sawit berdampak pada ekonomi daerah penghasilnya, salah satunya Kalbar.

“Yang menanam sawit bukan hanya perusahaan namun juga masyarakat sehingga harga yang jatuh sangat berdampak dengan ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Menurut dia, selama ini, setiap ton eskpor CPO dikenakan pungutan 50 dolar AS. Padahal, posisi harga CPO sudah di bawah 500 per ton dolar AS. Kondisi itu sangat mengkhawatirkan, terlepas dari faktor apa yang mempengaruhi penurunan harga tersebut.

“Penghapusan pungutan ekspor adalah solusi jangka pendek, sembari seluruh pihak terus berupaya meningkatkan daya serap pasar domestik dan memperluas pasar ekspor.” tambahnya.

la berharap, kebijakan tersebut dapat segera menaikkan harga CPO di pasar internasional. Jika masalah harga tidak ditangani segera, dampak yang dikhawatirkan adalah pemutusan hubungan kerja dan berdampak negatif terhadap petani sawit.

“Penurunan harga minyak sawit mentah ini berdampak langsung terhadap harga jual tandan buah segar (TBS) yang menjadi andalan petani antuk dijual kepada pabrik pengolahan minyak sawit,” tukasnya.

Berdasarkan data Gapki, pada tahun 2017 volume ekspor tercatat tumbuh 23,6 persen menjadi 31.05 juta ton atau dengan nilai 22.97 miliar dolar AS. Jika terjadi penurunan nilai ekspor sebanyak 8.5 persen maka diprediksi ekspor tahun 2018 hanya 21.02 miliar dolar AS dengan volume 28,45 juta ton.

 

Sumber: Rakyat Merdeka

Strategi Mengantisipasi Penurunan Harga Sawit

Selama 50 tahun terakhir hampir semua komoditas pertanian mengalami penurunan harga, rata-rata turun satu persen per tahun. Salah satu komoditas pertanian yang mengalami imbas buruk kondisi tersebut yakni kelapa sawit, yang saat ini menjadi andalan bagi perekonomian nasional.

Adanya tekanan pasar global dewasa ini mengakibatkan harga komoditas minyak sawit (CPO) anjlok menjadi sekitar 420 dolar AS per ton, dari sebelumnya 530 dolar AS pada pekan lalu.

Kondisi itu diperparah dengan kampanye-kampanye negatif terhadap proses produksi kelapa sawit yang dianggap merusak lingkungan sehingga terjadi penolakan produk sawit Indonesia di kawasan Uni Eropa.

Lemahnya kinerja ekspor komoditas nonmigas tersebut telah memicu menurunnya harga minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) di dalam negeri, yang akhirnya ikut berimbas pada turunnya harga sawit di tingkat petani.

Misalnya harga kelapa sawit di tingkat petani di Provinsi Riau terus mengalami tren penurunan hingga anjlok ke angka Rp500 per kilogram pada akhir November 2018.

Petani mulai merasakan penurunan harga sawit sejak sekitar bulan Juli 2018 dari sempat menyentuh kisaran Rp1.000 per kilogram (Kg) kemudian terus merosot.

Kondisi serupa dialami petani perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan yang  mengeluhkan harga jual hasil kebun, yang saat ini menurun sebesar Rp125/kg, dari sebelumnya dipatok Rp825/kg menjadi Rp750/kilogram.

Begitupun harga tandan buah segar kelapa sawit di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, sejak tujuh bulan terakhir melemah menjadi Rp700 per kilogram yang sebelumnya harga TBS lebih kurang Rp1.000 per kilogram.

Agus Suroso,  petani sawit asal Riau mengungkapkan dari harga Rp500 per kilogram, pemilik lahan maksimal hanya mendapatkan Rp200 setelah biaya panen dan pengangkutan tandan buah segar.

Dengan produktivitas rata-rata kebun sawit petani swadaya dengan produktivitas panen berkisar 2 ton sawit per hektare, maka dalam sekali panen petani hanya mendapat Rp400 ribu.

Ia mengaku merugi cukup banyak karena pada tahun ini sudah berusaha meningkatkan produksi tanaman dengan berbagai cara. Oleh karena itu  dia berharap pemerintah segera mencari cara untuk meningkatkan harga sawit terutama di tingkat petani.

Sekretaris Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Kalimantan Barat, Idwar Hanis mengatakan bahwa anjloknya harga sawit harus segara diatasi dengan sejumlah kebijakan sebagai solusi.

Jika masalah harga tidak ditangani segera, dampak yang dikhawatirkan adalah pemutusan hubungan kerja dan berdampak negatif terhadap petani sawit.
Oleh kerena itu baik pemerintah maupun pelaku usaha,  dituntut untuk menyelamatkan industri kelapa sawit agar tidak bernasib seperti sektor pertambangan batu bara atau migas.

Anggota Komisi VI DPR Eriko Sotarduga meminta pemerintah  menurunkan pungutan ekspor (PE) sawit untuk mendongkrak harga tandan buah segar (TBS) dan meningkatkan daya saing ekspor CPO di luar negeri menyusul harga TBS di tingkat petani yang terus merosot.

Bila PE diturunkan atau untuk sementara waktu ditiadakan, maka akan mendorong para pengusaha maupun eksporter segera mengapalkan minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) ke negara-negara tujuan ekspor.

Bebaskan pungutan

Sebagai antisipasi atas turunnya harga komoditas Crude Palm Oil (CPO) di pasar internasional, pemerintah memutuskan untuk membebaskan tarif pungutan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS)

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution seusai rapat koordinasi penetapan pungutan BPDP-KS di Jakarta, Senin (26/11) mengatakan keputusan untuk menurunkan tarif pungutan hingga nol dolar AS per ton karena harga CPO saat ini anjlok hingga berada pada kisaran 420 dolar AS per ton dibandingkan 530 dolar AS per ton pada minggu lalu.

Penurunan harga yang drastis tersebut menjadi perhatian pemerintah maupun para pemangku kepentingan dalam sektor CPO, karena harga CPO itu sudah lebih rendah dari biaya produksi yang selama ini dikeluarkan oleh pengusaha.

Kebijakan tersebut diambil mempertimbangkan dengan harga yang begitu rendah, banyak pihak yang sudah rugi, sehingga tarif pungutan ini sudah tidak bisa dilaksanakan sampai menunggu harga membaik.

Saat ini, sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2018, besaran tarif pungutan yang dikelola oleh BPDP-KS adalah 50 dolar per ton untuk CPO, 30 dolar per ton untuk produk turunan pertama dan 20 dolar untuk produk turunan kedua.

Tarif pungutan tersebut dikenakan kepada pelaku usaha perkebunan sawit yang melakukan ekspor, pelaku usaha industri berbahan baku hasil perkebunan sawit serta eksportir atas komoditas perkebunan sawit atau produk turunannya.

Darmin memastikan pengenaan tarif nol dolar AS per ton ini berlaku untuk sementara, hingga harga CPO di pasar internasional kembali merangkak naik.
Untuk itu, apabila harga CPO telah mencapai angka 500 dolar AS per ton, maka tarif pungutan yang dikenakan sebesar 25 dolar AS per ton untuk CPO, 10 dolar AS per ton untuk produk turunan pertama dan 5 dolar AS per ton untuk produk turunan kedua.
Sedangkan, apabila harga CPO mencapai angka diatas 549 dolar AS per ton, maka tarif pungutan yang dikenakan kembali normal sesuai tarif pungutan awal yaitu 50 dolar per ton untuk CPO, 30 dolar per ton untuk produk turunan pertama dan 20 dolar untuk produk turunan kedua.

Kebijakan penyesuaian tarif pungutan BPDP-KS ini akan segera berlaku setelah adanya penerbitan Peraturan Menteri Keuangan yang baru pada pekan depan.

Sementara itu Presiden Joko Widodo telah meminta dana dari pungutan ekspor minyak sawit mentah (CPO)  digunakan untuk membantu petani petani kecil yang saat ini kesulitan menyusul anjloknya harga kelapa sawit.

Selama ini, BPDP-KS menggunakan dana pungutan atas ekspor kelapa sawit, CPO serta turunannya untuk mendukung program biodiesel, peremajaan sawit rakyat, kegiatan riset dan pengembangan serta sumber daya manusia dan kegiatan promosi.

Hilirisasi

Sementara itu Kementerian PPN/Bappenas mendorong pelaku industri kelapa sawit dan pemerintah daerah untuk melakukan hilirisasi agar bisa menghadapi tekanan pasar global.

Melalui hilirisasi, diharapkan Indonesia tidak lagi bertumpu pada penjualan minyak sawit mentah (CPO), namun mampu mengolahnya ke dalam sub-produk lain yang memiliki nilai ekonomi yang lebih menguntungkan.

“Harus hilirisasi mau tidak mau. Ini salah satu masalah darurat yang harus kita hadapi,” kata Direktur Pangan dan Pertanian Bappenas Anang Nugroho.

Masih terkait upaya mendongkrak harga minyak sawit mentah Presiden Jokowi menyatakan implementasi pemakaian B20 terus dipercepat dan dilaksanakan secara maksimal.

Gapki mendukung penuh Program Mandatori B20 yang diperluas itu, karena tidak hanya bakal mendongkrak harga CPO di tengah perlambatan permintaan ekspor saat ini, tapi juga bisa mengurangi impor minyak mentah yang akan berdampak positif pada neraca perdagangan Indonesia.

“Kami setuju sekali dengan apa yang disampaikan Bapak Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa Program B20 akan meningkatkan penyerapan minyak sawit di pasar domestik,” ujar Ketua Umum Gapki Joko Supriyono.

Berbagai strategi telah dilakukan pemerintah untuk menyelamatkan industri sawit seperti, dipromosikan produk biofuel dari sawit, pungutan ekspor juga ditunda.

Kebijakan penghapusan pungutan ekspor adalah solusi jangka pendek sembari seluruh pihak terus berupaya meningkatkan daya serap pasar domestik dan memperluas pasar ekspor.

 

Sumber: Antaranews.com

Upaya Mencari Pasar Ekspor Baru Produk Sawit

Sepanjang Oktober 2018, volume ekspor minyak sawit Indonesia yakni Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya, Olechemical dan Biodiesel, tercatat naik 5 persen dibandingkan bulan sebelumnya atau dari 3,19 juta ton naik menjadi 3,35 juta ton.

Sementara itu, volume ekspor CPO, Palm Kernel Oil (PKO) dan turunannya saja (tidak termasuk oleochemical dan biodiesel) mencapai 3,14 juta ton atau juga naik 5 persen dibandingkan pada September lalu yang hanya mampu mencapai 2,99 juta ton.

Sedangkan sejak Januari hingga Oktober 2018, Indonesia mengekspor 4,9 juta ton CPO atau 18 persen dari total ekspor, serta 21,17 juta ton produk turunan olahan CPO atau 82 persen dari total ekspor.

Geliat pasar global di Oktober terutama didukung oleh permintaan dari China yang naik signifikan hingga 63 persen secara bulanan, di mana ekspor ke Negeri Tirai Bambu mencapai 541,81 ribu ton. Jumlah ini di luar ekspor biodiesel ke China yang sejak Mei hingga Oktober 2018 telah mencapai 637,34 ribu ton.

Selain itu, ekspor ke Pakistan juga naik signifikan hingga 76 persen menjadi 246,97 ribu ton, tertinggi sejak Oktober 2015.

Kenaikan permintaan disebabkan harga CPO yang murah untuk mengisi stok domestik, di mana ekspor ke Pakistan melambat dalam beberapa bulan terakhir akibat defisit neraca perdagangan mereka yang tinggi.

Kendati demikian, pemerintah tak ingin merasa puas dengan peningkatan ekspor CPO tersebut, mengingat Indonesia masih harus menghadapi tantangan dari negara-negara di Eropa.

Seakan tak ingin larut dalam permasalahan, pemerintah terus berupaya melakukan negosiasi dan meyakinkan Eropa bahwa produk sawit asal Indonesia berkelanjutan, dan pada saat bersamaan pemerintah juga berupaya mencari pasar ekspor baru.

Kementerian Perdagangan melirik beberapa pasar ekspor baru untuk produk sawit dan turunannya dengan mengalihkan produk minyak dari tumbuh-tumbuhan tersebut ke belahan dunia lainnya.

Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor  Nasional Kemendag Arlinda membagi negara-negara non tradisional bidikannya dalam beberapa kawasan, di mana wilayah yang dipilih merupakan negara yang belum tersentuh perdagangan dengan Indonesia.

Negara-negara tersebut antara lain Arab Saudi, Oman, Bahrain, Kuwait, Uni Emirat Arab dan Qatar.

Selain itu, negara-negara di Asia Selatan, di antaranya India, Pakistan, Sri Lanka, dan Bangladesh.

Kemendag juga melakukan penjajakan dengan Chili, yang berdekatan dengan Amerika Latin, kemudian Kazakstan, dan Uzbekistan.

Kemudian di eropa timur, pasar Rusia , Kazakstan, Uzbekistan, bahkan negara-negara pecahan Rusia yang juga menjadi target pemerintah.

Di Afrika, Kemendag berupaya melakukan negosiasi dengan Mozambik, Tunisia yang dekat dengan Italia, Maroko yang dekat dengan Spanyol dan Aljazair yang memiliki kesepatan perdagangan bebas dengan Eropa.

Terkait kampanye negatif sawit, Indonesia berusaha menenangkan diri dan membuktikan bahwa tuduhan-tuduhan yang dilayangkan adalah tidak benar.

Pasar Arab Saudi

Dalam kesempatan melakukan misi dagang dengan Arab Saudi, yang termasuk potensi pasar ekspor baru, Kemendag mendorong para pengusaha Indonesia dan Arab Saudi untuk meningkatkan kerja sama di sektor industri kelapa sawit.

Kemendag meyakinkan bahwa Indonesia adalah pemasok minyak kelapa sawit berkualitas tinggi terbesar dan terbaik, dan merupakan produsen utama Certified Sustainable Palm Oil (CSPO), di mana Indonesia memasok 6,58 juta ton atau lebih dari separuh CSPO di pasar global.

Industri kelapa sawit di Indonesia berkelanjutan, ramah lingkungan dan berkualitas tinggi, seperti yang dipersyaratkan dalam skema Roundtable Sustainable Palm Oil (RSPO)

Produk sawit asal Indonesia diyakini dapat mendukung berbagai industri konsumen di Arab Saudi, mulai dari perawatan pribadi, kosmetik, barang-barang rumah tangga, hingga makanan dan minuman.

Tak terpengaruh

Arab Saudi dinilai tetap meminati produk sawit dan turunannya asal Indonesia, demikian disampaikan Konsul Jenderal RI Jeddah Mohamad Hery Saripudin.

Kendati demikian, Hery memaparkan bahwa Arab Saudi masih banyak mengimpor minyak sawit dan turunannya dari negara selain Indonesia, di mana menurut penelusuran, produk yang ada di negara tersebut sebagian besar berasal dari Indonesia.

Konsul Jenderal RI Jeddah Mohamad Hery Saripudin. (ANTARA News/ Sella Panduarsa Gareta)

Inilah tugas pemerintah dalam hal ini KJRI Jeddah, dan Kemendag untuk membuka simpul-simpul yang masih tertutup.

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menyampaikan bahwa peluang ekspor produk  kelapa sawit Indonesia ke Arab Saudi sangat besar, mengingat Indonesia baru memenuhi 30 persen dari seluruh kebutuhan minyak dari tumbuh-tumbuhan atau vegetable oil.

Ketua Umum Gapki Joko Supriyono menargetkan Indonesia mampu memenuhi hingga 50 persen dari seluruh kebutuhan minyak dari tumbuh-tumbuhan atau vegetable oil masyarakat Arab Saudi.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia Joko Supriyono ditemui di Jeddah, Arab Saudi. (ANTARA News/ Sella Panduarsa Gareta)

Kebutuhan total vegetable oil di Arab Saudi mencapai 900 ribu ton per tahun, sementara Indonesia baru mengekspor minyak sawit sebesar 370 ribu ton per tahun.

Indonesia berpeluang besar meningkatkan ekspornya, karena memiliki beberapa keunggulan, di antaranya hubungan yang baik antar kedua negara yang terjalin sejak lama.

Selain itu, jumlah penduduk Indonesia yang datang untuk umroh dan haji di Arab Saudi sangat banyak sehingga memiliki karakteristik kuliner yang juga mirip.

Hanya saja, diperlukan edukasi dan promosi yang komprehensif tentang minyak yang berasal dari kelapa sawit, karena pengetahuan sebagian masyarakat Arab Saudi tentang minyak makan selama ini yang dikenal adalah minyak bunga matahari atau minyak zaitun.

Jika informasi tersebut tersampaikan dengan baik, maka peluang Indonesia untuk mengekspor minyak sawit akan dapat meningkat secara signifikan.

 

Sumber: Antaranews.com

Gapki Nilai Hoax Sawit Tak Bisa Dibiarkan

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menilai informasi yang tidak valid atau hoax terkait industri kelapa sawit Indonesia tak bisa dibiarkan, terutama opini yang datang dari Eropa, sehingga membutuhkan penanganan yang konsisten.

“Kalau dibiarkan ya bisa berpengaruh, karena itu kan pertama membentuk opini masyarakat dunia bahwa sawit tidak berkelanjutan,” kata Ketua Umum Gapki Joko Supriyono di Jeddah, Sabtu.

Kedua, lanjutnya, Eropa memiliki daya untuk mempengaruhi yang kuat, sehingga negara lain dapat dengan mudah percaya dan mengikuti apa yang dilakukan.

“Ini masalah serius, jadi konsistensi untuk menyelesaikan masalah ini dan konsistensi negosiasi dengan Eropa harus terus diperkuat. Baik lobi dan sebagainya,” ujar Joko.

Menurut Joko, hal yang paling pentingdisampaikan adalah soal sawit yang berkelanjutan, di mana Indonesia telah menjadikan pengembangan sawit sebagai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau dikenal sebagai Sustainable Development Goals disingkat dengan (SDGs).

“Sustainability sawit itu dijadikan alat untuk mencapai SDGs. Bukan hanya sekedar prosesnya, tapi bagaimana Indonesia mencapai SDGs melalui pengembangan kelapa sawit,” ungkapnya.

 

Sumber: Antaranews.com

Gapki: Indonesia Berpeluang Tingkatkan Ekspor Sawit Ke Saudi

Peluang meningkatkan ekspor produk  kelapa sawit Indonesia ke Arab Saudi sangat besar, mengingat Indonesia baru memenuhi 30 persen dari seluruh kebutuhan minyak dari tumbuh-tumbuhan atau vegetable oil.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia Joko Supriyono saat ditemui di Jeddah, mengatakan Indonesia bisa meningkatkan ekspor sawit ke Saudi

“Ini bisa ditingkatkan. Sebenarnya punya potensi. Targetnya separuh lah dari kebutuhan total,” kata Joko ditemui di ajang Indonesia Expo 2018 di Jeddah, Sabtu.

Joko memaparkan kebutuhan total vegetable oil di Arab Saudi mencapai 900 ribu ton per tahun, sementara Indonesia baru mengekspor minyak sawit sebesar 370 ribu ton per tahun.

Menurut Joko, Indonesia berpeluang besar meningkatkan ekspornya, karena memiliki beberapa keunggulan, di antaranya hubungan yang baik antar kedua negara yang terjalin sejak lama.

Selain itu, jumlah penduduk Indonesia yang datang untuk umroh dan haji di Arab Saudi sangat banyak sehingga memiliki karakteristik kuliner yang juga mirip.

“Artinya, mereka datang dari negara muslim dan berkembang. Rata-rata mereka penyuka gorengan lah,” ujar Joko.

Hanya saja, lanjut Joko, perlu edukasi dan promosi yang komprehensif tentang minyak yang berasal dari kelapa sawit, karena pengetahuan sebagian masyarakat Arab Saudi tentang minyak makan selama ini yang dikenal adalah minyak bunga matahari atau minyak zaitun.

Jika informasi tersebut tersampaikan dengan baik, maka peluang Indonesia untuk mengekspor minyak sawit akan dapat meningkat secara signifikan.

 

Sumber: Antaranews.com

,

Sinergi Berbagai Pihak Wujudkan Pengelolaan Sawit Berkelanjutan

Lembaga internasional The Roundtable on Sustainable Palm Oil, sejak didirikan sekitar 14 tahun lalu, telah mempromosikan dan menyebarkan cara-cara produksi kelapa sawit berkelanjutan, baik untuk masyarakat, lingkungan, serta kemakmuran.

Siapa saja anggota dari RSPO?  Selain 40 persennya adalah produsen kelapa sawit global, terdapat juga anggota yaitu manufaktur produk, peritel, serta juga ada sejumlah organisasi nonpemerintahan atau LSM bidang lingkungan dan sosial.

RSPO itu berdiri di atas sejumlah prinsip dan kriteria, antara lain adalah komitmen kepada transparansi, mematuhi aturan hukum yang berlaku, berkomitmen kepada kemampuan finansial-ekonomi jangka panjang, menggunakan praktik terbaik yang layak, tanggung jawab konservasi dan pelestarian sumber daya alam serta biodiversitas.

Selain itu, bertanggung jawab kepada pekerja, warga dan masyarakat yang terdampak, tanggung jawab pengembangan penanaman baru, serta berkomitmen melakukan perbaikan secara terus-menerus.

RSPO juga mengungkapan bahwa dari seluruh 14,31 juta ton minyak sawit berkelanjutan yang diproduksi di berbagai belahan dunia, sekitar 52 persennya ternyata berasal dari Indonesia!

Karena itu, tidak heran bila Direktur RSPO Indonesia Tiur Rumondang dalam sejumlah kesempatan menyatakan bahwa selain produsen terbesar minyak kelapa sawit terbesar di dunia, Indoneia juga produsen minyak sawit berkelanjutan, juga yang terbesar di dunia.

Tiur Rumondang juga memastikan bahwa minyak sawit adalah satu-satunya minyak nabati global yang berhasil melaksanakan prinsip dan kriteria berkelanjutan secara universal.

Ia juga menyatakan bahwa pihaknya akan terus memperjuangkan keberadaan minyak sawit Indonesia, agar dapat dikonsumsi oleh berbagai kalangan masyarakat di tingkat internasional.

Selaras dengan Tiur, Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Mukti Sardjono menyatakan, keberadaan perkebunan kelapa sawit Indonesia sudah melaksanakan prinsip dan kriteria berkelanjutan, sehingga berhasil memproduksi minyak sawit berkelanjutan lestari.

Primadona Nabati

Sedangkan Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Sahat Sinaga menyatakan, minyak sawit Indonesia telah menjadi primadona minyak nabati dunia.

Apalagi, Sahat mengingatkan bahwa kebutuhan konsumsi dunia akan terus meningkat, sejalan dengan terus meningkatnya pula populasi dunia.

Dengan keberadaan minyak dunia, ia juga menegaskan pentingnya hal tersebut diapresiasi oleh berbagai kalangan internasional.

Tidak hanya dari kalangan pengusaha, LSM lingkungan seperti World Wide Fund for Nature (WWF) juga telah melakukan sejumlah kajian guna mendukung pengelolaan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan.

Program Manager WWF Indonesia Putra Agung kepada wartawan di Sintang, Kalimantan Barat, Jumat (23/11), menyatakan, pihaknya telah melakukan berbagai program pendampingan bukan hanya untuk produsen kelapa sawit, tetapi untuk pembeli dan konsumen akhir produk sawit untuk memastikan bahwa industri sawit dikelola secara berkelanjutan.

Melalui intervensi ini diharapkan para pembeli juga dapat menekan produsen kelapa sawit untuk memperbaiki pola produksi supaya produk yang mereka beli benar-benar memenuhi standar sertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).

Menurut Agung, keseluruhan hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk memutus deforestasi, apalagi mengingat angka deforestasi akibat alih fungsi lahan menjadi perkebunan kelapa sawit mencapai 11 juta hektare pada 2014.

Ia berpendapat bahwa meski telah ada kebijakan moratorium sawit dalam rangka menyelesaikan silang-sengkarut perizinan perkebunan sawit, termasuk tumpang tindih dengan kawasan hutan dan penyelamatan hutan alam yang tersisa, ternyata ancaman deforestasi masih ada terutama dari petani swadaya.

Hal tersebut, lanjutnya, karena pergerakan petani swadaya yang termasuk pelaku usaha kecil ternyata pergerakannya sulit dipantau, dan meski mereka membuka lahannya sedikit, tetapi polanya adalah acak.

Untuk itu, WWF Indonesia juga aktif mendampingi petani swadaya untuk menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan melalui intensifikasi lahan kelapa sawit, salah satunya di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat.

Kepemimpinan Politik

Agung juga menekankan pentingnya komitmen kepemimpinan politik sebagai unsur agar dorongan pengelolaan sawit berkelajutan juga bisa diterapkan dengan baik di seluruh wilayah Nusantara.

Pemerintah Indonesia, juga telah memiliki sejumlah program untuk mempromosikan industri kelapa sawit berkelanjutan, seperti program Regular Oil Palm Course 2018, yang bertujuan menghapus citra negatif industri tersebut di dunia, khususnya di kawasan Uni Eropa.

Program tersebut adalah hasil kerja sama Kementerian Luar Negeri bersama-sama dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS), yang berlangsung di tiga kota yakni Jakarta, Bogor, dan Jambi, pada 19-26 November 2018.

Peserta dari program tersebut adalah para akademisi dan perwakilan LSM dari negara-negara Belanda, Ceko, Hungaria, Inggris, Italia, Prancis, Polandia, Rusia, Slowakia, dan Australia.

Sementara itu, DPR RI juga sejak lama telah menyuarakan agar kebijakan kelapa sawit oleh Uni Eropa jangan sampai merugikan Republik Indonesia karena banyak anggota masyarakat di Tanah Air bergantung kehidupannya kepada komoditas itu.

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR Nurhayati Ali Assegaf menegaskan bahwa sebagai negara demokrasi ketiga terbesar di dunia dan kontributor terbesar bagi perekonomian ASEAN, seharusnya Uni Eropa mengedepankan kerja sama dengan Indonesia, ketimbang negara-negara lain yang tidak demokratis.

Ia menuturkan, sekitar 50 juta warga Indonesia yang menggantungkan kehidupannya kepada kelapa sawit.

Dialog Kemitraan

Sedangkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan juga telah melakukan kunjungan kerja ke Uni Eropa guna membahas diskriminasi produk turunan kelapa sawit di kawasan tersebut.
Luhut menegaskan Indonesia ingin membangun dialog kemitraan dalam menghadapi masalah kelapa sawit.

Mantan Menko Polhukam itu, juga menjelaskan bahwa kelapa sawit mampu mengurangi kemiskinan hingga 10 juta orang berdasarkan riset Universitas Stamford.

Di Indonesia, 51 persen lahan kelapa sawit dikuasai petani, di mana lebih dari 16 juta orang bergantung pada sektor tersebut.

Ia menerangkan bahwa hampir semua sawit yang dikirim dari Indonesia telah mendapat sertifikasi internasional.

Selain itu, ujar dia, dari segi kesehatan juga telah dilakukan riset oleh konsultan independen yang menyatakan bahwa tidak ada yang salah dari dampak sawit pada kesehatan.

Berbagai diplomasi itu juga telah membuahkan hasil, seperti Pemerintah Jerman yang diwartakan mendukung pembangunan kelapa sawit berkelanjutan yang mengacu kepada mekanisme Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) yang telah diterapkan di Tanah Air.

Dukung Indonesia

Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Bambang, berharap ke depannya, Pemerintah Jerman turut berperan dalam mendukung upaya Indonesia mewujudkan kelapa sawit berkelanjutan, hingga bisa mengakui atau mengakui sertifikasi ISPO.

Sebagaimana diketahui, pemerintah Jerman yang diwakili Dirjen Kehutanan, Keberlanjutan dan Sumber Daya Terbarukan Kementerian Pertanian Jerman, Clemens Neumann, telah berkunjung ke Kantor Ditjen Perkebunan, Jakarta, 13 November, untuk membahas perkebunan kelapa sawit.

Menurut data, hingga September 2018, ekspor sawit Indonesia ke Jerman telah mencapai 105,9 juta kg, dengan nilai mencapai 72,7 juta dolar AS.

Clemens Neumann memberikan apresiasi yang tinggi kepada Pemerintah Indonesia atas upaya yang telah dilakukan.

Sebelumnya, Neumann dan tim telah melihat langsung ke beberapa perusahaan kelapa sawit yang sudah mendapat sertifikasi ISPO di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat khususnya di sekitar Taman Nasional Sentarum yang terdapat banyak petani karet dan sawit.

Pemerintah Jerman telah memberikan hibah dan bantuan teknis untuk membantu masyarakat sekitar Sentarum untuk turut menjaga lingkungan, sekaligus memberikan peningkatan kapasitas agar warga mendapat manfaat ekonomis dengan meningkatkan produktivitas karet dan sawit.

Saat ini, berdasarkan data sudah ada 413 sertifikat ISPO yang diterbitkan, sebanyak 407 sertifikat perusahaan, dan sebanyak enam sertifikat pekebun (terdiri atas satu asosiasi, dan lima Koperasi Unit Desa), dengan total luas kebun sawit mencapai 2,34 juta hektare dan CPO 10,2 juta ton/tahun.

Dengan adanya sinergi yang baik secara domestik, maupun dengan merangkul berbagai pihak eksternal di tingkat mancanegara, maka potensi penerapan prinsip dan kriteria kelapa sawit berkelanjutan di Indonesia juga diyakini akan terus melesat dan membesar jumlahnya pada masa mendatang.

 

Sumber: Antaranews.com

Hilirisasi Industri Sawit Bisa Atasi Tekanan Pasar Global

Kementerian PPN/ Bappenas mendorong pelaku industri kelapa sawit dan pemerintah daerah terkait untuk melakukan hilirisasi. Langkah tersebut sebagai bagian dari upaya menghadapi tekanan pasar global.

“Harus hilirisasi mau tidak mau. Ini salah satu masalah darurat yang harus kita hadapi,” kata Direktur Pangan dan Pertanian Bappenas Anang Nugroho dalam sebuah kesempatan di Jakarta, Kamis (29/11).

Anang menjelaskan, langkah itu harus dilakukan karena adanya tekanan pasar global yang mengakibatkan harga komoditas kelapa sawit anjlok menjadi sekitar 420 dolar AS per ton, dari sebelumnya 530 dollar AS pada pekan lalu.

Kondisi itu juga diperparah dengan kampanye-kampanye negatif terhadap proses produksi kelapa sawit yang dianggap merusak lingkungan sehingga terjadi penolakan produk sawit Indonesia di kawasan Uni Eropa.

“Di Bappenas, kami menilai kondisi ini sudah sangat mengkhawatirkan. Hampir semua komoditas pertanian mengalami penurunan (harga) selama 50 tahun terakhir. Rata-rata turun satu persen per tahun,” kata Anang.

Baik pemerintah dan pelaku usaha, katanya, dituntut untuk menyelamatkan industri kelapa sawit agar tidak bernasib seperti sektor pertambangan batu bara atau migas.

Nilai Tambah

Melalui hilirisasi, diharapkan Indonesia tidak lagi bertumpu pada penjualan minyak sawit mentah (CPO), namun mampu mengolahnya ke dalam sub-produk lain yang memiliki nilai ekonomi yang lebih menguntungkan.

Selain itu, industri kelapa sawit juga harus mengikuti landasan Sustainment Development Goal yang diamanatkan PBB pada 2015.

Dengan landasan SDG tersebut, industri kelapa sawit tidak bisa berjalan sendiri dan harus bekerja sama dengan pemerintah, akademisi, hingga lembaga non-profit.

“Pemerintah sudah coba menyelamatkan melalui G20, dipromosikan produk biofuel dari sawit, pungutan ekspor juga ditunda. Nah, sekarang landasan global ke situ (SDG), kelapa sawit juga harus ke situ,” katanya.

 

Sumber: Koran Jakarta

Pelatihan Sawit untuk Siswa SMK

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa sawit (BPDPKS) bekerja sama dengan Lembaga Pendidikan Perkebunan (LPP) Yogyakarta menyelenggarakan pelatihan teknis bagi siswa sekolah menengah kejuruan (SMK) di Sulawesi Selatan. Pelatihan ini bertujuan memberikan pemahaman

teknis mengenai budi daya kelapa sawit kepada 60 peserta yang merupakan putra dan putri petani kelapa sawit.

Pelatihan diselenggarakan di Hotel Palopo, Kota Palopo, selama enam hari, 25-30 November 2018. Materi yang disampaikan berupa teori dan praktik mengenai pembukaan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, serta panen angkut kelapa sawit. Peserta juga mendapat kesempatan praktik lapangan di kebun Luwu PTPN XIV (Persero).

Kepala Kampus LPP Yogyakarta Susilawardani mengatakan salah satu kunci keberhasilan pengelolaan perkebunan kelapa sawit adalah sumber daya manusia (SDM) yang unggul. Itu sebabnya, siswa SMK perlu dibekali pengetahuan untuk menjadi generasi penerus perkelapa sawitan Indonesia. Pelatihan ini diharapkan melahirkan SDM yang berkompeten demi meningkatkan hasil sawit di Luwu Raya.

 

Sumber: Koran Tempo