,

DMO Diterapkan Bertahap

 

JAKARTA – Kewajiban para produsen minyak goreng untuk menyediakan alokasi khusus bagi pasar domestik atau domestic market obligation diterapkan secara bertahap kendati pasokan ke seluruh Indonesia harus terdistribusi mulai Desember 2017.

Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kementerian Perdagangan Ninuk Rahayuningrum menjelaskan saat ini tengah disusun ketentuan perihal kewajiban produsen untuk mengalokasikan 20% dari total produksi dalam bentuk kemasan sederhana ke pasar domestik. Kebijakan domestic market obligation (DMO) menurutnya dilaksanakan secara bertahap.

“DMO belum berlaku, tanggal 1 Desember itu yang keharusan adalah minyak goreng terdistribusi ke seluruh Indonesia,” ujarnya saat dihubungi Bisnis, Senin (4/12).

Kewajiban tersebut, sambungnya, sebagai upaya untuk memenuhi pasokan balian pokok menjelang Natal dan tahun baru. Hal tersebut dilakukan mengingat potensi curah hujan yang tinggi sehingga dapat menghambat proses distribusi.

Ninuk menegaskan kebijakan DMO bakal diterapkan untuk menjaga keterjangkauan harga dan higienitas minyak goreng baik di pasar tradisional maupun ritel modern. Selain itu, diharapkan ketentuan harga eceran tertinggi untuk komoditas tersebut dapat tercapai.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga mengatakan kewajiban memasok 20% dari total kapasitas produksi sudah mulai berjalan Desember2017. Namun, menurutnya saat ini pasar minyak goreng tengah menghadapi kelesuan.

“Karena sedang lesu jadi enggak perlu genjot ke 20% hanya produsen akan mengamati bila di pasar kekurangan stok,” jelasnya.

Sementara itu pemerintah bersama pemangku kepen-berupaya menjaga stok dan stabilitas harga di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC).

Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya Arief Prasetyo Adi mengatakan saat ini masih ada beras IR-64 III seharga Rp7.800 per kg. Dia menyebut jumlah beras jenis medium itu 15%-20% dari stok beras di PIBC yang mencapai 37.000 ton, melebihi stok minimal sebesar 30.000 ton.

“Ke depan beras akan lebih banyak ke premium. Dengan harga gabah saat ini, lebih memilih (beras) Rp12.800perkg.”

 

Sumber: Bisnis Indonesia

,

PTPN Masuk Bisnis Minyak Goreng, Ini Kata Industri

JAKARTA. PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III Holding bersama PTPN IV tengah membangun pabrik minyak goreng. Perusahaan yang dioperasikan anak usaha PTPN yakni PT Industri Nabati Lestari ini nantinya diharapkan turut meramaikan peta persaingan bisnis minyak goreng yang selama ini masih dikuasai perusahaan swasta baik domestik maupun ekspor. PTPN punya peluang menguasai pangsa pasar yang ada di daerah terdekat dengan pabrik miliknya.

Namun PTPN harus mengikuti aturan yang berlaku bagi industri minyak goreng yakni menyediakan 20% dari total produksinya masuk ke dalam kebutuhan domestik dan dijual dalam kemasan sederhana dengan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan Kementerian Perdagangan (Kemdag).

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga mengatakan PTPN perlu merumuskan pangsa pasar yang hendak disasar untuk bisa bersaing di penjualan minyak goreng.

“Perlu diketahui PTPN, sebagai pemain baru perlu ikut dalam rapat-rapat yang diikuti produsen minyak goreng agar mengetahui apa yang menjadi kewajiban-kewajiban mereka,” ujarnya kepada Kontan.co.id, Senin (4/12).

Dia mengatakan, setiap produsen diharuskan memiliki mesin packing minyak goreng. Nantinya mesin ini bisa digunakan untuk memproduksi minyak goreng ukuran 250 mililiter (ml) dan 500 ml. Minyak goreng ini yang akan dijual ke pasar domestik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya mereka yang perekonomiannya menengah ke bawah.

“Di pasar tradisional banyak konsumen yang hanya mampu membeli dengan ukuran kecil, makanya Kemdag mengharuskan menjual minyak goreng dengan ukuran mini tersebut,” tuturnya.

Selain itu, dia juga mengingatkan agar PTPN membuat merek minyak goreng sendiri agar nantinya bisa bersaing di pasar dengan merek minyak goreng swasta. Bila syarat-syarat ini tidak dipenuhi, maka Sahat mengingatkan bisa saja pabrik minyak goreng PTPN ditutup. Kendati demikian, Sahat bilang GIMNI melihat PTPN tetap punya peluang masuk ke pasar minyak goreng, khususnya di daerah Sumatera Utara dan sekitarnya.

Sumber: Kontan.co.id

,

HARGA MIGOR TERKEREK, Ikappi Bahas Soal Kerja Sama Dengan Industri Minyak

 

JAKARTA- Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) Abdullah Mansuri mengungkapkan terjadi kenaikan harga minyak goreng (migor) di pasar tradisional sejak awal Desember 2017.

Hingga hari ini, Senin (4/12/2017), pergerakan harga komoditas tersebut berada di kisaran Rp13.000 per liter.

Abdullah menilai implementasi kerja sama antara produsen yang pedagang pasar tidak berjalan baik. Pasalnya, dalam kebijakan yang bertujuan memotong jalur distribusi tersebut, para pedagang tidak diberikan keleluasan untuk menangguhkan pembayaran seperti yang diberikan kepada ritel modern.

Seperti diketahui, Ikappi dan Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) meneken nota kesepahaman harga jual minyak goreng pada Juni 2017. Saat itu, disepakati harga eceran tertinggi di tingkat pedagang pasar sebesar Rp11.000 per liter.

Berdasarkan pantauan Bisnis melalui Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, Senin (4/12/2017), menunjukkan harga rata-rata nasional minyak goreng curah Rp12.150 per kilogram. Sementara, rerata harga minyak goreng kemesan bermerek yakni Rp15.100 per kilogram.

 

Sumber: Bisnis.com

PROVINSI SUMATERA SELATAN – Wagub: Produk Turunan Sawit Harus Diperbanyak

Palembang – Produk turunan kelapa sawit harus diperbanyak untuk meningkatkan nilai tambah mengingat selama ini yang berkembang hanya minyak sawit mentah (Crude Palm Oil).

Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Selatan Ishak Mekki mengatakan, seharusnya di daerah ini sudah bermunculan industri pengelola minyak sawit mentah menjadi barang jadi seperti kosmetik dan bahan pangan.”Inilah yang perlu didorong, jangan hanya ada pabrik minyak goreng saja. Ke depan harus ada pabrik kosmetik, dan lainnya. Seperti di Malaysia, yang sudah puluhan hilirisasinya,” kata dia di Palembang, Sabtu (2/12).

Menurut dia, peluang untuk mewujudkan hal tersebut sangat terbuka karena Sumsel akan memiliki Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api.KEK TAA ini ditargetkan mulai beroperasi pada pertengahan tahun ini memanfaatkan areal yang sudah dibebaskan pemerintah.”Jika tempat usaha yang sudah ada, maka investasi akan masuk. Tugas pemerintah adalah bagaimana memberikan kemudahan perizinan ke mereka dan memberikan jaminan usaha,” ujar dia.

Provinsi Sumatera Selatan menargetkan produksi sawit menembus 3,4 juta ton pada 2017 atau meningkat 400 ribu ton jika dibandingkan tahun sebelumnya.

Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Sumatera Selatan Harry Hartanto mengatakan dengan capaian tersebut maka produksi CPO Sumsel tetap berkontribusi setidaknya 10 persen dari total produksi nasional.”Gapki mematok target tinggi tahun ini karena adanya penambahan luas tanam kebun dan kondisi iklim yang mendukung,” kata Harry.

Sementara itu, Berdasarkan citra satelit, luasan kebun sawit di Sumsel mencapai sekitar 1,3 juta hektare dengan 50 persen dikelola masyarakat, sisanya dimiliki swasta dan BUMN.

Harry menambahkan sebenarnya Sumsel memiliki potensi peningkatan produksi CPO hampir 5 juta ton karena terdapat 70 pabrik kelapa sawit berkapasitas 3.950 ton per jam dan rendemen sekitar 20 persen. Namun hal itu sulit terwujud karena belum tumbuhnya industri hilirisasi.

“Sehingga perkembangan industri hilir CPO malah terasa di Pulau Jawa karena lebih dekat dengan pasar, seperti biodiesel dan oleochemicals di Banten dan Jakarta. Sementara ini di Sumsel baru terbatas pabrik minyak goreng,” kata dia.

Sumber: Neraca.co.id

Lahan Gambut Bisa Ditanami Sawit, ini Caranya

 

BOGOR —  Peneliti dari Departemen  Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor (Faperta  IPB), Dr Ir Suwardi, M.Agr memaparkan,  tanah suboptimal seperti tanah gambut dan tanah sulfat masam di Indonesia masih tersedia untuk ditanami kelapa sawit.

Tanah-tanah tersebut sebenarnya sulit ditanami dengan tanaman pertanian lain, tetapi ada tanaman yang bisa tumbuh dengan baik yaitu kelapa sawit dan akasia. “Pemanfaatan lahan tersebut pun telah diteliti sebelumnya dan mampu menopang pertumbuhan sawit sehingga menjadi lahan produktif dengan teknik khusus,” kata Dr Suwardi dalam rilis IPB yang diterima Republika.co.id, Sabtu (2/12).

Suwardi menambahkan, terdapat lima teknik yang dapat dilakukan untuk membenahi tanah gambut dan tanah sulfat masam, agar bisa ditanami sawit. Bagi tanah gambut,  pembenahan tanah dilakukan secara fisik, manajemen air, pemupukan, dan pemilihan varietas.

“Untuk tanah sulfat masam bisa menggunakan pemupukan dan penambahan bahan organik atau ekstrak bahan organik yaitu asam humat,” papar  Suwardi.

Suwardi menjelaskan, tanah gambut dan tanah sulfat masam di Indonesia masih banyak yang dapat diproduktifkan dengan penanaman kelapa sawit. Ini merupakan hal yang strategis. Sebab, kelapa sawit mampu memberi sumbangsih terhadap sumber pemasukan negara lewat ekspor crude palm oil (CPO).

“Indonesia mampu menghasilkan empat ton CPO per hektar per tahun. Angka tersebut jauh melebihi produksi minyak nabati komoditas lainnya seperti kedelai atau rapeseed,” tuturnya.

Ia lalu menguraikan teknik menanami lahan gambut dengan kelapa sawit. Pertama, terhadap tanah gambut itu dilakukan pemadatan menggunakan alat berat. Hal tersebut dilakukan untuk menyiapkan tanah gambut yang relatif lunak menjadi padat dan kuat menopang pokok kelapa sawit.

Teknik kedua masih adalah pengaturan air, pembuatan dan pengelolaan parit perkebunan. Tinggi air tidak boleh menyebabkan tanaman tergenang atau kekurangan air. Caranya adalah dengan mempertahankan ketinggian muka air antara 60-80 cm. Hal itu  mengingat karakter tanah gambut sulit menahan air.

Kemudian teknik pemupukan dilakukan dengan penambahan pupuk makro dan mikro yang cukup karena tanah gambut bersifat miskin unsur hara. “Terakhir tekniknya menggunakan varietas dengan batang tanaman lebih pendek agar tanah gambut lebih mampu menopang pokok pohon agar tidak miring,” ujarnya.

Sementara itu bagi tanah sulfat masam dilakukan dengan penambahan pupuk makro dan mikro yang bersifat lepas lambat. Pupuk tersebut, kata Suwardi,  digunakan untuk mengantisipasi sifat tanah masam yang miskin hara dan sulit menahan unsur hara. Pupuk lepas lambat akan mengurangi pencucian kandungan hara oleh air hujan.

Selain teknik tadi dapat juga dilakukan penambahan asam humat pada tanah masam, senyawa tersebut dapat menstimulasi pertumbuhan kelapa sawit.

Namun adanya inovasi  tersebut belum banyak diterapkan oleh pelaku usaha kelapa sawit di tanah gambut dan tanah sulfat masam. “Rata-rata diterapkan hanya perusahaan perkebunan kelapa sawit besar. Petani sawit belum memanfaatkan teknik ini karena modal yang dibutuhkan cukup besar,” ujarnya.

Saat ini produksi sawit petani di tanah gambut dan tanah sulfat masam masih rendah. “Sebenarnya ada satu alternatif bagi petani yaitu dengan menjadi petani plasma pada perusahaan besar yang telah ada di sekitarnya untuk meringankan modal dan memperoleh teknologi,” tuturnya.

Suwardi mengemukakan,  teknik ini diharapkan dapat menjadi sebuah cara melestarikan alam dan memanfaatkan bagian lahan tidak produktif di Indonesia untuk menunjang kemandirian energi. “CPO bisa menjadi sumber energi terbarukan yang dibutuhkan masyarakat di samping energi fosil yang telah ada saat ini,” ujarnya.

 

Sumber: Republika.co.id

PPKS Prediksi Penjualan Benih Sawit 21 Juta Pohon

 

Manajemen Pusat Penelitian Kelapa Sawit atau PPKS Medan memprediksi penjualan benihnya hingga akhir 2017 bisa mencapai 21 juta pohon.

“Keoptimisan itu mengacu pada realisasi penjualan hingga Oktober yang sudah mencapai 16,1 juta benih,” ujar Direktur PPKS Medan, Hasril Hasan Siregar di Medan, Sabtu.

Menurut dia, dengan penjualan itu, PPKS memberi kontribusi besar juga terhadap realisasi penjualan benih sawit secara nasional yang hingga Oktober sebanyak 56,5 juta pohon.

Adapun hingga akhir tahun 2017 penjualan benih sawit secara nasional diprediksi bisa lebih dari 80 juta.

“Penjualan benih tahun 2017 khususnya menjelang akhir tahun diakui cukup bagus didorong adanya replanting baik dilakukan secara mandiri atau menggunakan dana BPDPKS ( Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit),” ujar Hasril.

Di Muba Banyuasin, Sumatera Selatan pada 13 Oktober misalnya, penjualan tahap awal benih PPKS sebanyak 600 pohon.

Sementara di Serdangbedagai tanggal 27 November, PPKS berkontribusi sebanyak 300 bibit siap tanam.

“Ada prediksi penjualan di 2018 akan semakin baik.Tetapi perlu dukungan kuat dari pemerintah karena di tahun itu sudah ada riak tahun politik 2019,” kata Hasril.

 

Sumber: Antaranews.com

Suasana Seminar Launching dan Uji Coba Aplikasi e-Sawit di Sanggau

Lembaga Pemberdayaan Pergerakan Rakyat (Elpagar) Kalbar menggelar seminar Launching Dan Uji Coba Aplikasi e-Sawit di kabupaten Sanggau, acara berlangsung di aula hotel Emerald Sanggau, Sabtu (2/12/2017).

Kegiatan ini dihadiri Kepala Dinas Kominfo Sanggau, Yulia Theresia, Perwakilan dari Dinas Perkebunan Dan Peternakan Sanggau, M Siryan, Direktur Di Tech, M Hafiz Waluyudin, Direktur Elpagar Furbertus Ipur dan tamu undangan lainya.

Dalam sambutanya, Kepala Dinas Kominfo Sanggau, Yulia Theresia menyambut baik dan berterima kasih kepada Elpagar yang membantu Pemda untuk mencipatkan sistem aplikasi berbasis elektronik.

“Mudah-mudahan program ini di manfaatkan masyarakat. Bagaimana kita mendorong masyarakat membuka aplikasi ini. Suatu saat nanti, aplikasi ini akan terintergrasi di Kominfo, ” katanya.

 

Sumber: Pontianak.tribunnews.com

 

 

LAHAN SAWIT DI INDONESIA 1,7 JUTA TERSERTIFIKAT RSPO

 

JAKARTA – Merujuk catatan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), jumlah perkebunan sawit yang telah  memperolah sertifikat RSPO mencapai 3,2 juta ha dari 16 negara. “Kami telah membuat kemajuan yang signifikan dalam setahun terakhir, dengan total perkebunan bersertifikasi RSPO yang mencakup 3,2 juta hektare di 16 negara, meningkat 14 persen sejak periode pelaporan terakhir,” kata CEO RSPO Darrel Webber dalam rilis yang diterima InfoSAWIT, Kamis (30/11/2017) .

Menurut Darrel Webber, RSPO perlu untuk terus meningkatkan kerja sama dengan mitra terutama di daerah berkembang untuk memberi perubahan yang signifikan.

Dia memaparkan, jumlah keanggotaan RSPO mengalami peningkatan yang signifikan di seluruh dunia, di mana China dan Amerika Utara mencatat kenaikan masing-masing 30 persen dan 62 persen. “Sementara serapan minyak sawit berkelanjutan di China meningkat 40% dan ada penambahan anggota baru dari negara lain hingga 90 negara,” katanya.

Sementara dikatakan Global Outrach & Engagement Director,Stefano Savi, lahan yang telah tersertfikat RSPO sampai Juni 2017 itu meningkat 14% dibadingkan tahun lalu pada periode yang sama. “Sementara untuk luasan di Indonesia sekitar 1,72 juta ha, atau meningkat 11% dibandingkan tahunlalu,” tandas dia. (T2)

Sumber: Infosawit.com

STRATEGI PEKEBUN SAWIT KECIL TERAPKAN PRAKTIK BERKELANJUTAN

 

JAKARTA – Pada General Assembly (GA) ke 12 pada November 2015 lalu, RSPO memperoleh kesempatan dengan disahkannya resolusi 6f, yang mengamanatkan untuk mengembangkan strategi dan rencana aksi yang komprehensif guna mewujudkan seluruh potensi pekebun sawit kecil sehingga memberikan manfaat dari transformasi sektor perkelapa sawitan, dan dampak yang positif bagi lingkungan dan masyarakat.

Dalam rangka melaksanakan resolusi ini, RSPO melibatkan secara langsung pemangku-pemangku kepentingan terkait untuk memahami dan menentukan faktor kunci dari strategi pemberdayaan pekebun yang efektif. Misalnya dari Juli sampai Oktober 2016 lalu, Sekretariat RSPO menyelenggarakan empat lokakarya yang dilakukan di berbagai wilayah di seluruh dunia mencakup Indonesia, Ghana, Honduras, dan Belanda yang diikuti lebih dari 170 peserta dari berbagai kelompok pemangku kepentingan.

Seluruh lokakarya ini difasilitasi oleh konsultan independen setempat sehingga mengurangi hambatan bahasa dan memudahkan komunikasi antar peserta dalam rangka memastikan bahwa seluruh pemangku kepentingan terlibat secara aktif dan maksimal.

Merujuk penelusuran InfoSAWIT, belum lama ini,  upaya penyusunan strategi dan rencana aksi untuk pemberdayaan pekebun kecil ini disambut baik oleh Solidaridad, salah satu lembaga nirlaba yang berfokus pada pengembangan kapasitas pekebun kecil. Koordintar Program Internasional Minyak Sawit, Solidaridad, Marieke Leegwater mengungkapkan, pekebun kecil merupakan bagian penting dari semua rantai pasok kelapa sawit, karena berkontribusi hampir sekitar 30% sampai 40% produksi kelapa sawit, secara global.

Untuk menciptakan rantai nilai minyak kelapa sawit yang benar-benar berkelanjutan, sangat tepat kiranya bila RSPO melibatkan para pekebun kecil. Terlebih hingga saat ini upaya melibatkan pekebun kecil belum dilakukan secara konsisten. “Setelah strategi ini disahkan, kami bisa ikut bekerja sama dalam penerapannya dan saya sangat senang melihat proses ini sudah berjalan. Selama proses peninjauan kembali Prinsip dan Kriteria RSPO, tercatat telah ada perhatian khusus untuk memastikan keterlibatan pekebun kecil dan keberadaan mereka mulai diperhitungkan” katanya

Sekadar informasi pada Juni 2017 lalu, Dewan Gubernur RSPO telah menyetujui Strategi Pekebun sawit Kecil RSPO secara utuh. Merujuk informasi dari RSPO, Strategi Pekebun Kecil RSPO ini nantinya diwujudkan dalam Rencana Aksi Pemberdayaan Pekebun Kecil yang lebih terperinci. Strategi ini memiliki tiga tujuan yakni pertama guna meningkatkan taraf kehidupan pekebun kecil, kedua meningkatkan jumlah pekebun kecil yang berpartisipasi dalam sistem RSPO dan ketiga, membentuk model-model bisnis bagi pekebun kecil sebagai teladan sehingga semakin banyak dukungan bagi pekebun kecil.  (T2)

Sumber: Infosawit.com

Sawit Sumbang Laba Besar Bagi Holding PTPN

 

Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) sukses membukukan laba bersih konsolidasi senilai Rp 921,3 miliar selama periode Januari – Oktober 2017. Laba itu naik 214% dan telah memperbaiki kondisi keuangan perusahaan yang sempat merugi Rp 805,6 miliar pada periode yang sama di tahun lalu.

Peningkatan kinerja ini disampaikan Dasuki Amsir  Direktur Utama Holding PTPN III dalam pemaparan Kinerja Holding PTPN III di Jakarta, pada 14 November 2017. Turut hadir dalam acara tersebut, antara lain, Seger Budiarjo Direktur Human Kapital Manajemen Modal dan Umum PTPN III, serta Erwan Palawi Direktur Manajemen Operasional PTPN III.

Dasuki mengatakan, laba itu diperoleh berkat penjualan produk perkebunan sebesar Rp 28,10 triliun, naik 48,9 persen dari Rp 26,87 triliun pada periode yang sama 2016. Komoditas kelapa sawit dan karet menyumbang penjualan terbesar sepanjang periode Januari sampai Oktober 2017.

“Kelapa sawit menyumbang sebesar Rp 17,95 triliun atau 64 persen dari total pendapatan Holding PTPN. Kemudian disusul pendapatan dari komoditas tebu Rp 3,7 triliun dan karet sebesar Rp 3,5 triliun serta komoditas lainnya,” kata Erwan dalam kesempatan tersebut.

Kenaikan penjualan ini juga disokong kenaikan harga sawit sebesar 13,3 persen dan harga karet yang mencapai 41 persen. Harga minyak sawit mentah (CPO) secara rata-rata tahun ini Rp 8.500 per kilogram, tumbuh dari tahun lalu yang sekitar Rp 7.500 per kilogram. Sedangkan harga karet naik dari Rp 17 ribu per kilogram pada tahun lalu menjadi Rp 24 ribu per kilogram tahun ini.

“Ada windfall karena rata-rata harga CPO lebih baik dari 2016. Ini membuat ada tambahan penjualan Rp 0,37 triliun,”ungkap Erwan.

Selain kenaikan harga, volume penjualan tandan buah segar (TBS) kelapa sawit juga tercatat naik. PTPN III mencatat TBS kelapa sawit yang dipanen pada bulan Januari-Oktober 2017 mencapai 6,9 juta ton atau naik dari periode yang sama bulan lalu yakni 6,1 juta ton. Dengan adanya peningkatan produktivitas TBS, maka produksi CPO juga mengalami kenaikan. Saat ini produksi CPO sebesar 1,9 juta ton, sampai akhir tahun diperkirakan produksi mencapai 2,1 – 2,2 juta ton.

Meskipun CPO mengalami peningkatan, tapi angka itu tidak sesuai target awal tahun yang mencapai 2,4 juta ton. Untuk tahun depan, PTPN III belum berani mematok target produksi CPO terlalu tinggi, karena terdapat kebun sawit yang masih tua dan belum diremajakan, serta masih ada tanaman yang belum menghasilkan. Sehingga, diperkirakan volume CPO tahun depan tetap pada kisaran 2,1 juta ton.

Dasuki menambahkan, pada 2018 Holding Perkebunan Nusantara tidak akan melakukan ekspansi lahan sawit, namun terus meningkatkan kualitas mutu tanaman sawit, perbaikan pabrik kelapa sawit sesuai dengan rencana dan program.

 

Sumber: Sawitindonesia.com