,

Menunggu Kepastian Nasib Si Migor

Pada medio 2011, Marie Elka Pangestu yang kala itu menjabat sebagai Menteri Perdagangan-menggagas kebijakan yang mewajibkan penjualan minyak goreng di Indonesia dari format curah menjadi kemasan.

Gagasan itu akhirnya di-jewantahkan pada 2014 melalui Peraturan Menteri Perdagangan No. 80/2014 tentang Minyak Goreng Wajib Kemasan.

Namun, rupanya implementasi beleid itu tidak mudah dan harus tertunda berkali-kali. Bahkan, aturan tersebut sempat direvisi dua kali, hingga menjadi Permendag No. 9/2016 tentang Perubahan Kedua atas Permendag No. 80/2014 tentang Minyak Goreng Wajib Kemasan.

Regulasi tersebut mewajibkan penerapan minyak goreng (migor) kemasan dimulai pada 1 April 2017. Namun, para produsen migor lagi-lagi meminta kelonggaran agar kebijakan itu ditunda. Pasalnya, mereka belum siap membuat pabrik kemasan untuk mengakomodasi peralihan konsumsi dari migor curah ke migor kemasan yang mencapai 3,65 juta ton.

Kementerian Perdagangan yang kala itu dipimpin oleh Enggartiasto Lukita pun menyanggupi permintaan para produsen. Tenggat transisi mandatori migor kemasan diberikan kepada produsen pada 1 Januari 2018 hingga 31 Desember 2019. Dengan demikian, kebijakan itu seharusnya sudah bisa diimplementasikan secara penuh mulai 1 Januari 2020.

Selanjutnya, rencana penerapan kewajiban penjualan migor kemasan pun diumumkan oleh Enggartiasto pada Agustus 2019. Saat itu, dia mengatakan migor curah akan ditarik dari pasar, termasuk pasar tradisional.

Akan tetapi, rencana penarikan migor curah dari pasar tersebut akhirnya direvisi lagi oleh Enggartiasto seiring dengan meningkatnya protes dari berbagai kalangan, termasuk pedagang di pasar tradisional. Dia mengatakan migor curah tetap boleh dijual di pasar, tetapi para produsen migor harus sudah bisa memenuhi kebutuhan migor kemasan mulai 1 Januari 2020.

Para produsen migor pun mengaku siap meng-implementasikan kebijakan itu. Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) menyatakan para produsen telah menyiapkan alat pengemas yang akan didistribusikan di seluruh pasar di Indonesia.

GIMNI memprediksikan kebijakan wajib penjualan migor dalam kemasan secara penuh mulai 1 Januari 2020 akan menambah permintaan terhadap produk migor kemasan hingga 840.000 ton mulai tahun depan. Angka tersebut diperoleh dari 20% kebutuhan minyak goreng curah pada 2020 yang mencapai 4,2 juta ton.

Akan tetapi, rencana penerapan kebijakan tersebut lagi-lagi tertunda. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Perdagangan No. 2/2019 tentang Pelaksanaan Kewajiban Minyak Goreng Dalam Kemasan, pemerintah kembali memberikan waktu transisi selama setahun, terhitung mulai dari 1 Januari 2020-31 Desember 2020. Surat tersebut ditandatangani oleh Menteri Perdagangan Agus Suparmanto pada 19 Desember 2019.

Selain itu, selama masa transisi migor curah juga masih diperbolehkan dijual di pasar. Pada saat bersamaan, para produsen diminta segera menjual migor kemasan sesuai dengan harga eceran tertinggi Rp 11.000/ liter. “Kami memberikan waktu transisi kepada produsen agar mereka benar-benar siap menerapkan kebijakan tersebut,” ujar Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Suhanto, Senin (6/1).

Alhasil, dapat disimpulkan kebijakan tersebut baru dapat diimplementasikan secara penuh pada 2021 mendatang.

BUTUH WAKTU

Direktur Eksekutif GIMNI Sahat Sinaga mengakui pengusaha kembali meminta masa transisi karena para produsen butuh waktu untuk mendistribusikan alat pengemas sederhana ke seluruh Indonesia. “Kami dari produsen juga sudah mulai mengurangi pasokan minyak goreng dalam bentuk curah mulai awal tahun ini. Kami juga akan segera mendata dan mendistribusikan kebutuhan mesin pengemas sederhana di tingkat pengecer di seluruh Indonesia,” katanya.

Di sisi lain, Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Seluruh Indonesia Abdullah Mansuri mengatakan hingga saat ini dia belum mendapatkan informasi bahwa mesin pengemas sudah tersedia di pasar tradisional.

Menurutnya, para pedagang di pasar telanjur cemas mengenai ketidakpastian pasokan minyak goreng pascamunculnya kembali rencana penerapan penjualan minyak goreng wajib kemasan. “Kami butuh kepastian, kapan kebijakan tersebut dilakukan secara penuh.”

Konsistensi pemerintah dan produsen dalam mengimplementasikan kewajiban migor kemasan diperlukan. Terus tertundanya pelaksanaan kebijakan tersebut menjadi tanda pemerintah dan produsen sejatinya tidak benar-benar siap mengimplementasikan mandatori itu.

Sumber: Bisnis Indonesia

PTPN II Mulai Suplai Listrik Berbahan Bakar Sawit ke PLN

PT Perkebunan Nusantara II (PTPN II) mulai tahun ini memasok energi listrik yang berasal dari Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg) milik PTPN II ke sistem jaringan PT PLN Wilayah Sumatra Utara. Pasokan energi terbarukan itu merupakan pemanfaatan Palm Oil Mill Effluent (POME) yang bersumber dari limbah cair Pabrik Kelapa Sawit (PKS) menjadi energi listrik.

Sekretaris Perusahaan Holding Perkebunan Nusantara Holding PTPN III (Persero) Irwan Per-angin-angin mengatakan, pasokan listrik ini berasal dari PLTBg Kwala Sawit dan PLTBg Pagar Merbau milik PTPN II. Hal ini merupakan sebagai bentuk sinergitas antara BUMN dan kerja sama ini bisa menguntungkan dan bermanfaat kedua belah pihak. “Penjualan listrik ke PLN melalui skema Independent Power Produce (IPP) yang bersumber dari energi baru terbarukan (renewable energy),” jelas dia seperti dilansir Antara.

Dalam pengoperasian kedua pembangkit PLTBg tersebut, telah dilakukan kerja sama operasional dan maintenance (OM) dengan anak usaha PT Pertamina (Persero) yakni PT Pertamina Power Indonesia (PPI). Manager PLT Bio Gas PTPN II Dedy Gurning dalam keterangannya menambahkan, pengembangan energi alternatif Bio Gas yang dilakukan PTPN II merupakan salah satu program mendorong ketahanan energi dalam peningkatan pasokan listrik. Menurut dia, pengembangan energi alternatif di luar panas bumi yaitu energi terbarukan berbasis POME yang berasal dari limbah cair PKS. “Potensi energi listrik yang dihasilkan dari POME untuk pabrik dengan kapasitas olah tiga puluh ton TBS/jam setara dengan satu Mega Watt listrik yang dapat dibangkitkan perjam,” kata Dedy.

Dari proses pengolahan di PKS, dihasilkan limbah cair di mana senyawa limbah cair Kelapa Sawit (POME) mengandung unsur gas metana (CH4). Selain pemanfaatan energi listrik dari POME tersebut, pembangunan PLTBG dinilai dapat menepis isu negatif terhadap lingkungan akibat proses pengolahan limbah pabrik sawit yang membuang CH4 ke udara terbuka. Gas Methana yang terbuang ke udara tersebut, lanjutnya, seharusnya dapat ditangkap dan dijadikan bahan bakar utama mesin pembangkit listrik (genset). Selain itu, dapat juga digunakan sebagai bahan pembakaran gas pada steam boiler di PKS.

Sementara itu, Kordinator Humas PTPN II Sutan Panjaitan menambahkan, saat ini PTPN II memiliki 2 unit PLTBG berdasarkan surat penunjukan bahwa PTPN II sebagai tempat rencana lokasi proyek PLTBg oleh Ditjen EBTKE. Kedua PLTBg, yakni di Kwala Sawit dan Pagar Merbau juga telah dilakukan uji layak operasi (Realibility Run Test) dan telah diterbitkan sertifikat laik operasi (SLO) yang terakreditasi pada Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM.

PLN juga telah menerbitkan Berita Acara Commercial off Date (COD) PLTBg Kwala Sawit dan PLTBg Pagar Merbau pada 27 Desember 2019, artinya kedua PLTBg itu dapat beroperasi penuh untuk mensuplai energi listrik dan dapat melakukan transaksi penjualan listrik ke PLN.

 

Sumber: Investor Daily Indonesia

Pertamina Pasok B30 Ke Empat Wilayah Jabar

 

Pertama mengawali tahun ini dengan aksi positif. Realisasikan Program B30 Presiden, BUMN Migas ini menyalurkan Biosolar B30 ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU) di empat wilayah Jawa Barat (Jabar).

Unit Manager Communication Relations CSR Pertamina Marketing Operation Region (MOR) III Dewi Sri Utami mengatakan, Integrated Terminal Balongan baru saja melakukan penyaluran perdana Biosolar B30. Distribusi perdana dikirimkan melalui mobil tangki berkapasitas 8 kiloliter (KL) ke SPBU 3445151 di Jalan Gunung Jati, Cirebon, Jabar, Rabu (1/1).

Untuk diketahui, saat ini Biosolar Pertamina sudah dicampur bahan bakar nabati Fatty Acid Methyl Ester (Fame). Hal ini sesuai dengan arahan pemerintah terkait target bauran energi (Energy Mix).

Program B30 sendiri sudah diresmikan Presiden Joko Widodo di SPBU COCO 3112802 di Jalan MT Haryono, Jakarta Selatan, akhir tahun lalu. Pada peresmian tersebut, pemerintan menetapkan komposisi Fame dari B20 menjadi B30. Artinya, kandungan 20 persen Fame pada bahan bakar berbasis solar naik menjadi 30 persen.

Sesuai Keputusan Menteri ESDM No 227 Tahun 2019, kebijakan B30 pada sektor transportasi berlaku pada produk solar subsidi. Seperti Biosolar, serta nonsubsidi Dexlite.

Diterangkan Dewi, Integrated Terminal Balongan mendapat pasokan Solar dari Kilang Balongan (Refinery Unit VI). Kemudian pencampuran Fame dengan Solar dilakukan di New Gantry System (NGS) dengan metode Inline Blending.

Setelah itu. Integrated Terminal Balongan mendistribusikan Biosolar yang telah memiliki kandungan B30 ini ke SPBU-SPBU di wilayah Cirebon, Indramayu, Maja- lengka dan Kuningan. Dengan begitu, pendistribusiannya diharapkan merata.

“Pasokan Fame dari Kelapa Sawit kami peroleh dari Darmex Biofuels, yang merupakan badan usaha dalam negeri. Pemanfaatan Fame ini dilakukan untuk mendukung program pemerintah dalam mengurangi impor minyak,” cetus Dewi.

Dia memastikan kandungan Fame tidak memiliki dampak negatif bagi mesin kendaraan. Perubahan konfigurasi bahan bakar telah disosialisasikan pemerintah dan badan usaha terkait ke produsen kendaraan, Agen Tunggal Pemegang Merk, serta berbagai asosiasi kendaraan.

“Pengguna kendaraan berbahan diesel dapat menggunakan bahan bakar B30 dengan nyaman. Dengan komponen B30, tarikan mesin tetap terjaga, BBM juga baik kualitasnya dan ramah lingkungan, serta turut berkontribusi dalam menjaga devisa negara,” jelas Dewi.

Selain memasok B30, Pertamina juga telah menyediakan pelumas berteknologi tinggi, Meditran SX BIO SAE 15W-40 yang dapat meningkatkan performa mesin diesel berbahan bakar B30. Meditran SX sebagai pelumas khusus kendaraan bermesin diesel dapat mendukung penggunaan komponen nabati B30 hingga B50.

Kepala Badan Litbang Kementerian ESDM Dadan Kus-diana mengatakan, uji coba truk menggunakan B30 sudah dilakukan. Bahkan jarak tempuhnya hingga 40 ribu kilometer (km). Hasil ini membuat regulator yakin, penggunaan B30 bisa diimplementasikan dengan baik.

“Hasilnya secara umum dari sisi konsumsi, kinerja dan emisi semua berada dalam kondisi normal. Memang ada plus minus. Ada yang boros 1 persen, ada yang irit 1 persen. Tapi hasil ini merekomendasikan B30 siap untuk dilaksanakan,” pungkas Dadan.

 

Sumber: Rakyat Merdeka

,

Hadiah Tahun Baru dari India bagi Pebisnis Sawit

India resmi menurunkan bea masuk minyak sawit mentah atau crude Palm Oil (CPO) dan produk olahannya asal negara-negara ASEAN. Menurut kantor berita Reuters, bea masuk CPO diturunkan dari 40% menjadi 37,5%. Sementara bea masuk produk olahan CPO turun menjadi 45% dari sebelumnya 50%.

Penurunan tarif bea masuk CPO ini bak kado tahun baru bagi produsen CPO dan produk turunan CPO dalam negeri. Penurunan tarif bea masuk CPO dan turunannya itu diyakini bisa memacu ekspor CPO dari Indonesia.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (Gimni) Sahat Sinaga memproyeksikan, total ekspor minyak sawit dan turunannya ke India tahun 2020 bisa naik 3,5%-4% dari volume ekspor di tahun 2019. Kenaikan volume ekspor ini terutama berasal dari ekspor produk hilir sawit yang naik 5% dibanding dengan 2019. “Peningkatan ekspor untuk produk hilir saja,” terang Sahat kepada KONTAN, Kamis (2/1).

Namun Sahat menilai, pebisnis sawit tak bisa mengoptimalkan pendapatan dari peluang penurunan bea masuk CPO dari India. Sebab, Indonesia menerapkan pungutan ekspor sawit saat harga sawit di atas US$ 700 per ton.

Sebagai catatan, ekspor produk sawit dan turunannya ke India turun sejak tahun 2018. Penurunan ekspor itu akibat India mengenakan tarif bea masuk lebih tinggi terhadap CPO Indonesia dibanding dengan CPO dari Malaysia yang mendapatkan tarif bea masuk lebih rendah 5%.

Sahat melihat saat ini India ingin mengamankan pasokan minyak sawit di dalam negeri dengan menurunkan bea masuk. Pasalnya, volume perdagangan minyak sawit di pasar global kian ketat di 2020.

Gelagat ini akan semakin terlihat dengan mulai melonjaknya harga minyak sawit di pasar global, sehingga semua negara ingin mengamankan pasokan untuk kebutuhan negara mereka. “Dengan bea masuk yang tinggi, harga minyak goreng di India akan mahal juga,” tutur Sahat.

Faktor B30

Langkah India ini baru diambil setelah melihat Indonesia melaksanakan program biodiesel 30% (B30) di 2020. Akibatnya, untuk memenuhi kebutuhan B30, Indonesia akan mengurangi volume ekspor terutama dalam bentuk CPO. Penerapan B30 akan menaikkan kebutuhan sawit Indonesia sebesar 3 juta ton per tahun.

Sahat menilai, India jeli membaca proyeksi pasar CPO, sehingga menurunkan bea masuk produk turunan sawit. “Refined, bleaclied, and deodorized (RBD) olein diturunkan dari 50% menjadi 45% dengan tujuan agar bersaing dengan Uni Eropa untuk mendapatkan sawit,” kata Sahat.

Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kementerian Menko Ekonomi Musdalifah Machmud melihat penurunan bea masuk produk minyak sawit oleh India ini akan memberi rangsangan bagi importir minyak sawit di India untuk memilih CPO dan produk turunannya. Musdal- ifah berharap, permintaan CPO dan turunannya di negara tersebut semakin tinggi seiring penurunan tarif bpa masuk. Pada gilirannya, beleid tersebut akan menaikkan harga CPO di pasar global.

Apalagi, permintaan CPO semakin naik dengan adanya program B30. Meskipun kelonggaran tarif di India akan mendorong ekspor, Musdal-ifah melihat ke depan permintaan makin besar.

 

Sumber: Harian Kontan

,

India Turunkan Bea Masuk Kelapa Sawit

Mulai Rabu (1/1/2020), Pemerintah India menurunkan bea masuk impor minyak kelapa sawit mentah atau CPO beserta produk olahannya dari negara-negara anggota ASEAN, termasuk Indonesia.

Pelaku industri kelapa sawit menilai, penurunan bea masuk itu dipengaruhi oleh kebijakan campuran bahan bakar biodiesel sebanyak 30 persen pada solar murni atau B-30 yang diterapkan Pemerintah Indonesia mulai 1 Januari 2020.

Mengutip Reuters dan surat edaran dari The Solvent Extractors Association of India, Pemerintah India menurunkan bea masuk impor CPO dari 40 persen menjadi 37,5 persen. Adapun bea masuk impor produk olahannya diturunkan dari 50 persen menjadi 45 persen.

Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesi:! (Gapki) Kanya Lakshmi Sidarta menilai, India sangat sensitif dengan pergerakan volume suplai CPO, salah satunya dari Indonesia “India tampak khawatir suplai Indonesia akan berkurang dengan adanya kebijakan biodiesel Indonesia, mulai dari B-30,” katanya saat dihubungi dari Jakarta, Rabu (1/1).

Penerapan B-30 diperkirakan membutuhkan biodiesel berbahan baku minyak kelapa sawit (fatty acid methyl es-fer/FAME) sebanyak 9 juta kiloliter dalam setahun. Dampaknya, kebutuhan CPO untuk memproduksi FAME tersebut sekitar 10 juta ton (Kompas, 13/6/2019).

Sorotan global

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga berpendapat, konsistensi pemerintah dalam mengimplementasikan program B-30 ter- bukti dapat menjadi sorotan pasar global. Menurut dia, India mempertimbangkan program B-30 tersebut.

Selain itu, Indonesia juga tengah menjalankan moratorium lahan perkebunan kelapa sawit sesuai dengan mandat Instruksi Presiden Gnpres) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit dan Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit. Kebijakan ini menimbulkan sentimen penurunan volume produksi sawit.

Kebijakan India dapat memengaruhi pasar internasional. Menurut Ketua Umum Dewan Minyak Sawit Indonesia Derom Bangun, kebijakan tersebut dapat memperbaiki harga CPO dan turunannya di pasar global.

Dampaknya juga positif bagi petani kelapa sawit nasional. “Apalagi, saat ini produksi ke- lapa sawit di Indonesia dan Malaysia memasuki musim panen rendah,” ujar Derom.

Direktur Eksekutif Gapki Mukti Sardjono berpendapat, kebijakan India jadi sinyal positif bagi ekspor CPO dan produk olahannya dari Indonesia. Saat ini India menempati posisi ketiga negara tujuan ekspor produk kelapa sawit nasional.

Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Musdhalifah Machmud menyambut positif kebijakan India itu. Dia berharap hal itu mendongkrak ekspor produk kelapa sawit ke India.

Badan Pusat Statistik mendata, sepanjang Januari-Oktober 2019, nilai ekspor CPO Indonesia ke India mencapai 1,43 miliar dollar Amerika Serikat. Angka ini lebih rendah 17,86 persen dibandingkan nilai ekspor pada Januari-Oktober 2018.

 

Sumber: Kompas

,

Harga Tak Banyak Berubah

 

Kendati India menurunkan kembali bea masuk minyak kelapa sawit mentah dan turunannya pada tahun ini, kinerja ekspor dan pergerakan harga komoditas tersebut di pasar global diperkirakan belum berubah signifikan.

Seperti dikutip dari Reuters, Rabu (1/1) Pemerintah India memutuskan untuk menurunkan bea masuk minyak kelapa sawit mentah [crude palm oil/CFO) pada tahun ini menjadi 37,50% dari 40% pada 31 Desember 2019.

Sementara itu, bea masuk untuk produk olahan atau turunan CPO, diturunkan dari 50% menjadi 45%.

Pemerintah India menyebutkan bahwa kebijakan itu diambil lantaran adanya permintaan dari pemasok komoditas tersebut, baik dari dalam maupun luar negeri, untuk menurunkan bea masuk CPO serta produk turunannya.

Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Kanya Lakhsmi mengatakan bahwa penurunan bea masuk CPO dan produk turunannya oleh India akan menjadi tambahan sentimen positif bagi industri tersebut di Indonesia.

Terlebih, mulai tahun ini, pemerintah telah menerapkan mandatori biodiesel B30, yang akan membantu menyerap produksi CPO domestik.

Menurutnya, hal itu akan memberi kepastian permintaan produk CPO, baik secara global maupun internasional.

Namun, dia menilai volume ekspor CPO dan produk turunannya dari Indonesia ke India tidak akan mengalami lonjakan yang signifikan. Pasalnya, para produsen CPO dalam negeri akan lebih dulu memfokuskan diri memasok ke dalam negeri guna memenuhi kebutuhan biodiesel B30. Adapun, kebijakan biodiesel B30 diperkirakan menyerap 9,6 juta ton CPO dalam negeri.

“Kebijakan India ini memang memberikan sentimen positif bagi industri CPO. Namun, volume ekspor ke India perkiraan saya belum akan berubah banyak tahun ini. Para produsen kita akan menghitung dulu selisih harga jual domestik dengan net ekspor ke India. Produsen kita juga bakal lebih mengutamakan suplai ke dalam negeri karena B30 sudah jalan dan sifatnya mandatori,” kata Kanya ketika dihubungi Bisnis, Rabu (1/1).

Dia juga memperkirakan harga CPO di pasar global cenderung bergerak stabil di level saat ini, yakni di kisaran US$800/ton.

Menurutnya, apabila harga CPO di pasar global mengalami kenaikan maka kenaikan tersebut akan cenderung bergerak secara lambat.

Pasalnya, Kanya menilai apabila harga CPO bergerak terlalu tinggi, hal itu akan menjadi bumerang bagi permintaan komoditas tersebut di pasar global.

Dia mengatakan bahwa dengan terus terkereknya harga CPO di pasar global, maka gap harga antara CPO dan minyak nabati lain seperti minyak kedelai dan biji rapa akan makin menipis.

Kondisi tersebut, lanjutnya, akan membuat para konsumen CPO berpeluang mengalihkan konsumsinya ke minyak nabati lain. Terlebih, CPO masih menjadi komoditas yang paling sering diserang oleh isu-isu lingkungan hidup.

Di sisi lain, dia menilai kebijakan tarif India tersebut menunjukkan bahwa negara tersebut mulai mencari cara agar suplai CPO dan produk turunannya ke pasar domestiknya. Pasalnya, India khawatir pasokan impor CPO dan produk turunannya turun drastis, lantaran Indonesia sudah mulai menerapkan mandatori biodiesel B30 dan Malaysia segera menerapkan kebijakan biodiesel BIO.

“Bagaimana pun juga, kebijakan India ini memberi kepastian terhadap permintaan CPO yang kita produksi. Di sisi lain, harga secara global akan cenderung stabil dan tidak akan anjlok lagi.”

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga mengamini adanya kekhawatiran India terkait dengan terbatasnya pasokan CPO dari RI, lantaran Indonesia membeiiakukan B30. Langkah Indonesia direspons oleh India dengan memberi insentif dari bea masuk agar pasar India tetap menarik bagi produsen CPO.

“Permintaan CPO mereka dari Indonesia berkisar 5 juta ton per tahun. Kalau kita berlakukan mandatori biodiesel B30, pasokan untuk global akan turun. India tidak mau kondisi itu berdampak seretnya pasokan ke konsumen dalam negerinya.”

Sahat memperkirakan dengan adanya penurunan bea masuk oleh India, ekspor CPO dan produk turunannya dari Indonesia ke India hanya akan tumbuh 5,7 juta ton pada tahun ini. Volume itu naik dari proyeksi ekspor komoditas ke India yang mencapai 5,4 juta ton pada 2019.

 

Sumber: Bisnis Indonesia

Harga Sawit Tinggi, Pemerintah Dituntut Piawai

Dalam mengakhiri 2019, pelaku usaha kelapa sawit kian tersenyum lebar lantaran harga yang melonjak begitu pesat.

Sepanjang tahun lalu, harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) sempat anjlok bahkan hingga di bawah US$500 per ton. Namun, di awal 2019, harga mulai merangkak naik dan kini menyentuh US$700 per ton.

Direktur Eksekutif palm oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI) Tungkot Sipayung memprediksi tren harga yang tinggi akan terus berlangsung di 2020. Pasalnya, pasar kini tengah dilanda kekhawatiran soal ketersediaan CPO di tingkat global.

“Market meyakini produksi minyak nabati di tahun depan akan terganggu lantaran kebakaran lahan yang menimpa sebagian kebun sawit,” ucap Tungkot dalam keterangan resminya.

Tidak hanya sawit, sumber minyak nabati lain, seperti bunga matahari, rapeseed oil, dan kedelai juga diyakini tidak akan berproduksi maksimal karena cuaca yang tidak bersahabat di hampir seluruh belahan bumi.

“Itu membuat pemain minyak nabati dunia mengejar CPO. Stok CPO sekarang masih besar dan mereka rela membeli dengan harga tinggi sebagai stok tahun depan,” ujarnya.

Namun, lanjut dia, pemerintah dan pelaku usaha di Tanah Air tidak boleh lantas terbawa euforia berkepanjangan. Keberlanjutan harga CPO yang tinggi tetap bergantung pada kepiawaian Indonesia dan Malaysia, sebagai produsen utama minyak sawit, mengelola pasokan ke pasar dunia.

Jika B-30 Indonesia dan B-20 Malaysia tidak benar-benar terlaksana dengan baik, situasi harga pasti akan berbeda. “Biasanya harga CPO yang tinggi akan membuat pelaku usaha tergoda untuk langsung mengekspor CPO secara mentah dan menunda hilirisasi. Jika hal itu terjadi, bisa-bisa harga kembali turun seperti tahun lalu,” jelasnya.

 

Sumber: Media Indonesia

Dana Sawit akan Ditempatkan di Instrumen Investasi

 

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menyatakan, seluruh persyaratan untuk mulai berinvestasi lewat Surat Utang Negate (SUN) telah dipersiapkan. Dana kelolaan dari hasil pungutan ekspor Kelapa Sawit dipastikan akan ditempatkan pada instrumen yang produktif dan aman. Direktur Utama BPDPKS, Dono Boestami menyampaikan penempatan dana pada instrumen SUN dilakukan untuk meningkatkan hasil pengelolaan dana serta untuk meningkatkan keberlanjutan dana sawit. Pihaknya harus terus bisa mengembangkan dana kelolaan selain dari pungutan yang selama ini menjadi sumber pendapatan terbesar BPDPKS.

“Dana tersebut akan ditempatkan pada instrumen investasi yang produktif dan aman termasuk pada surat utang negara,” kata Dono dalam Siaran Pers, Kamis (26/12). Selama ini, dana pungutan ekspor sawit yang dikelola hanya ditempatkan pada instrumen deposito di perbankan pelat merah. Menurut dia, untuk menindaklanjuti rencana tersebut BPDPKS telah mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan.

Termasuk, dalam berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dalam mempersiapkan proses bisnis, pengelolaan manajemen risiko dan infrastruktur lain yang dibutuhkan untuk menjaga pelaksanaan investasi tersebut agar tertib administrasi dan hukum. “Seluruh perangkat regulasi dan proses bisnis telah siap untuk melaksanakan investasi tersebut,” ujarnya.

Dono juga menjelaskan, BPDPKS telah mengantongi persetujuan alokasi untuk investasi jangka panjang dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Komite Pengarah BPDPKS. Soal waktu pelaksanaan dan jumlah investasinya, Dono menjelaskan, pihaknya bakal terus memantau situasi pasar dan berkoordinasi dengan Direktorat lenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan terkait dengan peluang investasi pada SUN.

Realisasi hasil pengelolaan dana BPDPKS selalu mengalami peningkatan sejak tahun 2015. Pada tahun 2019, realisasi pengelolaan dana BPDPKS mencapai Rp 1,37 Triliun atau naik sebesar 33 persen dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar Rp 1,03 triliun. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015, tugas dari BPDPKS adalah melakukan penghimpunan dana, pengelolaan dana dan penyaluran dana sesuai dengan program. Namun, selama tahun 2019, BPDPKS tidak melakukan penghimpunan dana karena kebijakan untukmenghenukansementarapungutan ekspor akibat menurunya harga CPO.

Adapun saat ini BPDPKS melakukan penyaluran dana untukpenyaluran biodiesel, program peremajaan sawit rakyat, riset dan pengembangan, promosi dan ad-, vokasi, pelatihan dan pengembangan SDM Petani, serta dukungan sarana dan prasarana. Sebelumnya, Direktur Perencanaan dan Pengelolaan Dana BPDPKS, Kabul Wijayanto, menambahkan, pihaknya baru menjajal investasi di pasar uang karena harus ada regulais dan tata kelola perusahaan yang baik. Rencananya, dana yang akan diinvestikasikan pada instrumen SUN sebesar Rp 2 triliun.

 

Sumber: Harian Ekonomi Neraca

Saatnya Menerapkan Efisiensi Di Kebun Sawit

Akhir-akhir ini banyak muncul pertanyaan yang hampir seragam, baik dari petani, maupun para planters, yakni kapan sejatinya harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit akan kembali melonjak? Lantas, apa dampaknya bila kebun sawit yang ada tidak dilakukan pemupukan atau dosis dikurangi?

Pertanyaan ini tentu saja sangat sulit dijawab, sebab terkait harga minyak sawit, banyak faktor yang mempengaruhi diantaranya oleh permintaan dan ketersediaan (supply and demand), kompetisi dengan komoditi minyak nabati lain, serta daya beli dan konsumsi.

Ditengarai dari beberapa faktor yang mempengaruhi harga minyak sawit dunia pula muncul adanya perang dagang yang akhirnya menekan harga komoditas di dunia, termasuk terbitnya beragam regulasi dan hambatan dagang dari para negara konsumen minyak sawit di dunia. Bila sudah masuk ranah ini maka sudah di luar kajian agronomis.

Ketimbang terus mengecam dan menyesali nasib mengapa mereka (negara-negara besar dunia) melakukan perang dagang lebih untuk berpikir ke dalam dan mulai mengecangkan ikat pinggang; dengan kata lain menerapkan efisiensi.

Efisiensi dalam tulisan ini adalah dengan tidak mengutak-atik Man Power Planning (MPP) dan meminimalisir risiko terhadap aspek fisiologis tanaman. Maka sejatinya cara yang paling manjur untuk efisiensi adalah meningkatkan produktivitas.

Ide-ide cemerlang dan ketekunan menerapkan prinsip perbaikan secara berkelanjutan secara konsisten mesti tetap dilakukan dan jangan sampai kendor, bila sudah mencapai produktivitas atau output yang lebih baik ganjal supaya tidak mundur bahkan semestinya ditingkatkan. Lantas apa kiat yang harus dilakukan supaya produktivitas bisa terus meninggi?

Pertama, untuk melakukan efisiensi manfaatkan material yang tidak terpakai. Coba cek di gudang ada material yang masih layak pakai tetapi perlu sedikit polesan dan perbaikan, misalnya beberapa alat semprot yang dapat dipergunakan lagi setelah dikanibal dengan alat semprot lain, beberapa spare part yang sudah lama tidak terpakai dan banyak barang bekas lainnya.

 

Sumber: Infosawit.com

B30: Hemat Devisa dan Kurangi Ketergantungan UE

Ditengah-tengah memanasnya suhu perdagangan biodiesel antara Indonesia dengan Uni Eropa (UE), kini Presiden Jokowi resmi meluncurkan biodiesel 30% (B30).

Dalam peluncuran B30 di SPBU Pertamina yaitu SPBU 31.128-.02, jalan MT Haryono Jakarta Selatan Jokowi berharap tiga hal. Pertama, Indonesia harus melepas diri dari ketergantungan terhadap energi fosil. Kedua, Indonesia memiliki tingkat importasi solar yang tinggi. Ketiga, Indonesia merupakan negara penghasil sawit terbesar di dunia. “Usaha menekan impor solar dilakukan serius. Kalkulasinya, apabila konsisten menerapkan B30, maka devisa yang dihemat Rp 3 triliun. Jumlah yang sangat besar sekali,” kata Jokowi.

Tapi, menurut Jokowi yang tidak kalah penting, yaitu B30 akan menciptakan permintaan domestik dan multiplier effect terhadap 16 juta petani sawit di dalam negeri.

Seperti diketahui, berdasarkan catatan Ditjen Perkebunan, Kementerian Pertanian tahun 2017 -2019 bahwa luas perkebunan Kelapa Sawit milik petani mencapai 5.958.502 hektar atau sekitar 46% dari total perkebunan Kelapa Sawit yang ada saat ini mencapai 14.677.560 hektar. Artinya luas perkebunan Kelapa Sawit milik petani tidaklah kecil.

“Program B30 yang nantinya ke. BI00 juta akan membuat kita tidak mudah ditekan-tekan lagi oleh kampanye negatif beberapa negara karena pasar dalam negeri yang sangat besar,” harap Jokowi.

Sekedar catatan, berdasarkan data Badan PUsat Statistik (BPS), neraca perdagangan Indonesia pada November 2019 masih mengalami defisit sebesar US$1,33 miliar. Nilai impor pada November 2019 tercatat sebesar US$15,34 miliar atau naik 3,94% secara bulanan.

Di sisi lain, dalam peluncuran tersebut, Jokowi pun menyindir UE yang berencana memboikot produkCPO dan turunannya karena dianggap tak ramah lingkungan. “Kamu (Uni Eropa) enggak beli enggak apa-apa, saya pakai sendiri. Kamu enggak beli enggak apa-apa, saya konsumsi sendiri di dalam negeri,”

Di tempat terpisah Bambang, Staf Ahli Menteri Pertanian Bidang Bio Industri, Kementeria Pertanian pun mengakui hilirisasi industri untuk meningkatkan daya saing dan konsumsi dalam negeri harus segera dilakukan, apalagi harga CPO yang cenderung naik-turun akibat black campaign.

Apalagi para peneliti dari lembaga penelitian dan Perguruan Tinggi telah banyak menemukan inovasi dan teknologi hilirisasi. Seperti diketahui bahwa hampir semua bagian tanaman Kelapa Sawit memberi manfaat secara ekonomi, akan tetapi belum dimanfaatkan secara optimal.

Bio massa berupa daun, tandan kosong dan bungkil sawit dapat dijadikan bahan baku pakan ternak yang kaya nutrisi. Lalu pohon Kelapa Sawit ex replanting memiliki kandungan pati atau gula yang cukup tinggi.

“Ini persoalan persaingan bisnis dan kepentingan, genderang yang sengaja mereka ciptakan untuk membangun opini bahwa Kelapa Sawit tidak baik. Kompetitor kelapa sawiit tidak akan pernah berhenti. Sebagai bangsa yang bermartabat kita respon secara arif bijaksana. Berikan penjelasan dengan baik, jalin hubungan kerjasama, lakukan kajian dengan melibatkan para pakar dunia bahwa tuduhan mereka keliru,” ujar Bambang.

Seperti diketahui, program biodiesel dikeluarkan tahun 2008 melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor32/2008, dengan target BIO pada 2015. Guna meningkatkan penggunaan CPO dalam BBM solar, maka dikeluarkanjuga Peraturan Menteri ESDM Nomor32/2008 yang kemudian direvisi oleh Peraturan Menteri ESDM Nomor 25/2013, sehingga implementasi B20 ditargetkan tercapai pada 2016.

Kemudian, mandatori penggunaan CPO direvisi lagi melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 12/2015 dengan target B30 pada 2020 untuk sektor-sektor transportasi PSO dan non PSO, serta industri dan komersial.

Sedangkan pelaksanaan program B30 pada 2020, pemerintah telah pula menerbitkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 227 K/10/MEM/2019 Tentang Uji Coba Pencampuran BBN B30 ke dalam BBN Solar, yang ditandatangani Menteri ESDM Arifin Tasrif pada 15 November 2019.

 

Sumber: Harian Ekonomi Neraca