Solar Campur 20 Persen Minyak Sawit Terbukti Tekan Impor Migas

Jakarta – Impor minyak dan gas (migas) Indonesia pada September 2018 tercatat USD 2,28 miliar mengalami penurunan 25 persen dari Agustus 2018. Hal tersebut berdasarkan data dri Badan Pusat Statistik (BPS).

Direktur Jenderal Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Djoko Siswanto mengatakan, penurunan impor migas tersebut merupakan hasil penerapan campuran 20 persen biodiesel dengan solar (B20). Aturan tersebut mulai diterapkan mulai 1 September 2018.

“Kan itu sesuai dengan mulainya fame B20,” kata Djoko, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (16/10/2018).

Program B20 mampu menurunan impor Solar. Pasalnya 20 persen Solar digantikan biodiesel yang berbahan baku minyak sawit.

Djoko menyebutkan, pengurangan impor Solar atas penerapan program tersebut sekitar 400 ribu kilo liter (kl).

“Ya paling tidak itu sudah bisa mengurangi impor,” tuturnya.

Djoko meyakinkan bahwa penurunan impor bukan karena faktor lain karena konsumsi Solar dalam kondisi normal.  Selain itu produksi minyak mentah dalam negeri juga mengalami hal yang sama.

“Kalau dari sisi produksi enggak ada maslah. Konsumsi juga stabil, enggak ada penurunan,” tandasnya.‎

 

Sumber: Liputan6.com

 

Jokowi Tegur Menteri karena Program B20 Belum Mulus

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegur para menteri yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program biodiesel 20% (B20). Biodiesel tersebut sebagai bahan campuran BBM jenis solar.

“Berkaitan dengan program B20 saya nanti minta laporan, harus dipastikan eksekusinya di lapangan,” kata Jokowi saat membuka sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/10/2018).

Jokowi mengungkapkan, teguran yang dilontarkan tersebut agar menteri terkait bisa memberikan laporan atas pelaksanaan B20 kepada dirinya. Apalagi, dirinya mengaku mendengar langsung bahwa implementasi program tersebut belum berjalan lancar.

“Saya mendengar ada masalah pasokan dari CPO-nya di lapangan, saya nanti minta laporan mengenai hal ini,” ujar dia.

Sebelumnya, pemerintah akan memberikan sanksi berupa denda kepada badan usaha, baik badan usaha bahan bakar minyak (BU BBM) dan badan usaha bahan bakar nabati (BU BBN) yang tidak menyalurkan B20. Saat ini, potensi denda yang tercatat pemerintah ialah Rp 270 miliar.

Demikian disampaikan Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Selasa (9/10/2018).

“Kemarin waktu di Menko terakhir, itu potensi baru temuan awal yang harus dibuktikan kurang lebih Rp 270 miliar,” kata Rida.

 

Sumber: Detik.com

,

Kementerian Teknis Didesak Proaktif Percepat Program B31

Pemerintah harus proaktif memastikan mesin-mesin penggerak industri dapat menggunakan solar dari minyak bumi yang dicampurkan fatty acid methyl esters (FAME) dari minyak sawit menjadi biodiesel kadar 30% (B30) tepat waktu.

“Presiden Joko Widodo sudah menyatakan komitmennya untuk mempercepat program B30,” kata Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat M Sinaga, dalam keterangan tertulisnya awal pekan ini.

Kementerian teknis, menurut Sahat, harus mempercepat kinerja mereka sehingga penghiliran dapat berhasil dengan baik meski standar acuan mesin yang mengacu kepada Amerika Serikat belum ada.

“Dengan penghiliran CPO menjadi bahan bakar, maka akan mengurangi impor. Meningkatkan nilai tawar minyak sawit, yang paling langka di republik ini adalah kebersamaan,” papar dia.

Sahat menilai, pemerintah membutuhkan koordinasi yang kuat agar anugerah minyak sawit yang sangat banyak yang diproduksi di negeri ini mendatangkan manfaat.

“Model bisnis mengubah CPO menjadi bahan bakar ini akan membuat industri hilir bergairah yang pada akhirnya menjaga harga buah sawit di tingkat petani stabil dan menjauh dari titik yang merugikan,” tutur Sahat.

Sumber: Borneonews.co.id

Harga Tandan Buah Segar Mulai Naik

Harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit sejak September lalu sudah naik menjadi Rp 1.385 per kilogram.

Harga ini menunjukkan perbaikan setelah sebelumnya menyentuh level terendah tahun ini, yakni pada Agustus, Rp 1.361 per kilogram.

Kepala Dinas Perkebunan Kaltim Ujang Rachmad mengatakan, harga TBS yang belum seutuhnya membaik disebabkan oleh over supply TBS dan crude palm oil (CPO) di pasar internasional. Perbaikan harga pada September diharapkan terus konsisten seiring memasuki pengujung tahun.

“Harga tersebut sudah diatur dan harus menjadi harga standar bagi petani yang bermitra dengan perusahaan pemilik pabrik kelapa sawit di Kaltim. Khususnya kebun plasma,” ungkapnya, seperti diberitakan Kaltim Post (Jawa Pos Group).

Dia mengakui, saat ini masih banyak petani kelapa sawit yang belum tergabung dalam kelompok tani, bahkan tidak bergabung dengan koperasi. Seharusnya, dengan adanya kerja sama kelompok tani dengan pihak pabrik minyak sawit (PMS), diharapkan harga TBS petani sudah sesuai dengan harga normal dan tidak dipermainkan lagi oleh para tengkulak.

“Sehingga kesejahteraan kelompok tani kelapa sawit melalui kerja sama ini dapat terwujud. Semoga seluruh petani mendapatkan harga sesuai standar yang sudah diatur,” terangnya.

Terpisah, Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Kaltim Muhammadsjah Djafar mengatakan, perbaikan harga TBS tersebut masih sebatas fluktuatif bulanan. Saat ini, harga TBS belum seutuhnya membaik karena over supply TBS dan CPO di pasar internasional di tengah negative campaign produk berbasis CPO di kawasan Eropa.

Ini berdampak pada menurunnya harga komoditas TBS dan CPO. “Bahkan kalau kita lihat per triwulan, pada triwulan II 2018, laju penurunan harga TBS Kaltim sebesar minus 5,58 persen (yoy),” katanya.

 

Sumber: Jpnn.com

Bupati Musibanyuasin Promosi Sawit Berkelanjutan Di Eropa

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) menjadi rujukan pengembangan komoditas kelapa sawit di level nasional dan internasional. Bupati Musi Banyuasin yang juga merupakan Ketua Umum Lingkar Temu Kabupaten Lestari, Dodi Reza Alex Noerdin tersebut mendapatkan kepercayaan untuk menjadi salah satu panelis dalam sesi ‘Partnership in SDGs on Sustainable Palm Oil’ pada European Palm Oil Conference #EPOC2018bersama Amsterdam Declaration Support Unit, RSPO Eropa dan Universitas Wageningen di Madrid.

Dodi Reza Alex Noerdin menjelaskan bahwa komitmen mencapai SDGs sudah dimulai di tingkat Musi Banyasin lewat isu komoditas. Hanya tantangan terbesar saat ini adalah ketersediaan data dan peta yang tepat terutama terkait pekebun. Dapat dikatakan peta dan data, Kabupaten bisa lebih fokus pada pengembangan program yang tepat untuk meningkatkan kapasitas pekebun dan mendorong intensifikasi

“Pengembangan komoditas strategis sawit di Indonesia akan dapat berkontribusi pada capaian Target Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) untuk Indonesia, dan ini sudah dimulai di Kabupaten Muba,” ungkap Bupati Muba Dodi Reza Alex Noerdin di sela menjadi salah satu panelis dalam EPOC 2018 di Madrid.

“Salah satu contoh nyata adalah pencapaian Muba untuk mendapatkan dukungan dana replanting dari BPDP Sawit untuk pekebun sawit khususnya swadaya. Proses ini berlangsung selama lebih dari dua tahun dan tidak akan bisa terjadi tanpa data spasial & sosial ekonomi pekebun yang jelas. Data yang berhasil dikumpulkan adalah hasil kerjasama multipihak di Kabupaten,” jelas Dodi.

Dodi menambahkan, dengan fokus pada data dan peta, Kabupaten bisa lebih fokus pada pengembangan program yang tepat untuk meningkatkan kapasitas pekebun dan mendorong intensifikasi. “Adanya peta dan data yang baik juga memungkinkan kabupaten untuk melakukan monitoring dan penegakan hukum di sektor sawit secara efektif bekerjasama dengan provinsi dan nasional – disini terlihat jelas bahwa penurunan tingkat deforestasi akan sulit tercapai tanpa peta dan data yang baik,” imbuhnya.

Pada kesempatan tersebut, turut hadir bersama Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin menjadi panelis lain diantaranya Menteri Industri Malaysia, Madam Theresa Kok Suh Sim, Menteri Perdagangan Republik Indonesia Enggartiasto Lukita, dan Mantan Presiden Columbia, Alvaro Uribe Velez. Selain itu, Ketua EPOA, Frans Claassen, Sekretaris Jenderal Aliansi Minyak Sawit Eropa, Margot Logman, dan Profesor Universitas Cagliari, Departemen Ilmu Biomedis, Sebastiano Banni.

Dodi juga menyampaikan, seperti yang diucapkan oleh Presiden Jokowi di World Economic Forum, Hanoi dan Pak Menteri Perdagangan tadi pagi, kita semua perlu gotong-royong menjadi ‘The Avengers’ sawit lestari untuk membasmi ‘THANOS’ berupa perang dagang yang akhirnya akan merugikan kita semua, terutama 4 juta pekebun Indonesia, lebih dari 20.000 keluarga di Musi Banyuasin saja – investor paling besar di sektor sawit – yang mempertaruhkan seluruh asetnya untuk mengembangkan sawit lestari.

Lanjutnya, Pemkab Musi Banyuasin percaya bahwa untuk menjawab tantangan ini, kabupaten tidak bisa bekerja sendiri – karenanya Muba kerjasama dengan berbagai pihak dan mendirikan Lingkar Temu Kabupaten Lestari sebagai upaya kolaborasi dengan Kabupaten lain. Muba percaya bahwa contoh baik ini akan dapat direplikasi oleh Kabupaten lainnya, terutama melalui jaringan Lingkar Temu Kabupaten Lestari dan APKASI yang sudah dibentuk.

“Dengan komitmen daerah, maka SDGs dan berbagai kebijakan perbaikan tata kelola Indonesia seperti ISPO, moratorium sawit dan Satu Peta serta komitmen swasta untuk lestari akan lebih mudah dicapai,” tutupnya.

 

Sumber: Sawitindonesia.com

,

Pemerintah Harus Proaktif

JAKARTA – Pemerintah harus proaktif memastikan mesin-mesin penggerak industri dapat menggunakan solar dari minyak bumi yang dicampurkan fatty acid methyl esters (FAME) dari minyak sawit menjadi biodisel kadar 30% (B30) tepat waktu. Pemerintah menargetkan mandatori ini pada 2020.

Sahat M. Sinaga, Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) menuturkan, Presiden Joko Widodo sudah menyatakan komitmennya untuk mempercepat program B30. Untuk itu, kementerian teknis harus mempercepat kinerja mereka sehingga penghiliran dapat berhasil dengan baik meski standar acuan mesin yang mengacu kepada Amerika Serikat belum ada.

“Dengan penghiliran CPO (menjadi bahan bakar) maka akan mengurangi impor. Meningkatkan nilai tawar minyak sawit. Yang paling langka di Republik ini adalah kebersamaan,” kata Sahat di Medan, pekan lalu.

Dia menuturkan pemerintah membutuhkan koordinasi yang kuat agar anugerah minyak sawit yang sangat banyak yang diproduksi di negeri ini mendatangkan manfaat.

Kepala Pusat Sistem Penerapan Standar Badan Standardisasi Nasional (BSN) Wahyu Purbowasito menyebutkan, bagi pihaknya terdapat dua komponen utama sebelum sebuah produk dapat diterapkan dalam sistem standardisasi nasional.

“Yang diuji adalah mutu, kemudian performa. Selama tidak merusak mesin, itu bisa dipakai,” katanya.

Wahyu menuturkan ada atau tidaknya standar B30 di Amerika Serikat, tidak menjadi acuan di Indonesia. Pasalnya untuk kepentingan nasional, maka Indonesia dapat mengeluarkan acuannya sendiri.

“[Standar] kita yang menentukan apalagi bahannya banyak di kita. Selama (pemerintah) punya jaminan [penerapan B30 tidak merusak lingkungan dan memberikan kinerja yang baik] itu [perapan wajib B30] bisa dilakukan. Kenapa tidak,” katanya.

Wahyu menambahkan untuk itu dibutuhkan tindakan proaktif dari kementerian teknis, agar penerapan B30 secara luas dapat diterima dan dijalankan oleh pelaku usaha. Mesin-mesin yang ada tidak mengalami penurunan kinerja.

Edy Sutopo, Direktur Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Kementerian Perindustrian mengatakan dalam membangun industri hilir agar CPO dapat segera dimanfaatkan sebagai bahan bakar, pihaknya berkomitmen untuk mendukung percepatan penggunaan.

Selain itu, model bisnis mengubah CPO menjadi bahan bakar ini akan membuat industri hilir bergairah yang pada akhirnya menjaga harga buah sawit di tingkat petani stabil dan menjauh dari titik yang merugikan.

 

Sumber: Bisnis Indonesia

,

Raksasa Sawit Sulit Tambah Lahan Lagi

JAKARTA. Ekspansi perusahaan sawit di Indonesia terancam. Ini menyusul keluarnya instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghentikan sementara (moratorium) izin perkebunan kelapa sawit.

Lewat Instruksi Presiden (Inpres) No 8/ 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit, kebijakan ini berlaku 19 September 2018.

Bagi pebisnis besar, moratorium ini tak jadi soal. Pasa-nya, perusahaan raksasa sawit sudah memiliki lahan yang superluas. Berdasarkan riset KONTAN, dari sekian banyak perusahaan sawit yang sudah beroperasi di Indonesia, nama perusahaan besar seperti Group Wilmar International, Sinar Mas Group melalui Golden Agri Resources (GAR), dan PT Astra Agro Lestari Tbk berada di urutan teratas pemimpin industri sawit di Tanah Air maupun di dunia.

Berdasarkan Laporan Keuangan Semester I 2018 di Bursa Efek Singapura, semisal, total aset GAR mencapai US$ 8,48 miliar. Induk usaha PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk ini juga mencatatkan pendapatan US$ 3,67 miliar, naik 3,3% dari periode sama 2017. GAR memiliki luas lahan perkebunan 788.907 hektare (ha), jumlah ini sudah termasuk kebin plasma.

Adapun Wilmar International Group, tercatat sebagai perusahaan pengolahan minyak sawit terbesar dunia. Wilmar telah memasarkan produknya ke lebih dari 50 negara. Wilmar Group memiliki lebih dari 450 pabrik dan jaringan distribusi di seluruh China, India, Indonesia dan negara-negara lainnya.

Di Indonesia, Wilmar Group lewat PT WilmarNabati Indonesia memiliki lahan perkebunan sawit 210.000 ha, sudah tertanam 155.000 ha. Kebun sawit Wilmar ini di Pulau Sumatra dan Kalimantan. Sementara produksi CPO mencapai 3 juta metrik ton per tahun. Targetnya 2019 bisa tembus 3,2 juta metrik ton.

Komisaris Wilmar Group Master Parulian Tumanggor mengatakan Wilmar tak lagi ekspansi lahan pada tahun 2019 karena adanya moratorium. “Tapi kami memiliki perkebunan inti rakyat (PIR) yang luasnya sekitar 40.000, “ujarnya kepada KONTAN, Minggu (14/10)

Melalui PIR ini, Wilmar bisa mendapatakan pasokan tambahan untuk memproduksi CPO dan turunnya melalui pola pengembangan perkebunan rakyat di wilayan lahan bukaan baru.

Sementara PTAstra Agro Lestari memiliki aset Rp 26,83 triliun berdasarkan laporan keuangan semester I 2018. Anak usaha Astra International ini membukukan pendapatan Rp 9,02 triliun pada paruh pertama 2018 lalu dengan laba komprehensif Rp 902,6 miliar.

Ekspansi terhambat

Selain mereka, ada terdapat perusahaan sawit besar lainnya seperti Minamas Plantation Group, dan Salim Group. Perusahaan-perusahaan ini memiliki produksi dan aset besar di industri ini.

Sahat Sinaga, Wakil Ketua Umum Dewan Minyak sawit Indonesia (DMSI) mengatakan kebijakan moratorium perluasan kebun sawit menghambat ekspansi perusahaan sawit di Indonesia. Maka perusahaan ini hanya bisa meningkatkan produksi dengan menggantikan tanaman lama dengan tanaman baru yang produksinya lebih tinggi.

Ia menyebut, kita butuh regulasi yang mendukung pengembangan industri sawit. Yakni Undang-Undang (UU) yang mengatur perkebunan sawit tidak bisa dikonversi dengan tanaman lain. Bila hal ini tercapai, kata dia, niscaya perusahan-perusahaan sawit bakal berkembang pesat di Indonesia. “Perusahaan sawit tidak perlu diajari meningkatkan aset, yang mereka butuh dukungan pemerintah,”ucapnya.

 

Sumber: Harian Kontan

Pakar Komoditas Dunia Siap Jelaskan Fluktuasi Harga Minyak sawit

Sejumlah pakar dan analis komoditas akan menjelaskan fluktuasi harga minyak sawit sepanjang tahun ini. Selain itu. mereka juga akan menganilisis dan memprediksi bagaimana outlook harga minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) di pasar dunia tahun depan.

Analisis dan outlook harga minyak sawit tersebut akan disampaikan para pakar dalam konferensi internasional minyak sawitIPOC (Indonesianpalm oil Conference) 2018 and 2019 Price Outlook, di BICC Nusa Dua Bali, 31 Oktober- 2 November akhir bulan ini. Konferensi sawit terbesar dunia tersebut merupakan annual event yang diselenggarakan oleh Gabungan Pengusaha Kelapa sawit Indonesia (GAPKI).

“Banyak analis dan pakar dunia yang hadir menjadi pembicara. Antara lain James Fry dari LMC International Inggris, Dorab Mistry dari Godrej International Inggris. Thomas Mielkedari ISTA Mielke GmbH (Oil World) Jerman, dan sejumlah pembicara kelas dunia lainnya,” kata Mona Surya, chairperson IPOC 2018, dalam keterangan persnya kemarin.

Materi yang akan disampaikan para pakar tersebut sangat relevan untuk menjawab mengapa harga minyak sawit turun tajam.

“James Fry akan menyampaikan analisisnya apakah penurunan harga ini juga terkait dengan embargo dari Uni Eropa dan juga kenaikan tarif besa masuk yang dikenakan sejumlah negara tujuan eskpor sawit Indonesia, seperti India,” katanya,

 

Sumber: Rakyat Merdeka

,

Industri Kelapa Sawit Jalankan Strategi Untuk Meningkatkan Aset

JAKARTA. Di tengah moratorium perluasan lahan sawit yang dilakukan oleh pemerintah, perusahaan-perusahaan kelapa sawit sudah mulai mengembangkan asetnya dengan tujuan meningkatkan produktifitas kelapa sawit.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga menjelaskan, perusahaan kelapa sawit sudah melakukan sejumlah strategi dalam mengembangkan asetnya. Selain menambah luas lahan perkebunan, perusahaan juga menanam bibit unggul untuk area-area yang belum tertanam kelapa sawit.

Selain itu, “Perusahaan sawit juga tengah berupaya memperbaiki produktifitas dengan mengganti aset-aset tanaman kelapa sawit yang sudah tidak produktif dengan yang produktif, memperbaiki efisiensi seperti pemupukan, serta memperbaiki infrastruktur jalan-jalan supaya lebih bagus,” lanjutnya kepada Kontan.co.id, Sabtu (13/10).

Menurut Sahat, satu hal yang perlu dikembangkan mengenai kelapa sawit adalah membuat peraturan di mana kebun-kebun kelapa sawit tidak boleh dialihfungsikan ke tanaman lain.

Sementara itu, dia juga mengakui, perkembangan industri kelapa sawit Tanah Air juga menemui sejumlah kendala. Misalnya saja, produk kelapa sawit tengah menghadapi tekanan global berupa kampanye negatif terhadap ekspor minyak kelapa sawit dan turunannya.

“Kalau Eropa tidak mau impor kelapa sawit dari Indonesia, kita tidak usah ekspor lagi. Kita bisa mengolahnya karena sekarang kebutuhan domestik juga sudah mulai besar dan bisa digunakan untuk meningkatkan ketahanan energi nasional. Kita bisa mengolahnya untuk bahan bakar, menguasi teknologinya, dan tentu sustainable tetap menjadi patokan kita,” lanjutnya.

 

Sumber: Kontan.co.id

Pertamina Kaji Proyek Kilang Hasilkan Green Diesel

Kementerian ESDM menyatakan PT Pertamina masih mengkaji proyek perbaikan dua kilang agar dapat menghasilkan green diesel atau solar yang diolah dari minyak mentah nabati murni. Jika kilang domestik dapat memproduksi green diesel, maka impor solar bisa dihilangkan.

Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengatakan, green diesel berbeda dengan biodiesel yang kini beredar di pasar. Biodiesel dihasilkan dengan mencampur solar dengan unsur nabati (fatty acid methyl eter/FAME), sementara green diesel dihasilkan dari pengolahan minyak nabati secara hydrotreated. Dari sisi kualitas, green diesel lebih bagus dan lebih ramah lingkungan dari biodiesel.

Saat ini, lanjutnya, Pertamina tengah mengkaji perbaikan dua kilangnya agar dapat menghasilkan green diesel, yakni Klang Plaju dan Dumai. “Yang saya terima laporannya dari Pertamina, apakah mengubah atau convert sebagian eksisting kilang, revamping kilang, atau membangun yang baru, itu masih dalam kajian,” kata dia di Jakarta, Jumat (12/10).

Arcandra menambahkan, jika kilang domestik dapat menghasilkan green diesel, maka manfaat yang diperoleh negara cukup besar. Pertama, Indonesia tidak pelu lagi mengimpor solar lantaran kebutuhan yang ada bisa ditutup dengan green diesel. Selain itu, impor minyak mentah juga dapat berkurang mengingat bahan bakar green diesel adalah minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO).

“Crude yang diolah di kilang kita bisa berkurang, karena apa, diganti dengan CPO. Bahan CPO diolah menjadi green diesel,” ujarnya.

Sebelumnya, Pertamina dan Eni telah meneken nota kesepahaman kerja sama terintegrasi, salah satunya potensi pengembangan kilang ramah lingkungan dan peluang bisnis perdagangan, baik migas maupun produk lainnya.

Menurut Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati, kerja sama ini merupakan komitmen perseroan dalam menyediakan bahan bakar ramah lingkungan. Perseroan menggandeng Eni lantaran keberhasilkannya mengkonversi kilang konvensional menjadi bio-refinery di Porto Maghera pada 2014 lalu, serta menjadi pelopor konversi kilang pertama di dunia.

“Kami akan menjajaki potensi konversi serupa untuk pengembangan kilang di Dumai dan Plaju, mengingat kilang tersebut berdekatan dengan sumber bahan baku green fuel, yaitu kelapa sawit Dalam hal ini juga, sebagai bentuk sinergi BUMN, Pertamina akan menjalin kerja sama dengan PTPN,” ujar Nicke. Kerja sama dengan PTPN guna memperoleh pasokan kelapa sawit

Sebagai informasi, sebagaimana dikutip dari lamannya, ENI merupakan perusahaan migas pertama di dunia yang menghasilkan green diesel dari kilang miliknya, yakni Eni Venice Green Refinery. Green diesel ini dihasilkan dari hidrogen murni, yakni hydrotreated vegetable oil (HVO), bukan methanol yang biasa digunakan untuk memproduksi biodiesel. Green diesel ini memiliki komposisi hydro-carburic penuh dan kandungan energi yang sangat tinggi.

Ditambahkan Nicke, kerja sama dengan Eni dalam pengembangan kilang ramah lingkungan ini juga sejalan dengan komitmen Pertamina dalam menjalankan program penyaluran biodiesel 20% (B20) dari pemerintah. Saat ini, perseroan telah menyalurkan B20.

Seperti diketahui, mulai 1 September lalu, pemerintah baru menerapkan perluasan mandatori biodiesel 20% (B20) mencakup sektor industri. Kebijakan ini merupakan langkah pemerintah untuk menstabilkan nilai tukar Rupiah dan mengurangi impor produk bahan bakar minyak (BBM). Namun, bahan bakar jenis ini ternyata tidak cocok untuk semuajenis mesin, salah satunya untuk pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) milik PT PLN (Persero).

Instruksikan PLN

Direktur Jenderal energi baru terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Rida Mulyana menuturkan, Menteri ESDM Ignasius Jonan telah menugaskan PLN untuk mengganti bahan bakar PLTD dari solar ke CPO. Namun, perubahan bahan bakar ini membutuhkan investasi untuk mengubah teknologi di pembangkit listrik.

Meski demikian, konversi bahan bakar ini belum dipastikan apakah akan CPO murni atau green diesel seperti di Eropa. “Mereka (PLN) kaji dulu apakah seperti Eropa bio-refinery murni feedstock nabati atau dicampur. Opsinya bisa CPO murni juga. Kalau mau pakai kerangka BPDP bisa sawit saja,” kata dia.

Hingga sekarang, lanjutnya, masih dibicarakan lebih lanjut soal operasional konversi bahan bakar ini. Kementerian ESDM menginginkan hal ini bisa direalisasikan dalam dua tahun, mengingat ada mesin yang harus ditambahkan. Selain itu, konversi bahan bakar ini dilakukan sepanjang harga CPO tidak lebih mahal dari biodiesel.

“Berapa targetnya, kurang lebih 1,5-1,8 gigawatt (GW) dan itu sudah diketok, sepanjang harga CPO nya tidak lebih mahal dari biodiesel,” tutur Rida.

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menuturkan, green diesel memiliki karakter yang serupa dengan minyak solar. Sehingga, bahan bakar jenis ini dapat langsung dipakai di kendaraan bermesin diesel. Namun, lantaran proses pembuatannya perlu fasilitas hydrotreating, perlu kilang pengolahan sendiri untuk menghasilkan green diesel.

“Artinya perlu investasi tambahan untuk kilang produksi green diesel,” ujarnya.

 

Sumber: Investor Daily Indonesia