Pemerintah siap tempuh jalur litigasi melalui WTO terkait sawit

Pemerintah siap menempuh proses litigasi melalui Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dalam menghadapi diskriminasi kelapa sawit yang dilakukan oleh Uni Eropa.

“Jalan yang kita tuju kalau sampai ‘delegated act’ pada 12 Mei 2019 jam 00.00 diberlakukan, Indonesia akan menempuh jalan litigasi kepada WTO,” kata Staf Khusus Menteri Luar Negeri Peter Gontha di Jakarta, Jumat.

Peter mengatakan hal ini diperlukan karena Uni Eropa benar-benar melakukan tindakan diskriminasi terhadap sawit tanpa melihat fakta yang sesungguhnya.

Salah satunya adalah penggunaan basis awal  2008 dalam metodologi penghitungan “Indirect Land-Use Change” tanpa alasan yang kuat karena sudah tidak sesuai dengan realita.

“Kita tidak ingin lagi diatur, dan kedaulatan kita merupakan harga mati. Jangan sampai terjadi lagi imperialisme dan neokolonialisme,” ujarnya.

Selain itu, gangguan maupun diskriminasi ini akan berdampak terhadap program pengentasan kemiskinan dan menghambat pencapaian sasaran pembangunan berkelanjutan (SDGs) Indonesia.

Hal itu terjadi karena jumlah pekerja yang terlibat dalam industri sawit di Indonesia saat ini mencapai 19,5 juta orang, lebih banyak dari penduduk Belanda sebesar 17 juta dan Belgia sebanyak 11 juta.

“UE sebetulnya tidak sejalan dengan konstitusi mereka sendiri yang mengatakan bahwa pengentasan kemiskinan adalah salah satu tujuan kesepakatan yang ada bersama dengan PBB,” ujar Peter.

Oleh karena itu, mantan duta besar RI untuk Polandia ini menegaskan, tidak hanya proses litigasi yang dilakukan, namun proses kerja sama bilateral dengan Uni Eropa juga akan dikaji kembali.

“Kalau tidak ada keseimbangan dalam perdagangan atau masih ada diskriminasi, kita akan melawan, apabila mereka ingin menekan negara kita yang saat ini mau membangun,” ujarnya.

Sebelumnya, Indonesia bersama dengan Malaysia dan Kolombia yang tergabung dalam negara-negara produsen kelapa sawit (CPOPC) melakukan joint mission ke markas Uni Eropa.

Kunjungan selama dua hari ini dilakukan sebagai respon atas kebijakan Uni Eropa yang memberlakukan kelapa sawit sebagai komoditas tinggi terhadap perusakan hutan (deforestasi).

Sebelumnya, Uni Eropa melalui penerbitan “Delegated Regulation” yang merupakan turunan dari “Renewable Energy Directive II” atau RED II menempatkan kelapa sawit sebagai komoditas berisiko tinggi kepada lingkungan.

Regulasi ini akan berlaku apabila mendapatkan persetujuan dari Parlemen maupun Dewan Eropa dalam jangka waktu maksimum selama dua bulan sejak konsep regulasi tersebut disampaikan Komisi Eropa pada 13 Maret 2019.

Meski tidak mendapatkan persetujuan dan dibahas langsung, regulasi ini juga bisa berlaku otomatis, dan kemungkinan besar prosedur ini akan digunakan, karena pembahasan “Delegated Regulation” ini belum dijadwalkan Parlemen maupun Dewan Eropa.

Sumber: Antaranews.com

Kampanye Negatif Sawit Berlaku, Indonesia Siap Laporkan Eropa ke WTO

Pemerintah Indonesia bakal melaporkan Uni Eropa kepada World Trade Organization (WTO) apabila kampanye hitam terhadap kelapa sawit berlaku secara resmi pada Mei 2019.

Hal ini sudah merupakan kesepakatan bersama dengan penghasil kelapa sawit lainnya seperti Malaysia dan Kolombia.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan, pemerintah juga akan melakukan review hubungan perdagangan Indonesia dengan negara tersebut.

Saat ini, Indonesia-Eropa tengah dalam perundingan Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA).

“Selain menempuh litigasi di dispute. Secara jalan kita akan review hubungan kita dengan mereka. Mereka tahu kita sedang menempuh perundingan CEPA,” ujar dia di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (12/4/2019).

Darmin mengatakan, pemerintah juga siap melakukan beberapa review terhadap produk asal Uni Eropa. Meski demikian, dia belum dapat menyampaikan jenis produk tersebut. 

“Indonesia-EU tidak perlu dijelaskan detail sekarang. Tapi digambarkan bahwa kita pasti akan ambil langkah begitu delegated act di adapt (sesuaikan) oleh dewan Eropa dua bulan dari sekarang,” ujar dia.

Sumber: Liputan6.com

Konstitusi, Kelapa Sawit dan Diskriminasi Uni Eropa

Pada tanggal 7 sampai tanggal 10 April, saya ikut serta di dalam rombongan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, dalam rangka melayangkan Protes kepada Parlemen, Komisi dan Dewan Uni Eropa sehubungan dengan diskriminasi terhadap impor Kelapa Sawit ke 28 negara anggota Uni Eropa. 

Menteri Darmin Nasution, Dubes Republik Indonesia untuk kerajaan Belgia dan Uni Eropa, Yang Mulia Yuri Octavian Thamrin, Sekretaris Jendral Industri terutamakan Malaysia, Dato Dr. Tan Yew Chong dari Malaysia dan Dubes Colombia untuk Uni Eropa yang akan menyerahkan surat protes yang telah ditandatangani bersama oleh Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, satu peristiwa yang sebelumnya belum pernah terjadi.

Uni Eropa adalah kawasan pasar dunia kapitalis terkaya di dunia, sebuah kekuatan ekonomi terbesar dunia bersama Amerika Serikat, yang telah menjadi salah satu dari dua aktor politik yang paling berpengaruh dan sementara tak tertandingi di dunia. Kelahirannya telah mengubah tatanan, karakter dan definisi Eropa yang telah berhasil membawa perdamaian terlama sepanjang masa di kawasan benua Eropa, mengubah keseimbangan kekuatan dunia dengan menciptakan kepercayaan pada masyarakatnya sebagai unggulan dalam percaturan dunia. 

Dengan membangun pasar tunggal, menerapkan satu kekuatan politik dan kesepakatan tunggal dalam berbagai bidang, orang Eropa telah mengesampingkan perbedaan, keberagaman dan tradisi masing-masing untuk kepentingan kerja sama yang solid. 

Uni Eropa telah membawa perubahan fundamental pada fungsi ekonomi dan politik ke 28 negara anggotanya, cara bangsa lain melihatnya, dan cara mereka melaksanakan perekonomian bersamanya, dan terutama cara Eropa bekerja sama dengan Amerika Serikat dan juga mendikte dunia.

Namun demikian, projek “UNI EROPA”, yang mulai diberlakukan pada tanggal 1 November 1993, seusai kesepakatan Maastricht, Belanda, juga menimbulkan banyak tanda tanya maupun keraguan dan mengundang banyak kritikan. Antara lain mengenai permasalahan hutang yang secara terus menerus menguji ketahanan EURO, mata uang tunggalnya. 

Banyak yang mempertanyakan kebijaksanaan masing-masing negara anggotanya dalam pengalihan kekuasaannya kepada satu sistem pemerintahan tunggal, yang terlalu sering dikritik sebagai sistem pemerintahan Elit, tidak akuntabel dan tidak transparan. Banyak pula yang memperdebatkan apakah Uni Eropa memang menjadi lebih efisien dalam melaksanakan pemerintahan dan ekonominya dan apakah Uni Eropa telah merasa lebih besar dan kuat dari pada keadaan yang sebenarnya. 

Sering kita melihat bagaimana mereka tidak bisa mencapai kesepakatan terhadap keputusan politik luar negerinya dalam bidang keamanan, seperti perang Syria maupun permasalahan pengungsi Afrika Utara dan Timur Tengah maupun kesepakatan untuk menyetarakan kekuatan ekonomi dengan kekuatan militernya. Keluarnya Inggris dari Uni Eropa melalui BREXIT merupakan contoh yang sangat relevan.

Politisi dan Lembaga Konstitusi Uni Eropa

Politisi di dunia boleh dikatakan rata-rata korup, demikian pula para ahli ekonominya. Banyak di antaranya hanya melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan khusus. Perusahaan konsultan ekonomi seperti Global Insight, The Globiom study, MiCRA, maupun lembaga lembaga Riset Kebijakan Strategis lainnya pada dasarnya hanya membantu dan menjual layanannya untuk memberikan kesimpulan yang diperlukan dengan kecanggihan yang luar biasa, sehingga tidak seorangpun yang memakai hasil penelitiannya, perlu menyampaikan kebohongannya secara harafiah.

Sifat Korupsi sering tidak terlihat secara kasak mata, namun acap kali, sangat berkali-kali dan kumulatif, tanpa sadar. Memang ini hanyalah masalah menyatakan “A” dan akan kita bayarkan “B” atau akan kita berikan anda suara kita sehingga anda dapat tetap berkiprah di lembaga konstitusi. 

Sebaliknya untuk memenangkan projek atau penunjukan sebagai konsultan, para ahli ekonomi harus membina reputasinya dengan mengatakan hal hal yang ingin didengar pemberi kontraknya (bouw heer). Gagasan atau istilah tertentu, seperti “meningkatnya ketidaksetaraan” atau “perdagangan bebas”, sebaiknya dihindari. 

Mereka yang mengatakan bahwa hal tersebut secara ekonomi tidak benar akan keluar dari peredaran dan justru pada akhirnya tidak mendapatkan perhatian yang layak mereka dapatkan. Mengabaikan konsensus adalah sama dengan menyangkal Politisi, sebaliknya hal ini justru memberikan kredibilitas kepada para Politisi dan justru memberikan perhatian kepada konstituennya untuk memilihnya kembali. 

Alhasil, pertanyaan klasik, apakah keputusan politik yang salah datang dari korupsi atau pemikiran yang terkooptasi tidak terjawab karena phenomena ini adalah ibarat saudara kembar. Korupsi dari waktu ke waktu akan merendahkan kualitas pemikiran, dan sebuah institusi seperti Uni Eropa yang bersikeras hanya ingin diberi tahu apa yang ingin didengarnya dan pada akhirnya akan kehilangan kemampuan untuk mencari kebenaran.

Keputusan yang adil vs Perekonomian

Perekonomian sering membuat masalah mengenai pengertian perdagangan bebas yang disebabkan karena ini adalah sebuah Ilmu sosial, atau sering saya sebut “ilmu tidak pasti”, dan oleh karenanya, menurut pemikiran saya yang sinis, tidak mempunyai nilai. Banyak orang yang tidak dapat mengerti pemikiran ini, tapi seperti yang sering saya katakan, di dalam ilmu perekonomian tidak ada istilah yang mengatakan bahwa kemiskinan berada di atas kemakmuran dan dalam dalam ilmu “persyaratan” yang mengatakan bahwa perasaan sakit lebih baik dari pada perasaan nikmat. 

Jadi apabila seorang ahli ekonomi mengatakan bahwa perdagangan bebas adalah efisien, sebetulnya ini hanya dapat diterjemahkan secara dangkal, dan tidak ada hubungannya dengan memperbaiki ekonomi berkesamaan seperti yang dimengerti oleh orang yang awam. 

Pada waktu mengunjungi Konstitusi Uni Eropa ini, saya kehilangan kepercayaan pada pasar bebas karena kita harus memiliki “bukti” yang diberikan para peneliti dan ekonom yang mengatakan bahwa kesejahteraan tidak hanya berlaku bagi mereka yang diwakilinya.

Kelapa Sawit vs Minyak nabati lainnya

Mengapa saya menulis mengenai mengenai latar belakang Uni Eropa dan sebagainya, agar kita dapat mendalami keputusan keputusan kontroversial yang sering diambil oleh Uni Eropa sebagai kekuatan ekonomi dunia yang merasa dapat semena-mena melakukan diskriminasi pada produk negara-negara berkembang seperti Indonesia. 

Apa yang dinyatakan dalam keputusan Komisi Uni Eropa bahwa bila BIO-FUEL diproduksi di atas tanah pertanian, permintaan akan pangan dan tanamannya akan tetap sama bahkan bertambah, hal mana akan mengakibatkan adanya kebutuhan akan lahan baru untuk pertanian. 

Ini akan mengakibatkan perubahan peruntukan lahan (misalkan pembukaan hutan menjadi tanah pertanian atau ILUC singkatan Indirect Land use change) yang akan menimbulkan pertambahan emisi di atmosfer bumi, atau adalah lapisan gas yang melingkupi bumi, yang tersusun atas beberapa lapisan dan melindungi bumi dari peningkatan bertahap suhu keseluruhan atmosfer, seperti efek rumah kaca, yang disebabkan oleh peningkatan kadar karbon dioksida (CO2), klorofluorokarbon, dan polutan lainnya.

Perlu kita akui bahwa Indonesia selama 30 Tahun terakhir, untuk mengejar ketertinggalan ekonomi telah melakukan industrialiasi termasuk memberi izin kepada penanam modal asing, untuk menebang hutan dan memproduksi barang yang memakai kayu sebagai bahan bakunya (antara lain kayu lapis, mebel dsbnya) namun perubahan iklim dunia juga disebabkan oleh aktivitas manusia antara lain pembakaran kayu, batu bara, gas alam, bensin, dsbnya. Orang Eropa lupa bahwa sebelum revolusi industri, selama ribuan tahun, kandungan CO2 di udara tetap stabil.

Dosa Indonesia yang terbesar terjadi pada tahun 2014, di mana telah terjadi pembukaan hutan secara masal melalui pembakaran hutan. Pada saat itulah pemerintah Indonesia mengeluarkan moratorium mengenai pembukaan hutan dimana kita sekarang dapat melihat hasil positifnya dan tidak terjadinya pembukaan hutan meski disana sini kejahatan tersebut masih terjadi di dalam skala yang sangat kecil.

Diskriminasi Uni Eropa

Dalam penggunaan tanah, minyak kelapa sawit dibandingkan dengan jenis minyak nabati lainnya 9x lebih efisien, dengan kata lain minyak nabati yang dihasilkan dari Rapeseed, Bunga Matahari atau Kacang Kedelai mempergunakan luas tanah 5 sampai 9 kali lebih banyak dari pada tanaman kelapa sawit. 

Minyak kelapa sawit mempergunakan 6.6 % dari total penggunaan tanah bumi, dan telah menghasilkan 38.7 % kebutuhan minyak nabati untuk keperluan pangan dunia. Anehnya, UNI EROPA sama sekali tidak mendiskriminasi minyak nabati yang berasal dari tanaman kedelai yang berasal dari Amerika Serikat. 

Tanaman Kedelai mempergunakan 9x lebih banyak lahan untuk memproduksi 1 ton minyak nabati dari pada tanaman Kelapa Sawit.
Amerika Serikat justru sama sekali tidak mengindahkan kesepakatan Paris, mengenai perubahan iklim, dimana Indonesia jelas memenuhi semua persyaratan dalam kesepakatan yang dicapai. Hal ini dikemukakan dalam semua pertemuan selama 3 hari di Brussel, dan jawaban yang kami terima dari wakil-wakil Komisi, Parlemen dan Dewan Eropa hanyalah anggukan yang mengiyakan dan mengerti posisi Indonesia, Malaysia dan Columbia. 

Berulang kali kita jelaskan bahwa moratorium pembukaan hutan baru telah diberlakukan. Bahwa 19 juta jiwa manusia Indonesia, petani, pekerja dan keluarganya akan terkena dampak diskriminasi tersebut, bahwa UNI EROPA melanggar konstitusinya sendiri dan melanggar martabat manusia, bahwa 19 juta manusia adalah lebih besar dari pada jumlah penduduk Belanda, 150% jumlah penduduk Belgia, bahwa Eropa telah melakukan deforestrasi selama 300 tahun karena revolusi industrinya, bahwa Indonesia telah mematuhi semua kesepakatan dalam perjanjian Paris, dan sekarang, selama 3 tahun terakhir telah menunjukkan kepada dunia bahwa Republik Indonesia telah mulai memperbaiki lahan lahan yang rusak, maka hanya anggukan setuju yang mereka perlihatkan tanpa berani menatap mata anggota delegasi Indonesia, Malaysia maupun Colombia.

Apakah UNI EROPA sadar bahwa justru mereka melanggar kesepakatan Perserikatan Bangsa Bangsa mengenai butir satu SDG (Sustainable development goals) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yaitu pengentasan kemiskinan, dan melakukan diskriminasi terhadap sebuah bangsa yang sedang berjuang untuk menata dirinya, dan bahwa UNI EROPA telah merobek-robek kedaulatan bangsa Indonesia. 

Apakah Lembaga seperti WTO (World Trade Organization), yang selalu mengumandangkan perdagangan bebas, masih diperlukan atau telah menjadi lembaga yang telah kadaluwarsa atau obsolete? Apakah Uni Eropa memang tidak berani mengklasifikasikan produk minyak nabati yang berasal dari tanaman kedelai Amerika Serikat oleh karena merupakan mitra dagang utamanya, atau karena memerlukan perlindungan pertahanan dari Amerika Serikat terhadap ancaman Rusia? Apakah usia penduduk Uni Eropa yang menua, perkembangan ekonominya stagnan, Persengketaannya dengan Rusia yang tidak akan usai, kesulitan menghadapi Presiden Donald Trump dengan politik proteksi dagangnya.

Belum lagi menghadapi Presiden Xi Jin Ping yang sangat ekspansif tidak justru memerlukan energi yang banyak belum lagi perselisihannya dalam perihal BREXIT? Apakah justru menambah permusuhan dan menghadapi kemungkinan retaliasi dari Asean tidak perlu diperhitiungkan. Atau apakah ancaman Brazil dan Indonesia yang justru merupakan paru paru dunia, untuk justru meninggalkan kesepakatan Paris mengenai perubahan iklim, karena toh tidak ada gunanya karena diremehkan dan tak ada gunanya tidak perlu diperhatikan.

Indonesia dan ekonominya akan menjadi kekuatan 5 besar dunia dalam 20 tahun mendatang, apakah kita memerlukan Uni Eropa dan apakah Uni Eropa memerlukan Indonesia? Imperialisme dan kolonialisme adalah istilah masa lalu, jangan sampai ini menjadi kendala dalam perdamaian antar umat di dunia.

(I say what I have on my mind, for I have no future as my future is today, Peter Gontha, April 11, 2019)

Sumber: Detik.com

28 Ribu Ha Lahan Petani Plasma di Riau akan Diremajakan

PT Perkebunan Nusantara V mendorong produktivitas lahan sawit yang dikelola sendiri maupun mitra petani secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Perusahaan pelat merah ini akan melaksanakan peremajaan sawit (replanting) kebun plasma seluas 28 ribu hektare (ha) di Riau termasuk kebun karet dikonversi ke sawit.

“Program peremajaan kelapa sawit rakyat ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani plasma dan selaras dengan program sawit untuk rakyat yang dicanangkan pemerintah,” ujar Direktur Utama PTPN V Jatmiko K. Santosa dalam program peremajaan kebun sawit plasma di Desa Kumain Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) Riau, Kamis (11/4/2019). 

Hadir dalam acara ini Menteri BUMN Rini Soemarno dan Gubernur Riau, Syamsuar.

Direncanakan, dalam lima tahun ke depan (2020-2025), PTPN V akan melakukan peremajaan di lahan seluas 28.000 Ha yang terletak di lima kabupaten di Riau. Dalam pelaksanaan program ini, PTPN V bekerjasama dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Himbara, Pemerintah Kabupaten serta petani plasma. 

BPDPKS adalah penyedia dana Rp 25 juta per hektar bagi petani yang melakukan replanting/tanam ulang. Perbankan selaku penyedia dana pendamping untuk memenuhi kebutuhan investasi per hektare petani selaku pemilik kebun, PTPN V selaku mitra teknis dan pembeli sawit petani plasma, serta pemerintah daerah selaku pemberi rekomendasi sebagai pra syarat pencairan Rp 25 juta dari BPDPKS. 

Melalui program ini, para petani plasma sebagai penerima manfaat akan mendapat kejelasan mulai saat pengajuan, pemenuhan persyaratan administrasi, hingga bantuan teknis peremajaan. Harapannya petani plasma akan lebih mudah melakukan peremajaan kelapa sawit sesuai dengan arahan dari Presiden Joko Widodo saat melakukan kegiatan replanting pertama pada 2017. 

“Melalui Program Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat yang kami inisiasi hari ini, kami yakin akan mampu membantu Pemerintah mengurai bottleneck dalam pelaksanaan Sawit Untuk Rakyat,” ujar Jatmiko. 

Jatmiko menambahkan, PTPN V sebagai inisiator Program Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat, sudah melakukan peremajaan kebun sawit plasma sejak 2012, dengan total lahan yang telah diremajakan mencapai 3.479 Ha di daerah Kabupaten Rokan Hulu dan Siak. Sementara, dalam jangka waktu empat bulan di tahun ini, PTPN V telah melakukan peremajaan kelapa sawit seluas 725 ha di kawasan lahan milik KUD Makarti Jaya, Kabupaten Rokan Hulu dengan menghabiskan biaya ± Rpxx miliar yang berasal dari dana hibah BPDPKS dan dana pendamping dari BNI. 

Dalam proses pelaksanaan peremajaan kelapa sawit seluas 725 ha tersebut, PTPN V melibatkan anggota petani plasma untuk melaksanakan pekerjaan lanjutan seperti pembibitan dan penanaman kacangan mucuna sampai dengan penanaman dan pemeliharaan bibit kelapa sawit di lapangan. Pelibatan anggota petani plasma ini menelan biaya lebih kurang Rp 10 miliar.

Begitu pula untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani karet, PTPN V juga memperkenalkan Program Subsidi Harga Bokar yang telah dilaksanakan di wilayah kerjanya sejak pertengahan Februari 2019. Program Subsidi Harga Bokar bertujuan untuk meningkatkan pendapatan petani karet serta menjadi stabilisator harga karet di pasar. 

“Melalui pelaksanaan Program Subsidi Harga Bokar telah didapat sejumlah peningkatan positif yang terjadi di pasar karet di wilayah kami, di mana terjadi peningkatan harga beli Bokar sebesar 17,33%. Selain itu, insentif yang kami berikan terbukti mampu membuat pergerakan harga pasar karet lebih kompetitif, harga tidak lagi dipermainkan oleh pengumpul besar. Hal ini tentu saja membawa dampak positif bagi kesejahteraan petani karet dan meningkatkan minat petani karet untuk bermitra dengan kami,” terang Jatmiko.

Sumber: Detik.com

Petani Dapat Rp 25 Juta Remajakan Sawit, Rini: Tak Harus Dikembalikan

Petani sawit di Indonesia mendapat dana hibah dari pemerintah untuk peremajaan perkebunan sawit. Setiap petani yang akan replanting(peremajaan) mendapat dana hibah Rp 25 juta.

“Peremajaan ini sangat penting, karena ini merupakan program bapak presiden di tahun 2017,” kata Menteri BUMN Rini Soemarno di Desa Kumain Kecamatan Tandung, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Riau, Kamis (11/4/2019).

Rini menyebutkan, peremajaan perkebunan sawit rakyat ini, karena Presiden Jokowi melihat produktivitasnya sudah jauh menurun.

“Karena itulah sudah seharusnya dilakukan replanting (peremajaan). Kemudian dibikin program untuk bagaimana perusahaan perkebunan besar (BUMN) untuk bisa memberikan pendanaan kepada masyarakat petani sawit,” kata Rini.

Dana yang diberikan sebesar Rp 25 juta per hektare (ha) ini kemudian ditambah dengan kredit dari bank. Dengan demikian peremajaan kebun sawit bisa berjalan maksimal.

“Memang dananya tidak cukup (jika hanya Rp 25 juta). Kalau replanting itu kira-kira membutuhkan dana sampai Rp 58 jutaan. Karena itu Rp 25 juta ini diberikan tidak harus dikembalikan tapi kemudian kita kombinasikan dengan KUR (kredit usaha rakyat) Rp 33 juta dengan bunga 7 persen dari bank BUMN,” kata Rini.

Untuk di Kabupaten Rohul, katanya, kebun inti sawitnya ada di PTPN V. Dengan demikian pihak perusahaan pelat merah ini akan melakukan pembinaan teknis kepada petani.

“Ini sehingga penanamannya betul, pemupukan yang betul. Insyaallah setelah tiga setengah tahun mulai memproduksi (kebun sawit telah berbuah) produksinya bagus,” kata Rini.

Menurutnya, petani tidak perlu khawatir selama lahannya dalam replanting karena belum bisa berproduksi sawit.

“Tak usah khawatir, mereka (petani) bisa bekerja di kebunnya (lagi replanting) dan bisa mendapatkan pendapatan upah dari PTPN V,” kata Rini.

Rini menekankan PTPN V harus bertanggung jawab dalam pembinaan dengan menghasilkan produktivitas yang maksimal dari kebun rakyat.

“PTPN harus bertanggung jawab, pokoknya produktivitas sudah kita targetkan segini, ya harus sampai segini. Kalau tidak sampai, PTPN V harus nombok. Nah, tujuannya itu supaya manajemen PTPN V tetap komit. Ini semua kita lakukan bukan hanya PTPN V, tapi akan berlaku semua PTPN yang punya plasma inti,” katanya.

Gelar Paket Sembako Murah

Dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) Kementerian BUMN, Rini menggelar paket sembako dan minyak solar murah di Desa Kumain, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) di Riau.

“Paket murah ini sengaja kami berikan kepada masyarakat di sini dalam rangka ulang tahun Kementerian BUMN yang ke 22 tahun,” kata Rini.

Menurut Rini, pembagian paket sembako murah ini terdiri dari minyak 1 kilogram (kg), gula pasir 1 kg, satu bungkus teh dan kopi. Paket murah tersebut merupakan produk bersama sejumlah BUMN bidang perkebunan di Indonesia.

“Harga satu paketnya hanya Rp 11.000, murah kan? Ini kami gelar dalam rangka ulang tahun BUMN,” katanya dalam kunjungan kerjanya.

Selain paket murah tersebut, lanjut Rini, pihaknya juga menyediakan solar 5 liter yang diproduksi Pertamina. “Harganya hanya juga murah, 5 liter solar hanya Rp 10 ribu,” katanya.

Paket sembako dan solar ini hanya diperuntukkan masyarakat petani. Untuk di Desa Kumain, Kabupaten Rohul, disediakan dalam 25 ribu paket.

“Kiranya paket murah ini dapat membantu meringankan masyarakat desa di sini. Silakan nanti dibeli ditempat yang sudah disediakan,” tutupnya.

Sumber: Detik.com

,

John Siregar Pimpin GAPKI Bengkulu 2019-2024

John Irwansyah Siregar terpilih kembali sebagai Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Provinsi Bengkulu periode 2019-2024 dalam Musyawarah Cabang II dan Pelantikan Pengurus Periode 2019-2024, di Bengkulu, Rabu (10 April 2019).

Dalam pidatonya, John Siregar mengajak pengurus GAPKI Bengkulu bekerja untuk pembangunan kelapa sawit bersama dan mendukung program pemerintah melawan black campaign.

“GAPKI akan mendukung program pemerintah Bengkulu dalam hal membangun industri hilir sawit. Oleh karena itu, GAPKI Bengkulu juga meminta kepada pemda untuk mempercepat Peremajaan Sawit Rakyat dan Kemitraan. Dengan program ini akan meningkatkan produksi TBS di tingkat pekebun rakyat supaya mendukung kebutuhan CPO industri hilir di Bengkulu,” ujar John.

Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah memberikan dukungan besar kepada GAPKI sebagai wadah berhimpun seluruh perusahaan sawit yang dapat memajukan ekonomi Bengkulu.

Ia menghimbau seluruh pengusaha kelapa sawit dapat bergabung ke dalam GAPKI. “Dimana dapat menghimpun kekuatan dan perubahan yang luar biasa. Serta lebih mudah untuk mengatasi masalah,” ujar Rohidin Mersyah.

  • John Siregar mengajak pengurus GAPKI Bengkulu bekerja untuk pembangunan kelapa sawit bersama dan mendukung program pemerintah melawan black campaign.

Saat ini, perkebunan Sawit di Bengkulu sekitar 65 persen milik rakyat dan sisanya 35 persen adalah perkebunan swasta.

Joko Supriyono, Ketua Umum GAPKI, mengharapkan pengurus GABKI Bengkulu yang baru terpilih ini dapat meningkatkan industri Sawit khususnya di provins ini. Karena banyaknya tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan industri Sawit. Pada tahun lalu ekspor sawit mengalami penurunan dikarenakan adanya penurunan harga sawit dunia.

Hadir dalam pelantikan ini antara lain Joko Supriyono (Ketua Umum GAPKI), Kanya Lakshmi (Sekjen GAPKI), H.Muhammadsjah Djafar (Ketua GAPKI Kaltim), Azmal Ridwan (Dewan Pembina GAPKI Kaltim), Mustafa Daulay (GIMNI), dan pengurus GAPKI lainnya.

Sumber: Sawitindonesia.com

Konstruktif, Pertemuan CPOPC-Komisi Eropa

Dewan Negara-Negara Produsen Minyak sawit(Council of palm oil Producing Countries/CPOPC) yang dimotori Indonesia dan Malaysia terus melobi parlemen, pemerintah, dan Komisi Eropa agar rencana pembatasan dan pelarangan minyak sawit mentah (crude pim oil/CPO) untuk biodiesel di 28 negara Uni Eropa (UE) dibatalkan. Lobi-lobi tersebut berlangsung dengan konstruktif.

Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kemko Perekonomian Musdhalifah Machmud mengungkapkan, pertemuan dengan para pemangku kepentingan di UE berlangsung konstruktif. “Kami masih rapat terus. Waktunya sangat ketat. Mungkin larut malam kami baru bisa berbagi informasi,” tutur Musdhalifah yang dihubungi dari Jakarta, Selasa (9/4) malam.

Dalam kunjungan tersebut, misi gabungan melaksanakan pertemuan dengan para pemimpin UE untuk mengungkapkan keberatan terhadap aturan yang diskriminatif terhadap CPO. CPOPC meminta otoritas untuk menangani tindakan yang timbul dari penerapan The Delegated Act berupa pembatasan dan pelarangan CPO untuk biodiesel.

Delegasi Indonesia RI yang dipimpin Darmin Nasution antara lain beranggotakan Staf Khusus Kementerian Luar Negeri Peter F Gontha, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kemko Perekonomian Musdhalifah Machmud, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kemenko Perekonomian Rizal Affandi Lukman, Direktur Pengamanan Perdagangan Kementerian Perdagangan Pradnyawati, serta perwakilan asosiasi kelapa sawit nasional.

Para anggota delegasi menggelar pertemuan dengan Komisi Eropa, parlemen Eropa, dan Dewan Eropa serta berbagai pemangku kepentingan lainnya yang terlibat dalam rantai pasok industri sawit di Eropa. Misi tersebut merupakan tindak lanjut keputusan bersama Pertemuan Tingkat Menteri (Ministerial Meeting) CPOPC ke-6 di Jakarta pada 28 Februari 2019.

Surat Protes

Di sisi lain, Pemerintah Malaysia dan Indonesia mengirim surat protes kepada UE atas dugaan diskriminasi terhadap impor minyaksawitdari kedua negara produsen terbesar CPO di dunia itu.

Berdasarkan surat protes tersebut, Indonesia dan Malaysia mempertanyakan pernyataan UE bahwa minyak sawit tidak termasuk sebagai sumber bahan bakar nabati (biofuel) yang diproduksi secara lestari dan tidak memenuhi ketentuan renewable energy Directive (RED) II yang ditetapkan UE. Sebaliknya, UE menyatakan minyak kedelai dan minyak nabati lain di luar CPO berisiko rendah.

“Padahal, hasil riset UE sendiri menyimpulkan minyak kedelai berdampak padadeforestasiyang jauh lebih luas daripada minyak sawit,” demikian petikan surat tertanggal 5 April 2019 itu.

Kebijakan UE, menurut surat protes pemerintah RI dan Malaysia, memicu pertanyaan secara keseluruhan dan membuka peluang bahwa sikap proteksionisme politik dan ekonomi lebih mendasari pembuatan regulasi tersebut daripada keputusan yang didasarkan pada penelitian ilmiah.

“Dua pemerintahan kami memandang ini sebagai sebuah strategi ekonomi dan politik yang dibuat sengaja untuk menghapus minyaksawitdari pasar UE,” demikian isi protes Indonesia dan Malaysia kepada UE.

Pemerintah RI dan Malaysia menyebutkan, sedikitnya 13 juta orang (petani dan keluarganya) bergantung pada minyaksawitdi Malaysia dan Indonesia. “Ini merupakan kepentingan nasional mendasar bagi dua negara kami dan karena itu kami dengan tegas menolak regulasi tersebut,” demikian surat protes yang ditandatangani Perdana Menteri (PM) Mahathir Mohamad dan Presiden Jokowi tersebut.

Menko Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan, dalam pertemuan anggota CPOPC dengan pemimpin UE, CPOPC dengan sangat keras memprotes renewable energy Directive II, Delegated Act. “Kemudian disepakati untuk membahas langkah-langkah diskriminatif yang ditimbulkan otoritas UE mengenai pembatasan pengunaan minyak sawit untuk biofuel,” tutur Darmin.

Darmin menjelaskan, tujuan utama misi gabungan tersebut antara lain menyampaikan kekecewaan pemerintah RI dan dua produsen sawit lainnya, Malaysia dan Kolombia, serta melawan Delegated Act yang telah diadopsi Komisi Eropa pada 13 Maret 2019.

Menko Perekonomian menjelaskan, CPOPC memandang UU yang anti-kelapa sawit semata-mata merupakan kompromi politik di UE yang bertujuan mengisolasi dan mengecualikan minyak sawit dari sektor energi terbarukan. Kebijakan itu dikeluarkan demi keuntungan minyak nabati yang berasal dari bunga matahari (sun flower) dan minyak rapa maupun minyak nabati impor lainnya, seperti minyak kedelai yang kurang kompetitif.

Menurut Staf Khusus Kementerian Luar Negeri Peter F Gontha, Indonesia sangat menentang Delegated Act yang mengklasifikasikan minyak sawit sebagai produk yang tidak memperhatikan pembangunan berkelanjutan dengan alasan berisiko tinggi.

Sumber: Suara Pembaruan

Perjuangkan Komoditas Nasional, Gapki Dapat Apresiasi dari Wapres

Indonesia merupakan negara produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Namun, perang dagang minyak nabati dunia menghadapkan sawit dengan hambatan-hambatan perdagangan di pasar global. Padahal, ekspor sawit ini menjadi salah satu sumber pendapatan negara terbesar serta menyerap tenaga kerja yang sangat tinggi di Indonesia.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan,sawit merupakan salah satu potensi sumber daya alam yang bisa dikembangkan untuk memajukan Indonesia. Namun, upaya tersebut tidak akan tercapai jika tidak ada sinergi antara pemerintah dan pengusaha, yakni dalam meningkatkan ekspor, produktivitas, juga mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Hal tersebut disampaikan Jusuf Kalla saat memberikan sambutan acara penganugerahan Indonesia maju 2018-2019 di Jakarta .Senin (8/4). “Dulu migas kita ekspor. Nah sekarang kita impor. Kalau harga sawit turun, yang terkena dampak adalah petani-petani sawit kita. Maka yang bisa mengatasinya adalah entrepreneurship yang menguasai teknologi bersinergi dengan pemerintah,”kata Jusuf Kalla.

Pada kesempatan tersebut Jusuf Kalla menyerahkan Anugerah Indonesia Maju kategori Asosiasi Merah Putih kepada Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono. Sebagai asosiasi, Gapki dinilai telah berperan sebagai motor, akselerator, dan inovator dalam memperjuangkan kelapa sawit yang merupakan komoditas nasional di pasar global.

Ketua Umum Gapki Joko Supriyono menyampaikan terima kasih atas apresiasi ini. Joko bersyukur perjuangan Gapki bersama para petani dan tentunya pemerintah dalam memajukan industri sawit lndonesia serta melawan diskriminasi ataupun kampanye negatif terhadap industri nasional ini mendapatkan apresiasi dan perhatian dari masyarakat serta pemerintah.

Penjurian ajang penganugerahan ini dilakukan melalui serangkaian kegiatan riset dan seleksi, yaitu riset kualitatif (desk research), media monitoring, serta penilaian dewan juri yang terdiri atas Suryopratomo (pers); Rhenald Kasali (akademisi/ekonom); dan Tjipta Lesmana (akademisi/pakar politik).

“Penghargaan diberikan kepada tokoh atau pun institusi yang visioner dan memiliki komitmen memajukan Indonesia melalui visi-visinya,” kata salah seorang dewan juri Suryopratomo.

Sumber: Harian Seputar Indonesia

Indonesia dan Malaysia Sampaikan Keberatan

Indonesia dan Malaysia menyampaikan keberatan atas rencana larangan Uni Eropa terhadap sawit. Bagi Indonesia, keberatan dimaksud dikaitkan dengan nasib sekitar 20 juta warga yang secara langsung ataupun tidak langsung bekerja di usaha kelapa sawit

“Kemarin Presiden Joko Widodo sudah menandatangani surat bersama Perdana Menteri Mahathir tentang keberatan kita mengenai rencana Uni Eropa melarangsawitIndonesia dan Malaysia atausawitdunia,” kata Menteri Koordinator Kemari-timan Luhut Pandjaitan di Jakarta, Senin (8/4/2019).

Luhut mengharapkan lembaga swadaya masyarakat Indonesia juga terpanggil mengingat dampak bagi 20 juta war-ga tersebut. “Terkait soal lingkungan, berkali-kali saya katakan, kami itu tidak akan membuat kebijakan yang akan merusak generasi mendatang,” katamsi.

Menurut Luhut, kebijakan satu peta pun ditujukan untuk memperketat atau memperbaiki pengawasan pelanggaran dengan sistem dan teknologi saat ini. Sementara itu, pengendalian pasokan dan permintaan diarahkan untuk menjaga harga minyak sawit.

Tak hanya itu, melalui program replanting atau peremajaan tanaman, yang 40 persen dipunyai petani plasma, diupayakan peningkatan hasil dengan penggantian bibit yang baik, ” jadi lalau sekarang 1,9 hingga 2 ton per hektar, kami ingin dalam 5 hingga 10 tahun ke depan bisa 6 ton per hektar atau lebih. Itu akan memperkaya petani kita.” ujar Luhut.
la mengatakan, Indonesia pun tak ingin mengalami ketergantungan tinggi impor minyak mentah. Terkait hal tersebut, 20-30 persen minyak sawit akan dikonversi menjadi energi-

Program B20 pun mampu menghemat devisa yang sebelumnya keluar untuk impor minyak mentah. Langkah ini penting agar transaksi berjalan tidak terganggu. Nilai tambah pun dapat diperoleh dari produk turunan sawit.

“Ini semua adalah lingkaran besar buat kita. Jadi tidak sekadar memperjuangkan petani, tetapi juga memikirkan dampaknya kepada rakyat Indonesia,” Ujar Luhut. la mengatakan, apabila soal rencana larangan UE terhadap sawit ini masih berlanjut, maka opsi apa pun akan diambil ketika sudah menyangkut kedaulatan.

Dampak diskriminasi

Beberapa waktu lalu Koordinator Penelitian dan Pengembangan Jaringan Pekerja/Buruh sawit Indonesia Andy William Sinaga mengatakan, diskriminasi sawit atau minyak sawit mentah Indonesia di Uni Eropa berdampak sosial ekonomi.

Mcnurut Andy, kebijakan diskriminatif terhadap sawit akan meningkatkan angka kemiskinan seiring hilangnya pekerjaan dan jaminan sosia] para pekerja kelapa sawit.

Padahal, salah satu prinsip SDGi (tujuan pembangunan berkelanjutan) adalah mereduksi kemiskinan.

“Pemerintah perlu menjelaskan faktor dan dampak sosial ekonomi dari kebijakan diskriminatif pemerintah atau parlemen Uni Eropa terhadap produk sawit Indonesia di Uni Eropa.” kata Aruh yang juga Sekretaris Eksekutif Labur Institute Indonesia.

Sumber: Kompas

Indonesia Ancam Keluar dari Kesepakatan Paris

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution memimpin Delegasi RI ke Brussels, Belgia, pada 8-9 April 2019, dalam kerangka misi bersama (joint mission) negara-negara produsen sawit.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan, pemerintah menyiapkan tiga opsi untuk melawan diskriminasi Uni Eropa terhadap produk sawit nasional. Mulai dari gugatan ke pengadilan, mengadukan ke Organisasi Perdagangan Internasional (WTO), hingga mengancam keluar dari kesepakatan Pans (Paris Agreement).

Tiga langkah itu, menurut Luhut, akan ditempuh jika u-paya negosiasi yang dilakukan menemui jalan buntu. Saat ini, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution tengah memimpin Delegasi RI ke Brussels, Belgia, pada 8-9 April 2019, dalam kerangka misi bersama (joint mission) negara-negara produsen sawit yang tergabung dalam wadah Council of palm oil Producing Countries (CPOPC).

Hal itu merupakan respons Indonesia atas kebijakan diskriminatif Uni Eropa (UE) yang mengklasifikasikan produk kelapa sawit sebagai komoditas bahan bakar nabati yang tidak berkelanjutan dan berisiko tinggi / indirect land use change (ILUC) dan kini telah diadopsi dalam regulasi turunan (delegated act) dari kebijakan renewable energy Directive II (RED II). “Tujuan utama joint mission ini untuk menyampaikan kekecewaan dan melawan Delegated Act yang telah diadopsi Komisi Eropa pada 13 Maret 2019,” kata Darmin dalam keterangan resminya, kemarin.

Selama dua hari kunjungan tersebut, para delegasi akan melakukan pertemuan dengan komisi, parlemen, dan Dewan Eropa serta berbagai stakeholder yang terlibat dalam rantai pasok industri sawit di pasar Uni Eropa. Dalam misi ini, Indonesia datang bersama delegasi Malaysia dan Kolombia sebagai produsen terbesar sawit dunia.

Menurut Luhut, jika perundingan ini mentok, pemerintah akan membawa persoalan ini ke European Court. Proses gugatan di Pengadilan Eropa, kata dia, lebih singkat dibanding gugatan ke WTO yang memakan waktu bertahun-tahun sehingga lebih efektif dilakukan.

Energi hijau

Opsi lain yang bisa ditempuh, kata Luhut, ialah keluar dari Perjanjian Paris (Paris Agreement).”Opsi keluar dari Paris Agreement, kenapa tidak? Amerika saja bisa. Brasil saja bisa kok. Kenapa kita tidak bisa? Penghasil karbon ini sekarang paling banyak kan hutannya Indonesia, Brasil, sama Kolombia. Kolombia punya hutan juga besar.”

Untuk diketahui, Kesepakatan Paris atau Paris Agreement merupakan kesepakatan internasional berbasis hukum untuk mengurangi emisi gas rumah kaca pasca pada 2020. Hal itu diikrarkan dalam Konferensi Perubahan Iklim di Paris, Prancis, yang dihadiri 195 negara pada lima tahun silam.

Dalam poin kesepakatan itu, negara-negara secara kolektif harus melaporkan kemajuan penurunan emisi karbon. Indonesia sebagai negara pemilik hutan tropis terbesar bersama Kolombia dan Brasil, berkomitmen mengurangi emisi karbon 29 %, demi mencapai tujuan bersama pertemuan itu, yakni menghentikan suhu pemanasan bumi agar tidak melebihi 2 derajat Celsius.

Selain jalur diplomasi, kata Luhut, pemerintah juga punya cara lain guna mengantisipasi berkurangnya pasar sawit di Uni Eropa, yakni dengan diversifikasi pasar ekspor ke wilayah lain serta terus menggenjot penggunaan sawit di dalam negeri. “Program B20, B30, hingga nanti BI00 atau green energy, itu akan kita dorong,” tegasnya.

Sumber: Media Indonesia