,

Minyak Goreng Kemasan Untungkan Pengusaha Besar

Kebijakan pemerintah mewajibkan peredaran minyak goreng kemasan mulai 1 Januari 2020, menggantikan minyak goreng curah, dianggap hanya menguntungkan pengusaha besar.

Pasalnya, catatan PP Muhammadiyah, hampir 50 persen dari kebutuhan minyak goreng dalam negeri dikonsumsi dalam bentuk curah. Dan, kebanyakan minyak goreng tersebut kebanyakan diproduksi oleh pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UKM).

“Kebijakan ini jelas-jelas akan menguntungkan usaha besar yang ada dan sebaliknya tidak mustahil akan menjadi bencana dan malapetaka bagi pengusaha dan rakyat kecil,” ujar Ketua PP Muhammadiyah, Anwar Abbas, kemarin (8/10).

Dia memahami kebijakan minyak goreng kemasan bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat. Namun menurut dia, tidak tepat dilakukan dalam kondisi seperti sekarang ini.

Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Piter Abdullah menilai kebijakan tersebut akan merugikan konsumen karena adanya kenaikan harga. “Kebijakan ini menguntungkan industri, tapi bisa berdampak negatif terhadap konsumen,” ujar Piter kepada Fajar Indonesia Network (FIN), kemarin (8/10).

Tentu saja, menurut Piter minyak goreng kemasan bakal mendorong inflasi pada tahun depan. “Bisa mendorong inflasi, karena minyak goreng kemasan dipastikan lebih mahal,” kata Piter.

Sementara itu Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Sahat Sinaga memperkirakan industri minyak goreng Indonesia pada tahun depan bakal tumbuh sekitar 3 persen secara tahunan.

Alasannya, karena adanya kebijakan wajib penjualan minyak goreng dalam kemasan dan penerapan kembali pungutan ekspor minyak kelapa sawit mentah (Crue Plam Oil/CPO) dan produk turunannya yang sama-sama diterapkan mulai 1 Januari 2020.

“Secara langsung kebijakan tersebut terkait, saling melengkapi untuk meningkatkan daya tarik melakukan produksi dan peningkatan industri hilir CPO, terutama minyak goreng,” ujar dia.

Terpisah, Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Minyak Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Kanya Laksmi mengatakan, kebijakan minyak goreng dalam kemasan akan mengerek konsumsi domestik untuk produk CPO, dan pada akhirnya akn mengurangi ketergantungan dari ekspor.

“Kita sudah punya kebijakan B20 dan selanjutnya B30 untuk memacu konsumsi domestik. Ditambah lagi wajib minyak goreng kemasan menggantikan minyak jelantah selama ini, tentu saja akan berdampak bagi pertumbuhan industri CPO kita,” tukas dia.

 

Sumber: Fin.co.id

,

Industri Kemasan Tak Terdampak Signifikan

Kebijakan penggunaan kemasan sederhana pada minyak goreng di pasar tradisional dinilai belum akan mengangkat pertumbuhan produksi kemasan yang diproyeksi di level 6 %-7 % per tahun.

Direktur Eksekutif Federasi Pengemasan Indonesia Henky Wibawa menyampaikan arahan baru penggunaan kemasan sederhana untuk minyak goreng di pasar tradisional belum akan membuat industri kemasan kembali ke masa kejayaannya, yakni tumbuh 12%-13% per tahun.

“Pertumbuhan produksi kemasan hingga akhir tahun ini dan tahun depan masih akan di level 6%-7% per tahun. Tiga tahun terakhir [industri kemasan] sedikit melemah, sedangkan kalau berbicara 10 tahun lalu, pertumbuhan sampai dua digit,” katanya kepada Bisnis, Senin (7/10).

Kementerian Perdagangan melarang penjualan minyak curah kepada konsumen di pasar tradisional per 1 Januari 2020. Kebijakan wajib penjualan minyak goreng dalam kemasan akan menambah permintaan hingga 840.000 ton.

Ketua Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga mengatakan potensi pasar minyak goreng curah di pasar tradisional mencapai 4,2 juta ton tahun ini, dan 20 % di antaranya merupakan minyak jelantah. “Jadi yang dari pabrik itu cuma 3,3 juta ton.”

Untuk menekan biaya produksi, pihaknya akan memanfaatkan mesin Anjungan Minyak Goreng Higienis Otomatis (AMH-o) yang dikembangkan PT Pindad dan PT Rekind melalui anak usahanya PT Rekayasa Enegneering.

Sahat menyatakan mesin tersebut akan membuat proses pengemasan oleh peritel. Adapun, produsen minyak goreng akan menyebar mesin ke peritel-peritel tradisional di penjuru negeri. Menurutnya, modal awal memang cukup besar, tetapi break event point mesin itu hanya 1,5 tahun.

Henky menyatakan industri kemasan di dalam negeri siap memenuhi permintaan pengemasan pada tahun depan. Pasalnya, kemasan yang digunakan adalah kemasan fleksibel. Saat ini, 60%-70% pelaku industri kemasan lokal memproduksi jenis kemasan fleksibel.

Adapun, utilitas pabrikan kemasan saat ini rata-rata kurang dari 70%, di sisi lain utilitas optimal bagi industri kemasan setidaknya di posisi 80%. “Gaya hidup hari ini sedikit berubah. Hari ini orang membeli apa yang dibutuhkan benar-benar dan jenis kemasannya juga berbeda sekarang,” katanya.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiyono menyatakan arahan baru pada penjualan minyak goreng tidak akan berdampak signifikan pada industri plastik nasional. Walaupun teknologi yang digunakan pada pembuatan kemasan lebih tinggi, volume plastik yang digunakan tidak berubah. “[Arahan] itu kan lebih banyak ke masalah recycle saja,”Ujarnya.

 

Sumber: Bisnis Indonesia

,

2 Kebijakan Ini Bakal Dorong Pertumbuhan Industri Minyak Goreng pada 2020

Industri minyak goreng bakal menggeliat pada tahun depan, lantaran mendapat dukungan dari dua kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga memperkirakan industri minyak goreng Indonesia pada tahun depan dapat tumbuh 3% secara tahunan.

Hal tersebut terjadi lantaran adanya kebijakan wajib penjualan minyak goreng dalam kemasan dan penerapan kembali pungutan ekspor minyak kelapa sawit mentah (CPO) dan produk turunannya yang sama-sama diterapkan mulai 1 Januari 2020.

“Dua kebijakan ini tidak secara langsung korelatif, namun saling melengkapi guna meningkatkan daya tarik melakukan produksi dan peningkatan industri hilir CPO, terutama minyak goreng,” katanya ketika dihubungi Bisnis.com, Senin (10/7/2019).

Dia mengatakan kebijakan wajib penjualan minyak goreng dalam kemasan akan menambah permintaan terhadap komoditas tersebut hingga 840.000 ton mulai tahun depan. Angka tersebut diperoleh dari 20% kebutuhan minyak goreng curah tiap tahun yang mencapai 4,2 juta ton, yang selama ini diisi oleh minyak jelantah.

Adapun dalam kebijakan tersebut, Kementerian Perdagangan melarang penjualan minyak goreng dalam bentuk curah kepada konsumen mulai 1 Januari 2020. Ketentuan itu, akan difokuskan untuk pasar tradisional yang selama ini menjadi saluran utama penjualan minyak goreng dalam bentuk curah.

Sebagai pendukung kebijakan baru tersebut, menurut Sahat, para produsen akan menempatkan alat yang disebut sebagai anjungan minyak goreng higienis otomatis (AMH-o) di tiap pasar tradisional. Mesin tersebut akan berfungsi sebagai pengemas minyak goreng yang dijual pedagang pasar kepada konsumen.

Selain itu, mesin tersebut juga akan berfungsi sebagai detektor asal-muasal minyak goreng yang dijual pedagang. Pasalnya, dalam penerapannya para produsen akan menjual minyak goreng dalam ukuran besar, minimal 25 liter kepada pedagang pasar sebelum diecer ke konsumen dalam bentuk kemasan.

“Di alat itu juga akan dituliskan bahwa harga acuan minyak goreng adalah Rp11.000/liter, sesuai dengan Permendag No.58/2018. Dengan demikian, ketika penjual menjual minyak goreng di atas harga tersebut, konsumen dapat melaporkannya. Produsen nanti yang akan menegur penjual tersebut,” katanya.

Dia mengklaim ketika kebijakan pelarangan penjualan minyak curah dilakukan, harga minyak goreng tidak akan melampaui harga acuan yang ditetapkan dalam Permendag 58/2018 tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian Di Petani dan Harga Acuan Penjualan Di Konsumen.

Sebab, menurutnya kehadiran alat pengemas tersebut akan menghemat biaya pengiriman minyak goreng kepada pedagang pasar hingga Rp1.000/liter-Rp1.500/liter. Alhasil, harga di tingkat konsumen akan tetap berada pada level Rp11.000/liter.

Namun demikian, dia tidak menampik akan adanya protes dari masyarakat lantaran harga minyak goreng menjadi lebih mahal Rp500/liter. Pasalnya dalam Permendag No.58/2018, harga acuan minyak goreng curah ditetapkan Rp10.500/liter.

“Maka dari itu, perlu adanya sosialisasi ke konsumen dan pedagang mengenai kebijakan yang sebenarnya bersifat positif ini. Kami pernah mengajukan usulan supaya PPn minyak goreng dihapuskan sementara waktu, supaya harga minyak goreng kemasan di pasar tradisional bisa setara Rp10.500/liter, namun usulan kami ditolak pemerintah,” jelasnya.

Di sisi lain, dia mengatakan dengan adanya pencabutan pungutan ekspor CPO dan produk turunannya US$0 mulai 1 Januari 2020, akan membuat para produsen minyak sawit berlomba melakukan hilirisasi untuk pasar dalam negeri.

Pasalnya, dengan diberlakukannya kembali pungutan ekspor yang bersifat gradual menurut jenis produk CPO, maka industri hilir seperti minyak goreng akan menarik.

“Ketika pungutan ekspor dilakukan kembali, produk CPO di hulu nanti akan kena tarif lebih tinggi dibandingkan dengan produk hilir. Maka saya yakin produsen akan berbondong-bondong mengembangkan industri hilir CPO seperti minyak goreng,” ujarnya.

DAYA TARIK

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Minyak Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Kanya Laksmi mengatakan kebijakan wajib penjualan minyak goreng dalam kemasan akan menambah daya tarik industri CPO dalam negeri.

Hal itu, menurutnya akan membuat konsumsi domestik untuk produk CPO akan meningkat dan akhirnya mengurangi ketergantungan dari ekspor. Dia juga meyakini harga CPO global akan terkerek akibat adanya peningkatan permintaan dalam negeri RI.

“Kita sudah punya kebijakan B20 dan selanjutnya B30 untuk memacu konsumsi domestik. Ke depan ada tambahan permintaan dari industri minyak goreng untuk menggantikan posisi minyak jelantah yang selama ini beredar. Tentu hal ini akan berdampak baik bagi pertumbuhan industri CPO kita,” jelasnya.

Terpisah, Ketua Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) Abdullah Mansuri mengatakan pemerintah harus melakukan sosialisasi masif mengenai kebijakan wajib penjualan minyak dalam kemasan. Sebab, menurutnya kebijakan tersebut tergolong baru bagi para pedagang.

“Saya khawatir, para pedagang tidak mau menggunakan skema baru tersebut karena mereka nilai ribet. Apalagi harga jualnya lebih mahal dibandingkan minyak curah sehingga rawan tidak menarik bagi konsumen. Pemerintah juga harus menindak tegas  dan meningkatkan pengawasan kepada penjual yang masih menjual minyak goreng curah nantinya,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Suhanto mengatakan fokus pemerintah dalam menerapkan harga acuan terdapat pada minyak goreng kemasan sederhana. Jenis minyak goreng tersebut, menurutnya lebih banyak dijual untuk konsumen pasar tradisional.

“Kalau untuk minyak goreng jenis premium kita tidak atur harga acuannya. Sejauh ini berdasarkan pantauan Kemendag, harga jual produk minyak kemasan sederhana masih di bawah harga acuan,’ katanya.

Kendati demikian, dia mengklaim akan tetap melakukan pengawasan di pasar untuk menjaga harga komoditas tersebut tidak bergerak jauh dari harga acuan yang ditetapkan pemerintah. Pengawasan juga akan dilakukan kepada para pedagang yang masih menjual minyak goreng dalam bentuk curah ke konsumen.

 

Sumber: Bisnis.com

,

Pasar Minyak Goreng Bakal Ramai

Pungutan ekspor dan kewajiban penjualan dalam kemasan pada tahun depan akan mendorong pasokan minyak goreng di pasar dalam negeri.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga memperkirakan industri minyak goreng Indonesia pada tahun depan tumbuh 3% secara tahunan.

Hal tersebut terjadi lantaran adanya kebijakan wajib penjualan minyak goreng dalam kemasan dan penerapan kembali pungutan ekspor minyak kelapa sawit mentah (CPO) dan produk turunannya yang sama-sama diterapkan mulai 1 Januari 2020.

“Dua kebijakan ini tidak secara langsung korektif, namun saling melengkapi guna meningkatkan daya tarik melakukan produksi dan peningkatan industri hilir CPO, terutama minyak goreng,” katanya kepada Bisnis, Senin (7/10).

Dia mengatakan bahwa kebijakan wajib penjualan minyak goreng dalam kemasan akan menambah permintaan terhadap komoditas tersebut hingga 840.000 ton mulai tahun depan. Angka tersebut diperoleh dari 20% kebutuhan minyak goreng curah tiap tahun yang mencapai 4,2 juta ton, yang selama ini diisi oleh minyak jelantah.

Dalam kebijakan tersebut, Kementerian Perdagangan melarang penjualan minyak goreng dalam bentuk curah kepada konsumen mulai 1 Januari 2020. Ketentuan itu akan difokuskan untuk pasar tradisional yang selama ini menjadi saluran utama penjualan minyak goreng dalam bentuk curah.

Sebagai pendukung kebijakan baru tersebut, menurut Sahat, para produsen akan menempatkan alat yang disebut sebagai anjungan minyak goreng higienis otomatis (AMH-o) di tiap pasar tradisional. Mesin tersebut akan berfungsi sebagai pengemas minyak goreng yang dijual pedagang pasar kepada konsumen.

Selain itu, mesin tersebut juga akan berfungsi sebagai detektor asal-muasal minyak goreng yang dijual pedagang.

“Di alat itu juga akan dituliskan harga acuan minyak goreng Rpll.OOO/liter, sesuai Permendag No.58/2018. Ketika minyak goreng dijual di atas harga tersebut, konsumen dapat melaporkannya. Produsen yang akan menegur penjual tersebut,” katanya.

Dia mengklaim ketika kebijakan pelarangan penjualan minyak curah dilakukan, harga minyak goreng tidak akan melampaui harga acuan yang ditetapkan dalam Permendag 58/2018 tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian di Petani dan Harga Acuan Penjualan di Konsumen.

Kehadiran alat pengemas tersebut, menurutnya, akan menghemat biaya pengiriman minyak goreng kepada pedagang pasar hingga Rp1.000/liter-Rp1.500/liter. Alhasil, harga di tingkat konsumen akan tetap berada pada level Rp11.OOO/liter.

POTENSI PROTES

Namun, dia tidak menampik akan adanya protes dari masyarakat lantaran harga minyak goreng menjadi lebih mahal Rp500/liter. Pasalnya, dalam Permendag No.58/2018, harga acuan minyak goreng curah ditetapkan Rpl0.500/liter. “Maka dari itu, perlu adanya sosialisasi ke konsumen dan pedagang,” jelasnya.

Di sisi lain, dia mengatakan dengan adanya pencabutan pungutan ekspor CPO dan produk turunannya US$0 mulai 1 Januari 2020, akan membuat para produsen minya ksawit berlomba melakukan penghiliran untuk pasar dalam negeri.

Pasalnya, dengan diberlakukannya kembali pungutan ekspor yang bersifat gradual menurut jenis produk CPO,
maka industri hilir seperti minyak goreng akan menarik.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa sawit Indonesia (Gapki) Kanya Laksmi mengatakan kebijakan wajib penjualan minyak goreng dalam kemasan akan menambah daya tarik industri CPO dalam negeri.

Hal itu, menurutnya akan membuat konsumsi domestik untuk produk CPO akan meningkat dan akhirnya mengurangi ketergantungan dari ekspor. Dia juga meyakini harga CPO global akan terkerek akibat adanya peningkatan permintaan dalam negeri RI.

Ketua Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) Abdullah Mansuri mengatakan bahwa pemerintah harus melakukan sosialisasi dengan masif.

“Saya khawatir, para pedagang tidak mau menggunakan skema baru tersebut karena mereka nilai ribet. Apalagi harga jualnya lebih mahal dibandingkan minyak curah sehingga rawan tidak menarik bagi konsumen,” katanya.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Sunanto mengatakan fokus pemerintah dalam menerapkan harga acuan terdapat pada minyak goreng kemasan sederhana. Jenis minyak goreng tersebut, menurutnya lebih banyak dijual untuk konsumen pasar tradisional.

“Kalau untuk minyak goreng jenis premium kami tidak atur harga acuannya. Sejauh ini berdasarkan pantauan Kemendag, harga jual produk minyak kemasan sederhana masih di bawah harga acuan, katanya.

 

Sumber: Bisnis Indonesia

,

Butuh 2.500 Mesin Kemasan Buat Muluskan Larangan Minyak Curah

Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan akan melarang minyak goreng curah untuk diedarkan dan diperjualbelikan di pasar. Pelarangan ini akan berlaku mulai 1 Januari 2020.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga mengatakan, usulan pelarangan minyak goreng curah untuk diperjualbelikan sebenarnya sudah ada sejak tahun 2014. Namun, ketetapan tersebut ditunda.

Mundurnya kebijakan minyak goreng kemasan ini disebabkan masih belum siapnya industri minyak goreng untuk membuat pabrik kemasan. Saat ini, rata-rata kebutuhan minyak goreng curah per tahun berkisar 4,2 juta ton. Jika harus masuk kemasan semua, maka dibutuhkan 2.485 unit pembuat kemasan untuk 87 industri minyak goreng.

“Volume minyak goreng curah per tahun berkisar 4,2 juta ton. Maka perlu waktu untuk pengadaan mesin-mesin pengemasan yang jumlahnya berkisar 2.485 unit untuk 87 industri minyak goreng. Itulah sebabnya produsen minyak goreng melalui Assosiasi minta pengunduran waktu,” katanya, Minggu (6/10/2019).

Sahat Sinaga melanjutkan, kebijakan itu membuat persoalan baru muncul dimana minyak goreng kemasan harganya langsung meroket lantaran butuh banyak filling machine. Untuk itu, PT Pindad bersama Rekayasa Engineering (BUMN) berinovasi menciptakan filling machine sederhana.

Lebih lanjut, kata Sahat, mesin yang bernama AMH-o tersebut nantinya akan disebarkan ke seluruh pelosok-pelosok pasar tradisional untuk melakukan pengemasan dalam 1/4 liter, 1/2 liter dan 1 liter.

“Mudah dioperasikan dan sekaligus ada display HET. Murah dan bisa disebarkan di pelosok-pelosok pasar tradisional langsung ke konsumen (seperti mesin ATM)”, tutupnya.

 

Sumber: Wartatasik.com

,

2020, Minyak Goreng Wajib Pakai Kemasan

Konsumen membeli minyak goreng kemasan di minimarket Tangerang Selatan, Jumat (6/4). Kementerian Perdagangan mewajibkan produsen minyak goreng menjual minyak goreng kemasan sederhana dengan harga Rp 6500, Rp 10.500 dan Rp 11.000./pho KONTAN/Carolus Agus Waluyo/06/04/2018.

Mulai tahun depan, penjualan minyak goreng wajib menggunakan kemasan. Kewajiban ini sejatinya bergulir sejak 2018, tapi pengusaha meminta penundaan untuk mempersiapkan diri.

Kelak minyak goreng kemasan juga menggunakan harga eceran tertinggi (HET). Aturan Kementerian Perdagangan (Kemdag) menyebutkan, HET tertinggi sebesar Rp 11.000 per liter.

Selain itu, pada kemasan minyak goreng pengusaha wajib mencantumkan merek, produsen, dan Standar Nasional Indonesia (SNI).

Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita mengatakan, pemberlakuan wajib kemasan untuk menjamin kualitas minyak goreng. Sebab, minyak goreng curah belum bisa dipastikan kehigienisannya. “Resmi, nanti 2020, tidak ada minyak goreng curah sampai ke pelosok desa, pasar, dan toko,” ujarnya dalam Peluncuran Wajib Kemasan Minyak Goreng, Ahad (6/10).

Yang tidak kalah penting, wajib kemasan bisa menjaga harga minyak goreng melalui HET sesuai aturan main yang berlaku. Dengan begitu harga minyak goreng kemasan tidak bisa asal naik karena sudah ditetapkan. “Kelihatan merek dan produsennya, sehingga bisa ditegur,” ujar Enggar.

Selain kemasan, Kemdag memberlakukan kewajiban pasok domestik atawa domes-ire market obligation (DMO) minyak goreng sebanyak 20% dari total produksi. Sejatinya kewajiban ini bukan barang baru. Yang terbaru adalah, kewajiban DMO sebesar 20% berlaku hanya untuk minyak goreng kemasan, sebab tidak ada lagi produk curah.

Mengacu data Kemdag, total produksi minyak goreng nasional per tahun mencapai 14 juta ton. Dari jumlah itu, alokasi untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri sekitar 5,1 juta ton, dan sisanya untuk pasar luar negeri.

Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) siap menjalankan wajib kemasan minyak goreng. Apalagi pelaku usaha sudah mampu memproduksi minyak goreng dalam kemasan.

Sebab pengusaha meminta penundaan waktu wajib kemasan agar bisa membeli mesin baru yang bisa memproduksi minyak goreng dalam kemasan.

Seiring peralihan masyarakat menggunakan minyak kemasan dari sebelumnya curah, bakal meningkatkan pendapatan “Produksi naik untuk menggantikan itu,” kata Direktur Eksekutif GMNI Sahat Sinaga kepada KONTAN kemarin (6/10).

Menurut catatan Sahat, produksi minyak goreng untuk pasar domestik pada 2019 sebesar 4,8 juta ton. Di 2020, dia memperkirakan, ada peningkatan produksi menjadi 5,2 juta ton untuk menggantikan 20% minyak curah.

 

Sumber: Harian Kontan

Pertamina Tunggu Lisensi Proyek

PT Pertamina (Persero) masih menunggu terbitnya lisensi pengembangan kilang hijau menggunakan minyak sawit mentah atau CPO di kompleks Kilang Plaju, Sumatra Selatan.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar mengatakan pengerjaan kilang hijau [green refinery] yang menjadi bagian dari kerja sama Pertamina dan Eni SpA belum masuk tahap pembangunan fisik. Menurutnya, kedua pihak masih membahas berbagai persyaratan yang dibutuhkan agar proyek ini bisa bergulir.

“Ada beberapa persyaratan dari sisi teknologi, termasuk sertifikasi dari [penggunaan] minyak sawit. Ini masih sedang berlangsung pembicaraan teknologi dan persyaratan lainnya,” katanya, baru-baru ini.

Arcandra mengatakan syarat lisensi penggunaan CPO sebagai bahan baku juga diterapkan di sektor lain. Adapun, CPO yang dipasok harus memiliki International Sustainability and Carbon Certification (ISCC).

Bersama dengan Eni, Pertamina telah menandatangani kerja sama penjajakan bisnis hilir minyak mencakup potensi mengembangkan kilang hijau dan peluang perdagangan minyak dan produk lainnya pada September 2018.

Penjajakan kerja sama bisnis hilir migas tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan kesepakatan pengembangan green refinery, yaitu head of joint venture agreement untuk pengembangan kilang hijau di Plaju, serta term sheet CPO processing di Italia.

Rencana pengembangan kilang hijau atau green refinery hasil kerja sama dengan Eni ini rencananya menggunakan teknologi hydwtreating refinery, sama dengan yang berhasil dibangun Eni di Porto Maghera, Italia.

Nantinya, solar yang dihasilkan dari kilang ini berasal dari hidrogen murni, yakni hydrotreated vegetable oil (HV0), bukan methanol yang biasa digunakan untuk memproduksi biodiesel. Green diesel ini diklaim memiliki kandungan energi yang sangat tinggi.

Kilang hijau ini diharapkan mampu mengolah CPO sebanyak 20.000 barel per hari (bph) dan menghasilkan solar hijau [green diesel) sebanyak 17.800 bph. Perkiraan investasi skema pengembangan itu mencapai US$616 juta.

Beroperasinya kilang berbahan baku CPO oleh Pertamina juga berpotensi meningkatkan serapan minyak sawit mentah dalam negeri. Setidaknya, Pertamina berpotensi menyerap 1 juta ton CPO per tahun saat pengembangan proyek green refinery di Kilang Dumai dan Plaju bergulir.

Adapun, pengembangan pengolahan CPO menjadi bahan bakar nabati ditempuh Pertamina dengan cara coprocessing dan standalone. Co-Processing merupakan pencampuran regum CPO dengan stream kilang (diesel) untuk diolah secara bersama-sama di unit yang ada di kilang Pertamina.

Untuk green diesel, telah dilakukan ujicoba di Kilang Dumai pada 2015 dan 2019, sementara rencana pengembangan juga diarahkan di Kilang Cilacap dan Balongan. Adapun green avtur masih tahap kajian untuk diterapkan di Kilang Cilacap dan Balongan.

Sementara itu, pendekatan standalone merupakan penggunakan CPO 100% tanpa campuran dalam stream kilang yang diolah langsung di unit khusus. Pengolahannya merupakan hasil dari konversi unit kilang eksisting menjadi unit standalone biorefinery yang akan akan menghasilkan green diesel.

Sebelumnya, Direktur Pengolahan Pertamina Budi Santoso Syarif menjelaskan proyek kilang hijau tersebut akan fokus pada lima program di dua kilang Pertamina.

Untuk Kilang Dumai, akan dilakukan konversi total, konversi sebagian, dan membangun unit baru. Untuk Kilang Plaju, akan dilakukan konversi total dan juga pembangunan unit baru.

JARINGAN PIPA GAS

Pada perkembangan lain, PT Pertamina Gas (Pertagas) telah menyelesaikan pembebasan lahan jaringan pipa Gresik-Semarang.

Presiden Direktur Pertagas Wiko Migantoro mengatakan konstruksi proyek pipa gas dengan kapasitas 500 juta kaki kubik per hari (MMscfd) tersebut dapat lekas diselesaikan. Pipa dengan diameter 28 inci yang dibangun sejak 2015 tersebut dikerjakan dengan total nilai investasi senilai US$250 juta.

“Semoga akhir tahun [2019] selesai konstruksi,” katanya, Minggu (6/10).

Pengerjaan pipa sepanjang 267 kilometer (km) tersebut sebelumnya ditargetkan selesai pada pertengahan 2018.

Nantinya, pipa tersebut mengalirkan pasokan gas dari proyek lapangan Jambaran-Thing Biru (JTB) sebanyak 100 MMscfd. Namun, realisasinya harus menunggu beroperasinya proyek milik PT Pertamina EP Cepu (PEPC) ini pada 2021.

Dia mengungkapkan sembari menunggu beroperasinya JTB, Pertagas telah memperoleh alternatif sumber gas lain. “Sekarang sedang proses [alternatif pasokan gas],” ujarnya.

Selain itu, Pertagas juga telah memiliki pembeli gas. Hanya saja, Wiko masih enggan mengungkapkan siapa saja konsumen yang menyerap gas dari pipa Gresik-Semarang.

Sementara itu, Direktur Utama Pertamina EP Cepu Jamsaton Nababan mengamini bahwa penjualan produksi gas sebanyak 192 MMscfd akan dialirkan melalui pipa Gresik-Semarang.

Menurutnya, dengan cadangan gas JTB sebanyak 2,5 triliun kaki kubik (TCF), produksi JTB diharapkan dapat memberikan multiplier effect, khususnya untuk mengatasi defisit pasokan gas di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Hingga Juni 2019, engineering, procurement, and construction untuk gas processing facilities (EPC GPF) proyek JTB mencapai 26% atau lebih cepat 1% dari rencana sebesar 25%.

“Percepatan progress konstruksi ini merupakan bentuk komitmen PEPC untuk selalu progresif dalam rangka mengoptimalkan produksi cadangan migas nasional,” katanya.

Untuk mendukung target produksi onstream JTB pada 2021, PEPC akan melakukan pengeboran enam buah sumur secara bertahap, di antaranya empat sumur yang terletak di wellpad Jambaran East dan dua di wellpad Jambaran Central.

Tahapan pengeboran ditargetkan selesai pada kuartal 1/2021 untuk mendukung target onstream GPF pada kuartal 11/2021.

 

Sumber: Bisnis Indonesia

,

Pengusaha Siap Ikuti Aturan Wajib Kemasan Minyak Goreng

Konsumen membeli minyak goreng kemasan di minimarket Tangerang Selatan, Jumat (6/4). Kementerian Perdagangan mewajibkan produsen minyak goreng menjual minyak goreng kemasan sederhana dengan harga Rp 6500, Rp 10.500 dan Rp 11.000./pho KONTAN/Carolus Agus Waluyo/06/04/2018.

Pengusaha produsen minyak goreng siap mengikuti aturan wajib kemasan.

Aturan tersebut akan berlaku mulai tahun 2020 mendatang. Sebelumya aturan yang direncanakan sejak 2018 lalu itu diminta untuk diundur oleh pengusaha.

“Dulu kita lihat tidak cukup waktu untuk membeli mesin,” ujar Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga kepada Kontan.co.id, Minggu (6/10).

Saat ini pelaku usaha telah mampu memproduksi minyak goreng dalam kemasan. Meski akan terjadi penurunan laba, pengusaha yakin akan ada keuntungan melihat peralihan konsumsi masyarakat.

“Minyak bekas yang tidak terpakai membuat produksi naik menggantikan itu sehingga cost turun,” terang Sahat.

Sahat bilang pada tahun 2019 produksi minyak goreng untuk domestik sebesar 4,8 juta ton. Sementara tahun 2020 nanti akan ada peningkatan produksi menjadi 5,2 juta ton menggantikan 20% kebutuhan minyak curah.

Selai kebijakan wajib kemasan, Kementerian Perdagangan juga melanjutkan kewajiban pasok domestik atau domestic market obligation (DMO) minyak goreng yang telah berlangsung sejak tahun 2018. DMO masih akan dilakukan sebanyak 20% dari produksi total.

“Kewajiban DMO 20% tetap akan dilakukan dalam bentuk minyak goreng kemasan,” jelas Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita.

 

Sumber: Kontan.co.id

Merek Makanan Dunia ini Diduga Masih Terima Minyak Sawit Dari Kawasan Suaka Margasatwa

 

Rainforest Action Network (RAN) di tahun 2019 ini melakukan investigasi lapangan untuk mengungkap aktivitas perusakan lahan gambut di dalam kawasan Suaka Margasatwa Rawa Singkil yang digerakkan oleh merek-merek makanan ringan dan bank-bank besar dunia. Perusahaan-perusahaan ini telah mengadopsi kebijakan untuk mengakhiri deforestasi dalam rantai pasok mereka bertahun-tahun yang lalu namun masih terus memasok minyak kelapa sawit yang ditanam secara ilegal dari dalam hutan gambut Suaka Margasatwa Rawa Singkil yang dilindungi, bagian dari hutan hujan dataran rendah penting di Kawasan Ekosistem Leuser Sumatra yang terkenal di dunia. Minyak sawit ini kemudian digunakan untuk memproduksi makanan ringan yang dijual di seluruh dunia oleh Unilever, Nestlé, PepsiCo, Mondel?z, General Mills, Kellogg’s, Mars dan Hershey. “Bukti yang dihasilkan dari investigasi kami sangat jelas,” ujar Direktur Kebijakan RAN, Gemma Tillack, dalam keterangan resmi diterima InfoSAWIT, belum lama ini.

Lebih lanjut Gemma, terlepas dari kenyataan bahwa merek-merek besar ini secara terbuka telah berjanji untuk mengakhiri deforestasi. Faktanya mereka masih memasok minyak sawit yang bersumber dari perusahaan yang mendorong ekspansi perkebunan kelapa sawit ke dalam salah satu jantung lanskap konservasi prioritas dengan tingkat perlindungan tertinggi untuk mengatasi krisis iklim dan kepunahan satwa liar—hutan gambut dataran rendah di Kawasan Ekosistem Leuser.

“Pabrik kelapa sawit dalam investigasi ini sama sekali tidak memiliki sistem monitoring dasar untuk memastikan bahwa minyak sawit yang mereka kelola tidak bersumber dari perusakan hutan hujan, seharusnya perusahaan dengan komitmen tanpa deforestasi tidak lagi membeli dari pabrik ini apabila perusahaan memang memiliki itikad baik untuk menerapkan kebijakan yang telah mereka buat,” kata Gemma.

Kelestarian lanskap Singkil-Bengkung di dalam Kawasan Ekosistem Leuser —termasuk Suaka Margasatwa Rawa Singkil, hutan gambut Kluet dan hutan hujan dataran rendah yang menjadi penghubung— penting untuk dunia karena terdiri dari hamparan lahan gambut langka, dalam, dan merupakan salah satu penyerap karbon alami paling berharga dan efektif untuk bumi. Sebaliknya, ketika dikeringkan dan ditebang untuk perkebunan kelapa sawit seperti yang didokumentasikan dalam laporan ini, lahan gambut ini akan berubah menjadi bom karbon yang melepaskan polusi dalam jumlah yang sangat besar ke atmosfer selama bertahun-tahun.

Menjelang negosiasi Perjanjian COP PBB tahun 2015 di Paris, terjadi kebakaran gambut besar di Indonesia, yang didorong oleh ekspansi perkebunan kelapa sawit, apabila dikonversi jumlah polusi karbon yang dikeluarkan ke atmosfer lebih besar dari gabungan seluruh emisi karbon ekonomi Amerika Serikat. Diperkirakan bahwa emisi karbon dari kebakaran di kedua lahan gambut ini dapat berkontribusi hingga 7% dari total emisi tahunan Indonesia, merongrong kemampuan Indonesia untuk memenuhi komitmennya terhadap Perjanjian Paris.

Daerah hutan hujan basah dataran rendah ini telah dijuluki ‘ibukota orangutan dunia’, karena merupakan rumah bagi populasi dengan kepadatan tertinggi orangutan Sumatra yang terancam punah. Ini termasuk sub-populasi orangutan yang berbeda, beberapa ribu individu menunjukkan struktur sosial dan perilaku menggunakan alat yang unik dibandingkan sejumlah populasi orangutan lainnya. Wilayah Singkil-Bengkung juga merupakan habitat berkembang biak terbaik yang tersisa untuk spesies terancam punah seperti badak, gajah, dan harimau Sumatra. “Wilayah Singkil-Bengkung dari Kawasan Ekosistem Leuser akan menyajikan kesempatan langka apabila kita kelola dengan benar,” tutur Gemma.

Padahal srea ini masih memiliki habitat luas dan utuh untuk gajah, badak, orangutan, harimau, dan spesies lainnya yang tak terhitung jumlahnya untuk bertahan hidup, tetapi tanpa tindakan nyata oleh perusahaan makanan kecil dan bank-bank besar, harta karun dan penyerap karbon alami yang tak ternilai ini akan hilang ditebang dan dikeringkan.

RAN menuntut agar merek-merek yang terungkap berkontribusi dalam penghancuran ini berhenti membeli minyak kelapa sawit yang bersumber dari pabrik nakal yang teridentifikasi dalam penyelidikan, sampai pabrik-pabrik tersebut mampu membuat membuat sistem pemantauan, penelusuran, dan memastikan sistem kepatuhan yang transparan agar dapat diverifikasi untuk memastikan mereka hanya menerima kelapa sawit yang benar-benar bertanggung jawab. Selain itu, RAN juga menyerukan kepada perusahaan untuk menempatkan produsen yang melanggar aturan deforestasi dalam daftar larangan membeli, serta meminta bank-bank yang mendanai untuk memperkuat persyaratan pembiayaan bagi kliennya agar berhenti memasok kelapa sawit ilegal dan memperkuat sistem pemantauan dan kepatuhan hingga pemasok pihak ketiga.

 

Sumber: Infosawit.com

Bea Keluar CPO Ditunda, Emiten Sawit Gembira

JAKARTA. Pemerintah menunda pungutan bea keluar ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dan turunannya. Pertimbangannya, pemerintah tidak ingin membuat harga CPO dan turunannya kian tertekan.

Semula, kebijakan ini akan berlaku 1 Oktober 2019. Namun rencana tersebut mundur menjadi 1 Januari 2020.

Para produsen CPO menyambut positif kebijakan pemerintah tersebut. PTSinar Mas AgroResources and Technology Tbk(SMAR) menilai, penundaan pengenaan bea keluar CPO ini meringankan beban industri CPO. Sebab saat ini harga pasar CPO internasional tengah melemah dan berdampak pada korporasi serta petard.

Investor Relation Sinar Mas Agribusiness and Food Pinta S Chandra menilai, kebijakan tersebut akan memberikan dukungan terhadap harga buah sawit di Indonesia. Maklum, komposisi penjualan ekspor SMAR sebesar 40%-50% dari total penjualan. Per semester 1-2019, SMAR mencatatkan penjualan sebesar Rp 17,81 triliun.

PT Mahkota Group Tbk (MGRO) menilai, jika pungutan bea keluar tetap dilakukan seperti jadwal semula, maka harga CPO di level petani akan jatuh. “Karena pihak pengekspor CPO tentu akan menekan harga untuk mendapatkan keuntungan setelah dibebani bea keluar. Apalagi harga pasaran CPO sedang tertekan,” kata Elvi, Sekretaris Perusahaan MGRO.

Program B30

Meski begitu, pemberlakuan bea keluar CPO mulai 2020 bakal bertepatan dengan penerapan program campuran minyak nabati 30% ke bahan bakar minyak (BBM) jenis solar alias B30. Elvi berpendapat, pemberlakukan secara bersamaan justru positif. Pasalnya, B30 akan memacu pemakaian CPO dalam negeri, sehingga pengekspor tidak tergantung pasar ekspor.

PT Tunas Baru Lampung Tbk (TBLA) sudah bersiap menyambut program B30. Perusahaan ini akan menambah kapasitas pabrik biodiesel di Lampung dan diproyeksikan kelar di akhir 2020.

Saat ini, TBLA telah memiliki pabrik di Palembang, Sumatra Selatan dan Surabaya, Jawa Timur. Ekspansi TBLA akan menambah kapasitas pengolahan biodiesel 1.500 ton per hari. Sebelumnya, kapasitas total pabrik biodiesel TBLA cuma 1.000 ton per hari.

Wakil Direktur Utama TBLA Sudarmono Tasmin mengatakan, secara tahunan, produksi biodiesel TBLA akan bertambah dari 300.000 ton menjadi 750.000 ton. Permintaan dari dalam negeri menurut dia sudah terlihat. TBLA mengaku telah mendapat pesanan dari Pertamina, AKR dan Shell. Dari luar negeri, TBLA juga dapat permintaan dari China.

Sedang produsen bahan campuran biodiesel, fatty acid methyl ester (FAME)SMARbelum akan menambah kapasitas pabrik. DirekturSMARAgus Purnomo mengatakan, saat ini, produksi biodiesel hanya 6 juta-7 juta ton per tahun dari kapasitas terpasang secara industri sebesar 12 juta ton per tahun.

Penjualan FAME berkontribusi 15% terhadap total pendapatan SMAR. Seluruh FAME ini dn\’ual ke pasar dalam negeri. Untuk pasar internasional, SMAR menjual dalam bentuk CPO yang selanjutnya akan diolah menjadi biodiesel oleh pembelinya di luar negeri.

 

Sumber: Harian Kontan