Sustainable Planter Perkebunan Kelapa Sawit

Perkebunan Kelapa sawit telah menjadi objek yang sangat seksi dibicarakan didunia sejak 15 tahun terakhir ini, dengan semua pro dan kontra dalam berbagai diskusi yang diadakan oleh para stakeholders sawit. Nyatanya tanaman sawit merupakan sumber minyak nabati yang paling efisien dan efektif untuk melindungi kerusakan hutan yang lebih jauh dibelahan dunia ini, karena produktivitas minyak sawit paling tinggi per ha dibandingkan dengan minyak nabati lainnya, sehingga tidak membutuhkan areal yang luas untuk menghasilkan minyak nabati dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia akan minyak nabati, baik untuk kebutuhan pangan maupun non pangan.

Salah satu topik yang paling hot dibicarakan sejak tahun 2003 adalah Sustainable palm oil ((Minyak sawit Berkelanjutan), dimulai dengan rapat pertama RSPO (Roundtable Sustainable Palm Oil) di Malaysia tahun 2003 yang dihadiri oleh 200 peserta dari 16 negara. Sejak rapat perdana tersebut, RSPO dengan agresif mengembangkan prinsip-prisip dan kriteria berkelanjutan sawit, dan mulai membuka kantor perwakilannya di Jakarta pada tahun 2006.

Disisi lain, Pemerintah Indonesia sadar dan sangat peduli terhadap praktek berkelanjutan di perkebunan sawit, terbukti dengan diwajibkannya penerapan dan sertifikasi ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) bagi perkebunan besar dan perkebunan rakyat. Menurut Dirjen Perkebunan, sampai dengan pertengahan Desember 2018, sertifikasi ISPO telah mencakup 450 Perusahaan, 4 KUD Plasma, 3 Koperasi Swadaya, dengan total luas kebun yang sudah disertifikasi 3.099.222 ha dari total kebun sawit seluas 14 juta ha. Masih banyak pekerjaan dan proses sertifikasi ISPO yang haru dilakukan agar seluruh perkebunan sawit di Indonesia dipastikan menjalankan prinsip, kriteria dan praktek sawit berkelanjutan. Kerjasama antara Pemerintah, Pengusaha, Petani, Planter dan Lembaga Penelitian/ Pendidikan sangat niscaya dan dibutuhkan untuk mewujudkan niat baik ini.

Dibalik sukses tidaknya penerapan prinsip dan kriteria “Sustainable palm oil (SPO)”, ada sosok yang sangat penting yang sekaligus menjadi aktor utama di perkebunan kelapa sawit. Sosok tersebut adalah Planter, yang merupakan the man behind SPO, yang merupakan sosok penting sukses tidaknya penerapan SPO di perkebunan sawit. Dengan demikian, program pengembangan Planter Profesional seharusnya mulai berubah dan wajib mencakup pengembangan kompetensi yang berbasiskan keberlanjutan, sehingga tidak hanya berpaku kepada pengembangan kompetensi teknis agronomis/pks dan manajemen perkebunan seperti yang selama ini dilakukan.

Praktek dan Tatakelola Perkebunan telah berubah, SOP dan kebijakan perusahaan telah mengikuti perubahan tata kelola tersebut, namun apakah pengembangan para Planter telah mengikuti sejalan dengan perubahan tersebut? Perubahan dan tantangan dunia perkebunan setiap dekade tidaklah sama, tentunya tidak terlepas dari dinamika yang terjadi di dunia perdagangan komoditi seperti persaingan/perang dagang, proteksi dan persyaratan dari negara/masyarakat pembeli, kualitas produk dan hal lainnya. Bila kita ambil benang merah dari semua dinamika diatas, maka kita dapat simpulkan bahwa Masyakat Dunia, semakin hari semakin peduli akan “Kelestarian Hidup” dan “Kesehatan Hidup”, yang tentunya akan tercermin pada udara, air, tanah dan lingkungan yang bersih dan serta manusia yang semakin sehat.

Perubahan di dunia perkebunan, berdampak langsung dengan perubahan yang terjadi pada para Planter, yang bisa kita lihat dengan kasat mata. Dekade ini sangat menarik, karena kita bisa melihat ke tiga tipe/karakter Planter, yaitu Old Planter, New Planter dan Sustainable Planter masih eksis dan berkarir di dunia perkebunan saat ini. Ketiga tipe Planter diatas sangat berbeda satu dengan yang lainnya, dan terkadang terjadi gesekan dalam bekerja bersama-sama di dalam sebuah perusahaan perkebunan. Namun demikian sejalan dengan perubahan waktu, persyaratan pasar/konsumen serta kebijakan pemerintah, maka para Old Planter telah berubah menjadi New Planter dan selanjutnya akan menjadi Sustainable Planter guna menyongsong era Industri 4.0 di dunia Perkebunan.

Planter yang baru memulai karir di akhir abad 2021 ini telah terlahir di dalam era Sustainability, mereka telah belajar dan melihat praktek kerja yang menunjang atau tidak menunjang konsep Keberlanjutan. Mereka sangat kritis akan fakta perusakan lingkungan dan kehidupan yang tidak sehat.

Fakta ini, kembali menunjukkan bahwa sangatlah diperlukan pengembangan kompetensi professional planter dibidang sustainability. Kompetensi sustainability, seharusnya tidak hanya dimiliki oleh seorang sustainability manager, tetapi harus dimiliki oleh para Planter, karena merekalah pelakunya. Perusahaan yang mengembangkan Kompetensi Keberlanjutan pada Planter mereka, maka akan mendapatkan banyak manfaat yang terukur maupun tidak terukur, yang pada akhirnya akan mengurangi biaya atau resiko yang yang diakibatkan oleh praktek kerja yang tidak sejalan dengan prinsip dan kriteria Berkelanjutan.

Sustainable Planter adalah Sustainablity Manager di dalam lingkup kerja yang menjadi tanggungjawabnya, baik tanggung jawab fisik, lingkungan, keuangan maupun SDM. Seorang Sustainable Planter akan mengurangi resiko temuan yang terkait dengan pemeriksaan sertifikasi ISPO, RSPO dan sertifikasi lainnya. Seorang Sustainable Planter akan meringankan pekerjaan dari Sustainability Manager. Seorang Sustainable Planter dibutuhkan dalam rangka membawa Industri Perkebunan ke Era Industri 4.0.

Indonesian Planters Society (IPS), akan bekerjasama dengan para stakeholder perkebunan dalam mengembangkan Kompetensi, Pelatihan dan Sertifikasi Para Sustainable Planter. Sebuah pekerjaan yang tidak mudah, namun bila semua Stakeholders Utama Perkebunan (Pemerintah, Pengusaha, Peneliti/ Pendidik dan Planter) bersatu dan bersinergi dalam mewujudkannya, maka pekerjaan tersebut akan mudah, dan pada akhirnya akan melahirkan Kinerja Dunia Perkebunan yang Menguntungkan bagi semua Stakeholders Utama. Selamat Datang Para Sustainable Planter. Selamat Mensukseskan Era Industri 4.0.

Sumber: Mediaperkebunan

Menakar Masa Depan Kepala Sawit di Eropa

Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas yang secara strategis menghubungkan negara-negara berkembang dengan Uni Eropa (EU). Negara-negara Uni Eropa sampai dengan tahun 2017 menjadi importir minyak kelapa sawit terbesar kedua di dunia, setelah India. Negara-negara di kawasan tersebut mengimpor minyak kelapa sawit dari negara-negara Asia seperti Indonesia, Malaysia, dan Thailand yang ketiganya menyumbang tiga perempat dari seluruh impor minyak kelapa sawit di pasar EU.

Dari sisi penggunaan, hampir 50% dari minyak kelapasawitdi pasar EU dipergunakan dalam proses produksi selanjutnya untuk biodiesel, pakan ternak, produksi makanan, sumber energi listrik, dan pemanas.

Meskipun demikian, perkembangan pasar di Eropa dimungkinkan akan sedikit bergejolak. Meskipun menjadi salah satu importir terbesar di dunia saat ini, EU berencana untuk melarang impor minyak kelapa sawit.

Tentu saja jika larangan ini diimplementasikan, dampaknya akan secara langsung menekan ekspor Indonesia dan bisa memengaruhi neraca transaksi berjalan Indonesia yang sudah mengalami defisit sebesar 3,37% dari PDB pada tahun 2018.

Setidaknya ada tiga narasi yang perlu dipahami mengenai rencana pelarangan impor kelapa sawit di Eropa yang bisa ditarik ke belakang sejak setidaknya sepuluh tahun terakhir. Pertama,renewable energy Directive (RED). Akar kontroversi dapat ditelusuri sejak tahun 2008 ketika Uni Eropa, melalui RED menetapkan persyaratan bahwa pada tahun 2020, negara-negara Uni Eropa haras mencapai porsi 10% dari semua balian bakar transportasi dan setidaknya 20% dari total konsumsi energi yang berasal dari sumber terbarukan (renewable).

Meskipun didasari motivasi yang sifatnya ekologis, peraturan tersebut ternyata memiliki efek samping yang tidak terduga yang memberikan insentif bagi para petani di negara-negara pengekspor minyak kelapa sawit untuk beralih dari menanam tanaman pangan.

Kebutuhan untuk memenuhi biofuel murah di negara-negara Eropa meningkatkan permintaan impor biodiesel, terutama dari Argentina dan Indonesia. Menyikapi hal ini, Komisi Eropa kemudian memutuskan untuk memperkenalkan kebijakan anti-dumping pada biofuel pada 2013. Akibatnya, sepanjang tahun 2012 hingga 2014, impor minyak sawit mentah meningkat sebesar 1,4 juta ton.

Kedua, RED yang kemudian direvisi. Revisi RED yang baru kemudian ditetapkan pada tahun 2015. Berdasarkan aturan ini, agar bisa
dianggap “berkelanjutan”, biofuel setidaknya haras memenuhi beberapa persyaratan: pencapaian penghematan

Gas ramah kaca minimal 35% dibandingkan dengan bahan bakar fosil; proses penanaman yang tidak dilakukan di area yang dikonversi dari lahan dengan stok karbon tinggi seperti hutan dan lahan basah; dan proses produksi yang tidak dilakukan di atas tanah dengan keanekaragaman hayati yang tinggi.

Atas dasar ini, kelompok tani dan “kelompok hijau” – the green group, di Eropa meminta larangan penggunaan minyak kelapa sawit dan minyak kedelai untuk bahan bakar hayati. Permintaan ini atas alasan dugaan kerusakan lingkungan dan hutan di Asia dan Amerika Selatan yang juga berdampak pada ketidakseimbangan pasokan pangan global dan emisi karbon.

Peraturan yang lebih ketat kemudian ditetapkan pada Januari 2018. Peraturan bara ini mensyaratkan bahwa tingkat konsumsi maksimum biofuel dari semua bahan bakar transportasi diturunkan menjadi hanya 7% pada tahun 2030. Selanjutnya, minyak kelapa sawit akan dihapus sepenuhnya pada tahun 2030. Selain itu, peraturan ini juga menyarankan larangan bantuan keuangan untuk penggunaan minyak sawit sebagai bahan bakar nabati.

Ketiga, opini berbeda antar negara anggota EU dan organisasi internasional. Meskipun demikian, negara-negara anggota EU nyatanya memiliki pendapat yang berbeda-beda berkaitan dengan masalah ini. Sebagai contoh, pemerintah Prancis mengumumkan bahwa mereka akan mengadopsi peraturan tersendiri dalam penggunaan minyak kelapa sawit sebagai bahan produksi biofuel. Di sisi lain, negara ini
bara saja mengizinkan pendirian biorefinery milik perusahaan Total yang akan mengimpor minyak kedelai dan minyak kelapa sawit.

Sama halnya, impor minyak kelapa sawit ke negara Belanda juga meningkat sepanjang tahun 2016 hingga 2017 sebesar lebih dari 2 Miliar EUR, yang merupakan penambahan terbesar dalam beberapa tahun terakhir.

Dalam tataran multilateral, Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) juga meminta agar negara-negara Eropa memperlunak peraturan anti-dumping terhadap biodiesel pada September 2017. Arahan ini telah menciptakan dorongan baru untuk permintaan biodiesel Argentina dan ekspor biodiesel minyak sawit dari Indonesia.

Indonesia saat ini mengekspor 55% dari total minyak kelapa sawit dunia senilai US$ 18,5 miliar pada 2017. Tidak hanya itu, perekonomian regional di beberapa provinsi juga sangat bergantung pada komoditas ini.

Provinsi-provinsi di Kalimantan dan Sumatra memasok 96% dari total produksi minyak sawit Indonesia. Untuk itu, daerah-daerah tersebut cukup sensitif terhadap pasar minyak sawit global terkait dengan harga dan permintaan. Misalnya, ketika indeks harga CPO turun dari 717 ke 601 selama periode 2016-2017, penurunan itu juga mengakibatkan penurunan pertumbuhan regional sebesar 0,24% secara rata-raka. di semua provinsi di Sumatra.

Bisa dipahami jika kemudian pemerintah Indonesia juga cukup aktif terlibat dalam diskusi global tentang masalah ini. Pada November 2018, pemerintah menyelenggarakan sarasehan untuk para peneliti dari Eropa dan pencinta lingkungan untuk membangun pemahaman bersama tentang industri ini. Serangkaian lokakarya terkait dengan industri kelapa sawit diselenggarakan secara terorganisir difasilitasi oleh Institut Pertanian Bogor (IPB) di Bogor, Jawa Barat. Program ini juga memasukkan kunjungan ke Jambi untuk mengamati bagaimana industri kelapa sawit dijalankan.

Pemerintah Indonesia juga berusaha mempromosikan biodiesel untuk mempercepat penyerapan domestik di tengah ketidakpastian pasar global. Pemerintah berencana untuk menerapkan penggunaan untuk campuran biodiesel 20% (B20) di seluruh negeri. Penelitian juga sedang dilakukan untuk meningkatkan porsi biodiesel dalam bahan bakar dari 20% hingga 30% (B30), atau bahkan 100% (B100).

Namun pandangan dua sisi secara berimbang dalam kasus ini sangat dibutuhkan. Klaim tentang deforestasi yang kerap menyeret kelapa sawit dan potensi ekonomi yang strategis selalu membelah perspektif komoditas ini. 

Sumber: Harian Kontan

Petani Swadaya Lebih Membutuhkan Dana BPDPKS Daripada Plasma

Hibah BPDPKS sebesar Rp25 juta/ha untuk peremajaan kelapa sawit rakyat, menurut Ketua Asosiasi Petani Kelapa sawit Indonesia Sumsel yang juga Wakil Bupati Banyuasin , Slamet Sentono , selama ini hanya dinikmati petani plasma saja, padahal yang paling membutuhkan adalah petani swadaya.

“Sekarang ada dana BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) untuk peremajaan kelapa sawit rakyat dengan dana hibah Rp25 juta/ha. Sampai sekarang dana ini baru diberikan pada petani eks plasma saja, padahal yang paling membutuhkan petani swadaya. Petani plasma punya inti dan selama ini mereka masih dibina,” katanya.

Dana hibah Rp25 juta juga harus ditambah tabungan sendiri atau kredit bank Rp35 juta/ha. Inti ada yang masih ikut dalam peremajaan dan ada juga yang melepas. Di dalamnya juga ada komponen biaya hidup selama
tanaman belum berbuah.

“Dulu petani swadaya dengan hanya modal Rp5juta mampu membangun kebun sendiri dengan kelemahannya bibit asalan. Sekarang kalau Rp25 juta diberikan pada petani swadaya itu sudah cukup tanpa perlu tabungan sendiri atau kredit bank. Dengan dana sebesar itu bibit yang digunakan bersertifikat. Jatah hidup tidak perlu masuk dalam komponen peremajaan karena petani bisa mencari sendiri,” katanya.

Masalahnya adalah BPDPKS tidak percaya pada petani swadaya. Bila dana disalurkan pada petani swadaya takutnya tidak jadi kebun.

Secara umum keberpihakan pemerintah pada petani swadaya masih kurang. Contohnya Permentan nomor 1 tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Produksi Pekebun.

Pada waktu pembahasan, kepentingan yang masuk semuanya petani plasma sedang petani swadaya tidak.

“Sebagai ketua Apkasindo Sumsel waktu itu saya paling ngotot memperjuangkan masuknya kepentingan petani swadaya. Ketua Tim Prof Ponten Naibaho waktu itu menolak. Saya katakan ada tiga macam petani yaitu petani plasma, swadaya dan HGU. Permentan ini lebih banyak ditujukan untuk kepentingan “petani HGU”, sedang petani swadaya dimana-mana cenderung dimarginalkan,” katanya.

Karena tidak diterima akhirnya Apkasindo masuk melalui jalur DPR RI. Dengan melobi Ketua Komisi IV DPR RI, Edhy Prabowo akhirnya kepentingan petani swadaya bisa masuk. Syaratnya pekebun swadaya harus membentuk kelembagaan dan membuat perjanjian dengan PKS. Dengan cara ini maka petani swadaya bisa mendapatkan harga seperti petani plasma.

Saat ini program pemda Kabupaten Banyuasin adalah membentuk kelembagaan petani swadaya. “Kita kumpulkan petani
swadaya supaya membuat kelembagaan. Saya panggil juga PKS supaya membuat MoU untuk membeli TBS dari kelembagaan petani swadaya ini. Kalau tidak mau silakan keluar dari Banyuasin,” katanya.

Salah satu masalah yang dihadapi oleh petani kelapa sawit di Banyuasin adalah tumpang tindih lahan masyarakat dengan izin perkebunan. Saat ini ada sertifikat tanah milik masyarakat tahun 2002 dan 2006 yang ternyata di klaim masuk HGU perusahaan perkebunan.

\’Untuk tahun 2006 saya tidak bisa berbuat apa-apa karena camat yang menandatangani rekomendasi untuk penerbitan sertifikat sudah meninggal. Sedang tahun 2000 camatnya masih ada. Dia bilang jangan diurusin pak masalahnya terlalu rumit,” katanya.

Sebagai wakil bupati. Slamet minta sertifikat yang sama-sama diklaim asli itu dibawa ke Polda. Nanti dari hasil pengujian yang suratnya paling tua itu yang akan diakui pemerintah Kabupaten Banyuasin. “Tetapi sampai sekarang perusahaan tidak berani menunjukkan sertifikat aslinya,” katanya.

Perusahaan minta pemkab untuk mediasi. Opsinya lahan masyarakat diambil alih perusahaan dengan cara membeli. Opsi lainnya adalah pengurangan luas lahan yang akan di HGUkan yang lahannya dimiliki petani.

“Situasi ini terjadi karena pada masa lalu pemerintah sangat berpihak pada perusahaan. Tanah disini habis untuk izin perusahaan semua. Waktu itu oknum pemerintah mendapat fee Rpi juta untuk 1 ha. Sekarang dengan adanya moratorium perusahaan tidak bisa lagi ekspansi,” katanya.

Banyak HGU yang dibuat tanpa melihat kondisi lahan. Jadi sekarang pemkab harus melihat bagaimana sejarah HGU masing-masing perusahaan bisa terbit. Lahan sudah habis oleh perusahaan, ketika mau membangun plasma sebesar 20% lahannya milik masyarakat tidak ada. Ini yang menjadi sumber keributan.

Lahan yang ada sekarang adalah lahan sisa yaitu lahan gambut dan pasang surut. Lahan bagus adanya di hutan lindung. Sehingga perusahaan terpaksa membangun kebun plasma di areal HGUnya. Selain itu banyak perusahaan yang berdiri sebelum tahun 2007. Mereka tidak wajib membangun plasma dan umumnya kebunnya di lahan mineral yang bagus.

Saat ini perusahaan yang beroperasi adalah PT Daya Semesta Agro Persada, yang beroperasi sejak tahun 1997. Perusahaan selama ini tidak punya plasma dan baru membuka plasma tahun 2018 mengambil alih izin dari perusahaan lain yang tidak jadi membuka plasma di Kecamatan Air Kumbang sebesar 1.000 ha.

Kemudian PT Tunas Baru Lampung yang punya plasma. PT Andina Agro Plasma yang membuka kebun plasma dulu baru inti. Beberapa kebun plasma saat ini sudah ada yang harus diremajakan. Selain itu sudah ada yang lunas. Kebun plasma PTPN sudah waktunya diremajakan tetapi mereka masih enggan karena masih mendapat penghasilan Rp3-4 juta/bulan.

Yunus Wakil Ketua APKASINDO Sumsel menyatakan sebenarnya yang dominan adalah petani kelapa sawit swadaya. Mereka membangun kebun dengan biaya sendiri. Bibit yang digunakan ada yang bersertifikat dari perusahaan kecambah sawit yang resmi ditetapkan pemerintah. Ada juga benih spanyol atau separuh nyolong yaitu bibit yang dibeli dari pegawai perkebunan, terutama PTPN. Oknum karyawan PTPN diam-diam menjual bibit perusahaan kepada petani. Sedang yang lainnya adalah bibit mariles, bibit asalah dari kebun.

Kebun swadaya ini booming sejak tahun 2006. Semua orang berlomba-lomba menanam sawit karena harganya yang bagus dan melihat petani plasma sejahtera. Bahkan dura juga laku. Pada awalnya petani menanam sawit ditengah padi dan jagung.

Sumber: Mediaperkebunan

Solusi Baru untuk Industri Sawit

THE Nature Corservancy memelopori pendekatan development by design (DBD) dalam menyelesaikan permasalahan yang melingkupi industri kelapa sawit di Indonesia.

Country Director The Nature Conservancy Indonesia Rizal Algamar mengatakan DBD memperhitungkan pentingnya mata pencaharian berkelanjutan (pembangunan) dan konservasi yang seakan menjadi kutub berseberangan selama ini.

“Pendekatan DBD sedang diujicobakan di daerah-daerah seperti Kabupaten Berau Timur dan secara luas di Provinsi Kalimantan Timur melalui Green Growth Compact. Kunci dari cakupan luas yurisdiksi (lanskap) DBD ialah penyeimbangan pilihan secara sadar terkait dengan mata pencaharian ekonomi dan kepentingan konservasi,” ungkap Rizal melalui siaran persnya, kemarin.

Perimbangan dilakukan melalui tiga langkah pendekatan mitigasi hierarki dan sekuensial, yakni menghindari dampak, meminimalkan dampak, dan mengimbangi dampak. Setelah diterapkan pada skala nasional, lintasan berkelanjutan baru yang memperhitungkan ekonomi dan ekologi dapat dimulai. “Dengan begitu, kontroversi yang berkaitan dengan sawit Indonesia diyakini dapat berakhir,” tutup Rizal.

Sumber: Media Indonesia

Hilirisasi Pengembangan Bio-Energi Mesti Didorong

Hilirisasi pengembangan minyak sawit ke arah bio energi, khususnya biodiesel harus terus didorong karena menguntungkan bagi masyarakat dan negara. Penyerapan sawit pun semakin besar.

Industri turunan minyak sawit harus terus dikembangkan karena sangat memberi keuntungan besar bagi masyarakat dan negara. Salah satunya potensi bioenergi yang besar.

Pemerintah pun menargetkan penggunaan minyak sawit sebagai biodiesel melalui mandatori B20. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa sawit Indonesia (GAPKI Joko Supriyono mengatakan, keberadaan minyak sawit yang terus memberikan kontribusi besar bagi negara dan masyarakat.

Salah satunya melalui pengembangan industri turunan minyak sawit sebagai bioenergi, yang juga menguntungkan secara lingkungan.

Menurut Joko, minyak sawit harus terus dikembangkan, supaya memberikan banyak keuntungan bagi pendapatan negara, sosial masyarakat dan lingkungan yang lebih baik. “Penggunaan minyak sawit untuk biodiesel harus didorong terus, sehingga penyerapan minyak sawit semakin banyak,” katanya.

Melalui Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), pemerintah juga sudah melakukan banyak penelitian dan inovasi yang mumpuni, guna memajukan produk hilir di Indonesia. Berbagai hasil penelitian dan inovasi dilakukan BPPT bekerjasama dengan perguruan tinggi,
perusahaan dan pihak lainnya, guna memajukan industri hilir minyak sawit.

Peneliti BPPT Agus Kismanto menuturkan, bioenergi berbahan baku minyak sawit sangat potensi untuk terus dikembangkan sebagai bioenergi. Karena penggunaan minyak sawit sebagai bioenergi, harus terus didorong, supaya menjadi sumber energi hijau dan terbarukan. “Bioenergi berbahan baku minyak sawit sangat potensi untuk terus dikembangkan di Indonesia dan dunia,”jelasnya. Hal serupa juga dikatakan Ketua Umum Ikatan Ahli Biofuel Indonesia (IKABI),

Dr. Tatang Hernas S. Menurutnya, keberadaan minyak sawit yang sangat potensi untuk dikembangkan sebagai bahan bakar minyak cair.

Untuk itu keberadaan minyak sawit harus terus didukung oleh semua pihak. “Potensi minyak sawit sebagai bahan bakar minyak cair, sangat besar peluangnya untuk terus dikembangkan di Indonesia,” terang Tatang.

Produk Surface Active Agent (Surfaktan) yang berguna bagi pembersih, juga memiliki peluang dikembangkan dari minyak sawit. Menurut periset dari Surfactant, Bioenergi Research Centre (SBRC) IPB, Dr. Dwi Setyaningsih, minyak sawit sebagai bioenergi juga sangat potensi dikembangkan sebagai surfaktan, dimana aplikasi penggunaannya sangat luas bagi industri pertambangan, industri sabun dan sebagainya. SBRC-IPB juga mendapatkan dukungan pendanaan riset dari BPDP KS, untuk terus melakukan riset aplikasi surfaktan berbasis minyak sawit. Bertujuan mengembangkan berbagai produk hijau terbarukan berbahan baku minyak sawit. “SBRC IPB sangat konsen untuk pengembangan surfaktan melalui minyak sawit,” jelas Dwi.

Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian juga sudah mendorong peranan pasar domestik untuk terus meningkatkan konsumsi minyak sawit dalam negeri melalui program mandatori biodiesel. Pasalnya, sebagai industri strategis, minyak sawit memiliki peluang besar dalam mendulang devisa negara. Sehingga dibutuhkan strategi bersama yang dapat mendorong tumbuhnya kontribusi minyak sawit bagi negara di masa depan.

Menurut Kasubdit Industri Hasil Perkebunan non Pangan, Direktorat Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian, Lila Harsyah Bakhtiar, ST, MT, keberadaan industri turunan minyak sawit harus mendapat dukungan semua pihak, agar pengembangan industri minyak sawit terus berjalan. “Sebagai produsen minyak sawit terbesar dunia, industri turunan minyak sawit harus terus dikembangkan di Indonesia,” ujarnya. Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI), MP Tumanggor mengatakan, keberadaan industri biodiesel Indonesia menjadi persoalan besar masih melanda industri lantaran produksi masih jauh dari kapasitas industri. Karena itu APROBI mendorong penggunaan konsumsi biodiesel lebih besar di lndonesia.”Kami berharap konsumsi biodiesel bisa terus meningkat di Indonesia, seperti mandatori B30 diharapkan segera terealisasikan,” ujarnya. Menurut Manager Operasional Supply Chain, Direktorat LSCI PT Pertamina (persero), Gema Iriandus Pahalawan, keberadaan biodiesel minyak sawit, membantu ketersediaan pasokan bahan bakar nasional. “Biodiesel berbahan baku minyak sawit sangat membantu ketersediaan bahan bakar biodiesel,”katanya. Di sisi hulu, pemberlakuan Indonesian Sustainable palm oil (ISPO) secara mandatori, telah berhasil menyertifikasi lahan perkebunan kelapa sawit seluas lebih dari 3 juta hektar. Berdasarkan data Kementerian Pertanian RI 2018, sebanyak 467 Sertifikat ISPO, telah berhasil diberikan kepada para pelaku usaha perkebunan kelapa sawit. Sementara pada tahun 2018 lalu, minyak sawit mentah berkelanjutan (CSPO) bersertifikat RSPO diperkirakan tembus sebesar 12,43 juta ton, dimana sebesar 52% berasal dari Indonesia atau sebesar 6,5 juta ton, belum lagi yang bersertifikasi ISCC. Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa sawit (BPDP), Dono Boestami mengakui, keberhasilan minyak sawit sebagai minyak nabati terbesar dunia merupakan bagian dari keberhasilan pembangunan nasional. Pasalnya, melalui pengembangan minyak sawit, maka Indonesia dapat turut memerangi kemiskinan di Indonesia.

“Ekonomi yang dihasilkan dari pengembangan minyak sawit, mulai dari perkebunan kelapa sawit hingga produk hilirnya telah memberikan banyak keuntungan bagi masyarakat di Indonesia/\’jelas Dono.

Advisor senior dari Kantor Staf Presiden (KSP), Abetnego Tarigan mengatakan, keberhasilan pembangunan minyak sawit di berbagai daerah, juga ditopang dari banyaknya partisipasi masyarakat yang terlibat membangun usaha kelapa sawit. Dengan keterlibatan masyarakat itu, maka usaha minyak sawit berkelanjutan harus terus didorong oleh semua pihak. “Masyarakat harus terus terlibat aktif dalam usaha minyak sawit berkelanjutan, supaya mendapatkan manfaat ekonomi untuk kesejahteraan hidupnya,” tandas Abetnego.

Sumber: Mediaperkebunan

Berlanjutnya Sentimen Positif bagi Emiten Perkebunan Sawit

Emiten perkebunan kelapa sawit dan produsen minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) mendapatkan sentimen positif atas penurunan inventori pada Januari 2019. Penurunan inventori diharapkan berlanjut sampai semester 1-2019 dipengaruhi atas faktor penurunan volume produksi sawit, kenaikan permintaan India dan Tiongkok, dan mandatori B20.

Berdasarkan data yang ditulis Danareksa Sekuritas terungkap bahwa inventori minyak sawit Malaysia telah mengalami penurunan sekitar 6,7% menjadi 3 juta ton pada Januari 2019, dibandingkan bulan Desember 2018. Penurunan dipengaruhi atas peningkatan permintaan ekspor minyak nabati tersebut dari India dan Tiongkok.

“Penurunan inventori tersebut dipengaruhi atas rendahnya volume panenan sawit, peningkatan permintaan CPO didorong mandatori B20, dan kenaikan ekspor komoditas tersebut untuk India dan Tiongkok,” tulis analis Danareksa Sekuritas Yudha Gautama dalam riset yang diterbitkan di Jakarta, kemarin.

Malaysia mencatat ekspor CPO sebanyak 1,68 juta ton pada Januari 2019 atau mengalami kenaikan sekitar 13,8% dari periode sama tahun lalu. Realisasi tersebut juga telah melampaui perkiraan konsensus analis sekitar 1,56 juta ton. Tingginya ekspor dipengaruhi atas tingginya permintaan dari pasar Tiongkok menjelang Imlek. Sedangkan kenaikan permintaan dari India dipengaruhi atas penurunan bea masuk CPO dari negara-negara Asean.

Penurunan suplai minyak sawit Malaysia tersebut mendorong Danareksa Sekuritas untuk tetap mempertahankan prospek overweight saham sektor perkebunan. Sedangkan rekomendasi beli diberikan untuk saham PT Astra Agro LestariTbk (AALI) dengan target harga Rp 16.500, saham PT PP London Sumatra Tbk (LSIP) dengan target harga Rp 2.000, dan saham PT Sampoerna Agro Tbk (SGRO) dengan target harga Rp 3.000.

Terkait ekspor CPO tahun ini, dia mengatakan, diperkirakan lebih baik dibandingkan realisasi tahun lalu. Pendorong utamanya adalah penurunan tarif bea masuk impor minyak sawit di India. Begitu juga dengan Tiongkok kemungkinan menaikkan permintaan akibat masih berlanjutnya perang dagang dengan Amerika Serikat.

“Kami memperkirakan harga CPO akan lebih baik tahun ini dipicu atas ekspektasi penurunan suplai global, realisasi mandatori B20, dan peningkatan ekspor ke Tiongkok dan India. Kami mempertahankan asumsi harga jual CPO MYR 2.550 per ton tahun ini,” terangnya.

Didasarkan proyeksi Oil World, Yudha sebelumnya mengungkapkan, suplai minyak sawit dunia diperkirakan meningkat sekitar 4,3% menjadi 74,4 juta ton. Pertumbuhan terbesar datang dari Indonesia, seiring sejumlah perkebunan kelapa sawit sudah memasuki usia panen. Sedangkan permintaan CPO dunia diharapkan bertumbuh sekitar 8,6% menjadi 74,5 juta ton akibat program bio diesel.

“Dengan perkiraan tersebut suplai CPO diperkirakan turun menjadi 18,7% tahun ini, dibandingkan tahun lalu sekitar 20,4%. Hal ini berpotensi menaikkan rata-rata harga jual CPO menjadi MYR 2.550 per ton tahun ini, dibandingkan perkiraan tahun lalu mencapai MYR 2.300 per ton,” terangnya.

Sedangkan Sinarmas Sekuritas dalam riset sebelumya memberikan pandangan positif terhadap emiten perkebunan kelapa sawit dan produsen CPO tahun ini. Emiten ini diharapkan mampu untuk meraup pertumbuhan kinerja keuangan didukung faktor utamanya kenaikan outlook rata-rata harga jual CPO.

Sinarmas Sekuritas dalam risetnya menyebutkan harga jual CPO memang mengalami penurunan sepanjang tahun lalu hingga mencapai level p terendah MYR 1.759 per ton. Penurunan ini dipicu atas kenaikan produksi yang tidak diimbangi dengan peningkatan permintaan, sehingga mengakibatkan penumpukan stok.

Namun kondisi demikian, menurut tim riset Sinarmas Sekuritas,
kemungkinan tidak terulang lagi tahun ini. Harga jual CPO justru diperkirakan naik seagai dampak adanya titik keseimbangan permintaan dan penawaran komoditas ini untuk beberapa tahun mendatang. Kedua, peningkatan harga ditopang atas dukungan regulasi dari pemerintah Indonesia dan Malaysia seperti pembebasan pungutan ekspor CPO.

Program mandatori biodiesel yang menaikkan campuran biodiesel menjadi 20% terhadap untuk diesel nonsubsidi yang telah digelontorkan
pememerintah sejak tahun lalu akan menaikkan permintaan minyak sawit ini ke depan. “Kami memberikan proyeksi bullish terhadap industri CPO dengan perkiraan kenaikan rata-rata harga jualnya tahun ini berada di level MYR 2.000-2.5000 per ton,” tulis tim riset tersebut.

Sinarmas Sekuritas menyebutkan bahwa berdasarkan data terbaru USDA produksi CPO Indonesia diharapkan mencapai 41,5 juta ton tahun 2018 dan 2019. Sedangkan Malaysia diperkirakan memproduksi sebanyak 20,5 juta ton CPO atau dengan pertumbuhan sebesar 4,1% tahun ini. Moderatnya kenaikan produksi dipengaruhi atas terbatasnya penanaman areal perkebunan kelapa sawit baru dalam beberapa tahun terakhir setelah moratorium pembukaan lahan sawit sejak 2011.

Sedangkan permintaan CPO global diperkirakan meningkat sekitar 6,7% tahun ini atau hampir sama dengan perkiraan tahun lalu. Hal ini membuat suplai CPO dunia akan cenderung lebih rendah dibandingkan permintaan, sehingga berpeluang menaikkan harga jualnya.

Peningkatan permintaan CPO, menurut riset Sinarmas Sekuritas, juga didukung atas penurunan penurunan bea masuk impor sawit Indonesia dari sebelumnya 44% menjadi 40% mulai awal tahun ini. Di waktu bersamaan, Indonesia juga sedang melakukan pembicaraan secara intensif dengan pemerintah India untuk menurunkan bea masuk impor komoditas ini.

“Kami melihat bahwa penurunan pajak impor CPO akan menaikkan permintaan dan akhirnya memberikan sentimen positif terhadap industri sawit. Sebab, India tercatat sebagai negara importir CPO besar dunia,” terangnya.

Berbagai faktor tersebut mendorong Sinarmas Sekuritas utnuk memberikan prospek overweight untuk saham emiten perkebunan kelapa sawit dan CPO. Rekomendasi ini menggambarkan cerahnya prospek industri ini, seiring dengan terbukanya peluang kenaikan harga jualnya. Sedangkan saham pilihan sektor ini adalah saham PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI) dengan target harga Rp 14.900 dan saham PT PP London Sumatra Tbk (LSIP) dengan target harga Rp 1.600.

Sumber: Investor Daily Indonesia

Masalah Sawit Harus Dilihat secara Utuh

 

Pemerintah diminta membaca dengan utuh laporan Badan Konservasi Dunia atau International Union for Conservation of Nature (IUCN) terkait studi kelapa sawit dan keanekaragaman hayati. Meski laporan itu menyebut sawit sebagai minyak yang amat efisien lahan daripada jenis minyak nabati lain, dampak perluasan sawit membawa 193 spesies pada daftar merah IUCN akibat deforestasi di hutan tropis.

Terkait hal itu, pengambil kebijakan diminta memakai laporan tersebut untuk mengevaluasi tata kelola sawit dan penegakan hukum atas kebun-kebun sawit ilegal yang memakai areal hutan serta mengancam keberadaan masyarakat lokal atau adat.

Studi IUCN tentang kelapa sawit dan keanekaragaman hayati itu dibuat pada 2018, tetapi baru disampaikan kepada Pemerintah Indonesia pekan lalu. Mengacu laporan itu, Kementerian Koordinator Perekonomian pada 4 Februari 2019 menerbitkan siaran pers bahwa Menteri Darmin Nasution menyebut dampak kelapa sawit terhadap satwa liar dan keanekaragaman hayati lebih baik daripada minyak nabati lain. Sebab, sawit butuh lahan lebih sedikit. 

Namun, pemerintah harus memperhatikan poin-poin penting lain studi itu. Pertama, studi menyatakan perkebunan sawit bertanggung jawab atas perusakan besar-besaran hutan alam yang jadi rumah bagi harimau, orang utan, dan gajah sumatera, spesies-spesies terancam yang masuk daftar merah IUCN. Di Kalimantan, 50 persen deforestasi pada 2005-2015 dipicu kelapa sawit

Kedua, laporan itu menyoroti pentingnya menghentikan deforestasi dan mencegah ekspansi perkebunan sawit ke area hutan yang baik karena akan menghancurkan keanekaragaman hayati. Karena itu, pemerintah dan produsen kelapa sawit harus menghentikan ekspansi dan fokus pada intensifikasi untuk meningkatkan hasil produksi.

Pemerintah juga diminta meningkatkan standar keberlanjutan kelapa sawit, termasuk menjalankan sistem pelacakan rantai pasok minyak sawit dan sistem pemantauan, pelaporan, dan verifikasi hutan atau deforestasi. Jadi, data konsesi harus dibuka demi memperkuat transparansi dan akuntabilitas.

“Kami tak menyangkal kelapa sawit adalah tanaman paling efisien dalam luas lahan dibutuhkan. Hal jadi masalah adalah, dalam sejarahnya, minyak sawit diproduksi dengan membabat hutan, termasuk jutaan hektar hutan di lahan gambut kaya karbon. Soal lain yakni metode produksi tak efisien dan mencemari lingkungan, misalnya akibat pemakaian pupuk kimia,” ujar Indah Fatinaware, Direktur Eksekutif sawit Watch, Senin (11/2/2019), di Jakarta.

Ia menyoal tudingan pemerintah terkait kampanye hitam pelarangan kelapa sawit Pihaknya ataupun jejaringnya tak pernah menyerukan pelarangan kelapa sawit “Sawit baik bagi Indonesia hanya jika ada perbaikan menyeluruh tata kelola hutan dan keberlanjutan produksinya diverifikasi,” ujarnya.

Rekomendasi

Untuk itu, Kemenko Perekonomian harus mempertimbangkan keseluruhan rekomendasi IUCN secara serius dan segera menerapkannya. Itu terkait Uni Eropa dan pasar ekspor besar lain yang berencana tak menerima minyak sawit dari Indonesia.

Di dalam negeri, pemerintah kini gencar mempromosikan penggunaan bahan bakar nabati dari minyak sawit dalam bauran energi 20 persen hingga direncanakan 50 persen. Itu berisiko meningkatkan deforestasi hingga mencapai titik tinggi seperti tahun-tahun sebelumnya.

Dalam situs IUCN, 26 Juni 2018, yang ditulis Satuan Tugas Minyak sawit (IUCN) sebagai tanggapan resolusi 2016 yang diadopsi pemerintah dan anggota nonpemerintah IUCN, merekomendasikan agar kebijakan pemerintah melindungi hutan di negara-negara penghasil minyak sawit serta minyak lain. Pemerintah diminta membatasi permintaan minyak sawit non pangan.

Muhammad Teguh Surya, Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan, mengakui, Indonesia punya kebijakan perbaikan tata kelola hutan, seperti moratorium penerbitan izin baru, moratorium sawit, dan restorasi gambut Namun, penerapan kebijakan itu harus diperkuat karena meloloskan area hutan yang baik untuk ekspansi perkebunan sawit, seperti pelepasan hutan di Sulawesi Tengah baru-baru ini.

Sumber: Kompas

Sinyal CPO Mekar Lagi

Potensi kenaikan permintaan dari India dan kebutuhan biodiesel diprediksi bisa mengerek harga. Namun, masih ada tantangan kelebihan pasokan. 

Pasar minyak sawit alias crude palm oil (CPO) kembali digoyang sentimen tak sedap. Per 1 Februari lalu, Uni Eropa mendeklarasikan aturan teknis terkait renewable energy directive (RED) II. Ini menunjukkan kesiapan mengimplementasikan penggunaan energi ramah lingkungan. Salah satu yang akan dihindari penggunaannya adalah CPO, sebab komoditas ini dinilai berisiko tinggi. Mulai 2020 hingga 2030 mendatang, penggunaan CPO akan dihapus bertahap. 

Kendati begitu, ini bukanlah isu baru bagi produsen minyak sawit. Menurut Yudha Gautama, analis Danareksa Sekuritas, pasar sudah paham bahwa Eropa tidak akan menambah impor CPO. “Bahkan, sudah priced in di pasar,” kata dia. 

Lagipula, lanjut dia, waktu 10 tahun masih panjang, sehingga banyak hal yang bisa terjadi. Produsen CPO bisa saja melobi dan membawa persoalan ini ke World Trade Organization (WTO). 

Toh, saat ini permintaan terbesar masih disetir oleh India. Apalagi, permintaan dari negara ini berpeluang tumbuh. Sebab, per Januari lalu, pemerintah India menurunkan pajak impor CPO dari kawasan ASEAN dari semula 44% menjadi 40%. 

Kenaikan permintaan dari India tentu bisa jadi katalis positif. Sebab, India merupakan importir CPO terbesar di dunia. Penjualan ke negara itu menyumbang 21% dari total ekspor CPO Indonesia dan 15% dari total ekspor Malaysia. 

Harapan lebih besar datang dari domestik, yaitu untuk kebutuhan program B20. Target penyaluran biodiesel tahun ini dinaikkan menjadi 6,2 juta kilo liter dari tahun lalu 4,04 juta kl. 

Sumber: Tabloid Kontan

Penjualan Bibit sawit Naik 3% Tahun Ini

Penjualan bibit tanaman kelapa sawit diperkirakan mencapai 90 juta kecambah, atau naik 3,45% dari realisasi 2018 yang sebanyak 87 juta kecambah. Peningkatan penjualan tersebut seiring berjalannya program peremajaan sawit rakyat (PSR) yang digalakkan pemerintah untuk tahun ini seluas 200 ribu hektare (ha) atau meningkat dari target tahun sebelumnya 185 ribu ha.

Direktur Pusat Penelitian Kelapa sawit (PPKS) Medan Hasril Hasan Siregar memperkirakan, penjualan bibit kelapa sawit tahun ini bisa mencapai 90 juta kecambah. Sepanjang 2018, penjualan bibit kelapa sawit nasional mencapai 87.778.735 kecambah yang diproduksi oleh 15 produsen bibit kelapa sawit nasional. “Total penjualan bibit kelapa sawit tahun ini kami perkirakan sekitar 80 juta kecambah, tapi bisa jadi penjualan meningkat menjadi 90 juta kecambah apabila
program pembangunan sawit rakyat lancar sekali,” kata Hasril di Jakarta, kemarin.

Lebih jauh Hasril mengatakan, khusus penjualan bibit kelapa sawit oleh PPKS Medan sepanjang 2018 mencapai 24.142.761 kecambah. Dengan angka itu, PPKS Medan menikmati pangsa pasar hingga 27,50%, sedangkan pada 2017 pangsa pasar PPKS Medan tercatat sebesar 27,25%. Sejak 2015, PPKS Medan tercatat sebagai produsen bibit kelapa
sawit dengan pangsa pasar terbesar. Pada 2015, penjualan bibit kelapa sawit nasional mencapai 93.297.781 kecambah, PPKS Medan menikmati pangsa pasar 28,86% atau dengan penjualan bibit kelapa sawit 26.925.350 kecambah.

Pada 2018, lanjut Hasril, penjualan PPKS Medan naik dari 2017 yang sebanyak 22.425.855 kecambah. Peningkatan penjualan ditopang oleh langkah PPKS Medan yang pro-aktif ke pasar rakyat atau petani, meski marginnya relatif rendah karena harus jemput bola. Untuk 2019, PPKS Medan menargetkan penjualan 24,50 juta kecambah. “Kalau pasar membaik lagi akan dinaikan menjadi 25 juta kecambah. Penjualan bibit di segmen kebun rakyat ditopang oleh kegiatan peremajaan. Sebab, banyak pekebun kelapa sawit rakyat yang melakukan peremajaan sendiri. Bahkan, untuk pembibitan kebutuhan peremajaan tahun depan,” jelas Hasril.

Pelaku usaha di bidang pembenihan tanaman sawit sebelumnya menyatakan bahwa mendukung penuh program PSR yang tengah digalakkan pemerintah. Saat ini, kapasitas produksi benih sawit nasional mencapai 250 juta kecambah per tahun yang disumbang oleh sekitar 15 perusahaan. Dengan target PSR 2018 yang menyasar 185 ribu ha, kebutuhan benih di bawah 50 juta kecambah.

Ketua Forum Kerja Sama Produsen Benih Kelapa sawit Indonesia (FK-PBKSI) Dwi Asmono mengatakan, produsen benih sawit siap mendukung program pemerintah dalam meremajakan kebun sawit rakyat. Produsen benih memiliki kapasitas terpasang nasional sebesar 250 juta kecambah setiap tahunnya. Untuk 1 ha kebun sawit dibutuhkan 200 kecambah atau setara 135 batang bibit siap tanam. “Produsen benih sawit siap mendukung program replanting pemerintah, selama perencanaan sudah jelas, alokasi petaninya clear, kita siap, kecambah tersedia,” kata Dwi Asmono.

Dwi Asmono menjelaskan, untuk menghasilkan bibit kelapa sawit siap tanam dibutuhkan waktu 12 bulan masa pembibitan, dengan tambahan waktu penundaan tanam maksimal tiga bulan. Apabila melebihi masa 15 bulan tersebut, bibit telah melebihi batas umur yang berarti tidak memenuhi prinsip budidaya yang baik.

“Namun demikian, kami berharap perencanaan tanam program PSR harus jelas, karena masa pembibitan dari kecambah hingga siap tanam butuh 12 bulan, ditambah maksimal tiga bulan kalau penanaman tertahan,” kata Dwi Asmono.

Menurut Dwi, hingga 35% segmen pasar benih sawit saat ini adalah petani, sedangkan 65% sisanya adalah perusahaan swasta dan BUMN. Perusahaan biasanya memiliki jadwal peremajaan yang terencana dengan porsi berkisar 5-7% dari total luasan kebun perusahaan setiap tahunnya. Hal itu dilakukan secara bertahap dengan siklus terjadwal.

Dana Tersedia

Pemerintah sendiri menargetkan program PSR 2019 mencapai 200 ribu ha atau meningkat 8,11% dibandingkan target 2018 yang dipatok mencapai 185 ribu ha. Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa sawit (BPDPKS) Dono Boestami mengatakan, tersedia dana yang mencukupi untuk membiayai program pemerintah terkait kelapa sawit, mulai dari pembiayaan program biodiesel, riset dan pengembangan, hingga PSR. “Dana ada, lebih dari cukup,” kata Dono.

Dono menjelaskan, realisasi program PSR bukanlah tergantung pada dana. Bahkan apabila target program PSR tahun ini dinaikkan menjadi 500 ribu ha dari sebelumnya 200 ribu ha oleh Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian (Kementan), pendanaan tidak akan ada masalah. “Pada 2018, alokasi dana untuk biodiesel 70%, peremajaan sawit 22%, sisanya program-program lain sekitar masing-masing 2%. Kami tidak terpaku pada alokasi tersebut. Kalau target peremajaan tahun ini 200 ribu ha, tapi ternyata bisa 500 ribu ha, itu nggak masalah. Tinggal kami rapatkan lagi dengan Komite Pengarah BPDPKS,” kata Dono Boestami.

Sebelumnya, Ditjen Perkebunan Kementan mencatat, realisasi program PSR sepanjang 2017-2018 baru 14.792 ha. Angka itu diklaim bakal terus bertambah. Secara total, pada 2018 Ditjen Perkebunan Kementan telah menerbitkan 169 ribu surat rekomendasi teknis (rekomtek). Setelah mendapatkan rekomtek, proses penyaluran dana PSR oleh BPDPKS dapat dimulai.

Sumber: Investor Daily Indonesia

Tahun 2018, Industri Pengolahan Berkontribusi 19,8% Bagi PDB

Kementerian Perindustrian menunjukkan industri pengolahan berkontribusi terbesar terhadap struktur produk domestik bruto (PDB) nasional hingga 19,86 persen sepanjang tahun 2018.

“Industri manufaktur merupakan tulang punggung bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu menjadi sektor andalan dalam memacu pemerataan terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang inklusif,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto di Jakarta, Sabtu (9 Februari 2019).

Menperin Airlangga menuturkan, pemerintah fokus mengembangkan industri manufaktur yang menitikberatkan pada sektor pengolahan sumber daya alam, berorientasi ekspor, dan padat karya. Selanjutnya melalui pendekatan rantai pasok yang terintegrasi dari hulu sampai hilir agar lebih berdaya saing di tingkat domestik, regional, dan global.

“Sesuai arahan Bapak Presiden Joko Widodo, saat ini penting sekali melakukan transformasi ekonomi, yang menggeser ekonomi berbasis konsumsi menjadi berbasis manufaktur. Sehingga lebih produktif dan memberikan efek berganda yang lebih besar,” paparnya.

Airlangga juga menjelaskan, aktivitas industrialisasi konsisten memberikan efek berantai yang luas bagi perekonomian nasional. Dampak itu antara lain meningkatkan pada nilai tambah bahan baku dalam negeri, penyerapan tenaga kerja lokal, serta penerimaan devisa dari ekspor dan pajak.

“Oleh karena itu, Kementerian Perindustrian serius mendorong kebijakan hilirisasi guna mencapai sasaran tersebut,” tegasnya. Dalam hal ini, sejalan dengan program prioritas nasional yang terdapat dalam roadmap Making Indonesia 4.0.

Berdasarkan catatan Kemenperin, industri pengolahan nonmigas mampu tumbuh sebesar 4,77 persen pada tahun 2018. Adapun sektor yang menjadi penopangnya, antara lain industri mesin dan perlengkapan yang tumbuh 9,49 persen, disusul industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki yang tumbuh 9,42 persen.

Selanjutnya, kinerja gemilang juga ditunjukkan oleh industri logam dasar yang tumbuh 8,99 persen, industri tekstil dan pakaian jadi yang tumbuh 8,73 persen, industri makanan dan minuman yang tumbuh 7,91 persen, serta industri karet, barang dari karet dan plastik yang tumbuh 6,92 persen.

Di tengah kondisi perlambatan ekonomi di tingkat global, Kemenperin optimistis memasang target pertumbuhan industri nonmigas sebesar 5,4 persen pada tahun 2019. Adapun sektor-sektor yang diproyeksikan tumbuh tinggi, di antaranya industri makanan dan minuman , permesinan, tekstil dan pakaian jadi, serta kulit barang dari kulit dan alas kaki.

Sumber: Sawitindonesia.com