4 Organisasi Petani Sawit Dukung Penerbitan Perpres ISPO

Seluruh organisasi petani kelapa sawit Indonesia anggota Persatuan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) yakni, Asosiasi Petani Sawit PIR (Aspekpir) Indonesia, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) dan Asosiasi Sawitku Masa Depanku (Samade), lewat ketua dan perwakilan masing-masing menyatakan mendukung penerapan Peraturan Presiden Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO).

Kesepakatan ini dipaparkan masing-masing ketua organisasi atau yang mewakili dalam acara Indonesian Palm Oil Smallholders Conference & Expo (IPOSC) 2019 : Penguatan SDM dan Kelembagaan Petani Basis Kesuksesan Petani Sawit, pada 27 November 2019, berlokasi di Hotel Aston, Pontianak, Kalimantan Barat.

Dikatakan Ketua Umum ASPEKPIR Indonesia, Setiyono, upaya perbaikan tata kelola yang sedang dilakukan pemerintah sedianya didukung semua pihak, termasuk mendorong petani kelapa sawit untuk melakukan kemitraan dengan perusahaan.

“Kemitraan adalah kunci sukses dalam pengembangan perkebunan kelapa sawit yang dikelola petani, sekaligus sebagai jaminan dalam pemenuhan pasokan buah sawit,” kata Setiyono saat pemaparan pada IPOSC yang dihadiri InfoSAWIT, Rabu (27/11/2019) di Pontianak.

Lebih lanjut kata Setiyono, kemitraan juga merupakan solusi untuk penetapan harga petani kelapa sawit, lantaran ada jaminan harga akan sesuai dengan harga yang telah ditetapkan Dinas Setempat.

Termasuk mendukung ditetapkannya Perpres ISPO, kata dia, upaya pemerintah menetapkan kebijakan Perpres ISPO menjadi pintu bagi keberlangsungan petani kelapa sawit, apalagi ISPO menjajikan adanya perbaikan tata kelola dan pengembangan kelapa sawit sesuai dengan Good Agricultural Practices (GAP) dan penyelesaian kebun sawit dalam kawasan hutan.

“Penerbitan Perpres ISPO kita harus dukung, tidak ada pemerintah yang akan menyengsarakan petaninya. Terlebih ISPO menjanjikan perbaikan tata niaga dan tata kelola. Baik ISPO maupun RSPO kami tidak ada masalah,” katanya.

Saat ini merujuk catatan ASPEKPIR, pola PIR teresebar di 20 provnsi dengan jumlah peserta mencapai 335.500 kepala keluarga, dimana luas lahan kelapa sawit plasma sekitar 617 ribu ha.

Sementara dikatakan Ketua Umum SAMADE, Tolen Ketaren, saat ini organisasi Samade telah ada di 8 Provisi dengan anggota meliputi petani kelapa sawit, akademisi dan praktisi sawit.

Lebih lanjut kata Tolen, diakui atau tidak penerbitan Perpres ISPO sudah sangat mendesak, apalagi dengan terbitnya regulasi tersebut bakal menjadi solusi dari beragam masalah petani yang selama ini dihadapi. “Dengan adanya ISPO maka permasalahan petani diharapkan akan segera selesai,” katanya.

Terlebih kedepan, penguatan kelembagaan petani mesti segera dilakukan, pendataan petani kelapa sawit, mulai dari nama, luasan, dan legalitas. “Kami pun di internal organisasi sedang melakukan pendataan tersebut,” tandas Tolen.

 

Sumber: Infosawit.com

Perpres ISPO Harapan Petani Sawit Selesaikan Masalah Legalitas

Dikatakan Ketua Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Mansuetus Darto, isu kelapa sawit di perdesaan bisanya berupa masalah legalitas lahan, biaya perawatan mahal, penjualan buah masih ke pengepul padahal kebun bersebelahan dengan pabrik kelapa sawit.

Lantas, masih minimnya pendampingan petani dalam praktik budidaya kelapa sawit berkelanjutan, harga sawit yang masih turun-naik, dan kebun sawit petani berada di dalam kawasan wasan.

Legalitas lahan ini menjadi sangat krusial, kata Darto, lantaran petani tidak banyak dibekali dengan sertifikat lahan maka saat terjadi konflik maka petani sawit tidak memiliki posisi tawar, alhasil kebun sawit mereka pun bisa kena gusur.

“Kalau mau ngurus sertifikat mahalnya selangit bisa Rp 3 sampai 4 juta per sertifikat, kalaupun ada program Prona atau Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tidak sampai ke mereka (petani sawit),” kata Darto dalam acara Indonesian Palm Oil Smallholders Conference & Expo (IPOSC) 2019 : Penguatan SDM dan Kelembagaan Petani Basis Kesuksesan Petani Sawit, pada 27 November 2019, berlokasi di Hotel Aston, Pontianak, Kalimantan Barat yang dihadiri InfoSAWIT.

Lebih lanjut kata Darto, apalagi mengenai masalah tata niaga buah sawit, kebanyakan petani jual buah ke pengepul atau loading ramp pinggir jalan. “Harga sawit petani pun dihargai rendah, sementara harga barang pokok terus meningkat,” katanya.

Untuk menyelesaikan masalah tersebut sejatinya pemerintah telah mengeluarkan kebijakan Inpres No 8 Tahun 2018 atau dikenal Inpres Moratorium Sawit, yang bertujuan untuk peningkatan produktivitas dan menyelesaikan masalah kebun sawit didalam kawasan hutan, termasuk rencana penerbitan Perpres Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO).

Kata Darto, regulasi yang dirancang pemerintah dalam ISPO bakal membuka peluang bagi pengembangan petani kelapa sawit baik untuk penguatan kelembagaan petani, maupun peningkatan kapasitas petani dalam berbudidaya kelapa sawit yang layak lingkungan dan menjauhi eksploitasi sosial. “Kami mendukung implementasi ISPO untuk perbaikan tata kelola kebun rakyat, selain tentunya ada evaluasi perijinan perkebunan kelapa sawit,” katanya.

Sementara dikatakan perwakilan dari Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Hamid, mengungkapkan, penerbitan regulasi kedepan diharapkan bisa disesuaikan dengan kemampuan para petani.

“Kami harap ada gagasan dari petani untuk melakukan evaluasi kebijakan dan disesuaikan dengan kemampuan petani, kami harapkan seluruh stakeholder bisa mendukungnya,” tandas dia.

 

Sumber: Infosawit.com

Presiden Jokowi Terbitkan Inpres Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan 2019-2024

JAKARTA, SAWIT INDONESIA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN KSB) Tahun 2019-2024. Tujuan Inpres meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pekebun, penyelesaian status dan legalisasi lahan, pemanfaatan kelapa sawit sebagai energi baru terbarukan dan meningkatkan diplomasi untuk mencapai perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan, serta mempercepat tercapainya perkebunan kelapa sawit Indonesia yang berkelanjutan,

Inpres tersebut ditujukan kepada: Menko Bidang Perekonomian; Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; Menteri Keuangan; Menteri Pertanian; Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional; Menteri Luar Negeri; Menteri Perdagangan; Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; Menteri Ketenagakerjaan; Menteri Dalam Negeri; Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Sekretaris Kabinet; Kepala Badan Informasi Geospasial; para Gubernur; dan para Bupati/Walikota.

Kepada para pejabat tersebut, Presiden menginstruksikan untuk melaksanakan RAN KSB Tahun 2019-2024 sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing, yang terdiri atas:

1.Melakukan penguatan data, penguatan koordinasi, dan infrastruktur;

2. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pekebun;

3. Melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan;

4. Menerapkan tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa;

5. Melakukan dukungan percepatan pelaksanaan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO) dan meningkatkan akses pasar produk kelapa sawit.

RAN KSB memuat 28 kegiatan yang akan dilakukan selama periode 2019-2024. Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak mulai dari perusahaan, petani, pemerintah daerah, dan

Para menteri, gubernur, dan bupati/walikota diminta untuk melaporkan hasil pelaksanaan capaian RAN KSB Tahun 2019-2024 kepada Presiden melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.

Selanjutnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian melaporkan kepada Presiden tentang pelaksanaan Instruksi Presiden tersebut. “Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan,” bunyi akhir Inpres tersebut yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 22 November 2019.

 

Sumber: Sawitindonesia.com

Premium Price Minim, Pasar CPO Bersertifikat Diragukan

Kalangan produsen menuntut janji penyerapan minyak sawit berkelanjutan atau Certified Sustainable Palm Oil (CSPO) di pasar global. Setiap tahun, penjualan CSPO di bawah 50% yang berakibat oversuplai CSPO dan tidak adanya premium price bagi konsumen. Walaupun, produsen sudah mampu memenuhi prinsip dan kriteria sertifikat berkelanjutan sesuai permintaan negara maju terutama Eropa.

“RSPO tidak membela kepentingan industri sawit baik produsen dan petani. Yang terjadi, tekanan terus diberikan. Saat harga turun ataupun tidak ada premium price. Mereka tidak membela anggotanya,” kata Maruli Gultom, Pengamat Perkelapasawitan, saat menjadi pembicara dalam Diskusi “Evaluasi Penyerapan CPO Bersertifikat di Pasar Global”.

Diskusi ini menghadirkan pembicara Maruli Gultom dan Prof. Bungaran Saragih, yang diadakan oleh Majalah Sawit Indonesia di Gedung PIA, Kementerian Pertanian RI, Selasa (26 November 2019).

Maruli Gultom menengarai sertifikasi RSPO lebih banyak memuat kepentingan business to business. Buktinya, anggota RSPO harus membayar iuran setiap tahun. Mahalnya biaya sertifikasi dan surveillance menjadi bukti RSPO lebih banyak bersifat bisnis. “Produsen mau saja bayar untuk dipermalukan oleh NGO dalam forum tahunan. Kalaupun ingin menerapkan prinsip sustainable tidak perlu menjadi anggota RSPO,” ujarnya.

Ia pun mempertanyakan siapa yang bertanggungjawab ketika premium price tidak terwujud. Harusnya sertifikasi ini memberikan nilai tambah bagi pesertanya. Tetapi faktanya sangatlah berbeda. Penolakan sawit di Eropa bukanlah persoalan merusak lingkungan tetapi persaingan  dengan produk minyak nabati yang diproduksi Eropa seperti kedelai, rapeseed, dan sun flower.

Yang harus dipahami bahwa tidak semua konsumen di Eropa mau membayar premium price bagi produk minyak sawit berkelanjutan.

“Siapa yang bertanggungjawab ketika premium price tidak ada (bagi produsen dan petani sawit),” ungkapnya.

Prof. Bungaran Saragih, Menteri Pertanian Periode 2000-2004 menjelaskan konsumen minyak sawit dunia yang selama ini menuntut sustainability ternyata inkonsisten. Penyerapan pasar CPO bersertifikat sustainablity baru sekitar 60 persen dari produksi CPO bersertifikat sustainability.

Menurutnya, konsep sustainability yang berlaku dan diadopsi sekarangini baik ISPO maupun RSPO merupakan konsep absolute sustainability dengan dua kategori yakni sustainable or unsustainable. Pendekatan sustainability bersifat mutlak dinilai kurang tepat. Padahal, sustainability ini merupakan konsep relatif yakni lebih sustainable (more sustainable) dari sebelumnya atau dibandingkan yang lain.

Penolakan sawit di Eropa bukanlah persoalan merusak lingkungan tetapi persaingan  dengan produk minyak nabati yang diproduksi Eropa seperti kedelai, rapeseed, dan sun flower.

Diakui Bungaran bahwa banyak pihak berpandangan bahwa sertifikasi sustainability minyak sawit dinilai diskriminatif karena hanya menuntut sertifikasi pada komoditas sawit dan belum diberlakukan di seluruh komoditi maupun produk diperdagangkan secara internasional. Padahal kewajiban sustainability ini bersifat menyeluruh baik dalam perundang-undangan berlaku di Indonesia maupun platform SDG’s yang telah diratifikasi di Indonesia.

Adapun perwakilan petani yang hadir dalam diskusi mengakui terjadi ketidakadilan bagi petani peserta RSPO. Gulat Manurung, Ketua Umum DPP APKASINDO, menyebutkan anggotanya dikejar-kejar mengikuti sertifikasi RSPO. Setelah dapat, harga yang diterimanya tetap sama.

“Mereka (petani) dijanjikan harga bagus. Tapi tidak ada. Permintaan minyak sawit bersertifikat lebih rendah dari produksi. Pembeli yang ingin minyak sawit bersertifikat jumlahnya juga sedikit. Artinya, tuntutan sertifikat bagian politik dagang negara pembeli seperti Eropa. Kita dituduh merusak hutan dan lingkungan. Padahal, yang menuduh belum tentu pahan dan mengerti sawit,” tegasnya.

Para pembicara sepakat bahwa Indonesia harus berdaulat di kancah perdagangan sawit global. Bungaran Saragih mengakui program B30 dapat meningkatkan permintaan minyak sawit domestik dan sebaiknya dapat berjalan konsisten. Saat ini, pasar CPO terbesar berada di India dan Tiongkok. Termasuk juga kebutuhan pasar domestik setelah B30 berjalan.

“Tapi, kita harus paham bahwa Indonesia punya peluang mengisi kebutuhan pasar minyak sawit dunia. Kita harus melihat peluang itu, jangan diabaikan. Itu sebabnya, produktivitas dan kualitas harus diperhatikan bersama,” pungkas Bungaran.

 

Sumber: Sawitindonesia.com

 

Pengusaha Sawit Hingga Daun Kelor RI Jajaki Pasar Ekspor Korsel

Jalinan cinta antara Korea Selatan dan Indonesia semakin erat, terutama dari sisi perdagangan karena deklarasi bersama (Indonesia-Korea Comprehensif Economic Partnership Agreement/IK CEPA). Selesainya perjanjian ini menandakan kedua negara lebih dekat menuju pengesahan atau penandatanganan IK-CEPA tahun depan.

Termasuk kegiatan ekspor impor. Misalnya, Korsel yang sudah ‘mengimpor’ budayanya melalui drama Korea, Kpop, animasi, bahasa Korea sampai makanan yang sudah akrab gaya hidup orang Indonesia.

Menteri Perdagangan Agus Suparmanto di depan pelaku usaha Korsel mengungkapkan baru-baru ini, grup Kpop asal Korsel, BTS juga telah menjadi duta untuk Tokopedia yang merupakan unicorn asal Indonesia.

“Presiden kami, bapak Joko Widodo juga pernah bilang kalau dia adalah penggemar K-pop. Waktu itu dia bilang ‘Saya dan putri saya sudah pergi ke konser Super Junior dua kali’,” ucap Agus disambut tawa dan tepuk tangan pelaku usaha Korsel, di Hotel Lotte, Busan, Rabu (27/11/2019).

Karena sudah deklarasi dan makin dekat dengan perjanjian, Kementerian Perdagangan menggelar misi dagang di Korsel. Misi ini diharapkan bisa membuka jalur-jalur perdagangan produk unggulan Indonesia yang tak bisa dihasilkan di Korsel.

Agus yang memimpin misi dagang ini menjelaskan, banyak komoditas unggulan yang dibawa dan memiliki peluang besar untuk dipasarkan di negara tempat lahirnya Super Junior itu.

“Misi dagang kali ini kami membawa pelaku bisnis seperti keramik, benang, kayu lapis, veneer, bubuk konjak, produk ikan dan ikan kering, rumput laut, garmen, daun kelor, bubuk kakao, kopi, minyak kelapa sawit, jasa keuangan, badan investasi sampai teh,” ujar Agus.

Agus optimistis misi dagang ini akan lancar karena Korsel merupakan negara yang dekat dengan Indonesia sejak dulu hingga sekarang. Dia menjelaskan sudah 40 tahun Indonesia dan Korsel menjalin hubungan kerja sama di berbagai bidang. Hubungan diplomatik kedua negara dimulai pada 1973 dan hingga saat ini volume perdagangan dan keran investasi asing Korsel ke Indonesia terus meningkat.

Agus menjelaskan lima tahun terakhir perdagangan bilateral RI dan Korsel sempat mengalami penurunan hingga 3,5%, antara lain batu bara, bijih tembaga, karet, kayu lapis dan timah.

Namun, dengan deklarasi IK-CEPA ini Agus optimis jumlah ekspor akan meningkat secara signifikan karena akses yang lebih baik.

“Saya meminta sektor swasta dari kedua negara untuk mengambil keuntungan dari kesempatan ini dan untuk meningkatkan hubungan bisnis dan investasi yang baik. Faktanya optimisme ini terlihat dari prospek yang baik,” kata Agus.

Salah satu pelaku usaha yang menjadi peserta misi dagang, Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Kanya Lakshmi mengatakan misi dagang ini merupakan hal yang positif untuk para pelaku usaha.

“Saya melihat Indonesia saat ini sedang memperbanyak perjanjian kerja sama dagang dengan negara lain termasuk Korea Selatan. Ini kesempatan baik yang harus dikembangkan,” imbuh dia.

Prospek ekspor kelapa sawit dari Indonesia ke Korsel sangat bagus ke depan karena komoditas tersebut bisa digunakan sebagai bahan kosmetik sampai makanan yang dibutuhkan di Korsel.

Kemudian pelaku usaha CV Multi Sarana Jaya produsen rumput laut kering, Samuel Kurniawan mengharapkan dengan digelarnya misi dagang ini ia bisa mengekspor rumput laut ke Korea.

“Saya belum pernah ekspor, mudah mudahan dengan penjajakan ini bisa terbuka peluang ekspornya,” kata dia.

Kemudian direktur Atma Widi Aksa, produsen garmen dan olahan daun kelor, Sukma Wahyu Wijayanti mengungkapkan misi dagang diharapkan bisa membuka pintu untuk ekspor daun kelor dari Indonesia.

Menurut dia, daun kelor memiliki khasiat yang baik untuk kesehatan tubuh dan wajah. Ini cocok dengan Korsel yang fokus pada produk perawatan kulit.

Sumber: Detik.com

DPR Minta Sawit Masuk Perjanjian IEU-CEPA

JAKARTA – Komisi IV DPR RI meminta pemerintah memasukkan kelapa sawit dalam perundingan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa (Indonesia European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement/ IEU-CEPA). Jika tidak ada pembahasan sawit maka hendaknya tidak perlu ada IEU-CEPA.

Wakil Ketua Komisi IV DPR Hasan Aminuddin mengatakan, sawit merupakan komoditas strategis dan penopang perekonomian nasional. Komoditas tersebut juga telah terbukti menyumbangkan devisa negara hingga ratusan triliun rupiah, belasan juta rakyat Indonesia juga menggantungkan hidupnya kepada komoditas itu. “Sawit merupakan berkah bagi bangsa Indonesia. Untuk itu, pemerintah harus memperjuangkan kelapa sawit dalam semua pembahasan perdagangan dengan negara lain, termasuk dengan Uni Eropa (UE),” ujar dia.

Hasan menjelasakan, sawit juga berperan besar terhadap pembangunan daerah. Banyak daerah di luar Pulau Jawa yang perekonomiannya menggeliat karena adanya perkebunan kelapa sawit. Komoditas itu juga banyak menyerap tenaga kerja berpendidikan rendah. Karena itu, pemerintah harus memperjuangan kelapa sawit dalam berbagai forum internasional. “Termasuk di antaranya pada lanjutan perundingan IEU-CEPA,” kata Hasan yang merupakan legislator dari Dapil Jatim II tersebut.

Karena itu, Hasan mendukung langkah yang ditempuh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang tetap akan menjadikan sektor sawit sebagai pembahasan prioritas dalam negosiasi IEU-CEPA. “Karena hal tersebut sejalan dengan misi Presiden Joko Widodo untuk mengembangkan dan melindungi industri sawit,” ungkap dia di sela rapat dengar pendapat (RDP) Komisi IV DPR dengan Ditjen Perkebunan Kementan dan Gabungan Pengusaha Kelapa sawit Indonesia (Gapki) di Jakarta, kemarin.

Daniel Johan, Wakil Ketua Komisi IV DPR lainnya, mengatakan, pemerintah harus tegas mengatakan kepada UE bahwa perundingan IEU-CEPA bisa dilanjutkan dengan syarat menyertakan komoditas kelapa sawit dalam perundingan tersebut. Pemerintah harus fight membela komoditas strategis nasional tersebut, jangan sampai ada pengkhianat di dalam negeri terkait sawit. “Karena itu, pemerintah agar tetap memperjuangkan sawit dalam lanjutan perundingan IEU-CEPA. Pemerintah harus berjuang agar sawit masuk dalam bagian pembahasan perundungan IEU-CEPA. No sawit, No CEPA” ujar Daniel yang merupakan legislator asal Kalimantan Barat tersebut.

Dalam kesempatan itu, Daniel juga meminta pemerintah tetap melawan aksi diskriminatif UE terhadap minyak sawit mentah {crude palm oil/CPO) Indonesia. Pasalnya, dalam dokumen internal UE mengenai Delegated Act-RED II yang bocor ke publik, UE mengindikasikan bakal memperlakukan minyak kedelai secara berbeda dengan CPO. UE memasukkan minyak kedelai sebagai produk minyak nabati yang berkategori berkelanjutan bersama minyak biji bunga matahari dan biji rapa yang diproduksi negara-negara UE.

Kebijakan UE memasukkan minyak kedelai sebagai produk yang akses pasarnya dibebaskan di kawasannya disebabkan oleh ketakutan blok negara tersebut mendapatkan retaliasi dari AS. Pasalnya, AS adalah salah satu produsen minyak kedelai yang dipasok ke UE. “Kami, Parlemen Indonesia juga meminta Parlemen Eropa melihat secara objektif bahwa secara produktivitas sawit lebih produktif jika dibadingkan dengan bunga matahari (sunflower) maupun biji rapa (rapeseed),” kata Daniel.

Karena lebih produktif, kata Daniel, lahan yang digunakan sawit lebih efisien daripada tanaman bunga matahari dan biji rapa yang ditanam petani di Eropa.

 

Sumber: Investor Daily Indonesia

Kementan akan Percepat Peremajaan Sawit Rakyat

JAKARTA – Kementerian Pertanian (Kementan) akan mempercepat program peremajaan sawit rakyat (PSR), di antaranya dengan menyederhanakan persyaratan program PSR dari 14 menjadi delapan saja. PSR merupakan program berkelanjutan untuk memajukan industri kelapa sawit nasional. Melalui program PSR, tanaman sawit tua milik para petani di Tanah Air akan diganti dengan tanaman baru sehingga produktivitas tanaman meningkat.

Dirjen Perkebunan Kementan Kasdi Subagyono menjelaskan, semakin tinggi produktivitas tanaman sawit maka kesejahteraan petani akan meningkat dan pengusaha akan untung. Kinerja ekspor juga akan semakin bergairah karena sawit memang produk unggulan ekspor. Hingga akhir tahun ini, luasan program PSR diproyeksikan mencapai 120 ribu hektare (ha). “Kami akan terus berupaya untuk mempercepat program PSR, ini merupakan salah satu program kerja prioritas Kementan untuk periode 2019-2024,” ujar dia di Jakarta, Senin (25/11).

Kasdi Subagyono menjelaskan, salah satu langkah yang ditempuh Kementan untuk mendorong percepatan program PSR adalah penyederhanaan persyaratan PSR dari 14 persyaratan menjadi delapan persyaratan. “Syarat utama yang harus dipenuhi untuk bisa ikut program PSR adalah kelembagaan per kebun paling sedikit 20 anggota, memiliki Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB), kepemilikan lahan tidak dalam sengketa, dan mempunyai legalitas lahan,” jelas dia.

Menurut Kasdi, Wakil Presiden Ma’aruf Amin sebelumnya saat memberikan sambutan pada Konferensi Minyak sawit Internasional 2019 di Bali pada Oktober 2019 juga telah mendesak Kementan untuk mempercepat program PSR. Hal itu menjadi penting karena kontribusi sawit sangat besar bagi perekonomian negara. “Tahun lalu, devisa ekspor sawit sudah mencapai Rp 270 triliun dan cukup tinggi, jadi PSR merupakan program yang memang dibutuhkan,” jelas dia.

Wapres Ma’ruf berkomitmen untuk membantu mendorong agar target peremajaan 185 ribu ha lahan sawit dapat tercapai dalam rangka meningkatkan produktivitas komoditas sawit.

Pemerintah mendorong pengembangan kelapa sawit kini lebih difokuskan upaya peningkatan produktivitas lahan dan daya saing. Karena itu, dia meminta Kementan dapat merealisasikannya dengan dukungan perkebunan rakyat bersinergi bersama pengusaha. “Target ini telah dicanangkan jadi saya minta hal-hal yang masih menghambat dapat diselesaikan agar industri sawi tini terus berkembang sesuai yang diharapkan,” kata Wapres Ma\’ruf Amin.

Wapres juga menyambut baik upaya Gabungan Pengusaha Kelapa sawit Indonesia Gapki yang memberikan penghargaan kepada kelompok tani yang berhasil mencapai produktivitasnya tinggi, sehingga diharapkan dapat menjadi pemicu kelompok petani lainnya. Apalagi, sekitar 42% industri sawit merupakan perkebunan rakyat dari total luas lahan sawit 14 juta ha di Indonesia, sehingga penting mendorong peningkatan produktivitas dari petani selain lahan milik perusahaan. “Peran pemerintah daerah sangat penting ikut mendorong agar petani secara swadaya dapat bermitra dengan perusahaan sehingga hasil produktivitasnya lebih maksimal lagi,” tutur dia.

Sekjen Asosiasi Petani Kelap asawit Indonesia (Apkasindo) Rino Afrino mengatakan, pihaknya menyambut positif penyederhanaan PSR yang hendak dilakukan Kementan tersebut. Terobosan yang dilakukan pemerintah itu akan berdampak pada aktivitas yang dilakukan pengusaha ke depannya.

“Kami akan memanfaatkan dengan semaksimal mungkin penyederhanaan persyaratan PSR yang dilakukan pemerintah tersebut demi mendukung percepatan PSR,” jelas dia.

Kinerja Positif

Sebelumnya, Ketua Umum Gapki Joko Supriyono mengatakan, kinerja ekspor sawit Indonesia terus tumbuh positif. Pada September 2019, ekspor sawit Indonesia ke India meningkat tajam 51%, kenaikan ekspor ini karena pengaruh perubahan kebijakan tarif bea masuk (BM) oleh Pemerintah India. Gapki mencatat, produksi sawit Indonesia tumbuh 13% secara year on year menjadi 36 juta ton pada September 2019, dari jumlah tersebut 26 juta ton terserap oleh pasar ekspor. “CPO memang produk unggulan ekspor menjanjikan,” ujar dia.

Gapki juga tetap berharap pemerintah terus melobi Uni Eropa (UE) agar ekspor sawit Indonesia bisa diterima karena UE hingga kini masih menolak sawit Indonesia karena dianggap tidak ramah lingkungan. “Kami masih berharap lobi Pemerintah Indonesia bisa diterima UE sehingga negara-negara di kawasan tersebut mau menerima sawit Indonesia dengan tangan terbuka,” ujar dia.

Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar telah mengirimkan surat kepada UE agar mereka menerima sawit Indonesia. Gapki mendukung 100% langkah yang ditempuh Mahendra Siregar dan siap membantu jika pemerintah membutuhkan bantuan. Sampai saat ini,Gapki belum menerima kabar terbaru apakah UE menerima lobi Indonesia atau masih ditunda.

“Pemerintah belum menginformasikan kepada Gapki mengenai informasi terbaru. Gapki akan menunggu keputusan UE dan berharap tahun depan sawit Indonesia sudah diterima,” ujar Joko.

 

Sumber: Investor Daily Indonesia

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI: Sistem PSR Online Perlu Dievaluasi

Sistem Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) Online perlu dikaji lagi karena tidak efektif mendorong realisasi PSR sepanjang tahun ini. Pasalnya, belum tentu semua petani dapat mengakses internet untuk mengajukan pendaftaran replanting.

Merujuk dari laman BPDP-KS disebutkan bahwa PSR Online merupakan aplikasi yang disediakan oleh BPDPKS untuk mempermudah dan mempercepat pelaksanaan PSR. Dengan sistem ini peserta PSR tidak perlu lagi melengkapi persyaratan secara manual karena data-data dan dokumen yang diperlukan bisa dipenuhi secara online

“Realisasi PSR masih di bawah 50 persen. Artinya sistem (online) yang selama ini berjalan tidak efektif,” ujar Budisatrio Djiwandono, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat antara Komisi IV DPR RI bersama Dirjen Perkebunan, GAPKI, dan APKASINDO, di Gedung Nusantara, Senin (26 November 2019).

Merujuk data Ditjen Perkebunan, realisasi PSR selama tiga tahun ini selalu di bawah 50 persen. Realisasi PSR sampai 23 Oktober 2019 baru mencapai 52.551 hektare dimana dana baru terealisasi Rp 1,3 triliun. Pada 2018, realisasi perkebunan yang menerima bantuan PSR seluas 12.603 hektare senilai Rp 31, 06 miliar.

Budisatrio mempertanyakan efektivitas sistem PSR online untuk menjangkau petani sawit se-Indonesia. Hambatan yang dihadapi sistem online adalah persoalan akses komunikasi di wilayah remote area (pedalaman). Jika tidak segera diselesaikan, maka program PSR bisa sulit terealisasi.

“PSR adalah program strategis yang perlu dicarikan jalan keluarnya. Kita perlu cari bersama solusinya, ” ujar Legislator Partai Gerindra Dapil Kalimantan Timur ini.

Daniel Johan, Wakil Ketua Komisi IV DPR R, juga mengkritik kinerja BPDP-KS yang tidak memberikan perhatian kepada program strategis seperti Peremajaan Sawit Rakyat.

“BPDP kerjanya apa? Jangan sebatas mungut saja. Perhatikan juga program strategis,” ujarnya.

Daniel juga mengusulkan kepada Komisi IV DPR RI supaya jajaran direksi BPDP-KS dipanggil dalam rangka menyampaikan capaian kinerjanya selama ini. “Saya minta BPDP dipanggil juga ke Komisi IV,” tegas Daniel.

Kasdi Subagyono, Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian RI menjelaskan bahwa pihaknya sudah menyederhanakan prasyarat PSR dari 14 syarat menjadi 8 syarat. Saat ini, pihaknya mempercepat pemberian rekomendasi teknis kepada petani calon peserta PSR.

Dijelaskannya fungsi Ditjenbun Kementan sebatas pemberian rekomendasi teknis. Setelah itu barulah pencairan dana merupakan kewenangan BPDP-KS.

Salah satu Usulan Komisi IV DPR RI adalah mendorong pemerintah untuk segera mempercepat realisasi penyaluran dana Peremajaan Sawit Rakyat.

 

Sumber: Sawitindonesia.com

Alternatif Income Solusi Jelang Peremajaan Sawit Rakyat

Dikatakan Manajer Plasma Kebun Buatan Asian Agri, Djuamsyah, petani sawit yang menjadi mitra Asian Agri telah dibekali untuk menerapkan program alternative income, cara demikian dilakukan untuk dijadikan sumber pendapatan lain, sebelum perkebunan kelapa sawit milik petani sawit masih dalam kategori Tanaman Belum Menghasilkan (TBM), karena melakukan proses peremajaan.

Biasanya kata dia model alternative income tersebut dilakukan dengan pola pertanian terpadu dengan mengelola lahan lebih yang dimiliki petani, misalnya kata Djuamsyah, petani akan memanfaatkan lahan yang ada disekitar pekarangan rumah dengan membuat kebun hortikultura, menanam padi, atau bahkan membuat peternaakan ikan lele dan peternakan lainnya.

“Biasanya pendanaan untuk pelatihan dan pembelajaraan alternative income tersebut didapat petani lewat dana premium sharing minyak sawit berkelanjutan yang secara rutin diberikan kapada para petani,” katanya kepada InfoSAWIT, di Siak.

 

Sumber: Infosawit.com

Geliat Peluang Pasar Minyak Sawit Berkelanjutan

Faktanya dengan memproduksi minyak sawit berkelanjutan juga membuka peluang perlindungan lingkungan, misalnya dalam skema produksi Certified Sustainable Palm Oil (CSPO) yang diterapkan pada skema RSPO, tidak hanya berfokus memaksimalkan produksi tetapi juga melibatkan preservasi dan proteksi lingkungan.

Dan terbukti itu bisa dilakukan, bahkan saat ini selain sebagai dua produsen utama minyak sawit dunia, Indonesia dan Malaysia juga menjadi produsen utama minyak sawit berkelanjutan. “Pengembangan produksi minyak sawit berkelanjutan di Indonesia mencerminkan para pengusaha perkebunan, temasuk pekebun kecil -skema kemitraan dan swadaya- terus bergulir di lapangan, kendati ada hantaman dari berbagai sisi, ini membuktikan keunggulan minyak sawit Indonesia masih teruji,” kata Community Outreach & Engagement Manager Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) Indonesia, Imam A. El Marzuq, dalam Acara FGD Sawit Berkelanjutan: Diskusi Sawit Bagi Negeri Vol 3, denga tema “Peluang Pasar  Sawit Berkelanjutan Indonesia” yang diadakah InfoSAWIT, pada Agustus lalu.

Guna memperkuat dukungan terhadap perlindungan lingkungan, RSPO pada tahun 2023 telah menargetkan produksi minyak sawit berkelanjutan di dunia bisa mencapai 23 juta ton, serta mendorong penyerapan minyak sawit berkelanjutan di dunia

Untuk itu, kata Imam, strategi yang akan dilakukan adalah mendorong agar pekebun (grower/perusahaan perkebunan) dapat menjaga komitmennya dan memenuhi rencana Time Bond Plan (TBP) masing-masing tepat waktu.

Untuk pasar minyak sawit di Uni Eropa, RSPO juga mendorong para pemangku kepentingan di Uni Eropa untuk bisa bekerja sama dengan lebih baik dan menunjukan kepada dunia bahwa praktik sawit berkelanjutan bisa bergerak maju dan mengambil salah satu dari 9 tindakan utama untuk membantu menciptakan komoditas dan pasar bebas deforestasi.

Lantas, mendorong menjadi anggota RSPO atau mendapatkan sertifikasi minyak sawit berkelanjutan melalui RSPO, dan dengan mendukung Strategi Petani RSPO untuk mendukung lebih banyak petani kecil menghasilkan produksi minyak sawit berkelanjutan.

Selain itu, RSPO juga menargetkan pada tahun 2023 mendatang, seluruh produksi CSPO dapat diserap oleh pasar sebagai produk minyak yang bersertifikat sawit berkelanjutan, baik melalui penjualan secara fisik, melalui skema credits, ataupun penjualan di bawah skema sertifikasi lain.

Pola kegiatan ini guna mendukung tercapainya minyak sawit berkelanjutan sebagai norma, keterlibatan pemangku kepentingan pun kata Imam perlu pula dilakukan, misalnya para pekebun akan terus maju menerapkan praktik kelapa sawit berkelanjutan, sementara para pengguna minyak sawit mesti memiliki komitmen menyerap minyak sawit berkelanjutan 100%. (T2)

Sumber: Infosawit.com