Jokowi Targetkan Penggunaan Biodiesel B50 Akhir 2020

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menargetkan penerapan mandatory biodiesel B50 pada akhir 2020 mendatang sudah bisa dilakukan.

Hal ini disampaikan Jokowi saat memimpin rapat terbatas tentang evaluasi pelaksanaan biodiesel B20 di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (12/8).

Suami Iriana itu ingin pelaksanaan mandatory untuk biodiesel bisa lebih cepat demi mengurangi ketergantungan pada energi fosil sekaligus menekan impor minyak. Berdasarkan kalkulasi pemerintah, penggunaan B20 secara konsisten saja bisa menghemat devisa negara hingga USD5,5 miliar per tahun.

“Saya ingin agar B20 ini nanti pada Januari 2020 itu sudah pindah ke B30, dan selanjutnya di akhir 2020 sudah meloncat lagi ke B50,” kata Jokowi.

Dari catatan pemerintah, penggunaan B20 secara konsisten untuk public service obligation (PSO) dan non-PSO, juga membuat permintaan domestik akan CPO kelapa sawit menjadi lebih besar. Serta, multiplier efect-nya juga dirasakan belasan ribu petani atau pekerja sektor perkebunan kelapa sawit.

Mantan wali kota Solo itu juga menekankan pentingnya menyerap produk kelapa sawit dalam negeri agar kita punya posisi tawar lebih besar terhadap Uni Eropa maupun negara lainnya yang mencoba melemahkan posisi Indonesia.

“Saya mendengar CPO ini juga bisa dibuat avtur. Tolong ini ditekuni lagi lebih dalam, sehingga kalau itu bisa, pertama, mengurangi impor avtur kita, sehingga defisit neraca perdagangan dan defisit neraca transaksi berjalan kita akan semakin baik,” tambahnya.

 

Sumber: Jpnn.com

Pasar Tiongkok akan Sokong Ekspor Sawit Tahun Ini

Pasar Tiongkok bisa menjadi penopang kinerja ekspor minyak sawit Indonesia tahun ini. Sebab, Indonesia sebagai produsen terbesar minyak sawit dunia paling berpeluang memanfaatkan kebijakan Tiongkok yang akan mengalihkan sumber pasokan kedelainya ke negara-negara penghasil minyak nabati lain di luar AS, apalagi Negara Tirai Bambu tersebut juga berencana memangkas bea masuk (BM) atas impor minyak nabatinya. Peningkatan ekspor ke Tiongkok tersebut akan menutupi terganggunya ekspor sawit ke pasar Uni Eropa (UE) dan India.

Sekjen Gabungan Pengusaha Kelapa sawit Indonesia (Gapki) Kanya Lakshmi mengatakan, pasar ekspor Indonesia terutama UE dan India diperkirakan mengalami gangguan tahun ini. Pasar UE terganggu karena dampak kebijakan anti sawit (diskriminasi sawit) turut mempengaruhi permintaan komoditas perkebunan tersebut di kawasan UE. Sedangkan pasar India terganggu karena kebijakan BM sawit Indonesia yang jauh lebih tinggi dari Malaysia. “Namun, meski ada faktor yang menekan kinerja ekspor minyak sawit Indonesia, masih ada peluang-peluang yang dapat menopang pertumbuhan, salah satunya peluang pertumbuhan permintaan dari Tiongkok,” kata Kanya.

Ekspor minyak sawit Indonesia hingga akhir 2019 dikhawatirkan lebih rendah dari 2018. Data Gapki menunjukkan, sepanjang 2018 volume ekspor minyak sawit Indonesia mencapai 32,024 juta ton dengan tanpa memperhitungkan biodiesel dan oleokimia. Secara total, ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan turunannya sepanjang 2018 adalah 34,71 juta ton atau naik dari 2017 yang sebesar 32,18 juta ton. Sementara itu, ekspor minyak sawit nasional pada semester 1-2019, baik CPO dan turunannya, biodiesel, dan oleokimia, naik 10% dari periode sama 2018 yakni dari 15,30 juta ton pada Januari-Juni 2018 menjadi 16,84 juta ton pada periode sama 2019.

Kanya mengatakan, apabila pola pertumbuhan pada semester 1-2019 terus berlanjut maka kinerja ekspor hingga akhir tahun ini masih akan tetap di atas 30 juta ton. Hanya saja, pada saat bersamaan pasar ekspor Indonesia juga mengalami gangguan, seperti UE dan India. “Tapi, itu hitungan saya. Belum ada angka resmi. Cuma saya khawatir sampai akhir tahun ekspor kita akan terpangkas, mungkin sekitar 2 jutaan ton,” kata Kanya Lakshmi usai diskusi yang bertajuk Peluang Pasar sawit Berkelanjutan Indonesia di Jakarta, kemarin.

Gapki mencatat, ekspor minyak sawit Indonesia ke UE pada 2018 terpangkas menjadi 4,78 juta ton dari 2017 yang mencapai 5,02 juta ton. Sedangkan ekspor ke India pada 2018 terpangkas menjadi 6,71 juta ton dari 2017 yang sebesar 7,62 juta ton. Sepanjang semester 1-2019, ekspor minyak sawit Indonesia ke UE tercatat 2,40 juta ton dan ke India 2,09 juta ton. “Selama pola pada semester pertama masih sama, saya yakin ekspor masih akan di atas 30 juta ton. Tapi, ini kan agak terganggu. Contohnya dengan UE, meski saya yakin tidak semua 5 juta ton (potensi pasar minyak sawit Indonesia di UE dalam setahun) itu akan hilang. Yang hilang biodieselnya, walaupun belum langsung sekarang, tidak langsung berhenti. Jadi, kalau pun berkurang, katakanlah yang porsi pasar segmem pangan itu ada 60%, setidaknya permintaan di segmen itu akan bertahan,” kata Kanya.

Di sisi lain, lanjut dia, meski ada faktor yang menekan kinerja ekspor minyak sawit Indonesia, masih ada peluang-peluang yang dapat menopang pertumbuhan. Salah satunya, peluang pertumbuhan permintaan dari Tiongkok yang akan mengalihkan sumber pasokan kedelainya ke negara-negara penghasil minyak nabati lain di luar Amerika Serikat (AS) dan rencana memangkas BM atas impor minyak nabati. Seperti diketahui, saat ini perang dagang antara Tiongkok dan AS masih berlangsung. “Ini peluang yang bisa dimanfaatkan Indonesia. Setidaknya, bisa mengatasi penurunan yang terjadi di negara lain. Selain itu, meski ekspor kita ke India sempat turun drastis kemarin, tapi ada
kemauan mereka ingin menyamakan tarif BM atas minyak sawit kita sama dengan Malaysia. Dampaknya akan bisa cepat, masalahnya adalah kapan bisa efektif. Jadi, belum ada perhitungan resmi, cuma kalau hitungan saya, cuma terkoreksi,” kata Kanya.

Di luar itu, Kanya menjelaskan, yang harus menjadi fokus sejatinya adalah upaya peningkatan ekspor ke pasar-pasar baru, seperti Pakistan. Pemerintah bisa menjajaki peluang di pasar-pasar baru lainnya dengan melakukan negosiasi sekaligus melakukan financial settlement. Upaya peningkatan penyerapan sawit di dalam negeri juga diharapkan mampu mengkompensasi kekurangan-kekurangan yang terjadi di pasar ekspor, misalnya melalui program biodiesel 20% (B20).

Kanya menuturkan, dengan program B20 maka diproyeksikan terjadi penyerapan minyak sawit nasional hingga 6 juta ton. Penyerapan akan semakin besar apabila ada kebijakan lain yang mampu menambah penyerapan minyak sawit lebih cepat di dalam negeri. “Solusinya misalnya penyerapan CPO oleh PLN atau percepatan pelaksanaan wajib biodiesel 30% (B30). Kalau bisa terealisasi maka serapan di dalam negeri bisa menjadi 9 juta ton. Itu terjadi kalau salah satunya, baik percepatan B30 atau pembelian PLN, bisa terlaksana tahun ini,” kata Kanya.

Gandeng Malaysia

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Perdana Menteri (PM) Malaysia Mahathir Mohamad sepakat bersatu untuk menghadapi diskriminasi produk kelapa sawit kedua negara bertetangga tersebut oleh UE. Kesepakatan tersebut dicapai dalam kunjungan resmi Presiden Joko Widodo di Malaysia. Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana berkunjung ke Malaysia sejak Kamis (8/8) hingga Jumat (9/8). Dalam kunjungannya tersebut, Kepala Negara melakukan pertemuan bilateral dengan PM Mahathir dan membahas sejumlah hal, termasuk sawit.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang turut serta bersama Presiden dalam kunjungan resmi itu menerangkan bahwa kedua pemimpin berbicara dan membahas beberapa hal, di antaranya komitmen kedua pemimpin untuk bersatu melawan diskriminasi produk kelapa sawit kedua negara. “Presiden Jokowi dan PM Mahathir juga sepakat untuk bersatu dalam menghadapi diskriminasi produk kelapa sawit kedua negara oleh UE. Kedua pemimpin memiliki komitmen yang tinggi untuk meneruskan perlawanan terhadap diskriminasi sawit,” jelas Retno seperti dilansir Antara.

Indonesia dan Malaysia memiliki komitmen tinggi dalam isu pengolahan dan pengelolaan sawit yang berkelanjutan. Indonesia juga telah memiliki sertifikasi sawit dan data-data ilmiah yang dapat dipakai untuk perbandingan. ASEAN dan UE telah sepakat membentuk working group on palm oil. Indonesia menilai bahwa persamaan persepsi mengenai kerangka kerja WG tersebut penting untuk dilakukan. Tanpa persamaan persepsi dikhawatirkan working group (WG) tidak akan membuahkan hasil yang diharapkan. “Jadi, pendekatan kita adalah pendekatan yang terbuka. Mari kita bekerja sama. Tapi ya sekali lagi, kalau ajakan kerja sama itu tidak dan terus menerus kita terdiskriminasi ya pastinya Indonesia dan Malaysia tidak akan diam. Kita akan melawan,” kata Retno.

 

Sumber: Investor Daily Indonesia

 

RI-Malaysia Berkomitmen Lawan Diskriminasi Sawit

Pemerintah Indonesia dan Malaysia berkomitmen untuk terus bersama-sama melawan diskriminasi kelapa sawit oleh Uni Eropa. Sebagai produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia, kedua negara tidak akan diam jika negosiasi terkait sawit tak juga diindahkan.

Komitmen perlawanan terhadap UE itu dikukuhkan dalam pertemuan bilateral Presiden RI Joko Widodo dengan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad di Kantor Perdana Menteri Malaysia di Putrajaya, Jumat (9/8/2019). “Persatuan dalam melawan diskriminasi sawit kembali dibahas oleh kedua pemimpin dan beliau berdua memiliki komitmen untuk terus bersatu meneruskan perlawanan terhadap diskriminasi sawit,” ujar Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi.

Retno mengatakan, Indonesia dan Malaysia sudah cukup membuka diri untuk negosiasi. Negara-negara ASEAN bahkan sudah sepakat membentuk kelompok kerja dengan UE untuk membahas isu kelapa sawit itu. Namun, sampai kini belum ada kesepakatan soal arah serta tujuan kelompok kerja tersebut

“ASEAN-UE sudah membentuk working group of palm oil, dan saya ingin melihat core-nya dulu, working group ini diarahkan ke mana, harus ada kesepakatan dulu. Kalau tidak ada kesepakatan, percuma,” tuturnya.

Pemerintah Indonesia juga melihat ada jalan tengah, salah satunya dengan mengombinasikan sertifikat produk sawit rujukan negara-negara produsen sawit dan UE. Saat ini, indonesia menggunakan ISPO Indonesia Sustainable Palm Oil), sementara UE menggunakan rujukan RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil), standar global untuk produksi minyak sawit berkelanjutan. Semestinya, lanjut Retno, UE bisa membandingkan ketentuan ISPO dan RSPO, lalu menyempurnakan standar produksi sawit rujukan masing-masing.

Retno menegaskan, Indonesia dan Malaysia sudah melakukan pendekatan terbuka dengan mengajak kerja sama terkait masalah sawit. Jika tawaran kerja sama itu tetap ditolak dan justru produk sawit terus didiskriminasi, Pemerintah Indonesia dan Malaysia tidak akan diam.

Isu sawit itu juga tetap akan dimasukkan dalam negosiasi perjanjian kerja sama ekonomi komprehensif (CEPA) Indonesia-UE. “Posisi kita sejak awal sudah jelas, bahwa dalam negosiasi CEPA, isu kelapa sawit harus ada di sana. Jadi, posisi kita very clear, very firmed,” kata Retno.

Sumber: Kompas

Kecipratan Berkah Perang Dagang

 

Harga minyak sawit mentah atau CPO kembali bangkit setelah China menghentikan pembelian produk agri kultur asal AS. Niat China menghapus tarif impor CPO juga mendukung kenaikan harga CPO.

Kemarin, harga CPO kontrak pengiriman Oktober 2019 naik 1,92% ke RM 2.176 per ton. Kenaikan harga ini terjadi sejak harga CPO menyentuh level terendah di RM 1.963 per ton, Juni lalu.

Analis Asia Trade Point Future Deddy Yusuf Siregar mengatakan, harga CPO terus naik karena pelaku pasar mulai mempertimbangkan dampak langkah China menghentikan impor produk agrikultur asal AS. “Mulai timbul spekulasi apakah bisa CPO mengambil tempat di China, ada ekpektasi pembelian CPO dari China akan naik,” kata Deddy, Jumat (9/8).

Sebelum perang dagang memburuk, China merupakan negara yang cukup besar membeli produk-produk agrikultur AS, salah satunya kedelai. Minyak sawit dan minyak kedelai merupakan produk subsitusi yang saling bersaing mendapatkan bagian di pasar minyak nabati global.

Deddy mengatakan eskalasi perang dagang AS dan China bisa mengurangi pembelian minyak kedelai secara signifikan. Dus, kebutuhan minyak nabati akan diganti oleh sawit.

Kenaikan harga CPO juga tercermin dari naiknya ekspor minyak sawit. Gabungan Pengusaha Kelapa sawitIndonesia (GAPKI) mencatat, ekspor CPO di semester I-2019 naik 10% dibanding periode yang sama tahun lalu, yakni dari 15,03 juta ton menjadi 16,84 juta ton.

Prospek naik

Analis Monex Investindo Futures Ahmad Yudiawan menambahkan, sebelum Presiden AS Donald Trump
mengancam mengenakan tarif impor ke produk China yang nilainya mencapai US$ 300 miliar, harga CPO sudah naik. Saat itu, pelaku pasar menilai kesepakatan dagang akan terwujud dan mengurangi risiko perlambatan ekonomi. Dus, permintaan CPO bisa terdongkrak naik juga

Namun, meski perang dagang memanas, harga CPO tetap merangkak naik. Sentimen utama penyokong harga CPO naik adalah rencana pemerintah China menghapus tarif kuota impor CPO.

Jika rencana tadi disahkan, volume ekspor CPO akan ter-genjot dengan harga yang cenderung naik. Sekedar in-
formasi, rancangan aturan tersebut saat ini dibuka untuk mendapatkan respons publik hingga 22 Agustus.

Direktur Utama Garuda Berjangka Ibrahim menilai harga CPO berpotensi naik karena didukung tren penurunan suku bunga. Menurut dia, ketika uang banyak beredar, permintaan CPO bisa naik. Ibrahim memperkirakan harga CPO bisa capai RM 2.400 di akhir tahun.

Sementara, Deddy mengatakan kini pelaku pasar masih menantikan hasil pertemuan delegasi AS dan China. Bisa jadi di pertemuan tersebut muncul sentimen positif dan negatif bagi harga CPO.

Usaha Presiden Indonesia, Joko Widodo mecari solusi atas diskriminasi CPO oleh Uni Eropa juga diharapkan mengangkat harga CPO.

Deddy merekomendasikan buy CPO. Ia memperkirakan harga CPO berpotensi naik ke RM 2.200-RM 2.250 per tondi akhir tahun, jika harga bertahan di RM 2.100.

 

Sumber: Harian Kontan

 

China Berencana Hapus Tarif Impor CPO

Pemerintah China berencana menghapus tarif kuota impor sejumlah komoditas pertanian. Rabu (7/8) lalu, Kementerian Perdagangan China mengumumkan minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) termasuk komoditas yang akan dihapus tarif kuota impornya

Selain itu, tarif kuota impor minyak lobak dan minyak kedelai termasuk dalam komoditas juga akan dihapus. Rencana penghapusan tarif kuota impor ini muncul setelah China menghentikan impor produk pertanian dari Amerika Serikat (AS). Ini terjadi setelah Presiden AS Donald Trump mengancam mengenakan tarif 10% atas impor produk China senilai US$ 300 miliar.

Jika jadi disahkan, rencana Pemerintah China tersebut akan.menjadi kabar baik bagi produsen CPO di tanah air. Dengan demikian, produsen CPO dalam negeri bisa menggenjot volume ekspor CPO dan mematok harga yang lebih kompetitif ketimbang sebelumnya. Rancangan aturan tersebut dibuka untuk mendapatkan respons publik hingga 22 Agustus 2019.

 

Sumber: Harian Kontan

,

5 Juta Hektare Lahan Sawit Ditargetkan Bersertifikat ISPO

Komite Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) menargetkan sekitar lima juta hektare lahan perkebunan kelapa sawit memperoleh sertifikat ISPO hingga akhir 2019 sebagai upaya terhadap pengelolaan kebun sawit berkelanjutan

Ketua Sekretariat Komisi ISPO R Azis Hidayat di sela-sela kegiatan Festival Indonesia di Moskow, Rusia, sebagaimana disalin dari Antara di Jakarta, menyebutkan hingga Maret 2019, Komite ISPO telah mengeluarkan 502 sertifikasi dengan luas total areal 4.115.434 hektare.

“Masih ada sekitar 60 sampai 70 perusahaan yang dibahas, tetapi biasanya yang lulus verifikasi hanya sekitar 40 sampai 50 perusahaan karena pasti ada aspek yang belum lengkap,” kata Azis.

Sejak dibentuk pada 2011, Komite ISPO mencatat ada 746 perusahaan yang mengikuti proses verifikasi untuk memperoleh sertifikat ISPO. Dari jumlah tersebut, 642 perusahaan sudah selesai diaudit dan baru 502 perusahaan yang mengantongi sertifikat ISPO. Ada pun 502 sertifikat ISPO yang diberikan terdiri atas 493 perusahaan, 5 koperasi swadaya, dan 4 KUD plasma dengan luas total areal 4.115.434 hektare.

Komite ISPO mengagendakan penyerahan sertifikat ISPO akan dilakukan pada 27 Agustus mendatang sehingga menambah luas areal kebun sawit yang menerapkan pola perkebunan berkelanjutan.

Selain itu, Komite ISPO juga akan melakukan konferensi pers terkait pembentukan organisasi profesi auditor ISPO yang kini jumlahnya sudah mencapai 1.580 orang. “Kami mendorong mereka untuk memiliki wadah organisasi profesi auditor ISPO. Mereka nantinya akan membuat kode etik, sehingga kalau ada yang melanggar, mereka sendiri yang memberikan sanksi,” kata Azis.

Sementara itu, Peraturan Presiden (Perpres) mengenai Standar Minyak Sawit Berkelanjutan Indonesia atau ISPO saat ini dalam proses akhir penyusunan. Perpres ini akan memberikan payung hukum dan dukungan terhadap pekebun kecil atau swadaya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution sebelumnya menjelaskan bahwa setelah Perpres ISPO selesai, pembenahan terhadap kebun rakyat dapat dilakukan agar pola perkebunan sawit berkelanjutan benar-benar diterapkan.

Kalangan pengusaha dari Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) tengah menjajaki pasar ritel minyak nabati atau minyak goreng kelapa sawit di Rusia. Direktur Eksekutif GIMNI Sahat Sinaga mengatakan bahwa upaya penjajakan akan dilakukan setelah mengetahui fakta bahwa ekspor CPO Indonesia ke Rusia sebesar 800.000 ton pada 2018 hanya digunakan untuk keperluan industri, bukan untuk konsumsi rumah tangga.

“Jadi 800.000 ton yang kita ekspor kemarin digunakan oleh industri untuk konveksioneri, speciality fat, margarin, sabun dan kosmetik, tetapi tidak dijual di ritel,” kata Sahat di sela-sela kegiatan Festival Indonesia di Taman Krasnaya Presnya Moskow.

Sahat menjelaskan fakta tersebut baru diketahuinya pada penyelenggaraan Festival Indonesia di Moskow pada 1-4 Agustus 2019. Di gerai Gimni yang menampilkan berbagai produk CPO Indonesia, seperti minyak goreng, minyak salmira dan margarin, pengunjung tampak antusias.

Warga Rusia yang umumnya dari kalangan ibu rumah tangga berminat untuk membeli minyak goreng sawit, namun tidak ditemukan di supermarket atau pasar mana pun di Rusia. Sebagai informasi, umumnya warga Rusia menggunakan minyak bunga matahari (sunflower oil) untuk menumis masakan.

Menurut Sahat, kurangnya promosi dan kampanye negatif terkait isu minyak sawit yang tidak sehat, membuat supermarket dan pasar ritel di Rusia takut untuk memasok dan menjual minyak sawit tersebut.

Oleh karena itu, ia mengutarakan harapannya agar Pemerintah Indonesia dan Rusia dapat melakukan kerja sama (G to G partnership) agar minyak sawit dapat masuk ke pasar ritel. Saat ini, pemakaian CPO di Rusia sebesar 1,1 juta ton per tahun, di mana Indonesia menjadi pemasok terbesar sekitar 74,4 persen atau 800.000 ton, sedangkan sisanya dipenuhi dari Malaysia dan Rotterdam, Belanda. “Setelah G to G, kemudian bisa dilakukan Preferences Tarif Agreement (PTA) mendahului Malaysia supaya kita dapat pasar baru di ritel,” kata Sahat.

Ia memproyeksi dengan bertambahnya akses ke pasar ritel, ekspor CPO Indonesia bisa bertambah lagi sekitar 200.000-300.000 ton per tahun, menjadi 1,1 juta ton. Pada Festival Indonesia di Moskow, minyak goreng sawit habis terjual pada hari kedua festival yang diselenggarakan pada 1-4 Agustus 2019 di Taman Krasnaya Presnya Moskow tersebut.

Setidaknya 96 botol minyak goreng laris manis di acara tersebut dengan harga jual 150 rubel (Rp33.000) untuk volume 1 liter.

 

Sumber: Neraca.co.id

,

HKTI Jambi Menunggu Rencana Darmin Nasution Soal Harga Sawit

 

Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi Jambi, Usman Ermulan menyebutkan para petani tengah menunggu rencana pemerintah mengatur harga sawit.

Rencana aturan ini, kata Usman, disebutkan Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution di Jakarta pada bulan Mei 2019 lalu. Rapat yang dihadiri langsung Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro serta Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil.

“Aturan tersebut direncanakan rampung pada Juli lalu. Namun sampai sekarang harga TBS (Tandan Buah Segar) masih mengalami penurunan. Kalau-pun naik, itu hanya sedikit dan tidak terlalu signifikan,” ujar mantan Anggota DPR RI di Komisi Keuangan ini kepada Gatra.com, Jumat (9/8).

Kemudian dalam rapat itu juga, lanjut Usman, ikut dihadiri Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga dan Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan.

“Sampai bulan Agustus ini kita belum mendengar perkembangan rencana itu. Kita tunggu saja?” kata Usman.

Mantan Bupati Tanjung Jabung Barat ini mengatakan, masyarakat Jambi masih menggantungkan hidup dengan bertani karet dan sawit. Jika aturan tersebut disegerakan, diharapkan mampu mengangkat kesejahteraan petani sawit dan membangkitkan pertanian di daerah tersebut.

“HKTI siap saja memberikan saran kepada Darmin Nasution. Jambi adalah daerah penghasil CPO cukup besar mencapai 2 juta ton per bulan,” kata Usman.

Usman juga mengusulkan pemerintah dapat memikirkan mengoptimalkan hasil bumi tersebut di daerah itu. Dengan memaksimalkan potensi yang dimiliki dapat menyerap TBS milik petani secara masif dan ikut menggiring peningkatan harga. Seperti dilakukan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatra Selatan mampu membangun industri tersebut untuk memberikan nilai tambah bagi komoditas, yang merupakan andalan penghasilan masyarakat setempat tersebut.

“Apa salahnya jika Jambi juga dibangun industri kelapa sawit. Di sinilah peran kebijakan dari pemerintah khususnya Darmin Nasution,” kata mantan Staf Khusus Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas ini.

Sumber: Gatra.com

Jokowi dan Mahathir Akan Bahas Masalah Perbatasan hingga Kelapa Sawit

Sejumlah isu dan upaya peningkatan kerja sama akan menjadi pembicaraan antara Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Mahathir Mohamad dalam pertemuan yang direncanakan berlangsung pada Jumat pagi ini.

Masalah yang mengemuka dan menjadi pembahasan keduanya adalah tentang perlindungan WNI, peningkatan kerja sama perbatasan dan diskriminasi produk kelapa sawit.

“Banyak hal yang perlu kita bicarakan dengan Tun Dr Mahathir Mohamad terutama yang berkaitan dengan perbatasan, dengan TKI kita. Termasuk mengenai diskriminasi minyak kelapa sawit kita. Itu yang utama,” kata Presiden Jokowi dalam keterangan tertulis Biro Pers Media dan Informasi Setpres RI, Jumat (9/8/2019).

Selain itu, kedua kepala pemerintahan ini direncanakan melaksanakan ibadah salat Jumat bersama di Kuala Lumpur. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, kedua pemimpin tersebut selama ini dikenal sebagai tokoh yang ingin menunjukkan wajah Islam yang membawa kedamaian.

“Kalau kita melihat ketokohan Tun dan Presiden Jokowi, maka kita melihat bahwa kedua pemimpin ingin terus menonjolkan the true color, the face of Islam yang damai, Islam yang toleran, dan salat Jumat bersama ini juga akan memperkokoh tali silaturahmi di antara kedua pemimpin tersebut,” tutur Retno dalam siaran pers Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat Presiden.

 

Sumber: Liputan6.com

,

Rusia Akan Minta RI Pasok CPO Tanpa Gliserol

Selain rencana menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 20%, Pemerintah Rusia juga berencana memperketat standar pemasukan minyak Kelapa Sawit (crude palm oil/CPO) dari Indonesia. Negara Tirai Besi tersebut akan menerapkan kebijakan pelarangan kandungan gliserol ester dalam CPO yang diimpor dari Indonesia.

Direktur Executive Oil dan Fat Consumers and Producer Asociation Ekatarina Nesterov mengatakan, gliserol ester merupakan bahan kimia yang diperoleh dari minyak sawit atau yang biasa disebut olekimia sawit Gliserol ester sebagai produk oleokimia sawit ini biasanya menjadi bahan baku produk industri, seperti kimia, pangan, dan kosmetik. “Akan ada permintaan tambahan dari kami tentang produk tanpa glisterol. Kami memang butuh dengan minyak sawit tapi apakah kalian bisa memasok bahan baku tanpa kandungan itu,” kata Ekatarina seperti dilansir Antara di sela-sela kegiatan forum bisnis di Moskow, kemarin. Kebijakan itu akan diterapkan Pemerintah Rusia dalam waktu dekat karena kandungan gliserol ester dianggap berbahaya bagi kesehatan.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga menampik soal isu negatif tersebut. Pemerintah Rusia masih terbelenggu dengan kampanye negatif terkait minyak nabati Indonesia yang mengandung racun dari gliserol ester. “Tidak mungkin kita meracuni rakyat sendiri, apalagi Indonesia adalah konsumen terbesar dengan penggunaan 10 juta ton minyak sawit. Kita sudah mengkonsumsi minyak ini ratusan tahun, tapi tidak pernah terjadi apa-apa,” kata Sahat Sinaga.

Namun demikian, jika Pemerintah Rusia menerapkan beleid baru tersebut, pelaku usaha meminta agar diberi tenggang waktu setidaknya enam bulan agar industri mampu mempersiapkan pasar minyak sawit yang diminta Rusia. “Kami tentu belum siap karena harus bersihkan tangki, refinery, ganti pipa supaya tidak terkontaminasi, minimal beri kami enam bulan tenggang waktu sebelum diumumkan,” katanya.

 

Sumber: Investor Daily Indonesia

 

,

Ekspor CPO ke Negara Asia dan Rusia Kian Terbuka

 

Gencarnya kampanye hitam tentang sawit yang dilakukan Uni Eropa (UE) tak membuat Indonesia kehilangan akal untuk mencari peluang pasar ekspor CPO ke sejumlah negara Asia. Diantara negara yang punya potensi pasar ekspor CPO tersebut adalah sejumlah negara Asia seperti China, Korea Selatan, Rusia, Jepang,  dan Timur Tengah.

Kepala Sekretariat Komisi ISPO, R.Azis Hidayat mengatakan, kampanye hitam yang dilakukan UE ini harus dijadikan moment untuk mencari pasar baru ke sejumlah negara lain. “Seperti Rusià pasar CPO dan turunannya masih sangat terbuka dan peluang pasarnya cukup besar,” ujar Azis dalam sebuah diskusi bertema “Peluang Pasar Sawit Berkelanjutan”, di Jakarta, Rabu (7/8).

Menurut Azis, Rusia tak terlalu bergejolak terkait sustainable palm oil. Sebab mereka lebih konsisten dengan kesehatan.Sehingga ekspor CPO ke negara Beruang Putih sampai saat ini terus berjalan. “Tahun 2018 lalu ekspor CPO ke Rusia sebanyak 1,36 juta ton, atau naik 16% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya,” ujar Azis.

Azis juga mengatakan, dari total CPO yang diekspor ke Rusia sebanyak 74,4?rasalbdari Indonesia. Sedangkan sisanya didatangkan dari Malaysia. “CPO yang diekspor ke Rusia ini umumnya untuk campuran bahan makanan dan susu. Jadi, peluangnya masih sangat besar,” jelasnya.

Selain CPO, Rusia juga meminati pasar olahan sawit seperti minyak kelapa sawit (minyak goreng,red). “Belum lama ini kami bersama Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) melakukan pameran minyak sawit dan  demo masak di Rusia. Ternyata, warga Rusia banyak yang suka dengan minyak goreng yang kami bawa,” jelas Azis.

Lantaran banyak yang suka, minyak goreng yang ada di stand pameran diborong warga Rusia.Bahkan, mereka juga mau membeli minyak goreng yang  masih membeku. “Minyak goreng kemasan 1 liter Rp 36 ribu dan yang kemasan 2 liter Rp 60 ribu semuanya habis dibeli warga Rusia. Kalau kami lihat peminat minyak goreng di sini cukup tinggi,” kata Azis.

Azis juga mengatakan, karena potensi pasarnya bagus, GIMNI diharapkan bisa menggarap pasar minyak goreng di Rusia. Sebab, kalau bisa ekspor minyak goreng ke Rusia nilainya akan tinggi. “Jadi, jangan hanya ekspor minyak sawit mentah (CPO) saja, tapi kami sudah mengarah ke produk turunannya sehingga ada nilai tambahnya,” kata Azis.

Dalam kesempatan tersebut, Deputi Menko Perekonomian, Musdhalifah mengatakan, pemerintah bersama pelaku usaha sawit tak boleh tinggal diam. “Karena itu, kami juga melakukan lobi-lobi dan menyiapkan lawyer untuk mengatasi kampanye hitam tersebut. Kami bersama tim dari kementerian lain juga mencari peluang ekspor sawit ke negara lain di luar UE,” kata Musdhalifah.

Minat Limbah Sawit

Selain Rusia, Jepang juga berminat terhadap limbah sawit Indonesia. Diantara limbah tersebut adalah tandan kosong sawit yang potensinya luar biasa. “Tim dari Jepang tanggal 7 Juni lalu hearing dengan kami terkait ISPO. Selanjutnya tim dari Hitachi sebulan berikutnya (pada 7 Juli ) lalu datang ke Indonesia untuk melihat potensi limbah ampas tebu di salah satu pabrik gula dan limbah sawit di PTPN VIII,” kata Kepala Sekretariat Komisi ISPO, R.Azis Hidayat.

Menurut Azis, tim Jepang sangat tertarik terhadap limbah sawit (tandan kosong) tersebut. Sehingga, mereka membawa sampel tandan sawit kosong sebanyak 20 kg untuk diuji coba di lab-nya. “Mereka memerlukan tandan kosong untuk bahan bakar nuklir. Sebab, Jepang akan menggunakan biomas power dalam mengembangkan nuklirnya. Selama ini sudah menggunakan bambu, tapi tak cukup pasokannya,” ujarnya.

Azis juga mengungkapkan, tim Jepang akan menghibahkan alat untuk mengolah tandan kosong di PTPN VIII. Alat tersebut nantinya bisa dimanfaakan untuk mengolah tandan kosong menjadi serbuk.

Selain tandan kosong, ada sejumlah limbah sawit seperti cangkang sawit yang juga diminati Jepang. ” Karena itu, potensi tersebut harus kita tangkap. Apabila CPO dan biodiesel kita ditolak UE, kita sudah punya alternatif pasar lainnya yang peluang bisnisnya tak kalah menarik,” papar Azis.

Azis mengatakan, volume tandan kosong ini cukup banyak. Di PTPN VIII yang punya lahan sawit 3.500 ha, volume tandan kosongnya sebanyak 200 ton/hari.” Jadi, sawit ini kalau dikelola secara berkelanjutan bisa menjadi sumber devisa negara,” ujar Azis

SUmber: Tabloidsinartani.com