,

Pemerintah Mau Atur Harga Sawit

 

Pemerintah berencana mengatur harga sawit. Rencanannya, aturan tersebut akan rampung pada Juli mendatang.

Rencana itu dibahas dalam rapat yang dipimpin Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, dihadiri Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro serta Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil.

Hadir pula Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga dan Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan.

Menurut Sahat selama ini harga sawit di Indonesia masih menggunakan referensi internasional, yakni CIF Rotterdam price. Hal ini pun membuat ketidakcocokan dengan pungutan ekspor (levy) yang diberlakukan.

“Untuk merumuskan bagaimana konsep kita dalam konsep levy, dan tetap hilirisasi juga jalan,” ujar Sahat usai rapat di Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Rabu (29/5/2019).

Lebih lanjut, ia menjelaskan BPDP Sawit akan melakukan studi terlebih dahulu untuk mengatur harga sawit. Dalam studinya juga akan mempertimbangkan kebutuhan petani, pasar Eropa, India, dan China.

“Jadi akan dibikin studi untuk dibuat jalan keluarnya apa. Itu melihat kebutuhan petani, pasar Eropa, India dan China. Studi dilakukan oleh BPDP. Target selesai dua bulan lagi (Juli),” jelasnya.

Sementara itu, ia juga menyoroti pengenaan tarif 5% oleh India terhadap produk CPO Indonesia. Hal ini membuat Malaysia mengambil kesempatan lebih besar mengekspor CPO.

Hal ini pun menjadi kekhawatiran para pengusaha industri di Indonesia.

“Persoalan kita yang lain adalah India. Selisih harga kita dikenakan 5% dengan harga sekarang itu selalu kalah US$ 27 per ton, dari Malaysia. Jadi yang saya sampaikan Malaysia mau ambil kita punya minyak, CPO kita diekspor lebih murah kemudian industri hilir dia jalan karena ada CPO dari kita,” tutup dia.

 

Sumber: Detik.com

Peluang Ekspor CPO ke Pakistan Terbuka

 

Peluang ekspor produk minyak sawit (crude palm oil/CPO) Indonesia ke Pakistan semakin terbuka lebar. Pasalnya, Pakistan akhirnya menghentikan rekomendasi pelarangan produksi Vanaspati Ghee (VG) yang berasal dari minyak sawit.

Keputusan itu diambil pada pertemuan Oil Seeds Their Allied Products Technical Committee ke-117 Pakistan Standards Quality Control Authority (PSQCA) di Karachi, Pakistan pada 10 April 2019. VG adalah minyak atau lemak makan dengan tekstur semisolid berupa suspensi yang terbuat dari minyak nabati yang telah mengalami proses penyulingan, pemutihan, deodorisasi, dan hidrogenasi. Bila bahan bakunya berasal dari minyak sawit, VG tidak melalui proses hidrogenasi, mempunyai titik leleh yang ideal pada suhu di atas suhu ruang, dan bercita rasa lemak hewan melalui penambahan penyedap.

“Indonesia menyambut baik berita positif ini, karena Pemerintah Indonesia berkomitmen menjaga kepentingan sawit sebagai salah satu produk andalan ekspor,” kata Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Iman Pambagyo dalam keterangan resminya, Selasa (28/5).

Pada pertemuan tersebut, menurut Iman, PSQCA memutuskan untuk mengurangi kadar asam lemak trans dari 10% menjadi 5% dan meningkatkan titik lebur menjadi 39° C pada produk VG. Pengaplikasiannya sendiri akan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari National Standard Committee of Agriculture Food (NSCAF). Selain itu, PSQCA mengusulkan untuk menghilangkan lemak trans sesuai mandat organisasi kesehatan dunia (WHO) pada tahun 2023.

“Dengan keputusan ini, berarti produksi VG tetap diizinkan. Namun, kadar lemak trans harus dikurangi secara bertahap hingga ke tingkat yang aman untuk dikonsumsi. Untuk itu, pengurangan kadar lemak trans dilakukan dengan mengadopsi standar keamanan makanan internasional,” terang Iman.

Iman mengungkapkan, rekomendasi pelarangan VG dilakukan sejak Oktober 2017 setelah Pemerintah negara bagian Punjab, Pakistan melalui Punjab Food Authority (PFA) mengeluarkan aturan bahwa minyak VG yang berasal dari minyak sawit yang diolah, dilarang dikonsumsi sebagai bahan makanan. Langkah ini diambil karena VG dianggap berbahaya bagi kesehatan masyarakat.

“Namun, setelah melalui berbagai pertemuan, baik resmi maupun tidak dan pembahasan antara Pemerintah Pakistan dan pihak swasta di negara tersebut, rekomendasi pelarangan tersebut akhirnya dihentikan,” ujar dia.

 

Sumber: Investor Daily Indonesia

Sepanjang Ramadan, Harga Minyak Kelapa Sawit Meningkat

 

Ramadan segera berakhir. Kurang dari sepuluh hari menjelang Hari Idul Fitri, harga minyak sawit atau crude palm oil (CPO) terangkat oleh sentimen momentum Lebaran.

Harga CPO kontrak pengiriman Agustus 2019 di Malaysia Derivative Exchange pada perdagangan Selasa (28/5) berada di level RM 2.066 per metrik ton. Angka tersebut naik 2,02% dari posisi di hari sebelumnya.

Sejak awal Ramadan, harga CPO terus menguat. Ini karena minyak sawit merupakan salah satu bahan dasar makanan dan kebutuhan rumah tangga, sebut saja minyak goreng, sabun dan kosmetik.

Analis Asia Trade Point Futures Deddy Yusuf Siregar mengatakan, indeks konsumsi saat Ramadan akan meningkat. Hal ini menimbulkan dampak serupa terhadap permintaan CPO.

Kenaikan permintaan CPO antara lain terlihat dari data ekspor minyak sawit Malaysia di periode pengiriman 1-25 Mei yang naik 8,5% dari 1,39 juta ton di periode April.

Survei ekspor CPO Malaysia dalam periode sama juga naik 15,6% dibanding April, mencapai 1,4 juta ton. Deddy mengatakan, pencapaian ini mengikuti tren kenaikan di April. Harga CPO naik lantaran katalis positif kenaikan harga minyak kedelai.

Kontrak minyak kedelai Chicago Juli 2019, Selasa (28/5) pukul 18.26 WIB naik 1,1%. Namun, harga CPO diprediksi belum akan rally.

Ke depan, Deddy memperkirakan, tren harga minyak kedelai tidak akan banyak berdampak di CPO. Sebab impor CPO ke Eropa bulan lalu turun 1%.

Sementara impor minyak kedelai di Eropa pada periode tersebut naik 9%. Direktur Utama Garuda Berjangka Ibrahim menambahkan, perang dagang Amerika Serikat dam China mengguncang harga komoditas, termasuk CPO.

Untuk mengakhiri perang dagang, China berpotensi harus mengimpor minyak kedelai. Deddy memprediksi hari ini harga minyak sawit bakal di RM 2.013-RM 2050 per metrik ton. Sementara di akhir pekan ini, harga CPO bergerak di RM 1.990-RM 2.080.

Hitungan Ibrahim, harga minyak sawit bergerak di RM 2.015-RM 2.035 per metrik ton besok. Sepekan ke depan harga bergerak antara RM 2.000-RM 2.050 per ton.

Sumber: Harian Kontan

Pemerintah Yakin Program B100 Bisa Terlaksana

 

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman menyatakan masih banyak tantangan yang harus diselesaikan untuk mencapai program bahan bakar nabati dari kepala sawit sebanyak 100 persen (B100). Namun demikian, pemerintah tetap yakin program ini bisa terlaksana.

Deputi II Bidang Sumber Daya Alam dan Jasa Kemenko Bidang Kemaritiman Agung Kuswandono mengatakan, saat ini proses pengembangan dari B20 ke B30. Namun, hal tersebut disadari masih jauh dari target B100.

“Yang saya tahu B20 sudah oke, B30 sedang dalam proses pengujian. Sekarang juga Pak Menko memaksakan untuk B50, karena kita ingin B100. Jadi kita inginnya sampai B100, jadi kalau sekarang sedang ujinya B30 tentu itu masih jauh dari harapan kita. Kita ingin sampai B100,” ujar dia di Kantor Kemenko Kemaritiman, Selasa (28/5/2019).

Agung menyatakan, untuk mencapai B100 memang perlu upaya keras sebab membutuhkan kesiapan baik pemerintah, produsen bahan bakar, produsen kendaraan hingga masyarakat selaku konsumen.

“Karena mungkin karena ini baru jadi tidak mungkin sampai B100, perubahannya kan tidak hanya mengubah biofuelnya, tapi juga harus mengubah mesinnya, jadi cara berpikirnya harus holistik. Kalau BBM diubah jadi biofuel, pasti mesinnya harus ada perubahan di situ. Perubahannya nanti bagaimana, bisa dipakai seluruh Indonesia bagaimana SPBU-nya. Memikirkannya jadi kompleks,” jelas dia.

Meski demikian, Agung tetap yakin program B100 bisa tercapai. Dengan program ini, maka diharapkan akan menekan impor BBM.

“Untuk sampai B100 membutuhkan niat, kalau niatnya ingin cepat, ya cepat (tercapai). Yang paling penting di kita ini meningkatkan kesadaran,berapa ratus atau triliun yg bisa kita hemat dari impor BBM. Sedangkan bahan bakunya di indonesia melimpah, sehingga tidak perlu khawatir kalau di-banned oleh negara luar. Dimanfaatkan saja di dalam negeri sudah cukup besar,” tandas dia.

Mentan B100 Hemat Devisa Puluhan Triliun Rupiah Ilustrasi Kelapasawit(iStockphoto)Kementerian Pertanian (Kementan) melaunching uji coba perdana B100 di kantor pusat Kementan, Jalan Ragunan, Jakarta Selatan, Senin (15/4). Uji coba ini digelar untuk menjawab tantangan global terhadapEnergi Terbarukanmelalui penggunaan bahan pertanian.

“Inilah energi masa depan kita dan dunia dalam menjawab kebutuhan masyarakat diera mendatang,” kata Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman.

Amran menjelaskan, pengembangan Energi Terbarukan menjadi keniscayaan untuk memenuhi kebutuhan lokal dan internasional. Karena itu, perlu adanya sumber energi pengganti bahan bakar fosil seperti biodiesel yang harus dikembangkan.

Produksi biodiesel B20 pada tahun 2018 mencapai kurang lebih 6,01 juta kiloliter. Jumlah tersebut meningkat tajam jika dibanding tahun sebelumnya yang hanya 3,30 kilometer.

Tapi, kata Amran, perkembangan biodiesel ini masuk pada pembahasan isu strategis di belahan dunia manapun. Dalam hal ini, posisi Indonesia sukses mengembangkan B20 yang disusul dengan B30. Selanjutnya Indonesia berhasil meracik bahan bakar tadi menjadi B100.

“Sementara Malaysia saja baru bisa meracik sampai titik B7 menuju B10. Tentu ini prestasi yang luar biasa bagi bangsa kita. Apalagi, penggunaan biodiesel B100 ini juga mampu menghemat devisa dan efisiensi solar,” katanya.

Seperti yang tertera pada data Kementerian ESDM, kebutuhan solar nasional mencapai 31,19. Sementara produksi solar dalam negeri mencapai 20,8 juta. Maka Indonesia masih membutuhkan impor solar sebanyak 10,89 juta kiloliter atau setara Rp 157,44 triliun.

“Untuk menutupi impor solar, kita membutuhkan produksi biodiesel B100 sebanyak 14,14 juta kiloliter atau setara Rp 115,38 triliun. Artinya, kalau kita bisa menutupi kebutuhan impor solar dengan pengembangan biodiesel ini, maka ada penghematan mencapai kurang lebih 42 triliun rupiah per tahun,” katanya.

Seperti diketahui bersama, bahan dasar energi ini merupakan minyak sawit kasar atau Crude palm oil (CPO). Produksi CPO sendiri saat ini mencapai 41,6 juta ton. Sedangkan ekspor CPO mencapai kurang lebih 34 juta ton atau setara Rp 270 triliun.

Adapun biodiesel B100 ini adalah bahan bakar yang digunakan secara langsung pada mesin diesel tanpa dicampur dengan minyak fosil. “Kementan sendiri sudah melakukan berbagai upaya bahkan berhasil membuat reaktor biodiesel multifungsi generasi ke-7 yang mampu mengolah 1.600 liter bahan baku per hari,” katanya.

Lebih Efisien dibanding Solar Kementerian ESDM telah resmi memperluas penerapan kewajiban pencampuran Biodiesel 20 persen (B20) untuk Public Service Obligation (PSO) ataupun non-PSO, sejak 1 September 2018. (Maul/Liputan6.com)Dikatakan Amran, penggunaan biodiesel ini lebih efisien dibandingkan dengan penggunaan solar. Hal itu sudah dibuktikan dengan uji transportasi yang dilakukan Badan Litbang Pertanian. Dalam pengujian tersebut, satu liter biodiesel ternyata mampu menempuh jarak 13,1 km. Sementara solar hanya 9,6 km dan efisiensi mencapai 136,4 persen, sehingga upaya konversi solar ke biodiesel sangat diperlukan.

Selain itu, lanjut dia, tingkat emisi biodiesel ini relatif rendah bila dibandingkan bahan bakar solar. Sebagai contoh, karbonmonoksida (CO) biodiesel B100 lebih rendah 48% dibanding solar.

“Kesimpulannya adalah, bahwa pengembangan B100 ini sangat berdampak pada meningkatnya kesejahteraan petani kebun sawit. Kemudian bisa menghemat devisa, menghemat bahan bakar fosil, menghemat energi, memitigasi tindakan diskriminasi Uni Eropa dan yang pasti menciptakan peluang pasar baru. Tentu saja kita berharapsoft launchingini menjadi tonggak sejarah bagi bangsa kita untuk memasuki era B100 yang lebih massal di masa yang akan datang,” katanya.

 

 

Sumber: Liputan6.com

 

 

Keberlanjutan Minyak Kelapa Sawit Dibutuhkan

 

 

MINYAK kelapa sawit mendapatkan sentimen buruk akhir-akhir ini. Salah satu penyebabnya ialah rencana boikot yang dilakukan negara-negara Uni Eropa terhadap minyak kelapa sawit.

Namun, International Union for the Conservation of Nature atau Uni Internasional untuk Konservasi Alam, organisasi internasional yang didedikasikan untuk konservasi sumber daya alam, mengungkapkan dalam laporan mereka bahwa memboikot minyak kelapa sawit malah akan memperburuk masalah yang ada “sebab kebutuhan masyarakat dunia terhadap minyak nabati meningkat, seiring dengan terjadinya pertumbuhan populasi. Minyak nabati umumnya antara lain berasal dari kelapa sawit, biji bunga matahari, kedelai, biji kapas, dan biji rapa (kanola), dan masih banyak lagi.

Menghilangkan salah satu jenis minyak nabati dari rantai pasok hanya akan menggeser permintaan ke jenis minyak nabati lainnya, dengan potensi konsekuensi yang lebih buruk terhadap lingkungan.

Direktur Sustainability and Stakeholder Relations Asian Agri Bernard Riedo mengatakan kelapa sawit.merupakan tanaman penghasil minyak nabati yang paling produktif dan efisien dalam penggunaan lahan.

Data dari Oil World 2018 menyebutkan bahwa total luas secara keseluruhan produsen minyak nabati global ialah 290 juta hektare (ha) dengan angka produksi minyak nabati sebesar 221 juta ton.

Dari luasan lahan 290 juta ha tersebut, kedelai memakai 43% atau seluas 124,7 juta ha untuk menghasilkan 53,04 juta ton minyak nabati (24% saja).

Biji kapas memakai luasan lahan 12% atau 34,8 juta ha untuk menghasilkan 4,42 juta ton minyak (2% dari total angka produksi minyak nabati). Biji rapa (kanola) mengonsumsi lahan seluas 11% atau 31,9 juta ha untuk menghasilkan 24,31 juta ton minyak (11%). Biji bunga matahari memakan luasan lahan 9% atau 26,1 juta ha untuk menghasilkan 19,89 juta ton minyak (9%).

“Sedangkan kelapa sawit hanya menggunakan lahan sebesar 7% atau 20,3 juta ha untuk menghasilkan 75,14 juta ton minyak nabati atau sebesar 34% dari total angka produksi minyak nabati,” tutur Bernard melalui rilis yang diterima, Selasa (21/5).

Sisanya tumbuhan minyak nabati lainnya 18% penggunaan lahannya atau 52,2 juta ha untuk menghasilkan 20% minyak nabati atau 44,2 juta ton.

Ini artinya untuk menghasilkan volume produksi minyak yang sama, tanaman penghasil minyak nabati lainnya seperti kedelai, rapeseed, dan bunga matahari membutuhkan lahan 6 kali lebih luas jika dibandingkan dengan kelapa sawit.

“Dengan demikian, jika ingin mengganti minyak kelapa sawit, potensi untuk terjadinya deforestasi besar-besaran semakin terbuka lebar untuk memenuhi kebutuhan minyak nabati dunia melalui tanaman-tanaman tersebut,” tutur Bernard.

Sebagai solusi, menurut dia, bukan mengganti minyak kelapa sawit, melainkan bagaimana membuat industri ini berkelanjutan.

Beberapa badan sertifikasi seperti Indonesian Sustainable palm oil (ISPO) dan Roundtable on Sustainable palm oil (RSPO) menyediakan fondasi yang kuat untuk mendukung terciptanya hal tersebut, seperti larangan deforestasi, perlindungan terhadap lahan gambut, dan aturan yang jelas terhadap hak asasi manusia (HAM).

Bahkan, pada November 2018 tercatat lebih dari 4.000 anggota meliputi perusahaan, pemerintah, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) mendukung penambahan standar baru, yang disambut baik oleh WWF sebagai \’langkah maju yang signifikan\’.

Tantangannya, jelas Bernard, RSPO berbentuk sertifikasi yang bersifat sukarela sehingga penerapan praktik keberlanjutan menjadi tidak merata.

“Ada perusahaan yang secara serius menerapkan praktik pengelolaan yang berkelanjutan, tapi di sisi lain ada juga yang tidak peduli dan tidak melakukan. Di sini dukungan dari pemerintah sangat dibutuhkan,” ujar Bernard.

Indonesia juga mendukung hal ini melalui keberadaan sertifikasi Indonesian Sustainable palm oil System (ISPO) yang bersifat wajib bagi para pelaku industri. “Hal ini diperlukan untuk meningkatkan standar berkelanjutan pengelolaan kelapa sawit,” tambahnya.

Edukasi positif kelapa sawit Salah satu masalah terkait dengan citra kelapa sawit ialah para pemasok yang enggan mengakui penggunaan minyak kelapa sawit pada produk mereka, yang kemudian mengganti namanya menggunakan bahasa yang lebih umum seperti \’minyak nabati\’.

Akibatnya, banyak konsumen yang sering kali tidak menyadari bahwa sebagian besar dari produk yang mereka gunakan sehari-hari mengandung minyak kelapa sawit.

Meskipun saat ini banyak produk yang mulai menyertakan logo minyak kelapa sawit berkelanjutan pada kemasannya (seperti RSPO), pihaknya merasa masih perlu banyak mengedukasi masyarakat tentang hal-hal positif mengenai kelapa sawit.

Salah satunya, lanjut Bernard, jutaan orang khususnya di Asia Tenggara telah berhasil terangkat dari garis kemiskinan berkat industri kelapa sawit.

Pada era 80-an dan 90-an banyak dari mereka yang mulai berkecimpung di bidang ini hanya bermodalkan kemampuan dasar seputar kelapa sawit. Bahkan, beberapa di antara mereka datang dengan hanya bermodalkan pakaian yang mereka kenakan.

“Namun, hari ini anak-anak mereka dapat pergi ke sekolah bahkan perguruan tinggi dan menikmati kehidupan yang lebih baik berkat keberadaan industri ini. Solusinya bukan menjerumuskan mereka kembali pada kemiskinan, melainkan menjadi tanggung jawab bagi perusahaan besar seperti Asian Agri untuk bermitra bersama para petani
kelapa sawit dan menularkan komitmen dalam penerapan praktik keberlanjutan kepada mereka,” tutur Bernard.

Bersama dengan pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Perdagangan, Asian Agri menerima kunjungan delegasi diplomat dari Negara-negara Uni Eropa. “Dalam beberapa kesempatan, para perwakilan Uni Eropa meninjau kebun kelapa sawit berkelanjutan dan berdialog langsung dengan petani plasma serta swadaya mitra kami di Riau dan Jambi. Seeing is believing,” ujar Bernard.

Kemitraan

Sertifikasi keberlanjutan bisa menjadi mahal dan tantangan bagi para petani kelapa sawit nasional yang saat ini berjumlah kurang lebih 1,7 juta keluarga, mencakup 42% total perkebunan kelapa sawit di Indonesia.

Untuk mendukung para petani dapat memperoleh sertifikasi, pada 2013 Asian Agri bekerja sama dengan WWF dan Carrefour memelopori proyek percontohan sertifikasi petani yang berhasil membawa asosiasi petard swadaya mitra Asian Agri di Ukui, Riau, menjadi asosiasi petani swadaya yang memperoleh sertifikasi RSPO pertama di Indonesia.

Inisiatif yang sama juga telah dilakukan Asian Agri dengan bermitra bersama UNDP dan Tanoto Foundation pada proyek percontohan sertifikasi ISPO untuk petani swadaya. Hal itu menjadikan asosiasi petani swadaya mitra Asian Agri kembali menjadi yang pertama di Indonesia memperoleh sertifikasi ISPO.

Perusahaan juga menjalin

Komitmen Kemitraan One to One Partnership Commitment, yaitu mewujudkan pengelolaan 1 hektare lahan petani sebanding dengan 1 hektare lahan inti Asian Agri.

“Bentuk kemitraan seperti ini akan mendukung para petani dalam penerapan praktik keberlanjutan,” ujar Bernard.

Perusahaan bermitra dengan petani dengan terlebih dahulu berfokus untuk meningkatkan produktivitas kebun mereka. “Karena akan sia-sia bila kita berbicara mengenai keberlanjutan atau sertifikasi, jika kita tidak meningkatkan produktivitas kebun mereka terlebih dahulu.”

Setelah petani merasakan manfaatnya, barulah secara bersamaan perusahaan memberikan informasi dan menerapkan bentuk praktik-praktik berkelanjutan, seperti yang dilakukan di perkebunan milik perusahaan.

“Ketika para petani melakukan hal serupa dan merasakan manfaatnya, barulah kita dapat berbicara mengenai sertifikasi,”

Komitmen Kemitraan One to One juga membantu Asian Agri untuk memastikan kemampu telusuran rantai pasok dengan melibatkan secara langsung para petard yang merupakan pemasok utama bagi perusahaan.

Pemanfaatan teknologi blockchain

Aspek kemamputelusuran ialah hal yang tidak lepas dari aspek keberlanjutan. Tentu bukan hal yang mudah bagi industri dengan jumlah pemasok dan perantara yang cukup banyak seperti pada industri kelapa sawit.

Keberhasilan Asian Agri dalam mencapai 100% kemamputelusuran pada 2017 tidak lepas dari peran Komitmen Kemitraan One to One yang melibatkan para petani kelapa sawit secara langsung dalam program kemitraan.

Meski begitu, hal tersebut membutuhkan proses yang panjang dan sering kali cukup menyulitkan bagi perusahaan lain untuk menerapkan hal yang sama.

Karena alasan tersebut, Asian Agri pada 2018 menjadi salah satu pendiri Sustain (Sustainability Assurance and Innovation Alliance – Aliansi Jaminan dan Inovasi Keberlanjutan) bersama Apical. Sustain sebuah kelompok yang terdiri atas para pelaku di industri kelapa sawit termasuk perusahaan perkebunan dan pengolahan kelapa sawit, produsen produk-produk konsumen, organisasi nirlaba, dan perusahaan teknologi yang menggunakan block-chain untuk meningkatkan kemamputelusuran minyak kelapa sawit.

Sustain pada awalnya terdiri atas para perusahaan produsen minyak kepala sawit, Asian Agri, dan KAO, mitra pelaksana CORE (Proforest dan Daeme-ter); organisasi nonprofit IDH; dan mitra teknologi SAP.

Minyak kelapa sawit berkelanjutan ialah solusi terbaik untuk memenuhi kebutuhan akan minyak nabati yang terus tumbuh, sambil mewujudkan kemajuan terhadap aspek keberlanjutan ini.

“Seluruh pelaku industri dan pemangku kepentingan harus bekerja sama. Perusahaan, petani, pemerintah, dan konsumen, kita semua perlu mengambil bagian untuk terus mendukung keberlanjutan,” tutup Bernard.

Sumber: Media Indonesia

Gapki: Industri Kelapa Sawit Hasilkan Devisa Rp 360 Triliun

 

Pelaku usaha kelapa sawit berharap Pemprov Kalimantan Timur terus memberi kemudahan kepada investor untuk berinvestasi.

Sebab, Kaltim dinilai memiliki potensi yang besar untuk mengembangkan pabrik biodiesel. Terlebih potensi produksi kelapa sawit sangat melimpah.

Saat ini Kaltim sudah punya 81 pabrik kelapa sawit dengan kapasitas 4.500 ton tandan buah segar (TBS) per jam.

Pabrik tersebut memiliki produksi crude palm oil (CPO) mencapai 2,5-3,5 ton per tahun.

Dengan produksi tersebut, sudah seharusnya Bumi Etam memiliki industri hilir sendiri.

Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (KEK-MBTK) di Kutai Timur disebut-sebut sebagai pusat industri hilir tersebut.

Namun, hingga kini tak kunjung beroperasi meski telah diresmikan oleh Presiden Joko widodo pada April lalu.

Biodiesel dianggap salah satu produk hilirisasi yang potensial dikembangkan.

Pembina Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Kaltim Azmal Ridwan mengatakan, sebenarnya jika langsung mengembangkan biodiesel tidak menjadi permasalahan selama pasarnya ada.

Sebab, potensinya luar biasa di Bumi Etam. Akan tetapi, saat ini kesulitan karena masih minim investor yang mau melakukan itu.

“Yakinkan investor dahulu jika investasi di Kaltim lebih gampang dan pasarnya ada,” ungkapnya, Minggu (26/5).

Menurutnya, kelapa sawit di Indonesia sudah menghasilkan devisa negara mencapai Rp 390 triliun.

Dengan devisa sebesar itu, harusnya sektor ini bisa memperoleh kemudahan.

“Berikan kemudahan pada pelaku usaha yang sudah memenuhi persyaratan, jangan dipersulit. Selama ini, masih banyak persoalan perizinan yang memakan waktu panjang untuk bisnis kelapa sawit dan pengelolaan biodiesel,” jelasnya.

Azmal menambahkan, investor sering enggan membuka bisnis di Kaltim karena prosedur yang tidak sesuai.

Jika pabrik biodiesel bisa dibangun di Kaltim, beberapa daerah di sekitar juga bisa memanfaatkan hasil produksi dengan biaya yang lebih murah.

Misalnya, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi.

Bahkan, tidak tertutup kemungkinan Sabah, Malaysia, juga bisa melakukan ekspor biodiesel dari Indonesia.

Indonesia punya potensi untuk membangun pabrik biodiesel di berbagai daerah termasuk Kaltim.

“Namun, bagaimana membangun tanpa adanya kemudahan perizinan. Itu dahulu yang harus diperhatikan agar semua berjalan lebih lancar,” pungkasnya.

 

Sumber: Jpnn.com

Adopsi B30 Dikebut

 

Produsen kendaraan komersial menyatakan siap mengadopsi bauran minyak nabati dan solar 30% atau B30 yang rencananya berlaku pada 2020.

Adapun uji coba penggunaan B30 sedang dilakukan dan baru diketahui hasilnya pada akhir tahun ini.

Director Sales and Marketing PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors Duljatmono mengatakan, saat ini pemerintah bersama beberapa produsen kendaraan diesel termasuk Fuso tengah melakukan uji coba B30. Kendaraan yang digunakan ialah kendaraan yang dipasarkan saat ini alias masih standar Euro 2.

“Sekarang B20 masih sesuai dengan Euro 2, sedang uji coba B30, sedang dipersiapkan baru tes. Hasilnya mungkin semester kedua atau kuartal IV/2019. Pakai mobil yang ada cuma bahan bakarnya B30,” ujarnya belum lama ini.

Duljatmono menjelaskan, Fuso belum bisa memprediksi modifikasi yang harus dilakukan untuk kendaraan supaya bisa menggunakan B30. Pasalnya, uji sedang dilakukan dan modifikasi kendaraan nantinya sangat tergantung pada hasil uji coba.

Dia menuturkan, dari pengamalam B20, Fuso kemudian menambah filter bahan bakar supaya kendaraan bisa menggunakan B20 dengan baik. Saat ini, kendaraan Fuso menggunakan dua filter bahan bakar sehingga proses pembakaran Iebih baik.

“Dengan B20 tidak ada masalah, B30 belum tahu apa yang perlu kami sesuaikan. Detailnya saya harus nanya ke ahlinya,” ujarnya.

Direktur Penjualan dan Promosi PT Hino Motors Sales Indonesia (HMSI) Santiko Wardoyo mengatakan, untuk penggunaan B20 pada kendaraan Hino sejauh ini tidak ada masalah berarti. B20 memang menyebabkan penggantian filter solar yang lebih cepat dan konsumsi bahan bakar yang sedikit lebih boros.

“Filter solar yang biasanya 20.000 km sekarang 10.000 km, artinya filter lebih pendek life tirne-nya, pencampuran FAME [fatty add methyl ester] ini mungkin perlu perhatian khusus supaya lebih baik,” ujarnya.

Dia menuturkan, baru-baru ini, Hino telah bertemu dengan Kementerian Perindustrian dan arah pemerintah ialah mengembangkan green fuel yang juga merupakan produk turunan dari minyak sawit Menurutnya, Hino siap untuk berpartisipasi untuk mendukung program pemerintah.

Sebelumnya, Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Putu Juli Ardika menjelaskan, secara global terjadi kompetisi antara mobil listrik dan green fiiel. Menurutnya, pengembangan green fuel di Indonesia tidak membutuhkan biaya yang besar ketimbang kendaraan listrik.

 

Sumber: Bisnis Indonesia

Kadin Desak Pembebasan Pajak Perkebunan

 

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta agar Kementerian Keuangan menerbitkan peraturan menteri tentang pembebasan pajak pertambahan nilai atau PPN 10% terhadap komoditas perkebunan.

Penerbitan peraturan menteri tersebut diharapkan bisa menjadi alternatif sambil menanti terbitnya peraturan pemerintah yang melonggarkan atau menghapuskan pembebanan PPN 10% atas komoditas yang telah diajukan untuk dibebaskan pembayaran PPN. Komoditas itu adalah biji kakao, karet, kopi, dan teh.

“Altematif lain sambil menunggu terbitnya PP, Ibu Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan [PMK] tentang Pembebasan PPN 10% bagi komoditas perkebunan yang diusulkan Dirjen Perkebunan hasil rapat 13 Mei 2019 di Ditjen Perkebunan [Kementerian Pertanian],” ujar Ketua Umum Kadin Rosan P. Roeslani seperti dikutip dari salinan surat yang ditujukan kepada Sri Mulyani, Senin (27/5).

Di samping mengajukan penerbitan PMK, Kadin juga mengusulkan agar revisi PP No. 81/2015 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai bisa dilakukan di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan harapan revisi bisa diselesaikan dalam waktu relatif pendek.

Salah satu poin yang disoroti Kadin adalah bahwa pengenaan PPN tersebut menekan kinerja sejumlah komoditas seperti kakao dan teh.

Sebagai gambaran, industri pengolahan kakao -saat ini berjumlah 20 pabrik dengan kapasitas terpasang 800.000 ton per tahun. Namun, kekurangan pasokan bahan baku menyebabkan hanya 10 pabrik yang bisa beroperasi dengan kapasitas 400.000 ton.

Terkait dengan permintaan penerbitan PMK itu, Sri Mulyani menyebutkan bahwa pihaknya belum mengetahui terkait dengan pengajuan tersebut.

Penqhapusan PPN 10% dapat meningkatkan kinerja ekspor biji kakao, kopi, karet, dan teh.

“Saya belum update mengenai isu itu. Nanti saya lihat ya,” ujarnya seusai menghadiri rapat Bantuan Pangan Non-Tunai di Kementerian Sosial, Senin (27/5).

Surat Kadin tersebut merupakan tindak lanjut dari rapat usulan pembebasan PPN yang digelar pada Senin (15/4).

Rapat itu dipimpin oleh Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, Kementerian Pertanian Dedi Junaedi dan diikuti 70 peserta dari berbagai instansi seperti Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan; Biro Hukum, Kementerian Pertanian; eselon II lingkup Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian, dan perwakilan dari dewan komoditas perkebunan serta asosiasi terkait lainnya.

Dedi mengatakan bahwa rapat tersebut bertujuan membahas jenis dan batasan barang hasil perkebunan sebagai implikasi perpajakan.

Hal ini terkait dengan putusan Mahkamah Agung No. 70P/HUM/2013 yang menganulir Peraturan Pemerintah (PP) No. 31/2007 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

KINERJA EKSPOR

Dalam kesempatan terpisah, Ketua Komite Tetap ICT Agribisnis Kadin Andi B. Sirang menyebutkan peniadaan PPN 10% ini menjadi penting demi meningkatkan kinerja ekspor keempat komoditas yang diajukan.

Pasalnya, keberadaan PPN 10% yang menjadi salah satu biaya menjadikan komoditas Indonesia tersebut kalah bersaing dengan harga komoditas yang sama dari negara lain.

“Ide dasarnya adalah mempercepat proses ekspor komoditas unggulan di Indonesia. Dengan demikian, maka kita bisa memperpendek gap neraca perdagangan kita antara ekspor dan impor,” katanya ketika dihubungi Bisnis.

Namun, dia mengakui belum memiliki prediksi pasti seberapa besar relaksasi pajak ini bisa mengangkat kinerja ekspor Indonesia.

Asosiasi Kakao Indonesia (Askindo) menyambut baik segala usaha yang diupayakan pemerintah untuk menghapus pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10% yang pada komoditas perkebunan.

ANGIN SEGAR

Ketua Umum Askindo Arie Nauvel mengungkapkan jika penghapusan PPN ini terealisasi, tentu dapat menjadi angin segar bagi komoditas perkebunan, terutama industri kakao dalam negeri yang saat ini masih tergantung dengan biji kakao impor.

“Saat ini, kapasitas terpasang pengolahan kakao antara 750.000 ton sampai 800.000 ton, sementara produksi nasional sekitar 210.000 ton dan impor lebih dari 190.000 ton,” ungkap Arie saat dihubungi Bisnis, Senin (27/5).

Dengan akumulasi produksi nasional dan impor kakao sebesar 400.000 ton, Arie mengungkapkan jumlah tersebut baru mendorong 55% dari kapasitas terpasangan pengolahan kakao.

“Dengan adanya penghapusan PPN, utilisasi pengolahan dalam negeri dapat meningkat dan berdampak siginifikan terhadap re-ekspor produk berbahan dasar cokelat,” sambung Arie.

Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santoso menyatakan bahwa dipertahankannya PPN sebesar 10% kepada komoditas pangan dan perkebunan merupakan langkah yang salah karena tidak hanya berdampak pada sektor terkait, tetapi juga perekonomian secara nasional.

“Kebijakan ini saya rasa salah karena dampak ke depannya tak hanya pada sektor pertanian itu sendiri, tapi juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan,” ungkap Dwi saat dihubungi Bisnis, Senin (27/5).

Dia mencatat studi mengenai dampak pengenaan pajak terhadap sektor pertanian sendiri sudah ada sejak 1990-an, pemerintah dalam hal ini bisa menerapkan pajak secara langsung maupun tidak langsung.

“Yang berdampak itu sebenarnya pajak implisit ketika harga komoditas ditekan serendah mungkin untuk proteksi industri. Dengan begitu, konsumen bisa memperolehnya [komoditas pertanian atau perkebunan] dengan harga terjangkau,” ungkapnya.

Pengenaan pajak 10% terhadap sejumlah komoditas pertanian dan perkebunan dianggap berdampak negatif terhadap pendapatan petani terutama perkebunan yang harganya dipengaruhi harga pasar dunia.

Kadin mencatat bahwa beban modal kerja yang diperlukan untuk membayar PPN 10%, dengan menggunakan data ekspor per 2014 atas keempat komoditas yakni teh, kakao, karet dan kopi mencapai sekitar Rp5,78 triliun.

Apabila dihitung dengan beban bunga dengan asumsi tingkat suku bunga sebesar 12% per tahun (di negara lain di bawah 5%), total ketidakefisienan yang harus ditanggung oleh keempat komoditas tersebut minimal mencapai Rp6,4 triliun.

Ketidakefisienan ini bisa jadi lebih besar jika cakupan analisis juga mengikutkan komoditas pertanian, perkebunan, dan kehutanan lainnya.

Sejumlah dampak nyata yang timbul, menurut Kadin, antara lain operasional industri pengolahan kakao di mana dari 20 pabrik dengan kapasitas terpasang mencapai 800.000 ton hanya 10 yang berjalan dengan kapasitas terpakai 400.000 ton akibat kekurangan bahan baku.

Selain itu, dari 239 izin pabrik teh yang telah diterbitkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, hanya 10 pabrik yang beroperasi.

Di sektor karet dan kopi, penerapan PPN dinilai memperketat modal dan menyebabkan menurunnya daya saing.

Merujuk pada sejumlah kondisi ini, Kadin memberi rekomendasi dan meminta agar PPN atas keempat komoditas tersebut tidak dipungut sepenuhnya.

Sementara itu, Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian menyebutkan pihaknya belum memfinalisasi daftar komoditas perkebunan yang diusulkan agar bebas dari PPN 10%.

 

Sumber: Bisnis Indonesia

Pengelola Limbah Sawit

 

Pemerintah Indonesia terus mendorong masuknya investasi ke dalam negeri. Karena itu, kehadiran tawaran teknologi limbah cair sawit atau palm oil Mill Effluent (POME) yang dapat mengolah limbah cair sawit sehingga bernilai tinggi disambut positif. Apalagi POME ini dapat mengurangi dampak limbah sawit terhadap lingkungan hidup.

Perusahaan asal Jepang Mobiol Corporation yang menggandeng Tsukuba University menawarkan teknologi pengolah limbah cairsawitini kepada Indonesia. Teknologi tersebut bernama Novel Algae-DHA Technology.

Teknologi asal negeri Sakura ini dapat menghasilkan DHA yang mengandung Omega-3 dan memproduksi Aquatic Feed dan Animal Feed atau pakan ternak \’ dan pakan ikan melalui pencampuran POME dengan Algae (ganggang).

 

Sumber: Media Indonesia

Pakar Nilai KPPU Tak Berwenang Awasi Kemitraan Sawit

 

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dinilai tidak berwenang mengawasi kemitraan inti-plasma yang terjadi di perkebunan kelapa sawit.

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU) Prof Dr Ningrum Natasya Sirait SH, Mli di Jakarta, Senin mengatakan dasar hukum yang digunakan oleh KPPU untuk melakukan pengawasan kemitraan inti-plasma di perkebunan kelapa sawit ini sangat lemah.

“Menurut saya, dasar hukumnya kurang kuat karena di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak dibunyikan. Dan di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 pun itu munculnya di PP Nomor 17 Tahun 2013 karena ada kata-kata persaingan usaha,” katanya dalam keterangan tertulis.

Menurut Ningrum, dasar hukum KPPU bisa melakukan pengawasan adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Dalam undang-undang itu, kata dia, memerintahkan KPPU untuk mengawasi persaingan usaha antara pelaku usaha dengan pelaku usaha atau antara business to business, namun tidak diatur sama sekali soal kemitraan.

Soal kemitraan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, namun di dalamnya tidak menyebutkan adanya lembaga pengawas. Lembaga pengawas dinyatakan secara eksplisit dalam PP 17 Tahun 2013 yang merupakan aturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008.

Menurut Ningrum, dalam UU No 20 Tahun 2008 ada kata tentang persaingan. Kata persaingan ini ditafsirkan dalam PP No 17 Tahun 2013 yang berwenang mengawasi adalah KPPU. Jadi karena ada kata persaingan, maka ditafsirkan bahwa soal pengawasan persaingan dan pengawasan kemitraan itu menjadi kewenangan KPPU.

Tidak sampai di situ, bahkan dalam PP tersebut juga memberikan kewenangan KPPU untuk mengatur, memaknai pengawasan kemitraan itu melalui peraturan komisi KPPU. Menurut Ningrum, KPPU tidak diberikan kewenangan membentuk peraturan. Dalam pasal 35 huruf F UU No 5/1999, KPPU hanya diberikan kewenangan membuat pedoman dan publikasi.

Oleh karena itu Ningrum menegaskan KPPU tidak berwenang melakukan pengawasan terhadap praktik kemitraan di sektor manapun, termasuk di antaranya kemitraan di perkebunan kelapa sawit. Menurut dia, KPPU hanya bisa melakukan pengawasan terhadap persaingan usaha yang dilakukan antara pelaku usaha dengan pelaku usaha.

“Tetapi kalau KPPU masuk ke ranah kemitraan, sementara dalam UU No 5/1999 tidak ada satu pasalpun yang mengatur soal itu (kemitraan), lantas apa dasar hukumnya?” katanya.

Selama ini KPPU menyatakan PP No 17 Tahun 2013 sebagai dasar hukumnya. “Namun, kalau kita mau buat hierarki dalam perundang-undangan, siapa yang lebih tinggi, PP atau undang-undang?,” ujarnya.

Ningrum sangat tidak setuju apabila KPPU mengawasi kemitraan selayaknya dengan memberikan sanksi sebagaimana terjadi pada kasus yang sifatnya persaingan usaha yang dilakukan business to business.

Seperti diketahui publik, KPPU akan merambah pengawasan pada praktik pola kemitraan antara perusahaan perkebunan kelapa sawit dan petani plasma. Dasar yang digunakan adalah PP 17 Tahun 2013 yang merupakan aturan pelaksanaan UU No 20 Tahun 2008.

Beri manfaat
Terkait dengan kemitraan inti-plasma di perkebunan kelapa sawit ini, Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perkebunan Inti Rakyat (ASPEKPIR) Provinsi Riau Setiyono mengatakan bahwa secara umum kerja sama antara petani dan perusahaan banyak memberikan manfaat kepada petani. Selain menularkan ilmunya, perusahaan pula yang menampung tandan buah segar (TBS) hasil produksi tanaman petani.

“Kerja sama kemitraan antara petani dan perusahaan ini sangat baik sekali dilaksanakan. Saya menganjurkan bagi petani untuk tidak keluar dari kerja sama sehingga kita tetap terlindungi,” kata Setiyono. Diakuinya, memang terkadang ada gesekan antara petani dan perusahaan, namun hal tersebut masih dapat diatasi dengan musyawarah bersama.

Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Mukti Sardjono menambahkan dalam kemitraan pola inti plasma, tidak ada dominasi perusahaan inti dalam penentuan harga.

“Karena penentuan harga TBS sudah diatur oleh masing-masing pemerintah daerah/gubernur berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Penetapan Harga TBS,” kata mantan Sesditjen Perkebunan Kementerian Pertanian itu.

 

Sumber: Antaranews.com