Indonesia Berkomitmen Kuat Sejahterakan Petani Dengan Sawit

Indonesia mendukung peningkatan kesejahteraan petani miskin di seluruh dunia, salah satunya melalui Proyek Pengembangan Kelapa Sawit Berkelanjutan di Badan PBB untuk Pendanaan Pembangunan Pertanian (IFAD).

Dukungan Indonesia ditunjukkan melalui proyek pengembangan kelapa sawit berkelanjutan di Uganda (National Oil Palm Project of Uganda / NOPP), yang akan berjalan melalui dukungan pendanaan Badan PBB untuk Pendanaan Pembangunan Pertanian / International Fund for Agricultural Development (IFAD).

Hal ini dikatakan Duta Besar RI untuk Italia, Esti Andayani, yang juga Wakil Tetap RI untuk Badan PBB Pangan dan Pertanian di Roma.

Pada hari pembukaan sesi ke-123 Dewan Eksekutif IFAD 16 April 2018 di Roma, Dubes Esti menegaskan bahwa IFAD tidak boleh gagal dalam mendorong peningkatan penghasilan dan kesejahteraan petani miskin di wilayah pedesaan terbelakang dengan memanfaatkan potensi dan manfaat ekonomi yang besar dari budidaya tanaman sawit. Budidaya kelapa sawit telah terbukti di banyak negara memainkan peranan penting dalam upaya pencapaian target-target pembangunan berkelanjutan Agenda 2030.

“Khususnya di Indonesia, budi daya sawit telah berkontribusi bagi penghidupan lebih dari 17 juta penduduk Indonesia,” kata Dubes Esti seperti dilansir dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Roma, Italia, 16 April 2018.

Dijelaskan Dubes Eati, budidaya sawit membawa dampak posirif terhadap taraf pendidikan penduduk meningkat dan perbaikan berbagai infrastuktur pedesaan yang berujung pada naiknya indeks pembangunan manusia (IPM). “Kebijakan industri sawit Indonesia yang pro-lapangan kerja, pro-kaum miskin, pro-pertumbuhan dan pro-lingkungan dalam kerangka Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO),” ujarnya.

Dalam sesi ke-123 Dewan Eksekutif IFAD ini, Indonesia telah memainkan peranan penting dalam menggalang dukungan dari negara-negara berkembang bagi persetujuan dan implementasi proyek NOPP Uganda oleh Dewan Eksekutif IFAD, meski terdapat tentangan dari beberapa negara ekonomi maju yang menekankan risiko proyek tersebut terhadap lingkungan dan kesehatan.

Dewan Eksekutif IFAD terdiri dari 36 negara yang mewakili 176 negara anggota IFAD dalam memberikan persetujuan program kerja IFAD, proyek-proyek pembangunan pertanian dan rekomendasi-rekomendasi penting lainnya terkait manajemen dan keuangan IFAD. Indonesia merupakan anggota Dewan Eksekutif IFAD periode 2018-2020.

 

Sumber: Sawitindonesia.com

Danang Giriwardana, Direktur Eksekutif GAPKI

 

Ada empat tantangan besar perkebunan sawit di Indonesia pada 2018 – 2020. Antara lain sustainability,  productivity gap, smallholder management, dan downstream industry.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Danang Giriwardana menyampaikan pengembangan industri hilir kelapa sawit perlu diperkuat dari aspek inovasi dan meningkatkan jumlah hak paten produk. Sebab Indonesia sebagai produsen CPO terbesar,  belum bisa menghasilkan produk turunan dengan inovasi pada industri hilir kelapa sawit.

“Industri downstream kita masih lemah, Kalau saya lihat inovasi produk kelapa sawit berjumlah 7.456 paten. Dari jumlah tadi, kepemilikan hak paten tidak didominasi negara produsen kelapa sawit. Sekitar 55 persen dipegang Amerika Serikat,” ujar Danang.

Dari seluruh paten yang ada, Indonesia baru punya 3 inovasi paten. Di level Asia, Malaysia menempati posisi teratas berjumlah 79 paten, Singapura sebanyak 34 paten, dan Thailand berjumlah 4 inovasi paten.

Di sektor swata, grup besar pemegang paten antara lain Unilever dan L’oreal. “Kalau kita lihat, hasil produk turunan CPO Indonesia juga cukup rendah. Produk turunan CPO Indonesia sebanyak 47 produk dan Malaysia memiliki lebih dari 100 produk turunan CPO.”

Danang menjelaskan berkaca dari fakta tersebut sejatinya perlu ada upaya bersama supaya inovasi paten sawit tidak lagi didominasi negara-negara non produsen kelapa sawit. Untuk itulah, pemangku kebijakan harus lebih jeli melihat kondisi ini.

Dalam perspektif Danang, ada empat tantangan besar perkebunan sawit di Indonesia Pertama, mengenai isu sustainability yang memuat tiga aspek penting yaitu, people, profit dan planet. Isu sustainability tidak terfokus kepada persoalan lingkungan hidup semata melainkan perlu melihat pula isu people (kesejahteraan) dan ekonomi (profit). Sustainability terhadap planet akan terjamin jika sustainablityekonomi orang-orang itu terjamin.

“Kita tidak boleh hanya memikirkan negara hanya sebatas hutan sementara masih ada rakyat yang miskin. Mestinya lebih mengedepankan jangan sampai tebang pohon tapi masyarakatnya miskin tidak bisa tanam apapun di lahan yang ada,” ujar Danang.

Padahal dari data yang disampaikan Danang menunjukkan tutupan hutan di Indonesia lebih besar daripada negara lain. Tutupan hutan di Indonesia sebesar 52%, Amerika Serikat 33,8%, Inggris 13,0%, Perancis 31%, Belanda 11,1%, dan Australia 16,0%.

Pertanyaan lebih lanjut yaitu  apakah Indonesia tidak boleh membuka hutan untuk membangun kesejahteraan rakyat? Sementara itu, kata Danang, negara-negara lain punya tutupan hutan yang jauh lebih sedikit namun dizinkan untuk mengembangkan pembangunannya dalam bentuk pelabuhan, akses jalan. Indonesia, membuka lahan sedikit, semua teriak deforestasi.

Point kedua mengenai kesenjangan produktivitasIndonesia mempunyai produktivitas sebanyak 4 ton per hektare lebih rendah dari Malaysia yang mencapai  10 ton per hektare. Bahkan untuk perkebunan rakyat baru di kisaran 2-3 ton perhektar, beberapa tempat ada kebun rakyat dengan produktivitas antara 1 hingga 1,5 ton per hektar. Dan, rendahnya produktivitas menjadi tantangan bagi Dirjenbun supaya petani rakyat dapat meningkatkan produktifitasnya.

Danang  menjelaskan poin ketiga yaitu smallhoder management. Ada sejumlah aspek penting untuk pembenahan petani kecil yaitu  performa manajemen perkebunan, gaya hidup petani, kemitraan dengan pabrik kelapa sawit (PKS), pola distribusi Tandan Buah Segar (TBS) dan pola interaksi petani sawit. Kendala yang dihadapi petani menurut Danang, banyak petani sawit tidak berkelompok tidak berorganisasi, maka perlu intervensi dengan membentuk Badan Usaha milik rakyat (BUMR) atau menjadi BUMDes.

 

Sumber: Sawitindonesia.com

Raih IPK 3,99, Anak Buruh Sawit Raih Wisudawan Terbaik

 

Anak seorang buruh sawit meraih prestasi akademik tinggi di Universitas Muhammadiyah Jember. Namanya Yunita Ayu Tarina yang meraih IPK  3,99.

Selain IPK tertinggi, Tarina yang meraih gelar Sarjana Ekonomi ini juga menjadi lulusan tercepat yaitu 3 tahun 5 bulan di salah satu universitas swasta terbaik di Jawa Timur tersebut.

Semasa kuliah, Tarina juga banyak prestasi nasional dan internasional yang diraih gadis berusia 22 tahun ini. Salah satunya mewakili kampus dalam program pertukaran mahasiswa Muslim dengan sejumlah perguruan tinggi di Thailand.

Tarina yang berasal dari Desa Tegalharjo Kerikilan Banyuwangi ini adalah anak dari Hudori, seorang buruh sawit di Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat. Hudori menjadi buruh sawit di salah satu perkebunan sawit plasma di Desa Sukamulya, Kecamatan Sungai Melayu Raya, Kabupaten Ketapang.

“Alhamdulillah Bapak kemarin bisa hadir ke Jember menyaksikan saya diwisuda. Sudah empat tahun tidak pulang agar bisa membiayai saya kuliah,” kata Tarina usai wisuda di kampusnya, Sabtu (14/4) lalu.

Tarina mengatakan, prestasi yang dia raih ini dia persembahkan untuk kedua orang tuanya. Meskipun hanya anak seorang buruh sawit, namun Tarina bisa menunjukkan prestasi akademik dan non akademik terbaik.

“Bapak saya memutuskan bekerja jauh dari rumah agar saya bisa kuliah. Dan ini yang bisa saya berikan untuk Bapak,” katanya.

Saat menjadi mahasiswa, Tarina aktif dalam berbagai organisasi, baik intra maupun ekstra kampus. Salah satunya menjadi salah satu pengurus di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Jember.

Hudori yang hadir dalam wisuda tersebut mengaku bangga dan terharu dengan prestasi yang diraih puteri sulungnya tersebut. “Alhamdulillah,” kata pria yang sangat sederhana tersebut.

Ditanya apa cita-cita setelah meraih gelar sarjana, Tarina memilih ingin bekerja dulu daripada kuliah S-2. “Biar Bapak saya tidak perlu lagi bekerja jauh di Kalimantan Barat sana,” katanya.

Kalau ada tawaran bekerja di perusahaan kelapa sawit, apakah bersedia? “InsyaAllah bersedia, siap ditempatkan di mana saja,” katanya sambil tersenyum menutup sesi wawancara.

Sumber: Sawitindonesia.com

Bibit Unggul Meningkatkan Produktivitas

 

Melalui peningkatan produktivitas persial (partial factor productivity) kebun sawit (termasuk PKS, pada tanaman menghasilkan (TM), dilakukan melalui perbaikan kultur teknis (best manajemen practices) kebun TM yang ada. Penggunaan bibit yang lebih unggul pada saat replanting (tentu relevan bagi kebun-kebun yang sudah saatnya direplanting). Sampai saat ini sebagian varietas benih yang dihasilkan perusahaan benih sawit telah memiliki potensi produktivitas sekitar 35 ton TBS dan rendemen 26 persen atau dapat menghasilkan 9 ton minyak sawit per hektar.

Agar komposis tanaman yang ideal, norma standar replanting setiap tahun adalah rata-rata 4 persen dari luas kebun. Sehingga secara nasional dengan luas areal 10 juta hektar, diharapkan akan ada sekitar 400 ribu hektar replanting setiap tahunnya. Kombinasi dari kedua cara tersebut yakni perbaikan kultur teknis TM dan replanting dengan menggunakan bibit unggul, akan menghasilkan peningkatan produktivitas total (total factor productivity) secara berkesinambungan.

Dengan cara kombinasi tersebut akan meningkatkan produktivitas sawit nasional 4,4 ton minyak/hektar tahun 2020. Jika kombinasi itu dilakukan secara konsisten setiap tahun produktivitas akan naik menjadi 7,42 ton/ha tahun 2050. Produktivitas sawit rakyat akan meningkat menjadi 3,39 ton/ha tahun 2020 dan 6.38 tahun 2050. Sementara produktivitas sawit negara menjadi 4.93 ton/ha tahun 2020 dan 8,32 ton/ha tahun 2050. Sedangkan produktivitas sawit swasta menjadi 4,16 ton/ha tahun 2020 dan 7,3 ton/ha tahun 2050.

 

Sumber: Sawitindonesia.com

Delegasi Eropa Kagum Pengelolaan Sawit Ramah Lingkungan Dan Berkelanjutan

 

Delegasi perwakilan negara Uni Eropa mendapatkan beragam informasi positif terkait pengelolaan perkebunan sawit PT Inti Indosawit Subur, Anak Usaha Asian Agri Unit Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi. Dalam kunjungannya, mereka melihat penggunaan burung hantu untuk pengendalian hama tikus. Selain itu, ditunjukkan pula kegiatan penumbangan pohon memakai alat berat untuk remajakan lahan.

“Ini pertama kalinya saya datang ke perkebunan sawit. Sangat menarik sekali dan perusahaan ini paling terdepan dalam tata kelola sawit berkelanjutan,” jelas Johanna Brismar-Skoog Duta Besar Swedia Untuk Indonesia, dalam kunjungan ke Tungkal Ulu, Jambi, Senin (16 April 2018).

Menurutnya, pencacahan pohon sawit (chipping) sangatlah menarik dalam kegiatan di perkebunan ini. “Adapula pembangkit limbah sawit untuk biogas. Lalu cara perusahaan mengurangi pestisida,”terang Johanna.

Dalam pandangannya, kelapa sawit merupakan komoditas penting bagi Indonesia dan Malaysia termasuk bagi Uni Eropa. “Saya akan membawa informasi ini kepada produsen lain untuk menerapkan praktik serupa. Tentu saja, kita bisa mengurangi ekspansi lahan dan deforestasi,”tambahnya.

Duta Besar Uni Eropa Untuk Indonesia dan Brunei Darussalam Vincent Guerend menjelaskan dalam kunjungan ke lapangan banyak aspek menarik dalam proses pengelolaan perkebunan sawit. Salah satunya adalah pengalaman Asian Agri untuk membuat proses produksi sangat efektif dan memaksimalkan potensi limbah untuk menghasilkan listrik melalui pembangkit tenaga biogas.

“Pengalaman panjang membantu praktik yang baik, lalu ada optimalisasi proses yang bagus untuk bisnis, manajemen yang bagus. Tentu saja ini informasi yang luar biasa,”jelasnya.

Delegasi UE dipimpin oleh Duta Besar UE untuk Indonesia dan Brunei Darussalam Vincent Guerend dan disertai Duta Besar Austria untuk Indonesia Helene Steinhausl, Duta Besar Irlandia untuk Indonesia Kyle OSullivan, Duta Besar Polandia untuk Indonesia Beata Stoczyska, dan Duta Besar Swedia untuk Indonesia Johanna Brismar-Skoog.

Adapula Climate Change and Environment Counsellor UE Michael Bucki, Senior Advisor Kedutaan Besar Denmark Per Rasmussen, Head of Division Science and Technology Kedutaan Besar Jerman Edmond Svann-Marie Langguth, Head of the Economic Department Kedutaan Besar Belanda Siebe K Schuur, dan UK Lead Forestry Adviser Kedutaan Besar Inggris Paul Eastwood.

 

Sumber: Sawitindonesia.com

Sawit Yang Evolusioner

 

Dengan target 35 ton TBS dan rendemen 26 persen, pelaku perkebunan kelapa sawit yang kini berkembang pada 190 kabupaten di Indonesia telah menyadari bahwa dalam memasuki abad ke dua perkebunan kelapa sawit nasional, sumber pertumbuhan minyak sawit secara evolusioner. Beralihnya dari cara tradisional yang dari perluasan lahan (ekstensikasi) kepada sumber modern yakni peningkatan produktivitas (intensifikasi).

Pertumbuhan produktivitas yang lebih sustainable, karena selain lebih ekonomis dan menghemat lahan yang semakin langka, juga semakin memperbesar fungsi ekologis. Dengan ini, maka posisi Indonesia akan semakin kuat di pasar global, sebagai produsen utama dan eskportir utama CPO dunia, sekaligus salah satu sumber minyak nabati terbesar di pasar global. Peningkatan 35-26 di atas tidak tercapai dengan sendirinya atau “jatuh sendiri dari langit”.

Sasaran ini akan dicapai melalui serangkaian perbaikan (by design) terstruktur, sistematis dan massif pada seluruh aspek perkebunan kelapa sawit. Memerlukan perubahan strategis dan dukungan perubahan pemerintah yang kondusif serta gerakan bersama seluruh pemangku amanah (stake holder) perkebunan kelapa sawit nasional. Ilmu ekonomi dapat membantu untuk merumuskan cara dan tahapan  perbaikan (stages of improvement) serta jalur (roadmap) yang dapat ditempuh tiba pada target produktivitas 9 ton minyak sawit per hektar tersebut.

 

Sumber: Sawitindonesia.com

Masa Depan Perkebuna Sawit Ditangan Rakyat

 

Pada hari Jum’at, 13 Oktober 2017, Presiden Jokowi menghadiri penenaman perdana program peremajaan kebun kelapa sawit dan penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Kegiatan ini merupakan sebuah milestone baru dalam perjalanan industri kelapa sawit Indonesia, dimana negara hadir dalam memberikan dukungan positif dalam pengembangan  industri ini. Peristiwa ini diberikan kepada petani sawit dan menjadi sesuatu yang sangat strategis di masa mendatang, pertama : moment ini sekaligus akan mengeser (Shift) tingkat  produktivitas CPO perkebunan rakyat, dari 4 ton CPO/ha menuju 6 ton/ha.

Sementara perkebunan swasta ada yang sudah mencapai 8 ton/ha, Kedua : Moment ini bersinergi dengan perayaan 100 tahun perkebunan kelapa sawit Indonesia tahun 2011 di Medan, yang mencanangkan arah masa depan pengembangan produktivitas perkebunan kelapa sawit nasional. Arah yang dimaksud adalah mengejar produktivitas tandan buah segar (TBS) sebesar 35 ton/ha dengan rendemen minyak 26 persen. Sehingga di masa mendatang bisa mencapai 9 ton minyak sawit untuk setiap hektar. Ketiga : Dukungan ini sekaligus akan mengubah arah perjalanan industri kelapa sawit Indonesia, dimana tahun 2017 ini luas perkebunan sawit rakyat telah mencapai 53 persen dan di tahun 2030 di perkirakan akan mencapai 60 persen yang sekaligus mengukuhkan bahwa industri sawit Indonesia di masa depan ditangan rakyat (Small Holder).

Selama 3 Hari, Delegasi Uni Eropa Belajar Sawit Di Jambi

 

Delegasi Uni Eropa yang terdiri dari delapan perwakilan negara berkunjung ke Jambi pada 16-18 April 2018. Delegasi dipimpin Vincent Guerend, Duta Besar Uni Eropa Untuk Indonesia. Negara yang datang antara lain Austria, Denmark, Jerman, Swedia, Irlandia, Polandia, Belanda, dan Inggris.

Melalui kegiatan ini diharapkan delegasi menerima informasi mengenai kontribusi sawit dari tiga aspek yaitu sosial/ekonomi, smallholder, dan lingkungan (sustainability).

Leonard Felix Hutabarat, Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Amerika dan Eropa, menjelaskan kunjungan resmi negara-negara Uni Eropa baru pertama kali diadakan dengan melibatkan kementerian terkait antara lain Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, dan perusahaan swasta seperti Asian Agri.

“Kami sudah mensurvei daerah lain seperti Riau, Sumatera Utara, Jambi, dan Kalimantan. Pada akhirnya kami pilih Jambi lantatan memenuhi tiga aspek tadi,”tambahnya

Sebelumnya, apabila ada kunjungan hanya diadakan perwakilan masing-masing kedutaan besar ke perkebunan swasta untuk melihat aspek tertentu.

“Kunjungan bersama perwakilan sembilan negara Uni Eropa baru yang pertama kali. Kalaupun ada, mereka datang sendiri ke daerah seperti Sumatera Utara dan Riau,” kata Leonard saat berbincang bersama media, Senin (16 April 2018).

Ada tiga alasan dipilihnya Jambi sebagai daerah kunjungan delegasi negara Uni Eropa. Pertama, kata Leonard, adanya kerjasama riset negara Uni Eropa khususnya Uni Eropa CRC 990 antara Gottingen University, Universitas Tadulako, Universitas Jambi, dan Institut Pertanian Bogor. ” Kemenristedikti mengakui program penelitian ini yang paling terintegrasi karena melibatkan peneliti Jerman. Versi (teknologi) sudah internasional,” kata Leonard.

Pertimbangan kedua adalah keberadaan PTPN VI yang menggambarkan kemitraan dengan smallholder. ” Kebetulan ada PTPN VI yang komplit menjalankan kemitraan. Ini merepresentasikan BUMN kita,”tambahnya.

Alasan ketiga terpilihnya Jambi karena pemerintah juga mencari private sector yang kuat riset, mengikuti sertifikasi ISPO serta internasional, dan juga menjual produknya ke negara lain. Menurut Leonard, salah satunya terdapat Asian Agri yang memenuhi kriteria tersebut.

“Selain itu, kami juga mencari provinsi yang PAD (red-pendapatan asli daerah) yang kontribusinya sebagian besar dari sawit,” kata Leonard.

Kerjasama ini mendapatkan dukungan dari Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, dan mitra kami seperti Asian Agri, pemprov Jambi, dan PT REKI.

Vincent Guerend, Duta Besar EU untuk Indonesia mengapresiasi kunjungan ini karena delegasi mendapatkan informasi langsung dari lapangan. “Kami paham kelapa sawit sangat penting bagi Indonesia. Negara Uni Eropa punya concern terhadap aspek sustainability,” jelasnya.

Pada hari pertama, 16 April 2018, delegasi mengunjungi PT Inti Indosawit Subur (IIS), anak usaha Asian Agri ke perkebunan sawit, koperasi petani, dan pembangkit biogas.

Hari kedua, 17 April 2018, delegasi mendatangi sejumlah tempat yaitu perkebunan PTPN VI, CRC Climate Tower, dan Desa Bungku.

Pada hari ketiga, 18 April 2018, kegiatan dilanjutkan ke Hutan Harapan (PT REKI) dan berdialog dengan komunitas masyarakat adat Batin Sembilan.

 

Sumber: Sawitindonesia.com

Produktivitas Dan Penggunaan Dana Sawit

 

Arah pengembangan perkebunan kelapa sawit nasional saat ini, adalah peningkatan produktivitas sawit. Dengan target  35 – 26, yakni peningkatan produktivitas Tandan Buah Segar (TBS) sebesar 35 ton TBS/Ha dengan rendemen minyak 26 persen, Indonesia bisa mencapai produktivitas 9 ton/ha.

Kebijakan replanting dan kendalan suku bunga yang tinggi dan menjdi salah satu kendala dalam kebijakan replanting Indonesia. Sebagian besar pekerbunan rakyat sudah melewati usia produktif 25 tahun, dan sudah saatnya untuk diremajakan. Masalahnya di Indonesia saat ini tingkat suku bunga (biaya modal) begitu tinggi dan tidak kompetetif dibandingkan dengan di negara lain.

Kebijakan yang diperlukan untuk masa depan industri strategis ini ialah dukungan pemerintah melalui penelolaan Dana Sawit, yakni dengan memberikan subsidi bunga kepada investasi sawit, khususnya petani maupun industri hilir sawit.

Sumber: Sawitindonesia.com

Joko Supriyono, Pendekar Sawit Indonesia

Joko Supriyono terpilih kembali sebagai Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) untuk periode kedua. Ia terpilih melalui proses Musyawarah Nasional (Munas) GAPKI pada awal April 2018.

Selain terpilih kembali, Joko yang saat ini juga menduduki posisi penting di PT Astra Agro Lestari Tbk, juga harus melaksanakan jabatannya tersebut selama lima tahun. Sebab, sebelumnya, peraturan soal masa jabatan ketua umum dan pengurus yang ditetapkan hanya tiga tahun diubah oleh Munas menjadi lima tahun.

Kepada MedanBisnis dalam berbagai kesempatan, Joko menyebutkan jabatan Ketua Umum GAPKI bukan hal yang mudah untuk dijalankan. Namun mandat yang ia terima tetap harus dilaksanakan, apalagi sawit dalam beberapa tahun terakhir menjadi penopang utama ekonomi nasional terbesar, menggantikan minyak dan gas bumi (migas).

Di saat yang sama, Joko melihat tekanan dari Amerika Serikat dan Uni Eropa terhadap sawit cukup kuat. Ada “kecemburuan” AS dan UE terhadap sawit Indonesia, sebab minyak nabati non-sawit produksi UE dan AS mahal dan tidak banyak diserap pasar dunia.

Yang terbaru, sebuah supermarket besar di Inggris Raya, yakni Iceland Co, melakukan kampanye penggunaan minyak sawit dalam setiap merek produk yang dijual di supermarket tersebut. Ini tentu menimbulkan protes keras Indonesia dan negara-negara produsen sawit.

Lalu, bagaimana sikap GAPKI dan Joko Supriyono sebagai Ketua Umum GAPKI dalam melihat semua ini? Berikut petikan wawancara MedanBisnis (MB) dengan Joko Supriyono (JSu) pasca terpilih sebagai Ketua Umum GAPKI periode 2018-2023:

MB:
Pak Joko, Anda terpilih kembali menjadi Ketua Umum GAPKI, dan periode kepengurusan pun secara resmi diperpanjang dari tiga tahun menjadi lima tahun. Apa makna keterpilihan Anda kembali serta perpanjangan masa jabatan ini?

JSu:
Artinya, perusahaan yang menjadi anggota GAPKI mendukung penuh apa yang dilakukan GAPKI dalam memperjuangkan industri minyak sawit Indonesia selama ini. Dan perjuangan untuk mencapai “industri sawit Indonesia yang berdaya saing dan berkelanjutan” tidak boleh berhenti, dan itu tidak bisa dicapai seketika. Perlu program yang berkesinambungan.

MB:
Kita sudah melihat sendiri, Presiden Joko Widodo menunjukan pembelaan yang kuat terhadap kelapa sawit, termasuk komitmen terhadap petani sawit. Bagaimana Anda, Pak Joko Supriyono, dan para pengurus GAPKI melihat hal ini, sekaligus merealisasikan secara kuat kemitraan terhadap petani sawit seperti yang disuarakan GAPKI pada IPOC 2017?

JSu:
Industri sawit telah terbukti menjadi tulang punggung pembangunan ekonomi Indonesia, khususnya yang berdampak langsung di daerah pedesaan dan menyangkut masyarakat petani. Juga industri sawit menjadi penyumbang ekspor terbesar.

Terimakasih kepada Presiden Joko Widodo yang mendukung penuh dan berkomitmen memajukan industri sawit, khususnya melalui peningkatan produktifitas kebun petani. Perusahaan perkebunan sudah dan terus ambil bagian dalam meningkatan produktifitas kebun sawit milik rakyat.

MB:
Tantangan dan hambatan dari Uni Eropa dan Amerika Serikat terus datang bertubi-tubi. Bagaimana cara Anda dan pengurus GAPKI menghadapi hal ini secara permanen, dalam arti tidak case by case? Apakah GAPKI, menurut Bapak, membutuhkan support pemerintah dalam menghadapi tekanan-tekanan tersebut?

JSu: Hambatan perdagangan dibuat oleh negara tujuan impor sawit indonesia, sehingga ini ranah G to G (Goverment to Goverment, Pemerintah ke pemerintah -red). Kita perlu Pemerintah untuk secara bersama-sama menyelesaikan berbagai hambatan perdagangan ini.

Dan yang pasti, diperlukan strategi nasional tentang perdagangan global ini. Indonesia harus mengamankan kinerja ekspor sawit sebagai penyumbang terbesar ekspor terbesar. Sehingga ini harus menjadi bargaining position (posisi tawar) untuk menyusun strategi di tiap negara tujuan ekspor sawit.

MB:
Negara-negara di Asia yang menjadi pasar tradisional sawit Indonesia pun mulai “menghambat” ekspor CPO kita, dengan cara menaikkan bea masuk. Motif mereka sepertinya ingin keadilan perdagangan antardua negara.

Menurut Bapak, apakah pemerintah mesti berkorban untuk satu atau dua komoditas non-sawit agar produk negara-negara Asia tersebut bisa masuk ke Indonesia?

JSu:
Justru kalau kita sudah tahu masalah di tiap negara dan kita sudah punya strategi nasional unggulan ekspor maka bicaranya adalah kerjasama perdagangan bilateral antarnegara. Tiap negara kan ada (produk komoditas ekspor -red) spesifiknya.

MB:
Khusus bagi Sumut dan Aceh yang menjadi pasar Harian MedanBisnis, apa saran Bapak terhadap pemerintah daerah (Pemda) yang terkesan tidak memberikan support penuh kepada perkebunan sawit, baik milik petani atau pun perusahaan? Bagaimana Bapak dan GAPKI menanggapi keluhan mereka yang menilai kontribusi sawit terhadap pembangunan fisik serta PAD (Pendapatan Asli Daerah) tidak maksimal?

JSu:
Kontribusi sawit untuk Provinsi Sumatera Utara (Sumut) sangat signigikan. Untuk Provinsi Aceh, rakyat sangat giat untuk terus menanam (sawit).
Seharusnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh mendukung pertumbuhan ekonomi yang dilakukan oleh rakyatnya sendiri, bukan malah membuat berbagai hambatan.

Saya berpendapat, rakyat Aceh akan sejahtera jika menanam sawit. Nah, kalau soal PAD, kan sudah ada undang-undang yang mengaturnya. Yang pasti, kontribusi sawit terhadap ekonomi daerah sangat signifikan.

 

Sumber: Medanbisnisdaily.com