Ekspor Minyak Sawit Diprediksi Terkoreksi 5%

 

JAKARTA Gabungan Pengusaha Kelapa sawit Indonesia (Gapki) memperkirakan ekspor minyak sawit nasional hingga akhir tahun ini hanya 30,57 juta ton atau turun 5% dari realisasi 2017 yang sebesar 32,18 juta ton.

Penerapan hambatan perdagangan (trade barrier) oleh sejumlah negara tujuan ekspor dan terjadinya perang dagang Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok telah menurunkan permintaan komoditas perkebunan tersebut.

Perkiraan tersebut sekaligus mengoreksi prediksi awal tahun Gapki yang optimistis ekspor minyak sawit nasional tahun ini bisa naik 10%. Tren penurunan ekspor sebenarnya telah terjadi sejak awal 2018.

Sepanjang Januari-April 2018 misalnya, ekspor minyak sawit (crude palm oil/CPO, lauric oil, oleokimia, dan biodiesel) terpangkas sekitar 4%, yakni dari 10,70 juta ton pada Januari-April 2017 menjadi 10,23 juta ton pada periode sama 2018.

Lalu, pada semester I-2018, ekspor minyak sawit Indonesia (CPO, palm kernel oil PKO. dan turunannya termasuk oleokimia dan biodiesel) juga hanya mencapai 15,30 juta ton atau turun 2% dari periode sama 2017 yang mampu mencapai 15,62 juta ton. Padahal, dalam data yang diolah Gapki, ekspor sepanjang 2017 naik cukup signifikan dibanding 2016, yakni dari 25,11 juta ton pada 2016 menjadi 32,18 juta pada 2017.

Turun

Direktur Eksekutif Gapki Mukti Sardjono menuturkan, ekspor minyak sawit ke Uni Eropa (UE) tahun ini akan turun 3% sebagai dampak kebijakan EU Directive II. Pun, ekspor ke India akan anjlok sekitar 30% dengan asumsi dikenakannya bea masuk tinggi ke negara itu. Ekspor ke AS juga akan terpangkas 4% sebagai akibat perang dagang dengan Tiongkok sehingga mereka memiliki banyak kedelai di dalam negeri.

“Dengan kondisi sekarang ini, seperti perang dagang antara AS dengan Tiongkok, serta trade barrier di beberapa negara, diperkirakan total ekspor sawit turun 5% pada 2018 dari 2017,” kata dia.

 

Sumber: Suara Pembaruan

Penggunaan B20 Bakal Tekan Defisit Neraca Perdagangan Migas

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution meyakini penggunaan bahan bakar biodiesel campuran antara minyak solar dan 20 persen minyak sawit (B20) mampu mengurangi defisit neraca perdagangan migas. Darmin mengatakan dampak positif dari kebijakan B20 dalam mengurangi defisit neraca perdagangan migas baru akan dirasakan tahun depan.

neraca

Menurut data Badan Pusat Statistik, neraca perdagangan migas pada semester 1-2018 (Januari-Juni) mengalami defisit 5,4 miliar dolar AS. Ekspor migas semester 1-2018 tercatat 8,6 miliar dolar AS sedangkan impornya mencapai 14 miliar dolar AS.

Angka defisit neraca perdagangan migas sebesar 5,4 miliar dolar AS tersebut lebih besar dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat 4 miliar dolar AS. Melihat data tersebut, Darmin mengatakan kebijakan B20 belum akan mampu mengompensasi defisit neraca perdagangan migas hingga akhir tahun ini. “Defisitnya enam bidan saja 5,4 miliar dolar AS. Tidak mungkin dapat segitu sampai akhir tahun dari penghematan devisa B20 kalau hanya enam bulan,” ujar dia.

Oleh karena itu, Darmin menilai dampak positif dari kebijakan B20 terhadap neraca perdagangan migas baru akan dirasakan di 2019. Pemerintah berencana merevisi Peraturan Presiden Nomor 61/2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang mewajibkan B20 kepada kendaraan yang mendapatkan subsidi (public service obligation/PSO).

Revisi Perpres tersebut nantinya akan mengatur cakupan perluasan penggunaan B20, yang rencananya akan dipergunakan secara meluas di Indonesia dan tidak lagi ditolerir untuk mempergunakan bahan bakar non-B20.

Sebelumnya, Pemerintah bertekad untuk terus menciptakan iklim usaha yang kondusif di dalam negeri, termasuk bagi pasar modal sehingga turut mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, pelaku industri dan investor pasar modal di Indonesia perlu menjaga semangat berbisnisnya meskipun di tengah menghadapi tahun politik.

“Salah satu tantangan di tahun poli tik adalah tentang penguatan ekonomi, khususnya pasar modal. Yang perlu diperhatikan tidak hanya market, tetapi juga institusinya,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto pada Pembukaan Perdagangan Bursa Efek Indonesia dan Musyawarah Anggota Tahunan Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) 2018 di Jakarta, disalin dari siaran resmi.

Menperin menyampaikan, ada dua tantangan bagi perekonomian Indonesia saat ini. Pertama adalah dari sisi poli tik, di mana akan diselenggarakan Pemilihan Umum tahun depan untuk Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden. “Kelancaran penyelenggaraan pesta demokrasi dan keamanan yang kondusif menjadi perhatian penting untuk menjaga stabilitas perekonomian Indonesia,” tegasnya.

Airlangga meyakini, tahun politik di 2019 tidak akan berdampaknegatif terhadap pasar modal di dalam negeri. Hal ini telah dibuktikan dari gelaran Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) yang telah dilaksanakan serentak pada Juni 2018 dengan berjalan cukup aman dan damai. “Agenda politiksetiap tahunpasti ada dan setiap lima tahun juga ada. Pilkada serentak kemarin berjalan aman, ini membuktikan investor tidak khawatir,” tuturnya.

Tantangan kedua, yakni terkait dengan defisit neraca transaksi perdagangan dan defisit neraca transaksi berjalan. Menurut Menperin, Presiden Joko Widodo telah mendorong agar dua hal tersebut bisa ditekan. “Bapak Presiden sudah mengingatkan mana yang harus didorong, yaitu neraca dagang dan transaksi berjalan,” imbuhnya.

Oleh karena itu, pemerintah berharap agar para emiten menjaga kinerjanya supaya dapat menjaga iklim investasi yang baik di Indonesia. Menteri Airlangga menyebutkan bahwa penguatan devisa merupakan salah satu tantangan besar untuk mengontrol dana keluar dari pasar keuangan atau capital outflow.

Jadi, pemerintah akan mendorong penguatan pasar modal dengan meningkatkan pasar domestik sehingga pasar modal tidak rentan anjlok. “Domestic market ini bukan ritel, tetapi institusi domestikyang nanti bisa meningkatkan re- silience di pasar modal,” jelasnya.

Saat ini, lanjut Menperin, salah satu langkah strategis yang tengah didorong oleh pemerintah adalah penggunaan Biodiesel 20 persen (B20). Kebijakan tersebut dinilai dapat meningkatkan pasar domestik melalui perluasan penggunaan B20, sehingga dapat menghemat devisa karena pemanfaatan bahan baku lokal dan mengurangi impor bahan bakar minyak.

Melalui penggunaan B20, Airlangga percaya, negara bisa hemat hingga USD5.6 miliar dalam satu tahun. Selain itu, perlu didorong sektor pariwisata dan jasa karena penting pula untuk menjaga stabilitas pasar modal.

Presiden Joko Widodo meminta mandatori pemakaian biodiesel segera dijalankan karena berpotensi mampu menghemat cadangan devisa negara hingga jutaan dolar AS. Permintaan itu disampaikan Presiden Joko Widodo (Jo-kowi) saat memimpin Rapat Terbatas dengan topik Strategi Kebijakan Memperkuat Cadangan Devisa di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, disalin dari Antara, di Jakarta.

 

 

Sumber: Harian Ekonomi Neraca

 

Samade Kumpulkan Petani Sawit Pada November 2018

Asosiasi sawitku Masa Depanku atau yang lebih dikenal dengan nama Asosiasi SAMADE, bakal menggelar Jambore Petani sawit Berkelanjutan di kota Parapat, Kabupaten Simalungun, November 2018.

“SAMADE ini kan sejatinya adalah asosiasi milik dan untuk petani sawit. Nah, jambore ini nanti kami gelar tidak hanya untuk petani sawit swadaya yang menjadi anggota SAMADE, melainkan juga para petani sawit swadaya yang menjadi anggota APKASINDO (Asosiasi Petani Kelapa sawit Indonesia),  petani sawit plasma atau hasil pembinaan perusahaan sawit, dan para petani sawit yang tergabung dalam berbagai organisasi petani sawit lainnya,” ujar Ketua Umum DDP Asosiasi SAMADE Tolen Ketaren kepada sejumlah wartawan di Medan, Jumat (3/8).

Saat itu Tolen Ketaren didampingi oleh Sekjen DPP SAMADE Rio Suwondo, Ketua Panitia Jambore Petani sawit Berkelanjutan Muchtar Sinaga, Sekretaris Anthony Sembiring, Bendahara Teguh Kurniawan, dan belasan petani sawit lainnya.

Tolen mengatakan, jambore itu diadakan memang untuk dijadikan ajang wisata dan silaturahmi antara seluruh petani sawit se-Indonesia. Karena itu, ujar Tolen, tidak ekslusifitas organisasi petani sawit dalam acara ini.

Bahkan, sambung Ketua Panitia Jambore Petani sawit Berkelanjutan Muchtar Sinaga, stakeholder sawit berkelanjutan pUn turut diikutkan dalam acara ini, seperti perusahaan-perusahaan sawit, pemerintah daerah setempat, serta pemerintah pusat.

“Kami berniat mengundang Bapak Presiden Republik Indonesia Ir H Joko Widodo beserta jajaran menterinya untuk menghadiri dan meresmikan kegiatan ini. Begitu juga dengan Gubernur Sumatera Utara terpilih, Bapak H Edy Ramayadi, kami harap juga bisa hadir dalam acara ini,” kata Muchtar Sinaga.

Muchtar menegaskan, jambore ini juga bagian dari eksistensi keberadaan petani sawit di Indonesia kepada seluruh pihak di dalam dan luar negeri, termasuk yang berniat jahat terhadap sawitIndonesia dengan cara melakukan kampanye hitam dan boikot sawit Indonesia.

Sumber: Sawitindonesia.com

 

GAPKI Gandeng NU Serahkan Bantuan Korban Gempa Lombok

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menyerahkan bantuan kemanusiaan kepada korban gempa di Kabupaten Lombok Timur. Bantuan dari para pelaku usaha sektor perkebunan kelapa sawit ini diharapkan dapat meringankan beban dan penderitaan para korban gempa.

“Kami melihat sendiri penderitaan warga terdampak gempa. Sungguh mereka masih sangat membutuhkan dukungan dan bantuan dari kita semua,” kata Susanto, Wakil Ketua Umum GAPKI, di Posko Dusun Medas Desa Obel-Obel, Kecamatan Sambeliah, Kabupaten Lombok Timur.

Selain Susanto, hadir mewakili GAPKI yaitu Direktur Eksekutif Mukti Sardjono dan Ketua Bidang Komunikasi Tofan Mahdi.

GAPKI bekerja sama dengan LPBI NU (Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim – Nahdlatul Ulama) dalam mendistribusikan bantuan kepada para korban gempa ini.

Sejumlah bantuan yang diberikan GAPKI antara lain kasur lipat 400 set, selimut 400 set, makanan sehat ibu dan anak, susu, pampers, biskuit sehat, dan sejumlah bantuan lainnya. Selain di Desa Obel-Obel, bantuan juga didistribusikan ke Desa Belanting dan Kukuk Putik.

“Kami berterima kasih atas dukungan dari seluruh masyarakat termasuk dari GAPKI ini menumbuhkan harapan bagi masyarakat korban gempa,” kata H. Imron Fauzi, Koordinator Posko NU Peduli di lokasi bencana.

Kegiatan kemanusiaan yang dikemas dalam program GAPKI Peduli ini juga dilaksanakan sebagai pre event konferensi minyak sawit terbesar dunia, 14th Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) and 2019 Price Outlook di Nusa Dua Bali, 30 Oktober – 2 November 2018.

Sementara itu, Mukti Sardjono mengatakan, bantuan yang diberikan GAPKI mungkin tidak seberapa. Namun kepedulian dari pelaku usaha kelapa sawit menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia masih memiliki kepedulian yang tinggi kepada saudara sesama sebangsa.

Selain bantuan yang sudah didistribusikan ini, GAPKI masih menggalang bantuan dari pelaku usaha sektor kelapa sawit. Diharapkan, bantuan ini semakin meringankan para korban gempa di Lombok Timur.

 

Sumber: Sawitindonesia.com

Indonesia Dorong Isu Sawit pada Pertemuan ASEAN-Uni Eropa

Jakarta: Pemerintah Indonesia kembali mengangkat isu produk minyak kelapa sawit pada Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN-Uni Eropa di Singapura.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan ASEAN dan Uni Eropa sebagai dua organisasi regional terdepan di dunia seyogyanya bekerja sama dalam menyuarakan dan mengedepankan prinsip-prinsip multilateralisme dan perdagangan bebas, termasuk mencegah praktik proteksionisme.

“Hal ini harus tercermin dengan kebijakan yang konsisten, termasuk dalam konteks kelapa sawit,” ujarnya dikutip dari Antara, Minggu, 5 Agustus 2018.

Pernyataan tersebut disampaikan Menlu RI untuk menyikapi semakin berkembangnya tren proteksionisme yang membawa dampak global, termasuk di kawasan Uni Eropa. Terkait dengan produk kelapa sawit, Menlu RI menyatakan bahwa Indonesia mengikuti dengan seksama hasil kesepakatan Trialog Uni Eropa untuk Pedoman Energi Terbarukan (Renewable Energy Directive/RED) II pada Juni 2018.

“Ada potensi diskriminasi kelapa sawit dengan penerapan sejumlah kriteria yang bias untuk biofuel, antara lain dengan membedakannya berdasarkan tinggi rendahnya risiko emisi karbon pada skema ‘Indirect Land Used Changed’ (ILUC),” ungkap Menlu Retno.

Dalam pertemuan itu, delegasi Indonesia menyampaikan bahwa isu minyak kelapa sawit harus dibahas secara bijak karena menyangkut mata pencaharian lebih dari lima juta petani kecil di ASEAN yang bergantung pada industri kelapa sawit.

“Kelapa sawit sangat penting perannya dalam mendukung upaya kita meningkatkan taraf hidup masyarakat. Tidak mungkin kita membahas permasalahan ini tanpa mempertimbangkan elemen-elemen terkait pemenuhan Sasaran Pembangunan Berkelanjutan (SDGs),” ujar Retno.

Untuk itu, lanjut dia, pemerintah Indonesia kembali mengajak Uni Eropa untuk bersama-sama membangun standar keberlanjutan (sustainability) seluruh minyak nabati yang inklusif.

Pernyataan Menlu Retno tersebut juga didukung oleh Menlu Malaysia Abdullah Syarifuddin yang juga mengangkat isu kelapa sawit dalam Peretemuan Menlu ASEAN-Uni Eropa. Pertemuan ASEAN-Uni Eropa kali ini dipimpin bersama oleh Komisioner Tinggi Uni Eropa untuk Kebijakan Luar Negeri Federica Mogherini dan Menteri Luar Negeri Thailand, Don Pramudwinai selaku Koordinator kerja sama kemitraan ASEAN-Uni Eropa periode 2015-2018.

Uni Eropa adalah investor terbesar bagi ASEAN dengan nilai investasi sebesar USD32,2 miliar pada 2016. Sementara itu, total nilai perdagangan ASEAN-Uni Eropa pada 2017 mencapai USD257,4 miliar yang menjadikan Uni Eropa sebagai mitra dagang terbesar kedua bagi ASEAN.

 

Sumber: Metrotvnews.com

Bertemu Uni Eropa, RI Angkat Isu Diskriminasi Kelapa Sawit

 

Singapura: Bertemu dengan Komisioner Uni Eropa untuk Bidang Luar Negeri dan Keamanan Federica Mogherini di forum menteri luar negeri ASEAN, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi kembali mengangkat soal kelapa sawit.

“Saya utarakan kembali kekhawatiran kita dari hasil dialog yang dilakukan Uni Eropa itu masih ada potensi diskriminasi minyak kelapa sawit,” kata Menlu Retno dalam video yang diterima Medcom.id, Sabtu 4 Agustus 2018.

Menurut Menlu Retno, penggunaan The Indirect Land-Used Change atau ILUC, masih mengandung adanya unsur diskriminasi terhadap minyak kelapa sawit.

Indonesia kini tengah gencar melawan kampanye negatif mengenai kelapa sawit oleh Uni Eropa. Meski demikian, beberapa negara Uni Eropa menolak kampanye negatif tersebut, salah satunya Belanda.

Pasalnya, kampanye negatif yang mendiskriminasi kelapa sawit bisa berdampak ke segala aspek, terutama kesejahteraan masyarakat yang bergantung hidup pada tanaman tersebut.

Tahun lalu, Presiden Joko Widodo meminta diskriminasi terhadap kelapa sawit di Uni Eropa segera dihentikan. Sejumlah sikap dan kebijakan yang dianggap merugikan kepentingan ekonomi dan merusak citra negara produsen sawit juga harus dihilangkan.

“Resolusi Parlemen Uni Eropa dan sejumlah negara Eropa mengenai kelapa sawit dan deforestasi serta berbagai kampanye hitam, tidak saja merugikan kepentingan ekonomi. Namun, juga merusak citra negara produsen sawit” ujar Jokowi dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Peringatan 40 Tahun Kerja Sama Kemitraan ASEAN-UNI EROPA, di Philippine International Convention Center (PICC), Manila, Filipina.

(WIL)

 

Sumber: Metrotvnews.com

Fakta soal Penerapan Biodiesel, Nomor 5 Paling Menguntungkan Indonesia

JAKARTA – Biodiesel merupakan salah satu jenis Energi Baru Terbarukan (EBT) yang saat ini, konsumsinya tengah didorong oleh pemerintah. Proyek pemerintah dalam menerapkan bahan bakar biodiesel 20% (B20) adalah bahan bakar minyak jenis solar dicampur dengan minyak kelapa sawit.

Berikut ini fakta-fakta tentang B20 yang dapat menjadi andalan jaga ekonomi, yang dirangkum oleh Okezone Finance:

 

1. B20 Rampung pada September 2018

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta penerapan bahan bakar biodiesel 20% (B20) ditargetkan baru akan berlaku pada September 2018. Hal ini berdasarkan hasil rapat terkait penerapan B20 yang di pimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menyatakan, penerapan B20 masih menunggu peraturan presiden (Pepres). Kemudian akan diarahkan untuk penerbitan peraturan menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) uang baru, hingga akhirnya bisa diimplementasikan. Jadi kapan bisa diimplementasikan? Diharapkan bisa selesai 15 Agustus atau 1 September,” katanya.

Rini

2. B20 Tekan Defisit Transaksi Berjalan

Bank Indonesia menilai, dengan penerapan bahan bakar biodiesel 20% (B20) akan memperbaiki dafisit transaksi berjalan (Current Account Deficit/CAD). Sebab, penggunaan B20 untuk PSO (Public Service Obligation) dan non-PSO akan menekan impor minyak dan mendorong kinerja ekspor.

“Jadi dengan program B20 ada dua benefitnya. Penggunaan bahan bakar biodiesel impor minyak akan lebih rendah, jadi hemat, kemudian ekspor kelapa sawit juga naik,” ujar Gubernur BI Perry Warjiyo di Gedung BI.

 

3. B20 Dapat Menghilangkan Angka Defisit

Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, jika penerapan B20 secara menyeluruh pada sektor PSO dan non PSO bisa menghilangkan angka defisit. Sebab, dengan adanya minyak kelapa sawit sebagai subtitusi dari 100% Solar bisa mengurangi impor Solar Indonesia.

Sektor minyak dan gas (migas) mengalami defisit kira kira USD5,4 miliar, sementara sektor non migas surplus tapi sebesar USD4,4 miliar. “Kita percaya begitu kita laksanakan B20 sampai akhir tahun secara total kita tidak defisit lagi. Ditambah kegiatan pariwisata, nanti kita diskusi saja,” ujarnya.

rupiah

4. B20 Dapat Pertahankan Rupiah di Angka Rp14.000-an

Menteri Koordinator Bidang Kemaritimian Luhut Pandjaitan menyatakan, kedua proyek pemerintah dalam menerapkan bahan bakar biodiesel 20% (B20) dan mendorong jumlah wisatawan mancanegara hingga 17 juta di 2018 dapat pertahankan nilai rupiah di angka Rp14.000-an.

“Setelah itu terjadi (B20), revenue negara paling besar akan berasal dari kelapa sawit. Dari turis bisa dapat USD20 miliar, dari lokal konten bisa dapat USD2 miliar,” katanya. Dia juga mengatakan dengan adanya berbagai langkah strategis pemerintah diproyeksikan transaksi berjalan akan membaik dalam empat bulan ke depan. “Paling tidak menahan Rupiah di sekitar Rp14.000-an dan mungkin bertahap bisa turun ke bawah lagi,” pungkasnya.

rupiah

5. Penggunaan B20, Indonesia Bisa Hemat Devisa Hingga Rp79,2 Triliun

Penggunaan solar dengan kandungan minyak kelapa sawit sebesar 20% atau B20 diklaim bisa menghemat devisa negara hingga USD21 juta per hari setara Rp302,4 miliar (kurs Rp14.400 per USD). Sebab, dengan penggunaan B20 pemerintah bisa menekan impor solar sekaligus meningkatkan konsumsi minyak kelapa sawit dalam negeri.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menuturkan, jika dihitung dalam satu tahun, maka penghematan cadangan devisa sebagai imbas penggunaan B20 sebagai bahan bakar setara dengan USD5,5 miliar setara Rp79,2 triliun (kurs Rp14.400 per USD). Dengan syarat, penggunaan B20 sudah dilakukan sepenuhnya oleh sektor kewajiban pelayanan publik atau public service obligation (PSO) dan non PSO.

(kmj)

 

Sumber: Okezone.com

Tiongkok Beli 1,21 Juta Ton Kelapa Sawit Indonesia

 

Seoul: Kelapa sawit menjadi salah satu topik yang dibicarakan saat Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi bertemu dengan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi, di sela-sela pertemuan menlu se-ASEAN di Singapura.

Keduanya membicarakan tindak lanjut dari kunjungan Perdana Menteri Tiongkok Li Keqiang pada Mei 2018 kemarin, salah satunya adalah pembelian CPO atau kelapa sawit Indonesia.

“11 Juli kemarin sudah ada tandatangan kontrak pembelian kelapa sawit sebesar 1,21 juta ton yang nilainya USD726 juta,” katanya lagi.

Selain itu, Menlu Retno dan Wang Yi juga membicarakan mengenai Indo Pasifik.

“Kami tukar pikiran soal Indo Pasifik. Saya kembali menjelaskan soal konsep Indo Pasifik dari Indonesia, dan Menlu Tiongkok meminta agar Indonesia terus berkomunikasi dengan tim mereka,” ujar Menlu Retno dalam video yang diterima Medcom.id, Sabtu 4 Agustus 2018.

Menlu Wang Yi juga menjabarkan soal expo importir yang akan digelar di Shanghai. Biasanya, expo dihelat untuk memasarkan barang-barang ekspor, November mendatang.

Namun, lain dengan expo ini, Tiongkok akan memasarkan barang-barang impor dari negara lain, salah satunya Indonesia.

Disebutkan Menlu Retno, akan ada 115 negara yang ikut berpartisipasi di dalam expo ini. Empat negara di antaranya adalah dari kawasan Asia, termasuk Indonesia. Jadi, Indonesia akan mendapat booth khusus di expo tersebut.

 

Sumber: Metrotvnews.com

 

 

Jokowi Minta Produsen Mobil Sukseskan B30

Presiden Jokowi mengapresiasi kinerja industri otomotif nasional yang terus tumbuh dan mendorong pertumbuhan
ekonomi. Produsen otomotif diminta sukseskan program biodiesel 20 persen (B20).

JOKOWI mengatakan, sektor otomotif merupakan elemen penting penggerak roda ekonomi Indonesia. Termasuk memberikan lapangan kerja bagi 1,4 juta pekerja di Indonesia.

“Indonesia kini menghadapi berbagai tantangan dari segi otomotif. Yang pertama adalah meluasnya fenomena mobil listrik yang sudah mulai diterapkan di berbagai negara,” ujarnya saat membuka Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2018 di ICE BSD Tangerang, kemarin.

Dalam kesempatan itu, Jokowi ditemani oleh Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Yohannes Nangoi.

Tantangan lainnya adalah teknologi distrupsi. Di mana perkembangan teknologi seperti kendaraan otonom dan transportasi online membuat industri otomotif harus meredefinisi arti mobil. Sehingga inovasi tersebut dapat dikategorikan sebagai bagian dari sebuah transportasi.

Bekas Gubernur DKI Jakarta ini juga meminta.agar industri otomotif mendukung program B20 yang akan diterapkan oleh pemerintah untuk menghemat devisa. “Saya minta dukung penuh ini supaya substitusi biodisel produksi lokal bisa kita optimalkan semaksimal mungkin,” katanya.

Untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut, pemerintah juga akan memberikan insentif bagi produsen yang mau menjual biodiesel ke sektor non-PSO (Public Service Obligation). Perluasan, insentif dan penggunaan B20 akan tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres).

“Saat ini kita sebagai negara perlu dolar menerima dolar. Kita sudah hitung dengan asumsi minyak mentah 70 dolar AS per barel dan dengan asumsi peningkatan penyerapan biodiesel akan mengangkat harga minyak sawit menjadi lOO dolarAS lompatan-nya besar sekali,” ujarnya.

Bila Indonesia bisa mengimplementasikan hal tersebut itu maka negara menghemat devisa sebesar 5,9 miliar dolar AS. “Hampir 6 miliar dolar AS dan proses ini akan saya ikuti terus karena biasanya kita kalau sudah rapat iya, iya tapi keluar rapat lupa semua, sekarang enggak, saya ikuti terus,” ujarnya.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah sudah membuat peta jalan 2025 dengan menargetkan 25 persen kendaraan diproduksi di Indonesia adalah kendaran listrik atau termasuk low carbon emotion vehicle (LCEV)

“Saat ini juga ada implementasi B20 yang seluruh industri otomotif sudah siap kalau industri otomotif siap maka yang lain pasti siap karena dari sisi teknologi yang paling complicated di otomotif,” katanya.

Menurut Airlangga, penerapan ambang batas menjadi penting karena industri saat ini memproduksi dua jenis mesin, yaitu mesin euro 2 dan euro 4. “Tapi euro 2 tidak bisa diekspor karena dunia sudah memakai euro4jadi kita ke euro 4,” ujarnya.

Coba Mobil Desa

Setelah membuka GIIAS, Jokowi langsung menuju menuju Hall 3 untuk melihat langsung Alat Mekanis Multiguna Pedesaan (AMMDes). Jokowi terlihat antusias dan sangat tertarik dengan AMMDes. “Kalau duduk merasa nyaman sekali,” ujarnya.

Jokowi pun langsung mencoba AMMDes ditemani Airlangga Hartarto dan Menteri Desa Eko Putro Sandjojo. “Saya menyambut baik inovasi AMMDes. Ini satu jenis tapi kaitan dengan industri hukumnya sangat banyak,” kata Jokowi.

Jokowi mengatakan, berdasarkan informasi yang ia terima lebih dari 70 industri komponen dalam negeri siap menjadi pemasok komponen AMMDes. “Industri otomotif harus keluar dari zona nyaman. Kita harus terus dinamis kerja keras meneruskan menerapkan inovasi yang diperlukan,” tuturnya.

 

 

Sumber: Rakyat Merdeka

,

Indonesia hargai upaya Rusia akses pasar berkelanjutan

 

Indonesia menghargai upaya Pemerintah Rusia atas akses pasar yang berkelanjutan, dan kerja sama ini akan diikuti dengan mengikutsertakan para pemangku kepentingan di Rusia, khususnya, menangani kampanye hitam di kelapa sawit Indonesia.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa, Ratu Silvy Gayatri sebagai pembicara kunci dalam diskusi tentang Kelapa Sawit yang diadakan dalam acara Forum Bisnis Rusia-Indonesia mengawali acara Festival Indonesia yang diadakan KBRI Moskos berlangsung dari tanggal 2 hingga 5 Agustus mendatang.

Diskusi bertemakan “High Quality Indonesian Palm Oil: Application And Current Issues” menampilkan pembicara antara lain dari Indonesia Palm Oil Board, Sahat M Sinaga dan Indonesian Palm Oil Association Joko Supriyono dan Indonesia Palm Oil Society Darmono Taniwiyono.

Lebih lanjut Ratu Silvy Gayatri mengatakan kebijakan Pemerintah tentang minyak sawit bahwa memang minyak kelapa sawit memainkan peran yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia karena berdampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat.

Hal ini memiliki peran signifikan dalam pengentasan kemiskinan, sebagai sumber penghasilan untuk sekitar 4,2 juta lapangan kerja langsung dan meningkatkan mata pencaharian sekitar 2,3 juta keluarga petani. Karena alasan ini, Pemerintah dan badan usaha di Indonesia memandang bahwa kerja sama dengan Rusia dalam sektor minyak sawit sangat penting dan perlu dipromosikan lebih lanjut.

Sebagai produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia, Indonesia melihat kelapa sawit sebagai bisnis yang serius. Oleh karena itu, Pemerintah mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk industri minyak sawit yang berkelanjutan dan mengatasi tantangan lingkungan yang dihadapi sektor ini.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Joko Supriyono mengakui Indonesia perlu dan sangat berkepentingan dalam memproduksi minyak kelapa sawit yang sehat berkelanjutan

Menurut Joko Supriyono Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan standar industri kelapa sawit sesuai dengan ISPO. Perdagangan palm oil antara kndonesia dan Rusia trend nya naik tapi pada akhir-akhir ini ada penurunan.

Forum ini diharapkan menjadi informasi tentang Kelapa Sawit Indonesia, sebagai salah satu sektor yang dapat membawa Rusia dan Indonesia ke kerjasama yang jauh lebih erat.

Sementara itu Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Edi Wibowo mengatakan petani kecil memainkan peran penting dalam industry sawit, sektor kelapa sawit diperkirakan mampu mengurangi angka kemiskinan lebih dari 10 Juta orang dan minimal 1,3 juta orang di pedesaan mampu keluar dari garis kemiskinan berkat pertumbuhan sektor kelapa sawit.

Untuk itu Pemerintah Indonesia bertekad mengamankan dan mempertahankan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan dari pengembangan kelapa sawit melalui berbagai kebijakan dan peraturan.

Pemerintah berpandangan bahwa Indonesia harus menciptakan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan, bukan dengan mengorbankan yang lain. Indonesia memiliki program pelatihan ekstensif tentang Praktik Pertanian yang Baik di 18 provinsi berbeda yang berfokus pada peningkatan produktivitas di lahan yang ada untuk menghindari ekspansi lebih lanjut.

Presiden Joko Widodo juga telah meluncurkan program penanaman kembali yang ekstensif untuk meningkatkan daya saing petani kecil dengan menyelesaikan status hukum tanah mereka, meningkatkan produktivitas dan kualitas produk. Produktivitas petani kecil telah meningkat secara signifikan dengan menggunakan pabrik kelapa sawit generasi baru, dari 2-3 hingga 6 ton minyak per hektar, demikian Edi Wibowo.

 

Sumber: Antaranews.com