RI Minta Italia Tak Ikut Kampanye Hitam Sawit Uni Eropa

 

Pemerintah Indonesia meminta Italia dan negara anggota komisi Uni Eropa lainnya untuk tidak mendukung kebijakan parlemen blok regional itu yang ingin menghapus komoditas kelapa sawit sebagai produk biodiesel.

Pernyataan itu diungkapkan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi saat bertemu dengan Menteri Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Italia, Angelino Alfano, di Gedung Pancasila, Jakarta, Rabu (7/2).

“Walaupun saat ini aturan penghapusan sawit dari biodiesel baru dalam pembahasan parlemen Eropa dan belum menjadi kebijakan, RI meminta negara-negara dalam komisi Uni Eropa untuk tidak menjadikan hal itu suatu kebijakan. Ini lah yang sedang kita perjuangkan dengan negara-negara Uni Eropa, termasuk Italia,” ucap juru bicara Kemlu RI, Arrmanatha Nasir.

Permintaan itu diungkapkan Retno kepada Alfano menyusul langkah perlemen Uni Eropa yang mengesahkan proposal bertajuk Report on the Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the Promotion of the use of Energy from Renewable Sources dalam pemungutan suara di kantor Parlemen Eropa, Perancis, 17 Januari lalu.

Proposal energi tersebut mengatur bahwa negara Uni Eropa akan menggunakan sedikitnya 35 energi terbarukan dari keseluruhan penggunaan energi pada 2030.

Tak hanya itu, proposal tersebut juga menghapus dan tidak lagi menganggap produk biodisel atau bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup dan tanaman seperti kelapa sawit sebagai sumber energi terbarukan.

Dengan begitu, penjualan serta penggunaan produk sawit di Eropa akan semakin terbatas. Sementara itu, benua Biru selama ini menjadi importir terbesar minyak sawit Indonesia, salah satu negara produsen sawit terbesar di dunia.

Dalam pernyataan bersama Alfano, Retno mengatakan Indonesia kembali menekankan pentingnya kelapa sawit bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, di mana 17 juta orang yang sebagian besar adalah petani kecil, sangat mengandalkan komoditas ini.

Meski masih ada beberapa praktik sawit yang tidak mementingkan aspek lingkungan, Rento menuturkan Indonesia bersama negara produsen sawit lainnya terus berupaya memaksimalkan upaya produksi berkelanjutan.

“Kelapa sawit adalah hal penting bagi kepentingan nasional RI yang tidak dapat diabaikan bagi kepentingan ekonomi dan sosial bangsa. Dan kita melakukan pendekatan yang cukup seimbang antara pembangunan ekonomi dan isu lingkungan,” kata Retno.

“Italia adalah pengimpor sawit RI terbesar ketiga di Eropa sehingga kelapa sawit kita juga memiliki kontribusi dalam pembangunan ekonomi Italia. Karena itu Indonesia meminta perhatian pemerintah Italia atas diskusi parlemen dan komisi Eropa tersebut,” lanjutnya.

Tak hanya Italia, Retno juga telah meminta hal serupa kepada Perancis, Belanda, dan sejumlah negara lainnya. Retno juga telah berkomunikasi langsung dengan Menlu Uni Eropa Federica Mogherini terkait hal ini.

Selain sawit, kedua menlu tak lepas membahas penguatan kerja sama bilateral Indonesia dan Italia. Menlu Alfano mengatakan kedua negara berencana menguatkan kerja sama di berbagai sektor perdagangan, investasi, maritim, perencanaan kota, agrobisnis, penguatan kerja sama ekonomi kreatif. (has)

 

Sumber: Cnnindonesia.com

Ekspor Sawit Ditaksir Masih Prospektif Hingga Sepuluh Tahun

 

Jakarta – Pengamat ekonomi Bustanul Arifin memprediksi hingga 10 tahun mendatang, volume dan nilai ekspor minyak sawit dan produk turunannya masih akan terus meningkat. Hal itu dikatakannya di Jakarta dalam rangka menanggapi data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan Indonesia pada 2017 mengalami surplus 11,84 miliar dolar AS.

Pada 2016 nilai ekspor minyak sawit dan produk turunannya (tidak termasuk biodiesel dan oleochemical) sebesar 18,22 miliar dolar AS, tahun ini melejit di angka 22,97 miliar dolar atau naik sekitar 26 persen.

Guru besar Fakultas Pertanian Universitas Lampung (Unila) itu mengaku tak terkejut dengan angka yang dirilis BPS tersebut, karena volume ekspor minyak sawit berbanding lurus dengan produksi.

“Saya tidak terlalu kaget dengan angka-angka itu, karena sawit itu nilai ekspornya berbanding lurus dengan produksi, apalagi harga rata-ratanya juga meningkat. Dan tren kenaikan ekspor ini di 2018 masih akan terjadi karena cuaca juga mendukung,” katanya, disalin dari Antara.

Namun demikian, dia mengingatkan kepada para pelaku usaha dan pemerintah bahwa isu “sustainibility” atau keberlangsungan masih akan terus menjadi kendala. “Ini harus diselesaikan. Pemerintah harus terus melakukan diplomasi dagang. Kalau tidak, potensi devisa yang sangat besar ini bisa saja sirna. Karena ini merupakan salah satu hambatan dagang, tariff barrier,” katanya

Selain itu, pemerintah harus gencar membuka pasar-pasar ekspor baru, misalnya negara-negara di Afrika Tengah, Afrika Selatan, negara pecahan Rusia, negara-negara di Timur Tengah yang dinilai sebagai pasar prospektif.

Namun demikian, Bustanul juga mengingatkan agar pasar-pasar tujuan ekspor tradisional seperti Eropa Barat, AS, Jepang, India, Pakistan, China tidak ditinggalkan. “Kita harus cerdas dan cerdik dalam mengembangkan pasar baru yang potensial, tapi jangan sampai lengah dengan meninggalkan pasar tradisional. Sebab kalau lengah, peluang itu akan hilang,” katanya. Menurut dia, berbagai upaya menghambat pertumbuhan industri sawit akan terus dilancarkan karena persaingan dagang minyak nabati yang semakin ketat. “Dalam kondisi ini, pemerintah harus lebih jeli dalam melihat permasalahan dan tidak mengeluarkan regulasi-regulasi yang justru menghambat perkembangan industri sawit yang notabene merupakan mesin penghasil devisa terbesar dalam menyokong perekonomian nasional,” tutur Bustanul.

Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics Finance (Indef) Bhima Yudhistira menyatakan, hingga kini Indonesia masih terpaku pada pasar tradisional yang mencapai sekitar 70 persen dari total negara tujuan ekspor.

“Kita dari dulu masih tidak terbuka untuk pasar baru. Pakistan, Eropa Timur, Afsel, Afrika Utara ini juga sangat potensial. Oleh karena itu tahun 2018 harus buka pasar altematif itu,” katanya.

Selain itu, tambahnya, pemerintah harus bisa melakukan diplomasi dagang dengan negara tujuan ekspor, sebab setiap negara selalu menerapkan tarif dan non tarif. Amerika Serikat misalnya, saat ini menerapkan kebijakan perdagangan yang lebih protektif.

Saat ini AS telah menerapkan lebih dari 2.000 hambatan non tarif, China punya 4.000 hambatan non tarif, sementara Indonesia hanya memiliki 299 hambatan non tarif. “Itu yang menyebabkan kita tidak bisa masuk ke pasar mereka. Kita harus memperkuat diplomasi perdagangan baik secara bilateral maupun multilateral sehingga hambatan non tarif tadi bisa berkurang,” katanya.

Indonesia yang memiliki sawit sebagai komoditas potensial, menurut Bhima, harus tetap dijaga dan diperjuangkan, terutama dalam sengketa dagang di forum WTO. Pemerintah Indonesia dan Malaysia, sebagai dua negara penghasil utama minyak sawit dunia harus bersama-sama melakukan diplomasi.

Pemerintah harus lebih aktif lagi di forum WTO agar bisa menang dalam menghadapi sengketa dagang. “Apalagi selama kita kekurangan tim banding di WTO sehingga untuk menghadapi sengketa dagang, ini harus diperkuat. Market intelegen kita juga kurang. Padahal ini sangat penting,” katanya.

Kalangan produsen benih siap mengamankan program peremajaan atau replanting perkebunan sawit rakyat 2018 seluas 185 ribu hektare melalui Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa sawit (BPDP-KS).

Ketua Forum Komunikasi Produsen Benih Kelapa sawit Indonesia (FKPBKSl) Dwi Asmono menyatakan, sumber benih siap memenuhi kebutuhan benih untuk program peremajaan kebun rakyat yang diperkirakan mencapai 27 juta batang. “Setiap tahun potensi produksi kebun sumber benih bisa mencapai 120 juta kecambah, sehingga untuk memenuhi kebutuhan benih 27 juta bukanlah hal yang sulit. Apalagi saat ini Indonesia telah memiliki 15 produsen benih,” katanya.

Selama ini, lanjut Dwi yang juga Direktur Riset and Development PT. Sampoerna Agro, TBk itu, sebagian besar produsen benih memasarkan benih dalam bentuk kecambah. Namun jika dibutuhkan, produsen benih beserta mitranya melalui kegiatan waralaba siap melakukan penangkaran.

 

Sumber: Harian Ekonomi Neraca

Pendapatan Petani Sawit Mendongkrak Kesejahteran

 

 

Petani-petani sawit telah memiliki pendapatan per kapita lebih yang lebih ti nggi dari garis kemiskinan pedesaan. Pada tahun 2016 misalnya, garis kemiskinan adalah sekitar Rp. 4 juta/kapita/tahun. Pendapatan petani sawit (per 2 hektar dengan rata-rata angota keluarga 4 orang) telah mencapai Rp. 10,5 juta/kapita/tahun atau RP. 42 juta /keluarga/2 hektar /tahun. Pendapatan petani sawit bukan hanya sudah jauh di atas garis kemiskinan  baik di desa maupun di kota, tetapi juga ber tumbuh cepat makin menjauh dari garis kemiskinan. Pendapatan petani sawit baik plasma maupun swadaya meningkat sekitar 2 kali lipat  dalam priode 2009-2016.

Selain itu, pendapatan petani sawit tersebut bersifat berkelanjutan (sustainability income). Pendapatan petani sawit bukan dari kegiatan pertanian musiman seperti petani tanaman pangan yang pendapatanya dapat berfluktuasi setiap musim. Pendapatan petani sawit relatif stabil bahkan cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya umur kebun sawit dan relatif terjamin samapai 250 tahun (replanting). Dengan sumber dan pola pendapatan petani yang demikian akan menjamin angota keluargannya khususnya biaya pendidikan anak-anak petani.

Sumber : Mitos vs Fakta, PASPI 2017

 

Sumber: Sawitindonesia.com

 

12 Februari 2018, Presiden Jokowi Resmikan Peremajaan Sawit 12 Ribu Ha Di Riau

 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan meresmikan kegiatan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) seluas 12 ribu hektare di Riau pada 12 Februari 2018. Informasi ini merujuk Surat Menteri Koordinator Perekonomian Bernomor S.72/M.Ekon/2/2018 perihal Penanaman Perdana Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Kabupaten Rokan Hulu, Riau.

 

Dalam surat yang ditujukan kepada Presiden RI Joko Widodo, dijelaskan bahwa agenda penanaman perdana PSR bertempat di Riau sebagai penghasil sawit terluas di Indonesia. Berdasarkan data 2016, luas perkebunan sawit di Riau mencapai 2,3 juta hektare atau 20,16% dari luasan perkebunan sawit nasional. Produksi CPO mencapai 7,76 juta ton atau 23,37% dari produksi CPO nasional.

Point berikutnya disebutkan bahwa Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama Kementerian Pertanian dan BPDP-KS telah melakukan koordinasi dengak Gubernur Riau untuk persiapan penanaman perdana PSR di Riau dengan hasil sebagai berikut:

a. Rencana PSR di Riau seluas 30.000 hektare dan tahap awal untuk tahun 2018 seluas 12.000 hektare.

b. Penanaman perdana diusulkan akan berlangsung pada 12 Februari 2018 di Desa Intan Makmur, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Riau

c. Kegiatan ini akan dihadiri 3.000 pekebun, 150 pejabat pemerintah pusat, 200 pejabat pemerintah daerah, pengusaha sawit, perbankan, serta pemangku kepentingan lain dengan agenda: pemberian bantuan dana peremajaan sawit rakyat, pemberian benih tanaman tumpang sari, penyerahan sertifikat lahan, dan penanaman benih sawit secara simbolis oleh Presiden RI.

d. Total biaya indikatif peremajaan sawit sekitar Rp 68 juta per hektare. Dari total biaya tersebut sekitar Rp 25 juta per hektare bersumber dari BPDP-KS yang disalurkan melalui perbankan yang ditunjuk. Dana hibah dari BPDP KS disalurkan melalui rekening koperasi dan kelompok tani setelah ada progres pekerjaan PSR di lapangan.

e. Pelaksanaan pekerjaan PSR dimulai setelah ada penumbangan kelapa sawit secara serempak. Benih sawit yang digunakan adalah benih bersertifikasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Kementerian Pertanian. Selama proses persiapan lahan, akan dilakukan kegiatan pemberdayaan pekebun melalui pelatihan Good Agricultural Practices (GAP) dan ISPO sehingga pada panen TM1 dan TM2 kebun rakyat yang diremajakan sudah bersertifikat ISPO.

Tembusan surat ini ditujukan kepada sejumlah kementerian terkait antara lain Setkab, Menteri Setneg, Menteri Pertanian, Menteri ATR/BPN, Menteri Dalam Negeri, Menteri LHK, Menteri Koperasi dan UKM, Gubernur Riau, dan Dirut BPDP-KS.

 

Sumber: Sawitindonesia.com

Pasar Benih Sawit Tumbuh Subur

 

JAKARTA. Kementerian Pertanian (Kemtan) menetapkan target peremajaan (replanting) kelapa sawit pada tahun ini seluas 185.000 hektare (ha). Program pemerintah ini diyakini akan membawa angin segar bagi produsen benih sawit. Maklum, program peremajaan kebun akan menaikkan permintaan benih sawit.

Forum Komunikasi Produsen Benih Kelapa sawit Indonesia (FKPBKSI) menilai program tersebut merupakan kabar positif bagi produsen benih kelapa sawit. Ketua FKPBKSI Dwi Asmono mengatakan, Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa sawi t(BPDP-KS) menargetkan peremajaan 185.000 ha. Alhasil, kebutuhan benih sawit diperkirakan mencapai 27 juta butir kecambah.

Dia menambahkan, produsen benih kelapa sawit dalam negeri siap memenuhi kebutuhan sebanyak itu. Dari 15 produsen benih sawit yang ada saat ini, memiliki total kapasitas produksi mencapai sekitar 120 juta kecambah per tahun.

Selama ini sebagian besar produsen benih kelapa sawit itu memasarkannya sudah dalam bentuk kecambah. “Namun jika dibutuhkan, produsen benih dan mitranya melalui waralaba akan menangkarkan benih untuk menyiapkan bibit yang dibutuhkan,” katanya Senin (5/2).

Ketua Perkumpulan Penangkar Benih Tanaman Perkebunan Indonesia (PPBTPI) Badaruddin Sabang Puang juga menilai positif program replanting kebun sawit. Saat ini penangkar bibit kelapa sawit yang mayoritas bermitra dengan Pusat Penelitian Kelapa sawit (PPKS) Medan sudah memiliki bibit siap tanam.

“Ada 2 juta bibit yang telah disiapkan oleh penangkar di lapangan,” katanya.

Produksi meningkat

Salah satu perusahaan yang akan menikmati program peremajaan sawit adalah PT Bina sawit Makmur. Anak usaha PT Sampoerna Agro Tbk ini siap memasarkan produk untuk memenuhi kebutuhan benih sawit tahun ini. Head of Seed Commercial Sampoerna Agro, Tony Teh mengatakan, pihaknya memiliki benih sawit varietas seri Sriwijaya dengan rendemen minyak sawit sekitar 26,2% atau 7,5 ton per ha.

Varietas ini diklaim memiliki ketahanan terhadap penyakit CroiiH disease dan Fusarium dan cukup toleran terhadap kekeringan. “Jadi wajar bila kita mengklaim Indonesia sebagai surga benih sawit karena banyaknya varietas unggul yang dihasilkan produsen benih kelapa sawit nasional. Sehingga konsumen memiliki banyak pilihan,” ujar Tony. Tahun lalu produksi benih Sampoerna mencapai sekitar 7 juta kecambah.

Dengan program peremajaan tanaman kelapa sawit, kenaikan produksi sawit Indonesia akan terjadi dalam beberapa tahun ke depan. Dengan produksi yang lebih tinggi ekspor minyak sawit atau CPO diharapkan akan akan tetap menjadi penyumbang devisa terbesar Indonesia. Pada tahun 2017, devisa dari ekspor CPO mencapai USS 11,84 miliar atau naik 26% dari 2016.

Guru besar Fakultas Pertanian Universitas Lampung Bustanul Arifin memprediksi dalam 10 tahun mendatang, volume dan nilai ekspor sawit dan produk turunnya terus meningkat. Namun, “Pemerintah tetap harus terus melakukan diplomasi dagang. Kalau tidak, potensi devisa yang sangat besar ini bisa saja sirna. Karena ini merupakan salah satu hambatan dagang, tarif barrier” katanya.

Untuk meningkatkan ekspor sawit, pengamat ekonomi dari Indef Bhima Yudhistira meminta agar pemerintah mencari pasar baru. “Jangan terpaku pada pasar tradisional yang mencapai 70%,” katanya. Menurutnya pasar potensial baru produk sawit Indonesia antara lain Pakistan, Eropa Timur, Afrika Selatan, Afrika Utara.

 

Sumber: Harian Kontan

Sawit Diperkirakan Penyumbang Devisa Terbesar Hingga 10 Tahun Lagi

 

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus USD11,84 miliar pada 2017. Kontribusi terbesar berasal dari ekspor produk minyak sawit dan turunannya sebagaimana dibukukan pada 2016.

“Saya tidak terlalu kaget dengan angka-angka itu, karena sawit itu nilai ekspornya berbanding lurus dengan produksi, apalagi harga rata-ratanya juga meningkat. Dan tren kenaikan ekspor ini di 2018 masih akan terjadi karena cuaca juga mendukung,” kata Bustanul Arifin, Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Lampung, pada pekan lalu.

Bustanul Arifin memprediksi hingga 10 tahun mendatang, volume dan nilai ekspor minyak sawit dan produk turunannya masih akan terus meningkat.

Pada 2017, nilai ekspor sawit dan produk turunannya (tidak termasuk oleokimia dan biodiesel)  melonjak 26% menjadi US$ 22,97 miliar daripada tahun sebelumnya berjumlah US$18,22 miliar. Apalagi harga rata-rata minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) di 2017 meningkat dibandingkan 2016. Diketahui, harga rata-rata CPO di 2017 tercatat USD714,3 per metrik ton atau meningkat 2% dibandingkan harga rata-rata 2016 di angka USD700,4 per metrik ton.

Supaya dapat meningkatkan nilai ekspor, dikatakan Bustanul, sebaiknya pelaku usaha dan pemerintah dapat menyelesaikan persoalan sustainability atau keberlanjutan yang masih akan menjadi kendala.

“Ini harus diselesaikan. Pemerintah harus terus melakukan diplomasi dagang. Kalau tidak, potensi devisa yang sangat besar ini bisa saja sirna. Karena ini merupakan salah satu hambatan dagang, tariff barrier,” katanya.

Selain itu, pemerintah harus gencar membuka pasar-pasar ekspor baru. Misalnya saja negara-negara di Afrika Tengah, Afrika Selatan, negara pecahan Rusia, negara-negara di timur tengah. “Itu semua prospektif,” katanya.

Namun demikian, Bustanul juga mengingatkan agar pasar-pasar tujuan ekspor tradisional seperti Eropa Barat, AS, Jepang, India, Pakistan, China jangan ditinggalkan. “Kita harus cerdas dan cerdik dalam mengembangkan pasar baru yang potensial, tapi jangan sampai lengah dengan meninggalkan pasar tradisional. Sebab kalau lengah, peluang itu akan hilang.”

Berbagai upaya menghambat pertumbuhan industri sawit akan terus dilancarkan karena persaingan dagang minyak nabati yang semakin ketat. “Dalam kondisi ini, pemerintah harus lebih jeli dalam melihat permasalahan dan tidak mengeluarkan regulasi-regulasi yang justru menghambat perkembangan industri sawit yang notabene merupakan mesin penghasil devisa terbesar dalam menyokong perekonomian nasional,” tutur Bustanul.

 

Sumber: Sawitindonesia.com

 

Lahan Gambut Global Dan Kelapa Sawit

 

 

Lahan gambut (Peat Land) global termasuk lahan gambut yang ada di Indonesia telah menjadi isu global. Lahan gambut selain menyimpan stok karbon terbesar juga menghasilkan emisi GHG. Kontribusi lahan gambut global dalam total emisi GHG global tergabung dalam kontribusi pertanian dan land use change sebagaimana diuraikan sebelum (masih jauh lebihkecil dari emisi GHG konsumsi BBF).

Menurut data Watland Internasional (Joosten, 2009) luas lahan gambut global mencapai 385 juta hektar tahun 1990 dan sekitar 381 juta hektar tahun 2008. Penyebaran lahan gambut global terluas di kawasan Eropa, Rusia dan Amerika (80 Persen). Sisanya (20 Persen) terbesar di Asia, Afrika, Australia dan Pasifik serta Antartika. Dalam priode tahun 1990-2008, terjadi konversi lahan gambut global (menjadi penggunaan lain) seluas 3,83 juta hektar.Konversi lahan gambut global terbesar terjadi di Rusia ( 37 persen) kemudian disusul Eropa (33 persen) dan sisanya di negara lain.

Selain mengalami konversi, lahan gambut global juga mengalami pengurangan luas hutan pada lahan gambut seluas 6,5 juta hektar selama priode tahun 1990-2008. Pengurangan hutan gambut terluas terjadi di Australia dan Pasifik (69 persen) kemudian disusul kawasan Eropa dan Rusia (26 persen). Sedangkan di kawasan Asia terjadi sebaliknya yakni penambahan hutan dilahan gambut seluas 7,8 juta hektar.

Menurut data tersebut, konversi lahan gambut di Indonesia juga terjadi seluas 450 ribu hektar dalam priode 1990-2008. Namun dilihat secara global pasangnya hanya sekitar 13 persen dari luas lahan gambut yang dikonversi secara global. Data-data diatas menunjukan bahwa pengkonversi lahan gambut terbesar bukan di Indonesia melainkan di kawasan Australia, Pasifik dan kawasan Eropa dan Rusia. Sekitar 70 persen konversi lahan gambut global terjadi pada kedua kawasan tersebut.

Sumber : Indonesia Dan Perkebunan Kelapa Sawit Dalam Isu Lingkungan Global, GAPKI 2013

 

Sumber: Sawitindonesia.com

Perguruan Tinggi Digandeng untuk Dukung Diplomasi Sawit

 

Indonesia perlu mencari peluang untuk mengembangkan pasar sawit baru di luar Uni Eropa karena bisnis sawit Indonesia terancam dengan adanya kebijakan Uni Eropa yang diskriminatif.

Sebagai negara produsen dan penanam sawit terbesar di dunia, inilah saatnya Indonesia memanfaatkan kelapa sawit sebagai bagian penting dalam sustainable energy security.

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo meminta diskriminasi Uni Eropa terhadap kelapa sawit dihentikan. Sejumlah sikap dan kebijakan dinilai merugikan kepentingan ekonomi dan merusak citra negara produsen sawit juga harus dihilangkan.

Saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Peringatan 40 Tahun Kerja Sama Kemitraan ASEAN-Uni Eropa (UE) di Manila, Filipina, Selasa (14/11/2017) lalu, Jokowi menegaskan bahwa kelapa sawit sangat dekat dengan upaya mengentaskan kemiskinan, mempersempit kesenjangan, serta membangun ekonomi yang inklusif.

Hingga kini, terdapat 17 juta orang Indonesia yang hidupnya, baik langsung maupun tidak langsung, terkait dengan kelapa sawit. Selain itu, 42 persen lahan perkebunan kelapa sawit dimiliki oleh petani kecil.

Oleh karena itu, Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) Kementerian Luar Negeri menggandeng Universitas Pertamina untuk melakukan kajian aplikatif dalam rangka mendukung Diplomasi Sawit Lestari Indonesia. Studi Hubungan Internasional di kampus itu memang berfokus pada bidang energi di Indonesia.

Penandatanganan nota kesepahaman kedua lembaga telah dilakukan pada Kamis (1/2/2018) tepat pada peringatan Dies Natalis ke-2 Universitas Pertamina di Kompleks Universitas Pertamina, Jakarta Selatan.

Rektor Universitas Pertamina, Akhmaloka, mengatakan perguruan tinggi dituntut memiliki program yang overlap dengan industri dan pemerintah. Universitas bisa tetap menghasilkan lulusan dan publikasi penelitian, namun diperkuat dengan kerja sama industri dan pemerintah.

Faktanya, perguruan tinggi tidak mungkin menanggung sendiri dana untuk riset dan penelitian. Oleh karena itu, dibutuhkan kolaborasi antara industri dan perguruan tinggi.

Pemerintah juga harus berperan dalam aspek kelembagaan kerja sama dan memberi insentif bagi perguruan tinggi dan industri. Misalnya, memberi insentif pajak untuk mendorong kerja sama dalam kegiatan riset dan pengembangan secara kolaboratif.

“Industri menyediakan program dan anggaran. Di sisi lain, perguruan tinggi menyediakan sumber daya manusia untuk melakukan riset dan menghasilkan inovasi-inovasi,” katanya.

BPPK Kementerian Luar Negeri menilai Universitas Pertamina dapat menjadi mitra kerja sama dalam menghasilkan kajian dan rekomendasi terkait kebijakan luar negeri Indonesia, termasuk pada sektor komoditas strategis seperti kelapa sawit.

Tahun lalu, BPPK telah menandatangani nota kesepahaman dengan 10 universitas di berbagai provinsi. Nota kesepahaman diharapkan bakal mendukung upaya pengembangan kegiatan pendidikan/pengajaran, penelitian pengkajian ilmiah, serta pengabdian kepada masyarakat mengenai isu-isu hubungan internasional.

 

Sumber: Kompas.com

Pendapatan Petani Sawit Sangat Menggiurkan

 

Jika dibandingkan pendapatan rumah tangga petani sawit dengan rumah tangga petani non sawit (PASPI, 2014) secara umum pendapatan petani sawit lebih tinggi dari pendapatan petani non sawit. Secara rataan, pendapatan petani sawit bukan hanya llebih tinggi dari pendapatan petani non sawit tetapi juga bertumbuh lebih cepat. Pendapatan petani sawit meningkat dari Rp. 14 juta/hektar/tahun (2009) menjadi Rp. 31 juta/hektar/tahun (2013). Sementara pendapatan petani non sawit (petani padi dan petani karet) hanya meningkat dari 4,6 juta/hektar/tahun menjadi 7,2 juta/hektar/tahun pada priode yang sama.

Berbagai penelitian yang lain juga membuktikan hal yang sama. Pendapatan petani sawit yang lebih tinggi dari pada pendapatan petani non sawit juga ditemukan Stern Review (World Growth, 2011) yakni petani sawit ($ 960-3.340/hektar), petani karet ($ 720/hektar), petani padi ($ 280/hektar), petani ubi kayu ($ 190/hektar) dan petani kayu ($ 1.099/hektar).

Dengan demikian, pengembangan perkebunan kelapa sawit bukan hanya menaikan pendapatan petani sawit yang lebih tinggi dan bertumbuh cepat dari petani lainnya, tetapi juga menciptakan masyarakat berpendapatan menengah (middle class income) di kawasan pedesaan.

Sumber: Mitos vs Fakta, PASPI 2017

 

Sumber: Sawitindonesia.com

Devisa Sawit Sumut Capai USD3,9 Miliar

 

 

Medan: Devisa produk sawit dari Sumatera Utara pada 2017 mencapai USD3,695 miliar dengan pemasaran terbesar ke Republik Rakyat Tiongkok. Setelah ke Republik Rakyat Tiongkok atau RRT, ekspor lemak dan minyak hewan/nabati itu terbesar ke India dan Amerika Serikat.

“Devisa lemak dan minyak hewan/nabati itu naik 11,40 persen dari 2016 yang masih USD 3,317 miliar,” ujar Kepala Bidang Statistik Distribusi Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut, Bismark SP Sitinjak dikutip dari Antara, Minggu, 4 Februari 2018.

Nilai ekspor lemak dan minyak hewan/nabati itu memberikan persentase terbesar atau 40,09 persen pada total devisa Sumut 2017 yang sebesar USD7,776 miliar. Bismark menegaskan, hampir setiap tahun, lemak dan minyak hewan/nabati memberikan kontribusi terbesar pada devisa Sumut.

Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau Gapki Sumut, Setia Dharma Sebayang mengatakan, di 2017 memang ada kenaikan volume dan nilai ekspor lemak dan minyak hewan/nabati itu. Walau tidak terlalu besar, kenaikan itu menggembirakan karena kalau harga ekspor naik, maka harga petani juga naik.

“Diharapkan volume dan ekspor lemak dan minyak hewan/nabati itu naik lagi pada 2018,” katanya.

Meskipun diakui, tantangan ekspor masih tetap besar karena kampanye negatif sawit masih terus berlangsung dan perekonomian masih belum pulih 100 persen.

 

Sumber: Metrotvnews.com