,

Habis-habisan Kerek Surplus

JAKARTA – Pemerintah bakal habis-habisan mendorong kegiatan ekspor dan investasi melalui berbagai insentif demi menggerakkan pertumbuhan ekonomi dalam mengantisipasi gejolak ekonomi global

Sebagai langkah konkret, Kementerian Keuangan, melalui Ditjen Bea dan Cukai (DJBC), Selasa (7/8), mengundang lebih dari 500 pelaku usaha berorientasi ekspor untuk menyampaikan masalah, kendala, dan tantangan yang dihadapi pelaku usaha dalam kegiatan ekspor.

Meski struktur perekonomian belum sepenuhnya pulih serta dibayangi ancaman gejolak ekonomi global, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan pemerintah optimistis realisasi pertumbuhan ekonomi masih sesuai dengan ekspektasi, yaitu 5,18%-5,4% sesuai dengan APBN 2018.

“Pertumbuhan ekonomi yang membaik akan diikuti peningkatan impor sehingga jika tidak diimbangi dengan pertumbuhan ekspor, baik neraca perdagangan maupun neraca pembayaran akan defisit. Setiap kali kita 1 % tumbuh [ekonomi), kita juga harus mengimpor,” jelasnya di hadapan ratusan eksportir, kemarin.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo- Jusuf Kalla makin pede mendorong ekspor dan investasi yang melempem setelah BPS mencatat pertumbuhan ekonomi pada kuartal 11/2018 mencapai 5,27% atau di atas ekspektasi pasar yang hanya memperkirakan 5,1%. Apalagi, pemerintah juga berhasil mendorong kinerja konsumsi rumah tangga kembali tumbuh di atas 5 %.

“Impor bahan baku dan barang modal yang terjadi belakangan ini diproyeksikan bisa menghasilkan aktivitas produksi pada kuartal III dan IV,” tambah Menkeu.

Sri Mulyani mengungkapkan pemerintah telah mengeluarkan sejumlah kebijakan konkret untuk membantu menggairahkan ekspor berupa kebijakan fiskal yang meniadakan pungutan perpajakan pada industri pengolahan barang bertujuan ekspor.

Berbagai skema kemudahan fiskal yang telah diberikan di antaranya Kawasan Berikat dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) bagi perusahaan industri, serta Pusat Logistik Berikat untuk pasokan bahan baku kepada perusahaan industri.

Dirjen DJBC Heru Pambudi menyatakan hingga 30 Juni 2018 telah terdapat 1.396 Kawasan Berikat aktif, 237 Gudang Berikat aktif, 368 perusahaan yang memanfaatkan KITE, 53 industri kecil menengah (IKM) yang memperoleh fasilitas KITE, serta 57 pusat logistik berikat (PLB) di berbagai wilayah di Indonesia.

Melalui kinerja pertumbuhan ekonomi yang meyakinkan, BI pun berharap akan muncul kepercayaan positif terhadap stabilisasi nilai tukar. Apalagi, otoritas moneter juga telah habis-habisan meluncurkan sejumlah instrumen, Mei 122,90 dari kenaikan BI 7 Day Repo Rate, relaksasi loan to value hingga reakuvitas lelang SBI tenor 9 dan 12 bulan.

Deputi Gubernur BI Dody Budi Waluyo mengungkapkan pertumbuhan yang tinggi menunjukkan aktivitas ekonomi domestik yang terus berjalan pesat khususnya permintaan domestik, di tengah tekanan rupiah-yang membuat cadangan devisa tergerus-akibat ketidakpastian eksternal yang masih besar.

“Harapan BI dengan growth yang tinggi tersebut akan memberi confidence positif pada stabilitas rupiah,” tegas Dody.

MINTA PELONGGARAN

Secara terpisah, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Oke Nurwan mengatakan, jika melihat tren yang ada saat ini, dia memperkirakan defisit neraca perdagangan RI akan kembali terjadi pada Juli 2018. Hal itu terjadi karena masih melempemnya ekspor.

“Makanya kami [pemerintah] bertanya, kenapa masih kedodoran ekspornya jika dibandingkandengan impor. Insentif apa yang ek sportir butuhkan?” katanya.

Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat menyebutkan, Pemerintah Indonesia harus pandai dalam memanfaatkan kondisi global, guna memacu ekspor dan menggenjot penerimaan devisa. Salah satunya dengan menangkap peluang bisnis yang ditinggalkan oleh China.

Selain itu, dia meminta agar pemerintah merevisi Permendag No. 31/2016 mengenai Ketentuan Impor Limbah non Bahan Berbahaya dan Beracun. Pasalnya, industri dalam negeri dapat memanfaatkan impor limbah plastik untuk diekspor kembali.

Di sisi lain, Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia Sahat Sinaga menyatakan, selain membantu perluasan pasar untuk minyak kelapasawit(CPO), pemerintah harus berupaya menurunkan sejumlah tarif untuk ekspor. Salah satunya dengan menurunkan bea pungutan ekspor pada sejumlah produk turunan CPO.

“Salah satunya minyak goreng. Pungutan ekspornya terlalu besar, sehingga margin usahanya tipis. Padahal potensi pasar di luar negeri besar, terutama pasar-pasar baru seperti Afrika dan Timur Tengah,” katanya.

(Rinaldi Azka/Mutiara Nabila)

 

Sumber: Bisnis Indonesia

SAP dan WCS Dukung Seminar Nasional Planters Indonesia

Masuknya era industri 4.0 mendorong pelaku usaha harus bisa mengoptimalisasi semua sumber daya yang ada dalam jejaring bisnis untuk memenuhi segala permintaan pasar. Tak terkecuali perusahaan perkebunan  sawit.

Untuk itu, Indonesian Planters Society (IPS) menyambut industri 4.0 dengan menyelenggarakan Seminar Nasional Planters Indonesia (SNPI) 2018. Kegiatan ini menjadi langkah awal untuk penguatan organisasi planters di Indonesia dan mengembangkan bisnis industri kelapa sawit di era digital.

Seminar yang diadakan dengan skala nasional mengusung tema “Peran Profesionalisme Planter dan Penerapan Sawit Digital dalam Peningkatan Produktivitas dan Profitabilias Sawit Indonesia yang Lestari”, pada pekan lalu selama dua hari (1 – 2 Agustus 2018), di Yogyakarta.

Ketua Panitia SNPI 2018, Darus Salam mengatakan seminar ini merupakan kegiatan pertama Indonesian Planters Society yang menghadirkan pembicara dari kalangan planters, petani, pemerintah, dan akademisi.

Dalam kegiatan event seminar ini, IPS menggandeng SAP dan Wilmar Consultancy Services atau biasa disebut WCS sebagai sponsor utama. Dimana system yang terintegrasi untuk kelapa sawit SAP sudah menjadi terdepan. Dan WCS sendiri adalah anak perusahaan dari Wilmar International.

Gunawan Tandun selaku Sales Director Wilmar Consultancy Services, pihaknya sangat mengapresiasi dan mendukung kegiatan tersebut karena profesi planters juga berpengaruh terhadap kemajuan industri sektor minyak sawit. Dan era teknologi mendorong  pemilik bisnis kelapa sawit harus tetap menggunakan data yang real-time.

Sementara itu, Ketua Umum Indonesian Planters Society, Zulham S. Koto juga menyampaikan IPS adalah organisasi profesi yang lahir pada 7 Januari 2018 sebagai wadah organisasi profesi yang berkarya di perkebunan Indonesia. “IPS lahir dari gagasan seluruh planter Indonesia , khususnnya perkebunan kelapa sawit yang efisien dan berdaya saing tinggi serta berkelanjutan.

Lebih lanjut, Zulham mengatakan IPS ingin menjadi bagian dari stakeholders atau pilar penting bagi perkebunan nasional untuk meningkatkan daya saing, efisiensi serta image yang baik. Image saat ini menjadi faktor utama untuk membangun perkebunan sawit yang berkelanjutan atau lestari.

 

Sumber: Sawitindonesia.com

Mengoptimalkan Serangga Untuk Pengendalian Hama Dan Produksi

Industri sawit dapat memanfaatkan serangga untuk pengendalian hama seperti ulat api. Selain itu, serangga punya peranan dalam rangkaian produksi sawit.

Serangan hama dapat mengganggu produktivitas sawit apabila minim pengendalian maupun dimonitor secara berkala. Saat ini, pengendalian hama tidak lagi bergantung kepada produk kimiawi. Melainkan sudah mengarah kepada metode berbasis non kimiawi dan organik.

Industri sawit di masa depan perlu mengoptimalkan ilmu tentang serangga atau entomologi. Kendati, sekarang ini masih sedikit penelitian di bidang entomologi terutama berkaitan pengendalian hama. Ketua Perhimpunan Entomologi Indonesia, Prof Dr. Damayanti Buchori,  menjelaskan pengembangan riset entomologi untuk sawit sangatlah penting untuk dijalankan lebih lanjut.  Serangga dapat memberikan manfaat untuk menjadi pengendali hama alami. Yang menjadi kendala adalah sangat sedikit ahli serangga di  Indonesia yang mumpuni dan masih sedikit menekuni sawit.

“Ke depan,  keterlibatan  ahli serangga sangatlah dibutuhkan untuk menghasilkan temuan baru. Inovasi ini dapat  diaplikasikan untuk pengendalian hama ramah lingkungan,” katanya dalam Seminar Nasional Perhimpunan Entomologi Indonesia (PEI) Cabang Palembang 2018 dengan Tema “Serangga untuk Pertanian Berkelanjutan dan Kesehatan Lebih Baik”, pada 12-13 Juli 2018.

Senada dengan Damayanti. Prof. Dr. Ir. Siti Herlinda, M.Si., Pengamat Entomologi, mengakui penelitian mengenai serangga pada industri kelapa sawit saat ini masih sangat sedikit. “Saat ini, Malaysia terdepan dalam penelitian tentang serangga pada kelapa sawit. Kita masih banyak mengggunakan penelitian-penelitian dari Malaysia.”

Menurut Herlinda, pentingnya riset entomologi di  bidang sawit untuk mendorong produktivitas sehingga kita memiliki banyak referensi dalam negeri. “Untuk itu, dibutuhkan pengendalian hama sawit perlu pendekatan holistik secara lanskap dengan pengolaan habitat dan relung musuh alami hama tersebut. Sehingga konservasi musuh secara luas efektif mengendalikan hama sawit.”

Damayanti Buchori menambahkan berdasarkan penelitian global, serangga polinator sedang mengalami penurunan populasi global. “Penelitian itu juga mengungkap bahwa penurunan populasi serangga penyerbuk akan berdampak pada pangan, termasuk juga tanaman kelapa sawit,”ujarnya.

Dalam Seminar Nasional Perhimpunan Entomologi Indonesia ini dibuka oleh Wakil Rektor Bidang Akademik. Sambutan-sambutan pada seminar ini diberikan oleh Ketua Pengurus PEI dan Dekan Fakultas Pertanian Unsri.

Laporan kegiatan dilakukan oleh Ketua Pelaksana, Prof. Dr. Ir. Siti Herlinda, M.Si., Ketua PEI Cabang Palembang menyampaikan bahwa seminar diikuti oleh lebih dari 250 orang pemakalah penunjang, peserta, dan undangan.  Seminar Nasional PEI Cabang Palembang ini diikuti oleh kalangan dosen, peneliti, praktisi dan pemerhati bidang entomologi yang berasal dari 21 provinsi di Indonesia mulai dari Ujung Barat Banda Aceh, Daerah Istimewa Yogyakarta, DKI Jakarta, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Riau, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Maluku, Lampung, dan ujung timur Papua Barat dan tim entomologi dari negera tetangga (Malaysia).  Sebagai upaya penghargaan PEI Cabang Palembang terhadap penulis maka pada akhir kegiatan, diberikan penghargaan kepada 12 makalah terbaik dan 15 orang presenter terbaik dan 1 poster terbaik. Acara ditutup oleh Ketua PEI Cabang Palembang.

Serangga pengendali hama

Dr.Bandung Sahari, Vice President of Sustainability PT Astra Agro Lestari Tbk, menjelaskan tantangan yang dihadapi oleh industri agribisnis seperti kelapa sawit salah satunya  hama. “Hama mengganggu proses pertumbuhan tanaman sehingga produktivitas kelapa sawit menjadi turun,” tambahnya.

Menurut Bandung, pendapatan masyarakat juga turun  yang mengancam kesejahteraan masyarakat. Jika tidak secepatnya ditangani dengan baik dalam jangka panjang akan mengancam keberlanjutan produktivitas minyak sawit dan lingkungan jika pestisida menjadi pilihan utama.

Dalam pandangan Bandung Sahari,  penelitian serangga dapat menunjang pengendalian hama ramah lingkungan sangatlah penting. Proses polinasi (penyerbukan) pada kelapa sawit juga bergantung dengan serangga. Tidak efektifnya penyerbukan menyebabkan banyaknya buah partenokarpi (tidak berbiji) dengan kandungan minyak yang rendah.

Di perkebunan sawit, serangga dapat dimanfaatkan untuk pengendalian hama. Pengenđalian hama dilakukan dengan introduksi musuh alami seperti serangga predator Sycanus sp. Ditambahkan Bandung, serangga dapat berperan menjadi parasitoid untuk mengendalikan ulat api dengan menyediakan makanan alaminya yaitu nektar melalui penanaman tanaman berbunga seperti turnera subulatacasia spantigonon leptopus.

“Entomologi atau ilmu tentang serangga menjadi signifikan dalam industri kelapa sawit,” kata Bandung Sahari yang hadir dalam Seminar Nasional Perhimpunan Entomologi Indonesia pada 12-13 Juli 2018.

Indonesia Bahas Sawit Dalam Pertemuan ASEAN-Uni Eropa

 

Pemerintah Indonesia kembali membahas isu produk minyak kelapa sawit pada Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN-Uni Eropa di Singapura. “ASEAN dan Uni Eropa sebagai dua organisasi regional terdepan di dunia seyogyanya bekerja sama dalam menyuarakan dan mengedepankan prinsip-prinsip multilateralisme dan perdagangan bebas, termasuk mencegah praktik proteksionisme. Hal ini harus tercermin dengan kebijakan yang konsisten, termasuk dalam konteks kelapa sawit,” ujar Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi seperti dikutip dalam keterangan tertulis yang diterima 1 di Jakarta, disalin dari Antara.

Pernyataan tersebut disampaikan Merdu RI untuk menyikapi semakin berkembangnya tren proteksionisme yang membawa dampak global, termasuk di kawasan Uni Eropa. Terkait dengan produk kelapa sawit, Menlu RI menyatakan bahwa Indonesia mengikuti dengan seksama hasil kesepakatan Trialog Uni Eropa untuk Pedoman Energi Terbarukan (Renewable Energy Direcrive/RED) II pada Juni 2018.

“Ada potensi diskriminasi kelapa sawit dengan penerapan sejumlah kriteria yang bias untuk biofuel, antara lain dengan membedakannya berdasarkan tinggi rendahnya risiko emisi karbon pada skema Indirect Land Used Changed (ILUC),” ungkap Menlu Retno.

Dalam pertemuan itu, delegasi Indonesia menyampaikan bahwa isu minyak kelapa sawit harus dibahas secara bijak karena menyangkut mata pencaharian lebih dari lima juta petani kecil di ASEAN yang bergantung pada industri kelapa sawit.

“Kelapa sawit sangat penting perannya dalam mendukung upaya kita meningkatkan taraf hidup masyarakat. Tidak mungkin kita membahas permasalahan ini tanpa mempertimbangkan elemen-elemen terkait pemenuhan Sasaran Pembangunan Berkelanjutan (SDGs),” ujar Retno.

Untuk ini, lanjut dia, pemerintah Indonesia kembali mengajakUni Eropa untuk bersama-sama membangun standar keberlanjutan (sustainabili-ty) seluruh minyak nabati yang inklusif.

Pernyataan Menlu Retno tersebut juga didukung oleh Menlu Malaysia Abdullah Syarifuddin yang juga mengangkat isu kelapa sawit dalam Peretemuan Menlu ASEAN-Uni Eropa. Pertemuan ASEAN-Uni Eropa kali ini dipimpin bersama oleh Komisioner Tinggi Uni Eropa untuk Kebijakan Luar Negeri Federica Mogherini dan Menteri Luar Negeri Thailand, Don Pramudwinai selaku Koordinator kerja sama kemitraan ASEAN-Uni Eropa periode 2015-2018.

Uni Eropa adalah investor terbesar bagi ASEAN dengan nilai investasi sebesar 32,2 miliar dolar AS pada 2016. Sementara itu, total nilai perdagangan ASEAN-Uni Eropa pada 20-17 mencapai 257,4 miliar dolar AS, yang menjadikan Uni Eropa sebagai mitrada-gang terbesar kedua bagi ASEAN.

Presiden Joko Widodo meminta mandatori pemakaian biodiesel segera dijalankan karena berpotensi mampu .menghemat cadangan devisa negara hingga jutaan dolar AS. Permintaan itu disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat memimpin Rapat Terbatas dengan topik Strategi Kebijakan Memperkuat Cadangan Devisa di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat,disalin dari Antara, di Jakarta

Dalam rapat tersebut dibahas strategi kebijakan untuk memperkuat cadangan devisa negara agar daya tahan ekonomi semakin kuat dan semakin meningkat terutama menghadapi ketidakpastian ekonomi global.

Pada kesempatan itu, Presiden meminta dua hal penting yang menurut dia utama dan perlu diperhatikan bersama-sama yaitu pengendalian impor dan peningkatan ekspor. Untuk keperluan itu mandatori pemakaian biodiesel perlu segera dilakukan.”Saya akan minta setiap waktu up-datenya karena data yang saya terima berpotensi menghemat devisa dari imporsangat besar yai tu 21 juta dolar setiap hari,” katanya

Ia juga meminta ada evaluasi detail dalam hal impor termasuk detail barang” yang tidak bersifat strategis sehingga dapat dihentikan, diturunkan, atau dikurangi volumenya. “Danyang tidakkalah penting adalah peningkatan penggunaan kandungan dalam negeri atau TKDN yang juga dalam 1,5-2 tahun lalu kita bicarakan tapi dalam implementasinya, dalam pelaksanaannya, ada yang masih setengah-setengah,” katanya. Presiden sekaligus mendorong pertumbuhan industri barang substitusi impor khususnya industri hulu yang menghasilkan balian baku.

Sebelumnya, Ketua U-mum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Yohannes Nangoi mengatakan e-fisiensi sebagai dampak dari penggunaan bahan bakar biodiesel campuran antara minyak solar dan 20 persen minyaksawit(B20) belum signifikan. “Saat ini pengguna bahan bakar B20 telah dipakai truk dan bus,” kata Yohannes.

 

Sumber: Harian Ekonomi Neraca

Ekspor Minyak Sawit Diprediksi Terkoreksi 5%

 

JAKARTA Gabungan Pengusaha Kelapa sawit Indonesia (Gapki) memperkirakan ekspor minyak sawit nasional hingga akhir tahun ini hanya 30,57 juta ton atau turun 5% dari realisasi 2017 yang sebesar 32,18 juta ton.

Penerapan hambatan perdagangan (trade barrier) oleh sejumlah negara tujuan ekspor dan terjadinya perang dagang Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok telah menurunkan permintaan komoditas perkebunan tersebut.

Perkiraan tersebut sekaligus mengoreksi prediksi awal tahun Gapki yang optimistis ekspor minyak sawit nasional tahun ini bisa naik 10%. Tren penurunan ekspor sebenarnya telah terjadi sejak awal 2018.

Sepanjang Januari-April 2018 misalnya, ekspor minyak sawit (crude palm oil/CPO, lauric oil, oleokimia, dan biodiesel) terpangkas sekitar 4%, yakni dari 10,70 juta ton pada Januari-April 2017 menjadi 10,23 juta ton pada periode sama 2018.

Lalu, pada semester I-2018, ekspor minyak sawit Indonesia (CPO, palm kernel oil PKO. dan turunannya termasuk oleokimia dan biodiesel) juga hanya mencapai 15,30 juta ton atau turun 2% dari periode sama 2017 yang mampu mencapai 15,62 juta ton. Padahal, dalam data yang diolah Gapki, ekspor sepanjang 2017 naik cukup signifikan dibanding 2016, yakni dari 25,11 juta ton pada 2016 menjadi 32,18 juta pada 2017.

Turun

Direktur Eksekutif Gapki Mukti Sardjono menuturkan, ekspor minyak sawit ke Uni Eropa (UE) tahun ini akan turun 3% sebagai dampak kebijakan EU Directive II. Pun, ekspor ke India akan anjlok sekitar 30% dengan asumsi dikenakannya bea masuk tinggi ke negara itu. Ekspor ke AS juga akan terpangkas 4% sebagai akibat perang dagang dengan Tiongkok sehingga mereka memiliki banyak kedelai di dalam negeri.

“Dengan kondisi sekarang ini, seperti perang dagang antara AS dengan Tiongkok, serta trade barrier di beberapa negara, diperkirakan total ekspor sawit turun 5% pada 2018 dari 2017,” kata dia.

 

Sumber: Suara Pembaruan

Penggunaan B20 Bakal Tekan Defisit Neraca Perdagangan Migas

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution meyakini penggunaan bahan bakar biodiesel campuran antara minyak solar dan 20 persen minyak sawit (B20) mampu mengurangi defisit neraca perdagangan migas. Darmin mengatakan dampak positif dari kebijakan B20 dalam mengurangi defisit neraca perdagangan migas baru akan dirasakan tahun depan.

neraca

Menurut data Badan Pusat Statistik, neraca perdagangan migas pada semester 1-2018 (Januari-Juni) mengalami defisit 5,4 miliar dolar AS. Ekspor migas semester 1-2018 tercatat 8,6 miliar dolar AS sedangkan impornya mencapai 14 miliar dolar AS.

Angka defisit neraca perdagangan migas sebesar 5,4 miliar dolar AS tersebut lebih besar dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat 4 miliar dolar AS. Melihat data tersebut, Darmin mengatakan kebijakan B20 belum akan mampu mengompensasi defisit neraca perdagangan migas hingga akhir tahun ini. “Defisitnya enam bidan saja 5,4 miliar dolar AS. Tidak mungkin dapat segitu sampai akhir tahun dari penghematan devisa B20 kalau hanya enam bulan,” ujar dia.

Oleh karena itu, Darmin menilai dampak positif dari kebijakan B20 terhadap neraca perdagangan migas baru akan dirasakan di 2019. Pemerintah berencana merevisi Peraturan Presiden Nomor 61/2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang mewajibkan B20 kepada kendaraan yang mendapatkan subsidi (public service obligation/PSO).

Revisi Perpres tersebut nantinya akan mengatur cakupan perluasan penggunaan B20, yang rencananya akan dipergunakan secara meluas di Indonesia dan tidak lagi ditolerir untuk mempergunakan bahan bakar non-B20.

Sebelumnya, Pemerintah bertekad untuk terus menciptakan iklim usaha yang kondusif di dalam negeri, termasuk bagi pasar modal sehingga turut mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, pelaku industri dan investor pasar modal di Indonesia perlu menjaga semangat berbisnisnya meskipun di tengah menghadapi tahun politik.

“Salah satu tantangan di tahun poli tik adalah tentang penguatan ekonomi, khususnya pasar modal. Yang perlu diperhatikan tidak hanya market, tetapi juga institusinya,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto pada Pembukaan Perdagangan Bursa Efek Indonesia dan Musyawarah Anggota Tahunan Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) 2018 di Jakarta, disalin dari siaran resmi.

Menperin menyampaikan, ada dua tantangan bagi perekonomian Indonesia saat ini. Pertama adalah dari sisi poli tik, di mana akan diselenggarakan Pemilihan Umum tahun depan untuk Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden. “Kelancaran penyelenggaraan pesta demokrasi dan keamanan yang kondusif menjadi perhatian penting untuk menjaga stabilitas perekonomian Indonesia,” tegasnya.

Airlangga meyakini, tahun politik di 2019 tidak akan berdampaknegatif terhadap pasar modal di dalam negeri. Hal ini telah dibuktikan dari gelaran Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) yang telah dilaksanakan serentak pada Juni 2018 dengan berjalan cukup aman dan damai. “Agenda politiksetiap tahunpasti ada dan setiap lima tahun juga ada. Pilkada serentak kemarin berjalan aman, ini membuktikan investor tidak khawatir,” tuturnya.

Tantangan kedua, yakni terkait dengan defisit neraca transaksi perdagangan dan defisit neraca transaksi berjalan. Menurut Menperin, Presiden Joko Widodo telah mendorong agar dua hal tersebut bisa ditekan. “Bapak Presiden sudah mengingatkan mana yang harus didorong, yaitu neraca dagang dan transaksi berjalan,” imbuhnya.

Oleh karena itu, pemerintah berharap agar para emiten menjaga kinerjanya supaya dapat menjaga iklim investasi yang baik di Indonesia. Menteri Airlangga menyebutkan bahwa penguatan devisa merupakan salah satu tantangan besar untuk mengontrol dana keluar dari pasar keuangan atau capital outflow.

Jadi, pemerintah akan mendorong penguatan pasar modal dengan meningkatkan pasar domestik sehingga pasar modal tidak rentan anjlok. “Domestic market ini bukan ritel, tetapi institusi domestikyang nanti bisa meningkatkan re- silience di pasar modal,” jelasnya.

Saat ini, lanjut Menperin, salah satu langkah strategis yang tengah didorong oleh pemerintah adalah penggunaan Biodiesel 20 persen (B20). Kebijakan tersebut dinilai dapat meningkatkan pasar domestik melalui perluasan penggunaan B20, sehingga dapat menghemat devisa karena pemanfaatan bahan baku lokal dan mengurangi impor bahan bakar minyak.

Melalui penggunaan B20, Airlangga percaya, negara bisa hemat hingga USD5.6 miliar dalam satu tahun. Selain itu, perlu didorong sektor pariwisata dan jasa karena penting pula untuk menjaga stabilitas pasar modal.

Presiden Joko Widodo meminta mandatori pemakaian biodiesel segera dijalankan karena berpotensi mampu menghemat cadangan devisa negara hingga jutaan dolar AS. Permintaan itu disampaikan Presiden Joko Widodo (Jo-kowi) saat memimpin Rapat Terbatas dengan topik Strategi Kebijakan Memperkuat Cadangan Devisa di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, disalin dari Antara, di Jakarta.

 

 

Sumber: Harian Ekonomi Neraca

 

Samade Kumpulkan Petani Sawit Pada November 2018

Asosiasi sawitku Masa Depanku atau yang lebih dikenal dengan nama Asosiasi SAMADE, bakal menggelar Jambore Petani sawit Berkelanjutan di kota Parapat, Kabupaten Simalungun, November 2018.

“SAMADE ini kan sejatinya adalah asosiasi milik dan untuk petani sawit. Nah, jambore ini nanti kami gelar tidak hanya untuk petani sawit swadaya yang menjadi anggota SAMADE, melainkan juga para petani sawit swadaya yang menjadi anggota APKASINDO (Asosiasi Petani Kelapa sawit Indonesia),  petani sawit plasma atau hasil pembinaan perusahaan sawit, dan para petani sawit yang tergabung dalam berbagai organisasi petani sawit lainnya,” ujar Ketua Umum DDP Asosiasi SAMADE Tolen Ketaren kepada sejumlah wartawan di Medan, Jumat (3/8).

Saat itu Tolen Ketaren didampingi oleh Sekjen DPP SAMADE Rio Suwondo, Ketua Panitia Jambore Petani sawit Berkelanjutan Muchtar Sinaga, Sekretaris Anthony Sembiring, Bendahara Teguh Kurniawan, dan belasan petani sawit lainnya.

Tolen mengatakan, jambore itu diadakan memang untuk dijadikan ajang wisata dan silaturahmi antara seluruh petani sawit se-Indonesia. Karena itu, ujar Tolen, tidak ekslusifitas organisasi petani sawit dalam acara ini.

Bahkan, sambung Ketua Panitia Jambore Petani sawit Berkelanjutan Muchtar Sinaga, stakeholder sawit berkelanjutan pUn turut diikutkan dalam acara ini, seperti perusahaan-perusahaan sawit, pemerintah daerah setempat, serta pemerintah pusat.

“Kami berniat mengundang Bapak Presiden Republik Indonesia Ir H Joko Widodo beserta jajaran menterinya untuk menghadiri dan meresmikan kegiatan ini. Begitu juga dengan Gubernur Sumatera Utara terpilih, Bapak H Edy Ramayadi, kami harap juga bisa hadir dalam acara ini,” kata Muchtar Sinaga.

Muchtar menegaskan, jambore ini juga bagian dari eksistensi keberadaan petani sawit di Indonesia kepada seluruh pihak di dalam dan luar negeri, termasuk yang berniat jahat terhadap sawitIndonesia dengan cara melakukan kampanye hitam dan boikot sawit Indonesia.

Sumber: Sawitindonesia.com

 

GAPKI Gandeng NU Serahkan Bantuan Korban Gempa Lombok

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menyerahkan bantuan kemanusiaan kepada korban gempa di Kabupaten Lombok Timur. Bantuan dari para pelaku usaha sektor perkebunan kelapa sawit ini diharapkan dapat meringankan beban dan penderitaan para korban gempa.

“Kami melihat sendiri penderitaan warga terdampak gempa. Sungguh mereka masih sangat membutuhkan dukungan dan bantuan dari kita semua,” kata Susanto, Wakil Ketua Umum GAPKI, di Posko Dusun Medas Desa Obel-Obel, Kecamatan Sambeliah, Kabupaten Lombok Timur.

Selain Susanto, hadir mewakili GAPKI yaitu Direktur Eksekutif Mukti Sardjono dan Ketua Bidang Komunikasi Tofan Mahdi.

GAPKI bekerja sama dengan LPBI NU (Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim – Nahdlatul Ulama) dalam mendistribusikan bantuan kepada para korban gempa ini.

Sejumlah bantuan yang diberikan GAPKI antara lain kasur lipat 400 set, selimut 400 set, makanan sehat ibu dan anak, susu, pampers, biskuit sehat, dan sejumlah bantuan lainnya. Selain di Desa Obel-Obel, bantuan juga didistribusikan ke Desa Belanting dan Kukuk Putik.

“Kami berterima kasih atas dukungan dari seluruh masyarakat termasuk dari GAPKI ini menumbuhkan harapan bagi masyarakat korban gempa,” kata H. Imron Fauzi, Koordinator Posko NU Peduli di lokasi bencana.

Kegiatan kemanusiaan yang dikemas dalam program GAPKI Peduli ini juga dilaksanakan sebagai pre event konferensi minyak sawit terbesar dunia, 14th Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) and 2019 Price Outlook di Nusa Dua Bali, 30 Oktober – 2 November 2018.

Sementara itu, Mukti Sardjono mengatakan, bantuan yang diberikan GAPKI mungkin tidak seberapa. Namun kepedulian dari pelaku usaha kelapa sawit menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia masih memiliki kepedulian yang tinggi kepada saudara sesama sebangsa.

Selain bantuan yang sudah didistribusikan ini, GAPKI masih menggalang bantuan dari pelaku usaha sektor kelapa sawit. Diharapkan, bantuan ini semakin meringankan para korban gempa di Lombok Timur.

 

Sumber: Sawitindonesia.com

Indonesia Dorong Isu Sawit pada Pertemuan ASEAN-Uni Eropa

Jakarta: Pemerintah Indonesia kembali mengangkat isu produk minyak kelapa sawit pada Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN-Uni Eropa di Singapura.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan ASEAN dan Uni Eropa sebagai dua organisasi regional terdepan di dunia seyogyanya bekerja sama dalam menyuarakan dan mengedepankan prinsip-prinsip multilateralisme dan perdagangan bebas, termasuk mencegah praktik proteksionisme.

“Hal ini harus tercermin dengan kebijakan yang konsisten, termasuk dalam konteks kelapa sawit,” ujarnya dikutip dari Antara, Minggu, 5 Agustus 2018.

Pernyataan tersebut disampaikan Menlu RI untuk menyikapi semakin berkembangnya tren proteksionisme yang membawa dampak global, termasuk di kawasan Uni Eropa. Terkait dengan produk kelapa sawit, Menlu RI menyatakan bahwa Indonesia mengikuti dengan seksama hasil kesepakatan Trialog Uni Eropa untuk Pedoman Energi Terbarukan (Renewable Energy Directive/RED) II pada Juni 2018.

“Ada potensi diskriminasi kelapa sawit dengan penerapan sejumlah kriteria yang bias untuk biofuel, antara lain dengan membedakannya berdasarkan tinggi rendahnya risiko emisi karbon pada skema ‘Indirect Land Used Changed’ (ILUC),” ungkap Menlu Retno.

Dalam pertemuan itu, delegasi Indonesia menyampaikan bahwa isu minyak kelapa sawit harus dibahas secara bijak karena menyangkut mata pencaharian lebih dari lima juta petani kecil di ASEAN yang bergantung pada industri kelapa sawit.

“Kelapa sawit sangat penting perannya dalam mendukung upaya kita meningkatkan taraf hidup masyarakat. Tidak mungkin kita membahas permasalahan ini tanpa mempertimbangkan elemen-elemen terkait pemenuhan Sasaran Pembangunan Berkelanjutan (SDGs),” ujar Retno.

Untuk itu, lanjut dia, pemerintah Indonesia kembali mengajak Uni Eropa untuk bersama-sama membangun standar keberlanjutan (sustainability) seluruh minyak nabati yang inklusif.

Pernyataan Menlu Retno tersebut juga didukung oleh Menlu Malaysia Abdullah Syarifuddin yang juga mengangkat isu kelapa sawit dalam Peretemuan Menlu ASEAN-Uni Eropa. Pertemuan ASEAN-Uni Eropa kali ini dipimpin bersama oleh Komisioner Tinggi Uni Eropa untuk Kebijakan Luar Negeri Federica Mogherini dan Menteri Luar Negeri Thailand, Don Pramudwinai selaku Koordinator kerja sama kemitraan ASEAN-Uni Eropa periode 2015-2018.

Uni Eropa adalah investor terbesar bagi ASEAN dengan nilai investasi sebesar USD32,2 miliar pada 2016. Sementara itu, total nilai perdagangan ASEAN-Uni Eropa pada 2017 mencapai USD257,4 miliar yang menjadikan Uni Eropa sebagai mitra dagang terbesar kedua bagi ASEAN.

 

Sumber: Metrotvnews.com

Bertemu Uni Eropa, RI Angkat Isu Diskriminasi Kelapa Sawit

 

Singapura: Bertemu dengan Komisioner Uni Eropa untuk Bidang Luar Negeri dan Keamanan Federica Mogherini di forum menteri luar negeri ASEAN, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi kembali mengangkat soal kelapa sawit.

“Saya utarakan kembali kekhawatiran kita dari hasil dialog yang dilakukan Uni Eropa itu masih ada potensi diskriminasi minyak kelapa sawit,” kata Menlu Retno dalam video yang diterima Medcom.id, Sabtu 4 Agustus 2018.

Menurut Menlu Retno, penggunaan The Indirect Land-Used Change atau ILUC, masih mengandung adanya unsur diskriminasi terhadap minyak kelapa sawit.

Indonesia kini tengah gencar melawan kampanye negatif mengenai kelapa sawit oleh Uni Eropa. Meski demikian, beberapa negara Uni Eropa menolak kampanye negatif tersebut, salah satunya Belanda.

Pasalnya, kampanye negatif yang mendiskriminasi kelapa sawit bisa berdampak ke segala aspek, terutama kesejahteraan masyarakat yang bergantung hidup pada tanaman tersebut.

Tahun lalu, Presiden Joko Widodo meminta diskriminasi terhadap kelapa sawit di Uni Eropa segera dihentikan. Sejumlah sikap dan kebijakan yang dianggap merugikan kepentingan ekonomi dan merusak citra negara produsen sawit juga harus dihilangkan.

“Resolusi Parlemen Uni Eropa dan sejumlah negara Eropa mengenai kelapa sawit dan deforestasi serta berbagai kampanye hitam, tidak saja merugikan kepentingan ekonomi. Namun, juga merusak citra negara produsen sawit” ujar Jokowi dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Peringatan 40 Tahun Kerja Sama Kemitraan ASEAN-UNI EROPA, di Philippine International Convention Center (PICC), Manila, Filipina.

(WIL)

 

Sumber: Metrotvnews.com