Paspi Usul Reformulasi Kebijakan Pajak Ekspor Sawit

Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (Paspi) mengusulkan reformulasi kebijakan pajak ekspor minyak sawit sebelum rencana penerapan kembali kebijakan itu direalisasikan oleh pemerintah. Indonesia memberlakukan kebijakan pajak ekspor minyak sawit dalam dua bentuk, yakni bea keluar (BK) dan pungutan ekspor (PE), meski saat ini besaran BK ditetapkan 0% dan pengenaan PE ditunda untuk sementara waktu. Prinsip utama reformulasi tersebut adalah kebijakan pajak ekspor (BK dan PE) tidak boleh merugikan produsen terutama pekebun, tidak boleh mengurangi daya saing, dan mendukung hilirisasi sawit.

Dalam kajian Paspi yang dilansir Minggu (26/1) disebutkan, meskipun implementasi pajak ekspor berdampak positif dengan berkembangnya industri hilir domestik dan menambah penerimaan pemerintah, namun secara neto kebijakan tersebut menurunkan kesejahteraan nasional karena kerugian yang harus ditangung oleh produsen lebih besar (worse off). Seiring dengan tren penurunan harga minyak sawit dunia, kebijakan BK ditiadakan per Mei 2017 sedangkan PE ditiadakan sejak Maret 2019. Namun, akibat stok minyak sawit yang menipis akibat produksi yang menurun sedangkan permintaan meningkat menyebabkan harga minyak sawit mengalami peningkatan dan diperkirakan terus berkilau pada 2020. Kondisi tersebut berimplikasi pada (akan)  diberlakukannya kembali kebijakan BK dan PE minyak sawit di Indonesia.

Untuk meminimalisir dampak kebijakan yang berpotensi menurunkan kesejahteraan nasional, tulis kajian itu, diperlukan reformulasi BK dan PE untuk menghasilkan kondisi yang win-win solution. Prinsip utama dalam reformulasi tersebut adalah kebijakan pajak ekspor (BK dan PE) tidak boleh merugikan produsen terutama pekebun, tidak mengurangi daya saing, dan mendukung hilirisasi. Paspi juga mengusulkan metode pemungutan pajak ekspor melalui metode secara langsung seperti pajak bumi dan bangunan (PBB), serta kebijakan pajak ekspor juga perludikombinasikan dengan program pengembangan hilirisasi dengan skedul hilirisasi terlebih dahulu.

Salah satu kajian yang dituliskan Paspi, kerugian yang ditanggung petani akibat penerapan BK mencapai Rp 288 per kilogram (kg) atau (15,67%), sedangkan kerugian petani karena PE mencapai Rp 261 perkg (16,54%). Harga tandan buah segar (TBS) yang rendah akan menurunkan pendapatan sehingga dapat menurunkan kesejahteraan produsen minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan atau TBS termasuk pekebun sawit (worse off). Pemberlakuan pajak ekspor CPO akan menurunkan peran industri sawit nasional dalam pengurangan kemiskinan perdesaan, mengingat perkebunan Kelapa Sawit merupakan bagian penting dari pengurangan kemiskinan perdesaan.

 

Sumber: Investor Daily Indonesia

Target Pemanfaatan BBN Dipatok 17 Juta KL

JAKARTA – Pemanfaatan bahan bakar nabati (BBN) untuk kepentingan domestik ditargetkan mencapai 17,4 juta kiloliter pada 2024, baik dalam bentuk biodiesel maupun bioetanol.

Dalam usulan revisi Rencana Umum Energi Nasional yang diajukan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tercantum bahwa pada 2020, target pemanfaatan BBN domestik adalah sebesar 10 juta kl.

Selanjutnya menjadi 10,2 juta kl pada 2021, 14,2 juta kl pada 2022, 14,6 juta kl pada 2023, dan 17,4 juta kl pada 2024.

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan konsumsi solar Indonesia akan terus dikurangi dengan subtitusi crude Palm Oil (CPO) dalam negeri. Pada 2019, Indonesia telah menerapkan biodiesel mandatori 20%.

Selanjutnya, seiring dengan pemanfaatan biofuel tersebut ditargetkan Indonesia bisa memperluas mandatori menjadi B40 maupun B100.

“Kita beberapa waktu telah menggunakan B30, tahun ini kita sudah laksanakan B30, kita konsumsi solar bisa kurangi dengan substitusi program CPO kita, ke depannnya akan menuju ke B40 dan B100,” katanya dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Kementerian ESDM, Senin (27/1).

Direktur Bioenergi Ditjen EBTKE Kementerian ESDM Andrian Feby Misna mengatakan penerapan B40 diharapkan dapat mulai secepatnya. Saat ini masih dilakukan uji coba sehingga penerapannya masih tergantung pada pengujian.

Di sisi lain, pemerintah masih mendiskusikan sumber insentif bioetanol 2% (E2) sebelum benar-benar akan diterapkan.

Andrian Feby Misna mengatakan pemberian insentif lewat subsidi akan memberatkan APBN. Apalagi saat ini beban subsidi di Indonesia juga cukup berat.

Menurutnya, bioetanol memiliki peluang untuk dikembangkan dalam waktu dekat. Salah satu pabrik di Jawa Timur mampu memproduksi bioetanol dari molase (olahan tebu).

Meskipun demikian, sejumlah pengujian belum mampu dilakukan karena persoalan harga. Adapun harga bioetanol yang dinilai masih memiliki harga tinggi menjadi kendala dalam penerapan E2 tersebut.

“Kita sih berharap secepatnya, dari [pabrik di] Jawa Timur sudah siap dari kemarin,” katanya.

Bioethanol merupakan alternatif bahan bakar hasil fermentasi dari biomassa seperti umbi-umbian, jagung, atau tebu.

Pemerintah masih mencari sejumlah cara agar ada pemberian insentif pada E2 sehingga harga di masyarakat bisa semakin murah.

Saat ini ada dua industri di Jawa Timur yang masih melakukan uji coba bioetanol. Lantaran demikian, produksi bioetanol belum besar.

Pemerintah juga belum menghitung kapasitas produksi bioetanol itu.

 

Sumber: Bisnis Indonesia

Dukung RI Lawan Uni Eropa di Sidang WTO: Demi SDA Indonesia Masa Depan

Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga menuturkan, dalam kasus sawit, Kementerian Perdagangan (Kemendag) tengah menyiapkan daftar pertanyaan kepada UE terkait terkait kebijakan Renewable Energy Directive (RED) II dan Delegated Regulation yang merugikan industri sawit Indonesia.

Pertanyaan itu, akan menjadi bahan konsultasi di WTO pada 28 Januari di Swiss. Proses pertama yakni konsultasi penjabaran maksud kedua pihak pada 30-31 Januari 2020 di Jenewa, Swiss. Pemerintah akan fokus pada hal-hal yang sifatnya substansi khusus sawit dan apa-apa saja yang dilanggar.

Pemerintah, kata dia, telah secara resmi melayangkan gugatan terkait perlakuan diskriminatif UE kepada WTO pada 15 Desember 2019. Dengan gugatan ini, Indonesia meminta UE dapat segera mengubah kebijakan RED II dan Delegated Regulation serta menghilangkan status Indirect Land Use Change (ILUC) berisiko tinggi pada minyak kelapa sawit.

UE dipastikan bakal mewajibkan penggunaan bahan bakar di kawasan mereka berasal dari energi yang dapat diperbarui mulai 2020 hingga 2030 melalui kebijakan RED II. Kebijakan itu akan melarang penggunaan biofuel berbahan dasar Kelapa Sawit sebagai energi yang dianggap tidak ramah lingkungan. Sementara itu, Delegated Regulation merupakan aturan pelaksana RED II yang mengategorikan minyak” Kelapa Sawit ke dalam kategori komoditas yang memiliki ILUC berisiko tinggi. Mulai tahun ini, biodiesel Indonesia kena tambahan tarifbea masuk (BM) 8-18% dan berlaku sampai lima tahun.

Jerry mengatakan, Kemendag tidak akan melakukan retaliasi dengan menghambat ekspor produk UE ke Indonesia. Gugatan di WTO merupakan pembuktian mdonesia kepada forum internasional yang perlu dihormati terkait perdagangan. Dia menambahkan, proses gugatan di WTO akan memakan waktu yang cukup lama apabila tahap konsultasi selama 30 hari menemui jalan buntu. Tahapan selanjutnya yang lebih tinggi yakni sidang panel yang batasnya 60 hari sejak dimulainya tahap konsultasi.

Direktur Pengamanan Perdagangan Kemendag Pradnyawati juga berharap ditemukan kesepakatan dalam forum konsultasi. Dalam forum ini, Indonesia akan didampingi dengan firma hukum internasional yang berbasis di Brussels, Belgia. Namun, pemerintah tetap membuka kesempatan pengacara Indonesia untuk berpartisipasi.

Pertemuan konsultasi merupakan langkah awal dari penyelesaian\’ sengketa di WTO. Tujuan konsultasi adalah meminta klarifikasi atas isu-isu yang dipermasalahkan dan mencari solusi yang memuaskan kedua pihak tanpa harus melalui proses litigasi WTO. Pada tahapan ini, terbuka ruang seluas-luasnya bagi Indonesia untuk meminta klarifikasi kepada pihak UE.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor biodiesel dan minyak sawit Indonesia ke Uni Eropa dalam lima tahun terakhir turun. Pada Januari-Oktober 2019, nilai ekspor minyak Kelapa Sawit dan biodiesel ke UE mencappai US$ 957 juta atau menurun 8,63% dibandingkan periode sama 2018 sebesar US$ 1,07 miliar.

Di sisi Iain, Indonesia bersiap melakukan pertemuan konsultasi untuk membahas kebijakan mineral dan batu bara dengan UE. Pertemuan ini dijadwalkan berlangsung pada 30 Januari 2020 di kantor WTO, Jenewa, Swiss. Sebelumnya, pada 29 November

2019, Indonesia telah menyetujui permintaan konsultasi oleh Uni Eropa dalam kerangka WTO guna membahas kebijakan mineral dan batu bara Indonesia.

Pertemuan konsultasi ini merupakan tindak lanjut dari gugatan Uni Eropa atas kebijakan ekspor nikel yang dikeluarkan Indonesia.

Salah satu objek dari konsultasi ini mencakup Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara serta beberapa peraturan turunannya. Pemerintah Indonesia menegaskan, tidak ada peningkatan tensi hubungan antara UE dan Indonesia.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menetapkan aturan pelarangan ekspor bijih nikel mulai Januari 2020. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Menteri ESDM nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

Sudah sewajarnya Indonesia melawan Uni Eropa dalam mempertahnkan sustainability lingkungan hidup dan sumber daya alamnya kedepan, karena kebijakan Uni Eropa terkait Kelapa Sawit dan nikel selama ini dapat dinilai membahayakan dan merugikan Indonesia di masa depan.

Langkah pemerintah Indonesia yang menggugat Uni Eropa di WTO karena kebijakan Uni Eropa selama ini terkesan diskriminatif, mendikte dan melecehkan kedaulatan Indonesia sebagai negara merdeka yang memiliki kebebasan dan hak untuk mengelola sumber daya alamnya dengan prinsip kehati-hatian, oleh karena itu langkah pemerintah Indonesia perlu mendapatkan dukungan dari rakyat Indonesia karena sudah on the right track, dan keputusan WTO juga jangan sampai berat sebelah, karena akan berimplikasi panjang jika Indonesia mengalami kekalahan dalam sidang di WTO.

 

Sumber: Harian Ekonomi Neraca

RI Kembangkan B30, Kurangi Emisi Karbon

 

Pemerintah Indonesia tengah mengembangkan kebijakan yang mendorong domestic demand dari produk sawit, antara lain melalui pengembangan B30 sebagai salah satu alternatif BBM untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar berbasis fosil. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah dalam mengurangi emisi karbon dan mengimplementasikan pembangunan rendah karbon.

“Indonesia juga sedang mengembangkan skema kredit karbon guna mendukung upaya pelestarian lingkungan” kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam paparan di World Economic Forum (WEF) 2020 di Davos, belum lama ini.

Sebab, menurut Airlangga, Indonesia memiliki luas perkebunan Kelapa Sawit sekitar 14 juta hektar yang dapat menyerap sekitar 2,2 miliar ton karbon dioksida (CO2) dari udara setiap tahun. Artinya, tantangan utama terletakpada upaya mengonversikan carbon footprint ke dalam suatu skema bisnis yang bermanfaat bagi masyarakat. Untukitu, Indonesia mengajakpa-ra peserta yang hadir, khususnya dari kalangan bisnis, untuk mulai berinvestasi di sektor karbon.

Bagi Indonesia, investasi lingkungan, terutama menyangkut reforestasi, tidak harus dibatasi hanya dalam konteks replanting. Namun perlu diperluas hingga mencakup aspek monetization dari emisi karbon yang dapat diserap oleh perkebunan sawit.

“Oleh karenanya, Indonesia mengusulkan agar para stakeholders yang hadir bisa ikut memikirkan mekanisme atau skema penerapan carbon credit yang tepat dalam merealisasikan potensi Indonesia sebagai the capital of carbon credit,” ucap Airlangga.

Terkait pencapaian SDGs, Airlangga mengemukakan peranan minyak sawit dalam mencapai target yang telah disepakati secara global, antara lain: sebagai sumber energi bersih dan terbarukan yang mendukung ketahanan energi nasional; penyediaan bahan makanan; penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan; serta pengurangan ketimpangan sosial dan ekonomi.

“Presiden Jokowi memiliki komitmen untuk peremajaan (replanting) sebanyak 500 ribu hektar kebunkelapasawitmilikpetani. Tujuannya adalah agar masyarakat yang bekerja di sektor ini bisa mendapatkan hasil yang optimal,” ujar Airlangga.

Airlangga menyampaikan hal tersebut pada hari terakhir rangkaian pertemuan tahunan WEF Davos mengusulkan mekanisme carbon credit dan mengusulkan peran strategis,  diantaranya industri kelapa sawit, dalam Informal Gathering of World Economic Leaders (IGWEL) bertajuk “Finding Resilience in A Global Economy with New Rules.

Dalam sesi tersebut, Pemerintah Indonesia mendorong terciptanya pemahaman yang sama terkait masa deparr hutan tropis dunia. “Sebagai produsen minyak Kelapa Sawit terbesar, Indonesia memanfaatkan forum ini untuk memberikan penjelasan yang utuh mengenai penanganan komoditas Kelapa Sawit serta menyampaikan berbagai program Pemerintah untuk mengatasi deforestasi,” ujar Airlangga.

Airlangga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk melihat industri sawit secara holistik, termasuk dari aspek lingkungan, ekonomi, kontribusi terhadap pembangunan global – terutama untuk pencapaian SDGs – perspektif bisnis, serta kebijakan yang telah diambil Pemerintah Indonesia.

“Indonesia merupakan produsen minyak sawit utama dunia. Komoditas ini berkontribusi terhadap 3,5 persen PDB nasional. Dengan memanfaatkan tidak lebih dari 10 persen (sekitar 6-7 persen) dari total global land bank for vegetable oil, Indonesia mampu menghasilkan 40% dari total minyak nabati dunia,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Airlangga, sektor minyak sawit nasional telah berkontribusi mengentaskan kemiskinan bagi 10 juta orang. Dengan kata lain, industri Kelapa Sawit merupakan sektor strategis bagi perekonomian masyarakat yang perlu dikawal oleh Pemerintah.

Diantara peserta yang hadir dalam WEF Davos, mantan Wapres AS Al Gore menyampaikan apresiasi dan dukungan kepada Pemerintah Indonesia yang telah berhasil menekan angka deforestasi secara signifikan selama beberapa tahun terakhir.

Selain itu, lanjut Airlangga, sektor minyak sawit nasional telah berkontribusi mengentaskan kemiskinan bagi 10 juta orang. Dengan kata lain, industri kelapa sawit merupakan sektor strategis bagi perekonomian masyarakat yang perlu dikawal oleh Pemerintah.

Di sisi lain, dalam WEF 2020, Airlangga juga menjabarkan agenda pembangunan Indonesia tahun 2020 – 2024 dengan target pertumbuhan ekonomi nasional rata-rata 6 persen. Disampaikan pula bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dicapai melalui sinergi antara upaya penguatan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi dan birokrasi, transformasi ekonomi, serta kebijakan moneter dan fiskal yang solid.

Pemerintah Indonesia juga berkesempatan untuk mengadakan pertemuan bilateral dengan Menteri Komunikasi dan Informasi Singapura untuk membahas peningkatan kerja sama Indonesia dan Singapura, terutama di bidang e-commerce. Ia juga menerima kunjungan sejumlah pimpinan perusahaan, yakni dari General Atlantic, Astra Zeneca, Amazon Web Services, sena Temasek.

Sementara ira, di hari kedua pertemuan WEF ?020 Menteri Perdagangan RI Agus Suparmanto mengatakan komitmennya untuk meningkatkan perdagangan Indonesia denga usaha global.

“Kolaborasi yang lebih erat harus dapat diwujudkan jika ingin memaksimalkan peningkatan kerja sama perdagangan. Semangat kolaborasi harus dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan bersama untuk menghadapi perubahan-perubahan ekonomi global,” jelas Agus.

Bahkan dalam paparannya yang bertajuk “Governments Strategy Advancing Nation\’s Productivity and Export” Agus menyatakan, saat ini Indonesia berkomitmen semakin aktif turut serta dalam perdagangan global. ”

Salah satu wujud komitmennya adalah pihaknya dalam hal ini Kementeria Perdagangan (Ke-mendag) menargetkanpenyelesa-ian lebih dari 20 perjanjian perdagangan internasional dengan negara-negara mitra dalam waktu lima tahun ke depan.

Kemendag juga berkomitmen meningkatkan daya saing produk-produk ekspor Indonesia dan membuka pasar-pasar baru untuk ekspor produk Indonesia di masa depan sebagai bagian dari rantai nilai global (global value chain).

Sementara itu, untuk menghadapi dinamika perdagangan global, Kemendag akan mengajak para buyer dan investor di WEF 2020 untuk bekerja sama meningkatkan daya saing perdagangan dan investasi di pasar global.

“Kunjungan kerja ke WEF 2020 ini adalah salah satu upaya kita untuk meningkatkan kerja sama perdagangan Indonesia, tidak hanya dengan mitra kerja pemerintah, tetapi juga dengan dunia usaha global,” ujar Agus.

 

Sumber: Harian Ekonomi Neraca

1.500 hektare lahan KIT akan dibebaskan guna pembangunan industri CPO

 

Pemerintah Kota Pekanbaru akan melakukan pembebasan lahan seluas 1.500 hektare di Kawasan Industri Tenayan (KIT) sebagai lokasi pembangunan industri hilir minyak sawit mentah/crude palm oil (CPO).

“Ini pembebasan tahap pertama luasnya 1.500 hektare lebih dari 3.000 hektare di wilayah KIT,” kata Wali Kota Pekanbaru Firdaus MT di Pekanbaru, Minggu.

Firdaus mengatakan tindakan pembebasan lahan KIT ini dilakukan setelah ditetapkannya wilayah itu sebagai salah satu kawasan strategis industri nasional beberapa waktu lalu, dimana KIT masuk dalam 14 Kawasan Industri Strategis untuk Pulau Sumatera.

Untuk Provinsi Riau, hanya ada dua daerah yang masuk, yaitu Kota Pekanbaru di Kecamatan Tenayan Raya dan Kabupaten Siak di daerah Tanjung Buton.

“Kawasan Industri Tenayan, bagian dari RPJMN 27 kawasan industri strategis nasional, dan bagian dari 14 kawasan di Pulau Sumatera, sehingga dapat menjadi proyek strategis nasional 2020,” kata Firdaus.

Dikatakan Firdaus, dengan dibukanya kawasan itu maka akan menyediakan ratusan ribu lapangan pekerjaan. Sebab, investasi yang bakal ditanam di lahan seluas itu mencapai Rp28 triliun.

“Akan terbuka 155 ribu lapangan pekerjaan nantinya dan masuknya investasi baru sekitar Rp28 triliun,” katanya.

Menurut dia, dengan adanya KIT ini dapat menjadi peluang ekonomi bagi masyarakat ke depannya karena akan muncul kawasan perkotaan baru. Belum lagi, lapangan pekerjaan dari sektor informal yang akan mendukung kawasan itu.

Untuk itu, katanya menambahkan, perlu adanya dukungan dari semua pihak untuk pembangunan Kawasan Industri Tenayan ini.

 

Sumber: Antaranews.com

Mayoritas pabrik beli sawit dengan harga tinggi di Mukomuko

Mayoritas pabrik minyak kelapa sawit di Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, saat ini membeli tandan buah segar kelapa sawit milik petani setempat dengan harga lebih tinggi dibandingkan dengan harga ketentuan tim perumus komoditas perkebunan ini sebesar Rp1.644 per kilogram.

“Hampir semua pabrik minyak kelapa sawit di daerah ini membeli tandan buah segar kelapa sawit milik petani setempat dengan harga di atas Rp1.700 per kg,” kata Kasi Budi Daya Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko, Sudianto di Mukomuko, Minggu. Ia mengatakan hal itu setelah mendapatkan data harga pembelian tandan buah segar kelapa sawit oleh seluruh pabrik minyak kelapa sawit di daerah ini pada tanggal 23 Januari 2020.

Dinas Tanaman Pangan, Holtikuktura dan Perkebunan (TPHP) Provinsi Bengkulu telah menetapkan harga TBS kelapa sawit di tingkat pabrik di daerah ini untuk 22 Januari hingga 22 Februari 2020 sebesar Rp1.644 per kilogram.

Dinas ini menetapkan harga TBS kelapa sawit berdasarkan kesepakatan antara Dinas TPHP Provinsi Bengkulu bersama organisasi pengusaha kelapa sawit dan organisasi petani sawit di provinsi setempat.

Ia menyebutkan, berdasarkan data pembelian tandan buah segar kelapa sawit oleh sejumlah pabrik minyak kelapa sawit di daerah ini tanggal 23 Januari 2020 yakni harga sawit pabrik PT Sapta Sentosa Jaya Abadi (SSJA) Rp1.760 per kg.

Kemudian harga sawit di PT KSM Rp1.740 per kg, PT MMIL Rp1.740 per kg, PT SSS sebesar Rp1.710 per kg, PT SAP Rp1.700 per kg, PT KAS Rp1.740 per kg, PT DDP sebesar Rp1.780 per kg, PT USM Rp1.870 per kg, PT BMK Rp1.820 per kg dan PT GSS Rp1.830 per kg.

Meskipun pabrik minyak kelapa sawit membeli TBS kelapa sawit milik petani dengan harga lebih tinggi dibandingkan harga penetapan tetapi harga jual sawit pada tingkat petani mengalami penurunan dibandingkan sebelumnya.

“Kami menjual buah sawit kepada pedagang pengumpul atau ‘tauke’ sebesar Rp1.550 per kg mulai hari Jumat (24/1), turun dibandingkan sebelumnya sebesar Rp1.580 per kg,” kata Ruhin, salah seorang petani kebun kelapa sawit di Kecamatan Air Manjuto.

 

 

Sumber: Antaranews.com

Industri Kelapa Sawit, Bisnis Menjanjikan untuk Anak Muda

 

Pada Kamis (23/1/2020) sejumlah anggota Jaringan Indonesia Muda (JIM) melakukan kunjungan ke PKS II PTPN VIII, kegiatan ini merupakan program bulanan JIM dalam mengenal Industri kelapa sawit lebih dekat dan keterlibatan anak muda dalam bisnis industri kelapa sawit.

Ketua Jaringan Indonesia Muda, Arsyad Prayogi mengatakan, kegiatan ini untuk menambah wawasan. “Serta menggali peluang bisnis bagi anak muda dalam industri kelapa sawi,” katanya dala keterangan resmi diterima InfoSAWIT, belum lama ini.

Dalam proses pengelolahaan kelapa sawit menghasilkan limbah cair, limbah padat & limbah gas. Sebagai penghasil kelapa sawit, PTPN VIII tentunya memiliki potensi limbah yang sangat besar. Sebagai gambaran, jumlah tandan kosong yang dihasilkan setiap ton TBS yang diolah mencapai sekitar 23%, namun belum banyak dimanfaatkan dan pengelolaannya masih terbatas sebagai abu bakar dan mulsa tanaman, hal ini menjadi peluang bagi anak muda.

“salah satunya yang bisa kita sinergikan dari PTPN VIII ini adalah tandan kosong sawit (Tankos), limbah padat ini bisa diolah menjadi pupuk kompos, budidaya jamur, budidaya jangkrik serta pembuatan Helm dari Tankos,” tambahnya.

R Mubarik Ahmad sebagai Kepala pabrik PKS II PTPN VIII mengatakan, pihaknya berharap JIM dapat menjadi mitra dalam pengelolahaan limbah kelapa sawit. “Kami juga menaruh harapan terutama kepada pemuda Bogor dalam memberikan edukasi terhadap masyarakat tentang prospek dan potensi Industri kelapa Sawit,” tandas dia.

Sumber: Infosawit.com

Airlangga: Indonesia Komit Kelola Perkebunan Sawit atasi Deforestasi

Pada hari terakhir pergelaran World Economic Forum (WEF) Davos 2020, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko), Airlangga Hartarto menghadiri pertemuan yang digelar Tropical Forest Alliance (TFA). Pertemuan ini mengusung topik ‘Collective Action for Forest Positive Future’, Kamis (23/1/2020) waktu setempat.

Dalam  forum tersebut Airlangga menjelaskan penanganan komoditas kelapa sawit dan berbagai program pemerintah untuk mengatasi deforestasi. “Ini dilakukan mengingat negara kita merupakan produsen minyak kelapa sawit terbesar,” katanya dalam keterangan resmi diterima InfoSAWIT.

Pada kesempatan itu para peserta  mendukung dan mengapresiasi Pemerintah Indonesia yang dinilai berhasil menekan angka deforestasi secara signifikan selama beberapa tahun terakhir. Lebih lanjut kata Airlangga, Indonesia mampu menghasilkan 40% dari total minyak nabati dunia. Selain itu, sektor minyak sawit nasional berkontribusi mengatasi kemiskinan bagi 10 juta orang.

“Dengan kata lain industri kelapa sawit merupakan sektor strategis bagi perekonomian masyarakat yang akan selalu dikawal pemerintah,” kata dia.

Lebih lanjut kata Airlangga, Bapak Presiden Joko Widodo juga telah berkomitmen untuk melakukan peremajaan (replanting) untuk seluas 500 ribu hektar perkebunan kelapa sawit milik petani.  “Tujuannya agar masyarakat yang bekerja di sektor ini mendapat hasil yang optimal,” tandas dia. (T2)

 

SUmber: Infosawit.com

Menggugat Pasar Minyak Sawit Bersertifikat

 

Kalangan produsen  menuntut janji   penyerapan minyak sawit berkelanjutan atau Certified Sustainable Palm Oil (CSPO) di pasar global. Setiap tahun, penjualan CSPO  di bawah 50% yang berakibat oversuplai CSPO dan tidak adanya premium price bagi konsumen. Walaupun, produsen sudah mampu memenuhi prinsip dan kriteria sertifikat berkelanjutan sesuai permintaan negara maju terutama Eropa.

“RSPO tidak membela kepentingan industri sawit baik produsen dan petani. Yang terjadi, tekanan terus diberikan. Saat harga turun ataupun tidak ada premium price. Mereka tidak membela anggotanya,” kata Maruli Gultom, Pengamat Perkelapasawitan, saat menjadi pembicara dalam Diskusi “Evaluasi Penyerapan CPO Bersertifikat di Pasar Global”.

Diskusi ini menghadirkan pembicara Maruli Gultom dan Prof. Bungaran Saragih, yang diadakan oleh Majalah Sawit Indonesia di Gedung PIA, Kementerian Pertanian RI, pada akhir November 2019.

Maruli Gultom membuat presentasi berjudul “RSPO Organisasi yang Ingin Membunuh Anggotanya”, menengarai sertifikasi RSPO lebih banyak memuat kepentingan business to business. Buktinya, anggota RSPO harus membayar iuran setiap tahun. Mahalnya biaya sertifikasi dan surveillance menjadi bukti RSPO lebih banyak bersifat bisnis. “Produsen mau saja bayar  untuk  dipermalukan oleh NGO dalam forum tahunan. Kalaupun ingin menerapkan prinsip sustainable tidak perlu menjadi anggota RSPO,” ujar Maruli.

Minyak sawit telah menjadi ancaman bagi minyak kedelai sebagai minyak nabati nomor satu dunia. Tak heran bila negara-negara Eropa dan Amerika Serikat, sebagai produsen utama minyak kedelai, merasa terusik dan mulai menggalang non-governmental organization (NGO) untuk berkampanye menolak minyak sawit. “Pada 2004 produksi minyak sawit (CPO) melampaui minyak kedelai sebagai minyak nabati nomor satu dunia. Usaha membendung pertumbuhan CPO semakin ditingkatkan dan all-out, menghalalkan segala cara. Tema yang dipilih adalah tema lingkungan dan deforestasi,” jelasnya.

Menurutnya, minyak sawit telah menggantikan posisi minyak kedelai sebagai minyak nomor satu dunia. Pada 2004, Roundtable for Sustainable Palm Oil (RSPO) berdiri . Dan meski semula ada kesepakatan bersama untuk tidak masuk menjadi anggota RSPO karena tidak ingin diatur oleh orang lain, pada akhirnya ternyata banyak perusahaan perkebunan sawit Indonesia yang terkecoh, serta mendaftar sebagai anggota dan membayar iuran anggota.

Yang menarik, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) keluar dari RSPO pada 2012. Dan ternyata, semakin nyata bahwa RSPO merupakan organisasi yang dibentuk untuk “membunuh” anggotanya sendiri, khususnya perusahaan perkebunan kelapa sawit, karena menerapkan praktik dan kriteria yang merugikan anggotanya.

Ia pun mempertanyakan siapa yang bertanggungjawab ketika premium price tidak terwujud. Harusnya sertifikasi ini memberikan nilai tambah bagi pesertanya. Tetapi faktanya sangatlah berbeda. Penolakan sawit di Eropa bukanlah persoalan merusak lingkungan tetapi persaingan energi dengan produk minyak nabati yang diproduksi Eropa seperti kedelai, rapeseed, dan sun flower.

Yang harus dipahami bahwa tidak semua konsumen di Eropa mau membayar premium price bagi produk minyak sawit berkelanjutan. “Siapa yang bertanggungjawab ketika premium price tidak ada (bagi produsen dan petani sawit),” ungkapnya.

Ia menjelaskan RSPO dinilai telah menguasai persepsi pasar Eropa dan AS bahwa CPO  yang sustainable adalah CPO yg diproduksi oleh anggota RSPO. “Pangsa pasar Eropa dan AS untuk  CPO tidak mencapai  30 persen tetapi suara mereka dan NGO-nya paling ribut,”keluhnya.

Ia menghimbau supaya anggota RSPO keluar dari organisasi ini. “Cara membubarkan sebaiknya anggota RSPO keluar karena tanpa anggota  dengan sendirinya bubar. Mayoritas anggota berasal dari  Indonesia dan Malaysia,” tegasnya.

Prof. Bungaran Saragih, Menteri Pertanian Periode 2000-2004 menjelaskan konsumen minyak sawit dunia yang selama ini menuntut sustainability ternyata inkonsisten. Penyerapan pasar CPO  bersertifikat sustainablity  baru sekitar 60 persen dari produksi CPO bersertifikat sustainability.

 

Sumber: Sawitindonesia.com

Komisi XI DPR Meminta Kontribusi BPDP-KS Bagi Industri Sawit

Komisi XI DPR RI meminta Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS)  berkontribusi nyata terhadap pembangunan industri sawit di Tanah Air.  Sebagai mitra Komisi XI DPR RI yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 61 Tahun 2015, BPDPKS terus diawasi kinerjanya.

Total pungutan ekspor 2018 mencapai Rp 14,5 triliun, meningkat 2 persen dari 2017 yang mencapai Rp 14,3 triliun. “Dengan dana tersebut BPDPKS harus mampu berkontribusi positif terhadap industri kelapa sawit sesuai visi dan misinya,” kata Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto seperti dilansir dari laman DPR.

Hal ini diungkapkan Dito Ganinduto saat memimpin pertemuan Tim Kunspek Komisi XI DPR RI dengan Direksi BPDPKS, asosiansi pengusaha sawit, petani sawit, dan Pemda setempat di Pekanbaru, Riau, Kamis (23 Januari 2020).

Direktur Utama BPKDPKS Dono Boestomi menjelaskan sebagai badan pengelola dana yang terpercaya dalam pengembangan sawit yang berkelanjutan sebagai komoditas strategis nasional. Disampaikan Dito, menurunnya harga crude palm oil (CPO) bisa berdampak pada kesejahteraan para petani. Untuk itu, BPDPKS harus mengatur startegi peningkatan industri sawit. Ada tiga rencana strategis BPDPKS, yaitu pertama, stabilisasi harga CPO dengan penerapan B20 secara penuh dan percepatan B30.

Kedua, perbaikan kesejahteraan petani. Dan ketiga, investasi industri hilir melalui konservasi sawit menjadi bio hydrocarbon fuel. Seperti dijetahui, saat ini pemerintah sedang menjalankan program mandat sawit menjadi bio diesel. Pada 1 September 2018, mandat itu dimulai dengan program B20, yaitu mewajibkan pencampuran 20 persen biodiesel dengan 80 persen bahan bakar minyak (BBM) jenis solar. Pada Januari 2020 ini program mandat ditingkatkan menjadi B30. Lalu, pada 2021 bergerak menjadi B50.

“Pada kesempatan Kunjungan Kerja Spesifik ini, Komisi XI DPR RI ingin mendapatkan informasi terkait kinerja BPDPKS, pengelolaan dana kelapa sawit oleh BPDPKS, serta peran BPDPKS dalam memajukan industri kelapa sawit yang merupakan industri padat karya di Riau. Selain itu kami juga ingin mengetahui kendala-kendala yang dihadapi BPDPKS dan pelaku usaha kelapa sawit dalam meningkatkan industri kelapa sawit,” ungkap Dito.

 

Sumber: Sawitindonesia.com