Jokowi Minta Dukungan Denmark Lawan Kampanye Hitam Sawit

 

Presiden Joko Widodo meminta dukungan Denmark melawan diskriminasi Uni Eropa terhadap produk sawit RI. Permintaan dukungan diutarakan Jokowi dalam pertemuan bilateralnya dengan Perdana Menteri Denmark Lars Løkke Rasmussen di Istana Bogor.

“Saya sampaikan concern (perhatian) serius Indonesia terhadap kampanye hitam yang masih berlangsung dan meminta dukungan Denmark terhadap negosiasi European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement,” tutur Jokowi di Bogor, Selasa (28/11).

Indonesia beserta beberapa negara produsen sawit lainnya, seperti Malaysia, Thailand, Guatemala, dan Kolombia menjadi korban kampanye hitam produk kelapa sawit.

Berdasarkan catatan di negara tujuan ekspor, salah satunya Eropa. Negara produsen disebut berproduksi dengan merusak hutan iklim, dan melanggar hak masyarakat adat.

Hal itu berakibat merugikan negara produsen dan berdampak pada perekonomian nasional. Tekanan berasal dari berbagai negara maju dan aturan tarif dan nontarif yang ditetapkan pemerintah pengguna sawit.

Permintaan ini kerap disampaikan Jokowi kepada beberapa negara lainnya, seperti Kolombia dan Lithuania. Hal ini bahkan disampaikan dalam sejumlah forum, seperti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Peringatan 40 Tahun Kerja Sama Kemitraan ASEAN-UNI EROPA di Manila, Filipina.

Di sana, Jokowi juga mendesak Uni Eropa menghapus serangkaian kebijakan dan sikap lainnya yang juga dianggap dapat merugikan dan merusak citra produsen minyak kelapa sawit.

Kampanye itu disebut bertolak belakang dengan komitmen negara penghasil minyak sawit untuk mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Menurutnya, Indonesia paham betul mengenai pentingnya memproduksi kelapa sawit secara berkelanjutan dengan tetap mengutamakan aspek lingkungan.

Selain itu, kedua negara juga menyepakati sejumlah kesepakatan salah satunya bidang kemaritiman melalui pemberantasan penangkapan ilegal (Ilegal, Unreported, dan Unregulated/IUU Fishing) serta terhadap acara Our Ocean Conference di Indonesia tahun depan.

Sementara, di sisi lingkungan hidup, Indonesia dan Denmark sepakat melestarikan hutan harapan di Jambi, pengelolaan limbah, sampah, dan manajemen air.

Energi terbarukan juga menjadi fokus pembahasan sebab menjadi target jangka panjang pemenuhan energi terbarukan serta konservasi dan pengembangan kerja sama di energi bayu. (bir)

 

Sumber: Cnnindonesia.com

Jokowi: Jangan Sampai Sawit Indonesia Disalip Negara Lain

 

SERGAI – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan bantuan dana peremajaan tanaman sawit rakyat serta bibit jagung di Desa Kota Tengah, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), Sumatera Utara.

Kegiatan diawali dengan penandatanganan nota kesepahaman tentang pemberdayaan hak atas tanah masyarakat bagi pelaku usaha mikro dan kecil, petani, nelayan dan pembudi daya ikan serta peluncuran skema kredit usaha rakyat (KUR) khusus peremajaan perkebunan kelapa sawit rakyat. Presiden didampingi Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Agraria dan Penataan Ruang/ Kepala Bappenas Sofyan Jalil, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, serta Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi.

Presiden menyampaikan, saat ini Indonesia merupakan produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Dengan demikian, kita harus menjadi yang tercepat dalam pengelolaan. “Selain itu, juga kita harus bekerja keras di sini mulai dari peremajaan, pengelolaan, dan lainnya sehingga dapat meningkatkan produktivitas kelapa sawit. Untuk itu, saya perintahkan kepada Menko Perekonomian agar segera meremajakan sawit kita agar tidak disalip oleh negara lain,” ujarnya.

Guna mendukung program Perkebunan Sawit Rakyat (PSR), selain dana sekitar Rp3 triliun, juga ada sekitar 5 juta sertifikat yang tahun ini akan dibagikan untuk petani. Sertifikat itu untuk meminimalisasi sengketa lahan baik antara penduduk dan penduduk, perusahaan maupun pemerintah. “Mari bekerja untuk rakyat dengan sebaik-baiknya, jauhkan dan hindari pungli (pungutan liar) kepada masyarakat. Program PSR ini juga dapat dilaksanakan melalui skema tumpang sari, dengan menanam jagung ataupun semangka di antara tanaman sawit tersebut. Kepada Mentan agar membuat Perpres yang menguntungkan petani karena target kita adalah ekspor, bukan impor,” kata Jokowi.

Sementara itu, Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan acara ini merupakan kesinambungan peluncuran program PSR yang dilaksanakan pada 13 Oktober lalu di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Di Sumatera Utara ada 35.000 ha tanaman sawit yang sudah tua dan lebih dari 25 tahun atau yang belum 25 tahun, namun berproduktivitas rendah. :Kali ini peremajaan kelapa sawit rakyat di Sumut yang diresmikan yakni 9.109 hektare di 12 kabupaten/ kota,” kata Darmin.

Presiden juga menyerahkan 6.300 sertifikat tanah kepada warga Pematangsiantar, Sumatera Utara, kemarin. Pemberian sertifikat tanah bagi warga yang dilakukan secara simbolis di Lapangan H Adam Malik, Kota Pematangsiantar itu merupakan bagian dari program reformasi agraria di Tanah Air mengingat baru 46 juta sertifikat yang terbit dari yang seharusnya 126 juta sertifikat. Presiden berpesan supaya sertifikat yang telah diberikan disimpan dengan baik dan difotokopi sehingga jika hilang maka mudah mengurusnya.

Mantan gubernur DKI Jakarta itu mengaku prihatin banyaknya sengketa tanah yang terjadi di Tanah Air baik antarindividu, individu dengan pemerintah, dan pihak-pihak lainnya, sehingga dengan adanya sertifikat atas tanah yang dimiliki maka masyarakat tidak perlu khawatir lagi keabsahan tanahnya, karena dalam sertifikat jelas disebutkan nama pemilik dan luas tanahnya.

 

Sumber: Okezone.com

Gapki: Peningkatan Produktivitas Kebun Sawit Memang Sudah Mendesak

 

JAKARTA – Ketua Umum Gabungan Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono menyambut positif langkah Presiden Joko Widodo mempertahankan keunggulan kelapa sawit Indonesia.

Situasi itu berkaitan dengan tantangan dan persaingan di pasar internasional pada masa depan. Menurut dia, Indonesia harus terus-menerus memperkuat posisi dan daya saing sawit jika tidak ingin kalah dengan negara lain, apalagi tersingkir dalam persaingan di pasar minyak nabati dunia.

“Upaya peningkatan produktivitas kebun kelapa sawit, termasuk kebun masyarakat, memang sesuatu yang sudah mendesak,” katanya, Senin (27/11/2017).

Di samping peningkatan produktivitas petani melalui replanting maupun perbaikan budidaya, Joko melihat kerja sama kemitraan dengan perusahaan tak kalah penting.

Menurut dia, dengan kerja sama kemitraan yang luas, akan semakin membantu proses percepatan peningkatan produktivitas kebun rakyat.

“Sangat diperlukan kerja sama kemitraan yang luas antara perusahaan dan kelompok tani,” ujarnya.

Dalam pelaksanaan program peremajaan kelapa sawit di Sumatra Utara, Presiden Joko Widodo mengingatkan rakyat Indonesia agar bekerja keras melakukan pengelolaan produksi pertanian dan perkebunan jika tidak ingin disalip negara lain.

Jokowi mengatakan tidak berlebihan jika kelapa sawit disebut emas hijau bagi Indonesia sebab negeri ini menjadi produsen terbesar di dunia.

“Artinya Indonesia memproduksi bahan baku untuk sabun, kosmetik, minyak goreng, margarin, kue, farmasi yang semua itu berasal dari kelapa sawit. Sekarang kelapa sawit juga digunakan untuk memproduksi biodiesel,” paparnya.

Dia mengingatkan bahwa dengan menjadi produsen sawit terbesar berarti Indonesia harus terdepan dalam pengelolaan yang merupakan salah satu kelemahan Indonesia selama ini.

Jika tindakan pengelolaan secara tepat tidak dilakukan menurutnya, posisi Indonesia sebagai produsen kelapa sawit bakal disalip oleh negara lain seperti di Malaysia dan beberapa negara di Afrika.

 

 

Sumber: Bisnis.com

Replanting Kelapa Sawit Bisa Genjot Produksi 2 Kali Lipat

 

SERDANG BEDAGAI – Pemerintah menargetkan peremajaan kelapa sawit rakyat bisa meningkatkan produksi CPO hingga 60 juta ton setiap tahun.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan bahwa mayoritas perkebunan sawit rakyat atau plasa di Indonesia mengalami penurunan produktifitas lantaran telah berusia di atas 30 tahun sehingga peremajaan sawit mutlak diperlukan.

Namun, paparnya, yang menjadi persoalan peremajaan kelapa sawit untuk perkebunan rakyat ada ketersediaan bibit yang baik sehingga produksi kelapa sawit pascaperemajaan mampu menggenjot produksi CPO.

“Kalau bibit bermasalah semua hasilnya bermasalah. Misalkan ada yang mengambil bibit di bawah pohon langsung ditanam,” ujarnya di sela kegiatan peremajaan kelapa sawit rakyat, Senin (27/11/2017).

Amran melanjutkan, berdasarkan data Kementerian Pertanian, saat ini rata-rata produksi sawit pada perkebunan plasma mencapai 2-3 juta ton per haktare, sementara produksi sawit rata-rata secara nasional mencapai 4,1 juta ton dan ada perkebunan berbasis korporasi yang mampu menghasilkan 9,1 juta ton perhaktare.

Karena itu, lanjut Amran, jika seluruh perkebunan plasma melakukan peremajaan kembali tanaman kelapa sawit, maka produksi CPO nasional bisa terkerek naik dari rata-rata 32 juta ton pertahun menjadi 50-60 juta ton setiap tahun.

“Ini luar biasa jadi kita fokus pada intensifikasi Tahun ini melalui APBN tersedia dana Rp2,4 triliun untuk membagi bibit tanaman produktif secara gratis. Tahun depan akan dinaikkan menjadi Rp2,7 triliun,” tuturnya.

Berdasarkan data pemerintah, luas perkebunan kelapa sawit secara nasional mencapai 11,9 juta hektare. Setidaknya 4,6 juta hektare atau 41% dari 11,9 juta lahan tersebut merupakan perkebunan kelapa sawit rakyat dan dikelola oleh 2,5 juta keluarga.

Berbagai persoalan yang melingkupi perkebunan plasa sejauh ini meliputi produktifitas yang menurun akibat pohon kelapa sawit telah berusia lebih dari 25 tahun, bibit yang tidak berkualitas, serta pengelolaan kebun yang tidak memenuhi standar.

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pemerintah memprogramkan peremajaan kelapa sawit rakyat sebesar 2,4 juta hektare yang dananya berasal dari Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit sebesar Rp25 juta perhaktare.

Dana tersebut, lanjutnya, digunakan untuk persiapan peremajaan seperti pembelian benih berkualitas, menebang pohon yang sudah tua dan membersihkan lahan serta penanaman. Selain itu, pemerintah juga akan menggelontorkan dana kredit usaha rakyat (KUR) khusus peremajaan kelapa sawit untuk membantu petani memenuhi biaya hidup selama tanaman diremajakan dan belum produktif atau hingga berusia lima tahun.

“Dana KUR ini sifatnya bulanan sebesar Rp1 juta atau Rp1,5 juta untuk biaya hidup. Petani yang mendapatkan KUR luas kebunnya maksimal 4 haktare. Setelah tanaman berproduksi diharapkan para petani mampu melunasi pinjaman KUR,” kata Darmin.

Darmin menyebut perusahaan pengolahan sawit juga diajak bekerja sama selain akan bertugas membeli sawit produksi rakyat. Perusahaan tersebut juga nantinya akan bertindak sebagai penjamin dari pinjaman KUR yang disalurkan kepada petani sawit.

 

Sumber: Bisnis.com

,

HET Bikin Pengendalian Sembako Lebih Mudah

 

 

Seketaris Jenderal Kementerian Perdagangan (Ke-mendag) Karyanto Suprih pede harga Sahan kebutuhan pokok tidak akan bergejolak meskipun permintaan akan mengalami kenaikan menjelang akhir tahun. Selain, pihaknya melakukan langkah-langkah antisipasi, sekarang sudah berlaku instrumen harga eceran tertinggi (HET) untuk beras.

“Kita saat Idul Fitri kita berhasil kendalikan harga. Saat itu hanya HET minyak goreng, daging sapi, dan gula, sekarang sudah bertambah, ada HET beras. Kita harapkan bisa menjaga harga lebih mudah,” kata Karyanto kepada Rakyat Merdeka, pada akhir pekan.

Meskipun ada HET, Karyanto mengaku pihaknya tetap melakukan antisipasi sejak dini semaksimal mungkin untuk menghadapi potensi kenaikan permintaan pangan. Ibarat mau perang, pihaknya memposisikan diri sedang menghadapi lawan yang berat.

Langkah antisipasi yang sudah dilakukan Kemendag, papar Karyanto, melakukan koordinasi dengan pemerintahan daerah. Belum lama ini,dirinya menghadiri acara pertemuan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia. Dirinya bertukar informasi, mendata wilayah mana yang suplus dan defisit pangan. Selain itu, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita sudah memerintahkan Pejabat eselon I dan II Kemendag untuk terjun langsung memantau daerah rawan terjadi gejolak harga.

Langkah lainnya, lanjutnya, Kemendag juga telah menginstruksikan produsen minyak goreng untuk menggelontorkan produksinya. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya lagi kelangkaan minyak goreng seperti yang terjadi pada puasa lalu.

Karyanto memastikan stok pangan berlimpah. Dia berharap, pedagang tidak bermain-main dengan harga. “Belum lama kita gelontorin 100 ribu ton bawang putih, sampai harganya turun. Kami nggak punya niat merugikan pedagang. Tapi kalau harga tinggi, kami akan pasok,” katanya.

Selain Kemendag, Kementerian Pertanian (Kementan) juga melakukan langkah antisipasi menghadapi permintaan jelang akhir tahun.

Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman menginstruksikan jajarannya meningkatkan pemantaun harga pangan.

“Kami minta setiap direktorat melakukan pemantauan harga,” pinta Amran saat melantik delapan orang pejabat tinggi pratama lingkungan Kementan pada Jumat (24/11).

Selain memantau harga. Amran memerintahkan jajarannya mengontrol produksi pertanian karena saat ini sudah memasuki musim hujan, terutama komoditas cabe. Menurutnya, swasembada empat komoditas pangan sejumlah yang sudah berhasil dicapai harus dipertahankan. Keempat komoditas itu yakni beras, jagung, bawang merah dan cabe.

 

Sumber: Rakyat Merdeka

Presiden Jokowi Resmikan Peremajaan Sawit Seluas 900 hektare di Sumatera Utara

 

 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan meresmikan kegiatan peremajaan (replanting) tanaman sawit petani di Desa Kota Tengah, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, pada Senin, 27 November 2017. Berdasarkan verifikasi dinas perkebunan Sumatera Utara, lahan yang disetujui untuk replanting sekitar 900 hektare pada tahun ini.

“Potensi (lahan) sekitar 9000 hektare. Tetapi yang sudah tervalidasi sekitar 900 hektare,” kata Herawati, Kepala Dinas Perkebunan Sumatera Utara kepada sawitindonesia.com, melalui layanan pesan singkat, Minggu , 26 November 2017.

Berdasarkan agenda kegiatan yang diterima redaksi, kegiatan peresmian replanting di Sumatera Utara pada Senin besok akan dihadiri Darmin Nasution, Menko Perekonomian dan jajaran menteri lainnya. Selain itu, agenda lainnya adalah launching skema KUR Peremajaan Perkebunan, MoU Pemberdayaan Hak Atas Tanah Masyarakat bagi usaha mikro, petani, dan nelayan, serta temu wicara antara Presiden dengan petani perkebunan.

Sebelumnya pada 13 Oktober 2017, Presiden Joko Widodo meresmikan kegiatan peremajaan sawit seluas 4.446 hektare di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Acara peresmian peremajaan sawit tersebut dipusatkan di Desa Panca Tunggal, Simpang C5, Sungai Lilin.

Dalam kesempatan terpisah, Herawati menyebutkan kelengkapan dokumen menjadi syarat utama petani untuk terlibat dalam program peremajaan sawit yang didanai oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS).

Petani yang menjadi peserta program replanting BPDP-KS akan mendapatkan bantuan dana sebesar Rp 25 juta per hektare.

Rino Afrino, Wasekjen DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKSINDO), mengapresiasi replanting replanting di Sumatera Utara. Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah baik pusat maupun daerah, apabila serius membantu petani kelapa sawit ternyata bisa berjalan.

” Walaupun hanya tervalidasi 900 ha. Karena, memang presiden ingin agenda replanting di Sumut. Padahal, validasi lahan baru berjalan satu bulan sebelumnya, tapi bisa juga (dilakukan),” ujar Rino.

Berdasarkan data yang masuk Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, usulan peremajaan lahan di Sumut mencapai 8.083 hektare di 11 kabupaten pada tahun ini. Terdiri dari dari Sergai seluas 1.100 hektare, Langkat 508 hektare, Labuhanbatu Selatan 556 hektare, Asahan 955 hektare, Labuhanbatu 343,98 hektare, Batubara 270,61 hektare, Simalungun 973 hektare, dan Labuhanbatu Utara seluas 979,5 hektare. Selanjutnya, Padanglawas Utara 210,8 hektare, Padanglawas 1.190 hektare, dan Deliserdang 996 hektare.

Bambang, Dirjen Perkebunan, menjelaskan bahwa tidak semua usulan tadi disetujui karena harus memenuhi persyaratan. Baru tiga kabupaten yang disetujui antara lain Langkat, Sergai, dan Labuhanbatu Selatan.

Di Sergai, lahan yang sudah siap diajukan baru seluas 54 hektare dengan 38 pekebun di Desa Kutapinang. Perusahaan mitranya yakni PT Paya Pinang dan BRI sebagai bank mitra.

Disusul, Langkat seluas 256,92 hektare dengan 114 pekebun yang bermitra dengan PTPN 2 dan BRI. Berikutnya, Kabupaten Labuhanbatu Selatan seluas 558,76 hektare.  Untuk replanting akan dilakukan oleh KUD Anugerah Jaya Mandiri Sejahtera seluas 157 hektare bermitra dengan Asian Agri (PT ISJ) dan BRI sebagai bank mitra.

 

Sumber: Sawitindonesia.com

Jokowi Dijadwalkan Replanting Kelapa Sawit di Serdang Bedagai, Besok

 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan akan kembali melaksanakan program peremajaan perkebunan (replanting) kelapa sawit. Kali ini Jokowi akan melaksanakan replanting kelapa sawit di Desa Kota Tengah, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara (Sumut) pada Senin, 27 November 2017.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan lahan sawit yang akan dilakukan replanting oleh Presiden Jokowi seluas 1.200 hektare (ha). Replanting sawit merupakan salah satu program prioritas pemerintah.

“Kami cek langsung persiapan hari ini. Alhamdulillah baik, luar biasa, di mana ada rencana replanting 1.200 ha, bahkan ada nanti sampai 9 ribu ha untuk satu kabupaten,” ujar Amran, ditemui di Desa Kota Tengah, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumut, Minggu, 26 November 2017.

Ia menjelaskan pemerintah bertekad menggenjot produktivitas minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO). Saat ini, produktivitas CPO rata-rata 2 hingga 3 ton per ha. Setelah replanting, produktivitas CPO berpotensi 9 ton per ha.

“Kemudian untuk tandan buah segar (TBS) produktivitasnya 20 ton sampai 24 ton. Sekarang (setelah replanting) potensinya bisa 35 ton per ha. Bibit yang baru kita berikan nih,” kata Mentan.

Pemerintah menargetkan seluruh Sumatera akan dilaksanakan program replanting kelapa sawit. Penunjukkan Desa Kota Tengah sebagai pelaksanaan replanting sawit karena dinilai siap untuk menjadi percontohan pelaksanaan program tersebut.

“Pertama, kita lihat di mana yang bisa jadi percontohan. Kedua, banyak lahan siap untuk replanting. Ini menyatu untuk 1.200 ha,” kata dia.

Sebelumnya, Presiden Jokowi telah melaksanakan program replanting kelapa sawit di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumtera Selatan (Sumsel) seluas 4.400 ha. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga memberikan bantuan bibit berkualitas untuk penanaman sawit kepada petani.

Jokowi menjelaskan, pemerintah akan melakukan peremajaan kebun kelapa sawit yang terfokus di setiap daerah. Mulai dari Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Jambi dan Riau. Tahun depan akan konsentrasi di Kalimantan.

 

Sumber: Metrotvnews.com

Replanting Perdana di Sumut, Presiden Jokowi Gunakan Benih Socfindo Moderat Tahan Ganoderma

 

 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menggunakan benih DxP Socfindo MTG (Moderat Tahan Ganoderma) dalam peresmian peremajaan tanaman sawit perdana di Desa Kota Tengah Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Senin, 27 November 2017. Benih ini diproduksi PT Socfindo Indonesia (Socfindo) salah satu produsen benih sawit tertua dan terbesar di Indonesia.

“Benar, besok benih Socfindo MT Gano yang digunakan (Presiden Jokowi),” kata Andi Suwignyo, GM PT Socfin Indonesia (Socfindo), dalam keterangannya kepada sawitindonesia.com, Minggu, 26 November 2017.

Mengapa pilihan jatuh kepada benih Socfindo MT Gano? Menurut Andi Suwignyo, dalam kegiatan penanaman perdana ini belum diketahui kondisi lahan di lapanangan, apakah sudah terinfeksi ganoderma atau belum. Untuk itu, benih MT Gano dijadikan material tanaman untuk menghindari resiko kehilangan tanaman dalam pertumbuhannnya.”Atas dasar itulah, kami berikan MT Gano dalam tanam perdana,” jelasnya.

Keunggulan karateristik DxP Socfindo MT Gano adalah produktivitas tandan buah segar (TBS) dapat mencapai sekitar 31-34 ton/hektar/tahun, palm oil extraction rate (OER) 26-28% dan palm kernel extraction 3,2-4,2%. Kemudian produktivitas CPO berkisar 8-9,5 ton/hektar/tahun dan PKO 0,9-1,2 ton/hektar/tahun.

Benih Socfindo MT Gani cocok digunakan untuk masa peremajaan pohon sawit (replanting) atau tanaman sawit generasi kedua dan generasi ketiga. Pasalnya, penyakit ganoderma muncul ketika usia tanaman sudah tua.

Benih MT Gano telah mendapatkan pengakuan Surat Keputusan (SK) Menteri Pertanian No. 4569/Kpts/SR.120/8/2013 tanggal 12 Agustus 2013. Dengan legalitas ini, PT Socfin Indonesia memperoleh izin untuk mendistribusikan dan memasarkan bahan tanaman DxP MT Gano di Indonesia.

Andi Suwignyo menuturkan bahwa volume penjualan benih MT gano sampai tahun ini mencapai 2,2 juta butir sesuai kapasitas produksi tahun ini.

 

Sumber: Sawitindonesia.com

Indonesia-Malaysia Bahas Empat Isu Perdagangan, Sawit Salah Satunya

 

JAKARTA –  Indonesia dan Malaysia bertemu membahas berbagai isu terkait kedua negara dalam pertemuan Konsultasi Tahunan (Annual Consultation) Indonesia-Malaysia ke-12 yang berlangsung Rabu (22/11) lalu di Kuching, Malaysia. Di sektor perdagangan, Menteri Perdagangan RI Enggartiasto Lukita yang mendampingi Presiden RI Joko Widodo mengatakan bahwa kedua negara membahas empat isu utama.

“Perdagangan merupakan isu penting yang selalu dibahas dalam setiap Konsultasi Tahunan kedua Kepala Negara karena berperan penting dalam memajukan kerja sama ekonomi Indonesia- Malaysia. Keempat isu yang dibahas pada pertemuan yang dipimpin kedua Kepala Negara tersebut, yaitu perjanjian perdagangan lintas batas (border trade agreement/BTA), normalisasi perdagangan ekspor dan impor lewat Entikong-Tebedu, kerja sama di sektor produk halal, serta kerja sama di bidang kelapa sawit,” jelas Enggartiasto dalam keterangan resmi diterima InfoSAWiT, Jumat (24/11/2017).

Mengenai sawit, Mendag Enggar menekankan bahwa kedua Kepala Negara menyampaikan pernyataan bersama yang cukup tegas terkait praktik diskriminasi yang dilakukan para mitra dagang. “Di tengah isu dikriminasi dan kampanye negatif terhadap produk sawit, kedua negara sepakat untuk saling bekerja sama menanggapi perlakuan tidak adil terhadap produk sawit, termasuk menanggapi laporan Parlemen Eropa mengenai Resolution on Palm Oil and Deforestation of the Rainforest,” tegasnya.

Sementara itu terkait BTA, kedua Kepala Negara sepakat mendorong penyelesaian perundingan tersebut segera setelah negosiasi perjanjian perlintasan perbatasan (Border Crosssing Agreement/BCA) yang menentukan titik lintas batas ditandatangani awal tahun depan. Sebelumnya, Mendag Enggar bertemu dengan Menteri Perdagangan Internasional dan Industri (MITI) Malaysia Dato’ Sri Mustapa Mohamed untuk membahas penyelesaian perundingan BTA ini.

“BTA akan memberi payung dan kepastian hukum bagi kedua negara dalam melakukan perdagangan lintas batas. Dengan begitu, keperluan penduduk di perbatasan dapat dijamin karena hal ini merupakan kewajiban kedua negara,” tutur Enggartiasto.

Terkait normalisasi perdagangan di pintu Entikong-Tebedu, telah terdapat kemajuan sejak Juli lalu ketika Mendag Enggar dan Menteri Mustapa mengunjungi pos lintas batas Entikong-Tebedu. Kedua menteri sekarang menunggu realisasi penyelesaian satu infrastruktur pemotongan bukit di wilayah Malaysia antara jalur kargo pelabuhan daratan (dry port) Entikong-Tebedu.

“Secara pararel kami sepakat melakukan sebuah kajian bersama agar nanti ketika kegiatan perdagangan ekspor-impor normal kembali, Provinsi Kalimantan Barat dan Negeri Serawak dapat menerima manfaat yang maksimal. Kajian bersama tersebut akan ditindaklanjuti di tingkat senior official’s meeting (SOM) secara teknis,” tandasnya.

Mengenai isu produk halal, setelah pertemuan Joint Trade and Investment Committee (JTIC) Indonesia-Malaysia bulan Juli 2017 lalu di Kuching, Malaysia, kedua menteri sepakat untuk mendorong penyelesaian nota kesepahaman antara badan otoritas halal kedua negara.

Konsultasi Tahunan merupakan mekanisme bilateral tertinggi antara kedua negara di tingkat Kepala Pemerintahan. Konsultasi Tahunan membahas sejumlah masalah yang kerap terjadi dalam hubungan kedua negara seperti ekonomi dan perdagangan, pendidikan, pertahanan, persoalan keimigrasian, hingga kerja sama sosial budaya.

Pada pertemuan ini, delegasi Kemendag terdiri atas Menteri Perdagangan, Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional, dan Direktur Perundingan Bilateral. Sebelumnya, Konsultasi Tahunan Indonesia-Malaysia ke-11 dilaksanakan pada 1 Agustus 2016 di Jakarta. (T2)

 

Sumber: Infosawit.com

APKASINDO Minta Presiden Evaluasi Menteri yang Tidak Pro Petani Sawit

 

Medan. Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) memuji sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menampakan keberpihakan yang sangat kuat terhadap bisnis perkebunan kelapa sawit nasional, termasuk kepada petani sawit. Namun di saat yang sama, APKASINDO curiga ada sejumlah menteri yang justru terkesan tidak sejalan dengan langkah Presiden dalam menguatkan petani sawit nasional.

“Kami curiga dan meminta agar Presiden Jokowi mengevaluasi keberadaan sejumlah menteri yang kami curigai, kami duga tidak sejalan dengan langkah Presiden. Menteri-menteri yang tidak sejalan dengan Presiden Jokowi kami lihat justru mengeluarkan sejumlah lebijakan yang sangat merugikan petani sawit,” kata Sekretaris Jenderal DPP APKASINDO, H Asmar Arsjad kepada sejumlah wartawan, di Medan, Sabtu (25/11/2017).

Saat itu Asmar bersama sejumlah pengurus lainnya seperti Ketua Umum DPP APKASINDO H Anizar Simanjuntak, Ketua DPD APKASINDO Sumut Gus Harahap. Kata Asmar, sikap mereka itu bukan tanpa alasan. Sebab, memang mereka sangat merasakan sekali dampak dan penerapan kebijakan dari sejumlah menteri di Kabinet Jokowi.

Didesak siapa menteri-menteri yang dituding APKASINDO tak berpihak ke petani sawit, Asmar dengan tegas menyebutkan nama Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLH) Siti Nurbaya dan Menteri Agraria dan Tata Ruang Bafan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil.

Kata Asmar, Mentero Sofyan Djalil memang banyak menyiapkan sertifikat lahan secara gratis seperti yang ditargetkan Presiden Jokowi.

“Tapi dari 2,6 juta sertifikat yang dibagikan Presiden kepada masyarakat, semua itu sebenarnya masuk sertifikat PRONA (Program Nasional). Tidak ada satu sertifikat pun dari 2,6 juta itu yang ditujukan ke lahan perkebunan sawit milik petani sawit,” ungkap Asmar.

Padahal lahan perkebunan sawit milik petani yang sudah tersertifikasi akan membuat petani bisa memeroleh dana peremajaan atau replanting dari BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit).

Kata dia, sertifikasi lahan untuk petani kelapa sawit sampai saat ini belum dibantu pemerintah.

“Padahal sesuai ketentuan dari ISPO (Indonesia Suistanable Palm Oil), lahan perkebunan kelapa sawit milik petani yang sudah tersertifikasi bisa mendapatkan dana peremajaan dari BPDPKS,” kata Asmar.

Sementara terkait Menteri LHK Siti Nurbaya, Asmar dengan berapi-api menyebutkan sikap sang menteri yang getol dalan mrnjalankan Peraturan Presiden Nomor 88/2017 tentang Kawasan Hutan sangat menyakitkan bagi petani sawit. Sebab, Kementerian LHK berpotensi secara serampangan menunjukan lahan petani sawit masuk ke dalam area hutan.

“Sekadar menambahkan, Perpres 88/2017 ini kalau diterapkan secara penuh maka akan membuat Desa Bukit Harapan di Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta), Sumatera Utara, berpotensi menjadi hilang karena desa tersebut dan perkebunan sawit milik masyarakat setempat dituding PP 88/2017 itu masuk ke dalam kawasan hutan,” sambung Gus Harahap.

Gus Harahap menambahkan, Peraturan Menteri LHK Nomor 14, 15, 16, 17, 129, dan 130 tahun 2017 yang terkait dengan Kawasan Lindung Ekosistem Gambut (KLEG) dan moratorium gambut dalam kawasan hutan juga mencederai petani sawit dan pelaku usaha Hutan Tanaman Industri (HTI). “Semua peraturan Menteri LHK itu kalau ditetapkan akan membuat 1.020.000 hektare lahan sawit petani akan hilang karena dimusnahkan oleh seluruh peraturan menteri tersebut,” tegas Gus Harahap.

 

Sumber: Medanbisnisdaily.com