,

GIMNI Apresiasi Program Reformasi Bea Cukai

 

JAKARTA – Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) mengapresiasi program reformasi yang tengah dijalankan Bea Cukai. Direktur GIMNI, Sahat Sinaga menilai reformasi tersebut telah membawa perubahan positif bagi institusi Bea Cukai. Salah satu perubahan yang dianggap positif adalah turunnya jumlah dispute penentuan klasifikasi jenis barang.

Jika sebelum reformasi yang digagas pada 2016, masih sering ditemukan dispute klasifikasi barang, maka setelah adanya reformasi kasus dispute hanya ditemukan satu kali saja. Hal ini tentunya karena Bea Cukai telah lebih melibatkan stakeholders dan membuka berkomunikasi dengan asosiasi dan Kementerian Lembaga terkait untuk menentukan kebijakan dalam menentukan klasifikasi barang.

Pernyataan di atas diperoleh saat Bea Cukai mengundang sejumlah asosiasi dalam acara Sarasehan Dampak Program Reformasi Bea Cukai Terhadap Industri Dalam Negeri yang diadakan pada Senin 21 Mei 2018 lalu.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Jenderal (Dirjen) Bea Cukai, Heru Pambudi turut menyampaikan update capaian program reformasi kepada para stakeholders berikut menerima masukan dari para perwakilan asosiasi terkait penerapan kebijakan yang dibuat oleh Bea Cukai di lapangan.

Heru menyampaikan bahwa hal yang ditekankan dalam reformasi kali ini adalah penguatan integritas dan budaya organisasi. Selain itu, beberapa area lain yang juga tengah ditingkatkan kinerjanya adalah fasilitasi industri dan perdagangan, percepatan pelayanan, perlindungan masyarakat, dan optimalisasi penerimaan. Salah satu kegiatan besar yang juga tengah digalakkan Bea Cukai dalam reformasi kali ini adalah program Penertiban Impor Berisiko Tinggi.

“Sejak deklarasi pada 12 Juli 2017, hingga saat ini program PIBT telah meraih beberapa capaian di antaranya peningkatan tax base 57 persen per impor, peningkatan import tax 41 persen per impor, peningkatan kapasitas produksi dalam negeri sebagai substitusi impor sekitar 30 persen, penurunan peredaran rokok ilegal, serta penurunan pasokan barang ilegal juga diharapkan dapat menambah produksi dalam negeri untuk mengisi permintaan pasar,” ujar Heru.

Secara keseluruhan asosiasi selaku stakeholders Bea Cukai mengapresiasi reformasi yang tengah dijalankan oleh Bea Cukai. Kebijakan dan program yang telah diluncurkan dianggap telah membantu industri dalam negeri berkembang serta melindungi industri dalam negeri dari gempuran barang-barang impor yang tidak memenuhi ketentuan perpajakan. Bea Cukai juga mendapatkan saran agar terus melakukan koordinasi dengan Kementerian dan Lembaga lain guna menyelaraskan kebijakan yang telah dibuat oleh Bea Cukai.

(put)

 

Sumber: Okezone.com

 

,

GIMNI Beri Apresiasi Atas Program Reformasi Bea Cukai

 

JAKARTA – Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga mengakui bahwa program reformasi yang tengah dijalankan oleh Bea Cukai telah membawa perubahan positif bagi institusi tersebut.

Salah satu perubahan yang dianggap positif adalah turunnya jumlah perselisihan (dispute) penentuan klasifikasi jenis barang. Jika sebelum reformasi yang digagas pada 2016, masih sering ditemukan dispute klasifikasi barang, maka setelah adanya reformasi kasus dispute hanya ditemukan satu kali saja.

Hal ini menurutnya disebabkan karena Bea Cukai telah lebih melibatkan para pemangku kepentingan (stakeholders) dan membuka komunikasi dengan asosiasi dan Kementerian/Lembaga terkait untuk menentukan kebijakan dalam menentukan klasifikasi barang.

Pernyataan di atas diperoleh saat Bea Cukai mengundang sejumlah asosiasi dalam acara Sarasehan Dampak Program Reformasi Bea Cukai Terhadap Industri Dalam Negeri yang diadakan pada hari Senin (21/5).

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Jenderal Bea Cukai, Heru Pambudi turut menyampaikan perkembangan capaian program reformasi kepada para pemangku kepentingan serta juga menerima masukan dari para perwakilan asosiasi terkait penerapan kebijakan yang dibuat oleh Bea Cukai di lapangan.

Heru menyampaikan bahwa hal yang ditekankan dalam reformasi kali ini adalah penguatan integritas dan budaya organisasi. Selain itu, beberapa area lain yang juga tengah ditingkatkan kinerjanya adalah fasilitasi industri dan perdagangan, percepatan pelayanan, perlindungan masyarakat, dan optimalisasi penerimaan. Salah satu kegiatan besar yang juga tengah digalakkan Bea Cukai dalam reformasi kali ini adalah Program Penertiban Impor Berisiko Tinggi.

“Sejak deklarasi pada 12 Juli 2017, hingga saat ini program PIBT telah meraih beberapa capaian di antaranya peningkatan tax base 57% per impor, peningkatan import tax 41% per impor, peningkatan kapasitas produksi dalam negeri sebagai substitusi impor sekitar 30%, penurunan peredaran rokok ilegal, serta penurunan pasokan barang ilegal juga diharapkan dapat menambah produksi dalam negeri untuk mengisi permintaan pasar,” ujar Heru dalam siaran pers, Rabu (23/5/2018).

Secara keseluruhan asosiasi selaku pemangku kepentingan mengapresiasi reformasi yang tengah dijalankan oleh Bea Cukai. Kebijakan dan program yang telah diluncurkan dianggap telah membantu industri dalam negeri berkembang serta melindungi industri dalam negeri dari gempuran barang-barang impor yang tidak memenuhi ketentuan perpajakan.

Bea Cukai juga mendapatkan saran agar terus melakukan koordinasi dengan Kementerian dan Lembaga lain guna menyelaraskan kebijakan yang telah dibuat oleh Bea Cukai.

 

Sumber: Sindonews.com

Megasektor Sawit Dan Pengelolaan Baru (Bagian II)

Keberhasilan Indonesia membangun perkebunan kelapa sawit yang berhasil merebut posisi sebagai produsen minyak sawit terbesar dunia sejak tahun 2006 lalu, telah membawa perubahan besar baik dalam pasar minyak sawit dunia maupun pasar minyak nabati dunia secara keseluruhan. Pangsa Indonesia tahun 2016 mencapai 54 persen dari produksi minyak nabati dunia. Pada waktu yang bersamaan, minyak sawit juga berhasil mendominasi pasar 4 minyak nabati utama dunia (minyak sawit, minyak kedelai, minyak rapeseed, minyak sunflower) dengan pangsa 40 persen, mengantikan minyak kedelai yang telah 100 tahun mendominasi pasar minyak nabati dunia.

Byerlee, et.al. (2017) dari Stanfrond University dalam bukunya The Tropical Crop Revolution (2017) menyebutkan bahwa perkembangan industri sawit dikatagorikan sebagai suatu revolusi minyak nabati tropis. Revolusi minyak nabati tropis tersebut yang setara dengan revolusi hijau dunia tahun 1950-an, telah membawa perubahan besar dalam pasar minyak nabati dunia yang ditandai denagn dominasi minyak nabati dunia yang ditandai dengan dominasi minyak sawit dalam produksi maupun konsumsi minyak nabati dunia.

Pencapaian industri sawit nasional yang demikian impressive, telah mencuri perhatian publik global. Masyarakat umum, akademisi, LSM di negara-negara maju (EU dan AS), lembaga-lembaga internasional, dalam beberapa tahun terakhir tekun memantau perkembangan industri sawit nasional. Berbagai bentuk kampanye negatif dan kebijakan protektif untuk menjegal sawit, merupakan bagian dari reaksi atas revolusi minyak sawityang membuat produsen minyak nabati lain ketar ketir. Ironisnya, publik di Indonesia dimana kebun-kebun sawit berada sebagian besar malah belum mengetahui sudah seperti apa perkembangan industri sawit nasional. Jangan-jangan pemerintah juga belum mengetahui sudah seperti apa industri sawit yang mengguncang dunia itu.

Sumber: GAPKI

 

Sumber: Sawitindonesia.com

Megasektor Sawit Dan Pengelolaan Baru (Bagian I)

 

Perkebunan sawit nasional saat ini sudah berkembang meluas baik kesektor hulu sawit maupun kesektor hilir sawityang berbentuk satu kluster industri yang dapat disebut sebagai Megasektor sawit, yang mencakup sektor hulu (up – stream sector), sektor perkebunan kelapa sawit (on-fram sector), sektor hilir (down-stream sector) dan sektor jasa pendukung (supporting services sector).

Pengelolaan Megasektor Sawit nasional saat ini masih tersekat-sekat (dispersal) dan berjalan sendiri-sendiri. Pada level nasional saat ini setidaknya 15 kementerian/lembaga yang terkait dengan Megasektor Sawit. Belum lagi 23 pemerintah provinsi dan 200 lebih kabupaten yang mengurus sentra-sentra sawit. Bahkan untuk sektor hilir melibatkan hampir semua pemerintahan kabupaten dan kota. Berkembangnya industri sawit nasional menjadi suatu Megasektor Sawit, memerlukan perubahan paradigma, cara dan lingkup pengelolaan.

Untuk mengintergrasikan dan memfokuskan pengelolaan Megasektor Sawit, diperlukan lembaga nasional yakni Badan Sawit nasional. Badan tersebut merupakan alat pemerintah untuk memacu industrialisasi Megasektor Sawit, sustainability Megasektor Sawit dan menjadi pemimpin pasar minyak sawit dunia.

Sumber: GAPKI

Sumber: Sawitindonesia.com

Indonesia Dukung Global Perkokoh Energi Baru Baru Terbarukan

 

Pengembangan energi haru terbarukan saat ini bukan sekadar tren yang dirasakan di berbagai negara, tetapi sudah menjadi kebutuhan mengingat semakin meningkatnya keperluan energi di tengah pesatnya pertumbuhan populasi dunia.

Tidak heran bila mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama juga pernah mengatakan bahwa akhirnya umat manusia perlu menciptakan jenis energi yang bersih dan terbarukan dalam rangka mengubah baik aspek perekonomian, meningkatkan pengamanan dan menyelematkan planet dari ancaman perubahan iklim.

Di Indonesia, Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf menyatakan, sektor energi kerap menjadi isu sensitif bagi stabilitas dan keamanan global sehingga dunia saat ini perlu didorong mengembangkan energi baru dan terbarukan. “Saat ini dunia darurat memerlukan energi baru terbarukan guna menjamin efisiensi dan sejalan dengan pertumbuhan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan,” kata Nurhayati di Jakarta, Jumat (18/5).

Untukitu, ujar dia, BKSAP DPR RI juga kembali mencetuskan penyelenggaraan Forum Parlemen Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan dengan tema “Kemitraan menuju energi terbarukan bagi Semua”.

Gagasan Forum Parlemen Dunia yang dijadwalkan bakal digelar pada September 2018 bakal menyoroti bahwa sumber-sumber energi konvensional yang ridak terbarukan dinilai masih menjadi sumber energi yang mengakibatkan pemanasan global.

Politikus Partai Demokrat itu menegaskan, parlemen sebagai institusi krusial memiliki peranan penting menentukan arah kebijakan pemerintah terkait perundangan, anggaran, pengawasan dan diplomasi luar negeri, dengan tujuan menyejahterakan masyarakat dunia serta menjaga kesinambungan planet bumi.

Sebelumnya, Pemerintah RI melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan telah siap menganggarkan dana revitalisasi sebesar

Rp66 miliar untukmemperbaiki 52 pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT) di seluruh penjuru Indonesia yang saat ini dalam kondisi rusak dan belum diserahterimakan kepada Pemerintah Daerah.

Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Direktorat energi baru terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Noor Arifin Muhammad di sela-sela peresmian pembangkit listrik tenaga surya terpusat di desa Bencah Umbai, kabupaten Siak, Riau, Kamis (5/4), mengungkapkan bahwa untuk saat ini, pemerintah hanya akan melakukan revitalisasi pada 52 unit dari sekitar 68 unit infrastruktur yang mengalami kerusakan, pada pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH), pembangkitlistriktena-ga hybrid (diesel dan surya), pembangkit listrik tenaga sampah kota (PLTSa) dan pembangkit listrik tenaga biomassa (PLTBm).

Terdapat berbagai faktor yang menyebabkan infrastruktur pembangkit listrik rusak. Selain disebabkan oleh bencana alam, juga disebabkan oleh kevakuman pengelola pembangkit karena belum diserahterimakan kepada pihak pemda sementara masa pemeliharaan dari kontraktor sudah selesai.

Bahkan, bagi pembangkit listrik yang nilainya di atas Rp 10 miliar, prosedur serah terimanya lebih rumit karena harus mendapatkan persetujuan Presiden, yang biasanya membutuhkan waktu lebih dari setahun. Noor menuturkan, proses lelang sebenarnya telah dimulai pada tahun 2017, tapi baru tahun ini efektifhya dan revitalisasi dijadwadlkan rampung hingga akhir tahun.

Sebagaimana diketahui, Ditjen EBTKE telah membangun 686 unit pembangkit listrik EBT dengan total nilai mencapai Rp3,01 triliun. Dari jumlah tersebut, 126 unit dengan total nilai mencapai Rp 1,044 triliun belum diserahterimakan ke Pemda. Sementara, 68 di antaranya dengan total nilai sebesar Rp305 miliar mengalami kerusakan berat dan ringan.

Peran Penting

Sebelumnya, Direktur Jenderal energi baru terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Rida Mulyana mengatakan, asosiasi memiliki peran penting dalam perkembangan sektor energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia. Dengan demikian, Rida Mulyana mendorong agar asosiasi dapat terus menjadi mitra sekaligus pengawas kinerja pemerintah.

Apalagi, Rida mengingatkan bahwa sektor EBT di Indonesia memiliki prospek yang cerah, sehingga keterlibatan pihak asosiasi sebagai representasi industri sangat dibutuhkan pemerintah.

Dalam acara softlaunching6th Indonesia International Geothermal Convention Exhibition (IIGCE) 2018 di Jakarta, Selasa (8/5), Rida menyadari bahwa pihaknya tidak menutup mata kalau terdapat desakan dari pihak asosiasi untuk meninjau ulang sejumlah kebijakan guna meningkatkan iklim investasi sektor EBT.

Namun, ia menegaskan bahwa saat ini pemerintah tidak dalam posisi untuk meninjau ulang (kebijakan) karena kepentingan masyarakat yang menjadi pertimbangan utama. Sementara itu, Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar mengungkapkan pemerintah menargetkan investasi sektor energi baru terbarukan (EBT) pada 2018 sebesar 2,01 miliar dolar AS.

Arcandra Tahar di Jakarta, Selasa (24/4) memaparkan bahwa target investasi tertinggi berasal dari tenaga air sebesar 754 MW diikuti oleh mikro hidro dengan porsi total sebesar 286,8 MW. Wakil Menteri ESDM melanjutkan, pihaknya sangat optimistis terhadap pengembangan EBT di Indonesia ke depannya. Pasalnya, ungkap dia, sebanyak 70 kontrak Power Purchase Agreement (PPA) juga telah ditandatangani selama 2017. Dari jumlah tersebut, tiga telah masuk tahap Commercial Operation Date (COD) dan 22 berada pada fase konstruksi.

Adapun rincian jumlah kontrak PPA yang diteken selama 2017 yakni, dua kontrak pada Januari dengan total kapasitas sebesar 13,5 MW (minihidro 10 MW; biomassa 3,5 MW), dua kontrak pada Mei dengan total kapasitas sebesar 11 MW (minihidro 9 MW; biogas 2 MW), 46 kontrak selama Agustus

dengan kapasitas mencapai 257,6 MW (minihidro 175,8 MW; biomassa 29 MW; biogas 7,8 MW; Surya 45 MW), dan sembilan kontrak pada November dengan kapasitas mencapai 640,9 MW (minihidro 39,6 MW; air 515 MW; panas bumi 86 MW). “Ini (jumlah PPA yang diteken) menjadi yang terbesar dalam sejarah pengembangan EBT di Indonesia. Oleh karena itu, saya optimistis EBT akan memiliki masa depan yang cerah ke depannya,” ungkap Arcandra.

Sementara itu Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Timur, Bali dan Nusantara PLN Djoko R. Abumanan mengatakan, baru sebanyak 24 kontrak PPA yang telah mendapatkan financial closing atau pendanaan, sedangkan sisanya ada yang masih tahap proses pendanaan atau belum sama sekali.

Dukungan Finansial

Sedangkan sejumlah pihak menilai bahwa program pengembangan EBT di berbagai daerah membutuhkan dukungan skema finansial yang kuat sehingga hal tersebut dapat terwujud dan menggantikan penggunaan energi fosil yangmasih dominan di Tanah Air.

Seperti Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia Hindun Mulaika yang mengingatkan bahwa program EBT tentu saja membutuhkan dukungan skema finansial. Dukungan skema finansial tersebut, menurut Hindun Mulaika, perlu dimulai oleh pemerintah daerah, dan kemudian harus didukung pula oleh sektor perbankan.

Hindun mencontohkan, pengembangan panel surya atap dapat menjadi contoh dari sumbangsih setiap individu atau keluarga untuk mengatasi perubahan iklim dan menghilangkan polusi.

Misalnya di Jakarta sebagai ibukota Republik Indonesia diharapkan dapat terus mengembangkan berbagai program yang mendorong terwujudnya energi terbarukan yang bersih yang dapat bermanfaat untuk seluruh kalangan masyarakat. “Sebagai kota pusat pemerintahan dan ibukota negara, Jakarta seharusnya bisa menjadi contoh bagi daerah lainnya di Tanah Air dalam melawan perubahan iklim, dengan mulai beralih ke energi terbarukan,” kata Hindun Malaika.

Hindun juga memaparkan, pihaknya mendorong pemerintah agar segera mengatasi permasalahan lingkungan perkotaan secara tuntas. Menurut dia, Jakarta memiliki segudang-persoalan lingkungan, mulai dari polusi udara yangbersumber dari industri, kendaraan bermotor, bahkan pembangkit listrik batubara, hingga timbunan, sampah yang tidak terkontrol. Sedangkan tingkat ketergantungan yangnnggi terhadap energi fosil, lanjutnya, semakin memperburuk pencemaran polusi udara di ibukota negara.

Ia mengingatkan bahwa telah lebih dari lOOkota di seluruhdunia saat ini yang telah menggunakan minimal 70 persen sumber energinya berasal dari energi terbarukan.

Sebelumnya, Menteri Energi danSumberDayaMineral(ESDM) Ignasius Jonan mengatakan sampah berpotensi sebagai sumber energi terbarukan.

“Sampah itu sebenarnya bukan semata-mata untuk Iata memenuhi kebutuhan atau rasio elektrifikasi dari energi baru terbarukan tapi lebih kepada masalah lingkungan hidup,” kata Jonan di Jakarta, Selasa (3/4).

Jonan menyampaikan hal itu pada Rakornas Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga yang dilaksanakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dia menekankan bahwa masalah sampah adalah masalah pemerintah daerah sehingga tidak serta merta didorong penyelesaiannya pada pemerintah pusat.

Dengan adanya koordinasi yang kuat dan dorongan dari berbagai pemerintahan lokal di berbagai daerah, maka pengembangan EBT juga diperkirakan bakal melesat.

Sebagai penutup, tidak salah bila mantan Presiden AS lainnya. Jimmy Carter, peni ah menyatakan bahwa berbagai pihak perlu bertindak sekarang untuk mengontrol masa depan energi.kita, dan tidak membiarkan masa depan yang mengontrol kita.

Sumber: Harian Ekonomi Neraca

 

RI Didukung PBB Atasi Diskriminasi Sawit

 

JAKARTA – Indonesia mendapatkan dukungan dari dua badan PBB, yaitu Food and Agriculture Organization (FAO) dan International Fund for Agricultural Development (IFAD), untuk menyelesaikan persoalan diskriminasisawitdi Uni Eropa (UE). Dukungan serupa sebelumnya juga datang dari Dicastery for Promoting Integral Human Development di bawah pimpinan Kardinal Peter Turkson.

Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pand-jaitan mengatakan, komoditas kelapasawittelah menjadi sasaran hoaks yang cukup mengemuka di dunia termasuk di Eropa. Jika tidak diluruskan maka Indonesia akan terkena dampak negatifnya, terutama nasib 2,30 juta petani kecil di Indonesia dan 17,50 juta pekerja di sektorsawitTernyata terhadap data itu istilah halusnya banyak dilakukan distortion of fad, itu yang banyak dilakukan negara-negara di Eropa ini,” terang Luhut dalam keterangan tertulisnya tentang kunjungan kerjanya ke Roma, Italia, pada 14-16 Mei 2018 lalu.

Saat ini, kata Luhut Pandjaitan, Indonesia berusaha kembali menyajikan data bahwa rule nomer satu dari Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) itu adalah keadilan. “Jadi, tidak

boleh ada diskriminasi,” ujar Menko Luhut sambila menjelaskan strategi diplomasi sa-witnya yakni dengan menyatukan data dan menyampaikan fakta yang lengkap tentang industrisawit

Kardinal Peter Turkson mengatakan, sisi lain dari industrisawitjuga harus diceritakan. “Sisi lain (dari industri ini) harus diceritakan,” dukung yang menyorot peran industrisawitterhadap pengentasan kemiskinan. Pada acara seminar yang diselenggarakan organisasinya bersama Indonesia dan Malaysia di Pontifical Urbana University, Roma (15/5), Kardinal Turkson juga menekankan bahwa peran organisasinya adalah tidak untuk berkelahi dengan pihak manapun, tapi ingin meletakkan keseimbangan antara kegiatan ekonomi sosial manusia dengan kepentingan kelestarian lingkungan.

Selain dari Dicastery for Promoting Integral Human Development di bawah pimpinan Kardinal Turkson, dukungan lain juga didapat Menko Luhut dari dua badan PBB yaitu FAO dan IFAD yang terkait masalah kemanusiaan, kemiskinan, kelaparan, agrikultur, dan peningkatan taraf hidup.

 

Sumber: Investor Daily Indonesia

ROTEC,Stabilkan Jalan Kebun Untuk Peningkatan Kinerja Dan Produktifitas

 

ROTEC membantu perusahaan untuk mempermudah akses jalan kebun, lebih efisien dalam penggunaan material dan jalan yang lebih berkualitas.

Perkebunan sawit tidak terlepas dari pentingnya infrastruktur jalan, kenapa dikatakan demikian? karena produktivitas sebuah perkebunan sawit dan kelancaran pengiriman CPO bisa terlaksana tanpa hambatan, salah satunya adalah mempunyai infrastruktur jalan yang memadai dan secara tidak langsung akan tercipta penghematan dari berbagai fasilitas pendukung lainnya.

Mayoritas infrastruktur lapisan perkerasan jalan di perkebunan sawit menggunakan bahan batu (base course) dan laterit. Sedangkan dengan bahan-bahan tersebut mempunyai banyak kelemahan dan tingginya biaya perawatan serta membutuhkan sumber daya alam yang cukup besar dan tidak semua perkebunan sawit memiliki sumber daya yang dimaksud

“Maka dalam kesempatan ini kami PT Cahaya Inti Solusindo menawarkan solusi teknik stabilisasi tanah dengan nama produk ROTEC,” kata Michael Gomulya.

Stabilisasi tanah yang dimaksud adalah perbaikan daya dukung tanah terhadap beban kendaraan dan meminimalkan pengaruh air dengan cara meningkatkan nilai CBR sehingga mencegah air meresap ke dalam tanah.

 

Metode Stabilisasi ROTEC adalah dengan mencampurkan bahan Semen, Tanah dan Rotec membuat butiran tanah dapat mengikat sempurna dengan semen sehingga daya dukung tanah memiliki nilai CBR yang tinggi serta kembang susut yang kecil. Dengan komposisi semen berkisar antara 7-12 % dan Rotec 1 Kg terhadap 1 m3 tanah dapat meningkatkan daya dukung tanah dan nilai CBR yang sangat signifikan. Tebal lapisan Aplikasi ROTEC berkisar 15-25 cm tergantung desain dan perencanaan beban jumlah kendaraan yang akan melintas.

Penggunaan Stabilisasi ROTEC memberikan biaya yang lebih ekonomis , tidak licin pada musim hujan dan mengurangi debu pada musim kemarau. ROTEC berasal dari bahan kimia ramah lingkungan dan tidak beracun. ROTEC banyak digunakan diwilayah Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi, ungkapnya.

 

Sumber: Sawitindonesia.com

Ujicoba Kereta Api Bertenaga Biodiesel Berjalan Lancar

 

Uji coba penggunaan biodiesel untuk kereta api tetap berjalan sesuai jadwal.  Untuk itu, pemerintah terus berupaya mendorong pemanfaatan biodiesel untuk transportasi di Indonesia. Salah satunya implementasi biodiesel pada bahan bakar kereta api.

Memasuki awal kuartal kedua 2018, Rail Test B-20 (bahan bakar dengan campuran 20% biodiesel) kembali dilakukan. Hasil positif didapatkan dengan tidak ditemuinya kendala pada mesin kereta api.

“Selama tiga bulan ini belum ada masalah, baik dari performa engine maupun dari B-20 itu sendiri,” ujar Staf Ahli Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dadan Kusdiana saat meninjau Rail Test B-20 di Dipo Kertapati milik PT Kereta Api Indonesia (KAI), Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (18 Mei 2018), seperti dilansir di situs esdm.go.id.

Memasuki bulan ketiga Rail Test B-20 berjalan ini, tambah Dadan, masih ada waktu tiga bulan lagi untuk memastikan apakah B-20 dapat bekerja maksimal pada mesin kereta api milik PT KAI atau tidak.

Dadan mengungkapkan, untuk menguji Biodiesel B-20, berbagai tahapan telah dilakukan, diantaranya pengambilan sampel bahan bakar diesel, uji performa lokomotif yang diuji dengan menempuh jarak sejauh 23.000 km atau 1.620 jam untuk Lokomotif jenis General Electric), dan 27.000 km atau 1.770 jam untuk mesin jenis Electro Motive Diesel (EMD).

Lokomotif yang diujicoba dengan B-20 diuji coba untuk menarik kereta api batu bara rangkaian panjang (babaranjang). Rangkaian tersebut adalah rangkaian terpanjang dan terberat dibandingkan rangkaian lainnya. Tujuannya agar dapat melihat kemampuan bahan bakar B-20 pada beban kerja terberatnya.

Masa uji coba B-20 pada kereta milik PT KAI atau lebih dikenal sebagai Rail Test B-20 berlangsung selama enam bulan, terhitung dari Februari – Juli 2018.

Rail Test B-20 yang dilaksanakan di Dipo Kertapati, disesuaikan dengan masa perawatan lokomotif yang dilakukan setiap tiga bulan sekali. Kegiatan Rail Test B-20 dipastikan tidak mengganggu aktivitas perkeretaapian di Dipo Kertapati. Rail Test untuk Lokomotif jenis EMD dilaksanakan pada 10-14 Mei 2018 sementara untuk Lokomotif jenis GE pada 17-21 Mei 2018.

 

Sumber: Sawitindonesia.com

India Diminta Turunkan Bea Masuk CPO RI

 

JAKARTA – Pembentukan Komite Bilateral Rl-India diharapkan bisa membantu menghilangkan hambatan pasar antara kedua negara. Salah satu yang menjadi persoalan utama ialah tingginya bea masuk impor Crude palm oil (CPO) RI di India. Kamar Dagang Industri (Kadin) Indonesia meminta pemerintah India turunkan bea masuk CPO RI.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Hubungan Internasional, Shinta Widjaja Ramdani berharap melalui Komite ini keluhan soal hambatan perdagangan didengar oleh pemerintah kedua negara. “Tarif ini mengganggu ekspor CPO kita. Komite ini akan mengusulkan ke pemerintah India agar masalah ini diselesaikan,” ungkapnya dalam acara Pembentukan Komite Bilateral RI-India di Jakarta akhir pekan lalu.

Seperti diketahui, Indonesia merupakan mitra dagang terbesar India di ASEAN. India menjadi pasar terbesar Indonesia yang menyerap CPO sebesar 7,63 juta ton sepanjang 2017, atau meningkat 1,84 juta ton dibanding tahun 2016 yang sebesar 5,78 juta ton atau naik 32 persen.

Tahun lalu pemerintah India meningkatkan bea masuk impor CPO RI sebesar 100 persen dari 7,5 persen menjadi 15 persen, dan turunannya seperti olein dari 15 persen menjadi 25 persen.

 

Sumber: Koran Jakarta

 

 

Penjualan Benih Sawit PPKS Naik 45%

MEDAN – Penjualan benih/kecambah sawit Pusat Penelitian Kelapa Sawit(PPKS) Medan pada kuartal 1-2018 naik sekitar 45% dibandingkan periode sama 2017 atau mencapai 9.459.452 butir. Hal itu didorong program peremajaan tanaman sawit petani di Tanah Air.

Direktur PPKS Medan Hasril Hasan Siregar di Medan, Kamis (17/5), mengatakan, penjualan terbanyak pada Januari dan Maret atau masing-masing 2.633.029 butir dan 2.511.042 butir, sementara Februari dan April 2018 penjualan benih hanya 2.126.098 dan 2.201.104 butir.”Selain program peremajaan tanaman sawit petani, penjualan kecambah yang meningkat itu juga didorong harga jual tandan buah segar atau TBS sawit yang relatif stabil bahkan membaik sehingga petani maupun pengusaha memiliki kemampuan untuk melakukan peremajaan tanaman tuanya,” katanya.

Secara rata-rata, kata dia, penjualan kecambah PPKS pada 2018 di atas 2 juta butir per bulan atau meningkat dibandingkan periode sama 2017 yang di kisaran 1,50 juta butir. “Diperkirakan, penjualan masih akan bagus hingga akhir tahun karena selain masih ada program peremajaan tanaman sawit petani oleh pemerintah, juga ada prediksi harga sawit masih bagus,” katanya seperti dilansir Antara.

Program peremajaan kebun sawit rakyat pada 2018 direncanakan seluas 185 ribu hektare (ha) saja membutuhkan sekitar 30 juta kecambah. Tentunya PPKS akan mendapat kesempatan lebih besar menjual benih sawit,” katanya Menurut Hasril, dengan naiknya penjualan hingga April maka target penjualan di 2018 yang sekitar 23 juta butir diprediksi bisa terlampaui. Padahal, pada 2017 penjualan kecambah sawit masih 21 juta butir.

 

Sumber: Investor Daily Indonesia