,

Kemenperin Minta Wajib Kemasan Migor Segera Dilaksanakan

 

JAKARTA– Kementerian Perindustrian (Kemenperin) meminta peraturan wajib kemasan untuk minyak goreng (migor) segera dilaksanakan, meski Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) telah meminta penerapan kebijakan migor wajib kemasan diundur hingga 2020.

“Pelaksanaan tentang wajib kemasan bisa langsung dijalankan karena hanya sekadar teknis di lapangan,” kata Dirjen Industri Agro Kemenperin Panggah Susanto saat menjadi Keynote Speaker Seminar bertema “Sudah Siapkah Fortifikasi Vitamin A Minyak Goreng Sawit Dilaksanakan” di Hotel Aryaduta, Tugu Tani, Jakarta, Rabu (14/2).

Seminar dengan diskusi panel yang digelar oleh Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (Paspi) ini menghadirkan pembicara Enny Ratnaningtyas—direktur Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan, Ditjen Industri Agro, Kemenperin, Prof Dr Soekirman—Koalisi Fortifikasi Indonesia, Dr Paul Wassell—PT SMART Tbk, Prof Dr Purwiyatno Hariyadi—guru besar Teknologi Pangan IPB, dan Prof Dr dr Erni Hermawati Purwaningsih MS, guru besar Farmakologi FKUI.

Diskusi panel yang dimoderatori Dr Darmono Taniwiryono—Ketua Umum MAKSI ini diawali sambutan dan pengantar oleh Prof Bungaran Saragih –Ketua Dewan Pembina Paspi, dan Direktur Eksekutif GIMNI Sahat Sinaga, serta ditutup oleh Direktur Eksekutif Dr Ir Tungkot Sipayung.

Menurut Panggah, wajib kemasan ini penting karena menyangkut kesehatan dari minyak goreng itu sendiri.

“Kalau yang susah-susah gak bisa dilakukan ya mulai yang mudah saja dilakukan. Jangan kemauannya banyak kemampuannya gak ada. Jadi saya sarankan, kalau memang pertanyaan ini (fortifikasi) sulit dijawab paling tidak menjawab yang gampang dulu. Kemasan dulu,” katanya mengritisi tema seminar.

Panggah menjelaskan pentingnya wajib kemasan. Karena minyak goreng curah banyak dampak negatifnya. “Minyak goreng yang berkali-kali dipakai, dipakai lagi. Kalau tidak ada standard dan kemasan di situ dicantumkan segala macam syarat dan tanggung jawab ..ini berbahaya sekali. Kalau ini aja dilakukan, kita sudah berbuat separuh baik,” ujarnya.

Soal kesiapan fortifikasi, pemerintah menurut Panggah tidak akan campur tangan. Ia mengakui bahwa sawit memang berjasa banyak. Sawit merupakan penyumbang ekspor terbesar. Kontribusinya terhadap negara luar biasa. “Nah sekarang mau dititipin misi yang sangat penting yaitu mengenai fortifikasi. Ini perlu didiskusikan, pemerintah ikut saja dan menunggu hasilnya. Kalau soal kemasan jangan diulur-ulur lagi deh, langsung saja dilaksanakan,” tandasnya.

Bisnis dan teknologi

Ketua Dewan Pembina Paspi, Prof Bungaran Saragih dalam pengantar diskusi mengatakan bahwa dirinya sudah lama membahas dengan berbagai pihak masalah fortifikasi penambahan vitamin A pada produk minyak goreng sawit (MGS). Pemerintah juga sudah lama mengupayakan bagaimana agar minyak goreng difortifikasi.

Menurut dia, pelaksanaan fortifikasi masih terbatas selama ini lebih karena masalah bisnis dan teknologi. Sebab secara sosial tidak ada masalah. Begitupun secara politik fortifikasi sangat positif karena Negara tentu menginginkan rakyatnya sehat.

“Yang jelas berdasarkan statistik kementerian kesehatan orang Indonesia kekurangan vitamin A, dan kekurangannya paling parah barangkali  terburuk di dunia. Padahal kita penghasil vitamin A yang luar biasa besarnya karena ada di sawit,” ujarnya.

Oleh karena itu, tandas Bungaran, pertama secara teknis bisa tidak Indonesia menghasilkan produk minyak goreng bervitamin A yang stabil. “Yang bisa diyakini benar-benar ada vitamin A di dalamnya bukan label saja. Ini soal teknologi,” ucapnya.

“Pertanyaan selanjutnya jika bisa difortifikasi menguntungkan tidak.

Menguntungkan untuk siapa? Untuk konsumen apa untungnya dan untuk produsen apa untungnya. Berapa biayanya dan berapa revenue yang bisa diperoleh? Kalau itu tidak terjawab ya tidak berjalan,” paparnya.

Bisa saja, lanjut Bungaran, konsumen dan produsen tidak merasakan keuntungan namun fortifikasi bermanfaat bagi ekonomi secara keseluruhan, bermanfaat bagi Negara.

“Di situlah pemerintah harus siap mengompensasi social benefit, kalau pemerintah siap memberikan subsidi bisa jalan. Kalau secara teknis dan bisnis tidak bisa ya fortifikasi tidak bisa dilaksanakan,” jelas Bungaran sambil menggarisbawahi bahwa rakyat perlu vitamin A, dan itu bisa dilakukan melalui migor.

 

Sumber: Id.beritasatu.com

 

Perkebunan Kelapa Sawit Maju Karena Dukungan Pemerintah

 

Upaya yang ditumbuh kembangkan oleh industri minyak sawit untuk melakukan upaya perlindungan terhadap keanekaragaman hayati di lanskap perkebunan kelapa sawit, merupakan manifestasi kesungguhan untuk mewujudkan tata kelola kebun sawit berkelanjutan. Langkah ini seiring dengan kebijakan pemerintah Indonesia  untuk terus selalu memperhatikan aspek lingkungan dan sosial dalam pengembangan agribisnis seperti Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 tahun 2004 Pasal 2, yang mengharuskan pembangunan perkebunan diselengarakan berdasarkan atas asas manfaat dan berkelanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan serta keadilan.

Perhatian masyarakat dunia terhadap aspek lingkungan kelapa sawit meningkat tajam dalam 10 tahun terakhir. Di Indonesia, ditandai dengan munculnya Indonesian SustainblePalm Oil (ISPO) yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 11/Permentan/OT.140/3/2015 tanggal 28 Maret 2015. Peraturan ini mewajibkan perusahaan menerapkan sistem sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan, yaitu acuan dasar dalam mendorong usaha perkebunan kelapa sawit untuk memenuhi kewajibannya sesuai aturan perundangan, melindungi, dan mempromosikan usaha perkebunan kelapa sawit berkelanjutan sesuai dengan tuntutan pasar. Secara garis besar, prinsip dan kriteria ISPO menyentuh aspek sebagai berikut:
  1. Legalitas lahan perkebunan
  2. Manajemen perkebunan
  3. Perlindungan terhadap pemanfaatan hutan alam primer dan lahan gambut
  4. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan
  5. Tanggung jawab terhadap tenaga kerja
  6. Tanggung jawab sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat
  7. Peningkatan usaha secara keberlanjutan

Ketujuh prinsip dan kriteria tersebut berfungsi sebagai etalase untuk mewujudkan pengelolaan kebun sawit berkelanjutan. Salah satu prinsip secara spesifik menekankan bagaimana keanekaragaman hayata dan areal konservasi di dalam dan sekitar kebun sawit harus dipertahankan.

Sumber: Konservasi Keanekaragaman Hayati Di Lansekap Perkebunan Kelapa Sawit, GAPKI 2015

 

Sumber: Sawitindonesia.com

Aliansi Minyak Sawit Eropa Bantu Hadapi Resolusi UE

 

 

Aliansi Minyak sawit Eropa (EPOA) akan menunjukkan fakta-fakta yang sesungguhnya mengenai kelapa sawit di Indonesia kepada pengusaha, politisi, dan pemerintah di Uni Eropa.

Tidak semua masyarakat Uni Eropa (UE) menjegal upaya perdagangan hasil kelapa sawit Indonesia. Salah satunya ialah European palm oil Alliance (EPOA). Lembaga yang berisikan pelaku industri sawit di Benua Biru itu siap membantu Indonesia melawan resolusi minyak sawit yang digulirkan Parlemen UE.

Ketua EPOA Frans Classeen menilai industri sawit di Indonesia sudah dijalankan dengan sangat baik dan mendukung pencapaian tujuh kriteria pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals/SDGs) seperti penanggulangan kemiskinan, pengembangan ekonomi wilayah, juga kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Namun, masih banyak kesalahpahaman informasi tentang produk hasil perkebunan sawit sehingga banyak kebijakan di Eropa yang diskriminatif termasuk implementasi food labelling.

Maka itu, pihaknya akan berusaha menunjukkan fakta-fakta sesungguhnya tentang kelapa sawit, dari manfaat hingga isu-isu keberlanjutan.

“Yang kami lakukan bukan bantuan promosi. Kami ingin memberikan pandangan seimbang dan objektif tentang sawit. Kami menyadari kita semua saling membutuhkan,” ujar Frans di Jakarta, kemarin.

Menurutnya, akan berat bagi Indonesia untuk menentang 28 negara yang tergabung dalam UE. Terlebih, mereka memiliki sudut pandang dan kebudayaan yang berbeda sehingga butuh pendekatan berbeda untuk menjelaskan kepada negara-negara itu.

“Harus ada pendekatan yang terstruktur untuk berbicara dengan mereka. Kami sudah memulai itu dan akan kami terus lanjutkan ke semua pihak, pengusaha, politisi, pemerintah,” tuturnya.

Pada intinya, EPOA menginginkan level aturan permainan yang sama untuk semua produk minyak nabati. “Tidak boleh ada diskriminasi agar kompetisi baik dan seimbang dapat terwujud.”

Tidak tercapai

Pada pertengahan Januari 2018, Parlemen UE memutuskan menghentikan penggunaan biofuel berbahan dasar kelapa sawit sebagai sumber Energi Terbarukan pada 2021. Resolusi itu dikenal sebagai Deklarasi Amsterdam.

Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa sawit Indonesia Danang Girindrawardana merespons positif dukungan EPOA. EPOA mampu melihat persoalan sawit dari sisi ekonomi dan sosial. Pasalnya, jika resolusi itu nantinya diterapkan, akan ada 4,4 juta petani Indonesia yang terdampak dan ini akan membuat target SDGs tidak tercapai.

“Itulah yang akan jadi pokok pembicaraan saat bertemu dengan parlemen, dewan, dan komisioner pada 28 Februari 2018.”

Sementara itu, Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia Paulus Tjakrawan menegaskan pascakemenangan Indonesia atas gugatan terhadap Uni Eropa terkait dengan pengenaan bea masuk antidumping pada produk biodiesel Indonesia dalam panel Badan Penyelesaian Sengketa WTO pada Januari 2018, pihaknya sudah siap mengekspor kembali. “Tahun lalu kami proses dan akhirnya tahun ini (gugatan) menang. Kami sudah siap ekspor ke Eropa kembali.”

Terakhir kali, produk biodiesel Indonesia masuk ke Eropa pada 2014 dengan total 1,8 juta kiloliter. Paulus pun berharap jumlah ekspor tahun ini dapat menyentuh angka yang sama saat terakhir kali diekspor.

 

Sumber: Media Indonesia

Italia Dukung Sawit Indonesia di UE

 

JAKARTA – Italia mendukung Indonesia dalam penggunaan minyak kelapa sawit sebagai salah satu biofuel di pasar kawasan Uni Eropa (UE). Sebab, Italia masih sangat membutuhkan minyak sawit.

“Dari awal Italia itu pendukung kita, dimanapun, mau di WTO atau di Uni Eropa dan di Parlemen Eropa. Untuk isu kelapa sawit itu, Italia mendukung kita,” ujar kata Duta Besar RI untuk Italia Esti Andayani di Jakarta, Selasa (13/2).

Menurut Esti, pemerintah Italia mendukung penggunaan minyak kelapasawitdi kawasan UE karena negara tersebut membutuhkan minyak sawit untuk bahan produk-produknya, mulai dari produk makanan hingga kecantikan.

“Saya bertemu dengan Presiden Ferrero Rocher, produk cokelat dan Nutela mereka segala macam, pakai minyak kelapa sawit. Karena minyak sawit dibandingkan minyak-minyak yang lain lebih tahan lama dan tidak berubah menjadi basi. Masa .kedaluwarsa produknya menjadi lebih panjang,” ujar dia.

Dubes Esti menyebutkan perusahaan Ferrero Rocher akan tetap memakai produk kelapa sawit karena telah membuktikan dengan penelitian bahwa minyak sawit tidak berbahaya untuk kesehatan.

“Jadi dia (Ferrero Rocher) tetap akan memakai kelapa sawit, dan dia sudah membuktikan dengan penelitian dia bahwa orang yang mengatakan (minyak sawit) tidak sehat itu adalah bohong. Sekarang dia menang juga di pengadilan untuk berita yang hoax itu,” ungkap Esti. Karena itu, lanjut Dubes Esti, pemerintah Indonesia menggandeng perusahaan Ferrero Rocher dan pemerintah Italia untuk berjuang melawan wacana larangan penggunaan produk kelapa sawit di kawasan Uni Eropa, yang diusung oleh Parlemen Eropa.

Lawan Kampanye Hitam

Selain itu, pemerintah Italia melalui beberapa kementeriannya juga telah menyatakan dukungannya bagi Indonesia dalam melawan kampanye hitam terhadap produk kelapa sawit di UE.

“Menteri Pembangunan dan Menteri Perdagangan Italia sudah mengatakan dia akan terus bersama kita untuk melawan kampanye hitam untuk kelapa sawit. Jadi memang Italia ini bisa menjadi teman kita,” kata Dubes Esti.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi juga telah menyampaikan keprihatinan soal larangan minyak kelapa sawit dalam penggunaan biofuel di Uni Eropa kepada Menteri Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Italia Angelino Alfan.

Italia adalah negara tujuan ekspor terbesar ketiga di UE untuk produk sawit asal Indonesia, sehingga kelapa sawit Indonesia juga memiliki kontribusi dalam ekonomi Italia.

 

Sumber: Koran Jakarta

Perkebunan Kelapa Sawit Ikuti Regulasi

 

 

Minyak sawit merupakan jenis minyak nabati yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat dunia. Selain untuk pangan dan kosmetika, minyak sawit juga sangat berpotensi menjadi sumber energi terbarukan penganti minyak fosil. Indonesia merupakan negara produsen terbesar di dunia dengan luas sekitar 10 juta ha atau kurang dari 5% dari luas daratan Indonesia. Berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan tenatang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan, luas kawasan hutan dan perairan Indonesia sampai dengan 2013 adalah 129.425.443,29 hektar (Kementerian Kehutanan, 2014). Artinya, lebih dari 66% lahan di Indonesia digunakan untuk perlindungan keanekaragaman hayati, dan sisanya adalah areal penggunaan lain.

Seiring dengan meningkatkan kesadaran masyarakat global terhadap keanekaragaman hayati, isu berkelanjutan mulai ditumbuh kembangkan oleh berbagai pihak, termasuk di bidang perkebunan. Dalam konteks ini, Indonesia telah mengembangkan skema Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), dimana keanekaragaman hayati menjadi salah satu kriteria yang harus dipenuhi oleh pemegang konsensi. Konservasi keanekaragaman hayati merupakan tulang punggung dari keberlanjutan itu sendiri, sehingga upaya untuk menjembatani kepentingan produksi dan pelestarian keanekaragaman hayati harus dikedepankan.

Dalam implementasinya, penerapan prinsip-prinsip konservasi tidaklah mudah karena setiap perkebunan memiliki kekhasan yang berbeda. Perkebunan kelapa sawit merupakan suatu lansekap yang sangat mungkin masih memiliki kantong-kantong habitat alami yang berpotensi sebagai rumah bagi satwa liat. Hal ini karena tidak seluruh bagian dri lahan dapat dikonversi menjadi kebun sawit, sehingga areal seperti lebungan, rawa, hutan rawa, goa, sungai, bukit dan lainnya tetap dipertahankan. Oleh karena itu pengembangan program pengelolaannya harus bersifat spesifik lokasi dengan memperhatikan karateristik habitat yang ada.

Industri perkebunan kelapa sawit di Indonesaia, mengedepankan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam proses produksinya. Prinsip ini terlahir dari sebuah pemahaman bahwa perkebunan dibangun atas dasar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan bangsa, dengan suatu kesadaran bahwa kelestarian sumberdaya hayati merupakan kunci dari keberlanjutan itu sendiri. Oleh karena itu, konservasi keanekaragaman hayati menjadi salah satu aspek yang saat ini ditumbuh kembangkan dan menjadi bagian terintergrasi dalam proses budidaya tanaman kelapa sawit.

Sumber: Konservasi Keanekaragaman Hayati Di Lansekap Perkebunan Kelapa Sawit, GAPKI 2015

 

Sumber: Sawitindonesia.com

Italia dukung minyak sawit RI masuk Eropa, ini keistimewaan CPO Indonesia

 

Duta Besar RI untuk Italia, Esti Andayani, menyatakan Italia mendukung Indonesia dalam penggunaan minyak kelapa sawit sebagai salah satu biofuel di pasar kawasan Uni Eropa. Italia merupakan salah satu konsumen terbesar minyak sawit Indonesia.

“Dari awal Italia itu pendukung kita, dimanapun, mau di WTO atau di Uni Eropa dan di Parlemen Eropa. Untuk isu kelapa sawit itu Italia mendukung kita,” ujar Dubes Esti Andayani seperti dikutip dari Antara di Jakarta, Selasa (13/2).

Menurut Esti, pemerintah Italia mendukung penggunaan minyak kelapa sawit di kawasan Uni Eropa karena negara tersebut membutuhkan minyak sawit untuk bahan produk-produknya, mulai dari produk makanan hingga kecantikan.

“Saya bertemu dengan Presiden Ferrero Rocher, produk cokelat dan Nutela mereka segala macam, pakai minyak kelapa sawit,” tuturnya.

Menurutnya, minyak sawit dibandingkan minyak-minyak yang lain lebih tahan lama dan tidak berubah menjadi basi. “Masa kedaluwarsa produknya menjadi lebih panjang,” ujar dia.

Dubes Esti menyebutkan bahwa perusahaan Ferrero Rocher akan tetap memakai produk kelapa sawit karena telah membuktikan dengan penelitian bahwa minyak sawit tidak berbahaya untuk kesehatan.

“Jadi dia (Ferrero Rocher) tetap akan memakai kelapa sawit, dan dia sudah membuktikan dengan penelitian dia bahwa orang yang mengatakan (minyak sawit) tidak sehat itu adalah bohong. Sekarang dia menang juga di pengadilan untuk berita yang ‘hoax’ itu,” ungkap Esti.

Oleh karena itu, lanjut Dubes Esti, pemerintah Indonesia menggandeng perusahaan Ferrero Rocher dan pemerintah Italia untuk berjuang melawan wacana larangan penggunaan produk kelapa sawit di kawasan Uni Eropa, yang diusung oleh Parlemen Eropa.

Selain itu, pemerintah Italia melalui beberapa kementeriannya pun telah menyatakan dukungannya bagi Indonesia dalam melawan kampanye hitam terhadap produk kelapa sawit di Uni Eropa.

“Menteri Pembangunan dan Menteri Perdagangan Italia sudah mengatakan dia akan terus bersama kita untuk melawan kampanye hitam untuk kelapa sawit. Jadi memang Italia ini bisa menjadi teman kita,” kata Dubes Esti.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi juga telah menyampaikan keprihatinan soal larangan minyak kelapa sawit dalam penggunaan biofuel di Uni Eropa kepada Menteri Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Italia Angelino Alfan.

Italia adalah negara tujuan ekspor terbesar ketiga di Uni Eropa untuk produk sawit asal Indonesia, sehingga kelapa sawit Indonesia juga memiliki kontribusi dalam ekonomi Italia.

 

Sumber: Merdeka.com

Genjot produksi kelapa sawit, BPDPKS gelar Pekan Riset Sawit Indonesia 2018

 

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menggelar Pekan Riset Sawit Indonesia 2018 guna mendorong peningkatan produksi industri kelapa sawit dalam negeri. Acara ini merupakan program unggulan yang dilaksanakan secara reguler untuk mengembangkan pusat penelitian BPDPKS.

Direktur BPDPKS, Dono Bustami mengatakan, industri kelapa sawit merupakan salah satu industri penyumbang devisa terbesar di Indonesia, dengan total ekspor mencapai Rp 240 triliun di tahun 2016. Dengan demikian, diperlukan riset yang inovatif dan kreatif untuk mengembangkan industri ini.

“Jutaan masyarakat sangat bergantung pada industri sawit Indonesia. Pertumbuhan industri sawit akan berperan penting pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Dono di Hotel eL Royale Hotel, Bandung (13/2).

Dia menambahkan, tujuan riset ini untuk meningkatkan produktivitas atau efisiensi, peningkatan aspek sustainability, dan mendorong penciptaan produk atau pasar baru. Nantinya, hasil-hasil riset ini akan didorong untuk dapat dimanfaatkan baik oleh industri, pemerintah, maupun oleh petani.

Di mana ruang lingkup penelitian dan pengembangan ini dilakukan oleh akademisi, lembaga peneliatian, dan industri. Penelitian mencakup aspek lingkungan, oleokimia dan biomaterial, bioenergi, pangan dan kesehatan, pasca panen dan pengolahan, budidaya, serta sosial ekonomi, bisnis, manajemen, pasar, dan TIK.

Dono menyebut, sejak tahun 2015-2017, BPDPKS telah menggandeng 24 universitas, PTN, dan PTS, 127 peneliti senior, 13 lembaga penelitian non perguruan tinggi, dan 146 mahasiswa. Dan telah menghasilkan 115 kontrak penelitian sawit, 11 paten, 101 publikasi ilmiah nasional dan internasional, dan menerbitkan 3 buku.

 

Sumber: Merdeka.com

Perkebunan Bagian Solusi Dari Masalah Pangan, Energi, Ekonomi, Dan Lingkungan Global (Bagian Ke II, Selesai)

 

Indonesia sebagai negara agrais dan tropis, dapat menjadi bagian solusi dari masalah global tersebut, antara lain melalui peningkatan produksi perkebunan, seperti minyak sawit. Argumenya adalah :

Pertama, Produksi minyak sawit adalah berupa bahan pangan dan bahan energi terbarukan sehingga jika produksinya ditingkatkan akan dapat menyediakan bahan pangan dan energi global yang cukup sedemikian rupa sehingga trade off antara pangan dan energi global yang harus terjadi.

Kedua, Proses produksi perkebunan kelapa sawit menyerap CO2 dari atmofir bumi. Gas CO2 yang terlanjur tinggi diatmofir bumi akibat konsumsi BBF oleh perkebunan kelapa sawit diserap dan disimpan dalam biomass.

Ketiga, Dengan tersedianya bahan energi berupa minyak sawit  untuk biofuel yang cukup dan murah, maka konsumsi BBF dapat dikurangi dan emisi CO2dari BBF (penyumabng terbesar) dapat berkurang.

Perkebunan kelapa sawit menjadi bagian solusi atas masalah global tersebut sebetulnya sudah mulai terasakan. Berbagai studi (Suryana, 1986; 1989; Pasquali, 1993; Drajat et.al. 1995; Manurung , 1993; Zulkifli, 2000; Sri Hartoyo, 2010 Purba, 2011) mengungkapkan bagaimana  keterkaitan konsumsi minyak sawit dengan harga BBF dan harga minyak nabati lainnya di berbagai negara/kawasan. Jika harga BBF dan atau minyak nabati meningkat, yang mencerminkan minyak sawit adalah penganti BBF dan minyak nabati lainya.

Hasil studi tersebut juga dapat dimaknai bahwa setelah Indonesia berhasil menngkatkan produksi minyak sawit secara dramatis dan dipasarkan ke seluruh dunia, kenaikan terlalu tinggi harga BBF dan harga-harga minyak nabati/pangan global dapat dicegah dengan adanya minyak sawit yang lebih murah sebagai penganti. Seandainya tidak tersedia mkelimapah minyak sawit di pasar internasional khususnya dalam 10 tahaun terakhir ini, krisis pangan dan energi global yang terjadi pada tahun 2007 dan 2009 lalu mungkin akan lebih parah. Jadi, masyarakat internasional sebetulnya sudah menikmati manfaat dari minyak sawit (Sebagai bagian solusi global).

Perkebunan kelapa sawit sebagai bagian solusi global juga terjadi pada penyelamatan industri oleokimia global, khususnya dikawasan Eropa, Ameriak Utara dan Asia Timur. Hasil studi Wolfgang Rupilius dan Salmiah (2007) mengungkapkan bahwa industri oleokimia global (salah satu lokomotif industri di kawasan Eropa) seperti Henkel, Unilever, Lonza, KAO, Procter dan Gamble, Petrofina, AKZO Nobel telahterancam bangkrut akibat kesulitan bahan baku baik minyak nabati maupun dari turunan BBF. Untuk menghindari kebangkrutan industri-industri oleokimia tersebut relokasi dan atau joint venture dengan produsen bahan baku murah yakni minyak sawit. Saat ini industri oleo kimia tersebut menjadi global player pasar oleokimia global dan turunannya hampir di selururh dunia dengan mengunakan minyak sawit sebagai bahan baku.

Perkebunan kelapa sawit sebagai bagian solusi global juga haruslah menjadi bagian solusi juga di Indonesia. Dalam perekonomian Indonesia, perkebunan kelapa sawit mempunyai daya penyebaran yang lebih besar dari satu (Nurrohmat, et.al. 2010; Sipayung, 2012). Hal ini berarti perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu lokomotif ekonomi dan perekonomian Indonesia. Pertumbuhan perkebunan kelapa sawit menarik pertumbuhan sektor-sektor lain dalam perekonomian. Perkembangan perkebunan kelapa sawit di pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi tidak hanya menarik pertumbuhan sektor-sektor ekonomi  di sentra perkebunan kelapa sawit, tetapi juga menarik pertumbuhan ekonomi di pulau Jawa, Bali dan seluruh daerah Indonesia.

Kontribusi pada devisa negara dan penerimaan pemerintah juga besar. Ekspor minyak sawit dan produk turunannya pada tahun 2008 (BPS, 2009) telah mencapai sekitar US $ 14 milyar dan masih meningkat dari tahun ketahun. Penerimaan pemerintah dri bea keluar ekspor minyak sawit dan produk turunannya pada tahun 2011 (kumulatif) telah bernilai Rp. 28,9 triliun. Belum lagi dari berbagai jenis pajak (PBB, PPh) yang nilainya diperkirakan cukup besar.

Dalam perebunan kelapa sawit terdapat sekitar 4 juta kepala keluarga yang sumber pendapatannya dari ekonomi kelapa sawit. Jika dihitung secara keseluruhan  termasuk kepada industri huli, hilir dan penyedia jasa termasuk suplier barang dan jasa, sekitar 6,7 juta kepala keluarga hidup dari persawitan Indonesia (Sipayung, 2012).

Daerah-daerah sentra sawit seperti Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi peran ekonomi persawitan lebih signifikan lagi. Provinsi Sumatera Utara sebagai provinsi tertua persawitan, peranan ekspor minyak sawit pada tahun 2008 mencapai 50 persen dari total ekspor dan kontribusi dalam PDRB mencapai 30 persen (Tarigan dan Sipayung, 2011).

Dengan perkataan lain, Perkebunan kelapa sawit dalam perekonomian Indonesia  telah menunjukan kontribusinya sebagai bagian solusi dari pembangunan. Kontribusi tersebut masih dapat lebih besar lagi dimasa yang akan datang mengingat industri persawitan Indonesia masih dalam fase pertumbuhan, asalkan didukung kebijakan pemerintah yang bersahabat dengan persawitan.

Sumber: Indonesia Dan Perkebunan Kelapa Sawit Dalam Isu Lingkungan Global, GAPKI 2013

 

Sumber: Sawitindonesia.com

Penjualan Benih Sawit Diproyeksikan Naik Menjadi 115 Juta Kecambah

 

Produsen benih sawit optimis permintaan lebih tinggi karena faktor peremajaan tanaman (replanting) di sektor perkebunan swasta dan petani. Total penjualan benih sawit nasional dapat naik 40% menjadi 115 juta kecambah pada 2018.

Ketua Forum Kerjasama Produsen Benih Kelapa Sawit, Dwi Asmono menyatakan penjualan benih sawit secara nasional hingga akhir tahun 2017 mencapai 81,4 juta. Faktor pendukung kenaikan penjualan pada tahun lalu lantaran ditopang kegiatan peremajaan tanaman (replanting) di perkebunan swasta.

“Saya melihat salah trigger  kenaikan penjualan adalah replanting yang  di beberapa perkebunan swasta semenjak 2017. Mereka replanting sekitar 3 persen sampai 4 persen dari  luas lahannya.  Ini menjadi pengungkit penjualan benih tahun kemarin,” ujar Dwi Asmono.

Pada 2018, kenaikan penjualan dipicu dua faktor: replanting di perkebunan swasta dan program pemerintah untuk peremajaan lahan rakyat. Dwi Asmono menyebutkan program replanting lahan petani tahun lalu yang diinisiasi pemerintah  praktis belum bergerak karena tidak ada permintaan benih. Permintaan baru mulai berjalan tahun ini denga adanya peranan Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun) Kementerian Pertanian. Sebab berdasarkan proyeksi Ditjenbun, replanting petani   ditargetkan 185 ribu hektare di 17 provinsi. Apabila dikalikan 200 pokok, maka ada kebutuhan benih sekitar 37 juta kecambah pada 2018.

“Kami apresiasi kepada  Direktorat Jenderal Perkebunan setelah penanggung jawab teknis ada di Kementan (red-Kementerian Pertanian) dengan adanya rencana percepatan replanting sampai 185 ribu hektare. Diharapkan agenda ini  dapat terwujud mulai semester pertama 2018 sehingga capaiannya optimum pada akhir tahun,” ujar Dwi Asmono.

Menuru Dwi Asmono, penjualan benih tahun ini lebih optimis dari tahun-tahun sebelumnya. Apabila tahun kemarin penjualan sekitar 81,4 juta kecambah maka tahun ini dapat mencapai 115 juta kecambah. “Memang baru keliatan ada kenaikan sampai semester pertama. Sejauh mana program replantingbergerak. Thanks to Pak Dirjenbun jika dapat merealisasikan ini (replanting),”ujar Dwi Asmono.

Dwi Asmono menyebutkan program replanting di perkebunan besar sudah jelas polanya sekitar 3%-5% dari luas lahan mereka. Tinggal menunggu dari realisasi peremajaan di perkebunan petani.

Program replanting mendapat sambutan baik dari berbagai pihak. Selain menjadi angin segar bagi produsen benih kelapa sawit, tentunya dalam menjalankan program peremajaan ada tantangan tersendiri. “Tantangannya ada di 2018, kalau melihat tahun lalu program replanting yang digagas tahun lalu oleh BPDP KS relatif tidak bergerak. Kita berharap di tahun ini optimis mulai dapat dibangun dengan peran dari Kementerian Pertanian melalui Direktorat jenderal Perkebunan (Ditjenbun) pada program peremajaan,” kata Dwi Asmono.

 

Sumber: Sawitindonesia.com

RI-Brasil Kerja Sama Ternak Sapi hingga Lawan Kampanye Hitam Sawit

 

Jakarta – Harga sapi di Brasil diklaim murah. Mentan Amran Sulaiman menyambut baik akan hal itu, selain untuk memperkuat hubungan bilateral hubungan Indonesia dan Brazil.

“Untuk memperkuat bilateral dengan Brazil ini, kita menjajaki kerja sama di bidang ternak, sapi. Tadi disampaikan bahwa harga sapi bisa lebih murah. Ini sangat bagus,” ujar Amran, dalam keterangan tertulis dari Kementan, Senin (12/2/2018).

Hal itu disampaikan Amran usai menerima Wakil Menteri Pertanian Brasil, Eumar Roberto Novacki di ruang kerjanya di Kementerian Pertanian, Ragunan, Jakarta Selatan, hari ini. Pertemuan membahas hubungan bilateral terkait sejumlah komoditas pertanian yang akan dikerjasamakan, terutama sapi dan sawit. Pertemuan berlangsung singkat.

Selain itu, Amran juga menitipkan pesan kepada utusan Kementerian Pertanian Brasil untuk membantu Indonesia melakukan counter act terhadap negara-negara di Eropa terkait kampanye hitam terhadap komoditas sawit Indonesia. Dalam klarifikasinya, Amran menegaskan bahwa perkebunan sawit di Indonesia menggunakan pendekatan community walfare.

Saat ini, Indonesia punya kurang lebih 30.000 komunitas kesejahteraan di sektor sawit yang butuh penghidupan.

“Jika black campaign terus dilakukan, harga sawit bisa turun. Dampaknya, mereka akan kembali masuk ke hutan, dan melakukan penebangan hutan. Lingkungan kita bisa rusak lagi,” pesan Amran.

Sebagai upaya memperkuat sinergi pertanian kedua negara ini, Amran langsung mempertemukan Direktorat Dirjen Terkait dengan utusan Kementerian Brasil. “Kita buat working group untuk membahas tindak lanjut pertemuan tersebut,” tambah Amran.

Amran juga menyampaikan sejumlah capaian Indonesia di sektor pertanian, yakni swasembada sejumlah komoditas di antaranya Jagung dan bawang.

“Kemudian yang paling penting adalah ayam. Kita sudah ekspor ke enam negara termasuk dalam bentuk olahan,” tutur Amran.

 

Sumber: Detik.com