Genjot produksi kelapa sawit, BPDPKS gelar Pekan Riset Sawit Indonesia 2018

 

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menggelar Pekan Riset Sawit Indonesia 2018 guna mendorong peningkatan produksi industri kelapa sawit dalam negeri. Acara ini merupakan program unggulan yang dilaksanakan secara reguler untuk mengembangkan pusat penelitian BPDPKS.

Direktur BPDPKS, Dono Bustami mengatakan, industri kelapa sawit merupakan salah satu industri penyumbang devisa terbesar di Indonesia, dengan total ekspor mencapai Rp 240 triliun di tahun 2016. Dengan demikian, diperlukan riset yang inovatif dan kreatif untuk mengembangkan industri ini.

“Jutaan masyarakat sangat bergantung pada industri sawit Indonesia. Pertumbuhan industri sawit akan berperan penting pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Dono di Hotel eL Royale Hotel, Bandung (13/2).

Dia menambahkan, tujuan riset ini untuk meningkatkan produktivitas atau efisiensi, peningkatan aspek sustainability, dan mendorong penciptaan produk atau pasar baru. Nantinya, hasil-hasil riset ini akan didorong untuk dapat dimanfaatkan baik oleh industri, pemerintah, maupun oleh petani.

Di mana ruang lingkup penelitian dan pengembangan ini dilakukan oleh akademisi, lembaga peneliatian, dan industri. Penelitian mencakup aspek lingkungan, oleokimia dan biomaterial, bioenergi, pangan dan kesehatan, pasca panen dan pengolahan, budidaya, serta sosial ekonomi, bisnis, manajemen, pasar, dan TIK.

Dono menyebut, sejak tahun 2015-2017, BPDPKS telah menggandeng 24 universitas, PTN, dan PTS, 127 peneliti senior, 13 lembaga penelitian non perguruan tinggi, dan 146 mahasiswa. Dan telah menghasilkan 115 kontrak penelitian sawit, 11 paten, 101 publikasi ilmiah nasional dan internasional, dan menerbitkan 3 buku.

 

Sumber: Merdeka.com

Perkebunan Bagian Solusi Dari Masalah Pangan, Energi, Ekonomi, Dan Lingkungan Global (Bagian Ke II, Selesai)

 

Indonesia sebagai negara agrais dan tropis, dapat menjadi bagian solusi dari masalah global tersebut, antara lain melalui peningkatan produksi perkebunan, seperti minyak sawit. Argumenya adalah :

Pertama, Produksi minyak sawit adalah berupa bahan pangan dan bahan energi terbarukan sehingga jika produksinya ditingkatkan akan dapat menyediakan bahan pangan dan energi global yang cukup sedemikian rupa sehingga trade off antara pangan dan energi global yang harus terjadi.

Kedua, Proses produksi perkebunan kelapa sawit menyerap CO2 dari atmofir bumi. Gas CO2 yang terlanjur tinggi diatmofir bumi akibat konsumsi BBF oleh perkebunan kelapa sawit diserap dan disimpan dalam biomass.

Ketiga, Dengan tersedianya bahan energi berupa minyak sawit  untuk biofuel yang cukup dan murah, maka konsumsi BBF dapat dikurangi dan emisi CO2dari BBF (penyumabng terbesar) dapat berkurang.

Perkebunan kelapa sawit menjadi bagian solusi atas masalah global tersebut sebetulnya sudah mulai terasakan. Berbagai studi (Suryana, 1986; 1989; Pasquali, 1993; Drajat et.al. 1995; Manurung , 1993; Zulkifli, 2000; Sri Hartoyo, 2010 Purba, 2011) mengungkapkan bagaimana  keterkaitan konsumsi minyak sawit dengan harga BBF dan harga minyak nabati lainnya di berbagai negara/kawasan. Jika harga BBF dan atau minyak nabati meningkat, yang mencerminkan minyak sawit adalah penganti BBF dan minyak nabati lainya.

Hasil studi tersebut juga dapat dimaknai bahwa setelah Indonesia berhasil menngkatkan produksi minyak sawit secara dramatis dan dipasarkan ke seluruh dunia, kenaikan terlalu tinggi harga BBF dan harga-harga minyak nabati/pangan global dapat dicegah dengan adanya minyak sawit yang lebih murah sebagai penganti. Seandainya tidak tersedia mkelimapah minyak sawit di pasar internasional khususnya dalam 10 tahaun terakhir ini, krisis pangan dan energi global yang terjadi pada tahun 2007 dan 2009 lalu mungkin akan lebih parah. Jadi, masyarakat internasional sebetulnya sudah menikmati manfaat dari minyak sawit (Sebagai bagian solusi global).

Perkebunan kelapa sawit sebagai bagian solusi global juga terjadi pada penyelamatan industri oleokimia global, khususnya dikawasan Eropa, Ameriak Utara dan Asia Timur. Hasil studi Wolfgang Rupilius dan Salmiah (2007) mengungkapkan bahwa industri oleokimia global (salah satu lokomotif industri di kawasan Eropa) seperti Henkel, Unilever, Lonza, KAO, Procter dan Gamble, Petrofina, AKZO Nobel telahterancam bangkrut akibat kesulitan bahan baku baik minyak nabati maupun dari turunan BBF. Untuk menghindari kebangkrutan industri-industri oleokimia tersebut relokasi dan atau joint venture dengan produsen bahan baku murah yakni minyak sawit. Saat ini industri oleo kimia tersebut menjadi global player pasar oleokimia global dan turunannya hampir di selururh dunia dengan mengunakan minyak sawit sebagai bahan baku.

Perkebunan kelapa sawit sebagai bagian solusi global juga haruslah menjadi bagian solusi juga di Indonesia. Dalam perekonomian Indonesia, perkebunan kelapa sawit mempunyai daya penyebaran yang lebih besar dari satu (Nurrohmat, et.al. 2010; Sipayung, 2012). Hal ini berarti perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu lokomotif ekonomi dan perekonomian Indonesia. Pertumbuhan perkebunan kelapa sawit menarik pertumbuhan sektor-sektor lain dalam perekonomian. Perkembangan perkebunan kelapa sawit di pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi tidak hanya menarik pertumbuhan sektor-sektor ekonomi  di sentra perkebunan kelapa sawit, tetapi juga menarik pertumbuhan ekonomi di pulau Jawa, Bali dan seluruh daerah Indonesia.

Kontribusi pada devisa negara dan penerimaan pemerintah juga besar. Ekspor minyak sawit dan produk turunannya pada tahun 2008 (BPS, 2009) telah mencapai sekitar US $ 14 milyar dan masih meningkat dari tahun ketahun. Penerimaan pemerintah dri bea keluar ekspor minyak sawit dan produk turunannya pada tahun 2011 (kumulatif) telah bernilai Rp. 28,9 triliun. Belum lagi dari berbagai jenis pajak (PBB, PPh) yang nilainya diperkirakan cukup besar.

Dalam perebunan kelapa sawit terdapat sekitar 4 juta kepala keluarga yang sumber pendapatannya dari ekonomi kelapa sawit. Jika dihitung secara keseluruhan  termasuk kepada industri huli, hilir dan penyedia jasa termasuk suplier barang dan jasa, sekitar 6,7 juta kepala keluarga hidup dari persawitan Indonesia (Sipayung, 2012).

Daerah-daerah sentra sawit seperti Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi peran ekonomi persawitan lebih signifikan lagi. Provinsi Sumatera Utara sebagai provinsi tertua persawitan, peranan ekspor minyak sawit pada tahun 2008 mencapai 50 persen dari total ekspor dan kontribusi dalam PDRB mencapai 30 persen (Tarigan dan Sipayung, 2011).

Dengan perkataan lain, Perkebunan kelapa sawit dalam perekonomian Indonesia  telah menunjukan kontribusinya sebagai bagian solusi dari pembangunan. Kontribusi tersebut masih dapat lebih besar lagi dimasa yang akan datang mengingat industri persawitan Indonesia masih dalam fase pertumbuhan, asalkan didukung kebijakan pemerintah yang bersahabat dengan persawitan.

Sumber: Indonesia Dan Perkebunan Kelapa Sawit Dalam Isu Lingkungan Global, GAPKI 2013

 

Sumber: Sawitindonesia.com

Penjualan Benih Sawit Diproyeksikan Naik Menjadi 115 Juta Kecambah

 

Produsen benih sawit optimis permintaan lebih tinggi karena faktor peremajaan tanaman (replanting) di sektor perkebunan swasta dan petani. Total penjualan benih sawit nasional dapat naik 40% menjadi 115 juta kecambah pada 2018.

Ketua Forum Kerjasama Produsen Benih Kelapa Sawit, Dwi Asmono menyatakan penjualan benih sawit secara nasional hingga akhir tahun 2017 mencapai 81,4 juta. Faktor pendukung kenaikan penjualan pada tahun lalu lantaran ditopang kegiatan peremajaan tanaman (replanting) di perkebunan swasta.

“Saya melihat salah trigger  kenaikan penjualan adalah replanting yang  di beberapa perkebunan swasta semenjak 2017. Mereka replanting sekitar 3 persen sampai 4 persen dari  luas lahannya.  Ini menjadi pengungkit penjualan benih tahun kemarin,” ujar Dwi Asmono.

Pada 2018, kenaikan penjualan dipicu dua faktor: replanting di perkebunan swasta dan program pemerintah untuk peremajaan lahan rakyat. Dwi Asmono menyebutkan program replanting lahan petani tahun lalu yang diinisiasi pemerintah  praktis belum bergerak karena tidak ada permintaan benih. Permintaan baru mulai berjalan tahun ini denga adanya peranan Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun) Kementerian Pertanian. Sebab berdasarkan proyeksi Ditjenbun, replanting petani   ditargetkan 185 ribu hektare di 17 provinsi. Apabila dikalikan 200 pokok, maka ada kebutuhan benih sekitar 37 juta kecambah pada 2018.

“Kami apresiasi kepada  Direktorat Jenderal Perkebunan setelah penanggung jawab teknis ada di Kementan (red-Kementerian Pertanian) dengan adanya rencana percepatan replanting sampai 185 ribu hektare. Diharapkan agenda ini  dapat terwujud mulai semester pertama 2018 sehingga capaiannya optimum pada akhir tahun,” ujar Dwi Asmono.

Menuru Dwi Asmono, penjualan benih tahun ini lebih optimis dari tahun-tahun sebelumnya. Apabila tahun kemarin penjualan sekitar 81,4 juta kecambah maka tahun ini dapat mencapai 115 juta kecambah. “Memang baru keliatan ada kenaikan sampai semester pertama. Sejauh mana program replantingbergerak. Thanks to Pak Dirjenbun jika dapat merealisasikan ini (replanting),”ujar Dwi Asmono.

Dwi Asmono menyebutkan program replanting di perkebunan besar sudah jelas polanya sekitar 3%-5% dari luas lahan mereka. Tinggal menunggu dari realisasi peremajaan di perkebunan petani.

Program replanting mendapat sambutan baik dari berbagai pihak. Selain menjadi angin segar bagi produsen benih kelapa sawit, tentunya dalam menjalankan program peremajaan ada tantangan tersendiri. “Tantangannya ada di 2018, kalau melihat tahun lalu program replanting yang digagas tahun lalu oleh BPDP KS relatif tidak bergerak. Kita berharap di tahun ini optimis mulai dapat dibangun dengan peran dari Kementerian Pertanian melalui Direktorat jenderal Perkebunan (Ditjenbun) pada program peremajaan,” kata Dwi Asmono.

 

Sumber: Sawitindonesia.com

RI-Brasil Kerja Sama Ternak Sapi hingga Lawan Kampanye Hitam Sawit

 

Jakarta – Harga sapi di Brasil diklaim murah. Mentan Amran Sulaiman menyambut baik akan hal itu, selain untuk memperkuat hubungan bilateral hubungan Indonesia dan Brazil.

“Untuk memperkuat bilateral dengan Brazil ini, kita menjajaki kerja sama di bidang ternak, sapi. Tadi disampaikan bahwa harga sapi bisa lebih murah. Ini sangat bagus,” ujar Amran, dalam keterangan tertulis dari Kementan, Senin (12/2/2018).

Hal itu disampaikan Amran usai menerima Wakil Menteri Pertanian Brasil, Eumar Roberto Novacki di ruang kerjanya di Kementerian Pertanian, Ragunan, Jakarta Selatan, hari ini. Pertemuan membahas hubungan bilateral terkait sejumlah komoditas pertanian yang akan dikerjasamakan, terutama sapi dan sawit. Pertemuan berlangsung singkat.

Selain itu, Amran juga menitipkan pesan kepada utusan Kementerian Pertanian Brasil untuk membantu Indonesia melakukan counter act terhadap negara-negara di Eropa terkait kampanye hitam terhadap komoditas sawit Indonesia. Dalam klarifikasinya, Amran menegaskan bahwa perkebunan sawit di Indonesia menggunakan pendekatan community walfare.

Saat ini, Indonesia punya kurang lebih 30.000 komunitas kesejahteraan di sektor sawit yang butuh penghidupan.

“Jika black campaign terus dilakukan, harga sawit bisa turun. Dampaknya, mereka akan kembali masuk ke hutan, dan melakukan penebangan hutan. Lingkungan kita bisa rusak lagi,” pesan Amran.

Sebagai upaya memperkuat sinergi pertanian kedua negara ini, Amran langsung mempertemukan Direktorat Dirjen Terkait dengan utusan Kementerian Brasil. “Kita buat working group untuk membahas tindak lanjut pertemuan tersebut,” tambah Amran.

Amran juga menyampaikan sejumlah capaian Indonesia di sektor pertanian, yakni swasembada sejumlah komoditas di antaranya Jagung dan bawang.

“Kemudian yang paling penting adalah ayam. Kita sudah ekspor ke enam negara termasuk dalam bentuk olahan,” tutur Amran.

 

Sumber: Detik.com

Perkebunan Bagian Solusi Dari Masalah Pangan, Energi, Ekonomi, Dan Lingkungan Global (Bagian I)

Masyarakat internasional saat ini dan terutama dimasa yang akan datang menghadapi triple-crisis yang mungkin lebih parah dari pada masa-masa sebelumnya. Krisis yang dimaksud adalah krisin pangan (food crisis), krisis energi (energy crisis), dan krisis lingkungan (evironmental crisis), yang salaing terkait dan bila tidak dikelola secara global dapat bersifat trade-off. Ketika krisis tersebut akan mudah menjelma akan mudah menjadi krisis ekonomi, sosial dan keamanan global.

Dalam kurun waktu tahun 2010-2050, negara-negara berkembang yang didalamnya 75 persen (sekitar 5 milyar orang) penduduk dunia, akan naik kelas menjadi negara berpendapatan menengah-tinggi. Peningkatan pendapatan dan jumlah penduduk yang begitu besar, akan memerlukan pangan dan energi yang besar pula, yang diperkirakan sekitar 5-10 kali lipat dari produksi pangan dan energi dunia saat ini.

Jika tambahan kebutuhan energi tersebut tetap dipenuhi dari bahan bakar fosil (BBF) selain makin mahal, akan mempercepat peningkatan temperatur atmofir bumi. Jika tempertur atmofir bumi meningkat, akan menurunkan produksi pangan global (Cline, 2007) dan kenaikan harga pangan global (Esterling et.al. 2007). Jika tambahan kebutuhan energi tersebut sebagian dipenuhi dari biofuel (tanpa peningkatan produksi bahan baku yang dramatis) akan meningkatkan harga bahan pangan global secara dramatis (FAO, 2007; IFPRI, 2007). Kedua cara memenuhi tambahan kebutuhan energi tersebut akan menimbulkan krisis ekonomi, sosisl dan keamanan global.

Untuk mencegah terjadinya triple-crisis tersebut, tidak banyak pilihan bagi masyaraat internasional kecuali meningkatkan secara dramatis produksi bahan pangan dan bahan biofuel global. Sayangnya, untukmeningkatkan produksi bahan pangan dan bahan biofuel global pada negar-negara produsen utama selama ini seperti Eropa dan USA tidak memiliki ruang gerak yang cukup lagi. Untuk memenuhi kebutuhan (mempertahankan komsumsi tinggi) domestiknya saja akan kewalahan. OECD (2006) memperkirakan jika 10 persen saja komsumsi energi fosil (BBF) Eropa dan USA disubsidi oleh biofuel, maka Eropa perlu mengkonversi 70 persen dan USA 30 persen lahan pertaniannya untuk produksi bahan baku biofuel. Dengan perkataan lain, solusi global yang diharapkan dan masih terbuka adalah dari negara-negara berkembang khususnya dari negara tropis seperti Indonesia.

Solusi global yang diperlukan untuk menghindari terjadinya triple crisis tersebut adalah produksi pertanian (termasuk pertanian) secara dramatis. Hanya melalui peningkatan produksi pertanian yang dramatis trade off antara pangan, energi dan lingkungan terpecahkan.

Keberhasilan Indonesia menjadi produsen terbesar minyak sawit global beserta manfaatnya baik bagi Indonesai dan masyarakat internasional, merupakan salah satu success story sinergi antara pemerintah Indonesia, dunia usaha swasta, BUMN, petani dan Bank Dunia (Cheng Hai Teoh, 2010; Siapayung, 2012). Karya besar tersebut potensial dimanfaatkan sebagai bagian solusi pangan, energi, ekonomi dan lingkungan global.

Sumber: Indonesia Dan Perkebunan Kelapa Sawit Dalam Isu Lingkungan Global, GAPKI 2013

 

Sumber: Sawitindonesia.com

Dubes Jerman Menolak Kebijakan Diskriminasi Sawit

 

Pemerintah Jerman melalui kedutaan besarnya di Indonesia memberikan apresiasi tinggi terhadap perkebunan sawit di Indonesia yang menerapkan sustainability practices. Hal ini disampaikan Michael Freiherr von Ungern-Sternberg, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Federal Jerman untuk Republik Indonesia, Timor Leste dan ASEAN, dalam kunjungan ke perkebunan sawit PT Paya Pinang di Desa Paya Pinang, Kabupaten Sergai, Sumatera Utara, Jumat (9 Januari 2018).

Kacuk Sumarto, Ketua Bidang Otonomi Daerah Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), menceritakan Dubes Jerman beserta stafnya diajak berkeliling perkebunan karet dan sawit milik PT Paya Pinang. Di perkebunan karet, Kacuk Sumarto menjelaskan pengolahan karet dari hulu sampai hilir.

“Mereka tertarik proses produksi karet yang sederhana tetapi menghasilkan mutu berkualitas tinggi,”kata Kacuk yang menjabat sebagai Presiden Direktur PT Paya Pinang dalam sambungan telepon.

Di perkebunan sawit, diceritakan Kacuk, Dubes Jerman melihat kegiatan pemanenan sawit. Ketika ada brondolan buah sawit di pohon, Kacuk lalu membelah buah untuk mencicipinya. Dubes Michael Freiherr disodorkan buah yang telah dibuah lalu menggigitnya.

“Rasanya tidak aneh dan biasa,” kata Dubes Michael seperti diceritakan Kacuk.

Menurut Kacuk, dirinya sengaja menyodorkan buah sawit yang dibelah tadi untuk menunjukkan sawit aman untuk dikonsumsi. Apalagi sawit punya kandungan nutrisi yang tinggi seperti betakaroten.

Kunjungan Dubes Michael ke perkebunan sawit adalah yang pertama kali di Indonesia. Kedatangannya bertujuan menyerap informasi seputar industri kelapa sawit dan aspek positif di dalamnya. “Selain ke kebun, saya ajak pak dubes melihat kegiatan pengolahan buah menjadi minyak di pabrik sawit,”tuturnya.

Pada malam harinya, Kacuk Sumarto didampingi Sabri Basyah (GAPKI Aceh) dan Mino Lesmana (GAPKI Sumut) makan malam bersama Dubes Michael Freiherr sambil berdiskusi. Dalam kesempatan ini, Dubes Michael memberikan sikap positif terhadap pengembangan industri sawit yang telah berjalan di Indonesia.

Dubes Michael seperti dikatakan Kacuk, mendukung perlakuan yang fair dan non diskriminasi terutama hambatan kebijakan perdagangan yang bersifat tarif dan non tarif. Bicara sertifikasi, dia juga menentang diskriminasi standar palm oil karena akan lebih baik jika diperluas kepada standar minyak nabati yang lain atau roundtable sustainable vegetable oil.

“Dubes Michael juga meminta sawit diusahakan lebih berkeadilan artinya ada sinergi antara petani dan pengusaha. Selain itu, dia mendukung pelaksanaan ISPO untuk digunakan semua pelaku usaha,”jelasnya.

Kacuk Sumarto menjelaskan bahwa dirinya menyampaikan empat aspek penting dalam pertemuan tersebut. Pertama, sawit indonesia tidak butuh perlakuan istimewa melainkak diberikan perlakuan fair dan adil.

“Kedua, saya sampaikan bahwa sawit Indonesia berupaya memperbaiki tata kelolanya. Karena pelaku sawit sangat beraga. terdiri dari pelaku usaha dan petani. Kami menuju perbaikan melalui standar ISPO,”ujarnya.

Dubes Jerman mendukung pelaksanaan ISPO karena bersifat wajib bagi semua pelaku usaha perkebunan. Apalagi ISPO ini merupakan praktik sustainability yang mengacu kepada aturan pemerintah. “Seharusnya, pelaku sawit yang menerapkan ISPO berhak atas harga premium juga,” kata Dubes Michael dalam pertemuan tersebut.

Ketiga menurut Kacuk bahwa perkebunan sawit dibangun di atas lahan terdegradasi bukan hutan primer. Saat di perkebunan, menurut Kacuk, dirinya menjelaskan bahwa perkebunan sawitnya menggunakan pupuk organik sekitar 65%.

“Saya jelaskan juga falsafah sustainability di perkebunan. Dan alasan memakai pupuk organik karena dari tanaman harus kembali kepada tanaman. Penggunaan limbah di kebun sawit merupakan bagian dari zero waste. Pembukaan lahan kami juga menerapkan zero burning,”terangnya.

Mendengar penjelasan ini, Dubes Jerman merasa takjub dan mengapresiasi kebijakan zero waste di perkebunan sawit. Untuk itu, dia mengusulkan supaya GAPKI menyampaikan praktik sustainability sawit tersebut kepada NGO di Jerman. Langkah ini diambil untuk menghindari kampanye negatif yang gencar disuarakan NGO di Benua Eropa.

Aspek keempat dijelaskan Kacuk bahwa perkebunan sawit dibangun untuk menyejahterakan masyarakat karena pemainnya merupakan smallholder dan komitmen terhadap sustainable.

Di penghujung pertemuan, Dubes Michael menawarkan dialog lanjutan dengan pengurus GAPKI sebagai upaya membangun komunikasi dengan stakeholder lain.

Menanggapi permintaan ini, Kacuk menyambut baik usulan Dubes dan telah meminta kepada Sekretaris Dubes untuk diatur jadwal pertemuan antara GAPKI dan Kedubes Jerman. “Kami juga menyampaikan bahwa GAPKI siap berdialog dengan kedubes lain maupun NGO untuk mengkomunikasikan aspek positif dan kontribusi sawit,” tuturnya.

 

Sumber: Sawitindonesia.com

Pemerintah Uji Coba Kereta Berbahan Bakar Biodiesel

 

 

Lahat:  Pemerintah melakukan uji coba kereta api menggunakan bahan bakar biodiesel untuk mengurangi polusi udara yang selama ini terus meningkat. Biodiesel kadar 20 persen (B20) itu mulai diuji coba pada lokomotif kereta api di Balaiyasa Lahat, Sumatera Selatan, kemarin.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Rida Mulyana saat peluncuran lokomotif “Rail Test” uji coba penggunaan Biodiesel di Lahat mengatakan, uji coba biodiesel 20 persen (B20) tidak lain untuk mengurangi polusi udara di Indonesia.

 

“Selama ini pencemaran udara terus bertambah akibat kendaraan dan polusi lingkungan lainnya. Jadi kami mencari solusi antara lain lokomotif kereta api akan menggunakan biodiesel,” ujar dia dikutip dari Antara, Minggu, 11 Februari 2018.

Selain itu, tambahnya, penggunaan biodisel B20 itu untuk memanfaatkan potensi sawit yang ada di Indonesia. Apalagi Indonesia masih tergantung dengan negara luar sehingga potensi yang ada harus dimanfaatkan secara maksimal.

Untuk uji coba sendiri akan dilaksanakan selama enam bulan yang diharapkan hasilnya nanti bermanfaat bagi kereta api dan perekonomian Indonesia.

Staf Ahli Menteri ESDM Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Dadan Kusdiana mengatakan, penggunaan biodiesel ini bertujuan untuk efesien berbagai bidang terutama bidang ekonomi. Oleh karena itu uji coba B20 itu berbagai tolok ukur dilakukan seperti kehematan bahan bakar termasuk anggaran.

Sementara Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Zulfikri mengatakan, pihaknya menyambut baik atas uji coba tersebut. Pihaknya menyiapkan empat lokomotif dalam uji coba biodiesel rendah emisi tersebut. “Yang jelas bahan bakar tersebut ramah lingkungan sehingga perlu dimaksimalkan,” ujar dia.

Uji coba juga dihadiri Corporate Deputy Derektor Logistik PT KAI Anggoro Triwibowo, utusan Pertamina, Lipi dan unsur terkait lainnya.

 

Sumber: Metrotvnews.com

Prioritaskan Peremajaan dalam Dana Perkebunan

 

 

Serikat Petani Kelapa sawit mengajukan uji materi peruntukan dana perkebunan bagi biodiesel di Pasal 9 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan. Isi pasal itu dinilai bertentangan dengan tujuan dana perkebunan yang diamanatkan Pasal 93 UU No 39/2014 tentang Perkebunan.

Nilai bagi subsidi biodiesel 89 persen dari seluruh dana perkebunan didapat Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa sawit periode 2015 dan 2016. Untuk peremajaan kebun sawit hanya 1 persen atau Rp 25 juta per hektar. “Kami pinjam ke bank untuk biaya tambahan sekitar Rp 35 juta,” kata Alex Simamora, petani di Tanjung Jabung Barat, Jambi, Kamis (8/2), saat berorasi dan beraksi teatrikal di depan Gedung Mahkamah Agung (MA).

Ia bersama Serikat Petani Kelapa sawit (SPKS) dan jejaring petani sawit mengajukan uji materi PP No 24/2015 ke MA. Kebun sawit miliknya dan petani lain berusia 25-35 tahun sehingga tanaman sawit tak produktif, hanya bisa panen 1,5-2 ton buah sawit per ha. Hasil panen tak mencukupi kebutuhan operasional perkebunan serta kebutuhan hidup petani. “Berikan 80 persen dana bagi petani untuk peremajaan kebun,” ujarnya.

Para petani berharap dana perkebunan bisa dikembalikan. Menurut UU No 39/2014, dana yang dihimpun untuk kepentingan pengembangan SDM perkebunan, penelitian dan pengembangan perkebunan, promosi perkebunan, peremajaan perkebunan, serta sarana dan prasarana perkebunan.

Namun dalam PP No 24/2015, pemakaian dana itu untuk pengembangan perkebunan, pemenuhan hasil perkebunan untuk pangan, bahan bakar nabati, dan hilirisasi industri perkebunan. SPKS mencatat tahun 2015, dana perkebunan kelapa sawit (CPO Fund) terkumpul Rp 6,64 triliun, dan tahun 2016 naik jadi Rp 11,7 triliun. Artinya, dalam dua tahun, dana perkebunan sawit mencapai Rp 18,34 triliun. Pada 2017, dana perkebunan sawit ditarget Rp 9,6 triliun.

MarseUnus Andry, Kepala Departemen-Advokasi SPKS mengatakan, dari dana Rp 18,34 triliun (dana 2015-dan 2016), 89 persennya digunakan untuk pemenuhan hasil bahan bakar nabati yang berwujud subsidi biodiesel. Sementara 11 persen sisanya terbagi ke dalam beberapa bagian. “Dana untuk bahan bakar nabati atau biofiiel diterima 19 perusahaan di Indonesia Artinya, dana perkebunan kembali lagi kepada perkebunan, bukan petani,” ujarnya

Menanggapi uji materi ini, Direktur Utama BPDP-Kelapa sawit Dono Boestami hanya menjawab singkat melalui teks. “Masalah ini tak cukup didiskusikan melalui WA (Whatsapp). Masalah sawit ini kompleks menjadi tidak bisa dilihat sepotong-sepotong. Tks,” tulisnya.

Namun, ia tak menjawab saat Kompas meminta untuk menelepon. Tercatat 13 kali, mantan Dirut MRT ini ditelepon Kompas sejak sore hingga malam. Beberapa kali terdengar nada sambung, tetapi langsung dialihkan.

Terserap industri

Saat dihubungi Kamis malam, Deputi Koordinasi Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Perekonomian Musdhalifah Machmud mengatakan, pemakaian dana BPDP-Kelapa sawit yang hampir 90 persen untuk biodiesel itu berguna agar sawit bisa tetap terserap industri. Seiring dengan perkembangan harga biodiesel yang membaik, bagian dana untuk peremajaan turut ditingkatkan

“Kalau 90 persen ini tidak dikeluarkan, tidak bisa hasilkan yang 10 persen. Kami mau menciptakan harga Kalau harga internasional bisa dijaga baik, pelan-pelan (persentase untuk biodiesel) bisa diturunkan,” katanya Di sisi lain, kemampuan peremajaan yang bisa dilakukan saat ini baru 185.000 ha dari sekitar 4 juta ha kebun sawit yang perlu diremajakan.

Terkait penambahan tujuan dana perkebunan untuk biodiesel di dalam PP, menurut Musdhalifah, itu dimungkinkan dan kondisi saat itu butuh sentuhan pemerintah agar sawit di kebun bisa dipanen. Pada 2015, harga sawit jatuh hingga Rp 300 per tandan buah segar. Akibatnya, industri tak mau menyerap karena tingginya biaya operasional tak tertutup oleh harga produk.

Karena itu, sebagai solusi, pemerintah memanfaatkan kilang-kilang biodiesel yang telah dibangun beberapa perusahaan sejak 2007 dan 2008, tetapi mangkrak. Kilang pengolahan biodiesel mangkrak karena selisih harga jua tak kompetitif antara harga produksi dan harga jual. Jadi, subsidi pada biodiesel diberikan agar kilang-kilang bisa menyerap tandan buah segar dari petani maupun perusahaan.

 

Sumber: Kompas

Penghasil Energi Terbarukan Secara Efisien

 

 

Sumber energi abadi bagi kehidupan di planet bumi adalah sinar matahari . Tumbuhan di planet bumi ini merupakan alat kehidupan untuk memanen energi dari matahari, untuk kebutuhan kehidupan di bumi. Melalui proses fotosintesa tumbuhan, energi matahari ditangkap dan disimpat dalam bentuk biokimia (biomass). Tentu saja secara alamiah kemampuan jenis tumbuhan untuk menangkap energi matahari berbeda-beda. Perkebunan kelapa sawit dari berbagai indikator, lebih unggul dari hutan tropis dalam memanen energi matahari.

Perbandingan Kemampuan Perkebunan Kelapa Sawit dalam Memanen Energi Matahari  Dibandingkan dengan Hutan Tropis.

Indikator Perkebunan Kelapa Sawit Hutan Tropis
Efisiensi Fotosintesis (%) 3,18 1,73
Efisiensi Konversi Radiasi (g/m) 1,68 0,86
Pertumbuhan Biomass (ton/tahun) 8,3 5,8
Produksi Bahan Kering (ton/tahun) 36,5 25,7

Sumber : Henson, I.E. (1999). Comparative Eco-Physiology of Palm Oil and Tropical Forest. Oil Palm and The Environment; A malaysian Perspective. Malaysian Plam Oil Growers Council. Kuala Lumpur. P.9-39.

Dari segi efisiensi proses penangkapan energi matahari (efisiensi fotosintesis, efisiensi konversi radiasi) perkebunan kelapa sawitlebih unggul (lebih efisien) hampir dua kali lipat dari kemampuan hutan tropis. Kemudian dari segi hasil proses penangkapan energi matahari (produksi biomass dan bahan kering) perkebunan kelapa sawit lebih unggul dari pada hutan tropis. Pertumbuhan bimass dan bahan kering tersebut merupakan indikator produksi energi terbarukan (renewable energy), laju penyerapan netto CO2sekaligus alaju akumulasi stok karbon yang diserap persatuan waktu.

Kemudian bila dibandingkan kemampuan kelapa sawit dengan tanaman minyak nabati lainnya ternyata kelapa sawit juga lebih unggul dalam menangkap energi matahari dan menyimpannya dalam bentuk biomass (minyak sawit).

Produksi Energi Terbarukan dan Energi Ratio Kelapa Sawit Dibandingkan Tanaman Lain.

Tanaman Produksi Minyak1)(ton/ha/tahun) Energi Ratio 2)
Minyak Sawit 4,27 2,27
Minyak Rape 0,69 1,73
Minyak Bunga Matahari 0,52   –
Minyak Kacang Tanah 0,45   –
Minyak Kedelai 0,45   –
Minyak Kelapa 0,34   –
Minyak Kapas 0,19   –

Sumber : 1. Oil World (2008). Oil World Statistic. ISTA, Mielke GmBh Hamburg.

  1. Schimidt, J. H. 2009. LCA Assessment of Malaysian Palm Oil.

Energi Ratio = energi yang dihasilkan untuk setiap energi yang digunakan.

Data diatas menunjukan bahwa perkebunan kelapa sawit adalah penghasil bahan energi terbarukan tertinggi dibandingkan tanaman lain. Setiap energi (misalnya energi BBF) yang digunakan pada perkebunan kelapa sawit dapat menghasilkan energi terbarukan 2,27 kali lebih besar. Jika masyarakat internasional bersedia menghemat komsumsi BBF  dan energi yang dihemat tersebut digunakan untuk kegiatan perkebunan kelapa sawit, akan digantikan lebih dua kali lipat dalam bentuk energi terbarukan.

Perkebunan kelapa sawit, bukan hanya menghasilkan energi terbarukan yang paling tinggi tetapi juga dengan biaya yang apling murah dibandingkan dengan minyak nabati lainnya. Biaya produksi minyak sawit hanya sekitar 30-40 persen dari biaya minyak nabati lainnya.

Dengan demikian, perkebunan kelapa sawit adalah penyerap CO2, pengasil energi terbarukan tertinggi dan murah. Sebagai satu ekosistem planet bumi, emisi CO2 yang terlanjur tinggi dihasilkan khususnya dari 10 negara pengemisi CO2 terbesar dunia, Oleh perkebunan kelapa sawit diserap dan sebagian disimpan dalam bentuk biomass, sebagian lagi ditukar dengan energi terbarukan yang lebih murah serta tersedia bagi seluruh masyarakat dunia secara lintas generasi. Dengan tersedianya energi yang lebih murah dan ramah lingkungan, komsumsi BBF global yang tealah tinggi selama ini, dapat dikurangi.

Jadi negara-negara pengemisi GHG terbesar dunia, seharusnya berterimakasih pada para petani kelapa sawit, karena sebagian sampah mereka (emisi CO2) diserap oleh kelapa sawit, dan ditukar dengan energi baru dan oksigen. Jika tetap ingin menikmati kemewahan hidup (komsumsi energi tinggi) sialakan menganti sebagian BBF dengan minyak sawit.

Sumber: Indonesia Dan Perkebunan Kelapa Sawit Dalam Isu Lingkungan Global, GAPKI 2013

 

Sumber: Sawitindonesia.com

Di Hadapan Presiden Jokowi, GAPKI-PWI Akan Melawan Hoax Industri Sawit

 

Bertepatan dengan perayaan Hari Pers Nasional yang diselenggarakan di Padang, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menandatangani kerja sama dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).

“Terima kasih atas dukungan usaha perkelapasawitan kepada dunia pers Indonesia,” kata Ketua Umum PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) Margiono dalam sambutannya pada Puncak Hari Pers Nasional (HPN) 2018 di Ambon, Provinsi Sumatera Barat, Jumat, 8 Februari 2018. Hadir dalam kesempatan tersebut Presiden Jokowi dan sejumlah Menteri Kabinet Kerja.

Dukungan peningkatan profesionalisme wartawan ini dituangkan dalam MOU antara GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia) dengan PWI. Dalam MOU tersebut, GAPKI mendukung kegiatan uji kompetensi bagi wartawan yang dilakukan di sepanjang tahun 2018 serta pelatihan bagi para netizen.

Dari sisi pemerintahan, Margiono sempat menyinggung tingginya perhatian Presiden Jokowi terhadap potensi ekspor Indonesia yang masih bisa lebih ditingkatkan.

“Belum lama ini, media-media memuat sikap Presiden yang ingin ekspor lebih ditingkatkan,” katanya. Apalagi, menurutnya, potensi ekonomi Indonesia memang luar biasa.

Terkait dengan kepedulian terhadap potensi ekspor, Ketua Umum GAPKI, Joko Supriyono menyambut positif.

“Potensi Indonesia memang sangat besar. Salah satunya kelapa sawit yang merupakan komoditas yang sangat strategis di Indonesia,nilai ekspor minyak sawit  Indonesia pada 2017 mencapai titik tertinggi sepanjang sejarah,” ujarnya dalam keterangan tertulis.

Joko mengatakan, “kita tahu data yang baru dirilis GAPKI menyebutkan eksport sawit mencapai US$ 22,97 miliar, naik 26% dibandingkan 2016  sebesar US$ 18,22 miliar. Melonjaknya ekspor menyebabkan nilai sumbangan devisa minyak sawit ikut meningkat.”

Bahkan, menurut Joko Supriyono, sudah saatnya seluruh stakeholder di Indonesia, termasuk insan pers dan para netizen mendukung dan sama-sama melawan Hoax mengenai industri sawit yang banyak beredar di media. “Kita harus ingat, kampanye negatif sawit itu merupakan perang dagang yang dibuat oleh negara produsen minyak nabati dunia. Jangan sampai berita hoax membunuh industri strategis tanah air” tegas Joko.

Dalam dunia pers, misalnya, persaingan tersebut dapat ditemukan dalam bentuk tersebarnya kampanye negatif (black campaign) tentang kelapa sawit Indonesia.

“Rekan-rekan pers dapat memainkan peran dengan mengungkap fakta-fakta obyektif bahwa kelapa sawit selain bermanfaat secara ekonomi juga komitmen terhadap penegakan isu-isu sustainability” lanjut Joko Supriyono.

 

Sumber: Sawitindonesia.com