Jokowi Ajak Malaysia Melawan Kampanye Hitam terhadap Sawit

 

Presiden Joko Widodo terus menggalang kekuatan untuk melawan kampanye hitam terhadap produk kelapa sawit. Kali ini  Jokowi mengajak Perdana Malaysia Malaysia Mohammad Najib bin Tun Abdul Rajak.

Hal itu sebut Jokowi, perlu dilakukan karena menyangkut hajat hidup petani-petani kecil baik di Indonesia maupun Malaysia.

“Kita harus bersatu melawan kampanye hitam terhadap kelapa sawit,” kata Jokowi dalam keterangan pers bersama PM Dato Sri Mohd. Najib di Kuching, Malaysia, Rabu (22/11/2017).

Saat ini di Indonesia terdapat setidaknya 17 juta orang yang hidupnya, baik langsung maupun tidak langsung, terkait dengan kelapa sawit, di mana 42 persen lahan perkebunan kelapa sawit dimiliki oleh petani kecil. “Ini menyangkut hajat hidup petani-petani kecil baik yang berada di Indonesia maupun Malaysia,” ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Jokowi menyebutkan bahwa kedua negara memiliki kerja sama baru yang sangat strategis yaitu penguatan kemitraan untuk kelapa sawit melalui pembentukan Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC).

Bahkan pada November 2017, Indonesia menjadi tuan rumah Pertemuan Tingkat Menteri CPOPC dengan mengundang sejumlah negara penghasil sawit lainnya.

Sebelumnya, Jokowi meminta Uni Eropa untuk menghentikan diskriminasi terhadap kelapa sawit.

“Sejumlah sikap dan kebijakan yang dianggap merugikan kepentingan ekonomi dan merusak citra negara produsen sawit juga harus dihilangkan,”  ucap Presiden dalam pidatonya, pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Peringatan 40 Tahun Kerja Sama Kemitraan ASEAN-Uni Eropa (UE) di Manila, Filipina, Selasa (14/11/2017).

 

Sumber: Kompas.com

PENGEMBANGAN SAWIT SESUAI KAIDAH LINGKUNGAN

DARI KIRI: MODERATOR INOBU; GUBERNUR KALTARA, IRIANTO LAMBRIE; DIRJEN PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (KLHK), NUR MASRIPATIN; WAKIL GUBERNUR PAPUA BARAT, MUHAMMAD LAKOTANI DAN KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KALIMANTAN TIMUR, RIZAL INDRA RIADI.

 

JAKARTA  – Diakui atau tidak, jika berkaitan dengan perijinan sektor berbasis sumberdaya lahan maka akan muncul sektor kelapa sawit yang bakal disebut. Namun demikian, tutur Irianto, sawit adalah komoditas unggulan Indonesia saat ini dan perlu diberikan perlindungan secara hukum.

Jika sawit dikelola dengan baik, maka komoditas kelapa sawit ini adalah komoditas yang kerap mendatangkan keuntungan kecil atau besar, lantaran semua bagian pohon sawit memiliki manfaat, tanamannya juga bisa berproduksi 25-35 tahun dimana masa produksi tinggi pada umur 7 sampai 15 tahun.

Kata Irianto, sawit telah menyerap tenaga kerja tinggi di seluruh wilayah Indonesia dan produksi sawit termasuk dalam produksi yang nyaris tanpa limbah. “Sawit juga bisa menjadi penyeimbang alam, tanpa pengelolaan secara good agricultural practices maka produksinya akan rendah,” kata Gubernur Kalmantan Utara, Irianto Lambrie kepaa InfoSAWIT, belum lama ini di Jakarta.

Diakui Irianto, pengembangan sawit untuk saat ini semestinya menganut pada pengelolaan budidaya berkelanjutan.  Sebab itu pengelolaan kelapa sawit nasional kedepan harus terus dilakukan perbaikan, terlebih negara tetangga telah mampu membangun perkebunan kelapa sawit dengan baik, bahkan hingga mencapai  jutaan hetar, namun anehnya tidak ada yang ribut, kenapa?

Kata Irianto, ini terjadi lantaran semua pihak di Malaysia mendukung pengembangan perkebunan kelapa sawit. “Jadi di internal haru solid, jangan mudah di adu domba, tetapi justru harus bersatu membangun komoditas ini,” katanya.

Sementara kata Wakil Gubernur Papua Barat, Muhammad Lakotani, pihaknya memang masih menjadikan komoditas sawit sebagai komoditas yang bisa dikembangkna di wilayah Papua Barat, hanya saja pengembangan sawit yang diperbolehkan sepanjang memenuhi aspek legal.  “Bagaimana mengawasi dan mengendalikan teman-teman pengusaha itu, bisa dilakukan dengan perijinan,” tutur Muhammad

Diakui Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Nur Masripatin, pengembangan sawit sebelumnya dihadapkan pada dilema, namun untuk saat ini tidak lagi alasan untuk menolak, sebab mengaca pada komoditas lainya bisa diterapkan pada pengembangan komoditas kelapa sawit dengan mengadopsi standar berkelanjutan.

Apalagi komoditas sawit memiliki tingkat produktivitas tinggi dibandingkan komoditas minyak nabati lainnya, sehingga tidak membutuhkan lahan yang cukup luas dalam memproduksi minyak nabati. “Memang produktivitas minyak nabati disana tidak bisa bersaing dengan sawit kita, bahkan butuh areal yang sangat luas dan berkali-kali lipat luasnya,” katanya.

Untuk memperoleh komoditas sawit yang sesuai kaidah lingkungan, kata Nur Masripatin pihaknya sudah mulai untuk melakukan pendekatan-pendekatan seperti komoditas kayu sehingga bisa diterima pasar dunia. “Kendati diakui sawit dan kayu tetap bukan komoditas yang serupa,” tandas Nur. (T2)

 

Sumber: Infosawit.com

DPR Desak Uni Eropa Batalkan Resolusi Sawit

 

Delegasi Indonesia yang dipimpin Ketua Komisi IV DPR RI, Edhy Prabowo bertemu dengan Committee on Agriculture and Rural Development Parlemen Eropa dan Directore General for Agricultural and Rural Development (DG AGRI) European Community di Brusell.

Delegasi DPR RI beranggotakan 16 anggota Komisi IV dan didampingi wakil dari Kementerian Pertanian, Mukti Sardjono selaku Staf Ahli Menteri Bidang Lingkungan, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Lingkungan dan Kehutanan.

Dalam kesempatan tersebut, Edhy Prabowo mempertanyakan persoalan Resolusi Sawit yang diajukan oleh Parlemen Eropa. Dalam pandangan Edhy bahwa kelapa sawit mempunyai peranan penting karena sekitar 41 % perkebunan sawit dikelola oleh petani kecil. “Sehingga kalau resolusi tersebut diterapkan akan mengganggu kehidupan masyarakat Indonesia,”ujarnya.

Edhy menambahkan bahwa Indonesia salah satu negara yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut dibuktikan melalui ratifikasi Paris Agreement oleh Pemerintah Indonesia. “Dan Indonesia juga telah menerapkan pembangunan perkebunan kelapa sawit melalui Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) yang bersifat mandatori.”

Mukti Sardjono menyatakan EU telah menerapkan politik diskriminatif terhadap produk kelapa sawit. Ini menunjukkan EU telah memberi contoh buruk yang berlawanan dengan komitmen EU sendiri.

“Sawit bagi rakyat Indonesia merupakan sumber pendapatan jutaan petani sehingga mengganggu sawit itu sama saja menganggu rakyat Indonesia,” tegas Mukti.

Dalam kesempatan tersebut, Philipe Musquar, Head of Unit of the Commitee on Agriculture and Rural Development menyampaikan bahwa Komite Agriculture memahami apa yg disampaikan oleh Delegasi Indonesia.

Dikatakan Philipe, resolusi yang sedang dibahas dilakukan oleh Komite Environment. Untuk itu pihaknya akan meneruskan kepada Komite Environment perihal keberatan yang diajukan oleh Indonesia atas Resolusi Kelapa sawit. Saat ini resolusi Kelapa Sawit baru disepakati ditingkat parlemen, namun belum menjadi menjadi kebijakan dari Uni Eropa.

 

Sumber: Sawitindonesia.com

,

Pengusaha Minta Keran Ekspor Migor Dibuka

 

Pengusaha akhirnya setuju dengan keputusan kewajiban memasok kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation/DMO) minyak goreng atau migor sebesar 20 persen. Namun ada syaratnya, pengusaha minta keran impor minyak goreng dibuka seluas -luasnya.

Ketua Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga mengatakan, kewajiban DMO 20 persen kali ini berbeda dengan tahun 2007 yang sulit dilakukan. “Kali ini berbeda. Pengusaha sudah siap. Itu bisa dilakukan,” ujarnya kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Ia mengatakan, kewajiban DMO 20 persen tidak masalah dilakukan oleh produsen minyak goreng berskala besar. Namun yang menjadi masalah, kata Sahat, adalah untuk produsen minyak goreng berskala kecil. “Kalau untuk produsen besar yang mempunyai produk lain selain minyak goreng itu tidak masalah. Bisa disubsidi dari produk lain. Buat produsen kecil ini yang cuma produksi minyak goreng yang sulit,” ungkapnya.

Ia mengungkapkan, produsen minyak goreng skala kecil akan kesulitan memenuhi kewajiban DMO 20 persen karena hanya bisa memproduksi 600 ton minyak goreng perhari. “Mereka hanya bisnis minyak goreng dan itu pun keuntungannya kecil. Kalau harus dijual di sini dengan harga murah pula bisa mati mereka,” tuturnya.

Oleh karena itu. Sahat meminta, pemerintah membuka keran ekspor agar produksi minyak goreng di dalam negeri bisa terserap. “Kami minta keran ekspor dibuka agar produksi dari usaha minyak goreng skala kecil ini juga bisa bersaing,” ujarnya.

Sahat juga meminta agar pungutan biaya ekspor dipangkas. “Pungutan ekspor bagi Refined. Bleached and Deodorised Oil (RBDO) terlalu besar. Kami minta dari 30 dolar AS menjadi 5 dolar AS.” ungkapnya.

Ia mengatakan, pungutan ekspor minyak goreng kemasan di bawah 25 kilogram (kg) juga perlu diturunkan. “Kalau mau bersaing dengan Malaysia, harusnya pungutan yang sebelumnya 20 dolar AS menjadi0. tukasnya.

Sebelumnya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah menetapkan DMO sebesar 20 persen untuk minyak goreng kemasan sederhana. Ini berarti produsen minyak goreng wajib memproduksi minyak goreng dalam kemasan sederhana sebanyak 20 persen dari total produksi mereka.

Selain menetapkan DMO. Kemendag juga mewajibkan produsen untuk memproduksi tiga jenis minyak goreng kemasan sederhana. Yakni kemasan satu liter, kemasan setengah liter dan kemasan seperempat liter. Minyak goreng kemasan satu liter harus dijual ke konsumen dengan harga maksimal Rp 11.000. Sedangkan kemasan setengah liter Rp 6.000 dan kemasan seperempat liter Rp 3-250.

 

Sumber: Rakyat Merdeka

18 NOVEMBER DIUSULKAN JADI HARI SAWIT INDONESIA

 

MEDAN – Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Bambang menegaskan, Hari Sawit Indonesia 18 November yang diusulkan Dewan Minyak Sawit Indonesia akan menjadi pekerjaan rumah untuk diusulkan menjadi ketetapan pemerintah.

“Saya memberi apresiasi kepada DMSI tentang Hari Sawit Indonesia pada 18 November, dan itu akan diusulkan dan diharapkan bisa mendapat penetapan dari Menteri Pertanian,”ujar Bambang di Medan, Sabtu (18/11/2017), dalam keterangan resmi diterima InfoSAWIT.

Lebih lanjut tutur Bambang, usulan untuk adanya hari Sawit Indonesia dinilai wajar lantaran kontribusi sawit cukup besar pada Produk Domestik Bruto sektor perkebunan.

Dari sekitar Rp 400 an triliun PDB sektor perkebunan, kontribusi sawit mencapai Rp 234 triliun. “Dengan adanya Hari Sawit Indonesia diharapkan menjadi pendorong kemajuan sawit Indonesia yang berkelanjutan,” katanya.

Dia menyebutkan, pekerjaan rumah Indonesia dalam sektor persawitan masih cukup banyak, seperti produktivitas dan rendahnya mutu hasil sawit petani. Padahal dari 11,9 juta hektare sawit secara nasional, ada 4, 7 juta hektare lahan milik petani.

Sementara Ketua Umum DMSI Derom Bangun menyebutkan, usulan 18 November sebagai Hari Sawit Indonesia mengacu pada penelitian sejarah kelapa sawit di Indonesia dengan referensi dari literatur yang terdapat di Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Medan.

Hasil penelitian Direktur PPKS Medan Hasril Hasan Siregar dan tim, menemukan fakta bahwa tanggal 18 November 1911, sawit ditanam secara komersial di areal konsesi Poeloe Radja (Pulu Raja, red) dengan modal 1,4 juta Franc Belgia.

Berdasarkan data pada akhir tahun 1942, luas tanaman sawit di kawasan itu sudah mencapai 440 hektare. Dewasa ini Pulu Raja berada di bawah naungan PTPN IV dengan luas tanaman sekitar 3.700 hektare. Peringatan Hari Sawit Indonesia sendiri bertujuan gar bisa mendorong sesuatu langkah bersama demi perbaikan dan kemajuan sawit Indonesia.

Direktur PPKS Medan Hasril Hasan Siregar menyebutkan, usulan penetapan tanggal 18 November untuk Hari Sawit Indonesia mengacu pada data-data yang ada di PPKS. “Suatu kebanggaan juga Peringatan Hari Sawit Indonesia yang pertama dilakukan di Kantor PPKS Medan,” katanya.

Pada kesempatan itu juga para pelaku sawit mendeklarasikan usulan Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) menjadi Dewan Sawit Indonesia (DSI). (T2)

 

Sumber: Infosawit.com

,

Dewan Sawit Indonesia Ajukan 6 Usulan Untuk Kemajuan Industri Sawit

 

Peringatan Hari Sawit Indonesia menghasilkan enam usulan dari berbagai asosiasi sawit dan pemangku kepentingan. Salah satu usulannya adalah mengubah nama Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) menjadi Dewan Sawit Indonesia (DSI) dan memperkuat peran lembaga ini.

Pertemuan tersebut dihadiri pelaku dan sesepuh persawitan nasional, antara lain Derom Bangun, Bayu Krisnamurthi, Sahat M.Sinaga, Darmono Taniwiryono,Hasril Siregar, Mustafa Daulay, Lakshmi K. Sidarta , Dharma Sebayang, Kacuk Sumarto, dan asosiasi perkebunan lainnya, di gedung Pusat Penelitian Kelapa Sawit, Medan, pada 17 November 2017.

Sahat Sinaga, Wakil Ketua Dewan Sawit Indonesia menjelaskan bahwa pertemuan ini untuk menyikapi situasi bisnis sawit dewasa ini. Termasuk menghadapi tantangan dari luar negeri berupa “black-campaign” yang kian hari semakin kencang.

Dari domestik muncul barrier issues yaitu berbagai kelompok di dalam negeri yang tetap berpandangan negatif terhadap sawit, restorasi gambut, permasalahan areal kebun yang sudah dapat HGU dan berada di areal hutan. Sahat menambahkan banyak petani sawit belum berhasil mendapatkan sertifikat lahan dan juga berada di kawasan “hutan”.

“Persoalan butuhnya penelitian di bidang sawit juga dibahas dalam pertemuan tersebut,” kata Sahat Sinaga kepada sawitindonesia.com.

Hasil dari pertemuan muncul 6 butir gagasan untuk memajukan industri sawit Indonesia yang tertuang dalam Piagam Medan Ma’imun.

Pertama, dibutuhkan lembaga yang menguasai ilmu persawitan untuk mengkoordinasikan permasalahan sawit. Dalam hal ini, DMSI ( Dewan Minyak Sawit Indonesia) harus mampu menanganinya. Karena yang akan ditangani bukan hanya minyak sawit, maka diusulkan perubahan nama DMSI menjadi DSI Dewan Sawit Indonesia dengan kelembagaan dan struktur organisasinya yang lebih operasional.

Kedua, Sawit Indonesia hanya akan bisa berkembang dan berterima di pasar internasional ditopang sustainability, jika persoalan budidaya sawit dan persoalan sertifikasi lahan para petani bisa diselesaikan dan semua gerakan replanting bertitik tolak pada pengembangan lembaga yang mapan dan profesional.

Ketiga, DSI mendukung program pemerintah untuk peningkatan produktivitas sawit petani Untuk tujuan tersebut DSI akan bekerjasama dengan Kementerian Pertanian, Kementerian LHK, Kemeterian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional serta Pemerintah Propinsi/Kabupaten.

Keempat, DSI mendorong pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat agar memberi kepastian hukum dalam melakukan usaha persawitan di Indonesia melalui UU Perkelapasawitan yang komprehensif dan seluruh isu yang muncul dalam hal menjalankan usaha persawitan baik untuk lokal dan internasional di tangan badan yang kompeten. Selain itu menyelesaikan persoalan tata ruang di seluruh wilayah Indonesia.

Kelima, DSI akan mengkampanyekan dan mendorong dunia internasional untuk tidak diskriminatif kepada sawit. Artinya, seluruh jenis minyak nabati ( vegetable oils) harus sama perlakuannya. Untuknl itu, RSPO (Roundtable Sustainable Palm Oil ) harus berubah konsep dan simbol menjadi RSVO ( Roundtable Sustainable Vegetable Oils).

Keenam, DSI akan bertindak sebagai suatu lembaga yang resmi dari Indonesia untuk menjawab semua isu yang negatif dari pihak mana saja. Maka dari itu, itu perlu dukungan finansial yang solid dan mumpuni.

 

Sumber: Sawitindonesia.com

 

 

Peneliti Indonesia-Jerman Klaim Sawit Tak Bikin Emisi Karbon

 

Sejumlah pakar yang tergabung dalam tim peneliti Collaborative Research Center 990 (CRC990) menyatakan industri kelapa sawit tidaklah menyebabkan emisi karbon. Sebaliknya sawit merupakan sumber penyerapan emisi.

Tim CRC990 terdiri atas para peneliti dari Universitas Jambi, Institut Teknologi Bogor, Universitas Tadulako, dan University of Gottingen Jerman. Tim tersebut melakukan penelitian soal peralihan fungsi hutan ke perkebunan sawit yang akan berlangsung hingga 2023 mendatang.

Koordinator CRC990 Aiyen Tjoa dalam acara pembukaan Kursus Kelapa Sawit Indonesia di Kementerian Luar Negeri RI, Senin (20/11) menepis semua anggapan buruk tentang kelapa sawit yang selama ini beredar.

“Riset menunjukkan lahan sawit muda yang berumur sekitar dua tahunan memang menjadi penyebab karbon meningkat. Tapi, lahan sawit yang sudah dewasa sekitar 10-12 tahunan itu malah menjadi sumber penyerapan karbon. Jadi, soal sawit sumber utama emisi itu salah, karena bukan hanya sawit saja yang menjadi faktor utama meningkatnya emisi,” kata Aiyen.

Selain itu, dia mengatakan meski selama ini industri sawit cenderung menyebabkan penurunan keanekaragaman hayati, namun tanaman tersebut mampu meningkatkan jumlah bakteri dan jamur yang mampu mempertahankan kesuburan tanah. Penurunan keanekaragaman hayati, kata dia, mampu diupayakan dengan perbaikan manajemen kebun sawit itu sendiri.

Tak hanya itu, riset yang dilakukan Tim CRC990 tersebut juga membuktikan bahwa produksi sawit bisa dilakukan dengan teknik tumpang sawit, di mana para petani bisa sekaligus menanam sejumlah sayuran atau buah lainnya pada satu lahan yang sama seperti petai, jengkol, durian, dan meranti tembaga.

“Di Jambi teknik ini berhasil diaplikasikan, di mana kebun sawit ditanami dengan petai, jengkol, dan durian. Hasilnya, tidak hanya biodiversity bisa dipulihkan, tapi panen sawitnya juga meningkat,” kata Aiyen menambahkan.

Lebih lanjut, Aiyen mengatakan, industri sawit tidak selamanya merusak lingkungan jika para petani dan negara produsen terus berupaya meningkatkan sistem produksi yang berkelanjutan dengan mengutamakan aspek lingkungan.

Peneliti Indonesia-Jerman Klaim Sawit Tak Bikin Emisi Karbon
Aktivitas pekerja perkebunan sawit. (CNN Indonesia/Hesti Rika)

Klaim Sejalan dengan Visi PBB

Sementara itu Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) Kementerian Luar Negeri RI, Siswo Pramono, mengatakan pengembangan produksi kelapa sawit Indonesia sejalan dengan salah satu agenda pembangunan berkelanjutan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau Sustainable Development Goals (SDGs), terutama dalam hal pengentasan kemiskinan.

Sebab, Siswo mengatakan, sekitar 40 persen lahan kelapa sawit di Indonesia dikelola petani kecil atau small holders. Jika komoditas ini terhambat, dia memaparkan, akan ada dampak yang cukup signifikan terhadap pemasukan para petani tersebut.

Maka dari itu, Siswo menyatakan jika ada yang menentang pengembangan komoditas sawit Indonesia, berarti tidak mendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

“Komoditas kelapa sawit itu adalah hajat hidup paling penting untuk petani kecil Indonesia. Jika ini terus didukung maka berapa juta orang yang bisa terangkat dari kemiskinan? Ini sejalan dengan upaya SDGs PBB,” papar Siswo dalam pembukaan Kursus Kelapa Sawit Indonesia di Kemlu RI, Senin (20/11).

“Kalau menentang pengembangan kelapa sawit, berarti menentang program SDGs di Indonesia karena kami percaya bahwa sektor ini memiliki potensi besar untuk mengentaskan kemiskinan,” tuturnya menambahkan.

Pernyataan itu diutarakan Siswo menyusul maraknya kampanye hitam yang menargetkan negara-negara produsen kelapa sawit seperti Indonesia. Pada April lalu, parlemen Uni Eropa bahkan mengeluarkan resolusi berjudul Palm Oil and Deforestation of Rainforest.

Resolusi itu memuat dampak industri sawit terhadap pembebasan lahan dan hutan yang terjadi di negara produsen minyak sawit seperti Indonesia. Sejumlah isu yang disoroti dalam resolusi itu menyangkut anggapan bahwa industri sawit merupakan penyebab deforestasi dan kebakaran hutan di Indonesia.

Pelanggaran HAM hingga proses produksi yang dianggap tidak memedulikan dampak lingkungan pun ikut menjadi perhatian Eropa terkait industri sawit Indonesia dan beberapa negara produsen lainnya. (gir)

 

Sumber: Cnnindonesia.com

Luas Lahan Replanting Sawit Naik Tajam

 

Medan. Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaeman secara prinsipil menyetujui usulan Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) yang dipimpin Derom Bangun serta didukung oleh Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) yang dipimpin oleh Dr Hasan Hasril Siregar. Proses persetujuan Mentan itu bakal digodok menjadi Surat Keputusan (SK) Mentan yang berisi penetapan tanggal 18 November sebagai Hari Sawit Indonesia.

Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Perkebunan Ir Bambang MM kepada sejumlah wartawan seusai mengikuti peringatan perayaan Hari Sawit Indonesia di PPKS Jalan Brigjen Katamso Medan, Sabtu (18/11). Selain DMSI dan PPKS, kegiatan peringatan Hari Sawit Indonesia ini diikuti oleh puluhan pengusaha sawit, para pengurus Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Pusat dan daerah, Kepala Dinas Perkebunan Sumut Herawaty, serta lainnya. “InsyaAllah itu menjadi PR kami (untuk digodok dan disahkan menjadi Hari Sawit Indonesia -red). Dan Pak Menteri (Pertanian Andi Amran Sulaeman -red) sudah menyetujui menjadi keputusan menteri,” kata Dirjenbun.

Sebelumnya saat menyampaikan kata sambutan, Ketua Umum DMSI Derom Bangun menyebutkan, usulan 18 November sebagai Hari Sawit Indonesia mengacu pada penelitian sejarah kelapa sawit di Indonesia dengan referensi dari literatur yang terdapat di Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Medan.
Hasil penelitian Direktur PPKS Medan Hasril Hasan Siregar dan tim, menemukan fakta bahwa tanggal 18 November 1911, sawit ditanam secara komersial di areal konsesi Poeloe Radja (Pulu Raja-red) dengan modal 1,4 juta Franc Belgia.

Berdasarkan data pada akhir tahun 1942, luas tanaman sawit di kawasan itu sudah mencapai 440 hektare. Dewasa ini Pulu Raja berada di bawah naungan PTPN IV dengan luas tanaman sekitar 3.700 hektare. Peringatan Hari Sawit Indonesia sendiri bertujuan agar mampu mendorong sesuatu langkah bersama demi perbaikan dan kemajuan sawit Indonesia. “Langkah bersama dinilai perlu dilakukan karena sebagai negara penghasil sawit terbesar dunia, Indonesia juga menghadapi tantangan besar juga,” kata Derom.

Direktur PPKS Medan Hasril Hasan Siregar menyebutkan, usulan penetapan tanggal 18 November untuk Hari Sawit Indonesia mengacu pada data-data yang ada di PPKS. “Suatu kebanggaan juga Peringatan Hari Sawit Indonesia yang pertama dilakukan di Kantor PPKS Medan,” katanya.

Replanting 2018
Sementara terkait dana dan luasan lahan replanting untuk lahan perkebunan sawit milik rakyat, Dirjenbun menekankan upaya peningkatan kuantitas di tahun 2018. Kata dia, tahun 2017 ini besaran dana replanting hanya 5% dari total yang dihimpun Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Dia tidak menyebutkan berapa total dana yang berhasil dihimpun BPDPKS tahun 2017.

Namun dia berharap persentase untuk replanting bisa ditingkatkan di tahun 2018. Dari berbagai informasi yang dihimpun MedanBisnis, tahun 2016 BPDPKS berhasil menghimpun dana sekitar Rp 15 triliun yang ditujukan untuk tahun kerja 2017. Sampai September 2017, sumber MedanBisnis menyebutkan BPDPKS telah menghimpun sekitar Rp10,89 triliun, melewati proyeksi awal dana pungutana sawit 2017 yang diprediksi mencapai Rp 10,3 triliun. Hal ini terjadi menyusul perbaikan kinerja ekspor.

Para petani sawit akan menerima Rp 25 juta untuk satu hektare dalam proses replanting. Total lahan petani yang berhak di-replanting 4 hektare, Dengan demikian, maka petani akan memeroleh Rp 100 juta untuk proses replanting.

Mengenai luasan replanting, Dirjenbun mengatakan, tahun ini luasan kebun sawit rakyat yang di-replanting mencapai 20.700 hektare. Untuk tahun depan ditargetkan replanting kebun rakyat bertambah tajam menjadi 160.000 hektare.
Dirjenbun menyebutkan wajar jika besaran dana dan luasan lahan replanting diharapakan meningkat di tahun 2018. Sebab, dari 11,9 juta hektare sawit secara nasional, ada 4,7 juta hektare lahan milik petani. Kemudian, kata Dirjenbun, dari sekitar Rp400-an triliun PDB sektor perkebunan, kontribusi sawit mencapai Rp234 triliun.

Sumber: Medanbisnisdaily.com

RI Banding Putusan AS

JAKARTA – Indonesia bakal mengajukan banding atas putusan final otoritas Amerika Serikat yang mengenakan bea masuk imbalan atau countervailing duty untuk produk biodiesel RI.

Direktur Pengamanan Perdagangan Kementerian Perdagangan Pradnyawati menjelaskan bahwa Indonesia telah mengikuti seluruh prosedur terkait dengan penyelidikan tuduhan subsidi yang dilayangkan Amerika Serikat (AS).

Pemerintah dan para pelaku usaha juga telah menyampaikan pendapatnya dalam dengar pendapat yang diselenggarakan oleh United States International Trade Commission pada awal November 2017.

Kendati demikian, United States Department of Commerce tetap mengumumkan keputusan final bea masuk imbalan produk biodiesel impor asal Indonesia dengan kisaran 34,45%-64,73%. Sementara itu, produk biodiesel asal argentina dikenai tambahan biaya serupa dengan besaran 71,45%-72,28%.

Putusan akhir yang dikenakan oleh AS terhadap produk biodiesel asal RI lebih kecil dibandingkan dengan bea masuk imbalan sementara yang dikeluarkan pada Agustus 2017 sebesar 41,06%-68,28%.

“Secara prosedural kita sudah tempuh semua langkah termasuk meeting dengan dua perusahaan asal Indonesia yang dituduh. Kami sepakat untuk mengajukan banding ke Federal Court dan WTO [World Trade Organization],” ujarnya kepada Bisnis, Minggu (19/11).

Sementara itu, Direktur Eksekutif Gabungan rtengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Fadhil Hasan mendukung langkah pemerintah untuk mengajukan banding atas putusan AS ke WTO.

Pihaknya meminta agar pengusaha dan pemerintah dapat bekerja sama untuk menghadapi kasus yang membelit komoditas tersebut.

Fadhil menilai AS merupakan pasar potensial bagi produk biodiesel RI. Namun, saat ini pihaknya mengkhawatirkan kebijakan Presiden AS Donald Trump yang tidak memprioritaskan penggunaan bahan bakar terbarukan. “Terlepas dari tren itu, Indonesia harus menyikapi keputusan yang diambil AS.”

EVALUASI IMPOR

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita meminta supaya AS mempertimbangkan kembali putusan akhir bea masuk imbalan terhadap produk biodiesel RI. Apalagi, kedua negara memiliki hubungan bilateral yang cukup erat.

“Apabila dalam putusan akhir nantinya terbukti bahwa putusan maupun metodologi penghitungan yang digunakan AS tidak konsisten dengan aturan WTO Subsidy and Countervailing Measures Agreement, Pemerintah Indonesia akan mempertimbangkan untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap seluruh impor Indonesia yang berasal dari AS,” paparnya.

Volume ekspor biodiesel RI pada 2015 dan 2016 masing-masing sebesar 206.000 ton dan 373.500 ton. Sekitar 90% produk biodiesel asal Indonesia dikirim ke Negeri Raman Sam.

Kemendag mencatat ekspor biodiesel Indonesia ke pasar AS tercatat US$255,56 juta atau menyumbang 89,19% dari total ekspor komoditas itu ke seluruh dunia. Namun, tuduhan subsidi yang dilayangkan membuat ekspor biodiesel Indonesia ke pasar AS terhenti seluruhnya.

Pengenaan bea masuk tambahan berawal saat National Biodiesel Board (NBB) Fair Trade Coalition serta 15 produsen biodiesel AS lainnya mengajukan petisi terkait dengan produk asal Indonesia dan Argentina pada 23 Maret 2017. Petisi itu berisi dua poin utama dan diklaim sebagai hasil investigasi yang berlangsung selama 2014-2016.

Pertama, Indonesia dan Argentina melakukan tindakan subsidi dan dumping harga untuk biodiesel yang dipasarkan di AS. Kedua, petisi itu meminta agar Pemerintah AS melakukan inisiasi tindakan antisubsidi dan antidumping dengan melakukan investigasi.

NBB mengklaim bahwa pangsa pasar produk biodiesel Indonesia di AS sebesar 5,10%, sedangkan pangsa pasar Argentina tercatat 20,30%.

Adapun, poin yang dianggap sebagai subsidi pemerintah antara lain pungutan biodiesel Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa sawit(BPDP-KS) dan subsidi kemudahan ekspor.

 

Sumber: Bisnis Indonesia

Biodiesel Indonesia Dihambat Amerika, Menteri Perdagangan RI Siapkan Langkah Hukum

Menteri Perdagangan RI, Enggartiasto Lukita, meminta pemerintah Amerika Serikat untuk mempertimbangkan kembali putusan final bea masuk imbalan (countervailing duty) atas produk biodiesel Indonesia yang masuk ke Negeri Paman Sam itu. Pasalnya, putusan Departemen  Perdagangan dinilai bersifat overprotektif.

Pada 9 November 2017 lalu, United States Department of Commerce (USDOC) mengumumkan putusan final bea masuk imbalan produk biodiesel impor dari Indonesia dan Argentina.

“Pemerintah Indonesia meminta Pemerintah AS untuk mempertimbangkan kembali putusan ini dan menghargai hubungan baik kedua negara dalam semangat perdagangan bebas dan adil. Indonesia tidak segan-segan mengajukan gugatan melalui mahkamah AS maupun melalui jalur Dispute Settlement Body WTO,” tegas Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dalam rilisnya.

Putusan final Bea Masuk Imbalan untuk Indonesia tersebut lebih rendah dari putusan sementara USDOC yang dikeluarkan pada bulan Agustus 2017 yang berkisar antara 41,06% – 68,28%.

Menanggapi perkembangan ini, Pemerintah Indonesia tetap menganggap bahwa putusan USDOC merupakan putusan yang sewenang-wenang dan overprotektif.

Pemerintah Indonesia berketetapan memperjuangkan dibebaskannya Indonesia dari tuduhan subsidi. Saat ini United States International Trade Commission (USITC) sedang menyelidiki ada atau tidaknya kerugian di industri dalam negeri AS akibat biodiesel impor.

Jika USITC memutuskan terdapat kerugian, maka USDOC akan menginstruksikan Customs and Border Protection AS untuk meneruskan pemungutan deposit dana sesuai dengan tingkat bea masuk yang ditetapkan. Namun bila USITC menyatakan bahwa tidak terdapat kerugian karena biodiesel impor, maka investigasi harus dihentikan. Putusan final USITC dijadwalkan akan keluar pada tanggal 21 Desember 2017.

“Apabila dalam putusan akhir nantinya terbukti bahwa putusan maupun metodologi penghitungan yang digunakan AS tidak konsisten dengan aturan WTO-Subsidy and Countervailing Measures Agreement, maka Pemerintah Indonesia akan mempertimbangkan untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap seluruh impor Indonesia yang berasal dari AS,” pungkas Mendag Enggar.

Pada tahun 2016, ekspor biodiesel Indonesia ke pasar AS tercatat sebesar USD 255,56 juta. Nilai ini menyumbang 89,19% dari total ekspor biodiesel Indonesia ke seluruh dunia. Namun karena adanya tuduhan ini pada tahun 2017, ekspor biodiesel Indonesia ke pasar AS sama sekali terhenti.

 

Sumber: Sawitindonesia.com