Indonesia Dorong Peningkatan Akses Pasar Kelapa Sawit di Argentina

 

Menteri Luar Negeri RI, Retno L.P. Marsudi, telah melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Argentina, Jorge Faurie, di Palacio San Martin, Buenos Aires 22 Mei 2018.

Pertemuan bilateral membahas upaya peningkatkan kerja sama bilateral khususnya kerja sama ekonomi dan sosial budaya kedua negara.

Dalam pertemuan, Menlu RI menyampaikan bahwa Argentina merupakan mitra dagang ke-2 terbesar di wilayah Amerika Selatan, dengan nilai perdangan mencapai US$ 1,42 mili​ar pada tahun 2017.

Menteri Luar Negeri RI, Retno L.P. Marsudi, telah melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Argentina, Jorge Faurie, di Palacio San Martin, Buenos Aires 22 Mei 2018.

Pertemuan bilateral membahas upaya peningkatkan kerja sama bilateral khususnya kerja sama ekonomi dan sosial budaya kedua negara.

Dalam pertemuan, Menlu RI menyampaikan bahwa Argentina merupakan mitra dagang ke-2 terbesar di wilayah Amerika Selatan, dengan nilai perdangan mencapai US$ 1,42 mili​ar pada tahun 2017.

 

Sumber: Liputan6.com

 

Pengadaan Biodiesel Diputuskan 1.456.966 Kl Untuk Periode Mei-November 2018

 

Pengadaan biodiesel periode Mei-November 2018 ditetapkan berjumlah 1.456.966 Kiloliter (Kl). Ketetapan  ini dituangkan dalam surat Keputusan  Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) bernomor 1803 K/10/MM/2018 tentang Penetapan Badan Usaha Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel dan Alokasi Besaran Volume Untuk Pengadaan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel Pada PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo Tbk Periode Mei-Oktober 2018.

Dari jumlah 1.456.966 Kl terbagi atas pengadaan kepada PT Pertamina (Persero) 1.426.966 Kl dan PT AKR Corporindo Tbk sebesar 30 ribu Kl. Adapun jumlah perusahaan yang ditunjuk berjumlah 19 perusahaan. Mereka adalah PT Cemerlang Energi Perkasa, PT Wilmar Bioenergi Indonesia, PT Pelita Agung Agrindustri  (Permata Hijau Grup), PT Ciliandra Perkasa, PT Musim Mas, PT Darmex Biofuels, PT Energi Baharu Lestari, PT Wilmar Nabati Indonesia,  PT Bayas Biofuels, PT LDC Indonesia, PT Smart Tbk, PT Tunas Baru Lampung Tbk, PT Multi Nabati Sulawesi, PT Permata Hijau Palm Oleo, PT Inti Benua Perkasatama,  PT Batara Elok Semesta Terpadu, PT Dabi Biofuels, PT Sinarmas Bio Energy, PT Kutai Refinery Nusantara, dan PT Sukajadi Sawit Mekar.

Grup Wilmar (PT Wilmar Bioenergi Indonesia,PT Wilmar Nabati Indonesia, dan PT Multi Nabati Sulawesi) menjadi penyuplai terbesar mencapai 480.095 Kl untuk pengadaan biodiesel periode ini. Disusul  Musim Mas serta anak usahanya PT Intibenua  Perkasa dan PT Sukajadi  Sawit  Makmur berjumlah 273.493 Kl.

Adapun Dutapalma Grup (PT Darmex Biofuels, PT Bayas Biofuel, dan PT Dabi Biofuels ) mencapai 206.985 Kl.  Sementara itu, Sinarmas Grup (PT SMART Tbk dan PT Sinarmas Bio Energy) menyuplai 112.597 Kl. Untuk, Asian Agri  (PT Cemerlang Energi Perkasa dan PT Kutai Refinery Nusantara) menyalurkan biodiesel sebanyak 110.150 Kl.

Dalam surat Kepmen 1803 yang ditandatangani Menteri Ignasius Jonan disebutkan bahwa Dirjen EBTKE menetapkan lebih lanjut Terminal Bahan Bakar Minyak atau Depot Tujuan, berdasarkan masukan dari PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo Tbk dengan memperhatikan prinsip transparansi, efektifitas, efisiensi, keadilan, dan berkelanjutan.

 

Sumber: Sawitindonesia.com

Menko Luhut, Sawit, Dan Radikalisme

 

Luhut Panjaitan memimpin negosiasi untuk menghadang Resolusi Parlemen Uni Eropa terkait penghapusan biodiesel sawit. Bergerak lincah dan aktif melobi berbagai kalangan dari politisi, pemerintah, dan agamawan.

“Suara saya ini sampai serak, belain kalian,” ujar Menko  Luhut Panjaitan kepada Rino Afrino, Wasekjen Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) saat kunjungan ke Uni Eropa, di penghujung April 2018.

Dari 22-27 April 2018, Menko Luhut Panjaitan dan delegasi Indonesia yang terdiri dari tim Kemenko Maritim, GAPKI, APROBI, dan APKASINDO bertemu perwakilan Komisi Uni Eropa di Brussel, Belgia. Selain itu, mereka bertemu kementerian terkait dan perwakilan di Jerman, Belanda, dan Vatikan. “Menko Luhut diutus Presiden Jokowi (Red-Joko Widodo) untuk mengurusi persoalan sawit ini,”ungkap Rino.

Pernyataan Rino Afrino ini diamini Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Pandjaitan saat bertemu media massa pada 11 Mei 2018. Luhut Panjaitan mengatakan diperintahkan Presiden Joko Widodo untuk melakukan pertemuan-pertemuan mengenai sawit di Uni Eropa. Pertemuan ini bagian dari lobi pemerintah menghadapi rencana pengesahan rancangan proposal Parlemen Uni  Eropa untuk menghapuskan penggunaan minyak sawit sebagai bahan baku biodiesel pada 2021 mendatang.

“Saya diperintahkan presiden untuk pergi ke Uni Eropa untuk melakukan pertemuan-pertemuan mengenai sawit. Kepentingan saya soal sawit sebenarnya renewable energy-nya dan biodieselnya. Jadi jangan tanyakan kenapa Menko Maritim urus sawit, saya urus biodieselnya, biodieselnya asalnya dari sawit, gitu aja. Supaya clear dulu”, kata Menko Luhut saat memulai paparan tentang Diplomasi Sawit di Uni Eropa pada pertemuan media di kantor Kemenko Maritim, Jakarta (11 Mei 2018).

Sebagai informasi bahwa persoalan Renewable Energy Directive (RED) II dan biodiesel menjadi perhatian Kemenko Maritim karena Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai kementerian teknis sesuai Perpres Nomor 10 tahun 2015 berada dalam koordinasi dengan Kemenko Maritim.

Menko Luhut menjawab isu yang dilontarkan Eropa mengenai masalah lingkungan hidup, deforestasi dan hak asasi manusia terkait sawit. “Saya jelaskan bagaimana kita peduli pada lingkungan, kita peduli pada peatlands. Untuk masalah human rights, kita sekarang disclose masalah human rights ini, masalah human rights sudah diselesaikan  sejak saya masih di Menkopolhukam. Jadi saya pikir itu bukan issue lagi.”

Terkait deforestasi lahan, Menko Luhut menjelaskan bahwa luas lahan sawit sudah 12 juta hektar dan kita sudah moratorium, jadi tidak ada penambahan lahan baru. “Kita menanam sawit di tanah-tanah bekas, jadi kita tidak menanam yang baru.  Kita sudah moratorium (lahan untuk menanam sawit) sejak 6 tahun yang lalu.”

Dalam kunjungan ke Jerman, Menko  Luhut menceritakan pertemuannya dengan Menteri Ekonomi dan Energi Jerman, Peter Almaier. Menko Luhut dalam pertemuan itu menyampaikan kadatangannya ke Eropa dalam rangka memberikan penjelasan tentang situasi bisnis kelapa sawit di Indonesia.

 

Sumber: Sawitindonesia.com

Indonesia Ingin Tingkatkan Akses Pasar Kelapa Sawit ke Argentina

JAKARTA – Banyak jalan menuju Roma. Ungkapan tersebut menyadarkan kita untuk kreatif dalam menuju kesuksesan, termasuk dalam memasarkan kelapa sawit. Kendati pasar kelapa sawit Indonesia sedang dilarang di beberapa negara Eropa, bukan berarti harus patah arang.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam kunjungan kerjanya ke Argentina, berkeinginan meningkatkan akses pasar kelapa sawit ke negara asalnya Diego Maradona. Dalam pertemuannya dengan Menteri Luar Negeri Argentina Jorge Faurie di Palacio San Martin, Buenos Aires, Menlu Retno membahas peningkatan kerja sama bilateral, khususnya ekonomi dan perdagangan.

Retno menjelaskan, Argentina merupakan mitra dagang kedua terbesar di Amerika Selatan, dengan nilai perdagangan mencapai USD1,42 miliar di tahun 2017. Dan nilai ini masih belum merefleksi potensi hubungan perdagangan kedua negara yang masih terbuka lebar. Karena itu, Indonesia mendorong Argentina untuk mengurangi dan menghapuskan berbagai hambatan tarif dan non-tarif bagi produk Indonesia di pasar Argentina.

Secara khusus, Retno mencatat tingginya tarif atau bea masuk bagi produk kelapa sawit Indonesia ke Argentina dan negara-negara Mercosur (Organisasi Perdagangan Negara-negara Amerika Selatan) yang terdiri dari Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, dan Venezuela.

Dalam kaitan ini, Retno meminta Argentina untuk dapat membahas isu tarif bagi CPO Indonesia dengan Mercosur. “Kelapa sawit merupakan komoditas penting bagi perekonomian dan masyarakat Indonesia, Indonesia berharap tarif bagi produk kelapa sawit negara Mercosur, termasuk Argentina, dapat diturunkan,” tutur Menlu Retno dalam keterangan resmi yang diterima SINDOnews di Jakarta, Rabu (23/5/2018).

Selain mendorong akses pasar kelapa sawit, Retno juga menyampaikan potensi besar untuk melakukan diversifikasi produk dalam perdagangan kedua negara. Selain produk konsumer seperti alas kaki, pakaian dan peralatan elektronik, Indonesia juga memiliki industri strategis yang cukup maju.

“Industri strategis Indonesia semakin maju, dengan kualitas yang baik dan banyak diminati oleh berbagai negara. Indonesia berharap Argentina juga dapat membeli berbagai produk industri strategis dari Indonesia,” ucap Retno.

Selain isu perdagangan, kedua Menlu juga mebahas mengenai pentingnya hubungan antar masyarakat kedua negara agar masyarakat memahami manfaat hubungan kedua negara. Dalam kaitan ini, Retno menekankan perlunya peningkatan people-to-people contact dan business-to-business contact antara Indonesia dan Argentina.

Untuk itu, Retno meminta agar Argentina mempermudah pemberian visa bagi WNI yang ingin berkunjung ke Argentina. “Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan people-to-people contact adalah dengan memberikan kemudahan untuk mendapatkan visa,” sebutnya.

 

Sumber: Sindonews.com

Peremajaan Sawit Rakyat Jalan Terus

 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta replanting segera dikerjakan. Sudah terlalu lama tanaman petani yang berusia tua terlantar. Tanpa penggantian material tanaman baru. Akibatnya, produktivitas buah petani ketinggalan dibandingkan perusahaan sawit. Setelah Musi Banyuasin dan Sergai, Presiden Jokowi meneruskan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Riau pada pertengahan Mei 2018. Di Provinsi berjuluk Bumi Lancang Kuning, target lahan yang harus diremajakan seluas 25.423 hektare. Jumlah ini sekitar 14% dari target nasional seluas 185 ribu hektare.

Dalam pidatonya, Presiden meminta supaya replanting tidak sebatas seremoni. “Saya tidak ingin seremoni, nanam, lalu ditinggal. Akan saya cek lagi.” Tegasnya. Pernyataan ini untuk ketiga kalinya diungkapkan Jokowi. Dari situ, kita melihat Presiden berkomitmen tinggi untuk membantu replanting sawit rakyat. Presiden ingin kenaikan produktivitas bisa menopang kesejahteraan. Itu sebabnya, Presiden juga meminta masyarakat untuk mengurus sertifikat.“Sertifikat bisa mengurangi sengketa. Karena sertifikat menjadi bukti hukum atas tanah,” ujarnya.
Presiden Jokowi mengingatkan penyaluran dana replanting tidak dibuat ruwet. Pasalnya, banyak laporan yang mengeluhkan sulitnya akses dana peremajaan sawit. “Saya denger (Badan Pengelola Dana Sawit), dana itu enggak cepet, ruwet. Nanti, nanti pulang saya mau tanyakan kenapa lama, kenapa enggak cepet. Ini (peremajaan) udah ditunggu rakyat,” tegas Presiden.

Rubrik Sajian Utama Edisi Mei 2018 mengulas program pendidikan berbasis lingkungan yang dijalankan Bumitama Gunajaya Agro (BGA). Perusahaan mendorong sekolah binaan dan mitra untuk menerapkan program Sekolah Adiwiyata yang berorientasi cinta dan peduli lingkungan hidup. Komitmen perusahaan patut diacungi jempol. Perusahaan tidak sebatas membuat program melainkan ingin menanamkan mindset untuk menjaga lingkungan kepada masyarakat sekitar. Caranya, mengedukasi program lingkungan hidup kepada siswa. Harapannya, siswa ini bisa mengajak orangtua dan tetangga sekitar untuk menjaga keberlanjutan lingkungan.

Majalah SAWIT INDONESIA mengucapkan Selamat Menjalankan Ibadah Ramadhan 1439H. Semoga ramadan tahun ini membawa keberkahan dan kemudahan bagi kita semua.

 

Sumber: Sawitindonesia.com

,

GIMNI Apresiasi Program Reformasi Bea Cukai

 

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Sahat Sinaga, menyatakan bahwa program reformasi yang tengah dijalankan oleh Bea Cukai telah membawa perubahan positif bagi institusi Bea Cukai. Salah satu perubahan yang dianggap positif adalah turunnya jumlah dispute penentuan klasifikasi jenis barang. Jika sebelum reformasi yang digagas pada 2016, masih sering ditemukan dispute klasifikasi barang, maka setelah adanya reformasi kasus dispute hanya ditemukan satu kali saja. Hal ini tentunya karena Bea Cukai telah lebih melibatkan stakeholders dan membuka berkomunikasi dengan asosiasi dan Kementerian Lembaga terkait untuk menentukan kebijakan dalam menentukan klasifikasi barang.

Pernyataan di atas diperoleh saat Bea Cukai mengundang sejumlah asosiasi dalam acara Sarasehan Dampak Program Reformasi Bea Cukai Terhadap Industri Dalam Negeri yang diadakan pada hari Senin (21/05). Dalam kesempatan tersebut, Direktur Jenderal Bea Cukai, Heru Pambudi turut menyampaikan update capaian program reformasi kepada para stakeholders serta juga menerima masukan dari para perwakilan asosiasi terkait penerapan kebijakan yang dibuat oleh Bea Cukai di lapangan.

Heru menyampaikan bahwa hal yang ditekankan dalam reformasi kali ini adalah penguatan integritas dan budaya organisasi. Selain itu, beberapa area lain yang juga tengah ditingkatkan kinerjanya adalah fasilitasi industri dan perdagangan, percepatan pelayanan, perlindungan masyarakat, dan optimalisasi penerimaan. Salah satu kegiatan besar yang juga tengah digalakkan Bea Cukai dalam reformasi kali ini adalah Program Penertiban Impor Berisiko Tinggi.

“Sejak deklarasi pada 12 Juli 2017, hingga saat ini program PIBT telah meraih beberapa capaian di antaranya peningkatan tax base 57 persen per impor, peningkatan import tax 41% per impor, peningkatan kapasitas produksi dalam negeri sebagai substitusi impor sekitar 30%, penurunan peredaran rokok ilegal, serta penurunan pasokan barang ilegal juga diharapkan dapat menambah produksi dalam negeri untuk mengisi permintaan pasar,” ujar Heru.

Secara keseluruhan asosiasi selaku stakeholders Bea Cukai mengapresiasi reformasi yang tengah dijalankan oleh Bea Cukai. Kebijakan dan program yang telah diluncurkan dianggap telah membantu industri dalam negeri berkembang serta melindungi industri dalam negeri dari gempuran barang-barang impor yang tidak memenuhi ketentuan perpajakan. Bea Cukai juga mendapatkan saran agar terus melakukan koordinasi dengan Kementerian dan Lembaga lain guna menyelaraskan kebijakan yang telah dibuat oleh Bea Cukai. (*/atr)

 

Sumber: Indopos.co.id

Amerika Latin Diminta Turunkan Tarif Masuk Kelapa Sawit Indonesia

 

Buenos Aires: Mengakhiri rangkaian kunjungan kerja di Argentina, Menteri Luar Negeri RI, Retno L.P. Marsudi melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Argentina, Jorge Faurie, di Palacio San Martin, Buenos Aires  22 Mei 2018.

Pertemuan bilateral membahas upaya peningkatkan kerja sama bilateral khususnya kerja sama ekonomi dan sosial budaya kedua negara. Isu kelapa sawit juga menjadi bahasan.

Dalam pertemuan, Menlu Retno menyampaikan bahwa Argentina merupakan mitra dagang kedua terbesar di wilayah Amerika Selatan, dengan nilai perdagangan mencapai USD1,42 miliar pada tahun 2017.

Menlu menekankan nilai tersebut masih belum merefleksikan potensi hubungan perdagangan kedua negara, yang masih terbuka lebar. Dalam kaitan ini, Indonesia mendorong Argentina untuk mengurangi dan menghapuskan berbagai hambatan tarif dan non-tarif bagi produk Indonesia di pasar Argentina.

Secara khusus Menlu RI mencatat tingginya tarif/bea masuk bagi produk kelapa sawit Indonesia ke Argentina dan negara-negara MERCOSUR. Selain itu Menlu turut meminta Argentina untuk dapat membahas isu tarif bagi CPO Indonesia dengan MERCOSUR.

“Kelapa sawit merupakan komoditas penting bagi perekonomian dan masyarakat Indonesia, Indonesia berharap tarif bagi produk kelapa sawit negara MERCOSUR, termasuk Argentina, dapat diturunkan,” tutur Menlu Retno, dalam keterangan tertulis Kementerian Luar Negeri RI, yang diterima Medcom, Rabu 23 Mei 2018.

Selain mendorong akses pasar kelapa sawit, Menlu perempuan pertama Indonesia itu juga menyampaikan potensi besar untuk melakukan diversifikasi produk dalam perdagangan kedua negara. Selain produk konsumer seperti alas kaki, pakain dan peralatan elektornik, Indonesia juga memiliki industri strategis yang cukup maju.

“Industri strategis Indonesia semakin maju, dengan kualitas yang baik dan banyak diminati oleh berbagai negara. Indonesia berharap Argentina juga dapat membeli berbagai produk industri strategis dari Indonesia,” ucap Menlu Retno.

Selain isu perdagangan, kedua Menlu juga mebahas mengenai pentingnya hubungan antar masyarakat kedua negara agar masyarakat memahami manfaat hubungan kedua negara. Dalam kaitan ini, Menlu RI menekankan perlunya untuk meningkatkan people-to-people contact dan business-to-business contact antara Indonesia – Argentina. Untuk itu,  Menlu RI meminta agar Argentina mempermudah pemberian visa bagi WNI yang ingin berkunjung ke Argentina.

“Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan people-to-people contact adalah dengan memberikan kemudahan untuk mendapatkan visa,” sebut Menlu Retno.

Sebelum menuju Lima, Peru untuk melakukan pertemuan bilateral, Menlu RI juga melakukan pertemuan dengan MERCOSUR – ASEAN Chamber of Commerce. Dalam pertemuan Menlu RI menekankan upaya peningkatan hubungan ekonomi perdagangan Indonesia – Argentina dan juga antara ASEAN – MERCOSUR.

Menlu turut mengundang pengusaha Argentina dan MERCOSUR untuk hadir pada Trade Expo Indonesia (TEI) tahun 2018. Menlu RI juga mendorong agar MERCOSUR – ASEAN Chamber of Commerce terus meningkatkan business-to-business contact antara pengusaha ASEAN – MERCOSUR.

 

Sumber: Metrotvnews.com

,

GIMNI Mengapresiasi Program Reformasi Bea Cukai

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Sahat Sinaga menyatakan program reformasi yang tengah dijalankan oleh Bea Cukai telah membawa perubahan positif bagi institusi Bea Cukai.

Salah satu perubahan yang dianggap positif adalah turunnya jumlah dispute penentuan klasifikasi jenis barang. Jika sebelum reformasi yang digagas pada 2016, masih sering ditemukan dispute klasifikasi barang, maka setelah adanya reformasi kasus dispute hanya ditemukan satu kali saja.

Hal ini tentunya karena Bea Cukai telah lebih melibatkan stakeholders dan membuka berkomunikasi dengan asosiasi dan Kementerian Lembaga terkait untuk menentukan kebijakan dalam menentukan klasifikasi barang.

Pernyataan di atas diperoleh saat Bea Cukai mengundang sejumlah asosiasi dalam acara Sarasehan Dampak Program Reformasi Bea Cukai Terhadap Industri Dalam Negeri yang diadakan pada hari Senin (21/5).

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Jenderal Bea Cukai, Heru Pambudi turut menyampaikan update capaian program reformasi kepada para stakeholders serta juga menerima masukan dari para perwakilan asosiasi terkait penerapan kebijakan yang dibuat oleh Bea Cukai di lapangan.

Heru menyampaikan bahwa hal yang ditekankan dalam reformasi kali ini adalah penguatan integritas dan budaya organisasi. Selain itu, beberapa area lain yang juga tengah ditingkatkan kinerjanya adalah fasilitasi industri dan perdagangan, percepatan pelayanan, perlindungan masyarakat, dan optimalisasi penerimaan. Salah satu kegiatan besar yang juga tengah digalakkan Bea Cukai dalam reformasi kali ini adalah Program Penertiban Impor Berisiko Tinggi.

“Sejak deklarasi pada 12 Juli 2017, hingga saat ini program PIBT telah meraih beberapa capaian di antaranya peningkatan tax base 57 persen per impor, peningkatan impor tax 41 persen per impor, peningkatan kapasitas produksi dalam negeri sebagai substitusi impor sekitar 30 persen, penurunan peredaran rokok ilegal, serta penurunan pasokan barang ilegal juga diharapkan dapat menambah produksi dalam negeri untuk mengisi permintaan pasar,” ujar Heru.

Secara keseluruhan asosiasi selaku stakeholders Bea Cukai mengapresiasi reformasi yang tengah dijalankan oleh Bea Cukai. Kebijakan dan program yang telah diluncurkan dianggap telah membantu industri dalam negeri berkembang serta melindungi industri dalam negeri dari gempuran barang-barang impor yang tidak memenuhi ketentuan perpajakan.

 

Sumber: Jpnn.com

,

GIMNI Berikan Apresiasi Atas Program Reformasi Bea Cukai

 

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Sahat Sinaga, menyatakan bahwa program reformasi yang tengah dijalankan oleh Bea Cukai telah membawa perubahan positif bagi institusi Bea Cukai. Salah satu perubahan yang dianggap positif adalah turunnya jumlah dispute penentuan klasifikasi jenis barang.

Jika sebelum reformasi yang digagas pada 2016, masih sering ditemukan dispute klasifikasi barang, maka setelah adanya reformasi kasus dispute hanya ditemukan satu kali saja. Hal ini tentunya karena Bea Cukai telah lebih melibatkan stakeholders dan membuka berkomunikasi dengan asosiasi dan Kementerian Lembaga terkait untuk menentukan kebijakan dalam menentukan klasifikasi barang.

Pernyataan di atas diperoleh saat Bea Cukai mengundang sejumlah asosiasi dalam acara Sarasehan Dampak Program Reformasi Bea Cukai Terhadap Industri Dalam Negeri yang diadakan pada hari Senin (21/05). Dalam kesempatan tersebut, Direktur Jenderal Bea Cukai, Heru Pambudi turut menyampaikan update capaian program reformasi kepada para stakeholders serta juga menerima masukan dari para perwakilan asosiasi terkait penerapan kebijakan yang dibuat oleh Bea Cukai di lapangan.

Heru menyampaikan bahwa hal yang ditekankan dalam reformasi kali ini adalah penguatan integritas dan budaya organisasi. Selain itu, beberapa area lain yang juga tengah ditingkatkan kinerjanya adalah fasilitasi industri dan perdagangan, percepatan pelayanan, perlindungan masyarakat, dan optimalisasi penerimaan. Salah satu kegiatan besar yang juga tengah digalakkan Bea Cukai dalam reformasi kali ini adalah Program Penertiban Impor Berisiko Tinggi.

“Sejak deklarasi pada 12 Juli 2017, hingga saat ini program PIBT telah meraih beberapa capaian di antaranya peningkatan tax base 57% per impor, peningkatan import tax 41% per impor, peningkatan kapasitas produksi dalam negeri sebagai substitusi impor sekitar 30%, penurunan peredaran rokok ilegal, serta penurunan pasokan barang ilegal juga diharapkan dapat menambah produksi dalam negeri untuk mengisi permintaan pasar,” ujar Heru.

Secara keseluruhan asosiasi selaku stakeholders Bea Cukai mengapresiasi reformasi yang tengah dijalankan oleh Bea Cukai. Kebijakan dan program yang telah diluncurkan dianggap telah membantu industri dalam negeri berkembang serta melindungi industri dalam negeri dari gempuran barang-barang impor yang tidak memenuhi ketentuan perpajakan. Bea Cukai juga mendapatkan saran agar terus melakukan koordinasi dengan Kementerian dan Lembaga lain guna menyelaraskan kebijakan yang telah dibuat oleh Bea Cukai.

 

Sumber: Merdeka.com

,

GIMNI Apresiasi Program Reformasi Bea Cukai

 

JAKARTA – Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) mengapresiasi program reformasi yang tengah dijalankan Bea Cukai. Direktur GIMNI, Sahat Sinaga menilai reformasi tersebut telah membawa perubahan positif bagi institusi Bea Cukai. Salah satu perubahan yang dianggap positif adalah turunnya jumlah dispute penentuan klasifikasi jenis barang.

Jika sebelum reformasi yang digagas pada 2016, masih sering ditemukan dispute klasifikasi barang, maka setelah adanya reformasi kasus dispute hanya ditemukan satu kali saja. Hal ini tentunya karena Bea Cukai telah lebih melibatkan stakeholders dan membuka berkomunikasi dengan asosiasi dan Kementerian Lembaga terkait untuk menentukan kebijakan dalam menentukan klasifikasi barang.

Pernyataan di atas diperoleh saat Bea Cukai mengundang sejumlah asosiasi dalam acara Sarasehan Dampak Program Reformasi Bea Cukai Terhadap Industri Dalam Negeri yang diadakan pada Senin 21 Mei 2018 lalu.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Jenderal (Dirjen) Bea Cukai, Heru Pambudi turut menyampaikan update capaian program reformasi kepada para stakeholders berikut menerima masukan dari para perwakilan asosiasi terkait penerapan kebijakan yang dibuat oleh Bea Cukai di lapangan.

Heru menyampaikan bahwa hal yang ditekankan dalam reformasi kali ini adalah penguatan integritas dan budaya organisasi. Selain itu, beberapa area lain yang juga tengah ditingkatkan kinerjanya adalah fasilitasi industri dan perdagangan, percepatan pelayanan, perlindungan masyarakat, dan optimalisasi penerimaan. Salah satu kegiatan besar yang juga tengah digalakkan Bea Cukai dalam reformasi kali ini adalah program Penertiban Impor Berisiko Tinggi.

“Sejak deklarasi pada 12 Juli 2017, hingga saat ini program PIBT telah meraih beberapa capaian di antaranya peningkatan tax base 57 persen per impor, peningkatan import tax 41 persen per impor, peningkatan kapasitas produksi dalam negeri sebagai substitusi impor sekitar 30 persen, penurunan peredaran rokok ilegal, serta penurunan pasokan barang ilegal juga diharapkan dapat menambah produksi dalam negeri untuk mengisi permintaan pasar,” ujar Heru.

Secara keseluruhan asosiasi selaku stakeholders Bea Cukai mengapresiasi reformasi yang tengah dijalankan oleh Bea Cukai. Kebijakan dan program yang telah diluncurkan dianggap telah membantu industri dalam negeri berkembang serta melindungi industri dalam negeri dari gempuran barang-barang impor yang tidak memenuhi ketentuan perpajakan. Bea Cukai juga mendapatkan saran agar terus melakukan koordinasi dengan Kementerian dan Lembaga lain guna menyelaraskan kebijakan yang telah dibuat oleh Bea Cukai.

(put)

 

Sumber: Okezone.com