Banjir Tidak Terkait Dengan Perkebunan Kelapa Sawit

 

Fenomena bencana banjir merupakan bagian dari perubahan iklim global (global climate change). Karena itu, bencana banjir terjadi hampir di seluruh negara di dunia dan tidak ada kaitanya dengan perkebunan kelapa sawit. Eropa, Amerika Serikat, China, Australia, dan lainnya tidak memiliki perkebunan kelapa sawit juga mengalami bencana banjir setiap tahun.

Di Indonesia bencana banjir terjadi di berbagai daerah. Menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana 2017 tiga besar daerah provinsi yang paling sering terjadi bencana banjir dalam kurun waktu 2010 sampai 2016 adalah Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat. Dari jumlah kejadian bencana banjir nasional selam 2010-2016, 45 persennya terjadi di ketiga daerah tersebut (rata-rata 15 persen). Perlu dicatat bahwa ketiga provinsi tersebut bukanlah daerah sentra sawit nasional.

Lima provinsi utama sentra sawit nasional yakni Riau, Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur juga pernah mengalami bencana banjir sama seperti provinsi-provinsi yang lain di Indonesia, tetapi dari jumlah bencan banjir nasional 2010-2016, hanya sekitar 12 persen terjadi di kelima provinsi utama sentra sawit tersebut (rata-rata 2 persen).

Bencana banjir tidak ada kaitannya dengan perkebunan kelapa sawit dan justru lebih sering terjadi di provinsi yang tidak memiliki perkebunan kelapa sawit.

Sumber: Mitos vs Fakta, PASPI 2017

 

Sumber: Sawitindonesia.com

,

Jepang Minat Investasi Pengolahan Limbah Cair Sawit POME Jadi Algae

 

Investor Jepang tertarik menanamkan investasi untuk mengembangkan pengolahan limbah cair sawit atau Palm Oil Mill Effluent (POME) menjadi algae di Kawasan Teknopolitan sawit di Pelalawan, Provinsi Riau.

Peluang investasi tersebut disampaikan Group Chairman eBioTechnology Holding Pte Ltd Toshihide Nakajima, dan, Professor Algae Biomass and Energy System R&D Center Universitas Tsukuba Jepang Dr.Sc Makoto Watanabe usai meninjau pabrik pengolahan kelapa sawit di Kabupaten Pelelawan, Riau, Jumat.

Dalam penininjauan tersebut turut hadir Bupati Pelalawan M.Harris, Direktur Eksekutif GIMNI Sahat Sinaga, Ketua Umum Asosiasi Produsen Oleochemical Indonesia (APOLIN), Rapolo Hutabarat, Pengurus Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) Mustafa Daulay, dan Ketua Umum Masyarakat Perkelapasawitan Indonesia (Maksi) Darmono Taniwiryono.

Sebelumnya pada Kamis (22/2) sempat digelar Focus Group Discussion “Peningkatan Nilai Ekonomi Limbah Cair Kelapa Sawit Dan Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca Dengan Budidaya Ganggang”, di Gedung Sekolah Tinggi Teknologi Pelalawan.

Bupati Pelelawan M.Harris menyambut baik kedatangan investor dari Jepang ini karena mendukung pengembangan Kawasan Teknopark Sawit Pelalawan.

Selain itu, menurut dia, kehadiran investasi teknologi pengolahan limbah sawit itu punya dampak positif dan bernilai tambah bagi perekonomian masyarakat petani sawit yang modern.

Untuk mendukung investasi, dikatakan Harris, pihaknya berjanji membantu kemudahan perijinan. Kendati demikian, pemberian ijin tetap mengacu regulasi daerah dan pusat. “Dukungan lain adalah kawasan Tekno Park ini mempunyai luas 3.700 hektare yang terbagi enam zona kawasan untuk pembangunan pabrik,” ujarnya.

Di Jepang, sumber bahan baku alga bersumber dari lemak ikan laut dalam. Alga mempunyai kandungan fatty acid yang sangat berguna menjadi komponen pembuatan kosmetik dan farmasi.

Namun saat ini, tidak mudah mendapatkan sumber bahan baku algae ditambah lagi produksi kian tinggi. Watanabe mengakui limbah cair minyak sawit sangat cocok diolah menjadi alga dibandingkan minyak nabati lain.

Kesesuaian ini berdasarkan faktor melimpahnya bahan baku dan kandungan Biological Oxygen Demand (BOD) dapat diolah menjadi 20 PPM.

Di Kabupaten Pelalawan, jumlah pabrik sawit mencapai 27 unit dan 6 diantaranya mempunyai fasilitas penangkapan gas metan (methane capture).

Sedangkan, 21 unit lain tidak dilengkapi methane capture dengan total kapasitas pengolahan berjumlah 1.125 ton TBS per hari atau setara 900 ton POME per jam.

Potensi tersebut yang menjadi pertimbangan investor Jepang untuk membangun fasilitas produksi alga.

Sahat Sinaga menyebutkan ada 8 unit pabrik sawit dalam radius 20 kilometer di kawasan Tekno Park yang dapat memasok 360 ton POME per jam untuk diolah menjadi alga.

Konsorsium Investor Jepang menjadi pembeli siaga (offtaker) produk alga tersebut. Direncanakan alga tadi dapat diolah lagi menjadi docosahexaenoic acid (DHA).

Menurut Sahat, teknologi pengolahan limbah cair menjadi algae mempunyai dampak ganda (multiplier effect) kepada perekonomian lokal dan petani rakyat.

Apabila dibangun fasilitas pengolahan alga, maka dibutuhkan konsorsium bersama antara investor Jepang dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Keterlibatan BUMD inilah yang akan berkontribusi kepada kas pemasukan daerah. Sementara itu, bagi pabrik sawit tidak lagi bergantung kepada penjualan minyak sawit mentah (CPO) apabila sudah ada produk alga dapat meningkatkan produk alga tersebut.

“Teknologi ini dapat mengurangi jumlah kolam limbah sawit di pabrik, sehingga dapat mengurangi pengeluaran gas emisi rumah kaca. Artinya, pengolahan limbah cair ini berdampak positif kepada lingkungan dan program pemerintah,” katanya.

Hidetoshi menjelaskan bahwa pihaknya akan melakukan studi kelayakan proyek investasi pengolahan POME menjadi algae pada April 2018.

Studi ini melibatkan peneliti Indonesia dan PT Nutri Palma Nabati, dengan harapan studi kelayakan ini dapat selesai dalam jangka waktu enam bulan.

Diperkirakan pembangunan fasilitas produksi algae dari limbah sawit memerlukan dana antara 30 juta-60 juta dolar AS.

“Untuk mengetahui berapa kapasitas produksi yang bisa dihasilkan dengan investasi tadi, kami masih menunggu hasil studi kelayakannya,”ujarnya.

Studi kelayakan melibatkan Universitas Tsukuba dan PT Nutri Palma Nabati.

Presiden Direktur PT Nutri Palma Nabati Darmono Taniwiryono mengatakan rancangan studi berjalan April tahun ini dengan pendanaan dari Jepang.

Dalam studi ini akan ada kombinasi antara Jepang dan Indonesia, teknologi Jepang mengenai pembudidayaan alga yang tidak berklorofil nantinya menghasilkan DHA dan minyak ester berkualitas tinggi untuk kosmetik.

Darmono menambahkan dari Indonesia berkontribusi kepada teknologi penyaringan POME untuk menekan volume Biochemical Oxygen Demand (BOD) dan Chemical Oxygen Demand (COD), jadi, POME tadi harus diencerkan untuk dapat diolah menjadi produk alga.

“Targetnya, pembangunan fasilitas alga berada di sembilan unit pabrik sawit di wilayah Pelalawan,” katanya.

Selain itu, konsorsium Jepang akan membangun pabrik untuk mengolah alga menjadi DHA dan minyak ester sedangkan pemasaran produk alga ditujukan kepada pasar ekspor.

 

Sumber: Infobisnis.co.id

Hutan Sumatera Berkurang Bukan Kebun Sawit Pemicunya

 

 

Pulau Sumatera merupakan daerah awal perkembangan sekaligus sentra utama perkebunan kelapa sawit Indonesia. Menurut data Kementerian Pertanian (2015) sekitar 63 persen dari areal kebun sawit  nasional berada di pulau Sumatera. Apakah perkebunan kelapa sawit menjadi pemicu utama konversi hutan menjadi non hutan di Pulau Sumatera?

Pada tahun 1950 luas hutan di Sumatera adalah 37,4 juta hektar. Pada kurun waktu 1950-1985 luas konversi hutan menjadi non hutan mencapai 23,8 juta hektar. Sementara perluasan kebun sawit hanya 0,5 juta hektar atau 2,3 persen. Akumulasi konversi hutan menjadi non hutan pada kurun waktu 1985-2000, meningkat menjadi 31,6 juta hektar.Namun luas perkebunan sawit hanya naik menjadi 2,7 juta hektar atau 8,6 persen.

Dengan kata lain semala kurun waktu 1950-2014, luas konversi hutan menjadi non hutan di Pulau Sumatera mencapai 34,2 juta hektar. Sedangkan luas perkebunan kelapa sawit Pulau Sumatera pada waktu yang sama adalah 6,8 juta hektar atau 19,9 persen dari luas total konversi tersebut.

Kebun Sawit Dalam Perubahan Penggunaan Lahan di Pulau Sumatera

Uraian 1950 1985 2000 2014
Luas Hutan Sumatera (Juta Ha) 37,4 23,3 15,5 12,9
Kawasan Non Hutan (Juta Ha) 9,8 23,8 31,6 34,2
Kebun Sawit (Juta Ha)  – 0,550 2,7 6,8

Sumber: Statistik Kehutanan, Statistik Perkebunan

Dengan demikian perkebunan kepala sawit bukanlah pemicu utama konversi hutan menjadi non hutan di Pulau Sumatera. Sekitar 80 persen hasil konversi hutan dipergunakan untuk kepentingan sektor diluar kebun sawit.

Sumber: Mitos vs Fakta, PASPI 2017

 

Sumber: Sawitindonesia.com

Pentingnya Sertifikasi Sawit Indonesia di Mata Dunia

 

JAKARTA – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memastikan penguatan standar sertifikasi sawit Indonesia berkelanjutan atau ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) dilakukan melalui komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan.

Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kemenko Perekonomian Musdhalifah Machmud menyebutkan komunikasi itu dilakukan kepada petani, lembaga swadaya masyarakat, pelaku industri hingga negara-negara konsumen.

“Dalam proses penguatan ISPO dimungkinkan adanya penilaian, masukan, kritikan, dan usulan dari seluruh pemangku kepentingan yang menjadi pertimbangan Tim Penguatan ISPO,” kata Musdhalifah di Jakarta.

Selain itu, sertifikasi pengelolaan sawit Indonesia berkelanjutan atau Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dilakukan melalui penerbitan Peraturan Presiden.

“Perpres ini untuk membuat kerangka ISPO lebih terstruktur,” kata Musdhalifah.

Musdhalifah mengatakan, penerbitan Perpres ini untuk mensinergikan seluruh otoritas terkait yang terlibat dalam pengelolaan sawit Indonesia, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan.

Dia menjelaskan Kementerian Pertanian sebagai pemangku kepentingan sawit harus bisa dengan bersinergi dengan Kementerian Kehutanan terkait penyediaan lahan, Kementerian Perindustrian terkait kelangsungan industri dan Kementerian Perdagangan terkait ekspor produk sawit.

“Sawit merupakan komoditas strategis dan ini merupakan komitmen pemerintah untuk mengelola secara berkelanjutan,” kata Musdhalifah.

Melalui kebijakan ISPO ini, tambah Musdhalifah, pemerintah berkomitmen melakukan perbaikan tata kelola sawit Indonesia yang berkelanjutan agar produk komoditas asal Indonesia dapat lebih baik lagi diterima pasar ekspor.

“Penguatan ISPO diharapkan memberikan kontribusi yang lebih nyata terhadap peningkatan pembangunan ekonomi, sosial budaya, dan kualitas lingkungan hidup,” ujarnya.

Serupa dengan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), ISPO juga diharapkan dapat memiliki dampak perubahan secara berkala terhadap perkembangan sawit Indonesia dengan penguatan tata kelola maupun perlindungan terhadap perkebunan.

Selain itu, transformasi terhadap industri sawit diharapkan dapat membangun kepercayaan di antara pembeli internasional dan memperkuat kontribusi minyak kelapa sawit terhadap perekonomian Indonesia.

Sementara itu, proyek percontohan klasterisasi plasma kelapa sawit pertama dengan 12 koperasi yang bermitra dengan Sinar Mas Agribusiness and Food Dua koperasi plasma swadaya di Kalimantan untuk pertama kalinya dapatkan sertifikat ISPO.

Bupati Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur, Ismunandar menyerahkan Surat Keputusan (SK) Klasterisasi Plasma Sawit Swadaya yang bermitra dengan Sinar Mas Agribusiness and Food seluas lebih dari 7.726 hektar.

SK Bupati ini akan mengatur rayonisasi area binaan perusahaan. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Pertanian No.98 tahun 2013 yang mewajibkan perusahaan perkebunan yang luasnya 250 hektar atau lebih untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat.

Klasterisasi plasma kelapa sawit mitra Sinar Mas di Kabupaten Kutai Timur ini merupakan proyek percontohan perwilayahaan pembinaan plasma swdaya serta komitmen untuk pembelian tandan buah segar (TBS) dalam kerangka kemitraan secara permanen di Provinsi Kalimantan Timur.

“Kami menyambut baik terbitnya SK Bupati tentang klasterisasi plasma sawit swadaya. Kami percaya bahwa bentuk kemitraan ini akan memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat. Sejak tahun 2011, kami telah memulai kemitraan ini dengan membentuk unit khusus dalam organisasi struktural di perusahaan. Tim ini memiliki fungsi untuk memastikan program kemitraan ini berjalan dengan baik dan kini hasil dari kemitraan ini pun sudah dapat terlihat,” kata CEO Perkebunan Sinar Mas Wilayah Kalimantan Timur Suryanto Bun.

Selain itu, para petani plasma swadaya didorong untuk melakukan praktik agronomi yang baik dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan komitmen dan prinsip keberlanjutan perusahaan. Salah satunya adalah dengan memastikan praktik agronomi yang mengikuti standar baku kriteria dari Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO).

 

Sumber: Okezone.com

,

Saudara Tua Kepincut Bangun Industri Limbah Sawit

 

 

Jakarta – Investor Jepang tertarik investasi pengolahan limbah cair sawit, atau Palm Oil Mill Effluent (POME) menjadi algae di Kawasan Teknopolitan sawit Pelalawan, Provinsi Riau.

Ketertarikan ini disampaikan Group Chairman eBioTechnology Holding Pte Ltd, Toshihide Nakajima, dan Professor Algae Biomass and Energy System R&D Center Universitas Tsukuba Jepang, Makoto Watanabe usai meninjau pabrik pengolahan kelapa sawit di Kabupaten Pelelawan, Riau, Jumat (23/2/2018).

Dalam penininjauan tersebut hadir Bupati Pelalawan M Harris, Direktur Eksekutif GIMNI Sahat Sinaga, Ketua Umum Asosiasi Produsen Oleochemical Indonesia (APOLIN), Rapolo Hutabarat, Pengurus Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) Mustafa Daulay, dan Ketua Umum Masyarakat Perkelapasawitan Indonesia (Maksi) Darmono Taniwiryono.

Sebelumnya, Kamis (22/2/2018) sempat digelar Focus Group Discussion bertajuk Peningkatan Nilai Ekonomi Limbah Cair Kelapa Sawit Dan Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca Dengan Budidaya Ganggang di Gedung Sekolah Tinggi Teknologi Pelalawan.

Bupati Pelelawan, M Harris, menyambut baik kedatangan investor dari Jepang ini, karena mendukung pengembangan Kawasan Teknopark Sawit Pelalawan.

Haris bilang, kehadiran investasi teknologi pengolahan limbah sawit itu punya dampak positif dan bernilai tambah bagi perekonomian masyarakat petani sawit yang modern.

Untuk mendukung investasi, dikatakan Harris, Pemkab Pelalawan akan membantu kemudahan perizinan. Kendati demikian, pemberian ijin tetap mengacu regulasi daerah dan pusat. “Dukungan lain adalah kawasan Tekno Park ini mempunyai luas 3.700 hektare yang terbagi enam zona kawasan untuk pembangunan pabrik,” ujar Haris.

Di Jepang, sumber bahan baku alga bersumber dari lemak ikan laut dalam. Alga mempunyai kandungan fatty acid yang sangat berguna menjadi komponen pembuatan kosmetik dan farmasi.

Saat ini, tidak mudah mendapatkan sumber bahan baku algae ditambah lagi produksi kian tinggi. Watanabe mengakui limbah cair minyak sawit sangat cocok diolah menjadi alga dibandingkan minyak nabati lain.

Kesesuaian ini berdasarkan faktor melimpahnya bahan baku dan kandungan Biological Oxygen Demand (BOD) dapat diolah menjadi 20 PPM. Di Kabupaten Pelalawan, jumlah pabrik sawit mencapai 27 unit dan 6 diantaranya mempunyai fasilitas penangkapan gas metan (methane capture).

Sedangkan, 21 unit lain tidak dilengkapi methane capture dengan total kapasitas pengolahan berjumlah 1.125 ton TBS per hari atau setara 900 ton POME per jam. Potensi tersebut yang menjadi pertimbangan investor Jepang untuk membangun fasilitas produksi alga.

Konsorsium Investor Jepang menjadi pembeli siaga (offtaker) produk alga tersebut. Direncanakan alga tadi dapat diolah lagi menjadi docosahexaenoic acid (DHA).

Hidetoshi menjelaskan, pihaknya akan melakukan studi kelayakan proyek investasi pengolahan POME menjadi algae pada April 2018. Studi ini melibatkan peneliti Indonesia dan PT Nutri Palma Nabati, dengan harapan studi kelayakan ini dapat selesai dalam jangka waktu enam bulan.

Diperkirakan pembangunan fasilitas produksi algae dari limbah sawit memerlukan dana antara US$30 juta-60 juta. “Untuk mengetahui berapa kapasitas produksi yang bisa dihasilkan dengan investasi tadi, kami masih menunggu hasil studi kelayakannya,” ujar Hidetoshi.

Studi kelayakan melibatkan Universitas Tsukuba dan PT Nutri Palma Nabati. Presiden Direktur PT Nutri Palma Nabati, Darmono Taniwiryono, mengatakan, rancangan studi berjalan April tahun ini dengan pendanaan dari Jepang.

Dalam studi ini akan ada kombinasi antara Jepang dan Indonesia, teknologi Jepang mengenai pembudidayaan alga yang tidak berklorofil nantinya menghasilkan DHA dan minyak ester berkualitas tinggi untuk kosmetik.

 

Sumber: Inilah.com

,

Jepang Berminat Investasi Pengolahan Limbah Cair Sawit Menjadi Alga

 

 

PELALAWAN – Investor Jepang tertarik menanamkan investasi pengolahan limbah cair sawit atau Palm Oil Mill Effluent (POME) menjadi algae di Kawasan  Teknopolitan sawit di Pelalawan, Provinsi Riau. Dari aspek ekonomi, teknologi ini  ini membantu perusahaan maupun petani dalam peningkatan kesejahteraan karena dapat memperoleh benefit dari penjualan alga (ganggang) berbasis limbah. Bukan itu saja, pengolahan limbah sawit ini  menekan emisi gas rumah kaca di industri sawit sesuai program pemerintah Joko Widodo-Jusuf  Kalla.

Peluang ini disampaikan Toshihide Nakajima, Group Chairman eBioTechnology Holding Pte Ltd dan Dr.Sc Makoto Watanabe, Professor Algae Biomass and Energy System R&D Center Universitas Tsukuba Jepang, dalam Focus Group Discussion “Peningkatan Nilai Ekonomi Limbah Cair Kelapa Sawit Dan  Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca Dengan Budidaya Ganggang”, di Gedung Sekolah Tinggi Teknologi Pelalawan, Riau, Kamis (22 Februari 2018).

Hadir pula dalam kegiatan ini antara lain HM.Harris, Bupati Pelalawan, Sahat Sinaga, Direktur Eksekutif GIMNI, Rapolo Hutabarat, Ketua Umum APOLIN, Mustafa  Daulay, Pengurus DMSI, dan Darmono Taniwiryono, Ketua Umum Masyarakat Perkelapasawitan Indonesia (Maksi).

HM.Harris menyambut baik kedatangan investor dari Jepang ini karena mendukung pengembangan Kawasan Teknopark Sawit Pelalawan.  Selain itu, kehadiran investasi teknologi pengolahan limbah sawit ini punya dampak positif dan bernilai  tambah bagi perekonomian masyarakat petani sawit yang modern.

Untuk mendukung investasi, dikatakan Harris, pihaknya berjanji membantu kemudahan perijinan.  Kendati demikian, pemberian ijin tetap mengacu regulasi daerah dan pusat. “Dukungan lain adalah kawasan Tekno Park ini mempunyai luas 3.700 hektare yang terbagi enam zona kawasan untuk pembangunan pabrik,” ujarnya.

Di Jepang, sumber bahan baku alga bersumber dari lemak ikan laut dalam. Alga mempunyai kandungan fatty acid yang sangat berguna menjadi komponen pembuatan kosmetik dan farmasi. Namun saat ini, tidak mudah mendapatkan sumber bahan baku algae ditambah  lagi produksi kian tinggi. Watanabe mengakui limbah cair minyak sawit sangat cocok diolah menjadi alga dibandingkan minyak nabati lain.  Kesesuaian ini berdasarkan faktor  melimpahnya bahan baku dan kandungan Biological Oxygen Demand (BOD) dapat diolah menjadi 20 ppm.

Di Kabupaten Pelalawan, jumlah pabrik sawit mencapai 27 unit dan 6 diantaranya mempunyai fasilitas penangkapan gas metan (methane capture). Sedangkan, 21 unit lain belum dilengkapi methane capture dengan total kapasitas pengolahan berjumlah 1.125 ton TBS per hari atau setara 900 ton POME per jam. Potensi inilah yang menjadi pertimbangan investor Jepang untuk membangun fasilitas produksi alga.

Sahat Sinaga menyebutkan ada 8 unit pabrik sawit dalam radius 20  kilometer di kawasan Tekno Park yang dapat memasok 360 ton POME per jam untuk diolah menjadi alga. Konsorsium Investor Jepang menjadi pembeli siaga (offtaker) produk alga tersebut. Direncanakan  alga tadi dapat diolah lagi menjadi docosahexaenoic acid (DHA).

Dalam pandangan Sahat, teknologi pengolahan limbah cair menjadi alga mempunyai efek multi ganda (multiplier effect) kepada perekonomian lokal dan petani rakyat. Apabila dibangun fasilitas pengolahan alga, maka dibutuhkan konsorsium bersama antara investor Jepang dan Badan  Usaha Milik Daerah (BUMD). Keterlibatan BUMD inilah yang akan berkontribusi kepada kas pemasukan daerah. Sementara itu, bagi pabrik sawit tidak lagi bergantung kepada penjualan minyak sawit mentah (CPO) apabila sudah ada produk alga dapat meningkatkan produk alga tersebut.

“Teknologi ini dapat mengurangi jumlah kolam limbah sawit di pabrik, sehingga dapat mengurangi pengeluaran gas emisi rumah kaca. Artinya, pengolahan limbah cair ini berdampak positif kepada lingkungan dan program pemerintah,” kata Sahat.

Hidetoshi menjelaskan bahwa pihaknya akan melakukan studi kelayakan (feasibility study) proyek investasi pengolahan POME menjadi alga pada April 2018. Studi ini melibatkan peneliti Indonesia dan PT Nutri Palma Nabati. Harapannya, studi kelayakan ini dapat selesai dalam jangka waktu enam bulan. Diperkirakan pembangunan fasilitas  produksi alga dari limbah sawit memerlukan dana antara US$ 30 juta-US$ 60 juta.

“Untuk mengetahui berapa kapasitas produksi yang bisa dihasilkan dengan investasi tadi, kami masih menunggu hasil studi kelayakannya,” tambah Hidetoshi.

Studi kelayakan melibatkan Universitas Tsukuba dan PT Nutri Palma Nabati. Darmono Taniwiryono, Presiden Direktur PT Nutri Palma Nabati, mengatakan rancangan studi berjalan April tahun ini dengan pendanaan dari Jepang. Dalam studi ini akan ada kombinasi antara Jepang dan Indonesia, teknologi Jepang mengenai pembudidayaan alga yang tidak berklorofil nantinya menghasilkan DHA dan minyak ester berkualitas tinggi untuk kosmetik.

Darmono menambahkan dari Indonesia berkontribusi kepada teknologi penyaringan POME untuk menekan volume Biochemical Oxygen Demand (BOD) dan Chemical Oxygen Demand (COD). Jadi, POME tadi harus diencerkan untuk dapat diolah menjadi produk alga. Targetnya, pembangunan fasilitas alga  berada di  sembilan unit pabrik sawit di wilayah Pelalawan.  Selain itu, konsorsium Jepang akan membangun pabrik untuk mengolah alga menjadi DHA dan minyak ester. Pemasaran produk alga ditujukan kepada pasar ekspor.

 

Sumber: Sawitindonesia.com

Susun Perpres ISPO, Pemerintah Bangun Komunikasi Dengan Pemangku Kepentingan Sawit

 

 

Pemerintah  berusaha menyempurnakan Rancangan Peraturan Presiden tentang Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) yang tengah disusun. Sepanjang proses ini, pemerintah menjalin komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari petani, lembaga swadaya masyarakat, pelaku industri hingga negara-negara konsumen.

Musdhalifah Machmud, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, menyayangkan adanya pemberitaan soal intervensi asing terhadap proses penguatan ISPO yang tidak benar.

“Dalam proses penguatan ISPO dimungkinkan adanya penilaian, masukan, kritikan, dan usulan dari seluruh pemangku kepentingan yang menjadi pertimbangan Tim Penguatan ISPO,” tutur Musdhalifah Machmud dalam Konferensi Pers pembahasan Kelapa Sawit, Jumat (23 Februari 2018), di Kantor Kemenko Perekonomian.

Hadir dalam acara tersebut Kepala Seksi Pembinaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan Kementerian Pertanian Prasetyo Jati, Senior Advisor Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (Kehati) Diah Suradiredja, dan Direktur Eksekutif Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) Herryadi.

Dikatakan Musdhalifah, pemerintah berkomitmen melakukan perbaikan tata kelola kelapa sawit Indonesia yang berkelanjutan agar produk kelapa sawit Indonesia dapat lebih baik lagi diterima pasar.

“Penguatan ISPO diharapkan memberikan kontribusi yang lebih nyata terhadap peningkatan pembangunan ekonomi, sosial budaya, dan kualitas lingkungan hidup,” katanya dalam siaran pers diterima redaksi.

Serupa dengan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), ISPO diharapkan akan memiliki dampak transformasional terhadap sektor kelapa sawit dengan memperkuat tata kelola, melindungi pekebun, membangun kepercayaan di antara pembeli internasional, dan memperkuat kontribusi minyak kelapa sawit terhadap perekonomian Indonesia.

Lebih lanjut, penguatan ISPO akan diwujudkan melalui Peraturan Presiden karena merupakan komitmen lintas kementerian dan lembaga yang prosesnya melibatkan seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah maupun non pemerintah

“ISPO merupakan sistem sertifikasi yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia,” ungkapnya.

Untuk itu, kata Musdhalifah, pemerintah  perlu berkomunikasi dengan semua pasar-pasar kita, termasuk pasar dari luar negeri.

Sumber foto : istimewa.

Keterangan foto dari kiri ke kanan: Diah Suradiredja, Senior Advisor Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (Kehati), Musdhalifah Machmud, Deputi Menko Perekonomian.

 

Sumber: Sawitindonesia.com

Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia Secara Netto Merupakan Suatau Reforestasi.

 

Dengan menyelusuri asal-usul lahan kebun sawit di Indonesia, menyimpukan ekspansi kebun sawit bukan pemicu deforestasi di Indonesia. Berdasarkan data Citra Land Set (Gunarso, dkk. 2012) dan penelitian lainnya diperoleh beberapa besar lahan sawit hasil deforestasi maupun dari reforestasi.

Lahan sawit yang berasal dari deforestasi (dari konversi hutan produksi terganggu) hanya sekitar 2,5 juta hektar, seangkan dari reforestasi (dari konversi lahan pertanian dan lahan terlantar) sebesar 7,9 juta hektar. Sehingga secara netto (reforestasi – deforestasi) perluasan kebun sawit di Indonesia adalah reforestasi (meningkatkan stok karbon wilayah) seluas 5,3 juta hektar.

Dengan demikian perkebunan kelapa sawit Indonesia selain bukan pemicu utama (driverdeforestasi juga merupakan suatu reforestasi. Tudingan bahwa ekspansi kebun sawit merupakan pemicu deforestasi utama  tidak didukung data. Kebun sawit justru menghijaukan kembali ekologi dan ekonomi wilayah yang rusak akibat logging pada masa sebelumnya.

Sumber: Mitos vs Fakta, PASPI 2017

 

Sumber: Sawitindonesia.com

Dirjen Perkebunan Kelapa Sawit Wajib Dilindungi

 

 

Jakarta – Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian, Bambang Wahyud-wiantoro menyatakan, manusia harus sadar bahwa disaat energi yang berbahan baku fosil habis maka energi terbarukan yang berbahan kelapa sawit adalah jawabnya, sehingga sudah seharusnya kelapa sawit dilindungi.

Menurut Dirjen Perkebunan dengan melindungi kelapa sawit sama halnya dengan melindungi petani. Hal itu karena menurut data, yang dihimpun tahun 2017, dari total luas perkebunan kelapa sawit yang mencapai 14,02 juta hektare, sekitar 5 juta hektare dimiliki oleh petani. “Jadi dengan membenahi perkebunan petani sama saja juga membenahi perkebunan kelapa sawit, karena tidak sedikit kontribusi petani terhadap komoditas kelapa sawit” ujarnya, disalin dari Antara.

Di antaranya, yaitu masalah “replanting”, lanjutnya, sebab dari sekitar 5 juta hektare tersebut, sebanyak 2 jutaan hektare tanamannya sudah tua dan tidak sedikit yang menggunakan benih tidak bersertifikat, akibatnya produktivitasnya pun jauh dibawah potensi yang seharusnya.

Saat ini produktivitas tandan buah segar (TBS) perkebunan milik petani hanya sekitar 10-12 ton-/hektare/tahun, padahal potensinya bisa mencapai 30 ton/hektare/tahun. “Artinya dengan meningkatkan produktivitas perkebunan petani sama saja dengan meningkatkan kesejahteraan petani,” tegas Bambang.

Melihat fakta tersebut. Ditjen Perkebunan menganggarkan untuk peremajaan perkebunan kelapa sawit milik petani tahun 2018 ini yaitu seluas 185 ribu hektare. “Namun, untuk melakukan replanting tidaklah semudah membalikkan tangan. Sehingga replanting ini menjadi tanggung jawab semua,” ucapnya.

Menurut dia, dalam program replanting melibatkan semua pihak, di antaranya Pemerintah Daerah (Pemda) selaku penanggung jawab yang mengeluarkan izin, perusahaaan selaku pembeli hasil petani, dan produsen benih selaku penyedia bibit untuk petani. “Atas dasar itulah maka kedepan petani wajib bermitra dengan perusahaan sebagai pembeli hasil petani ataupun sebagai bapak angkat,” katanya.

Sebab, Bambang menerangkan, lahimya perkebunan kelapa sawit milik petani adalah pola kemitraan atau pola inti rakyat (PIR), di mana perusahaan sebagai mitra atau inti dari perkebunan milik rakyat tapi bukan pola manajemen satu atap.

Ini, tambahnya, karena jika menggunakan manajemen satu atap maka hak penguasaan atas lahan petani dikuasai oleh perusahaan atau semuanya dikelola adalah perusahaan dan petani tinggal menerima hasilnya. Pola seperti itu tidak mengedukasi petani atau masyarakat.

Pola seperti itu berbeda dengan pola kemitraan atau inti plasma dimana perusahaan sebagai bapak angkat petani hanya menerima hasil dari petani, dan memberikan pelatihan-pelatihan kepada petani bagaimana cara budidaya yang baik sesuai “good agriculture practices” (GAP).

 

Sumber: Investor Daily Indonesia

Dirjen Perkebunan: Pola Kemitraan Plasma Lebih Baik Dari Satu Atap

 

 

Pola Kemitraan Inti-plasma mampu memberdayakan petani dari aspek transfer teknologi dan peningkatan kesejahteraan.  “”Atas dasar itulah kedepan petani wajib bermitra dengan perusahaan sebagai pembeli hasil petani ataupun sebagai bapak angkat,” kata Bambang Wahyu Dwiantoro, Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian, di Jakarta, Rabu (21 Februari 2018)

Bambang menerangkan  lahirnya perkebunan kelapa sawit milik petani adalah pola kemitraan atau pola inti rakyat (PIR), di mana perusahaan sebagai mitra atau inti dari perkebunan milik rakyat tapi bukan pola manajemen satu atap.

Apabila menggunakan manajemen satu atap maka hak penguasaan atas lahan petani dikuasai oleh perusahaan atau semuanya dikelola adalah perusahaan dan petani tinggal menerima hasilnya. Pola seperti itu tidak mengedukasi petani atau masyarakat.

Menurut Bambang,  ada perbedaan mendasar antara manajemen satu atap dengan pola kemitraan atau inti plasma dimana perusahaan sebagai bapak angkat petani hanya menerima hasil dari petani, dan memberikan pelatihan-pelatihan kepada petani bagaimana cara budidaya yang baik sesuai Good Agriculture Practices (GAP). “Jadi pola kemitraan atau inti plasma berbeda dengan pola manajemen satu atap,” ujarnya.

Oleh karena itu, Bambang kembali menghimbau kepada petani, bagi yang sudah bermitra dengan perusahaan sebaiknya dijaga dengan baik atau bila perlu lebih dieratkan kembali.

“Namun, jika perusahaan dirasa petani sudah tidak memihak kepada petani silakan mencari mira yang lebih baik. Tapi juga jika perusahaan sudah melakukan hal yang terbaik untuk petani, petani juga jangan menjadi ‘anak yang durhaka’,” tukasnya.

Dalam kesempatan terpisah, Rino Afrino, Wasekjen Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO), mendukung pola kemitraan antara pelbagai pemangku kepentingan di sektor sawit sangat penting, termasuk dalam kaitannya untuk mengembangkan perkebunan rakyat.

“Tren menunjukkan adanya peningkatan pengelolaan lahan perkebunan rakyat. Salah satunya, lahan perkebunan yang dimanfaatkan untuk industri perkebunan kelapa sawit. Dan kita bisa melihat peran penting sawit dalam pengentasan kemiskinan dan pembangunan di wilayah pedesaan,” ujar Rino yang juga aktif sebagai pengurus Ikatan Keluarga Sungai Tapung (IKST).

Rino menjelaskan bahwa  edukasi petani sawit dapat melalui pelatihan. Hal tersebut bisa dilakukan dengan melibatkan peran serta pemerintah maupun perusahaan besar. “Pengelolaan perkebunan rakyat yang lebih baik diharapkan dapat memperkokoh posisi strategis industri kelapa sawit, terutama dalam upaya pengentasan kemiskinan,” jelasnya.

 

Sumber: Sawitindonesia.com