,

Pengusaha Minta Aturan Wajib Vitamin A Direvisi

 

 

RMOL. Pengusaha meminta pemerintah untuk merevisi Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) No.87/2013 tentang pemberlakuan SNI 7709: 2012 Minyak Goreng (migor) Sawit. Regulasi yang mengatur wajib vitamin A pada migor itu dinilai diskriminatif dan berpotensi tidak akan efektif.

Direktur Eksekutif Gabun­gan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Si­naga mengatakan, pihaknya tidak yakin aturan tersebut akan berjalan lancar. “Iya, kami ragu aturan fortifikasi atau penamba­han vitamin A untuk migor ini di lapangan lancar,” ujarnya kepada Rakyat Merdeka,kemarin.

Menurutnya, masih ada perde­batan di masyarakat soal efek­tivitas fortifikasi vitamin A pada minyak goreng sawit. “Isu ini terkait dengan stabilitas vitamin A mulai dari pabrik sampai ke retailer dan retensi vitamin A pada saat penggorengan,” ungkapnya.

Ia mengatakan, kandungan fortifikan (vitamin A, beta karo­ten) minyak goreng sawit pasca pabrik sampai konsumen lebih rendah dari SNI7709: 2012 Minyak Goreng Sawit. “Pro­dusen minyak goreng Sawit yang mencantumkan label SNIdapat dituduh sebagai pembo­hongan publik dan berpotensi menghadapi gugatan hukum dari masyarakat,” tuturnya.

Sahat mengungkapkan, adanya kalimat “dengan penambahan vitamin A” pada SNI7709: 2012 Minyak Goreng Sawit juga dis­kriminatif. “SNI minyak goreng non sawit seperti minyak goreng kelapa (SNI-01-3741-2002), minyak goreng kedelai (SNI01- 4466-1998) tidak diwajibkan pe­nambahan vitamin A,” katanya.

Ia mengatakan, alasan lain pihaknya meminta revisi aturan tersebut karena kewajiban me­nambah vitamin A sintetis akan menciptakan ketergantungan baru pada impor. “Oleh karena itu, revisi diperlukan agar se­mua pihak dapat menerima dan memahami dengan baik aturan tersebut,”  tukasnya.

Guru Besar Teknologi Pangan Institute Pertanian Bogor (IPB) Prof. Purwiyatno Hariyadi me­nyetujui usulan revisi SNI forti­fikasi vitamin A minyak goreng sawit. Hal itu untuk memberikan ruang inovasi kepada produsen terkait penyediaan Vitamin A .

“Kalimat ‘penambahan vita­min A’ akan menambah beban produsen minyak goreng karena pasca fortifikasi diwajibkan, setiap tahun mereka harus impor vitamin A,” ujarnya.

Ketua Dewan Pembina Palm Oil Agribusiness Strategic Pol­icy Institute (Paspi) Bungaran Saragih meminta, pemerintah untuk menggandeng swasta untuk menyelesaikan persoalan fortifikasi ini. “Masyarakat mungkin belum melihat pent­ing fortifikasi ini. Tetapi bahaya jika tidak mendapatkan edukasi. Disinilah peranan pemerintah,” ujarnya.

Ia mengatakan, dirinya sudah lama membahas dengan berbagai pihak masalah fortifikasi penam­bahan vitamin A pada produk minyak goreng sawit. “Pemerintah juga sudah lama mengupayakan bagaimana agar minyak goreng difortifikasi,”  katanya.

Menurut dia, pelaksanaan for­tifikasi masih terbatas selama ini lebih karena masalah bisnis dan teknologi. Sebab secara sosial tidak ada masalah. Begitupun secara politik fortifikasi sangat positif karena negara meng­inginkan rakyatnya sehat.

“Yang jelas berdasarkan statis­tik Kementerian Sesehatan orang Indonesia kekurangan vitamin A, dan kekurangannya paling parah barangkali terburuk di dunia. Padahal kita penghasil vitamin A yang luar biasa besarnya karena ada di sawit,”  ungkapnya.

Dirjen Industri Agro Kemen­terian Perindustrian (Kemen­perin) Panggah Susanto me­nyebutkan, pihaknya sangat terbuka menerima masukan dari pakar dan asosiasi berkaitan soal kewajiban fortifikasi vitamin A minyak goreng sawit. Walaupun di sisi lain, Kemenperin ingin aturan ini berjalan secepatnya.

“Minyak goreng yang berkali-kali dipakai, dipakai lagi. Kalau tidak ada standar dan kemasan di situ dicantumkan segala macam syarat dan tanggung jawab. Maka sangat berbahaya sekali,” ujarnya.

Panggah menuturkan, ke­wajiban vitamin A di minyak goreng ini masih bisa didiskusi­kan lebih lanjut. “Silakan untuk didiskusikan, pemerintah ikut saja dan menunggu hasilnya. Kalau soal kemasan jangan diulur-ulur lagi, langsung saja dilaksanakan,” tukasnya.  ***

 

Sumber: Rmol.co

Perkebunan Kelapa Sawit Menjaga Keanekaragaman Hayati (Bagian II)

 

 

 

  1. Memahani Interaksi Spesies Dalam Iansekap Perkebunan Kelapa Sawit

Perkebunan kelapa sawit senantiasa dibangun diatas prinsip-prinsip keberlanjutan yang menekankan pentingnya sumber daya hayati sebagai pengerak proses-proses ekologi dalam suatu lansekap. Oleh karena itu, sering kali temukan bahwa perkebunan kelapa sawit berdiri berdampingan dengan ekosistem alami yang tetap terjaga kelestariannya dan selalu diupayakan untuk tetap demikian.

Kondisi tersebut memungkinkan terjadinya interaksi spesis yang hidup dalam ekosistem alami dan perkebunan, demikian juga sebaliknya. Daerah-daerah penting seperti tangkapan air (rawa, sungai), hutan dengan nilai konservasi tinggi, ekosistem riparian, dan ekosistem langka tetap dipertahankan. Lahan-lahan seperti ini memiliki fungsi ekologi yang sangat penting, yaitu sebagai kantung-kantung habitat bagi banyak spesies karena menyediakan sumber kehidupan bagi berbagai macam jenis satwa liar.

Dalam kantung-kantung habitat ini, proses-proses ekologi seperti predasi, kompetisi, parasitisai dan dekomposisi berlangsung melalui sistem yang sangat komplek. Harapan di kemudian hari, adalah kebun sawit yang di kelola dengan konsep ramah lingkungan dapat menjadi tempat aman bagi satwa liar untuk bergerak mencari makan, dan tinggal untuk sementara waktu ketika akan berpindah kekantung habitan yang lain.

  1. Bagaimana Spesies Memanfaatkan Ruang Dalam Lansekap Perkebunan Kelapa Sawit

Pergerakan spesies dalam sekala ruang dan waktu sangat mempengaruhi distribusi dan keberlangsungan hidup populasinya. Pergerakan ini sangat dipengaruhi oleh kebutuhan sepesies dalam kaitanya dengan ketersedian pakan, potensi sarang, dan kesempatan untuk mendapatkan pasangan serta bereproduksi. Spesies yang hidup dalam ekosistem alami, berpeluang untuk berinteraksi dengan ekosistem disekitarnya, misalnya agroekosistem kelapa sawit. Hal ini terkait denagan potensi kebun sawit dalam menyediakan fungsi-fungsi ekologi yang ditawarkan.

Di satu sisi, kebun kelapa sawit bisa dikatakan sebagai ekosistem monokultur dengan dominasi pohon kelapa sawit sebagai penyusun utamanya. Namun demikian, bukan berarti bahwa kebun kelapa sawit ini tidak memiliki arti untuk satwa liar. Walaupun tidak sebaik hutan alami yang lebih heterogen, kebun sawit masih memberikan dukungan untuk satwa liar bertahan hidup. Beberapa spesies predator mendapatkan keuntungan dengan berlimpahnya pakan, serta tempat tinggal sementara. Beberapa spesies dari kelompok perimata dan burung juga memanfaatkan kebun sawit sebagai habitatnya karena masih tersedianya pakan seperti serangga, ikan yang hidup diparit-parit kebun sawit, dan tanaman herba.

Bagaimana Spesies dari berbagai suku dan keluarga memanfaatkan perkebunan untuk hal  barbagai hal. Hal ini menunjukan bukti adaptasi yang dikembangkan oleh spesies terhadap perkebunan kelapa sawit. Sanca kembang terhitung ular yang besar dan terpanjang di dunia, dan tidak berbisa. Ular ini bergantung pada ketersedian air, sehingga kerap ditemui tidak jauh dari badan air seperti sungai, kolam dan rawa. Makanan utamanya adalah mamalia kecil, burung dan reptilia lain seperti biawak. Ularyang kecil memangsa kodok, kadal dan ikan.

Di dalam perkebunan kelapa sawit, jenis ular ini banyak di temukan. Umumnya mereka hidup dengan memangsa tikus, bajing dan hewan kecil lainnya. Dengan sifat-sifat yang demilikinya ini, secara tidak langsung ular sanca ini membantu perkebunan untuk mengendalikan populasi tikus.

Musang tenggalung merupakan jenis satwa yang hidup soliter, omivora, terestrial, trotorial dan hidup terutama di hutan perimer dan sekunder, tetapi kadang-kadang ditemukan di perkebunan dan pedesaan yang berbatasan dengan hutan. Musang tenggalung termasuk jenis satwa yang belum dilindungi berdasarkan PP Nomor 77 tahun 1999, tetapi tercantum dalam CITES Appedix II dan termasuk dalam katagori beresiko rendah (LC) menurut IUNC.

Sumber: Konservasi Keanekaragaman Hayati Di Lansekap Perkebunan Kelapa Sawit, GAPKI 2015

 

Sumber: Sawitindonesia.com

BPDP Sawit Targetkan Dana Pungutan Rp 11 Triliun

 

 

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) menargetkan penerimaan dana pungutan Rp11 triliun pada 2018

Rusman Heriawan, Ketua Dewan Pengawas BPDP-KS menjelaskan bahwa alokasi dana tahun ini akan dipakai untuk kegiatan replanting 185 ribu hektar, program mandatori biodiesel 3,5 juta kilo liter dengan target penyerapan maksimal 70 persen.

Kendati demikian, target dana pungutan tahun ini lebih rendah dari penerimaan tahun lalu sebesar Rp 14,2 triliun. Menurut Rusman, pungutan dari ekspor CPO (minyak sawit mentah) terus menurun karena lebih banyak ekspor dalam bentuk produk hilir. Pungutan ekspor CPO sebesar US$50/ ton, sedangkan produk hilir bervariasi antara US$10-US$40/ton.

“Porsi ekspor CPO terus mengecil. Jangan dianggap volume linear dengan dana pungutan sebab produk turunan pungutannya berkisar 20-30 dolar AS per ton ya makin kecil,” kata Rusman sela-sela acara Pekan Riset Sawit Indonesia 2018, pada Selasa (13 Februari 2018), di Bandung, Jawa Barat.

Pada tahun lalu, BPDP-KS lmengantongi hasil dana pungutan sawit sebesar Rp14,2 triliun. Dengan rincian perolehan dana, pungutan dari Januari – Desember 2017 rata-rata dana pungutan Rp1 triliun.“Nominal perolehan dana tidak pernah di bawah Rp1 triliun selalu di atas Rp1 triliun, jadi kalau dilihat angkanya sekitar 14,2 triliun.”

Rusman menyebutkan, dana pungutan tertinggi pada Agustus 2017 mencapai Rp 1,5 triliun dengan volume ekspor 5,7 juta ton CPO.

Di tengah isu kampanye hitamnya, namun sawit Indonesia masih diminati negara-negara lain. Buktinya, pada 2017 beberapa negara yang menjadi importir CPO dari Indonesia di antaranya India, China, USA, Belanda, Bangladesh dan Pakistan.

“Negara tertinggi ekspor India 7,6 juta ton, China 4,1 juta ton, Pakistan 2,3 juta ton. Sementara perluasan pasar baru eksport CPO ke Bangladesh dan Pakistan. Khusus untuk Belanda 3,3 juta ton tapi di jual lagi ke negara-negara di Eropa. Jadi urutan ekspor ke India, China, Belanda, Bangladesh dan Pakistan,” kata Rusman.

 

Sumber: Sawitindonesia.com

Gapki Sebut 20% Pasar Uni Eropa akan Dialihkan

 

 

 

Jakarta: Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (Gapki) dan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) akan mengalihkan sebanyak 20 persen pasar Uni Eropa ke negara-negara yang berpotensi menerima minyak sawit Indonesia. Hal itu menjadi penting dilakukan dalam rangka mengakselerasi bisnis kelapa sawit di masa mendatang.

“Solusinya dengan menggeser pasar Eropa 20 persen dan akan kita berikan pada pasar lain agar ketergantungan kita di Eropa menjadi rendah,” ujar Direktur Gapki Danang Girindrawardana, saat dihubungi Medcom.id, di Jakarta, seperti diberitakan Jumat, 16 Februari 2018.

 

Ia mengaku pihaknya optimistis di 2018 produk kelapa sawit Indonesia dapat terus meningkat. “Peningkatan ekspor kita berbanding lurus dengan jumlah produksi. Artinya produk kita tidak ada yang tidak terserap oleh pasar. Berapa pun yang kita produksi dapat terus menerus tanpa kekosongan,” ujar dia


Sumber: Gapki

Sementara itu, bedasarkan data Ina Palm & Lauric Oils Exports 2017, Uni Eropa menjadi pengimpor terbesar kedua dengan jumlah 5.025.68 ton dan pada 2016 sebanyak 2.746.69 ton. Angka itu menjadi peluang besar untuk negara pengimpor terbesar seperti India dengan jumlah 7.625.70 ton per 2017, dan tidak menutup kemungkinan pemerintah akan membuka pasar baru.

“Kita sudah memulai sejak Oktober 2017 untuk menggalang kerja sama dengan korporasi-korporasi negara lain dan itu sedang terjadi, seperti Rusia yang membeli dengan cukup besar dan akan terus bertumbuh,” ujarnya.


Sumber: Gapki

Sehubungan dengan itu, Apkasindo akan melakukan pemberhentian seluruh komponen ekspor sawit ke Eropa dengan catatan Uni Eropa tetap berpendirian melakukan pelarangan produk sawit Indonesia.

“Rekan-rekan dari asosiasi petani sawit menyampaikan apabila Eropa mau melarang kelapa sawit untuk biodiesel maka kami akan hentikan ekspor seluruh produk Crude Palm Oil (CPO)  ke sana. Untuk apa hanya biodiesel,” tutup Danang.

 

Sumber: Metrotvnews.com

,

5 Alasan Revisi SNI Fortifikasi Vitamin A Minyak Goreng Sawit

 

Asosiasi dan Akademisi meminta revisi Peraturan Menteri Perindustrian No.87 /2013 tentang pemberlakuan SNI  7709: 2012 Minyak Goreng Sawit terutama penambahan fortifikasi Vitamin A. Aturan fortifikasi vitamin A berpotensi tidak akan efektif dan membebani devisa negara, mengapa bisa terjadi?

“Kami meragukan efektifitas kewajiban fortifikasi vitamin A ini di lapangan. Ada sejumlah faktor yang mengakibatkan penambahan vitamin A,” kata Sahat Sinaga, Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) dalam jumpa pers “Sudah Siapkah Fortifikasi Vitamin A Minyak Goreng Dilaksanakan”, di Jakart, Rabu (14 Februari 2018).

Seminar dengan diskusi panel yang digelar oleh Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (Paspi) ini menghadirkan pembicara Enny Ratnaningtyas (Direktur Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan Ditjen Industri Agro Kemenperin), Prof Dr Soekirman (Koalisi Fortifikasi Indonesia), Dr Paul Wassell (PT SMART Tbk), Prof Dr Purwiyatno Hariyadi (Guru Besar Teknologi Pangan IPB), dan Prof Dr dr Erni Hermawati Purwaningsih MS, (Guru Besar Farmakologi FKUI).

Sahat mengungkapkan  pertimbangan pertama, efektifitas fortifikasi Vitamin A pada Minyak Goreng Sawit sebagai cara delivery vitamin A ke masyarakat, juga menjadi perdebatan. Isu ini terkait dengan stabilitas Vitamin A mulai dari  pabrik sampai ke retailer dan retensi vitamin A pada saat penggorengan.

Kedua, kata Sahat, kandungan fortifikan (vitamin A, beta karoten) minyak goreng sawit pasca pabrik sampai  konsumen, yang lebih rendah dari SNI 7709: 2012 Minyak Goreng Sawit. Maka, produsen minyak  goreng Sawit yang mencantumkan label SNI) dapat dituduh sebagai pembohongan publik dan  berpotensi menghadapi gugatan hukum dari masyarakat.

Ketiga, adanya kalimat “dengan penambahan Vitamin A” pada SNI 7709: 2012 Minyak Goreng  Sawit, dinilai diskriminatif karena SNI minyak goreng non sawit seperti minyak goreng kelapa (SNI -01-3741-2002), minyak goreng kedelai (SNI 01-4466-1998) tidak diwajibkan penambahan vitamin A.

Keempat, dengan kewajiban menambah vitamin A sintetis dan yang saat ini harus diimpor maka kebijakan SNI tersebut mencipatakan ketergantungan baru pada impor Vitamin A.

Sahat mengatakan alasan kelima yaitu dengan adanya kata “penambahan Vitamin  A”, jika tidak ditambahkan  vitamin A (meskipun mengandung fortifikan alamiah beta karoten yang setara dengan aktifitas vitamin A 45 IU/g) maka suatu minyak goreng tidak dapat digolongkan sebagai Minyak Goreng Sawit sesuai SNI meskipun berasal dari minyak sawit.

Prof.Purwiyatno Hariyadi menyetujui usulan revisi SNI fortifikasi vitamin A minyak goreng sawit untuk memberikan ruang inovasi kepada produsen terkait penyediaan Vitamin A . Kalimat “penambahan vitamin A” akan menambah beban produsen  minyak goreng karena pasca fortifikasi diwajibkan, setiap tahun mereka harus impor vitamin A.

Dari kalangan pemerintah, Panggah Susanto, Dirjen Industri Agro Kementerian Perindustrian menyebutkan pihaknya sangat terbuka menerima masukan dari pakar dan asosiasi berkaitan SNI SNI  7709: 2012  untuk kewajiban fortifikasi vitamin A minyak goreng sawit. Walaupun di sisi lain, Kementerian Perindustrian ingin aturan ini berjalan terutama yang mengatur kewajiban kemasan minyak goreng sawit.

“Minyak goreng yang berkali-kali dipakai, dipakai lagi. Kalau tidak ada standar dan kemasan di situ dicantumkan segala macam syarat dan tanggung jawab . Maka sangat berbahaya sekali,” ujarnya.

Panggah menuturkan,” fortifikasi silakan untuk didiskusikan, pemerintah ikut saja dan menunggu hasilnya. Kalau soal kemasan jangan diulur-ulur lagi, langsung saja dilaksanakan.”

Bungaran Saragih, Ketua Dewan Pembina PASPI, meminta pemerintah untuk menggandeng swasta maupun BUMN untuk menyelesaikan persoalan fortifikasi ini. “Masyarakat mungkin belum melihat penting fortifikasi ini. Tetapi bahaya jika tidak mendapatkan edukasi. Disinilah peranan pemerintah ,”ujarnya.

 

 

Sumber: Sawitindonesia.com

 

Ironi Pencetak Surplus

 

Label bahwa kelapa sawit sebagai pencetak devisa terbesar di sektor non migas, tidak sebanding dengan perlakuan yang diterimanya di dalam negeri. Alih-alih menjadikan komoditas kebanggaan, komoditas ini mendapatkan tekanan dan hambatan luar biasa hebat. Regulasi yang hadir cenderung memagari sawit supaya tidak meluas kemana-mana. Sebut saja, rancangan inpres moratorium perijinan baru sawit yang tujuannya mencegah perluasan lahan sawit dan membenahi tata kelola hutan. Kalaupun tujuannya perbaikan masalah hutan, mengapa kebun yang sudah jelas status dan legalitasnya akan dievaluasi kembali? Bukankah ini menimbulkan ketidakpastian dan kecemasan semua pihak mulai petani, pengusaha, dan perbankan.

Kalau inpres moratorium terbit, bagaimana nasib program replanting sawit rakyat yang diresmikan Presiden Joko Widodo? Pasalnya, banyak perkebunan sawit rakyat yang teridentifikasi masuk kawasan hutan. Padahal, Presiden Jokowi telah menginstruksikan pelepasan sawit rakyat yang berada di kawasan hutan. Tetapi yang terjadi, kementerian terkait malahan bersemangat untuk mempersulit pelepasan sawit rakyat dari kawasan hutan. Ataukah memang ada kesengajaan tidak mentaati arahan presiden?

Rubrik Sajian Utama mengulas persoalan tiga aspek yang memengaruhi industri sawit: daya saing, perluasan produk turunan, dan hambatan di negara tujuan. Ketiganya menjadi kunci supaya sawit Indonesia menang di pasar minyak nabati dunia. Yang terjadi sekarang, daya saing Indonesia masih tertinggal kendati menguasai market share di sejumlah negara. Daya saing tidak sebatas berbicara infrastruktur melainkan juga perangkat di dalamnya seperti regulasi dan kebijakan pemerintah. Tanpa daya saing kuat jangan harap sawit Indonesia bisa berjaya di pasar internasional.

Pembaca, edisi ini merupakan edisi khusus yang mengulas gagasan Ketua Umum GAPKI, Joko Supriyono untuk mengangkat daya saing industri sawit. Semoga gagasan ini dapat menjadi kesadaran dan menjadi langkah bersama kita semua.

 

Sumber: Sawitindonesia.com

EPOA Siap Bela Sawit Indonesia di Uni Eropa

JAKARTA – Melawan resolusi minyak sawit oleh Parlemen Uni Eropa, Indonesia tidak sendiri. Aliansi asosiasi industri Eropa yang tergabung dalam EPOA (European Palm Oil Alliance) siap membela minyak sawit Indonesia dalam melawan diskriminasi terhadap produk unggulan nasional tersebut.

”Kami adalah kawan Anda di Eropa. Kawan yang sesungguhnya adalah kawan yang saling membutuhkan,” kata Ketua EPOA Frans Claassen, dalam pertemuan dengan para pemangku kepentingan sektor kelapa sawit Indonesia di Jakarta.

Menurut Frans, EPOA hadir bukan untuk mempromosikan kelapa sawit Indonesia maupun Malaysia di Uni Eropa. Tetapi, untuk menunjukkan fakta yang sesungguhnya tentang kelapa sawit, baik terkait dengan manfaat minyak sawit maupun terkait isu-isu keberlanjutan. Indonesia tidak bisa bekerja sendiri melawan Uni Eropa. Sebab, ada 28 negara anggota UE yang berbicara dalam berbagai bahasa.

Dan, setiap negara itu harus didekati dengan cara yang berbeda. ”Kalau melobi Prancis, ya harus memakai bahasa Prancis,” kata Frans. Frans mengatakan, masih banyak miskonsepsi tentang kelapa sawit di Eropa. Ini dibuktikan dengan masih banyak kebijakan yang diskriminatif termasuk implementasi food labeling.

Ketua Komisi ISPO Aziz Hidayat mengatakan, keberadaan EPOA sangat membantu kampanye positif minyak sawit Indonesia di Eropa. Termasuk terkait perkembangan sertifikasi ISPO, EPOA juga memberikan informasi yang objektif tentang kriteria-kriteria di dalam ISPO.

”Kami senang karena EPOA adalah mitra yang tepat untuk menjelaskan fakta objektif tentang perkembangan isu keberlanjutan minyak sawit di Indonesia dalam rangka memenuhi Amsterdam Declaration fully implemented pada 2020,” kata Aziz.

 

Sumber: Okezone.com

Penyebab Deforestasi Dunia Bukanlah Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit

 

Luas deforestasi global sebelum tahun 1980 sudah mencapai 701 juta hektar (Matthew, 1983). Kemuadian pada priode 1990-2008 total deforestasi global 239 juta hektar (Eropean Commission, 2013). Pemicu deforestasi global 1990-2008 adalah ekspansi ranch sapi (24 persen) khusus di amerika Selatan, Kebakaran (17 persen), ekspansi kebun kedelai (5,6 persen), ekspansi kebun jagung dan tebu (3,2 persen). Sedangkan ekspansi perkebunan kelapa sawit dunia hanya 2,3 persen.

Pemicu Deforestasi Global 1990-2008
Driver Luas Deforestasi
Juata Hektar Persen
Ranch Sapi (Amerika Selatan) 58 24,3
Kebakaran 41 17,2
Perluasan Kebun Kedelai (Amerika Selatan) 13,4 5,6
Pembangunan Infrastruktur 9 3,8
Perluasan Kebun Jagung (Amerika Selatan) 7,5 3,1
Perluasan Kebun Sawit 5,5 2,3
Logging + Wood product 4,5 1,9
Perluasan Areal Padi 4,3 1,8
Perluasan Tebu 3,3 1,4
Pertanian Lainnya 35,5 14,9
Lain-lain 58 224,3
Jumlah 239 100
Sumber: Eropean Commission, 2013

 

Berdasarkan data tersebut perkebunan kelapa sawit global bukanlah pemicu utama deforestasi global. Pembangunan padang pengembalaan, perkebunan tebu, kacang kedelai dan rape seed dan sunflower menjadi pemicu utama deforestasi global.

Sumber: Mitos vs Fakta, PASPI 2017

 

Sumber: Sawitindonesia.com

,

Kemenperin Minta Wajib Kemasan Migor Segera Dilaksanakan

 

JAKARTA– Kementerian Perindustrian (Kemenperin) meminta peraturan wajib kemasan untuk minyak goreng (migor) segera dilaksanakan, meski Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) telah meminta penerapan kebijakan migor wajib kemasan diundur hingga 2020.

“Pelaksanaan tentang wajib kemasan bisa langsung dijalankan karena hanya sekadar teknis di lapangan,” kata Dirjen Industri Agro Kemenperin Panggah Susanto saat menjadi Keynote Speaker Seminar bertema “Sudah Siapkah Fortifikasi Vitamin A Minyak Goreng Sawit Dilaksanakan” di Hotel Aryaduta, Tugu Tani, Jakarta, Rabu (14/2).

Seminar dengan diskusi panel yang digelar oleh Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (Paspi) ini menghadirkan pembicara Enny Ratnaningtyas—direktur Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan, Ditjen Industri Agro, Kemenperin, Prof Dr Soekirman—Koalisi Fortifikasi Indonesia, Dr Paul Wassell—PT SMART Tbk, Prof Dr Purwiyatno Hariyadi—guru besar Teknologi Pangan IPB, dan Prof Dr dr Erni Hermawati Purwaningsih MS, guru besar Farmakologi FKUI.

Diskusi panel yang dimoderatori Dr Darmono Taniwiryono—Ketua Umum MAKSI ini diawali sambutan dan pengantar oleh Prof Bungaran Saragih –Ketua Dewan Pembina Paspi, dan Direktur Eksekutif GIMNI Sahat Sinaga, serta ditutup oleh Direktur Eksekutif Dr Ir Tungkot Sipayung.

Menurut Panggah, wajib kemasan ini penting karena menyangkut kesehatan dari minyak goreng itu sendiri.

“Kalau yang susah-susah gak bisa dilakukan ya mulai yang mudah saja dilakukan. Jangan kemauannya banyak kemampuannya gak ada. Jadi saya sarankan, kalau memang pertanyaan ini (fortifikasi) sulit dijawab paling tidak menjawab yang gampang dulu. Kemasan dulu,” katanya mengritisi tema seminar.

Panggah menjelaskan pentingnya wajib kemasan. Karena minyak goreng curah banyak dampak negatifnya. “Minyak goreng yang berkali-kali dipakai, dipakai lagi. Kalau tidak ada standard dan kemasan di situ dicantumkan segala macam syarat dan tanggung jawab ..ini berbahaya sekali. Kalau ini aja dilakukan, kita sudah berbuat separuh baik,” ujarnya.

Soal kesiapan fortifikasi, pemerintah menurut Panggah tidak akan campur tangan. Ia mengakui bahwa sawit memang berjasa banyak. Sawit merupakan penyumbang ekspor terbesar. Kontribusinya terhadap negara luar biasa. “Nah sekarang mau dititipin misi yang sangat penting yaitu mengenai fortifikasi. Ini perlu didiskusikan, pemerintah ikut saja dan menunggu hasilnya. Kalau soal kemasan jangan diulur-ulur lagi deh, langsung saja dilaksanakan,” tandasnya.

Bisnis dan teknologi

Ketua Dewan Pembina Paspi, Prof Bungaran Saragih dalam pengantar diskusi mengatakan bahwa dirinya sudah lama membahas dengan berbagai pihak masalah fortifikasi penambahan vitamin A pada produk minyak goreng sawit (MGS). Pemerintah juga sudah lama mengupayakan bagaimana agar minyak goreng difortifikasi.

Menurut dia, pelaksanaan fortifikasi masih terbatas selama ini lebih karena masalah bisnis dan teknologi. Sebab secara sosial tidak ada masalah. Begitupun secara politik fortifikasi sangat positif karena Negara tentu menginginkan rakyatnya sehat.

“Yang jelas berdasarkan statistik kementerian kesehatan orang Indonesia kekurangan vitamin A, dan kekurangannya paling parah barangkali  terburuk di dunia. Padahal kita penghasil vitamin A yang luar biasa besarnya karena ada di sawit,” ujarnya.

Oleh karena itu, tandas Bungaran, pertama secara teknis bisa tidak Indonesia menghasilkan produk minyak goreng bervitamin A yang stabil. “Yang bisa diyakini benar-benar ada vitamin A di dalamnya bukan label saja. Ini soal teknologi,” ucapnya.

“Pertanyaan selanjutnya jika bisa difortifikasi menguntungkan tidak.

Menguntungkan untuk siapa? Untuk konsumen apa untungnya dan untuk produsen apa untungnya. Berapa biayanya dan berapa revenue yang bisa diperoleh? Kalau itu tidak terjawab ya tidak berjalan,” paparnya.

Bisa saja, lanjut Bungaran, konsumen dan produsen tidak merasakan keuntungan namun fortifikasi bermanfaat bagi ekonomi secara keseluruhan, bermanfaat bagi Negara.

“Di situlah pemerintah harus siap mengompensasi social benefit, kalau pemerintah siap memberikan subsidi bisa jalan. Kalau secara teknis dan bisnis tidak bisa ya fortifikasi tidak bisa dilaksanakan,” jelas Bungaran sambil menggarisbawahi bahwa rakyat perlu vitamin A, dan itu bisa dilakukan melalui migor.

 

Sumber: Id.beritasatu.com

 

Perkebunan Kelapa Sawit Maju Karena Dukungan Pemerintah

 

Upaya yang ditumbuh kembangkan oleh industri minyak sawit untuk melakukan upaya perlindungan terhadap keanekaragaman hayati di lanskap perkebunan kelapa sawit, merupakan manifestasi kesungguhan untuk mewujudkan tata kelola kebun sawit berkelanjutan. Langkah ini seiring dengan kebijakan pemerintah Indonesia  untuk terus selalu memperhatikan aspek lingkungan dan sosial dalam pengembangan agribisnis seperti Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 tahun 2004 Pasal 2, yang mengharuskan pembangunan perkebunan diselengarakan berdasarkan atas asas manfaat dan berkelanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan serta keadilan.

Perhatian masyarakat dunia terhadap aspek lingkungan kelapa sawit meningkat tajam dalam 10 tahun terakhir. Di Indonesia, ditandai dengan munculnya Indonesian SustainblePalm Oil (ISPO) yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 11/Permentan/OT.140/3/2015 tanggal 28 Maret 2015. Peraturan ini mewajibkan perusahaan menerapkan sistem sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan, yaitu acuan dasar dalam mendorong usaha perkebunan kelapa sawit untuk memenuhi kewajibannya sesuai aturan perundangan, melindungi, dan mempromosikan usaha perkebunan kelapa sawit berkelanjutan sesuai dengan tuntutan pasar. Secara garis besar, prinsip dan kriteria ISPO menyentuh aspek sebagai berikut:
  1. Legalitas lahan perkebunan
  2. Manajemen perkebunan
  3. Perlindungan terhadap pemanfaatan hutan alam primer dan lahan gambut
  4. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan
  5. Tanggung jawab terhadap tenaga kerja
  6. Tanggung jawab sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat
  7. Peningkatan usaha secara keberlanjutan

Ketujuh prinsip dan kriteria tersebut berfungsi sebagai etalase untuk mewujudkan pengelolaan kebun sawit berkelanjutan. Salah satu prinsip secara spesifik menekankan bagaimana keanekaragaman hayata dan areal konservasi di dalam dan sekitar kebun sawit harus dipertahankan.

Sumber: Konservasi Keanekaragaman Hayati Di Lansekap Perkebunan Kelapa Sawit, GAPKI 2015

 

Sumber: Sawitindonesia.com