Kebijakan Biodiesel China Bakal Picu Ekspor CPO Indonesia

DUNIA, – Kebijakan Pemerintah China yang akan menerapkan program biodiesel campuran 5% dengan solar atau B5 menjadikan pasar potensial bagi produk sawit Indonesia terutama biodiesel.

“Pemakaian B5 di China akan menciptakan kebutuhan minyak sawit (CPO) 9 juta ton. Kalau China sudah terapkan B5, enggak peduli lagi kita (ekspor) dengan Eropa dan Amerika Serikat,” kata Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia (Aprobi) M.P. Tumanggor dalam siaran pers, Jumat (9/6/2017).

Angka permintaan 9 juta ton ini berasal dari perhitungan kebutuhan bahan bakar solar China 180 juta kiloliter. Apabila dikalikan 5%, sama dengan 9 juta kiloliter atau setara 9 juta ton. Tahun lalu, ekspor produk sawit Indonesia ke China mencapai 3,8 juta ton.

Wakil Ketua Dewan Minyak Sawit Indonesia Sahat Sinaga menyebutkan delegasi Indonesia akan berkunjung ke China sebagai tindak lanjut pembicaraan Presiden Joko Widodo dan Presiden Republik Rakyat China, Xi Jinping.

“Delegasi diperkirakan berangkat 16 Juni yang dipimpin Menko Maritim Luhut Panjaitan,” ujarnya.

Sebelumnya, dalam pertemuan Belt and Road Forum for International Cooperation di Beijing, China pada pertengahan Mei 2017, Presiden Joko Widodo menyebutkan Pemerintah Indonesia menyambut baik program mandatori biodiesel 5% yang dikembangkan China. Untuk itu, program ini akan membutuhkan pasokan minyak kelapa sawit yang akan meningkat sepanjang tahun.

“Indonesia siap memasok kebutuhan CPO (crude palm oil) ke China lebih banyak,” kata Jokowi.

Tingginya permintaan CPO maupun biodiesel dari China dapat menutupi lesunya penjualan ke AS dan Uni Eropa. Sahat menjelaskan sejak 2016, ekspor biodiesel ke AS tidak lagi kompetitif karena pemberlakuan tarif bea masuk. Apalagi pasca keluarnya AS dari kesepakatan COP21, ini berarti pemerintahan Donald Trump tidak punya kewajiban mencampur biodiesel.

“Ekspor biodiesel terus menurun ke AS dan Eropa. Penyebabnya sama-sama ada bea masuk tambahan,” ujar Sahat.

Faktor lainnya adalah kebijakan antidumping Negari Paman Sam yang dialamatkan kepada produk biodiesel Indonesia. Tumanggor mengakui ekspor biodiesel ke AS terus tertekan akibat tuduhan dumping dan subsidi. Tak hanya itu, harga jual semakin tidak kompetitif lantaran pengenaan bea masuk.

“Kalau tetap menjual ke Amerika Serikat, harganya tidak akan masuk. Akibat bea masuknya cukup tinggi,” jelas Tumanggor.

Itu sebabnya, menurut Sahat, pelaku industri mendorong penerapan program B5 di China. Pelaku industri ingin menawarkan skema kerjasama, misalkan pengusaha China mendirikan pabrik biodiesel di Indonesia. Produsen biodiesel Indonesia yang membangun pabrik di China selanjutnya bahan baku dari Indonesia.

“Nanti bea masuk CPO bagaimana, tergantung juga. Misalkan harga mau dipatok sama, tergantung kerja samanya,” katanya. (BIS/roc).

Sumber: Riauone.com

Produsen CPO RI Incar Pasar Biodiesel China

Jakarta – Pelaku industri biodiesel di dalam negeri mengapresiasi kebijakan pemerintah China yang menerapkan program biodiesel campuran 5 persen dengan solar atau yang dikenal dengan B5. Penggunaan biodiesel di China menjadi pasar potensial untuk meningkatkan ekspor produk sawit Indonesia terutama biodiesel.

“Pemakaian B5 di China akan menciptakan kebutuhan minyak sawit (CPO) sebesar 9 juta ton. Kalau China sudah terapkan B5, nggak peduli lagi kita dengan Eropa dan Amerika Serikat,” ujar Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia (APROBI)‎, MP Tumanggor dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (9/6/2017).

Dia menjelaskan angka permintaan 9 juta ton ini berasal dari perhitungan kebutuhan bahan bakar solar China yang sebesar 180 juta kiloliter (KL). Apabila dikalikan 5 persen, sama dengan 9 juta KL atau setara 9 juta ton. Tahun lalu, ekspor produk sawit Indonesia ke China tercatat mencapai 3,8 juta ton.

Terbukanya pasar China ini diharapkan bisa meningkatkan ekspor CPO Indonesia. Sebab selama ini ekspor komoditas tersebut ke Amerika Serikat terbebani oleh kebijakan antidumping.

Menurut Tumanggor, ekspor biodiesel ke Amerika Serikat terus tertekan akibat tuduhan dumping dan subsidi. Tak hanya itu, harga jual semakin tidak kompetitif lantaran pengenaan bea masuk.

“Kalau tetap menjual ke Amerika Serikat, harganya tidak akan masuk. Akibat bea masuknya cukup tinggi,” lanjut dia.

Hal senada diungkapkan oleh Wakil Ketua Dewan Minyak Sawit Indonesia Sahat Sinaga. Menurut dia, tingginya permintaan CPO maupun biodiesel dari China dapat menutupi lesunya penjualan ke Amerika Serikat dan Uni Eropa.

Sahat menjelaskan sejak 2016, ekspor biodiesel ke Amerika Serikat tidak lagi kompetitif karena pemberlakukan tarif bea masuk. Apalagi pasca keluarnya Amerika dari kesepakatan COP21, ini berarti pemerintahan Donald Trump tidak punya kewajiban mencampur biodiesel.

“Ekspor biodiesel terus menurun ke USA dan Eropa. Penyebabnya sama-sama ada bea masuk tambahan,” kata dia.‎

Itu sebabnya, lanjut Sahat, pelaku industri mendorong penerapan program B5 di China. Pelaku industri ingin menawarkan skema kerjasama misalkan pengusaha asal Negeri Tirai Bambu tersebut mendirikan pabrik biodiesel di Indonesia.

Demikian juga dengan produsen biodiesel Indonesia yang bangun pabrik di China, untuk nantinya mengambil bahan baku dari Indonesia. “Nanti bea masuk CPO bagaimana, tergantung juga. Misalkan harga mau dipatok sama tergantung kerja samanya,” tandas dia.

Sumber: Liputan6.com

Indonesia Siap Perkuat Pasar CPO China

JAKARTA, KOMPAS.com – Pelaku industri biodiesel Indonesia mengapresiasi kebijakan pemerintah Penggunaan biodiesel di China menjadi pasar potensial untuk meningkatkan ekspor produk sawit Indonesia terutama biodiesel.

“Pemakaian B5 di China akan menciptakan kebutuhan minyak sawit ( CPO) sebesar 9 juta ton. Kalau China sudah terapkan B5, enggak peduli lagi kita (ekspor) dengan Eropa dan Amerika Serikat,” kata MP Tumanggor, Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia (APROBI), melalui keterangan resmi, Jumat (9/6/2017).

Dia menambahkan, angka permintaan 9 juta ton ini berasal dari perhitungan kebutuhan bahan bakar solar China sebesar 180 juta kilo liter.

“Apabila dikalikan 5 persen sama dengan 9 juta kilo liter atau setara 9 juta ton. Tahun lalu, ekspor produk sawit Indonesia ke China mencapai 3,8 juta ton,” jelasnya.

Sahat Sinaga, Wakil Ketua Dewan Minyak Sawit Indonesia, menyebutkan delegasi Indonesia akan berkunjung ke China sebagai tindak lanjut pembicaraan Presiden Joko Widodo dan Presiden Republik Rakyat Tiongkok, Xi Jinping beberapa waktu lalu.

“Delegasi diperkirakan berangkat tanggal 16 Juni yang dipimpin Menko Maritim Luhut Panjaitan,” ujarnya.

Sahat Sinaga menjelaskan, semenjak tahun 2016 ekspor biodiesel ke Amerika Serikat tidak lagi kompetitif karena pemberlakukan tarif bea masuk. Apalagi pasca keluarnya Amerika dari kesepakatan COP21, ini berarti pemerintahan Donald Trump tidak punya kewajiban mencampur biodiesel.

Menurutnya, tingginya permintaan CPO maupun biodiesel dari China dapat menutupi lesunya penjualan ke Amerika Serikat dan Uni Eropa.

“Ekspor biodiesel terus menurun ke USA dan Eropa. Penyebabnya sama-sama ada bea masuk tambahan,” ujar Sahat.

Faktor lainnya adalah kebijakan antidumping Amerika Serikat yang dialamatkan kepada produk biodiesel Indonesia. Sementara itu, MP Tumanggor mengakui, ekspor biodiesel ke Amerika Serika terus tertekan akibat tuduhan dumping dan subsidi. Tak hanya itu, harga jual semakin tidak kompetitif lantaran pengenaan bea masuk.

“Kalau tetap menjual ke Amerika Serikat, harganya tidak akan masuk. Akibat bea masuknya cukup tinggi,” jelas Tumanggor.

Menurut Sahat, pelaku industri mendorong penerapan program B5 di China. Pelaku industri ingin menawarkan skema kerja sama seperti pengusaha China mendirikan pabrik biodiesel di Indonesia.

“Produsen biodiesel Indonesia yang bangun pabrik di Tiongkok selanjutnya bahan baku dari Indonesia. Nanti bea masuk CPO gimana, tergantung juga. Misalkan harga mau dipatok sama tergantung kerja samanya,” pungkas Sahat.

Sumber: Kompas.com

Asosiasi Apresiasi HET Minyak Goreng

Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) mengapresiasi kebijakan penetapan harga eceran tertinggi (HET) untuk minyak goreng kemasan sederhana.

Ketua Umum GIMNI Sahat Sinaga menilai kebijakan HET minyak goreng sudah dilaksanakan secara tegas oleh Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita. Kebijakan itu dinilai telah menyumbang penurunan harga minyak goreng sebesar 5% dari Januari ke Mei 2017.

“Harga yang turun ini karena kebijakan HET yang tegas oleh Kemendag,” ucap Sahat di Jakarta, kemarin.

Sahat menilai Kemendag sudah tegas terhadap para pedagang dan distributor minyak goreng. Mereka disuruh menekan margin keuntungan yang selama ini terbilang mahal hingga Rp2.600 per liter. “Wajarnya margin itu hanya Rp1.200 per liter. Margin besar itu selama ini tidak ada yang mengawasi. Nah, turunnya harga minyak ini ya karena keberatan Mendag terhadap pelaku pasar yang rakus mengambil margin.”

Sumber: Media Indonesia

Terapkan Program B5, Indonesia Perkuat Pasar CPO Tiongkok

tama biodiesel.

“Pemakaian B5 di Tiongkok akan menciptakan kebutuhan minyak sawit (CPO) sebesar 9 juta ton. Kalau Tiongkok sudah terapkan B5, nggak peduli lagi kita (ekspor) dengan Eropa dan Amerika Serikat,” kata MP Tumanggor, Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia (APROBI), dalam silaturahmi bersama media di Jakarta, Kamis (8/6/2017).

Angka permintaan 9 juta ton ini berasal dari perhitungan kebutuhan bahan bakar solar Tiongkok sebesar 180 juta Kl. Apabila dikalikan 5% sama dengan 9 juta Kl atau setara 9 juta ton. Tahun lalu, ekspor produk sawit Indonesia ke Tiongkok mencapai 3,8 juta ton.

Sahat Sinaga, Wakil Ketua Dewan Minyak Sawit Indonesia, menyebutkan delegasi Indonesia akan berkunjung ke Tiongkok sebagai tindak lanjut pembicaraan Presiden Joko Widodo dan Presiden Republik Rakyat Tiongkok, Xi Jinping. “Delegasi diperkirakan berangkat tanggal 16 Juni yang dipimpin Menko Maritim Luhut Panjaitan,” ujarnya.

Sebelumnya dalam pertemuan Belt and Road Forum for International Cooperation di Beijing, Tiongkok pada pertengahan Mei 2017. Presiden Joko Widodo menyebutkan bahwa pemerintah Indonesia menyambut baik program mandatori biodiesel 5% yang dikembangkan Tiongkok. Untuk itu, program ini akan membutuhkan pasokan minyak kelapa sawit yang akan meningkat sepanjang tahun.

“Indonesia siap memasok kebutuhan CPO (crude palm oil) ke Tiongkok lebih banyak,” kata Jokowi.

Tingginya permintaan CPO maupun biodiesel dari Tiongkok dapat menutupi lesunya penjualan ke Amerika Serikat dan Uni Eropa. Sahat Sinaga menjelaskan semenjak tahun 2016 ekspor biodiesel ke Amerika Serikat tidak lagi kompetitif karena pemberlakukan tarif bea masuk. Apalagi pasca keluarnya Amerika dari kesepakatan COP21, ini berarti pemerintahan Donald Trump tidak punya kewajiban mencampur biodiesel.

“Ekspor biodiesel terus menurun ke USA dan Eropa. Penyebabnya sama-sama ada bea masuk tambahan,” ujar Sahat.

Fakto lainnya adalah kebijakan antidumping Amerika Serikat yang dialamatkan kepada produk biodiesel Indonesia. MP Tumanggor mengakui ekspor biodiesel ke Amerika Serika terus tertekan akibat tuduhan dumping dan subsidi. Tak hanya itu, harga jual semakin tidak kompetitif lantaran pengenaan bea masuk.

“Kalau tetap menjual ke Amerika Serikat, harganya tidak akan masuk. Akibat bea masuknya cukup tinggi,” jelas Tumanggor.

Itu sebabnya, menurut Sahat, pelaku industri mendorong penerapan program B5 di Tiongkok. Pelaku industri ingin menawarkan skema kerjasama misalkan pengusaha Tiongkok mendirikan pabrik biodiesel di Indonesia. Produsen biodiesel Indonesia yang bangun pabrik di Tiongkok selanjutnya bahan baku dari Indonesia. “Nanti bea masuk CPO gimana, tergantung juga. Misalkan harga mau dipatok sama tergantung kerja samanya”, pungkas Sahat.

Sumber: Sawitindonesia.com

Asosiasi Apresiasi HET Minyak Goreng

Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) mengapresiasi kebijakan penetapan harga eceran tertinggi (HET) untuk minyak goreng kemasan sederhana.

 

Ketua Umum GIMNI Sahat Sinaga menilai kebijakan HET minyak goreng sudah dilaksanakan secara tegas oleh Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita. Kebijakan itu dinilai telah menyumbang penurunan harga minyak goreng sebesar 5% dari Januari ke Mei 2017.

 

“Harga yang turun ini karena kebijakan HET yang tegas oleh Kemendag,” ucap Sahat di Jakarta, kemarin.

 

Sahat menilai Kemendag sudah tegas terhadap para pedagang dan distributor minyak goreng. Mereka disuruh menekan margin keuntungan yang selama ini terbilang mahal hingga Rp2.600 per liter. “Wajarnya margin itu hanya Rp1.200 per liter. Margin besar itu selama ini tidak ada yang mengawasi. Nah, turunnya harga minyak ini ya karena keberatan Mendag terhadap pelaku pasar yang rakus mengambil margin.”

 

Sumber: Media Indonesia

Pengusaha Tekankan PP No.57/2016 Bisa Ganggu Iklim Usaha

Bisnis.com, JAKARTA– Kalangan pengusaha menilai Peraturan Pemerintah No.57/2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut dapat mengganggu iklim usaha jika tidak terapkan secara tepat.

Wakil Ketua Dewan Minyak Sawit Nasional (DMSI) Sahat Sinaga memaparkan industri sawit di lahan gambut sudah dilakukan sejak sebelum Indonesia merdeka. Penanaman dilakukan secara berkelanjutan terutama di lahan gambut Aceh dan Sumatra Utara.

Dia menerangkan, pembukaan lahan dengan cara dibakar sudah dilakukan sejak tahun 1985-an, karena itu adalah metode paling murah dan mudah.

Namun sejak pemerintah mengeluarkan peraturan pelarangan pembakaran hutan gambut, perusahaan-perusahaan sawit mematuhinya. Menurutnya justru yang lebih banyak membuka lahan dengan cara dibakar adalah individu-individu yang ingin membuka lahan baru.

“Sebenarnya industri sawit di lahan gambut itu sudah menginjak generasi ketiga. Selama ini tidak ada masalah. Kalau perusahaan tidak pernah lagi membakar lahan sejak dilarang pemerintah,” katanya dalam rilis yang diterima, Rabu (30/5/2017).

Menurutnya peraturan tersebut akan mengendurkan iklim investasi perkebunan kelapa sawit yang sudah berjalan on the track sejauh ini. Para pelaku usaha terutama yang sudah lama melakukan investasi lama di sektor kelapa sawit dan hutan tanaman industri dikatakan Sahat membutuhkan kepastian hukum dalam berinvestasi.

Kontribusi industri pulp dan paper tahun 2016 yang menyumbangkan devisa ekspor sebesar US$5 miliar, pajak dan penghasilan negara bukan pajak (PNBP) Rp42,5 triliun dan memberikan lapangan kerja kepada kurang lebih 1,49 juta orang.

Sementara untuk kontribusi industri kelapa sawit tahun 2016 menyumbangkan pemasukan devisa ekspor sebesar US$19,6 miliar, pemasukan pajak dan PNBP sebesar Rp79,5 triliun dan memberikan lapangan kerja kepada kurang lebih 5,3 juta orang.

Ditambah lagi, status Indonesia sebagai produsen minyak kelapa sawit nomor wahid di dunia dan merupakan produsen kertas nomor enam di dunia, serta produsen pulp nomor sembilan di dunia atau nomor tiga di Asia.

Dia mengatakan, regulasi terkait lahan gambut ini hendaknya tidak berlaku surut dan dapat diterapkan hanya untuk investor baru. Langkah ini ditempuh untuk memenuhi target Indonesia sebagai produsen pulp nomor enam di dunia dan nomor satu di Asia serta mempertahankan produsen minyak kelapa sawit nomor satu di dunia.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APH) Iman Santoso mengatakan di lain pihak, pelaku usaha mengingatkan akan adanya dampak dari regulasi gambut terhadap perekonomian negara. Jika peraturan itu tetap berlaku maka areal HTI bakal berkurang sehingga potensi pungutan pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan tenaga kerja akan menyusut.

Belum lagi akibat tidak sinkronnya PP No. 57/2016 dengan peraturan menteri turunannya, menunjukkan adanya kontraproduktif dengan semangat pemerintah yang ingin mengenjot investasi. Padahal, salah satu alasan investor menanam modal adalah kepastian berusaha yang dalam sektor perkebunan kelapa sawit adalah jaminan jangka waktu pengelolaan hak guna usaha (HGU).

“Jika aturan itu tetap berlaku maka areal HTI bakal berkurang, sehingga potensi pungutan pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan tenaga kerja akan menyusut,” katanya.

PP No. 57/2016 mewajibkan 30% konsesi kehutanan dan perkebunan bergambut ditetapkan sebagai zona ekosistem gambut fungsi lindung. Konsekuensinya, pemegang izin tidak lagi dibolehkan menggarap lahan setelah masa daur tanaman habis. Namun, pengelola kebun tetap diwajibkan menjaga lahan tersebut sampai izin berakhir.

Dia mengatakan, jika industri usaha kehutanan dan perkebunan terganggu iklim investasinya, maka akan mengakibatkan berhentinya operasional industri akibat tidak adanya kepastian usaha, sehingga bermuara pada penurunan peringkat/rating investasi Indonesia saat ini atau berpotensi turun menjadi di bawah investment grade.

Sumber: Bisnis.com

Distribusi Terhambat Administrasi Toko

JAKARTA – Pasokan minyak goreng kemasan sederhana dari produsen ke ritel modern jelang Ramadan terhambat proses administrasi sehingga stok belum sepenuhnya tersalurkan.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNII Sahat Sinaga menilai rumitnya administrasi menjadi penyebab para produsen belum bisa memenuhi permintaan peritel terhadap minyak goreng curah kemasan sederhana.

“Jadi, pasokan yang masuk ke ritel modern baru 50% dari jumlah yang diminta. Permintaan pada April 2017 sebanyak 6.200 ton baru bisa dipenuhi 3.100 ton,” kata Sahat kepada Bisnis, Kamis (25/5).

Dia menjelaskan para peritel modern memiliki sistem yang berbeda seperti urusan pendaftaran barang, prapemesanan, dan sistem pembayaran. Akibatnya, banyak produsen yang kesulitan saat ingin memasok produk mereka.

Namun, dia menjamin jumlah stok yang tersedia siap memenuhi kebutuhan Ramadan dan Lebaran 2017.

“Meski masih kurang di ritel modern, di pasar curah kita pasok pada Maret 2017 sebanyak 340.000 ton dan April 2017 sebanyak 340.000 ton. Jadi, yang 11.000 ton [perkiraan permintaan ritel modern 1 itu sebenarnya kecil,” jelas Sahat.

Jelang Ramadan dan Lebaran tahun ini, dia telah memperkirakan terjadi kenaikan permintaan untuk tiga jenis produk. Pemakaian minyak goreng curah menurutnya bakal meningkat 11 % dibandingkan dengan hari biasa sebanyak 270.000 ton-280.000 ton tiap bulan menjadi 335.000 ton-347.000 ton.

Hal serupa, menurut Sahat juga terjadi pada pemakaian minyak goreng untuk industri makanan. Pemakaian akan meningkat dari 75.000 ton-85.000 ton per bulan pada hari biasa menjadi 107.000 ton-114.000 ton.

Dia menambahkan kenaikan juga bakal terjadi untuk minyak goreng premium yang biasa dijual melalui pasar modern. Kenaikan diprediksi dari 70.000 ton-80.000 ton per bulan menjadi 103.000-105.000 ton.

“Kami (produsen) antisipasi dalam perencanaan produksi industri dengan selalu punya buffer stock,” imbuhnya.

Terkait dengan penetapan harga eceran tertinggi (HET) untuk minyak goreng curah kemasan sederhana di ritel modem, Sahat menyatakan tak masalah dengan besaran harga yang dipatok. Pasalnya momentum tersebut bertepatan dengan harga sawit di pasar internasional yang mengalami penurunan.

Sejak 10 April 2017 pemerintah telah memberlakukan HET untuk minyak goreng kemasan sederhana senilai Rp 11.000 per liter di gerai ritel modem. Ketentuan tersebut telah disepakati oleh Kementerian Perdagangan dan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo).

Ketua Umum Aprindo Roy Mandey mengungkapkan saat ini pasokan minyak goreng curah kemasan sederhana masih kurang dari harapan peritel. Pihaknya mengatakan jumlah yang diterima baru sekitar 50%.

“Kita membutuhkan 11,5 juta liter per bulan, sedangkan untuk Lebaran mencapai 14 juta liter per bulan. Namun, yang dipasok baru 6 juta liter,” jelas Roy.

Terkait dengan proses administrasi, dia mengklaim hal tersebut hanya terjadi di tempat tertentu. Beberapa penyebab, menurutnya, antara lain keterlambatan maupun kesalahan faktur penjualan.

Roy menilai penyebab utama belum terpenuhinya permintaan ritel akibat proses penyesuaian kemasan yang sedang dilakukan oleh para produsen.

“Karena yang masuk itu minyak goreng curah kemasan sederhana, produsen premium, misalnya, perlu melakukan shifting atau menambah Uni produk baru,” imbuh dia.

Sementara itu, Ketua Bidang Agraria dan Tata Ruang Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono mengatakan kebutuhan domestik biasanya meningkat 10% pada Ramadan dan Lebaran. 0

M. Nur hadi Pratomo

Sumber: Bisnis Indonesia

Wilmar Dukung Kebijakan Kemendag Tetapkan HET Minyak Goreng

Wilmar Indonesia mendukung kebijakan pemerintah menjaga inflasi bahan pangan dengan cara menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng Rp11 ribu per kilogram (kg) selama enam bulan ke depan.

“Wilmar menyambut positif upaya Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk menstabilkan harga minyak goreng agar tidak terjadi kenaikan. Jika harga naik, kami paham akan berakibat tingginya tingkat inflasi,” kata M.P. Tumanggor, Komisaris Wilmar, dikutip Rabu (5/4).

Menurut Tumanggor, manajemen Wilmar dapat memahami keinginan pemerintah menjaga harga minyak goreng menjelang Ramadan dan Idul Fitri tahun ini. Untuk itu, ia yakin semua pelaku industri minyak goreng berkomitmen melaksanakan imbauan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita.

Sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pemerintah menahan lonjakan harga minyak goreng, Wilmar akan mengadakan operasi pasar minyak goreng yang dimulai 5 April 2017. Kegiatan ini berlangsung di 10 sentra area operasional Wilmar. Jumlah minyak goreng yang akan digelontorkan sekitar 2 ribu kemasan per hari di setiap lokasi.

Adapun harga operasi pasar migor sesuai arahan Enggartiasto yaitu sebesar Rp11 ribu per liter.

“Tujuan operasi pasar ini untuk menjaga tidak terjadi kenaikan harga minyak goreng terutama menghadapi Bulan Puasa dan Lebaran,” tambah Tumanggor.

Sebelumnya Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga meyakini bahwa kebijakan HET untuk minyak goreng sebesar Rp11 ribu per kg, tak akan membuat keuntungan perusahaan anggota asosiasinya merosot.

Sahat menilai ketersediaan pasokan minyak goreng hasil produksi tengah meningkat. Bahkan, sebanyak 32 distributor minyak goreng yang merupakan anggota GIMNI dan sebagian anggota Asosiasi Industri Minyak Makan Indonesia (AIMMI) siap meningkatkan pasokan minyak goreng sesuai dengan HET ke pasar tradisional dan pasar ritel.

“GIMNI akan segera memasukkan 3,2 juta minyak goreng dalam kemasan satu liter di bulan April. Kemudian, AIMMI akan memasukkan 1,8 juta. Jadi, total lima juta,” tutur Sahat.

Adapun dari 3,2 juta minyak goreng kemasan tersebut diberikan kepada pasar ritel modern sebanyak dua juta dan sisanya untuk pasar tradisional.

Dengan begitu, tujuan pemerintah untuk membuat harga minyak goreng menjadi stabil dan sesuai dengan daya beli masyarakat dapat tercapai. Sedangkan, distributor tak terbebani karena masih menorehkan keuntungan.

Sekadar informasi, selain gula pasir dan minyak goreng, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita juga mengatrol HET untuk komoditas daging sapi dengan harga acuan sebesar Rp80 ribu per kg. Kebijakan HET ini akan berlaku efektif mulai 10 April mendatang.

Sumber: Riaugreen.com

Ekspor Minyak Sawit Indonesia Diprediksi Turun Lagi

 

Jakarta – Pergerakan harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) kembali melemah pada perdagangan Jumat, 19 Mei 2017, seiring dengan perubahan positif pada kinerja mata uang ringgit Malaysia. Kontrak berjangka CPO untuk Agustus 2017, kontrak teraktif di Bursa Malaysia, hari ini dibuka dengan kenaikan 0,19 persen atau 5 poin di posisi 2.631 ringgit per ton.

Namun pergerakannya berbalik melemah 0,50 persen atau 13 poin ke level 2.613 ringgit per ton pada pukul 10.15. Adapun pada perdagangan Kamis, 18 Mei 2017, harga CPO kontrak Agustus ditutup melemah 0,64 persen atau 17 poin ke level 2.626 seiring dengan pelemahan pada minyak kedelai yang membatasi permintaan.

“Bursa sawit mengekor pelemahan pada bursa minyak kedelai Amerika Serikat dan minyak sawit Dalian,” ujar Tasvinderjit Singh, associate director CIMB Futures di Kuala Lumpur.

Adapun nilai tukar ringgit terpantau berbalik menguat 0,01 persen ke 4,3275 per dolar Amerika pada pukul 10.27, setelah dibuka dengan pelemahan tipis 0,08 persen di posisi 4,3315.

Turut menekan sawit, ekspor minyak sawit dari Indonesia diprediksi turun untuk bulan ketiga pada April. Ini rentetan penurunan terpanjang dalam dua tahun di saat para pembeli Uni Eropa mengurangi pembelian dan konsumsi domestik meningkat.

Menurut data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia yang dihimpun Bloomberg, angka tersebut terendah sejak September sekaligus merupakan rentetan penurunan terpanjang sejak Februari 2015.

“Ekspor turun pada bulan April, terutama ekspor ke UE karena mereka lebih memilih menggunakan minyak canola untuk biodiesel,” ujar Sahat Sinaga, Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia.

Menurutnya, tingkat permintaan kemungkinan akan turun akibat pihak Parlemen Eropa menyerukan standar lingkungan yang lebih ketat untuk minyak kelapa sawit.

Sumber: Tempo.co