Perusahaan Kelapa Sawit Dipacu Untuk Lebih Efisien

 

JAKARTA. Perusahaan perkebunan sawit harus melakukan efisiensi untuk menyiasati perubahan harga minyak sawit yang terus berfluktuatif. Menurut Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa sawit Indonesia (GAPKI) Joko Supriyono, hanya perusahaan efisien yang bisa bertahan dalam situasi ekonomi seperti saat ini. “Fluktuasi harga CPO akan terus terjadi,” ujar Joko kepada KONTAN, Kamis (9/11).

Laporan keuangan perusahaan perkebunan kelapa sawit di kuartal III-2017 menunjukkan perbaikan kinerja pendapatan. Menurut Joko, indikator kinerja perusahaan sawit ini tidak hanya berkaitan dengan harga karena harga CPO akan terus-berubah.

Industri perkebunan kelapa sawit saat ini sudah memperhatikan efisiensi pengeluaran. Ketika harga CPO turun, perusahaan yang efisien akan dapat bertahan.

Efisiensi ini juga penting guna menyiasati penurunan produksi akibat cuaca serta moratorium ekspansi lahan dari pemerintah. “Kebijakan moratorium tak ada hubungan langsung dengan penjualan, tapi jangka panjang,” ujarnya.

 

Sumber: Harian Kontan

Pengembangan Ekspor

 

 

Badan Pusat Statistik mencatat ekspor Indonesia pada triwulan III-2017 tumbuh 17,27 persen dibandingkan dengan triwulan III-2016 dengan nilai Rp 717,7 triliun. Angka ini setara 20,5 persen produk domestik bruto (PDB). Namun, pertumbuhan ekspor masih tidak terlepas dari komoditas mentah seperti minyak sawit mentah (CPO) dan batubara.

Pertumbuhan ekspor ini merupakan yang tertinggi sejak triwulan IV-2011. Pada triwulan III-2011, ekspor tumbuh 17,76 persen. Tahun 2011 adalah era ledakan komoditas. Namun, setelah harga komoditas turun tajam, ekspor Indonesia turun. Secara otomatis, kontribusinya terhadap PDB juga turun. Di tengah belum stabilnya harga komoditas, utang luar negeri Indonesia bertambah. Bank Indonesia (BI) mencatat, per akhir Agustus 2017 mencapai 340,5 miliar dollar AS atau sekitar Rp 4.735,99 triliun, tumbuh 4,7 persen dalam setahun.

Pertumbuhan utang luar negeri itu tidak sebanding dengan pertumbuhan ekspor yang merupakan salah satu sektor penyumbang devisa Pada semester 1-2017, rasio utang luar negeri terhadap ekspor 174,08 persen, sedangkan rasio utang luar negeri terhadap penerimaan devisa 172 persen. Rasio itu masuk kategori lampu kuning karena melebihi batas ideal 100 persen. Ekspor Indonesia saat ini bisa dikatakan masih jalan di tempat Ekspor masih bertumpu pada komoditas dan negara-negara tujuan tradisional, terutama China Amerika Serikat, dan kawasan Eropa. Hilirisasi industri penopang ekspor dan substitusi bahan baku impor masih jauh dari optimal. Hilirisasi yang terlihat sekarang masih bertumpu pada sektor pertambangan melalui pengembangan industri pengolahan dan pemurnian (smelter).

Penetrasi pasar ekspor ke negara-negara nontradisional telah dilakukan, seperti Amerika Latin, Afrika, Timur Tengah, dan Eropa Timur. Namun, pembukaan pasar baru itu masih membutuhkan proses lama dan terganjal hambatan perdagangan.

Di Afrika Selatan, misalnya, hambatan utama menyangkut tarif. Penentuan tarif negara itu tidak bisa berdiri sendiri, harus ditentukan bersama-sama Serikat Bea Cukai Afrika Selatan (SACU). Adapun Nigeria merupakan bagian dari Masyarakat Ekonomi Afirka Barat (Ecowas). Hal itu menyebabkan Indonesia sulit melakukan perjanjian perdagangan khusus (PTA) dengan Afrika Selatan dan Nigeria.

Di tengah arus pelambatan perdagangan global dan proteksionisme, tantangan menumbuhkan ekspor semakin berat. Banyak negara yang secara langsung maupun tidak langsung melindungi industri dalam negerinya meski telah memasuki era perdagangan bebas.

India, misalnya, menerapkan bea masuk CPO dua kali lipat dari 7,5 persen menjadi 15 persen. Sejumlah negara di Eropa menggaungkan kampanye hitam CPO. Adapun AS telah memulai menginventarisasi dan menyelidiki produk-produk impor yang mendapatkan subsidi dari negara-negara pengekspor. Indonesia memiliki dua pekerjaan besar untuk menumbuhkan ekspor. Pertama, pemerintah bersama pemangku kepentingan perlu memastikan hilirisasi berjalan optimal. Sejak digaungkan kembali pada 2011, hilirisasi masih belum berkontribusi secara signifikan.

Kedua, pendekatan bilateral dan multilateral dengan negara-negara lain perlu ditingkatkan, baik negara dengan negara maupun pelaku usaha dengan pelaku usaha.

Pengembangan hilirisasi tidak bisa berdiri sendiri, perlu ditopang peta kebutuhan pasar global. Selain itu, perlu dicermati masuknya produk-produk negara-negara lain secara eceran melalui perdagangan elektronik atau e-dagang. E-dagang ini juga dapat menjadi peluang bagi Indonesia untuk memasarkan produk-produk unggulan. Hal ini telah dilakukan Indonesia bekerja sama dengan perusahaan e-dagang China, Alibaba, yang dirintis sejak 2015.

 

Sumber: Kompas

Menteri PPN/Bappenas: Sawit Penyumbang Devisa Nomor Satu RI, Kalahkan Pariwisata dan Migas

 

 

INDONESIA – Bambang Brodjonegoro, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasionan (PPN)/Kepala Bappenas, mengatakan sampai  tahun 2016 nilai ekspor sawit mencapai Rp 240 triliun. Kontribusi sawit sebagai penyumbang devisa lebih tinggi daripada pariwisata dan migas.

“Industri sawit berperan penting kepada kesejahteraan masyarakat. Dari yang data didapat, sawit ini penyumbang devisa nomor satu. Baru nomor dua sektor pariwisata dan disusul migas,” ujarnya dalam sebuah diskusi pada pekan lalu.

Berdasarkan data BPS dan Kementerian Perindustrian, sawit menghasilkan devisa Rp 240 triliun. Disusul, sektor pariwisata sebesar Rp 190 triliun dan migas sekitar Rp 170 triliun.

Menteri Bambang mengatakan dengan adanya perbaikan harga di pasar global mendukung kinerja ekspor. “Dan harus diakui, sawit menjadi andalan ekspor kita,” tuturnya.

Di sektor tambang khususnya batubara, menurut Bambang, menghadapi permasalahan isu lingkungan. Ataupun dari negara-negara yang mengurangi penggunaan listrik dari  PLTU.

“Sedangkan migas ya berkaitan alama di mana produksi minyak berkurang. Ini membuat cadangan menipis. Hanya sawit yang produksinya cukup besar. Ini kalau berbicara sumber daya alam,” kata Bambang.

Menteri Bambang menjelaskan bahwa kelapa sawit mampu menghasilkan produk turunan lainnya, alhasil akan memicu pertumbuhan di sektor industri pengolahan. “’Maka,sangatlah tepat kalau kita terfokus kepada sawit. Tanpa melupakan potensi komoditas perkebunan lain seperti karet, kopi, dan kelapa,” tegasnya.

Berbicara tenaga kerja, jumlah tenaga kerja di industri sawit mampu menyerap tenaga kerja langsung dan tidak langsung mencapai 16,2 juta jiwa. Berdasarkan data Kementerian Pertanian, luas perkebunan sawit pada 2015 mencapai 11,3 juta hektare. Dari jumlah tadi terdiri dari 4,6 juta hektare perkebunan rakyat, perkebunan swasta seluas 6 juta hektare, dan milik BUMN seluas 760 ribu hektare. Total produksi sawit nasional sebanyak 33,4 juta ton.

Sumber: Sawitindonesia.com

Upaya Hilirisasi Terus Dipacu

 

Kementerian Perindustrian berkomitmen untuk terus memacu hilirisasi industri, terutama pada industri berbasis agro dan mineral tambang. Langkah ini untuk meningkatkan nilai tambah komoditas sumber daya alam di dalam negeri.

“Melalui hilirisasi industri, nilai suatu komoditas berpeluang ditingkatkan secara berlipat,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Haris Munandar yang dihubungi di Jakarta, Rabu (8/U).

Haris menyebutkan, di sektor agro, Indonesia jangan lagi hanya mengandalkan produk kelapa sawit berupa minyak sawit mentah (CPO). Indonesia harus bisa memperluas ke produk turunan lain.

Berdasarkan data Kemenperin, kapasitas produksi minyak sawit dan turunannya pada 2017 meningkat menjadi 60,75 juta ton dibandingkan pada 2014 yang sebanyak 49,7 juta ton. Dalam dua tahun mendatang, kapasitasnya meningkat jadi 65 juta ton.

Produk hilir kelapasawitpada 2014 sekitar 126 produk yang meningkat menjadi 154 produk pada 2015-2017. Adapun pada 2018-2019 ditargetkan menjadi lebih dari 170 produk.

Haris menambahkan, Kemen-perin juga mendorong agar batubara tidak langsung diekspor, tetapi diolah dulu menjadi gas.

“Melalui gasifikasi, batubara tidak lagi sebagai energi, tetapi juga bisa menjadi bahan baku, seperti di industri farmasi yang berbasis migas,” katanya.

Beberapa waktu lalu. Direktur Eksekutif Federasi Industri Kimia Indonesia Suhat Miyarso mengatakan, pemakaian gas hasil gasifikasi batubara menjadi bahan baku petrokimia membutuhkan modal tinggi.

Secara terpisah, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono mengatakan, produk minyak sawit termasuk kelompok komoditas. Namun, minyak sawit memiliki banyak turunan yang bisa dikembangkan melalui industrialisasi.

CPO berkontribusi 20-25 persen terhadap ekspor produk minyak sawit“Sebesar 75-80 persen merupakan produk minyak sawit olahan,” katanya.

Permintaan dunia terhadap produk minyak sawit dan turunannya, baik untuk makanan maupun non-makanan, cukup besar. Ekspor produk olahan minyak sawit bermanfaat untuk mengembangkan industrialisasi minyak sawit

Tujuan baru

Di tengah pelambatan perdagangan global dan praktik proteksionisme, peningkatan ekspor Indonesia tidak hanya bertumpu pada upaya hilirisasi. Peningkatan ekspor juga perlu ditopang kesepakatan bilateral dan multilateral, baik antarnegara maupun antarpelaku usaha. Kesepakatan ini merupakan hal penting di tengah upaya Indonesia menembus pasar-pasar tujuan ekspor baru dan peningkatan kerja sama ekonomi

Direktur Perundingan Bilateral Direktorat Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Ni Made Ayu Marthini mengatakan, Indonesia tengah menyelesaikan tiga perundingan Kerja Sama Ekonomi Komprehensif (CEPA) dengan Chile, Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa (EFTA), dan Australia. Perundingan Indonesia dengan Chile telah memasuki putaran keenam dan fokus pada perjanjian perdagangan barang terlebih dahulu.

Perundingan itu penting untuk meningkatkan ekspor Indonesia ke Chile. Kinerja perdagangan Indonesia-Chile pada 2012-2016 turun 12,09 persen. “Pada Januari-Agustus 2017, total perdagangan kedua negara meningkat 27 persen menjadi 201,31 juta dollar AS. Komoditas ekspor unggulan Indonesia ke Chile berupa alas sepatu, tembaga, dan bubur kertas,” kata Marthini.

 

Sumber: Kompas

Indonesia Kuasai Permintaan Kebutuhan Minyak Sawit di Pakistan

 

Jakarta – Indonesia mampu menguasai kebutuhan produk minyak sawit di Pakistan. Hal tersebut karena didukung kebijakan tarif ekspor Indonesia yang dinilai lebih kompetitif sehingga menjadi pendorong tingginya minat pembeli sawit negara tersebut.

“Indonesia menerapkan kebijakan bea ekspor sawit yang lebih kompetitif daripada Malaysia,”kata Abdul Rasheed Janmohammed, Chief Executive Pakistan Edible Oil Conference, di Nusa Dua, Bali, pekan lalu.

Pada 2015 dan 2016, produk sawit Indonesia rata-rata menguasai 80% lebih dari kebutuhan Pakistan. Sebagai informasi, produk olein dan RBD Palm Oil (PO) asal Indonesia lebih banyak diminati industri pengolahan Pakistan.

Sebagai perbandingan, Pakistan mengimpor olein Indonesia sebanyak 1,06 juta ton dan RBD PO berjumlah 978 ribu ton pada 2016. Sedangkan, impor olein dan RBD PO dari Malaysia sebesar 241.961 ton dan 99.184 ton.

Menurut Abdul Rasheed, Indonesia dapat meningkatkan pangsa pasarnya asalkan dapat memperbaiki struktur tarif untuk produk minyak sawit mentah atau CPO.

Ekspor CPO Indonesia ke Pakistan berjumlah 28.425 ton, di bawah Malaysia sebanyak 96.894 ton pada 2016.

Saat ini Pakistan dan Indonesia sedang dalam proses evaluasi kesepakatan Preferential Trade Agreement (PTA) yang diresmikan pada 2013. Dalam pertemuan pertama Agustus 2016, kedua negara memberikan daftar masalah mengenai pelaksanaan PTA selama tiga tahun pertama.

Indonesia dan Pakistan sepakat mengambil langkah-langkah baru guna mengatasi masalah tersebut. Sementara dalam pertemuan kedua pada Februari 2017, Indonesia-Pakistan juga akan kembali meninjau kemajuan yang dicapai dalam kerja sama PTA.

Setelah penandatanganan PTA, total volume perdagangan kedua negara adalah 1,6 miliar dolar AS di tahun pertama dan mencapai 2,1 miliar dolar AS pada 2015. Pakistan telah menjadi importir minyak sawit terbesar keempat dari Indonesia.

 

Sumber: Industry.co.id

Percepat Industrialisasi

 

 

Nilai ekspor Indonesia membaik karena naiknya harga komoditas. Ketergantungan pada komoditas tidak menguntungkan dalam jangka panjang.

Nilai ekspor minyak sawi tmentah dan batubara naik tajam pada periode Januari-September 2017 masing-masing 41 persen dan 50 persen. Meskipun ekspor komoditas mulai kembali meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, pengalaman di dalam negeri dan negara-negara lain mengajarkan untuk meninggalkan ketergantungan pada ekspor komoditas.

Pengaruh turunnya harga komoditas masih kita rasakan ketika harga komoditas turun. Pada tahun 2013-2016, harga turun 30-50 persen, pertumbuhan ekonomi Indonesia ikut turun. Penurunan harga komoditas memengaruhi penerimaan pajak, industri pendukung, dan lapangan kerja.

Belum terlalu lama ketika kita diingatkan untuk tidak menggantungkan diri pada ekspor komoditas. Pengalaman memperlihatkan, harga komoditas berfluktuasi di pasar ekspor.

Negara-negara berkembang yang ekonominya didominasi oleh devisa dari ekspor komoditas terbukti pertumbuhan ekonominya tidak dapat tinggi kecuali segera mendiversifikasi ekonominya dengan mengembangkan sektor manufaktur.

Kita sudah merasakan dampaknya pacfa ekonomi dalam lima tahun terakhir. Ketika sumber komoditas habis, kita tidak memiliki kekuatan ekonomi lagi.

Percepatan industrialisasi tidak bisa tidak harus berjalan dan direncanakan dengan baik. Indonesia memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif yang disebabkan oleh kondisi geografis, jumlah penduduk yang besar serta berusia muda, dan tingkat kemakmuran yang membaik.

Pilihan pada produk pertanian dalam arti luas dan perikanan memberi peluang untuk pertumbuhan berkelanjutan secara lingkungan ataupun dalam pasokan bahari baku, penyerapan lapangan kerja, dan pasar di dalam negeri serta ekspor produk olahan.

Industri pendukung di hulu dan hilir, seperti permesinan, serta kegiatan ekonomi lain, seperti industri keuangan dan perdagangan, dapat tumbuh dengan menggunakan pertanian dan perikanan sebagai lokomotif. Kita juga dapat mendorong pemerataan pertumbuhan antar-wilayah dan pulau serta antara desa dan kota

Mendorong agro industri juga sejalan dengan keinginan pemerintah menjadikan pariwisata sebagai sumber pertumbuhan dan penghasil devisa. Pariwisata akan bermanfaat ganda apabila dapat menumbuhkan inisiatif lokal untuk memasok kebutuhan wisatawan.

Kita memiliki semua potensi ita Yang dibutuhkan adalah menajamkan prioritas dan koordinasi oleh pemerintah.

 

Sumber: Kompas

Jambi Masih Butuh Kelapa Sawit

 

 

Dinas Perkebunan Provinsi Jambi menyebutkan, Jambi masih butuh 15-20 pabrik kelapa sawit sebagai upaya menjaga stabilitas harga komoditas tersebut di tingkat petani swadaya.

Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, Agus Rizal di Jambi, Rabu, mengatakan saat ini Jambi baru memiliki 45 pabrik sawit sedangkan kebutuhan diperkirakan mencapai 65 pabrik.

“Selain permintaan tandan buah segar (TBS) meningkat, penambahan pabrik sawit ini juga untuk menjaga stabilitas harga di tingkat petani swadaya,” katanya.

Dia menjelaskan, data statistik menyebutkan luas perkebunan sawit di Provinsi Jambi saat ini mencapai 668.000 hektare di luar kawasan hutan yang memiliki luas 970.000 hektare.

Dari jumlah luasan perkebunan kelapa sawit itu, sekitar 60 persen merupakan perkebunan milik swadaya masyarakat. Selebihnya milik perusahaan.

“Sementara pabrik yang ada dimiliki oleh kebun inti dan plasma, hal ini juga menjadi permasalahan yang dapat mengakibatkan tidak stabilnya harga kelapa sawit di tingkat petani,” katanya.

Agusrizal mengatakan, kondisi seperti ini menjadi perhatian serius pihaknya karena akan sangat berdampak bagi para petani sawit swadaya.

“Jika pembangunan pabrik tersebut dapat direalisasikan maka perkembangan dan pertumbuhan produksi kelapa sawit di kabupaten-kabupaten khususnya di tingkat petani swadaya sangat signifikan,” katanya.

 

Sumber: Wartaekonomi.co.id

Indonesia Kuasai Pasar Sawit Pakistan

 

Kebutuhan produk minyak sawit di Pakistan mampu dikuasai perusahaan asal Indonesia. Kebijakan tarif ekspor Indonesia dinilai lebih kompetitif sehingga menjadi pendorong tingginya minat pembeli sawit asal Pakistan.

“Indonesia menerapkan kebijakan bea eksporsawityang lebih kompetitif daripada Malaysia,”kata Abdul Rasheed Janmohammed, Chief Executive Pakistan Edible Oil Conference kepada sawitindonesia.com, di Nusa Dua, Bali, pekan lalu.

Pada 2015 dan 2016, produksawitIndonesia rata-rata menguasai 80% lebih dari kebutuhan Pakistan. Sebagai informasi, produk olein dan RBDpalm oil(PO) asal Indonesia lebih banyak diminati industri pengolahan Pakistan.

Untuk menjadi perbandingan, Pakistan mengimpor olein Indonesia sebanyak 1,06 juta ton dan RBD PO berjumlah 978 ribu ton pada 2016. Sedangkan, impor olein dan RBD PO dari Malaysia sebesar 241.961 ton dan 99.184 ton.

Menurut Abdul Rasheed, Indonesia dapat meningkatkan pangsa pasarnya asalkan dapat memperbaiki struktur tarif untuk produk minyaksawitmentah atau CPO.

Ekspor CPO Indonesia ke Pakistan berjumlah 28.425 ton, di bawah Malaysia sebanyak 96.894 ton pada 2016.

Sebagai informasi, Pakistan dan Indonesia sedang dalam proses evaluasi kesepakatan Preferential Trade Agreement (PTA) yang diresmikan pada 2013. Dalam pertemuan pertama Agustus 2016, kedua negara memberikan daftar masalah mengenai pelaksanaan PTA selama tiga tahun pertama. Indonesia dan Pakistan sepakat mengambil langkah-langkah baru guna mengatasi masalah tersebut. Sementara dalam pertemuan kedua pada Februari 2017, Indonesia-Pakistan juga akan kembali meninjau kemajuan yang dicapai dalam kerja sama PTA.

Setelah penandatanganan PTA, total volume perdagangan kedua negara adalah 1,6 miliar dolar AS di tahun pertama dan mencapai 2,1 miliar dolar AS pada 2015. Pakistan telah menjadi importir minyaksawitterbesar keempat dari Indonesia.

 

Sumber: Sawitidnonesia.com

GAPKI Gandeng Polri Teken MoU Cegah Pencurian TBS dan Peredaran Narkoba

 

Jakarta – Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (GAPKI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menandatangani nota kesepahaman (MoU) mengenai sistem pengamananan bersama dan penegakan hukum di lingkungan kerja perusahaan perkebunan anggota Gapki.

Penandatanganan MoU diwakili Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri, Komjen Pol Drs Putut Bayu Seno dan GAPKI diwakili Togar Sitanggang, yang berlangsung di Jakarta, Selasa (7/11/2017).

Komjen Pol Putut Eko Bayuseno menekankan, penandatanganan nota kesepahaman ini merupakan langkah awal dari kerja sama yang akan dilakukan ke depan, yang nantinya akan ditindaklanjuti dengan suatu pedoman kerja yang tegas.

“Kemudian kita sosialisasikan ke Polda-polda. Karena MoU ini tidak akan ada artinya kalau Polda-polda tidak tahu. Nanti kita lakukan bersama-sama. Mungkin dimulai dari Polda-polda yang banyak kebun kelapa sawitnya, seperti di Sumatera dan juga Kalimantan,” kata Komjen Pol Putut Eko Bayuseno.

Sementara, Ketua Bidang Hukum GAPKI Yunita Sidauruk, mengutip pidato yang dibuat Ketua Umum GAPKI, Joko Supriyono mengatakan pencurian tandan buah segar sawit (TBS) sangat marak terjadi hampir di semua perkebunan kelapa sawit. Pencurian TBS ini tetap terus berlanjut karena penegakan hukum yang masih tidak menimbulkan efek jera.

Yunita mengungkapkan, salah satu motif pencurian TBS juga karena luasnya peredaran narkoba yang hingga sampai pada daerah-daerah terpencil. “Bermula dari tidak memiliki uang untuk membeli narkoba, Lalu mencuri TBS. Kemudian dilepas lagi karena nilai benda yang dicuri tidak cukup untuk menahan ataupun memenjarakan oknum karena masih masuk dalam tindakan pidana ringan.” ungkapnya.

Kerja sama GAPKI dan Polri ini diharapkan dapat mengurangi tindakan kriminal di lingkungan perkebunan sawit terutama pencurian TBS dan sekaligus memberantas rantai peredaran narkoba di perkebunan kelapa sawit.

 

Sumber: Industri.co.id

Kemitraan Sawit Lahirkan Ekonomi Inklusi

 

Kemitraan sawit rakyat-korporasi di Indonesia yang dikembangkan sejak tahun 1980 yakni PIR Khusus, PIR Lokal, PIR Transmigrasi, PIR KKPA dan PIR Revitalisasi Perkebunan, telah membuka akses sekaligus menjadikan petani sebagai salah satu aktor penting dalam persawitan Indonesia. Semula sawit rakyat berkembang dalam pola inti-plasma saja. Keberhasilan pola inti- plasma menarik investasi petani lokal untuk ikut menanam kelapa sawit yang kemudian dikenal sebagai sawit rakyat mandiri.

Pertumbuhan kebun sawit rakyat mandiri lebih cepat dibanding dengan kebun sawit plasma  sehingga kebun sawit rakyat mandiri mendominasi kebun sawit rakyat nasional. Kemitraan tersebut telah membawa revolusi sawit Indonesia yang antara lain ditandai oleh peningkatan pangsa sawit rakyat dan mengantarkan Indonesia menjadi “raja” CPO dunia.

Selain itu dalam konteks pembangunan daerah kemitraan juga berhasil mengorganisir sinergi investasi swasta, BUMN, rakyat dan pemerintah menjadi suatu big-push strategy investment pada wilayah sentra kebun sawit yang melahirkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.  Pertumbuhan kebun sawit baik inti, plasma maupun petani mandiri mendorong berkembangnya usaha kecil-menengah-koperasi (UKMK) yang bergerak pada supplier barang/jasa industri perkotaan, maupun pedagang hasil-hasil pertanian/perikanan/peternakan untuk kebutuhan pangan  masyarakat kebun sawit.  Pada tahap selanjutnya, pertumbuhan kebun sawit khususnya setelah menghasilkan minyak sawit (CPO) di kawasan tersebut berkembang pusat-pusat pemukiman, perkantoran, pasar, dan lain-lain sedemikian rupa sehingga secara keseluruhan menjadi suatu agropolitan (kota-kota baru pertanian). Big-push strategy melahirkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis sawit yang inklusif di kawasan pedesaan.

Menurut Kementerian Transmigrasi dan Tenaga Kerja (2014), sampai tahun 2013 setidaknya 50 kawasan pedesaan terbelakang/terisolir telah berkembang menjadi kawasan pertumbuhan baru dengan basis sentra produksi CPO. Antara lain Sungai Bahar (Jambi), Pematang Panggang dan Peninjauan (Sumatera Selatan), Arga Makmur (Bengkulu), Sungai Pasar dan Lipat Kain (Riau), Paranggean (Kalimantan Tengah) dan kawasan lain. Sebagian besar dari kawasan sentra produksi CPO tersebut telah berkembang menjadi kota kecamatan dan kabupaten baru di kawasan pedesaan.

Pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di daerah akibat pembangunan perkebunan sawit yakni sebagai berikut ini : (1) Provinsi Sumatera Utara (Stabat, Belarang, Sei Rampah, Limapuluh, Perdagangan, Rantau Prapat, Aek Kanopan, Aek Nabara, Kota Pinang, Sosa, Sibuhuan, Panyabungan dan lainnya), (2) Provinsi Riau (Pasir Pengaraian, Bangkinang, Siak Sri Indrapura, Rengat, Tembilahan, Bengkalis, Bagan Siapi-api, Teluk Kuantan, Dumai, Pekanbaru dan lainnya), (3) Provinsi Sumatera Selatan (Kota-kota seperti seperti Sungai Lilin, Tugumulyo, Pematang Panggang, Bayung Lencir, Musi Rawas, Peninjauan dan beberapa kota menuju kawasan barat Sumatera Selatan, antara lain dari Kota Muara Enim ke Kota Lahat), (4) Provinsi Jambi (Sarolangun, Sungai Bahar, Sengeti, Kuala Tungkal dan lainnya), (5) Provinsi Kalimantan Tengah (Sampit, Kuala Pembuang, Pangkalan Bun, Kasongan dan lainnya), (6) Provinsi Kalimantan Timur (Sangatta, Tenggarong, Tana Pase, Tanjung Redeb, Nunukan, Sendawar dan lainnya), (7) Provinsi Kalimantan Selatan (Batulicin, Kotabaru, Pelaihari dan lainnya), (8) Provinsi Sulawesi (Mamuju, Donggala, Bungku, Luwu, Pasangkayu dan lainnya).

Berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis sawit yang inklusif tersebut menarik dan mengintegrasikan ekonomi pedesaan dengan perkotaan. Pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis sawit di pedesaan menjadi pasar bagi produk-produk pedesaan maupun perkotaan.

Hasil studi PASPI (2016) misalnya nilai transaksi (sales) produk-produk yang dihasilkan di perkotaan dan di pasarkan kepada masyarakat kebun sawit (petani sawit, karyawan perkebunan sawit) mencapai Rp. 336 triliun/tahun. Sementara transaksi (sales) antara produk-produk pertanian pedesaan (yang dihasilkan oleh petani pangan/peternak/nelayan) yang dipasarkan ke masyarakat kebun sawit mencapai Rp. 92 triliun/tahun. Hal ini terdiri dari sales petani pangan Rp. 54,6 triliun/tahun, sales peternak Rp. 24,1 triliun/tahun, dan salesnelayan Rp. 13,7 triliun/tahun.

Dengan kata lain pertumbuhan kebun-kebun sawit bukan hanya menarik pertumbuhan kegiatan ekonomi terkait langsung dengan sawit tetapi juga menarik sektor-sektor ekonomi pedesaan dan perkotaan secara simultan. Karakteristik ekonomi yang demikian disebut pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Sumber: Indonesiakita.or.id