Industri Sawit Tangkal Perang Dagang

 

Industri kelapa sawit khawatir dampak perang dagang berpotensi menurunkan permintaan minyak nabati secara global

Lidya Yuniartha Panjaitan, Noverius Laoli

JAKARTA. Perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China mulai berdampak pada komoditas minyak nabati dunia. Efek perang dagang terasa setelan China mulai mengurangi pembelian kedelai dari AS, sehingga stok kedelai melimpah. Akibatnya harga kedelai global tersungkur dan membuat komoditas minyak nabati lain, seperti minyak sawit terimbas dampaknya.

Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa sawit Indonesia (Gapki) Mukti Sardjono mengatakan, saat ini stok minyak nabati seperti rupeseed, bunga matahari dan minyak sawit juga melimpah di negara produsen.

Akibatnya, harga minyak nabati dunia turun. “Sepanjang Mei 2018, volume ekspor minyak sawit, termasuk biodiesel dan oleochemical turun 3% dari April menjadi 2,33 juta ton,” ujarnya. Rabu (11/7).

Khusus ekspor minyak sawit mentah atau CPO dan turunnya, tidak termasuk biodiesel dan oleochemical pada Mei turun 4%, menjadi 2,14 juta ton dibandingkan April 2018. Penurunan ekspor dipengaruhi stok minyak nabati lain yang melimpah di pasar global, namun harga yang murah tidak mendongkrak permintaan.

Melihat kondisi ini, Gapki mendesak pemerintah untuk menjaga agar harga minyak sawit tidak terus merosot. Untuk itu, pemerintah perlu membuat kebijakan yang dapat meningkatkan konsumsi CPO dalam negeri dengan meningkatkan penggunaan biodiesel. “Mandatori biodiesel sudah waktunya diterapkan pada non-PSO untuk mendongkrak konsumsi domestik,” ucapnya.

Selain itu Gapki juga mendesak agar penjajakan ekspor CPO ke pasar Afrika terus ditingkatkan. Karena potensi ekspor CPO ke sana cukup besar namun infrastrukturnya masih minim. Maka perlu penurunan tarif ekspor minyak goreng kemasan ke Afrika, supaya daya beli meningkat.

Sepanjang Mei 2018 harga CPO global bergerak dengan rata-rata US$ 653,6 per metrik ton. Harga rata-rata Mei turun 1,29% dari harga rata-rata April yang sebesar US$ 662,2 per metrik ton. Harga minyak sawit pada bulan depan diperkirakan akan cenderung menurun karena stok minyak sawit Indonesia dan Malaysia yang masih tinggi.

Dampak lanjutan

Untuk mengurangi efek perang dagang dan pelemahan rupiah, Head of Investor Relations PT Sampoerna Agro Tbk (SGRO) Michael Kesuma mengatakan, pihaknya tidak mengambil utang dalam kurs asing karena rentang pelemahan mata uang rupiah terhadap dollar AS. “Kami memang konservatif. Ini kebijakan keuangan kami,” ucapnya.

Dari sisi penjualan, Michael mengakui, SGRO memang sudah mulai merasakan dampaknya, meskipun selama ini produknya lebih banyak dijual di pasar domestik. Dampak dirasakan seiring dengan penurunan harga CPO yang membuat pendapatan perusahaan menurun.

SGRO juga berupaya mengantisipasi dampak lanjutan perang dagang. Seperti misalnya potensi China mengalihkan pembelian kedelai di luar AS dan langkah China menurunkan konsumsi kedelai yang berdampak turunnya harga minyak nabati global.

Apalagi, dampak lanjutan perang dagang tetap saja akan dirasakan semua negara Ada tendensi dimana masing-masing negara mulai memberlakukan tarif tinggi untuk memproteksi pasar dalam negeri

Fadhil Hasan, Direktur Corporate Affairs Asian Agri mengatakan, pihaknya mengantisipasi dampak perang dagang ini dengan meningkatkan ekspor minyak nabati ke China. “Perang dagang ini menjadi kesempatan untuk meningkatkan ekspor minyak sawit. Pasalnya konsumsi minyak nabati China cukup tinggi yang selama ini dipasok dari AS, sekarang kita bisa mengisi pasar itu,” harapnya.

 

Sumber: Harian Kontan

Dapat Pembiayaan, Petani Sawit Diminta Membangun Pabrik

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) di Kantornya, Jakarta. Rapat tersebut membahas mengenai perkembangan sawit petani Indonesia.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Apkasindo Riau, Gulat Manurung mengungkapkan, dalam rapat yang dipimpin langsung Menko Luhut membahas tawaran pembiayaan program peremajaan sawit (replanting) dari Bank Pembangunan China, China Development Bank (CDB) dan United Nations Development Programme (UNDP). Tawaran tersebut diperuntukan untuk mendorong kesejahteraan petani Indonesia.

“Jadi dalam rangka ini Pak Luhut menawarkan dari CDB sekarang ditawarkan lagi dari UNDP untuk bantuan terhadap petani dalam bentuk business to business,” jelas dia di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Kamis (12/7/2018).

Dari dua tawaran tersebut, kata dia yang dimungkinkan untuk diambil adalah dari UNDP. “Jadi pilihan itu ada dua kayaknya kata pak menko ini yang paling cepat itu adalah UNDP ditawarkan langsung dalam tiga hari cepat,” imbuh dia.

Gulat mengatakan, tawaran pembiayaan itu nantinya akan dipergunakan untuk membangun pabrik kelapa sawit. Sebab petani tidak akan sejahtera kalau tidak memiliki pabrik.

“Karena pabrik hanya dimiliki oleh swasta. Harga tetap dikontrol sama mereka. Jadi pak menko bilang ada solusi dan tidak ada jalan, bangun pabrik kalian (Apkasindo) dari UNDP, akan bekerjasama bagaimana caranya agar dibantu. Untuk saat ini kita akan bentuk tim kecil. Kalau bisa tahun ini sudah berdiri itu sangkin semangatnya pak menteri,” bebernya.

Rencananya, pembangunan pabrik sawit sendiri nantinya akan berada di Provinsi Kalimantan dan di Riau. “Kalau satu pabrik 30 ton per jam itu kan kurang lebih Rp 120 miliar dalam artian 20 persen saham petani ya sisanya pinjaman,” tandasnya.

 

Sumber: Liputan6.com

Perang Dagang AS-TIONGKOK

 

JAKARTA – Gabungan Pengusaha Kelapa sawit Indonesia (Gapki) meminta pemerintah menggenjot konsumsi minyak sawit di pasar domestik dengan segera menerapkan perluasan mandatori biodiesel pada sektor-sektor nonsubsidi (bukan PSO). Hal itu untuk menjaga agar harga minyak sawit di pasar global tidak terus merosot.

Harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) di pasar internasional pada Mei 2018 turun hingga US$ 8,60 per metrik ton dari bulan sebelumnya, itu karena melimpahnya stok minyak nabati global sebagai salah satu dampak perang dagang yang dilakukan Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok.

Direktur Eksekutif Gapki Mukti Sardjono mengatakan, hubungan dagang AS dan Tiongkok semakin panas, AS telah mulai menerapkan tarif pajak tinggi kepada barang dari Tiongkok. Negeri Tirai Bambu itu juga tidak tinggal diam dengan membalas secara proporsional (retaliasi) melalui mengurangi pembelian kedelai dari AS. Eskalasi perselisihan dagang kedua negara adi kuasa ini mulai berpengaruh pada minyak nabati lainnya yang merupakan salah satu komoditas perdagangan kedua negara tersebut Dengan pengurangan pembelian kedelai oleh Tiongkok menyebabkan stok kedelai di AS melimpah, sementara Tiongkok telah mempersiapkan diri dengan munumpuk stok di dalam negeri jauh hari sebelum perselisihan dagang dimulai.

Menurut dia, melimpahnya stok kedelai AS dan permintaan pasar global yang cenderung lemah membuat harga minyak nabati mulai jatuh. Pada saat yang sama, stok minyak nabati lain seperti rapeseed, bunga matahari, dan minyak sawit juga cukup melimpah di negara produsen, akibatnya harga minyak nabati menurun karena hukum ekonomi mulai berlaku. “Ketersediaan barang melimpah dan permintaan sedikit maka harga murah. Untuk itu, Pemerintah Indonesia sebisa mungkin sudah perlu membuat kebijakan untuk meningkatkan konsumsi di dalam negeri dengan menggalakkan penggunaan biodiesel yang lebih banyak, mandatori biodiesel sudah waktunya diterapkan kepada bukan PSO untuk mendongkrak konsumsi di dalam negeri,” kata Mukti Sardjono dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (11/7).

Dia menuturkan, dengan semakin memanasnya perselisihan dagang AS dan Tiongkok, situasi pasar minyak nabati semakin tidak menentu. Karena itu, Pemerintah Indonesia diharapkan mulai memberikan perhatian khusus kepada industri minyak sawit untuk menjaga agar harga minyak sawit tidak terus merosot Jika konsumsi di dalam negeri tinggi maka stok akan terjaga sehingga harga di pasar global tidak anjlok karena stok yang melimpah. “Hal lain yang dapat dilakukan adalah mulai menjajaki pasar Afrika yang masih memiliki potensi besar namun infrastrukturnya masih minim. Pemerintah dapat membuat kebijakan seperti menurunkan tarif ekspor minyak goreng kemasan ke negera Afrika. Afrika tidak dapat membeli minyak curah yang harganya lebih murah dari kemasan karena tidak memiliki infrastruktur tangki timbun,” kata dia. Sepanjang Mei, harga CPO global bergerak di kisaran US$ 650670 per metrik ton dengan harga rata-rata US$ 653,60 per metrik ton. Harga rata-rata Mei menurun US$ 8,60 per metrik ton dari harga rata-rata pada April lalu US$ 662,20 per metrik ton. Harga minyak sawit pada bulan mendatang diperkirakan cenderung menurun karena stok minyak sawit Indonesia dan Malaysia yang masih tinggi. Produksi minyak sawit Indonesia pada Mei mencapai 4,24 juta ton atau naik 14% dari April lalu yang hanya mampu mencapai 3,72 juta ton. Produksi yang meningkat tersebut akhirnya mengerek stok minyak sawit Indonesia meningkat menjadi 4,76 juta ton dibanding bulan lalu yang hanya 3,98 juta ton.

Ekspor Terkoreksi

Dalam catatan Gapki, sepanjang Mei 2018, ekspor minyak sawit secara total termasuk biodiesel dan oleokimia turun 3%, atau dari 2,39 juta ton pada April susut menjadi 2,33 juta ton pada Mei. Khusus ekspor CPO dan turunannya tidak termasuk biodiesel dan oleokimia pada Mei 2018 tercatat menurun 4% dari April lalu, atau dari 2,22 juta ton pada April merosot menjadi 2,14 juta ton pada Mei. “Penurunan ekspor dipengaruhi stok minyak nabati lain yang melimpah di pasar global sehingga harga yang murah juga tidak mendongkrak permintaan,” jelas Mukti.

Pada Mei, ekspor CPO dan turunannya ke Pakistan meningkat 29%. Peningkatan impor yang cukup signifikan setelah selama tiga bulan terakhir stagnan. Naiknya volume ekspor di Pakistan karena harga minyak sawit yang sedang murah sehingga para traders memanfaatkan kesempatan untuk menggendutkan stok minyak sawitnya. Peningkatan volume ekspor juga diikuti negara tujuan ekspor di Afrika yang membukukan kenaikan 29,50%, atau dari 176.640 ton pada April terkerek menjadi 228.750 ton pada Mei. Ini adalah volume tertinggi sepanjang 2018. AS dan Tiongkok yang sedang berseteru juga mengeskalasi impor minyak sawitnya pada Mei ini. Tiongkok membukukan kenaikan 6% dan AS mencatatkan kenaikan 18%.

Pada sisi lain, turunnya harga tidak mampu menarik pembeli dari India untuk menimbun stok minyak sawit Sejak tarif bea masuk yang tinggi untuk minyak sawit permintaan India mengalami kelesuan dan sudah pada tahap akut Pada Mei, India mencatatkan penurunan impor CPO dan turunannya sebesar 31% atau 346.280 ton turun menjadi 240.160 ton. Pasar India yang sudah tergerus lebih dari 50% dari sejak awal tahun yang juga turut berkontribusi menyebabkan stok minyak sawit di Indonesia dan Malaysia menjadi tinggi karena susutnya pembelian yang sangat signifikan. Ekspor ke Uni Eropa sudah dipastikan menurun karena melimpahnya produksi minyak bunga matahari dan rapeseed. Sepanjang Mei, Uni Eropa membukukan penurunan impor 7% atau dari 385.100 ton pada April menyusut menjadi 359.310 ton pada Mei.

Damiana Simanjuntak

 

Sumber: Investor Daily Indonesia

Pemerintah Ingin Kandungan Biodiesel 30 Persen

 

Jakarta – Presiden Joko Widodo meminta kandungan nabati pada bahan bakar biodiesel ditingkatkan menjadi 30 persen sebagai satu langkah menghadapi tekanan ekonomi global. “Bapak Presiden menyampaikan untuk dikaji juga penggunaan biodiesel hingga 30 persen,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto usai rapat terbatas membahas tekanan ekonomi global terhadap kurs rupiah dan ekonomi nasional yang dipimpin Presiden joko Widodo di Istana Bogor, Jawa Barat, disalin dari Antara, di Jakarta.

Airlangga mengatakan pemerintah akan meningkatkan konsumsi biodiesel sebesar 500.000 ton per tahun. “Bapak Presiden minta untuk segera dibuatkan kajiannya,” kata Menperin didampingi Kepala BKPM Thomas Lembong untuk menyampaikan hasil rapat terbatas menyikapi kondisi perekonomian, baik makro maupun mikro dalam negeri dan global.

Selain itu, kata Menperin dalam rapat juga diminta untuk mengkaji industri-industri nasional bisa meningkatkan utilisasinya seperti kilang minyak di Tuban, Jatim, sehingga bisa lebih banyak memasok kebutuhan petrokimia dan BBM domestik.

Airlangga mengungkapkan rapat terbatas yang dipimpin Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla juga membahas upaya untuk memperkuat perekonomian nasional, memberi ketenteraman industri nasional, dan meningkatkan iklim investasi.

“Beberapa catatan dari rapat tadi adalah bagaimana kita bisa meningkatkan ekspor dan juga melakukan optimalisasi terhadap impor, dan juga mengembangkan substitusi impor agar perekonomian semakin kuat,” kata Airlangga.

Menperin mengatakan bahwa Presiden sudah menyampaikan untuk melakukan optimalisasi instrumen fiskal, baik berbentuk bea keluar, bea masuk, maupun harmonisasi bea masuk, agar industri mempunyai daya saing dan mampu melakukan ekspor.

Menperin juga mengatakan bahwa upaya pemerintah dalam menghadapi tekanan ekonomi global ini adalah dengan melakukan jaminan terhadap ketersediaan bahan baku dan memberikan insentif- insenuf agar ekspor bisa ditingkatkan.

Sementara, terkait investasi, lanjutMenperin, pemerintah akan memberikan insentif untuk melakukan relokasi pabrik, misalnya dari Jawa ke luar Jawa, industri yang sudah padat karya dari wilayah Jawa Bara tke wilayah lain, termasuk Jawa Tengah.

“Pemerintah juga akan memberikan insentif untuk usaha-usaha kecil menengah, terutama di bidang furnitur, misalnya nanti SVLK (sistem verifikasi legalitas kayu) itu akan dibiayai atau disubsidi oleh pemerintah,” jelasnya.

Selain mendorong pengembangan industri substitusi impor, langkah-langkah lain yang ditempuh untuk menghadapi tekanan ekonomi global ini adalah pemberian insentif untuk menggenjot ekspor dan produksi UMKM, penyederhanaan perizinan investasi, hingga memaksimalkan sektor pariwisata untuk mendulang devisa.

Termasuk, lanjutnya, memaksimalkan potensi pariwisata melalui perkembangan bandara dan tarif penerbangan murah (low cost carrier/LCC), mengingat pariwisata merupakan salah satu sektor yang bisa secara cepat digenjot kinerjanya.

Menurunnya harga indeks pasar (HIP) bahan bakar nabati (BBN) dipengaruhi oleh melemahnya harga minyak sawit atau crude palm oil (CPO). Memasuki Juli 2018, Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Jakarta, sebagaimana disalin dari kantor berita Antara, merilis data besaran biodiesel dan bioetanol yang melemah mengalami penurunan.

Tarif biodiesel ditetapkan sebesar Rp7.949 per liter atau turun tipis Rp l91 dari Juni 2018, yaitu Rp8.140/liter. Harga tersebut belum termasuk perhitungan ongkos angkut, yang berpedoman pada Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No.1770 K/12/MEM/2018.

Penurunan ini terjadi akibat menurunnya harga minyak kelapa sawit, pada perhitungan yang tertera pada Surat Direktur Jenderal energi baru terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Nomor 3381/10-/DJE/2018. HlP biodiesel ini ditopang oleh harga rata-rata minyak kelapa sawit (CPO) sepanjang 25 Mei 2018 hingga 24 Juni 2018 sebesar Rp7.740.

 

Sumber: Harian Ekonomi Neraca

Industri Biodiesel Mulai Panas Lagi

 

Rencana pemerintah menerapkan mandatori campuran biodiesel 30% di bahan bakar (B30), menggairahkan produksi biodiesel lokal

JAKARTA. Pengusaha perkebunan kelapa sawit berharap, perintah Presiden Joko Widodo untuk mempercepat program mandatori biodiesel bahan bakar minyak (BBM) menjadi 30% (B30) dari target sebelumnya di tahun 2020, bisa benar-benar terlaksana. Kebijakan itu diharapkan bisa mendongkrak harga minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) yang masih rendah.

Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Master Parulian Tumanggor yakin, produsen biofuel Indonesia siap memenuhi permintaan tersebut. Pasalnya, kapasitas produksi industri biodiesel dalam negeri saat ini cukup besar mencapai 11 juta ton per tahun.

“Kalau kami diminta memproduksi 30% dari selama ini 20%. itu paling tinggi artinya butuh sekitar 6 juta ton, kami masih bisa memenuhinya” ujar Tumanggor kepada KONTAN, Selasa (10/7).

Kenaikan porsi produksi biodiesel juga tidak akan menganggu kinerja produsen biodiesel maupun sektor kelapa sawit lainnya. Apalagi, ia memperkirakan, tahun ini produksi kelapa sawit bakal mencapai 40 juta ton atau meningkat 4,79% dari 2017 yang sebesar 38,17 juta ton. Sementara dengan penggunaan B30, konsumsi biodiesel dalam negeri bisa meningkat sekitar 500.000 kiloliter per tahun.

Harga CPO Naik

Pada tahun ini, Aprobi menargetkan total produksi biodiesel sekitar 3,5 juta kiloliter. Dari jumlah itu, Aprobi mentargetkan bisa kembali mengekspor sekitar 500.000 kiloliter biodiesel ke Uni Eropa, sementara sisanya digunakan untuk kebutuhan domestik.

Jika program B30 diterapkan, maka permintaan produksi biodiesel bisa naik. Kenaikan permintaan biodiesel akan berdampak pada pergerakan harga minyak kelapasawitmentah di pasar global. Menurut Tumanggor, bila B30 benar-benar sudah diterapkan secara masif, maka dampaknya akan terasa di pasar global. Harga akan naik karena suplai CPO akan berkurang.

“Bila B30 jadi diterapkan, maka harga CPO bisa naik karena mengikuti hukum supply dan demand karena ada kebutuhan besar di Indonesia nya,” kata Tumanggor.

Hal ini, menurutnya, bisa dilihat ketika pemerintah menerapkan program mandatori biodiesel 20% (B20) beberapa waktu lalu. Mandatori itu berhasil mengangkat harga CPO di pasar global. Diharapkan hal serupa juga terjadi ketika program ini ditingkatkan menjadi B30.

Hal serupa dikatakan Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono. Ia bilang, bahwa produksi minyak kelapa sawit sangat mencukupi untuk penambahan tersebut. “Kuncinya bukan di bahan baku, tapi di serapan pasar nantinya,” kata Joko.

Ia menambahkan, selama ini penyerapan biodiesel relatif bergantung pada sektor transportasi. Berkat aturan mandatori biodiesel 20% (B20) yang telah diterapkan untuk mengisi porsi BBM, penyerapan komoditas minyak nabati ini banyak fokus di sektor kendaraan. Maka dengan penambahan porsi menjadi 30%, otomatis pasar biodiesel bakal makin basah.

Dia bilang, saat ini baru sektor pembangkit listrik yang telah banyak menggunakan B30. Sementara alat berat di industri pertambangan tahun ini baru mulai menggunakan campuran biodiesel 15% (BI5). Untuk kereta api, penggunaan biodiesel sebanyak 5% (B5) sedang diuji coba. Maka penentu sukses tidaknya program B30 ini ditentukan kesiapan industri pengguna di dalam negeri.

Biodiesel merupakan produk turunan CPO. Dari target serapan biodiesel dalam negeri 3,5 juta kiloliter tahun ini, sebanyak 2,8 juta hingga 3 juta kiloliter ditujukan untuk Public Service Obligation (PSO) sementara 500.000 kiloliter akan diserap non PSO.

Tane Hadiyantono

 

Sumber: Harian Kontan

,

Pengusaha Sawit Desak Keringanan Pungutan Ekspor Minyak Goreng

 

 JAKARTA — Pemerintah didesak melonggarkan bea keluar atau pungutan ekspor pada produk turunan minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO), khususnya terhadap produk minyak goreng.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga menyebut, hal itu dibutuhkan untuk menangkal tren penurunan volume maupun nilai ekspor CPO selama ini.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) nilai ekspor CPO Januari—Mei 2018 mencapai US$8,37 miliar, atau turun dari periode yang sama tahun lalu yaitu US$9,92 miliar.

“Janjinya dulu setelah BPDPKS didirikan pada 2015, tarif pungutan ekspor sawit dan turunannya akan dievaluasi ulang, maksimal 2 tahun setelahnya. Namun, sampai sekarang tidak dilakukan,” katanya kepada Bisnis.com.

Dia menuturkan, pada awalnya para pengusaha sawit menolak besaran tarif pungutan ekspor tersebut. Akan tetapi, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) berdalih dana pungutan itu akan digunakan untuk subsidi biodiesel.

Namun, di tengah kondisi ekspor sawit yang melempem, Sahat berharap pemerintah mengubah kebijakan pungutan ekspor minyak goreng. Dia meminta agar tarif ekspor minyak goreng kemasan diturunkan dari US$20/ton menjadi US$2/ton.

Hal itu dilakukan agar produk turunan CPO tersebut bisa bersaing dengan produk buatan Malaysia yang dibebaskan dari bea ekspor. Tak hanya itu, insentif tersebut diyakini mampu mendorong minat pebisnis untuk mengekspor produk minyak goring dalam kemasan.

“Minat ekspor minyak [goring] kemasan kecil, sebab pungutannya tinggi, belum lagi biaya produksinya karena harus menghitung kemasaannya,” katanya.

Dia juga meminta pungutan untuk minyak goreng curah direvisi dari US$30/ton menjadi US$20/ton. Tujuannya untuk memberikan minat yang lebih besar kepada eksportir minyak goreng curah, sekaligus membantu mengurangi kelebihan stok dalam negeri.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan dan Keberlanjutan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Togar Sitanggang mengatakan saat ini minat pasar global terhadap produk minyak goreng kemasan cukup besar.

“Survei kami, negara seperti Vanuatu, Fiji dan sejumlah negara Afrika berminat sekali pada minyak sawit kemasan. Namun, suplai dari Indonesia terbatas karena jarang ada yang mau main di situ [minyak goreng kemasan], karena [pungutan ekspornya] mahal ,” ujarnya.

Dia pun melihat, pangsa pasar ekspor minyak goreng curah mulai terbatas. Pasalnya, negara pengimpor harus menyediakan tangki penampung untuk menerima produk tersebut. Negara pengimpor juga harus mengemas ulang minyak goreng curah tersebut.

Selain itu, optimalisasi produksi minyak goreng kemasan dapat menjawab keinginan pemerintah kepada para pengusaha kelapa sawit untuk mendiversifikasi produk serta menambah pasar baru di luar negeri.

 

Sumber: Bisnis.com

,

Keringanan Pungutan Dibutuhkan

JAKARTA – Pemerintah didesak melonggarkan pungutan ekspor produk turunan minyaksawitmentah (crude palm oil/ CPO), khususnya minyak goreng.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga menyebut, hal itu dibutuhkan untuk menangkal tren penurunan volume dan nilai ekspor CPO selama ini.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) nilai ekspor CPO Januari-Mei 2018 mencapai US$8,37 miliar, atau turun dari periode yang sama tahun lalu senilai US$9,92 miliar.

“Janjinya dulu setelah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa sawit (BPDPKS) didirikan pada 2015, tarif pungutan ekspor sawit dan turunannya akan dievaluasi utang, maksimal 2 tahun setelahnya. Namun, sampai sekarang tidak dilakukan,” katanya, Selasa (10/7).

Dia menuturkan, pada awalnya para pengusaha sawit menolak besaran tarif pungutan ekspor tersebut. Akan tetapi, BPDPKS berdalih dana pungutan itu akan digunakan untuk subsidi biodiesel.

Namun, di tengah kondisi ekspor sawit yang melempem. Sahat berharap pemerintah mengubah kebijakan pungutan ekspor minyak goreng. Dia meminta agar tarif ekspor minyak goreng kemasan diturunkan dari US$20/ton menjadi US$2/ton.

Hal itu dilakukan agar produk turunan CPO tersebut bisa bersaing dengan produk buatan Malaysia yang dibebaskan dari tarif ekspor. Tak hanya itu, insentif tersebut diyakini mampu mendorong minat pebisnis untuk mengekspor produk minyak goreng dalam kemasan.

“Minat ekspor minyak (go-rengl kemasan masih kecil, sebab pungutannya tinggi, belum lagi biaya produksinya karena harus menghitung kemasaan-nya,” katanya.

Dia juga meminta pungutan untuk minyak goreng curah direvisi dari US$30/ton menjadi US$20/ton guna menarik minat eksportir minyak goreng curah, sekaligus membantu mengurangi kelebihan stok dalam negeri.

Sementara itu. Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan dan Keberlanjutan Gabungan Pengusaha Kelapa sawit Indonesia (Gapki) Togar Sitanggang mengatakan saat ini minat pasar global terhadap produk minyak goreng kemasan cukup besar.

“Survei kami, negara seperti Vanuatu, Fiji dan sejumlah negara Afrika berminat sekali pada minyak sawitk emasan. Namun, suplai dari Indonesia terbatas karena jarang ada yang mau main di situ (minyak goreng kemasan], karena Ipungutan ekspornya) mahal ,” ujarnya.

Dia melihat, pangsa pasar ekspor minyak goreng curah mulai terbatas. Pasalnya, negara pengimpor harus menyediakan tangki penampung minyak goreng curah dan harus mengemas ulang sebelum didistribusikan.

 

 

Sumber: Bisnis Indonesia

Menggerakkan Kemandirian Ekonomi Pesantren

 

Kontak Santri Agribisnis Indonesia (Konsain) berupaya membangun kemandirian lembaga pendidikan, lembaga dawah, dan lembaga sosial melalui perkebunan sawit.

Ketua Umum Kontak Santri Agribisnis Indonesia (Konsain) KH Ali Cholil mengajak lembaga pendidikan seperti madrasah diniyyah, pesantren, organisasi massa seperti Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama, Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama, untuk menjadi anggota Konsain.

Pengasuh Pondok Pesantren Syaichona Cholil Balikpapan tersebut menjelaskan, Konsain didirikan untuk membangun sumber dana bagi lembaga pendidikan, lembaga dakwah dan lembaga sosial seperti pondok pesantren, madrasah, masjid, dan ormas-ormas Islam dan Badan Otonomnya, untuk kepentingan pendidikan, dakwah dan sosial se-Indonesia melalui perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Timur.

Untuk menjadi anggota Kosain, menurut dia, dengan cara berpartisipasi dalam kepemilikan saham di kebun tersebut. Satu saham seharga Rp 5.500.000. Angota yang menanam saham minimal satu pohon sawit seharga Rp 5.500.000 atau setara  10 % dari 1 hektar kebun sawit Konsain atau 10 saham = 100 %. Harga tersebut termasuk pemeliharaan pohon yang keuntungannya akan didapat enam tahun kemudian. Keuntungan tersebut diperuntukkan lembaga tersebut agar bisa mandiri.

“Satu saham kebun konsain atas nama lembaga atau ormas tersebut senilai 10 persen dari satu hektar kebun sawit yang ditanam dan terima hasil panen pada enam tahun kemudian dihitung sejak mendaftar,” seperti dikutip dari laman NU Online.

“Konsain atau Kontak Santri Agribisnis Indonesia lahir pada 2011 berdasarkan amanat  silaturahim ulama dan pengasuh ponpes se-Indonesia di Balikpapan. Tujuannya mengelola kemandirian (ekonomi) pesantren bersifat sosial,” kata Ustad Mohamad Syukron, Sekretaris Konsain, saat diwawancarai pada akhir April 2018.

Mohamad Syukron menjelaskan pemilihan sawit sebagai pengembangan bisnis Konsain karena kesesuaian iklim di Kalimantan Timur. Saat ini, lahan sawit yang sudah ditanam Konsain seluas 100 hektare, berada di Desa Di Desa Sukomulyo Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara. “Masih banyak lahan kami yang belum tertanam. Kendalanya modal untuk pembangunan kebun,” ujarnya.

Saat memulai penanaman pertama, dana yang dibutuhkan sekitarRp 30 juta per hektare sampai tanaman menghasilkan. Lantaran tidak punya dana besar, maka proses penanaman berjalan bertahap. Usta Supriadi, Pengurus Konsain, menceritakan ketika membuka kebun pertama kali, lahan dicangkul sendiri gotong royong bersama santri dan masyarakat. Pekerjaan membuka lahan bersifat swadaya dari masyarakat.

Syukron menuturkan sumber pendanaan Konsain berasal dari anggota. Saat ini, Konsain mempunyai  anggota dari kalangan pesantren, masjid, dan madrasah.  “Filosofi konsain sebagai bisnis santri yang mengandalkan kebarokahan. Anggota kami bukan dari perusahaan, melainkan pesantren dan masjid. Makanya, bisnis ini sifatnya sosial tidak semata profit,” tutur Syukron.

Kendati, banyak keterbatasan perkembangan Konsain mengarah bagus. Syukron menyebutkan Konsain berada di bawah entitas PT Santri Etam Nusantara. Pada akhir Januari 2018, pihaknya telah menyerahkan Sisa Hasil Usaha (SHU) perdana mencapai Rp 60 juta.

Berdasarkan Kajian PASPI, Kelapa sawit telah menjadi penyumbang devisa terbesar bagi Indonesia di sektor perkebunan. Keberadaan perkebunan kelapa sawit yang tersebar di 190 kabupaten telah memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah sentra tersebut. Peningkatan produksi CPO sebagai produk utama kelapa sawit berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah-daerah sentra sawit tersebut. Melalui peningkatan produksi CPO juga, memberikan manfaat sebesar 40% bagi masyarakat di luar perkebunan kelapa sawit dengan berkembangnya lembaga keuangan, perdagangan/restoran, hotel, transportasi, infrastruktur, dan sektor-sektor lain. Perkebunan kelapa sawit juga masih berpotensi dikembangkan melalui integrasi dengan tanaman atau ternak. Program integrasi tersebut akan meningkatkan kesejahteraan petani sawit rakyat karena memiliki penghasilan lain diluar produksi sawit.

 

Sumber: Sawitindonesia.com

Kunci Sukses Mendapatkan Benih Sawit Unggul Investasi Yang Sering Terlupakan

Pekebun umumnya hanya perlu menyisihkan 10-20 persen dari total modal investasinya untuk membeli benih sawit saat akan membangun kebun sawit. Namun jika tidak benar-benar mengunakan benih yang unggul dan bermutu maka pengeluaran yang kecil itu bisa berakibat merugikan investasi secara menyeluruh bagi si pekebun.

Ironisnya, di berbagai wilayah pengembangan sawit, banyak pekebun yang terlanjur mengunakan benih ilegal tidak bemutu. Alasanya karena benih itu ditawarkan dengan harga murah atau untuk memperolehnya cukup gampang. Namun, pekebun di kemudian hari hanya bisa menyesali keputusannya setelah mendapati produktivitas pertanamannya rendah. Produktivitas kebun tidak lebihdari 10 ton/TBS/Ha/tahun meskipun tanamannya sudah berumur 10 tahun atau bahkan tidak berbuah sama sekali.

Seorang petani mengaku hanya mengelurkan uang sebesar Rp. 200.000,00 untuk membeli kecambah asalan yang dijual seharga Rp. 1.000,00 per kecambah (asumsi per Ha dibutuhkan kecambah sebanyak 200 butir). Namun hingga tahun ke-10 produksi tanamannya hanya 8 ton TBS/Ha/Tahun. Jika harga jual TBS di tingkat petani adalah Rp. 1.000,00/Kg maka per hektar hanya akan memperoleh penghasilan hanya sebesar Rp. 8.000.000,00.

Sumber: Hendra Halomoan Sipayung, Tony Liwang

 

Sumber: Sawitindonesia.com

,

Pengusaha Usul Dibentuk Badan Khusus Sawit

 

Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) menilai industri sawit perlu dinaungi badan khusus. Upaya itu diyakini bisa membuat produksi sawit naik.

DIREKTUR Eksekutif GIMNI Sahat Sinaga mengungkapkan, industri sawit dalam negeri tak akan maju jika pemangku kebijakan masih tercecer di berbagai kementerian. Terbukti, program seperti penggalangan dana, promosi, atau peremajaan kelapa sawit (replanting) tidak maksimal.

“Malaysia bisa dengan cepat memutuskan kebijakan untuk mengikuti policy global, kalau kita nggak. Melihat hal itu. sawit perlu dikelola satu institusi. Nggak lagi di kehutanan, pertanian, perindustrian, nggak dimana-mana, biar satu badan khusus,” ujarnya kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Sahat menjelaskan, total luas perkebunan sawit di Indonesia mencapai 14 juta hektare (ha). Jika 90 persen dari 14 juta ha adalah tanaman menghasilkan, seharusnya produksi kelapa sawit bisa 50 juta ton per tahun. Faktanya, kebun yang ada saat ini hanya menghasilkan 42 juta ton per tahun.

“Dengan 42 juta ton pertahun, nilai bisnisnya mencapai 27 juta miliar dolar AS. Dengan kondisi seperti sekarang, menurut saya ini nggak optimal,” cetus Sahat.

Dia juga menyebut haluan bisnissawittelah berubah. Saat ini pelaku usaha harus berupaya melindungi volatilitas pasar dan kampanye hitamsawityang tengah gencar dilakukan beberapa negara. Di samping itu, Indonesia sangat minim dalam hal penelitian dan pengembangan (Research and Development/ RD).

Padahal, lanjut Sahat, seluruh produk turunan sawit punya nilai. Sebut saja biomassa, bioliquid, dan bionutrisi yang masing-masing memiliki nilai tambah ekonomi. “Ini yang menjadikan kita berpikir, kalau tercecer di mana-mana, tidak terkelola dengan baik. Merisaukan,” sesalnya.

Belum lagi urusan administrasi. Sahat membeberkan data sawit Indonesia paling amburadul dibandingkan negara lain. Misalnya jumlah pasti area sawit, produksinya dalam setahun, maupun produktivitasnya.

“Dulu ditangani satu pemerintahan, sekarang ditangani bupati dan lainnya. Giliran ada replanting, bupati nggak merasa. karena nggak ada dana khusus untuk mengelola itu. Siapa yang mengambil keputusan nggak ada.” tuturnya

Meski begitu. Sahat mengaku belum membicarakan ini dengan pemerintah. Sebab yang lebih tepat mengusulkan hal ini adalah Dewan sawit Indonesia (DSI). “Seharusnya dalam pembentukan organisasi yang sedang berjalan, dewan sawit harus memilih figur yang dekat dengan pemerintah,” katanya.

Sahat mengatakan, dana operasional badan khusus sawit tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Anggaran operasionalnya bisa didapat dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa sawit (BPDPKS).

“Keuntungannya. Pertama, kita bisa cepat mengambil keputusan strategis dari isu dunia. Kedua, fokus untuk mengembangkan penelitian agar nilai tambah lebih baik.” tukas Sahat.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono mengatakan, Indonesia masih kukuh menjadi negara produsen minyak sawit terbesar di dunia dengan total produksi tahun 2017 sebesar 42,04 juta ton. Dari total produksi tersebut, sekitar 31,05 juta ton terserap di pasar ekspor.

“Dengan produksi dan ekspor sebesar itu, minyak sawit adalah komoditas penyumbang devisa terbesar yang mencapai 22.9 miliar dolar AS,” kata Joko.

Anggota Komisi VI DPR Nasri 1 Bahar masih mempelajari tujuan pendirian badan khusus tersebut. Jangan sampai badan sawit malah menambah beban negara.

 

Sumber: Rakyat Merdeka