Tata Kelola Perkebunan Kelapa Sawit Di Lahan Gambut Diatur Undang-Undang

 

Pemanfaatan lahan gambut untuk kegiatan pertanian termasuk kegiatan perkebunan kelapa sawit sudah lama berlangsung di Indonesia. Bahkan, kebun-kebun sawit pertama yang dibangun di Indonesia pada zaman kolonial yakni di pesisir timur Sumatera Utara dan Aceh (saat ini sekitar 100 tahun), sebagian merupakan kebun sawit dilahan gambut. Artinya manajemen dan teknologi budidaya kebun sawit dilahan gambut telah lama diketahui dan dilaksanakan di Indonesia.

Untuk pengembangan kelapa sawit di lahan gambut, Indonesia telah memiliki kebijakan nasional yakni Undang-Undang Perkebunan (UU No. 39/2004) dan Undang-Undang Pengelolaan dan Pelestrian Lingkungan Hidup (UU No. 32/2009) yang kemudian diterjemahkan dalam Peraturan Pemerintah No. 57/2016 (perubahan atas PP No. 71/2014) tantang Perlindungan Ekosistem Lahan Gambut. Khusus untuk perkebunan kelapa sawit telah dituangkan dalam Permentan No. 14/2009 Tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut untuk budidaya kelapa sawit. Selain itu, pada level perusahaan yang melakukan budidaya kelapa sawit di lahan gambut juga memiliki pedoman kultul teknis dan manajemen kebun sawit di lahan gambut.

Dengan demikian tududhan bahwa Indinesia tidak memeiliki tata kelola perkebunan kelapa sawit di lahan gambut adalah tidak benar. Tentu saja masih perlu diperbaiki terus menerus khususnya pada level implementasi.

Sumber : Mitos vs Fakta, PASPI 2017

 

Sumber: Sawitindonesia.com

Selain Kereta Api, Alat Tambang Juga Mau Pakai Biodiesel

 

Jakarta – Penggunaan biodiesel sebagai Bahan Bakar Nabati (BBN) akan diperluas. Biodiesel rencananya dipakai untuk alat berat pertambangan dengan formula B10.

Langkah ini diharapkan bisa meningkatkan konsumsi biodiesel hingga 3,5 juta kiloliter (KL) di tahun ini. Angka ini meningkat dibandingkan konsumsi biodiesel tahun lalu di level 2,9 juta kiloliter.

Rencana perluasan konsumsi biodiesel ke alat berat pun pertambangan sudah dikomunikasikan kepada pelaku industri dan penyedia alat berat.

“Perluas ke sektor tambang udah dilakukan di beberapa rapat koordinasi ke penambangnya maupun penyedia alat-alat berat untuk mencari titik bisanya berapa menggunakan B berapa apa B20 bisa dilakukan penuh,” kata Dirjen EBTKE Kementerian ESDM Rida Mulyana di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (20/3/2018).

Rida memperkirakan ada penambahan konsumsi biodiesel hingga 400.000 KL di tahun ini karena adanya konsumsi B5 untuk kereta api dan B10 yang direncanakan untuk alat berat pertambangan. Saat ini tengah dilakukan uji coba B5 untuk kereta api dan diperkirakan rail test ini memakan waktu enam bulan sejak awal tahun 2018.

“Nambahnya kalau hanya KAI B5 dan pertambangan B10 nambah 400.000 biodiesel tahun ini,” tutur Rida.

Pihaknya pun berharap ada satu formula biodiesel yang sama yang dapat dikonsumsi semua jenis mesin kendaraan, sehingga produksi biodiesel dilakukan dalam satu tangki yang sama oleh masing-masing produsen.

“Ada pemikiran nanti ada satu produk dijual Pertamina ke semua industri menggunakan B berapa tapi harus diterima semua dengan harga yang masih seolah-olah beli Solar,” kata Rida.

Saat ini, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) membayarkan selisih harga solar dengan biodiesel per liter kepada produsen biodiesel. Saat ini, selisih harga yang dibayarkan di kisaran Rp 2.800-Rp 2.900 per liternya dan dikalikan dengan junlah produksi biodiesel oleh produsen.

“Beda antara HIP (Harga Indeks Pasar) biodiesel sama Solar kurang lebih Rp 2.900 di bawah Rp 3.000 itu kan lumayan,” ujar Rida.

Rida memperkirakan selisih harga yang dibayarkan oleh BPDPKS terhadap penambahan volume produksi biodiesel hingga 400.000 KL tahun ini mencapai Rp 1,2 triliun. Angka tersebut didapatkan dengan mengakumulasikan selisih harga biodiesel dengan harga jual hampir Rp 3.000 per liter dengan tambahan volume 400.000 KL untuk kereta api dan alat pertambangan.

“Kalau Rp 3.000 dikalikan 400.000 KL kan Rp 1,2 triliun,” kata Rida.(ara/dna)

 

Sumber: Detik.com

Kemitraan Sawit Bisa Dicontoh Komoditas lain

 

 

NUSA DUA – Dikatakan Menko Perekonomian Darmin Nasution, pola kemitraan antara perkebunan besar dengan perkebunan rakyat dalam industri kelapa sawit dapat menjadi model yang dapat dicontoh komoditas lain. “Kita harus bisa membuat kelapa sawit sebagai satu model, bahwa kerja sama antara perkebunan rakyat dan perkebunan besar ternyata sangat penting,” katanya disela-sela acara 13th Indonesian Palm Oil Conference 2017 yang dihadiri InfoSAWIT .

Namun demikian Darmin juga mengingatkan dalam membantu pengembangan perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh petani tidak melulu dengan mengundang perkebunan kelapa sawit swasta besar, melainkan bisa dengan mengedepankan kemitraan.

Darmin mengakui, Indonesia telah banyak menghasilkan produk perkebunan seperti sawit, karet, coklat, kelapa, rempah-rempah dan lainnya. Hanya saja ada satu yang menarik pada pengembangan komoditas kelapa sawit, lantaran komoditas ini memiliki mekanisme pengembangan yang sudah berjalan dengan baik, selain adanya pola kemitraan, misalnya ketersediaan bibit sawit unggul.

Mesti diakui, adanya perkebunan besar telah menjadi pendorong terjadinya pola kemitraan, tanpa perkebunan besar, tutur Darmin, kemitraan tersebut tidak bisa berjalan. “Pola ini dilakukan lantaran perlunya ketersediaan bibit sawit unggul, pengelolaan perkebunan yang baik, dan sebagainya,” katanya. (T1)

 

Sumber: Infosawit.com

Luhut Disarankan Segera Temui Parlemen Uni Eropa Bahas Larangan Biodiesel 

 

 

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengaku telah menerima banyak masukan usai bertemu dengan 20 duta besar negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa, Senin (19/3/2018). Masukan yang dimaksud mengenai upaya negosiasi Indonesia terhadap rencana pembatasan penggunaan produk turunan crude palm oil (CPO) berupa biodiesel, beberapa tahun mendatang. “Tadi bagus, mereka menyarankan banyak hal agar kami bisa lobi parlemen Uni Eropa, mereka minta kalau bisa minggu pertama April sudah bisa ketemu parlemen Uni Eropa karena waktunya mendesak,” kata Luhut saat ditemui di gedung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Jakarta Pusat, Senin sore.

Luhut sebelumnya sudah mengungkapkan bahwa pihaknya akan segera menegosiasikan hal tersebut dengan langsung ke Eropa untuk bertemu pihak terkait yang membidangi soal ini.

Salah satu yang akan disampaikan Luhut nanti adalah tentang penerapan perkebunan kelapa sawit ramah lingkungan yang sudah diterapkan di Indonesia. Adapun sebelumnya, Parlemen Uni Eropa dalam voting tanggal 18 Januari menyetujui proposal UU energi terbarukan yang di dalamnya termasuk melarang penggunaan minyak sawit atau CPO untuk biodiesel mulai tahun 2021. Pelarangan dilakukan karena Uni Eropa menilai CPO masih menimbulkan banyak masalah, dari deforestasi, korupsi, pekerja anak, sampai pelanggaran HAM.

Sumber: Kompas.com

Undang-Undang Mengatur Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (Selesai)

 

Dengan kata lain,  perkebunan kelapa sawit Indonesia telah memiliki kebijakan dan tata kelola perkebunan kelapa sawit berkelanjutan. Bahkan baru kelapa sawit yang memiliki sistem dan tata kelola berkelanjutan yang demikian diantara ribuan komoditi/produk di Indonesia, dan mungkin juga dari jutaan komoditi/produk di seluruh dunia.

Kebijakan dan Tata Kelaola Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan di Indonesia
Regulasi/Kebijakan Tentang
PP 47/2012 Tanggung Jawab Sosisal dan Lingkungan Perseroan Terbatas
PP 28/2004 Keamanan, Mutu dan Gizi Panggan
PP 69/1999 Label dan Iklan Pangan
PP 57/2016 Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut
PP 27/2012 Izin Lingkungan
PP 28/2011 Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
PP 11/2010 Penerbitan Tanah Terlantar
PP 10/2010 Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan
PP 41/1999 Pengendalian Pencemaran Udara
PP 8/1999 Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar
PP 7/1999 Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa
PP 40/1996 HGU, Hak Milik, Hak Pakai Atas Tanah
PP 44/1995 Pembenihan Tanaman
PP 14/1993 Penyelengaraan Jamsostek
PP 31/2009 Perlindungan Wilayah Geografis Penghasil Produk Perkebunan Spesifik
PP 51/2007 Indikasi Geografis
PP 8/2001 Pupuk Budidaya Tanaman
PP 85/1999 Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Racun
PP 6/1995 Perlindungan Tanaman
PP 7/1973 Pengawasan Atas Peredaran Penggunaan Pestisida
No. 33/Permentan/O.T 140/7/2006 Revitalisasi Perkebunan
No. 98/ Permentan/Q.T 140/9/2013 Pedoman Izin Usaha Perkebunan
No. 58/Permentan/OT.140/2/2009 Sistem Standarisasi Nasional Pertanian/Perkebunan
No. 07/Prementan/OT.140/2/2009 Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan
No. 14/Permentan/OT.110/2/2009 Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut Untuk Budidaya Kelapa Sawit
No. 11/Permentan/OT. 140/3/2015 Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO)
No. 87/M-IND/PER/12/2013 Pemberlakuan Standar Nsional Indonesia (SNI) Minyak Goreng Sawit Secara Wajib
No. 382/MENKES/PER/VI/1989 Pendaftaran Makanan
No. 1496.1/Kpts/OT.100/10/2003 Klasifikasi Perusahaan Perkebunan
No. 633/Kpts/OT.140/10/2004 Pedoman Kriteria dan Standarisasi Klasifikasi Kimbun
No. 75/M-IND/PER/7/2010 Pedoman Cara Berproduksi Pangan Olahan yang Baik (GNP)

 

Sumber: Mitos vs Fakta, PASPI 2017

 

Sumber: Sawitindonesia.com

PPKS Medan Jual 22,42 Juta Benih

 

MEDAN – Penjualan benih kelapa sawit Pusat Penelitian Kelapa sawit Indonesia atau PPKS Medan, Sumatra Utara, tahun lalu tercatat mencapai 22,42 juta kecambah.

Direktur PPKS Medan Hasril Hasan Siregar mengatakan meskipun ada penurunan dibandingkan dengan 2011 hingga 2013, penjualan benih sawit PPKS selama 2015-2017 tercatat paling tinggi di dalam negeri.

“Kalau penjualan benih PPKS pada 2012 sempat mencapai 40,26 juta butir, pada 2015 tinggal 26,92 juta butir, 2016 sebanyak 20.02 juta dan 2017 sebanyak 22,42 juta butir. Pada 2017, penjualan benih kelapa sawit secara nasional mencapai 8229 juta butir,” katanya seperti dikutip Antara, Sabtu (17/3).

Hasril menambahkan, PPKS terus berupaya meningkatkan produksi dan penjualan benih sawit di dalam negeri.

Apalagi potensi penjualan semakin besar sejak ada program peremajaan tanaman sawit petani oleh pemerintah.

Pada 2018, Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian dengan dukungan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa sawit merencanakan mendanai peremajaan 185.000 hektare kebun sawit petani lagi dengan kebutuhan sekitar 30 juta benih.

Menurut Hasril, tahun ini benih kelapa sawit di pasar nasional diprediksi terserap sekitar 105 juta-110 juta kecambah. “Pasar kami selama ini 50% untuk rakyat termasuk replanting, sisanya perusahaan swasta dan BUMN,” tambahnya.

Terkait imbauan untuk melakukan penyemaian paling lambat hingga 31 Maret 2018, menurutnya agar kecambah tersebut sudah bisa disebarkan dalam bentuk benih siap tanam pada Desember nanti. Pasalnya, pembesaran kecambah untuk bisa menjadi bibit siap tanam memerlukan waktu hingga 9 bulan, dan petani biasanya tidak membeli kecambah melainkan bibit siap tanam.

Sebelumnya, Kementerian Pertanian meminta agar para produsen bibit bisa ikut berkontribusi dalam program replanting yang didanai oleh BPDP. Para pelaku industri sawit diminta untuk bisa melakukan transplanting atau pemindahan bibit ke polybag paling lambat 31 Maret.

 

Sumber: Bisnis Indonesia

Undang-Undang Mengatur Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (Bagian I)

 

 

Sejak awal pemerintah telah meletakan dasar-dasar kebijakan pengelolaan pembangunan nasional termasuk sektor perkebunan kelapa sawit. Kebijakan nasioanal yang dimaksud berupa Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah yang menyangkut mulai dari kebijakan tata kelola ruang, lahan, teknologi, manajemen, sumber daya manusia, lingkungan, produk dan lain-lain.

Bagaimana mekanisme perolehan lahan untuk perkebunan telah diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman, Undang-undang tata Ruang, Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Perkebunan dan Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Demikian juga bagaimana menggunakan input dalam perkebunan juga telah diatur dalam Peraturan Pemerintah antara lain tentang Pestisida, Bibit, Alat dan Mesin Pertanian dan lain-lainnya. Khusus untuk prinsip-prinsip, standard dan indikator perkebunan kelapa sawit di Indonesia dikenal sebagai ISPO (Indonesia Sustainable Plam Oil) yang diatur dalam Permentan No. 11/Permentan/OT.140/3/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO) yang bersifat wajib (Mandatory). Selain itu juga ada sertifikasi suksrela yakni RSPO (Rountable Sustainable Palm Oil).

Sumber: Mitos vs Fakta, PASPI 2017

 

Sumber: Sawitindonesia.com

Perusahaan Sawit Siap Antisipasi Pencegahan Kahutla

 

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) yang menyampaikan perkirakan kondisi cuaca di 2018 lebih basah dibandingkan pada 2015 lalu. Kepala  BMKG Dwikorita Karnawati menjelaskan pada Mei hingga Agustus 2018, Indonesia memasuki musim kering namun tidak merata. Kemudian, dilanjutkan musim hujan secara merata di seluruh wilayah Indonesia pada Oktober hingga Desember. Sementara itu, hingga Mei, cuaca dikategorikan dalam kondisi weak La Nina. Sehingga potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tetap ada dan harus diantisipasi sejak dini.

Menurut Rita, sebagian wilayah di Sumatera, Jawa dan Kalimantan, pada bulan Maret telah memasuki puncak musim kering. Untuk itu, potensi hutan terbakar tetap ada dan harus diantisipasi.

Seperti diketahui, pulau Jawa dan Sumatera sebagai pulau yang banyak beroperasi perusahaan perkebunan kelapa sawit. Pada 2015 lalu terjadi kebakaran hutan dan lahan sehingga banyak pihak yang terdampak baik perusahaan dan masyarakat yang ada di sekitar dan mengalami kerugian yang cukup signifikan.

Sementara itu, Deputi Bidang Meteorologi BMKG Mulyono Prabowo mengingatkan potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla)  masih ada. Kendati demikian, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLH) untuk antisipasi pencegahan.”Antisipasi dini harus tetap ada, sehingga saat memasuki kemarau, kebakaran tidak meluas,” kata Prabowo.

Ketua Bidang Agraria dan Tata Ruang GAPKI periode 2015-2028, Eddy Martono mengatakan jika terjadi kebakaran cukup besar, butuh minimal satu tahun untuk mengembalikan kondisi kebun. Dan, memastikan, perusahaan-perusahaan yang menjadi anggota GAPKI siap mengantisipasi dampak musim kering dengan perlengkapan yang dibutuhan dalam pencegahan karhutla.

“Tahun ini, pihaknya lebih siap, setelah belajar dari pengalaman pada 2015. Perusahaan perkebunan kelapa sawit juga berkomitmen membantu pemerintah dan masyarakat mencegah karhutla. Terbukti, pada 2016-2017 kebakaran yang terjadi berhasil ditangani sehingga tidak meluas,” ujar Eddy.

(Robi Fitrianto)

 

Sumber: Sawitindonesia.com

Jokowi Dan Sawit

Penandatanganan prasasti tugu plasma nutfah sawit menjadi bukti keberpihakan Presiden Jokowi terhadap komoditas penyumbang devisa terbesar bagi negara. Keberpihakan ini juga ditunjukkan melalui surat resmi yang dikirim pemerintah kepada otoritas Uni Eropa supaya menolak usulan Parlemen Uni Eropa terkait penghapusan kelapa sawit sebagai bahan baku biodiesel. Langkah ini mendapatkan pujian dari pelaku industri dan petani yang merasa gerah dengan manuver parlemen Eropa tadi.

Walaupun mendapatkan tekanan hebat di dalam negeri, kelapa sawit tetap memberikan kontribusi besar bagi pemerintah dan rakyat Indonesia. Tahun lalu, devisa ekspor sawit mencapai Rp 290 triliun, sebuah angka tertinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Sawit juga membantu pemerintah dalam bidang kedaulatan energi terbarukan. Kebijakan mandatori biodiesel berjalan lancar tanpa hambatan yang menjadikan Indonesia sebagai pengguna terbesar biodiesel di dunia.

Majalah Sawit Indonesia Edisi 15 Maret 2018 mengulas peranan PT Sandabi Indah Lestari bagi perekonomian Bengkulu. Perusahaan nasional ini menggerakkan ekonomi Bengkulu melalui perputaran uang yang mencapai Rp 6 miliar setiap bulan. Dengan kehadiran PT Sandabi, wilayah di sekitar perkebunan mampu berkembang dan mengentaskan kemiskinan di pedesaan.

H.Soenarto, Presiden Direktur PT Sandabi Indah Lestari menceritakan bisnis sawit yang digelutinya karena ajakan teman. Walaupun dalam perjalanannya, dia berjalan sendiri membangun perusahaan karena banyak tantangan membangun kebun. Setelah 20 tahun lamanya, kini PT Sandabi Indah Lestari sudah berkembang dan mampu menghidupo 1.500 pekerja.

Pembaca, kami harapkan edisi ini memberikan nilai tambah dari aspek informasi dan pengetahuan. Tak lupa, kami harapkan saran dan masukan dari pembaca untuk kemajuan majalah kami.

Indonesia Siap Negosiasi dengan India

 

Jakarta: Pemerintah Indonesia bakal bertemu dengan Pemerintah India untuk bernegosiasi terkait rencana Negeri Hindustan tersebut menaikkan tarif bea masuk bagi impor minyak kelapa sawit (CPO) hingga tiga kali lipat.

Menko Perekonomian Darmin Nasution mengaku dirinya telah meminta Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita untuk bicara dengan pihak India. Sebab CPO menjadi salah satu komoditas ekspor terbesar Indonesia.

“Kita sedang mencoba sebenarnya minta Menteri Perdagangan bicara dulu. Kesannya sebagai sesama negara emerging (berkembang) ngomong dulu lah,” kata Darmin, di Kemenko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Jumat, 16 Maret 2018.

Kenaikan bea masuk CPO salah satunya dikarenakan oleh Indonesia yang mengalami defisit perdagangan dengan India. Sebenarnya, dalam memberi keadilan atau kesamaan nilai perdagangan, India berupaya untuk menjajakan barangnya ke Indonesia dengan mengingatkan Indonesia agar mengimpor barang asal India seperti daging dan beras.

“Karena memang surplusnya besar sekali dengan India,” tutur Darmin.

Oleh karenanya, lanjut Mantan Gubernur Bank Indonesia ini, untuk mencari solusi terbaik kedua belak pihak memang harus duduk bersama. “Ya kita harus bicara dulu lah,” jelas dia.

Berdasarkan data BPS terkait neraca perdagangan nonmigas, pada Januari-Februari, Indonesia mengalami surplus ke India sebesar USD1,33 miliar. Sementara itu, ekspor sawit Indonesia ke India saat ini dikenakan tarif impor  sebesar 7,5 persen hingga 15 persen, dengan tarif untuk produk turunan sawit sebesar 15-25 persen.

Tantangan menjadi kian berat ketika Pemerintah India berencana menambah tarif kepabeanan sebesar 45 persen untuk produk sawit dan 54 persen untuk produk turunan sawit.

 

Sumber: Metrotvnews.com