Komoditas Strategis, Sawit Harus Dilindungi

 

 

Sejumlah kalangan mendukung langkah Badan Legislasi (Baleg) DPR yang memasukan RUU Perkelapasawitan ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2018. Sebagai komoditas strategis nasional, kelapasawitlayak dilindungi negara melalui sebuah regulasi dalam bentuk undang-undang (UU).

Anggota Komisi IV DPR, Hamdhani, mengatakan, ada beberapa alasan utama pentingnya dibentuknya RUU Perkelapasawitan. Menurutnya, selain sebagai komoditas strategis nasional yang perlu dilindungi, keberadaan UU ini juga akan melindungi kepentingan petani sawit. “Harus ada payung hukum khusus, hak-hak petani mestinya dilindungi, karena di perkebunansawittidak hanya dilakukan oleh pengusaha besar tapi juga ada para petani, baik plasma maupun petani mandiri,” ujar Hamdhani, di Jakarta, Kamis (21/12).

Hamdhani mengungkapkan,sawitsaat ini telah menjadi industri besar yang menyerap sekitar 30 juta tenaga kerja, baik langsung maupun tidak langsung. Bahkan, sejak 2016, komoditas ini memberikan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional sebesar Rp 260 triliun.

Kontribusi Besar

Jumlah ini menempatkan sawit sebagai komoditas yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDB nasional, melampaui sektor pariwisata serta minyak dan gas bumi (migas). Karena itu, lanjut Hamdhani, pemerintah sebaiknya mendukung RUU ini. Jika tidak dibuatkan UU khusus ini, lambat laun industri sawit akan tergerus oleh komoditas sejenis yang dihasilkan negara asing.

“Eropa dan Amerika toh juga mati-matian melindungi komoditas rapeseed, bunga matahari, canola, dan kedelai mereka. Mereka kan selama ini yang melakukan kampanye negatif terhadapsawitkita,” ucap legislator dari daerah pemilihan Kalimantan Tengah ini.

Dia menegaskan, dalam UU. khusus ini juga mengamanatkan badan khusus yang mengatur soal sawit dari hulu hingga hilir. Adanya badan khusus ini akan memudahkan pemerintah dalam mengatur industri yang telah terbukti menjadi penopang perekonomian nasional.

Menurutnya, saat ini industri sawit diurusi oleh banyak kementerian/lembaga negara. Ironisnya, kebijakan di antara kementerian/lembaga tersebut saling bertolak belakang dan tumpang tindih. Dalam RUU Perkelapasawitan, pihaknya akan memperjuangkan adanya dana bagi hasil bagi daerah penghasil sawit.

 

Sumber: Suara Pembaruan

Sumsel Perlu Remajakan Sawit Lebih Luas

 

Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Bambang mengatakan Sumatera Selatan harus meremajakan perkebunan kelapa sawit lebih luas lagi karena daerah ini cukup siap dan sudah berhasil melaksanakan.

Sebab Pemerintah Pusat menargetkan peremajaan kebun kelapa sawit atau replanting seluas 1,8 ribu hektare. Sumsel harus ambil bagian lebih luas lagi, kata Dirjen saat rapat koordinasi bidang perkebunan di Palembang, Kamis.

“Apalagi Sumsel telah berhasil melaksanakan peremajaan sawit di Kabupaten Musi Banyuasin sehingga program tersebut harus dimaksimalkan lagi,” katanya.

Menurut dia, replanting perkebunan karet merupakan program nasional dan mulai dilaksanakan pada 2017 yang dibuka langsung Presiden Joko Widodo di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumsel, belum lama ini.

Untuk Sumsel sendiri ada sekitar 4.800 Ha yang diremajakan, kemudian di Sumatera Utara tercatat 9.000 Ha. Jadi pada 2018 Sumsel harus lebih luas dibanding dengan provinsi lainnya, kata dia.

Sehubungan dengan itu Sumsel harus bergerak cepat supaya program peremajaan sawit pada 2018 dapat ditingkatkan lagi.

Dia meminta agar segera melakukan koordinasi dan mengikutsertakan semua pihak seperti masyarakat dan anggota TNI agar program pemerintah pusat tersebut berjalan lancar.

“Mulai sekarang ajukan saja usulan peremajaan tersebut supaya pemerintah pusat dapat membantu terutama dalam merealisasikan pengadaan bibit unggul,” kata dia.

Program peremajaan sawit itu guna meningkatkan daya saing dan pertumbuhan perekonomian masyarakat sehingga itu harus disukseskan.

 

Sumber: Antaranews.com

,

Kebijakan HET akan Berlanjut di 2018

 

 

JAKARTA. Kementerian Perdagangan (Kemdag) mengaku akan melanjutkan langkah intervensi harga pangan pada tahun depan. Caranya adalah dengan mempertahankan aturan Harge Eceran Teringgi (HET) untuk sejumlah bahan pangan tertentu.

Tahun ini untuk menstabilkan harga pangan, Kemdag memberlakukan HET untuk beberapa komoditas. HET beras yang dipatok Rp 9.450 per kilogram (kg), daging sapi beku Rp 80.000 per kg, gula kemasan Rp 12.500 per kg, dan minyak goreng kemasan sederhana Rp 11.000 per kg.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengklaim, kebijakan HET sepanjang tahun ini cukup berhasil. Buktinya, harga komoditas yang diatur dengan instrumen HET masih stabil.

Untuk itu, kata Enggar, tahun depan pemerintah akan melanjutkan kebijakan HET untuk komoditas yang sudah diatur di 2017. “Sementara empat komoditas itu yang akan diatur HET-nya,” ujarnya, Kamis (21/12).

Klaim keberhasilan pengendalian harga pangan juga dikatakan oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto. Dia bilang meski pengendalian harga pangan dengan kebijakan HET di tahun ini cukup baik, namun pemerintah perlu mengevaluasi kebijakan HET untuk beras.

“Kalau HET-nya bermanfaat bisa diteruskan, tapi kalau kurang bermanfaat ya mungkin perlu perlu ditengok lagi, karena ada indikasi harga beras medium masih di atas HET. Itu yang mesti ditelusuri apakah ada permasalahan stok atau yahg lala, 1 jelasnya.

Ekonom Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhi-ma Yudhistira menilai, angka HET beras medium sepanjang tahun ini belum bisa dipenuhi. Terutama di tingkat pedagang pasar tradisional. Karena itu, demi menekan harga sesuai HET pemerintah mengambil jalan cepat dengan impor.

“Saya pikir mekanismenya jangan hanya di hilir yang hanya menakuti pedagang. Yang harus dilakukan bukan hanya penerapan HET, tapi juga pembenahan problem pertanian struktural. Karena pengendaliannya dari sisi hilir

saja tanpa meningkatkan produktivitas hulu, berarti hanya terbantu dari purchasing power, “jelas Bhima.

Untuk tahun depan, menurut Bhima pemerintah perlu melakukan mengevaluasi kebijakan pengendalian harga pangan. Lantaran bisa jadi kepentingan produsen menjadi tertekan dan hanya berpihak pada konsumen.

Pemerintah, kata Bhima, juga perlu mewaspadai ancaman cuaca buruk yang akan berampak pada penurunan produksi pangan. Sebab jika stok pangan tak cukup, akan percuma bila kebijakan HET diteruskan.

 

Sumber: Harian Kontan

RI Berpeluang Rebut Pasar Ekspor Kelapa Sawit ke Chile

 

 

JAKARTA – Indonesia berpeluang merebut pasar ekspor sawit di Chile setelah kedua negara menyepakati perjanjian perdagangan pada awal bulan ini.

Berdasarkan data Trade Map, Chile mengimpor 15.439 ton komoditas minyak sawit dan turunannya serta 6.728 ton minyak sawit mentah pada 2016. Dari jumlah tersebut, Malaysia tercatat memasok 4.078 ton minyak sawit dan turunannya.

Sementara itu, Trade Map tidak mencatat adanya ekspor RI ke Chile untuk minyak sawit mentah maupun produk turunannya pada 2016. Indonesia tercatat mengekspor komoditas tersebut pada 2015 dengan volume hanya 20 ton.

Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional (PPI) Kementerian Perdagangan (Kemendag) Iman Pambagyo menjelaskan Indonesia berpeluang melakukan penetrasi ekspor komoditas kelapa sawit ke Chile setelah kedua negara meneken Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA). Pasalnya, komoditas tersebut akan dibebaskan dari pengenaan bea masuk.

Dia menampik Indonesia kalah bersaing dari Malaysia yang lebih dulu melakukan ekspor minyak sawit ke negara tersebut. Menurut Iman, saat ini volume perdagangan komoditas itu antara Chile dengan Negeri Jiran masih sangat kecil.

“Malaysia memang duluan masuk ke sana, tapi entah kenapa mereka [Chile] terlihat ingin membuat kesepakatan dengan Indonesia sebagai negara ASEAN terbesar. Jadi, peluangnya sangat besar,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (21/12/2017).

Seperti diketahui, Indonesia-Chile Comprehensive Economic Partnership Agreement (IC-CEPA) ditandatangani pada Kamis (14/12), di Santiago, Chile, oleh Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dan Menteri Luar Negeri Chile Heraldo Munoz. Beberapa produk Indonesia yang mendapat pengurangan tarif signifikan dalam IC-CEPA, antara lain otomotif, alas kaki, furnitur, perhiasan, minyak sawit dan turunannya, kertas, tekstil dan produk tekstil, produk perikanan, kopi, teh, ban, biofuel, serta peralatan militer.

Di sisi lain, Indonesia akan menghapus bea masuk menjadi 0% di 9.308 pos tarif bagi produk asal Chile serta memberikan pengurangan tarif sebesar 25%-50% untuk 590 produk lainnya. Kesepakatan tersebut akan dimulai dengan menjalankan poin Trade in Goods (TIG), sedangkan pembahasan perdagangan jasa bakal dilanjutkan pada 2018.

 

Sumber: Bisnis.com

Indonesia Raja CPO Dunia

 

 

Banjarmasin- Direktur Eksekutif PASPI (Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute) Dr Tungkot Sipayung mengatakan saat ini Indonesia merupakan raja CPO dunia seiring terus meningkatnya luasan tanaman sawit nasional.

Menurut Sipayung pada workshop jurnalistik dengan tema “Jurnalis Menguak Fakta dibalik Industri Kelapa Sawit” di Banjarmasin, Rabu, saat ini kesadaran masyarakat dan pemerintah tentang manfaat perkebunan sawit semakin meningkat.

Seiring dengan meningkatnya kesadaran dan fakta manfaat perkebunan sawit bagi kesejahteraan masyarakat tersebut, maka pertumbuhan perkebunan sawit juga melaju cukup cepat.

Sebelumnya, tambah Sipayung dihadapan 50 jurnaslis peserta workshop, luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia hanya 300 ribu hektare dan kini menjadi 11 juta hektare.

Potensi perkebunan sawit Indonesia yang luar biasa besar tersebut, tambah dia, membuat berbagai negara penghasil perkebunan di luar sawit atau penghasil minyak nabati nonsawit antara lain kedelai, bunga matahari dan lainnya, merasa terancam.

Karena, keberadaan sawit dikhawatirkan akan menggantikan bahan baku industri yang sebelumnya berasal dari kedelai dan lainnya, dengan kelapa sawit yang secara ekonomi jauh lebih murah dan menguntungkan.

“Melihat potensi tersebut, akhirnya banyak negara-negara yang mengeluarkan kampanye hitam tentang bahaya perkebunan sawit terhadap lingkungan,” katanya seperti dilansir Antara.

Kampanye hitam tersebut, tambah dia, sempat mempengaruhi masyarakat Indonesia, sehingga terjadi kontra terhadap perkebunan sawit.

Namun kini, setelah sawit terbukti mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan berbagai kekhawatiran tentang sawit tidak terbukti secara menyeluruh, pertumbuhan perkebunan sawit semakin luar biasa.

“Sejak tahun 2011, akhirnya Indonesia menjadi raja CPO dunia, dan kini Indonesia menuju sebagai raja “Oleo food” dunia, yaitu produsen minyak goreng, mentega, cokelat, farmasi dan lain-lain terbesar dunia.

Pertumbuhan produksi CPO nasional pada 2016 mencapai 33,5 juta ton dan mampu menyumbang untuk penerimaan negara dari bea keluar minyak sawit sebesar Rp111,6 triliun.

Selain itu, Indonesia juga bakal menjadi raja “oleokimia” dunia, yaitu produsen sabun, detergen, shampoo, pelumas, bioplastik dan lainnya, juga raja “biofuel” dengan industri, biodiesel, bioethanol, bioavtur dan lainnya.

Saat ini, tambah dia, pemerintah bersama pengusaha, sedang mempersiaphakan, untuk hilirisasi berbagai produk dari kelapa sawit tersebut.

“Saat ini, kita baru sebagai raja CPO, karena hilirisasi yang kita lakukan belum maksimal, tetapi pada 2045, semua cita-cita tersebut, akan terlaksana,” katanya.

 

Sumber: Industry.co.id

,

Pengusaha Dorong Program B30 Dikebut

 

Pengusaha mendorong pemerintah untuk mengebut penerapan program pencampuran biodiesel ke solar 30 persen (B30). Kebijakan ini akan membantu penyerapan biodiesel lokal.

DIREKTUR Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (Gimni) Sahat Sinaga mengatakan, dengan penerapan B30 akan membantu industri sawit nasional. Sebab, kebijakan ini akan meningkatkan pemakaian biodiesel domestik.

Menurut Sahat, saat ini serapan biodiesel di pasar domestik cuma 27 persen dari total produksi. Jumlah tersebut sudah termasuk dengan biodiesel untuk program B20.

Dengan program B30, maka serapan domestik akan naik dari 27 persen menjadi 35 persen. Artinya domestik lebih kuat dan bisa mengurangi ketergantungan kepada pasar global.

“Saat ini jumlahnya 2,5 juta ton. Dengan naik jadi 30 persen ada tambahan 1 ,5 juta ton menjadi 4 juta ton,” paparnya.

Menurut dia, percepatan B30 juga akan mengurangi emisi gas rumah kaca sehingga udara jadi lebih bersih. Selain itu, keasa-man udara juga akan berkurang. Pemerintah pun bisa mengurangi biaya kesehatan.

Hapus Pungutan Ekspor

Sahat mengatakan, produksi biodiesel mencapai 12 juta ton per tahun. Sedangkan, dengan B30 penyerapannya menjadi 4,5 juta ton. Artinya masih ada sisa sekitar 7,5 juta ton dan harapannya bisa dijual untuk ekspor.

Namun, sayangnya penjualan ekspor pun terganggu. Penyebabnya, pemerintah menerapkan pungutan ekspor 20 dolar AS per ton. Akibatnya, banyak perusahaan yang berhenti ekspor. “Kami mengusulkan pungutan ekspor itu dihapuskan,” ujarnya.

Menurut Sahat, akibat kebijakan pemerintah tersebut banyak perusahaan yang mulai mengurangi produksinya. Bahkan, saat ini sudah ada tiga perusahaan yang gulung tikar.

Sementara untuk penjualan tahun ini, Sahat mengatakan, akan tumbuh 8 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Angka tersebut di bawah harapan kami 15 persen.

“Salah satu penyebabnya pungutan ekspor itu. Dan, kita berharap agar program B30 digenjot,” tukasnya.

Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan kembali melakukan uji coba B20 pada kereta api dan studi awal penggunaan B30 untuk transportasi darat selain kereta apa pada tahun depan.

Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengatakan, saat ini kajian B-30 akan memasuki uji awal di lapangan. “Kajiannya sudah selesai, namun demikian ada tes lapangan juga ini sekarang sedang persiapkan di lapangannya, akan dicoba pada transportasi darat selain kereta api,” ujar Arcandra.

Wamen menambahkan, butuh waktu dalam masa peralihan dari B20 menuju B30. Di samping itu, uji coba terus dilakukan agar ke depannya penerapan B30 pada transportasi darat tidak menemui kendala.

Lebih lanjut, kata dia, implementasi B30 menunggu terse-lesaikannya kendala yang ada di B20. “Kita masih akan menguji B20 untuk kereta api, akan dibuktikan apakah B20 comply dengan sistem kereta api sekarang,” jelasnya.

 

Sumber: Rakyat Merdeka

Paspi Klaim Raja CPO Dunia Sekarang Milik Indonesia

 

 

Direktur Eksekutif PASPI (Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute) Dr Tungkot Sipayung mengatakan saat ini Indonesia merupakan raja CPO dunia seiring terus meningkatnya luasan tanaman sawit nasional.

Menurut Sipayung pada workshop jurnalistik dengan tema “Jurnalis Menguak Fakta dibalik Industri Kelapa Sawit” di Banjarmasin, Rabu, saat ini kesadaran masyarakat dan pemerintah tentang manfaat perkebunan sawit semakin meningkat.

Seiring dengan meningkatnya kesadaran dan fakta manfaat perkebunan sawit bagi kesejahteraan masyarakat tersebut, maka pertumbuhan perkebunan sawit juga melaju cukup cepat.

Sebelumnya, tambah Sipayung dihadapan 50 jurnaslis peserta workshop, luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia hanya 300 ribu hektare dan kini menjadi 11 juta hektare.

Potensi perkebunan sawit Indonesia yang luar biasa besar tersebut, tambah dia, membuat berbagai negara penghasil perkebunan di luar sawit atau penghasil minyak nabati nonsawit antara lain kedelai, bunga matahari dan lainnya, merasa terancam.

Karena, keberadaan sawit dikhawatirkan akan menggantikan bahan baku industri yang sebelumnya berasal dari kedelai dan lainnya, dengan kelapa sawit yang secara ekonomi jauh lebih murah dan menguntungkan.

“Melihat potensi tersebut, akhirnya banyak negara-negara yang mengeluarkan kampanye hitam tentang bahaya perkebunan sawit terhadap lingkungan,” katanya.

Kampanye hitam tersebut, tambah dia, sempat mempengaruhi masyarakat Indonesia, sehingga terjadi kontra terhadap perkebunan sawit.

Namun kini, setelah sawit terbukti mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan berbagai kekhawatiran tentang sawit tidak terbukti secara menyeluruh, pertumbuhan perkebunan sawit semakin luar biasa.

“Sejak tahun 2011, akhirnya Indonesia menjadi raja CPO dunia, dan kini Indonesia menuju sebagai raja “Oleo food” dunia, yaitu produsen minyak goreng, mentega, cokelat, farmasi dan lain-lain terbesar dunia.

Pertumbuhan produksi CPO nasional pada 2016 mencapai 33,5 juta ton dan mampu menyumbang untuk penerimaan negara dari bea keluar minyak sawit sebesar Rp111,6 triliun.

Selain itu, Indonesia juga bakal menjadi raja “oleokimia” dunia, yaitu produsen sabun, detergen, shampoo, pelumas, bioplastik dan lainnya, juga raja “biofuel” dengan industri, biodiesel, bioethanol, bioavtur dan lainnya.

Saat ini, tambah dia, pemerintah bersama pengusaha, sedang mempersiaphakan, untuk hilirisasi berbagai produk dari kelapa sawit tersebut.

“Saat ini, kita baru sebagai raja CPO, karena hilirisasi yang kita lakukan belum maksimal, tetapi pada 2045, semua cita-cita tersebut, akan terlaksana,” katanya.

Pemimpin Redaksi Warta Ekonomi Muhamad Ihsan mengungkapkan, media massa, sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan sawit nasional terutama pascaorde baru, di mana perkembangan media massa dan teknologi berkembang lebih cepat.

Pada zaman orde baru, media massa nasional, banyak menerima informasi sepihak dari luar negeri sesuai dengan keinginan negara yang mendistribusikan informasi.

Namun kini, setelah teknologi informasi berkembang, akhirnya wawasan pemerintah, masyarakat dan media massa juga mulai terbuka dan berubah, sehingga pemberitaan tentang perkebunan sawit juga mulai berubah positif.

Lektor Utama ULM Gusti Rusmayadi mengungkapkan, menanggapi isu tentang kelapa sawit rakus air, sehingga menyebabkan terjdinya kekeringan, dia menyampaikan fakta hasil penelitian, bahwa nilai KC atau Tetapan kesetimbangan kelapa sawit sebesar 0,93 (Harahap, 1999), sementara tanaman karet mempunyai nilai kc satu, tanaman pangan lain, seerti padi, selama periode pertumbuhannya mempunyai nilai KC atau sebesar 1,05-1,2 (Doremnboss dan kassam, 1986).

Artinya kebutuhan air kelapa sawit sebenarnya jauh lebih rendah dibanding tanaman lain, seperti karet.

Hanya saja, tambah dia, kemampuan menyimpan air kelapa sawit jauh lebih rendah dibanding tanaman lain, karena akarnya yang cukup dangkal, namun hal tersebut bisa diatasi dengan membuat sumur-sumur penampungan di sekitar perkebunan.

 

Sumber: Wartaekonomi.co.id

Sintang Data Petani Sawit Swadaya Untuk Dorong ISPO

 

 

Pontianak – Pemerintah Kabupaten Sintang mulai mendata keberadaan petani kelapa sawit swadaya yang tersebar di seluruh kecamatan di daerah itu, untuk mendorong penggunaan konsep berkelanjutan pada komoditas tersebut.

Bupati Sintang Jarot Winarno ingin kabupaten yang dipimpinnya bisa menjadi contoh terbaik penerapan petani kelapa sawit swadaya berkelanjutan di seluruh Indonesia. Menurutnya, petani swadaya menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sintang dan terus didorong agar dapat memperoleh sertifikat Indonesia Sustainable Palm Oil System (ISPO) dan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).

“Pendataan sudah dimulai dari tingkat desa. Data potensi petani mandiri itu belum pasti, maka perlu pendataan dan melibatkan semua kepala desa. Kalau sudah ada data, enak pembinaannya,” kata Jarot dalam peluncuran Program Kemitraan Untuk Pertumbuhan Baik dalam Mendukung Produksi Komoditas Berkelanjutan di Kabupaten Sintang, Selasa (19/12/2017).

Program itu mendapat dukungan dari United Nations Development Programme (UNDP) dan World Wide Fund (WWF) Indonesia. Skema dukungannya yaitu Pengurangan Deforestasi dari Produksi Komoditas Berkelanjutan selama 2018-2019.

Indonesia Good Growth Partnership (GGP) Specialist UNDP Pisca Tias mengatakan Sintang diusulkan oleh Kementerian Pertanian (Kementan) untuk masuk dalam platform sawit berkelanjutan bersama daerah-daerah di provinsi lain seperti Riau, Sumatra Utara, Sumatra Selatan, dan Kalimantan Barat.

“Kami ingin melihat kesiapan Sintang dalam penerapan program berkelanjutan ini dan Sintang sebagai salah satu kabupaten yang menjadi pilot project. Ada 3 komponen GGP ini,” sebut dia.

Pertama, komponen dialog dengan rencana aksi kebijakan dan pengakuan. Kedua, komponen sistem dukungan untuk petani. Terakhir, komponen perencanaan penggunaan lahan dan pemetaan.

Diharapkan nantinya para petani swadaya tersebut memiliki ISPO dan Pemerintah Indonesia dapat mempromosikan kawasan yang memperoleh sertifikat itu.

 

Sumber: Bisnis.com

Sekolah Sawit Untuk Pengelolaan Berkelanjutan

 

PELALAWAN – Sebagai salah satu perusahaan swasta nasional terkemuka di Indonesia yang memproduksi minyak sawit mentah (CPO), Asian Agri berbagi ilmu bersama masyarakat dengan mendirikan Sekolah Sawit Lestari.

Program Sekolah Sawit Lestari (SSL) ini diluncurkan di Provinsi Riau yang bekerja sama SMKN 1 Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Selasa (20/12). Tujuannya, menyiapkan petani sawit generasi kedua yang akan mengelola kebun kelapa sawit secara berkelanjutan.

“Untuk menjadikan lingkungan perkebunan kelapa sawit yang lestari, kami memulainya dari pengetahuan di sekolah untuk dibagikan kepada siswa dan masyarakat,” kataWelly Pardede, Head of Sustainability Operation & CSR Asian Agri dalam keterangan persnya, Rabu (20/12).

SSL merupakan salah satu program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) Asian Agri, bekerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan formal di jenjang SD, SMP, SMA dan pemerintah daerah di sekitar perusahaan.

Penyerahan bibit kelapa sawit oleh Wakil Bupati Pelalawan Zarwedan kepada Kepala SMKN 1 Pangkalan Kerinci Nurasia M. Pd didampingi oleh Head of Sustainability Operation & CSR Asian Agri Welly Pardede menandai peresmian Sekolah Sawit Lestari pertama di Provinsi Riau, Rabu (19/12). Foto for JPNN.com

Program SSL memberikan pengetahuan dan meningkatkan keahlian siswa lewat muatan lokal kepada para siswa dan orang tua seputar pengelolaan kelapa sawit yang berkelanjutan.

Sekolah Sawit Lestari pertama kali diresmikan di Indonesia bekerja sama dengan SMAN 11 Batanghari, Jambi, pada tahun 2016.

“Kami berharap para siswa dapat mendukung orang tuanya untuk mengelola perkebunan lewat praktik terbaik, terlebih lagi, meneruskan kebun sawit orang tua mereka dengan pengetahuan dan kemampuan yang mumpuni dan berwawasan lingkungan sebagaimana diuraikan dalam program Sekolah Sawit Lestari ini,” ujar Welly.

Sementara itu, Wakil Bupati Pelalawan, Zardewan menyambut positif kehadiran SSL. Dia mengatakan, inisiatif Asian Agri adalah sebuah contoh yang perlu diteladani bagi perusahaan-perusahaan kelapa sawit untuk berbagi kepada masyarakat baik melalui bentuk pengetahuan maupun pembinaan.

“Ini akan sangat berguna bagi kami masyarakat Pelalawan yang warganya kebanyakan adalah petani kelapa sawit. Perkebunan sawit ini selanjutnya akan diteruskan oleh anak-anak mereka,” ujar Zardewan.

SMKN 1 Pangkalan Kerinci dipilih karena prestasi sekolah yang mampu memberikan pengaruh positif di lingkungan Kabupaten Pelalawan. Selain dari banyaknya jumlah siswa, SMKN 1 Pangkalan Kerinci juga memiliki berbagai jurusan program studi, yang beberapa diantaranya berfokus dalam bidang perkebunan.

Materi dalam Sekolah Sawit Lestari memuat ilmu dan pengetahuan dalam bentuk teori dan praktik pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang berwawasan lingkungan. Para siswa akan diajarkan secara langsung dalam hal menanam, merawat, hingga memanen buah sawit secara optimal.

Kepala SMKN 1 Pangkalan Kerinci, Nurasia M.Pd menyampaikan dukungan sekolah terkait keberadaan muatan lokal dari Asian Agri mengenai kelapa sawit.

“Selama ini kami hanya memberikan pengajaran di permukaan mengenai kelapa sawit. Dengan kehadiran pihak-pihak yang secara langsung mengelola perkebunan kelapa sawit dengan praktik-praktik terbaik, tentunya dapat memberikan ilmu yang lebih komprehensif dan dapat dimengerti oleh para siswa. Kami berharap program yang sejalan dengan program pemerintah yang menekankan pada keahlian praktikal ini dapat berguna dan bermanfaat bagi seluruh pihak, khususnya untuk para siswa untuk dapat menjadi sosok yang siap untuk masuk ke dunia industri setelah lulus dari sekolah,” kata Nurasia. (jpnn)

 

 

Sumber: Jpnn.com

 

 

Penyusunan PP 57/2016 Mengabaikan Kementerian Pertanian

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 57/2016 atau PP Perlindungan Gambut yang mengatur penetapan tinggi muka air tanah (TMA) pada kisaran 0,6-0,8 m dalam penyusunannya tidak merujuk kepada aturan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/2009 dalam penetapan muka air tanah gambut.

“Tinggi muka air tanah 0,6-0,8 meter lebih aplikatif karena teruji melalui pengalaman dan penelitian perkebunan sawit selama puluhan tahun,” kata Kabid Prasarana, Sarana dan Perlindungan Perkebunan Disbun Provinsi Jambi Dr. Asnelly Ridha Daulay dalam Fokus Group Discussion (FGD) di Jambi, Senin (18/12), bertemakan “Rekonsiliasi Pemahaman dan Strategi untuk Review dan Implementasi PP 57/2016 jo.PP 71/2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut

Diskusi ini menghadirkan pembicara antara lakn Ketua MAKSI, Dr. Darmono Taniwiryono Msc, Agroforestry pada lahan gambut Dr.Sunarti dan Wakil Rektor Universitas Jambi Zulkifli Alamsyah sebagai narasumber.

Menurut Asnelly, ketinggian muka air tanah di kisaran 0,6-0,8 m lebih bagus dan mampu mendorong produktivitas sawit. Masalahnya, tiba-tiba muncul aturan ketinggian muka air 0,4 m tanpa disertai kajian ilmiah. “Apalagi keputusan itu tanpa keterlibatan Kementerian Pertanian.Akibatnya, regulasi tersebut sulit tersosialisasi dengan baik,” kata dia.

Darmono Taniwiryono menyarankan PP 57/2016 seharusnya melalui kajian ilmiah tanpa menyamaratakan tinggi muka air 0,4 m untuk semua jenis tanaman. “Tinggi muka air 0,4 m bisa diterapkan untuk tanaman semusim karena perakarannya pendek. Sementara itu perkebunan kelapa sawit idealnya muka air tanah antara 0,6-0,8 m,” kata dia.

Menurut dia, lahan kelapa sawit saat ini sudah sustainable. Saat ini 1 ha lahan sawit menghasilkan 10 ton minyak sawit/CPO.

“Kalau tidak ada tanaman sawit, mau berapa luas lahan yang harus disediakan untuk memenuhi kebutuhan minyak nabati dan energi terbarukan seperti biofuel,” kata Darmono.

Darmono meminta pemerintah harus lugas dalam pemanfaatan gambut. Gambut-gambut yang masih baik memang harus dikonversi. Namun demikian gambut yang sudah rusak sebaiknya dimanfaatkan untuk budidaya.

Sunarti mengatakan, evaluasi PP perlu dilakukan karena kebijakan pemerintah menggunakan peta Kawasan Hidrologis Gambut (HHG) yang masih mengacu pada peta skala 1:250.000.

“Peta skala 1:250.000 tidak bisa dijadikan dasar justifikasi pemetaan luas lahan gambut yang sesungguhnya. Perlu peta yang lebih akurat paling tidak 1:50.000,” ujarnya.

Wakil Rektor Universitas Jambi Zulkifli mengatakan revisi PP 57/2016 mendesak dilakukan karena saat ini perekonomian Jambi sangat dipengaruhi oleh pergerakan harga tandan buah segar (TBS). Peran masyarakat swadaya perkebunan sawit serta keberadaan sekitar 15 industri sawit sangat mempengaruhi perekonomian Jambi.

 

Sumber: Sawitindonesia.com