Kebijakan Sawit Harus Dorong Peningkatan Produktivitas

 

 

 

|JAKARTA| Kantor Staf Presiden terus mendorong kebijakan industri kelapa sawit di Indonesia untuk memfokuskan pada peningkatan produktivitas, dan bukan hanya penambahan luas lahan kebun. Hal itu dikatakan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko ketika menerima perwakilan 12 kelompok masyarakat sipil yang peduli terhadap pembenahan tata kelola kelapa sawit Indonesia, di Bina Graha, Jakarta, Senin (26/2).

Kelompok masyarakat sipil yang bergerak dalam mengawasi dan mengadvokasi sektor sawit yang hadir dalam pertemuan itu antara lain Madani, Kaoem Telapak, Kemitraan, Elsam, Kehati, SPKS, sawit Watch, ICEL, WRI, Greenpeace, FWI, dan Tuk Indonesia. Mereka berharap Rancangan Instruksi Presiden tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa sawit dan Peningkatan Produktivitas yang akan segera dikeluarkan dapat menjadi instrumen untuk mendorong peningkatan produktivitas kelapa sawit di Indonesia.

Evaluasi

Teguh Surya dari Madani menyatakan, evaluasi perizinan harus dilakukan dengan cara yang lebih transparan, peduli pada penyelamatan lingkungan hidup dan hak asasi manusia. Teguh menitipkan 11 masukan kepada pemerintah agar Indonesia bisa membangun perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat bukan kelompok tertentu saja.

Pada April 2016, Presiden Jokowi telah mengumumkan rencana moratorium atau penghentian sementara izin-izin baru untuk perluasan kelapa sawit untuk industri.

Kebijakan moratorium khususnya perluasan tanaman kelapa sawit akan memberi dampak positif bagi peningkatan produksi kelapa sawit. Dengan luasan yang sama pemilik kebun akan berusaha memaksimalkan hasil.

Pemerintah juga memfokuskan untuk meningkatkan produktivitas perkebunan kelapa sawit rakyat yang luasnya mencapai 4,55 juta ha. Selama ini, pengelolaan dinilai kurang maksimal. Titik lemahnya adalah pemilihan bibit dan pemupukan.

Dalam pertemuan dengan kalangan LSM itu, Moeldoko menyatakan, Kantor Staf Presiden akan mempelajari 11 masukan yang baru saja disampaikan dan memastikan akan mendorong arah pembangunan kelapa sawit yang fokus pada peningkatan produktivitas (intensifikasi) yang berkelanjutan bukan pembukaan lahan baru (ekstensifikasi).”

Ia juga menegaskan, “Peningkatan produktivitas sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk melakukan peremajaan kebun kelapa sawit.” Selain itu. Presiden Joko Widodo juga memberi arahan untuk menyelesaikan masalah tanah-tanah rakyat di kawasan hutan termasuk kebun kelapa sawit rakyat.

Menindaklanjuti masukan dari masyarakat, dalam waktu dekat. Kepala Staf Kepresidenan akan berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk mendiskusikan Rancangan Instruksi Presiden tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa sawit dan Peningkatan Produktivitas.

 

Sumber: Suara Pembaruan

,

GIMNI Dukung Kebijakan Minyak Goreng Wajib Kemasan

 

JAKARTA. Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) mendukung adanya kebijakan minyak goreng wajib kemasan yang ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan (Kemdag).

Direktur Eksekutif GIMNI Sahat Sinaga mengatakan, produsen minyak goreng di Indonesia sudah mempersiapkan mesin-mesin pengemas minyak goreng.

Meski begitu, Sahat mengatakan, diperlukan waktu untuk mendatangkan mesin tersebut. “Kalau pesan mesin itu tidak tiba-tiba besok ada, ada lead time. Yang sudah order tahun lalu ada yang sudah datang dan sudah dipasang,” ujar Sahat kepada Kontan.co.id, Selasa (27/2).

Menurut Sahat, saat ini terdapat 87 perusahaan produsen minyak goreng. Sahat mengakui belum memiliki data berapa banyak mesin pengemas yang dimiliki produsen minyak goreng. Namun dia memastikan, kebijakan ini bisa dijalankan pada 2020.

Lebih lanjut Sahat menjelaskan, saat ini kebutuhan minyak goreng dalam setahun sebesar 3,4 juta ton. Melihat angka ini, dia pun menuturkan belum ada kepastian berapa banyak jumlah mesin pengemas yang dibutuhkan.

Terlebih, minyak goreng yang diproduksi harus dikemas dalam kemasan 250 ml dan 500 ml. Padahal, menurutnya mesin pengemas minyak goreng 250 ml dan 500 ml tersebut berbeda.

Untuk mendistribusikan minyak goreng ini pun tidak mudah. Dia berpendapat, dibutuhkan biaya yang besar ketika harus mengirimkan minyak goreng kemasan ke daerah-daerah. Karena itu, dia berharap masing-masing daerah memiliki mesin pengemas, sehingga minyak goreng yang dikirimkan dari pusat produksi bisa dikemas di daerah.

“Hanya saja BUMD tidak ada yang bergerak. Perusahaan harus melakukan ini sendiri, otomatis perusahaan melakukan semampunya. Padahal, tidak semua perusahaan minyak goreng berskala besar,” tuturnya.

Tak hanya itu, harga minyak goreng kemasan ini pun sudah ditentukan. Nantinya, minyak goreng kemasan 250 ml akan dihargai Rp 3.250, sementara kemasan 500 ml akan dihargai Rp 6.000.

Menurut Sahat, keuntungan yang didapat oleh perusahaan dari penjualan ini termasuk kecil. Bila tidak menguntungkan, bisa jadi ada produsen minyak goreng yang menutup usahanya. “Kita lihat dulu, semoga harga minyak sawit dunia menurun,” tambahnya.

Saat ini, Sahat mengaku industri sulit mengekspor minyak goreng lantaran harga yang tidak kompetitif. Pasalnya, industri pun dikenakan pungutan ekspor sebesar US$ 20 per ton. Sementara, menurutnya Indonesia bisa mengekspor minyak goreng sebanyak 600.000 – 1 juta ton dalam setahun.

Saat pun berharap tidak ada perubahan lagi terkait kebijakan minyak goreng wajib kemasan ini. Pasalnya, industri sudah melakukan investasi pada mesin pengemasan.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemdag Tjahya Widayanti mengatakan belum ada pembahasan terbaru terkait kebijakan minyak goreng wajib kemasan ini. Dia pun mengatakan, sejauh ini belum ada perubahan yng dilakukan. Meski begitu, dia belum bisa memastikan kapan kebijakan ini mulai diterapkan.

 

Sumber: Kontan.co.id

Sutarmidji Optimalkan Potensi Sawit Untuk Kesejahteraan Masyarakat Kalbar

 

 

BENGKAYANG – Minyak kelapa sawit yang terdapat di Provinsi Kalimantan Barat memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalbar.

Hal tersebut disampaikan calon Gubernur Kalbar nomor urut 3 Sutarmidji. Menurutnya potensi sawit harus dioptimalkan untuk kesejahteraan masyarakat.

“Potensi sawit yang dimiliki Kalbar harus dioptimalkan. Selama ini belum optimal, karena masih dikelola pihak lain, jadi masih rendah penghasilan yang didapat Kalbar. Hal ini sangat miris karena Kalbar sebagai penghasil sawit terbesar belum bisa memanfaatkannya dengan baik,” jelas Sutarmidji calon Gubernur Kalbar nomor urut 3, yang juga merupakan Wali Kota Terbaik 2017 se-Indonesia.

Sependapat dengan Sutarmidji, Soma (37) tokoh masyarakat Bengkayang juga mengatakan hal yang senada dengan calon Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji. Menurutnya, selama ini petani sawit masih dibawah sejahtera. Dirinya berharap Sutarmidji dengan komitmen Sutarmidji mengoptimalkan potensi sawit yang ada, kesejahteraan masyarakat Kalbar bisa meningkat.

“Saya sebagai petani sawit masih kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pemerintah Provinsi belum berani mengambil langkah terhadap pemanfaatan potensi sawit. Saya dukung Sutarmidji terpilih jadi Gubernur Kalbar agar dapat mengoptimalkan dengan baik potensi Sawit untuk kesejahteraan masyarakat di Kalbar,” jelas Soma, tokoh Masyarakat Bengkayang.

Pada kesempatan yang sama, Sutarmidji menjelaskan bahwa lahan sawit selama ini dimiliki oleh pihak asing. Sekitar 90% dikuasai oleh asing, sedangkan Kalbar hanya memiliki 10% lahan sawit. Kedepan, apabila menjadi Gubernur Kalbar, Sutarmidji akan bangun perusahaan pengolaan kelapa sawit milik pemerintah disetiap daerah yang mempunyai potensi penghasil kelapa sawit.

“Selama ini lahan sawit masih dikuasai pihak asing. Sekitar 90% dimiliki pihak asing. Sementar Kalbar sendiri hanya 10%. Ini sangat miris. Kedepan jika saya jadi Gubernur Kalbar, saya akan bangun perusahaan pengolaan kelapa sawit milik pemerintah. Jadi kita produksi sendiri, karena bahan sudah ada, disaat bersamaan Sumber Daya Manusia (SDM) kita siapkan untuk mengelola sawit tersebut,” tutup Sutarmidji calon Gubernur Kalbar nomor urut 3.

Sampai saat ini, luas lahan sawit di Kalbar mencapai 1.144.185 Ha dari total perkebunan di Kalbar seluas 2.050.152 Ha, dengan total produksi CPO tahun 2017 mencapai 2.168.136 ton. Ini potensi yang lebih dari cukup untuk mempercepat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat se-Kalbar secara merata, jika pemerintah provinsi mampu mengelolanya dengan baik.

 

Sumber: Pontianak.tribunnews.com

BPDP-KS Edukasi Kandungan Gizi Sawit Kepada Mahasiswa Kedokteran

 

 

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) menyelenggarakan Sawit Goes to Campus di Universitas YARSI, pada  21 – 25 Februari 2018 di Grand Cempaka Hotel, Jakarta.

Sawit Goes to Campus di Universitas YARSI merupakan Side Event di kegiatan 6th Indonesian Medical Student Summit (6th IMSS) yang diadakan oleh BPDP-KS. 6TH IMSS adalah kegiatan yang dihadiri kurang lebih 300 peserta dari perwakilan mahasiswa kedokteran seluruh Indonesia.

Universitas YARSI merupakan Universitas ke-6 (enam) yang menjadi tempat dilakukannya Sawit Goes to Campus, setelah sebelumnya telah dilakukan di Universitas Gadjah Mada, Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Sebelas Maret, Institut Pertanian Stiper, dan Universitas Riau.

Kepala Divisi Lembaga Kemasyarakatan dan Civil Society BPDPKS, Kus Emy Puspita Dewi dalam pidato pembukaan mengatakan bahwa Industri Sawit merupakan salah satu komoditas andalan Indonesia yang menjadi salah satu penyumbang terbesar nilai ekspor Indonesia, menyerap tenaga kerja yang cukup besar, serta salah satu penggerak dan sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tujuan dari diadakannya Sawit Goes to Campus oleh BPDPKS adalah untuk mengenalkan mitos dan fakta Sawit Indonesia kepada perwakilan mahasiswa kedokteran seluruh Indonesia yang merupakan generasi penerus bangsa untuk memahami kebenaran tentang Sawit dilihat dari sisi kesehatan.

Sawit Goes to Campus di Universitas YARSI menghadirkan narasumber Prof. Dr. Ir. Nuri Andarwulan, M.Si dari SEAFAST IPB, Dr. Ir. Ambar Rukmini, M.P pakar sawit dari Universitas Widya Mataram Yogyakarta, Dr. Ir. Donald Siahaan dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) serta dr. Budiman Bintang Prakoso yang berprofesi sebagai dokter.

Diskusi lebih lanjut para narasumber mengatakan bahwa konsumsi minyak sawit dunia yang selalu meningkat setiap tahunnya menandakan bahwa minyak sawit memegang peranan penting dalam kehidupan kita. Salah satu yang menjadi perbincangan hangat pada diskusi kali ini adalah hubungan minyak sawit dengan diabetes melitus. Penderita diabetes dianjurkan untuk menghindari asupan radikal bebas yang didapat dari minyak yang mudah teroksidasi. Minyak sawit (palm oil) jika dibandingkan dengan soft oil (minyak bunga matahari, soybean), yang lebih mudah teroksidasi adalah soft oil, sehingga minyak sawit menjadi pilihan bagi penderita diabetes jika ingin mengonsumsi makanan yang diolah.

Minyak sawit mengandung vitamin A dan vitamin E yang sangat tinggi, namun umumnya pada proses pemurnian dilakukan beberapa tahap untuk menghilangkan komponen-komponen yang tidak kita kehendaki, antara lain baunya dan warnanya.

Hal ini disebabkan karena masyarakat awam masih berfikiran bahwa idealnya minyak berwarna kuning jernih, sedangkan minyak sawit berwarna jingga kemerahan. Warna jingga kemerahan ini disebabkan karena minyak sawit mengandung beta karoten yang tinggi, namun masyarakat tidak terbiasa dengan minyak yang berwarna jingga kemerahan. Oleh karena itu dilakukan proses pemujatan yang menyebabkan vitamin yang ada di minyak berkurang.

 

Sumber: Sawitindonesia.com

Kebun Sawit Bukan Pemicu Berkurangnya Hutan Di Sulawesi

 

 

Pulau Sulawesi sesunguhnya bukanlah sentra utama perkebunan kelapa sawit Indonesia. Perkebunan kelapa sawit di Pulau Sulawesi ini, pada tahun 2015 baru mencapai 0,37 juta hektar atau hanya sekitar 3 persen dari luas kebun sawit nasional. Dan perkembangan kelapa sawit di Pulau Sulawesi datang belakangan setelah era logging berlangsung lebih dahulu.

Pada tahun 1950 luas hutan sulawesi adalah 17 juta hektar. Dalam kurun waktu 1950-1985 luas akumulasi konversi hutan menjadi non hutan mencapai 7,2 juta hektar. Sementara perkebunan kelapa sawit baru mencapai 0,005 juta hektar atau hanya 0,07 persen dari luas konversi tersebut.

Kebun Sawit Dalam Perubahan Penggunaan Lahan di Pulau Sulawesi

Uraian 1950 1985 2000 2014
Luas Hutan Sulawesi (Juta Ha) 17 11,3 10,7 8,5
Kawasan Non Hutan (Juta Ha) 1,4 7,2 7,8 9,9
Kebun Sawit (Ribu Ha)   – 5,2 107 354

Sumber: Statistik Kehutanan, Statistik Perkebunan Kelapa Sawit (Luas Pulau Sulawesi=18,5 juta Ha)

Demikian juga luas akumulasi konversi hutan menjadi non hutan pada kurun waktu 1985-2000 yakni menjadi 7,8 juta hektar. Sementara luas perkebunan sawit hanya naik 0,1 juta hektar atau 1,4 persen dari luas akumulasi konversi tersebut.

Dengan kata lain, selama kurun waktu 1985-2014, luas akumulasi konversi hutan menjadi non hutan Sulawesi sebesar 9,9 juta hektar. Sedangkan luas perkebunan sawit Sulawesi pada waktu yang sama hanya 0,4 juta hektar atau 3,5 persen dari total akumulasi konversi tersebut. Jadi, perkebunan kelapa sawit bukanlah pemicu utama konversi hutan menjadi non hutan di pulau Sulawesi.

Sumber: Mitos vs Fakta, PASPI 2017

Sumber: Sawitindonesia.com

Kutai Timur Jadi Percontohan Pembinaan Plasma Swadaya Kelapa Sawit

 

 

Bupati Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, Ismunandar menyerahkan Surat Keputusan (SK) Klasterisasi Plasma Sawit Swadaya yang bermitra dengan Sinar Mas Agribusiness and Food seluas lebih dari 7.726 hektar. SK Bupati ini akan mengatur rayonisasi area binaan perusahaan. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Pertanian No.98 tahun 2013 yang mewajibkan perusahaan perkebunan yang luasnya 250 hektar atau lebih untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat.

Klasterisasi plasma kelapa sawit mitra Sinar Mas di Kabupaten Kutai Timur ini merupakan proyek percontohan perwilayahaan pembinaan plasma swadaya serta komitmen untuk pembelian tandan buah segar (TBS) dalam kerangka kemitraan secara permanen di Provinsi Kalimantan Timur. CEO Perkebunan Sinar Mas Wilayah Kalimantan Timur, Suryanto Bun mengatakan,“Kami menyambut baik terbitnya SK Bupati tentang klasterisasi plasma sawit swadaya.

 

Kami percaya bahwa bentuk kemitraan ini akan memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat.”   Unit khusus Dalam catatan Suryanto sebagaimana rilis yang diterima Kompas.com pada Jumat pekan lalu, sejak 2011, pihaknya telah memulai kemitraan dengan membentuk unit khusus dalam organisasi struktural di perusahaan. Tim ini memiliki fungsi untuk memastikan program kemitraan ini berjalan dengan baik dan kini hasil dari kemitraan ini pun sudah dapat terlihat,” ujarnya.

Pada akhir 2017, Perkebunan Sinar Mas Agribusiness and Food Wilayah Kalimantan Timur membina kebun plasma seluas lebih dari 6,880 hektar. Selain itu, perusahaan juga membina kebun plasma swadaya lebih dari 7.726 hektar, sehingga luas kebun plasma seluruhnya lebih dari 14.600 hektar. “Melalui program kemitraan yang terintegrasi perusahaan memberikan pendampingan on-farm dalam bentuk pembinaan dan pendampingan staf ahli, pengolahan produksi TBS, penyediaan bibit unggul, penyediaan pupuk dan herbisida, mekanisasi dalam pengelolaan kebun serta pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan,” jelas Suryanto. Selain itu, para petani plasma swadaya didorong untuk melakukan praktik agronomi yang baik dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan komitmen dan prinsip keberlanjutan perusahaan.

Salah satunya adalah dengan memastikan praktik agronomi yang mengikuti standar baku kriteria dari Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO). Saat ini, dua koperasi binaan perusahaan yaitu Koperasi Jasa Mutiara Kongbeng seluas 623,51 hektar dan Koperasi Prima Pantun seluas 191,38 hektar telah lulus audit ISPO. Kedua koperasi ini merupakan koperasi plasma swadaya pertama yang berhasil mendapatkan sertifikat ISPO untuk wilayah Kalimantan. Pada kesempatan  sama juga dilakukan panen perdana kebun plasma sawit swadaya milik para petani di desa Sri Pantun.

Panen perdana dilakukan oleh Direktur Jendral Perkebunan, Deputi Menko Perekonomian Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian, Direktur Tanaman Tahunan, Direktur Utama BPDP-KS, Direktur Utama Sinar Mas Agribusiness and Food dan CEO Perkebunan Wilayah Kalimantan Timur Sinar Mas Agribusiness and Food. Penyerahan SK Bupati yang diberikan kepada Sinar Mas Agribusiness and Food untuk dua belas koperasi mitra perusahaan pada  Kamis (22/2/2018) disaksikan langsung oleh Direktur Jendral Perkebunan Kementrian Pertanian Bambang, Deputi Menko Perekonomian Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Musdhalifah Machmud, Direktur Tanaman Tahunan Kementrian Pertanian Irmijati Nurbahar, Kepala Sekretariat Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) Aziz Hidayat, Muspika Kabupaten Kutai Timur, camat setempat, kepala desa, PPL, pengurus koperasi, serta perwakilan petani dan Direktur Utama Sinar Mas Agribusiness and Food Daud Dharsono yang ditemani oleh CEO Perkebunan Sinar Mas Agribusiness and Food Wilayah Kalimantan Timur Suryanto Bun.

Sumber: Kompas.com

Kebun Sawit Bukan Pemicu Berkurangnya Hutan Di Kalimantan

 

Pulau Kalimantan disebut Pulau Borneo menjadi salah satu pusat perhatian dunia khususnya terkait dengan isu pelestarian hutan. Perhatian pada pulau Borneo tersebut makin besar mengingat pulau tersebut juga merupakan daerah pengembangan kelapa sawit. Sehingga terbentuk persepsi bahwa ekspansi kebun sawit menjadi pemicu utama berkurangnya luas hutan di Kalimantan.

Data-data sejarah konversi menunjukan bahwa pada tahun 1950 luas hutan di Kalimantan mencapai 51,4 juta hektar. Dalam kurun waktu 1950-1985 luas konversi kawasan hutan menjadi non hutan mencapai 13,1 juta hektar.

Sementara luas perkebunan kelapa sawit pada periode yang sama hanya 0,04 juta hektar hanya 0,1 persen dari luas konversi tersebut. Demikian juga pada kurun waktu 1985-2000, akumulasi konversi hutan menjadi non hutan meningkat menjadi 20,2 juta hektar, dan sampai pada priode yang sama luas perkebunan kelapa sawit baru mencapai 0,8 juta hektar atau sekitar 3 persen dari akumulasi konversi tersebut.

Dengan kata lain selama kurun waktu 1950-2014, akumulasi luas konversi hutan menjadi non hutan Kalimantan sekitar 27,4 juta hektar, Sedangkan luas perkebunan kelapa sawit Kalimantan pada waktu yang sama hanya 3,4 juta hektar atau hanya 13 persen dari akumulasi luas konversi tersebut.

Kebun Sawit Dalam Perubahan Penggunaan Lahan di Pulau Kalimantan

Uraian 1950 1985 2000 20104
Luas Hutan Kalimantan (Juta Ha) 51,4 39,9 32,8 25,6
Kawasan Non Hutan (Juta Ha) 1,7 13,1 20,2 27,4
Kebun Sawit (Juta Ha)  – 0,42 0,844 3,4

Sumber: Statistik Kehutanan, Statistik Kelapa Sawit ( Luas Pulau Kalimantan = 53,1 Juta ha)

Dengan demikian persepsi bahwa perkebunan kelapa sawit merupakan pemicu utama konversi hutan menjadi non hutan di Kalimantan tidak didukung oleh data tersebut.

Sumber: Mitos vs Fakta, PASPI 2017

 

Sumber: Sawitindonesia.com

Perkebunan Kelapa Sawit Bukan Penyebab Bencana Kekeringan

 

Fenomena bencana kekeringan juga merupakan bentuk perubahan iklim global (global climeta change). Bencana kekeringan diberbagai negara juga terjadi sebagaimana di daerah-daerah di Indonesia.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB, 2017) menunjukan bahwa urutan  provinsi yang paling sering mengalami bencana kekeringan dalam priode 2010-2016 berturut-turut adalah Jawa Timur (29 persen), Jawa Tengah (27 persen), Jawa Barat (20 persen), Sulawesi Selatan (15 persen) dan Aceh (9 persen).Daerah-daerah tersebut khususnya Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat dimana sekitar 76 persen bencana kekeringan nasional, bukanlah daerah perkebunan kelapa sawit nasional. Satu-satunya provinsi sentra sawit yang termasuk di dalam provinsi-provinsi lima besar yang mengalami bencana kekeringan hanyalah Aceh.

Berdasarkan data-data bencana kekeringan tersebut, dapat disimpulkan bahwa bencana kekeringan yang terjadi di berbagai provinsi tidak ada kaitannya dengan perkebunan kelapa sawit. Kekeringan terjadi di provinsi sentra sawit maupun bukan di provinsi sentra sawit. Bahkan provinsi dimana terjadi kekeringan terbesar yakni Pulau Jawa bukanlah daerah perkebunan kelapa sawit.

Sumber: Mitos vs Fakta, PASPI 2017

Sumber: Sawitindonesia.com

Banjir Tidak Terkait Dengan Perkebunan Kelapa Sawit

 

Fenomena bencana banjir merupakan bagian dari perubahan iklim global (global climate change). Karena itu, bencana banjir terjadi hampir di seluruh negara di dunia dan tidak ada kaitanya dengan perkebunan kelapa sawit. Eropa, Amerika Serikat, China, Australia, dan lainnya tidak memiliki perkebunan kelapa sawit juga mengalami bencana banjir setiap tahun.

Di Indonesia bencana banjir terjadi di berbagai daerah. Menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana 2017 tiga besar daerah provinsi yang paling sering terjadi bencana banjir dalam kurun waktu 2010 sampai 2016 adalah Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat. Dari jumlah kejadian bencana banjir nasional selam 2010-2016, 45 persennya terjadi di ketiga daerah tersebut (rata-rata 15 persen). Perlu dicatat bahwa ketiga provinsi tersebut bukanlah daerah sentra sawit nasional.

Lima provinsi utama sentra sawit nasional yakni Riau, Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur juga pernah mengalami bencana banjir sama seperti provinsi-provinsi yang lain di Indonesia, tetapi dari jumlah bencan banjir nasional 2010-2016, hanya sekitar 12 persen terjadi di kelima provinsi utama sentra sawit tersebut (rata-rata 2 persen).

Bencana banjir tidak ada kaitannya dengan perkebunan kelapa sawit dan justru lebih sering terjadi di provinsi yang tidak memiliki perkebunan kelapa sawit.

Sumber: Mitos vs Fakta, PASPI 2017

 

Sumber: Sawitindonesia.com

,

Jepang Minat Investasi Pengolahan Limbah Cair Sawit POME Jadi Algae

 

Investor Jepang tertarik menanamkan investasi untuk mengembangkan pengolahan limbah cair sawit atau Palm Oil Mill Effluent (POME) menjadi algae di Kawasan Teknopolitan sawit di Pelalawan, Provinsi Riau.

Peluang investasi tersebut disampaikan Group Chairman eBioTechnology Holding Pte Ltd Toshihide Nakajima, dan, Professor Algae Biomass and Energy System R&D Center Universitas Tsukuba Jepang Dr.Sc Makoto Watanabe usai meninjau pabrik pengolahan kelapa sawit di Kabupaten Pelelawan, Riau, Jumat.

Dalam penininjauan tersebut turut hadir Bupati Pelalawan M.Harris, Direktur Eksekutif GIMNI Sahat Sinaga, Ketua Umum Asosiasi Produsen Oleochemical Indonesia (APOLIN), Rapolo Hutabarat, Pengurus Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) Mustafa Daulay, dan Ketua Umum Masyarakat Perkelapasawitan Indonesia (Maksi) Darmono Taniwiryono.

Sebelumnya pada Kamis (22/2) sempat digelar Focus Group Discussion “Peningkatan Nilai Ekonomi Limbah Cair Kelapa Sawit Dan Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca Dengan Budidaya Ganggang”, di Gedung Sekolah Tinggi Teknologi Pelalawan.

Bupati Pelelawan M.Harris menyambut baik kedatangan investor dari Jepang ini karena mendukung pengembangan Kawasan Teknopark Sawit Pelalawan.

Selain itu, menurut dia, kehadiran investasi teknologi pengolahan limbah sawit itu punya dampak positif dan bernilai tambah bagi perekonomian masyarakat petani sawit yang modern.

Untuk mendukung investasi, dikatakan Harris, pihaknya berjanji membantu kemudahan perijinan. Kendati demikian, pemberian ijin tetap mengacu regulasi daerah dan pusat. “Dukungan lain adalah kawasan Tekno Park ini mempunyai luas 3.700 hektare yang terbagi enam zona kawasan untuk pembangunan pabrik,” ujarnya.

Di Jepang, sumber bahan baku alga bersumber dari lemak ikan laut dalam. Alga mempunyai kandungan fatty acid yang sangat berguna menjadi komponen pembuatan kosmetik dan farmasi.

Namun saat ini, tidak mudah mendapatkan sumber bahan baku algae ditambah lagi produksi kian tinggi. Watanabe mengakui limbah cair minyak sawit sangat cocok diolah menjadi alga dibandingkan minyak nabati lain.

Kesesuaian ini berdasarkan faktor melimpahnya bahan baku dan kandungan Biological Oxygen Demand (BOD) dapat diolah menjadi 20 PPM.

Di Kabupaten Pelalawan, jumlah pabrik sawit mencapai 27 unit dan 6 diantaranya mempunyai fasilitas penangkapan gas metan (methane capture).

Sedangkan, 21 unit lain tidak dilengkapi methane capture dengan total kapasitas pengolahan berjumlah 1.125 ton TBS per hari atau setara 900 ton POME per jam.

Potensi tersebut yang menjadi pertimbangan investor Jepang untuk membangun fasilitas produksi alga.

Sahat Sinaga menyebutkan ada 8 unit pabrik sawit dalam radius 20 kilometer di kawasan Tekno Park yang dapat memasok 360 ton POME per jam untuk diolah menjadi alga.

Konsorsium Investor Jepang menjadi pembeli siaga (offtaker) produk alga tersebut. Direncanakan alga tadi dapat diolah lagi menjadi docosahexaenoic acid (DHA).

Menurut Sahat, teknologi pengolahan limbah cair menjadi algae mempunyai dampak ganda (multiplier effect) kepada perekonomian lokal dan petani rakyat.

Apabila dibangun fasilitas pengolahan alga, maka dibutuhkan konsorsium bersama antara investor Jepang dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Keterlibatan BUMD inilah yang akan berkontribusi kepada kas pemasukan daerah. Sementara itu, bagi pabrik sawit tidak lagi bergantung kepada penjualan minyak sawit mentah (CPO) apabila sudah ada produk alga dapat meningkatkan produk alga tersebut.

“Teknologi ini dapat mengurangi jumlah kolam limbah sawit di pabrik, sehingga dapat mengurangi pengeluaran gas emisi rumah kaca. Artinya, pengolahan limbah cair ini berdampak positif kepada lingkungan dan program pemerintah,” katanya.

Hidetoshi menjelaskan bahwa pihaknya akan melakukan studi kelayakan proyek investasi pengolahan POME menjadi algae pada April 2018.

Studi ini melibatkan peneliti Indonesia dan PT Nutri Palma Nabati, dengan harapan studi kelayakan ini dapat selesai dalam jangka waktu enam bulan.

Diperkirakan pembangunan fasilitas produksi algae dari limbah sawit memerlukan dana antara 30 juta-60 juta dolar AS.

“Untuk mengetahui berapa kapasitas produksi yang bisa dihasilkan dengan investasi tadi, kami masih menunggu hasil studi kelayakannya,”ujarnya.

Studi kelayakan melibatkan Universitas Tsukuba dan PT Nutri Palma Nabati.

Presiden Direktur PT Nutri Palma Nabati Darmono Taniwiryono mengatakan rancangan studi berjalan April tahun ini dengan pendanaan dari Jepang.

Dalam studi ini akan ada kombinasi antara Jepang dan Indonesia, teknologi Jepang mengenai pembudidayaan alga yang tidak berklorofil nantinya menghasilkan DHA dan minyak ester berkualitas tinggi untuk kosmetik.

Darmono menambahkan dari Indonesia berkontribusi kepada teknologi penyaringan POME untuk menekan volume Biochemical Oxygen Demand (BOD) dan Chemical Oxygen Demand (COD), jadi, POME tadi harus diencerkan untuk dapat diolah menjadi produk alga.

“Targetnya, pembangunan fasilitas alga berada di sembilan unit pabrik sawit di wilayah Pelalawan,” katanya.

Selain itu, konsorsium Jepang akan membangun pabrik untuk mengolah alga menjadi DHA dan minyak ester sedangkan pemasaran produk alga ditujukan kepada pasar ekspor.

 

Sumber: Infobisnis.co.id