Group demands non-PSO subsidy to boost local use

A Biodiesel business group has urged the government to soon include producers that sell palm oil-based fuel for non-public service obligation (PSO) purposes in the subsidy program to help jack up domestic consumption this year.

The government has been fun-neling funds collected from palm oil export taxes to incentivize producers participating in the mandatory 15 percent Biodiesel blending (BIS) program in 2015 and the 20 percent Biodiesel blending (B20) program in 2016.

The funds operator, the Indonesian Oil Palm Estate Fund (BPDP-KS), lowered its Biodiesel subsidy by 10.4 percent to Rp 9.6 trillion (US$716.8 million) this year from the previous year. Indonesian Bio-fuel Producers Association (Apro-bi) chairman Paulus Tjakrawan questioned the lack of clear mechanism for non-PSO subsidy.

So far, state-owned oil and gas firm Pertamina and chemical distributor PT AKR Corporindo are the sole beneficiaries of the incentive.

Both firms, which distribute subsidized fuel, supply Biofuel under the PSO and are required to adhere to the mandatory blending policy.

The mechanism for non-PSO players has yet to be clear,” Paulus Tjakrawan told The Jakarta Post on Tuesday. There are many non-PSO players in the country. The question is whether they can get similar support from the government”

Indonesia, the worlds largest palm oil producer, has promoted widespread use of Biodiesel to help reduce its notoriously high greenhouse gas emissions.

The subsidy, which narrows the gap between the Biodiesel price and the conventional diesel price, only applies for Biofuel sold domestically.

The Energy and Mineral Resources Ministrys new and renewable energy director general, Rida Mulyana, said the government was revising Presidential Regulation (Perpres) No. 61/2015 to have the subsidy mechanism apply to non-PSO players.

He acknowledged that a prolonged delay in issuing the amended rule had led to weak domestic Biofuel consumption this year.

Local absorption of Biodiesel reached 1.48 million kiloliters in the first half, or only 32.17 percent of the full-year target. Throughout 2016, the consumption amounted to 3.65 million kl.

“Given the success in 2016, we had an ambition to also involve non-PSO players in the [subsidy] program,” Rida said. “Nonetheless, as the revision has yet to be finished, we have been facing a delay in determining the domestic consumption target and starting the [B20] program this year.”

The Office of the Coordinating Economic Minister proposed subsidies worth Rp 4,000 per liter and Rp 2,000 per liter for PSO players and non-PSO players, respectively.

At present, the Biodiesel index price is calculated based on the base price of Crude Palm Oil (CPO) with the additional cost of $100 per ton for CPO conversion into fatty acid methyl ester (FAME), a key ingredient used in making Biodiesel.

Apart from setting the 2017 Biodiesel subsidy, the revised regulation may also stipulate a new export tax scheme. Under the scheme, the export duties will increase by 20 percent for each $50 dollar rise in the CPO price.

Currently, the shipment of palm oil and its derivatives are levied whenever the commoditys price exceeds $750 per ton.

Ina separate development, Indonesian Vegetable Oil Refiners Association (GIMNI) executive director Sahat Sinaga demanded that the government ensure ontime payments of the subsidy to non-PSO players that supply Biofuel to Pertamina and AKR Corporindo.

“Many [non-PSO] Biodiesel suppliers have complained because the subsidy payment can be late for more than six months,” Sahat said.

Nineteen companies have oV tained the quotas to supply 1.35 million kl of Biodiesel to Pertamina and 24,000 kl to AKR Corporindo for the May to October period.

The volume is lower compared to 1.53 million kl provided to both firms from last November to April.

JP/Viriya P. Singgih

Sumber: The Jakarta Post

Menjaga Harga Minyak Goreng Di Pasar Ritel

JAKARTA – Produsen meminta adanya kompensasi dalam rencana pemerintah mengatur domestic market obligation atau serapan dalam negeri untuk komoditas minyak goreng kemasan sederhana.

Kompensasi harus diberikan jika pemerintah ingin mematok harga minyak goreng tetap rendah, untuk menutupi kerugian produsen ketika harga sawit dunia mengalami kenaikan.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga menyatakan akan meminta kompensasi jika pemerintah mewajibkan para produsen untuk memasok minyak goreng kemasan sederhana ke dalam negeri.

“Kalau selama harga sawit rendah tidak masalah tetapi kalau harga sawit di pasar dunia tinggi? siapa yang mau jual [minyak goreng] dengan harga rendah?,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (11/7).

Kompensasi, sambungnya, harus diberikan jika pemerintah ingin mematok harga minyak goreng tetap rendah. Hal tersebut untuk menutupi . kerugian yang ditanggung oleh produsen ketika harga sawit dunia mengalami kenaikan.

Sahat menjelaskan saat ini memang persentase pasar minyak goreng Indonesia masih terbilang kecil. Secara keseluruhan penggunaan produk turunan minyak sawit untuk kebutuhan domestik hanya berkisar 20%.

“Ekspor masih lebih dominan dibandingkan dengan domestik. Oleh karena itu, harga akan tetap berkiblat kepada ekspor,” paparnya.

Dia mengungkapkan pembahasan tentang kewajiban memproduksi minyak goreng kemasan sederhana akan dibahas bersama dengan Kementerian Perdagangan dalam waktu dekat. Pihaknya akan meminta kejelasan soal pemetaan produk, pasar, serta sanksi bagi produsen yang melanggar aturan tersebut.

Salah satu poin penting, menurut Sahat, adalah pengawasan. Pasalnya, beberapa pedagang ada yang masih memainkan harga komoditas itu.

“Pengalaman yang lalu biarpun kita jual dengan harga di bawah pasaran tetapi pedagang jual mahal. Jadi, ini penting siapa yang mengawasi,” jelasnya.

KONSUMSI MINYAK

GIMNI mencatat pemakaian minyak goreng curah pada kondisi normal mencapai 270.000 ton-280.000 ton per bulan. Sedangkan untuk jenis premium, kebutuhan tiap bulannya sebesar 70.000 ton-80.000 ton. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Tjahya Widayanti sebelumnya menjelaskan DMO minyak goreng kemasan sederhana bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Dengan demikian, tidak seluruhnya hasil produksi para pengusaha dipasarkan ke luar negeri.

“Pelaku usaha atau produsen minyak goreng akan diwajibkan memproduksi minyak goreng kemasan sederhana untuk keperluan domestik,” jelasnya.

Tjahya menambahkan pemerintah ingin memasukan stok minyak goreng sederhana tersedia. Pemberlakukan DMO, paparnya, akan mengarah kepada target penghapusan peredaran minyak goreng curah pada 2020.

Dia menyarankan agar para produsen segera membuat peta jalan produksi minimal hingga akhir 2017. “Saat ini sedang dibahas dengan para produsen minyak goreng berapa persentase produksi yang diwajib dipasok ke dalam negeri.”

GARK1 mencatat keseluruhan konsumsi domestik CPO pada 2016 yakni 11,06 juta ton. Pada kuartal 1/2017, jumlah konsumsi CPO domestik sebanyak 2,73 juta ton. Produksi minyak sawit di dalam negeri diprediksi GAPKI dapat

menembus 35 juta ton pada 2017. Pada Maret 2017, tercatat adanya kenaikan produksi sebesar 10% dari produksi bulan sebelumya 2,6 juta ton menjadi 2,9 juta ton.

M. Nurhadi Pratomo

Sumber: Bisnis Indonesia

Menjaga Harga Minyak Goreng Di Pasar Ritel

Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) memperkirakan kebutuhan minyak goreng selama bulan Juni mencapai 590 ribu-600 ribu ton. Permintaan cenderung stabil tetapi harga diluar ekspektasi pemerintah.

“Kebutuhan sebesar 600 ribu ton ini total volume untuk minyak kemasan modern, minyak curah untuk industri dan curah untuk pasar yang sudah disatukan. Ini kebutuhan selama Ramadan,” kata Sahat Sinaga, Direktur Utama GIMNI di Jakarta, Jumat (4/6).

Berdasarkan data GIMNI, menurut Sahat, produsen minyak goreng yang memasarkan melalui ritel mampu memasok kebutuhan minyak goreng dengan volume 551 ribu ton pada April, Maret sekitar 499 ribu ton, Mei sebesar 585 ribu ton. Memasuki bulan puasa di bulan Juni, permintaan naik 3% menjadi 600 ribu ton. Selanjutnya, permintaan kembali normal memasuki bulan Juli sekitar 533 ribu ton.

Komisaris Wilmar Indonesia MP Tumanggor mengakui permintaan minyak goreng di awal Ramadan meningkat sekitar 10 persen dibandingkan hari-hari biasa. “Permintaan produk kami minyak goreng dan tepung biasa-biasa saja. Naiknya tidak signifikan sekitar 10 persen, masih wajar,” ujarnya.

Sumber: Sawitindonesia.com

GIMNI Dapat Penghargaan Dari Menteri Perdagangan

JAKARTA, SAWIT INDONESIA – Program stabilisasi harga bahan pokok selama bulan ramadan tahun ini mendapatkan apresiasi dari Kementerian Perdagangan. Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengadakan kegiatan penghargaan kepada pengusaha dan asosiasi yang turut terlibat dalam menstabilkan harga.

Salah satu penghargaan diberikan kepada Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI). Enggartiasto menyatakan, GIMNI berhasil menjamin stabilnya harga minyak nabati. “Ini tentu hasil jerih payah semua anggota yang ada di dalamnya,” ucapnya.

“Dari tahun ke tahun di bulan Ramadan terjadi kenaikan harga merupakan sesuatu yang tidak normal. Namun, kalaun tidak normal itu menjadi biasa kalau itu berjalan terus-menerus dan kita anggap itu sesuatu yang layak terjadi,” ujarnya.

Enggartiasto menyebutkan sepanjang Ramadan dan Lebaran 2017, harga pangan relatif lebih stabil. Faktor pendukung adalah  kecukupan pasokan pangan hingga setelah Lebaran.

Sahat Sinaga, Direktur Eksekutif GIMNI mengatakan pihaknya  mematuhi arahan Presiden Jokowi dan Menteri Perdagangan untuk mendukung stabilisasi harga sembako.

“Mereka (pemerintah) ingin pasar dibanjiri dengan minyak curah,” tuturnya. Ia menceritakan bahwa hal itu sangat tidak mudah. Pasalnya, pemerintah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) seharga Rp 11.000 per kilogram, sedangkan ongkos produksi sebesar Rp 9.100 per kilogram.

“Buktinya di lapangan masih ada pedagang menjual Rp 12.000 per kilogram. Kami menyiasati untuk mendistribusikan minyak curah ke dalam ritel. Itu dikemas dengan bagus,” katanya.

Namun, rencana itu lanjut Sahat, tidak semuanya diterima anggota GIMNI. Sebab, memperpanjang fase distribusi dan keuntungan jadi menipis. “Itu luar biasa susah. Kita persiapkan ini 5 bulan. Sejak bulan Februari dan hasilnya lumayan memuaskan,” tuturnya.

Sahat berharap kestabilan harga tetap berlanjut. Namun pemerintah harus menyiapkan formula baru.

“Kalau harga bahan bakunya masih di bawah, ya kita masih sanggup dengan cara itu. Kalau harga bahan baku naik. Ini yang harus dipikirkan oleh pemerintah. Biar masyarakat dan pengusaha sama sama untung,” tukasnya.

Penerima penghargaan lain adalah Asosiasi Daging Indonesia, Asosiasi Gula Rafinasi Indonesia, Asosiasi Pedagang Gula Indonesia, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia, PT Golden Sinar Sakti, Musim Mas Group, Indofood, Astra Internasional, Arta Graha Peduli, Mayora, PT Pupuk Indonesia, dan PT Asian Agri.

 

Sumber: Sawitindonesia.com

Produsen Minta Kepastian Pasar

DIREKTUR Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga mengatakan, produsen tidak terganggu dengan rencana pemerintah tersebut. “Tidak ada yang terganggu. Kami dukung. Tapi pasarnya harus jelas,” ujarnya kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Menurutnya, kewajiban menjual minyak goreng murah berpotensi menghidupkan spekulan baru. “Kalau peredarannya tidak diawasi secara maksimal maka akan dimanfaatkan oleh spekulan untuk dijual kembali dengan “harga lebih mahal,” ungkapnya.

Sahat mengatakan, pemerintah betul-betul menghitung kebutuhan minyak goreng bagi masyarakat menengah ke bawah. “Ini supaya pasokan minyak goreng sederhana sesuai kebutuhan,” tuturnya.

Sahat juga meminta pengusaha ritel tidak mempersulit pasokan dari produsen. “Selama ini banyak produsen mengeluhkan birokrasi pengiriman minyak goreng sederhana ke pasar ritel karena harus terlebih dahulu teregister sebagai pemasok,” ungkapnya.

Ia mengungkapkan, banyak peritel yang ogah-ogahan membu-ka purchase order (PO). “GIMNI meminta juga agar sistem administrasi peritel dibenahi terlebih dahulu,” kata Sahat.

Ia menambahkan, rencana pemerintah ini sesungguhnya bagian dari cara pemerintah menstabilkan harga minyak goreng. “Ini mesti dilihat secara positif. Jadi lebih terkontrol,” tukasnya.

Ketua Umum Asosiasi Industri Minyak Makan Indonesia (AIMMI) Adiwisoko Kasman mengaku siap mengikuti aturan yang dibuat pemerintah. Apalagi, hingga saat ini anggota AIMMI telah menggelontorkan ke pasar, minyak goreng dalam kemasan seharga Rp 11.000 per liter sebagaimana perintah Kemendag.

“Kami siap mengikuti arahan pemerintah karena ini kepentingan semuanya, terutama konsumen. Intinya, kami siap mengikuti arahan pemerintah,” kata Adiwisoko.

Walaupun siap mengikuti aturan pemerintah, pihaknya mengakui kebijakan tersebut menggerus keuntungan. Meski begitu, Adiwisoko enggan mengungkapkan besarannya. “Tergerus pasti, tapi tidak sampai membuat kami rugi,” katanya.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Tjahja Widayanti mengatakan, langkah ini dilakukan pemerintah dengan alasan untuk menjaga pasokan dan harga minyak goreng dalam negeri. “Ini sejalan dengan peta jalan industri minyak goreng domestik,” ujarnya.

Selama ini, menurut Tjahja, ekspor minyak goreng tidak ada aturannya. “Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, minyak goreng tidak diekspor. Dengan adanya ini maka nanti dijadikan minyak goreng kemasan sederhana di dalam negeri,” papar dia.

Ia mengungkapkan, beleid terkait dengan aturan ini akan berbentuk Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag). Selain besaran minyak goreng yang dapat di ekspor, produksi minyak goreng kemasan sederhana dan kemasan premium juga akan diatur dalam beleid ini.

“Pengaturan produksi minyak goreng kemasan premium dengan kemasan sederhana ini penting, supaya para produsen merata produksinya,” ungkapnya.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita mengemukakan, persentase keuntungan saat ini masih dalam perhitungan. “Jadi sekian persen dari total produksi itu harus berbentuk minyak goreng dengan kemasan sederhana dan harga jual yang ditetapkan pemerintah disepakati dengan para pengusaha Rp 11.000 per liter,” ujarnya.

Menurut Enggar, nanti per-sentese akan dihitung dari keuntungan produksi di sektor hulu dan hilir. Hal tersebut akan diimplementasikan secara bertahap.

“Nanti akan ada dua bagian. Yang integrated yang hulu sama hilirnya, nanti ada persentasi, berapa hulu berapa hilir. Dia yang olah saja. Tidak punya CPO-nya, akan kita tetapkan dan bantu dengan dorong sumber bahan baku,” tandasnya.

Sumber: Rakyat Merdeka

Produsen Minyak Goreng Akan Dipaksa Memenuhi Pasar Lokal

Konsumen memilih minyak gorang kemasan di Carrefour BSD Tangerang Selatan, Jumat (26/5). Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) memastikan ketiga bahan pokok yaitu gula pasir, minyak goreng tidak akan mengalami kenaikan harga di peritel modern saat ramadhan dan idul fitri tahun ini/pho KONTAN/Carolus Agus Waluyo/26/05/2017.

JAKARTA. Kementerian Perdagangan (Kemdag) akan menerapkan kewajiban memasok kebutuhan di dalam negeri atau domestic market obligation (DMO) bagi industri minyak goreng. Nantinya akan diatur prosentase besaran minyak goreng yang diperbolehkan di ekspor dan berapa persen yang harus dipasarkan di dalam negeri.

Langkah itu dilakukan pemerintah dengan alasan untuk menjaga pasokan dan harga minyak goreng dalam negeri. Di samping itu, aturan ini sejalan dengan peta jalan industri minyak goreng domestik yang tidak memperbolehkan penjualan dalam bentuk curah pada tahun 2020 mendatang.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemdag) Tjahja Widayanti mengatakan, selama ini ekspor minyak goreng tidak ada aturannya. “Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, minyak goreng tidak diekspor. Dengan adanya DMO maka nanti dijadikan minyak goreng kemasan sederhana di dalam negeri,” kata Tjahja, kemarin.

Beleid terkait dengan aturan DMO ini akan berbentuk Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag). Selain besaran minyak goreng yang dapat di ekspor, produksi minyak goreng kemasan sederhana dan kemasan premium juga akan diatur dalam beleid ini.

Pengaturan produksi minyak goreng kemasan premium dengan kemasan sederhana ini penting, supaya para produsen merata produksinya. “Jangan sampai nanti minyak goreng kemasan sederhana hanya sedikit produksinya, yang lain minyak goreng premium,” ujar Tjahja.

Produsen minyak goreng juga diwajibkan untuk menetapkan peta jalan atau road map produksi minyak gorengnya. Produsen wajib memiliki progres pencapaian produksi minyak goreng dalam kemasan hingga tidak ada produksi minyak curah lagi di tahun 2020. Permendag yang memayungi kebijakan ini masih terus dilakukan pembahasan dengan melibatkan asosiasi.

Terutama asosiasi produsen minyak goreng seperti Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI). “Bagi produsen minyak goreng yang memiliki Perkebunan sawit terintegrasi dari hulu hingga hilir akan ada prosentase kewajibannya Untuk perusahaan minyak goreng yang hanya mengolah saja dan tidak miliki CPO juga akan ditetapkan besaran prosentasenya,” kata Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita.

Handoyo

Sumber: Harian Kontan

Badai Belum Berlalu dari Harga CPO

JAKARTA. Dampak El Nino yang menekan produksi produsen minyak sawit mentah alias crude Palm Oil (CPO) mulai hilang. Tapi alih-alih berdampak positif, kondisi ini justru menekan harga CPO di semester satu lalu.

Di enam bulan pertama 2017, harga CPO terhitung melorot 14,38% lantaran pada Jumat (30/6), harganya ada di RM 2.459 per metrik ton. Memang, harga saat ini cenderung menguat. Kemarin (5/7), harga CPO kontrak pengiriman September 2017 di Malaysia Derivative Exchange naik 1,20% jadi RM 2.538 per ton.

Asal tahu saja, produksi CPO Indonesia tahun ini diperkirakan mencapai kisaran 33 juta-35 juta ton. Tahun lalu, produksi CPO dalam negeri hanya 32,5 juta ton.

produksi CPO Malaysiajuga setali tiga uang. Pada periode Maret-Mei 2017, stok CPO Negeri Jiran ini terus naik.

Pelaku pasar menilai membaiknya tingkat produksi CPO akan membuat pasokan berlimpah. Padahal, permintaan masih rendah.

Research Analyst Asia Tradepoint Futures Deddy Yusuf Siregar menambahkan, CPO juga terbebani nilai tukar ringgit yang sempat melambung signifikan akibat pelemahan dollar AS, setelan pasar pesimistis memandang kepemimpinan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Ketika ringgit menguat, wajar harga CPO yang diperdagangkan dengan ringgit tertekan.

Belum lagi harga minyak mentah juga cenderung tertekan. Hal ini turut memberi efek negatif pada harga CPO. Tekanan terbesar datang ketika bulan Ramadan gagal mengangkat permintaan dan mengikis pasokan sebagaimana yang diharapkan pasar,” imbuh Deddy, kemarin.

Laporan ekspor Malaysia periode 1-10 Juni 2017 hanya tumbuh 5,8% atau jauh turun dibanding periode yang sama bulan sebelumnya yang mencapai 13,6%. Ini dipandang pasar sebagai sinyal masa depan permintaan CPO yang buruk, mengingat bahkan selama Ramadan pun permintaan CPO di masyarakat juga tidak menguat.

Tekanan minyak kedelai

Sentimen negatif dari harga komoditas energi masih akan menyulitkan CPO di semester 11-2017. Belum lagi, OCBC memperkirakan produksi CPO Malaysia akan naik sekitar 15% tahun ini. Artinya banjir pasokan tidak akan diimbangi dengan permintaan yang tumbuh positif.

Ke depan, tekanan bagi harga CPO juga datang dari melimpahnya pasokan minyak kedelai di pasar global saat ini. Padahal minyak kedelai adalah substitusi utama CPO.

Diperkirakan stok minyak kedelai global naik 3,1 juta menjadi sekitar 93,2 juta ton, atau jauh lebih tinggi dibanding 2016 lalu. “Secara garis besar tren bearish CPO masih akan berlanjut, namun Tentangnya lebih terbatas karena di paruh- pertama penurunan harga sudah signifikan,” ujar Analis Central Capital Futures Wahyu Tribowo Laksono.

Sementara itu, katalis positif bagi CPO bisa datang jika program biodiesel yang digelar pemerintah Indonesia dan Malaysia berjalan sesuai harapan. Apalagi, China juga memiliki aturan yang sama. Jika di Indonesia bahan bakar harus dicampur CPO hingga 20%, di China campuran CPO sebesar 5%. “Selama program tersebut berjalan, maka harga CPO bisa ikut terdongrak, walau terbatas mengingat masih banyak katalis negatif yang mempengaruhi,” imbuh Deddy.

Berkaca pada hal itu, Deddy memprediksi harga CPO hingga akhir 2017 bakal bergerak di kisaran RM 2.400-RM 2.605 per ton. Menurut hitungan Wahyu, harga CPO akan bergerak antara RM 2.300-RM 2.800 per ton.

Namira Daufina Nainggolan

SUmber: Harian Kontan

Produsen minyak goreng wajib prioritaskan domestik

SNI Minyak Goreng Kemasan
Pekerja menuang minyak goreng curah kedalam kemasan plastik di Jakarta, Minggu (25/10). Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia meminta pemerintah untuk menunda pengesahan peraturan kewajiban pencantuman Standar Nasional Indonesia pada minyak goreng kemasan hingga 2016 dengan alasan belum siapnya kondisi di lapangan. KNTAN/Cheppy A. Muchlis/25/10/2015

JAKARTA. Kementerian Perdagangan (Kemdag) akan menerapkan kebijakan kewajiban memasok kebutuhan di dalam negeri atau domestic market obligation (DMO) bagi industri minyak goreng. Nantinya, akan diatur persentase besaran minyak goreng yang diperbolehkan di ekspor dan dipasarkan di dalam negeri.

Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga pasokan dan harga minyak goreng dalam negeri. Di samping itu, aturan ini sejalan dengan peta jalan industri minyak goreng domestik yang tidak memperbolehkan penjualan dalam bentuk curah pada tahun 2020 mendatang.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemdag) Tjahja Widayanti mengatakan, selama ini ekspor minyak goreng tidak ada aturannya. “Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, minyak goreng tidak diekspor, Dengan adanya DMO itu nanti dijadikan minyak goreng kemasan sederhana di dalam negeri,” kata Tjahja, kemarin.

Beleid terkait dengan aturan DMO ini akan berbentuk Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag). Selain besaran minyak goreng yang dapat di ekspor, produksi minyak goreng kemasan sederhana dan kemasan premium juga akan diatur dalam ketentuan ini.

Pengaturan produksi minyak goreng kemasan premium dengan kemasan sederhana ini penting, supaya para produsen rata jenis produksinya. “Jangan sampai nanti miyak goreng kemasan sederhana hanya sedikit produksinya, yang lain premium,” ujar Tjahja.

Produsen minyak goreng juga diwajibkan menetapkan peta jalan atau road map dari industrinya. Setiap tahun harus memiliki progres pencapaian produksi minyak goreng dalam kemasan hingga tidak ada produksi minyak curah lagi di tahun 2020.

Permendag yang memayungi kebijakan ini masih terus dilakukan pembahasan. Utamanya dengan para pelaku usaha yang tergabung dalam asosiasi produsen minyak goreng seperti Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (Gimni).

Sumber: Kontan.co.id

Pemerintah Wajibkan Produsen Minyak Produksi Minyak Goreng Murah

JAKARTA, Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan mewajibkan produsen minyak dalam negeri untuk memproduksi minyak goreng murah Rp 11.000 per liter.

“Seluruh produsen minyak goreng wajib memproduksi sekian persen dari total produksinya untuk minyak goreng dengan harga yang ditetapkan pemerintah,” ujar Menteri Perdagangan ( Mendag) Enggartiasto Lukita di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Selasa (4/7/2017).

Mendag Enggartiasto menjelaskan, cara tersebut ditempuh pemerintah guna mengendalikan harga pangan dan juga menahan laju inflasi.

Dengan itu, pihaknya akan melakukan pertemuan dengan asosiasi pengusaha minyak goreng guna membahas berapa persentase yang ideal terkait kewjiban produsen dalam memproduksi minyak goreng murah tersebut.

Mendag menjelaskan, nantinya akan ada dua bagian terintegrasi yang akan menjadi pembahasan yakni sektor hulu dan hilir industri minyak goreng dengan menghitung berapa presentase harga antara hulu dan hilir dalam industri minyak goreng.

Karena saat ini ada beberapa produsen minyak goreng yang tidak memiliki sendiri pasokan bahan baku minyak goreng atau crude palm oil (CPO).

“Bagi produsen minyak goreng yang memiliki perkebunan sawit atau terintegrasi dari hulu hingga hilir nantinya akan ada prosentase kewajibannya,” kata dia.

Tapi untuk perusahaan minyak goreng yang hanya mengolah saja dan tidak miliki CPO juga akan ditetapkan besaran prosentasenya,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kemendag sendiri telah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk gula pasir pada harga Rp 12.500 per kilogram, daging beku Rp 80.000 per kilogram, dan minyak goreng curah kemasan Rp 11.000 per liter.

Sumber: Kompas.com

Pemerintah Siaga Pasokan Bahan Pokok

JAKARTA – Pemerintah dan pelaku usaha akan turun ke pasar untuk mengalirkan pasokan kebutuhan pokok hingga 2 hari menjelang Lebaran di tengah adanya potensi kenaikan harga sejumlah komoditas.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Tjahya Widayanti mengungkapkan pihaknya telah meminta kepada sejumlah pelaku usaha untuk terjun langsung ke pasar memberikan pasokannya. Tujuannya, untuk menjaga kestabilan harga.

“Pelaku usaha diminta untuk turun ke pasar hingga H-2 terutama untuk komoditas mimak

goreng dan daging,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (20/6).

Tjahya menjelaskan harga beberapa komoditas memang masih tinggi meski berangsur turun. Salah satunya adalah bawang putih jenis kating.

“Bawang putih jenis itu memang masih langka tetapi jika bawang putih jenis honan bisa di bawah Rp30.000,” jelasnya.

Pihaknya menyebut akan melakukan operasi pasar ke salah satu pasar di Jakarta pada Rabu (21/6). Hal tersebut dilakukan untuk menekan harga bawang putih.

Sementara itu, Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indo-

nesia (Ikappi) Abdullah Man-suri menilai fase sepekan jelang Idulfitri menjadi momen paling rumit. Pasalnya, setiap tahunnya selalu terjadi kenaikan harga.

Kendati demikian, dia menilai kenaikan pada tahun ini relatif kecil dibandingkan dengan S tahun sebelumnya. Namurf, beberapa komoditas, menurutnya, masih mengalami kenaikan harga dikup tinggi.

“Permintaan akan tinggi di hari-hari ini, karena THR [tunjangan hari raya] baru keluar dan budaya masyarakat konsumtif jelang Lebaran.”

Dia mengatakan solusi dari permasalahan tersebut adalah

dengan mencukupi pasokan komoditas di pasar.

Hal itu menurutnya telah dilakukan melalui antisipasi yang cukup oleh pemerintah.

Sementara itu asosiasi pedagang pasar dan produsen minyak goreng menyepakati harga dari pabrik sampai dengan ke pedagang senilai Rp9.135 per liter.

Penetapan itu kelanjutan dari penandatangan nota kesepahaman antara asosiasi pedagang pasar dan Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia untuk mendistribusikan langsung dari pabrik ke pasar.

Sumber: Bisnis Indonesia