Hutan Dan Deforestasi Global (Tamat)

 

 

Luas hutan Indonesia tersebut yakni 129,02 juta hektar merupakan konsep hutan secara administratif/land use (kawasan hutan) dan tidak selalu sama dengan (ada) hutan. Jika definisi hutan, deforestasi, reforestasi dan afforestasi didasarkan pada land cover change (yang dianut sebagian besar negara dunia), maka seluruh perkebunan yang memiliki syarat tinggi tanaman dapat mencapai 5 meter dan canopy cover lebih dari 10 persen (setelah dewasa) seharusnya dapat digolongkan hutan. Pengembangan perkebunan dapat dikatagorikan sebagai afforestasi dan bukan deforestasi.

Posisi hutan Indonesia dalam kondisi hutan global dapat dilihat dengan berbagai indikator, seperti luas hutan terbesar, luas hutan primer, luas hutan lindung, laju afforestasi dan reforestasi maupun tingkat forest cover.

Tingkat Forest Cover dan Persentase Hutan yang Tersisa Indonesia Dibandingkan Dunia

Forest Cover % 1) Persentase Hutan Saat ini dari Luas Semula 2)
Indonesia 53,1 Jepang 64,99
Amerika Selatan 49 Indonesia 57,90
Eropa 45 USA 38,78
Asia Selatan dan Tenggara 35 German 30,72
Amerika Tengah dan Utara 33 Prancis 28,18
Afrika 23 India 27,50
Oceania 23 Cina 23,32
Asia Timur 22 Australia 17,67
Asia 19 Belanda 13,76
Inggris 11,86
Dunia 31 Dunia 43,37

Sumber : 1) . FAO, 2010; Global Forest Assessment. 2). UNEP and IUFRO (1999). Defining of Low Forest Cover

Bila dilihat  dari berbagai indikator kehutanan, Indonesia masih tergolong 10 negara yang memiliki hutan terbaik dunia. Bahkan bila dilihat dari segi forest cover, Indonesia masih jauh lebih baik dari pada rata-rata kondisi forest cover dunia maupun dengan negara-negara Eropa dan Amerika. Hal yang sama juga terlihat dari luas hutan yang ada dibandingkan dengan luas hutan semula. Persentase hutan yang ada saat ini di Indonesia, masih lebih baik dari rata-rata dunia maupun dibandingkan Eropa dan Amerika.

Dengan Fakta ini sangat jelas anggapan bahwa hutan indonesia begitu jeleknya tidak didukung fakta atau tidak benar. Berbagai indikator yang resmi digunakan badan-badan internasional seperti FAO, kondisi hutan Indonesia  masih tergolong kelompok 10 besar terbaik hutan dunia.

Sumber : Indonesia Dan Perkebunan Kelapa Sawit Dalam Isu Lingkungan Global, GAPKI 2013

 

Sumber: Sawitindonesia.com

WASPADAI SERANGAN GANODERMA DI MUSIM HUJAN Penyusun : R & D PT Mitra Sukses Agrindo (2017)

 

Musim hujan telah tiba.  Saat yang ditunggu petani dan pengusaha perkebunan kelapa sawit untuk melakukan pemupukan. Namun demikian petani pun harus waspada, terutama adanya penyakit yang mematikan pada kelapa sawit yang disebabkan oleh jamur Ganoderma, karena Ganoderma menyukai cuaca yang lembab. Di Indonesia, Ganoderma dapat tumbuh pada pH 3-8.5 dengan temperatur optimal 30oC dengan kelembaban tinggi.  Namun Ganoderma dapat terganggu pertumbuhannya pada suhu 15oC dan 35oC, dan tidak dapat tumbuh pada suhu 40oC (Abadi dan Dharmaputra, 1988; Dharmaputra et al., 1993). Jamur  Ganoderma dapat ditemukan dan tersebar di seluruh dunia, tumbuh subur pada tanaman tahunan, termasuk jenis pohon jarum dan palem-paleman. Beberapa spesies Ganoderma adalah jamur pembusuk kayu, beberapa jenis bersifat patogen dan merugikan terhadap tanaman yang bernilai ekonomi tinggi dan tanaman tahunan. Selain pada tanaman kelapa sawit, Ganoderma juga penyebab kebusukan pada akar dan batang pada berbagai tanaman perkebunan lainnya seperti  kelapa, karet, betelnut, teh, kakao, persik dan pir, guarana, anggur dan pohon hutan seperti Acacia, Populus dan Macadamia. Di ekosistem hutan, Ganoderma memiliki peran ekologis dalam proses pemecahan senyawa lignin pada jaringan kayu.

Hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa dalam replanting dari lahan bekas hutan atau bekas tanaman karet, penyakit busuk pangkal batang (BPB) oleh Ganoderma mulai terlihat serangannya pada tanaman kelapa sawit usia  sekitar 10 – 12 tahun (Singh, 1991). Tingkat serangan pada awalnya rendah, yaitu hanya 1-2% dari total populasi. Pada saat tanaman kelapa sawit mencapai umur 25 tahun dan siap untuk penanaman kembali, serangan BPB bisa mencapai 25% (Singh, 1991). Dalam replanting bekas tanaman  kelapa, penyakit BPB pada kelapa sawit bisa muncul jauh lebih awal, yaitu pada usia 1-2 tahun setelah tanam namun sifat serangan BPB masih sporadis. Baru pada tahun kedua belas, serangan penyakit mulai mengganas dimana ia dapat memusnahkan populasi sampai lebih dari 15%, meningkat menjadi 60% 4 tahun kemudian (Singh, 1991). Dalam peremajaan tanaman kelapa sawit, serangan BPB dapat mencapai 22% pada tahun ke-sepuluh, meningkat menjadi 40% 4 tahun kemudian (Singh, 1991). Tingkat serangan BPB yang tinggi juga dicatat oleh Khairudin (1990b) pada  kelapa sawit yang ditanam kembali dengan cara uderplanting. Dalam hal ini, serangan BPB  dapat mencapai 33% pada usia 15 tahun. Tingkat serangan 25% pada usia kelapa sawit 10 tahun terjadi pada lahan bekas kelapa (Ariffin et al., 1996.). Dua tahun kemudian serangan meningkat menjadi 40%.

Penyakit mematikan yang disebabkan oleh Ganoderma ini tengah mengancam jutaan hektar pertanaman sawit di Indonesia. Menurut Dr. Darmono Taniwiryono,  Direktur Ganoderma Center dan mantan Kepala Balai Penelitian Bioteknologi Tanaman Perkebunan, di lapangan serangan penyakit BPB pada perkebunan kelapa sawit khususnya di wilayah Sumatera Utara sudah berada pada kondisi mengkhawatirkan.  Darmono menjelaskan bahwa berdasarkan contoh kasus hasil sensus yang dilakukannya pada salah satu perkebunan kelapa sawit di wilayah Sumatera, dalam satu hektare tanaman kelapa sawit umur 14 tahun generasi ke 3 dan ke 4 serangan penyakit BPB mencapai 50%. Jika tanaman kelapa sawit sudah terserang BPB maka cepat atau lambat tanaman akan menjumpai kematiannya. Sementara itu, berdasarkan rekaman data serangan OPT yang diperoleh Direktorat Jenderal Perkebunan serangan penyakit BPB  terjadi di Sumatera Utara (2.691 hektare), Bengkulu (678 hektare), dan Aceh (135 hektare). Diduga serangan penyakit BPB ini sudah banyak terjadi di luar ke tiga provinsi ini namun belum dilaporkan.

 

Sumber: Sawitindonesia.com

Indonesia Protes Keras ke Uni Eropa soal Larangan Biofuel Sawit

 

Jakarta: Pemerintah Indonesia terus melakukan protes keras sejak Uni Eropa turut menggaungkan penghapusan biofuel berbasis kelapa sawit (phase out palm oil based biofuel) pada 2021. Parlemen Eropa  menilai penggunaan minyak sawit sebagai salah satu biofuel berpotensi dalam proses deforestasi.

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan pihaknya telah menyurati Komisi Eropa,  Dewan Eropa dan sejumlah menteri Uni Eropa untuk menyampaikan keberatan Indonesia tersebut.

 

“Dari resolusi ini mengirim surat ke dewan Eropa, saya sudah kirim surat ke menteri-menteri di negara Uni Eropa,” kata Retno dalam rakor Kementerian Perdagangan di Hotel Borobudur,  Jakarta, Kamis, 1 Februari 2018.

Menurutnya, resolusi parlemen Uni Eropa sangat diskriminatif lantaran mereka tidak menggunakan basis data yang jelas. Resolusi tersebut bertentangan dengan prinsip perdagangan bebas dan berpotensi merugikan negara produsen kelapa sawit.

“Saya agak kesal, karena yang saya pertanyakan soal data,” imbuh dia.

Retno menambahkan protes keras harus dilakukan dengan cara yang lebih agresif agar resolusi itu tidak sampai berdampak pada penurunan ekspor sawit ke Uni Eropa.

“Mau tidak mau kita harus rapatkan barisan untuk memperjuangkan palm oil kita,” tegasnya.

Anggota Parlemen Eropa (MEP) akhirnya menyetujui proposal undang-undang yang akan diajukan ke menteri Uni Eropa, mengenai penggunaan energi terbarukan.

Salah satu kebijakan yang dihasilkan adalah menghapus minyak kelapa sawit sebagai salah satu bahan dasar biofuel. Dalam penjelasannya, minyak sawit dianggap menjadi salah satu penyebab deforestasi.

Proposal tersebut juga menyebutkan bahwa penggunaan sawit di Uni Eropa akan berakhir pada 2021, yang menjadi periode awal diterapkannya undang-undang konsumsi energi Eropa yang baru.

Tercatat, 492 orang menyetujui proposal larangan tersebut, sebanyak 88 orang anggota parlemen menyatakan penolakan dan 107 orang lainnya menyatakan abstain.

 

Sumber: Metrotvnews.com

Penyaluran Dana Corporate Social Responsibility (CSR) Perkebunan Kelapa Sawit Tepat Sasaran

 

Perusahaan – perusahaan perkebunan khususnya yang sudah menghasilkan (produksi TBS) secara bertahap juga melakukan penyaluran CSR perusahaan dalam bergagai bentuk. Secara umum, distribusi penyaluran CSR dari perusahaan perkebunan kelapa sawit kepada masyarakat sekitardialakuan pada dua bentuk yakni pembinaan UKM lokal dan penyaluran bantuan sosial budaya dan lingkungan.

Untuk pembinaan UKM sebagaimana banyak dilakukan oleh BUMN perkebunan sawit, sebagian basar terdistribusi pada pembinaan UKM adalah sektor perdagangan (40 persen) kemudian diikuti oleh sektor jasa dan pertanian.

Untuk penyaluran CSR pada masyarakat sekitar terdistribusi pada pendidikan dan pelatihan (32 persen), saranaprasaran umum (21 persen) dan sisanya untuk pembangunan sarana ibadah (19,68%), pelayanan kesehatan (13,80 %), pelestarian alam (8,4%) dan bantuan korban bencana alam (3,60%).

Dengan kata lain sebagian perusahaan perkebunan kelapa sawit telah menyalurkan CSR, meskipun belum semua melaksanakannya. Besaran dan jangkauan CSR perusahaan perkebunan tentu saja berbeda-beda tergantung pada skala usaha dan tahap perkembangannya. Perkebunan yang masih pada fase investasi (tanaman belum menghasilkan) tentu masih terbatas dengan menyalurkan CSR.

 

Sumber: Sawitindonesia.com

Produksi Sawit Mentah Diprediksi Naik 10 Persen Sepanjang 2018

 

Jakarta – Gabungan Pengusaha Kelapa sawit Indonesia (GAPKI) memprediksikan produksi minyak sawit mentah (CPO) nasional naik 10 persen dibandingkan 2017 yang mencapai 38,17 juta ton. Sekretaris Jenderal Gapki Togar Sitanggang mengatakan, kenaikan tersebut dipengaruhi pemulihan tanaman setelah terkena dampak La Nina pada 2015.

“Tahun 2018 prospeknya bagus. Produksi minyak sawit Indonesia tahun ini akan tumbuh 10 persen, karena tanaman sudah pulih kembali,” katanya dalam paparan Refleksi Industri Kelapa sawit 2017 dan Prospek 2018 di Jakarta, disalin dari Antara, kemarin.

Selain itu, tambahnya, pada tahun ini diperkirakan terjadi fenomena alam La Nina yang berarti terjadi banyak turunhujan, sementara tanaman sawit membutuhkan banyak air, sehingga mendorong peningkatan produksi. “Fenomena alam La Nina merupakan siklus empat tahunan yang mana tiga tahu lalu yakni 2015 Indonesia mengalami El Nino yang menyebabkan kekeringan sehingga produksi sawit menurun,” katanya.

Penurunan produksi sawit pada 2015 masih terasa hingga 2016 meskipun terjadi peningkatan, namun pada 2017 kembali meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Togar mengungkapkan, pada 2017, berdasarkan data yang diolah GAPKI, produksi CPO mencapai 38,17 juta ton dan PKO sebesar 3,05 juta ton sehingga total keseluruhan produksi minyaksawitIndonesia adalah 41,98 juta ton.

Produksi tersebut meningkat sebesar 18 persen jika dibandingkan dengan 2016 yaitu 35,57 juta ton yang terdiri dari CPO 32,52 juta ton dan PKO 3,05 juta ton. Sementara itu stok minyak sawit Indonesia pada akhir tahun 2017 adalah 4,02 juta ton. “Yang perlu diwaspadai kembali yakni nanti pada 2019 karena menurut siklus empat tahunan Indonesia kembali mengalami El Nino,” katanya.

Sepanjang 2017, kata. Togar, kekhawatiran akan adanya kebakaran lahan dapat teratasi dengan baik, hampir tidak ada kasus kebakaran di perkebunan kepala sawit. Menurut dia, Gapki dan perusahaan anggotanya telah melakukan berbagai upaya mencegah terjadi kebakaran lahan dan hutan (karlahut) di sekitar konsesi dengan pembentukan Desa Siaga Api diberbagai daerah dan sampai pada akhir 2017.

“Tercatat lebih dari 572 Desa Siaga Api yang dibentuk oleh perusahaan anggota Gapki dengan berbagai nama,” tuturnya. Dia mengatakan, pelatihan antisipasi dan mitigasi karlahut juga dilaksanakan di berbagai daerah, yang akan terus ditingkat dan dilanjutkan untuk ke depannya. Gapki mengungkapkan selama 2017 ekspor minyak sawit Indonesia menembus angka 23 miliar dolar AS meningkat 26 persen dibandingkan perolehan 2016. Togar Sitanggang dalam paparan Refleksi Industri Kelapa sawit 2017 dan Prospek 2018 di Jakarta, Selasa mengatakan, pada 2016 ekspor minyak sawit Indonesia (CPO dan turunannya) mencapai 18,22 miliar dolar AS sedangkan 2017 menjadi 22,97 miliar dolar AS. “Nilai ekspor minyak sawit tahun 2017 ini merupakan nilai tertinggi yang pernah dicapai sepanjang sejarah ekspor minyak sawit Indonesia,” katanya.

Berdasarkan data GAPKI, ekspor minya ksawit Indonesia (CPO dan turunannya) tidak termasuk biodiesel dan oleochemical pada 2017 mencapai 31,05 juta ton atau meningkat 23 persen dari 2016 yang sebanyak 25,11 juta ton.

Menurut Togar, pada 2017, hampir semua negara tujuan utama ekspor minyak sawit Indonesia mencatatkan kenaikan permintaan minyak sawitnya. India mencatatkan kenaikan permintaan yang signifikan baik secara volume maupun persentase, yang mana sepanjang 2017 India menembus 7,63 juta ton atau naik 1,84 juta ton atau naik 32 persen dibandingkan dengan tahun 2016.

 

Sumber: Harian Ekonomi Neraca

Permintaan Ekspor Minyak Sawit Meningkat di 2017

 

Jakarta – Selama 2017, hampir semua negara tujuan utama ekspor minyak sawit Indonesia mencatatkan kenaikan permintaan minyak sawitnya.

India mencatatkan kenaikan permintaan yang signifikan karenaselama 2017, permintaan minyak sawit ke India sebanyak 7,63 juta ton atau naik sekitar 32% dibandingkan dengan tahun 2016 dengan total permintaan sebesar 5,78 juta ton.

Merujuk laporan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia(GAPKI), ekspor ke negara-negara Afrika juga mencatatkan peningkatan 50%, dengan mencapai 2,29 juta ton di tahun 2017 sedangkan tahun sebelumnya hanya sekitar 1,52 juta ton.

“Kenaikan permintaan minyak sawit ini diikuti China sekitar 16% atau dari 3,23 juta ton di tahun 2016 menjadi 3,73 juta ton pada 2017,” kata Sekjen GAPKI, Togar Sitanggang.

Negara-negara Uni Eropa naik 15% (2016 : 4,37 ton, 2017 : 5,03 juta ton), Pakistan naik 7% (2016 : 2,07 juta ton, 2017 : 2,21 juta ton), Amerika Serikat naik 9% (2016 : 1,08 juta ton, 2017 : 1,18 juta ton), Bangladesh naik 36% (2016 : 922,85 ribu ton, 2017 : 1,26 juta ton) dan Negara-negara Timur Tengah naik 7% (2016 : 1,98 juta ton, 2017 : 2,12 juta ton).

 

Sumber: Industry.co.id

Gapki Minta Peta Jalan Disusun

 

JAKARTA – Pelaku usaha kelapa sawit meminta agar pihak-pihak terkait bisa segera duduk bersama guna mendiskusikan peta jalan (roadmap) terkait penggunaan kapal berbendera Indonesia untuk pengangkutan ekspor khususnya untuk produk CPO.

Penggunaan kapal nasional untuk ekspor itu termuat dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 82 Tahun 2017 tentang Ketentuan Penggunaan Angkutan Laut dan Asuransi Nasional untuk Ekspor dan Impor Barang Tertentu.

Peraturan ini mewajibkan kegiatan ekspor minyak sawit mentah (CPO), batu bara dan beras menggunakan angkutan laut yang dikuasai perusahaan lokal dan asuransi nasional.

Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa sawit Indonesia (GAPKI) Joko Supriyono menilai kapal dalam negeri belum sepenuhnya siap untuk melaksanakan pengangkutan ekspor CPO baik dari segi ketersediaan dan kemampuan.

“Selama ini perusahaan pelayaran kan memang banyak didominasi oleh kapal kapal luar negeri. Kapal Indonesia sendiri kan memang enggak banyak masuk di sini (pengangkutan eskpor CPO). Jadi, artinya dari sisi industri perlayaran sendiri pemerintah juga perlu memfasilitasi,” katanya, belum lama ini.

FOOD GRADE

Lebih lanjut, dia menjelaskan, berbeda dengan kapal pengangkut komoditas lain seperti batu bara yang juga diwajibkan untuk menggunakan kapal berbendera Indonesia, terdapat sejumlah persyaratan agar sebuah kapal bisa digunakan untuk mengangkut CPO.

Salah satunya adalah standar dari sisi kualitas di mana kapal harus food grade. Dia menilai, dari sisi ini, belum banyak kapal-kapal dalam negeri yang benar-benar siap.

Joko sendiri mendukung hal ini karena menurutnya penggunaan kapal dalam negeri untuk pengangkutan ekspor akan membawa nilai tambah juga keuntungan bagi Merah Putih. Begitu pula dengan para pelaku industri CPO.

Namun, dia mengingatkan agar jangan sampai aturan ini dipaksakan ketika kapalnya sendiri belum benar- benar Siap.

 

Sumber: Bisnis Indonesia

Ekspor Minyak Sawit Tembus US$ 23 Miliar

 

 

JAKARTA – Nilai ekspor minyak sawit nasional sepanjang 2017 mencapai US$ 22,97 miliar, atau naik 26% dari 2016 yang hanya US$ 18,22 miliar. Kenaikan tersebut terjadi seiring meningkatnya volume ekspor minyak sawit hingga 23%, yakni dari 25,11 juta ton pada 2016 menjadi 31,05 juta ton pada 2017. Di samping itu, akibat melonjaknya rata-rata harga minyak sawit sepanjang 2017 hingga 2%, yakni dari US$ 700,40 per metrik ton menjadi US$ 714,30 per metrik ton.

Berdasarkan data yang dihimpun Gabungan Pengusaha Kelapa sawit Indonesia (Gapki) dari Kementerian ESDM, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, BPS, Aprobi, GIMN1, APOLIN, AIMMI, dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa sawit (BPDP Sawit), volume ekspor minyak sawit Indonesia pada 2017 meningkat signifikan sebesar 23%. Angka tersebut mencakup minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan turunannya, tapi tidak termasuk biodiesel dan oleokimia. Sedangkan nilai ekspor minyak sawit Indonesia melonjak 26%.

Sekjen Gapki Togar Sitanggang menuturkan, nilai sumbangan devisa minyak sawit meningkat seiring kenaikan volume ekspor dan harga yang cukup baik. Nilai ekspor 2017 yang hampir USS 23 miliar itu merupakan yang tertinggi dicapai Indonesia Tahun ini, kami memperkirakan ekspor tumbuh setidaknya sama dengan proyeksi peningkatan produksi, yakni sekitar 10%,” kata Togar saat jumpa pers awal tahun Gapki di Jakarta, Selasa (30/1).

Dari data yang dirilis Gapki, produksi CPO dan minyak kernel (Palm kernel oil/PKO) 2017 mencapai 41,22 juta ton, yakni 38,17 juta ton CPO dan 3,05 juta ton PKO. Angka tersebut meningkat dari 2016 yang sebanyak 35,57 juta ton, yakni produksi CPO 32,52 juta ton dan PKO sebanyak 3,05 juta ton. Stok minyak sawit Indonesia pada 2017 ditutup pada angka 4,02 juta ton. Terkait harga CPO, sepanjang 2017 tercatat pada level harga rata-rata USS 714,30 per metrik ton, terpantau ada peningkatan sekitar 2% dari rata-rata 2016 yang sebesar USS 700,40 per metrik ton.

Togar memaparkan, sepanjang 2017, ekspor ke hampir semua negara-negara tujuan utama tercatat naik. India tercatat memacu permintaan dengan angka kenaikan yang signifikan. Pada 2017, permintaan minyak sawit India dari Indonesia menembus 7,63 juta ton atau melonjak 32% atau setara 1,84 juta ton dari 2016 yang sebesar 5,78 juta ton. Ekspor ke negara-negara Afrika juga melonjak hingga 50%, yakni dari 1,52 juta ton pada 2016 menjadi 2.29 juta ton pada 2017.

Menurut dia, ekspor ke Tiongkok juga terpantau meningkat 16% dari 3,23 juta ton pada 2016 menjadi 3,73 juta ton pada 2017, disusul ekspor ke negara-negara Uni Eropa yang naik 15% dari 4,37 juta ton pada 2016 menjadi 5,03 juta ton pada 2017. Kemudian, ekspor ke Pakistan naik 7% dari 2,07 juta ton pada 2016 menjadi 2,21 juta ton pada 2017. Permintaan minyak sawit Indonesia oleh Amerika Serikat (AS) juga tercatat naik 9%, yakni dari 1,08 juta ton pada 2016 menjadi 1,18 juta ton pada 2017. Permintaan oleh Bangladesh melonjak 36%, yakni dari 922,85 ribu ton pada 2016 menjadi 1,26 juta ton pada 2017. Ekspor ke negara-negara Timur Tengah juga naik 7%, dari 1,98 juta ton pada 2016 menjadi 2,12 juta ton pada 2017.

Tantangan Tahun Ini

Togar menjelaskan, produksi kedelai (soybean) di negara-negara produsen akan berpengaruh terhadap ekspor minyak sawit Indonesia tahun ini. Apabila membeludak maka persaingan akan semakin ketat yang kemudian bisa menekan harga CPO agar bisa kompetitif dengan minyak nabati lainnya. “Yang pasti, sesuai arah kebijakan pemerintah, tahun ini kami fokus merawat pasar ekspor tradisional dan promosi minyak sawit Indonesia di pasar-pasar baru. Meski tahun ini sejumlah tantangan masih dihadapi subsektor sawit Indonesia,” kata Togar.

Tantangan tersebut di antaranya hambatan perdagangan termasuk isu-isu negatif, seperti antidumping biodiesel asal Indonesia oleh AS, tudingan atas sawit sebagai penyebab utama deforestasi terutama oleh Uni Eropa, serta rencana Uni Eropa menghentikan program biodiesel dari minyak sawit pada 2021. Selain itu, persepsi negatif terhadap minyak sawit sebagai minyak nabati less healthier dan low quality masih terus dibicarakan hampir di semua negara-negara pengimpor.

Di dalam negeri, lanjut dia, Gapkiakan fokus menangani isu-isu, seperti penanganan masalah lahan gambut dan pecegahan kebakaran lahan dan hutan dan masalah penetapan kawasan hutan. Serta, sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang strategis dan pentingnya industri sawit. Di sisi lain, untuk konsumsi domestik diperkirakan terjadi kenaikan setidaknya 5% ditopang oleh pertambahan jumlah penduduk dan perbaikan ekonomi Indonesia. Selain itu, tahun ini sejumlah daerah di Indonesia menggelar pesta demokrasi yang akan memacu kenaikan konsumsi.

Di sisi lain, pemerintahan Presiden Joko Widodo sangat giat membangun infrastruktur yang berdampak pada arus transportasi yang semakin lancar. Efeknya, konsumsi BBM di dalam negeri akan semakin turun. Contohnya, dari Medan ke Tebing Tinggi sekarang bisa ditempuh dengan waktu 1 jam dari sebelumnya 3 jam. Truk-truk pengangkut yang tadinya bisa 4-5 jam, sekarang hanya 2 jam. Konsumsi diesel atau BBM turun dan sudah terlihat sebenarnya mulai dari 2017. Bisa dibaca dark alokasi Pertamina,” kata Togar.

 

Sumber: Investor Daily Indonesia

Batanghari Targetkan Peremajaan 2.500 Hektare Kebun Sawit

 

 

Pemerintah Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi, melalui Dinas Perkebunan dan Peternakan tahun menargetkan peremajaan seluas 2.500 hektare perkebunan sawit milik warga pada tahun 2018.

“Kita sudah menganggarkan dana sekitar Rp62 miliar dari APBD Kabupaten Batanghari untuk program peremajaan itu,” kata Sekretaris Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Batanghari, Nurdin Sitanggang, di Mauarabulian, Rabu.

Nurdin mengatakan program peremajaan tersebut dengan menyasar kebun sawit masyarakat yang tidak lagi produktif.

Untuk menerima bantuan tersebut, masyarakat diharuskan mengajukan proposal dengan syarat memiliki lahan sekurang-kurangnya seluas 50 hektare sembari mengajukan jaminan untuk melanjutkan replanting.

Berdasarkan data Dinas Perkebunan dan Peternakan Batanghari, saat ini luasan kebun kelapa sawit di daerah itu mencapai 90.455,57 hektare yang merupakan perkebunan sawit milik rakyat (plasma), BUMN dan PBSN.

“Meskipun perkebunan sawit tersebut cukup luas, namun 4.824,24 hektare diantaranya merupakan kebun sawit yang rusak atau tidak menghasilkan sawit lagi,” kata Nurdin menjelaskan.

Untuk jumlah produksi buah kelapa sawit di daerah itu mencapai 228.890 ton dan produktivitasnya sebesar 3.524 kilogram per hektare dalam satu tahun.

Namun jumlah produksi tersebut menurun dari tahun sebelumnya yang mencapai 252.694 ton.

Sementara untuk jumlah produksi perkebunan plasma milik masyarakat di daerah itu sekitar 124.718 ton, milik BUMN sebesar 14.465 ton dan milik swasta sebesar 89.707 ton per tahun.

 

Sumber: Antaranews.com

Perkebunan Kelapa Sawit Menyuburkan Usaha Kecil Menengah Daerah

 

 

Perkebunan kelapa sawit yang berada pada 190 kabupaten merupakan sektor ekonomi yang berbasis pada sumberdaya lokal. Salah satu aktor penting dari perkebunan kelapa sawit adalah usaha keluarga petani sawit (bagian dari UKM). Perkembangan uasaha keluarga petani sawit meningkat cepat dari hanya 142 ribu unit tahun 1990 menjadi 2,2 juta unit tahun 2016.

Selain petani sawit, banyak kegiatan penyediaan barang dan jasa yang terkait dengan perkebunan kelapa sawit dan karyawannya melibatkan UKM. Kegiatan seperti perdagangan pupuk, pestisida, alat dan mesin perkebunan, pengangkutan TBS dan CPO, kebutuhan sembako khususnya bahan pangan karyawan dan kebutuhan alat tulis  kantor melibatkan UKM lokal. Semakin berkembang dan dewasa perkebunan kelapa sawit semakin banyak UKM yang terlibat dalam perkebunan kelapa sawit.

Berdasarkan studi PASPI 92014), rataan jumlah UKM supplier barang dan jasa perkebunan kelapa sawit, mengalami pertumbuhan dari 565 menjadi 707 unit aukm per 100 ribu hektar TM baik akibat pertambahan luas TM maupun Umur TM. Keikutsertaan UKM dalam industri minyak sawit baik sebagai aktor kebun sawit maupun sebagai aktor supplier kebun sawit, telah melahirkan masyarak UKM baru di kawasan pedesaan. Masyarakat UKM baru tersebut, lebih berkwalitas karena berkembang atas inisiatif sendiri, self-financing dan berbasis sumber daya lokal.

Dengan kata lain, perkebunan kelapa sawit bukan hanya mendorong perkembangan UKM lokal pada 190 kabupaten. Bahkan, perkebunan kelapa sawit hanya mungkin berkembang pesat dengan dukungan UKM lokal tersebut.

Sumber: Mitos vs Fakta, PASPI 2017

 

Sumber: Sawitindonesia.com