Kelapa Sawit jadi Stimulus Kenaikan Industri Manufaktur

 

Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan industri manufaktur bertumbuh sebesar 4,84 persen pada kuartal III ini dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yakni 4,52 persen. Angka ini lebih baik dibandingkan realisasi kuartal sebelumnya, yakni 3,34 persen.

Kepala BPS Suhariyanto mengungkapkan, pertumbuhan ini didorong oleh kinerja industri nonmigas dengan pencapaian 5,49 persen atau lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu 4,77 persen.

Sementara, industri migas, seperti batu bara, serta pengilangan migas bergerak negatif sebesar 0,49 persen, meskipun pencapaiannya tahun lalu masih positif 3,89 persen.

Menurut Suhariyanto, industri makanan dan minuman berkontribusi positif dengan pertumbuhan sebesar 9,46 persen. Ditambah lagi, peningkatan produksi minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO) sepanjang kuartal III.

“Industri makanan dan minuman bergerak membaik ke angka 9,46 persen yang utamanya didorong oleh peningkatan produksi kelapa sawit dan berdampak pada produksi CPO,” terang Suhariyanto di Gedung BPS, Senin (6/11).

Lebih lanjut ia menuturkan, kinerja positif juga ditorehkan oleh industri mesin dan perlengkapan dengan besaran 6,35 persen dan industri alat angkutan dengan besaran 5,63 persen.

 

Peningkatan industri mesin ini dianggap sejalan dengan peningkatan aktivitas konstruksi dan memulihnya sektor pertambangan seiring membaiknya harga komoditas.

Meski begitu, ada pula sektor manufaktur yang mengalami kemunduran, yakni industri barang galian bukan logam dengan pertumbuhan negatif 2,29 persen. BPS mengaku masih akan mengecek penyebab utamanya.

“Meski demikian, tren ini membaik terus. Bahkan, angka ini merupakan yang tertinggi sejak kuartal I 2016,” paparnya.

Industri manufaktur masih jadi penyumbang terbesar bagi Produk Domestik Bruto (PDB) dari sisi kontribusi lapangan usaha dengan besaran 19,91 persen dan berkontribusi 1,02 persen terhadap pertumbuhan ekonomi kuartal ketiga yang sebesar 5,06 persen.

Angka ini juga terbilang membaik dibanding kuartal I dan kuartal II 2017, di mana industri manufakur masing-masing berkontribusi terhadap 0,92 persen dan 0,75 persen di pertumbuhan ekonomi periode tersebut.

“Namun, kami harap, pertumbuhannya bisa segera membaik di kuartal IV mendatang,” pungkasnya.

 

Sumber: Cnnindonesia.com

GAPKI dan APKASINDO Tandatangani MOU Pembinaan Kemitraan Permanen

 

Nusa Dua – Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) dan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) menandatangani nota pemahaman atau memorandum of understanding (MoU) bersama mengenai pembinaan kemitraan permanen. Kerjasama ini diharapkan akan membantu petani dalam peningkatan produktivitas kelapa sawit rakyat.

Kerjasama tersebut ditandatangani langsung oleh Ketua Umum APKASINDO, Anizar Simanjuntak dan Ketua Umum GAPKI, Joko Supriyono, disaksikan pengurus asosiasi yaitu Asmar Arsjad, Sekjen APKASINDO dan Togar Sitanggang, Sekjen GAPKI, di sela-sela IPOC 2017 13th Indonesian Palm Oil Conference and 2018 Price Outlook, di Bali Nusa Dua Convention Center, Bali, Kamis (2/11/2017) lalu.

Anizar Simanjuntak menjelaskan, kemitraan sangatlah penting untuk membantu perbaikan produktivitas petani rakyat. Pasalnya, masih banyak perkebunan sawit rakyat menggunakan benih asalan. “Kemitraan sangatlah dibutuhkan petani rakyat, seperti waktu replanting sekarang,”kata Anizar.

Wasekjen APKASINDO, Rino Afrino mengatakan, MoU ini menegaskan kedua belah pihak untuk berkomitmen bersama mewujudkan perkebunan kelapa sawit indonesia yang berkelanjutan. Tujuannya kemitraan antar pengusaha dengan petani dapat membantu peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani.

Rino menambahkan, IPOC 2017 menjadi tonggak sejarah bagi perkebunan kelapa sawit rakyat, khususnya APKASINDO sebagai organisasi seluruh petani kelapa sawit di indonesia. IPOC tahun ini sangatlah istimewa bagi APKASINDO karena dapat berpartisipasi sebagai peserta pameran dan pembicara.

“Kami dapat menginformasikan kepada semua pihak mengenai kondisi kemajuan dan tantangan pada perkebunan rakyat indonesia dan perkembangan APKASINDO,” kata Rino.

Saat ini, APKASINDO mempunyai kepengurusan di 21 provinsi dan 140 kabupaten di seluruh Indonesia.” Ke depan, kami akan melakukan penguatan internal organisasi sampai tingkat kecamatan agar petani sawit dapat merasakan program APKASINDO,” ungkap Rino.

Rino mengatakan, APKASINDO tetap butuh dukungan aktif dan kolaborasi dari semua piha mulai pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pendidikan dan riset, BPDP-KS, GAPKI, dan APKASINDO untuk membantu permasalahan di perkebunan kelapa sawit rakyat.

 

Sumber: Industri.co.id

Prospek Perkebunan Industri CPO

 

Minyak kelapa sawit atau crude palm oil(CPO) telah tumbuh menjadi komoditas paling penting di Indonesia dalam 15 tahun terakhir. Produksi CPO tahun 2017 diperkirakan ,35 juta ton, melesat lima kali lipat dibandingkan tahun 2000, yang hanya sebesar 7 juta ton. Luas kebun sekarang 12,3 juta hektar (ha), meningkat tiga kali lipat dibandingkan tahun 2000 yang seluas 4 juta ha.

Ekspor minyak kelapa sawit adalah penyumbang divisa terbesar dibandingkan komoditas lain, sekitar USS 14,3 miliar pada tahun 2016. Pernah mencapai US$ 17,6 miliar tahun 2012 saat commodity boom. Indonesia adalah pengekspor minyak kelapasawitterbesar di dunia, mengalahkan ekspor Malaysia sejak tahun 2009.

Tenaga koja di perkebunan dan industri kelapa sawit sebesar 5,3 juta orang. Tenaga kerja tidak langsung di sektor yang terkait sektor perkebunan dan industri kelapa sa irit sekitar 12 juta.

Komoditas kelapa sawit di masa mendatang masih mungkin berkembang, tapi menghadapi beberapa tantangan. Pertama, harus meningkatan produktivitas, terutama perkebunan rakyat. Ini agenda terpenting, mengingat peningkatan produksi melalui perluasan lahan akan semakin sulit di masa mendatang, karena lahan semakin terbatas.

Peningkatan produktivitas dengan mengganti pohon dengan bibit (replanting) yang baik, pemupukan cukup dan perawatan intensif adalah strategi yang harus dijalankan. Terlebih perkebunan rakyat, peningkatan produktivitas bukan hanya strategi mendoivng produksi minyak kelapa saivit secara umum, juga cara meningkatkan pendapatan petani dan menurunkan angka kemiskinan.

Data Direktorat Perkebunan menunjukan, pada tahun 2016, produktivitas perkebunan rakyat hanya 2,3 ton per ha, sementara perkebunan besar swasta sebesar 3,1 ton per ha. Apalagi perkebunan mkyat hampir 40% dari total luas perkebunan sawit. Berdampak luas jika perkebunan mkyat meningkatkan produktivitasnya.

Kedua, perkebunan kelapasawitperlu mengembangkan praktik pengelolaan kebun berkelanjutan. Pengelolaan berkelanjutan ini sangat terkait dengan produktivitas meningkat dan biaya pivduk-si ditekan menjadi lebih efisien. Sehingga, pendapatan petani sawit tmeningkat. Selanjutnya, petani tak terdorong melakukan praktik berkebun yang merusak lingkungan. Seperti tenis membuka lahan baru atau membakar lahan untuk menyiapkan areal penanaman bibit baru.

Ketiga, Pemerintah Indonesia perlu memperjuangkan perdagangan internasional fair. Saal ini CPO banyak mendapat hambatan perdagangan di Eropa. Padahal di saat bersamaan produk-produk lain juga mengalami masalah lingkungan, tidak mengalami hambatan perdagangan seperti, kedelai, jagung dan gula. Memblok akses pasar CPO oleh negara maju justru berpotensi merangsang praktik perkebunan yang tidak berkelanjutan. Pemblokan akses pasar bisa membuat harga lebih rendah dan mendorong petani mencari cara yang lebih murah dalam mengelola kebun dantidak memperhatikan lingkungan.

Saat ini, CPO di dunia yang tersertifikasi Roundtable Sustainablepalm oil (RSPO) baru 11,6 juta ha atau 19% dari total lahan perkebunan CPO dunia. Sebanyak 51% adalah CPO dari Indonesia.

Jadi, Indonesia adalah negara terdepan dalam sertifikasi ini. Namun masih banyak lahan harus disetHfikasi dan praktik perkebunan ramah lingkungan masih hams terus disosialisasikan ke petani maupun perusahaan perkebunan sawit.

Agenda penting di forum internasional adalah tidak ada hambatan atau pemblokiran perdagangan CPO di dunia, seperti ancaman oleh negara Eropa. Sistem perdagangan dunia seharusnya memberikan insentif bagi penerapan praktik pengelolaan kebun CPO berkelanjutan dengan mendorong perdagangan CPO yang bersertifi-kasi. Selain itu, negara-negara maju seharusnya menghargai CPO bersertifikasi dengan berani membayar (willingness to pay).

Jadi, petani atau perusahaan perkebunan akan memiliki insentif mempraktikkan usaha perkebunan berkelanjutan dan memperoleh sertifikasi. Kita berharap pemerintah memperjuangkan perdagangan yang fair ini. Sementara petani dan perusahaan perkebunan terus memperbaiki praktik perkebunan ramah lingkungan.

 

Sumber: Harian Kontan

Negara Produsen Sawit Sepakat Sinergi Kembangkan Produk

 

JAKARTA– Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution didampingi Menteri Perusahaan, Perladangan dan Komoditas Malaysia, Dato’ Seri Mah Siew Keong memimpin Inaugural Ministerial Meeting of Palm Oil Producing Countries (IMMPOPC) untuk sinergikan posisi dan langkah-langkah strategis dalam rangka memperkuat kerja sama pengembangan kelapa sawit.

Tujuannya, untuk meningkatkan produktivitas petani kecil dan kompetitivitas produk di tengah-tengah berbagai tantangan global.

Langkah-langkah strategis tersebut dapat dilakukan melalui penguatan ISPO, pengembangan riset dan inovasi kelapa sawit, pembangunan kerja sama industri menuju produksi bernilai tambah, dan pemajuan berbagai regulasi dan teknis yang mendukung peningkatan kualitas produksi sawit agar lebih kompetitif dalam perdagangan minyak nabati dunia.

Selama ini, sektor kelapa sawit telah berkontribusi besar terhadap pembangunan ekonomi Indonesia. Kelapa sawit merupakan komoditas strategis bagi Indonesia yang menggerakkan perekonomian rakyat.

Sebesar 41% lahan kelapa sawit dimiliki oleh petani kecil dan sektor kelapa sawit berkontribusi terhadap 5,5 juta lapangan kerja langsung dan 12 juta lapangan kerja tidak langsung. Hal tersebut ditegaskan dalam pertemuan.

“Total produksi crude palm oil (CPO) di tahun 2016 mencapai 33 juta ton dan menyumbang sebesar US$18 miliar terhadap pendapatan ekspor nasional. Saat ini, sustainability merupakan kata kunci dalam pengembangan kelapa sawit Indonesia yang didorong melalui Indonesian Sustainable Palm Oil(ISPO),” kata Darmin Nasution dalam keterangan resmi, Sabtu (4/11).

Ini merupakan kali pertama bagi negara-negara produsen kelapa sawit untuk bertemu dan berbagi pandangan serta pengalaman negara produsen dalam membangun sektor kelapa sawit dan mengatasi tantangan.

Hal ini telah ditegaskan dalam sambutan Menteri Malaysia yang turut menekankan peran penting CPOPC sebagai platform bagi negara produsen kelapa sawit dalam menyatukan dan memperjuangkan kepentingan bersama.

“Kolaborasi negara-negara produsen tidak berhenti pada pertemuan ini saja, akan dibentuk komite-komite yang khusus membahas kepentingan bersama negara-negara produsen sawit,” ujar Mahendra Siregar, Direktur Eksekutif CPOPC.

Adapun, CPOPC dibentuk oleh Indonesia dan Malaysia pada tahun 2015 dan Sekretariat CPOPC didirikan di Jakarta pada tahun 2017.

Organisasi ini bertujuan untuk mempromosikan, mengembangkan, dan memperkuat kerja sama antar negara produsen minyak kelapa sawit.

Dalam penyelenggaraan IMMPOPC, Indonesia dan Malaysia juga mengundang negara-negara produsen minyak sawit lainnya untuk bergabung dalam keanggotaan CPOPC.

 

Sumber: Bisnis.com

Jempol! Mahasiswa IPB Rancang Hidrogel Penutup Luka Berbahan Kelapa Sawit

 

JAKARTA – Indonesia merupakan salah satu produsen minyak sawit terbesar di dunia. Berdasarkan data dari Kementerian Pertanian pada 2013 produktivitas minyak sawit di Indonesia mencapai 27,74 juta ton dan setiap ton produksinya menghasilkan biomassa berupa tandan kosong kelapa sawit (TKKS) sebesar 1,1 ton.

Selama ini baru sebagian kecil TKKS yang dimanfaatkan. Misalnya sebagai pupuk organik untuk perkebunan kelapa sawit. TKKS yang mengandung selulosa 44,4 persen, hemiselulosa 30,9 persen, dan lignin 14,2 persen belum dimanfaatkan secara optimal. TKKS dapat dimanfaatkan menjadi produk lain yang bernilai tambah tinggi.

 

Melihat kondisi ini, Farah Fahma dan Faiza Ayu Lestari dari Departemen Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor (Fateta IPB) melakukan penelitian terkait pembuatan hidrogel nanofiber selulosa dari tandan kosong kelapa sawit (TKKS).

Farah mengatakan, nanofiber selulosa mempunyai potensi yang dapat digunakan sebagai bahan pembuatan hidrogel karena bersifat hidrofilik. Hidrogel merupakan waterinsoluble polymer yang memiliki kemampuan mengembang (swelling) dalam air atau larutan tertentu untuk menahan sejumlah air atau larutan dalam strukturnya.

“Hidrogel telah dimanfaatkan secara luas dalam berbagai bidang aplikasi, salah satunya dalam bidang biomedis. Dalam bidang biomedis khususnya hidrogel dapat digunakan sebagai penutup luka, kontak lensa, matrik penurun demam, penghantar obat, dan lain-lain,” ujar Farah seperti dilansir dari laman IPB, Sabtu (4/11/2017).

Farah menjelaskan, penutup luka yang ideal harus memiliki kriteria diantaranya tidak dapat ditembus mikroorganisme atau dapat mencegah masuknya mikroorganisme ke tempat luka. Penutup luka dapat menyerap eksudat dan bahan toksik di permukaan luka, permeabel terhadap gas, mempunyai porositas yang cukup sehingga dapat ditembus uap air, tidak bersifat toksik dan non alergik, dapat melekat dengan baik pada luka, dapat menyesuaikan dengan bentuk permukaan tubuh, serta mudah disterilkan.

Ia juga menambahkan, berdasarkan uji Acid Detergen Fiber (ADF) dan Neutral Detergent Fiber (NDF), selulosa yang didapatkan memiliki kadar selulosa 69,55 persen, hemiselulosa 17,76 persen, dan lignin 5,81 persen. Pembuatan hidrogel dilakukan dengan melakukan isolasi nanofiber, pengamatan terhadap ukuran nanofiber selulosa dan pembentukan hidrogel menggunakan proses vacum filtration dan alkaline treatment.

“Hidrogel yang dihasilkan menunjukkan bentuk yang lebih stabil dengan tingkat daya serap air yang tinggi. Hidrogel tersebut memiliki potensi untuk digunakan sebagai penutup luka,” katanya.

 

Sumber: Okezone.com

Perkebunan Sawit Rakyat Dianggap Bisa Entaskan Kemiskinan

 

NUSA DUA – Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) menginisiasi program kemitraan petani sawit dengan perusahaan sawit. Program tersebut diperlukan untuk meningkatkan produktivitas kebun sawit rakyat.

“Kemitraan antara pelbagai pemangku kepentingan di sektor sawit sangat penting, termasuk dalam kaitannya untuk mengembangkan perkebunan rakyat,” kata Wakil Sekjen Apkasindo Rino Afrino saat menjadi pembicara pada acara Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) di Nusa Dua, Bali, Jumat (4/11/2017).

Dalam kesempatan tersebut, dia memaparkan mengenai tantangan ke depan yang akan dihadapi para pelaku perkebunan rakyat dalam mengelola kelapa sawit dan cara mendorong produktivitas perkebunan rakyat.

Menurutnya, dari total lahan sawit di Indonesia, 52% dimiliki oleh perkebunan besar, 7% milik BUMN dan sisanya sebesar 41% merupakan perkebunan milik rakyat.

“Tren menunjukkan adanya peningkatan pengelolaan lahan perkebunan rakyat. Salah satunya, lahan perkebunan yang dimanfaatkan untuk industri perkebunan kelapa sawit. Dan kita bisa melihat peran penting sawit dalam pengentasan kemiskinan dan pembangunan di wilayah pedesaan,” ujar dia.

Namun, perkebunan rakyat bukan berarti tanpa hambatan. Ada beberapa hal yang perlu diselesaikan dalam kaitannya dengan perkebunan rakyat.

Antara lain, masih ditemukannya perkebunan di lahan-lahan yang tidak sesuai dengan UU, praktik agroekonomi yang kurang baik, keterlambatan dalam peremajaan kelapa sawit, dan pengelolaan yang kurang baik terkait aspek kelembagaan perkebunan rakyat.

Untuk itu, Rino mengingatkan terkait pentingnya upaya pemahaman dari para pelaku perkebunan rakyat antara lain melalui pelatihan. Hal tersebut bisa dilakukan dengan melibatkan peran serta pemerintah maupun perusahaan besar.

“Pengelolaan perkebunan rakyat yang lebih baik diharapkan dapat memperkokoh posisi strategis industri kelapa sawit, terutama dalam upaya pengentasan kemiskinan,” jelasnya.

Sementara itu di tempat yang sama, Ketua Umum Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi) Bayu Krisnamurthi mengatakan, perkebunan kelapa sawit merupakan sektor ekonomi yang di dalamnya terlibat banyak usaha rumah tangga petani, usaha kecil menengah baik pelaku langsung perkebunan sawit itu sendiri maupun secara tidak langsung yakni supplier perkebunan kelapa sawit.

Luas perkebunan Indonesia telah meningkat dari sekitar 300.000 hektare (ha) tahun 1980 menjadi 11 juta pada 2014. Dalam perkebangan tersebut, menunjukkan pertumbuhan cepat bahkan tergolong revolusioner.

Menurut Bayu, pada 1980, pangsa sawit rakyat hanya 2%, namun pada 2014 menjadi sekitar 42%. Diproyeksikan pada 2020 pangsa sawit rakyat akan mencapai 50% melampaui pangsa pasar sawit swasta yang diperkirakan akan menjadi 45%.

Perkebunan kelapa sawit yang berada di 190 kabupaten ini merupakan sektor ekonomi yang berbasis pada sumber daya lokal. Salah satu aktor penting dari perkebunan kelapa sawit adalah usaha keluarga petani sawit.

Perkembangan usaha keluarga petani sawit meningkat cepat dari hanya 142.000 unit menjadi 2,3 juta unit. “Perkembangan UKM petani tersebut, sangat revolusioner dan dilakukan tanpa membebani anggaran pemerintah,” katanya.

 

Sumber: Sindonews.com

 

GAPKI ‘Ramal’ Produksi CPO Tembus 36,5 Juta Ton

 

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) memproyeksi produksi minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) dan turunannya sampai akhir 2017 bisa mencapai angka 36,5 juta ton atau meningkat 15,8 persen dibandingkan realisasi tahun lalu 31,5 juta ton.

Ketua Umum GAPKI Joko Supriyono mengatakan, proyeksi ini berasal dari realisasi produksi sepanjang Januari-Agustus 2017 yang telah mencapai 21 juta ton, atau telah mencapai 66,66 persen dari capaian tahun lalu.

Berdasarkan produksi bulanan dalam delapan bulan pertama, reratanya mencapai 2,62 juta ton. Ini setara dengan rerata tahun lalu untuk 12 bulan. Meski, rerata produksi sampai akhir bulan belum tentu datar sesuai rerata saat ini.

“Persisnya angkanya tidak flat (tidak selalu sama rerata per bulan). Ini hanya untuk memudahkan proyeksi perhitungan sampai akhir tahun saja. Angkanya bisa lebih sedikit dari itu,” ujar Joko disela 13th Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) and 2018 Price Outlook di Nusa Dua, Bali, Kamis (2/11).

Sementara itu, angka ekspor CPO diproyeksi bisa mencapai 30 juta ton sepanjang tahun ini atau meningkat sekitar 20 persen dari realisasi ekspor tahun lalu yang mencapai 26,57 juta ton.

Artinya, volume ekspor tahun ini bisa mengambil porsi sekitar 82,19 persen dari total produksi minyak sawit pada tahun ini. “Sampai akhir tahun kira-kira bisa mencapai 30 juta ton. Itu naik signifikan dari tahun lalu,” imbuh Joko.

Kendati begitu, Joko memperkirakan, sumbangan produksi CPO dari perkebunan petani kecil (small holder) hanya sekitar 34 persen dari total produksi. Meski, secara penguasaan lahan, petani kecil menguasai sekitar 42 persen lahan perkebunan sawit di Indonesia.

“Mungkin orang berhitung produksi dari luas lahan, tapi ternyata bukan 42 persen, melainkan cuma 34 persen. Tapi ini kalkulasi matematis, sistemnya selama ini belum ada,” terangnya.

 

Berbeda, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indoenesia (APKASINDO) memperkirakan, sumbangan produksi CPO dari petani kecil bisa mencapai 11 juta ton per tahun atau hampir 40 persen dari total produksi.

“Kira-kira (sumbangan petani kecil ke produksi CPO nasional) sebesar 11 juta ton per tahun dari 4,7 juta hektar lahan,” kata Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP APKASINDO Rino Afrino.

Namun, ia memperkirakan, kontribusi dari petani kecil terhadap produksi CPO nasional bisa meningkat sekitar 20 persen pada tahun depan lantaran pemerintah memulai program peremajaan perkebunan sawit (replanting) pada tahun ini.

 

Sumber: Cnnindonesia.com

Untuk Melawan Kampanye Hitam, Industri Sawit Butuh Traceablity System

 

Negara-negara tujuan ekspor produk minyak kelapa sawit Indonesia (crude palm oil/CPO) Uni Eropa meminta setiap kejelasan sumber bahan baku produk minyak sawit tersebut. Belum adanya catatan lengkap (traceablity) atas pasok minyak sawit tersebut kerap menjadi bahan kampanye hitam (black campaign) atas produk sawit Indonesia.

Kampanye hitam yang biasanya dipakai oleh UE bahwa produk minyak sawit  Indonesia bersumber dari suplai petani sawit yang diduga dari kebun sawit hasil perambahan hutan lindung. Ketiadaan catatan inilah yang perlu segera dilakukan penataan kembali.

“Pemerintah akan mewajibkan setiap produsen minyak sawit untuk memiliki data dari mana sumber sawit mereka,” tandas Menko Perekonomian Darmin Nasution usai membuka pertemuan Indonesia Palm Oil Conference (IPOC) ke-13 yang digelar di Nusa Dua, 2-4 November 2017.

Darmin mengakui ketiadaan tracebility system di industri sawit nasional ini menjadi celah bagi negara-negara seperti Uni Eropa untuk melakukan tekanan dan kampanye hitam bahwa produk minyak sawit Indonesia bersumber dari sawit yang merusak lingkungan. Padahal kalau pelaku industri sawit punya catatan ini, kampanye hitam atas sumber minyak sawit tidak perlu ada lagi.

Ia mengambil contoh pelaku industri sawit di negeri jiran Malaysia sudah memiliki traceablity system. Dengan sistem ini, pemerintah Malaysia bisa mengecek dari mana sumber pasok sawit untuk memproduksi minyak sawit.

Informasi ini sangat berguna bukan hanya untuk memberi klarifikasi bahwa pasok sawit dari hasil kebun sawit yang memakai standar kelestarian lingkungan hidup, tapi juga sebagai informasi dalam perkiraan stok sawit dan perkiraan harga sawit.

“Indonesia memang membutuhkan tracebility system ini agar ada kejelasan informasi dari mana asal pasok minyak sawit yang diproduksi oleh pelaku industri sawit di dalam negeri,” ujar Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono.

 

Sumber: Wartaekonomi.co.id

Pemerintah akan Jalankan Program “Replanting” Kebun Kelapa Sawit di Seluruh Indonesia

 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan program peremajaan lahan perkebunan kelapa sawit atau replanting tidak hanya dilakukan di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan saja.

Pemerintah akan memeratakan program replanting perkebunan kelapa sawit di seluruh Indonesia.

Mantan Gubernur Bank Indonesia ini mengungkapkan, dalam waktu dekat ini pemerintah akan meresmikan program replanting perkebunan sawit di Sumatera Utara yang nantinya diresmikan oleh Presiden Joko Widodo.

“Berikutnya tanggal 26 November atau 27 Novembeer 2017 kita akan ke Sumatera Utara di daerah Deli Serdang. Berapa luasnya kita masih terus mengecek,” kata Darmin di Indonesia Palm Oil Conference (IPOC) di Bali Nusa Dua Conference Center, Bali, Kamis (2/11/2017).

Darmin menuturkan, untuk menentukan luas replanting tidak mudah. Karena, perkebunan kelapa sawit milik rakyat tersebar dan harus dilakukan pengecekan satu per satu.

“Yang 4.000 hektare sudah ada tetapi kami ingin lebih dari itu. Jadi jangan dianggap kami tinggal cari saja ukur dari ujung ke ujung. Masalahnya, perkebunan kelapa sawit milik rakyat tidak menumpuk dan itu harus cek satu per satu,” jelas Darmin.

Darmin menambahkan, perhitungan pemerintah sebanyak 2,4 juta hektare lahan kelapa sawit di seluruh Indonesia yang perlu direplanting. Menurut dia, butuh waktu 30 tahun untuk menyelesaikan program replanting perkebunan kelapa sawit.

“Sampai saat ini kami sudah hitung, sudah ada 2,4 juta hektar. Saat ini kemampuan kita hasilkan bibit mungkin hanya 60.000 hektar. Makanya kami harus tingkatkan pencetakan bibit itu. Kalau dengan begitu artinya butuh 40 tahun. Idealnya 30 tahun, mudah-mudahan kami bisa percepat dan mereka (petani kelapa sawit) bisa mandiri juga selesiakan,” pungkas dia.

Sebelumnya, Pemerintah meresmikan program replanting perkebunan kelapa sawit seluas 4.400 hektare di Kabupaten Musi Banyuasin. Tidak hanya replanting, Pemerintah juga memberikan dana Rp 25 juta per hektare kepada petani untuk biaya peremajaan kebun kelapa sawit.

 

Sumber: Kompas.com

Jurus Pengusaha RI Perangi Kampanye Hitam Sawit

 

Nusa Dua Indonesia selaku negara pengekspor sawit terbesar di dunia kerap menjadi korban kampanye hitam. Di antaranya, Indonesia dituduh melakukan deforestasi dan menjadi aktor utama di balik kebakaran hutan.

Selama ini, banyak publikasi yang melaporkan jika industri kelapa sawit Indonesia sebagai aktor utama di balik bencana tersebut. Padahal lebih dari 50 persen kebakaran hutan dan lahan terjadi di tanah mineral.

Kampanye hitam itu sengaja digulirkan semata untuk melemahkan Indonesia sebagai negara penghasil minyak nabati terbesar di dunia. Pasalnya, negara-negara di Uni Eropa dan Amerika turut bermain dalam persaingan produksi minyak nabati non-sawit.

Ketua Bidang Komunikasi GAPKI, Bambang Aria Wasesa mengatakan, kampaye hitam itu telah berlangsung sejak lama. Berbagai macam cara juga telah ditempuh pemerintah maupun pengusaha sawit untuk menanggulangi kampanye hitam tersebut.

Salah satunya, kata Bambang, dengan menerapkan pola kemitraan antara perusahaan skala besar dengan perkebunan rakyat. Kemitraan ini nantinya mencakup pemberian modal dan penyediaan bibit sawit unggul untuk program replanting (penanaman kembali).

“Hal itu yang akan menjadi fokus IPOC tahun ini,” ujarnya dalam acara silaturrahmi jelang Konferensi Sawit Internasional (IPOC) 2017 di Bali, Kamis  (2/11/2017).

Bambang menjelaskan, pola kemitraan itu sekaligus menepis anggapan bahwa perusahaan sawit sekala besar meninggalkan perkebunan rakyat. Dengan kemitraan ini, perusahaan sawit berskala besar akan membantu perkebunan rakyat untuk meningkatkan produktivitas.

“Untuk mempersempit kesenjangan produktivitas ini, strategi terbaik adalah kemitraan antara perusahaan dengan perkebunan rakyat,” jelas dia.

 

Jamin Tata Kelola Berkelanjutan

Direktur Tropical Peat Research Institute (TPRI) Serawak Malaysia, Lullie Melling mengamini manfaat kemitraan antara pengusaha dengan kebun rakyat tersebut. Guna menunjang kelanjutan produktivitas sawit di Indonesia.

Pakar gambut itu juga menambahkan, program kemitraan antara perusahaan dengan perkebunan rakyat akan menjamin tata kelola yang berkelanjutan. Termasuk tata kelola perkebunan masyarakat di lahan gambut.

“Tuntutan global agar industri kelapa sawit nasional semakin berkelanjutan juga akan terjawab,” dia menjelaskan.

Pada IPOC 2017, GAPKI mengundang sejumlah pemilik perkebunan rakyat. Tidak hanya di pejuru Indonesia, melanikan juga Malaysia, Papua Nugini, Thailand, Nigeria, dan Guatemala.

Indonesia dan Malaysia sebagai pendiri Dewan Negara Produsen Kelapa Sawit atau Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) menggelar Inaugural Ministerial Meeting of Palm Oil Producing Countries (IMMPOPC) di Bali Nusa Dua Convention Center pada 1-3 November 2017.

Selain Indonesia dan Malaysia, CPOPC mengundang berbagai perwakilan negara produsen kelapa sawit lainnya seperti Papua Nugini, Thailand, Nigeria, dan Guatemala.

Direktur Eksekutif CPOPC Mahendra Siregar menjelaskan, negara produsen mengalami berbagai tantangan perdagangan komoditas minyak kelapa sawit, khususnya terkait isu lingkungan hidup dan banyaknya hambatan tarif dan non-tarif yang diterapkan beberapa waktu terakhir.

Pertemuan ini akan menjadi platform pertama bertukar pandangan di antara negara produsen kelapa sawit menghadapi berbagai tantangan komoditas kelapa sawit dalam perdagangan global.

“Pertemuan IMMPOPC merupakan momen penting untuk mendorong adanya kesamaan pandangan dan tujuan negara produsen kelapa sawit. Kesamaan pandangan tersebut dapat melindungi dan memajukan kepentingan bersama negara produsen dalam perekonomian global”, jelas Mahendra dikutip dari keterangan tertulisnya.

Sumber: Liputan6.com