Penjualan Benih Sawit PPKS Naik 45%

MEDAN – Penjualan benih/kecambah sawit Pusat Penelitian Kelapa Sawit(PPKS) Medan pada kuartal 1-2018 naik sekitar 45% dibandingkan periode sama 2017 atau mencapai 9.459.452 butir. Hal itu didorong program peremajaan tanaman sawit petani di Tanah Air.

Direktur PPKS Medan Hasril Hasan Siregar di Medan, Kamis (17/5), mengatakan, penjualan terbanyak pada Januari dan Maret atau masing-masing 2.633.029 butir dan 2.511.042 butir, sementara Februari dan April 2018 penjualan benih hanya 2.126.098 dan 2.201.104 butir.”Selain program peremajaan tanaman sawit petani, penjualan kecambah yang meningkat itu juga didorong harga jual tandan buah segar atau TBS sawit yang relatif stabil bahkan membaik sehingga petani maupun pengusaha memiliki kemampuan untuk melakukan peremajaan tanaman tuanya,” katanya.

Secara rata-rata, kata dia, penjualan kecambah PPKS pada 2018 di atas 2 juta butir per bulan atau meningkat dibandingkan periode sama 2017 yang di kisaran 1,50 juta butir. “Diperkirakan, penjualan masih akan bagus hingga akhir tahun karena selain masih ada program peremajaan tanaman sawit petani oleh pemerintah, juga ada prediksi harga sawit masih bagus,” katanya seperti dilansir Antara.

Program peremajaan kebun sawit rakyat pada 2018 direncanakan seluas 185 ribu hektare (ha) saja membutuhkan sekitar 30 juta kecambah. Tentunya PPKS akan mendapat kesempatan lebih besar menjual benih sawit,” katanya Menurut Hasril, dengan naiknya penjualan hingga April maka target penjualan di 2018 yang sekitar 23 juta butir diprediksi bisa terlampaui. Padahal, pada 2017 penjualan kecambah sawit masih 21 juta butir.

 

Sumber: Investor Daily Indonesia

Tanpa Masalah Mesin Kereta Api Palembang-Lampung Gunakan Biodiesel

 

Mesin lokomotif kereta api Palembang-Lampung yang diuji coba menggunakan bahan bakar minyak jenis biodiesel 20 persen cukup aman dari gangguan kerusakan.

Kepala UPT Depo Lokomotif Besar B Tanjung Enim Baru, Nurdin, Sabtu, mengatakan, berdasarkan pengecekan kondisi mesin kereta yang menggunakan biodiesel 20 persen (B20) dalam tiga bulan tetakhir ini tidak ada kendala yang dapat mengganggu operasional pelayanan kereta api di wilayah kerja PT KAI Divre III Palembang.

Kinerja mesin lokomotif yang menggunakan solar murni (B0) dengan menggunakan solar campuran minyak kelapasawit20 persen (B20) secara umum tidak ada perbedaan.

“Untuk memastikan penggunaan biodiesel 20 benar-benar aman untuk lokomotif kereta api, pihak siap memfasilitasi tim ahli dari BPPTdan ITB melakukan pengecekan mesin dan tanki BBM lokomotif yang telah melakukan perjalanan panjang rute Palembang-Lampung ketika masuk ke Depo Tanjung Enim Baru,” katanya.

Sementara sebelumnya Tim Kementerain ESDM, BPPT, dan ITB mengecek uji coba penggunaan biodiesel 20 persen pada kereta api di Depo Lokomotif PT KAI Palembang.

Pengecekan di UPTD Depo Lokomotif Besar A Kertapati PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang, Jumat (18/5), dipimpin Staf Ahli Menteri ESDM/Ketua Tim Tes B20 pada Kereta Api, Dadan Kusdiana.

Dalam kesempatan itu, Staf Ahli Menteri ESDM Dadan menjelaskan berdasarkan evaluasi tim dan pihak PT KAI dalam tiga bulan terakhir tidak ada masalah berarti atau gangguan mesin secara khusus dalam penggunaan bahan bakar minyak jenis B20 dan B0 atau solar murni.

Berdasarkan uji kinerja mesin lokomotif yang menggunakan B0 dengan B20 hanya terjadi selisih konsumsi B20 lebih banyak 1-3 persen dibandingkan dengan menggunakan solar biasa.

Sementara berdasarkan uji emisi CO lokomotif yang menggunakan B20 lebih baik atau ramah lingkungan dibandingkan dengan yang menggunakan solar B0.

“BBM yang menggunakan campuran minyak kelapasawitatau dari biomasa yang mengandung oksigen itu karbonnya netral,” ujarnya.

Melihat perkembangan menggembirakan dalam uji coba/tes penggunaan biodiesel 20 persen pada kereta api yang belum pernah dilakukan negara manapun, memungkinkan penggunaan B20 diterapkan secara permanen pada lokomotif PT KAI.

Untuk menyempurnakan uji coba B20 itu, mereka didukung tim BPPT dan ITB akan melanjutkan tes penggunaan BBM biomasa itu untuk periode tiga bulan ke depan.

 

Sumber: Antaranews.com

China Merupakan Pasar Biodiesel Yang Menjanjikan

 

Kalangan pelaku biodiesel mengapresiasi kebijakan pemerintah China yang menerapkan program B5 atau biodiesel campuran 5% dengan solar. Penggunaan biodiesel di China menjadi pasar potensial untuk meningkatkan ekspor produk sawit Indonesia terutama biodiesel. Dengan kebijakan B5 di China, permintaan CPO akan meningkat sebesar 9 juta ton. Kebutuhan bahan bakar solar China sebesar 180 juta Kl. Apabila dikalikan 5% sama dengan 9 juta Kl atau setara 9 juta ton. Tahun 2016 eskpor produk sawit Indonesia ke China mencapai 3,8 juta ton.

Dalam pertemuan Belt and Road Forum for International Cooperation di Beijing, China pada pertengahan Mei 2017. Presiden Joko Widodo menyebutkan bahwa pemerintah Indonesia menyambut baik program mandatori biodiesel 5% yang dikembangkan China. Hal ini akan membutuhkan pasokan minyak kelapa sawit yang akan meningkat sepanjang tahun.

Di sisi lain, kebijakan ini menambah kegairahan industri minyak sawit di Indonesia, setelah baerbagai tekanan Amerika Serikat dan Uni Eropa terhadap ekspor CPO kenegara tersebut. Tingginya permintaan CPO maupun biodiesel dari China dapat menutupi lesunya penjualan ke Amerika Serikat dan Uni Eropa.

Khusus biodiesel, Amerika Serikat menerapkan kebijakan anti dumping dan subsidi kepada produk biodiesel Indonesia. Hal ini berdampak pada penurunan ekspor biodiesel ke Amerika Serikat. Akibat pengenaan bea masuk yang relatif tinggi, harga jual biodiesel Indonesia jadi tidak kompetitif. Secara empiris hal ini bisa langsung di lihat, dimana sejak tahun 2016 ekspor biodiesel ke Amerika Serikat tidak kompetitif dan mengalami penurunan.

Sumber : GAPKI

Sumber: Sawitindonesia.com

Megasektor Sawit Dan Pengelolaan Baru (Bagian X – Selesai)

 

Posisi Indonesia sebagai Ketua Dewan Produsen Minyak Sawit (Council of Palm Oil Producing Countries, CPOPC) akan memudahkan menginternasioalisasi standar mutu minyak sawit tersebut. Dengan cara demikian, Indonesia sebagai produsen terbesar minyak sawit dunia, tidak menari dengan “irama gendang” negara-negara lain yang tidak memiliki kebun sawit seperti saat ini. Sebaliknya yang harus diperjuangkan adalah negara-negara konsumen minyak sawit menari mengikuti “irama gendang” Indonesia dalam pasar minyak dunia.

Untuk mewujudkan sebagai pemeimpin standar mutu industri dan produk minyak sawit global yang demikian, Megasektor Sawit merupakan pengelolaan yang integratif dari hulu sampai ke hilir, dari sentra kebun sawit ke pasar internasional. Mengintegrasikan standar mutu dari hulu sampai hilir, dari sentra-sentra konsumen disetiap negara. Mengintegrasikan kebijakan merespons perubahan pasar dari negara-negara importir minyak minyak sawit keseluruh komponen Megasektor Sawit secara cepat dan efisien. Hal ini akan mudah dilakukan jika ada Badan Nasional Sawit tersebut.

Sumber: GAPKI

 

Sumber: Sawitindonesia.com

Terbang ke Italia, Menko Luhut Bicara Kelapa Sawit Indonesia

 

JAKARTA – Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menjabarkan, perkebunan kelapa sawit menjadi instrumen yang efektif untuk mengentaskan kemiskinan. Indonesia dan Malaysia adalah dua negara yang telah membuktikan hal tersebut.

Di Indonesia ada 17 juta orang yang bekerja di sektor kelapa sawit, sedangkan di Malaysia sedikitnya 2 juta orang. Fakta tersebut terungkap pada acara konferensi internasional tentang pengentasan kemiskinan di Pontifical Urban University Vatikan di Roma, Italia, Selasa 15 Mei 2018.

Luhut yang menjadi salah satu pembicara pada sesi High Level Segment seminar tersebut menambahkan, sektor pertanian sangat penting dan menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Pada subsektor pertanian, kelapa sawit merupakan penyumbang devisa ekspor terbesar, yaitu sekitar 15,5 miliar euro atau lebih dari Rp250 triliun.

 

Sumber: Okezone.com

Menko Luhut Lawan Hoaks dan Boikot Sawit RI oleh Eropa

 

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan, kelapa sawit telah menjadi sasaran hoaks yang cukup mengemuka di dunia, termasuk di Eropa. Jika tidak diluruskan, maka Indonesia akan terkena dampak negatifnya terutama dengan nasib 2,3 juta petani kecil di Indonesia dan 17,5 juta pekerja di sektor sawit.

“Ternyata terhadap data itu istilah halusnya banyak dilakukan distortion of fact, nah itu yang banyak dilakukan negara-negara di Eropa ini,” kata Luhut dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis (17/5/2018).

“Sekarang ini kita kembali menyajikan data bahwa aturan nomor satu dari WTO itu keadilan, jadi tidak boleh ada diskriminasi,” dia menegaskan.

Dalam melawan hoaks minyak kelapa sawit Indonesia, Luhut mendapat dukungan dari dua badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yaitu Food and Agriculture Organization (FAO) dan International Fund for Agricultural Development (IFAD) yang terkait masalah kemanusiaan, kemiskinan, kelaparan, agrikultur, dan peningkatan taraf hidup.

“Dukungan IFAD dan FAO banyak. Nanti seperti IFAD itu akan konferensi back to back di Bali. Sementara itu, mereka juga akan melakukan lobi, begitu juga FAO,” ujar Luhut.

Lebih jauh dia menjelaskan, dukungan itu diberikan karena semua pihak sepakat dengan prinsip Sustainable Development Goals yang target nomor satunya adalah pengentasan kemiskinan.

“Masalah kelapa sawit ini masalah yang harus diselesaikan secara terintegrasi, karena itu menyangkut masalah kemiskinan itu adalah kaitannya dengan SDGs itu nomor satu kemiskinan,” paparnya.

Sebagai hasil akhirnya, Menko Luhut berharap publik mendapatkan perbandingan tiga produk utama pertanian yang menghasilkan minyak tersebut.

“Jadi kalau memang harus disaingkan ya tidak apa-apa, palm oil disaingkan sunflower atau dengan soybean. Padahal biji bunga matahari dan kedelai itu kan kurang efektif bila dibanding palm oil,” Luhut menerangkan.

Masalahnya, perbandingan yang adil tidak pernah muncul karena kampanye negatif yang memberikan stereotip bahwa minyak sawit berdampak pada kerusakan hutan, membahayakan kesehatan manusia, dan mengganggu habitat hewan yang dilindungi.

Justru fakta kontribusi industri sawit yang dapat menciptakan lapangan kerja dan mengentaskan kemiskinan di negara-negara berkembang, terabaikan. Jika kampanye yang tidak berkeadilan ini tidak di atasi, maka kendala terdekat bagi Indonesia akan terjadi pada 2021, di mana parlemen Uni Eropa melarang impor sawit untuk penggunaan biofuel dan bioliquids, termasuk biodiesel.

“Buat Indonesia ada hasil penelitian dari Stanford itu menunjukkan memang yang paling banyak mengurangi kesenjangan kita dari 0,41 ke 0,39 itu adalah minyak kelapa sawit salah satunya yang paling besar. Kalau itu terganggu ini akan merusak nanti beberapa juta orang terkait masalah kemiskinan,” tutup Luhut.

 

Sumber: Liputan6.com

Sawit dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Ketika Presiden RI menanam pohon sawit sebagai simbol peluncuran ketiga Program Peremajaan Sawit Rakyat di Bagan Sinembah, Rokan Hilir, Riau, beberapa hari lalu, pohon sawit itu tentunya diharapkan akan tumbuh berkembang. Pohon itu juga menghasilkan tandan buah segar sawit mulai 2022 atau 2023 dan terus-menerus berbuah setidaknya hingga 2048. Artinya pohon sawit itu akan melewati periode Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan hingga 2030 sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017.

Dengan perkataan lain, dapat dibayangkan bahwa Presiden juga menyampaikan pesan bahwa kebun sawit rakyat yang diremajakan harus memberi kontribusi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDG).

Tujuan global

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)–dikenal juga sebagai Tujuan Global (Global Goals)–merupakan kesepakatan negara-negara sedunia di bawah PBB. Pada September 2015, 193 negara bersepakat ada 17 tujuan yang akan diusahakan bersama untuk dapat dicapai pada 2030. Perinciannya 1) tidak ada kemiskinan, 2) tidak ada kelaparan, 3) kehidupan yang sehat dan sejahtera. Lalu, 4) pendidikan yang berkualitas, 5) kesetaraan gender, 6) ketersediaan air bersih dan sanitasi yang layak.

Selanjutnya, 7) ketersediaan energi bersih yang terjangkau, 8) tersedianya pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi, 9) berkembangnya industri, inovasi, dan infrastruktur, 10) berkurangnya kesenjangan, 11) kota dan permukiman yang berkelanjutan, 12) konsumsi dan produksi yang bekelanjutan. Serta, 13) menangani perubahan iklim, 14) menjaga ekosistem kelautan, 15) menjaga ekosistem daratan, 16) perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, dan 17) kerja sama untuk mencapai tujuan.

TPB (SDG) merupakan kelanjutan sekaligus pengembangan dari Tujuan Pembangunan Milenial (MDG). Indonesia berperan aktif dalam merumuskan TPB karena bersama Inggris dan Liberia, Indonesia memimpin kelompok kerja khusus yang dibentuk Sekjen PBB untuk penyusunan tujuan-tujuan bersama yang lebih komprehensif, sekaligus mendorong transformasi MDG menjadi SDG.

TPB bersifat lebih menyeluruh, melibatkan semua pemangku kepentingan–pemerintah, media, LSM/organisasi masyarakat sipil, bisnis, media, filantropi, pakar dan akademisi. Berprinsip bahwa pencapaian tujuan itu sepenuhnya inklusif tanpa pengecualian (no one left behind) untuk seluruh tujuan. Serta dilengkapi dengan berbagai perangkat untuk melaksanakan usaha mencapainya.

Perlu dipahami bahwa TPB bukan hanya sebuah kesepakatan formal antarnegara-negara, melainkan juga cermin harapan dan keinginan kita sebagai bagian dari umat manusia yang berperikemanusiaan. Kiranya tak satu pun di antara kita yang akan menolak kondisi ideal yang ingin dicapai dalam TPB itu.

 

Mencatat kontribusi

Sebagai industri strategis dan produk ekspor terbesar Indonesia, sewajarnya jika sawit diharapkan–bahkan dituntut–untuk berkontribusi pada pencapaian tujuan-tujuan penting dalam TPB. Pengalaman Indonesia menunjukkan sawit memang telah dan akan terus berkontribusi pada pencapaian TPB.

Bank Dunia menyebutkan sawit sebagai salah satu produk pembangunan (development product) karena kontribusinya pada pengurangan kemiskinan. Sangat sering ditemukan pendapatan petani sawit per hektare beberapa kali lipat lebih tinggi jika dibandingkan dengan pendapatan petani lain di daerah yang sama. Hal itu berkontribusi pada pencapaian tujuan pertama mengurangi kemiskinan.

Peningkatan pendapatan merupakan salah satu prasyarat paling penting bagi hilangnya kelaparan dan tercapainya kehidupan yang sehat dan sejahtera pada keluarga-keluarga miskin. Petani yang meningkat pendapatannya dan terangkat dari kemiskinan hampir pasti akan memiliki kehidupan yang lebih baik, dan tercapainya tujuan kedua dan ketiga. Peningkatan pendapatan itu pula yang kemudian membuka kesempatan bagi anak-anak petani untuk mendapat pendidikan yang lebih baik jika dibandingkan dengan orangtua mereka.

Di samping itu pengembangan kawasan-kawasan perkebunan telah mendorong tumbuhnya kota-kota baru, yang berarti juga fasilitas pendidikan, sanitasi, dan fasilitas kesehatan yang lebih baik. Berikutnya infrastruktur tersedia, akses dan mobilitas terbuka, permukiman berkembang, dan berkurangnya kesenjangan.

Sawit juga berkontribusi pada penyediaan energi bersih dan berkelanjutan. Program B20–mencampurkan biodiesel sawit 20 persen pada bahan bakar solar–dan pemanfaatan limbah sawit untuk menghasilkan biogas atau pemanfaatan biomassa sawit sebagai sumber energi pembangkit listrik merupakan bentuk konkret kontribusi tersebut.

Sawit juga menghasilkan sekitar 5,4 juta kesempatan kerja langsung–mulai petani di kebun hingga pekerja pabrik dan pekerja aneka jasa yang terkait–serta hingga 12 juta kesempatan kerja tidak langsung merupakan bentuk langsung kontribusi pada pencapaian tujuan kedelapan.

Kesempatan kerja itu pun berjalan beriring dengan pengembangan industri dan membutuhkan inovasi terus-menerus karena saat ini sekitar 70 persen dari produk sawit diekspor dan sekitar 75 persen dari produk sawit ekspor ialah produk hilir yang memiliki kandungan kegiatan manufaktur tinggi.

Sawit juga telah menjangkau dan menjadi bagian dari sangat banyak produk yang dikonsumsi masyarakat sehari-hari. Banyak yang memberi argumentasi bahwa 50 persen produk yang dijual di supermarket atau toko sedikit atau banyak mengandung sawit di dalamnya. Mulai minyak goreng, kosmetik, kue, cokelat, pembersih, hingga sabun.

Produktivitas sawit yang sangat tinggi sebagai penghasil minyak nabati–produksi minyak sawit per hektare lahan sembilan kali lebih besar daripada produksi minyak kedelai per hektare–telah mampu meningkatkan efisiensi penggunaan lahan.

Hal ini konsisten dengan usaha mencapaian tujuan kedua belas. Sekaligus juga sebagai bentuk usaha mencapai tujuan ketiga belas, memanfaatkan sumber daya alam seefisien mungkin. Di samping kenyataan bahwa sawit ialah pohon yang tegak berdiri dan terus-menerus menyerap karbon (CO2) dari atmosfer setiap hari selama sekitar 30 tahun, dibanding misalnya kedelai yang tiap tiga bulan dipanen dengan lahan yang diberakan dalam satu hingga dua bulan.

Menjawab kontroversi

Uraian singkat di atas menunjukkan bahwa sawit berkontribusi setidaknya pada 12 dari 17 tujuan dalam TPB. Namun, tidak dapat dimungkiri kontribusi positif sawit itu masih banyak dipertanyakan. Sawit bahkan terus-menerus mendapat kampanye negatif dan kritik. Mulai aspek kesehatan yang terkait dengan isu kesehatan, tuduhan dampak sawit yang buruk pada lingkungan, hingga masalah buruh dan sosial kemasyarakatan yang dikaitkan dengan sawit. Kontroversi itu perlu disikapi dengan tepat.

Petani dan industri tidak perlu memungkiri bahwa memang masih ada masalah dalam pengusahaan sawit. Misalnya, masih ada ribuan kebun lahan sawit yang diduga berada dalam kawasan hutan atau lahan yang memang belum jelas benar (belum clean-and-clear) statusnya. Atau bagaimana 400 ribu petani kecil sawit yang berlahan di wilayah gambut dapat terus mengusahakan sawit dengan air tanah yang tetap terkelola baik. Masalah-masalah itu harus dijawab dan dicari solusinya.

Namun, hal-hal yang sudah jelas serta didukung data yang akurat juga perlu diterima secara objektif. Laporan Komisi Eropa pada 2013 menunjukkan bahwa selama 20 tahun deforestasi di seluruh dunia, 58 juta hektare berubah menjadi padang pengembalaan dan usaha peternakan. Sebanyak 13 juta hektare berubah menjadi usahatani kedelai, delapan juta hektare berubah menjadi usaha tani jagung, dan enam juta hektare berubah menjadi kebun sawit. Jadi, sawit bukan penyebab deforestasi terluas.

Pada 2015, Indonesia sudah menghasilkan sekitar 6,5 juta ton atau 51,6 persen dari total CPO yang besertifikat internasional sebagai CPO yang berkelanjutan di dunia. Atau fakta bahwa sawit menggunakan pupuk kimia, pestisida, dan energi per hektare yang jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan tanaman penghasil minyak nabati lain. Kesemuanya itu merupakan indikasi kuat bahwa dampak pengusahaan sawit tidak seburuk yang dikampanyekan.

 

Optimasi dan diplomasi

Prinsip dasar yang perlu dilakukan ialah mengoptimalkan peran dan kontribusi sawit. Artinya selesaikan masalah yang dihadapi sawit minimal hal-hal yang negatif jika ada, dan maksimalkan hal-hal positifnya. Pertama, perlu pengkajian secara saksama dan rinci terhadap kontribusi sawit pada TPB. Hal itu menjadi basis untuk mengukur capaian selanjutnya.

Kedua, menyusun strategi pengembangan kontribusi sawit bagi TPB yang komprehensif dan sistematis menjangkau 20-30 tahun yang akan datang. Atau setidaknya 12 tahun ke depan hingga 2030, dengan menempatkan petani sebagai pelaku sekaligus penerima manfaat utama.

Terlepas dari kontroversinya, kontribusi sawit pada TPB merupakan bahan diplomasi yang berguna. TPB (SDG) sudah menjadi ‘bahasa dunia’ yang dipahami secara internasional. Apalagi, industri berbahan baku sawit di Eropa misalnya pada 2016 telah menciptakan sekitar 100 ribu kesempatan kerja dan kegiatan ekonomi senilai 6 miliar euro. Ada indikasi kuat, sawit ternyata juga berkontribusi pada pencapaian TPB Eropa. Itu yang perlu kita yakinkan pada mereka.

Sumber: Metrotvnews.com

Kelapa Sawit Efektif Kurangi Kemiskinan

 

ROMA- Perkebunan kelapa sawit menjadi instrumen yang efektif untuk mengentaskan kemiskinan. Indonesia dan Malaysia adalah dua negara yang telah membuktikan hal tersebut. Di Indonesia ada 17 juta orang yang bekerja di sektor kelapa sawit, sedangkan di Malaysia sedikitnya 2 juta orang.

Fakta tersebut terungkap pada acara konferensi internasional tentang pengentasan kemiskinan di Pontifical Urban University Vatikan di Roma, Italia, Selasa (15/5).

“Dari total 11,6 juta hektare (ha) perkebunan kelapa sawit Indonesia, 41% di antaranya perkebunan rakyat. Ada 2,1 juta petani kelapa sawit di Indonesia,” kata Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dalam keterangan tertulisnya kemarin.

Luhut yang menjadi salah satu pembicara pada sesi High Level Segment seminar tersebut menambahkan, sektor pertanian sangat penting dan menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Pada subsektor pertanian, kelapa sawit merupakan penyumbang devisa ekspor terbesar, yaitu sekitar 15,5 miliar euro atau lebih dari Rp250 triliun.

“Dari aspek penyerapan tenaga kerja, adal 7,5 juta masyarakat Indonesia yang bekerja baik langsung maupun tidak langsung di sektor kelapa sawit,” kata Luhut.

Selain Menko Kemaritiman RI, padasesi ini hadir pembicara lain yakni TanSri Bernard Giluk Dompok (Duta Besar Malaysia untuk Vatikan), Kardinal Peter K A Turkson (Gereja Katolik Vatikan), Alberto Trevisial (Rektor Pontifical Urban University) , dan moderator Arif Havas Oegroseno (Duta Besar RI untuk Jerman).

Seperti halnya Indonesia, negeri jiran Malaysia jugamera-sakan berkah kelapa sawit. Menurut Tan Sri Bernard Giluk Dompok, pada 2017 Malaysia tepat memasuki usia 100 tahun membudidayakan kelapa sawit.

“Sektor kelapa sawit tidak saja menopang pertumbuhan ekonomi, juga sarana social inclusion dan environment protectiorc/kata Tan Sri Bernard Giluk Dompok.

Dompok mengatakan, produktivitas minyak sawit 10 kali lebih tinggi dibandingkan soya-bean dan empat kali lebih tinggi dari bunga matahari.

 

Sumber: Harian Seputar Indonesia

Ini Alasan Dibalik Lobi Minyak Sawit Hingga ke Roma

Pemerintah dan pengusaha nasional bahu membahu melakukan lobi hingga ke Roma, Italia, dalam upaya mengatasi kampanye negatif dan diskriminasi Uni Eropa atas produk minyak sawit Indonesia.

Dipimpin oleh utusan khusus Presiden yang juga Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, asosiasi minyak sawit seperti Gabungan Pengusaha Kelapa sawit Indonesia (GAPKI) dan Asosiasi Produsen Biodiesel Indonesia (Aprobi) melakukan serangkaian pertemuan dan dialog dengan berbagai pihak terkait di Italia dan Vatikan untuk mencari jalan tengah yang sama-sama menguntungkan bagi petani dan industri di Indonesia maupun di Uni Eropa.

Italia merupakan salah satu dari empat negara di Eropa yang jumlah pembelian minyak sawitnya besar, kata Ketua Umum Gapki Joko Supriyono di Roma, Italia, Rabu.

Ia menjelaskan dari total ekspor minyak sawit mentah (CPO) ke berbagai negara di dunia sebesar 27 juta ton pada 2017, sebanyak lima juta ton diekspor ke Uni Eropa.

Dari total volume ekspor ke Uni Eropa itu, sebanyak 23 persen masuk ke Italia, selain Belanda (36 persen), Spanyol (29 persen), dan Jerman.

Selain itu, Italia merupakan negara yang kampanye negatif dan diskriminasinya terhadap minyak sawit cukup kuat, kata Joko.

Ia mencontohkan ada produk makanan yang sampai mencantumkan label senza olio di palma atau tanpa minyak sawit karena dianggap minyak sawit tidak ramah lingkungan.

Padahal banyak produk pangan lainnya tidak menggunakan label tersebut, ujar Joko.

Selain itu, banyak industri di Italia maupun di negara Uni Eropa lainnya, kata dia, sebenarnya merasa cukup diuntungkan karena harga minyak sawit lebih murah dibandingkan minyak nabati lainnya, seperti rapeseed, kedelai, dan bunga matahari, untuk digunakan sebagai bahan baku produk pangan, kosmetik, maupun biodiesel.

Namun, diduga karena perang dagang dan melindungi petani kedelai, bunga matahari, dan rapeseed, maka keluar resolusi Parlemen Uni Eropa yang antara lain akan melarang penggunaan CPO sebagai bahan baku biodiesel pada 2021, sementara minyak nabati lainnya baru pada 2030.

Selain itu, CPO mendapat kampanye negatif di Uni Eropa, dengan tidak ramah lingkungan dan mengganggu kesehatan.

 

Sumber: Antaranews.com

Jusuf Kalla Ancam Boikot Airbus

 

Pemerintah mulai mengeluarkan sikap tegas terhadap kebijakan Uni Eropa yang menghambat perdagangan sawit Indonesia. Mulai dari Wapres Jusuf Kalla sampai Menteri Perdagangan RI, Enggartiasto Lukita,  sampai Ketua DPR Bambang Soesatyo mengeluarkan ancaman retaliasi.

Kebijakan diskrisminasi Uni Eropa terhadap sawit mendapatkan perlawanan dari pemerintah Indonesia. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menegaskan bahwa Uni Eropa tidak bisa menjalankan diskriminasi kepada produk sawit Indonesia. Andaikata  perlakuan ini terus berjalan, maka Indonesia bisa mengancam penghentian pembelian pesawat Airbus.

“Kami ingatkan kepada Uni Eropa supaya tidak diskriminatif. Sebab, Indonesia bisa mengambil kebijakan yang sama,” tegas Jusuf Kalla.

Jusuf Kalla menjelaskan bahwa Indonesia salah satu pembeli terbesar produk Airbus, armada pesawat yang dihasilkan produsen pesawat komersial yang berbasis di Toulouse, Perancis. Selama ini, maskapai Indonesia seperti Garuda Indonesia dan Lion adalah konsumen utama Airbus.

“Jika ada pelarangan minyak sawit. Maka, Indonesia tidak segan melakukan tindakan balasan. Salah satunya,  pembelian pesawat Airbus bisa dihentikan,” jelas Jusuf Kalla.

Saat ini, kata Jusuf Kalla, pemerintah masih melancarkan negosiasi agar kerja sama perdagangan dengan negara-negara Uni Eropa tetap berjalan demi mendukung pertumbuhan ekonomi masing-masing negara.  “Ya, kita negosiasi karena kita ada pertemuan antara Indonesia dengan Uni Eropa, perjanjian free trade (perdagangan bebas),” imbuhnya.

Masalah usulan pelarangan CPO oleh Parlemen Uni Eropa berpeluang menghambat perundingan In­donesia-European Union Com­prehensif Economic Partner­ship Agreement (I-EU CEPA). Padahal perundingan itu sudah dilakukan sejak 4 tahun lalu.  “Itu lama karena ada syarat-syarat yang sulit dipenuhi, sep­erti permintaan kita maupun permintaan mereka,” ujar JK.

Ancaman dagang dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita  yang menyatakan siap menjalankan perang dagang kepada Uni  Eropa. Lantaran, negara-negara disana   berencana mengeluarkan larangan penggunaan CPO sebagai bahan baku biofuel. “Kalau dilakukan perang dagang, kami siap,” kata Enggartiasto pada awal Maret 2018.

Dalam pandangan Enggartiasto disebutkan  Indonesia bisa membalas Uni Eropa dengan menahan produk impor asal negara-negara tersebut untuk masuk ke Indonesia.  Dalam waktu dekat, Enggar berencana bertemu dengan Duta Besar Perancis untuk Indonesia membahas keinginan pemerintah mempertimbangkan kembali izin produk susu bubuk asal negara tersebut.

“Kalau mereka mulai sep­erti itu, saya juga sampaikan ke Norwegia bahwa saya juga akan melarang ikannya masuk ke Indonesia. Juga dengan pembe­lian pesawat terbang, antara lain Airbus,” kata Enggar seperti dilansir dari media nasional.

Sumber: Sawitindonesia.com