,

Ekspor CPO Kurang Agresif

 

Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia memproyeksikan volume ekspor minyak kelapa sawit sepanjang tahun ini hanya tumbuh maksimal 3,4%.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga mengatakan bahwa proyeksi tersebut lebih pesimistis dibandingkan dengan prediksi pada awal tahun ini. Pada awal 2019, GIMNI memproyeksikan volume ekspor minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) dan produk turunannya bisa mencapai 5,7%.

“Secara keseluruhan [ekspor CPO dan produk turunannya] sampai April 2019 sepertinya hanya 3,4%. Sebelumnya bisa sampai 5,7%,” katanya, Kamis (17/5).

Sahat menjelaskan bahwa penurunan pertumbuhan ekspor itu disebabkan oleh melemahnya penjualan komoditas unggulan Indonesia tersebut di pasar global.

GIMNI memproyeksikan ekspor seluruh produk sawit Indonesia pada semester 1/2019 hanya 17,35 juta ton turun 5,9% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Ekspor itu terdiri atas CPO sebanyak 5,07 juta ton dan produk hilir olahan sawit sebesar 12,28 juta ton.

Sementara itu, realisasi ekspor CPO dan produk turunannya pada semester 1/2018 mencapai 18,4 juta ton.

Konsumsi CPO di pasar domestik sampai pertengahan tahun ini diperkirakan mencapai 8,73 juta ton, terdiri atas 5,08 juta ton untuk produk olahan pangan, 496.000 ton untuk produk olahan oleokimia, 3,14 juta ton biodiesel (fatty acid methyl es-fer/FAME), dan 14.000 ton produksi biosolar atau green diesel.

Sahat menuturkan, kinerja ekspor komoditas itu akan pulih pada semester 11/2019 yang bisa tumbuh 3,6%.

Dia menilai bahwa pemerintah perlu mengubah regulasi terkait dengan pungutan ekspor kelapa sawit. Melalui perubahan regulasi pungutan ekspor itu, dia optimistis ekspor minyak sawit bisa naik menjadi 18,5 juta ton.

“Semester pertama dana pungutan nol tidak memengaruhi harga. Harga memang tidak selalu berkaitan dengan pungutan, tetapi lebih pada yang diinginkan oleh pasar. Nah, bukan minyak sawit mentan yang diinginkan, tapi produk hilir.”

Dalam kesempatan berbeda, General Manager of Smallholders Programme and Projects Grup Musim MasRobert Nicholls menjelaskan bahwa kegiatan peremajaan kebunsawitoleh petani swadaya yang bermitra dengan Musim Mastelah dipersiapkan sekitar 1,5 tahun lalu.

“Program ini melibatkan petani swadaya berjumlah 21 orang. Dengan luas lahan diremajakan 58,57 hektare dengan umur tanaman rata-rata 25 tahun-32 tahun,” katanya, Sabtu (18/5).

Perkebunan petani swadaya yang diremajakan itu berlokasi di Labuh-anbatu, Sumatra Utara.

Robert menjelaskan,Musim Mas menyokong penghasilan petani yang belum mendapatkan penghasilan dari kebun sawit yang masih diremajakan tersebut. Kebun sawit petani yang diremajakan tersebut baru menghasilkan dalam 3 tahun ke depan.

Musim Mas juga menggandeng International Finance Corporation (IFC), anggota dari Bank Dunia berkaitan dengan bantuan untuk program petani yang dimulai sejak 10 Juni 2015. Kerja sama ini meliputi mengadakan pelatihan agronomi, legal, dan bisnis kepada petani swadaya agar mereka dapat meraih sertifikasi.

Pelaksana tugas Bupati Labuhan batu Andi Suhaimi Dalimunthe mengatakan, program peremajaan kelapa sawit petani ini sangat membantu masyarakat dan dapat mempermudah dalam meningkatkan hasil pertanian. Sementara itu, pemerintah diharapkan agar mengkaji ulang tata kelola sawit dan istilah deforestasi supaya tidak dijadikan sentimen negatif terus menerus. Guru Besar Institut Pertanian Bogor Bidang Kebijakan, Tata Kelola Kehutanan, dan Sumber Daya Alam Budi Mulyanto mengatakan, tanpa definisi yang jelas, isu deforestasi akan terus berulang sebagai pernyataan provokatif serta tidak mempertimbangkan berbagai perbaikan yang dilakukan pemerintah.

“[Dengan redefinisi] Isu tentang pasokan rantai sawit kotor dari perkebunan sawit yang melakukan deforestasi seharusnya sudah berakhir. Namun, perbedaan persepsi tentang definisi deforestasi menjadikan isu itu tetap hangat sebagai topik utama kampanye antisawit.”

Sumber: Bisnis Indonesia

,

Ekspor Minyak Sawit Tahun Ini Diproyeksi Naik 3,4%

 

Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) memproyeksi ekspor komoditi sawit Indonesia (termasuk di dalamnya crude palm oil/ CPO dan turunannya, biodiesel dan produk oleokimia) tahun ini hanya akan tumbuh 3,4%.

Direktur Eksekutif GIMNI Sahat Sinaga mengatakan, pihaknya merevisi proyeksi pertumbuhan ekspor yang sebelumnya dipatok 5,7% di awal tahun akibat kinerja mengecewakan sejauh ini. “Hingga Juni, penjualan jauh dari harapan.

Data GIMNI menunjukkan, ekspor seluruh produk sawit Indonesia pada semester I/2019 ini diproyeksikan sebesar 17,35 juta ton, dengan ekspor CPO sebesar 5,07 juta ton dan produk hilir olahan sawit sebesar 12,28 juta ton. Total ekspor ini turun 5,34% dibandingkan semester I tahun lalu (year-on-year/yoy).

Adapun konsumsi domestik hingga tengah tahun ini di – perkirakan mencapai 8,73 juta ton terdiri atas 5,08 juta ton untuk produk olahan pangan, 496.000 ton untuk produk olahan oleokimia, 3,14 juta ton untuk biodiesel (fatty acidmethyl ester /FAME), dan 14.000 ton produksi greendiesel.

Ketua Umum Asosiasi Produsen Oleochemical Indonesia (Apolin) Rapolo Hutabarat mengungkapkan, total volume ekspor oleochemical hingga kuartal I/2019 mencapai 664.000 ton. Jumlah ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan periode sama tahun lalu tercatat 619.000 ton.

Kendati secara volume ekspor mengalami peningkatan, namun nilai ekspor produk oleochemical pada kuartal I/2019 mengalami penurunan. Jika pada kuartal I/2018 nilai ekspornya USD648 juta, sementara pada kuartal I/2019 turun menjadi USD648 juta.

Melihat Lebih Dekat Buruh Kerja Memanen Kelapa Sawit di Desa Sukasirna Sukabumi

“Selama kuartal I/2019 hingga sekarang harga produk oleochemical secara global mengalami penurunan. Lantaran penurunan harga ini lah yang menyebabkan nilai ekspor kita juga turun walau pun volume ekspor kita naik,” katanya.

Rapolo mengatakan, tujuan utama ekspor produk oleochemical meliputi China, Eropa, India, Amerika Serikat, negara-negara di kawasan Timur Tengah, dan Jepang.

Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan mengungkapkan, implementasi program B20 untuk semua bahan bakar solar sejak September 2018 telah menggerek konsumsi biodiesel di pasar domestik.

Sepanjang kuartal I/2019 ini biodiesel yang tersalurkan sekitar 1,5 juta kiloliter (KL). Jumlah tersebut setara 24,19% dari target penyaluran biodiesel di pasar domestik tahun ini yang sebesar 6,2 juta kiloliter.

Paulus mengatakan, penyaluran biodiesel dalam negeri sejauh ini tidak mengalami hambatan berarti. “Hal itu terjadi berkat kerja sama semua pihak, baik pemerintah, produsen biodiesel, mau pun industry automotif seperti Gaikindo (Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia),” ujarnya.

 

Sumber: Okezone.com

,

Asosiasi Usulkan Pungutan Ekspor Sawit Berlaku

Pelaku industri hilir meminta pemerintah untuk menerapkan lagi pungutan ekspor sawit untuk produk hulu dan hilir. Jika pemberlakuan pungutan terus ditunda, banyak pabrik pengolahan sawit (refinery) yang bakalan mangkrak dan ekspor sulit bersaing.

Hal ini terungkap dalam silaturahmi media dengan tiga asosiasi industri hilir sawit yaitu Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia (APROBI), dan Asosiasi Produsen Oleochemical Indonesia (APOLIN) di Jakarta, pekan ini.

Sahat Sinaga, Direktur Eksekutif GIMNI, mengatakan, asosiasinya sudah mengirimkan surat resmi kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Darmin Nasution, supaya pungutan ekspor dapat segera diterapkan lagi.

Selisih pungutan ekspor sawit sebesar 7,5% antara produk hilir dan mentah (CPO). Maka, pemberlakuan pungutan berdampak positif kepada masuknya investasi ke Indonesia. Selain itu tanpa pungutan ekspor, kapasitas refineri CPO di Indonesia turun menjadi 30% hingga 35% dari sebelumnya mencapai 75%.

Sahat mengatakan, penundaan pungutan ekspor sawit mengakibatkan refineri mangkrak seperti pabrik RBD dan food. Kondisi ini disebabkan tidak kompetitifnya daya saing produk hilir di pasar ekspor. “Kalau ekspor CPO masih dapat margin US$ 2 – 3 . Tetapi jika di industri hilir, ada biaya pengolahan dan transport. Akibatnya tidak dapat marjin karena kalah bersaing,” ujar Sahat.

Dengan adanya pungutan ekspor, maka produk hilir dapat bersaing dengan Malaysia. Keunggulan Malayasia adalah suku bunga rendah dan handling cost. Sedangkan Indonesia unggul dari segi efisien karena mesin lebih modern.

Senada dengan GIMNI. Paulus Tjakrawan, Ketua Harian APROBI juga setuju pungutan diberlakukan lagi. Dana pungutan ini dapat dipakai untuk program petani dan riset. “Karena penghapusan pungutan ini juga tidak berdampak kepada harga TBS petani,” jelas Paulus.

Rapolo Hutabarat, Ketua Umum APOLIN, mengatakan, pemerintah sudah mengeluarkan regulasi terkait industri hilir, makanya kebijakan ini perlu dukungan pelaku usaha. Tujuannya menciptakan investasi baik dari dalam dan luar negeri sehingga dapat menciptakan lapangan kerja di masyarakat. “Selain itu, pemerintah juga menerima pajak dari badan usaha dan perorangan. Makanya, pungutan segera diberlakukan supaya daya saing industri hilir tetap bagus,” jelas Rapolo.

Untuk menyelesaikan persoalan ini, GIMNI telah mengirimkan surat resmi kepada Kementerian Perekonomian. “Bulan April kemarin, surat sudah dikirimkan. Makanya, baru saja kami rapat membahas persoalan ini (pungutan). Dalam rapat kami sepakat menertibkan price level sebagai patokan,” ujarnya.

Selama ini, harga patokan penetapan pungutan memakai Bursa Malaysia dan pasar komoditas Rotterdam. Sedangkan di dalam negeri, rujukan kepada Bursa komoditas ICDX. Dijelaskan Sahat, nantinya Kementerian Perdagangan membuat patokan harga melalui revisi peraturan. Pada Juni mendatang, Kementerian Perdagangan akan mempresentasikan konsep patokan harga kepada para stakeholder.

Hingga semester pertama tahun 2019, penggunaan minyak sawit untuk kebutuhan domestik diperkirakan mencapai 8,7 juta ton. Sebagian besar kebutuhan digunakan untuk industri minyak goreng (makanan) dan FAME (biodiesel).

 

Sumber: Swa.co.id

,

Ekspor Minyak Sawit Semester I 2019 Diprediksi Naik 3,6% Didominasi Crude

 

Masih adanya beberapa faktor penghambat seperti perang dagang China-AS dan harga minyak fosil, membuat perdagangan minyak sawit tidak sesuai harapan.

Dikatakan Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Sahat Sinaga, volume ekspor minyak sawit kendati tumbuh 3,6% namun tidak sesuai ramalan sebelumnya, terlebih untuk tahun ini ekspor kembali didominasi minyak sawit mentah (CPO), dimana volume ekspor minyak sawit olahan pada semester I 2019 diprediksi hanya mencapai 17,4 juta ton, atau lebih rendah dibandingkan tahun 2018 yang mampu mencapai 18,4 juta ton pada periode yang sama.

“Ekspor minyak sawit di semester II 2019 diperkirakan bisa meningkat hanya saja dengan catatan bila pemerintah menerbitkan regulasi ekspor yang mendukung, bila tidak maka volume ekspor minyak sawit bakal kembali stagnan,” kata Sahat, kepada InfoSAWIT, dalam acara  Buka Bersama GIMNI, Aprobi dan Apolin di Jakarta, belum lama ini di Jakarta.

Peningkatan ekspor minyak sawit mentah ini, lebih lanjut tutur Sahat, akibat adanya kebijakan membuat batas bawah pada pungutan sawit mendorong para pelaku kelapa sawit lebih menyukai melakukan ekspor minyak sawit mentah ketimbang mengekspor produk hilir. “Sehingga pilihannya produk hilir lebih cenderung untuk pasar lokal dibandingkan untuk ekspor,” katanya.

Tercatat, konsumsi minyak sawit domestik naik sekitar 6,6%, kenaikan ini terdongkrak lantaran adanya program kewajiban (mandatori) penggunaan campuran biodiesel sawit sebanyak 20% ke minyak solar (B20).

Serapan ini biodiesel ini diprediksi akan terus meningkat dengan tambahan serapan dari green diesel berbasis sawit yang saat ini baru mampu memproduksi green diesel 12,5% co processing. Namun pengembangan green diesel diyakini tidak mudah, apalagi butuh treatmen khusus untuk tanki timbunnya. “Green diesel sawit tidak bisa disamakan dengan solar biasa, tanki timbunnya butuh investasi lebih seperti perlu dilakukan coating, dan treatmen pemanasan,” tandas Sahat.

Sumber: Infosawit.com

,

Pengusaha Minta Pungutan Ekspor Sawit Berlaku Lagi

Pelaku industri hilir meminta pemerintah untuk menerapkan lagi pungutan ekspor sawit untuk produk hulu dan hilir. Jika pemberlakuan pungutan terus ditunda, banyak pabrik pengolahan sawit (refineri) yang bakalan mangkrak dan ekspor sulit bersaing.

Hal ini terungkap dalam silaturahmi media dengan tiga asosiasi industri hilir sawit yaitu Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia (APROBI), dan Asosiasi Produsen Oleochemical Indonesia (APOLIN) di Jakarta, Kamis lalu.

Direktur Eksekutif GIMNI Sahat Sinaga mengatakan, asosiasinya sudah mengirimkan surat resmi kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution supaya pungutan ekspor dapat segera diterapkan lagi. Selisih pungutan ekspor sawit sebesar 7,5 persen antara produk hilir dan mentah (CPO). Maka, pemberlakuan pungutan berdampak positif kepada masuknya investasi ke Indonesia.

Selain itu, tanpa pungutan ekspor, kapasitas refineri  CPO di Indonesia turun menjadi 30 persen hingga 35 persen dari sebelumnya mencapai 75 persen. Sahat mengatakan, penundaan pungutan ekspor sawit mengakibatkan refineri mangkrak seperti pabrik RBD dan food. Kondisi ini disebabkan tidak kompetitifnya daya saing produk hilir di pasar ekspor.

“Kalau ekspor CPO masih dapat margin 2 sampai 3 dolar. Tetapi jika di industri hilir, ada biaya pengolahan dan transport. Akibatnya tidak dapat marjin karena kalah bersaing,” ujar Sahat.

Menurut Sahat, dengan adanya pungutan ekspor, maka produk hilir dapat bersaing dengan Malaysia. Keunggulan Malayasia adalah suku bunga rendah dan handling cost. Sedangkan Indonesia unggul dari segi efisien karena mesin lebih modern.

Senada dengan GIMNI. Ketua Harian APROBI Paulus Tjakrawan juga setuju pungutan diberlakukan lagi. Dana pungutan ini dapat dipakai untuk program petani dan riset.

“Karena penghapusan pungutan ini juga tidak berdampak kepada harga TBS petani,” jelas Paulus.

 

Ketua Umum APOLIN Rapolo Hutabarat mengatakan, pemerintah sudah mengeluarkan regulasi terkait industri hilir, makanya kebijakan ini perlu dukungan pelaku usaha. Tujuannya menciptakan investasi baik dari dalam dan luar negeri sehingga dapat menciptakan lapangan kerja di masyarakat.

“Selain itu, pemerintah juga menerima pajak dari badan usaha dan perorangan. Makanya, pungutan segera diberlakukan supaya daya saing industri hilir tetap bagus,” jelas Rapolo.

Selama ini, harga patokan penetapan pungutan memakai Bursa Malaysia dan pasar komoditas Rotterdam. Sedangkan di dalam negeri, rujukan kepada Bursa komoditas ICDX.

Dijelaskan Sahat, nantinya Kementerian Perdagangan membuat patokan harga melalui revisi peraturan. Pada Juni mendatang, Kementerian Perdagangan akan mempresentasikan konsep patokan harga kepada para stakeholder.

Hingga semester I-2019, penggunaan minyak sawit untuk kebutuhan domestik diperkirakan mencapai 8,7 juta ton. Sebagian besar kebutuhan digunakan untuk industri minyak goreng (makanan) dan FAME (biodiesel).

Sumber: Rmco.id

 

,

Pemerintah diminta Untuk Menerapkan Kembali Pungutan Ekspor Sawit

 

Pelaku industri hilir meminta pemerintah untuk menerapkan lagi pungutan ekspor sawit untuk produk hulu dan hilir. Jika pemberlakuan pungutan terus ditunda, banyak pabrik pengolahan sawit (refineri) yang bakalan mangkrak dan ekspor sulit bersaing. Hal ini terungkap dalam silaturahmi media dengan tiga asosiasi industri hilir sawit yaitu Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia (APROBI), dan Asosiasi Produsen Oleochemical Indonesia (APOLIN) di Jakarta, kemarin.

Sahat Sinaga, Direktur Eksekutif GIMNI, mengatakan asosiasinya sudah mengirimkan surat resmi kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Darmin Nasution, supaya pungutan ekspor dapat segera diterapkan lagi. Selisih pungutan ekspor sawit sebesar 7,5% antara produk hilir dan mentah (CPO). Maka, pemberlakuan pungutan berdampak positif kepada masuknya investasi ke Indonesia. Selain itu tanpa pungutan ekspor, kapasitas refineri CPO di Indonesia turun menjadi 30% hingga 35% dari sebelumnya mencapai 75%.

Sahat mengatakan penundaan pungutan ekspor sawit mengakibatkan refineri mangkrak seperti pabrik RBD dan food. Kondisi ini disebabkan tidak kompetitifnya daya saing produk hilir di pasar ekspor. “Kalau ekspor CPO masih dapat margin 2 sampai 3 dolar. Tetapi jika di industri hilir, ada biaya pengolahan dan transport. Akibatnya tidak dapat marjin karena kalah bersaing,” ujar Sahat.

Sahat mengatakan dengan adanya pungutan ekspor, maka produk hilir dapat bersaing dengan Malaysia. Keunggulan Malayasia adalah suku bunga rendah dan handling cost. Sedangkan Indonesia unggul dari segi efisien karena mesin lebih modern.

Senada dengan GIMNI. Paulus Tjakrawan, Ketua Harian APROBI juga setuju pungutan diberlakukan lagi. Dana pungutan ini dapat dipakai untuk program petani dan riset. “Karena penghapusan pungutan ini juga tidak berdampak kepada harga TBS petani,” jelas Paulus.

Rapolo Hutabarat, Ketua Umum APOLIN, mengatakan pemerintah sudah mengeluarkan regulasi terkait industri hilir, makanya kebijakan ini perlu dukungan pelaku usaha. Tujuannya menciptakan investasi baik dari dalam dan luar negeri sehingga dapat menciptakan lapangan kerja di masyarakat. “Selain itu, pemerintah juga menerima pajak dari badan usaha dan perorangan. Makanya, pungutan segera diberlakukan supaya daya saing industri hilir tetap bagus,” jelas Rapolo.

Untuk menyelesaikan persoalan ini, GIMNI telah mengirimkan surat resmi kepada Kementerian Perekonomian. “Bulan April kemarin, surat sudah dikirimkan. Makanya, baru saja kami rapat membahas persoalan ini (pungutan). Dalam rapat kami sepakat menertibkan price level sebagai patokan,” ujarnya.

Selama ini, harga patokan penetapan pungutan memakai Bursa Malaysia dan pasar komoditas Rotterdam. Sedangkan di dalam negeri, rujukan kepada Bursa komoditas ICDX. Dijelaskan Sahat, nantinya Kementerian Perdagangan membuat patokan harga melalui revisi peraturan. Pada Junimendatang, Kementerian Perdagangan akan mempresentasikan konsep patokan harga kepada para stakeholder. Hingga semester pertama tahun 2019, penggunaan minyak sawit untuk kebutuhan domestik diperkirakan mencapai 8,7 juta ton. Sebagian besar kebutuhan digunakan untuk industri minyak goreng (makanan) dan FAME (biodiesel).

 

Sumber: Neraca.co.id

,

Industri Usulkan Pungutan Ekspor Sawit Berlaku Kembali

 

Pelaku industri hilir minta pemerintah untuk menerapkan lagi pungutan ekspor sawit bagi produk hulu dan hilir sebab jika terus ditunda banyak pabrik pengolahan sawit (refineri) yang bakalan mangkrak dan ekspor sulit bersaing.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga di Jakarta, Jumat, mengatakan asosiasinya sudah mengirimkan surat resmi kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution supaya pungutan ekspor dapat segera diterapkan lagi.

“Selisih pungutan ekspor sawit sebesar 7,5 persen antara produk hilir dan mentah (CPO). Maka, pemberlakuan pungutan berdampak positif kepada masuknya investasi ke Indonesia,” katanya.

Selain itu, menurut dia, tanpa pungutan ekspor, kapasitas refineri CPO di Indonesia turun menjadi 30 hingga 35 persen dari sebelumnya mencapai 75 persen.

Sahat mengatakan penundaan pungutan ekspor sawit mengakibatkan refineri mangkrak seperti pabrik RBD dan food. Kondisi ini disebabkan tidak kompetitifnya daya saing produk hilir di pasar ekspor.

“Kalau ekspor CPO masih dapat margin 2 sampai 3 dolar AS. Tetapi jika di industri hilir, ada biaya pengolahan dan transportasi. Akibatnya tidak dapat marjin karena kalah bersaing,” ujarnya.

Dia mengatakan dengan adanya pungutan ekspor, maka produk hilir dapat bersaing dengan Malaysia. Keunggulan Malayasia adalah suku bunga rendah dan handling cost, sedangkan Indonesia unggul dari segi efisien karena mesin lebih modern.

Senada dengan itu Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia (APROBI) Paulus Tjakrawan juga setuju pungutan diberlakukan lagi. Menurut dia, dana pungutan ini dapat dipakai untuk program petani dan riset.

“Karena penghapusan pungutan ini juga tidak berdampak kepada harga TBS (tandan buah segar) petani,” katanya.

Ketua Umum Asosiasi Produsen Oleochemical Indonesia (APOLIN) Rapolo Hutabarat, mengatakan pemerintah sudah mengeluarkan regulasi terkait industri hilir, makanya kebijakan ini perlu dukungan pelaku usaha.

Tujuannya menciptakan investasi baik dari dalam dan luar negeri sehingga dapat menciptakan lapangan kerja di masyarakat.

“Selain itu, pemerintah juga menerima pajak dari badan usaha dan perorangan. Makanya, pungutan segera diberlakukan supaya daya saing industri hilir tetap bagus,”katanya.

Sementera itu Sahat mendambahkan, untuk menyelesaikan persoalan ini, GIMNI telah mengirimkan surat resmi kepada Kementerian Perekonomian.

“Bulan April kemarin, surat sudah dikirimkan. Makanya, baru saja kami rapat membahas persoalan ini (pungutan). Dalam rapat kami sepakat menertibkan price level sebagai patokan,” ujarnya.

Selama ini, harga patokan penetapan pungutan memakai Bursa Malaysia dan pasar komoditas Rotterdam. Sedangkan di dalam negeri, rujukan kepada Bursa komoditas ICDX.

Sahat mengatakan, nantinya Kementerian Perdagangan membuat patokan harga melalui revisi peraturan. Pada Juni mendatang, Kementerian Perdagangan akan mempresentasikan konsep patokan harga kepada para stakeholder.

Hingga semester pertama tahun 2019, penggunaan minyak sawit untuk kebutuhan domestik diperkirakan mencapai 8,7 juta ton. Sebagian besar kebutuhan digunakan untuk industri minyak goreng (makanan) dan FAME (biodiesel).

 

Sumber: Antaranews.com

,

Bos GIMNI Usul Pungutan Sawit Dihidupkan Lagi

 

Industri sawit nasional sepertinya bakal menghadapi tantangan berat. Ada tren yang menunjukkan pasar global mengalami kejenuhan. Alhasil, volume ekspor turun. Ada usulan agar pungutan sawit diberlakukan lagi.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Sahat Sinaga membeberkan, ekspor minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) di semester I-2019 diprediksikan sebesar 17,4 juta ton. Angka ini lebih rendah ketimbang realisasi ekspor semester I-2018 yang mencapai 18,4 juta ton.

“Pasar luar negeri sudah mulai jenuh dengan CPO. Kapasitas refinery atau kilang minyak sawit mentah di negara-negara tujuan ekspor semakin turun,” beber Sahat dalam acara Buka Puasa Bersama media di Jakarta, Kamis (16/5/2019).

Dengan begitu, pengadaan barang pun dibuat menyesuaikan dengan kapasitas yang ada. “Sampai Juni penjualan jauh dari harapan. Mereka itu sudah terlewat manja. Lebih suka impor produk jadi. Mereka tidak mau repot-repot bangun refinery, kelola limbah. Sementara, kita ini sebagian besar ekspornya masih berupa CPO, masih mentah. Kalau ada perbaikan di regulasi di semester II, baru kita bisa meningkat. Proyeksi ekspor semester I hanya tumbuh di CPO, tapi produk hilir di refinery menurun. Secara keseluruhan steady, segitu-segitu saja,” terang Sahat.

Ke depan, Sahat berharap, pemerintah bisa menyediakan insentif yang signifikan kepada industri hilir kelapa sawit. “Indonesia tidak bisa hanya bergantung lagi pada CPO. Harus ada perubahan masif ke arah hilir,” tuturnya.

Di samping itu, ia juga meminta pemerintah untuk kembali menerapkan pungutan ekspor terhadap produk sawit. Tidak peduli berapapun harga komoditas itu di level global.

Dalam penarikan pungutan, ia pun merekomendasikan pemerintah untuk menerapkan tarif yang berbeda antara produk mentah dan jadi. “Produk mentah harus lebih tinggi dari produk jadi. Yang mentah harus direm yang hilir dilancarkan,” tandasnya.

Data GIMNI menunjukkan, ekspor seluruh produk sawit RI di semester I-2019 ini diproyeksi sebesar 17,35 juta ton, dengan ekspor CPO sebanyak 5,07 juta ton dan produk hilir olahan sawit sebesar 12,28 juta ton. Total ekspor ini turun 5,34% dibandingkan semester I tahun lalu (year-on-year/yoy).

Adapun konsumsi domestik hingga tengah tahun ini diperkirakan mencapai 8,73 juta ton, terdiri atas 5,08 juta ton untuk produk olahan pangan, 496 ribu ton untuk produk olahan oleokimia, 3,14 juta ton untuk biodiesel (fatty acid methyl ester/FAME) dan 14 ribu ton produksi greendiesel.

Sahat berharap pemerintah kembali menerapkan pungutan ekspor bagi produk CPO supaya ekspor produk hilir bisa lebih bergairah di semester II tahun ini. Dengan adanya perbaikan regulasi itu, dia memproyeksi ekspor produk olahan dapat naik mencapai 15,3 juta ton di setengah tahun kedua nanti.

Penghapusan pungutan ekspor CPO yang dilakukan pemerintah sejak Maret lalu, menurutnya terbukti tidak memberikan perubahan signifikan terhadap harga sawit secara global.

“Indonesia sudah memutuskan hilirisasi industri sawit sejak 2008. Kalau [hulu] kembali dikenakan pungutan, bisnis berkembang, industri hilir akan berkembang. Selama ini kepentingan pelaku usaha di perkebunan lebih kencang dan lebih didengar. Nyatanya harga nggak akan pernah berubah. Betul kan? Paling benar ya menerapkan levy [pungutan] dengan segi tiga terbalik, terbesar di hulu dan makin kecil ke hilir,” jelasnya.

Dengan pengenaan kembali pungutan ekspor, Sahat memproyeksi ekspor sawit Indonesia dapat mencapai 18,5 juta ton di semester II tahun ini dengan 15,3 juta ton berupa produk olahan. “Tapi kalau tidak, ya ekspor produk hilir paling hanya 12,3 juta ton di semester II,” pungkasnya.

 

Sumber: Inilah.com

,

Katalis “Merah Putih” Hasilkan Minyak Diesel Hijau Terbaik di Dunia

Katalis “Merah Putih” yang dikembangkan tim peneliti dari jurusan Kimia Institut Teknologi Bandung bekerja sama dengan Pertamina terbukti dapat berfungsi baik dalam pengilangan campuran minyak bumi dan minyak sawit. Kualitas minyak diesel hijau atau green diesel yang dihasilkan bahkan melampau yang ada di  pasaran dunia.

Melihat hasil pencapaian uji teknis katalis tersebut di Refinery Unit 2 (RU II) Kilang Pertamina Dumai di Riau, Kamis (16/5/2019), Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi M Nasir mengharapkan katalis sebagai karya inovasi anak bangsa dapat diproduksi di dalam negeri. Dengan demikian, dapat mengurangi ketergantungan produk impor.

Nasir berharap, pengolahan minyak CPO menjadi green diesel hendaknya juga dapat menekan impor minyak. Total impor minyak Indonesia saat ini 17,6 miliar dollar per tahun. Apabila dapat diproduksi 10 persen saja maka dapat menghemat 1,6 miliar dolar atau setara dengan Rp 25 triliun. Total impor minyak fosil Indonesia Rp 250 triliun per tahun.

 

Sementara itu General Manager RU II Pertamina Dumai, Nandang Kusnaedi melaporkan dari kapasitas pengilangan 12.000 barel diesel, pihaknya baru menghasilkan satu persen atau 1.200 barel per hari green diesel melalui proses co-processing. Proses ini adalah pencampuran minyak bumi dengan minyak sawit semi proses, yaitu RBDPO (Refine Bleeching Deoxygenated Palm Oil) dengan komposisi 12,5 persen.

“Pembuatan green diesel dari minyak sawit 100 persen dalam skala laboratorium telah terbukti baik,” kata Subagyo pakar katalis dari Jurusan Kimia ITB.

Dia mengatakan, pengembangan pada skala pilot dan industri akan dilanjutkan. Pada tahun pertama pengembangannya,yaitu pada tahun 2017, pihaknya telah mendapat dana insentif dari Kemristekdikti sebesar Rp 9 miliar dan tahun lalu Rp 7 miliar.  Saat ini telah diajukan untuk dana riset berikutnya sebesar Rp 9 miliar yang akan digunakan untuk membangun teaching industry.

Pengembangan katalis oleh ITB bekerja sama dengan Pertamina ini sesungguhnya telah dilakukan sejak tahun 2005, digunakan mulai dari yang berbobot 3 kg hingga beberapa ton di industri. Untuk uji katalis di RU 2 Dumai digunakan katalis hingga 14 ton untuk menghasilkan 12,500 barel per hari diesel.

“Pengujian katalis di RU II Dumai merupakan pembuktian teknis bahwa katalis dapat bekerja baik dalam proses pembuatan diesel,” ujar Subagyo.

Proses pengilangan dengan katalis terbukti menghasilkan tingkat kemurnian minyak diesel jauh lebih baik dari produk di pasaran. Tingkat pembakarannya jauh lebih baik ditunjukkan dengan angka Cetane yang mencapai 58 lebih baik dari PertaDex yang hanya 51.

“Selain itu pembakarannya minim gas karbon pencemar,” kata Joko Prawoto, Senior Manager Operation and Manufacturing RU II Pertamina Dumai. Karena itu produk ini berpotensi dikembangkan menjadi produk baru di atas PertaDex.

Pada pengembangan sistem kilang minyak  “diesel hijau” lebih lanjut, Sahat Sinaga Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (Gimni) mengharapkan proses di kilang ini dapat menggunakan minyak mentah sawit (CPO) langsung yang dihasilkan para petani, yang harganya lebih murah. Dengan demikian selain dapat meningkatkan kesejahteraan petani juga dapat bersaing di pasaran.

Diharapkan proses di kilang ini dapat menggunakan minyak mentah sawit (CPO) langsung yang dihasilkan para petani, yang harganya lebih murah.

Sekarang ini pada kilang Dumai masih  memakai RBDPO (Refine Bleeching Deoxygenated Palm Oil) yang ada di pasar, namun harganya masih relatif mahal. Sekarang harga RBDPO 560 dollar diharapkan dapat 450 dollar untuk dapat menyamai harga minyak fosil Rp 55 dolar AS per barel.

“Untuk itu pihak Pertamina hendaknya membeli minyak mentah sawit di tingkat petani atau dari perkebunan rakyat. Dari petani dibeli dalam bentuk palm oil mill. Selain itu petani harus membentuk klaster menjadi ISPO, tidak bergerak sendiri,” kata Sahat.

Pada kesempatan tersebut, Direktur Jenderal Penguatan Inovasi Kemenristekdikti Jumain Appe mengatakan, program uji komersial katalis merah-putih merupakan salah satu tonggak (milestone) program Inovasi Perguruan Tinggi di Industri (IPTI): Penguatan Inovasi dan Pengembangan Produksi Katalis “Merah-Putih” yang didukung oleh Direktorat Penguatan Inovasi, Kemenristekdikti sejak tahun 2017.

Untuk itu, telah disusun roadmap teaching industry pabrik-katalis pendidikan untuk jangka pendek (2017-2019), jangka menengah (2020-2022), dan jangka panjang (2024-2026) dengan memperhatikan aspek pendidikan, inovasi, dan implementasi industri. Untuk menghasilkan teknologi proses pada jangka panjang dan pabrik katalis nasional pada jangka menengah, kegiatan jangka pendek berfokus pada pembangunan pabrik-katalis pendidikan dan percepatan formulasi katalis-katalis.

Fokus pada tahun pertama adalah pembangunan pabrik-katalis untuk pendidikan (Teaching Industry/Factory) yang ditujukan untuk mengakselerasikan kegiatan hilirisasi hasil-hasil penelitian dalam bidang teknik reaksi kimia dan katalisis. Pabrik-katalis untuk pendidikan ini memiliki kedudukan yang strategis dalam menyelaraskan usaha-usaha komersialisasi hasil-hasil penelitian dalam bidang teknik reaksi kimia dan katalisis.

Uji komersial katalis Merah-Putih untuk operasi co-processingproduksi diesel nabati di Kilang RU II Dumai telah digelar pada 8-22 Maret 2019 dengan mengolah 1.000 ton minyak sawit dengan minyak fosil. Program uji komersial katalis merah-putih ini antara lain bertujuan untuk mengevaluasi kinerja katalis pada skala operasi komersial baik untuk operasi normal (umpan minyak fosil) maupun untuk operasi co-processing (umpan minyak fosil) dan evaluasi kesiapan teknis dan kesiapan produksi komersial diesel nabati dan biovatur di kilang-kilang Pertamina dengan operasi co-processing sawit dengan menghasilkan Green Fuel.

Katalis merupakan zat yang dapat mempercepat reaksi hingga miliaran bahkan triliunan kali lipat. Kemampuan katalis ini memberi peluang untuk menyelenggarakan reaksi pada kondisi yang lebih lunak (temperatur dan tekanan rendah) dengan laju dan selektivitas yang tinggi.

“Kemampuannya ini menyebabkan katalis menjadi kunci pengembangan dan penyelenggaraan industri kimia, perminyakan, polimer, oleokimia, dan pelestarian lingkungan,” lanjut Jumain.

Laboratorium Teknik Reaksi Kimia dan Katalisis (TRKK) ITB telah melakukan penelitian di bidang energi terbarukan sejak 1982. Saat ini TRKK-ITB berhasil mengembangkan beberapa katalis untuk pengolahan minyak mentah dan produksi bahan bakar nabati, dan proses produksi bahan bakar nabati dari minyak sawit. Beberapa katalis pengolahan minyak bumi yang dikembangkan bersama PT Pertamina telah dikomersialkan dan telah digunakan di berbagai kilang milik Pertamina.

 

Sumber: Kompas.id

,

Pasar Nontradisional Katrol CPO

 

Ekspor minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan produk turunannya ke negara nontradisional terus mengalami pertumbuhan.

Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono mengatakan, secara volume ekspor CPO Indonesia masih terus mengalami pertumbuhan sepanjang kuartal 1/2019. Adapun, pada Maret 2019, pertumbuhan yang cukup kuat ditopang oleh negara nontradisional seperti Korea Selatan, Jepang dan Malaysia.

“Peningkatan ekspor terbesar ada pada negara lain-lain atau yang di luar tujuan utama, terutama di Asia. Peningkatan ekspor di kelompok negara tersebut naik sekitar 60% secara bulanan. Kondisi ini cukup menggembirakan terlebih sejumlah negara tujuan ekspor [utama) justru mencatatkan penurunan,” katanya. Rabu (15/5) malam.

Dia mengatakan, saat ini para pengusaha sedang berusaha menyasar pasar Timur Tengah untuk mengungkit kinerja ekspor CPO dan produk turunannya. Salah satunya adalah Iran.

Berdasarkan data Gapki, pada Maret 2019 kinerja ekspor minyak sawit secara keseluruhan {biodiesel, oleochemical, CPO dan produk turunannya) meningkat 3% secara month to month (mun) atau naik dari 2,88 juta ton menjadi 2,96 juta.

Sementara itu, ekspor khusus CPO dan produk turunannya tercatat hanya tumbuh tipis yaitu 2,77 juta ton pada Februari menjadi 2,78 juta ton pada Maret. Kendati masih mengalami pertumbuhan, Joko mengatakan, ekspor CPO dan produk turunannya masih tertekan oleh sentimen dari kampanye negatif Uni Eropa. Selain itu, tekanan juga muncul dari perang dagang Amerika Serikat dan China yang berdampak kepada menumpuknya stok minyak kedelai di AS.

\’ Akibatnya, harga CPO masih terbilang rendah hingga April ini karena stok minyak kedelai melimpah di AS, harganya pun terus mengalami penurunan. Harga kedelai sangat berkaitan erat dengan CPO, sehingga ketika harga kedelai tertekan biasanya harga CPO juga melemah,” jelasnya.

Selain itu, India selaku salah satu pasar utama minyak sawit Indonesia juga mencatatkan penurunan permintaan CPO dari Indonesia. Berdasarkan data Gapki, pada Maret ekspor CPO dan turunannya dari Indonesia ke India membukukan penurunan yang tajam hingga 62% atau dari 516.530 ton pada Februari menjadi 194.410 ton pada Maret Penurunan permintaan juga terjadi di Afrika 38 %, Amerika Serikat 10%, China 4% dan Uni Eropa 2%.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia Sahat Sinaga mengatakan permintaan dunia terhadap produk CPO olahan masih sangat tinggi.

Potensi permintaan produk olahan masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan produk mentah. “Sekarang tinggal bagaimana prosesi penghiliran di Indonesia ini dimaksimalkan. Secara harga produk olahan lebih tinggi dibandingkan dengan produk mentah dan secara permintaan lebih tahan terhadap sentimen global,” jelasnya.

Dia mengamini negara non-tujuan ekspor utama untuk produk turunan CPO sangat potensial untuk dikembangkan. Hanya saja, salah satu kendala yang dialami para eksportir adalah bea masuk yang tinggi. Pasalnya, sejumlah negara cukup resisten terhadap produk olahan atau produk jadi untuk melindungan industri dalam negerinya.

 

Sumber: Bisnis Indonesia