,

Program B20 Jalan Terus…

Rencana Uni Eropa melarang penggunaan sawit untuk campuran biofuel tidak membuat pemerintah menghentikan program biodiesel 20 persen (B20). Program campuran crude palm oil (CPO) ke solar ini tetap jalan. Bahkan, tahun depan jumlah akan terus ditingkatkan.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) FX Sutijastoto mengatakan, larangan tersebut tidak mempengaruhi program B20 yang saat ini sedang digenjot pemerintah. Bahkan, kandungan akan ditingkatkan.

“Program B20 tetap berjalan sesuai target. Kandungan dan sebarannya akan ditingkatkan untuk tekan impor BBM,” kata Sutijastoto kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Toto-sapaan akrab FX Sutijastoto-menambahkan, sesuai roadmap pengembangan energi baru terbarukan nasional, program B20 persen ini akan terus dilanjutkan sampai B100. Fokus pengembangan saat ini adalah untuk konsumsi dalam negeri. Kebutuhan solar saat ini cukup tinggi dan masih impor.

“Kalau kita bisa kurangi impor solar dengan penggunaan CPO akan sangat baik. Maka dari itu, program B20 akan terus kita tingkatkan jadi B30 hingga nanti benar-benar 100 persen CPO,” tegasnya.

Direktur Bionergi Ditjen EBTKE Kementerian ESDM Feby Andrian menjelaskan, ada beberapa program penggunaan CPO yang sedang dikembangkan ESDM. Misalnya, B30 dan co-processing di kilang untuk menghasilkan green fuel.

“Kami juga akan menggantikan solar-solar di Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) PT PLN agar menggunakan CPO. Mudah-mudahan hal ini bisa menyerap CPO dengan maksimal,” tegasnya.

Tidak Usah Takut

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga mengatakan, pemerintah jangan takut dengan larangan sawit sebagai campuran biofuel oleh Eropa. Jika Eropa tak mau, bisa diserap dalam negeri. “B20 jalan terus. Sebentar lagi B30. Jangan takut,” ujarnya.

Menurut dia, kebutuhan sawit untuk dalam negeri sangat tinggi. Selain untuk B20, sawit juga akan digunakan untuk biohidrokarbon. “Nanti akan ada green diesel dan green gasoline. Bahan bakunya dari sawit semua,” katanya.

Untuk memenuhi kebutuhan tingginya permintaan sawit ke depan, dia meminta, agar program replanting dijalankan. Sehingga pasokan aman.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati mengatakan, jangan berkecil hati jika Eropa menolaksawitkita. “Kita bisa manfaatkan sawit untuk jadi sumber energi yang kita konsumsi sendiri,” ujar Nicke.

Ia menjelaskan, potensi sawit di Indonesia sangat luar biasa. Di Sumatra misalnya, Pertamina akan mengoptimalkan seluruh potensinya dalam rangka meningkatkan kemandirian energi.

“Kami akan olah sawit jadi fuel avtur, kami bangun kilang-nya di Plaju dan Dumai, dan hasilnya dari B20 nantinya bisa jadi BIOO,” tegas Nicke.

Seperti diketahui, Komisi Eropa memutuskan menghapus secara bertahap penggunaan bahan bakar nabati/ BBN (biofuel) berbasis minyak sawit mentah (crude palm oil/ CPO) hingga 2030. Kebijakan ini membuat ekspor sawit dan turunannya ke Eropa akan menurun drastis.

Sumber: Rakyat Merdeka

,

Kampanye Hitam Minyak Sawit Ancam Kedaulatan Indonesia

Pemerintah menentang keras adanya European Union’s Delegated Regulation yang di dalamnya memuat diskriminasi terhadap minyak kelapa sawit atau Crude Palm Oil (CPO). Regulasi tersebut akan segera dibahas di parlemen Eropa dan dapat menjadi landasan hukum bagi mereka untuk melakukan diskriminasi terhadap kelapa sawit.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan pemerintah siap menghadapi kampanye hitam sawit yang dilakukan oleh Uni Eropa (UE) tersebut.

“Nanti akan saya bikin konferensi pers, bagaimana sikap kita terhadap sikap parlemen Eropa. Kita sejalan dengan Malaysia hadapi ini,” kata Luhut di Shangri La Hotel, Jakarta, Selasa (19/3/2019).

Luhut menegaskan UE telah mengganggu kedaulatan RI dengan kampanye hitam kelapa sawit berkedok kerusakan lingkungan tersebut. Oleh karena itu pemerintah tidak akan diam saja.

Soveriegnity (kedaulatan) kita jangan diganggu juga dong, jangan kita didikte, kita juga caredengan lingkungan, bukan mereka (UE) saja,” tutupnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution menyebutkan Komisi Eropa telah mengadopsi Delegated Regulation no. C (2019) 2055 Final tentang High and Low ILUC Risk Criteria on biofuels pada tanggal 13 Maret 2019. Dokumen ini akan diserahkan ke European Parliament dan Council untuk melalui tahap scrutinize document dalam kurun waktu dua bulan ke depan.

Oleh karena itu, dia menyatakan pemerintah akan bergerak cepat melakukan penolakan tegas terhadap aturan tersebut. Sebab jika aturan tersebut diberlakukan maka Uni Eropa (UE) pada akhirnya memiliki landasan hukum untuk menjalankan diskriminasi serta merugikan negara-negara penghasil kelapa sawit.

“Kami melihat bahwa langkah – langkah yang diambil oleh Uni Eropa (UE) itu melalui tahap komisi perlu ditanggapi karena akan selain substansinya juga prosesnya tinggal menunggu waktu tidak lama akan dibahas di parlemen,” kata Darmin di kantornya, pada Senin 18 Maret 2019.

Meski proses penyerahan dokumen disebutkan dalam kurun waktu 2 bulan, namun Menko Darmin menegaskan pemerintah akan bergerak cepat. Sebab bisa saja proses tersebut lebih cepat dari waktu tersebut.

“Tadinya jadwal setelah selesai di komisi Eropa disampaikan ke parlemen UE itu tadinya rencananya paling lambat 2 bulan, baru akan diambil keputusan, Tapi ternyata dia bisa lebih cepat dari itu, paling lambat 2 bulan ya 2 minggu bisa juga sih,” ujarnya.

Darmin menegaskan hal itu sebagai sinyal awal UE untuk menyerang kelapa sawit. Sehingga pemerintah harus segara menyampaikan sikap tegas penolakan terhadap apa yang sudah dihasilkan melalui komisi Eropa. Sebab dalam aturan tersebut disebutkan bahwa CPO termasuk golongan “high risk” atau memiliki risiko yang tinggi.

“Yang kita pertama – tama melihat ini betul – betul langkah yang sistematis dengan bahan yang dalam tanda kutip ilmiah, tetapi kalau dilihat ilmiahnya, itu sebetulnya dari awal sudah dirancang untuk mengatakan bahwa sawititu berisiko tinggi dan kalau dia beriisko tinggi maka tentu saja dia akan banyak hal nanti,” ujarnya.

Darmin menegaskan, kajian yang mereka lakukan tidak bersifat komprehensif dan transparan. Sumber energi nabati lainnya seperti rapeseed oil dan soyabean oil disebutkan lebih baik dibanding CPO. “Ini kan namanya tindakan diskriminatif,” dia menambahkan.

Sumber: Liputan6.com

,

Sibolga Akan Jadi Pintu Baru Ekspor CPO

Presiden Joko Widodo berencana menambah fasilitas di Pelabuhan Sambas, Sibolga, Sumatera Utara, dengan membangun terminal khusus dan penyimpanan. Dia berharap pelabuhan yang baru ditata ulang tersebut menjadi pintu ekspor minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) di pantai barat Sumatera.

Jokowi meyakini penambahan fasilitas itu bisa meningkatkan perekonomian Sibolga dan sekitarnya. “Nanti ekspor CPO dari Aceh bagian selatan dan Tapanuli Selatan bisa ditarik ke Sibolga, akan lebih dekat daripada harus lewat darat yang menempuh perjalanan selama 10-12 jam,” kata Jokowi, kemarin.

Penambahan pelabuhan ekspor CPO di pantai barat Sumatera pernah diusulkan Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI). Selain itu, di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Selama ini, dalam catatan GIMNI, eksportir CPO di wilayah tersebut mengandalkan pengiriman via Pelabuhan Belawan, Medan.

Pemerintah memang tengah berupaya menggenjot ekspor CPO yang tahun lalu pertumbuhannya melambat dengan capaian 34,71 juta ton, atau hanya naik 8 persen dibanding 2017. Ekspor komoditas ini dijadikan unggulan pemerintah yang tengah berupaya meningkatkan devisa. Sebelumnya, pemerintah juga telah memberikan insentif bagi industri ini dengan menghapuskan kewajiban adanya Laporan Surveyor produk minyak sawit mentah dan turunannya.

Pemerintah sedang menghitung pembangunan terminal khusus itu. Rencananya, PT Pelindo I akan melakukan reklamasi untuk membangun terminal penyimpanan tambahan. Jokowi menargetkan pembangunan bisa terealisasi maksimal

Berhadapan dengan Pembeli Utama

PELABUHAN

Sambas, Sibolga, Sumatera Utara, dianggap potensial sebagai pintu ekspor CPO. Pelabuhan terbesar di pantai barat Sumatera ini berhadapan langsung dengan India, pembeli terbanyak CPO Indonesia. Berikut ini data importir utama CPO Indonesia dan rincian ekspor tahun lalu: dalam dua tahun.

Jokowi mengatakan penataan dan pengembangan Pelabuhan Sambas diperlukan untuk menghidupkan kembalipelabuhan-pelabuh-an di pantai barat. Dahulu, kawasan tersebut sangat strategis untuk transportasi logistik barang dan jasa.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebut Pelabuhan Sibolga kini merupakan pelabuhan terbaik dan terbesar di bagian barat Pulau Sumatera. Pelabuhan tersebut memiliki kedalaman draft sembilan meter sehingga kapal besar mampu bersandar. Luas area penumpukan di pelabuhan itu mencapai 6.061 meter persegi sehingga dapat menampung peti kemas hingga 20 ribu TEUs per tahun. Sebelumnya, kapasitas lapangan yang tersedia hanya mampu menampung 7.000 TEUs per tahun.

Menurut Budi, Pelabuhan Sibolga juga unik karena dapat mengakomodasi kegiatan bongkar-muat dan pelayanan penumpang secara berdekatan. “Ini menyelesaikan masalah penumpang, menghindari crossing, tapi tetap bisa mengakomodasi kegiatan bongkar-muat,” ujarnya, kemarin.

Sumber: Koran Tempo

,

Uni Eropa Agresif Serang CPO

 Setelah berupaya mendiskriminasikan penggunaan minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) untuk energi terbarukan, kini Uni Eropa menyudutkan produk turunan komoditas tersebut lewat isu kesehatan.

Potensi hambatan dagang tersebut bermula dari studi Uni Eropa (UE) tentang batas kandungan 3-monochtotopropane-l, 2-diol ester (3MCPDE) dan glytidyl ester (GE) dalam minyak nabati olahan, termasuk minyak kelapa sawit.

Studi tersebut telah disampaikan kepada Organisasi Pangan dan Pertanian (Food and Agriculture Orga-nization/FAO) dan telah dibahas dalam sejumlah sidang Codex Alimentarius Commission.

Sidang Codex itu bertujuan menciptakan standar keamanan pangan yang dapat diterima di seluruh dunia, termasuk kode praktik, panduan, dan rekomendasi yang berhubungan dengan makanan.

Ketua Dewan Minyak sawit Indonesia (DMSI) Derom Bangun mengatakan, apabila FAO menyetujui penelitian yang diajukan UE itu, dampaknya akan lebih masif dibandingkan dengan kebijakan diskriminasi UE terhadap CPO untuk sektor energi melalui skemarenewable energy Directiven (RED II).

Dia menilai upaya UE melalui FAO ini adalah tantangan yang lebih besar dan dampaknya lebih luas, tidak hanya untuk sektor energi, tetapi juga untuk bidang makanan yang merupakan pasar utama CPO.

Pasalnya, lanjut Derom, ekspor CPO dan produk turunannya asal Indonesia mayoritas digunakan untuk campuran bahan makanan.

Sepanjang 2018, total volume ekspor produk turunan CPO Indonesia mencapai 28,14 juta ton. “Lebih dari 80% ekspor [produk turunan) CPO kita digunakan untuk campuran bahan makanan. Kalau studi UE itu disetujui oleh FAO, besar kemungkinannya akan dijadikan mandatori di seluruh dunia, karena FAO merupakan badan di bawah PBB,” ujar Derom kepada Bisnis, Jumat (15/3).

Dia mendesak pemerintah segera membentuk tim guna meneliti karsinogenik yang diklaim UE terkandung dalam CPO dan produk turunannya. Langkah tersebut untuk membantah studi yang dilakukan UE.

“Diskriminasi itu jelas terjadi. Dalam studi mereka, CPO disebut memiliki kontaminasi karsinogen jauh di atas 4 mikrogram [ug] per kilogram makanan atau batas yang dizinkan untuk manusia. Padahal, kandungan CPO tidak setinggi itu,” jelasnya.

Hal senada disampaikan oleh Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono. Menurutnya, apabila konsep tersebut diterima FAO, keberlangsungan permintaan global terhadap CPO dan produk turunannya akan terancam.

Pasalnya, Indonesia dan produsen CPO lain tidak akan dapat menempuh jalur gugatan melalui Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), karena Tanahnya sudah masuk ke mandatori dunia.

Padahal, lanjut dia, permintaan dunia terhadap produk CPO untuk campuran makanan, seperti margarin dan minyak goreng, tengah berkembang di dunia.

Bahkan, eksportir produk olahan CPO tengah menyasar pasar baru, a.l. Afrika dan Timur Tengah, yang memiliki permintaan besar terhadap produk CPO untuk campuran makanan itu.

“Indonesia dan Malaysia sudah membentuk studi dan penelitian tersendiri. Targetnya, penelitian itu selesai pertengahan tahun ini dan segera dipublikasikan ke jurnal internasional,” katanya.

Dia menilai, perlawanan lewat studi ilmiah tak kalah penting dibandingkan dengan upaya Indonesia menggugat UE melalui WTO terkait dengan pemberlakuan skema RED II.

Berkaca dari kasus penerapan RED II, negara penghasil CPO tergolong terlambat dalam melakukan kampanye positif melaui penelitian.

BISA DIPATUHI

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga mengatakan, upaya dari UE dan FAO tersebut sejatinya bisa dipatuhi oleh produsen Indonesia sepanjang minyak nabati non-CPO dan CPO diperlakukan setara.

Dalam hal ini, FAO harus menentukan batas 3MCDPE dengan level yang sama, baik untuk CPO maupun minyak nabati lain. Menurut penelitian UE dan FAO, komoditas CPO dimasukkan dalam kategori 3MCDPE yang memiliki kandungan karsinogenik level tinggi, sedangkan minyak nabati lain digolongkan dalam level rendah.

“Kalau penelitian yang ada saat ini kita turuti, citra CPO akan hancur di dunia karena dianggap berkualitas rendah,” ujarnya.

Menurut Sahat, produsen minyak olahan kelapa sawit di Indonesia sudah bisa menghasilkan produk dengan tingkat 3MCDPE setara dengan minyak nabati lain karena peralatan pengolahan di Indonesia telah mengadopsi teknologi terbaru untuk menekan kandungan lemak jenuh.

“Kami mendesak supaya batas maksimum 3MCDPE ini ditetapkan satu saja, tidak dipisahkan. Kalau batasannya satu, lebih mudah bagi RI untuk mengikuti aturannya.”

Dia mengatakan, ketentuan mengenai batas 3MCDPE untuk seluruh minyak nabati akan dihasilkan setelah pertemuan Codex Commitee on Contaminants in Foods FAO pada bulan depan di Yogyakarta.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Adhi S. Lukman mengatakan, langkah UE dan FAO itu berisiko menimbulkan dampak negatif yang besar terhadap industri makanan
dan minuman Indonesia.

“Apapun sentimen terhadap komoditas CPO, hal itu akan berdampak kepada kinerja mamin secara keseluruhan,” jelasnya.

Di tempat terpisah, Menteri Koordinator Perekonomian Indonesia Darmin Nasution mengatakan, pemerintah terus melakukan pendekatan kepada FAO dan United Nations Environment Programme (UNEP).

Pendekatan itu, menurutnya, dilakukan untuk menjaga agar CPO tidak didiskriminasikan dari produk minyak nabati sebagai bahan campuran makanan di seluruh dunia

“Dalam pertemuan Codex Commitee on Contaminants in Foods April, RI akan mendorong agar batas maksimum kandungan 3MCDPE dan GE dijadikan satu, tidak terpisah seperti yang diusulkan oleh UE.”

Sementara itu, Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan yang dihubungi terpisah tidak memberikan komentar terkait dengan langkah yang disiapkan pemerintah untuk menangkal \’serangan\’ Uni Eropa itu.

Ekonom Indef Ahmad Heri Firdaus berpendapat, selama ini Indonesia cenderung terlambat dan kurang agresif dalam memublikasikan jurnal penelitian mengenai manfaat CPO dan produk turunannya.

Menurutnya, apabila CPO dan produk turunannya dilarang sebagai bahan campuran makanan di seluruh dunia, hal itu akan berdampak pada kinerja ekspor nonmigas nasional secara keseluruhan. “Sebab sejauh ini Indonesia masih bergantung kepada CPO sebagai komoditas andalan ekspor,” ujarnya.

Sumber: Bisnis Indonesia

,

Petani Didorong Suplai Biodiesel

Petani kelapa sawit swadaya didorong untuk mengalokasikan lahan perkebunan khusus untuk menyuplai kebutuhan bahan bakar nabati atau biodiesel.

Ketua Masyarakat Biohydro Carbon Indonesia Sahat Sinaga mengatakan bahwa dengan skema tersebut, ke depan petani bisa meningkatkan penghasilan dari perkebunansawityang khusus memasok bahan bakar nabati. Pasalnya, permintaan bahan bakar nabati dari industri relatif stabil. Hal itu juga didukung oleh program pemerintah yang ingin meningkatkan bauran Solar dan biodiesel dari saat ini yang masih sebesar 20% atau B20.

“Ini perlu pemikiran dan pekerjaan berat karena per provinsi perlu dibenahi petaninya. Pengusaha besar sudah punya pasar, sedangkan petani tidak. PT Pertamina akan jamin pasar,” katanya kepada Bisnis belum lama ini.

Sahat menjelaskan, ketika panen, truk pengangkut tandan buah segar harus menunggu penuh terlebih dahulu. Selama menunggu truk penuh, tandan buah segar berpotensi busuk sehingga merugikan petani. Artinya, petani yang harus menanggung kerugian.

“Coba tanya petani berapa loss [kehilangan akibat tandan buah segar membusuk] mereka gagal kirim karena tidak punya fasilitas kirim. Kira-kira 58% total loss per tahun dan itu belum termasuk di dalam produksi kita minyak sawit 45 juta ton per tahun,” katanya.

Sahat menjelaskan bahwa dengan lahan kebun sawit rakyat yang khusus untuk menyuplai biodiesel, setidaknya akan ada infrastruktur yang dibangun supaya pasokan berjalan lancar. Selain itu, kriteria tandan buah segar untuk biodiesel berbeda dengan minyak nabati.

Minyak nabati membutuhkan TBS yang segar dan kondisi baik, sedangkan biodiesel bisa menggunakan TBS yang sudah busuk. Artinya, potensi kerugian petard pun bisa diminimalisasi dari tingkat petani.

Dia memproyeksikan, apabila program biodiesel berjalan lancar, setidaknya pada 2024 nanti 30% minyaksawitakan masuk pasar energi. Saat ini, baru 8% yang dipakai untuk konsumsi energi.

\’TBS petani itu didorong jadi IPO [industri sawit] untuk memasok bahan bakar nabati ke Pertamina. Jadi, konsepnya adalah per provinsi karena kilang minyak kan per provinsi,sawititu ada itu dikirim ke kilang terdekat. Jadi biaya distribusi minyak bisa diturunkan,” katanya.

Menurutnya, investasi kilang minyak yang tidak terintegrasi mencapai US$200 juta. Kilang minyak itu khusus untuk mengolah minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) menjadi bahan bakar nabati.

Melalui penyerapan biodiesel domestik, industri sawit nasional tidak akan bergantung pada pasar ekspor. “Devisa tidak akan terganggu dengan menahan impor [minyak] dan mengekspor [bahan bakar nabati]. Selama kita punya ketahanan energi nasional. Pertamina hanya punya stok seminggu. Begitu [impor] disetop habis semua,” tegasnya.

Sebelumnya, Sahat Sinaga mengatakan bahwa industri minyak sawit nasional terlalu bergantung pada beberapa pemain ekspor. Akibatnya, ketika para pemain mengalami kesulitan, dampak tersebut langsung berimbas ke petani.

Menurutnya, pasar domestik minyak sawit perlu diintensifkan lagi. “Sekarang di tingkat konsumsi dalam negeri, pasar kita hanya 22% domestik dan 78% ekspor. Itu harus diputar. Setidaknya 60% domestik dan 40% ekspor. Kalau itu terjadi, kita akan jadi pemimpin dunia [bahan bakar nabati].”

Sumber: Bisnis Indonesia

,

Minyak Sawit Mampu Atasi Stunting

Minyak sawit diklaim mempunyai kandungan vitamin dan nutrisi tinggi untuk memenuhi kebutuhan gizi masyakarat. Bahkan, kandungan vitamin A dan E pada minyak sawit diyakini cukup tinggi sehingga sangat dibutuhkan untuk mengatasi persoalan gizi buruk dan kerdil (stunting) yang terjadi di Indonesia.

Hal itu menjadi sorotan dalam dialog tentang sawit Menjawab Kebutuhan Gizi dan Persoalan Kesehatan di Jakarta, baru-baru ini. Hadir sebagai pembicara Direktur Gizi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Doddy Izwardy, Direktur SEAFAST IPB Nuri Andarwulan, Ketua Umun Maksi Darmono Taniwiryono, dan Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga.

Doddy mengatakan, perbaikan gizi merupakan investasi ekonomi. Sebab, kecukupan gizi makro dan mikro merupakan prasyarat membangun kualitas sumber daya manusia termasuk kualitas fisik dan intelektual serta produktivitas tinggi. “Masalah stunting di Indonesia berdampak kepada tiga aspek, yakni gagal tumbuh, gangguan kognitif, dan gangguan metabolisme. Jika masalah stunting tidak diatasi, Indonesia mengalami kerugian dari aspek ekonomi. Untuk itu, kami berharap kelapa sawit dapat menjadi solusi dalam mengatasi stunting. Karena masalah yang dihadapi pola konsumsi,” kata Doddy.

Kemenkes berharap ada produk olahan kelapa sawit yang kaya akan vitamin A melalui hasil penelitian. Sementara itu, Masyarakat Perkelapasawitan Indonesia (Maksi) menawarkan solusi berupa pemakaian minyak sawit merah alami untuk mengatasi kekurangan gizi masyarakat Indonesia. Ketua Umum Maksi Darmono Taniwiryono menuturkan, penduduk di Afrika memiliki tradisi makan olahan minyak sawit merah yang telah dimulai semenjak 5.000 tahun lalu, dengan teknik ekstraksi sederhana.

Darmono menjelaskan, saat ini, minyak sawit merah alami yang kaya nutrisi belum termanfaatkan secara maksimal di Indonesia. Dari sinilah, peluang mengatasi kekurangan gizi dan kesehatan masyarakat sangat tinggi, termasuk untuk mengatasi permasalahan stunting. “Di Indonesia, minyak sawit merah alami bisa dipakai sebagai campuran minyak makan pada berbagai tingkat persentase. Saat ini, telah ada minyak sawit merah yang dapat dikonsumsi untuk makanan olahan dan pakan ternak,” kata Darmono.

Dalam kesempatan tersebut, Nuri Andarwulan memaparkan, minyak sawit cocok digunakan sebagai bahan baku minyak goreng karena mengandung hampir 50% asam lemak jenuh dan hampir 50% lemak tidak jenuh. Selain itu, terdapat kandungan omega 9 yang berfungsi untuk membangun dinding sel dan membran sel tubuh. “Susu formula mengandung campuran spesifik lemak nabati yang berasal dari minyak sawit untuk meniru kandungan asam lemak jenuh (SFA), asam lemak tak jenuh rantai tunggal (MFA), dan asam lemak tak jenuh rantai jamak (PUFA) pada ASI. Banyak orang tidak tahu kandungan di susu formula berasal dari minyak sawit. Itu sebabnya negara maju seperti Eropa dan Amerika Serikat menekan komoditas sawit,” kata Nuri.

Menurut dia, di antara minyak nabati lain maka minyak sawit juga mengandung kandungan karoten (Vitamin A), tokoferol dan tokotrienol (Vitamin E) yang tinggi, sehingga mengandung zat antioksidan. “Dibandingkan minyak kedelai, kandungan tokotrienol minyak sawit dua kali lebih banyak,” jelas dia.

Senada dengan itu, Sahat menambahkan, asupan vitamin A di dalam minyak sawit dapat menanggulangi masalah stunting di Indonesia. Salah satunya dengan memanfaatkan minyak sawit merah yang alami. “Juga, yang harus diperhatikan, pemerintah harus berkomitmen untuk mengubah pemakaian minyak goreng dari curah menjadi kemasan. Pemerintah jangan lagi mundur dari kewajiban minyak goreng kemasan pada 1 Januari 2020. Sebaiknya diberikan insentif kepada pelaku industri,” ujar Sahat.

Di sisi lain, kata Sahat, minyak jelantah harus dilarang peredarannya karena berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Sahat meminta Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengawasi peredaran minyak jelantah. Di sisi lain, rencana fortifikasi minyak goreng belum bisa terealisasi karena masih mengalami banyak perdebatan dari berbagai pihak. “Untuk itu, program ini butuh dukungan semua pihak termasuk di dalamnya industri dan para pemangku kepentingan,” kata Sahat.

Sumber: Investor Daily Indonesia

,

Industri Minta PPN Migor Kemasan Dihapus

Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) mengusulkan agar pemerintah menghapus sementara pajak pertambahan nilai (PPN) atas minyak goreng (migor) dalam kemasan. Dengan begitu, peralihan penggunaan migor curah ke migor kemasan bisa terlaksana secara penuh. Permendag No 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Permendag No 80 Tahun 2014 tentang Minyak Goreng Wajib Kemasan menetapkan bahwa minyak goreng wajib dikemas mulai 1 Januari\’2020.

Direktur Eksekutif GIMNI Sahat Sinaga menjelaskan, proses peralihan migor curah ke dalam kemasan akan menguntungkan masyarakat karena lebih higienis dan sehat. Namun demikian, untuk menarik minat konsumen beralih ke migor dalam kemasan maka diperlukan adanya insentif dengan me-nolkan sementara PPN dalam rentang waktu tertentu, misalnya satu tahun.

“Ingat, menolkan PPN bukan memberikan subsidi kepada perusahaan karena PPN itu milik pemerintah. Dengan penghapusan sementara PPN maka yang akan diuntungkan justru konsumen karena pengaruhnya ke harga,” kata Sahat usai dialog tentang sawit Menjawab Kebutuhan Gizi dan Persoalan Kesehatan di Jakarta, Rabu (6/3).

Pada 2018, peredaran migor curah untuk pasar tradisional dan ritel masih lebih tinggi dari migor dalam kemasan (hingga 25 liter) yakni hanya 1,71 juta ton untuk migor dalam kemasan dan migor curah mencapai 3,25 juta ton. Sementara itu, saat ini tercatat ada 74 perusahaan migor sawit di Indonesia yang dilengkapi dengan fasilitas radiasi dan fraksinasi, yakni 34 unit di Sumatera, 28 unit di Jawa, 8 unit di Kalimantan, dan 4 unit di Sulawesi.

Sahat menjelaskan, selain higienis, migor dalam kemasan memiliki iodine value minimum 56 sehingga mutunya lebih prima. Apalagi, pada kemasan akan tercantum nama produsen migor tersebut, sehingga lebih terjamin, migor dalam kemasan juga akan memudahkan pemerintah memantau pergerakan harga dan volume di pasar.

“Karena itu, selain menolkan sementara PPN, kami juga telah meminta Kementerian Kesehatan memberikan dukungannya dengan mendorong masyarakat beralih ke migor dalam kemasan,” kata Sahat.

Menurut Sahat, mendorong masyarakat beralih menggunakan migor dalam kemasan pada akhirnya juga akan menekan penggunaan migor jelantah atau migor bekas yang telah digunakan secara berulang-ulang.

Menggunakan migor yang telah dipakai berulang -ulang pada temperatur tinggi, di atas 120 derajat Celcius, dikhawatirkan dapat menimbulkan berbagai hal yang tidak diinginkan dan berdampak buruk bagi kesehatan. 

Sumber: Suara Pembaruan

,

Pelaku Industri Minta PPN Migor Kemasan Dihapus

Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) mengusulkan agar pemerintah menghapus sementara pajak pertambahan nilai (PPN) atas minyak goreng (migor) dalam kemasan. Dengan begitu, peralihan penggunaan migor curah ke migor kemasan bisa terlaksana secara penuh. Permendag No 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Permendag No 80 Tahun 2014 tentang Minyak Goreng Wajib Kemasan menetapkan bahwa minyak goreng wajib dikemas mulai 1 Januari 2020.

Direktur Eksekutif GIMNI Sahat Sinaga menjelaskan, proses peralihan migor curah ke dalam kemasan akan menguntungkan masyarakat karena lebih higienis dan sehat. Namun demikian, untuk menarik minat konsumen beralih ke migor dalam kemasan maka diperlukan adanya insentif dengan menolkan sementara PPN dalam rentang waktu tertentu, misalnya satu tahun. “Ingat, menolkan PPN bukan memberikan subsidi kepada perusahaan karena PPN itu milik pemerintah. Dengan penghapusan sementara PPN maka yang akan diuntungkan justru konsumen karena pengaruhnya ke harga,” kata Sahat usai dialog tentang sawit Menjawab Kebutuhan Gizi dan Persoalan Kesehatan di Jakarta, Rabu (6/3).

Pada 2018, peredaran migor curah untuk pasar tradisional dan ritel masih lebih tinggi dari migor dalam kemasan (hingga 25 liter) yakni hanya 1,71 juta ton untuk migor dalam kemasan dan migor curah mencapai 3,25 juta ton. Sementara itu, saat ini tercatat ada 74 perusahaan migor sawit di Indonesia yang dilengkapi dengan fasilitas radiasi dan fraksinasi, yakni 34 unit di Sumatera, 28 unit di Jawa, 8 unit di Kalimantan, dan 4 unit di Sulawesi.

Sahat menjelaskan, selain higienis, migor dalam kemasan memiliki iodine value minimum 56 sehingga mutunya lebih prima. Apalagi, pada kemasan akan tercantum nama produsen migor tersebut, sehingga lebih terjamin, migor dalam kemasan juga akan memudahkan pemerintah memantau pergerakan harga dan volume di pasar. “Karena itu, selain menolkan sementara PPN, kami juga telah meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memberikan dukungannya dengan mendorong masyarakat beralih ke migor dalam kemasan,” kata Sahat.

Menurut Sahat, mendorong masyarakat beralih menggunakan migor dalam kemasan pada akhirnya juga akan menekan penggunaan migor jelantah atau migor bekas yang telah digunakan secara berulang-ulang. Menggunakan migor yang telah dipakai berulang-ulang pada temperatur tinggi, di atas 120 derajad celcius, dikhawatirkan dapat menimbulkan berbagai hal yang tidak diinginkan dan berdampak buruk bagi kesehatan.

Di sisi lain, kata dia, masyarakat perlu mendapat sosialisasi mengenai konsep higienitas migor dalam kemasan agar beralih dari penggunaan migor curah. Hanya saja, harga akan menjadi tantangan, meski migor dalam kemasan terjamin lebih sehat. “Kami sarankan kasih kesempatan satu tahun supaya migor dalam kemasan bisa penetrasi ke pasar tradisional. Jangan kenakan PPN. Perusahaan tidak dapat keuntungan. Negara hadir dulu, kami yakin kalau negara hadir maka anggaran untuk jaminan sosial akan turun. Jangan sampai pelaksanaan wajib dalam kemasan mundur dari 2020,” kata Sahat.

Di sisi lain, dia menambahkan, untuk mendukung pelaksanaan wajib migor dalam kemasan maka industri perlu menambah fasilitas mesin pengemasan. Tahun lalu, sudah ada perusahaan yang mengembangkan mesin pengemasan sederhana, mobile, dan dapat menekan biaya transportasi minyak goreng kemasan dari pabrik.

Mesin tersebut bisa berpindah tempat atau dipindahkan ke lokasi penjual (peritel), juga mampu meminimalisasi pemakaian polluted plastic. Sejumlah pihak yang bekerja sama mengembangkan mesin itu adalah Pindad, Rekayasa Engineering, dan Tri Palma Indonesia. Penambahan fasilitas mesin diperlukan sambil dilakukan sosialisasi ke masyarakat bahwa nutrisi alami yang ada di dalam minyak sawit itu dapat dimanfaatkan. “Meski warna minyak goreng itu mendekati merah-jingga tapi sehat alami, bukan dari synthetic vitamins,” ujar dia.

Minyak Jelantah

Dalam kesempatan itu, pelaku usaha yang tergabung dalam GIMNI juga meminta pemerintah menerbitkan peraturan terkait penggunaan migor bekas (jelantah). Minyak jelantah perlu diregulasi karena sejauh ini di Indonesia belum ada regulasi atau pengaturan. “Perlu diatur bahwa dengan tolak ukur apa jelantah tidak diperkenankan lagi untuk bahan menggoreng makanan. Di beberapa negara, melarang perdagangan jelantah dengan TPM (Total Polar Material) di atas level tertentu untuk penggunaan tertentu,” kata Sahat Sinaga.

Jelantah kini mulai dimanfaatkan sebagai bahan baku industri kilang minyak nabati menggunakan katalis untuk dipasarkan ke industri biofuel (BBN). Karena itu pula, sudah saatnya pemerintah membuat pengaturan penampungan dan pemakaian minyak jelantah dengan kriteria kualitas tertentu, di antaranya menetapkan level TPM jelantah.

Sumber: Investor Daily Indonesia

,

Pemerintah Diminta Komitmen Terapkan Minyak Goreng dalam Kemasan

 Para pelaku usaha minyak goreng yang tergabung dalam Gabungan Industri Minyak Nabati lndonesia (GIMNI) meminta pemerintah tetap berkomitmen menerapkan aturan minyak goreng dalam kemasan. Di mana aturan tersebut direncanakan mulai berlaku 1 Januari 2020.

“Pemerintah jangan lagi mundur dari kewajiban minyak goreng kemasan pada 1 Januari 2020,” kata Direktur Eksekutif GIMNI Sahat Sinaga pada Diskusi \’Sawit Menjawab Kebutuhan Gizi dan Persoalan Kesehatan\’ di Jakarta, Rabu (6/3).

Dengan diterapkannya kewajiban minyak goreng dalam kemasan tersebut, maka nantinya tidak ada lagi peredaran atau penjualan minyak goreng dalam bentuk curah. Agar produsen minyak goreng bersedia memberikan kemasan, Sahat meminta pemerintah memberikan insentif. “Sebaiknya diberikan insentif kepada pelaku industri,” ujarnya.

Sahat juga meminta minyak jelantah harus dilarang peredarannya karena berbahaya bagi kesehatan masyarakat. “Kementerian Perdagangan (Kemendag) harus mengawasi peredaran minyak jelantah,” katanya.

Meskipun diakuinya, rencana fortifikasi minyak goreng belum bisa terealisasi karena masih mengalami banyak perdebatan dari berbagai pihak. “Untuk itu, program ini butuh dukungan semua pihak termasuk di dalamnya industri dan para pemangku kepentingan,” kata Sahat.

Minyak sawit Solusi Kekurangan Gizi

Dalam kesempatan tersebut, Sahat sepakat bahwa asupan vitamin A dan E di dalam minyak sawit dapat menanggulangi masalah stunting di Indonesia. Salah satunya memanfaatkan minyak sawit merah alami. Stunting adalah masalah gizi kronis yang disebabkan kekurangan asupan gizi dalam waktu yang lama.

Diketahui, minyak sawit mempunyai kandungan vitamin dan nutrisi tinggi untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Tingginya kandungan vitamin A dan E sangat dibutuhkan mengatasi persoalan gizi buruk dan stunting yang terjadi di Indonesia sekarang ini.

Direktur Gizi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Doddy Izwardy mengatakan, perbaikan gizi merupakan investasi ekonomi di mana kecukupan gizi makro dan mikro merupakan prasyarat membangun kualitas sumber daya manusia, termasuk kualitas fisik dan intelektual serta produktivitas tinggi.

Masalah stunting di Indonesia berdampak kepada tiga aspek, yaitu gagal tumbuh, gangguan kognitif, dan gangguan metabolisme.

Jika masalah stunting tidak diatasi, Indonesia akan mengalami kerugian dari aspek ekonomi. “Untuk itu, kami berharap kelapa sawit dapat menjadi solusi dalam mengatasi stunting. Karena masalah yang dihadapi pola konsumsi,”jelasnya.

Ketua Umum Masyarakat Perkelapasawitan Indonesia (MAKSI) Darmono Taniwiryono menawarkan solusi pemakaian minyak sawit merah alami untuk mengatasi kekurangan gizi masyarakat Indonesia.

Dia menceritakan pengalamannya sewaktu di Afrika yang menunjukkan tradisi makanan olahan minyak sawit merah telah dimulai semenjak 5.000 tahun lalu dengan teknik ekstraksi sederhana. Namun, saat ini minyak sawit merah alami yang kaya nutrisi belum dimanfaatkan secara maksimal di Indonesia.

Di sinilah peluang mengatasi kekurangan gizi dan kesehatan masyarakat sangat tinggi, termasuk untuk mengatasi permasalahan stunting. “Di Indonesia, minyak sawit merah alami bisa dipakai sebagai campuran minyak makan pada berbagai tingkat persentase,” ujar Darmono yang juga Direktur Utama PT Nutri Palma Nabati.

Direktur SEAFAST IPB Nuri Andarwulan menuturkan, minyak sawit sangatlah cocok digunakan sebagai bahan baku minyak goreng karena mengandung hampir 50% asam lemak jenuh dan hampir 50% lemak tidak jenuh. Selain itu, terdapat pula kandungan omega 9 yang berfungsi untuk membangun dinding sel dan membran sel tubuh.

Nuri menjelaskan, susu formula mengandung campuran spesifik lemak nabati yang berasal dari minyak sawit untuk meniru kandungan asam lemak jenuh (SFA), asam lemak tak jenuh rantai tunggal (MFA), dan asam lemak tak jenuh rantai jamak (PUFA) pada ASI3.

“Banyak orang tidak tahu kandungan di susu formula berasal dari minyak sawit. Itu sebabnya negara maju seperti Eropa dan Amerika Serikat menekan komoditas sawit,” ujarnya.

Diantara minyak nabati lain, minyak sawit juga mengandung kandungan karoten (vitamin A), tokoferol dan tokotrienol (vitamin E) yang sangat tinggi sehingga mengandung zat antioksidan. Dibandingkan minyak kedelai, kandungan tokotrienol minyak sawit dua kali lebih banyak.

Sumber: Harian Seputar Indonesia

,

Manfaat Minyak Sawit Bagi Asupan Gizi Nasional

Minyak sawit mempunyai kandungan vitamin dan nutrisi tinggi untuk memenuhi kebutuhan gizi masyakarat. Tingginya kandungan vitamin A dan E sangat dibutuhkan mengatasi persoalan gizi buruk dan stunting yang terjadi di Indonesia sekarang ini.

Hal ini menjadi pembahasan diskusi bertemakan “Sawit Menjawab Kebutuhan Gizi dan Persoalan Kesehatan”, di Jakarta yang digelar Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit sebagai lembaga pengelola dana pungutan sawit yang fokus kepada program replanting, biodiesel, promosi, dan riset.

Pembicara di diskusi ini, antara lain Doddy Izwardy, Direktur Gizi Kementerian Kesehatan, Nuri Andarwulan, akademisi dan Direktur SEAFAST IPB, Darmono Taniwiryono, Ketua Umum Masyarakat Perkelapasawitan Indonesia/MAKSI, dan Sahat Sinaga, Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia.

Adapun, masalah stunting di Indonesia berdampak kepada tiga aspek yaitu gagal tumbuh, gangguan kognitif dan gangguan metabolisme. Jika masalah stunting tidak diatasi, maka Indonesia mengalami kerugian dari aspek ekonomi. Doddy mengatakan perbaikan gizi merupakan investasi ekonomi. “Untuk itu, kami berharap kelapa sawit dapat menjadi solusi dalam mengatasi stunting. Karena masalah yang dihadapi pola konsumsi,” jelas Doody di Jakarta, (6/3/2019). Kementerian Kesehatan berharap ada produk olahan kelapa sawit menghasilkan vitamin A, melalui hasil penelitian.

Kalangan peneliti dari MAKSI menawarkan solusi pemakaian minyak sawit merah alami untuk mengatasi kekurangan gizi masyarakat Indonesia. Sebagai contoh, Darmono mengisahkan pengalamannya ketika di Afrika. Dia menyebutkan tradisi makanan olahan minyak sawit merah di Afrika telah dimulai semenjak 5.000 tahun lalu dengan teknik ekstraksi sederhana. Namun, saat ini minyak sawit merah alami yang kaya nutrisi belum termanfaatkan secara maksimal di Indonesia.

Atas hal tersebut, Darmono meyakini peluang mengatasi kekurangan gizi dan kesehatan masyarakat sangat tinggi termasuk untuk mengatasi permasalahan stunting. “Di Indonesia, minyak sawit merah alami bisa dipakai sebagai campuran minyak makan pada berbagai tingkat persentase. Saat ini, telah ada minyak sawit merah yang dapat dikonsumsi untuk makanan olahan dan pakan ternak,” ujar Darmono yang juga menjabat Direktur Utama PT Nutri Palma Nabati.

Nuri Andarwulan menambahkan minyak sawit sangatlah cocok digunakan sebagai bahan baku minyak goreng karena mengandung hampir 50 persen asam lemak jenuh dan hampir 50 persen lemak tidak jenuh. Selain itu, terdapat pula kandungan omega 9 yang berfungsi untuk membangun dinding sel dan membran sel tubuh.

Dijelaskan Nuri, susu formula mengandung campuran spesifik lemak nabati yang berasal dari minyak sawit untuk meniru kandungan asam lemak jenuh (SFA), asam lemak tak jenuh rantai tunggal (MFA), dan asam lemak tak jenuh rantai jamak (PUFA) pada ASI3. “Banyak orang tidak tahu kandungan di susu formula berasal dari minyak sawit. Itu sebabnya negara maju seperti Eropa dan Amerika Serikat menekan komoditas sawit,” ujarnya.

Di antara minyak nabati lain, minyak sawit juga mengandung kandungan karoten (Vitamin A), tokoferol dan tokotrienol (Vitamin E) yang sangat tinggi sehingga mengandung zat antioksidan. Dibandingkan minyak kedelai, kandungan tokotrienol minyak sawit dua kali lebih banyak

Pendapat senada diungkapkan Sahat Sinaga yang menyebutkan asupan vitamin A di dalam minyak sawit dapat menanggulangi masalah stunting di Indonesia. Salah satunya memanfaatkan minyak sawit merah yang alami. Yang harus diperhatikan, pemerintah harus berkomitmen untuk mengubah pemakaian minyak goreng dari curah menjadi kemasan. “Pemerintah jangan lagi mundur dari kewajiban minyak goreng kemasan pada 1 Januari 2020. Sebaiknya diberikan insentif kepada pelaku industri,” ujar Sahat.

Di sisi lain, kata Sahat, minyak jelantah harus dilarang peredarannya karena berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Sahat meminta Kementerian Perdagangan untuk mengawasi peredaran minyak jelantah. Meskipun diakuinya, rencana fortifikasi minyak goreng belum bisa terealisasi, karena masih mengalami banyak perdebatan dari berbagai pihak. “Untuk itu, program ini butuh dukungan semua pihak termasuk di dalamnya industri dan para pemangku kepentingan,” jelasnya.

Sumber: Swa.co.id