,

Urgensi SOP Kualitas Minyak Sawit Indonesia

InfoSAWIT, JAKARTA – Saat ini, minyak sawit yang digunakan untuk bahan baku makanan akan sangat disorot terutama mengenai kandungan 3-monochlorpropandiol ester (3-MCPD Ester) dan glycidyl esters (GE). Apalagi untuk kandungan GE, Uni Eropa telah menetapkan batas aman mencapai 1 ppm.

Sementara untuk batas aman kandungan 3MCPD masih dalam proses pembahasan dan diperkirakan akan ditetapkan mencapai 2,5 ppm. Namun demikian, pihak Uni Eropa mengusulkan pembedaan antara batas aman 3MCPD untuk soft oil dan hard oil.

Lantaran untuk soft oil (minyak nabati tropis) diusulkan memiliki batas aman kandungan 3MCPD mencapai 1,25 ppm. Bila ini disetujui dan ditetapkan maka akan menimbulkan beragam masalah.

Padahal standar batas aman 2,5 ppm sudah layak diterima untuk bahan makanan. “Tetapi kita sedang terus melakukan mitigasi dalam upaya memenuhi standar tersebut, baik dilakukan di hulu maupun mitigasi di hilir sawit,” kata Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GAIMNI), Sahat Sinaga kepada InfoSAWIT, belum lama ini.

Masalah berikutnya di Indonesia, belum ada standar baku yang sama untuk menghasilkan kandungan 3MCPD sesuai aturan yang ditetapkan Uni Eropa. Lantas yang akan membuat standar siapa? “Menurut saya Kementerian Perindustrian yang cocok guna menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk menekan kandungan 3MCPD di minyak sawit. Sehingga upaya memenuhi batas aman kandungan 3MCPD bisa dipenuhi,” tandas Sahat. (T2)

 

Sumber: Infosawit.com

,

Pengusaha Usul Abu Batu Bara Dihapus dari Daftar Limbah B3

 

TEMPO.COJakarta – Asosiasi Pengusaha Indonesia mengusulkan penghapusan abu batu bara dari daftar limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Abu dari proses pembakaran batu bara pada pembangkit listrik tenaga uap PLTU, boiler, dan tungku industri tersebut selama ini tercantum pada Tabel 4 Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3.

“Sebanyak 16 asosiasi di Apindo sepakat mengusulkan penghapusan fly ash dan bottom ash (FABA), karena berdasarkan hasil uji pun menyatakan bahwa FABA bukan merupakan limbah B3,” kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Apindo, Haryadi B. Sukamdani, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis 18 Juni 2020.

Ke-16 asosiasi tersebut yaitu Gapkindo (Gabungan Perusahaan Karet Indonesia), APPI (Asosiasi Produsen Pupuk Indonesia), IMA (Indonesian Mining Association), GAPMMI (Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia), API (Asosiasi Pertekstilan Indonesia), Akida (Asosiasi Kimia Dasar Anorganik Indonesia), Apolin (Asosiasi Produsen Oleochemical Indonesia).

Selanjutnya, APKI (Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia), APROBI (Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia), GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia), Inaplas (Asosiasi Industri Olefin, Aromatik & Plastik Indonesia), ASAKI (Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia), APBI-ICMA (Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia), AIMMI (Asosiasi Industri Minyak Makan Indonesia), APSyFI (Asosiasi Produsen Serat Benang dan Filament Indonesia), dan GIMNI (Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia).

Haryadi menuturkan, industri Indonesia menghasilkan FABA sebanyak 10–15 juta ton per tahun. Menurutnya, berdasarkan uji karakteristik dari industri, limbah itu tak memenuhi baku mutu/ambang batas persyaratan yang tercantum dalam PP No. 101 Tahun 2014.

Indonesia, kata Linda, jauh tertinggal dari komitmen implementasi di negara lain yang bisa sampai 44-8-86 persen. “Pemerintah sering menggaungkan bahwa kegiatan pengelolaan limbah melalui kegiatan pemanfaatan memiliki hierarki yang lebih tinggi dari pada kegiatan pemusnahan dan pengolahan, serta penimbunan,” kata Linda.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah mengeluarkan Peraturan Menteri LHK Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Uji Karakteristik dan Penetapan Status Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, dan telah diundangkan pada 4 Mei 2020. Namun, aturan disebut disusun tanpa melibatkan pelaku kegiatan usaha/industri.

Secara terpisah, Manajer Kampanye Perkotaan dan Energi Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Dwi Sawung, pernah menjelaskan kalau polusi batu bara sangat berbahaya untuk kesehatan manusia. Dia menerangkannya untuk kasus di kawasan Marunda, Jakarta Utara.

Ketua Departemen Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI-RS Persahabatan, Agus Dwi Susanto, saat itu membenarkan bahwa debu batu bara dapat menyebabkan pneumokoniosis atau paru-paru hitam. Penyakit ini timbul karena penumpukan debu batu bara di paru.

Penumpukan itu membuat jaringan paru mengeras dan kaku sehingga fungsinya menurun. “Kasus ini umumnya muncul pada pekerja batu bara, nama lainnya coal workers pneumoconiosis,” ujar Agus.

Agus mengatakan masyarakat yang tinggal dekat dengan area yang terkontaminasi debu batu bara memiliki risiko yang sama. Umumnya, seseorang baru menyadari terkena black lung setelah 10 tahun terpapar debu batu bara. Gejala yang muncul antara lain sesak napas dan terkadang batuk dengan dahak berwarna hitam.

 

Sumber: Tempo.co

,

Apindo dan 16 Asosiasi Usulkan FABA Dihapus dari Limbah B3

JAKARTA – Sebanyak 16 asosiasi yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengusulkan agar Fly Ash dan Bottom Ash (FABA) dikeluarkan dalam daftar B3. Selama ini FABA yang dihasilkan dari proses pembakaran batu bara pada fasilitas pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), boiler, dan/atau tungku industri masuk dalam daftar limbah B3 di Tabel 4 Lampiran I PP No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

“Ke-16 asosiasi yang tergabung dalam Apindo tersebut sepakat untuk mengusulkan delisting FABA, karena berdasarkan hasil uji-ujinya pun menyatakan bahwa FABA bukan merupakan limbah B3,” ujar Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Apindo Haryadi B Sukamdani dalam siaran persnya di Jakarta, Kamis (18/6/2020).

Asosiasi tersebut yaitu antara lain Gapkindo (Gabungan Perusahaan Karet Indonesia), APPI (Asosiasi Produsen Pupuk Indonesia), IMA (Indonesian Mining Association), GAPMMI (Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia), API (Asosiasi Pertekstilan Indonesia), dan AKIDA (Asosiasi Kimia Dasar Anorganik Indonesia).

Kemudian Apolin (Asosiasi Produsen Oleochemical Indonesia), APKI (Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia), APROBI (Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia), GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia), INAPLAS (Asosiasi Industri Olefin, Aromatik & Plastik Indonesia), ASAKI (Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia), APBI-ICMA (Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia), AIMMI (Asosiasi Industri Minyak Makan Indonesia), APSyFI (Asosiasi Produsen Serat Benang dan Filament Indonesia), serta GIMNI (Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia).

Menurut Haryadi, FABA, yang dihasilkan berkisar antara 10-15 juta ton per tahun, saat ini dikategorikan sebagai limbah B3. Dari hasil uji karakteristik mudah meledak, mudah menyala, reaktif, infeksius, dan/atau korosif, uji toksikologi Lethal Dose-50 (LD50), serta Toxicity Leaching Procedure (TCLP) dari beberapa uji petik kegiatan industri menunjukkan bahwa FABA tersebut memenuhi baku mutu atau ambang batas persyaratan yang tercantum dalam PP No. 101 Tahun 2014, sehingga dikategorikan sebagai limbah non B3, seperti hal nya di beberapa negara, antara lain Amerika Serikat, China, India, Jepang, dan Vietnam.

Direktur Eksekutif APKI Liana Bratasida mengatakan, rate kegiatan pemanfaatan FABA di Indonesia masih tergolong sangat kecil, yaitu hanya 0–0,96% untuk pemanfaatan fly ash dan 0,05-1,98% untuk pemanfaatan bottom ash. Padahal, pemerintah sering menggaungkan bahwa kegiatan pengelolaan limbah melalui kegiatan pemanfaatan memiliki hierarki yang lebih tinggi dari pada kegiatan pemusnahan dan pengolahan, serta penimbunan.

Menurut dia, di beberapa negara, FABA juga telah dimanfaatkan sebagai material konstruksi seperti untuk campuran semen dalam pembangunan jalan, jembatan, dan timbunan, reklamasi bekas tambang, serta untuk sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan.

“Bahkan, rate pemanfaatan FABA di negara-negara itu sudah cukup tinggi, berkisar antara 44,8-86%,” jelas Liana.

Dia mengungkapkan, KLHK telah mengeluarkan Peraturan Menteri LHK No 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Uji Karakteristik dan Penetapan Status Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, dan ternyata telah diundangkan pada tanggal 4 Mei 2020. Namun, Permen tersebut disusun tanpa melibatkan pelaku usaha, sehingga Permen tersebut sulit untuk diimplementasikan di lapangan dan juga pengecualian limbah B3 dari Pengelolaan Limbah B3 tidak sesuai dengan tujuan diterbitkannya Permen itu sendiri.

“Pada akhirnya, karena Permen LHK No. 10 Tahun 2020 diterbitkan tidak sesuai dengan tujuannya, maka harapan kami adalah sisa pembakaran batubara berupa Fly Ash dan Bottom Ash (FABA) dapat dikeluarkan (delisting) dari daftar limbah B3 di Tabel 4 Lampiran I PP No. 101 Tahun 2014,” pungkas Liana.

 

Sumber: Sindonews.com

,

16 Asosiasi Industri Minta FABA Dikeluarkan Dari Daftar Limbah B3

RMco.id  Rakyat Merdeka – Sebanyak 16 asosiasi yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengusulkan agar Fly Ash dan Bottom Ash (FABA) yang dihasilkan dari pembakaran batubara di fasilitas PLTU, boiler, dan tungku industri dikeluarkan dari daftar limbah B3 yang tercantum dalam PP No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

“Ke-16 asosiasi yang tergabung dalam Apindo tersebut sepakat untuk mengusulkan delisting FABA, karena berdasarkan hasil uji-uji nya pun menyatakan bahwa FABA bukan merupakan limbah B3,” ujar Ketua Umum Apindo Haryadi B. Sukamdani seperti ditulis Kamis (18/6).

Ke-16 asosiasi tersebut adalah Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (Gapkindo), Asosiasi Produsen Pupuk Indonesia (APPI), Indonesian Mining Association (IMA), Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (Gapmmi), Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Asosiasi Kimia Dasar Anorganik Indonesia (Akida), Asosiasi Produsen Oleochemical Indonesia (Apolin), Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (Apki).

Kemudian, Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi), Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Asosiasi Industri Olefin, Aromatik & Plastik Indonesia (Inaplas), Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki), Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI-ICMA), Asosiasi Industri Minyak Makan Indonesia (Aimmi), Asosiasi Produsen Serat Benang dan Filament Indonesia (APSyFI) dan Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (Gimni).

Untuk diketahui, FABA yang dihasilkan berkisar antara 10-15 juta ton per tahun dikategorikan sebagai limbah B3. Hal itu tercantum di Tabel 4 Lampiran IPP No. 101 Tahun 2014.

Direktur Eksekutif, APKI Liana Bratasida mengatakan, rate kegiatan pemanfaatan FABA di Indonesia masih tergolong sangat kecil, yaitu hanya 0– 0,96 persen untuk pemanfaatan fly ash dan 0,05–1,98 persen untuk pemanfaatan bottom ash.

Padahal, Pemerintah sering menggaungkan bahwa kegiatan pengelolaan limbah melalui kegiatan pemanfaatan memiliki hierarki yang lebih tinggi dari pada kegiatan pemusnahan dan pengolahan, serta penimbunan.

Menurut dia, beberapa negara tersebut di atas, FABA juga telah dimanfaatkan sebagai material konstruksi seperti untuk campuran semen dalam pembangunan jalan, jembatan, dan timbunan, reklamasi bekas tambang, serta untuk sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan.

“Bahkan, rate pemanfaatan FABA di negara-negara itu sudah cukup tinggi, berkisar antara 44,8– 86 persen,” ujar Liana.

Untuk diketahui, KLHK telah mengeluarkan Peraturan Menteri LHK No. 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Uji Karakteristik dan Penetapan Status Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, dan telah diundangkan 4 Mei 2020.

Pengusaha menyayangkan aturan itu disusun tanpa melibatkan pelaku industri, sehingga Permen tersebut sulit untuk diimplementasikan di lapangan. “Harapan kami adalah sisa pembakaran batubara berupa Fly Ash dan Bottom Ash (FABA) dapat dikeluarkan (delisting) dari daftar limbah B3 di Tabel 4 Lampiran I PP No. 101 Tahun 2014,” ujar Liana. [DIT]

 

Sumber: Rmco.id

,

Hadapi Tantangan dan Hambatan di Tengah Pandemi Covid-19, Wamendag: Ekspor Sawit Masih Prospektif

Jakarta, 16 Juni 2020 – Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga mengajak seluruh pemangku kepentingan industri minyak kelapa sawit bersama-sama menjaga keberlangsungan kinerja ekspor minyak kelapa sawit yang mengalami tantangan dan hambatan perdagangan, terutama di masa pandemi Covid-19. Menurut Wamendag Jerry, keberlangsungan pasar ekspor industri minyak kelapa sawit penting dijaga agar tetap menjadi sumber penghidupan yang layak, khususnya bagi jutaan petani sawit di tanah air.

Hal tersebut diungkapkan Wamendag Jerry saat menjadi pembicara kunci pada Webinar Ngeriung Bareng Sawit dengan tema “Menjaga Pasar Ekspor Sawit di Kala Pandemi”, Senin (15/6). Hadir sebagai narasumber dalam webinar tersebut yaitu Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Joko Supriyono, Ketua Umum Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga, dan Direktur Kemitraan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Muhammad Ferian. Adapun webinar ini dihadiri 100 peserta dari kalangan pemerintah, asosiasi sawit, petani, media, dan masyarakat umum.

“Kendati kondisi perdagangan internasional masih sangat terdampak pandemi Covid-19 dan ekspor komoditas sawit juga mengalami beberapa hambatan, kita harus tetap optimis terhadap prospek ekspor sawit Indonesia ke depan. Pasalnya sampai saat ini, minyak sawit masih merupakan pilihan paling ekonomis sumber minyak nabati dunia sehingga minyak sawit menjadi pilihan utama substitusi minyak nabati lainnya,” ujar Wamendag Jerry.

Wamendag Jerry mengungkapkan, hambatan bagi kinerja ekspor sawit saat ini datang dari situasi pandemi Covid-19 dan dari pasar ekspor beberapa negara di dunia. Dampak pandemi bagi ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan turunannya ditandai dengan penurunan ekspor bulanan sejak awal 2020 setelah sebelumnya mengalami kenaikan ekspor secara nilai dan volume pada akhir 2019.

“Pada Januari–April 2020, kontribusi ekspor CPO dan produk turunannya mencapai 12,4 persen dari total ekspor nonmigas Indonesia dengan nilai mencapai USD 6,3 miliar. Kinerja ekspor di beberapa pasar utama sawit juga cukup bervariasi. Meskipun demikian, kita perlu mewaspadai adanya tren penurunan pangsa ekspor sawit dalam ekspor nonmigas kita dalam tiga tahun belakangan ini,” lanjut Wamendag.

Kinerja ekspor sawit Indonesia di pasar India masih menunjukkan peningkatan baik secara nilai maupun volume. Volume ekspor sawit ke India meningkat 11,2 persen (YoY) menjadi 1,64 juta ton dan nilainya tumbuh 55,3 persen (YoY) menjadi USD 1,09 miliar. Di Pakistan, nilai ekspor sawit juga SIARAN PERS Biro Hubungan Masyarakat Gd. I Lt. 2, Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5, Jakarta 10110 Telp: 021-3860371/Fax: 021-3508711 www.kemendag.go.id meningkat cukup besar sebesar 22,3 persen (YoY) menjadi USD 452,7 juta, meskipun secara volume turun 3,0 persen menjadi 691,5 ribu ton.

Sebaliknya, pasar utama lain seperti Tiongkok dan Belanda mengalami penurunan. Ekspor sawit ke Tiongkok secara volume turun 54,3 persen (YoY) menjadi 879 ribu ton dan secara nilai turun 48,5 persen (YoY) menjadi USD 497,4 juta. Begitu pula ekspor sawit ke Belanda volumenya turun 27,9 persen (YoY) menjadi 895,4 ribu ton dan nilainya turun 9,3 persen (YoY) menjadi USD 348,3 juta.

Guna menyikapi tantangan pelemahan kinerja ekspor, Wamendag Jerry memaparkan, Pemerintah Indonesia salah satunya telah menerapkan kebijakan B-30. Program Mandatori B-30 adalah program pemerintah yang mewajibkan pencampuran 30 persen biodiesel dengan 70 persen bahan bakar minyak jenis solar. Program ini dilakukan sebagai langkah strategis memenuhi sumber energi terbarukan Indonesia. Selain itu, program B-30 diharapkan dapat meningkatkan permintaan produk turunan sawit (FAME) di dalam negeri secara efektif. Upaya meningkatkan konsumsi domestik ini diharapkan dapat mengimbangi penurunan permintaan sawit di tingkat global sehingga turut menjaga stabilitas harga sawit dunia.

Kebijakan lainnya yang diharapkan mampu menjaga stabilitas harga CPO yaitu kebijakan pungutan ekspor sawit dan produk turunannya melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 57/PMK.05/2020. Pemerintah memutuskan menghapus threshold harga dalam mekanisme pungutan ekspor dan menaikkan besaran pungutan ekspor rata-rata USD 5. Pungutan ekspor ini diharapkan mampu mempertahankan momentum hilirisasi industri turunan sawit di dalam negeri sekaligus menjaga daya saing produk agar tetap kompetitif dibandingkan negara pesaing.

Sementara itu, para narasumber dalam webinar tersebut juga memaparkan beberapa poin penting yang harus difokuskan para pemangku kepentingan dalam menghadapi tantangan industri sawit, antara lain terus menjaga pasar besar tujuan ekspor Indonesia seperti India, Pakistan, dan Bangladesh. Adapun pasar baru yang prospektif juga harus digarap, seperti negara-negara di Afrika Timur. Selanjutnya, diharapkan pemerintah dapat berperan lebih besar dalam meminimalkan hambatan perdagangan di tingkat global, serta menyederhanakan kebijakan ekspor sawit.

Di samping itu, berbagai pihak juga diharapkan dapat menyepakati narasi kampanye positif untuk menghalang kampanye negatif yang masih digulirkan beberapa negara produsen minyak nabati lainnya. Pemerintah juga diminta untuk terus berperan dalam membina petani di bidang pertanian dan mencari alternatif dalam meningkatan pendapatan petani.

Hambatan Ekspor Sawit

Sementara itu, hambatan yang masih dihadapi ekspor sawit Indonesia dari beberapa pasar dunia yaitu pengenaan antidumping dan antisubsidi produk biodiesel di pasar Amerika Serikat (AS) dengan total margin 126,97—341,38 persen, serta pengenaan bea masuk antisubsidi oleh Uni Eropa dengan rentang 8—18 persen. Merespons hal tersebut, kepada Pemerintah AS, Pemerintah Indonesia telah berupaya melakukan banding di Badan Penyelesian Sengketa Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan sampai saat ini masih dalam proses di Pengadilan Perdagangan Internasional AS. Sedangkan kepada Pemerintah Uni Eropa, Pemerintah Indonesia telah melakukan langkah pembelaan melalui forum dengar pendapat dan penyampaian submisi dengan Uni Eropa.

“Dampak dari kebijakan antidumping dan antisubsidi tersebut telah sangat mempengaruhi daya saing produk biodiesel Indonesia di pasar AS dan Uni Eropa,” ujar Jerry.

Data statistik menunjukkan, meski volume impor biodiesel AS dari dunia masih tumbuh 5,6 persen pada 2019, namun impor AS dari Indonesia praktis terhenti total sejak pengenaan antidumping dan antisubsidi pada 2017. Hal yang sama juga terjadi pada ekspor biodiesel asal Indonesia di pasar Eropa. Sejak pengenaan antisubsidi oleh EU pada 2019, volume ekspor biodiesel Indonesia ke Eropa turun sebesar 99,9 persen (YoY) pada Januari–April 2020.

“Berdasarkan data-data tersebut, pemerintah khususnya Kemendag, melihat kondisi tren perdagangan dan ekspor sawit masih positif dan kondusif dibandingkan negara-negara lain. Kami berharap pelaku usaha, asosiasi, dan pemangku kepentingan lainnya dapat bekerja sama dengan pemerintah dan tidak berpangku tangan dalam mengatasi semua tantangan, khususnya selama pandemi ini,” pungkas Wamendag.

 

Sumber: Kontan.co.id

,

Di Tengah Pandemi, Pengusaha Lirik Ekspor CPO Kemasan ke Afrika Timur

 

Pandemi Covid-19 turut berdampak ke kinerja industri sawit. Untuk mendorong ekspor di tengah pandemi corona, pengusaha mulai melirik potensi ekspor minyak sawit mentah (CPO) dalam kemasan ke pasar Afrika Timur. “Ekspor terbatas tapi harus pandai dalam melihat pasar yang akan ditempuh. Shifting saja ke Afrika Timur,” kata Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Sahat Sinaga dalam diskusi online, Senin (16/6).

Sahat mengatakan, Afrika Timur yang terdiri dari 8 negara saat ini memiliki populasi penduduk hampir 380 juta orang,  sehingga kebutuhannya besar.

Namun, pelabuhan Afrika Timur tidak memiliki tangki besar untuk menampung CPO. Oleh sebab itu, Afrika Timur memilih menerima produk CPO dalam betuk kemasan di bawah 25 kilogram Sahat menjelaskan, pasar dunia memiliki 14 jenis minyak nabati. Hingga tahun ini, produksi minyak nabati diperkirakan mencapai 213 juta ton, yang mana 38% di antaranya merupakan sawit dan kernel.  Di sisi lain,  pasar nabati di dunia terus meningkat 7,3 juta ton setiap tahun. Dengan demikian, Indonesia dinilai memiliki potensi besar untuk meningkatkan ekspor CPO dalam bentuk kemasan.

Wakil Ketua Umum GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia) Togar Sitanggang menambahkan, sampai saat ini Indonesia  belum mengekspor CPO dalam bentuk  kemasan atau jerigen. Adapun ekspor CPO saat ini masih dipasarkan dalam bentuk curah dengan tangki kontainer.

Pengemasan minyak saat ini lebih banyak dilakukan oleh sejumlah negara utama seperti Mesir, Yordania, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. “Pada akhirnya, yang mengambil pasar minyak kemasan itu Timur Tengah, bukan kita,” ujar dia. Oleh karena itu, ia mendorong Indonesia untuk mengambil potensi pada industri pengemasan. Terlebih lagi, ada ceruk pasar yang besar di Afrika, yang berpenduduk sekitar 1 miliar jiwa.

Sumber: Katadata.co.id

,

Kuartal I, Industri Sawit Selamatkan Ekonomi RI

INILAHCOM, Jakarta – Sepanjang Januari-April 2020, kontribusi ekspor sawit terhadap perekonomian nasional, masih signifikan. Seakan tak terganggu pandemi Covid-19 yang dikhawatirkan banyak kalangan.

Merujuk data Kementerian Perdagangan RI, ekspor CPO dan turunannya pada kuartal I-2020 mencapai US$6,3 miliar. Ekspor nonmigas ini, berkontribusi 12,4% terhadap perekonomian nasional.

“Dari kacamata global, ekspor sawit tetap surplus dari sekian banyak komoditas lain. Artinya, perdagangan komoditas ini tetap kondusif. Pemerintah berupaya menjaga daya saing produk sawit Indonesia di negara tujuan ekspor,” ujar Jerry Sambuaga, Wakil Menteri Perdagangan RI, saat menjadi pembicara dalam diskusi webinar yang diadakan Majalah Sawit Indonesia bertajuk “Menjaga Pasar Ekspor Sawit di Kala Pandemi” di Jakarta, Senin (15/6/2020).

Jerry mengaku optimis terhadap prospek ekspor sawit Indonesia ke sejumlah negara utama. Alasannya, sawit adalah bahan baku yang cukup diminati sejumlah industri di luar negeri. Lantaran sangan efisien dan ekonomis dari aspek harga dibandingkan minyak nabati lain seperti minyak kedelai, minyak rapak (rapeseed), ataupun minyak bunga matahari.

Dia bilang, terjadi kenaikan ekspor sepanjang Januari hingga April 2020, baik secara volume maupun nilai ekspor. Nilai CPO tumbuh signifikan yakni 57,7%, atau dari US$1.04 miliar menjadi US$1.64 miliar. Sementara secara volume, ekspor CPO naik 13,3% dari 2,19juta ton menjadi 2,48 juta ton.

Sebaliknya, produk turunan CPO seperti RBD Palm Olein (RBD PO) mengalami penurunan permintaan. Ekspor RBD Palm Olein anjlok cukup dalam sepanjang Januari-April 2020 (yoy). Dari sisi volume ekspor mengalami minus 28,8%. Atau menjadi 2,85 juta ton, sementara Januari-April 2019 ekspornya mencapai 4.01 juta ton.
Imbasnya, nilai ekspor RBD PO ikutan merosot 9,2% menjadi US$1,95 miliar dibandingkan periode sama 2019 yang mencapai US$2,15 miliar.

Menurut Jerry, pandemi Covid-19 yang terjadi mulai akhir 2019, cukup menggangu ekspor minyak sawit dan turunannya, serta komoditas lainnya.
Ekspor CPO dan produk turunannya ke dunia melemah sejak awal Januari 2020. Telah terjadi penurunan yang cukup dalam jika dibandingkan Desember 2019.

Untungnya, ekspor sawit dan produk turunan di beberapa negara masih menunjukkan tren positif dari Januari sampai April 2020. Sebagai contoh, ekspor CPO dan produk turunannya ke India, naik 11,2% menjadi 1,64 juta ton, dibandingkan periode yang sama 2019.

Begitupula dari nilai ekspornya ada pertumbuhan 55,3% menjadi US$1,09 miliar. Begitupula ekspor produk sawit ke Pakistan, naik 22,3% menjadi US$ 452,7 juta dibandingkan periode sama 2019 sebesar US$370,1 juta.

Namun, pengapalan sawit Indonesia ke China terpangkas 54,3% menjadi hanya 879.000 ton di kuartal I-2020 dibandingkan kuartal I-2019 yang mencapai 1,93 juta ton. Dampaknya, nilai ekspor turun 48,5% dari US$966,1 juta menjadi US$497,4 juta.

Joko Supriyono, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), menjelaskan, sektor kelapa sawit mampu bertahan dan memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional di tengah tekanan Covid-19. “Industri sawit akan kami jaga daya saingnya. Apalagi, perusahaan di bawah anggota GAPKI telah menunjukkan tidak ada pengurangan karyawan (PHK) di tengah wabah,” ujar Joko.

Ditambahkan Joko, perusahaaan sawit yang menjadi anggota GAPKI, sangat mendukung kebijakan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dalam menjaga ekspor sawit. Saat ini, Indonesia perlu membangun hubungan baik dengan negara tujuan utama ekspor sawit, seperti India, Pakistan, Bangladesh dan Tiongkok. “Selain mengembangkan pasar baru tujuan ekspor yang lebih potensial contohnya negara di Afrika karena negara Afrika sedang tumbuh dan berkembang,” papar Joko yang dikenal suka nonton Wayang Kulit ini.

Di sisi lain, Joko mengusulkan agar pemerintah mengurangi hambatan ekspor seperti infrastruktur pelabuhan harus terus ditingkatkan kualitasnya, biaya logistik harus mulai diturunkan dan kewajiban pemakaian kapal nasional untuk ekspor harus dipertimbangkan kembali kebijakannya. Lalu, kampanye positif sawit tetap diperkuat terutama bagi negara-negara Eropa.

Sedangkan, Sahat Sinaga, Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), mendorong pemerintan maupun pelaku industri untuk lebih jeli dalam membaca permintaan konsumen di negara lain. Dicontohkan, konsumen di Afrika lebih memerlukan minyak sawit yang rasanya alami tanpa proses penyulingan (refinasi).

Plt Direktur Kemitraan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS), Muhammad Ferian menerangkan, promosi atau kampanye positif sawit Indonesia tengah dirumuskan. Langkah diplomasi ini perlu dilakukan untuk menangkal derasnya kampanye hitam yang dilakukan NGO serta sejumlah negara.

Dalam hal ini, lanjutnya, BPDP-KS berkoordinasi dengan lintas kementerian khususnya kementerian luar negero. “Kita sedang rumuskan satu narasi bersama untuk mempromosikan sawit Indonesia ke luar negeri. Salah satunya adalah sustainability indunstri sawit Indonesia,” ungkapnya.

Selain itu, kata dia, BPDP-KS berkomitmen mendukung kegiatan promosi yang dilakukan pelaku industri sebagai amanah regulasi yang ditetapkan pemerintah.

 

Sumber: Inilah..com

,

Pengusaha Sawit Incar Afrika Timur Jadi Pasar Baru Ekspor

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI, Sahat Sinaga, menuturkan, pasar Afrika Timur sangat potensial untuk menjadi target baru dalam meningkatkan ekspor minyak sawit dan produk turunannya. Di tengah banyaknya hambatan nontarif yang dilayangkan sejumlah negara mitra dagang, pemerintah dan pelaku usaha mesti menjamah pasar baru.

“Kita shifting ke Afrika Timur karena kalau dipelajari total populasinya 380 juta orang dari 18 negara,” kata Sahat dalam sebuah diskusi virtual, Senin (15/6).

Ia mengatakan, bagi pengusaha, untuk saat ini tidak dapat begitu banyak berbicara mengenai peluang ekspor minyak sawit. Hanya saja, di tengah situasi yang sulit saat ini, pengusaha harus jeli melihat pasar-pasar baru yang perlu dibangun.

Di kawasan Afrika Timur, Sahat mengatakan, terdapat tantangan karena negara-negaranya kebanyakan tidak memiliki tangki-tangki besar untuk penampungan minyak sawit. Oleh sebab itu, ketika mereka mengimpor lebih cenderung memilik minyak kemasan di bawah 25 kilogram.

“Saya kira itu (tantangannya). Kita sering tidur dan tidak belajar tentang geographycal advantages, saya kira itu yang paling penting dan sudah disampaikan ke Pak Presiden Jokowi,” katanya.

Sahat pun memprediksi, seiring dimulainya peningkatan konsumsi minyak sawit dalam negeri lewat bahan bakar B30, pada tahun ini diperkirakan tersisa 60 persen dari total produksi minyak sawit bakal diekspor. Sisanya, 40 persen akan menjadi konsumsi dalam negeri. Adapun proyeksi produksi minyak sawit tahun ini bisa mencapai 213 juta ton.

 

Sumber: Republika.co.id

,

Pengusaha Sawit Banting Setir ke Afrika Timur

JAKARTA – Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga menuturkan, pasar Afrika Timur sangat potensial untuk menjadi target baru dalam meningkatkan ekspor minyak sawit dan produk turunannya. Di tengah banyaknya hambatan nontarif yang dilayangkan sejumlan negara mitra dagang, pemerintah dan pelaku usaha perlu men-jamah pasar baru.

“Kita shifting ke Afrika Timur karena kalau diperajari total populasinya 380 juta orang dari 18 negara,” kata Sahat dalam sebuah diskusi virtual, Senin (15/6).

Ia mengatakan, bagi pengusaha, untuk saat ini tidak dapat begitu banyak berbicara mengenai peluang ekspor minyak sawit. Hanya saja, di tengah situasi yang sulit saat ini, pengusaha hams jeli melihat pasar-pasar baru yang perlu dibangun.

Di kawasan Afrika Timur, Sahat mengatakan, terdapat tantangan karena negara-negaranya kebanyakan tidak memiliki tangki-tangki besar untuk penampungan minyak sawit. “Saya kira itu (tantangannya). Kita sering tidur dan tidak belajar tentang geographical advantages, saya kira itu yang paling penting dan sudah disampaikan ke Presiden Joko Widodo,” katanya.

Sahat pun memprediksi, seiring dimulainya peningkatan konsumsi minyak sawit dalam negeri lewat bahan bakar B-30, pada tahun ini diperkirakan tersisa 60 persen dari total produksi minyak sawit bakal diekspor. Sisanya, 40 persen akan menjadi konsumsi dalam negeri. Adapun proyeksi produksi minyak sawit tahun ini bisa mencapai 213 juta ton.

Kebijakan bea masuk antisubsidi atau countervailing duties (CVD) oleh UnfcEropa terhadap produk biodiesel Indonesia mulai memberikan dampak buruk. Ekspor biodiesel\’sepanjang kuartal 1 2020 turun 99 persen terhadap periode yang.sama 2019.

Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga mengatakan, produk biodiesel Indonesia ke Uni Eropa dikenakan bea masuk antisubsidi sebesar 8-18 persen yang berlaku mulai 2019 lalu.

Pada kuartal I 2019, tercatat ekspor biodiesel ke Uni Eropa masih bisa mencapai 155,1 ribu ton. Namun, sepanjang kuartal 12020 ekspor tercatat nol. “Sejak pengenaan CVD, ekspor biodiesel ke Uni Eropa menurun drastis,” kata Jerry.

Ia mengatakan, pemerintah telah menempuh langkah pembelaan melalui berbagai forum termasuk di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Menurut dia, tuduhan-tuduhan Uni Eropa selama ini kepada Indonesia tidak beralasan. Khususnya yang berkaitan dengan deforestasi lingkungan akibat budi daya perkebunan sawit. Jerry mengatakan, setelah ditelusuri, sikap Uni Eropa justru cenderung ingin memproteksi produk-produk minyak naba-tinya agar tidak tergerus oleh produk Indonesia.

“Selama ini, Uni Eropa selalu menggembar-gemborkan perdagangan bebas. Ini jadi kontradiktif dan kami sangat menyayangkan sikap ini,” katanya.

Kendati demikian, Jerry optimistis komoditas minyak sawit asal Indonesia tetap akan menjadi primadona dunia untuk minyak nabati. Sebab, dibandingkan dengan minyak lainnya, sawit sangat kompetitif termasuk dari segi harga.

Sepanjang Januari-April 2020, nilai ekspor minyak sawit telah mencapai 6,3.miliar dolar AS. Angka itu, naik dari periode Januari-April 2019 sebesar 5,9 miliar dolar AS.

 

Sumber: Republika

,

Ratusan Paket Sembako Didistribusikan Forum Jurnalis Sawit Bersama GIMNI, APROBI, dan APOLIN

 

JAKARTA, SAWIT  INDONESIA – Di penghubung bulan Ramadhan, Forum Jurnalis Sawit (FJS) bersama tiga asosiasi hilir kelapa sawit yaitu Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia (APROBI), dan Asosiasi Produsen Oleochemical Indonesia (APOLIN)  mendistribusikan 250 paket sembako kepada yayasan yatim piatu di Jakarta dan Depok (Jawa Barat).

Bantuan paket sembako diberikan kepada 4 yayasan yatim piatu dan Satu Posko Kampung Siaga Covid-19 diantaranya Yayasan Manba’ul Khairaat (Pasar Minggu), Asrama Yatim dan Dhuafa (Cilandak), Yayasan Baitul Yataama Fadlan (Meruyung, Depok), Wisma Tuna Ganda (Depok), dan Posko Kampung Siaga Covid-19 di Kelurahan Depok Jaya, Depok, Jawa Barat.

Total paket sembako yang diberikan berjumlah 250 paket untuk 4 yayasan yatim piatu dan Satu Posko Covid-19. Setiap paket terdiri dari beras 3 kilogram, minyak goreng 1 liter, gula 1 kilogram, 1 kue kaleng, dan sabun.

Pemberian bantuan ini secara simbolis dilakukan di Asrama Yatim dan Dhuafa Mizan Amanah, Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu (20 Mei 2020) Mei 2020). Di tengah PSBB, pemberian donasi tetap mengikuti protokol kesehatan seperti penggunaan masker, mencuci tangan sebelum dan sesudah acara, juga menjaga jarak.

Penyerahan ini dihadiri perwakilan asosiasi antara lain Mustafa Daulay (Pengurus GIMNI), Irma dan Dwi (Sekretariat APROBI, dan Dinna (Sekretariat APOLIN. Hadir pula pengurus serta anggota
Forum Jurnalis Sawit.

 Forum Jurnalis Sawit bersama GIMNI, APROBI, dan APOLIN mendistribusikan 250 paket sembako kepada yayasan yatim piatu di Jakarta dan Depok (Jawa Barat). 

“Kami menyambut kegiatan Forum Jurnalis Sawit yang membagikan paket sembako kepada Yayasan Yatim Piatu. Tentunya, harapan kami ingin meringankan beban ekonomi masyarakat seperti anak-anak yatim piatu ini supaya dapat merasakan kebahagiaan di bulan Ramadan. Selain itu, mereka harus menjaga kesehatan di tengah wabah pandemi Covid-19,” ujar Mustafa Daulay saat memberikan sambutan.

Dalam kesempatan tersebut, Ustad Yiyi Sutarna, Kepala Asrama Mizan Amanah Cilandak, mengucapkan terima kasih atas bantuan paket sembako ini karena dapat membantu kegiatan anak-anak di Yayasan.

Bernard Riedo Ketua Umum GIMNI, dalam kesempatan terpisah, mengatakan donasi paket sembako sebagai wujud kepedulian anggota GIMNI kepada masyarakat yang membutuhkan menyambut Hari Idul Raya Fitri 1441 H. Melalui kegiatan sosial seperti ini, GIMNI berbagi dan berharap agar situasi di Indonesia segera membaik sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas dan ekonomi bergulir.”

MP Tumanggor, Ketua Umum APROB, juga memberikan apresiasi positif atas kerjasama tiga asosiasi hilir kelapa sawit (APROBI, GIMNI, dan APOLIN) dengan Forum Jurnalis Sawit sebagai upaya membantu pemerintah dalam meringankan beban masyarakat di masa pandemi Covid-19.

“Bantuan ini kami berikan supaya dapat membantu masyarakat terutama anak yatim piatu dan kalangan tidak mampu. Apalagi, masyarakat sedang kesulitan di kala pandemi ini,” ujarnya.

Rapolo Hutabarat, Ketua Umum APOLIN menyampaikan bahwa di saat kita dan seluruh dunia dilanda wabah pandemi Covid-19 tentu berdampak kepada sendi perekonomian semua negara tidak terkecuali lndonesia. Saat inilah kita sebagai anak bangsa dari sektor industri hilir sawit turut berbagi dan berempati kepada saudara-saudara kita yang paling terdampak.

“Penanggulangan pandemi Covid-19 ini masih berlangsung hingga saat ini – khususnya kita memasuki suasana bulan suci Ramadhan. Biasanya kita dari tiga asosiasi ini selalu melaksanakan buka puasa bersama dengan sahabat-sahabat jurnalis dari berbagai media dan sekaligus menyampaikan informasi kinerja industrinya baik pasar ekspor, pasar dalam negeri maupun tantangannya di masa depan. Maka tahun ini kita ubah pelaksanaannya dengan kami sebut Berbagi Berkah di Bulan Suci Ramadhan,” pungkasnya.

Suharno, Perwakilan Forum Jurnalis Sawit, berharap pemberian paket sembako dapat menjadi kegiatan rutin dalam rangka memperkuat hubungan antara jurnalis dan asosiasi di industri sawit. “Dengan pemberian paket sembako ini akan memberikan nilai tambah industri sawit kepada masyarakat,” katanya saat menutup kegiatan.

 

Sumber: Sawitindonesia.com