,

PTPN Ramaikan Peta Persaingan Pasar Minyak Goreng Domestik

 

JAKARTA. PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III Holding bersama PTPN IV melebarkan sayap bisnis dengan membangun pabrik minyak goreng. Pabrik minyak goreng yang akan dioperasikan anak usaha PTPN yakni PT Industri Nabati Lestari ini diharapkan bakal turut meramaikan peta persaingan bisnis minyak goreng yang selama ini masih dikuasai perusahaan swasta.

Sekretaris Perusahaan PTPN III Holding Furqan Tanzala mengatakan, pembangunan pabrik minyak goreng berkapasitas 600.000 ton per tahun ini sampai saat ini masih berlangsung. Lokasi pabrik berada di Kawasan Industri Sei Mangkei, Sumatra Utara.

Dengan pabrik ini, PTPN berharap akan mendapatkan nilai tambah dari produksi kelapasawitsaat ini. Di pabrik itu PTPN akan memproduksi minyak goreng kemasan sederhana dan curah. “Kami akan utamakan menjual produk ke pasar domestik dulu,” ujarnya, Senin (4/12).

Atas rencana itu Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga meminta PTPN mengikuti aturan yang berlaku bagi industri minyak goreng. Aturan itu adalah menyediakan 20% dari total produksi masuk ke dalam kebutuhan domestik dan dijual dalam kemasan sederhana dengan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan Kementerian Perdagangan (Kemdag).

PTPN juga perlu merumuskan pangsa pasar yang hendak disasar untuk bisa bersaing di penjualan minyak goreng. “Perlu diketahui PTPN, sebagai pemain baru perlu ikut dalam rapat-rapat yang diikuti produsen minyak goreng agar mengetahui apa yang menjadi kewajiban-kewajiban mereka,” ujarnya kepada KONTAN, Senin (4/12).

Menurut Sahat, setiap produsen diharuskan memiliki mesin packing minyak goreng. Nantinya mesin ini bisa digunakan untuk memproduksi minyak goreng ukuran 250 mililiter (ml) dan 500 ml. Minyak goreng ini yang akan 1 i.i 11,11 ke pasar domestik, khususnya mereka yang perekonomiannya menengah ke bawah. “Kemdag mengharuskan menjual minyak goreng ukuran mini itu,” katanya.

Sahat juga mengingatkan agar PTPN membuat merek minyak goreng sendiri agar nantinya bisa bersaing di pasar dengan merek minyak goreng swasta. Bila syarat-syarat ini tidak dipenuhi, maka Sahat mengingatkan bisa saja pabrik minyak goreng PTPN ditutup.

 

Sumber: Harian Kontan

,

DMO Diterapkan Bertahap

 

JAKARTA – Kewajiban para produsen minyak goreng untuk menyediakan alokasi khusus bagi pasar domestik atau domestic market obligation diterapkan secara bertahap kendati pasokan ke seluruh Indonesia harus terdistribusi mulai Desember 2017.

Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kementerian Perdagangan Ninuk Rahayuningrum menjelaskan saat ini tengah disusun ketentuan perihal kewajiban produsen untuk mengalokasikan 20% dari total produksi dalam bentuk kemasan sederhana ke pasar domestik. Kebijakan domestic market obligation (DMO) menurutnya dilaksanakan secara bertahap.

“DMO belum berlaku, tanggal 1 Desember itu yang keharusan adalah minyak goreng terdistribusi ke seluruh Indonesia,” ujarnya saat dihubungi Bisnis, Senin (4/12).

Kewajiban tersebut, sambungnya, sebagai upaya untuk memenuhi pasokan balian pokok menjelang Natal dan tahun baru. Hal tersebut dilakukan mengingat potensi curah hujan yang tinggi sehingga dapat menghambat proses distribusi.

Ninuk menegaskan kebijakan DMO bakal diterapkan untuk menjaga keterjangkauan harga dan higienitas minyak goreng baik di pasar tradisional maupun ritel modern. Selain itu, diharapkan ketentuan harga eceran tertinggi untuk komoditas tersebut dapat tercapai.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga mengatakan kewajiban memasok 20% dari total kapasitas produksi sudah mulai berjalan Desember2017. Namun, menurutnya saat ini pasar minyak goreng tengah menghadapi kelesuan.

“Karena sedang lesu jadi enggak perlu genjot ke 20% hanya produsen akan mengamati bila di pasar kekurangan stok,” jelasnya.

Sementara itu pemerintah bersama pemangku kepen-berupaya menjaga stok dan stabilitas harga di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC).

Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya Arief Prasetyo Adi mengatakan saat ini masih ada beras IR-64 III seharga Rp7.800 per kg. Dia menyebut jumlah beras jenis medium itu 15%-20% dari stok beras di PIBC yang mencapai 37.000 ton, melebihi stok minimal sebesar 30.000 ton.

“Ke depan beras akan lebih banyak ke premium. Dengan harga gabah saat ini, lebih memilih (beras) Rp12.800perkg.”

 

Sumber: Bisnis Indonesia

,

PTPN Masuk Bisnis Minyak Goreng, Ini Kata Industri

JAKARTA. PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III Holding bersama PTPN IV tengah membangun pabrik minyak goreng. Perusahaan yang dioperasikan anak usaha PTPN yakni PT Industri Nabati Lestari ini nantinya diharapkan turut meramaikan peta persaingan bisnis minyak goreng yang selama ini masih dikuasai perusahaan swasta baik domestik maupun ekspor. PTPN punya peluang menguasai pangsa pasar yang ada di daerah terdekat dengan pabrik miliknya.

Namun PTPN harus mengikuti aturan yang berlaku bagi industri minyak goreng yakni menyediakan 20% dari total produksinya masuk ke dalam kebutuhan domestik dan dijual dalam kemasan sederhana dengan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan Kementerian Perdagangan (Kemdag).

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga mengatakan PTPN perlu merumuskan pangsa pasar yang hendak disasar untuk bisa bersaing di penjualan minyak goreng.

“Perlu diketahui PTPN, sebagai pemain baru perlu ikut dalam rapat-rapat yang diikuti produsen minyak goreng agar mengetahui apa yang menjadi kewajiban-kewajiban mereka,” ujarnya kepada Kontan.co.id, Senin (4/12).

Dia mengatakan, setiap produsen diharuskan memiliki mesin packing minyak goreng. Nantinya mesin ini bisa digunakan untuk memproduksi minyak goreng ukuran 250 mililiter (ml) dan 500 ml. Minyak goreng ini yang akan dijual ke pasar domestik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya mereka yang perekonomiannya menengah ke bawah.

“Di pasar tradisional banyak konsumen yang hanya mampu membeli dengan ukuran kecil, makanya Kemdag mengharuskan menjual minyak goreng dengan ukuran mini tersebut,” tuturnya.

Selain itu, dia juga mengingatkan agar PTPN membuat merek minyak goreng sendiri agar nantinya bisa bersaing di pasar dengan merek minyak goreng swasta. Bila syarat-syarat ini tidak dipenuhi, maka Sahat mengingatkan bisa saja pabrik minyak goreng PTPN ditutup. Kendati demikian, Sahat bilang GIMNI melihat PTPN tetap punya peluang masuk ke pasar minyak goreng, khususnya di daerah Sumatera Utara dan sekitarnya.

Sumber: Kontan.co.id

,

HARGA MIGOR TERKEREK, Ikappi Bahas Soal Kerja Sama Dengan Industri Minyak

 

JAKARTA- Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) Abdullah Mansuri mengungkapkan terjadi kenaikan harga minyak goreng (migor) di pasar tradisional sejak awal Desember 2017.

Hingga hari ini, Senin (4/12/2017), pergerakan harga komoditas tersebut berada di kisaran Rp13.000 per liter.

Abdullah menilai implementasi kerja sama antara produsen yang pedagang pasar tidak berjalan baik. Pasalnya, dalam kebijakan yang bertujuan memotong jalur distribusi tersebut, para pedagang tidak diberikan keleluasan untuk menangguhkan pembayaran seperti yang diberikan kepada ritel modern.

Seperti diketahui, Ikappi dan Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) meneken nota kesepahaman harga jual minyak goreng pada Juni 2017. Saat itu, disepakati harga eceran tertinggi di tingkat pedagang pasar sebesar Rp11.000 per liter.

Berdasarkan pantauan Bisnis melalui Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, Senin (4/12/2017), menunjukkan harga rata-rata nasional minyak goreng curah Rp12.150 per kilogram. Sementara, rerata harga minyak goreng kemesan bermerek yakni Rp15.100 per kilogram.

 

Sumber: Bisnis.com

,

Pemkab Pelalawan Kumpulkan Banyak Asosiasi Sawit Nasional di Techno Park

Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan dipimpin Bupati Pelalawan HM Harris bekerjasama dengan BPPT gelar Temu Bisnis Pengembangan Industri Hilir Kelapa Sawit di Kawasan Techno Park Pelalawan-Riau, bersama Asosiasi Sawit Nasional, Kamis 30 Novenber 2017 di ruang Teknopolitan kantor Bappeda.

Pada temu bisnis ini, terlihat hadir asosiasi sawit nasional semisal Direktur Eksekutif GIMNI, Sahat Sinaga, Ketua APOLIN, Rapolo Hutabarat, Ketua Harian APROBI, Ketua Umum GAPKI, Ketua Umum MAKSI,Darmono Taniwiryo Perwakilan PT PINDAD,Wiweka Hernadi, Direktur Rekayasa Engineering, sementara dari pihak BPPT hadir Deputi Bidang PKT Dr Gatot Dwiyanto dan Direktur PTKS Dr.Ir. Iwan Sudrajat MSEE, pihak Bank BRI, Kemudian hadir juga Anggota DPRD Pelalawan Abdullah, Kaban Bappeda Ir H M Syahrul Syarief serta Pimpinan OPD Kab Pelalawan dan sejumlah tokoh Masyarakat Provinsi Riau Prof H T Dahril Msc dan para petani kelapa sawit.

Menurut keterangan Bupati Pelalawan HM Harris sebagaimana yang disampaikan Kaban Bappeda Ir H M Syahrul Syarief kepada media ini mengungkapkan bahwa Temu Bisnis Pengembangan Industri Hilir Kelapa Sawit di Kawasan Techno Park Pelalawan-Riau merupakan tindak lanjut dari rangka akselerasi dari pengembangan Industri Hilir Kelapa Sawit di Kawasan Teknopolitan Pelalawan-Riau.

“Saya pikir ini langkah tepat dalam usaha pemerintah dalam menindak lanjuti pembangunan industri hilir yang tentunya melibatkan kalangan pebisnis khususnya yang menggeluti industri kelapa sawit,”ucap Ir H M Syahrul Syarief

Adapun tujuan Temu Bisnis Pengembangan Industri Hilir Kelapa Sawit di Kawasan Techno Park Pelalawan-Riau sambung  Ir H M Syahrul Syarief adalah menyepakati rencana bisnis industri kawasan techno park.

“Tentunya, dengan langkah-langkah pemberdayaan petani sawit swadaya dalam wadah koperasi menuju desa mandiri, kemudian pembinaan peningkatan produksivitas mewujudkan legalitas usaha dan jaminan pemekaran petani kelapa sawit swadaya. Serta rencana pembangunan PKS Mini untuk menampung Tbs petani binaan, mengembangkan industri hilir dari produk PKS mini (Bioplastik, Produk Kosumsi lainya) dan rencana pembangunan Power Plant 7,5 mw berbasi sawit,”ujarnya.

Kedepan apa yang dilakukan pemerintah ini merupakan cara dan langkah cepat dalam merealisasi pembangunan Techno Park, apalagi antusias para pebisnis ini terasa sangat kuat.

 

Sumber: Riausky.com

,

HET Bikin Pengendalian Sembako Lebih Mudah

 

 

Seketaris Jenderal Kementerian Perdagangan (Ke-mendag) Karyanto Suprih pede harga Sahan kebutuhan pokok tidak akan bergejolak meskipun permintaan akan mengalami kenaikan menjelang akhir tahun. Selain, pihaknya melakukan langkah-langkah antisipasi, sekarang sudah berlaku instrumen harga eceran tertinggi (HET) untuk beras.

“Kita saat Idul Fitri kita berhasil kendalikan harga. Saat itu hanya HET minyak goreng, daging sapi, dan gula, sekarang sudah bertambah, ada HET beras. Kita harapkan bisa menjaga harga lebih mudah,” kata Karyanto kepada Rakyat Merdeka, pada akhir pekan.

Meskipun ada HET, Karyanto mengaku pihaknya tetap melakukan antisipasi sejak dini semaksimal mungkin untuk menghadapi potensi kenaikan permintaan pangan. Ibarat mau perang, pihaknya memposisikan diri sedang menghadapi lawan yang berat.

Langkah antisipasi yang sudah dilakukan Kemendag, papar Karyanto, melakukan koordinasi dengan pemerintahan daerah. Belum lama ini,dirinya menghadiri acara pertemuan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia. Dirinya bertukar informasi, mendata wilayah mana yang suplus dan defisit pangan. Selain itu, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita sudah memerintahkan Pejabat eselon I dan II Kemendag untuk terjun langsung memantau daerah rawan terjadi gejolak harga.

Langkah lainnya, lanjutnya, Kemendag juga telah menginstruksikan produsen minyak goreng untuk menggelontorkan produksinya. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya lagi kelangkaan minyak goreng seperti yang terjadi pada puasa lalu.

Karyanto memastikan stok pangan berlimpah. Dia berharap, pedagang tidak bermain-main dengan harga. “Belum lama kita gelontorin 100 ribu ton bawang putih, sampai harganya turun. Kami nggak punya niat merugikan pedagang. Tapi kalau harga tinggi, kami akan pasok,” katanya.

Selain Kemendag, Kementerian Pertanian (Kementan) juga melakukan langkah antisipasi menghadapi permintaan jelang akhir tahun.

Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman menginstruksikan jajarannya meningkatkan pemantaun harga pangan.

“Kami minta setiap direktorat melakukan pemantauan harga,” pinta Amran saat melantik delapan orang pejabat tinggi pratama lingkungan Kementan pada Jumat (24/11).

Selain memantau harga. Amran memerintahkan jajarannya mengontrol produksi pertanian karena saat ini sudah memasuki musim hujan, terutama komoditas cabe. Menurutnya, swasembada empat komoditas pangan sejumlah yang sudah berhasil dicapai harus dipertahankan. Keempat komoditas itu yakni beras, jagung, bawang merah dan cabe.

 

Sumber: Rakyat Merdeka

,

Pesan DMSI terhadap Dirjen Pajak baru

 

JAKARTA. Beredar kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menunjuk Robert Pakpahan sebagai Dirjen Pajak yang baru. Mengenai, hal ini belum ada konfirmasi dari pihak terkait serta kementerian keuangan.

Meskipun belum pasti, namun kabar ini ditanggapi dengan baik oleh Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI).

Sahat Sinaga, Wakil Ketua DMSI sekaligus Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) mengatakan DMSI berharap dengan adanya pergantian Dirjen Pajak, target yang ditetapkan dalam APBN dibuat berdasarkan analisa lapangan dan bukan dengan cara ekstrapolasi.

Dia pun berpendapat, perlunya ada perkembangan pasar atau pergerakan bisnis global terutama dalam bisnis sawit.

“Kami dari sektor bisnis sawit akan bekerja sama dan mendukung usaha beliau untuk mendapatkan pajak dan menyadarkan para pelaku bisnis sawit untuk taat aturan perpajakan,” ujar Sahat kepada Kontan.co.id, Kamis (23/11).

Menurut Sahat, pihak perpajakan juga harus melakukan beberapa hal supaya APBN dapat sesuai ditargetkan adalah melakukan evaluasi dan penyuluhan ke kabupaten-kabupaten, serta memberikan jalan keluar yang masuk akal dan dapat dilaksanakan.

“Banyak anggota kami di persawitan perlu penyuluhan supaya meningkatkan kesadaran mereka, dan juga menyarankan agar daerah-daerah penghasil sawit bisa memperoleh alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) yang proporsional,” ujar Sahat.

Menurut Sahat terdapat kebun sawit di 23 provinsi penghasil sawit nasional yang men jadi sumber penghasil devisa terbesar. Karena itu pajak perusahaan dan value added tax (VAT) akan besar pula.

Tak hanya itu, Sahat pun berharap supaya tanggung renteng dihilangkan dari perpajakan supaya setiap anggota perpajakan aktif menelusuri setoran PPN.

 

Sumber: Kontan.co.id

,

Pengusaha Minta Keran Ekspor Migor Dibuka

 

Pengusaha akhirnya setuju dengan keputusan kewajiban memasok kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation/DMO) minyak goreng atau migor sebesar 20 persen. Namun ada syaratnya, pengusaha minta keran impor minyak goreng dibuka seluas -luasnya.

Ketua Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga mengatakan, kewajiban DMO 20 persen kali ini berbeda dengan tahun 2007 yang sulit dilakukan. “Kali ini berbeda. Pengusaha sudah siap. Itu bisa dilakukan,” ujarnya kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Ia mengatakan, kewajiban DMO 20 persen tidak masalah dilakukan oleh produsen minyak goreng berskala besar. Namun yang menjadi masalah, kata Sahat, adalah untuk produsen minyak goreng berskala kecil. “Kalau untuk produsen besar yang mempunyai produk lain selain minyak goreng itu tidak masalah. Bisa disubsidi dari produk lain. Buat produsen kecil ini yang cuma produksi minyak goreng yang sulit,” ungkapnya.

Ia mengungkapkan, produsen minyak goreng skala kecil akan kesulitan memenuhi kewajiban DMO 20 persen karena hanya bisa memproduksi 600 ton minyak goreng perhari. “Mereka hanya bisnis minyak goreng dan itu pun keuntungannya kecil. Kalau harus dijual di sini dengan harga murah pula bisa mati mereka,” tuturnya.

Oleh karena itu. Sahat meminta, pemerintah membuka keran ekspor agar produksi minyak goreng di dalam negeri bisa terserap. “Kami minta keran ekspor dibuka agar produksi dari usaha minyak goreng skala kecil ini juga bisa bersaing,” ujarnya.

Sahat juga meminta agar pungutan biaya ekspor dipangkas. “Pungutan ekspor bagi Refined. Bleached and Deodorised Oil (RBDO) terlalu besar. Kami minta dari 30 dolar AS menjadi 5 dolar AS.” ungkapnya.

Ia mengatakan, pungutan ekspor minyak goreng kemasan di bawah 25 kilogram (kg) juga perlu diturunkan. “Kalau mau bersaing dengan Malaysia, harusnya pungutan yang sebelumnya 20 dolar AS menjadi0. tukasnya.

Sebelumnya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah menetapkan DMO sebesar 20 persen untuk minyak goreng kemasan sederhana. Ini berarti produsen minyak goreng wajib memproduksi minyak goreng dalam kemasan sederhana sebanyak 20 persen dari total produksi mereka.

Selain menetapkan DMO. Kemendag juga mewajibkan produsen untuk memproduksi tiga jenis minyak goreng kemasan sederhana. Yakni kemasan satu liter, kemasan setengah liter dan kemasan seperempat liter. Minyak goreng kemasan satu liter harus dijual ke konsumen dengan harga maksimal Rp 11.000. Sedangkan kemasan setengah liter Rp 6.000 dan kemasan seperempat liter Rp 3-250.

 

Sumber: Rakyat Merdeka

,

Dewan Sawit Indonesia Ajukan 6 Usulan Untuk Kemajuan Industri Sawit

 

Peringatan Hari Sawit Indonesia menghasilkan enam usulan dari berbagai asosiasi sawit dan pemangku kepentingan. Salah satu usulannya adalah mengubah nama Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) menjadi Dewan Sawit Indonesia (DSI) dan memperkuat peran lembaga ini.

Pertemuan tersebut dihadiri pelaku dan sesepuh persawitan nasional, antara lain Derom Bangun, Bayu Krisnamurthi, Sahat M.Sinaga, Darmono Taniwiryono,Hasril Siregar, Mustafa Daulay, Lakshmi K. Sidarta , Dharma Sebayang, Kacuk Sumarto, dan asosiasi perkebunan lainnya, di gedung Pusat Penelitian Kelapa Sawit, Medan, pada 17 November 2017.

Sahat Sinaga, Wakil Ketua Dewan Sawit Indonesia menjelaskan bahwa pertemuan ini untuk menyikapi situasi bisnis sawit dewasa ini. Termasuk menghadapi tantangan dari luar negeri berupa “black-campaign” yang kian hari semakin kencang.

Dari domestik muncul barrier issues yaitu berbagai kelompok di dalam negeri yang tetap berpandangan negatif terhadap sawit, restorasi gambut, permasalahan areal kebun yang sudah dapat HGU dan berada di areal hutan. Sahat menambahkan banyak petani sawit belum berhasil mendapatkan sertifikat lahan dan juga berada di kawasan “hutan”.

“Persoalan butuhnya penelitian di bidang sawit juga dibahas dalam pertemuan tersebut,” kata Sahat Sinaga kepada sawitindonesia.com.

Hasil dari pertemuan muncul 6 butir gagasan untuk memajukan industri sawit Indonesia yang tertuang dalam Piagam Medan Ma’imun.

Pertama, dibutuhkan lembaga yang menguasai ilmu persawitan untuk mengkoordinasikan permasalahan sawit. Dalam hal ini, DMSI ( Dewan Minyak Sawit Indonesia) harus mampu menanganinya. Karena yang akan ditangani bukan hanya minyak sawit, maka diusulkan perubahan nama DMSI menjadi DSI Dewan Sawit Indonesia dengan kelembagaan dan struktur organisasinya yang lebih operasional.

Kedua, Sawit Indonesia hanya akan bisa berkembang dan berterima di pasar internasional ditopang sustainability, jika persoalan budidaya sawit dan persoalan sertifikasi lahan para petani bisa diselesaikan dan semua gerakan replanting bertitik tolak pada pengembangan lembaga yang mapan dan profesional.

Ketiga, DSI mendukung program pemerintah untuk peningkatan produktivitas sawit petani Untuk tujuan tersebut DSI akan bekerjasama dengan Kementerian Pertanian, Kementerian LHK, Kemeterian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional serta Pemerintah Propinsi/Kabupaten.

Keempat, DSI mendorong pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat agar memberi kepastian hukum dalam melakukan usaha persawitan di Indonesia melalui UU Perkelapasawitan yang komprehensif dan seluruh isu yang muncul dalam hal menjalankan usaha persawitan baik untuk lokal dan internasional di tangan badan yang kompeten. Selain itu menyelesaikan persoalan tata ruang di seluruh wilayah Indonesia.

Kelima, DSI akan mengkampanyekan dan mendorong dunia internasional untuk tidak diskriminatif kepada sawit. Artinya, seluruh jenis minyak nabati ( vegetable oils) harus sama perlakuannya. Untuknl itu, RSPO (Roundtable Sustainable Palm Oil ) harus berubah konsep dan simbol menjadi RSVO ( Roundtable Sustainable Vegetable Oils).

Keenam, DSI akan bertindak sebagai suatu lembaga yang resmi dari Indonesia untuk menjawab semua isu yang negatif dari pihak mana saja. Maka dari itu, itu perlu dukungan finansial yang solid dan mumpuni.

 

Sumber: Sawitindonesia.com

 

 

PIAGAM Medan MAIMUN

 

 

 

 

PIAGAM  Medan  MAIMUN

PPKS Medan, 17 Nov.2017

 

Pengantar.

 

Sebelum merayakan Hari Sawit Indonesia, beberapa   pakar dan sesepuh  Sawit  berkumpul  di  Ruang Rapat PPKS – Medan- per tanggal  17 November  2017  sore.

Tujuan pertemuan adalah brain-storming, bagaimana menyikapi  situasi  bisnis  sawit dewasa ini. Termasuk menghadapi  tantangan-tantangan    , pertama dari  luar negeri berupa “black-campaign” yang   kian hari  semakin kencang , permintaan global yang dikriminatif  bahwa hanya palm oil yang perlu  sertifikasi sustainable dan   kedua   dari domestik  berupa barrier issues, a.l.  yaitu  berbagai  kelompok didalam negeri  yang  tetap berpandangan negatif terhadap sawit,  timbulnya pola pikir restorasi gambut (sejak kapan alam bisa  direstorasi ?? )  , permasalahan areal kebun yang sudah dapat HGU  dan berada  di areal “hutan “,  serta   banyaknya  petani sawit ( smallholders farmers = SHF )  yang belum  berhasil mendapatkan  sertifikat lahan dan juga berada  di kawasan  “hutan”.

Juga  masuk kedalam pembahasan : perihal , betapa besar  jasa  Sultan Deli  dalam persawitan Indonesia ini, seandainya Sultan tidak memperkenakan pohon sawit  ditanam di areal perkebunan tembakau Deli sebagai  pohon  pelindung tembakau  dari angin bohorok dan sebagai “ornament”  dipinggir jalan, maka  besar sekali kemungkinan  industri sawit  tidak akan  berkembang seperti dewasa ini.

Bukti lain yang muncul dalam diskusi  OTB,  betapa pentingnya “RESEARCH”  untuk mengembangkan industri dan dunia bisnis . Riset sawit yang dikembangkan di  tahun 1916-an bahwa  sebenarnya sawit yang berkembang dewasa ini  adalah turunan  dari sawit  Tenera, hasil perkawinan  jenis DURA  x PESIFERA. Produktivitas tanaman sawit jenis  Tenera adalah tinggi dan yield juga tinggi.

Yang  hadir  dalam  pertemuan OTB  adalah  para pemuka dan sesepuh persawitan nasional, a.l. pak Derom Bangun,  Bayu Krisnamurthy,  Sahat M.Sinaga,  Darmono Taniwiryono,Hasril Siregar, Mustafa Daulay, Lakshmi K. Sidarta , Dharma Sebayang, Kacuk Sumarto , Donald Siahaan,  Timbas Ginting, David Virgo, Stanley Ma  dan  puluhan lainnya  baik dari   perkebun-an dan Assosiasi  yang terlibat dalam industri persawitan menyampaikan suatu  pernyataan ,ada 6 butir untuk memajukan industri sawit Indonesia berupa  PIAGAM  MEDAN  MA’IMUN, seperti  berikut ini

 

 

Piagam Medan Ma’imun,Medan 17 November 2017

Oleh  para  para  ahli, pemuka dan pencinta  tanaman  sawit  Indonesia

 

  • Perlu suatu body – terkonsentrasi –  yang betul-betul menguasai ilmu persawitan , untuk mengkoordinasikan  permasalahan sawit.  Ditelaah  bahwa DMSI ( Dewan Minyak Sawit Indonesia ), harus mampu menanganinya. Oleh karena  yang akan ditangani bukan hanya minyak sawit , maka disampaikan agar  nama   DMSI  dirubah  menjadi DSI ( Dewan Sawit Indonesia )   dengan kelembagaan dan struktur organisasinya yang lebih operasional.
  • Sawit Indonesia hanya  akan bisa berkembang  dan  berterima  di pasar internasional akan  sustainability –nya, jika  persoalan  budi-daya sawit  dan  persoalan  sertifikasi  lahan  para  petani sawit             ( smallholder farmers= SHF)  bisa  diselesaikan  dan semua gerakan replanting bertitik tolak pada  pengembangan  Institusinya yang mapan dan profesional.  DSI  akan memberikan prioritas utama  dalam upaya menanggulangi  persoalan yang mendasar ini.
  • DSI mendukung program Pemerintah , peningkatan produktivitas sawit dari SHF , butir -2 diatas – . Untuk tujuan tersebut  DSI  akan  bekerjasama  dengan Kementerian Pertanian, Kemen-terian KLH, Kemeterian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasionl serta Pemerintah Propinsi/Kabupaten
  • DSI mendorong Pemerintah  dan Dewan Perwakilan Rakyat agar segera  memberi kepastian hukum  dalam  melakukan usaha persawitan di Indonesia, melalui :
  1. Perlu ada UU   Perkelapa –sawitan  yang komprehensif  dan  seluruh  issue yang muncul dalam hal menjalankan usaha persawitan  baik untuk lokal dan internasional ada  ditangan suatu Institusi atau Badan  yang  kompeten
  2. Tata –ruang agar  segera  diselesaikan, dan ditetapkan diseluruh wilayah Indonesia
  • DSI akan mengkampanyekan  dan mendorong dunia internasional  untuk bertindak  tidak diskriminatif, dan seluruh jenis minyak  nabati ( vegetable oils)  harus  sama  Oleh karena itu  RSPO  (Roundtable  Sustainable Palm Oil )  harus  berubah  konsep dan symbol menjadi RSVO ( Roundtable Sustainable Vegetable Oils )
  • DSI adalah  dan  akan  bertindak  sebagai suatu  lembaga  yang  resmi dari Indonesia  untuk  menjawab semua issue-isue yang negatif  yang dilontarkan oleh  pihak mana saja.   Oleh karena itu perlu dukungan finansial  yang  solid/mumpuni.

 

—————————————-oo0oo————————————————