,

Pasar Ekspor Oleokimia Bergairah

JAKARTA. Kinerja ekspor produk oleokimia Indonesia tahun ini diprediksi cerah. Hal itu terlihat dari realisasi ekspor di paruh pertama 2018 yang sudah mencapai 50% dari estimasi ekspor tahun ini yang sebesar 4,79 ton.

Peningkatan ekspor produk oleokimia tersebut tak terlepas dari naiknya permintaan di pasar global dan posisi Indonesia sebagai pemasok terbesar produk-produk oleokimia di pasar internasional.

Ketua Asosiasi Produsen Oleochemical Indonesia (Apolin) Rapolo Hutabarat mengatakan, pada periode Januari -Juni 2018, total volume ekspor produk oleokimia mencapai 2,39 juta ton dengan nilai ekspor sebesar US$ 2,08 miliar.

Dengan pencapaian tersebut, Rapolo mengatakan, pihaknya optimis estimasi volume ekspor produk oleokimia tahun ini meningkat 33% menjadi 4,79 juta ton. Dengan kenaikan volume penjualan tersebut, maka nilai ekspor diproyeksi meningkat 26,36% menjadi US$ 4,17 miliar.

“Salah satu faktor kenaikan nilai ekspor ini juga karena penguatan kurs dollar Amerika Serikat (AS) terhadap rupiah, “ujar Rapolo di Kantornya, Rabu (14/11).

Target ekspor yang ditetapkan Apolin ini lebih tinggi dari target yang ditetapkan di awal tahun. Berdasarkan catatan KONTAN, Apolin sebelumnya menargetkan volume ekspor sebesar 4,4 juta ton atau naik 22,2% dari tahun 2017.

Terkait perubahan target tersebut, Rapolo mengatakan hal tersebut mengikuti perkembangan permintaan di pasar global yang tahun ini meningkat dari estimasi sebelumnya. Apalagi industri ole-kimia juga terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan ekspor produk-poro-duk oleokimia.

Upaya yang dilakukan seperti tetap menjaga pasokan ke negara-negara tujuan ekspor yang sudah ada. Sejauh ini, Uni Eropa dan China merupakan pasar tujuan ekspor terbesar produk-produk oleokimia. “Ekspor ke Uni Eropa dan China itu bisa mencapai 25% dari total ekspor oleokimia Indonesia, “katanya.

Kemudian, ekspor oleokimia Indonesia masuk ke pasar India, Jepang, Korea Selatan serta ke negara-negara di Asia Selatan dan Asia Tenggara. Untuk meningkatkan ekspor, industri juga rajin membuka pasar baru, seperti ke negara-negara Amerika Latin, Timur Tengah, Asia Selatan dan menggarap pasar baru di negara-negara wilayah Afrika.

Prospek di 2019

Rapolo mengatakan industri oleokimia optimis prospek ekspor produk oleokimia tahun depan masih cerah. Hal itu terlihat dari rata-rata pertumbuhan volume ekspor dalam tiga tahun terakhir ini tumbuh 10,68% per tahun. Kemudian nilai ekspornya tumbuh 19,61% per tahun.

Menurutnya, pasar ekspor masih menjadi primadona. Selama ini sekitar 80%-85% produksi oleokimia di ekspor dan sisanya sekitar 10%-15% dijual di pasar domestik. Meski tidak memiliki data berapa persis peredaran produk oleokimia di pasar domestik, tapi Apolin menilai permintaan di dalam negeri juga tumbuh.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GMNI) Sahat Sinaga menilai, ekspor produk hilir minyak kelapa sawit terus meningkat. Apalagi pengembangan produk hilir ini memberikan nilai tambah bagi ekspor produk berbahan baku minyak kelapa sawit.

“Produk hilir dari minyak sawit itu sekarang ada minyak goreng, margarin, shortening, oleochemical dan FAME yang bernilai tambah tinggi,”ujarnya. Ia menilai produk-produk hilir minyak sawit ini akan tumbuh rata-rata 4,5%-5% pada tahun 2018.

 

Sumber: Harian Kontan

 

,

Ekspor Oleokimia Tumbuh 20% Tahun Depan

JAKARTA-Asosiasi Produsen Oleochemical Indonesia (Apolin) menargetkan nilai ekspor oleokimia tumbuh 20% tahun depan menjadi US$ 5 miliar. Hingga akhir 2018, nilai ekspor produk turunan minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) tersebut diperkirakan mencapai US$ 4,17 miliar. Pertumbuhan itu dipicu oleh membaiknya permintaan dari sejumlah negara tujuan ekspor, terutama Afrika, Uni Eropa, Tiongkok, India, Korea Selatan, dan Jepang.

Apolin mencatat, sepanjang Januari-Juni 2018,volume ekspor oleokimia Indonesia mencapai 2,39 juta ton dan hingga akhir tahun ini diproyeksikan 4,79 juta ton. Sepanjang 2017, ekspor oleokimia Indonesia tercatat mencapai 3,60 juta ton. Secara nilai, ekspor oleokimia Indonesia pada 2017 tercatat US$ 3,30 miliar dan sepanjang Januari-Juni 2018 sudah mencapai US$ 2,08 miliar. Apolin memproyeksikan, hingga akhir tahun ini ekspor oleokimia akan menembus US$ 4,17 miliar.

Ketua Umum Apolin Rapolo Hutabarat menjelaskan, dalam tiga tahun terakhir, industri oleokimia nasional menunjukkan pertumbuhan yang positif. Dari sisi volume, rata-rata ekspor tumbuh 10,68% pertahun dan secara nilai tumbuh 19,61% per tahun. Hal tersebut didorong oleh permintaan yang terus naik. “Pada 2019, kami prediksi volume ekspor bisa naik 12% dan secara nilai akan tumbuh 20%. Pertumbuhan nilai ekspor tersebut termasuk ditopang oleh penguatan kurs dolar AS atas rupiah,” kata Rapolo saat konferensi pers di Jakarta, Rabu (14/11).

Negara tujuan utama ekspor oleokimia Indonesia berturut-turut adalah Uni Eropa, Tiongkok, India, Korea Selatan, dan Jepang. Yang paling menarik saat ini adalah impor oleokimia oleh Afrika yang juga terus bertumbuh seiring dengan peningkatan produksi soap noodle di kawasan tersebut. “Sampai saat ini, belum ada hambatan ekspor. Indonesia masih menjadi pemasok oleokimia berbasis sawit terbesar di dunia. Malaysia saat ini menjadi pesaing kita,” kata Rapolo.

Rapolo mengatakan, industri oleokimia di Indonesia berpeluang terus tumbuh, baik dari sisi kinerja produksi dan pasar maupun investasi. Hanya saja, oleokimia mempunyai pasar dengan ceruk tertentu (niche market). Karena itu, investasi oleokimia tidak seagresif industri pengolahan lainnya karena menyesuaikan pada kebutuhan dan kepastian pasar. “Hal itu karena ramuan produk berbasis oleokimia tiap-tiap industri itu berbeda,” kata Rapolo.

Untuk membangun pabrik oleokimia dibutuhkan setidaknya Rp 40 miliar per ton. Investasi skala ekonomis minimal harus berkapasitas 200 ribu ton per tahun. Saat ini, tercatat ada 19 perusahaan oleokimia di dalam negeri dengan sembilan di antaranya merupakan anggota Apolin. Data Apolin menunjukkan, kesembilan perusahaan tersebut mengoperasikan enam lini produksi, yakni splitting, fatty acid, fatty alcohol, glycerine, methyl esters, dan soap noodle. Sedangkan 10 perusahaan lainnya hanya mengope rasikan lini produksi splitting, fatty acid, fatty alocohol, dan glycerine.

Kapasitas terpasang lini splitting oleh perusahaan anggota Apolin tercatat 1.881.600 ton, ditambah perusahaan nonanggota 1.590.000 ton, total menjadi 3.471.600 ton. Kapasitas fatty acid 3.766.000 ton oleh Apolin dan 710 ribu ton oleh bukan Apolin, total menjadi 4.476.000 ton. Kapasitas fatty alcohol oleh Apolin 2.080.000, bukan Apolin 40 ribu ton, total 2.120.000 ton. Kapasitas glycerine oleh Apolin 854 ribu ton dan bukan Apolin 29.700 ton, sehingga total 883.700 ton. Sedangkan kapasitas methyl esters oleh Apolin 1.933.000 ton dan soap noodle sebanyak 1.838.000 ton.

Didorong Pariwisata

Dia menjelaskan, industri oleokimia menghasilkan nilai tambah tertinggi dari hasil olahan kelapa sawit yakni hingga sebesar 200%. Pasar oleokimia terutama digerakkan oleh sektor pariwisata. “Memang terlihat tidak langsung, tapi bisa dilihat dengan semakin naiknya frekuensi perjalanan, kebutuhan kosmetik, toiletries (perlengkapan mandi, sabun, sampo), dan transportasi naik. Produk ini semua menggunakan bahan baku dan bahan penolong oleokimia,” kata Rapolo.

Selain itu, dia menambahkan, industri oleokimia ditopang dari sisi regulasi pemerintah yang terus mendorong produk-produk ekspor minyak sawit dalam bentuk processed product bernilai tambah. Hal itu untuk industri farmasi, pengeboran minyak, baja, ban dan kosmetika, serta kebutuhan rumah tangga seperti sabun, pasta gigi, dan sampo. “Momentum ini tentu harus kita pertahankan dan tingkatkan melalui kerja sama dengan semua pemangku kepentingan industri sawit nasional. Untuk mempertahankan kinerja pasar-pasar lama serta membuka pasar baru. Permintaan global terhadap produk-produk oleokimia, kami prediksi mengalami pertumbuhan yang positif. Seiring dengan berbagai upaya bersama yang dilakukan oleh pemerintah dan pelaku usaha maupun asosiasi untuk membuka pasar-pasar baru produk olahan minyak sawit Indonesia,” kata Rapolo.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga mengatakan, sepanjang 2014-2018, pasar industri sawit domestik di luar FAME, bertumbuh 9,43% per tahun, sedangkan ekspor naik 7,94% per tahun. Angka itu mencakup industri refine, fraksionasi, dan modifikasi (RFM), oleokimia, dan RBD Olein. “Tahun depan, kemungkinan domestik hanya tumbuh 5% sedangkan ekspor 4%. Prediksi ini memang konservatif, tapi itu mempertimbangkan adanya trade war rice war,” kata Sahat.

 

Sumber: Investor Daily Indonesia

,

GIMNI Kita Makin Kuat Hadapi Kampanye Hitam

GABUNGAN Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) mengaku lega dengan merapatnya Kolombia ke Dewan Negara-negara Penghasil Minyak Sawit (Council of Palm Oil Producing Countries/CPOPC). Dengan begitu kekuatan untuk melawan kampanye hitam sawit semakin bertambah.

Direktur eksekutif GIMNI Sahat Sinaga mengatakan. Kolombia juga memiliki kebun sawit yang sangat luas, namun tidak dicap sebagai negara penggundul hutan (deforestation). Artinya, baik Indonesia maupun Malaysia terlalu mudah diacak-acak NGO.

“Itu mengapa kita harus bertindak. Terhadap negara lain. NGO nggak berani bertindak apa-apa, berarti di dalam negeri kita yang lemah. Itu yang dibahas di CPOPC semoga kedua negara membuat pernyataan. Karena di dalam pertemuan itu ada Kolombia juga,” ujarnya kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Dia bersyukur Kolombia menjadi anggota CPOPC. Keuntungan yang didapat adalah makin banyaknya suara perlawanan terhadap kampanye negatif NGO di Eropa dan Amerika Serikat. Selain itu. perlawanan juga makin menggema hampir di penjuru dunia.

“Permintaan sawit pun diprediksi akan berkembang. Saat ini, per tahunnya terjadi pertumbuhan permintaan sawit sebesar 5,5 persen di dunia,” katanya.

Sahat juga memprediksi dalam waktu cepat maupun lambat. Meskiko akan ikut bergabung. Pasalnya. Presiden Meksiko Enrique Pena Nieto berkomitmen mengembangkan sawit untuk pengentasan kemiskinan.

“Thailand lagi proses untuk jadi anggota. Makin banyak industri, makin kuat dong. Jadi tidak bisa lagi dikatakan penghilangan hutan.

Sekretaris Jenderal Gabungan pengusaha kelapa sawit Indonesia (Gapki) Togar Sitanggang juga menganggap keanggotaan Kolombia di CPOPC hanya akan menambah kekuatan untuk melawan kampanye hitam. “Ini momentum untuk melawan kampanye hitam,” katanya.

Sebelumnya. Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kemenko Perekonomian Musdhalifah Machmud mengatakan, setiap anggota CPOPC

memiliki anggaran sendiri untuk mengampanyekan sawit. Misalnya, Negeri Jiran menyediakan 23,4 juta ringgit tahun ini. naik \ 1 kali lipat dari anggaran tahun lalu 2 juta ringgit.

Indonesia menyiapkan anggaran kampanye yang berasal dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Selama semester 1-2018. dana yang terkumpul sudah mencapai Rp 6.4 triliun dari pungutan ekspor CPO dan produk turunannya.

Sekadar informasi. Malaysia secara resmi menjadi ketua CPOPC dimulai sejak 1 Januari 2019 untuk periode dua tahun. “Iya Malaysia akan menjadi ketua tahun depan, tetapi ini hanya jabatan yang didapat atas dasar penggiliran.” ujar Direktur Eksekutif CPOPC Mahendra Siregar.

Mahendrea mengatakan, tidak hanya melakukan pergantian ketua. CPOPC juga meresmikan Kolombia sebagai negara anggota ke-3. Kolombia akan banyak membantu Indonesia dalam menjalankan misi bersama, yakni mengembangkan industri sawit, peningkatan konsumsi negara anggota, dan melawan kampanye hitam.

 

Sumber: Rakyat Merdeka

,

Dunia Harus Apresiasi Komitmen Keberlanjutan Sawit RI

JAKARTA- Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga menyatakan bahwa dunia seharusnya mengapresiasi komitmen dan upaya Indonesia dalam menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan (sustainability), termasuk di sektor kelapa sawit. Apalagi, Indonesia juga berkomitmen ikut ambil bagian dalam upaya memenuhi kebutuhan pangan dunia (feed the world), di antaranya dengan memacu produksi pangan nasional.

Sahat mengkritik upaya negara-negara pasar yang terus memojokkan minyak sawit, bahkan persyaratan yang ditetapkan negara pasar sebagai bukti pemenuhan standar keberlanjutan setiap saat bertambah. Mulai dari syarat yang menyangkut isu kesehatan hingga terkait isu lingkungan, bahkan hak azasi manusia (HAM). Di sisi lain, pemerintah yang menetapkan banyak defmisi hutan justru dimanfaatkan oleh LSM/CSO dan negara tertentu untuk menekan industri sawit Indonesia. “Indonesia berusaha sustainable, dunia seharusnya appreciate, tapi kenapa dipojok-pojokin terus, kalau memang mau bantu seharusnya datang ke ISPO atau ke RSPO. Ada dana nih, kami akan bantu supaya Indonesia sustainable, itu baru benar. Karena untuk sertifikasi itu butuh dana. Indonesia berkomitmen untuk keberlanjutan, kita sepakat itu, ada ISPO, ada RSPO,” kata Sahat saat diskusi tentang sawit berkelanjutan di Jakarta, kemarin.

Karena itu, Sahat mempertanyakan upaya Uni Eropa (UE) yang ingin menambah acuan standar keberlanjutan. Yang terbaru, Komisi UE dikabarkan tengah mendapat mandat menyusun kriteria untuk mengkategorikan risiko tinggi dan rendah indirect land use change (ILUC) di sektor minyak nabati untuk biofuel. Hal itu dalam kerangka Renewable Energy Directive (RED) II. “Kok mau bikin standar lain lagi? Itu bukan karena mereka mau supaya Indonesia lebih baik, tapi mereka cari uang. Kok bisa mereka yang mengatur? Sama saja kalau saya misalnya membuat standar untuk wine, masuk akal nggak? Jadi, kita itu tidak usah repot menyembah-nyem-bah Eropa. Toh, mereka juga sebenarnya tidak ingin kita berjuang untuk itu. Saya sudah menyaksikan pergerakan mereka itu sejak 1978,” kata Sahat.

Sahat mengatakan, sangat bisa dimaklumi apabila banyak pihak yang ingin menekan minyak sawit. Pasalnya, kelapa sawit merupakan pohon ajaib yang menghasilkan minyak dengan lemak jenuh dan tak jenuh seimbang. Karena itu, sangat salah jika mendiskreditkan minyak sawit. Apabila dibandingkan minyak nabati lainnya, kelapa sawit memiliki produktivitas tertinggi. Pada saat bersamaan, sawit tidak hanya menghasilkan minyak sawit mentah (crude palm oil/ CPO), tapi juga kandungan biomassa tinggi untuk energi, bisa aromatik, benzena, toluena, xilena (BTX), dan kapasitor. “Dengan inovasi dan penelitian, jika ini bisa diterapkan ke dalam teknologi mobil listrik, meski harga CPO nanti US$ 400 per ton, harga TBS tetap bisa minimal Rp 1.600 per kilogram (kg). Minyak sawit juga dapat dimanfaatkan nantinya untuk bioavtur. Kemampuan ini tidak dimiliki rapeseed maupun soybean, makanya minyak sawit dihantam,” kata Sahat.

Karena itu, lanjut dia, Indonesia seharusnya waspada dengan upaya maupun kampanye yang bertujuan mematikan industri sawit. Sebab, sawit sangatlah seksi, banyak sekali regulasi di dunia ini ingin mematikan komoditas tersebut. “Dan, itu sudah menjadi ideologi, mematikan sawit. Jika memang untuk komitmen keberlanjutan, RSPO sebaiknya menjadi RSVO. Round-table Sustainable Vegetable Oils. Standar keberlanjutan berlaku untuk semua jenis minyak nabati. Kita harus fight bersama,” kata Sahat.

 

Sumber: Investor Daily Indonesia

,

Pemerintah Kaji Penurunan Pungutan Ekspor CPO

Pemerintah mengaku tengah mempertimbangkan keinginan pelaku usaha kelapa sawit untuk merevisi kebijakan pungutan ekspor kelapa sawit mentah atau Crude palm oil (CPO) dan turunannyaya. Revisi ini dilakukan agar harga CPO dan turunnya dari Indonesia bisa kompetitif lagi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, kajian pungutan ekspor harus dilakukan secara hati-hati. Pasalnya, Indonesia memiliki andil besar dalam menentukan harga CPO global.

Pasalnya, Indonesia adalah produsen sawit terbesar di dunia. “Kita itu price setter, bukan yang terima harga begitu saja. Kita bisa mempengaruhi harga. Karena itu, kita harus berhitung benar. Jangan sampai kita turunkan sesuatu harganya malah ikut turun,” ujarnya, di sela-sela Indonessian palm oil Conference and 2019 Price Outlook di Nusa Dua, Bali, Kamis, (1/11).

Meski begitu, ia bilang pemerintah tengah mengkaji penurunan tarif pengutan ekspor CPO. Lantaran itu pula, Darmin masih enggan menjelaskan lebih detail tarif pungutan ekspor yang ideal.

Institusinya masih membutuhkan waktu untuk mengkaji dua bulan sampai tiga bulan ke depan. “Kami belum mau mengatakan apa yang mau kami lakukan, tapi kami lakukan pengkajian mendalam,” imbuhnya.

Yang jelas, adanya bea keluar pada 2012 dan pungutan ekspor yang dilakukan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa sawit(BPDPKS) sejak tahun 2015, ekspor produk hilir kelapa sawit terus meningkat. Tarif pungutan ekspor yang berlaku saat ini US$ 50 per ton.

Harga sawit turun Wakil Ketua Umum III Gabungan Pengusaha Kelapa sawit Indonesia (Gapki) Togar Sitanggang mengatakan, industri akan mengikuti keputusan pemerintah jika memang pungutan ekspor akan diubah. “Keputusan terakhir di tangan pemerintah. Hasil kajiannya kelak seperti apa, kami ikut saja,” ujar Togar kepada KONTAN.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga menyebut, kebijakan merevisi pungutan ekspor bisa menjadi langkah positif langkah pemerintah. Jika putusan ini dilakukan kelak, ini artinya pemerintah mendengar pelaku usaha terkait perkembangan yang ada di pasar.

Meski begitu, Sahat meminta supaya pemerintah berhati-hati menetapkan penurunan ekspor ini. Bila keputusan yang diambil salah, maka bisa menimbulkan efek negatif pada Indonesia.

Menurutnya, tujuan utama penurunan pungutan ekspor ini adalah untuk meningkatkan ekspor produk hilir sawit. Oleh karena itu, menurutnya, produk yang terbaik untuk diekspor adalah refined, bleached, and deodorized (RBD) , palm olein dalam bulk serta dalam kemasan.

Masalahnya, kata dia, industri kita terbentur daya saing. “Kita tak mampu bersaing dengan Malaysia karena pasar yang terbuka Afrika Timur dan Timur Tengah, kita tidak bisa compete (berkompetisi) dengan pemain di sana karena levy kita US$ 30 dan US$ 20 per ton,” ujar Sahat.

Usulan penururunan tarif pengutan ini diusulan lantaran harga CPO di pasar global terus turun. Kondisi ini menekan ekspor CPO asal Indonesia karena tidak kompetitif lagi di pasar global dibandingkan harga minyak nabati lainnya. Menjadi tak kompetitif karena ada pungutan dan pajak. Saat ini harga CPO sebesar US$ 485 per ton di akhir Oktober. Padahal, di awal tahun 2018, harga CPO mencapai US$ 636 per ton.

 

Sumber: Harian Kontan

,

Pungutan Ekspor Sawit Bisa Dipangkas

Pemerintah akhirnya memberi lampu hijau untuk menurunkan pungutan ekspor minyak sawit dan produk turunannya, guna mengatrol daya saing komoditas andalan ekspor itu di pasar global.

Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan, saat ini pemerintah tengah mengkaji ulang besaran pungutan ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan produk turunannya. Proses tersebut akan memakan waktu sekitar 2 bulan.

“Kami masih pada tahap mengkajinya, besarannya berapa, belum bisa kami sebutkan,” ungkapnya di sela-sela pergelaran 14th Indonesian palm oil Conference (IPOC) di Bali, Kamis (1/11).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 114/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum BPDP-KS, pungutan ekspor CPO ditetapkan senilai USS50/ton dan pungutan ekspor RBD {refined, bleached, and deodorized) olein sawit sejumlah USS30/ton.

Adapun, pungutan ekspor RBD minyak sawit dan minyak bungkil sawit(palm kernel oz//PKO) masing-masing sejumlah USS20/ton, pungutan bungkil dan residu sawit dibanderol USS20/ton, dan pungutan cangkang bungkil sawit dipatok USSlO/ton.

Ketua Dewan Pengawas Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa sawit (BPDPKS) Rusman Heriawan mengatakan, penurunan tarif pungutan ekspor sangat mungkin dilakukan.

Pasalnya, sebut Rusman, sejak adanya mandatori B20, kebutuhan belanja BPDPKS untuk mensubsidi biosolar turun drastis. Praktis, belanja BPDPKS saat ini lebih banyak untuk program penanaman ulang (replanting) kebun kelapa sawit.

“Kami sudah tampung masukan dari industri soal penurunan pungutan itu. Namun, saya pikir, penurunan pungutan itu diberlakukan ke negara tertentu saja, misal ke India yang menerapkan bea masuk tinggi terhadap CPO dan produk turunannya,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia Sahat Sinaga menegaskan, industri hilir CPO sangat membutuhkan penurunan pungutan ekspor tersebut untuk menjaga daya saing.

Pasalnya, sebut Sahat, pangsa pasar internasional untuk produk hilir CPO-seperti minyak goreng-masih sangat besar, sehingga pengusahanya membutuhkan insentif tambahan dari pemerintah.

“Penurunan pungutan ekspor dibutuhkan supaya industri hilir CPO mau ekspor. Sebab, industri sawit yang di hulu kan selama ini sudah punya pasar. Jadi, insentif ini akan lebih efektif jika diberikan kepada industri hilir yang sedang aktif membuka pasar.” jelasnya.

Dia berpendapat, dengan mempertimbangkan kondisi ekspor sawit yang melempem dan didera oleh tekanan harga, tarif ekspor minyak goreng kemasan sebaiknya diturunkan dari USS20/ton menjadi USS2/ton.

Selain minyak kemasan, dia meminta agar biaya pungutan untuk minyak goreng curah turut direvisi dari USS30/ton menjadi US$20/ton.

Tarif tersebut diperkirakan bisa mendorong minat yang lebih besar kepada eksportir minyak curah sekaligus membantu mengurangi kelebihan stok dalam negeri yang ada saat ini.

Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan dan Keberlanjutan Gabungan Pengusaha Kelapa sawit Indonesia Togar Sitanggang sebelumnya juga mengharapkan agar tarif pungutan ekspor minyak goreng kemasan dipangkas.

Pasalnya, saat ini minat pasar global terhadap produk tersebut cukup besar.

“Survei kami, negara seperti Vanuatu, Fiji dan sejumlah negara di Afrika berminat sekali pada minyak sawit kemasan. Namun, suplai dari Indonesia terbatas karena jarang ada yang mau main di situ [minyak goreng kemasan], karena [pungutan ekspornya) mahal ,” ujarnya.

Dia pun melihat, pangsa pasar ekspor minyak goreng curah mulai terbatas. Pasalnya, negara pengimpor harus menyediakan tangki penampung untuk menerima produk tersebut. Negara pengimpor juga harus mengemas ulang minyak goreng curah sebelum didistiribusikan.

Selain itu, optimalisasi produksi minyak goreng kemasan dapat menjawab keinginan pemerintah kepada para pengusaha kelapa sawit untuk mendiversifikasi produk serta menambah pasar baru di luar negeri.

 

Sumber: Bisnis Indonesia

,

GIMNI Minta Pemerintah Hati-Hati Tetapkan Penyesuaian Pungutan Ekspor BPDPKS

 

JAKARTA. Pemerintah tengah mengkaji penyesuaian pungutan ekspor crude palm oil (CPO) dan produk turunan yang dikutip oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga merespon positif langkah pemerintah ini. Menurutnya, dengan ada langkah ini, artinya pemerintah mendengar pelaku usaha terkait perkembangan yang ada di pasar.

Meski begitu, Sahat pun meminta supaya pemerintah berhati-hati menetapkan penurunan ekspor ini. Karena, bila keputusan yang diambil salah, maka bisa menimbulkan efek negatif pada Indonesia.

Menurut Sahat, tujuan utama penurunan pungutan ekspor ini adalah untuk meningkatkan ekspor produk hilir sawit. Oleh karena itu, menurutnya, produk yang terbaik untuk diekspor adalah Refined, Bleached, and Deodorized (RBD) Palm Olein dalam bulk dan dalam kemasan.

“Hanya kita terbentur tidak mampu bersaing dengan Malaysia karena pasar yang terbuka Afrika Timur dan Timur Tengah, kita tidak bisa compete ke sana karena levy kita US$ 30 dan US$ 20 per ton,” tutur Sahat kepada Kontan.co.id, Kamis (1/11).

Menurutnya, RBD Palm Olein kemasan yang sebesar US$ 20 per ton sebaiknya diturunkan menjadi US$ 2 per ton, sementara RDB olein bentuk bulk yang pungutan ekspornya sebesar US$ 30 per ton diturunkan menjadi US$ 20 per ton.

“Jangan sampai tidak ada karena levy itu diperlukan karena BPDPKS itu masih butuh dana,” tambah Sahat.

Sementara, untuk pungutan bahan baku seperti CPO tidak perlu diturunkan karena pasar luar lebih senang membeli produk refiner.

Bila nanti keputusan yang diambil pemerintah salah, misalnya pungutan CPO diturunkan sementara pungutan produk turunannya tetap, maka Indonesia justru akan menghidupkan industri hilir luar negeri. Pasalnya, negara tersebut akan memimpin pasar.

 

Sumber: Kontan.co.id

,

Harga Minyak Sawit Terpengaruh Penurunan Harga Soybean Oil Amerika

Meningkatnya perang dagang yang terjadi antara Amerika Serikat dan China turut mempengaruhi harga crude palm oil (CPO) di pasar global. Tak pelak, kondisi itu juga merembet kepada ekspor minyak kelapa sawit Indonesia.

Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) menjelaskan selain CPO, produk minyak kelapa sawit lainnya yang banyak diminati pasar global, yaitu minyak kelapa sawit yang sudah diolah dan bisa langsung dipakai.

Direktur Eksekutif GIMNI Sahat Sinaga berpendapat, mengenai ekspor dan harga CPO di pasar global saat ini turun karena adanya perang dagang AS dan China.

“China itu banyak menggunakan soybean oil. Tapi karena perang dagang tersebut soybean oil dari Amerika Serikat tidak dibeli, menyebabkan stok surplus dan harganya turun. Dengan turunnya soybean berpengaruh juga kepada minyak-minyak lainnya yang juga ikut turun dan berdampak juga ke ekspor minyak kelapa sawit kita,” lanjutnya kepada KONTAN, Selasa (30/10).

Penurunan ekspor dan harga CPO di pasar global berdampak kepada beberapa perusahaan kelapa sawit di Indonesia. “Tapi menurut saya, ada perusahaan yang pendapatannya naik karena mereka punya produksi yang sesuai kebutuhan pasar,” ujar Sahat.

Menurut Sahat, salah satu kemungkinan produk yang sedikit berkurang daya ekspornya yaitu minyak goreng. Karena kita belum kompetitif bersaing dengan Malaysia dalam minyak goreng kemasan dan adanya tambahan dana pungutan yang menyebabkan kita kurang bisa bersaing.

“Untuk menggenjot ekspor kelapa sawit, pemerintah bisa secepatnya mengeluarkan regulasi untuk menurunkan dana pungutan dari minyak goreng kemasan yang 25 kg ke bawah. Jika bulan November ini bisa dikeluarkan, mungkin Desember ini bisa langsung meningkatkan ekspor produk sawit,” ujar Sahat.

 

Sumber: Kontan.co.id

,

Kinerja Perusahaan Sawit Menurun

JAKARTA. Ketidakpastian ekonomi global dan melemahnya kurs rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (AS) berdampak pada kinerja industri kelapa sawit. Sejumlah produsen kelapa sawit, mencatat kan kerugian pada laporan keuangan kuartal III-2018, meskipun pendapatan dan volume ekspor naik.

Misalnya PT Astra Agro Lestari Tbk, mencatat pendapatan periode Januari-September 2018 sebesar Rp 13,76 triliun atau naik 10,16% dari periode sama 2017 sebesar Rp 12,49 triliun. “Secara umum produktivitas kami membaik dan hingga saat ini tidak ada penambahan lahan,” ujar Vice President Communications Astra Agro Tofa Mahdi kepada KONTAN, Selasa (30/10).

Meskipun pendapatan naik, tapi emiten dengan kode saham AALI ini mencatat penurunan laba sebesar 18,22% menjadi Rp 1,12 triliun dibandingkan dengan periode sama 2017 sebesar Rp 1,37 triliun.

Penurunan laba terjadi seiring dengan kenaikan beban produksi yang signifikan. AALI mencatat beban pokok penjualan dan pendapatan di kuartal III-2018 naik 15,97% menjadi Rp 11,12 triliun dari periode sama 2017 yang sebesar Rp 12,49 triliun.

Dalam laporan keuangannya, AALI menyebutkan kenaikan beban produksi disebabkan kenaikan penggunaan bahan baku dan biaya pengolahan, serta kenaikan biaya panen dan pemeliharaan. Kenaikan beban yang signifikan ini menggerus profit emiten, khususnya di sektor beban umum dan administrasi. Kondisi serupa juga dialami PT Sampoerna Agro Tbk. Emiten dengan kode saham SGRO ini mencatat penurunan pendapatan di kuartal III-2018 sebesar 10% menjadi Rp 2,28 triliun dibandingkan dengan periode yag sama 2017 sebesar Rp 2,54 triliun.

Penurunan pendapatan ini berdampak pada tergerusnya laba periode berjalan sebesar 18,31% menjadi Rp 174,67 miliar pada September 2018. Padahal jika dibandingkan dengan periode sama 2017 masih sebesar Rp 213,82 miliar.

Meskipun SGRO mencatat penurunan beban pokok produksi sebesar 8,46% menjadi Rp 1,68 triliun, dari kuartal III 2017 yang sebesar Rp 1,84 triliun, tapi SGRO mencatat peningkatan beban pada sektor produksi Tandan Buah Segar (TBS) yang naik signifikan 16,39% menjadi 782,83 miliar dari periode sama 2017 yang sebesar Rp 672,61 miliar.

Segendang sepenarian, perusahaan sawit lainnya PT Eagle High Plantations Tbk juga mencatat kinerja yang tidak menggembirakan. Berdasarkan laporan keuangannya kuartal III-2018, emiten dengan kode saham BWPT ini mencatat pendapatan Rp 2,36 triliun atau naik 5,82% dari periode sama tahun lalu yang sebesar Rp 2,23 triliun.

Namun, nasibnya sama dengan perusahaan sawit lainnya, BWPT mencatat kerugian signifikan menjadi Rp 265,71 miliar atau turun 27,15% dibandingkan kerugian kuartal III 2017 yang rugi sebesar Rp 208,97 miliar. Kerugian ini terjadi karena beban perusahaan naik signifikan, terutama akibat selisih kurs rupiah yang terus melemah.

Tertekan kurs rupiah

Chief Financial Officer BWPT Henderi Djunaidi menyatakan, walau volume produksi TBS dan Crude palm oil (CPO) mengalami kenaikan signifikan. Namun, BWPT belum dapat mencatatkan kenaikan pendapatan yang optimal di periode ini.

“Hal ini disebabkan penurunan harga CPO yang cukup tajam di kuartal ketiga ini, dibandingkan dengan harga di kuartal kedua 2018 lalu. Selain itu, pendapatan yang belum optimal ini juga disebabkan adanya penundaan pengiriman penjualan CPO,” ujarnya.

Selain itu, kondisi pelemahan rupiah juga terhadap dolar AS sejak awal tahun hingga akhir September 2018 turut memperbesar kerugian perusahaan. BWPT mencatatkan rugi selisih kurs sebesar Rp 165 miliar. Pasalnya, sekitar 20% dari total hutang BWPT selama ini berdenominasi dolar AS.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat M Sinaga meyebut, tergerusnya laba perusahaan sawit di kuartal III-2018 disebabkan kekalahan persaingan dengan produk sawit Malaysia. Apalagi saat ini, tantangan terhadap ekspor produk CPO dan turunnya juga kian kompetitif.

Sahat mengatakan, meskipun laba sejumlah perusahaan sawit turun dan malah sampai mencatat rugi, tapi sebenarnya ada juga perusahaan yang mengalami kenaikan laba. Hal itu terjadi karena perusahaan tersebut meningkatkan pengolahan CPO. “Pendapatan dan laba mereka naik karena mereka menjual produk sesuai kebutuhan pasar,” ujarnya kepada KONTAN.

Ia menjelaskan, saat ini ekspor minyak goreng sedang turun karena kalah bersaing dengan Malaysia khususnya di sektor bisnis minyak goreng curah. Tapi kalau di sektor minyak goreng kemasan, ekspor mengalami kenaikan. Demikian juga untuk produk minyak sawit olahan lainnya se-perti biodiesel mencatat kenaikan keuntungan.

Selain itu, ia juga mendesak agar biaya pungutan ekspor CPO sebesar US$ 50 per ton dan US$ 20 per ton untuk minyak goreng segera dipangkas. Hal ini menyebabkan harga CPO dan minyak goreng asal Indonesia di pasar ekspor tidak kompetitif dibandingkan produk dari Malaysia.

 

Sumber: Harian Kontan

,

Perang dagang AS-China Beri Pengaruh ke Ekspor Minyak Sawit Dalam Negeri

Harga minyak sawit mentah (CPO) di pasar global terpengaruh oleh perang dagang AS dan China. Selain itu, perang dagang juga turut mempengaruhi ekspor minyak kelapa sawit Indonesia.

Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) menjelaskan, selain Crude Palm Oil (CPO) produk minyak kelapa sawit lainnya yang banyak diminati pasar global, yaitu minyak kelapa sawit yang sudah diolah dan bisa langsung dipakai.

Direktur Eksekutif GIMNI Sahat Sinaga berpendapat, mengenai ekspor dan harga CPO di pasar global saat ini turun karena adanya perang dagang AS dan China.

“China itu banyak menggunakan soybean oil. Tapi karena perang dagang tersebut soybean oil dari Amerika Serikat tidak dibeli, menyebabkan stok surplus dan harganya turun. Dengan turunnya soybean berpengaruh juga kepada minyak-minyak lainnya yang juga ikut turun dan berdampak juga ke ekspor minyak kelapa sawit kita,” lanjutnya kepada KONTAN, Selasa (30/10).

Penurunan ekspor dan harga CPO di pasar global berdampak kepada beberapa perusahaan kelapa sawit di Indonesia. “Tapi menurut saya, ada perusahaan yang pendapatannya naik karena mereka punya produksi yang sesuai kebutuhan pasar,” ujar Sahat.

Menurut Sahat, salah satu kemungkinan produk yang sedikit berkurang daya ekspornya yaitu minyak goreng. Karena kita belum kompetitif bersaing dengan Malaysia dalam minyak goreng kemasan dan adanya tambahan dana pungutan yang menyebabkan kita kurang bisa bersaing.

Seperti pemberitaan KONTAN beberapa waktu lalu, instrumen Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) eksportir minyak sawit harus mengeluarkan US$ 50 per ton minyak kelapa sawit (CPO) tiap melakukan ekspor. Kemudian pungutan US$ 30 per ton untuk refined, bleached, and deodorized (RBD) olein, dan US$ 20 per ton untuk jenis bulk, minyak goreng (olein) dalam kemasan kurang dari 25 kilogram (kg).

“Untuk menggenjot ekspor kelapa sawit, pemerintah bisa secepatnya mengeluarkan regulasi untuk menurunkan dana pungutan dari minyak goreng kemasan yang 25 kg ke bawah. Jika bulan November ini bisa dikeluarkan, mungkin Desember ini bisa langsung meningkatkan ekspor produk sawit,” ujar Sahat.

 

Sumber: Kontan.co.id