,

Ekspor CPO Olahan Prospektif

Ekspor produk minyak kelapa sawit olahan asal Indonesia berpotensi terus menguat setelah India membatasi impor komoditas tersebut.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga mengatakan kendati India membatasi impor crude palm oil (CPO) olahan, Indonesia bakal mendapatkan keuntungan dari kebijakan tersebut lantaran harga CPO olahan RI lebih murah dari produk Malaysia.

“Produk kita lebih murah harganya, sebab alat produksi kita lebih modern dibandingkan dengan Malaysia. Hal itu berdampak kepada produktivitas CPO olahan Indonesia yang lebih tinggi dari Malaysia,” katanya, akhir pekan lalu.

Dia mengatakan kapasitas produksi produsen CPO olahan Indonesia rata-rata mencapai 1.500 ton-3.000 ton per hari. Sementara itu, rata-rata kapasitas produsen Malaysia hanya 600 ton-700 ton per hari.

Dengan dibatasinya impor CPO olahan oleh India, konsumen di negara tersebut diyakini bakal memilih mengimpor dari Indonesia ketimbang Malaysia.

Sepanjang tahun lalu, rata-rata pengiriman minyak kelapa sawit olahan dari Indonesia ke India mencapai 220.000 ton-240.000 ton per bulan. Melalui adanya kebijakan dari Kementerian Perdagangan dan Industri India tersebut, ekspor minyak kelapa sawit olahan dari Indonesia ke Negeri Bollywood bisa naik menjadi 300.000 ton-340.000 ton per bulan.

Bagaimanapun, kata Sahat, Indonesia masih belum bisa menguasai sepenuhnya pasar CPO olahan di India. Pasalnya, biaya pengapalan barang dari Indonesia dalam bentuk bulk carrier lebih mahal 30% dari Malaysia. Untuk pengiriman dalam bentuk kontainer dari Indonesia, lebih mahal 75% dibandingkan dengan dari Malaysia.

Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Kanya Lakhsmi mengatakan selama ini Indonesia merupakan eksportir CPO terbesar ke India. Hal itu terjadi lantaran pada tahun lalu, India menetapkan tarif bea masuk produk CPO olahan dari Indonesia sebesar 50% atau lebih tinggi dari Malaysia dengan 45%. Sementara itu, untuk produk CPO, India menyamakan bea masuknya antara dua negara tersebut yakni 40%.

Namun, kebijakan tarif tersebut diubah oleh India pada September 2019. Kala itu, India menyamakan bea masuk produk olahan CPO asal RI dan Malaysia menjadi 50%.

“Sebelum disetarakan bea masuknya untuk produk olahan CPO antara kita dengan Malaysia, ekspor produk mentah kita ke India lebih besar daripada produk olahan. Kini setelah ada penyamaan bea masuk produk olahan antara kita dan Malaysia, ditambah adanya pembatasan impor produk tersebut oleh India, maka peluang peningkatan volume ekspor secara total bisa terjadi,” jelasnya.

Dikutip dari Reuters, Pemerintah India mulai mengubah kebijakan impor produk olahan minyak kelapa sawit dari bebas menjadi terbatas dengan kuota sejak pekan lalu, tepatnya Rabu (8/1).

 

Sumber: Bisnis Indonesia

,

Menunggu Kepastian Nasib Si Migor

Pada medio 2011, Marie Elka Pangestu yang kala itu menjabat sebagai Menteri Perdagangan-menggagas kebijakan yang mewajibkan penjualan minyak goreng di Indonesia dari format curah menjadi kemasan.

Gagasan itu akhirnya di-jewantahkan pada 2014 melalui Peraturan Menteri Perdagangan No. 80/2014 tentang Minyak Goreng Wajib Kemasan.

Namun, rupanya implementasi beleid itu tidak mudah dan harus tertunda berkali-kali. Bahkan, aturan tersebut sempat direvisi dua kali, hingga menjadi Permendag No. 9/2016 tentang Perubahan Kedua atas Permendag No. 80/2014 tentang Minyak Goreng Wajib Kemasan.

Regulasi tersebut mewajibkan penerapan minyak goreng (migor) kemasan dimulai pada 1 April 2017. Namun, para produsen migor lagi-lagi meminta kelonggaran agar kebijakan itu ditunda. Pasalnya, mereka belum siap membuat pabrik kemasan untuk mengakomodasi peralihan konsumsi dari migor curah ke migor kemasan yang mencapai 3,65 juta ton.

Kementerian Perdagangan yang kala itu dipimpin oleh Enggartiasto Lukita pun menyanggupi permintaan para produsen. Tenggat transisi mandatori migor kemasan diberikan kepada produsen pada 1 Januari 2018 hingga 31 Desember 2019. Dengan demikian, kebijakan itu seharusnya sudah bisa diimplementasikan secara penuh mulai 1 Januari 2020.

Selanjutnya, rencana penerapan kewajiban penjualan migor kemasan pun diumumkan oleh Enggartiasto pada Agustus 2019. Saat itu, dia mengatakan migor curah akan ditarik dari pasar, termasuk pasar tradisional.

Akan tetapi, rencana penarikan migor curah dari pasar tersebut akhirnya direvisi lagi oleh Enggartiasto seiring dengan meningkatnya protes dari berbagai kalangan, termasuk pedagang di pasar tradisional. Dia mengatakan migor curah tetap boleh dijual di pasar, tetapi para produsen migor harus sudah bisa memenuhi kebutuhan migor kemasan mulai 1 Januari 2020.

Para produsen migor pun mengaku siap meng-implementasikan kebijakan itu. Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) menyatakan para produsen telah menyiapkan alat pengemas yang akan didistribusikan di seluruh pasar di Indonesia.

GIMNI memprediksikan kebijakan wajib penjualan migor dalam kemasan secara penuh mulai 1 Januari 2020 akan menambah permintaan terhadap produk migor kemasan hingga 840.000 ton mulai tahun depan. Angka tersebut diperoleh dari 20% kebutuhan minyak goreng curah pada 2020 yang mencapai 4,2 juta ton.

Akan tetapi, rencana penerapan kebijakan tersebut lagi-lagi tertunda. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Perdagangan No. 2/2019 tentang Pelaksanaan Kewajiban Minyak Goreng Dalam Kemasan, pemerintah kembali memberikan waktu transisi selama setahun, terhitung mulai dari 1 Januari 2020-31 Desember 2020. Surat tersebut ditandatangani oleh Menteri Perdagangan Agus Suparmanto pada 19 Desember 2019.

Selain itu, selama masa transisi migor curah juga masih diperbolehkan dijual di pasar. Pada saat bersamaan, para produsen diminta segera menjual migor kemasan sesuai dengan harga eceran tertinggi Rp 11.000/ liter. “Kami memberikan waktu transisi kepada produsen agar mereka benar-benar siap menerapkan kebijakan tersebut,” ujar Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Suhanto, Senin (6/1).

Alhasil, dapat disimpulkan kebijakan tersebut baru dapat diimplementasikan secara penuh pada 2021 mendatang.

BUTUH WAKTU

Direktur Eksekutif GIMNI Sahat Sinaga mengakui pengusaha kembali meminta masa transisi karena para produsen butuh waktu untuk mendistribusikan alat pengemas sederhana ke seluruh Indonesia. “Kami dari produsen juga sudah mulai mengurangi pasokan minyak goreng dalam bentuk curah mulai awal tahun ini. Kami juga akan segera mendata dan mendistribusikan kebutuhan mesin pengemas sederhana di tingkat pengecer di seluruh Indonesia,” katanya.

Di sisi lain, Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Seluruh Indonesia Abdullah Mansuri mengatakan hingga saat ini dia belum mendapatkan informasi bahwa mesin pengemas sudah tersedia di pasar tradisional.

Menurutnya, para pedagang di pasar telanjur cemas mengenai ketidakpastian pasokan minyak goreng pascamunculnya kembali rencana penerapan penjualan minyak goreng wajib kemasan. “Kami butuh kepastian, kapan kebijakan tersebut dilakukan secara penuh.”

Konsistensi pemerintah dan produsen dalam mengimplementasikan kewajiban migor kemasan diperlukan. Terus tertundanya pelaksanaan kebijakan tersebut menjadi tanda pemerintah dan produsen sejatinya tidak benar-benar siap mengimplementasikan mandatori itu.

Sumber: Bisnis Indonesia

,

Hadiah Tahun Baru dari India bagi Pebisnis Sawit

India resmi menurunkan bea masuk minyak sawit mentah atau crude Palm Oil (CPO) dan produk olahannya asal negara-negara ASEAN. Menurut kantor berita Reuters, bea masuk CPO diturunkan dari 40% menjadi 37,5%. Sementara bea masuk produk olahan CPO turun menjadi 45% dari sebelumnya 50%.

Penurunan tarif bea masuk CPO ini bak kado tahun baru bagi produsen CPO dan produk turunan CPO dalam negeri. Penurunan tarif bea masuk CPO dan turunannya itu diyakini bisa memacu ekspor CPO dari Indonesia.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (Gimni) Sahat Sinaga memproyeksikan, total ekspor minyak sawit dan turunannya ke India tahun 2020 bisa naik 3,5%-4% dari volume ekspor di tahun 2019. Kenaikan volume ekspor ini terutama berasal dari ekspor produk hilir sawit yang naik 5% dibanding dengan 2019. “Peningkatan ekspor untuk produk hilir saja,” terang Sahat kepada KONTAN, Kamis (2/1).

Namun Sahat menilai, pebisnis sawit tak bisa mengoptimalkan pendapatan dari peluang penurunan bea masuk CPO dari India. Sebab, Indonesia menerapkan pungutan ekspor sawit saat harga sawit di atas US$ 700 per ton.

Sebagai catatan, ekspor produk sawit dan turunannya ke India turun sejak tahun 2018. Penurunan ekspor itu akibat India mengenakan tarif bea masuk lebih tinggi terhadap CPO Indonesia dibanding dengan CPO dari Malaysia yang mendapatkan tarif bea masuk lebih rendah 5%.

Sahat melihat saat ini India ingin mengamankan pasokan minyak sawit di dalam negeri dengan menurunkan bea masuk. Pasalnya, volume perdagangan minyak sawit di pasar global kian ketat di 2020.

Gelagat ini akan semakin terlihat dengan mulai melonjaknya harga minyak sawit di pasar global, sehingga semua negara ingin mengamankan pasokan untuk kebutuhan negara mereka. “Dengan bea masuk yang tinggi, harga minyak goreng di India akan mahal juga,” tutur Sahat.

Faktor B30

Langkah India ini baru diambil setelah melihat Indonesia melaksanakan program biodiesel 30% (B30) di 2020. Akibatnya, untuk memenuhi kebutuhan B30, Indonesia akan mengurangi volume ekspor terutama dalam bentuk CPO. Penerapan B30 akan menaikkan kebutuhan sawit Indonesia sebesar 3 juta ton per tahun.

Sahat menilai, India jeli membaca proyeksi pasar CPO, sehingga menurunkan bea masuk produk turunan sawit. “Refined, bleaclied, and deodorized (RBD) olein diturunkan dari 50% menjadi 45% dengan tujuan agar bersaing dengan Uni Eropa untuk mendapatkan sawit,” kata Sahat.

Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kementerian Menko Ekonomi Musdalifah Machmud melihat penurunan bea masuk produk minyak sawit oleh India ini akan memberi rangsangan bagi importir minyak sawit di India untuk memilih CPO dan produk turunannya. Musdal- ifah berharap, permintaan CPO dan turunannya di negara tersebut semakin tinggi seiring penurunan tarif bpa masuk. Pada gilirannya, beleid tersebut akan menaikkan harga CPO di pasar global.

Apalagi, permintaan CPO semakin naik dengan adanya program B30. Meskipun kelonggaran tarif di India akan mendorong ekspor, Musdal-ifah melihat ke depan permintaan makin besar.

 

Sumber: Harian Kontan

,

India Turunkan Bea Masuk Kelapa Sawit

Mulai Rabu (1/1/2020), Pemerintah India menurunkan bea masuk impor minyak kelapa sawit mentah atau CPO beserta produk olahannya dari negara-negara anggota ASEAN, termasuk Indonesia.

Pelaku industri kelapa sawit menilai, penurunan bea masuk itu dipengaruhi oleh kebijakan campuran bahan bakar biodiesel sebanyak 30 persen pada solar murni atau B-30 yang diterapkan Pemerintah Indonesia mulai 1 Januari 2020.

Mengutip Reuters dan surat edaran dari The Solvent Extractors Association of India, Pemerintah India menurunkan bea masuk impor CPO dari 40 persen menjadi 37,5 persen. Adapun bea masuk impor produk olahannya diturunkan dari 50 persen menjadi 45 persen.

Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesi:! (Gapki) Kanya Lakshmi Sidarta menilai, India sangat sensitif dengan pergerakan volume suplai CPO, salah satunya dari Indonesia “India tampak khawatir suplai Indonesia akan berkurang dengan adanya kebijakan biodiesel Indonesia, mulai dari B-30,” katanya saat dihubungi dari Jakarta, Rabu (1/1).

Penerapan B-30 diperkirakan membutuhkan biodiesel berbahan baku minyak kelapa sawit (fatty acid methyl es-fer/FAME) sebanyak 9 juta kiloliter dalam setahun. Dampaknya, kebutuhan CPO untuk memproduksi FAME tersebut sekitar 10 juta ton (Kompas, 13/6/2019).

Sorotan global

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga berpendapat, konsistensi pemerintah dalam mengimplementasikan program B-30 ter- bukti dapat menjadi sorotan pasar global. Menurut dia, India mempertimbangkan program B-30 tersebut.

Selain itu, Indonesia juga tengah menjalankan moratorium lahan perkebunan kelapa sawit sesuai dengan mandat Instruksi Presiden Gnpres) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit dan Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit. Kebijakan ini menimbulkan sentimen penurunan volume produksi sawit.

Kebijakan India dapat memengaruhi pasar internasional. Menurut Ketua Umum Dewan Minyak Sawit Indonesia Derom Bangun, kebijakan tersebut dapat memperbaiki harga CPO dan turunannya di pasar global.

Dampaknya juga positif bagi petani kelapa sawit nasional. “Apalagi, saat ini produksi ke- lapa sawit di Indonesia dan Malaysia memasuki musim panen rendah,” ujar Derom.

Direktur Eksekutif Gapki Mukti Sardjono berpendapat, kebijakan India jadi sinyal positif bagi ekspor CPO dan produk olahannya dari Indonesia. Saat ini India menempati posisi ketiga negara tujuan ekspor produk kelapa sawit nasional.

Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Musdhalifah Machmud menyambut positif kebijakan India itu. Dia berharap hal itu mendongkrak ekspor produk kelapa sawit ke India.

Badan Pusat Statistik mendata, sepanjang Januari-Oktober 2019, nilai ekspor CPO Indonesia ke India mencapai 1,43 miliar dollar Amerika Serikat. Angka ini lebih rendah 17,86 persen dibandingkan nilai ekspor pada Januari-Oktober 2018.

 

Sumber: Kompas

,

Harga Tak Banyak Berubah

 

Kendati India menurunkan kembali bea masuk minyak kelapa sawit mentah dan turunannya pada tahun ini, kinerja ekspor dan pergerakan harga komoditas tersebut di pasar global diperkirakan belum berubah signifikan.

Seperti dikutip dari Reuters, Rabu (1/1) Pemerintah India memutuskan untuk menurunkan bea masuk minyak kelapa sawit mentah [crude palm oil/CFO) pada tahun ini menjadi 37,50% dari 40% pada 31 Desember 2019.

Sementara itu, bea masuk untuk produk olahan atau turunan CPO, diturunkan dari 50% menjadi 45%.

Pemerintah India menyebutkan bahwa kebijakan itu diambil lantaran adanya permintaan dari pemasok komoditas tersebut, baik dari dalam maupun luar negeri, untuk menurunkan bea masuk CPO serta produk turunannya.

Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Kanya Lakhsmi mengatakan bahwa penurunan bea masuk CPO dan produk turunannya oleh India akan menjadi tambahan sentimen positif bagi industri tersebut di Indonesia.

Terlebih, mulai tahun ini, pemerintah telah menerapkan mandatori biodiesel B30, yang akan membantu menyerap produksi CPO domestik.

Menurutnya, hal itu akan memberi kepastian permintaan produk CPO, baik secara global maupun internasional.

Namun, dia menilai volume ekspor CPO dan produk turunannya dari Indonesia ke India tidak akan mengalami lonjakan yang signifikan. Pasalnya, para produsen CPO dalam negeri akan lebih dulu memfokuskan diri memasok ke dalam negeri guna memenuhi kebutuhan biodiesel B30. Adapun, kebijakan biodiesel B30 diperkirakan menyerap 9,6 juta ton CPO dalam negeri.

“Kebijakan India ini memang memberikan sentimen positif bagi industri CPO. Namun, volume ekspor ke India perkiraan saya belum akan berubah banyak tahun ini. Para produsen kita akan menghitung dulu selisih harga jual domestik dengan net ekspor ke India. Produsen kita juga bakal lebih mengutamakan suplai ke dalam negeri karena B30 sudah jalan dan sifatnya mandatori,” kata Kanya ketika dihubungi Bisnis, Rabu (1/1).

Dia juga memperkirakan harga CPO di pasar global cenderung bergerak stabil di level saat ini, yakni di kisaran US$800/ton.

Menurutnya, apabila harga CPO di pasar global mengalami kenaikan maka kenaikan tersebut akan cenderung bergerak secara lambat.

Pasalnya, Kanya menilai apabila harga CPO bergerak terlalu tinggi, hal itu akan menjadi bumerang bagi permintaan komoditas tersebut di pasar global.

Dia mengatakan bahwa dengan terus terkereknya harga CPO di pasar global, maka gap harga antara CPO dan minyak nabati lain seperti minyak kedelai dan biji rapa akan makin menipis.

Kondisi tersebut, lanjutnya, akan membuat para konsumen CPO berpeluang mengalihkan konsumsinya ke minyak nabati lain. Terlebih, CPO masih menjadi komoditas yang paling sering diserang oleh isu-isu lingkungan hidup.

Di sisi lain, dia menilai kebijakan tarif India tersebut menunjukkan bahwa negara tersebut mulai mencari cara agar suplai CPO dan produk turunannya ke pasar domestiknya. Pasalnya, India khawatir pasokan impor CPO dan produk turunannya turun drastis, lantaran Indonesia sudah mulai menerapkan mandatori biodiesel B30 dan Malaysia segera menerapkan kebijakan biodiesel BIO.

“Bagaimana pun juga, kebijakan India ini memberi kepastian terhadap permintaan CPO yang kita produksi. Di sisi lain, harga secara global akan cenderung stabil dan tidak akan anjlok lagi.”

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga mengamini adanya kekhawatiran India terkait dengan terbatasnya pasokan CPO dari RI, lantaran Indonesia membeiiakukan B30. Langkah Indonesia direspons oleh India dengan memberi insentif dari bea masuk agar pasar India tetap menarik bagi produsen CPO.

“Permintaan CPO mereka dari Indonesia berkisar 5 juta ton per tahun. Kalau kita berlakukan mandatori biodiesel B30, pasokan untuk global akan turun. India tidak mau kondisi itu berdampak seretnya pasokan ke konsumen dalam negerinya.”

Sahat memperkirakan dengan adanya penurunan bea masuk oleh India, ekspor CPO dan produk turunannya dari Indonesia ke India hanya akan tumbuh 5,7 juta ton pada tahun ini. Volume itu naik dari proyeksi ekspor komoditas ke India yang mencapai 5,4 juta ton pada 2019.

 

Sumber: Bisnis Indonesia

,

Pengusaha Sawit Tetap Pede

Para pengusaha sawit meyakini pengenaan kembali pungutan ekspor untuk produk minyak sawit mentah dan turunannya-mulai 1 Januari 2020-tidak akan terlalu berpengaruh terhadap harga komoditas tersebut.

Pemerintah memastikan pungutan ekspor produk minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan turunannya efektif berlaku per 1 Januari 2020 bersamaan dengan kebijakan biodiesel B30 atau bauran minyak sawit dalam solar 30%.

Sekjen Gabungan Pengusaha Kelapa sawit Indonesia (Gapki) Kanya Lakhsmi mengakui potensi koreksi harga CPO global pada tahun depan, setelah Indonesia memberlakukan kembali pungutan ekspor. Namun, dia percaya diri penurunan tidak akan signifikan lantaran terdapat sentimen lain yang lebih memengaruhi pergerakan harga.

“Harga CPO turun setelah diberlakukan pungutan ekspor hampir pasti terjadi. Namun, besar atau kecilnya, belum bisa dilihat. Apabila terjadi penurunan harga lebih karena efek psikologis dan tidak besar dampaknya,” katanya ketika dihubungi Bisnis, Rabu (25/12).

Menurutnya, faktor terbesar yang akan memengaruhi penurunan harga adalah perubahan permintaan dari negara pengimpor utama, seperti India dan Uni Eropa.

Dia justru khawatir, penguatan harga CPO malah membuat pengimpor mengalihkan permintaan ke komoditas alternatif, seperti minyak kedelai. Pasalnya, harga minyak kedelai global masih tertekan lantaran perang dagang Amerika Serikat-China.

“Kami akan lihat terlebih dahulu titik ekuilibirumnya seperti apa. Dari situ, kami bisa mengukur kebijakan apa selanjutnya yang perlu dilakukan oleh Indonesia,” katanya.

Kanya meyakini pemerintah akan meninjau ulang kebijakannya itu jika harga CPO global menurun akibat diberlakukannya kembali pungutan ekspor. Senada, Ketua Umum Dewan Minyak sawit Indonesia Derom Bangun meyakini harga CPO global akan bertahan di level yang tinggi.

Dia memperkirakan, harga CPO global tidak akan turun lebih dalam dari US$700/ton. “Harga CPO akan lebih terpengaruh oleh perubahan permintaan global, terutama dari negara pengimpor utama,” jelasnya.

MANFAAT PUNGUTAN

Derom menjelaskan apabila pungutan ekspor diberlakukan 100%, sesuai dengan kondisi harga CPO global saat ini, harga TBS di petard dan perusahaan akan turun US$10 per ton atau kira-kira Rpl40 per kilogramnya. “Namun, petard dan perusahaan memahami pungutan ekspor memang seharusnya kembali diberlakukan. Sebab manfaat dari pungutan ekspor pada akhirnya akan kembali ke mereka.”

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga mengatakan, tidak ada alasan lagi bagi pemerintah untuk menetapkan pungutan ekspor US$0/ton di tengah tren kenaikan harga. “Kebijakan ini diperlukan agar tercipta keadilan bagi pengusaha yang memproduksi produk olahan CPO dengan yang hanya menjual atau mengekspor dalam bentuk mentah,” katanya.

Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kemenko Perekonomian Musdhalifah Mahmud memastikan pungutan ekspor CPO dan produk turunannya akan kembali diberlakukan mulai

1 Januari 2020. Kebijakan itu tertuang dalam PMK No.136/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas PMK No. 81/2019 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa sawit Pada Kementerian Keuangan.

Adapun, berdasarkan data bursa Rotterdam, harga CIF CPO sepanjang Desember bergerak pada level US$725/ton-US$820/ton. Bahkan, pada penutupan bursa, Jumat (20/12), harga CPO menyentuh US$820/ton atau tertinggi sepanjang tahun ini.

Sepanjang tahun ini, harga CPO di Bursa Rotterdam sudah naik 58,25 % ke level US$820 per ton, mendekati level tertinggi dalam 5 tahun terakhir pada 16 Januari 2017 sebesar US$847,50 per ton. Adapun, level terendah harga CPO tercatat pada 16 Januari 2018 seharga US$400 per ton. Dari titik terendah itu, harga CPO saat ini sudah naik 103,75%.

Direktur PT Garuda Berjangka Ibrahim pun mengatakan, pungutan ekspor CPO tak akan membalikan arah pergerakan CPO menjadi bearish.

Fokus pasar, imbuhnya, masih akan tertuju pada kekhawatiran terkait dengan gangguan pasokan di produsen CPO terbesar, seperti Indonesia dan Malaysia. Apalagi, tambahnya, Presiden Joko Widodo berencana untuk meningkatkan rasio pencampuran hingga 40% atau (B40, hingga target untuk mencapai B50 pada 2021.

“Pernyataan Presiden sangat kuat, sehingga akan menjadi sentimen yang sangat positif bagi harga CPO meskipun kampanye hitam dari Uni Eropa masih bergulir.”

 

Sumber: Bisnis Indonesia

,

Industri Migor Berharap Tahun 2020 Produk Kemasan Dijalankan

Konsumen membeli minyak goreng kemasan di minimarket Tangerang Selatan, Jumat (6/4). Kementerian Perdagangan mewajibkan produsen minyak goreng menjual minyak goreng kemasan sederhana dengan harga Rp 6500, Rp 10.500 dan Rp 11.000./pho KONTAN/Carolus Agus Waluyo/06/04/2018.

Tahun 2020 sudah didepan mata. Pelaku industri minyak goreng (migor) yang tergabung dalam Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) berharap kewajiban migor dalam bentuk kemasan bisa dijalankan.

Dalam persaingan minyak nabati dunia, faktor keberlanjutan dan kesehatan menjadi sorotan dan berdampak langsung terhadap penyerapan pasar. Isu kebijakan terhadap minyak berbasis GMO dan larangan pada makanan trans-lemak, berdampak pada peralihan pilihan konsumen dari minyak kedelai dan minyak bunga matahari ke minyak Kelapa Sawit sebagai bahan baku dalam makanan.

“Artinya tudingan tanaman Kelapa Sawit menjadi penyebab deforestasi, emisi gas rumah kaca, pekerja anak, eksploitasi masyarakat dan pemicu konflik lahan harus ditanggapi dengan menunjukkan.praktik-praktik keberlanjutan oleh para pelaku usaha dan petani mitranya,” tegas Bernard Riedo, Ketua Umum GIMNI.

Ini\’ penting, sebab menurut Bernard keberlanjutan dalam industri kelapa sawit, harusdimulai dari hulu ke hilir. Proses penanaman, termasuk penggunaan bibit sawit berkualitas, budidaya, panen hingga proses pengiriman ke pabrik minyak ke- lapa sawit harus mampu menunjukkan bahwa keberlanjutan menjadi bagian integral bagi perusahaan.

“Jadi keberlanjutan menjadi faktor penentu dalam keberhasilan perdagangan minyak Kelapa Sawit Indonesia di pasar internasional,” tegas Bernard.

Atas dasar itulah, Bernard menegaskan bahwa pihaknya mendorong seluruh anggota GIMNI untuk menjadi role-model dalam praktik-praktik pengelolaan dan pengolahan Kelapa Sawit berkelanjutan. Sebab perkebunan Kelapa Sawit memberikan kesejahteraan bagi petani.

Kemudian, tidak melakukan penanaman baru di gambut, pengembangan kapasitas terhadap petani agar dapat mengelola kebun sawit secara berkelanjutan dan menggalakkan program pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat.

Hal-hal tersebut selain memberi manfaat bagi lingkungan dan masyarakat perusahaan juga akan dapat merasakan manfaatnya, seperti akses pasar global, peluang bisnis komersial, reputasi atas perusahaan dan merek dagang di mata konsumen.

Sementara itu, Sahat Sinaga, Direktur Eksekutif Gi-mni menambahkan bahwa program migor kemasan adalah momen besar bagi republik untuk mengubah kebiasaan masyarakat, yang biasanya pakai curah untuk beralih lebih besar.

“Jika tanggal 1 januari 2020 dimulai, seharusnya Presiden (Jokowi) launching program ini. Dengan pakai migor kemasan maka biaya kesehatan (BPJS) dapat ditekan,” harap Sahat

Sebab, Sahat mengakui bahwa masyarakat marak terjadi pemakaian minyak jelantah yang tidak diketahui asal usulnya. Apalagi pemerintah belum punya aturan mengenai minyak jelantah yang berbahaya bagi kesehatan.

Itu sebabnya, Sahat meminta program minyak kemasan un tuk dijalankan awal tahun depan. Tidak lagi ditunda atau diundur waktunya.

Seperti diketahui bahwa peredaran migor curah di pasar retail mencapai 3,35 juta ton atau ekuivalen 3,38 miliar liter pada 2019. Jika program kemasan berjalan, maka\’ butuh 10,71 miliar kantong plastik apabila dibungkus produsen migor. Ini artinya dibutuhkan 1.558 filling machine dengan kecepatan 800 pack/jam.

Mendengar fakta terse- but, Enggartiasto Lukita, Menteri Perdagangan RI Periode 2016-2019 menyarankan kalangan industri aktif mempromosikan penggunaan minyak goreng kemasan. Tujuannya, masyarakat memahami pemakaian kemasan ini bermanfaat bagi kesehatan mereka, tidak sebatas kepentingan pemerintah atau pelaku usaha.”Kalangan pelaku industri dapat melibatkan perguruan tinggi dan stake-holderlainnya, sehingga minyak goreng kemasan dapat diterima dengan baik,” ucap Enggartiasto, atau biasa disapa Enggar

Akan tetapi, Enggar mengingatkan untuk menjual minyak goreng kepada konsumen dalam bentuk kemasan harus memenuhi ketentuan yang berlaku. Harapannya awal tahun 2020 tidak ada lagi minyak goreng dalam bentukcurah.

“Pada Januari 2020 nanti tidak ada lagi minyak goreng curah sampai ke desa, sampai ke pelosok hingga ke pasar-pasar,” ujar Enggar. Seperti diketahui penerapan migor kemasan dijalankan berdasarkan Per-mendag Nomor 09/2019.

Atasdasaritul ah, Enggar juga berharap produsen migor kemasan bisa meningkatkan mutu dan keamanan pangan yang dikonsumsi, salah satunya melalui program pengalihan minyak goreng curah ke minyak goreng kemasan.

Sebab untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri tidaklah main-maian, atau bisa mencapai 5,1 juta ton. Adapun sisanya untuk kebutuhan pasar luar negeri.

“Dari kebutuhan dalam negeri hampir 50 persen masih dikonsumsi dalam bentuk minyak goreng curah yang belum terjamin kebersihannya, baik dari sisi produksi maupun sisi distribusi,” kata Enggar.

Disisi Iain, menurut Enggar,kebijakanwajibkemas minyak goreng merupakan bagian dari program strategis pemerirttah yaitu program peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Sehingga Kebijakan tersebut untuk mendorong masyarakat agar mengonsumsi minyak goreng kemasan karena lebih terjamin mutu dan keamanannya. Program ini telah dilakukan sejak 2014 melalui penerbitan kebijakan minyak goreng kemasan yang mulai diberlakukan pada 1 April 2017.

Namun, implementasi kebijakan ditunda dikarenakan belum siapnya produsen minyak goreng perluas unit pengemasan industri pengemasan di daerah.”Sejalan dengan penerapan SNI Wajib Minyak Goreng, kebijakan wajib kemas minyak goreng akan diberlakukan pada 1 Januari 2020 tanpa ada masa transisi,” tutur Enggar.

 

Sumber: Harian Ekonomi Neraca

,

GIMNI Desak Pemerintah Implementasikan Minyak Goreng Wajib Kemasan Mulai Januari 2020

 

JAKARTA, Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) mendesak pemerintah menjalankan kewajiban minyak goreng kemasan mulai Januari  2020. Hal ini sesuai dengan mandat Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 09/2019 bahwa minyak goreng kemasan harus dimulai per 1 Januari 2020.

Ketua Umum GIMNI Bernard Riedo mengatakan, industri yang tergabung dalam GIMNI mendukung kebijakan minyak goreng wajib kemasan mulai awal tahun depan.

“Kami ikut arahan pemerintah namun dan tetap mendukung kebijakan minyak goreng kemasan yang higienis,” ujar Bernard Riedo dalam Seminar Minyak Goreng Kemasan Sederhana Halal dan Higienis, Kamis (21/11).

Hadir dalam seminar ini antara lain Enggartiasto Lukita, Menteri Perdagangan periode 2016-2019, Sahat Sinaga, Direktur Eksekutif GIMNI, MP Tumanggor, Ketua Umum APROBI, Kanya Lakshmi, Sekjen GAPKI, dan Suhanto, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag.

Dalam kesempatan tersebut, Sahat mengapresiasi kerja Enggartiasto selama menjabat Menteri Perdagangan karena dapat mewujudkan program menyak goreng kemasan ini.

“Saya sudah (ikuti) lima menteri, tetapi minyak goreng kemasan tidak berjalan. Barulah di era Pak Enggar minyak goreng kemasan bisa dijalankan,” tutur Sahat.

Menurut Sahat, program minyak goreng kemasan merupakan momen besar bagi Indonesia untuk mengubah kebiasaan masyarakat, yang biasanya pakai curah untuk beralih lebih besar.

“Jika tanggal 1 Januari 2020 dimulai, seharusnya Presiden (Jokowi) launching program ini. Dengan memakai minyak goreng kemasan maka biaya kesehatan (BPJS) dapat ditekan. Saran saya, program minyak goreng kemasan serius dibicarakan di kabinet sekarang,” pintanya.

Ia melanjutkan, di masyarakat marak terjadi pemakaian minyak jelantah yang tidak diketahui asal usulnya.  Apalagi pemerintah belum punya aturan mengenai minyak jelantah yang berbahaya bagi kesehatan.

Itu sebabnya, Sahat meminta program minyak kemasan dijalankan awal tahun depan. Tidak lagi ditunda atau diundur waktunya. Penjualan minyak goreng curah di pasar retail mencapai 3,35 juta ton atau ekuivalen 3,38 miliar liter pada 2019.

Jika program kemasan berjalan, maka butuh 10,71 miliar kantong plastik apabila dibungkus produsen migor. Ini artinya dibutuhkan 1.558 filling machine dengan kecepatan 800 pack/jam.

Dalam kesempatan itu, Enggartiasto menyarankan kalangan industri aktif mempromosikan penggunaan minyak goreng kemasan. Tujuannya, masyarakat memahami pemakaian kemasan ini bermanfaat bagi kesehatan mereka, tidak sebatas kepentingan pemerintah atau pelaku usaha.

“Kalangan pelaku industri dapat melibatkan perguruan tinggi dan stakeholder lainnya, sehingga minyak goreng kemasan dapat diterima dengan baik,” ucapnya.

Sahat mengusulkan pemerintah mengoptimalkan merek Minyakkita yang sudah berjalan baik selama setahun terakhir ini. Produk Minyakkita dapat ditopang penghapusan PPn selama 12 bulan sehingga harga dapat bersaing dengan migor curah.

Sumber: Kontan.co.id

 

,

GIMNI: Jika Sawit Diganti Minyak Nabati, Negara Terbebani Impor

Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) menyayangkan himbauan Kementerian Kesehatan RI untuk mengganti minyak goreng sawit/kelapa dengan minyak nabati lain seperti zaitun, olive oil, dan sunflower, dalam upaya pengendalian hipertensi. Dampak dari himbauan ini adalah impor minyak nabati Indonesia bisa naik sehingga membebani devisa negara.

“Penggunaan minyak nabati lainnya seperti zaitun dan sunflower, maka negara harus impor. Karena tidak diproduksi dalam negeri. Sementara minyak sawit buatan Indonesia sendiri,” ujar Bernard Riedo, Ketua Umum GIMNI, Kamis ( 17 Oktober 2019).

Dari penelusuran redaksi bahwa informasi flyer merujuk kepada Buku Pedoman Pengendalian Hipertensi terbitan tahun 2015. Buku ini diterbitkan Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Direktorat Penyakit Tidak Menular.

Ia mengatakan masing-masing minyak nabati mempunyai karakteristik penggunaan yang berbeda satu sama lain. Sehingga tidak tetap disebutkan faktor hipertensi salah satu karena minyak kelapa sawit.

Yang sangat disayangkan, kata Bernard, di saat pemerintah aktif melawan kampanye negatif sawit di luar negeri. Akan tetapi, flyer Kemenkes ini bersifat kontraproduktif. “Malahan dari dalam negeri ada himbauan (Kemenkes) yang tidak sejalan dengan arahan dari pemerintah,” ujar Bernard.

Dalam catatan GIMNI, konsumsi CPO untuk oleofood termasuk minyak goreng diperkirakan 10,072 juta ton. Sementara itu data BPS mencatayt sepanjang Januari-Mei 2019, Indonesia mengimpor sebanyak 61.861 ton minyak goreng dengan nilai US$43,03 juta.

Menyikapi persoalan ini, GIMNI beserta asosiasi sawit lainnya akan mengajukan surat protes kepada Kementerian Kesehatan RI. “Kami akan kirimkan surat kepada Kemenkes bersama asosiasi sawit lainnya,” jelas Bernard.

GIMNI berharap Kementrian Kesehatan RI dapat menjadi bagian untuk bersama-sama melakukan sosialisasi perihal minyak sawit dan manfaatnya bagi kesehatan seluruh masyarakat Indonesia.

 

Sumber: Sawitindonesia.com

,

Manufaktur dalam Tekanan

 

Sejumlah tantangan baik dari internal maupun eksternal sepanjang 2015-2019 membuat kinerja manufaktur dalam 5 tahun terakhir belum dapat berlari kencang.

Beberapa indikatornya terlihat dari kontribusi sektor manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) yang masih stagnan di kisaran 20%.

Kontribusi manufaktur terhadap PDB belum mampu beranjak ke level 21 % dalam 5 tahun terakhir, bahkan tak dapat melampaui kinerja pada 2014.

Tantangan eksternal datang dari pasar global yang cenderung melemah. Hal itu dapat dilihat dari kinerja ekspor industri pengolahan nonmigas, yang berfluktuasi.

Ekspor produk olahan nonmigas pada 2014 tumbuh 3,8%, pada 2015 turun 9,11 %, kemudian naik 1,07% pada 2016. Pertumbuhan ekspor produk olahan nonmigas naik signifikan pada 2017, yaitu sebesar 13,14% secara tahunan (year-on-year/yoy), kemudian naik 3,86% pada 2018. Namun, kinerja ekspor produk olahan kembali turun 3,89% sepanjang Januari-September 2019.

Pelemahan permintaan di pasar ekspor menjadi salah satu penyebab stagnasi pertumbuhan kinerja manufaktur di Tanah Air.

Indikator lain, yaitu purchasing manufacturing index (PMI) juga bertahan di kisaran 48-51. PMI merupakan indikator ekonomi berdasarkan survei terhadap manajer pembelian di berbagai sektor.

Selain itu, pertumbuhan produksi manufaktur juga bertahan di kisaran 4% selama 5 tahun terakhir.

Kinerja industri otomotif juga pasang surut dalam 5 tahun terakhir. Sempat mencatatkan penurunan kinerja pada 2015, mulai 2016 industri otomotif terus tumbuh dari sisi penjualan maupun produksi hingga mencapai pertumbuhan terbaik pada 2018. Namun, pada tahun ini industri otomotif menghadapi tantangan berat akibat kondisi global dan domestik yang cenderung lesu. Kinerja penjualan dan produksi penurunan. Kinerja ekspor juga tertekan hingga Agustus 2019.

Kondisi manufaktur yang tidak menggembirakan itu, mendorong pemerintah untuk mengucurkan insentif fiskal.

Sejumlah insentif itu seperti keringanan dan pembebasan pajak (fax allowance dan fax holiday) pada 2018 untuk menggenjot investasi manufaktur.

Sayangnya, efek yang diharapkan tidak tecermin dari berbagai indikator kinerja manufaktur, akibat sulitnya pelaku usaha mengakses kebijakan insentif tersebut.

Setali tiga uang, tren penanaman modal asing (PMA) dan total investasi pada 9 bulan pertama 2018 juga menunjukkan penurunan. Grafik penanaman modal dalam negeri (PMDN) bahkan pernah lebih tinggi dari PMA pada kuartal III/2018.

Data BKPM memperlihatkan realisasi investasi pada 2017 dan 2018 berturut-turut tumbuh negatif.

Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Ramdani menuturkan melandainya investasi asing yang masuk, salah satunya disebabkan oleh ketidakpastian perekonomian global. “Insentif untuk investasi di [industri] bahan baku itu perlu dipikirkan untuk jangka panjang. In- dustrialisasi ini belum jalan. Sebagai catatan, lebih dari 70% bahan baku masih diimpor, tetapi bukan berarti ekspor berhenti. Ini saling berkaitan [dengan insentif fiskal]. Jadi, tidak bisa dibilang insentif [fiskal] itu tidak penting, ada manfaatnya,” katanya kepada Bisnis, belum lama ini.

KURANG TEPAT

Sekjen Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen (APSyFI) Redma Wirawasta menjelaskan momentum dalam penerbitan insentif fiskal selama ini kurang tepat. Pasalnya, ketidakpastian pasar di dalam negeri lebih tinggi daripada dampak dari insentif yang diberikan.

Selain itu, Redma menyampaikan minimnya kepercayaan pemerintah terhadap investor yang menggunakan fasilitas tersebut juga menjadi salah satu penyebab minimnya pelaku usaha yang menggunakan fax allowance dan fax holiday. “Dikasih insentif banyak, tetapi tidak bisa jual [hasil produksi] ya percuma juga,” katanya.

Redma menuturkan lamanya proses pengajuan insentif tersebut disebabkan oleh verifikasi ulang rekomendasi dari Kementerian Perindustrian oleh Kementerian Keuangan.

Redma mengutarakan salah satu insentif yang cukup efektif sejak 2014 adalah bantuan restrukturisasi permesinan. Walaupun nilai investasi yang dikucurkan tidak terlalu besar, hasil dari restrukturisasi tersebut dapat memacu investasi terbukti produktivitasnya meningkat. Namun, insentif tersebut terhenti pada 2016.

Adapun, Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga menambahkan insentif yang diberikan pemerintah belum secara spesifik menyelesaikan masalah utama industri minyak nabati yakni pengembangan industri antara.

Selain itu, menurutnya, sebagian besar pelaku industri minyak nabati tidak memanfaatkan insentif tersebut karena harus melalui audit.

“Apalagi ada tumpang tindih kebijakan tata guna dan tata kawasan untuk industri kelapa sawit, termasuk aturan limbah dan regulasi. Ini yang perlu dibereskan pemerintah.”

Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia Adhi S. Lukman menilai persyaratan pengajuan insentif fiskal yang diberikan selama ini terlalu ruwet.

“Anggota kami yang sudah mengajukan insentif belum bisa diberikan. Di negara lain mereka punya [sistem] check list. Yang sudah clear tidak perlu mengajukan lagi dan dikaji lagi,” katanya.

Sementara itu, Ekonom Universitas Indonesia Faisal Basri mengatakan tata cara penyelesaian masalah dalam industri tidak bisa disamaratakan. Salah satu hal yang disoroti Faisal adalah masalah pasokan tenaga kerja. Menurutnya, pemerintah harus memeriksa kebutuhan tenaga kerja di masing-masing sektor manufaktur. Selain itu, Faisal menilai generasi saat ini tidak lagi memandang pekerjaan di bidang manufaktur sebagai sektor yang patut dilirik.

“Jadi, pekerja industri tidak ada yang kaya, buat apa [kerja] di industri, lebih baik dagang. Jadi, saya berharap [pemerintah] tidak salah diagnosis, nanti dapat muncul ekses [masalah baru],” katanya.

Direktur Penelitian Center of Reform on Economics Indonesia Mohammad Faisal menjelaskan rerata kinerja sektor manufaktur selama 5 tahun Jokowi hanya 4 % dengan disokong oleh pasar dalam negeri. Sejumlah sektor unggulan, terutama makanan dan minuman, masih menjadi daya penggerak industri nasional.

Ekspor produk unggulan di sektor padat karya, seperti tekstil dan alas kaki, juga cenderung stagnan. Hal yang sama juga terjadi di industri manufaktur berteknologi tinggi.

Wakil Ketua Umum Bidang Industri Kadin Indonesia Johnny Darmawan menambahkan beberapa tahun terakhir lembaga pembiayaan nampak lebih berhati-hati menjaga kualitas kredit dengan menaikkan uang muka.

Otoritas Jasa Keuangan baru merelaksasi kebijakan uang muka pada tahun ini pada saat kondisi ekonomi sedang tidak bagus.

Menurutnya, pernjualan kendaraan juga dipengaruhi oleh perekonomian global,

 

Sumber: Bisnis Indonesia