,

Ekspansi Pabrik Korindo Terhambat

Korindo Group berencana ekspansi produksi minyak sawit mentah [crude palm oil/CPO) untuk menjawab peningkatan permintaan pasar domestik. Namun, rencana tersebut terhambat kampanye negatif deforestasi.

Senior Manager Resources Management Division Korindo Luwy Leunufna mengatakan, perseroan belum dapat ekspansi untuk menangkap peluang peningkatan permintaan pasar sejalan dengan kebijakan mandatory B30 dan B50.

B30 adalah campuran biodiesel sebanyak 30% (B30) dalam bahan bakar minyak jenis Solar.

“Kami moratorium pembukaan kebun plasma, karena ada kampanye negatif deforestasi,” ujarnya katanya, Senin (9/9).

Sebenarnya, perseroan berencana membangun kebun plasma untuk memenuhi imbauan pemerintah agar perusahaan inti mengembangkan kebun plasma sebesar 20%. “Kalau kami bisa membangun 20% saja, itu ekuivalen 10%-15% dari total produksi CPO kami saat ini.”

Luwy berujar, lebih dari 90% dari total produksi CPO perseroan didistribusikan di pasar domestik. Menurutnya, pasar domestik masih lebih menjanjikan daripada pasar nontradisional seperti Oseania. Sementara itu, utilitas pabrik CPO perseroan masih di posisi 80% hingga semester 1/2019.

Luwy mengutarakan, kampanye negatif kepada perseroan membuat investasi baru ke daerah Papua tertahan. Bahkan, beberapa pelaku industri mempertimbangkan untuk merelokasi pabrik ke luar Papua.

“Itu yang kami sayangkan. Kami berharap besar dengan adanya kehadiran investor baru [di Papua]. Saya yakin, ketika Korindo hadir banyak perubahan yang terjadi [di Papua], apalagi kalau ada perusahaan [baru] lain [yang mendirikan pabrik di Papua],” katanya.

Ketua Umum Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga sebelumnya mengutarakan, jika green diesel yang menggunakan 30% minyak nabati (B30) lolos uji tes lapangan pada akhir kuartal HI/2019 dan digunakan pada 2020, PT Pertamina akan membutuhkan 9,5 juta ton minyak sawit untuk pembuatan fatty acid methyl ether (FAME) kelapa sawit pada tahun depan.

Adapun, pengembangan BBN biohidrokarbon dan bioavtur akan menyerap 1,2 juta ton minyak nabati.

Sementara itu, produksi minyak nabati pada 2020 diproyeksi 51,5 juta ton dengan komposisi kebutuhan industri hilir lokal 10 juta ton.

Adapun, ekspor diproyeksi mencapai 37,8 juta ton. Jika pemanfaatan minyak nabati untuk energi diterapkan, imbuhnya, proyeksi ekspor minyak nabati akan terkontrak sekitar 8 juta ton.

“Volume ekspor akan short. Makanya, kita tidak perlu sibuk dengan Eropa [yang hanya menyerap] 6,5 juta ton [minyak nabati]. Kalau mereka tidak mau [menyerap], kita akan pakai domestik,” ujarnya.

Oleh karena itu, Sahat menyampaikan, perlu adanya penanaman kembali pohon-pohon sawit yang produktivitasnya mengalami penurunan.

Hal tersebut lantaran kebutuhan minyak sawit yang terus meningkat, termasuk kebutuhan minyak sawit untuk industri hilir yang diproyeksi akan bertumbuh 38,61 % menjadi 14 juta ton pada 2025.

 

Sumber: Bisnis Indonesia

,

Smart Agricultur Solusi Industri Sawit-Perkebunan

Datacomm Cloud Business, penyedia layanan cloud terkemuka di Indonesia bersama dengan mitra, hari ini memperkenalkan solusi Digital Perkebunan Terintegrasi  SMART AGRICULTURE untuk Perkebunan pada umumnya dan perkebunan Kelapa Sawit dan Perkebunan Tebu pada khususnya.

Pertumbuhan bisnis Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia berkembang sangat cepat, sebab minyak sawit adalah industri terpenting di Indonesia yang menyumbang antara 1,5 – 2,5 persen dari produk domestik bruto (PDB) negara. Menurut Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) diperkirakan tahun depan akan terjadi kekurangan Minyak kelapa sawit hingga 2 juta ton, hal ini menjadi sebuah tantangan bagi Produsen Kelapa Sawit kedepannya.

Taufik Darwis, Managing Director dari AMS Teknologi mengatakan. “SMART AGRICULTURE dapat menyongsong Industry 4.0 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.”

Selain itu, beberapa tantangan yang dihadapi Produsen Kelapa Sawit saat ini adalah kurangnya produktivitas perkebunan akibat tingginya biaya pemeliharaan kebun, keamanan, pembibitan dan pupuk, serta tenaga kerja yang kurang efisien. Untuk memecahkan masalah kurangnya produktivitas Produsen Kelapa Sawit tersebut, aliansi ini menggabungkan beberapa modul untuk menjadi sebuah solusi lengkap bernama SMART AGRICULTURE.

“Solusi dari anak bangsa untuk mempercepat adopsi daripada Industry 4.0 bagi industri perkebunan,” adalah paparan dari Bayu Wedha, selaku Managing Director dari PT. Integrasia Utama

Solusi SMART AGRICULTURE merupakan kerja sama dalam bentuk aliansi partner yang melibatkan Datacomm Cloud Business, AMS Teknologi, Integrasia Utama, dan eKomoditi. Dalam aliansi ini, Datacomm menyediakan Pusat Data yang telah memperoleh sertifikat Rated-3 dan DCOS-4 TIA-942 dan bersertifikat ISO 27001, ISO 9001, dan ISO 20000.

Ferron Haryanto, selaku Chief Executive Officer dari PT. eKomoditi Solutions Indonesia memaparkan bahwa, “kami punya tanggung jawab untuk memodernisasi bisnis perkebunan kelapa sawit di Indonesia demi memastikan bahwa semua komoditi kelapa sawit milik Indonesia dapat bersaing dalam pasar global.”

“Kami berusaha membantu dalam meningkatkan kemakmuran para petani dengan membantu agar mereka bisa bekerja lebih efisien dan optimal melalui penggunaan teknologi yang tidak berat biaya dan lebih berkelanjutan,” berikut tambahan dari Sutedjo Tjahjadi, Managing Director dari Datacomm Cloud Business.

Berdasaran kondisi di atas maka aliansi partner ini memberikan integrasi solusinya yaitu :

  1. Komunikasi antara machine to machine yang menjadi kendala di perkebunan yang tidak ter-cover oleh jaringan GSM, kami sediakan solusi RPMA (random phase multiple access). Komunikasi ini untuk dapat memberikan data real time dari sensor yang ada di lapangan ke dalam sistem seperti sensor ketinggian muka air, sensor curah hujan dan arah angin dan sensor lainnya.
  2. Modul Pemantauan Aset Bergerak dan Stasioner bernama SIOPAS atau SIOPASPLUS,  aset dapat dipantau dan dimanfaatkan secara maksimal (optimalisasi aset)
  3. Modul Pemantauan dan Pelacakan pekerja bernama GEOHR yang meningkatkan efektivitas dan efisiensi karyawan yang bekerja di lapangan. Mengintegrasikan sistem absensi di kantor dengan sistem Portal Web yang terintegrasikan dengan absensi dan tracking karyawan menggunakan mobile phone disamping fungsi panic button untuk situasi genting karyawan di lapangan.
  4. Modul Management data Geospatial berikut engine development yang akan memungkinkan pihak perkebunan mempercepat pembangunan sistem informasi geospatial berbasis web yang juga mengintegrasikan data transaksi dari ERP system ke dalam data Geospatial (peta) bernama OSMAP.
  5. Modul Analisa tergabung dengan WebGIS dan MAP-GIS yang menyediakan analisa data berdasarkan citra satelit dalam 1 – 2 minggu, dengan resolusi tinggi 3 – 5 meter yang dikombinasikan dengan sensor di lapangan dan platform Artificial Intelligence untuk menyediakan data: Forecasting Panen dari Kebun, Pengelolaan Hama, Peringatan Kebakaran, Kesehatan Tanaman, Pengelolaan Air, Risiko Kebakaran, dan lain-lain bernama AGRISOURCE
  6. Modul yang dapat meningkatkan utilisasi transportasi, Keselamatan bekerja dan tentunya efisiensi di logistik  dan transport bernama OSLOG. Modul ini akan membantu operasional yang mencakup proses penjualan menerima pesanan, memantau pesanan, dan menyelesaikan pesanan. Data yang diberikan adalah performa penjualan, pengiriman tepat waktu, jarak waktu, key performance indicator (KPI) Pengemudi, dan lain-lain.
  7. Modul ERP untuk Perkebunan bernama EPCS-IPLAS. Memberi Pihak Perkebunan akses mudah ke informasi operasional utama untuk pengambilan keputusan dan membuat keputusan lebih jelas, lebih cepat, dan lebih mudah dengan ERP khusus perkebunan Modul Kegiatan Operasional Lapangan bernama EPCS. EPCS (electronic plantation control system) dikembangkan dalam perangkat android, membantu administrasi manual pekerjaan umum, panen, transportasi, dan sortasi pabrik untuk proses input dan pelaporan secara cepat, mengurangi kesalahan serta ketidaksesuaian karena telah dilengkapi dengan global positioning system (GPS) data dapat berupa gambar real di lapangan. EPCS akan mengurangi data ganda dan penggunaan laporan fisik.

SMART AGRICULTURE diharapkan dapat menjadi solusi lengkap dan terintegrasi antara Infrastrukur IT, Platform Aplikasi sampai ke pengelolaan data dan pemeliharaan sistem. Solusi ini tidak saja memberikan solusi end to end  pengelolaan kebun dan aset,  tetapi juga mengurangi biaya tidak perlu. Solusi ini kami fokuskan untuk menjadi SAAS (solution as a service). Perusahaan yang menggunakan solusi ini nantinya tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar di depan.

 

Sumber: Industry.co.id

,

Smart Agriculture Memodernisasi Bisnis Perkebunan

Datacomm Cloud Business dan mitra memperkenalkan solusi digital perkebunan terintegrasi Smart Agriculture untuk perkebunan pada umumnya dan khususnya perkebunan kelapa sawit serta tebu. Managing Director AMS Teknologi Taufik Darwis mengatakan Smart Agriculture dapat menyongsong industry 4.0 dan tujuan pembangunan berkelanjutan.

“Beberapa tantangan yang dihadapi produsen kelapa sawit saat ini adalah kurangnya produktivitas perkebunan akibat tingginya biaya pemeliharaan kebun, keamanan, pembibitan dan pupuk, serta tenaga kerja yang kurang efisien,” ujar Taufik di Jakarta.

Untuk memecahkan masalah kurangnya produktivitas produsen kelapa sawit tersebut, aliansi ini menggabungkan beberapa modul untuk menjadi sebuah solusi lengkap bernama smart agricukture. “Solusi dari anak bangsa untuk mempercepat adopsi industry 4.0 bagi industri perkebunan,” ujar Bayu Wedha, managing director PT Integrasia Utama.

Pertumbuhan bisnis perkebunan kelapa sawit di Indonesia berkembang sangat cepat. Pasalnya, minyak sawit adalah industri terpenting di Indonesia yang menyumbang antara 1,5-2,5 persen dari produk domestik bruto (PDB) negara.

Menurut Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) diperkirakan tahun depan akan terjadi kekurangan minyak kelapa sawit hingga 2 juta ton. Hal ini menjadi sebuah tantangan bagi produsen kelapa sawit.

Solusi Smart Agriculture merupakan kerja sama dalam bentuk aliansi partner yang melibatkan Datacomm Cloud Business – penyedia layanan cloud di Indonesia -, AMS Teknologi, Integrasia Utama, dan eKomoditi. Dalam aliansi ini, Datacomm menyediakan pusat data yang telah memperoleh sertifikat Rated-3 dan DCOS-4 TIA-942 dan bersertifikat ISO 27001, ISO 9001, dan ISO 20000.

Chief Executive Officer dari PT eKomoditi Solutions Indonesia Ferron Haryanto mengatakan pihaknya memiliki tanggung jawab memodernisasi bisnis perkebunan kelapa sawit di Tanah Air. Hal ini diperlukan agar semua komoditi kelapa sawit milik Indonesia dapat bersaing di pasar global.

“Kami berusaha membantu meningkatkan kemakmuran petani dengan membantu mereka bisa bekerja lebih efisien dan optimal melalui penggunaan teknologi yang tidak berat biaya dan lebih berkelanjutan,” ujar Sutedjo Tjahjadi, managing director Datacomm Cloud Business menimpali.

 

Sumber: Republika.co.id

,

Ekspor CPO ke India Terancam Safeguard

Peluang Indonesia memacu ekspor produk turunan minyak kelapa sawit mentah ke India terancam oleh pemberlakuan safeguard impor untuk komoditas perkebunan tersebut.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga mengatakan, asosiasi minyak nabati India yakni The Solvent Extractors Association (SEA) meminta pemerintah negara itu memberlakukan safeguard terhadap produk turunan minyak kelapa sawit mentah {crude palm oil/CPO) dari Malaysia.

Hal itu, lanjutnya, disebabkan oleh adanya penurunan bea masuk produk tersebut dari Malaysia pada awal tahun ini dari 54% menjadi 45%. Kebijakan tersebut, dinilai menjadi penyebab lonjakan impor produk refined bleached deodorised olein (RBDO) di India.

“Gelombang protes dari industri minyak nabati domestik India sedang meningkat. Kondisi ini menjadi ancaman bagi Indonesia yang menginginkan penurunan bea masuk produk turunan CPO agar setara dengan Malaysia di India,” katanya, Minggu (25/8).

Sahat melanjutkan, Pemerintah India saat ini tengah melakukan investigasi terhadap lonjakan impor produk tersebut dari Malaysia, setelah mendapatkan desakan dari SEA.

Sejak Januari 2019, bea masuk produk turunan CPO dari Malaysia diturunkan oleh India setelah kedua negara menjalin pakta kerja sama ekonomi, yakni MICECA. Perjanjian bilateral itu membuat bea masuk CPO dari Malaysia ditetapkan sebesar 40% dan produk untuk turunannya sebesar 45%.

Produk CPO asal Indonesia dikenai bea masuk 40%, sedangkan produk turunannya 50%. Hal itu terjadi lantaran Indonesia tidak memiliki pakta kerja sama ekonomi bilateral dengan India.

Sahat menilai, Indonesia akan sulit untuk meminta penurunan bea masuk produk turunan CPO di tengah kondisi tersebut. Untuk itu, dia menyarankan pemerintah Indonesia untuk melakukan manuver dengan cara mendukung SEA untuk meminta pemerintah India menaikkan bea masuk produk turunan CPO dari Malaysia agar setara dengan Indonesia.

“Supaya level of playing field produk kita dengan Malaysia bisa seimbang,” ujarnya.

Apabila bea masuk produk turunan CPO antara Indonesia dengan Malaysia setara, ekspor produk tersebut dari RI akan meningkat. Namun demikian, dia mendesak agar pemerintah Indonesia memberikan insentif berupa penurunan biaya handling di pelabuhan kepada para eksportir produk tersebut.

Dia mengatakan, biaya handling untuk ekspor produk turunan CPO di Indonesia, saat ini masih lebih mahal 44% dibandingkan dengan di Malaysia. Kondisi itu, menurutnya, turut membebani para eksportir produk turunan CPO asal Indonesia.

Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Kanya Lakhsmi mengatakan, pemerintah RI harus jeli dalam melobi India agar tetap mampu mendapatkan pengurangan bea masuk produk tu-ruan CPO di negara tersebut.

“Kita sudah mengikuti sejumlah tuntutan India, seperti penurunan bea masuk gula mentah sebagai salah satu lobi-lobi, agar produk turunan CPO kita diturunkan bea masuknya. Sekarang tinggal bagaimana pemerintah kita menagih komitmen pemerintah India terhadap produk CPO kita,” ujarnya.

Kanya mengharapkan, Indonesia dapat sesegera mungkin mengamankan pasar ekspornya di India. Pasalnya, Negeri Bollywood merupakan salah satu pasar ekspor terbesar CPO dan produk turunannya asal Indonesia. Namun, pangsa pasar Indonesia di India sepanjang tahun ini terus tergerus oleh peningkatan permintaan dari Malaysia.

Di sisi lain, dia menilai, protes yang dilakukan SEA wajar, lantaran pengusaha di asosiasi tersebut didominasi oleh produsen minyak nabati berbahan baku kedelai. Murahnya harga produk turunan CPO asal Indonesia, membuat produk minyak nabati lain di India menjadi sulit bersaing.

HAMBATAN NONTARIF

Ekonom Universitas Indonesia Fit-hra Faisal mengatakan, sulit apabila Indonesia meminta adanya penurunan bea masuk produk turunan CPO di India di tengah meningkatnya tuntutan perlindungan dagang dari produsen minyak nabati lokal.

Di sisi lain, dia memperkirakan, kendati pada akhirnya bea masuk produk turunan CPO Indonesia diturunkan oleh India, negara tersebut akan memberlakukan hambatan dagang nontarif. Persoalan hambatan nontarif, menurutnya, jauh lebih sulit untuk diselesaikan dibanding hambatan tarif.

“Apalagi CPO merupakan produk perkebunan yang dinilai dapat mengancam petani kedelai di India, yang jumlahya sangat besar,” jelasnya.

Untuk itu, dia meminta produsen dan pemerintah RI memacu diversifikasi pasar ekspor CPO dan produk turunannya dari negara-negara tradisional seperti India dan Uni Eropa. Pasar Afrika, Asia Timur dan Eropa Timur, menurutnya, menjadi lokasi yang menjanjikan untuk ekspor produk andalan RI tersebut.

Terpisah, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan, proses lobi-lobi Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah India terkait dengan penurunan bea masuk produk turunan CPO masih berjalan. Dia mengklaim, Pemerintah India telah menunjukkan iktikad baik untuk merespons permintaan dari RI tersebut. “Respons mereka [Pemerintah India] sangat positif. Kami memahami, kebijakan mengenai CPO ini sangat berkaitan dengan kepentingan konstituen mereka dari kalangan petani. Namun, mereka sangat terbuka oleh segala kemungkinan. Dalam waktu dekat kami akan berkunjung kembali ke India,” jelasnya.

 

Sumber: Bisnis Indonesia

,

Berpikir Indonesia

BEGITU sulitnya kita berpikir untuk kepentingan Indonesia. Sering kali kita hanya peduli kepada sektor yang menjadi tanggung jawab kita tanpa mau melihat manfaat lebih besar bagi Indonesia. Tidak usah heran apabila banyak kebijakan yang bertabrakan dan akhirnya merugikan kepentingan Indonesia yang lebih besar.

Kasus terakhir ialah impor bahan baku karton. Dalam upaya menjaga kepentingan bahan baku industri dan lingkungan, beberapa kementerian membahas batasan plastik yang masih diperbolehkan. Amerika Serikat, misalnya, memberikan batasan 2% plastik boleh dipergunakan dalam karton\’pembungkus.

Saat pembahasan tentang batasan itu sedang dilakukan, tiba-tiba Sucofindo membuat surat edaran ke seluruh negara di dunia bahwa Indonesia tidak menoleransi lagi adanya plastik dalam bahan baku karton dan kertas pembungkus. Akibatnya, pasokan bahan baku langsung berhenti dan industri karton serta pembungkus menghadapi masalah.

Bukan hanya ekspor yang akhirnya terganggu, melainkan juga impor karton dan kertas pembungkus otomatis meningkat. Di tengah kita berupaya menekan defisit neraca transaksi berjalan, sekarang yang terjadi justru sebaliknya.

Dalam konteks itulah Menteri Perindustrian Airlangga Har-tarto mengajak kita untuk mau mendahulukan kepentingan besar Indonesia. Salah satu yang bisa dilakukan ialah di sektor energi. Tingginya impor bahan bakar minyak menyebabkan defisit transaksi berjalan pada kuartal II mencapai US$8,4 miliar.

Tekanan itu akan bisa berkurang kalau kita mau menggunakan energi yang lebih berkelanjutan, yaitu energi yang berasal dari minyak nabati. Indonesia memiliki potensi yang besar karena produksi minyak kelapa sawitnya mencapai 47 juta ton per tahun.

Sebenarnya sudah sejak 2006 diingatkan agar sebagian kebutuhan BBM solar menggunakan biodiesel. Namun, kebiasaan berpikir sektoral tadi membuat kebijakan itu tidak bisa berjalan. Masing-masing mempunyai alasan untuk keberatan mendukung kebijakan tersebut.

Presiden Joko Widodo kali ini tegas bahwa kebijakan itu tidak bisa ditawar-tawar lagi. Untuk bahan bakar diesel, harus 20% bahan bakunyaberasal dari biofuels. Ternyata biodiesel B20 itu tidak banyak berpengaruh kepada kinerja kendaraan. Menurut Ketua Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Johannes Nangoi, hanya ada penurunan performa sekitar 1% dan itu tidak terlalu berpengaruh kepada kinerja kendaraan. Demikian pula untuk perawatan mobil khususnya pergantian filter yang masih dalam rentang perawatan.

Pemerintah sekarang mencoba bergerak ke biodiesel B30. Uji coba terhadap performa kendaraan sedang dilakukan. Tujuh produsen mobil ikut dalam uji coba yang dilakukan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Direktur Eksekutif Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia Paulus Tjakrawan menjelaskan, dengan kebijakan B20, sebenarnya sekitar 12% saja produksi minyak Kelapa Sawit yang dipergunakan. Namun, manfaatnya terhadap penghematan devisa mencapai US$3,2 miliar. Kalau kelak kebijakan B30 berjalan, 15% produksi minyak Kelapa Sawit yang akan terpakai untuk biofuels dan penghematan devisanya akan meningkat menjadi US$5 miliar.

Bayangkan apabila kebijakan penggunaan biofuels diterapkan juga pada industri pertambangan, angkutan umum, kereta, dan kapal laut. Penghematan devisa yang bisa kita lakukan akan lebih besar dan otomatis akan mengurangi tekanan pada neraca transaksi berjalan.

Jangan lupa langkah ini juga akan merangsang putra-putra Indonesia untuk melakukan riset lebih jauh. Sekarang ini peneliti Indonesia sudah menemukan katalis \’Merah-Putih\’ dari minyak Kelapa Sawit yang bisa dipakai untuk mendongkrak produksi minyak dari sumur-sumur minyak tua. Kalau Presiden mau menerima penemunya, sang peneliti akan merasa bangga dan otomatis peneliti lain akan berlomba menemukan karya hebatnya karena tahu Presiden akan mengapresiasinya.

Penggunaan biofuels oleh negara sebesar Indonesia pasti akan mendisrupsi dunia. Tidak hanya industri migas yang akan bergeser, tetapi juga kebutuhan minyak nabati untuk pangan pun akan tergoncang. Tidak mungkin kebutuhan minyak nabati dunia hanya bergantung kepada minyak jagung, kedelai, bunga matahari, dan zaitun.

Tidak keliru apabila Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia Sahat Sinaga mengatakan kita harus mengubah paradigma terhadap kelapa sawit. Indonesia harus mengubah citra dari negara terbesar penghasil minyak Kelapa Sawit menjadi negara terbesar penghasil olein dan turunannya.

Penggunaan olein dan turunannya yang lebih besar di dalam negeri akan membuat kita tidak terlalu bergantung kepada pasar dunia. Justru dalam jangka menengah, pengurangan pasokan ke pasar dunia akan membuat harga minyak nabati meningkat. Pada akhirnya petani kita akan mendapat manfaatnya. Kemauan untuk berpikir untuk kepentingan Indonesia yang lebih besar seperti itulah yang kita butuhkan sekarang ini.

 

Sumber: Media Indonesia

,

Pengusaha Dukung Pemerintah Setop Impor Sejumlah Produk Uni Eropa

Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) mendukung kebijakan Pemerintah Indonesia yang bakal mengalihkan permintaan pesawat terbang dari Uni Eropa (Airbus) ke Amerika Serikat (Boeing).

Langkah pemerintah itu ditempuh setelah adanya pengenaan bea masuk oleh Uni Eropa sebesar 18% terhadap biodiesel. Pemerintah Indonesia sebelumnya juga mengalihkan permintaan terhadap minuman beralkohol, buah-buahan, dan produk susu dari Uni Eropa.

Ketua GIMNI Sahat Sinaga menilai tindakan pemerintah tersebut merupakan pesan yang positif bagi para pelaku minyak kelapa sawit nasional.

Menurutnya, bea masuk yang ditetapkan Uni Eropa terhadap biodiesel tersebut mirip dengan pajak yang diberikan oleh para penjajah atau collonial tax. Dengan kata lain, katanya, Uni Eropa masih memandang Indonesia sebagai negara jajahan.

“Nah, itu yang kami tidak suka. Maka, kami dari GIMNI mendukung penuh program-program yang dilakukan pemerintah terhadap pola diskriminasi itu,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (21/8/2019).

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Produsen Biodisel M.P. Tumanggor mengusulkan agar pemerintah mencari komoditas dari Eropa yang dapat disubtitusi dari negara lain serta tidak melanggar aturan WTO sebagai bagian perlawanan.

“Misalnya parfum atau wine dan susu yang kita butuh tetapi bisa dari Australia dan Selandia Baru,” ujarnya.

Saat ini, Uni Eropa masih memberikan waktu bagi produsen biodiesel untuk melakukan pembelaan. Kendati demikian, Tumanggor mengatakan bahwa produsen sudah mulai menghentikan pengiriman ke Eropa.

Produsen biodiesel pun berharap mandatori B30 pada awal tahun depan dapat berjalan dengan baik karena diperkirakan mampu menyerap biodiesel sebanyak 3 juta kilo liter.

“Jumlah itu lebih besar dari ekspor ke Eropa yang sekitar 1,4 juta liter,” katanya.

Sumber: Bisnis.com

,

Pemerintah dan Pelaku Industri Berupaya Dongkrak Harga Sawit

Kementerian Perindustrian bersama pelaku industri berupaya mencari terobosan yang strategis untuk mendongkrak harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) di pasar internasional melalui program hilirisasi industri kelapa sawit dan kebijakan mandatori biodiesel di dalam negeri.

Oleh karena itu, Kemenperin menginisiasi pertemuan dengan para pelaku industri agro sebagai produsen aneka produk hilir minyak sawit, mulai untuk yang memenuhi kebutuhan pangan, pakan, bahan kimia, hingga produk biodiesel (minyak nabati atau fatty acid methyl ester/FAME) berbasis minyak sawit.

Kemenperin juga turut mengundang sektor manufaktur sebagai konsumen biodiesel FAME, antara lain industri otomotif, permesinan, dan pertambangan. “Kami ingin menciptakan kolaborasi yang tangguh di antara pemangku kepentingan, yang tentunya nanti harus ditindaklanjuti oleh seluruh stakeholder,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto di Jakarta, disalin dari siaran resmi.

Pada kesempatan itu, digelar diskusi dengan menghadirkan narasumber, antara laian Direktur lenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM FX Sutijastoto, Direktur eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga, Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan, serta Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Yohannes Nangoi.

Menperin menegaskan, pihaknya berkomitmen untuk menjadikan industri hilir pengolahan minyak sawit sebagai sektor prioritas nasional. “Untuk itu, kami senantiasa menjaga iklim usaha dan investasi serta memberikan dukungan agar industri hilir kelapa sawit dapat tumbuh lestari,” tuturnya.

Sepanjang tahun 2018, ekspor minyak sawit didominasi oleh produk hilir, yang rasio volumenya sebesar 81% dibanding ekspor bahan baku (19%).

Tren ini terus melonjak selama lima tahun terakhir, sehingga mampu memberikan kontribusi signifikan pada perolehan devisa.

“Peningkatan penggunaan CPO terus meningkat, untuk energi se kitar 15-20%. Sisanya untuk produk hilir seperti pangan dan nonpangan. Kita sudah buatkan roadmap-nya dalam pengembangan industri nasional,” ungkap Airlangga.

Apalagi, lanjutnya, pasar di dalam negeri sedang berkembang pesat karena konsumsi produk pangan yang kian tumbuh. Selain itu, adanya inisiatif kebijakan pemerintah tentang mandatori biodiesel PSO (Public Service Obligation) dan non-PSO sejak tahun 2016.

Menperin menambahkan, pihaknya terus mengawal kebijakan mandatori biodiesel 20% (B20), yang akan ditingkatkan menjadi B30 pada awal tahun 2020. Kemudian, diharapkan pada tahun 2021-2022, komposisi penggunaan bahan bakar nabati akan ditingkatkan menjadi B50-B100.

“Kita perlu berbangga bahwa kebijakan mandatori biodiesel berkomposisi di atas 20% adalah yang pertama kali di dunia, dengan hasil implementasi di lapangan yang relatif baik dan lancar,” ujarnya.

Menurut Airlangga, pelaksanaan kebijakan mandatori biodiesel telah membawa banyak manfaat, antara lain penghematan impor BBM diesel, pengurangan emisi, dan terbukti mampu menahan jatuhnya harga CPO internasional pada saat terjadi oversupply pada periode tahun 2015-2016 lalu.

“Pada tataran operasional, proses transisi implementasi mandatori B20 juga berjalan lancar karena koordinasi dan kompromi teknis,” ujarnya.

 

Sumber: Harian Ekonomi Neraca

,

Kemenperin dan Industri Cari Cara Kerek Harga Sawit

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) bersama pelaku industri berupaya mencari terobosan yang strategis untuk mendongkrak harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) di pasar internasional. Salah satu caranya melalui program hilirisasi industri kelapa sawit dan kebijakan mandatori biodiesel di dalam negeri.

Berdasarkan data Index Mundi, harga CPO di pasar internasional mencapai US$ 543,8 per ton Juli 2019, turun dibandingkan bulan sama tahun lalu US$ 616 per ton. Oleh karena itu, Kemenperin menginisiasi pertemuan dengan para pelaku industri agro sebagai produsen aneka produk hilir minyak sawit, mulai untuk yang memenuhi kebutuhan pangan, pakan, bahan kimia, hingga produk biodiesel (minyak nabati atau fatty acid methyl ester/FAME) berbasis minyak sawit.

Kemenperin juga turut mengundang sektor manufaktur sebagai konsumen biodiesel FAME, antara lain industri otomotif, permesinan, dan pertambangan. “Kami ingin menciptakan kolaborasi yang tangguh di antara pemangku kepentingan, yang tentunya nanti harus ditindaklanjuti oleh seluruh stakeholder,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto di Jakarta, Selasa (20/8).

Pada kesempatan itu, digelar diskusi dengan menghadirkan narasumber antara laian Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM FX Sutijastoto, Direktur eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga, Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan, serta Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Yohannes Nangoi.

Menperin menegaskan, pihaknya berkomitmen untuk menjadikan industri hilir pengolahan minyak sawit sebagai sektor prioritas nasional. “Untuk itu, kami senantiasa menjaga iklim usaha dan investasi serta memberikan dukungan agar industri hilir kelapa sawit dapat tumbuh lestari,” tutur dia.

Sepanjang 2018, ekspor minyak sawit didominasi oleh produk hilir, yang rasio volumenya sebesar 81% dibanding ekspor bahan baku (19%). Tren ini terus melonjak selama lima tahun terakhir, sehingga mampu memberikan kontribusi signifikan pada perolehan devisa.

“Peningkatan penggunaan CPO terus meningkat, untuk energi sekitar 15-20%. Sisanya untuk produk hilir seperti pangan dan nonpangan. Kita sudah buatkan roadmap-nya dalam pengembangan industri nasional,” ungkap Airlangga.

 

Sumber: Beritasatu.com

,

5 Juta Hektare Lahan Sawit Ditargetkan Bersertifikat ISPO

Komite Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) menargetkan sekitar lima juta hektare lahan perkebunan kelapa sawit memperoleh sertifikat ISPO hingga akhir 2019 sebagai upaya terhadap pengelolaan kebun sawit berkelanjutan

Ketua Sekretariat Komisi ISPO R Azis Hidayat di sela-sela kegiatan Festival Indonesia di Moskow, Rusia, sebagaimana disalin dari Antara di Jakarta, menyebutkan hingga Maret 2019, Komite ISPO telah mengeluarkan 502 sertifikasi dengan luas total areal 4.115.434 hektare.

“Masih ada sekitar 60 sampai 70 perusahaan yang dibahas, tetapi biasanya yang lulus verifikasi hanya sekitar 40 sampai 50 perusahaan karena pasti ada aspek yang belum lengkap,” kata Azis.

Sejak dibentuk pada 2011, Komite ISPO mencatat ada 746 perusahaan yang mengikuti proses verifikasi untuk memperoleh sertifikat ISPO. Dari jumlah tersebut, 642 perusahaan sudah selesai diaudit dan baru 502 perusahaan yang mengantongi sertifikat ISPO. Ada pun 502 sertifikat ISPO yang diberikan terdiri atas 493 perusahaan, 5 koperasi swadaya, dan 4 KUD plasma dengan luas total areal 4.115.434 hektare.

Komite ISPO mengagendakan penyerahan sertifikat ISPO akan dilakukan pada 27 Agustus mendatang sehingga menambah luas areal kebun sawit yang menerapkan pola perkebunan berkelanjutan.

Selain itu, Komite ISPO juga akan melakukan konferensi pers terkait pembentukan organisasi profesi auditor ISPO yang kini jumlahnya sudah mencapai 1.580 orang. “Kami mendorong mereka untuk memiliki wadah organisasi profesi auditor ISPO. Mereka nantinya akan membuat kode etik, sehingga kalau ada yang melanggar, mereka sendiri yang memberikan sanksi,” kata Azis.

Sementara itu, Peraturan Presiden (Perpres) mengenai Standar Minyak Sawit Berkelanjutan Indonesia atau ISPO saat ini dalam proses akhir penyusunan. Perpres ini akan memberikan payung hukum dan dukungan terhadap pekebun kecil atau swadaya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution sebelumnya menjelaskan bahwa setelah Perpres ISPO selesai, pembenahan terhadap kebun rakyat dapat dilakukan agar pola perkebunan sawit berkelanjutan benar-benar diterapkan.

Kalangan pengusaha dari Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) tengah menjajaki pasar ritel minyak nabati atau minyak goreng kelapa sawit di Rusia. Direktur Eksekutif GIMNI Sahat Sinaga mengatakan bahwa upaya penjajakan akan dilakukan setelah mengetahui fakta bahwa ekspor CPO Indonesia ke Rusia sebesar 800.000 ton pada 2018 hanya digunakan untuk keperluan industri, bukan untuk konsumsi rumah tangga.

“Jadi 800.000 ton yang kita ekspor kemarin digunakan oleh industri untuk konveksioneri, speciality fat, margarin, sabun dan kosmetik, tetapi tidak dijual di ritel,” kata Sahat di sela-sela kegiatan Festival Indonesia di Taman Krasnaya Presnya Moskow.

Sahat menjelaskan fakta tersebut baru diketahuinya pada penyelenggaraan Festival Indonesia di Moskow pada 1-4 Agustus 2019. Di gerai Gimni yang menampilkan berbagai produk CPO Indonesia, seperti minyak goreng, minyak salmira dan margarin, pengunjung tampak antusias.

Warga Rusia yang umumnya dari kalangan ibu rumah tangga berminat untuk membeli minyak goreng sawit, namun tidak ditemukan di supermarket atau pasar mana pun di Rusia. Sebagai informasi, umumnya warga Rusia menggunakan minyak bunga matahari (sunflower oil) untuk menumis masakan.

Menurut Sahat, kurangnya promosi dan kampanye negatif terkait isu minyak sawit yang tidak sehat, membuat supermarket dan pasar ritel di Rusia takut untuk memasok dan menjual minyak sawit tersebut.

Oleh karena itu, ia mengutarakan harapannya agar Pemerintah Indonesia dan Rusia dapat melakukan kerja sama (G to G partnership) agar minyak sawit dapat masuk ke pasar ritel. Saat ini, pemakaian CPO di Rusia sebesar 1,1 juta ton per tahun, di mana Indonesia menjadi pemasok terbesar sekitar 74,4 persen atau 800.000 ton, sedangkan sisanya dipenuhi dari Malaysia dan Rotterdam, Belanda. “Setelah G to G, kemudian bisa dilakukan Preferences Tarif Agreement (PTA) mendahului Malaysia supaya kita dapat pasar baru di ritel,” kata Sahat.

Ia memproyeksi dengan bertambahnya akses ke pasar ritel, ekspor CPO Indonesia bisa bertambah lagi sekitar 200.000-300.000 ton per tahun, menjadi 1,1 juta ton. Pada Festival Indonesia di Moskow, minyak goreng sawit habis terjual pada hari kedua festival yang diselenggarakan pada 1-4 Agustus 2019 di Taman Krasnaya Presnya Moskow tersebut.

Setidaknya 96 botol minyak goreng laris manis di acara tersebut dengan harga jual 150 rubel (Rp33.000) untuk volume 1 liter.

 

Sumber: Neraca.co.id

,

HKTI Jambi Menunggu Rencana Darmin Nasution Soal Harga Sawit

 

Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi Jambi, Usman Ermulan menyebutkan para petani tengah menunggu rencana pemerintah mengatur harga sawit.

Rencana aturan ini, kata Usman, disebutkan Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution di Jakarta pada bulan Mei 2019 lalu. Rapat yang dihadiri langsung Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro serta Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil.

“Aturan tersebut direncanakan rampung pada Juli lalu. Namun sampai sekarang harga TBS (Tandan Buah Segar) masih mengalami penurunan. Kalau-pun naik, itu hanya sedikit dan tidak terlalu signifikan,” ujar mantan Anggota DPR RI di Komisi Keuangan ini kepada Gatra.com, Jumat (9/8).

Kemudian dalam rapat itu juga, lanjut Usman, ikut dihadiri Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga dan Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan.

“Sampai bulan Agustus ini kita belum mendengar perkembangan rencana itu. Kita tunggu saja?” kata Usman.

Mantan Bupati Tanjung Jabung Barat ini mengatakan, masyarakat Jambi masih menggantungkan hidup dengan bertani karet dan sawit. Jika aturan tersebut disegerakan, diharapkan mampu mengangkat kesejahteraan petani sawit dan membangkitkan pertanian di daerah tersebut.

“HKTI siap saja memberikan saran kepada Darmin Nasution. Jambi adalah daerah penghasil CPO cukup besar mencapai 2 juta ton per bulan,” kata Usman.

Usman juga mengusulkan pemerintah dapat memikirkan mengoptimalkan hasil bumi tersebut di daerah itu. Dengan memaksimalkan potensi yang dimiliki dapat menyerap TBS milik petani secara masif dan ikut menggiring peningkatan harga. Seperti dilakukan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatra Selatan mampu membangun industri tersebut untuk memberikan nilai tambah bagi komoditas, yang merupakan andalan penghasilan masyarakat setempat tersebut.

“Apa salahnya jika Jambi juga dibangun industri kelapa sawit. Di sinilah peran kebijakan dari pemerintah khususnya Darmin Nasution,” kata mantan Staf Khusus Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas ini.

Sumber: Gatra.com