,

Melihat Gajah di Pelupuk Mata

Harga minyak sawit merosot terus hingga mencekik para petani. Pemerintah menilai penurunan ekspor ke Uni Eropa menjadi penyebabnya. Pelaku industri menilai \’semut\’ di seberang lautan terlalu menjadi fokus, sementara \’gajah\’ di pelupuk mata tak tampak. Masalah harga memang tak terlepas dari serapan pasar global. Namun, itu, juga perlu dinilai secara proporsional. Menurut ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira Adhinegara, peningkatan serapan di dalam negeri adalah pendongkrak harga minyak sawit.

 “Salah satu caranya adalah hilirisasi industri kelapa sawit,” ujar Bhima kepada Bisnis, baru-baru ini. Kelapa sawit adalah penghasil minyak sawit mentah (crude palm oil/ CPO) dan minyak inti sawit mentah [erode palm kernel oil/CPKO) yang digunakan sebagai bahan baku industri oleokimia dan oleopangan. Produk hilir yang umum dikenal adalah sabun, detergen, biodiesel, kosmetik, hingga minyak goreng. Bhima menilai pemerintah perlu memberi insentif spesifik bagi pelaku industri tengah dan hilir Kelapa Sawit untuk menjaga harga kelapa sawit. Apalagi, langkah pemerintah memperpanjang pernurunan Dana Pungutan (DP) Ekspor CPO menjadi RpO hanya sementara.

“Yang paling penting insentif fiskal, tapi harus secara spesifik. Jadi, tidak bisa jorjoran (mengeluarkan) tax holiday dan tax allowance. [Pasalnya] ada [pelaku industri] yang tidak mau mendapatkan tax holiday karena tidak mau laporan keuangannya diaudit,” ujarnya. Menurut Bhima, insentif itu dapat berupa bantuan pembebasan lahan untuk pembangunan pabrik. Sejauh ini, beberapa pelaku industri mengeluhkan proses pembebasan lahan yang berlarut-larut dan aturan yang tumpang tindih antara peraturan tata guna dan tata kawasan industri.

 Selain itu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga dapat membantu pelaku industri dalam menerapkan pengelolaan limbah berbahaya dan beracun (B3). Di samping itu, insentif dalam bentuk pendampingan dan kemudahan peraturan juga diperlukan. Bhima juga menyarankan para pemangku kepentingan agar mengembangkan penggunaan Kelapa Sawit melalui penelitian dan pengembangan. “Jadi, kalau bisa [meningkatkan penggunaan] B20, atau loncat ke B100, saya kira akan lebih cepat investor yang tertarik.”

Potensi pasar domestik juga disampaikan Lila Harsyah Bakhtiar, Kepala Sub-Direktorat Industri Hasil Perkebunan Non-Pangan Direktorat Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian. Dia juga mengingatkan petani sawit agar menjual hasil perkebunan ke industri tengah, bukan ke pasar global. “Pasalnya, harga yang ditawarkan industri tengah Kelapa Sawit akan lebih stabil dibandingkan dengan pasar global,” ujarnya. Selain itu, pihaknya tengah mencoba mengintegrasikan tarif pungutan [levy] dengan bea keluar untuk mengamankan pasokan bahan baku industri oleokimia maupun oleopangan.

Kemenperin berharap usaha pengintegrasian tersebut menemukan titik terang pada bulan- ini. Pihaknya berusaha meningkatkan pasokan bahan baku bagi industri oleokimia dan oleopangan dengan mengembalikan tarif (evy, seperti semangat pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 11/2011 dan PMK No. 136/2015. Keduanya mengatur barang ekspor yang dikenai bea keluar dan tarif bea keluar. “Sehingga pertumbuhan kapasitas terpasang oleokemikal dan oleopangan tumbuh luar biasa besar,” ujarnya.

PENDORONG INDUSTRI

Di sisi lain, Asosiasi Produsen Oleochemichal Indonesia (Apolin) memproyeksikan pertumbuhan volume produksi pada tahun ini berkisar 5%-10% atau maksimum memproduksi hingga 9,9 juta ton. Di sisi lain, volume ekspor diprediksi dapat meningkat 11% atau menembus 3 juta ton dari realisasi tahun lalu di posisi 2,74 juta ton. Secara komposisi, industri oleokimia nasional pada tahun ini dapat memproduksi fatty acid sejumlan 4,55 juta ton, fatty alcohol senilai 2,12 juta ton, glycerin hingga 883.700 ton, methyl ester mencapai 1,93 juta ton, dan soap noddle sebesar 1,83 juta ton.

Ketua Umum Apolin Rapolo Hutabarat menyampaikan bahwa kapasitas terpasang industri oleokimia pada tahun ini mencapai 11,32 juta ton dengan tingkat utilisasi berkisar di level 70%- 80%. Rapolo mengutarakan, pendorong pertumbuhan pada tahun ini datang dari perubahan gaya hidup konsumen yang lebih banyak menggunakan produk-produk modem seperti krimer pada kopi, sabun mandi cair, dan sabun cuci piring cair. Selain itu, pertumbuhan populasi tiap tahunya di kisaran 3%-4% juga membantu peningkatan konsumsi barang-barang berbahan oleokemikal.

Adapun, Ketua Umum Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga mengatakan, jika green diesel yang menggunakan 30% minyak nabati (B30) lolos uji tes lapangan pada akhir kuartal HI/2019 dan digunakan pada 2020, PT Pertamina akan membutuhkan 9,5 juta ton minyak sawit untuk pembuatan fatty acid methyl ether (FAME) Kelapa Sawit pada tahun depan. Adapun, pengembangan BBN biohid-rokarbon dan bioavtur menciptakan tambahan serapan minyak nabati sebesar 1,2 juta ton.

Sementara itu, proyeksi produksi minyak nabati pada tahun depan adalah 51,5 juta ton dengan komposisi kebutuhan industri hilir lokal sekitar 10 juta ton. Adapun, ekspor pada 2020 diproyeksi 37,8 juta ton. Jika pemanfaatan minyak nabati untuk energi diterapkan, ekspor minyak nabati diproyeksi terkontraksi sekitar 8 juta ton. “Volume ekspor akan short. Makanya, kita tidak perlu sibuk dengan Eropa [yang hanya menyerap] 6,5 juta ton [minyak nabati). Kalau mereka tidak mau [menyerap], kita akan pakai domestik,” ujarnya kepada Bisnis.

Dia optimistis bahwa kebutuhan minyak sawit yang terus meningkat, kebutuhan minyak sawit untuk industri hilir pun diproyeksi akan tumbuh 38,61% menjadi 14 juta ton pada 2025. Bila demikian, maka industri di dalam negeri ada \’gajah\’ yang daya serapnya akan mampu mendongkrak harga minyak sawit. Kini sudah tampak \’gajah di pelupuk mata\’, tinggal digerakkan saja.

 

Sumber: Bisnis Indonesia

,

DMSI: Agar Bea Masuk CPO ke India Turun Harus Ada Pendekatan Secara Agresif

Ketua Umum Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) Derom Bangun mengatakan untuk membuka akses ekspor minyak kelapa sawit Indonesia ke India memang membutuhkan perlakukan khusus. Pendekatan ini harus dilakukan lebih agresif, baik oleh pemerintah maupun pelaku industri sendiri agar bea masuk CPO dari Indonesia bisa diturunkan.

“Kami promosikan kepada importir di India kalau dari segi legalitas dan standar keberlanjutan, produk kita jauh lebih baik dibandingkan dengan negara lain. Jadi kita melobi pemerintah India dari dalam dan luar sekaligus,” kata Derom Bangun di Jakarta pekan ini.

Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) aktif melakukan pendekatan pada sejumlah asosiasi importir CPO di India. Asosiasi itu a.l. Solvent Extractors Association (SEA) India, dan Solidaridad Network Asia Limited (SNAL).

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga mengatakan, fenomena melonjaknya impor produk olahan CPO dari Malaysia, yang berdampak kepada rencana pengenaan pajak pertambahan nilai membuat pangsa pasar ekspor produk olahan dari Indonesia menyusut.

Kebijakan pengenaan pajak 10 persen itu merupakan akal-akalan India untuk tetap menjaga industri minyak nabati domestik dari serbuan produk impor asal Indonesia dan Malaysia.

“Jadi, meskipun nanti bea masuk produk olahan CPO kita turun, jatuhnya harga jual ke konsumennya akan tetap mahal. Mau tidak mau, konsumen di negara itu akan beralih ke komoditas lain seperti minyak kedelai,” katanya.

Untuk itu, dia mendesak Pemerintah Indonesia melakukan pendekatan yang lebih agresif kepada pemerintah India. Dia mendukung upaya DMSI untuk melakukan pendekatan dari sisi konsumen dalam negeri India, demi meningkatkan tekanan kepada Mumbai agar bersedia menurunkan bea masuk produk olahan CPO.

 

Sumber: Globalplanet.news

,

Bujuk Rayu ke India demi Ekspor CPO

Pelaku industri kelapa sawit dan pemerintah terus berupaya membujuk pemerintah India untuk menurunkan bea impor yang dikenakan untuk produk CPO asal Indonesia.

Ketua Umum Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) Derom Bangun mengakui, guna membuka jalur ekspor menuju India, memang diperlukan perlakukan khusus.

Dia menyebutkan, saat ini DMSI terus melakukan pendekatan kepada perusahaan domestik India untuk meningkatkan permintaannya terhadap CPO dan produk turunannya dari Indonesia.

“Kami upayakan promosi kepada importir di India, bahwa dari segi legalitas dan standar keberlanjutan seperti ISPO dan RSPO, produk kita jauh lebih baik dibandingkan dengan negara lain. Jadi kita melobi pemerintah India dari dalam dan luar sekaligus,” jelasnya.

Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) telah aktif melakukan pendekatan kepada sejumlah asosiasi importir CPO di India. Asosiasi itu a.l. Solvent Extractors Association (SEA) India, dan Solidaridad Network Asia Limited (SNAL).

Made with Flourish

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga mengatakan, fenomena melonjaknya impor produk olahan CPO dari Malaysia, yang berdampak kepada rencana pengenaan pajak pertambahan nilai akan membuat pangsa pasar ekspor produk olahan asal RI semakin suram.

Dia mengatakan, kebijakan pengenaan pajak 10% tersebut merupakan akal-akalan India untuk tetap menjaga industri minyak nabati domestik dari serbuan produk impor asal Indonesia dan Malaysia.

“Jadi, meskipun nanti bea masuk produk olahan CPO kita turun, jatuhnya harga jual ke konsumennya akan tetap mahal. Mau tidak mau, konsumen di negara itu akan beralih ke komoditas lain seperti minyak kedelai,” katanya.

Untuk itu, dia mendesak agar Pemerintah Indonesia melakukan pendekatan yang lebih agresif kepada pemerintah India.

Dia mendukung upaya DMSI untuk melakukan pendekatan dari sisi konsumen dalam negeri India, demi meningkatkan tekanan kepada Mumbai agar bersedia menurunkan bea masuk produk olahan CPO.

“Dari segi ongkos produksi dan harga produk olahan CPO kita saja masih lebih mahal dari Malaysia. Kalau disparitas bea masuk produk CPO kita dengan Malaysia masih tinggi, ditambah pula nanti ada pajak tambahan di dalam negeri India, maka berakhirlah ekspor kita ke negara itu,” tegasnya.

Ekonom Indef Bhima Yudistira mengatakan, Indonesia harus pintar membaca dinamika politik di India.

Kemenangan kembali Narendra Modi sebagai Perdana Menteri India, akan membuatnya sedikit melunak untuk mengambil kebijakan yang populis guna mengerek dukungan kepadanya.

“Pendekatan yang dilakukan Presiden Joko Widodo kepada Narendra Modi di G20 untuk meminta penurunan bea masuk CPO sudah tepat. Tinggal bagaimana intensitas kita untuk terus melobi negara tersebut,” jelasnya.

Made with Flourish

Sementara itu, Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Iman Pambagyo, mengatakan upaya lobi-lobi masih terus dilakukan oleh Pemerintah Indonesia terkait dengan bea masuk CPO dan produk turunannya. Hal itu telah dilakukan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dalam kunjungannya ke India pada Februari tahun ini.

“Pendekatan secara intensif masih kami lakukan. Sudah ada komitmen informal dari pemerintah negara tersebut mengenai penurunan bea masuk. Kita tunggu saja hasilnya nanti,” jelasnya.

Wakil Ketua Umum Gapki Bidang Perdagangan dan Keberlanjutan Togar Sitanggang sebelumnya mengatakan, hingga akhir 2019, kinerja ekspor komoditas andalan RI itu masih akan dibayangi oleh tren penurunan harga.

Kendati ekspor CPO dpaat meningkat secara volume, capaian dari sisi harga akan terus melemah lantaran adanya kelebihan pasokan minyak sawit dunia dan meningkatnya kampanye negatif terhadap komoditas itu.

Dia memperkirakan, hingga akhir tahun ini, harga CPO di pasar global tidak akan bergerak terlalu jauh dari kisaran US$470/ton.

“Harga komoditas ini masih bertahan di level rendah dan ada kecenderungan terus turun. Sulit kalau untuk nilai ekspor dari produk ini naik hingga akhir tahun, meskipun secara volume bertambah,” katanya, Minggu (30/6).

Bagaimanapun, Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan (BP3) Kemendag Kasan Muhri optimistis harga CPO dan produk turunannya masih dapat bergerak naik hingga akhir tahun ini. Situasi itu dipercayanya dapat membantu mengerek nilai ekspor komoditas andalan RI tersebut.

“Masih ada peluang untuk harga CPO dan turunanya naik hingga akhir tahun sehingga nilai ekspor kita juga akan terkerek. Pemerintah masih memiliki kebijakan implementasi B30 yang diharapkan dapat menyerap pasokan CPO nasional sehingga bisa menimbulkan sentimen positif di pasar CPO dunia,” katanya.

 

Sumber: Bisnis.com

,

Ekspor ke India Makin Tarkatung-Katung

Ekspor minyak kelapa sawit mentah dan produk turunannya dari Indonesia menuju India
masih diliputi ketidakpastian, kendati RI telah merelakan bea masuk gula mentah asal Negeri Bollywood untuk diturunkan.

Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa sawit Indonesia (Gapki) Ranya Laksmi mengaku belum mendapatkan informasi mengenai indikasi kesediaan Pemerintah India untuk menurunkan bea masuk minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO), terutama produk turunannya dari Indonesia.

Kondisi ketidakpastian itu masih saja terjadi meskipun Indonesia telah bersedia menurunkan bea masuk gula mentah asal India untuk balian baku gula kristal rafinasi dari 10% menjadi 5%.

Menurutnya, India masih menuntut hal yang lebih besar dalam hal perdagangan bilateral dengan Indonesia, sebagai syarat menurunkan bea masuk komoditas kelapa sawit.

Pasalnya, berdasarkan data Kementerian Perdagangan, Indonesia mengalami surplus neraca perdagangan dengan India sebesar US$2,40 miliar pada Januari-April 2019. Capaian tersebut turun 8,62% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu.

“Saya melihat, mereka masih meminta hal yang lebih besar dari Indonesia selain menurunkan bea masuk gula mentah sebab neraca perdagangan mereka masih defisit dengan kita,” jelasnya, Senin (1/7).

Hal itu, menurutnya, membuat Indonesia masih sulit untuk mendapatkan perlakuan serupa dengan yang diterima oleh Malaysia dari India.

Sebagai perbandingan, CPO asal Indonesia dikenai bea masuk 40% oleh In- dia, sedangkan
produk turunannya 50%.

Sebaliknya, Malaysia mendapatkan tarif berbeda setelah menjalin pakta dagang MICECA dengan Negeri Bollywood mulai awal tahun ini.

Perjanjian dagang itu membuat bea masuk CPO dari Malaysia sebesar 40% dan produk turunannya sebesar 45%.

“Mereka masih berkeras melindungi industri minyak nabati nonsawit dan industri pengolahan minyak nabatinya sehingga sangat sulit sekali melobi mereka agar menurunkan bea masuk, produk turunan CPO,” lanjut Ranya.

PENGENAAN PAJAK

Kondisi itu diperparah oleh rencana Pemerintah India untuk mengenakan pajak pertambahan nilai sebesar 10% untuk produk minyak sawit olahan yang diimpor.

Seperti dikutip dari Economic Times pada 1 Juli 2019, Ketua Komisioner Bidang Agrikultura Negara Bagian Maharasthra Pasha Patel mengatakan, para pejabat India telah sepakat untuk mengenakan pajak tersebut.

Keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan peningkatan volume impor minyak sawit olahan sejak diberlakukannya bea masuk khusus dari Malaysia, pasca diterapkannya MICECA pada awal tahun ini.

Berdasarkan data dari Solvent Extractors Association India, impor produk CPO olahan India melonjak dari 130.000 ton pada Desember 2018 menjadi 350.000 ton pada Mei 2019.

Untuk itu, lanjut Kanya, saat ini upaya yang ditempuh untuk mengurangi bea masuk CPO dan produk turunannya di India tidak lagi hanya dapat dilakukan melalalui jalur pemerintah ke pemerintah.

Dia mengatakan, saat ini para pengusaha CPO Indonesia tengah melakukan pendekatan kepada para importir di India untuk melobi pemerintah India.

“Sudah sangat sulit jika pendekatannya government to government. Saya yakin dengan fenomena melonjaknya impor produk CPO olahan dari Malaysia, India tidak akan mau dengan mudah menurunkan bea masuknya untuk produk dari Indonesia,” katanya.

Saat ini, lanjutnya, Dewan Minyak sawit Indonesia (DMSI) telah aktif melakukan pendekatan kepada sejumlah asosiasi importir CPO di India.

Asosiasi itu a.l. Solvent Extractors Association (SEA) India, dan Solidaridad Network Asia Limited (SNAL).

Saat dihubungi terpisah, Ketua Umum Dewan Minyak sawit Indonesia (DMSI) Derom Bangun mengakui, guna membuka jalur ekspor menuju India, memang diperlukan perlakukan khusus.

Dia menyebutkan, saat ini DMSI terus melakukan pendekatan kepada perusahaan domestik India untuk meningkatkan permintaannya terhadap CPO dan produk turunannya dari Indonesia.

“Kita upayakan promosi kepada importir di India, bahwa dari segi legalitas dan standar keberlanjutan seperti ISPO dan RSPO, produk kita jauh lebih baik dibandingkan dengan negara lain. Jadi kita melobi pemerintah India dari dalam dan luar sekaligus,” jelasnya.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga mengatakan, fenomena melonjaknya impor produk olahan CPO dari Malaysia, yang berdampak kepada rencana pengenaan pajak pertambahan nilai akan membuat pangsa pasar ekspor produk olahan asal RI semakin suram.

Dia mengatakan, kebijakan pengenaan pajak 10% tersebut merupakan \’akal-akalan\’ India untuk tetap menjaga industri minyak nabati domestik dari serbuan produk impor asal Indonesia dan Malaysia.

“Jadi, meskipun nanti bea masuk produk olahan CPO kita turun, jatuhnya harga jual ke konsumennya akan tetap mahal. Mau tidak mau, konsumen di negara itu akan beralih ke komoditas lain seperti minyak kedelai,” katanya.

Untuk itu, dia mendesak agar Pemerintah Indonesia melakukan pendekatan yang lebih agresif kepada pemerintah India.

Dia mendukung upaya DMSI untuk melakukan pendekatan dari sisi konsumen dalam negeri India, demi meningkatkan tekanan kepada Mumbay agar bersedia menurunkan bea masuk produk olahan CPO.

“Dari segi ongkos produksi dan harga produk olahan CPO kita saja masih lebih mahal dari Malaysia. Kalau disparitas bea masuk produk CPO kita dengan Malaysia masih tinggi, ditambah pula nanti ada pajak tambahan di dalam negeri India, maka berakhirlah ekspor kita ke negara itu,” tegasnya.

Ekonom Indef Bhima Yudistira mengatakan, Indonesia harus pintar membaca dinamika politik di India.

Kemenangan kembali Narendra Modi sebagai Perdana Menteri India, akan membuatnya sedikit melunak untuk mengambil kebijakan yang populis guna mengerek dukungan kepadanya.

“Pendekatan yang dilakukan Presiden Joko Widodo kepada Narendra Modi di G20 untuk meminta penurunan bea masuk CPO sudah tepat. Tinggal bagaimana intensitas kita untuk terus melobi negara tersebut,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Iman Pambagyo, mengatakan upaya lobi-lobi masih terus dilakukan oleh Pemerintah Indonesia terkait dengan bea masuk CPO dan produk turunannya.

Hal itu telah dilakukan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dalam kunjungannya ke India pada Februari tahun ini.

“Pendekatan secara intensif masih kami lakukan. Sudah ada komitmen informal dari pemerintah negara tersebut mengenai penurunan bea masuk. Kita tunggu saja hasilnya nanti,” jelasnya.

Wakil Ketua Umum Gapki Bidang Perdagangan dan Keberlanjutan Togar Sitanggang sebelumnya mengatakan, hingga akhir 2019, kinerja ekspor komoditas andalan RI itu masih akan dibayangi oleh tren penurunan harga.

Kendati ekspor CPO dpaat meningkat secara volume, capaian dari sisi harga akan terus melemah lantaran adanya kelebihan pasokan minyak sawit dunia dan meningkatnya kampanye negatif terhadap komoditas itu.

Dia memperkirakan, hingga akhir tahun ini, harga CPO di pasar global tidak akan bergerak terlalu jauh dari kisaran US$470/ton.

“Harga komoditas ini masih bertahan di level rendah dan ada kecenderungan terus turun. Sulit kalau untuk nilai ekspor dari produk ini naik hingga akhir tahun, meskipun secara volume bertambah,” katanya, Minggu (30/6).

Bagaimanapun, Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan (BP3) Kemendag Rasan Muhri optimistis harga CPO dan produk turunannya masih dapat bergerak naik hingga akhir tahun ini. Situasi itu dipercayanya dapat membantu mengerek nilai ekspor komoditas andalan RI tersebut.

“Masih ada peluang untuk harga CPO dan turunanya naik hingga akhir tahun sehingga nilai ekspor kita juga akan terkerek. Pemerintah masih memiliki kebijakan implementasi B30 yang diharapkan dapat menyerap pasokan CPO nasional sehingga bisa menimbulkan sentimen positif di pasar CPO dunia,” katanya.

Namun, dia mengaku belum dapat menyebutkan berapa kisaran kenaikan harga serta nilai ekspor CPO dan produk turunannya hingga akhir tahun ini.

Dia menyebutkan, Kemendag masih terus melakukan perhitungan terkait dengan hal tersebut.

 

Sumber: Bisnis Indonesia

,

Produsen CPO Minta Tekan Harga Kemasan dan Pangkas Bunga

 

Produsen minyak sawit mentah meminta pemerintah membantu kinerja ekspor CPO dengan menekan harga kemasan dan memangkas bunga pembiayaan ekspor.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia Sahat Sinaga mengamini, harga CPO masih akan tertahan pada level yang rendah hingga akhir tahun ini. Untuk itu, dia mendesak pemerintah membantu kalangan pengusaha memacu ekspor produk turunan CPO lantaran dari sisi harga dapat lebih bersaing.

“Pertama, bantu kami para produsen di hulu untuk mengurangi harga kemasan, karena harga di negara kita masih lebih mahal dibandingkan dengan Malaysia. Kedua, turunkan bunga pembiayaan ekspor. Hal ini penting untuk mendongkrak daya saing kita ketika masuk ke pasar Timur Tengah atau Afrika,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan Kemendag Kasan Muhri optimistis harga CPO dan produk turunannya masih dapat bergerak naik hingga akhir tahun ini.

“Pemerintah masih memiliki kebijakan implementasi B30 yang diharapkan dapat menyerap pasokan CPO nasional, sehingga bisa menimbulkan sentimen positif di pasar CPO dunia,” katanya.

Namun, dia belum dapat menyebutkan berapa kisaran kenaikan harga serta nilai ekspor CPO dan produk turunannya hingga akhir tahun ini. Dia menyebutkan, Kemendag masih terus melakukan penghitungan terkait dengan hal tersebut.

Wakil Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia Bidang Perdagangan dan Keberlanjutan Togar Sitanggang mengatakan, hingga akhir 2019, kinerja ekspor komoditas andalan RI itu masih akan dibayangi oleh tren penurunan harga.

Kendati volume ekspor CPO dapat meningkat, capaian dari sisi harga akan terus melemah lantaran adanya kelebihan pasokan minyak sawit dunia dan meningkatnya kampanye negatif terhadap komoditas itu.

 

Sumber: Bisnis.com

,

Isu Harga Teror Ekspor CPO

Kinerja ekspor minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan produk turunannya diprediksi terus turun hingga akhir tahun ini, akibat tekanan dari sisi harga internasional.

Wakil Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa sawit Indonesia Bidang Perdagangan. dan Keberlanjutan Togar Sitanggang mengatakan, hingga akhir 2019, kinerja ekspor komoditas andalan RI itu masih akan dibayangi oleh tren penurunan harga.

Kendati volumem ekspor CPO dapat meningkat, capaian dari sisi harga akan terus melemah lantaran adanya kelebihan pasokan minyak sawit dunia dan meningkatnya kampanye negatif terhadap komoditas itu.

“Harga komoditas ini masih bertahan di level rendah dan ada kecenderungan terus turun. Sulit kalau untuk nilai ekspor dari produk ini naik hingga akhir tahun, meskipun secara volume bertambah,” katanya, Minggu (30/6).

Menurutnya, terdapat potensi kenaikan permintaan CPO dan produk turunannya dari India apabila Negeri Bollywood mengimplementasikan janjinya untuk menurunkan bea masuk
produk tersebut. Penurunan bea masuk produk turunan CPO, diperkirakan dilakukan setelah Indonesia sepakat untuk menurunkan bea masuk gula mentah dari negara itu.

Namun, dia belum dapat memastikan seberapa besar keputusan dari India tersebut akan memengaruhi sentimen harga CPO dan produk turunannya di pasar global.

Dia memperkirakan, hingga akhir tahun ini, harga CPO di pasar global tidak akan bergerak terlalu jauh dari kisaran US$ 470 per ton.

Adapun, produk CPO asal Indonesia di India dikenai bea masuk 40%, sedangkan produk turunannya 50%.

Sementara itu, tarif berbeda dikenakan oleh India kepada Malaysia setelah kedua negara menjalin pakta dagang MICECA mulai awal tahun ini.

Perjanjian dagang itu membuat bea masuk CPO dari Malaysia sebesar 40% dan produk turunannya sebesar 45%.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia Sahat Sinaga mengamini, harga CPO masih akan tertahan pada level yang rendah hingga akhir tahun ini. Untuk itu, dia mendesak pemerintah membantu kalangan pengusaha memacu ekspor produk turunan CPO lantaran dari sisi harga dapat lebih bersaing.

“Pertama, bantu kami para produsen di hulu untuk mengurangi harga kemasan, karena harga di negara kita masih lebih mahal dibandingkan dengan Malaysia. Kedua, turunkan bunga pembiayaan ekspor. Hal ini penting untuk mendongkrak daya saing kita ketika masuk ke pasar Timur Tengah atau Afrika,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan Kemendag Kasau Muhri optimistis harga CPO dan produk turunannya masih dapat bergerak naik hingga akhir tahun ini.

“Pemerintah masih memiliki kebijakan implementasi B30 yang diharapkan dapat menyerap pasokan CPO nasional, sehingga bisa menimbulkan sentimen positif di pasar CPO dunia,” katanya.

Namun, dia belum dapat menyebutkan berapa kisaran kenaikan harga serta nilai ekspor CPO dan produk turunannya hingga akhir tahun ini. Dia menyebutkan, Kemendag masih terus melakukan penghitungan terkait dengan hal tersebut.

Sumber: Bisnis Indonesia

,

Indonesia Penghasil Sawit Terbesar, Kok Masih Impor Minyak Goreng?

 

Impor minyak goreng sepanjang Mei 2019 mengalami lonjakan cukup signifikan, baik secara tahunan maupun dibandingkan bulan sebelumnya. Hal ini jadi isu yang cukup ramai diperbincangkan terutama karena posisi Indonesia sebagai salah satu produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), impor minyak goreng pada Mei lalu mencapai 28,53 juta kg atau senilai 16,15 juta dolar AS. Angka itu mengalami lonjakan dari April 2019 yang tercatat 15,38 juta kg dengan nilai 11,48 juta dolar AS.

Sementara jika dibandingkan periode Mei 2018, volume serta nilai impor melonjak hampir 7 kali lipat. Sebab, pada periode tersebut, impor minyak goreng tercatat hanya sebesar 4,21 juta kg dengan nilai 4,62 juta dolar AS. Bila dirinci, minyak goreng impor itu berasal dari beberapa negara tetangga. Dari 61,86 juta kg dari Januari sampai Mei 2019, sebanyak 21,45 juta kg berasal dari Malaysia, 19,72 juta kg dari Filipina, 5,68 juta kg dari Thailand. Bahkan, Singapura dan Papua Nugini juga memasok minyak goreng ke dalam negeri dengan porsi masing-masing sebesar 4,56 juta kg dan 6,86 juta kg.

Sementara sisa pasokan impor 3,57 juta kg berasal dari negara lainnya. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution meragukan data peningkatan impor minyak goreng yang tercatat oleh BPS. Sebab, kata dia, harga minyak goreng yang diproduksi di dalam negeri lebih murah daripada negara tetangga. Belum lagi, kata Darmin, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 87/M-IND/PER 12/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Minyak Goreng Sawit [PDF] mewajibkan komoditas minyak goreng yang masuk ke Indonesia memenuhi SNI.

“Saya belum percaya saya itu. Artinya mesti ada penjelasan,” kata Darmin usai rapat di Badan Anggaran DPR RI, di kompleks Senayan, Selasa (25/6/2019). Sementara itu, Ketua Umum Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga mengatakan minyak goreng yang diimpor tersebut belum tentu berasal dari sawit. Sebab, kata dia, suplai minyak goreng dari kelapa sawit di Indonesia justru masih berlimpah lantaran sulit untuk diekspor. “Orang Indonesia ini sudah banyak berubah.

Yang terbesar itu orang sudah senang makan di restoran. kalau di restoran cooker itu kebanyakan bule. Bule pakainya minyak goreng dari sunflower (minyak biji matahari). Minyak soybean (kedelai). Makanya harus dibatasi oleh Kemendag dengan menerapkan bea masuk bagi minyak-minyak itu,” kata Sahat kepada reporter Tirto, Rabu (26/6/2019). Sebab, kata Sahat, jika tidak dibatasi, maka pemerintah tidak bisa mendapatkan keuntungan dari kenaikan impor minyak goreng jenis tersebut.

“Saya memperkirakan tahun lalu minyak goreng dari sunflower 48-53 ribu ton. Tahun ini bisa melonjak ke 64 ribu ton. Kalau kita kasih bea masuk 20 dolar misalnya? berapa itu? Kan, bisa jadi income negara,” kata Sahat. Terlebih, kata Sahat, dana pungutan ekspor untuk minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) yang memiliki harga di bawah 570 dolar AS per ton di-nol-kan oleh pemerintah. Alhasil, kata Sahat, minyak sawit yang diekspor adalah produk hulu yang memiliki kualitas rendah dan berharga murah.

Sementara untuk untuk produk hilir sawit seperti minyak goreng, justru melimpah di dalam negeri, sulit bersaing di pasar ekspor karena harganya lebih mahal. Menurut Sahat, ekspor produk hilir sawit memang sudah 60-70 persen dari total ekspor minyak sawit hingga akhir 2018 lalu. Namun, sejak kebijakan itu diterapkan, ekspor produk hilir terus mengalami penurunan. Jika tak segera ditangani, menurut dia, industri hilir sawit terus tertekan.

Ekonom dari Institut for Development of Economics and Finance (Indef) Bustanul Arifin menilai, tekanan terhadap industri minyak goreng kelapa sawit juga bisa terjadi jika pemerintah luput terhadap problem yang muncul di tataran operasional. Misalnya, kata dia, soal persediaan bahan baku untuk industri dalam negeri. Jika dana pungutan ekspor CPO diturunkan, kata Bustanul, maka bisa jadi bahan baku industri hilir dalam negeri makin sulit karena ekspor bahan baku makin besar.

Selain itu, menurut Bustanul, kebijakan itu berpotensi membuat Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Sawit kekurangan uang untuk pengembangan produk turunan sawit. “Logikanya kalau pungutan 0, terus BPDP enggak punya uang dong. Dulu mereka meminta pembebasan itu karena kontribusi trade balance bermasalah. Jadi ekspor dipermudah, tapi ternyata enggak juga tuh [ekspor meningkat],” kata dia saat dihubungi reporter Tirto. Minyak Goreng Impor bukan Berbahan Sawit Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian, Abdul Rochim menjelaskan, bahwa impor minyak goreng yang dilakukan pemerintah bukan berbahan baku minyak kelapa sawit.

Sebab, hingga sekarang ketersediaan minyak goreng kelapa sawit dalam negeri masih surplus. Impor minyak goreng tersebut, kata dia, jika dilihat berdasarkan jenisnya, antara lain adalah minyak zaitun, minyak canola, minyak kedelai, dan sebagainya. Adapun kenaikan impor terjadi lantaran minyak nabati selain sawit digunakan sebagai bahan baku/bahan penolong industri yang pertumbuhannya juga meningkat. “Minyak tersebut digunakan untuk bahan baku industri (sardines, farmasi) dan keperluan HORECA (Hotel, Restoran, Catering) yang tidak dapat disubstitusi minyak sawit,” kata dia dalam keterangan tertulisnya kepada Tirto, Rabu (26/6/2019).

Abdul Rochim juga menyinggung soal kebijakan pungutan dana ekspor crude palm oil (CPO) sebesar 0 persen yang dianggap membuat produk hilir sawit karena tak bisa bersaing di pasar internasional, serta habisnya pasokan bahan baku untuk industri hilirisasi.  Menurut dia, kebijakan yang tertuang dalam PMK 152/2018 itu memang membawa dampak bagi kinerja industri oleofood (bahan makanan) dan oleokimia. “Bahan baku utama industri tersebut yakni palm stearine dan processed palm kernel oil/stearine banyak diekspor, sehingga hilirisasi terganggu,” kata dia.

Namun, lanjut Abdul, hal ini tidak mengganggu pasokan minyak goreng (RBD Palm Olein) bagi pasar dalam negeri. “Malah yang terjadi sekarang pasar lokal banyak dipasok dari merk baru, pemain baru, minyak goreng kemasan. Hal ini sangat positif bagi konsumen dalam negeri dalam hal higienitas produk,” kata dia. Meski demikian, untuk kebijakan jangka panjang, Abdul Rochim tetap meminta kebijakan itu ditinjau ulang dan dikembalikan ke aturan dana pungutan ekspor sawit sebelumnya, yakni pada PMK 133 tahun 2015.

Sebab, kata dia, aturan tersebut membuat daya saing produk minyak goreng terganggu karena mengancam pasokan bahan baku CPO yang menjadi keunggulan Indonesia dibanding industri di negara lain. “Baiknya memang perlu dikaji yaang lebih mendalam untuk kembali ke aturan dana pungutan sawit sebelumnya (PMK 133/2015) yang terbukti mendorong masuknya investasi baru,” kata Abdul Rochim.

Sumber: Tirto.id

,

Cek Fakta : Data BPS Menyatakan Impor Minyak Goreng Indonesia Melonjak, Ini Penjelasannya

Dalam data impor yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada Senin (24/6) tercatat bahwa Indonesia melakukan impor minyak goreng sepanjang tahun ini.

Sepanjang Januari-Mei 2019, Indonesia mengimpor sebanyak 61.861 ton minyak goreng dengan nilai US$43,03 juta. Capaian itu naik dari periode yang sama tahun lalu dengan 27.922 ton yang bernilai US$27,92 juta.

Sementara itu, negara eksportir komoditas tersebut menuju Indonesia terdiri dari Malaysia, Filipina, Thailand, Singapura, dan Papua Nugini.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga mengatakan, dia melihat impor tersebut merupakan minyak goreng nonminyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO). Menurutnya, komoditas minyak goreng impor itu a.l. berasal dari bahan baku biji rapa, biji bunga matahari, kedelai serta minyak canola dan olive oil.

“Minat impor produk minyak goreng nonsawit memang tinggi, karena ada perubahan gaya kuliner masyarakat kita, terutama yang kelas menengah atas. Banyak dari kalangan masyarakat tersebut yang makan salad atau menu masakan ala barat, yang membutuhkan minyak seperti minyak kedelai atau biji bunga matahari,” ujarnya, Rabu (26/6/2019).

Di sisi lain, dia menilai laju impor yang cukup tinggi itu disebabkan oleh bea masuk komoditas tersebut di Indonesia saat ini terbilang rendah, yakni 5%. Untuk itu dia berharap bea masuk minyak goreng di Indonesia dinaikkan menjadi 20% guna mengendalikan impor produk tersebut.

Kebijakan bea masuk tambahan tersebut, menurutnya, penting untuk menjaga konsumsi minyak dari CPO di dalam negeri. Mengingat ekspor CPO RI saat ini masih diliputi oleh hambatan dagang di berbagai negara dan rendahnya harga komoditas itu di pasar global.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan juga menduga, impor minyak goreng yang tercatat di BPS tersebut adalah berjenis non-CPO.

“Bisa saja produk-produk tersebut masuk dari Malaysia atau negara tetangga kita. Namun, kalau impornya berbentuk minyak goreng CPO, saya rasa sulit terjadi,” katanya.

 

Sumber: Bisnis.com

,

Pengusaha Sawit dan Darmin Ragukan RI Impor Minyak Goreng

 

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, impor minyak goreng selama Mei 2019 mencapai USD 16,2 juta atau 28.534 ton, atau naik 252,1 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu yang hanya USD 4,6 juta atau 4.213 ton.

Berdasarkan negara asalnya, impor minyak goreng paling banyak berasal dari Malaysia, senilai USD 8,6 juta atau 16.227 ton di Mei 2019. Nilai tersebut naik enam kali lipat atau 514 persen dibandingkan bulan sebelumnya senilai USD 1,4 juta atau 1.377 ton.

Selanjutnya, selama Mei 2019 impor minyak goreng dari Papua Nugini tercatat senilai USD 2,4 juta atau 5.566 ton, nilainya meningkat 1.630 persen dibandingkan April 2019 yang sebesar USD 141.048 atau 216 ton.

Namun, rupanya data itu diragukan oleh Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution dan Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga. Lantas, apa alasannya?

1. Harga Minyak Goreng RI Lebih Murah

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengaku tak percaya terkait data impor minyak goreng selama Mei 2019. Menurut dia, harus ada penjelasan lebih rinci dari data yang disampaikan BPS soal impor minyak goreng tersebut.

“Saya tidak percaya ada yang itu (impor minyak goreng). Artinya ada penjelasan, karena apa?” kata Darmin di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (25/6).

Darmin bahkan bersikeras bahwa harga minyak goreng di Indonesia jauh lebih murah dibandingkan negara lain. Sehingga, seharusnya tak ada alasan Indonesia mengimpor minyak goreng.

“Harga minyak goreng kita lebih murah dari lain. Bagaimana impor? Saya harus cek dulu itu,” ujarnya.

2. Impor yang Dilakukan Bukan Minyak Goreng

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Sahat Sinaga, memprediksi bahwa data yang dimaksud BPS bukan merupakan impor minyak goreng yang berbahan baku dari kelapa sawit.

“‎Saya kira itu kekeliruan pemahaman. Memang ada impor, tapi menurut catatan kami dari Malaysia terutama, itu bukan minyak goreng (sawit),” katanya saat dikonfirmasi kumparan, Selasa (25/6).

Dia pun menjelaskan, impor yang dilakukan Indonesia yakni seperti minyak biji‎ bunga matahari atau sunflower seed oil dan rapeseed oil. Jenis minyak tersebut bukan merupakan minyak yang dipakai memasak oleh sebagian masyarakat masyarakat Indonesia.

Dia menambahkan hingga saat ini, sebenarnya Indonesia malah melakukan ekspor minyak goreng sawit. Namun menurut Sahat, jumlahnya memang berkurang semenjak terdapat kebijakan dana pungutan ekspor menjadi 0 rupiah (nol) sejak Januari 2019 untuk CPO yang memiliki harga internasional di bawah USD 570 per ton.

“Sekarang ekspor minyak goreng enggak tinggi karena didominasi ekspor CPO, karena dana pungutannya sama dengan 0. Jadi sekarang orang lebih suka mengekspor bahan baku aja,” ungkapnya.

Sumber: Kumparan.com

,

Investasi Hilir Sawit Masih Sangat Menarik

 

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan bahwa investasi di bidang industri hilir (downstream) sawit nasional masih sangat menarik. Alasannya, ketersediaan bahan baku industri tersebut yang berupa minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) saat ini produksinya begitu melimpah. Pemerintah juga membuka lebar pasar domestik untuk produk hilir sawit dengan menerapkan program biodiesel 20% (B20), B30, dan nantinya B100. Insentif fiskal bagi pelaku usaha di industri tersebut juga telah disiapkan pemerintah, seperti tax allowance dan tax holiday.

Dirjen Industri Agro Kemenperin Abdul Rochim mengatakan, investasi di sektor hilir pengolahan sawit masih menarik dan memiliki potensi besar. Dengan proyeksi produksi CPO nasional pada 2020 bisa mencapai 55 juta ton maka hal itu akan menopang tumbuhnya minat investasi pengolahan CPO. “Bahkan, Indonesia bisa menjadi Arab Saudi-nya bahan bakar nabati (BBN/biofitel). Kebutuhan pangan domestik juga meningkat terus, ingat hukum Malthus (teori kependudukan Robert Malthus). Jadi, investasi hilir sawit masih sangat menarik,” jelas Rochim saat dihubungi dari Jakarta, Senin (24/6).

Saat ini, kata dia, industri pengolahan CPO di Indonesia telah menghasilkan 158 jenis produk turunan, mulai dari produk untuk pangan, bahan kimia, pakan, hingga BBN. Kebijakan penggunaan bahan bakar B30 dijadwalkan berlaku mulai 2020, ini akan memacu penggunaan 9 juta ton biodiesel. Malaysia juga menerapkan kebijakan serupa dengan BlO-nya. Industri hilir juga menghasilkan produk yang indispensable atau semuanya bermanfaat dan dapat digunakan oleh manusia. Karena itu, investasi di sektor hilir sawit tidak akan mengalami stagnasi pasar. “Kebijakan B30 diyakini akan menjadigame changer perkelapasawitan global. Apalagi, jika disusul dengan kebijakan B5 di negara lain, khususnya BIO di Malaysia. Kebutuhan produk hilir sawit dunia akan semakin meningkat,” kata Rochim.

Di sisi lain, kata Rochim, saat ini, mengoperasikan pabrik hilir sawit di Indonesia adalah pilihan yang paling efisien dibandingkan negara lain karena adanya faktor pendukung daya saing yang kuat dibandingkan jika memilih negara lain sebagai lokasi investasi industri hilir. Penyebabnya, pasokan bahan baku yang lebih banyak dan bersertifikat sustainable (memenuhi prinsip keberlanjutan lestari). “Ditambah adanya insentif berupa tax allowance dan tax holiday yang disiapkan untuk investasi industri hilir. Di sisi lain, telah tersedianya kawasan industri modern di luar Pulau Jawa yang juga adalah sentra produksi sawit,” kata Rochim.

Menurut dia, produk yang paling menarik minat investasi hilir sawit terutama adalah yang menghasilkan produk pangan, seperti minyak goreng, lemak padatan pangan, dan fito-farmaka. Selain itu, produk oleokimia seperti personal wash atau personal care, biolubricant, dan biosurfactant. “Yang paling menarik lainnya adalah bioenergi (biodiesel FAME dan biohi-drokarbon),” ujar Rochim.

Head Plantation Upstream Indonesia Minamas Plantation Shamsuddin Muhammad mengatakan, ke depan, Minamas fokus memperkuat investasi hilir. Langkah itu telah dimulai dengan masuknya Minamas di industri minyak goreng kemasan di Kalimantan Selatan. Untuk tahun ini, Minamas memang belum ada rencana investasi lagi, namun ke depan Minamas tidak ingin terpaku di hulu (upstream). “Ke depan, kemungkinan lebih berinvestasi di downstream untuk mendapatkan nilai tambah yang lebih. Dari segi dukungan ketersediaan bahan baku, tentu mencukupi untuk kebutuhan rencana itu,” kata Shamsuddin saat halalbihalal bersama Minamas, pekan lalu.

Secara terpisah, Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa sawit Indonesia (Gapki) Mukti Sardjono menambahkan, investasi di sektor hilir (downstream) sawit memang sangat prospektif, apalagi pemerintah juga menerapkan kebijakan hilirisasi. Beberapa sektor yang prospektif adalah industri minyak goreng dan oleokimia. Dengan meningkatnya jumlah penduduk, tentunya kebutuhan minyak goreng akan meningkat. Industri bio-fuel juga prospektif. “Untuk itu, yang diperlukan bagi dunia usaha tentunya adalah adanya kemudahan, kepastiaan hukum, dan tentunya insentif. Misalnya, kemudahan perizinan dan pemasaran,” kata Mukti.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (Gimni) Sahat Sinaga sebelumnya mengatakan, utilisasi industri hilir berbasis minyak sawit di dalam negeri saat ini terus anjlok, yakni dari sebelumnya berkisar 60-70% terpangkas menjadi 15-20%. Kondisi itu kontras dengan yang dialami industri hilir minyak sawit di Malaysia. “Industri di Malaysia bahkan saat ini sudah overtime hingga 20%. Industri hilir kita saat ini hanya bisa menikmati pasar kalau (pasar internasional) sudah mentok dengan Malaysia,” ungkap Sahat Sinaga.

Ekspor sawit Januari-Juni

Sementara itu, Tim Pusat Penelitian Kelapa sawit (PPKS) memproyeksikan ekspor CPO dan produk hilir sepanjang Januari-Juni 2019 bisa mencapai 17,60 juta ton dengan produk hilir lebih mendominasi. Sedangkan untuk Juli-Desember 2019, ekspor berpeluang mencapai 17,82 juta ton, baik untuk CPO maupun produk hilirnya. Dengan demikian, total ekspor minyak sawit nasional sampai akhir 2019 bisa mencapai 35,41 juta ton, yakni 6,27 juta ton untuk CPO dan 29,16 juta ton untuk turunannya.

Peneliti senior PPKS Medan Hasan Hasril Siregar mengatakan, pada umumnya, perdagangan minyak sawit masih melemah, sehingga stok masih tinggi. Per Juni 2019, stok diprediksi mencapai 2,55 juta ton dan pada akhir 2019 menjadi 2,12 juta ton. Dengan begitu, upaya program B30 oleh pemerintah diharapkan mampu mendongkrak konsumsi domestik. “Untuk harga, kemungkinan ada perbaikan pada semester kedua, meski tidak signifikan atau hanya membaik landai. Kecuali, pemerintah sangat sungguh-sungguh mempercepat B30, B50, bahkan B100. Apalagi dengan laporan kinerja ekspor yang mengkhawatirkan. Perlu lebih membela produk dalam negeri,” kata Hasril.

Apabila mau objektif, imbuh dia, meski beberapa tahun terakhir ini tertekan devisa, sawitlah yang masih mengamankan neraca perdagangan. “Mestinya, perdagangan sawit difokuskan pada peningkatan ekspor pada negara prospektif dan perlu sebanyak mungkin memakai produk buatan dalam negeri. Termasuk, penggunaan untuk pembangkit PLN,” kata Hasril.

 

Sumber: Investor Daily Indonesia