,

Indonesia Dec Crude Palm Oil Exports to Fall Slightly -Reuters survey

 



JAKARTA, Jan 22 (Reuters) - Indonesia's crude palm oil (CPO)
exports in December likely edged lower because of lower demand
after an import tax hike started on edible oils in India,
Indonesia's biggest CPO importer, while output fell for a second
month, a Reuters survey showed.
    Exports of CPO from Indonesia, the world's biggest palm oil
producer, fell slightly to 2.51 million tonnes in December from
2.52 million in November, according to a median survey of two
industry groups and a state palm oil research firm.
    Shipments of the widely used vegetable oil are likely to
decline after the import tax hike in India along with
competition from Malaysia after it cut its palm oil export levy.

    "Supply to India fell and Malaysia CPO exports without levy
would cause Indonesian palm to be under pressure," said Sahat
Sinaga, executive director of the Indonesia Vegetable Oil
Association (GIMNI).
    Malaysia cut its CPO export tax in December and said earlier
this month it would suspend the export tax for three months
starting from Jan 8.
    Meanwhile, Indonesia's output of CPO in December fell to
3.52 million tonnes, according to the median estimate of the
survey, down from 3.9 million in November.   
    Domestic CPO consumption was forecast at 972,000 tonnes in
December, compared to 989,550 a month earlier.
    CPO stockpiles in December are forecast to fall to 3.2
million tonnes from 3.6 million in the prior month.
    The December palm survey was comprised of responses from the
Indonesia Palm Oil Board, the Indonesian Oil Palm Research
Institute and GIMNI.
    Below is a table of the median forecasts in the Reuters
survey for CPO output, exports and stockpiles, as well as the
GAPKI palm and palm kernel oil export data, going back to 2016.
Figures are in million tonnes.   
    
 Month      Output   Exports  Inventories  GAPKI palm &
                                           kernel oils
                                           exports
 December     3.519    2.512        3.200            --
 November     3.901    2.518        3.602            --
 October      3.949    2.750        3.144          2.60
 September    3.630    2.685        2.400          2.76
 August       3.587    2.714        2.600          2.98
 July         3.530    2.400        2.422           2.4
 June         3.200    2.200        1.300          2.13
 May          3.375    2.375        1.094          2.62
 April        2.904    2.162        1.306          2.57
 March        3.078    2.093        2.300          2.47
 February     2.800    2.406        2.000          2.53
 January      2.949    2.214        1.475          2.72
      2016                                             
 December     3.218    2.382        1.886          2.68
 November     3.310    2.221        1.786          2.84
 October      3.064    2.225        1.945          2.41
 September    2.900    2.000        1.738          1.73
 August       2.833    1.740        1.700          2.07
 July         2.802    1.875        1.875           1.6
 June         2.464    1.798        1.712          1.78
 May          2.188    1.919        2.100          1.76
 April        2.132    1.928        2.250          2.09
 March        2.150    1.895        2.592          1.74
 February     2.300    2.010        3.633          2.29
 January      2.440    2.005        2.025           2.1
 

($1 = 13,340.0000 rupiah)

Sumber: Reuters.com
,

Pemerintah Didesak Segera Terapkan Mandatori Biodiesel B30

 

 

Pangkalan Bun – Pelaku usaha mendorong pemerintah segera merealisasikan penerapan mandatori biodiesel sebesar 30% (B30).

Realisasi mandatori biodiesel 30 mendesak dilakukan agar produksi minyak sawit mentah (CPO) dalam negeri dapat terserap dengan maksimal.

“Serapan produksi CPO domestik akan terhambat jika mandatori biodiesel 30% tidak diterapkan. Dampaknya nanti ke penyerapan produksi yang akan melambat karena pasarnya semakin sempit,” kata Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Sahat Sinaga, di Jakarta, Selasa (9/1/2017).

Sahat optimistis penyerapan CPO dalam negeri akan semakin tinggi jika kebijakan mandatori biodiesel 30% diterapkan.

“Kebijakan ini juga akan menggairahkan produksi CPO dalam negeri. Kami mendorong pemerintah segera merealisasikan mandatori B30 karena dampak positifnya sangat luas, mulai dari pendapatan negara hingga tenaga kerja,” papar dia.

‘Saat ini, lanjut Sahat, pihaknya juga menyambut baik rencana Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang akan melakukan uji coba penerapan biodiesel 30%.

“Kami sangat mendukung rencana tersebut. Uji coba biodiesel 30% memang sudah saatnya dilakukan agar tidak ada kendala dalam penerapannya ke depan,” ujarnya.

Sahat berharap uji coba tersebut bisa segera berlangsung dan tidak memakan waktu yang panjang.

Sumber: Borneonews.com

 

,

Permintaan minyak nabati diprediksi cuma naik 1%

 

JAKARTA. Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) memperkirakan permintaan minyak nabati domestik pada tahun ini bakal naik tipis 1% dari 8,104 juta ton pada tahun 2017 menjadi 8,14 juta ton. Dari jumlah itu, 56% atau sekitar 4,5 juta ton merupakan minyak goreng curah dan kemasan, sementara sisanya produk minyak nabati lainnya.

Sahat Sinaga, Direktur Eksekutif GIMNI mengatakan, tipisnya kenaikan permintaan minyak nabati dikarenakan adanya perubahan dari minyak goreng curah ke minyak goreng kemasan. Akibatnya, banyak masyarakat yang mengurangi konsumsi karena harga minyak goreng kemasan lebih mahal. Apalagi Kementerian Perdagangan juga telah meminta industri minyak goreng mengurangi penjualan curah dan mengalihkannya ke produk kemasan.

Kenaikan permintaan yang tipis juga disebabkan karena banyak konsumen yang beralih ke produk nabati selain sawit karena daya belinya meningkat. “Secara volume permintaan naik, tetapi kenaikan tersebut bukan dari minyak goreng,” katanya kepada KONTAN, Kamis (4/1). Dari sisi harga, harga minyak goreng akan tetap stabil.

 

Sumber: Kontan.co.id

,

GIMNI : Agar Produksi CPO Bergairah, Cepat Terapkan Mandatory B30

 

 

Pemerintah harus segera merealisasikan penerapan mandatori biodiesel sebesar 30 persen (B30). Itu agar produksi Crude Palm Oil (CPO) dalam negeri dapat terserap dengan maksimal.

Ini dikatakan Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Sahat Sinaga. Menurutnya, penyerapan CPO dalam negeri akan semakin tinggi jika kebijakan mandatori biodiesel 30 persen diterapkan. “Kebijakan ini juga akan menggairahkan produksi CPO dalam negeri,” kata Sahat.

Menurut dia, percepatan mandatori B30 berdampak positif. Pemerintah harus dorong penggunaan bahan bakar campuran biodiesel 30 persen. Tidak perlu ragu lagi karena sudah terbukti dampak baiknya mulai dari pendapatan negara hingga tenaga kerja.

Sahat mengungkapkan, pihaknya juga menyambut baik rencana Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang akan melakukan uji coba penerapan biodiesel 30 persen.

Menurutnya, uji coba biodiesel 30 persen sudah saatnya dilakukan agar tidak ada kendala dalam penerapannya ke depan. “Seharusnya memang dari sekarang diuji agar kendala-kendalanya bisa dideteksi dan dicari solusinya dengan cepat,” katanya.

Dia berharap, uji coba itu bisa segera berlangsung dan tidak memakan waktu yang panjang. “Kami harap ini bukan sekadar uji coba lalu selesai. Tapi uji coba ini harus menjadi penguat agar realisasi biodiesel 30 persen bisa terwujud,” katanya.

Sumber: Sawitplus.com

,

Tren Industri Minyak Goreng Masih positif

 

Selama tahun 2017 industri minyak goreng masih di tren positif. PT Wilmar Nabati Indonesia (WNI) selaku produsen minyak goreng papan atas mengklaim mengalami kenaikan produksi sebesar 25 persen.

Manager Humas PT Wilmar Nabati Indonesia (WNI), Hartono Subeki menuturkan, masih stabilnya pasokan sawit selama kuartal III 2017 memberi andil yang sangat signifikan bagi perusahaannya.

“Kami akui, stabilnya pasokan sawit sangat membantu dalam meningkatkan produksi,” tuturnya, Kamis (4/1/2018).

PT WNI mencatat, kenaikan produksi minyak sawit mentah, atau crude palm oil (CPO) sebesar 25 persen dibanding tahun lalu. Sedangkan kapasitas produksi di perusahaan tersebut mencapai 10 ribu  Metric Ton (MT) per hari dengan utilitasi mencapai 80 persen.

“Untuk komposisi pasar di 2018 tidak berubah. Tetap penjualan 30 persen lokal dan 70 persen ekspor,” ujar Hartono.

Sebelumnya, Direktur PT WNI Gresik, Saronto berharap, cuaca normal sepanjang tahun 2018 ini. Jika cuaca buruk jalur distribusi CPO akan terganggu. Dia pun berharap agar panen sawit perkebunannya terus meningkat.

“CPO merupakan bahan dasar pengolahan minyak kami. Sehingga apabila jalur distribusi tersendat, secara otomatis berdampak pada jumlah produksi,” tandasnya.

 

Sumber: Beritajatim.com

,

GIMNI: Permintaan Minyak Nabati Hanya Naik 1%

 

JAKARTA. Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) memperkirakan tahun ini permintaan minyak nabati domestik hanya akan naik 1% dibandingkan tahun 2017, atau naik menjadi 8,144 juta ton dari 8,104 juta ton.

Dari 8,144 juta tersebut, 56% atau sekitar 4,5 juta ton merupakan minyak goreng curah dan kemasan, sementara sisanya untuk produk-produk minyak nabati lainnya. Sementara, di tahun 2017, 67% atau 5,537 juta dari 8,104 juta minyak nabati merupakan minyak goreng.

Sahat Sinaga, Direktur Eksekutif Gimni mengatakan, hal ini diakibatkan perubahan dari minyak goreng curah menjadi minyak goreng kemasan mengakibatkan banyak masyarakat yang mengurangi konsumsinya karena harganya tidak sesuai dengan harga minyak curah.

Meski begitu, dia bilang ada kemungkinan daya beli masyarakat meningkat di beberapa daerah, sehingga banyak yang beralih ke produk selain minyak goreng. “Jadi secara volume permintaan naik, tetapi kenaikan tersebut bukan dari minyak goreng,” tutur Sahat kepada Kontan.co.id, Kamis (4/1).

Dari sisi harga, Sahat menjelaskan harga minyak goreng akan tetap stabil. Menurutnya, kenaikan harga hanyalah spekulasi lantaran minyak bumi yang diperkirakan akan memiliki selisih harga yang lebih rendah dibandingkan CPO.

Apalagi, tahun in diperkirakan produksi minyak sawit masih akan meningkat. “Kita perkirakan tahun 2018 produksi sawit 41,9 juta ton, asalkan tidak ada perubahan cuaca yang drastis,” jelas Sahat.

Sementara itu, Sahat pun mengungkap ekspor minyak sawit di tahun 2017 sebesar 31,9 juta ton, di mana 26% merupakan crude oil (minyak mentah) dan 74% merupakan produk hilir sawit. Produk hilir tersebut terbagi atas refines oil sebesar 21,2 juta ton, oleokimia sebanyak 2,1 juta ton, dan biodiesel sebesar 190.000 ton.

Diperkirakan, di tahun 2018, ekspor sawit akan meningkat menjadi sekitar 33,1 juta ton. Di mana 8,7 juta ton merupakan crude oil, refined oil sekitar 22 juta ton dan oleokimia sebanyak 2,4 juta ton.

Meski begitu, Sahat berpendapat, ekspor produk hilir ini akan bisa meningkat apabila ada review PMK atas bea keluar produk CPO dan turunannya.

Menurutnya saat ini bea keluar yang ditetapkan sebesar US$ 750 – US$ 1.200 per ton. “Kami minta itu diturunkan menjadi US$ 550 per ton sehingga ekspor 33,1 juta ton dapat dicapai,” ujar Sahat.

 

Sumber: Kontan.co.id

,

Penundaan Penerapan B30 Bisa Bikin Rusak Harga CPO

 

Pengusaha mendorong pemerintah segera merealisasikan penerapan mandatori biodiesel sebesar 30 persen (B30). Realisasi mandatori biodiesel 30 mendesak dilakukan agar produksi Crude Palm Oils (CPO) dalam negeri dapat terserap dengan maksimal.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (Gimni) Sahat Sinaga mengatakan, serapan produksi CPO domestik akan terhambat jika biodiesel 30 persen tidak diterapkan. “Dampaknya nanti ke penyerapan produksi yang akan melambat karena pasarnya semakin sempit,” ujarnya kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Sahat yakin, penyerapan CPO dalam negeri akan semakin tinggi jika kebijakan mandatori biodiesel 30 persen diterapkan. “Kebijakan ini juga akan menggairahkan produksi CPO dalam negeri J tegasnya.

Ia mendorong, pemerintah segera merealisasikan mandatori B30 karena dampak positifnya sangat luas. “Pemerintah harus dorong penggunaan bahan bakar campuran biodiesel 30 persen. Tidak perlu ragu lagi karena sudah terbukti dampak baiknya mulai dari pendapatan negara hingga tenaga kerja,” ungkapnya.

Sahat mengungkap-kan, pihaknya juga menyambut baik rencana Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang akan melakukan uji coba penerapan biodiesel 30 persen. “Kami sangat mendukung rencana tersebut,” tuturnya.

Menurutnya, uji coba biodiesel 30 persen memang sudah saatnya dilakukan agar tidak ada kendala dalam penerapannya kedepan. “Seharusnya memang dari sekarang di uji agar kendala-kendalanya bisa dideteksi dan dicari solusinya dengan cepat,” katanya.

Ia berharap, uji coba tersebut bisa segera berlangsung dan tidak memakan waktu yang panjang. “Kami harap ini bukan sekedar uji coba lalu selesai. Tapi uji coba ini harus menjadi penguat agar realisasi biodiesel 30 persen bisa terwujud,” tukasnya.

Sekretaris Jenderal Gabungan Perusahaan Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Togar Sitanggang mengatakan, penundaan realisasi kebijakan mandatori biodiesel 30 persen bisa menekan harga CPO. “Dampaknya bisa ke harga CPO juga nantinya,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, serapan biodiesel di dalam negeri sudah semakin menurun. Pada Oktober 2017 contohnya, serapan biodiesel tercatat menurun sekitar 4 persen atau hanya sebanyak 216 ribu ton.

“Pada September 2017 tercatat mencapai 225 ribu ton serapannya. Semakin lama turun terus. Kalau mandatori tidak segera dilakukan maka serapan domestik akan semakin berkurang,” ungkapnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar menyampaikan, bahwa saat ini kajian biodiesel 30 persen akan memasuki uji awal di lapangan. “Kajiannya sudah selesai, namun demikian ada tes lapangan juga ini sekarang sedang persiapkan di lapangannya, akan dicoba pada transportasi darat selain kereta api,” ujarnya.

Dia menjelaskan, butuh waktu dalam masa peralihan dari B20 menuju B30. “Uji coba terus dilakukan agar ke depannya penerapan B30 pada transportasi darat tidak menemui kendala,” terangnya.

Ia mengungkapkan, implementasi B30 menunggu terse-lesaikannya kendala yang ada di B20. “Kita masih akan menguji B20 untuk kereta api, akan dibuktikan apakah B20 comply dengan sistem kereta api sekarang,” jelasnya.

 

Sumber: Rakyat Merdeka

,

Kebijakan HET akan Berlanjut di 2018

 

 

JAKARTA. Kementerian Perdagangan (Kemdag) mengaku akan melanjutkan langkah intervensi harga pangan pada tahun depan. Caranya adalah dengan mempertahankan aturan Harge Eceran Teringgi (HET) untuk sejumlah bahan pangan tertentu.

Tahun ini untuk menstabilkan harga pangan, Kemdag memberlakukan HET untuk beberapa komoditas. HET beras yang dipatok Rp 9.450 per kilogram (kg), daging sapi beku Rp 80.000 per kg, gula kemasan Rp 12.500 per kg, dan minyak goreng kemasan sederhana Rp 11.000 per kg.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengklaim, kebijakan HET sepanjang tahun ini cukup berhasil. Buktinya, harga komoditas yang diatur dengan instrumen HET masih stabil.

Untuk itu, kata Enggar, tahun depan pemerintah akan melanjutkan kebijakan HET untuk komoditas yang sudah diatur di 2017. “Sementara empat komoditas itu yang akan diatur HET-nya,” ujarnya, Kamis (21/12).

Klaim keberhasilan pengendalian harga pangan juga dikatakan oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto. Dia bilang meski pengendalian harga pangan dengan kebijakan HET di tahun ini cukup baik, namun pemerintah perlu mengevaluasi kebijakan HET untuk beras.

“Kalau HET-nya bermanfaat bisa diteruskan, tapi kalau kurang bermanfaat ya mungkin perlu perlu ditengok lagi, karena ada indikasi harga beras medium masih di atas HET. Itu yang mesti ditelusuri apakah ada permasalahan stok atau yahg lala, 1 jelasnya.

Ekonom Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhi-ma Yudhistira menilai, angka HET beras medium sepanjang tahun ini belum bisa dipenuhi. Terutama di tingkat pedagang pasar tradisional. Karena itu, demi menekan harga sesuai HET pemerintah mengambil jalan cepat dengan impor.

“Saya pikir mekanismenya jangan hanya di hilir yang hanya menakuti pedagang. Yang harus dilakukan bukan hanya penerapan HET, tapi juga pembenahan problem pertanian struktural. Karena pengendaliannya dari sisi hilir

saja tanpa meningkatkan produktivitas hulu, berarti hanya terbantu dari purchasing power, “jelas Bhima.

Untuk tahun depan, menurut Bhima pemerintah perlu melakukan mengevaluasi kebijakan pengendalian harga pangan. Lantaran bisa jadi kepentingan produsen menjadi tertekan dan hanya berpihak pada konsumen.

Pemerintah, kata Bhima, juga perlu mewaspadai ancaman cuaca buruk yang akan berampak pada penurunan produksi pangan. Sebab jika stok pangan tak cukup, akan percuma bila kebijakan HET diteruskan.

 

Sumber: Harian Kontan

,

Pengusaha Dorong Program B30 Dikebut

 

Pengusaha mendorong pemerintah untuk mengebut penerapan program pencampuran biodiesel ke solar 30 persen (B30). Kebijakan ini akan membantu penyerapan biodiesel lokal.

DIREKTUR Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (Gimni) Sahat Sinaga mengatakan, dengan penerapan B30 akan membantu industri sawit nasional. Sebab, kebijakan ini akan meningkatkan pemakaian biodiesel domestik.

Menurut Sahat, saat ini serapan biodiesel di pasar domestik cuma 27 persen dari total produksi. Jumlah tersebut sudah termasuk dengan biodiesel untuk program B20.

Dengan program B30, maka serapan domestik akan naik dari 27 persen menjadi 35 persen. Artinya domestik lebih kuat dan bisa mengurangi ketergantungan kepada pasar global.

“Saat ini jumlahnya 2,5 juta ton. Dengan naik jadi 30 persen ada tambahan 1 ,5 juta ton menjadi 4 juta ton,” paparnya.

Menurut dia, percepatan B30 juga akan mengurangi emisi gas rumah kaca sehingga udara jadi lebih bersih. Selain itu, keasa-man udara juga akan berkurang. Pemerintah pun bisa mengurangi biaya kesehatan.

Hapus Pungutan Ekspor

Sahat mengatakan, produksi biodiesel mencapai 12 juta ton per tahun. Sedangkan, dengan B30 penyerapannya menjadi 4,5 juta ton. Artinya masih ada sisa sekitar 7,5 juta ton dan harapannya bisa dijual untuk ekspor.

Namun, sayangnya penjualan ekspor pun terganggu. Penyebabnya, pemerintah menerapkan pungutan ekspor 20 dolar AS per ton. Akibatnya, banyak perusahaan yang berhenti ekspor. “Kami mengusulkan pungutan ekspor itu dihapuskan,” ujarnya.

Menurut Sahat, akibat kebijakan pemerintah tersebut banyak perusahaan yang mulai mengurangi produksinya. Bahkan, saat ini sudah ada tiga perusahaan yang gulung tikar.

Sementara untuk penjualan tahun ini, Sahat mengatakan, akan tumbuh 8 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Angka tersebut di bawah harapan kami 15 persen.

“Salah satu penyebabnya pungutan ekspor itu. Dan, kita berharap agar program B30 digenjot,” tukasnya.

Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan kembali melakukan uji coba B20 pada kereta api dan studi awal penggunaan B30 untuk transportasi darat selain kereta apa pada tahun depan.

Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengatakan, saat ini kajian B-30 akan memasuki uji awal di lapangan. “Kajiannya sudah selesai, namun demikian ada tes lapangan juga ini sekarang sedang persiapkan di lapangannya, akan dicoba pada transportasi darat selain kereta api,” ujar Arcandra.

Wamen menambahkan, butuh waktu dalam masa peralihan dari B20 menuju B30. Di samping itu, uji coba terus dilakukan agar ke depannya penerapan B30 pada transportasi darat tidak menemui kendala.

Lebih lanjut, kata dia, implementasi B30 menunggu terse-lesaikannya kendala yang ada di B20. “Kita masih akan menguji B20 untuk kereta api, akan dibuktikan apakah B20 comply dengan sistem kereta api sekarang,” jelasnya.

 

Sumber: Rakyat Merdeka

,

Sikap Pengusaha Terbelah

 

Kebijakan pemerintah mewajibkan ekspor Crude Palm Oil (CPO), batu bara, dan beras diekspor menggunakan kapal dan asuransi lokal mendapat respons beragam dari pengusaha. Ada yang mendukung dan menolak.

DIREKTUR Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (Gimni) Sahat Sinaga mengatakan, pengusaha kelapa sawit akan kesulitan menjalankan kewajiban tersebut. “Akan sulit karena kita belum tahu kapal lokal itu mampu atau tidak,” ujarnya kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Untuk diketahui, Kementerian Perdagangan (Kemendag) menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 82 Tahun 2017 tentang Ketentuan Penggunaan Angkutan Laut dan Asuransi Nasional. Salah satu isinya mewajibkan kegiatan ekspor (CPO), batu bara dan beras menggunakan angkutan laut dan asuransi nasional.

Targetnya enam bulan setelah ditetapkan, regulasi ini dapat dijalankan. Jika melanggar, eksportir CPO, batu bara dan beras bisa dibekukan hingga dicabut izinnya.

Menurut Sahat, sebaiknya kebijakan tersebut ditunda terlebih dahulu sampai ada kepastian dari pemerintah dan industri pelayaran dalam menyediakan angkutan kapal yang murah dan mumpuni. “Kalau sudah mampu kapalnya tidak masalah. Tapi kalau belum lebih baik bisa ditunda,” ungkapnya.

Menurutnya, saat ini kemampuan dan kapasitas kapal lokal memang mencukupi untuk kebutuhan angkutan domestik. “Kalau untuk ekspor sepertinya belum ada ya. Makanya harus dipastikan dulu apakah mampu atau tidak,” tegasnya.

Pihaknya masih akan mendengar masukan dari pengusaha mengenai dampak dari kebijakan tersebut. “Untuk selanjutnya kami mau dengar dulu masukan dari pengusaha lain. Apakah kebijakan bisa dilanjutkan atau nanti minta ditunda karena belum siap,” tukasnya.

Ketua Umum Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia menilai, regulasi ini akan menghambat kegiatan ekspor batu bara. “Melihat substansi regulasi yang mewajibkan penggunaan kapal nasional untuk ekspor batu bara timbul kekhawatiran akan berpotensi negatif terhadap kelancaran ekspor batu bara,” ujarnya.

Hendra mengungkapkan, APBI sendiri telah melayangkan keberatannya kepada Kementerian Perdagangan saat regulasi ini masih berupa draf rancangan. Terutama soal ketersediaan kapal lokal dalam kegiatan ekspor batubara yang dinilai belum miliki jumlah yang banyak.

“Yang menjadi concern utama adalah saat ini sebagian besar ekspor batu bara masih menggunakan kapal asing sehingga kesiapan kapal nasional dapat menjadi kendala,” sambungnya.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Indonesian National Shipowners Association (INSA) Carmelita Hartoto mengatakan, regulasi ini merupakan lompatan besar guna mendongkrak performa neraca jasa perdagangan Indonesia. “Kami mengapresiasi pemerintah menerbitkan regulasi ini,” ujarnya.

Ia mengaku, siap memenuhi kebutuhan kapal agar kegiatan ekspor berjalan baik. “Kami siap berkontribusi dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasa ekspor impor,” kata Carmelita.

Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan INSA Zaenal Arifin Hasibuan mengatakan, regulasi tersebut menjadi angin segar untuk industri pelayaran nasional. “Dengan aturan ini, tahun depan bisnis perkapalan akan lebih baik,” tuturnya.

Menurutnya, kegiatan angkutan ekspor-impor masih didominasi kapal asing. “Pada 2016 saja penggunaan kapal asing pada kegiatan angkutan ekspor-impor mencapai 93,7 persen dari total aktivitas. Sedangkan penggunaan kapal berbendera Merah Putih hanya sisanya, atau 6,3 persen,” tuturnya.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Oke Nurwan menjelaskan, regulasi ini guna meningkatkan daya saing industri pelayaran dan perasuransian nasional di kancah dunia. “Secara prinsip, pemerintah mendorong industri domestik,” ujarnya.

Namun, Nurwan enggan menjelaskan apakah perusahaan jasa angkutan laut dan asuransi nasional mampu menjalankan kebijakan ini. “Yang jelas, jika perusahaan domestik tidak bisa men-cover seluruhnya, eksportir dan importir boleh menggunakan perusahaan asing tapi dengan izin pemerintah,” tutupnya.

 

Sumber: Rakyat Merdeka