,

GIMNI: Jika Sawit Diganti Minyak Nabati, Negara Terbebani Impor

Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) menyayangkan himbauan Kementerian Kesehatan RI untuk mengganti minyak goreng sawit/kelapa dengan minyak nabati lain seperti zaitun, olive oil, dan sunflower, dalam upaya pengendalian hipertensi. Dampak dari himbauan ini adalah impor minyak nabati Indonesia bisa naik sehingga membebani devisa negara.

“Penggunaan minyak nabati lainnya seperti zaitun dan sunflower, maka negara harus impor. Karena tidak diproduksi dalam negeri. Sementara minyak sawit buatan Indonesia sendiri,” ujar Bernard Riedo, Ketua Umum GIMNI, Kamis ( 17 Oktober 2019).

Dari penelusuran redaksi bahwa informasi flyer merujuk kepada Buku Pedoman Pengendalian Hipertensi terbitan tahun 2015. Buku ini diterbitkan Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Direktorat Penyakit Tidak Menular.

Ia mengatakan masing-masing minyak nabati mempunyai karakteristik penggunaan yang berbeda satu sama lain. Sehingga tidak tetap disebutkan faktor hipertensi salah satu karena minyak kelapa sawit.

Yang sangat disayangkan, kata Bernard, di saat pemerintah aktif melawan kampanye negatif sawit di luar negeri. Akan tetapi, flyer Kemenkes ini bersifat kontraproduktif. “Malahan dari dalam negeri ada himbauan (Kemenkes) yang tidak sejalan dengan arahan dari pemerintah,” ujar Bernard.

Dalam catatan GIMNI, konsumsi CPO untuk oleofood termasuk minyak goreng diperkirakan 10,072 juta ton. Sementara itu data BPS mencatayt sepanjang Januari-Mei 2019, Indonesia mengimpor sebanyak 61.861 ton minyak goreng dengan nilai US$43,03 juta.

Menyikapi persoalan ini, GIMNI beserta asosiasi sawit lainnya akan mengajukan surat protes kepada Kementerian Kesehatan RI. “Kami akan kirimkan surat kepada Kemenkes bersama asosiasi sawit lainnya,” jelas Bernard.

GIMNI berharap Kementrian Kesehatan RI dapat menjadi bagian untuk bersama-sama melakukan sosialisasi perihal minyak sawit dan manfaatnya bagi kesehatan seluruh masyarakat Indonesia.

 

Sumber: Sawitindonesia.com

,

Manufaktur dalam Tekanan

 

Sejumlah tantangan baik dari internal maupun eksternal sepanjang 2015-2019 membuat kinerja manufaktur dalam 5 tahun terakhir belum dapat berlari kencang.

Beberapa indikatornya terlihat dari kontribusi sektor manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) yang masih stagnan di kisaran 20%.

Kontribusi manufaktur terhadap PDB belum mampu beranjak ke level 21 % dalam 5 tahun terakhir, bahkan tak dapat melampaui kinerja pada 2014.

Tantangan eksternal datang dari pasar global yang cenderung melemah. Hal itu dapat dilihat dari kinerja ekspor industri pengolahan nonmigas, yang berfluktuasi.

Ekspor produk olahan nonmigas pada 2014 tumbuh 3,8%, pada 2015 turun 9,11 %, kemudian naik 1,07% pada 2016. Pertumbuhan ekspor produk olahan nonmigas naik signifikan pada 2017, yaitu sebesar 13,14% secara tahunan (year-on-year/yoy), kemudian naik 3,86% pada 2018. Namun, kinerja ekspor produk olahan kembali turun 3,89% sepanjang Januari-September 2019.

Pelemahan permintaan di pasar ekspor menjadi salah satu penyebab stagnasi pertumbuhan kinerja manufaktur di Tanah Air.

Indikator lain, yaitu purchasing manufacturing index (PMI) juga bertahan di kisaran 48-51. PMI merupakan indikator ekonomi berdasarkan survei terhadap manajer pembelian di berbagai sektor.

Selain itu, pertumbuhan produksi manufaktur juga bertahan di kisaran 4% selama 5 tahun terakhir.

Kinerja industri otomotif juga pasang surut dalam 5 tahun terakhir. Sempat mencatatkan penurunan kinerja pada 2015, mulai 2016 industri otomotif terus tumbuh dari sisi penjualan maupun produksi hingga mencapai pertumbuhan terbaik pada 2018. Namun, pada tahun ini industri otomotif menghadapi tantangan berat akibat kondisi global dan domestik yang cenderung lesu. Kinerja penjualan dan produksi penurunan. Kinerja ekspor juga tertekan hingga Agustus 2019.

Kondisi manufaktur yang tidak menggembirakan itu, mendorong pemerintah untuk mengucurkan insentif fiskal.

Sejumlah insentif itu seperti keringanan dan pembebasan pajak (fax allowance dan fax holiday) pada 2018 untuk menggenjot investasi manufaktur.

Sayangnya, efek yang diharapkan tidak tecermin dari berbagai indikator kinerja manufaktur, akibat sulitnya pelaku usaha mengakses kebijakan insentif tersebut.

Setali tiga uang, tren penanaman modal asing (PMA) dan total investasi pada 9 bulan pertama 2018 juga menunjukkan penurunan. Grafik penanaman modal dalam negeri (PMDN) bahkan pernah lebih tinggi dari PMA pada kuartal III/2018.

Data BKPM memperlihatkan realisasi investasi pada 2017 dan 2018 berturut-turut tumbuh negatif.

Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Ramdani menuturkan melandainya investasi asing yang masuk, salah satunya disebabkan oleh ketidakpastian perekonomian global. “Insentif untuk investasi di [industri] bahan baku itu perlu dipikirkan untuk jangka panjang. In- dustrialisasi ini belum jalan. Sebagai catatan, lebih dari 70% bahan baku masih diimpor, tetapi bukan berarti ekspor berhenti. Ini saling berkaitan [dengan insentif fiskal]. Jadi, tidak bisa dibilang insentif [fiskal] itu tidak penting, ada manfaatnya,” katanya kepada Bisnis, belum lama ini.

KURANG TEPAT

Sekjen Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen (APSyFI) Redma Wirawasta menjelaskan momentum dalam penerbitan insentif fiskal selama ini kurang tepat. Pasalnya, ketidakpastian pasar di dalam negeri lebih tinggi daripada dampak dari insentif yang diberikan.

Selain itu, Redma menyampaikan minimnya kepercayaan pemerintah terhadap investor yang menggunakan fasilitas tersebut juga menjadi salah satu penyebab minimnya pelaku usaha yang menggunakan fax allowance dan fax holiday. “Dikasih insentif banyak, tetapi tidak bisa jual [hasil produksi] ya percuma juga,” katanya.

Redma menuturkan lamanya proses pengajuan insentif tersebut disebabkan oleh verifikasi ulang rekomendasi dari Kementerian Perindustrian oleh Kementerian Keuangan.

Redma mengutarakan salah satu insentif yang cukup efektif sejak 2014 adalah bantuan restrukturisasi permesinan. Walaupun nilai investasi yang dikucurkan tidak terlalu besar, hasil dari restrukturisasi tersebut dapat memacu investasi terbukti produktivitasnya meningkat. Namun, insentif tersebut terhenti pada 2016.

Adapun, Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga menambahkan insentif yang diberikan pemerintah belum secara spesifik menyelesaikan masalah utama industri minyak nabati yakni pengembangan industri antara.

Selain itu, menurutnya, sebagian besar pelaku industri minyak nabati tidak memanfaatkan insentif tersebut karena harus melalui audit.

“Apalagi ada tumpang tindih kebijakan tata guna dan tata kawasan untuk industri kelapa sawit, termasuk aturan limbah dan regulasi. Ini yang perlu dibereskan pemerintah.”

Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia Adhi S. Lukman menilai persyaratan pengajuan insentif fiskal yang diberikan selama ini terlalu ruwet.

“Anggota kami yang sudah mengajukan insentif belum bisa diberikan. Di negara lain mereka punya [sistem] check list. Yang sudah clear tidak perlu mengajukan lagi dan dikaji lagi,” katanya.

Sementara itu, Ekonom Universitas Indonesia Faisal Basri mengatakan tata cara penyelesaian masalah dalam industri tidak bisa disamaratakan. Salah satu hal yang disoroti Faisal adalah masalah pasokan tenaga kerja. Menurutnya, pemerintah harus memeriksa kebutuhan tenaga kerja di masing-masing sektor manufaktur. Selain itu, Faisal menilai generasi saat ini tidak lagi memandang pekerjaan di bidang manufaktur sebagai sektor yang patut dilirik.

“Jadi, pekerja industri tidak ada yang kaya, buat apa [kerja] di industri, lebih baik dagang. Jadi, saya berharap [pemerintah] tidak salah diagnosis, nanti dapat muncul ekses [masalah baru],” katanya.

Direktur Penelitian Center of Reform on Economics Indonesia Mohammad Faisal menjelaskan rerata kinerja sektor manufaktur selama 5 tahun Jokowi hanya 4 % dengan disokong oleh pasar dalam negeri. Sejumlah sektor unggulan, terutama makanan dan minuman, masih menjadi daya penggerak industri nasional.

Ekspor produk unggulan di sektor padat karya, seperti tekstil dan alas kaki, juga cenderung stagnan. Hal yang sama juga terjadi di industri manufaktur berteknologi tinggi.

Wakil Ketua Umum Bidang Industri Kadin Indonesia Johnny Darmawan menambahkan beberapa tahun terakhir lembaga pembiayaan nampak lebih berhati-hati menjaga kualitas kredit dengan menaikkan uang muka.

Otoritas Jasa Keuangan baru merelaksasi kebijakan uang muka pada tahun ini pada saat kondisi ekonomi sedang tidak bagus.

Menurutnya, pernjualan kendaraan juga dipengaruhi oleh perekonomian global,

 

Sumber: Bisnis Indonesia

,

‘Menghalau’ Minyak Goreng Curah

 

Rudi (32), pedagang gorengan di sekitar Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat, sibuk memasukan tahu yang sudah dilumuri adonan tepung ke dalam wajan penuh minyak panas.

Dia biasa membeli minyak dari pasar tradisional di dekat rumahnya di wilayah Pesing, Jakarta Barat. Dalam sehari, setidaknya Rudi menghabiskan 1,5-2 liter minyak goreng curah yang dijual seharga Rp10.000/liter.

“Lebih untung pakai minyak curah, Mas,” ucapnya kepada Bisnis, belum lama ini.

Rudi mengaku keberatan saat pemerintah berencana menarik peredaran minyak goreng curah dari pasaran per 1 Januari 2020. Pasalnya, jika dipaksa membeli minyak goreng kemasan, keuntungan yang didapatnya akan berkurang.

Ilustrasi minyak goreng curah./ANTARA FOTO

 

Seperti diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 58 Tahun 2018, harga acuan minyak goreng kemasan adalah Rp11.000/liter. Di beleid yang sama, harga acuan untuk minyak goreng curah hanya Rp10.500/liter.

Belakangan, pemerintah menyatakan tidak akan menarik minyak curah dari pasaran. Hanya saja, produsen diminta menyediakan minyak goreng kemasan sederhana seharga Rp11.000/liter di pasar-pasar tradisional.

Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman (Gapmmi) menyebut kebijakan ini membingungkan pelaku usaha makanan dan minuman (mamin), terutama di level menengah ke bawah, seperti Rudi.

Ketua Komite Kebijakan Publik dan Hubungan Antar Lembaga Gapmmi Doni Wibisono mengatakan saat ini, pelaku usaha mamin tengah sibuk dengan beleid kewajiban sertifikasi halal yang berlaku per 17 Oktober 2019.

“Kami sedang berusaha menjelaskan tentang halal, tiba-tiba datang satu ini meskipun sektor minyak goreng kecil,” ujar Doni.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan kebijakan minyak goreng kemasan tidak bermaksud mematikan industri-industri kecil dan sebenarnya bertujuan melindungi konsumen.

Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita menjelaskan minyak goreng curah dihasilkan oleh produsen minyak goreng. Produk itu adalah turunan minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) dan telah melewati proses Refining, Bleaching, and Deodorizing (RBD) di pabrik.

Distribusi minyak goreng curah dilakukan menggunakan mobil tangki yang kemudian dituangkan ke drum-drum di pasar.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mencoba mesin Filling Machine Anjungan Minyak Goreng Hygienist Otomatis (AMH-o) buatan Pindad di Bandung, Sabtu (15/9/2018)./RRI.co.id

Dengan proses distribusi yang cenderung terbuka itu, minyak goreng curah dikhawatirkan rentan kontaminasi air serta binatang. Dari sisi proses penjualannya ke konsumen, lanjut Enggar, pedagang menggunakan plastik pembungkus tanpa merk.

Menurut dia, dari sisi produksi, minyak goreng curah rentan dioplos dengan minyak jelantah. Konsumen pun tak banyak yang bisa membedakan minyak goreng curah dari pabrik dengan minyak jelantah (minyak goreng bekas pakai) yang dimurnikan warnanya.

“Karena ada risiko-risiko itu, maka kami mendorong agar produsen wajib melakukan pengemasan minyak goreng. Agar masyarakat mendapatkan produk minyak goreng yang higienis serta bebas dari adanya kemungkinan oplosan,” ucap Enggar, belum lama ini.

Direktur Jenderal (Dirjen) Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Suhanto menuturkan saat ini, pemerintah tengah mendorong produsen untuk mengalihkan pasokan minyak goreng curah ke kemasan yang lebih higienis. Hal itu pun sudah diatur dalam Permendag Nomor 80 Tahun 2014.

Produsen Bersiap
Suhanto memastikan produsen minyak goreng sudah siap untuk implementasi kebijakan ini. Pihak kementerian sudah beberapa kali melakukan pertemuan dengan pelaku industri terkait.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga menyebutkan saat ini, setidaknya terdapat 87 unit industri minyak goreng. Industri diklaim sudah memiliki strategi terkait kebijakan minyak goreng kemasan sederhana.

Untuk menjangkau seluruh pasar tradisional yang jaraknya jauh dari pabrik, industri menyiapkan Anjungan Minyak Goreng Higienis Otomatis (AMH-o) di tiap pasar tradisional. Mesin tersebut akan berfungsi sebagai pengemas minyak goreng yang dijual pedagang pasar kepada konsumen.

Mesin tersebut juga akan berfungsi sebagai detektor asal-muasal minyak goreng yang dijual pedagang. Pasalnya, dalam penerapannya, para produsen akan menjual minyak goreng dalam ukuran besar minimal 25 liter kepada pedagang pasar sebelum diecer ke konsumen dalam bentuk kemasan.

Sahat menerangkan alat itu akan menunjukan harga acuan minyak goreng yakni Rp11.000/liter, sesuai dengan Permendag 58/2018. Konsumen bisa langsung melapor jika menemukan pedagang yang menjual di atas harga tersebut.

Pengunjung mencoba mengoperasikan Filling Machine Anjungan Minyak Goreng Hygienist Otomatis (AMH-o) saat peluncurannya di kantor pusat PT Pindad (Persero) di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (15/9/2018)./JIBI/Bisnis-Rachman

Mesin itu akan disebar di pasar tradisional yang berjarak lebih dari 40 kilometer (km) dari pabrik minyak goreng. Hal itu bertujuan untuk menghemat ongkos distribusi dari pabrik ke pedagang.

Tercatat ada tambahan biaya hingga Rp1.000-Rp1.500/liter apabila minyak goreng didistribusikan langsung dari produsen ke pasar tradisional yang berjarak lebih dari 40 km.

Untuk pasar tradisional yang berjarak kurang atau sama dengan 40 km dari pabrik, bakal didistribusikan langsung dalam bentuk kemasan 1 liter, 500 mililiter (ml), dan 250 ml. Tiap industri juga sudah menyiapkan mesin pengemasan skala besar di tiap pabrik.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pasar tradisional di Indonesia mencapai 14.182 unit per 2018.

Sahat mengungkapkan saat ini, pabrik masih berusaha memenuhi AMH-o di seluruh pasar tradisional yang berjarak 40 km dari pabrik. Jika berkaca pada volume minyak goreng curah per tahun yakni 4,2 juta ton, maka dibutuhkan sekitar 2.485 unit AMH-o untuk 87 industri minyak goreng.

Satu unit AMH-o dari PT Pindad (Persero) dihargai sekitar Rp9 juta. Jika dibagi rata dengan total jumlah industri, maka satu unit industri setidaknya harus menyiapkan sekitar 29 unit AMH-o.

Dengan demikian, satu unit industri akan melakukan belanja aset dengan total nilai Rp261 juta untuk memenuhi kebutuhan AMH-o di pasar.

“Ini tidak memberatkan tapi kan ini [modal belanja aset] bisa dikembalikan dalam tempo 2-3 tahun,” ujar Sahat kepada Bisnis.

Namun, dia tidak memungkiri masih ada industri yang belum menyiapkan mesin AMH-o di pasar. Industri yang belum siap itu kemungkinan bakal kehilangan keuntungan lantaran ongkos pengemasan dan distribusi dari pabrik yang cukup mahal.

Pedagang dan pembeli bertransaksi di Pasar Tradisional Pasar Minggu, Jakarta, Kamis (5/9/2019)./ANTARA FOTO-Aditya Pradana Putra

Sahat memprediksi industri yang belum siap alat AMH-o akan kehilangan keuntungan sejumlah 20 persen dari harga bahan selama kurang lebih 6 bulan sejak kebijakan ini berlaku.

“Misalnya, Rp11.000/liter untuk ongkos angkutnya saja butuh Rp2.000/liter,” ucapnya.

Di sisi lain, Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengingatkan jangan sampai minyak goreng kemasan dijual dengan harga mahal agar daya beli konsumen tidak terganggu. Minyak goreng dipandang setara dengan beras, yang dibutuhkan masyarakat menengah dan bawah.

Minim Sosialisasi
Sebaliknya, Ketua Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Abdullah Mansuri meyakini pedagang dan konsumen masih butuh waktu. Dia berpendapat belanja minyak curah berkaitan erat dengan kebiasaan masyarakat, terutama di level bawah.

“Contoh, ‘Bang, cuma ada uang Rp3.000, bisa enggak minyak goreng beli Rp3.000 saja?’ Itu dilayani sama pedagang sesuai kemampuan mereka. Ini yang tidak didapatkan pada kemasan. Maka ini akhirnya memberangus kebutuhan masyarakat rendah,” papar Mansuri kepada Bisnis.

Waktu tiga bulan pun dipandang terlalu singkat untuk mengubah pola kebiasaan pedagang dan konsumen.

Plus, kurang sosialisasi dari pemerintah kepada para pedagang dan konsumen di pasar. Mansuri menyatakan gaung soal kebijakan ini hanya ada di tataran elite dan pengusaha.

Adapun Suhanto mengklaim pemerintah sudah melakukan sosialisasi sejak lama kepada produsen.

“Produsen yang menyosialisasikan kepada jaringannya,” ucapnya.

Pekerja mengemas minyak goreng di Pabrik Industri Hilir Kelapa Sawit, Marunda Center International Warehouse & Industrial Estate, Bekasi, Jawa Barat, Kamis (26/2/2015)./ANTARA FOTO-Zabur Karuru

Namun, Mansuri memaparkan nyatanya hal itu belum dilakukan. Dia menyatakan jika sosialisasi sudah dilakukan maka tidak mungkin terjadi polemik. Hal itu juga terlihat dari respons pedagang yang kurang bagus.

“Mereka [pemerintah] punya dinas pasar, ada paguyuban pasar, pengelola pasar, seharusnya [sosialisasi] bisa dilakukan asal tidak sporadis,” ujar Mansuri.

Industri Besar
YLKI pun meminta jangan sampai beleid ini hanya menguntungkan pelaku besar. Tulus menuturkan bilamana ini menjadi kebijakan tunggal, tentu industri minyak goreng besar yang diuntungkan karena mereka lah yang mampu menyediakan mesin pengemasan.

“Jadi pemerintah harus membuat skema bagaimana kemasan, dalam konteks memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tanpa menurunkan kualitas. Jadi, Kemendag jangan sampai membuat kebijakan terselubung yang berpihak pada industri besar,” tegasnya.

Industri-industri kecil pun mesti dibina agar bisa menyediakan kemasan sederhana.

Sahat juga tak menampik kebijakan ini berpotensi mematikan industri pengepulan dan penyulingan minyak jelantah.

Dia mengingatkan saat ini, sekitar 20 persen dari total minyak curah yang beredar di pasaran merupakan minyak jelantah yang diolah kembali. Dengan kebutuhan minyak curah sebanyak 4,2 juta ton, pabrik hanya memenuhi 3,3 juta ton di antaranya.

Petugas memperlihatkan contoh bahan bakar biodiesel saat peluncuran Road Test Penggunaan Bahan Bakar B30 (campuran biodiesel 30% pada bahan bakar solar) pada kendaraan bermesin diesel, di Jakarta, Kamis (13/6/2019)./Bisnis-Abdullah Azzam

“Itu mereka [industri pengepulan dan penyulingan minyak jelantah] industri rumahan, jangan sampai bisnisnya dimatikan,” tutur Sahat.

Pemerintah disebut bisa memberikan izin kepada para pengepul dan penyuling minyak jelantah itu. Pemerintah juga bisa membuka pintu bagi industri ini untuk menjual minyak jelantah kepada produsen biodiesel.

Selama ini, bahan baku utama biodiesel adalah CPO, yang harganya bisa mencapai Rp6.700/liter. Sementara itu, harga minyak jelantah hanya Rp3.000/liter.

“Pengusaha biodiesel pasti akan menunggu,” katanya.

,

Minyak Curah Versus Minyak Kemasan

Awal pekan ini Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengumumkan larangan peredaran minyak goreng curah di pasar mulai Januari 2020. Alasannya, minyak goreng curah tidak terjamin halal dan kebersihannya.

Keputusan ini membuat ragam komentar di dunia maya. Ada yang sepakat ada pula yang tidak.

Kebersihan memang menjadi prioritas, apalagi untuk sesuatu yang akan dimakan dan diolah organ tubuh. Dengan gerakan hidup sehat yang kini tengah gencar dilakukan banyak orang, kebersihan makanan dan bahan makanan hukumnya fardhu ain. Minyak goreng curah tidak jelas asal muasalnya. Bahkan, beberapa pelaku hidup sehat sudah meninggalkan minyak goreng sawit dan beralih ke minyak yang lebih sehat atau bahkan tidak mengonsumsi minyak sama sekali.

Namun, ada pula yang menentang larangan ini. Suara ini sebagian berasal dari pedagang, terutama mereka yang dagangannya bergantung pada minyak seperti penjual gorengan atau warung pecel lele.

Larangan minyak goreng curah akan membebani cost production mereka. Harga minyak goreng curah dinilai lebih murah dibandingkan minyak goreng kemasan.

Minyak goreng kemasan dijual dengan harga eceran tertinggi Rp 11 ribu per liter, sementara minyak goreng curah bisa lebih murah dari itu. Kenapa bisa murah? Karena minyak goreng curah tidak mengeluarkan biaya untuk pengemasan.

Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) menyatakan biaya untuk pengemasan bisa mencapai 12 persen dari harga jual minyak. Artinya, harga minyak goreng curah bisa 12 persen lebih rendah dari minyak kemasan, atau bahkan lebih rendah dari itu.

Selain itu, minyak goreng curah tidak diperjualbelikan di pasar modern. Minyak curah lebih banyak ditemukan di pasar tradisional, yang artinya rantai distribusinya bisa lebih pendek dari minyak kemasan.

Di tengah polemik minyak curah versus minyak kemasan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution meminta pada Mendag Enggar agar larangan ini dibatalkan. Tidak disebutkan alasan pembatalannya, mungkin supaya tidak berlarut-larut.

Sebetulnya, ide larangan itu sangat baik dan sejalan dengan jargon  Kementerian Kesehatan: gerakan masyarakat sehat (germas). Apalagi, kalau ternyata minyak curah diketahui oplosan minyak jelantah, sejumlah penyakit akan mengintai, seperti kolesterol bahkan kanker. Amit-amit.

Dengan bahan makanan yang higienis, maka kesehatan masyarakat pun lebih terjamin. Potensi sakit karena mengonsumai makanan (minyak) yang tidak sehat akan menurun, BPJS Kesehatan bisa bernapas lega. Eh..

Namun, jika larangan itu jadi diberlakukan, bagaimana dengan masyarakat yang memang hanya sanggup membeli minyak goreng curah? Minyak curah jadi alternatif untuk masyarakat menengah ke bawah. Kalau sudah tidak boleh dijual di pasar, apa alternatif yang bisa diberikan pemerintah untuk menggantikan minyak curah?

Apakah pemerintah mau menurunkan harga minyak kemasan atau memaksa kita membeli dengan harga yang lebih mahal?
Daya beli saat ini sudah turun karena kelesuan global. Kini, pemerintah seperti mengeluarkan aturan tanpa solusi yang dapat diterima pihak dari berbagai golongan.

Saat cabai mahal dan sulit didapat, pemerintah mengimbau warga menanam cabai. Saat minyak curah hilang diganti kemasan dan harganya mahal, apakah kita warga diimbau untuk memproduksi minyak sendiri?

 

Sumber: Republika.co.id

,

Pelari Asing Ramaikan Palm Oil Maraton

Sebanyak 26 pelari asing mendaftar di lomba lari bertaraf internasional Indonesia palm oil Marathon 2019 yang digelar di Kebun Socfindo dan PTPN 3, Serdang Bedagai, Sumatra Utara, pada 13 Oktober. Nomor yang dipertandingkan nantinya ialah full marathon (42 km), half marathon (21 km), 10K (10 km), dan 5K (5 km). Lintasan yang dilalui para pelari berlokasi di kebun sawit.

Menurut Ketua Panitia Penyelenggara Indonesia palm oil Marathon Kacuk Sumarto di Medan, kemarin, para peserta asing itu berasal dari Kenya, Jepang, Singapura, Jerman, dan Inggris “Ke-26 pelari asing itu merupakan sebagian dari total peserta yang sudah mendaftar sebanyak 2.127 orang,” kata Sumarto.

Menurut Kacuk, jumlah peserta sebenarnya bisa lebih banyak, tetapi banyak membatalkan dengan alasan harga tiket pesawat menuju dan dari Bandara Kualanamu terbilang mahal. Pelari yang tertunda ikut kegiatan lari itu sebagian dari Pulau Jawa yang memang gudangnya pelari.

 

Sumber: Media Indonesia

,

Dilema Minyak Goreng Curah

 

Masyarakat dan pedagang menolak larangan minyak goreng curah (MGC) mulai tahun 2020. Larangan ini bisa mengguncang perekonomian rakyat. Banyak rumah tangga dan UMKM bisa terpukul. Sejak 2014 sudah direncanakan, namun larangan tertunda karena terjadi dilema di tengah masyarakat.

Larangan pernah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan No 80/2014 yang mulai berlaku 27 Maret 2015, namun ditunda setahun guna mewajibkan minyak goreng dikemas dengan merek Standar Nasional Indonesia (SNI). Penundaan sampai 27 Maret 2016. Namun implementasinya ditunda lagi hingga Februari 2017, dan terus tertunda sampai kini.
Tujuan Kementerian Perdagangan mewajibkan produsen minyak goreng mengemas SNI untuk menjamin produk higienis dan aman untuk masyarakat, sehingga tidak menimbulkan berbagai penyakit seperti kolesterol. Selama ini, penjualan MGC kurang higienis dan tidak dikemas dengan baik, sehingga kandungan vitamin A dan D berkurang. Ini tidak baik bagi kesehatan.

Pelarangan pada tahap awal menurut Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita, MGC tak akan ditarik dari pasaran. Namun, penjualannya harus dikemas sederhana. Harga MGC dalam kemasan dipatok menyesuaikan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) 11.000 rupiah per liter, mulai tahun depan. Patokan tersebut lebih tinggi dari harga MGC sekarang 5 ribu per liter.

Minyak goreng merupakan kebutuhan pokok rumah tangga. Proses pemanasan tinggi akan menghasilkan asam lemak bebas, senyawa karbonil, dan peroksida yang dapat menyebabkan keracunan kronis. Minyak goreng bekas yang terus menerus digunakan mengandung senyawa berbahaya tersebut.

Selama ini, ada praktik tidak terpuji untuk memanipulasi minyak goreng bekas hingga terlihat jernih lagi. Hal itu tentunya sangat berbahaya bagi kesehatan. Cara manipulasi menggunakan karbon dari tongkol jagung yang direkatkan dengan tepung kanji. Ini menjadi salah satu cara untuk menjernihkan minyak bekas pakai tersebut.
Perbuatan mengubah minyak bekas pakai atau jelantah penggunaan karbon tongkol jagung perlu pernyataan tegas dari Kementerian Kesehataan dan BPOM. Sebab para pelaku selama ini berdalih, minyak goreng bekas pakai yang semula berwarna cokelat kehitaman mengalami degradasi warna jernih. Selain itu, kandungan asam lemak bebasnya juga dapat menurunkan kadar minyak goreng bekas.

Menurut Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), MGC bisa lebih murah karena tidak ada biaya pengemasan, sedangkan biaya pengemasan minyak kemasan bisa mencapai 12 persen dari total biaya produksi minyak goreng kemasan. Dengan kata lain, harga MGC setidaknya bisa lebih murah 12 persen dari minyak goreng kemasan.
MGC didistribusi dari pabrik dalam drum berukuran 180 liter ke agen yang akan mengemasnya kembali dalam jerigen berukuran 10 liter hingga 20 liter. Jeriken lalu disalurkan ke pedagang eceran yang menjualnya kepada penjual dalam kemasan plastik. MGC biasanya dijual ke pasar tradisional, bukan pasar modern, sehingga biaya distribusi lebih murah dari minyak goreng dalam kemasan.

MGC ada yang berasal dari minyak bekas atau jelantah yang disaring dengan zat tertentu, sehingga biaya produksinya jauh lebih murah dari minyak curah dari pabrik langsung. Biasanya, MGC yang harganya tak sampai separuh dari minyak goreng kemasan berasal dari minyak jelantah. Harga minyak bekas itu bisa 2.000 per liter. Kemudian, diolah dengan biaya 700 per liter.

Dukung
Padahal, zat-zat pengolah minyak jelantah berbahaya bagi kesehatan seperti meningkatkan kolesterol dan memicu kanker. Maka, masyarakat mestinya mendukung rencana pemerintah untuk melarang penggunaan minyak goreng curah. Terlebih, di Indonesia belum ada sistem pengawasan perdagangan minyak goreng jelantah.
Tetapi kebijakan pemerintah perlu juga memperhatikan kelangsungan usaha pedagang kecil yang selama ini memakai MGC. Untuk menghemat biaya produksi minyak goreng dalam kemasan, produsen bisa bekerja sama dengan agen penjualan menggunakan mesin anjungan minyak goreng higienis otomatis (AMH-O).

Ada solusi praktis untuk mengatasi biaya proses produksi minyak goreng hingga menjadi kemasan. Di antaranya, menggunakan mesin buatan BUMN, sehingga biaya distribusi dan pengemasan bisa lebih efisien karena produsen dapat mengirim dalam bentuk jerigen ukuran 18 hingga 25 liter ke agen penjual. Pengemasan dilakukan secara otomatis menggunakan mesin AMH-O di agen penjual.

Mesin minyak goreng buatan BUMN harganya sekitar delapan juta per unitnya, setengah lebih murah dari mesin serupa yang diimpor. Harga jual tersebut sudah menutupi setidaknya 70 persen biaya produksi. Kandungan lokal (tingkat kandungan dalam negeri/TKDN) mesin ini telah mencapai 65 persen dengan nilai investasi 1,49 triliun rupiah.
Adapun kapasitas produksi massal atau fabrikasi mesin BUMN mencapai 100 unit per hari. Dengan mesin buatan anak bangsa itu, diharapkan masyarakat luas bisa mendapat minyak goreng higienis dengan harga terjangkau. Petani sawit perlu insentif untuk membangun pabrik minyak goreng. Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) perlu didorong untuk membangun pabrik minyak goreng mini dengan kapasitas produksi 400–600 kilogram (kg) per hari.

Dengan mesin tersebut, minyak goreng akan dikemas dan dipasarkan dengan merek Apkasindo. Harganya di bawah minyak goreng kemasan keluaran perusahaan sawit besar. Dengan demikian, pasar minyak goreng skala industri kecil dan menengah bisa tebentuk.

Pembangunan pabrik minyak goreng mini merupakan bagian dari upaya hilirisasi yang digalakkan Apkasindo. Harapannya bisa menjadi salah satu instrumen untuk mengangkat harga tandan buah segar (TBS) petani sawit rakyat dan mengurangi ketergantungan pada pabrik-pabrik perusahaan yang lebih condong menyerap hasil panen dari petani plasma (mitra perusahaan).

Hal itu merupakan salah satu bentuk diversifikasi minyak sawit agar pelaku usaha tidak hanya menjual CPO. Dengan cara ini, petani tidak menjual TBS. Mereka bisa mengolah sendiri dan harganya pun tinggi setelah menjadi produk minyak goreng.

 

Sumber: Koran Jakarta

,

Minyak Goreng Kemasan Untungkan Pengusaha Besar

Kebijakan pemerintah mewajibkan peredaran minyak goreng kemasan mulai 1 Januari 2020, menggantikan minyak goreng curah, dianggap hanya menguntungkan pengusaha besar.

Pasalnya, catatan PP Muhammadiyah, hampir 50 persen dari kebutuhan minyak goreng dalam negeri dikonsumsi dalam bentuk curah. Dan, kebanyakan minyak goreng tersebut kebanyakan diproduksi oleh pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UKM).

“Kebijakan ini jelas-jelas akan menguntungkan usaha besar yang ada dan sebaliknya tidak mustahil akan menjadi bencana dan malapetaka bagi pengusaha dan rakyat kecil,” ujar Ketua PP Muhammadiyah, Anwar Abbas, kemarin (8/10).

Dia memahami kebijakan minyak goreng kemasan bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat. Namun menurut dia, tidak tepat dilakukan dalam kondisi seperti sekarang ini.

Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Piter Abdullah menilai kebijakan tersebut akan merugikan konsumen karena adanya kenaikan harga. “Kebijakan ini menguntungkan industri, tapi bisa berdampak negatif terhadap konsumen,” ujar Piter kepada Fajar Indonesia Network (FIN), kemarin (8/10).

Tentu saja, menurut Piter minyak goreng kemasan bakal mendorong inflasi pada tahun depan. “Bisa mendorong inflasi, karena minyak goreng kemasan dipastikan lebih mahal,” kata Piter.

Sementara itu Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Sahat Sinaga memperkirakan industri minyak goreng Indonesia pada tahun depan bakal tumbuh sekitar 3 persen secara tahunan.

Alasannya, karena adanya kebijakan wajib penjualan minyak goreng dalam kemasan dan penerapan kembali pungutan ekspor minyak kelapa sawit mentah (Crue Plam Oil/CPO) dan produk turunannya yang sama-sama diterapkan mulai 1 Januari 2020.

“Secara langsung kebijakan tersebut terkait, saling melengkapi untuk meningkatkan daya tarik melakukan produksi dan peningkatan industri hilir CPO, terutama minyak goreng,” ujar dia.

Terpisah, Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Minyak Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Kanya Laksmi mengatakan, kebijakan minyak goreng dalam kemasan akan mengerek konsumsi domestik untuk produk CPO, dan pada akhirnya akn mengurangi ketergantungan dari ekspor.

“Kita sudah punya kebijakan B20 dan selanjutnya B30 untuk memacu konsumsi domestik. Ditambah lagi wajib minyak goreng kemasan menggantikan minyak jelantah selama ini, tentu saja akan berdampak bagi pertumbuhan industri CPO kita,” tukas dia.

 

Sumber: Fin.co.id

,

Industri Kemasan Tak Terdampak Signifikan

Kebijakan penggunaan kemasan sederhana pada minyak goreng di pasar tradisional dinilai belum akan mengangkat pertumbuhan produksi kemasan yang diproyeksi di level 6 %-7 % per tahun.

Direktur Eksekutif Federasi Pengemasan Indonesia Henky Wibawa menyampaikan arahan baru penggunaan kemasan sederhana untuk minyak goreng di pasar tradisional belum akan membuat industri kemasan kembali ke masa kejayaannya, yakni tumbuh 12%-13% per tahun.

“Pertumbuhan produksi kemasan hingga akhir tahun ini dan tahun depan masih akan di level 6%-7% per tahun. Tiga tahun terakhir [industri kemasan] sedikit melemah, sedangkan kalau berbicara 10 tahun lalu, pertumbuhan sampai dua digit,” katanya kepada Bisnis, Senin (7/10).

Kementerian Perdagangan melarang penjualan minyak curah kepada konsumen di pasar tradisional per 1 Januari 2020. Kebijakan wajib penjualan minyak goreng dalam kemasan akan menambah permintaan hingga 840.000 ton.

Ketua Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga mengatakan potensi pasar minyak goreng curah di pasar tradisional mencapai 4,2 juta ton tahun ini, dan 20 % di antaranya merupakan minyak jelantah. “Jadi yang dari pabrik itu cuma 3,3 juta ton.”

Untuk menekan biaya produksi, pihaknya akan memanfaatkan mesin Anjungan Minyak Goreng Higienis Otomatis (AMH-o) yang dikembangkan PT Pindad dan PT Rekind melalui anak usahanya PT Rekayasa Enegneering.

Sahat menyatakan mesin tersebut akan membuat proses pengemasan oleh peritel. Adapun, produsen minyak goreng akan menyebar mesin ke peritel-peritel tradisional di penjuru negeri. Menurutnya, modal awal memang cukup besar, tetapi break event point mesin itu hanya 1,5 tahun.

Henky menyatakan industri kemasan di dalam negeri siap memenuhi permintaan pengemasan pada tahun depan. Pasalnya, kemasan yang digunakan adalah kemasan fleksibel. Saat ini, 60%-70% pelaku industri kemasan lokal memproduksi jenis kemasan fleksibel.

Adapun, utilitas pabrikan kemasan saat ini rata-rata kurang dari 70%, di sisi lain utilitas optimal bagi industri kemasan setidaknya di posisi 80%. “Gaya hidup hari ini sedikit berubah. Hari ini orang membeli apa yang dibutuhkan benar-benar dan jenis kemasannya juga berbeda sekarang,” katanya.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiyono menyatakan arahan baru pada penjualan minyak goreng tidak akan berdampak signifikan pada industri plastik nasional. Walaupun teknologi yang digunakan pada pembuatan kemasan lebih tinggi, volume plastik yang digunakan tidak berubah. “[Arahan] itu kan lebih banyak ke masalah recycle saja,”Ujarnya.

 

Sumber: Bisnis Indonesia

,

2 Kebijakan Ini Bakal Dorong Pertumbuhan Industri Minyak Goreng pada 2020

Industri minyak goreng bakal menggeliat pada tahun depan, lantaran mendapat dukungan dari dua kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga memperkirakan industri minyak goreng Indonesia pada tahun depan dapat tumbuh 3% secara tahunan.

Hal tersebut terjadi lantaran adanya kebijakan wajib penjualan minyak goreng dalam kemasan dan penerapan kembali pungutan ekspor minyak kelapa sawit mentah (CPO) dan produk turunannya yang sama-sama diterapkan mulai 1 Januari 2020.

“Dua kebijakan ini tidak secara langsung korelatif, namun saling melengkapi guna meningkatkan daya tarik melakukan produksi dan peningkatan industri hilir CPO, terutama minyak goreng,” katanya ketika dihubungi Bisnis.com, Senin (10/7/2019).

Dia mengatakan kebijakan wajib penjualan minyak goreng dalam kemasan akan menambah permintaan terhadap komoditas tersebut hingga 840.000 ton mulai tahun depan. Angka tersebut diperoleh dari 20% kebutuhan minyak goreng curah tiap tahun yang mencapai 4,2 juta ton, yang selama ini diisi oleh minyak jelantah.

Adapun dalam kebijakan tersebut, Kementerian Perdagangan melarang penjualan minyak goreng dalam bentuk curah kepada konsumen mulai 1 Januari 2020. Ketentuan itu, akan difokuskan untuk pasar tradisional yang selama ini menjadi saluran utama penjualan minyak goreng dalam bentuk curah.

Sebagai pendukung kebijakan baru tersebut, menurut Sahat, para produsen akan menempatkan alat yang disebut sebagai anjungan minyak goreng higienis otomatis (AMH-o) di tiap pasar tradisional. Mesin tersebut akan berfungsi sebagai pengemas minyak goreng yang dijual pedagang pasar kepada konsumen.

Selain itu, mesin tersebut juga akan berfungsi sebagai detektor asal-muasal minyak goreng yang dijual pedagang. Pasalnya, dalam penerapannya para produsen akan menjual minyak goreng dalam ukuran besar, minimal 25 liter kepada pedagang pasar sebelum diecer ke konsumen dalam bentuk kemasan.

“Di alat itu juga akan dituliskan bahwa harga acuan minyak goreng adalah Rp11.000/liter, sesuai dengan Permendag No.58/2018. Dengan demikian, ketika penjual menjual minyak goreng di atas harga tersebut, konsumen dapat melaporkannya. Produsen nanti yang akan menegur penjual tersebut,” katanya.

Dia mengklaim ketika kebijakan pelarangan penjualan minyak curah dilakukan, harga minyak goreng tidak akan melampaui harga acuan yang ditetapkan dalam Permendag 58/2018 tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian Di Petani dan Harga Acuan Penjualan Di Konsumen.

Sebab, menurutnya kehadiran alat pengemas tersebut akan menghemat biaya pengiriman minyak goreng kepada pedagang pasar hingga Rp1.000/liter-Rp1.500/liter. Alhasil, harga di tingkat konsumen akan tetap berada pada level Rp11.000/liter.

Namun demikian, dia tidak menampik akan adanya protes dari masyarakat lantaran harga minyak goreng menjadi lebih mahal Rp500/liter. Pasalnya dalam Permendag No.58/2018, harga acuan minyak goreng curah ditetapkan Rp10.500/liter.

“Maka dari itu, perlu adanya sosialisasi ke konsumen dan pedagang mengenai kebijakan yang sebenarnya bersifat positif ini. Kami pernah mengajukan usulan supaya PPn minyak goreng dihapuskan sementara waktu, supaya harga minyak goreng kemasan di pasar tradisional bisa setara Rp10.500/liter, namun usulan kami ditolak pemerintah,” jelasnya.

Di sisi lain, dia mengatakan dengan adanya pencabutan pungutan ekspor CPO dan produk turunannya US$0 mulai 1 Januari 2020, akan membuat para produsen minyak sawit berlomba melakukan hilirisasi untuk pasar dalam negeri.

Pasalnya, dengan diberlakukannya kembali pungutan ekspor yang bersifat gradual menurut jenis produk CPO, maka industri hilir seperti minyak goreng akan menarik.

“Ketika pungutan ekspor dilakukan kembali, produk CPO di hulu nanti akan kena tarif lebih tinggi dibandingkan dengan produk hilir. Maka saya yakin produsen akan berbondong-bondong mengembangkan industri hilir CPO seperti minyak goreng,” ujarnya.

DAYA TARIK

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Minyak Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Kanya Laksmi mengatakan kebijakan wajib penjualan minyak goreng dalam kemasan akan menambah daya tarik industri CPO dalam negeri.

Hal itu, menurutnya akan membuat konsumsi domestik untuk produk CPO akan meningkat dan akhirnya mengurangi ketergantungan dari ekspor. Dia juga meyakini harga CPO global akan terkerek akibat adanya peningkatan permintaan dalam negeri RI.

“Kita sudah punya kebijakan B20 dan selanjutnya B30 untuk memacu konsumsi domestik. Ke depan ada tambahan permintaan dari industri minyak goreng untuk menggantikan posisi minyak jelantah yang selama ini beredar. Tentu hal ini akan berdampak baik bagi pertumbuhan industri CPO kita,” jelasnya.

Terpisah, Ketua Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) Abdullah Mansuri mengatakan pemerintah harus melakukan sosialisasi masif mengenai kebijakan wajib penjualan minyak dalam kemasan. Sebab, menurutnya kebijakan tersebut tergolong baru bagi para pedagang.

“Saya khawatir, para pedagang tidak mau menggunakan skema baru tersebut karena mereka nilai ribet. Apalagi harga jualnya lebih mahal dibandingkan minyak curah sehingga rawan tidak menarik bagi konsumen. Pemerintah juga harus menindak tegas  dan meningkatkan pengawasan kepada penjual yang masih menjual minyak goreng curah nantinya,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Suhanto mengatakan fokus pemerintah dalam menerapkan harga acuan terdapat pada minyak goreng kemasan sederhana. Jenis minyak goreng tersebut, menurutnya lebih banyak dijual untuk konsumen pasar tradisional.

“Kalau untuk minyak goreng jenis premium kita tidak atur harga acuannya. Sejauh ini berdasarkan pantauan Kemendag, harga jual produk minyak kemasan sederhana masih di bawah harga acuan,’ katanya.

Kendati demikian, dia mengklaim akan tetap melakukan pengawasan di pasar untuk menjaga harga komoditas tersebut tidak bergerak jauh dari harga acuan yang ditetapkan pemerintah. Pengawasan juga akan dilakukan kepada para pedagang yang masih menjual minyak goreng dalam bentuk curah ke konsumen.

 

Sumber: Bisnis.com

,

Pasar Minyak Goreng Bakal Ramai

Pungutan ekspor dan kewajiban penjualan dalam kemasan pada tahun depan akan mendorong pasokan minyak goreng di pasar dalam negeri.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga memperkirakan industri minyak goreng Indonesia pada tahun depan tumbuh 3% secara tahunan.

Hal tersebut terjadi lantaran adanya kebijakan wajib penjualan minyak goreng dalam kemasan dan penerapan kembali pungutan ekspor minyak kelapa sawit mentah (CPO) dan produk turunannya yang sama-sama diterapkan mulai 1 Januari 2020.

“Dua kebijakan ini tidak secara langsung korektif, namun saling melengkapi guna meningkatkan daya tarik melakukan produksi dan peningkatan industri hilir CPO, terutama minyak goreng,” katanya kepada Bisnis, Senin (7/10).

Dia mengatakan bahwa kebijakan wajib penjualan minyak goreng dalam kemasan akan menambah permintaan terhadap komoditas tersebut hingga 840.000 ton mulai tahun depan. Angka tersebut diperoleh dari 20% kebutuhan minyak goreng curah tiap tahun yang mencapai 4,2 juta ton, yang selama ini diisi oleh minyak jelantah.

Dalam kebijakan tersebut, Kementerian Perdagangan melarang penjualan minyak goreng dalam bentuk curah kepada konsumen mulai 1 Januari 2020. Ketentuan itu akan difokuskan untuk pasar tradisional yang selama ini menjadi saluran utama penjualan minyak goreng dalam bentuk curah.

Sebagai pendukung kebijakan baru tersebut, menurut Sahat, para produsen akan menempatkan alat yang disebut sebagai anjungan minyak goreng higienis otomatis (AMH-o) di tiap pasar tradisional. Mesin tersebut akan berfungsi sebagai pengemas minyak goreng yang dijual pedagang pasar kepada konsumen.

Selain itu, mesin tersebut juga akan berfungsi sebagai detektor asal-muasal minyak goreng yang dijual pedagang.

“Di alat itu juga akan dituliskan harga acuan minyak goreng Rpll.OOO/liter, sesuai Permendag No.58/2018. Ketika minyak goreng dijual di atas harga tersebut, konsumen dapat melaporkannya. Produsen yang akan menegur penjual tersebut,” katanya.

Dia mengklaim ketika kebijakan pelarangan penjualan minyak curah dilakukan, harga minyak goreng tidak akan melampaui harga acuan yang ditetapkan dalam Permendag 58/2018 tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian di Petani dan Harga Acuan Penjualan di Konsumen.

Kehadiran alat pengemas tersebut, menurutnya, akan menghemat biaya pengiriman minyak goreng kepada pedagang pasar hingga Rp1.000/liter-Rp1.500/liter. Alhasil, harga di tingkat konsumen akan tetap berada pada level Rp11.OOO/liter.

POTENSI PROTES

Namun, dia tidak menampik akan adanya protes dari masyarakat lantaran harga minyak goreng menjadi lebih mahal Rp500/liter. Pasalnya, dalam Permendag No.58/2018, harga acuan minyak goreng curah ditetapkan Rpl0.500/liter. “Maka dari itu, perlu adanya sosialisasi ke konsumen dan pedagang,” jelasnya.

Di sisi lain, dia mengatakan dengan adanya pencabutan pungutan ekspor CPO dan produk turunannya US$0 mulai 1 Januari 2020, akan membuat para produsen minya ksawit berlomba melakukan penghiliran untuk pasar dalam negeri.

Pasalnya, dengan diberlakukannya kembali pungutan ekspor yang bersifat gradual menurut jenis produk CPO,
maka industri hilir seperti minyak goreng akan menarik.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa sawit Indonesia (Gapki) Kanya Laksmi mengatakan kebijakan wajib penjualan minyak goreng dalam kemasan akan menambah daya tarik industri CPO dalam negeri.

Hal itu, menurutnya akan membuat konsumsi domestik untuk produk CPO akan meningkat dan akhirnya mengurangi ketergantungan dari ekspor. Dia juga meyakini harga CPO global akan terkerek akibat adanya peningkatan permintaan dalam negeri RI.

Ketua Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) Abdullah Mansuri mengatakan bahwa pemerintah harus melakukan sosialisasi dengan masif.

“Saya khawatir, para pedagang tidak mau menggunakan skema baru tersebut karena mereka nilai ribet. Apalagi harga jualnya lebih mahal dibandingkan minyak curah sehingga rawan tidak menarik bagi konsumen,” katanya.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Sunanto mengatakan fokus pemerintah dalam menerapkan harga acuan terdapat pada minyak goreng kemasan sederhana. Jenis minyak goreng tersebut, menurutnya lebih banyak dijual untuk konsumen pasar tradisional.

“Kalau untuk minyak goreng jenis premium kami tidak atur harga acuannya. Sejauh ini berdasarkan pantauan Kemendag, harga jual produk minyak kemasan sederhana masih di bawah harga acuan, katanya.

 

Sumber: Bisnis Indonesia