,

Stok aman, masyarakat tidak perlu khawatir kehabisan persediaan minyak goreng

Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) optimis industri minyak goreng sawit dalam negeri mampu memenuhi kebutuhan minyak goreng dalam negeri di tengah-tengah wabah virus corona (Covid-19). Dengan demikian, GIMNI menilai masyarakat tidak perlu merasa khawatir kehabisan persediaan minyak goreng.

Seperti diketahui, ketersediaan bahan pokok tengah menjadi perhatian pemerintah belakangan ini. Tidak tanggung-tanggung, pemerintah bahkan sampai mengeluarkan B/1872/III/Res.2.1/2020/Bareskrim pada 16 Maret 2020 lalu.

Berdasarkan isi surat edaran tersebut, beberapa bahan pokok dibatasi pembeliannya dengan rincian; pembelian minyak goreng maksimal 4 liter, beras maksimal 10 kilogram (kg), gula maksimal 2 kg, dan mie instan maksimal 2 kardus. Sejalan dengan fokus perhatian pemerintah, langkah ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan bahan baku pokok bagi masyarakat di tengah pandemi corona.

Terlepas dari kekhawatiran yang berkembang, GIMNI memperkirakan stok persediaan minyak goreng dari sawit masih akan tersisa di akhir dan berada di level 625.000 ton. Berdasarkan proyeksi GIMNI, produksi minyak goreng sawit akan mencapai 3.475.000 ton di semester I dan 2.918.000 ton di semester II.

Sementara, serapan minyak goreng sawit baik untuk industri maupun konsumsi di pasar tradisional, modern, maupun Horeka (Hotel Restoran dan Kafe) diperkirakan akan mencapai 3.441.000 ton di semester I dan 2.931.000 ton di semester II. Proyeksi angka ini sudah memperhitungkan pola kenaikan serapan di hari besar keagamaan.

Dengan demikian, dengan menimbang adanya ketersediaan stok awal minyak goreng sawit sebanyak 604.000 ton di awal tahun, maka stok akhir minyak goreng sawit dari tahun diperkirakan sebesar 625.000 ton.

Sejauh ini, GIMNI belum mendapat laporan adanya kenaikan permintaan minyak goreng dari produsen di tengah-tengah pandemi corona yang mewabah. Namun demikian, kalaupun terjadi lonjakan permintaan, GIMNI mengaku siap memenuhi kebutuhan yang ada dengan menggenjot volume produksi.

Maklum saja, saat ini tingkat keterpakaian alias utilisasi pabrik minyak goreng sawit Indonesia baru berkisar di level 45%-48%. Sementara, kapasitas produksi refinery Indonesia untuk menghasilkan minyak goreng sawit  berisar 3,5 juta ton per bulan. Hal ini didukung oleh pasokan minyak sawit mentah alias crude palm oil (CPO) yang hingga kini berjalan lancar.

“Justru kami harapkan ada lonjakan permintaan supaya utilisasi pabrik minyak goreng Indonesia bisa naik ke level di atas 60%,” ujar Sahat Sinaga, Direktur Eksekutif GIMNI,  kepada Kontan.co.id (18/03).

Menyoal harga, GIMNI memperkirakan harga minyak goreng di level pengecer bisa mencapai Rp 13.750/liter termasuk PPN. Asumsi ini berdasar pada kenaikan harga CPO di periode awal tahun 2020, pemakaian minyak sawit  yang semakin besar untuk pasar domestik, serta tertekannya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika.

“Mempertahan kan harga eceran di pasar tradisional di level Rp 11.000 per liter (termasuk PPN) akan sulit dijangkau oleh produsen, produsen minyak goreng mengusulkan harga eceran tertinggi dinaikkan ke level Rp 13.750/liter (termasuk PPN) di retail market,” kata Sahat (18/03).

Sumber: Kontan.co.id

,

Pemerintah Harus Tetapkan Standar BBN Biohidrokarbon

JAKARTA-Pemerintah harus segera menetapkan standar dan membuat penamaan (nomenklatur) bahan bakar nabati (BBN) nasional, khususnya BBN yang berasal dari biohidrokarbon.

Upaya tersebut penting untuk membentuk persepsi yang sama antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat atau konsumen tentang program penggunaan dan pengembangan energi terbarukan yang berasal dari bahan baku minyak nabati atau biofuel di Tanah Air.

Selama ini, banyak masyarakat bahkan pelaku industri yang salah persepsi tentang program pengembangan BBN di Indonesia. Program B20, B30, B40, B50, dan B100 dipukul rata sebagai program pencampuran biodiesel pada solar yang bahan bakunya dari FAME (Fatty Acid Methyl Ester) yang diolah dari kelapa sawit. Padahal dengan kualitas FAME saat ini, pencampuran biodiesel ke dalam solar hanya sampai pada tahap B30. Untuk program di atas B30 diperlukan sebuah mekanisme pencampuran tersendiri dengan melibatkan biohidrokarbon.

Pakar sawit yang juga Ketua Masyarakat Biohidrokarbon Indonesia Sahat Sinaga menuturkan, pemerintah harus segera menetapkan dan menerapkan standar dan nomenklatur BBN karena terdapat perbedaan antara FAME dan biohidrokarbon dalam kelompok BBN. “Jika sudah diterapkan standar dan nomenklatur yang jelas maka pelaku industri, masyarakat, dan pemerintah mempunyai persepsi sama terhadap program penggunaan dan pengembangan energi terbarukan yang berasal dari bahan baku nabati secara keseluruhan,” jelas Sahat di Jakarta, kemarin.

Menurut Sahat, saat ini pelaku industri banyak yang tidak mengerti atau salah tangkap mengenai BBN karena belum ada standar yang jelas. Hal ini mengingat FAME yang di-campurkan ke dalam solar memiliki keterbatasan dari standar volume yang mana FAME dengan kualitas yang sekarang ini maksimal pencampuran-nya hanya sampai 30%. Kebijakan B30 dan B50 berarti pemakaian FAME sebesar 30% ataupun 50% yang akan dicampurkan ke dalam solar, padahal kandungan FAME di atas B30 mesti melewati tahapan proses pencampuran yang tepat waktu sehingga homogen dan proses penyimpanannya tidak boleh terlalu lama. “Di sinilah perlunya pemerintah membuat standar serta defmisi yang dimengerti masyarakat luas,” ujar dia.

Sahat Sinaga menjelaskan, pembuatan, penetapan, dan penerapan standar dan nomenklatur BBN khususnya BBN biohidrokarbon tersebut juga menjadi sangat penting mengingat saat ini banyak investor yang berminat menanamkan investasinya di sektor industri FAME. Hal ini wajar karena pemerintah selalu menyatakan akan meningkatkan konsumsi biodiesel di dalam negeri dari B30 tahun ini menjadi B40 tahun depan bahkan ke depan menuju B100. “Mereka berpikiran ke depan jumlah FAME yang dicampurkan semakin besar,” jelas Sahat.

Cegah Pro dan Kontra

Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas Masyarakat Biohidrokarbon Indonesia Tatang Hernas mengatakan, pemangku kepentingan sebaiknya dapat memahami perbedaan antara FAME dengan biohidrokarbon. FAME atau yang dikenal sebagai biodiesel termasuk dalam kategori oksigenat yang dicampurkan dengan presentasi terbatas mulai dari BIO sampai maksimal B30. Berbeda dengan biohidrokarbon yang bersifat sebagai jembatan sehingga dapat dicampur dengan jumlah presentase bebas, contohnya produk biohidrokarbon seperti diesel biohidrokarbon yang sama dengan solar, gasoline biohidrokarbon yang sama dengan bensin, dan jetfuel biohidrokarbon yang sama dengan bahan bakar sejenis berasal dari minyak bumi (fosil).

Saat ini, teknologi konversi minyak lemak nabati menjadi bahan bakar nabati biohidrokarbon sedang dikembangkan oleh perguruan tinggi seperti ITB. “Standar BBN perlu ditetapkan untuk memberikan pemahaman kepada pelaku industri dan mencegah terjadinya pro dan kontra,” ujar dia. FAME adalah oksigenat yang kini secara populer disebut biodiesel dengan inisial Bxx, sedangkan biohidrokarbon disebut drop-in (jembatan) yang juga masuk dalam kelompok BBN. “Dengan produksi minyak sawit yang luar biasa, Indonesia ke depan bisa menjadi penghasil BBN biohidrokarbon terbesar di dunia,” ungkap Tatang.

 

Sumber: Investor Daily Indonesia

,

Pemerintah Diminta Tetapkan Standar dan Nomenklatur Biohidrokarbon

Kalangan akademis dan pelaku industri meminta pemerintah supaya nomenklatur (penamaan) dan standar bahan bakar nabati segera ditetapkan. Karena terdapat perbedaan antara FAME (Oksigenate, kini secara populer disebut Biodiesel dengan inisial Bxx ) dengan Biohidrokarbon (Drop-in) dalam kelompok bahan bakar nabati. Tujuannya, pelaku industri, masyarakat, dan pemerintah punya persepsi sama terhadap program penggunaaan dan pengembangan energi terbarukan yang berasal dari bahan baku nabati secara keseluruhan disebut biofuel

“Saat ini, pelaku industri banyak yang salah persepsi karena para investor berbondong-bondong mau menanamkan investasi di sektor industri FAME (RED-Fatty Acid Methyl Ester atau dikenal biodiesel). Besarnya minat investor ke arah biodiesel karena adanya rencana peningkatan konsumsi biodiesel di dalam negeri dari B30 menjadi B40, bahkan ditargetkan menjadi B100, “kata Sahat Sinaga, Ketua Masyarakat Biohidrokarbon Indonesia.

Padahal, menurut Sahat, FAME yang dicampurkan ke dalam solar memiliki keterbatasan dari standar volume dimana FAME dengan kualitas yang sekarang ini maksimal pencampurannya sampai 30%.

Artinya pelaku industri berpikir kebijakan B30 dan B50, ini berarti pemakaian FAME sebesar 30% ataupun 50% yang akan dicampurkan ke dalam solar. Padahal, program kandungan FAME di atas B30 mesti melewati tahapan proses pencampuran tepat waktu, homogen dan penyimpanannya tidak boleh terlalu lama. Sehingga orang berpikiran bahwa ke depan jumlah FAME yang dicampurkan semakin besar.

“Disinilah perlunya pemerintah membuat penamaan serta definisi yang dimengerti oleh masyarakat secara luas dan jelas , serta ke arah mana pengembangan atau pemakaian biofuel di pasar domestik”, jelas Sahat.

Dr. Tatang Hernas Soerawidjaja, Ketua Dewan Pengawas Masyarakat Biohidrokarbon Indonesia, dalam kesempatan sama, menjelaskan bahwa pemangku kepentingan sebaiknya dapat memahami perbedaan antara FAME dengan biohidrokarbon. FAME atau yang dikenal sebagai biodiesel termasuk dalam kategori oksigenat yang dicampurkan dengan persentase terbatas mulai dari B10 sampai maksimal B30.

Berbeda dengan biohidrokarbon yang bersifat sebagai jembatan (drop-in) sehingga dapat dicampur dengan jumlah persentase berapa saja. Contoh produk biohidrokarbon antara lain diesel biohidrokarbon yang sama dengan solar selanjutnya gasoline biohidrokarbon yang sama dengan bensin, dan jetfuel biohidrokarbon yang sama dengan bahan bakar sejenis berasal dari minyak bumi (fosil).

“Makanya, saya usulkan pemerintah segera membuat nomenklatur dan standar bahan bakar nabati biohidrokarbon. Dengan begitu masyarakat awam dan dunia internasional dapat memahami kebijakan biofuel Indonesia,” usul Tatang.

Saat ini, Tatang mengakui, teknologi konversi minyak lemak nabati menjadi bahan bakar nabati biohidrokarbon sedang dikembangkan perguruan tinggi seperti ITB. Teknologi produksi diesel BioH melalui proses hidrodeoksigenasi minyak sawit ( CPO ++)/asam lemak jenuh. Produksi Gasoline BioH menggunakan katalitik proses pada minyak sawit (CPO ++ )/asam oleat. Jetfuel BioH melalui proses hidrodeoksigenasi yang dilanjutkan dengan aromatisasi minyak kernel sawit ( CPKO ++ ). Pemanfaatan teknologi hidrodeoksigenasi dan perengkahan katalitik dapat dilakukan secara co-processing di kilang-kilang minyak bumi milik Pertamina yang ada sekarang ini, namun perlu ada peningkatan kemampuan kilang tersebut dan penambahan infrastruktur.

Alhasil, Indonesia telah menjadi penghasil minyak nabati terbesar di dunia dengan memiliki produksi minyak sawit yang mencapai 47,2 juta ton CPO dan 4,6 juta ton minyak inti sawit pada 2019. Dengan begitu, Indonesia telah menjadi penghasil biohidrokarbon terbesar di dunia. Sebagai informasi, minyak bahan bakar yang berasal dari BBN biohidrokarbon tidak perlu berangka asam rendah.

Bahkan kemampuan minyak sawit sebagai bahan bakar biofuel tidak akan mencukupi kebutuhan dalam negeri dalam 5 tahun mendatang. Karena kebutuhan minyak sawit (CPO++ atau kini disebut IVO) untuk biohidrokarbon di tahun 2025 diperkirakan 22 juta ton, apabila ingin mengoptimalkan bahan bakar berbasis biohidrokarbon.

Dengan program replanting bagi perkebunan rakyat sekitar 5,2 juta Ha sampai dengan tahun 2025, dan produktivitas tanaman petani sawit dapat meningkat dari rata-rata berkisar 15 ton TBS/ha/tahun menjadi 22 ton TBS/ha/tahun, maka kebutuhan pasar domestik diproyeksikan mencapai 69% dari total volume produksi sawit secara keseluruhan ( kini di tahun 2020 serapan minyak sawit untuk pasar lokal diperkirakan 39%). Ini berarti, volume ekspor sawit di tahun mendatang semakin sedikit.

 

Sumber: Neraca.co.id

,

Pemerintah Diminta Tetapkan Standar Campuran BBN

 

Kalangan akademis dan pelaku industri meminta pemerintah menerapkan standar bahan bakar nabati (BBN) karena terdapat perbedaan Fame dengan Biohidrokarbon dalam kelompok bahan bakar nabati.

Jika sudah diterapkan standarnya, maka pelaku industri, masyarakat dan pemerintah mempunyai persepsi sama terhadap program penggunaan dan pengembangan energi terbarukan yang berasal dari bahan baku nabati secara keseluruhan.

Pakar Sawit Nasional yang juga Ketua Masyarakat Biohidrokarbon Sahat Sinaga mengatakan, saat ini pelaku industri banyak yang tidak mengerti atau salah tangkap mengenai bahan bakar nabati karena belum ada standar yang jelas.

Padahal Fame yang dicampurkan ke dalam solar memiliki keterbatasan dari standar volume dimana Fame dengan kualitas yang sekarang ini maksimal pencampurannya sampai 30%.

Kebijakan B30 dan B50 berarti pemakaian Fame sebesar 30% ataupun 50% yang akan dicampurkan ke dalam solar padahal kandungan Fame di atas B30 mesti melewati tahapan proses pencampuran tepat waktu.

“Di sinilah perlunya pemerintah membuat standar serta definisi yang dimengerti masyarakat luas,” ujar dia di Jakarta, Senin (16/3).

Ketua Dewan Pengawas Masyarakat Biohidrokarbon Tatang Hernas mengatakan pemangku kepentingan sebaiknya dapat memahami perbedaan antara Fame dengan Biohidrokarbon.

Fame atau yang dikenal sebagai biodiesel termasuk dalam kategori oksigenat yang dicampurkan dengan presentasi terbatas mulai dari B10 sampai maksimal B30.

Berbeda dengan biohidrokarbon yang bersifat sebagai jembatan sehingga dapat dicampur dengan jumlah presentase bebas, contohnya produk biohidrokarbon seperti diesel.

Saat ini teknologi konversi minyak lemak nabati menjadi bahan bakar nabati biohidrokarbon sedang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi seperti ITB. Standar bahan bakar nabati perlu ditetapkan untuk memberikan pemahaman kepada pelaku industri dan mencegah terjadinya pro dan kontra.

Sumber: Investor.id

,

Pelaku Industri Minta Nomenklatur Bahan Nabati

 

Kalangan pelaku industri meminta pemerintah segera menetapkan nomenklatur (penamaan) dan standar bahan bakar nabati. Ketua Masyarakat Biohidrokarbon Indonesia Sahat Sinaga mengatakan, usulan itu dilatarbelakangi perbedaan antara FAME (Oksigenate, kini secara populer disebut Biodiesel dengan inisial Bxx) dengan Biohidrokarbon (Drop-in) dalam kelompok bahan bakar nabati.

Penamaan dan penetapan standar tersebut, menurut dia, agar pelaku industri, masyarakat, dan pemerintah punya persepsi sama terhadap program penggunaan dan pengembangan energi terbarukan yang berasal dari bahan baku nabati secara keseluruhan disebut biofuel. “Saat ini, banyak pelaku industri yang salah persepsi karena para investor berbondong-bondong mau menanamkan investasi di sektor industri FAME (RED-Fatty Acid Methyl Ester atau dikenal biodiesel,” katanya di Jakarta, Minggu (15/3).

Besarnya minat investor ke arah biodiesel, tambahnya, karena ada rencana peningkatan konsumsi biodiesel di dalam negeri dari B30 menjadi B40. Bahkan ditargetkan menjadi B100.

Padahal, FAME yang dicampurkan ke dalam solar memiliki keterbatasan dari standar volume di mana FAME dengan kualitas yang sekarang ini maksimal pencampurannya sampai 30 persen. Sahat Sinaga menuturkan, pelaku industri berpikir kebijakan B30 dan B50 ini berarti pemakaian FAME sebesar 30 persen ataupun 50 persen yang akan dicampurkan ke dalam solar.

Padahal, program kandungan FAME di atas B30 mesti melewati tahapan proses pencampuran tepat waktu, homogen, dan penyimpanannya tidak boleh terlalu lama. “Di sinilah perlunya pemerintah membuat penamaan serta definisi yang dimengerti oleh masyarakat secara luas dan jelas. Sekaligus ke arah mana pengembangan dan pemakaian biofuel di pasar domestik,” ucapnya.

Ketua Dewan Pengawas Masyarakat Biohidrokarbon Indonesia Tatang Hernas So-erawidjaja berharap, pemangku kepentin- gan sebaiknya dapat memahami perbedaan antara FAME dengan biohidrokarbon. FAME atau yang dikenal sebagai biodiesel termasuk dalam kategori oksigenat yang dicampurkan dengan persentase terbatas mulai dari Bio sampai maksimal B30.

Berbeda dengan biohidrokarbon yang bersifat sebagai jembatan (drop-in), sehingga dapat dicampur dengan jumlah persentase berapa saja. “Makanya, saya usulkan pemerintah segera membuat nomenklatur dan standar bahan bakar nabati biohidrokarbon. Dengan begitu masyarakat awam dan dunia internasional dapat memahami kebijakan biofuel Indonesia,” ujarnya.

Saat ini, teknologi konversi minyak lemak nabati menjadi bahan bakar nabati biohidrokarbon sedang dikembangkan perguruan tinggi seperti ITB. Asosiasi Produsen Biodiesel Indonesia (Aprobi) menyebutkan, perusahaan produsen biofuel menambah kapasitas produksi mereka hingga 3,6 juta kilo liter (KL) pada tahun ini untuk mendukung program mandatori B30.

Ketua Harian Aprobi Paulus Tajkrawan mengatakan selain untuk mendukung B3O, peningkatan kapasitas produksi dilakukan karena minat ekspor biodiesel yang masih tinggi, salah satunya ke China. Tahun ini ada beberapa perusahaan yang siap menambah kapasitas dan ada juga yang berniat membuat baru pabrik biodiesel.

“Ada yang selesai pertengahan tahun, kuartal ke-II dan ke-FV,” kata Paulus, belum lama ini. Dia menyebut, peningkatan kapasitas produksi juga diperlukan karena pemerintah meningkatkan mandatori campuran bahan bakar nabati dan solar tersebut dari B20 menjadi B30 pada tahun ini.

Aprobi mencatat kebutuhan biodiesel untuk penerapan B30 sebesar 9,6 juta KL. Sementara itu, kapasitas terpasang 19 perusahaan produsen biodiesel di Indonesia sekitar 12 juta KL per tahun.

“Kapasitas dalam negeri kita praktis sudah habis. Kapasitas yang ada hampir 12 juta KL, namun pada praktiknya, kapasitas produksi hanya 80 persen. Otomatis yang terpakai hanya 9,6 juta KL,” kata Paulus.

Selain itu, penambahan kapasitas produksi ini juga dapat meningkatkan ekspor biofuel Indonesia. Tiongkok masih menjadi pasar ekspor yang tinggi bagi perusahaan biofuel.

Aprobi mencatat ekspor biodiesel pada 2019 sebesar 1,3 juta KL atau turun sekitar 18 persen dari tahun 2018 yang mencapai 1,6 juta KL. Pasar ekspor tersebut, yakni Uni Eropa, Tiongkok, dan Hongkong.

“Tahun lalu, Tiongkok mendapat biodiesel dari Indonesia sebanyak 61.947 KL. Kemungkinan ini bisa meningkat untuk Tiongkok. Namun, ada faktor lain yaitu kapasitas dalam negeri kita yang sudah habis,” kata Paulus.

Ada pun investasi untuk penambahan kapasitas produksi biodiesel sebesar 3,6 juta KL ini diperkirakan mencapai Rp6 triliun. Pada 2021, kapasitas produksi biodiesel juga diperkirakan bertambah 3,6 juta KL sehingga diperkirakan kapasitas terpasang menjadi sekitar 19,2 juta KL.

 

Sumber: Indo Pos

,

Pemerintah Diminta Tetapkan Standar dan Nomenklatur Biohidrokarbon

 

Jakarta – Kalangan akademis dan pelaku industri meminta pemerintah supaya nomenklatur (penamaan) dan standar Dahan bakar nabati segera ditetapkan. Karena terdapat perbe-1 daan antara FAME (Oksigenate, kini secara populer disebut Biodiesel dengan inisial Bxx ) dengan Biohidrokarbon (Drop-in) dalam kelompok bahan bakar nabati. Tujuannya, pelaku industri, masyarakat, dan pemerintah punya persepsi sama terhadap program penggunaaan dan pengembangan energi terbarukan yang berasal dari bahan baku nabati secara keseluruhan disebut biofuel

“Saat ini, pelaku industri banyak yang salah persepsi karena para investor berbondong-bondong mau menanamkan investasi di sektor industri FAME (RED-Fatty Acid Methyl Ester atau dikenalbiodiesel). Besarnya minat investor ke arah biodiesel karena adanya rencana peningkatan konsumsi biodiesel di dalam negeri dari B30 menjadi B40, bahkan ditargetkan menjadi B100, “kata Sahat Sinaga, Ketua Masyarakat Biohidrokarbon Indonesia.

Padahal, menurut Sahat, FAME yang dicampurkan ke dalam solar memiliki keterbatasan dari standar volume dimana FAME dengan kualitas yang sekarang ini maksimal pencampurannya sampai 30%.

Artinya pelaku industri berpikir kebijakan B30 dan B50, ini berarti pemakaian FAME sebesar 30% ataupun 50% yang akan dicampurkan ke dalam solar. Padahal, program kandungan FAME di atas B30 mesti melewati tahapan proses pencampuran tepat waktu, homogen dan penyimpanannya tidak boleh terlalu lama. Sehingga orang berpikiran bahwa ke depan jumlah FAME yang dicampurkan semakin besar.

“Disinilah perlunya pemerintah membuat penamaan serta definisi yang dimengerti oleh masyarakat secara luas dan jelas, serta kearah mana pengembangan atau pemakaian biofuel di pasar domestik”, jelas Sahat.

Dr. Tatang Hemas Soerawidjaja, Ketua Dewan Pengawas Masyarakat Biohidrokarbon Indonesia, dalam kesempatan sama, menjelaskan bahwa pemangku kepentingan sebaiknya dapat memahami perbedaan antara FAME dengan biohidrokarbon. FAME atau yang dikenal sebagai biodiesel termasuk dalam kategori oksigenat yang dicampurkan dengan persentase terbatas mulai dari BIO sampai maksimal B30.

Berbeda dengan biohidrokarbon yang bersifat sebagai jembatan (drop-in) sehingga dapat dicampur dengan jumlah persentase berapa saja. Contoh produk biohidrokarbon antara lain diesel biohidrokarbon yang sama dengan solar selanjutnya gasoline biohidrokarbon yang sama dengan bensin, dan jetfuel biohidrokarbon yang sama dengan bahan bakar sejenis berasal dari minyak bumi (fosil).

“Makanya, saya usulkan pemerintah segeramembu-at nomenklatur dan standar bahan bakar nabati biohidrokarbon. Dengan begitu masyarakat awam dan dunia internasional dapat memahami kebijakan biofuel Indonesia,” usulTatang. Saat ini, Tatang mengakui, teknologi konversi minyak lemak nabati menjadi bahan bakar nabati biohidrokarbon sedang dikembangkan perguruan tinggi seperti ITB. Teknologi produksi diesel BioH melalui proses hidrodeoksigenasi minyak sawit ( CPO 1 ++)/asam lemak jenuh. Pro-\’ duksi Gasoline BioH menggunakan katalitik proses pada minyak sawit (CPO ++ )/asam oleat. Jetfuel BioH melalui proses hidrodeoksigenasi yang dilanjutkan dengan aromatisasi minyak kernel sawit ( CPKO ++ ). Pemanfaatan teknologi hidrodeoksigenasi dan pe-rengkahan katalitik dapat dilakukan secara co-processing

 

Sumber: Harian Ekonomi Neraca

,

Pemerintah Didesak Segera Menetapkan Standar dan Nomenklatur Bahan Bakar Nabati

Nomenklatur (penamaan) dan standar bahan bakar nabati mendesak ditetapkan. Pasalnya, perbedaan antara FAME (Oksigenate, kini secara populer disebut Biodiesel dengan inisial Bxx ) dengan Biohidrokarbon (Drop-in)  dalam kelompok bahan bakar nabati.

Penetapan standar ini menjadi penting agar masyarakat, pelaku industri  dan pemerintah punya persepsi yang sama terhadap program penggunaan dan pengembangan energi terbarukan yang berasal dari bahan baku nabati secara keseluruhan disebut biofuel

Ketua Masyarakat Biohidrokarbon Indonesia, Sahat Sinaga, mengatakan, saat ini, pelaku industri banyak yang salah persepsi karena  para investor berbondong-bondong mau menanamkan investasi di sektor industri FAME (RED-Fatty Acid Methyl Ester atau dikenal biodiesel).

“Besarnya minat investor ke arah biodiesel karena adanya rencana peningkatan konsumsi biodiesel di dalam negeri dari B30 menjadi B40, bahkan ditargetkan menjadi B100, “kata Sahat, Jumat (13 Maret 2020).

Padahal, menurut Sahat, FAME yang dicampurkan ke dalam solar memiliki keterbatasan dari standar volume dimana FAME  dengan kualitas yang sekarang ini maksimal pencampurannya sampai 30%.

Sahat melanjutkan, bahwa pelaku industri berpikir kebijakan B30 dan B50, ini berarti pemakaian FAME sebesar 30% ataupun 50% yang akan dicampurkan ke dalam  solar.

Padahal, program kandungan FAME di atas B30 mesti melewati tahapan proses pencampuran tepat waktu, homogen dan penyimpanannya  tidak boleh terlalu lama. Yang terjadi, orang berpikiran bahwa ke depan jumlah FAME yang dicampurkan  semakin besar.

“Di sinilah perlunya pemerintah membuat penamaan serta definisi yang dimengerti oleh masyarakat secara  luas dan jelas , serta  ke arah  mana pengembangan/pemakaian biofuel  di pasar domestik”, jelas Sahat.

Ketua Dewan Pengawas Masyarakat Biohidrokarbon Indonesia,Tatang Hernas Soerawidjaja menambahkan, bahwa pemangku kepentingan sebaiknya dapat memahami perbedaan antara FAME dengan biohidrokarbon.

Menurutnya, FAME atau yang dikenal sebagai biodiesel termasuk dalam kategori oksigenat yang dicampurkan dengan persentase terbatas mulai dari B10 sampai maksimal B30.

Berbeda dengan biohidrokarbon yang bersifat sebagai jembatan (drop-in) sehingga dapat dicampur dengan jumlah persentase berapa saja. Contoh produk biohidrokarbon antara lain diesel biohidrokarbon yang sama  dengan solar selanjutnya gasoline biohidrokarbon yang sama  dengan bensin, dan jetfuel biohidrokarbon yang sama dengan bahan bakar sejenis berasal dari minyak bumi (fosil).

“Makanya, saya usulkan pemerintah segera membuat nomenklatur dan standar bahan bakar nabati biohidrokarbon. Dengan begitu masyarakat awam dan dunia internasional dapat memahami kebijakan biofuel Indonesia,” usul Tatang Hernas.

Tatang menyebutkan bahwa Indonesia telah menjadi penghasil minyak nabati terbesar di dunia dengan memiliki produksi minyak sawit yang mencapai 47,2  juta ton CPO dan 4,6 juta ton minyak inti sawit pada 2019.

Dengan begitu, Indonesia  telah menjadi penghasil biohidrokarbon terbesar di dunia. Sebagai informasi, minyak bahan bakar yang berasal dari BBN biohidrokarbon tidak perlu berangka asam rendah.

Sahat menimpali, kemampuan minyak sawit sebagai bahan bakar biofuel tidak akan mencukupi kebutuhan dalam negeri dalam 5 tahun mendatang. Karena kebutuhan minyak sawit  (CPO++  atau kini disebut IVO) untuk biohidrokarbon  di tahun 2025 diperkirakan 22 juta ton, apabila ingin mengoptimalkan bahan bakar berbasis biohidrokarbon.

Dengan program replanting bagi perkebunan  rakyat sekitar 5,2 juta Ha  sampai dengan tahun 2025, dan produktivitas tanaman petani sawit dapat meningkat dari rata-rata berkisar 15 ton TBS/ha/tahun menjadi 22 ton TBS/ha/tahun, maka kebutuhan pasar domestik diproyeksikan mencapai  69% ari total volume produksi sawit secara keseluruhan ( kini di tahun 2020 serapan minyak sawit untuk pasar lokal diperkirakan 39%). Ini berarti, volume ekspor sawit  di tahun mendatang  semakin sedikit

“Di tahun 2025 tersebut akan terjadi tarik menarik pemakaian sawit sebagai Foods vs Energy dan solusinya  pemerintah  mulai sekarang  dan secepatnya sudah mulai menanam pohon jenis “oil-plants” yang  merupakan tanaman penghasil minyak  “triglycerida” , seperti  pohon nyamplung, kelor, ataupun mikroalga. Hal ini telah juga disampaikan oleh Menteri ESDM (Arifin Tasrif) beberapa waktu yang lalu, agar Indonesia  tidak bergantung kepada sawit sepenuhnya,” jelas Sahat.

Ia pun menegaskan penggunaan bahan bakar nabati tidak bertujuan menghilangkan pemakaian bahan bakar dari minyak fosil, apalagi Indonesia masih dapat memproduksi minyak bumi sekitar 720.000 barel per hari.

“Tujuan pemakaian bahan bakar nabati itu untuk menekan defisit neraca dagang akibat impor solar. Saat ini, B20 telah dapat menghemat devisa sekitar US$ 3 miliar, “pungkas Sahat.

 

Sumber: Kontan.co.id

,

MENAKAR ARAH TREN HILIR SAWIT

 

Ragam produk hilir industri kelapa sawit bakal kian semarak dalam 5 tahun ke depan. Komposisi serapan pabrikan oleopangan dan oleokimia bisa jadi terendam oleh kebutuhan dari industri energi, emulsifier, dan pelumas.

Hal itu tentu saji akan memacu perolehan nilai tambah dari ko moditas andalai ekspor itu. Ketua Umum Gabungan Industri Minyak Nabati (GMNI) Sahat Saragih menyatakan dalam jangka waktu tersebut industri biohidrokarbon akan menyerap hingga 40% dari total produks CPO nasional. Adapun, pabrikan emulsifier dan pelumas akan menyerap 15%-20%.

Sementara itu, industri oleopangan domestik tetap akan mempertahankan posisi serapan di level 30%, sedangkan serapan industri oleokimia belum berubah banyak atau di sekitar 10%-15%. Sahat menilai pergeseran hilirisasi tersebut disebabkan oleh nilai tambah bahan baku biohidrokarbon, pelumas, dan emulsifier lebih menarik daripada produk tradisional.

Menurutnya, pengubahan CPO menjadi Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil (RBDPO) atau oleopangan hanya memiliki nilai tambah sebesar US$18/ton.

Sementara itu, pengubahan CPO menjadi fatty acid methyl esters (FAME) maupun green diesel memiliki nilai tambah sekitar US$150/ton, sedangkan pengubahan menjadi bahan baku pelumas mencapai US$200/ton.

“Jadi, sudah berlomba ke teknologi-teknologi bernilai tambah yang lebih tinggi, itu yang menarik. Oleh karena itu, kita punya fiscal system perlu diperbaiki,” katanya kepada Bisnis, Minggu (8/3).

Sahat menyatakan perkembangan penghiliran industri sawit saat ini tumbuh stagnan. Menurutnya, pemerintah setidaknya perlu melakukan dua hal, yakni penyesuaian sistem fiskal dan perbaikan sistem logistik.

Sahat mengatakan selisih dana pungutan antara CPO dan produk hilir seperti RBDPO saat ini hanya US$20. Menurutnya, investasi penghiliran pabrikan sawit akan deras jika pemerintah mau meningkatkan selisih itu menjadi US$35 atau membuat dana pungutan produk hilir sawit menjadi US$15 dari US$30.

Di sisi lain, Sahat berpendapat sistem logistik di dalam negeri tidak kompetitif dari sisi biaya. Malaysia, ujarnya, memiliki sistem logistik yang membuat biaya logistik sawit Malaysia lebih rendah sekitar 45% daripada di dalam negeri. Untuk produk pelumas, Sahat mengakui bio-pelumas memiliki harga yang lebih tinggi daripada pelumas tradisional. Namun demikian, lanjutnya, penggunaan bio-pelumas akan mengurangi biaya penanganan lingkungan dalam jangka panjang.

Menurutnya, teknologi yang ada di dalam negeri baru dapat memproduksi bio-pelumas untuk kebutuhan pabrikan dan transportasi masal. Namun demikian, sebagian pabrikan pelumas nasional sedang menjajaki peluang memproduksi bio-pelumas untuk kebutuhan kendaraan pribadi.

PT Perkebunan Nusantara V (PTPN V). Anak usaha holding BUMN Perkebunan PTPN III (Persero) yang berlokasi di Riau itu sudah mulai memanfaatkan hasil kebun sawitnya tak lagi hanya untuk CPO, tetapi juga untuk memproduksi tenaga listrik.

Perseroan menggelontorkan investasi senilai Rp27 miliar untuk membangun pembangkit listrik tenaga biogas (PLTBG) dengan potensi kapasitas hingga 2 Megawatt.

Saat ini, PTPN V baru mengoperasikan 50% PLTBG untuk menghasilkan 700 kWh. Energi tersebut digunakan untuk menjalankan pabrik pembuatan palm kernel oil (PKO) di Tandun atau sekitar 16 kilometer dari PLTBG.

PTPN V mengklaim dapat menghemat Rp6 miliar per tahun dari total biaya produksi perseroan. Namun demikian, PTPN V menyatakan akan fokus memproduksi FAME sebagai program penghiliran perseroan di masa depan.

“Kami menunggu arahan saja. Itu [keputusannya] di holding [PTPN III] yang menetapkan karena jumlah volume bahan baku menentukan, tapi sampai saat ini masih ke [memasok bahan baku produksi] biodiesel,” kata Kepala Bagian Perencanaan Strategis PTPN V Reza Pahlevi kepada Bisnis, akhir pekan lalu.

Adapun, Badan Pengembangan dan Penelitian Teknologi (BPPT) menilai pabrikan sawit nasional dapat mengembangkan penggunaan limbah cair dari produksi minyak sawit mentah atau palm oil mill effluent (POME) dalam meringankan kebutuhan energi pabrik maupun neraca minyak dan gas (migas) nasional. BPPT menilai pemanfaatan POME dapat diolah menjadi listrik maupun bio-compressed natural gas (Bio-CNG).

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Teknologi (BPPT) Hammam Riza menghitung pabrikan pengolahan sawit nasional berpotensi menghasilkan 120,2 juta ton POME pada tahun lalu. POME tersebut dapat diolah menjadi 1,5 Gigawatt listrik. “Produksi listrik bisa surplus. Kalau diolah lagi, bahan itu bisa menghasilkan setara 2,6 juta ton LPG atau sekitar 45% dari impor LPG,” katanya.

Jika mengacu pada paparan di atas dan gencarnya pemerintah mendorong perluasan berbagai program pemanfaatan dan produksi bahan bakar nabati, pergeseran arah penghiliran produk minyak sawit tersebut memang sangat mungkin terjadi. Untuk realisasinya, kita tunggu saja, a

PENGALIRAN DEMI NILAI TAMBAH

Penggiliran produk kelapa sawit tengah menjadi primadona di kalangan pengusaha hulu komoditas itu. Dengan penghiliran, pengusaha hulu mengharapkan adanya nilai tambah sekaligus mengoptimalkan aset dan kapasitas mereka. Minyak sawit merupakan bahan baku bagi banyak produk, antara lain biodiesel dan oleokimia.

 

Sumber: Bisnis Indonesia

,

LOGISTIK SAWIT PERLU PERBAIKAN

Pelaku usaha mendesak pemerintah menambah dukungan koneksi logistik demi memperkuat sinergi hulu-hilir industri kelapa sawit. Kedekatan akses antara kebun, pabrik, dan pelabuhan menjadi kunci untuk mendongkrak daya saing komoditas ini.

Sekjen Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Kanya Lakshmi menyatakan selama ini pemusatan pelabuhan utama sawit hanya berada di wilayah Dumai dan Belawan. Padahal, tambahnya, kalau melihat karakter dari industri sawit, pabrikan seharusnya berdekatan dengan lokasi kebun. Dengan demikian, pengembangan kawasan industri sawit sebaiknya berada di lokasi sentra produsen.

Keduanya juga harus terkoneksi satu sama lain dengan jalur logistik, khususnya akses jalan dari pabrik Kelapa Sawit hingga ke pelabuhan.

Ketua Umum Gabungan Industri Minyak Nabati (GMNI) Sahat Sinaga mengatakan pemerintah harus mendekatkan pelabuhan ke pabrik. Pasalnya, menurutnya, pendirian lokasi pabrik akan menyesuaikan lokasi pelabuhan dan bukan sebaliknya.

Sahat mengusulkan adanya tiga pelabuhan baru. Pertama, pelabuhan ekspor untuk tujuan India, Eropa, dan Afrika Timur di Meulaboh, Aceh. Sahat menilai lokasi tersebut akan membuat daya saing produk hilir CPO nasional lebih tinggi dari Malaysia di pasar-pasar tersebut.

Kedua, Pelabuhan Maloy, Kalimantan Timur untuk pasar China, Myanmar, dan Asia Timur. Adapun, pemerintah juga harus menambah pelabuhan antara di Pontianak, Pangkalan Bun, atau Banjarmasin, agar pabrik CPO di Kalimantan dapat langsung memasok kebutuhan di pasar domestik.

Ketiga, Pelabuhan Laut Biak, Papua, untuk pasar Amerika Serikat. Sahat berujar pembangunan pabrik di sana akan meringankan beban logistik pabrikan CPO dan turunannya di Papua. Pasalnya, pabrikan CPO dan turunannya di Papua juga harus mengirimkan pasokan ke Dumai untuk keperluan ekspor.

Sahat menghitung pembangunan pelabuhan-pelabuhan tersebut akan meningkatkan daya saing CPO dan turunannya sekitar US$15-US$20 per ton. Di sisi lain, pabrikan hilir eksisting pun diyakini akan eksodus ke lokasi tersebut jika pelabuhan-pelabuhan itu dibangun.

Adapun, Sahat meramalkan produksi CPO dan turunannya pada tahun ini naik sekitar 2% menjadi sekitar 52 juta ton.

Di sisi lain, Ketua Umum Asosiasi Minyak Makan (AMMI) Adi Wisoko menyampaikan perlu inovasi bongkar-muat di pelabuhan-pelabuhan lokal agar pabrikan dapat menghemat biaya logistik. “Bagi [pabrik] yang punya pelabuhan sendiri, ada [kemudahan] bongkar-muat, tapi kebanyakan tidak punya,” katanya kepada Bisnis.

Ketua Asosiasi Produsen Oleochemichal (Apolin) Rapolo Hutabarat mengungkapkan hal senada. “Kami selalu minta dekat dengan pelabuhan karena semua hasil produksi akan dikapalkan, baik untuk domestik maupun ekspor,” katanya kepada Bisnis, Minggu (1/3).

Rapolo mengemukakan saat ini penting melakukan pemetaan untuk kawasan industri (KI) atau kawasan ekonomi khusus (KEK) agar dekat dengan pelabuhan. Dia pun mencontohkan keberadaan KEK Sei Mangkei yang jauh dari Pelabuhan Kuala Tanjung belum memberi solusi bagi industri.

Padahal, Kuala Tanjung digadang menjadi hub internasional. Untuk itu, Rapolo mengatakan, saat ini diharapkan Blok Masela yang akan dibuka di Indonesia Timur dibangun dengan perencanaan yang matang.

Terpisah, Kepala Subdirektorat Industri Hasil Perkebunan Nonpangan Kementerian Perindustrian (Kemen-perin) Iila Harsyah Bakhtiar mengatakan pemerintah telah merumuskan pengembangan integrasi hulu-hilir di sektor sawit.

Dalam PP Nomor 14/2015 tentang rencana induk pembangunan industri nasional 2015-2035, pemerintah memastikan akan menjamin ketersediaan bahan baku dengan menerapkan sistem rantai pasok yang efisien.

Pemerintah juga berjanji mengembangkan kawasan terintegrasi didukung infrastruktur yang memadai. M

Perkebunan Kelapa Sawit tersebar di berbagai pulau yang ada di Indonesia, namun pabrik pengolahan buah sawit (PKS) lebih banyak bertumpuk di wilayah Sumatra. Adapun, komposisi terbesar industri sawit berada di fase midstream (refinery). Minyak sawit merupakan bahan baku bagi banyak produk, antara lain biodiesel dan oleokimia.

 

Sumber: Bisnis Indonesia

,

Ini Dia Curhatan Pelaku Industri Turunan CPO Soal Logistik

Sejumlah inovasi perlu dihadirkan pemerintah untuk meningkatkan efisiensi biaya logistik produsen produk turunan minyak kelapa sawit atau CPO.

Ketua Umum Asosiasi Minyak Makan (AMMI) Adi Wisoko menyampaikan perlu adanya inovasi bongkar-muat di pelabuhan-pelabuhan lokal. Menurutnya, hal tersebut diperlukan agar pabrikan dapat menghemat biaya logistik dan meningkatkan daya saing.

“Kalau bagi yang punya pelabuhan sendiri jadi ada [kemudahan] bongkar-muat, tapi kebanyakan [pabrikan] tidak punya,” katanya kepada Bisnis, Minggu (1/3/2020).

Ketua Asosiasi Produsen Oleochemichal (Apolin) Rapolo Hutabarat mengatakan untuk industri oleokimia tidak memiliki isu strategis terkait kedekatan dengan hulu. Justru, masalah yang selama ini dibicarakan tidak ada pabrikan yang dekat dengan industri.

“Kami selalu minta dekat dengan pelabuhan karena semua hasil produksi akan dikapalkan baik untuk domestik atau ekspor,” katanya.

Rapolo mengemukakan saat ini penting melakukan pemetaan untuk kawasan industri (KI) atau kawasan ekonomi khusus (KEK) agar dekat dengan pelabuhan. Dia pun mencontohkan adanya KI Sei Mangke yang jauh dari Pelabuhan Kuala Tanjung juga belum memberi solusi bagi industri.

Padahal, Kuala Tanjung digadang menjadi hub Internasional. Untuk itu, Rapolo mengatakan, saat ini diharapkan Blok Masela yang akan dibuka di Indonesia Timur dibangun dengan perencanaan yang matang.

“Kalau di sana dibangun pelabuhan sekalian lalu ada KI akan bagus. Jadi sumber energi akan dekat dengan pelabuhan lalu industri pun tumbuh efisien,” ujarnya.

Sebelumnya pelaku industri oleokimia optimistis pertumbuhan bisnis tahun ini akan mendorong utilisasi pabrikan hingga 90 persen dari level utilitas saat ini dikisaran 75 persen-80 persen.

Rapolo berharap akan ada peningkatan serapan di pasar domestik antara 12 persen-14 persen. Selain itu, Rapolo berharap pasar global bisa meningkatkan serapannya sekitar 18-20 persen.

Sementara itu, Gabungan Industri Minyak Nabati (GIMNI) menyatakan lokasi pelabuhan ekspor saat ini belum ideal.

Asosiasi menilai penambahan penggantian pelabuhan ekspor ke titik ujung negeri akan membuat daya saing produksi lokal CPO dan turunannya akan lebih tinggi di pasar global.

“Jangan dibawa ke Dumai untuk ekspor, kacau kami. [Pemindahan pelabuhan ekspor] itu yang harus dipikirkan pemerintah. Jangan terpusat di Dumai, itu yang keliru,” kata Ketua Umum GIMNI Sahat Sinaga.

Sahat berujar pemerintah harus mendekatkan pelabuhan ke pabrikan. Pasalnya, menurutnya, pendirian lokasi pabrikan akan menyesuaikan lokasi pelabuhan dan bukan sebaliknya.

Sahat mengusulkan adanya tiga pelabuhan baru. Pertama, pelabuhan ekspor untuk tujuan India, Eropa, dan Afrika Timur di Meulaboh, Daerah Istimewa (DI) Aceh. Sahat menilai lokasi tersebut akan membuat daya saing produk hilir CPO nasional lebih tinggi dari Malaysia di pasar-pasar tersebut.

Kedua, Pelabuhan Maloy, Kalimantan TImur untuk pasar China, Myanmar, dan Asia Timur. Adapun, pemerintah juga harus menambah pelabuhan antara di Pontianak, Pangkalan Bun, atau Banjarmasin agar pabrikan CPO di Kalimantan dapat langsung memasok kebutuhan di pasar domestik.

Ketiga, Pelabuhan Laut Biak, Papua untuk pasar Amerika. Sahat berujar pembangunan pabrik di sana akan meringankan beban logistik pabrikan CPO dan turunannya di Papua. Pasalnya, pabrikan CPO dan turunannya di Papua juga harus mengirimkan pasokan ke Dumai untuk keperluan ekspor.

 

Sumber: Bisnis.com