,

GIMNI Setuju Penerapan HET Minyak Goreng

 

Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) sepakat pemberlakuan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng kemasan sederhana.

“Saya kira HET itu bagus ada tolak ukur harga sebenarnya berapa,” ujar Sahat Sinaga Direktur Eksekutif GIMNI, Senin (11/9).

Menurut Sahat, sebelum adanya HET minyak goreng, pedagang dapat mengendalikan harga jual. Di pasar tradisional harga bisa naik lebih dari 30%.

Sebelumnya, kata Sahat, pihaknya telah melakukan pemantauan harga bersama dengan Kementerian perdagangan. Pantauan tersebut dibagi dalam sembilan zona untuk melihat harga penjualan minyak goreng. Zona pertama yaitu Sumatra dan zona sembilan adalah Maluku dan Papua.

Berdasarkan pantauan tersebut,  pedagang dinilai mengambil keuntungan yang besar. “Kita ini tidak ada aturannya untuk pedagang,” terang Sahat.

Sahat mencontohkan di DKI Jakarta, harga minyak dari pabrik dijual seharga Rp 8.548 per liter. Kemudian pedagang menjual minyak tersebut seharga Rp 11.600 per liter. Harga tersebut dinilai terlalu besar.

Ia juga menyarankan pengaturan harga selain HET, yang bisa berjalan efektif. Menurutnya, pemerintah perlu membuat aturan untuk perpindahan barang hanya dibatasi kenaikan 3%. Sahat beranggapan dengan hal tersebut pemerintah dapat menekan harga.

Sebelumnya, terdapat perjanjian antara Kementerian Perdagangan (Kemdag), distributor, dan ritel modern untuk menentukan HET tiga komoditas. Minyak goreng kemasan sederhana dipatok Rp 11.000 per liter, gula seharga Rp 12.500 per kilogram (kg) dan daging sapi beku yang dipatok Rp 80.000 per kg.

Perjanjian tersebut akan berakhir pada September. Namun, Sahat bilang, belum ada keputusan dari Kemdag untuk memperpanjang perjanjian tersebut.

 

Sumber: Kontan.co.id

,

Kendali Harga Eceran Pangan Berlanjut

 

 

Pemerintah nampaknya benar-benar tak akan melepas kendali harga pangan. Buktinya: pemerintah memperpanjang aturan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk minyak goreng, gula, dan daging sapi.

Merujuk kesepakatan 4 April 2017, aturan HET untuk tiga komoditas pangan tersebut mestinya berakhir September 2017 ini. Tapi, “HET akan kami berlakukankan terus,” ujar Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, kemarin (5/9).

Enggar menyebut, aturan pengendalian harga pangan ampuh meredam laju kenaikan harga saat Ramdhan dan Lebaran. Kondisi itu bahkan berlanjut hingga Agustus dan September ini. Inflasi rendah menjadi salah satu bukti.

Dengan alasan itu pula, pemerintah melanjukan kebijakan HET atas minyak goreng, gula serta daging beku. Dengan begitu, harga daging sapi beku sampai di tingkat konsumen tetap Rp 80.000 per kilogram (kg), gula pasir Rp 12.500 per kg, serta minyak goreng kemasan sederhana Rp 11.000 per kg.

Menteri yang juga Politisi Partai Nasdem ini mengklaim, pasokan tiga komoditas itu masih aman. Kemdag telah mendapatkan laporan dari distributor terkait kepastian stok tersebut.

Hanya, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Gula Indonesia (APGI) Pieko Nyoto meminta pemerintah memerhatikan dinamika harga gula lantaran ini sangat mempengaruhi keuntungan industri. “Kalau terjadi dinamika harga gula, kami bisa rugi,” ujarnya.

Saat ini, harga gula di tingkat distributor Rp 10.000 per kg, sementara harga di peritel Rp 11.900 per kg. Selisih harga Rp 1.900 per kg harus digunakan untuk biaya pengemasan, transportasi, sewa gudang dan pembayaran bunga bank.

“Keuntungan tipis,” ujarnya. Jika terjadi perubahan harga atas komponen yang memengaruhi gula, pengusaha bisa terpapar dampaknya, bahkan bukan mustahil gulung tikar.

Master Parulian Tumanggor, Komisaris Utama PT Wilmar Group bilang, pengusaha minyak goreng mendukung kelanjutan HET. Namun ia mengingatkan harga minyak goreng sangat dipengaruhi harga crude palm oil (CPO). “Bila harga CPO sebagai bahan baku naik, HET harus dibicarakan kembali,” ujarnya.

Direktur PT Indofood Sukses Makmur Tbk Franciscus Welirang minta Kemdag menyesuaikan HET dengan biaya produksi yang harus dikeluarkan produsen. Meski HET sebagai langkah melindungi kepentingan konsumen, kepentingan industri juga harus diperhatikan. “Ingat, pemerintah berperan penting menjaga kedaulatan produsen dan konsumen,” ujarnya.

Sekjen Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia Solihin mengatakan, peritel akan mengikuti putusan pemerintah. “Kami sepakat harga di pemasok tetap memberikan untung ke peritel,” ujar dia.

 

Sumber: Kontan.co.id

,

Pebinis minta HET minyak goreng perhatikan CPO

 

 

Pebisnis meminta penentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng memperhatikan harga crude palm oil (CPO).

“Apabila harga CPO sebagai bahan baku naik maka sudah barang tentu HET harus dibicarakan kembali dengan pemerintah,” ujar Master Parulian Tumanggor, Komisaris Utama Wilmar kepada KONTAN, Selasa (5/9).

Tumanggor bilang, pemberlakuan HET terhadap tiga komoditas, gula, daging beku, dan minyak goreng kemasan tidak menjadi masalah. Pembatasan harga terhadap tiga komoditas itu telah diberlakukan sejak April 2017.

Saat ini masih terdapat margin yang memberikan keuntungan bagi perusahaan. “Pada posisi sekarang masih oke,” terang Tumanggor.

Sebelumnya pemerintah membuat perjanjian menetapkan HET tiga komoditas tersebut dengan ritel. Kebijakan tersebut berlaku sejak April 2017 dan akan dievaluasi setelah 4 bulan.

Dalam perjanjian tersebut diatur HET gula sebesar Rp 12.500 per kilogram (kg), HET daging beku sebesar Rp 80.000 per kg, dan HET minyak goreng kemasan sederhana Rp 11.000 per kg.

 

Sumber: Kontan.co.id

,

DMO MINYAK GORENG: Produsen Segera Diwajibkan Pasok Domestik

 

JAKARTA — Pemerintah bakal segera menetapkan kewajiban pasok domestik atau domestic market obligation (DMO)bagi komoditas minyak goreng.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan nantinya bakal meminta kepada para pengusaha minyak goreng untuk menyepakati jumlah produksi yang dipasok ke dalam negeri. Saat ini, dia telah menetapkan harga jual minyak goreng curah Rp10.500 per kilogram (kg) dan minyak goreng kemasan sederhana Rp11.500 per kg

“Kita lagi diskusi untuk persentasenya karena saya harus ajak bicara dulu para pelaku usaha supaya fair,” ujarnya di Jakarta, Selasa (5/9/2017).

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Tjahya Widayanti sebelumnya menjelaskan DMO minyak goreng kemasan sederhana bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Dengan demikian, tidak seluruhnya hasil produksi para pengusaha dipasarkan ke luar negeri.

“Pelaku usaha atau produsen minyak goreng akan diwajibkan memroduksi minyak goreng kemasan sederhana untuk keperluan domestik,” jelasnya.

Tjahya menambahkan pemerintah ingin memastikan stok minyak goreng sederhana tersedia. Pemberlakukan DMO, paparnya, akan mengarah kepada target penghapusan peredaran minyak goreng curah pada 2020 mendatang.

Dia menyarankan agar para produsen segera membuat peta jalan produksi minimal hingga akhir 2017. “Saat ini sedang dibahas dengan para produsen minyak goreng berapa persentase produksi yang diwajib dipasok ke dalam negeri.”

Sementara itu, Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) mencatat pemakaian minyak goreng curah pada kondisi normal mencapai 270.000 ton—280.000 ton per bulan. Sedangkan untuk jenis premium, kebutuhan tiap bulannya sebesar 70.000 ton—80.000 ton.

Sumber: Bisnis.com

,

Saran GIMNI atas kebijakan tarif impor CPO India

 

Pengusaha sawit mendesak pemerintah untuk segera merespons kebijakan India atas tarif impor crude palm oil (CPO).

“Indonesia harus berbuat cepat merespon kebijakan tersebut,” ujar Sahat Sinaga, Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) kepada KONTAN (23/8).

 

Salah satunya dengan menaikkan pungutan ekspor bagi CPO. Pungutan tersebut akan menaikkan harga CPO sehingga pengusaha enggan mengekspor CPO.

Hal tersebut untuk mendorong pengusaha sawit Indonesia mengekspor Refined, Bleached, Deodorized Palm Oil (RBDPO). Sebelumnya Sahat menjelaskan kebijakan India menaikan tarif impor untuk menekan impor RBDPO Indonesia sehingga pengolahan CPO dilakukan di India.

Namun, apabila Indonesia tidak mengekspor CPO Sahat mempertanyakan bagaimana India akan mendapatkan CPO. Kondisi tersebut dinilai akan dapat menekan India.

Kedua, Sahat bilang agar pemerintah melobi pemerintah India mengingat mesin produksi sawit di Indonesia saat ini didatangkan dari India. “Kalau begini ngapain lagi harus impor mesin dari India,” terang Sahat.

Langkah ketiga disarankan Sahat adalah membuat Preferential Trade Agreement (PTA) sehingga terdapat kejelasan harga. Sahat bilang kalau tidak dilakukan membuat harga sawit turun karena bersaing dengan soy bean oil.

 

Sumber: Kontan.co.id

,

GIMNI Sambut Positif Barter CPO dengan Sukhoi

 

Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) menyambut positif kesepakatan barter komoditas sawit Indonesia dengan pesawat tempur Sukhoi buatan Rusia.

“Kalau pembayarannya sebagian dengan komoditas ekspor yang dimiliki, seperti sawit dan karet, Indonesia akan mampu meningkatkan ekspor ke Rusia,” kata Ketua GIMNI, Sahat Sinaga, di Jakarta, Rabu (23/8/2017).

Peningkatan diperkirakan Sahat dapat mencapai 100% dari total ekspor ke Rusia tahun sebelumnya. Hal tersebut dengan asumsi melihat harga karet yang saat ini turun sehingga tidak menjadi prioritas ekspor.

“Tahun lalu ekspor sawit Indonesia ke Rusia sebesar 695.000 ton. Bila nantinya 60% pembelian ini berasal dari sawit, maka ekspor akan meningkat menjadi 1,2 juta ton, angka tersebut berdasarkan perhitungan bila harga Sukhoi senilai US$1,5 miliar dan harga sawit saat ini sebesar US$730 per ton,” papar dia.

Berdasarkan perhitungan itu, lanjut Sahat, pihaknya mendukung rencana pemerintah. Mengingat saat ini pasar minyak sawit Indonesia sedang menurun.

“Namun, angka pasti mengenai kontribusi sawit dalam pembelian ini belum ditentukan. Kerja sama ini memungkinkan untuk dilakukan,” ujar Sahat.

 

Sumber: Borneonews.co.id

 

GIMNI Mendukung Program Pemerintah

Sahat Sinaga

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga mengatakan GIMNI tetap mendukung program pemerintah untuk stabilisasi harga minyak goreng (migor) di pasar. Dalam hasil menemukan masalah administrasi dan keterlambatan pembayaran migor dari PeRitel, Anggota GIMNI melakukan operasi pasar di berbagai lokasi Kotamadya, agar masyarakat tetap mendapat migor kemasan sederhana dengan harga Rp. 11.000/Pack/Ltr

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga

Sahat Sinaga

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga.

,

Wilmar Dukung Upaya Jokowi Redam Inflasi Minyak Goreng

Wilmar Indonesia mendukung kebijakan pemerintah menjaga inflasi bahan pangan dengan cara menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng Rp11 ribu per kilogram (kg) selama enam bulan ke depan.

“Wilmar menyambut positif upaya Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk menstabilkan harga minyak goreng agar tidak terjadi kenaikan. Jika harga naik, kami paham akan berakibat tingginya tingkat inflasi,” kata M.P. Tumanggor, Komisaris Wilmar, dikutip Rabu (5/4).

Menurut Tumanggor, manajemen Wilmar dapat memahami keinginan pemerintah menjaga harga minyak goreng menjelang Ramadan dan Idul Fitri tahun ini. Untuk itu, ia yakin semua pelaku industri minyak goreng berkomitmen melaksanakan imbauan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita.

Sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pemerintah menahan lonjakan harga minyak goreng, Wilmar akan mengadakan operasi pasar minyak goreng yang dimulai 5 April 2017. Kegiatan ini berlangsung di 10 sentra area operasional Wilmar. Jumlah minyak goreng yang akan digelontorkan sekitar 2 ribu kemasan per hari di setiap lokasi.

Adapun harga operasi pasar migor sesuai arahan Enggartiasto yaitu sebesar Rp11 ribu per liter.

“Tujuan operasi pasar ini untuk menjaga tidak terjadi kenaikan harga minyak goreng terutama menghadapi Bulan Puasa dan Lebaran,” tambah Tumanggor.

Sebelumnya Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga meyakini bahwa kebijakan HET untuk minyak goreng sebesar Rp11 ribu per kg, tak akan membuat keuntungan perusahaan anggota asosiasinya merosot.

Sahat menilai ketersediaan pasokan minyak goreng hasil produksi tengah meningkat. Bahkan, sebanyak 32 distributor minyak goreng yang merupakan anggota GIMNI dan sebagian anggota Asosiasi Industri Minyak Makan Indonesia (AIMMI) siap meningkatkan pasokan minyak goreng sesuai dengan HET ke pasar tradisional dan pasar ritel.

“GIMNI akan segera memasukkan 3,2 juta minyak goreng dalam kemasan satu liter di bulan April. Kemudian, AIMMI akan memasukkan 1,8 juta. Jadi, total lima juta,” tutur Sahat.

Adapun dari 3,2 juta minyak goreng kemasan tersebut diberikan kepada pasar ritel modern sebanyak dua juta dan sisanya untuk pasar tradisional.
Dengan begitu, tujuan pemerintah untuk membuat harga minyak goreng menjadi stabil dan sesuai dengan daya beli masyarakat dapat tercapai. Sedangkan, distributor tak terbebani karena masih menorehkan keuntungan.

Sekadar informasi, selain gula pasir dan minyak goreng, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita juga mengatrol HET untuk komoditas daging sapi dengan harga acuan sebesar Rp80 ribu per kg. Kebijakan HET ini akan berlaku efektif mulai 10 April mendatang.

Sumber: Cnnindonesia.com

,

GIMNI Dukung Harga Migor Kemasan Diatur

JAKARTA – Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) mendukung kebijakan pemerintah yang mewajibkan penggunaan minyak goreng (migor) kemasan mulai 1 Januari 2020, termasuk pengaturan harga migor kemasan sederhana yang ditetapkan merata di seluruh wilayah Indonesia. Dengan intervensi pemerintah maka harga migor di pasar dalam negeri tetap masuk akal (reasonable).

 

Kebijakan mandatori migor dalam kemasan sempat akan diberlakukan pada Maret 2016, namun kemudian ditunda menjadi 1 April 2017. Kebijakan tersebut kembali diundur menjadi 1 Januari 2018, namun karena diperlukan masa transisi selama dua tahun maka mandatori baru berlaku resmi pada 1 Januari 2020. Artinya, per 1 Januari 2020, seluruh migor yang beredar di masyarakat sudah dalam kemasan yang terbagi dalam dua segmen, yakni kemasan bermerek (standing pouch) dan migor kemasan sederhana (pillow pack).

 

Direktur Eksekutif GIMNI Sahat Sinaga mengatakan, pihaknya mendukung sepenuhnya kebijakan pemerintah tersebut, termasuk harga migor kemasan sederhana yang akan menjadi objek intervensi pemerintah. Nantinya, harga migor kemasan sederhana akan ditetapkan merata di seluruh wilayah Indonesia.

 

“Kami mendukung rencana pemerintah itu, menjaga agar ketika terjadi kenaikan harga, tetap reasonable. Tujuannya agar pengusaha jangan hanya fokus pada keuntungan, karena masih bisa melakukan subsidi silang. Kami menangkap apa yang dimaksud menteri perdagangan,” kata Sahat di Jakarta, pekan lalu.

 

Menurut Sahat, saat ini Indonesia merupakan negara penghasil minyak sawit yang notabene merupakan bahan baku migor, namun harga migor di dalam negeri tetap tinggi. Meskipun, harga minyak sawit di pasar global turun dan produksi di dalam negeri meningkat.

 

“Dengan kondisi tersebut, pemerintah memang diharapkan bisa berperan menurunkan harga migor di dalam negeri, misalnya saja dengan menghapus pajak pertambahan nilai (PPN) untuk migor kemasan sederhana,” jelas Sahat.

 

Lebih jauh dia mengatakan, GIMNI juga akan bekerja sama dengan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag untuk membuat daftar distributor migor. Tujuannya untuk mencegah manipulasi penjualan.

 

“Siapa fokus di wilayah mana, lokasi di mana, kapasitas gudang, dan secara reguler harus melaporkan posisi stok dan harga jual. Misalnya, si A distributor untuk Papua yang berdomisili di Surabaya, mendapat jatah 2.000 ton. Supaya di Papua bisa harga sama, Rp 10.500 per liter misalnya, si A harus membeli Rp 9.000 per liter. Sedangkan, di Jawa bisa Rp 9.200 per liter. Si A dapat jatah, tapi ternyata malah dijual di Jawa. Itu manipulasi. Jadi, harus dijaga,” tutur Sahat.

 

Untuk mendukung kebijakan itu, kata Sahat, diperlukan sekitar 1.522 packing line di seluruh Indonesia dan saat ini telah terpasang sekitar 15-18%, yakni oleh beberapa produsen migor eksisting. Sesuai dengan peraturan menteri perdagangan (permendag), distributor juga akan melakukan pengemasan, daerah juga diharapkan melakukan pengemasan. Investasi untuk satu mesin berkisar Rp 600 juta dengan kapasitas 6.000 pieces ukuran 300-500 mililiter pillow pack.

 

“Kebutuhan mesin pengemasan (packing line) terkonsentrasi di Pulau Jawa dan Bali yang membutuhkan 1.071 unit, disusul Pulau Sumatera dan sekitarnya yang perlu 249 unit packing line, serta Pulau Kalimantan dan Sulawesi 202 unit packing line,” jelas dia.

 

Sumber: Id.beritasatu.com