,

Pengusaha Sawit Usulkan Penurunan Pungutan Ekspor

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mengusulkan penurunan pungutan ekspor minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Pengusaha meminta penurunan pungutan ekspor minyak sawit sebesar US$ 20 per ton.

Direktur Eksekutif Gapki Mukti Sardjono menyatakan permintaan penurunan pungutan ekspor dilatari oleh rendahnya harga rata-rata CPO dunia yang saat ini kembali berada di bawah US$ 700 per ton. “Turunkan sementara saja, mungkin kalau harganya naik pungutannya bisa kembali lagi,” kata Mukti di Jakarta, Rabu (25/10).

Menurutnya, penurunan pungutan ekspor bisa membuat daya saing produk CPO meningkat. Pengusaha pun bisa kembali mendapatkan sedikit keuntungan untuk mengimbangi penurunan harga CPO.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2018,  pemerintah mengenakan pungutan ekspor sawit atau CPO sebesar US$ 50 per ton, komoditas minyak sawit RBD (Refined, Bleached, and Deodorized) sebesar US$ 30 per ton, dan minyak goreng kemasan US$ 20 per ton.

Sementara menurut data Gapki, pada tahun lalu CPO menyumbang sebesar 22% terhadap total ekspor sawit, sedangkan CPO yang diolah 68%, lauric oil, 6%, oleokimia 3%, dan 1% biodiesel.  Adapun secara keseluruhan, total ekspor sawit dan turunannya mencapai US$ 22,97 miliar.

Sementara itu, Ketua Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga mengatakan bahwa pungutan ekspor turunan minyak kelapa sawit bakal membuat produk Indonesia lebih  kompetitif. Alasannya, belum  banyak negara di dunia yang memiliki pabrik pengolahan CPO seperti di Afrika.

Dia mengungkapkan penurunan pungutan ekspor untuk produk turunan sawit akan mendorong proses hilirisasi menjadi lebih produktif. Alhasil, penyerapan CPO dalam negeri juga lebih meningkat. “Saat ini ekspor kurang kompetitif,” ujar Sahat.

Berbeda dengan pendapat sebelumnya, GIMNI justru meminta pungutan ekspor CPO tak diturunkan dengan alasan Malaysia akan membeli produk dari Indonesia. Sebab, pabrik pengolahan negeri tetangga itu lebih kompetitif dari sisi biaya produksi.

 

Dihubungi terpisah Corporate Secretary, Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit, Achmad Maulizal Sutawijaya, mengungkapkan dana pungutan ekspor yang dikumpulkan diarahkan untuk industri untuk mendukung peningkatan permintaan sawit nasiona, seperti program biodiesel 20% yang menyerap hasil produksi sawit sehingga mendorong stabilitas harga.

Selain itu, pungutan ekspor juga diarahkan untuk peremajaan kelapa sawit serta penelitian dan pengembangan industri nasional. BPDP Kelapa Sawit menilai penurunan ekspor terjadi karena hambatan dagang secara global, bukan oleh pungutan ekspor. “Skema dana pungutan mampu mendorong hilirisasi industri sawit,” kata Achmad.

Dia juga menekankan, kebijakan penurunan tarif pungutan ekspor harus berdasarkan regulasi pemerintah. Alhasil, pelaksanaan pengelolaan keuangan dana sawit serta tarif harus berdasarkan keputusan yang ditetapkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

 

Sumber: Katadata.co.id

,

Hukumnya Wajib, Indonesia Jawara Minyak Sawit Berkelanjutan Dunia

JAKARTA– Indonesia merupakan jawara minyak sawit berkelanjutan dunia. Pasalnya, berdasarkan data Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), minyak sawit berkelanjutan yang diproduksi dunia mencapai 14,31 juta ton. Sebanyak 7,46 juta ton atau sekitar 52% berasal dari Indonesia.

Di samping itu, jika RSPO dan International Standard Carbon Certification (ISCC), dilaksanakan secara sukarela (voluntary), Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) bersifat mandatori, sehingga wajib dilakukan seluruh perkebunan sawit di Indonesia.

Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Mukti Sardjono, mengatakan, perkebunan sawit di Indonesia sudah menjalankan prinsip dan kriteria berkelanjutan. Industri sawit nasional sudah bisa memproduksi minyak sawit berkelanjutan dan lestari.

“Buktinya, banyak perkebunan sawit nasional yang berhasil mendapatkan sertifikat RSPO, ISPO ataupun ISCC,” papar Mukti dalam diskusi bertajuk Sukses Bersama Minyak Sawit Berkelanjutan di Jakarta, Kamis (25/10/2018).

Perkebunan sawit di Indonesia, kata Mukti, sudah memiliki kesadaran tinggi dalam melakukan praktik budidaya terbaik dan berkelanjutan. “Minyak sawit telah berhasil menjadi penyelamat defisit neraca perdagangan Indonesia, melalui kontribusi terbesarnya bagi pendapatan devisa negara,” tandasnya.

Pemerintahan Joko Widodo. Menurut dia, proaktif untuk mendorong bertumbuhnya sektor ini. Termasuk kebijakan mandatori biodiesel atau B20 efektif untuk mengerek konsumsi minyak sawit di dalam negeri.

Direktur RSPO Indonesia, Tiur Rumondang mengatakan, keberadaan RSPO merupakan bagian dari kekuatan produsen Indonesia dalam menghasilkan produksi minyak sawit.

RSPO, lanjut dia, turut memperjuangkan keberadaan minyak sawit asal Indonesia, supaya bisa dikonsumsi pasar global. Dengan logo keberlanjutan RSPO, maka produk minyak sawit telah dikenal sebagai produk berkelanjutan.

“Sertifikat RSPO yang diberikan kepada perkebunan kelapa sawit Indonesia, berlandaskan hasil audit independen yang telah dilakukan lembaga sertifikasi nasional,” kata Tiur

Keberadaan RSPO, menurut Tiur, merupakan bagian dari kepentingan bersama akan keberadaan minyak sawit yang kian meningkat konsumsinya.

“Selain itu, minyak sawit berkelanjutan menjadi satu-satunya minyak nabati global yang telah berhasil melaksanakan prinsip dan kriteria berkelanjutan secara universal. Minyak sawit merupakan satu-satunya minyak nabati berkelanjutan yang ada di dunia,” paparnya.

Tiur menambahkan, petani sawit mendapatkan banyak keuntungan dari sertifikat RSPO yang mereka dapatkan. Berdasarkan data RSPO, minyak sawit berkelanjutan yang diproduksi dunia mencapai 14,31 juta ton. Sebanyak 7,46 juta ton atau sekitar 52% berasal dari Indonesia.

“Indonesia harus bangga atas keberhasilan minyak sawit. Bisa mensejahterakan petani dan lingkungan sekitarnya. Ingat ya, data 2017 menyebut, luas lahan perkebunan sawit mencapai 12 juta hektar. Di mana, 42% lebih milik petani,” papar Tiur.

Sementara, Rudi Lumuru dari LSM Links menegaskan, keberadaan minyak sawit berkelanjutan, mendukung ekonomi dan sosial masyarakat luas, terutama di Indonesia. Dalam hal ini, LSM perlu ikut mendorong keberadaannya. “Perkebunan sawit di pelosok, telah menjadi bagian dari solusi bagi kesejahteraan rakyat,” kata Rudi.

Sedangkan Direktur eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Sahat Sinaga mengingatkan, pentingnya pengembangan industri hilir sawit. Keberadaan industri hilir sawit, akan mendorong tumbuhnya konsumsi domestik. Sehingga Indonesia bisa mendapatkan nilai lebih dari bahan baku sebelum di ekspor ke luar negeri.

Menurut Sahat, strategi untuk mendorong tumbuhnya industri minyak sawit nasional bisa dilakukan dengan meningkatkan konsumsi domestik. Di sinilah diperlukan sinergi antar pemangku kepentingan. Minyak sawit Indonesia telah menjadi primadona minyak nabati dunia, di mana kebutuhan konsumsi dunia termasuk Indonesia, akan terus meningkat setiap tahun. Sejalan dengan pertumbuhan populasi dunia, kata Sahat.

 

Sumber: Id.beritasatu.com

,

Segera Kembangkan Industri Hilir Sawit

Direktur eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Sahat Sinaga, menyatakan pentingnya segera mengembangkan industri hilir sawit. Hal itu untuk meningkatkan nilai tambah dari komoditas unggulan tersebut sehingga kontribusinya terhadap penerimaan devisa lebih besar.

“Keberadaan industri hilir sawit akan mendorong tumbuhnya konsumsi domestik, sehingga Indonesia bisa mendapatkan nilai lebih dari bahan baku sebelum diekspor,” kata Sahat dalam diskusi bertajuk “Sukses Bersama Minyak Sawit Berkelanjutan” yang diselenggarakan majalah InfoSawit, di Jakarta, Kamis (25/10).

Sebab itu, dibutuhkan strategi bersama yang dapat mendorong terjadinya pertumbuhan industri minyak sawit, dengan meningkatkan konsumsi domestik, melalui pengembangan industri hilir dan peningkatan devisa negara di masa depan. Pentingnya sinergi antarpemangku kepentingan, juga menjadi kunci sukses bersama, demi menyuplai kebutuhan minyak nabati dunia.

“Minyak sawit Indonesia telah menjadi primadona minyak nabati dunia, di mana kebutuhan konsumsi dunia termasuk Indonesia, akan terus meningkat setiap tahunnya, sejalan dengan pertumbuhan populasi dunia,” katanya.

Lebih lanjut, katanya, lembaga sertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) seharusnya menjadi Roundtable on Sustainable Vegetables Oil, supaya semua minyak nabati bisa ikut serta disertifikasi,” kata Sahat.

Pentingnya keberadaan minyak sawit berkelanjutan di Indonesia, menurut Sahat, harus mendapatkan apresiasi dari dunia internasional. Supaya pembangunan minyak sawit berkelanjutan menjadi keniscayaan bagi terwujudnya minyak sawit global yang berkelanjutan.

Paradigma Baru

Minyak sawit berkelanjutan, merupakan paradigma baru, guna menyamakan persepsi akan besarnya kebutuhan minyak makanan dan non makanan bagi masyarakat dunia termasuk Indonesia. Minyak sawit bersertifikasi berkelanjutan seperti sertifikasi RSPO, sangat dibutuhkan, guna mengembangkan industri terbarukan dan ramah lingkungan.

Country Director RSPO Indonesia, Tiur Rumondang, mengatakan keberadaan RSPO, sebagai bagian dari kekuatan produsen Indonesia dalam menghasilkan produksi minyak sawit. RSPO turut memperjuangkan keberadaan minyak sawit asal Indonesia, supaya bisa dikonsumsi pasar global. Dengan menggunakan Logo keberlanjutan RSPO, maka produk minyak sawit telah dikenal sebagai produk berkelanjutan.

“Sertifikat RSPO yang diberikan kepada perkebunan kelapa sawit Indonesia, berlandaskan hasil audit independen yang telah dilakukan lembaga sertifikasi nasional,”kata Tiur.

Keberadaan RSPO, menurut Tiur, merupakan bagian dari kepentingan bersama akan keberadaan minyak sawit yang kian meningkat konsumsinya. Selain itu, minyak sawit berkelanjutan menjadi satu-satunya minyak nabati global yang telah berhasil melaksanakan prinsip dan kriteria berkelanjutan secara universal, dimana bersumber dari perusahaan perkebunan dan petani kelapa sawit.

“Minyak sawit merupakan satu-satunya minyak nabati berkelanjutan yang ada di dunia, dimana mampu dihasilan oleh perusahaan perkebunan dan petani kelapa sawit,”paparnya.

 

Sumber: Koran-jakarta.com

,

Industri Hilir Sawit Harus Dikembangkan

Pengembangan industri hilir sawit sangat penting untuk diterapkan karena keberadaan industri hilir sawit akan mendorong tumbuhnya konsumsi domestik sehingga Indonesia bisa mendapatkan nilai lebih dari bahan baku sebelum diekspor ke luar negeri.

“Sebab itu, dibutuhkan strategi bersama, yang dapat mendorong terjadinya pertumbuhan industri minyak sawit dengan meningkatkan konsumsi domestik melalui pengembangan industri hilir dan peningkatan devisa negara di masa depan,” ujar Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga, dalam Diskusi Sawit Berkelanjutan bertema  Sukses Bersama Minyak Sawit Berkelanjutan di Jakarta, Kamis (25/10/2018)

Menurutnya, sinergi antar pemangku kepentingan juga menjadi kunci sukses bersama demi menyuplai kebutuhan minyak nabati dunia. “Minyak sawit Indonesia telah menjadi primadona minyak nabati dunia dimana kebutuhan konsumsi dunia termasuk Indonesia akan terus meningkat setiap tahunnya sejalan dengan pertumbuhan populasi dunia,”kata Sahat,

Pentingnya keberadaan minyak sawit berkelanjutan di Indonesia, menurut Sahat, harus mendapatkan apresiasi dari dunia internasional agar pembangunan minyak sawit berkelanjutan, menjadi keniscayaan bagi terwujudnya minyak nabati global yang sustainable.

Upaya mempromosikan produk sawit berkelanjutan Indonesia ke dunia internasional telah dilakukan melalui Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO

Direktur RSPO Indonesia, Tiur Manurung menyatakan keberadaan RSPO sebagai bagian dari kekuatan produsen Indonesia dalam menghasilkan produksi minyak sawit. Menurutnya, RSPO turut memperjuangkan keberadaan minyak sawit asal Indonesia supaya bisa dikonsumsi pasar global. Dengan menggunakan Logo keberlanjutan RSPO maka produk minyak sawit telah dikenal sebagai produk berkelanjutan.

“Sertifikat RSPO yang diberikan kepada perkebunan kelapa sawit Indonesia, berlandaskan hasil audit independen yang telah dilakukan lembaga sertifikasi nasional,”kata Tiur.

Keberadaan RSPO, menurut Tiur, merupakan bagian dari kepentingan bersama akan keberadaan minyak sawit yang kian meningkat konsumsinya. Selain itu, minyak sawit berkelanjutan menjadi satu-satunya minyak nabati global yang telah berhasil melaksanakan prinsip dan kriteria berkelanjutan secara universal, dimana bersumber dari perusahaan perkebunan dan petani kelapa sawit.

Prinsip Berkelanjutan

Menurut Direktur Eksekutif GAPKI, Mukti Sardjono, keberadaan perkebunan kelapa sawit Indonesia sudah melaksanakan prinsip dan kriteria berkelanjutan, sehingga berhasil memproduksi minyak sawit berkelanjutan dan lestari. Pasalnya, banyak perkebunan kelapa sawit nasional yang telah berhasil mendapatkan sertifikat RSPO, ISPO dan ISCC.

Sebagai informasi, Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) dan International Standard Carbon Certification (ISCC), dilaksanakan secara sukarela (voluntary), sedangkan Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) bersifat mandatori sehingga wajib dilakukan perkebunan kelapa sawit Indonesia.

Perkebunan kelapa sawit Indonesia, menurut Mukti, sudah memiliki kesadaran tinggi dalam melakukan praktek budidaya terbaik dan berkelanjutan. Imbuhnya, kesejahteraan ekonomi masyarakat di daerah pelosok Indonesia, sebagian besar bertumbuh dari perkebunan kelapa sawit. Terlebih, pendapatan devisa negara saat ini, sumber terbesar berasal dari komoditas minyak sawit dan turunannya.

“Minyak sawit telah berhasil menjadi penyelamat defisit neraca perdagangan Indonesia, melalui kontribusi terbesarnya bagi pendapatan devisa negara,”tandasnya dalam diskusi yang diadakan Majalah Info SAWIT  itu.

Kendati mengalami penurunan harga baru-baru ini, ungkap Mukti, namun harga komoditas minyak sawit masih memiliki prospek cerah untuk meningkat. Pasalnya, peningkatan konsumsi minyak sawit global termasuk Indonesia dari biodiesel, akan mendorong terjadinya kenaikan harga kembali. Selain itu, peningkatan konsumsi juga akan diperkuat dari komitmen industri turunan minyak sawit global, yang akan mengonsumsi minyak sawit berkelanjutan hingga 100%.

 

Sumber: Agroindonesia.co.id

,

Industri Sawit Minta Turunkan Pungutan Ekspor BPDP

Pungutan ekspor pada minyak kelapa sawit (CPO) yang dikutip oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dinilai mengganjal kemampuan saing industri sawit dalam kondisi harga internasional CPO yang sedang rendah.

Mukti Sardjono Dewan Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Indonesia (Gapki) menyatakan pihaknya telah mengajukan penurunan pungutan ekspor sawit kepada Kementerian Koordinator Perekonomian yang dibahas sejak dua bulan lalu.

“Karena harga di bawah, tapi pungutan tetap sama. Ini kita mau minta usulkan diturunkan, sementara saja, tapi saat harga sudah baik bisa kembali lagi,” katanya, Kamis (25/10).

Memang, melalui instrumen BPDPKS, eksportir minyak sawit harus mengeluarkan US$ 50 per ton minyak kelapa sawit (CPO) tiap melakukan ekspor.

Aturan pungutan ekspor ini tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 114 Tahun 2015. Regulasi itu menetapkan pungutan ekspor untuk 24 produk sawit dan turunannya.

Untuk CPO, Mukti meminta adanya potongan sebesar US$ 20 per ton sehingga pungutan menjadi US$ 30 per ton untuk meningkatkan competitiveness produk ekspor. Penurunan ini ia minta diberikan selama harga CPO internasional di bawah US$ 700 per ton.

Adapun dengan penurunan pungutan ini, Mukti percaya tidak akan mengganggu program-program strategis pemerintah seperti peremajaan lahan sawit 185.000 ha, karena BPDPKS sejatinya sudah memiliki dana tersebut. Efeknya juga bisa terasa di harga pembelian Tandan Buah Segar petani, walau pengaruhnya tidak akan segera.

Serupa, Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga juga berharap adanya penurunan pada produk CPO turunan. “Supaya cepat kita ekspor,” jelasnya.

Sama juga, Managing Director Sustainability and Strategic Stakeholders Engagement Sinarmas Agribusiness and Food Agus Purnomo menyatakan ekspor akan menjadi lebih kompetitif bila pungutan tersebut dipangkas. Adapun porsi ekspor Sinarmas Agribusiness untuk produk sawit saat ini 80% turunan.

 

Sumber: Kontan.co.id

,

52 Persen Minyak Sawit Berkelanjutan Dunia Dari Indonesia

Organisasi Internasional Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) mengungkapkan minyak sawit berkelanjutan yang diproduksi dunia mencapai 14,31 juta ton, sebanyak 7,46 juta ton atau sekitar 52 persen  berasal dari produksi Indonesia.

“Tentunya, ini menjadi prestasi besar untuk Indonesia. Pasalnya, sebagai produsen terbesar CPO dunia, kini predikat terbesar produsen minyak sawit berkelanjutan, juga melekat kepada Indonesia,” ujar Direktur RSPO Indonesia Tiur Rumondang dalam suatu diskusi di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, minyak sawit berkelanjutan menjadi satu-satunya minyak nabati global yang telah berhasil melaksanakan prinsip dan kriteria berkelanjutan secara universal, dimana bersumber dari perusahaan perkebunan dan petani kelapa sawit.

“Minyak sawit merupakan satu-satunya minyak nabati berkelanjutan yang ada di dunia, dimana mampu dihasilan oleh perusahaan perkebunan dan petani kelapa sawit,” katanya.

Tiur mengakui  masih ada tantangan besar bagi dunia termasuk Indonesia, untuk  mengonsumsi minyak sawit berkelanjutan yang telah berhasil di produksi secara global.

Menurutnya, RSPO turut memperjuangkan keberadaan minyak sawit asal Indonesia, supaya bisa dikonsumsi pasar global. Dengan menggunakan Logo keberlanjutan RSPO, maka produk minyak sawit telah dikenal sebagai produk berkelanjutan.

“Sertifikat RSPO yang diberikan kepada perkebunan kelapa sawit Indonesia, berlandaskan hasil audit independen yang telah dilakukan lembaga sertifikasi nasional,”katanya.

Menurut Direktur Eksekutif GAPKI, Mukti Sardjono, keberadaan perkebunan kelapa sawit Indonesia sudah melaksanakan prinsip dan kriteria berkelanjutan, sehingga berhasil memproduksi minyak sawit berkelanjutan dan lestari.  Pasalnya, banyak perkebunan kelapa sawit nasional yang telah berhasil mendapatkan sertifikat RSPO, ISPO dan ISCC.

“Perkebunan kelapa sawit Indonesia,  sudah memiliki kesadaran tinggi dalam melakukan praktek budidaya terbaik dan berkelanjutan,” katanya..

Direktur eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Sahat Sinaga menyatakan,  minyak sawit Indonesia telah menjadi primadona minyak nabati dunia, dimana kebutuhan konsumsi dunia termasuk Indonesia, akan terus meningkat setiap tahunnya, sejalan dengan pertumbuhan populasi dunia.

“Kita harus meningkatkan RSPO menjadi Roundtable on Sustainable Vegetables Oil, supaya semua minyak nabati bisa ikut serta,” katanya.

Pentingnya keberadaan minyak sawit berkelanjutan di Indonesia, menurut Sahat, harus mendapatkan apresiasi dari dunia internasional, supaya pembangunan minyak sawit berkelanjutan, menjadi keniscayaan bagi terwujudnya minyak nabati global yang berkelanjutan.

 

Sumber: Antaranews.com

,

Indonesia Juara Minyak Sawit Berkelanjutan Dunia

 

Jakarta – Direktur RSPO Indonesia, Tiur Rumondang mengatakan, keberadaan RSPO merupakan bagian dari kekuatan produsen Indonesia dalam menghasilkan produksi minyak sawit.

Kata dia, RSPO turut memperjuangkan keberadaan minyak sawit asal Indonesia, supaya bisa dikonsumsi pasar global. Dengan logo keberlanjutan RSPO, maka produk minyak sawit telah dikenal sebagai produk berkelanjutan.

“Sertifikat RSPO yang diberikan kepada perkebunan kelapa sawit Indonesia, berlandaskan hasil audit independen yang telah dilakukan lembaga sertifikasi nasional,” kata Tiur dalam diskusi bertajuk Sukses Bersama Minyak Sawit Berkelanjutan di Jakarta, Kamis (25/10/2018).

Keberadaan RSPO, menurut Tiur, merupakan bagian dari kepentingan bersama akan keberadaan minyak sawit yang kian meningkat konsumsinya.
Selain itu, minyak sawit berkelanjutan menjadi satu-satunya minyak nabati
global yang telah berhasil melaksanakan prinsip dan kriteria berkelanjutan secara universal. “Minyak sawit merupakan satu-satunya minyak nabati berkelanjutan yang ada di dunia,” paparnya.

Kata Tiur, petani sawit mendapatkan banyak keuntungan dari sertifikat RSPO yang mereka dapatkan. Berdasarkan data RSPO, minyak sawit berkelanjutan yang diproduksi dunia mencapai 14,31 juta ton. Sebanyak 7,46 juta ton atau sekitar 52% berasal dari Indonesia.

“Indonesia harus bangga atas keberhasilan minyak sawit. Bisa mensejahterakan petani dan lingkungan sekitarnya. Ingat ya, data 2017 menyebut, luas lahan perkebunan sawitr mencapai 12 juta hektar. Di mana, 42% lebih milik petani,” papar Tiur.

Sementara, Rudi Lumuru dari LSM Links menegaskan, keberadaan minyak sawit berkelanjutan, mendukung ekonomi dan sosial masyarakat luas, terutama di Indonesia. Dalam hal ini, LSM perlu ikut mendorong keberadaannya. “Perkebunan sawit di pelosok, telah menjadi bagian dari solusi bagi kesejahteraan rakyat,” kata Rudi

Sedangkan Direktur Eksekutif GAPKI, Mukti Sardjono, mengatakan, perkebunan sawit di Indonesia sudah menjalankan prinsip dan kriteria berkelanjutan. Industri sawit nasional sudah bisa mengproduksi minyak sawit berkelanjutan dan lestari. “Buktinya, banyak perkebunan sawit nasional yang berhasil mendapatkan sertifikat RSPO, ISPO ataupun ISCC,” paparnya.

Informasi saja, Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) dan International Standard Carbon Certification (ISCC), dilaksanakan secara sukarela (voluntary). Sedangkan Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) bersifat mandatori, sehingga wajib dilakukan seluruh perkebunan sawit di Indonesia.

Perkebunan sawit di Indonesia, kata Mukti, sudah memiliki kesadaran tinggi dalam melakukan praktek budidaya terbaik dan berkelanjutan. “Minyak sawit telah berhasil menjadi penyelamat defisit neraca perdagangan Indonesia, melalui kontribusi terbesarnya bagi pendapatan devisa negara,” tandasnya.

Pemerintahan Joko Widodo. menurutnya, proaktif untuk mendorong bertumbuhnya sektor ini. Termasuk kebijakan mandatori biodiesel atau B20 efektif untuk mengerek konsumsi minyak sawit di dalam negeri.

Direktur eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Sahat Sinaga mengingatkan, pentingnya pengembangan industri hilir sawit. Keberadaan industri hilir sawit, akan mendorong tumbuhnya konsumsi domestik. Sehingga Indonesia bisa mendapatkan nilai lebih dari bahan baku sebelum di ekspor ke luar negeri.

Menurut Sahat, strategi untuk mendorong tumbuhnya industri minyak sawit nasional bisa dilakukan dengan meningkatkan konsumsi domestik. Di sinilah diperlukan sinergi antar pemangku kepentingan. “Minyak sawit Indonesia telah menjadi primadona minyak nabati dunia, di mana kebutuhan konsumsi dunia termasuk Indonesia, akan terus meningkat setiap tahun. Sejalan dengan pertumbuhan populasi dunia,” kata Sahat. [tar]

Sumber: Inilah.com

,

Indonesia Kini Sandang Predikat Produsen Minyak Sawit Berkelanjutan

JAKARTA: Minyak sawit berkelanjutan, merupakan paradigma baru guna menyamakan persepsi besarnya kebutuhan minyak makanan dan non makanan bagi masyarakat dunia termasuk Indonesia. 

Di sisi lain, keberadaan minyak sawit bersertifikasi berkelanjutan seperti sertifikasi RSPO, sangat dibutuhkan, guna mengembangkan industri terbarukan dan ramah lingkungan.

Demikian pendapat yang muncul dalam diskusi bersama Sawit Berkelanjutan dengan tema “Sukses Bersama Minyak Sawit Berkelanjutan”, yang diinisiasi majalah Info Sawit, Kamis (25/10/2018), di Jakarta.

Diskusi menghadirkan sejumlah pembicara, yakni Direktur RSPO Indonesia, Tiur Rumondang; Direktur Eksekutif GAPKI, Mukti Sardjono; Direktur Eksekutif GIMNI, Sahat Sinaga; dan Founder LSM Links, Rudi Lumuru.

Tiur mengungkapkan, Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), sebagai organisasi nirlaba internasional, senantiasa berjuang mempromosikan penggunaan minyak sawit berkelanjutan global, bagi masyarakat dunia. RSPO juga menjadi modal utama bagi Indonesia, dalam mengembangkan minyak sawit berkelanjutan di masa depan.

Keberadaan RSPO, merupakan bagian dari kepentingan bersama akan keberadaan minyak sawit yang kian meningkat konsumsinya. “Selain itu, minyak sawit berkelanjutan menjadi satu-satunya minyak nabati global yang telah berhasil melaksanakan prinsip dan kriteria berkelanjutan secara universal, dimana bersumber dari perusahaan perkebunan dan petani kelapa sawit,” ujarnya.

Berdasarkan data yang dimiliki RSPO, minyak sawit berkelanjutan yang berhasil diproduksi dunia mencapai lebih dari 13 juta ton. Dimana, sebanyak 52% lebih berasal dari produksi Indonesia.

“Tentunya, ini menjadi prestasi besar untuk Indonesia. Pasalnya, sebagai produsen terbesar CPO dunia, kini predikat terbesar produsen minyak sawit berkelanjutan, juga melekat kepada Indonesia,” kata dia.

Tak hanya mengembangkan bisnis minyak sawit semata, namun keberadaan industri minyak sawit, menjadi bagian pula dari pembangunan nasional yang berkelanjutan, dimana memiliki tujuan utama menyejahterakan kehidupan rakyat Indonesia, yang selaras dengan kehidupan sosial masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

Sahat Sinaga mengatakan, keberadaan lahan perkebunan kelapa sawit nasional tahun 2017 lalu, diperkirakan sekitar 12 juta hektare, dimana kepemilikan lahan perkebunan kelapa sawit sebesar 42% lebih, dimiliki petani kelapa sawit. Itu sebabnya, industri minyak sawit menjadi bagian dari pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dunia (SDGs).

Tuntutan masyarakat global akan minyak sawit berkelanjutan, sering disuarakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) internasional dan nasional.

Kendati seringkali menuding dan menekan para produsen minyak sawit global dan nasional, namun keberadaan LSM juga dibutuhkan, sebagai bagian dari promosi gratis untuk mengenalkan minyak sawit bagi pasar global secara terus menerus.

Seiring peningkatan produksi minyak sawit dari Indonesia, kemungkinan terjadinya over supply juga terus membayangi keberadaan minyak sawit dan akan berpengaruh besar terhadap perdagangan minyak nabati dunia. “Di sinilah, dibutuhkan peranan besar dari perkebunan kelapa sawit, dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan yang bakalan terjadi,” ujarnya.

Sebagai informasi, Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) dan International Standard Carbon Certification (ISCC), dilaksanakan secara sukarela (voluntary), sedangkan Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) bersifat mandatori sehingga wajib dilakukan perkebunan kelapa sawit Indonesia.

Pemerintah Jokowi sendiri, melalui kabinetnya, sudah mendorong peranan pasar domestik baru-baru ini, untuk terus meningkatkan konsumsi minyak sawit nasional melalui program mandatori biodiesel atau B20.

Pasalnya, sebagai industri strategis, minyak sawit memiliki peluang besar dalam mendulang devisa negara hingga menghasilkan bahan bakar nabati terbarukan atau biodiesel.

Sementara Mukti Sarjono mengungkapkan, kendati mengalami penurunan harga baru-baru ini, namun harga komoditas minyak sawit masih memiliki prospek cerah untuk meningkat.

Peningkatan konsumsi minyak sawit global termasuk Indonesia dari biodiesel, akan mendorong terjadinya kenaikan harga kembali. Selain itu, peningkatan konsumsi juga akan diperkuat dari komitmen industri turunan minyak sawit global, yang akan mengonsumsi minyak sawit berkelanjutan hingga 100%.

Pentingnya konsumsi pasar global termasuk Indonesia, memang sebagian besar berasal dari industri turunannya. Dimana, pertumbuhan industri hilir minyak sawit global juga terus terjadi, termasuk Indonesia yang memiliki banyak industri hilir kelas dunia.

Terlebih, sebanyak 70% devisa negara yang berasal dari minyak sawit, bersumber dari berbagai produk industri hilir minyak sawit. Pada gilirannya, dibutuhkan strategi bersama, yang dapat mendorong, terjadinya pertumbuhan industri minyak sawit, dengan meningkatkan konsumsi domestik, melalui pengembangan industri hilir dan peningkatan devisa negara di masa depan.

Pentingnya sinergi antarpemangku kepentingan, juga menjadi kunci sukses bersama, demi menyuplai kebutuhan minyak nabati dunia.

 

Sumber: Suarakarya.id

,

Minat Investasi Menurun

JAKARTA – Pengusaha melihat Instruksi Presiden (Inpres) soal moratorium lahan sawit bisa membuat semua lebih jelas, baik jumlah lahan, produksi, dan keperluan dalam negeri. Namun dikhawatirkan, minat investasi bakal turun.

Direktur Eksekutif Gabun­gan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga mengatakan, moratorium ini sebagai ajang evaluasi terhadap perizinan yang ada.Misalnya, ada perusahaan yang memiliki izin, namun tidak dijalankan atau sebaliknya, belum punya izin, tapi sudah menjalankan bisnisnya.

“Ini yang ditertibkan dan menurut saya bagus, supaya ada kejelasan lahan sawit kita berapa saat ini. Kalau ada yang belum punya izin, biar ketahuan sekalian, apakah belum dikasih dari daerah atau memang lahannya berada di kawasan hutan,” ujarnya, kemarin.

Dengan data mumpuni, Sahat yakin, pemerintah bisa meningkatkan produktivitas tanaman sawit. Bahkan, moratorium ini tidak akan mempengaruhi produksi sawit Indonesia.Hanya saja ada beberapa poin yang menurutnya belum jelas. Pertama, soal waktu tiga tahun yang dianggap terlalu lama. Jika Pemda aktif mendukung kebijakan ini, paling waktu yang dibutuhkan hanya setahun. Kedua, soal anggaran pendataan.

Dia setuju kebijakan ini dilakukan sekarang. Sebab potensi pembukaan lahan baru tidak akan banyak. Di sisi lain, data yang didapat bisa dijadikan tolok ukur prospek industri sawit di masa yang akan datang. Misalnya, untuk produksi.

Persoalan saat ini, kata dia, pemerintah terlalu bergantung pada bahan baku impor. Padahal sudah ada penelitian yang bisa menyebut sawit bisa dikonversi menjadi bioavtur, green diesel, dan bahan bakar minyak lainnya.

“Produksi sawit tahun sudah bisa memenuhi program B20 (campuran biodiesel 20 persen, red) pemerintah,” katanya.Sementara, Corporate Affair Director Asian Agri Fadhil Hasan menilai, Inpres No 8 Tahun 2018 tentang moratorim lahan sawit akan menurunkan minat investasi pengusaha perkebunan. Pasalnya, regulasi ini menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha.

“Sehingga banyak dari kami tidak berani melakukan investasi,” kata Fadhil di Jakarta, pekan lalu.Selain itu, misskoordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait masalah lahan masih menjadi kendala perusahaan dalam menyusun rencana investasi dan ekspansi. Dia meminta, supaya kebijakan one map policy segera diterbitkan agar sinkronisasi data lahan bisa terealisasi.

Untuk diketahui, Presiden Jokowi telah menandatangani Inpres No 8 Tahun 2018 tentang moratorim lahan sawit. Selama tiga tahun ke depan, tidak akan ada pembukaan lahan baru untuk sawit.Menko Perekonomian Darmin Nasution menegaskan, bukan berarti penambahan atau peningkatan produksi sawit ikut dihentikan. “Inpres moratorium jangan diartikan kita sudah akan berhenti menambah produksi kelapa sawit, bukan,” katanya.

Dia berharap, dengan ada moratorium tersebut kualitas perkebunan di Indonesia akan semakin meningkat di mata dunia. “Kalau enggak, kita jadi bulan-bulanan terus, dibilang tidak jelas Indonesia malah nebang hutan untuk nanam sawit. Padahal, tidak demikian,” tuturnya.

Darmin memastikan, pemerintah akan memaksimalkan waktu yang ada untuk menuntaskan permasalahan seputar sawit. “Kita beri waktu tiga tahun untuk membereskan, membenahi, berbagai persoalan yang ada di perkebunan sawit, termasuk juga di antaranya kalau dia masuk kawasan hutan,” katanya.

Masalah yang dibereskan adalah semua sektor kebun sawit. Mulai dari kebun rakyat hingga kebun perusahaan. Terutama kebun yang belum terdaftar secara resmi. Termasuk perkebunan rakyat yang belum terdaftar, bahkan perkebunan menengah besar ada yang tidak terdaftar dengan baik.

Ke depannya, lanjut Darmin, seluruh masalah akan mulai dijabarkan satu per satu hingga perumusan sanksi yang akan diberikan. “Tentu nanti akan ada persoalan-persoalan, ya selama ini dia tidak terdaftar, melanggar apa, kemudian apa namanya, sanksinya apa, ada aturan mainnya ada,” pungkasnya.

 

 

Sumber: Radarsukabumi.com

 

,

Nilai Ekspor Minyak Goreng Turun, Ini Kata GIMNI

 

JAKARTA. Nilai ekspor minyak goreng tahun ini turun 28,19% dibanding tahun lalu. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan ekspor minyak hasil olahan (didominasi minyak goreng) pada September tahun 2018 sebesar US$ 3,868 juta, naik 10,11% dibanding sebulan sebelumnya US$ 3,513 juta.

Sepanjang Januari-September 2018, total ekspor minyak hasil olahan mencapai US$ 24,630 juta, turun 28,19% dibanding periode sama tahun 2017 yang sebesar US$ 34,297 juta.

Meskipun nilai ekspor turun, namun volume ekspor naik, Hal ini disampaikan oleh Sinaga selaku Ketua Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI).

Sahat menegaskan, penurunan nilai ekspor ini dipicu oleh harga soybean (kacang kedelai) yang juga turun.

Dilansir Bloomberg, harga Soybean di pasar global tertinggi pada 15 Oktober 2018 yakni US$ 8,91 per busel sedangakan harga saat ini adalah US$ 8,54 per busel atau mengalami penurunan 8,9 % untuk bursa Chicago Broad Of Trade (CBOT) pengiriman November 2018.

“Ini terpengaruh daripada harga jual soybean yang juga turun, tapi volumenya (impor soybean) naik,” ungkapnya.

Sahat berharap ke depannya, pemerintah bisa melonggarkan bea keluar atau pungutan ekspor terhadap produk minyak goreng. Hal itu dibutuhkan untuk menangkal tren penurunan nilai ekspor minyak goreng.

“Nah kita harapkan perubahan dana pungutan itu. Kita sedang menunggu itu. Kita usulkan supaya dana pungutan untuk ekspor minyak goreng kemasan diturunkan dari US$ 20 ke US$ 2 per ton,” tegasnya.

Sumber: Kontan.co.id