,

Memperkuat Pemasaran Sawit Melalui Forum Bisnis Indonesia-Rusia

Rusia menjadi pasar penting bagi ekspor produk sawit Indonesia terutama di kawasan Eropa Timur. Untuk itu, pemerintah Indonesia menghargai upaya Pemerintah Rusia terhadap akses pasar yang berkelanjutan.

Forum Bisnis Indonesia-Rusia diadakan oleh KBRI Rusia untuk mengadakan diskusi bertemakan “High Quality Indonesian Palm Oil: Application And Current Issues”. Pembicara yang hadir antara lain Ratu Silvy Gayatri (Sekretaris Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa), Joko Supriyono (Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia), Sahat Sinaga (Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia), dan Darmono Taniwiryono (Ketua Umum Masyarakat Sawit Indonesia). Kegiatan ini berlangsung dari 2 sampai 5 Agustus 2018.

Ratu Silvy Gayatri mengatakan kebijakan Pemerintah tentang minyak sawit bahwa memang minyak kelapa sawit memainkan peran yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia karena berdampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat.

Rusia merupakan pasar potensial karena jumlah penduduknya mencapai 147 juta orang. Peluang lainnya bisa terlihat dari ekspor minyak sawit ke Rusia masih di bawah 1 juta ton.

Industri sawit berperan signifikan dalam pengentasan kemiskinan untuk menjadi sumber penghasilan untuk sekitar 4,2 juta lapangan kerja langsung dan meningkatkan mata pencaharian sekitar 2,3 juta keluarga petani. Karena alasan ini, Pemerintah dan badan usaha di Indonesia memandang bahwa kerja sama dengan Rusia dalam sektor minyak sawit sangat penting dan perlu dipromosikan lebih lanjut.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Joko Supriyono mengakui Indonesia perlu dan sangat berkepentingan dalam memproduksi minyak kelapa sawit yang sehat berkelanjutan

Menurut Joko Supriyono Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan standar industri kelapa sawit sesuai dengan ISPO. “Perdagangan palm oil antara Indonesia dan Rusia trend kendati akhir-akhir ini ada penurunan,”ujarnya seperti dilansir Antara.

Forum ini diharapkan menjadi informasi tentang Kelapa Sawit Indonesia, sebagai salah satu sektor yang dapat membawa Rusia dan Indonesia ke kerjasama yang jauh lebih erat.

Dalam kunjungan ke Rusia, sejumlah pengurus pusat dan dan pengurus daerah GAPKI hadir antara lain Agam Faturrachman (Wasekjen GAPKI), H.Muhammadsjah Djafar (Ketua GAPKI Kaltim), dan Balaman Tarigan (Pengurus GAPKI).

 

Sumber: Sawitindonesia.com

,

Ekspor Minyak Sawit Bisa Terancam Damai AS UE

 

JAKARTA. Kebijakan Amerika Serikat (AS) yang melunak terhadap Uni Eropa (UE) atas perang dagang menghasilkan mestinya bisa menjadi peluang bagi Indonesia.

Salah satunya adalah kebijakan UE akan meningkatkan impor kedelai (soybean) dari AS. Sebaliknya, kebijakan UE menetapkan tarif bea masuk 0% untuk impor produk bahan baku minyak nabati tersebut.

Jika ini lancar, ini bisa berdampak pada ekspor minyak kelapa sawit Indonesia ke Benua Biru. Selama ini, produk minyak sawit banyak digunakan untuk bahan baku minyak nabati. Apalagi, harga minyak sawit lebih murah ketimbang bahan baku minyak nabati lainnya seperti bunga matahari, rapeseed atau canola yang diproduksi Eropa.

Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa sawit Indonesia (GAPKI) Mukti Sardjono mengatakan, peningkatan ekspor kedelai ke Eropa bisa menekan ekspor Crude palm oil (CPO). Apalagi selama ini, ekspor CPO dan turunannya tercatat turun 12% di semester I 2018 menjadi 2,39 juta ton. “Kesepakatan peningkatan impor soybean dari AS, saya prediksi akan mempengaruhi harga minyak nabati dunia,”ujarnya kepada KONTAN, Ahad (29/7).

Namun Indonesia perlu mendalami potensi peningkatan impor soybean oleh EU itu. Antara lain yang harus dipelajari adalah kemampuan soybean menggantikan penurunan impor soybean dari China.

Berdasarkan data Commodity Market Outlook (CMO), pada musim 2017/2018, China diperkirakan mengimpor kedelai sebanyak 95 juta ton, naik 2,6% dari musim sebelumnya sebesar 92,5 juta ton.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga mengatakan, kebijakan baru peningkatan ekspor kedelai AS ke Eropa dengan tarif bea masuk 0% akan berdampak pada ekspor CPO dan turunnya.

Kendati demikian, ia menilai dampak yang timbul tidak signikan. Apalagi, pembelian kedelai tidak selalu digunakan untuk menjadi minyak kedelai. “Saya kira yang utama dalam pembelian soybean itu adalah proteinnya, dan minyak soybean hanya hasil samping saja,” terang Sahat.

Di samping itu, jika Eropa meningkatkan pembelian kedelai dari AS, hukum pasar akan berlaku, harga kedelai akan meningkat, karena permintaan tinggi. Otomatis kondisi ini menjadi peluang positif bagi minyak sawit Indonesia, karena harganya lebih murah.

Sebagai contoh, untuk produk kosmetik, bahan bakunya jauh lebih murah bila gunakan sawit dari pada kedelai.

Selain itu, dari sisi fungsi, minyak sawit tidak akan mudah dihilangkan mengingat karakteristik minyak nabati yang berbeda-beda. Untuk kebutuhan makanan yang menggunakan solid-fat misalnya, fungsi sawit tetap tak dapat dihilangkan.

“Kalau diganti dengan soft-oils, seperti soybean, rapeseed oil atau canola, maka minyak tersebut perlu hydrogenasi, dan ini akan menimbulkan trans-fatty acids yang sudah dilarang dipakai dalam makanan. Jadi di sektor ini sawit tidak akan dapat dihilangkan,” jelasnya.

Konsumsi domestik

Untuk mengantisipasi dalam pak lanjutan dari pening-katakan ekspor kedelai AS ke Uni Eropa, maka peningkatkan konsumsi minyak sawit di pasar domestik perlu segera direalisasikan. Pasalnya, Sahat bilang pemrerintah tidak boleh lengah. Seperti program perluasan penggunaan campuran biodiesel 20% (B20) terhadap solar harus direalisasikan untuk mesin diesel Public Service Obligation (PSO) maupun non PSO.

Malah, ia menyarakan agar penggunaan biodiesel di non PSO tak perlu disubsidi. Supaya Indonesia tak akan menghadapi tuduhan subsidi dan dumping price dari AS dan UE sehingga tidak menghambar ekspor.

Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati mengatakan peningkatan ekspor kedelai AS ke Eropa tak serta merta berdampak negatif pada ekspor CPO. Karena belum tentu, konsumen di Eropa suka dengan bahan baku minyak nabati dari kedelai. “Apalagi konsumen di Eropa itu sangat ketat dalam hal makanan, khususnya untuk masalah kesehatan, “ucapnya.

Sementara kalau Eropa menggunakan kedelai untuk bahan baku biofuel, maka butuh biaya yang sangat besar, sementara harga minyaksawitjauh lebih murah.

Lidya Yuniartha Panjaitan

 

Sumber: Harian Kontan

,

GIMNI: Penambahan pembelian kedelai Uni Eropa tak berefek besar pada sawit Indonesia

JAKARTA. Amerika Serikat dan Uni Eropa telah sepakat untuk berdamai. Bahkan, kedua negara ini telah menyepakati berbagai keputusan. Salah satunya adalah Uni Eropa setuju untuk meningkatkan pembelian kedelainya dari Amerika.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga menilai, peningkatan pembelian kedelai tersebut tak akan berdampak signifikan terhadap komoditas sawit khususnya sawit Indonesia. Menurutnya, kesepakatan ini adalah hal biasa dalam perdagangan internasional. Apalagi, menurutnya pembelian kedelai tak selalu diolah menjadi minyak kedelai.

“Peningkatan pembelian bisa jadi sebagai imbal balik dari trading mereka, agar trade-deficit antar dua negara itu tidak terlalu besar. Menggunakan kedelai itu bukan berarti minyak kedelai. Saya kira yang utama dalam pembelian kedelai itu adalah proteinnya, dan minyak kedelai hanya hasil samping saja,” terang Sahat kepada Kontan.co.id, Minggu (29/7).

Meksi tak berpengaruh signifikan, Indonesia tak boleh lengah. Menurutnya, pemerintah harus mengambil berbagai tindakan. Pertama adalah meningkatkan pemakaian sawit di dalam negeri. Hal ini bisa dilakukan dengan pemakaian biodiesel di non PSO. GIMNI menyarankan, penggunaan biodiesel di non PSO ini tak diberi subsidi. Dengan begitu, Indonesia tak akan menghadapi tuduhan subsidi dan dumping price sehingga tidak akan menghambar ekspor.

“Ini karena biodiesel itu dipakai di berbagai industri yakni tekstil, makanan minuman, elektronik industri, pembangkit listrik dan lainnya,” tutur Sahat.

Selanjutnya, dia menyarankan supaya program keberlanjutan sawit dengan mengikuti alur sustainability program 17 SDGs yang dicanangkan oleh PBB dilanjutkan dan hal tersebut dijabarkan itu dalam ISPO.

Sahat meminta supaya sengketa lahan sawit dan yang berada di area hutan diselesaikan segera sehingga program replanting bisa dipercepat, ada kepastian hukum dengan adanya sertifikat, dan program perolehan ISPO bisa dipercepat. Peran pemerintah daerah juga harus ditingkatkan. Ini dapat memberikan kontribusi besar dalam pencapaian ramah lingkungan, termasuk mencegah kebakaran.

Sahat melanjutkan, dengan peningkatan pembelian kedelai ini, ada kemungkinan bahwa harga kedelai akan semakin tinggi. Bila perbedaan harga minyak sawit dan kedelai semakin tinggi, maka ini akan semakin menarik pasar global untuk membeli sawit atau meningkatkan harga sawit.

Menurut Sahat, penggunaan sawit dalam konsumsi makanan di Uni Eropa mungkin akan cenderung menurun karena konsumen di negara tersebut sudah terpengaruh kampanye negatif atas sawit.

Meski begitu, dari sisi fungsi, sawit tidak akan bisa dihilangkan mengingat karakteristik minyak nabati yang berbeda-beda. Untuk kebutuhan makanan yang menggunakan solid-fat misalnya, fungsi sawit tetap tak dapat dihilangkan.

“Kalau diganti denga soft-oils, seperti soybean, rapeseed oil atau canola, maka minyak tersebut perlu hydrogenasi, dan ini akan menimbulkan trans-fatty acids yang sudah dilarang dipakai dalam makanan. Jadi di sektor ini sawit tidak akan dapat dihilangkan,” jelasnya.

Sahat berpendapat, harga sawit yang lebih ekonomis membuat sawit tetap menjadi pilihan. misalnya, dalam kosmetik dan lainnya yang diolah melalui proses oleochemicals, harga sawit jauh lebih murah dibanding kedelai.

Pasar biodiesel di Uni Eropa juga masih menarik bagi Indonesia lantaran harganyanya lebih murah dan tak adanya hambatan dumping lagi.

 

Sumber: Kontan.co.id

,

Golden Hope Produksi Migor Kemasan di Kalsel

 

KOTABARU – PT Golden Hope Nusantara (GHN) akan memproduksi minyak goreng dalam kemasan dengan merek Alif di Kalimantan Selatan (Kalsel) mulai Desember 2018 dan memasarkannya awal 2019. Untuk tahap awal, perusahaan itu akan memproduksi 300 metrik ton minyak goreng kemasan 1 liter dan 2 liter setiap bulannya, dengan target pasar Kalsel, Kalimantan Timur (Kaltim), dan Kalimantan Tengah (Kalteng)-.

Head PT GHN Mohd Hamdi Abdul Karim mengatakan, pabrik migor PT GHN adalah yang pertama di Kalsel. PT GHN akan memulai produksi dan pengemasan pada Desember dengan kurun waktu sekitar tiga bulan, sehingga awal 2019 sudah bisa dipasarkan. Biaya investasi untuk pabrik pengemasan minyak sekitar Rp 3 miliar. “Kami akan memproduksi minyak goreng sekitar 300 metrik ton atau 300 ribu liter per bulan. Minyak goreng Alif akan diproduksi dengan kemasan 1 liter dan 2 liter dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah,” kata Hamdi saat kunjungan media di Kantor PT GHN, Kotabaru, Kalsel, Kamis (26/7).

Untuk lokasi pemasaran, terang dia, akan difokuskan di Kalsel, baru kemudian bergeser ke Kalteng dan Kaltim. Apabila hasilnya memuaskan, produksi akan ditingkatkan menjadi 1.100-1.200 metrik ton per bulan. Untuk perluasan pasar, Kaltim dinilai lebih berprospek dari Kalteng. “Di Kaltim sudah ada distributornya, namun masih kita liat dulu,” kata dia.

Hamdi menjelaskan. Kalsel dipilih karena lokasinya dekat dengan pabrik PT GHN, sehingga membuat biaya logistik lebih murah. Selama ini, produk minyak yang berada di pasaran selalu berasal dari Jawa atau Sumatera. “Kami melihat ada potensi untuk masuk di sini dengan harga yang menarik,” ucap dia.

PT GHN menyasar target masyarakat muslim dan perusahaan sudah mendapat sertifikasi halal dari MUI. Karena itu pula, produksi minyak PT GHN dinamakan Alif yang merupakan huruf pertama dari abjad Bahasa Arab. Peluncuran produk minyak Alif sebagai persembahan PT GHN, yang merupakan anak perusahan dari Minamas Grup, untuk mewujudkan komitmenya dalam melakukan hilirisasi produk dari perkebunan sawit. Melalui produksi minyak goreng itu, PT GHN akan terus membangun kemitraan dengan para pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah, masyarakat, maupun pengusaha. “Diharapkan juga dapat membantu menggerakkan roda perekonomian daerah yang akhirnya menyejahterakan rakyat sekitar,” kata dia.

Masih Kompetitif

Di tempat terpisah, Direktur Eksekutif Gabungan .Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga mengatakan, pasar minyak di Kalimantan Selatan (Kalsel) masih kompetitif. “Sebaiknya, PT GHN fokus di sana dan jangan memasang mesin yang mahal agar tidak terlalu mahal biaya produksinya. Karena market share-nya per tahun hanya 200 ribu ton atau 200 juta liter,” kata dia.

Dia juga menyarankan PT GHN untuk menekan biaya logistik, caranya PT GHN bisa membeli mesin dari Pindad karena perusahaani itu mampu membuat mesin murah dan bagus. Di sisi lain, apabila PT GHN menyasar masyarakat menengah ke bawah maka perusahaan itu harus menentukan siapa distributor untuk penetrasi ke kampung-kampung, sebab daerah Kalimatan Selatan masih remote area dengan jarak 200 km.

PT GHN berencana menjual minyak Alif dalam kemasan 1 liter dan 2 liter. Namun menurut Sahat akan lebih baik apabila perusahaan itu menjual minyak goreng dengan kemasan 0,5 liter dan 0,25 liter. “Kalau 1 liter cenderung tidak laku, lebih baik dia jual 0,5 liter atau 0,25 liter. Kalau 1 liter siapa yang mau beli,” ucap Sahat. Biaya produksi minyak goreng kemasan 0,5 dan jarak 200 km sebesar Rp 1.800 per kemasan.

Senada dengan Hamdi, Sahat juga menerangkan, untuk perluasan pasar, Kalimantan Timur yang lebih berpontesial karena belum ada pabrik di provinsi tersebut “Surabaya juga bisa karena jarak antara Banjarmasin ke sana tidak jauh. Mamuju Sulawesi Barat juga bagus,” jelas dia.

Leonard AL Cahyoputra

 

Sumber: Investor Daily Indonesia

,

GIMNI: Tambahan Vitamin A Migor Sebaiknya Sukarela

 

Produsen minyak goreng (migor) menolak kewajiban fortifikasi (penambahan) vitamin A. Pasalnya, aturan ini akan menjadi pemborosan bagi devisa negara karena produsen harus mengimpor vitamin A sintetik. Selain itu, bisa menimbulkan risiko hukum bagi perusahaan jika tidak memenuhi kewajiban.

Direktur Eksekutif Gabun­gan Industri Minyak Nabati In­donesia (GIMNI) Sahat Sinaga menjelaskan, alasan produsen menolak mandatori fortifikasi vi­tamin A minyak goreng. Sebab, kebijakan penambahan vitamin A sintetis haruslah diimpor dari perusahaan di negara lain.

“Jika fortifikasi menjadi wajib, akibatnya Indonesia bergantung kepada impor Vitamin A sintetik. Setiap tahun, kita akan buang devisa ratusan juta dolar ke luar negeri,” kata Sahat di Jakarta, kemarin.

Persoalan lain adalah efek­tivitas fortifikasi vitamin A di minyak goreng sawit. Karena ada rentang waktu pengiriman minyak goreng dari pabrik sam­pai ke masyarakat. Isu ini terkait dengan stabilitas Vitamin A mu­lai dari pabrik sampai ke retailer dan retensi vitamin A pada saat penggorengan.

“Tidak ada jaminan berapa kadar kandungan vitamin A sampai di tangan konsumen. Apabila di bawah ambang batas, kami (produsen) bisa dituntut,” ucap Sahat.

Produsen juga khawatir den­gan adanya kata penambahan Vi­tamin A. Sebab, jika tidak dita­mbahkan vitamin A meskipun mengandung fortifikan alamiah beta karoten yang setara dengan aktifitas vitamin A 45 IU/g, minyak goreng sawit tidak dapat digolongkan sebagai minyak goreng sesuai SNI meskipun berasal minyak sawit.

Sahat mengusulkan, pengec­ualian untuk kebijakan forti­fikasi vitamin A. Aturan forti­fikasi sebaiknya sukarela bukan mandatori. “Kita belum tahu seberapa efektif fortifikasi. Yang pasti penambahan vitamin A membuat devisa negara tersedot ke luar negeri,” kata Sahat.

Peluang Monopoli

Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI) Tungkot Sip­ayung telah mengirimkan surat ke Ditjen Industri Agro Kemen­terian Perindustrian (Kemen­perin) pada 13 Juli 2018. Menu­rutnya, aturan fortifikasi tidak berdasarkan kepada perintah perundang-undangan melainkan sebatas permintaan Meteri Kes­ehatan melalui surat kepada Kemenperin pada 2012 lalu.

Penambahan vitamin A sin­tetik berpeluang menciptakan monopoli. Karena pemasok vitamin A ini terbatas kepada dua negara saja. Tidak menutup kemungkinan produsen vitamin A bisa mengendalikan industri minyak goreng sawit di dalam negeri. Itu sebabnya, fortifikasi berpotensi melanggar Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 mengenai Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pihaknya mendukung SNI minyak goreng sawit yang masih dalam proses penyusunan. Tetapi untuk fortifikasi sebaiknya su­karela.

Menurut dia, untuk mengatasi defisiensi vitamin A termasuk stunting anak balita di Indonesia dapat diatasi dengan dua cara. Pertama pemberian vitamin A langsung kepada balita. Kedua, fortifikasi vitamin A kepada produk makanan/minuman bal­ita melalui peraturan Menteri Perindustrian sendiri.

Untuk diketahui, saat ini Ke­menperin sedang menyusun revisi Peraturan Menteri Perin­dustrian No.87 Tahun 2013 ten­tang Pemberlakuan SNI 7709: 2012 Minyak Goreng Sawit dan terkait penambahan fortifikasi Vitamin A.

 

Sumber: Bisnissyariah.co.id

,

Pengusaha Tolak Rencana Penambahan Vitamin A ke Minyak Goreng

Kementerian Perindustrian diketahui tengah menyiapkan peraturan untuk mewajibkan produk minyak goreng mengandung Vitamin A. Kewajiban itu akan diatur melalui revisi Peraturan Menteri Perindustrian No. 87/2013.

Namun, hal ini ditolak oleh Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) karena akan berbagai faktor.

“Jika fortifikasi [penambahan Vitamin A] menjadi wajib, akibatnya Indonesia bergantung kepada impor Vitamin A sintetik. Setiap tahun, kita akan buang devisa ratusan juta dolar ke luar negeri,” kata Direktur Eksekutif GIMNI, Sahat Sinaga, seperti dikutip dari siaran pers, Minggu (22/07/2018). 

Selain itu, lanjutnya, kebijakan ini juga menimbulkan risiko hukum bagi produsen terkait stabilitas Vitamin A mulai dari pabrik sampai ke retailer dan retensi vitamin A pada saat penggorengan, karena ada rentang waktu pengiriman minyak goreng dari pabrik sampai ke masyarakat.

“Tidak ada jaminan berapa kadar kandungan vitamin A sampai di tangan konsumen. Apabila di bawah ambang batas, kami (produsen) bisa dituntut,” ucap Sahat.

Merespons hal ini, Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI) telah mengirimkan surat kepada Ditjen Industri Agro Kementerian Perindustrian pada 13 Juli 2018.

Direktur Eksekutif PASPI Tungkot Sipayung menyebutkan aturan fortifikasi ini tidak berdasarkan perintah perundang-undangan melainkan sebatas permintaan Menteri Kesehatan melalui surat kepada Kementerian Perindustrian pada 2012 lalu.

Penambahan vitamin A sintetik berpeluang menciptakan monopoli dan melanggar UU No.5/1999, karena pemasok vitamin A ini terbatas kepada dua negara saja. Dengan demikian, menurutnya, tidak menutup kemungkinan produsen vitamin A bisa mengendalikan industri minyak goreng sawit dalam negeri.

Tungkot mengatakan sebaiknya fortifikasi bersifat sukarela, bukan mandatori untuk mendapatkan sertifikasi SNI.

“Yang dikhawatirkan ada kekuatan besar ingin kewajiban fortifikasi vitamin A dipertahankan dalam SNI. Kami sayangkan menteri perindustrian tersandera, begitupula dengan SNI minyak goreng sawit belum diterbitkan. Ada kekuatan besar di balik ini semua, karena nilai bisnis bisa triliunan rupiah per tahun,” kata Tungkot.

 

Sumber: Cnbcindonesia.com

,

Gimni Tambahan Vitamin A Migor Sebaiknya Sukarela

Produsen minyak goreng (migor) menolak kewajiban fortifikasi (penambahan) vitamin A. Pasalnya, aturan ini akan menjadi pemborosan bagi devisa negara karena produsen harus mengimpor vitamin A sintetik. Selain itu, bisa menimbulkan risiko hukum bagi perusahaan jika tidak memenuhi kewajiban.

DIREKTUR Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga menjelaskan, alasan produsen menolak mandatori fortifikasi vitamin A minyak goreng. Sebab, kebijakan penambahan vitamin A sintetis haruslah diimpor dari perusahaan di negara lain.

“Jika fortifikasi menjadi wajib, akibatnya Indonesia bergantung kepada impor Vitamin A sintetik. Setiap tahun, kita akan buang devisa ratusan juta dolar ke luar negeri,” kata Sahat di Jakarta, kemarin.

Persoalan lain adalah efektivitas fortifikasi vitamin A di minyak goreng sawit. Karena ada rentang waktu pengiriman minyak goreng dari pabrik sampai ke masyarakat. Isu ini terkait dengan stabilitas Vitamin A mulai dari pabrik sampai ke retailer dan retensi vitamin A pada saat penggorengan.

“Tidak ada jaminan berapa kadar kandungan vitamin A sampai di tangan konsumen. Apabila di bawah ambang batas, kami (produsen) bisa dituntut,” ucap Sahat.

Produsen juga khawatir dengan adanya kata penambahan Vitamin A. Sebab, jika tidak ditambahkan vitamin A meskipun mengandung fortifikan alamiah beta karoten yang setara dengan aktifitas vitamin A 45 IU/g, minyak goreng sawit tidak dapat digolongkan sebagai minyak goreng sesuai SNI meskipun berasal minyak sawit.

Sahat mengusulkan, pengecualian untuk kebijakan fortifikasi vitamin A. Aturan fortifikasi sebaiknya sukarela bukan mandatori. “Kita belum tahu seberapa efektif fortifikasi. Yang pasti penambahan vitamin A membuat devisa negara tersedot ke luar negeri,” kata Sahat.

Peluang Monopoli

Direktur Eksekutifpalm oilAgribusiness Strategic Policy Institute (PASPI) Tungkot Sipayung telah mengirimkan surat ke Ditjen Industri Agro Kementerian Perindustrian (Kemenperin) pada 13 Juli 2018. Menurutnya, aturan fortifikasi tidak berdasarkan kepada perintah perundang-undangan melainkan sebatas permintaan Meteri Kesehatan melalui surat kepada Kemenperin pada 2012 lalu.

Penambahan vitamin A sintetik berpeluang menciptakan monopoli. Karena pemasok vitamin A ini terbatas kepada dua negara saja. Tidak menutup kemungkinan produsen vitamin A bisa mengendalikan industri minyak goreng sawit di dalam negeri. Itu sebabnya, fortifikasi berpotensi melanggar Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 mengenai Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pihaknya mendukung SNI minyak gorengsawityang masih dalam proses penyusunan. Tetapi untuk fortifikasi sebaiknya sukarela.

Menurut dia, untuk mengatasi defisiensi vitamin A termasuk stunting anak balita di Indonesia dapat diatasi dengan dua cara. Pertama pemberian vitamin A langsung kepada balita. Kedua, fortifikasi vitamin A kepada produk makanan/minuman balita melalui peraturan Menteri Perindustrian sendiri.

Untuk diketahui, saat ini Kemenperin sedang menyusun revisi Peraturan Menteri Perindustrian No.87 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan SNI 7709 2012 Minyak Gorengsawitdan terkait penambahan fortifikasi Vitamin A.

 

Sumber: Rakyat Merdeka

,

GIMNI: Tambahan Vitamin A Migor Sebaiknya Sukarela

RMOL. Produsen minyak goreng (migor) menolak kewajiban fortifikasi (penambahan) vitamin A. Pasalnya, aturan ini akan menjadi pemborosan bagi devisa negara karena produsen harus mengimpor vitamin A sintetik. Selain itu, bisa menimbulkan risiko hukum bagi perusahaan jika tidak memenuhi kewajiban.

Direktur Eksekutif Gabun­gan Industri Minyak Nabati In­donesia (GIMNI) Sahat Sinaga menjelaskan, alasan produsen menolak mandatori fortifikasi vi­tamin A minyak goreng. Sebab, kebijakan penambahan vitamin A sintetis haruslah diimpor dari perusahaan di negara lain.

“Jika fortifikasi menjadi wajib, akibatnya Indonesia bergantung kepada impor Vitamin A sintetik. Setiap tahun, kita akan buang devisa ratusan juta dolar ke luar negeri,” kata Sahat di Jakarta, kemarin.

Persoalan lain adalah efek­tivitas fortifikasi vitamin A di minyak goreng sawit. Karena ada rentang waktu pengiriman minyak goreng dari pabrik sam­pai ke masyarakat. Isu ini terkait dengan stabilitas Vitamin A mu­lai dari pabrik sampai ke retailer dan retensi vitamin A pada saat penggorengan.

“Tidak ada jaminan berapa kadar kandungan vitamin A sampai di tangan konsumen. Apabila di bawah ambang batas, kami (produsen) bisa dituntut,” ucap Sahat.

Produsen juga khawatir den­gan adanya kata penambahan Vi­tamin A. Sebab, jika tidak dita­mbahkan vitamin A meskipun mengandung fortifikan alamiah beta karoten yang setara dengan aktifitas vitamin A 45 IU/g, minyak goreng sawit tidak dapat digolongkan sebagai minyak goreng sesuai SNI meskipun berasal minyak sawit.

Sahat mengusulkan, pengec­ualian untuk kebijakan forti­fikasi vitamin A. Aturan forti­fikasi sebaiknya sukarela bukan mandatori. “Kita belum tahu seberapa efektif fortifikasi. Yang pasti penambahan vitamin A membuat devisa negara tersedot ke luar negeri,” kata Sahat.

Peluang Monopoli

Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI) Tungkot Sip­ayung telah mengirimkan surat ke Ditjen Industri Agro Kemen­terian Perindustrian (Kemen­perin) pada 13 Juli 2018. Menu­rutnya, aturan fortifikasi tidak berdasarkan kepada perintah perundang-undangan melainkan sebatas permintaan Meteri Kes­ehatan melalui surat kepada Kemenperin pada 2012 lalu.

Penambahan vitamin A sin­tetik berpeluang menciptakan monopoli. Karena pemasok vitamin A ini terbatas kepada dua negara saja. Tidak menutup kemungkinan produsen vitamin A bisa mengendalikan industri minyak goreng sawit di dalam negeri. Itu sebabnya, fortifikasi berpotensi melanggar Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 mengenai Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pihaknya mendukung SNI minyak goreng sawit yang masih dalam proses penyusunan. Tetapi untuk fortifikasi sebaiknya su­karela.

Menurut dia, untuk mengatasi defisiensi vitamin A termasuk stunting anak balita di Indonesia dapat diatasi dengan dua cara. Pertama pemberian vitamin A langsung kepada balita. Kedua, fortifikasi vitamin A kepada produk makanan/minuman bal­ita melalui peraturan Menteri Perindustrian sendiri.

Untuk diketahui, saat ini Ke­menperin sedang menyusun revisi Peraturan Menteri Perin­dustrian No.87 Tahun 2013 ten­tang Pemberlakuan SNI 7709: 2012 Minyak Goreng Sawit dan terkait penambahan fortifikasi Vitamin A. ***

 

Sumber: Rmol.co

,

Mandatori Vitamin A pada Migor Boroskan Devisa

 

JAKARTA – Produsen minyak goreng sawit menolak kewajiban penambahan (fortifikasi) vitamin A Alasannya, mandatori fortifikasi itu hanya akan menimbulkan pemborosan devisa mengingat vitamin A sin tesis masih harus diimpor dari luar negeri. Di sisi lain, kebijakan itu juga akan menimbulkan risiko hukum bagi perusahaan apabila ternyata batas kandungan vitamin A dalam produk minyak goreng tidak terpenuhi.

Saat ini, Kementerian Perindustrian sedang menyusun revisi Peraturan Menteri Perindustrian No 87 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan SNI 7709 2012 Minyak Goreng sawi tdan Terkait Penambahan Fortifikasi Vitamin A Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga menegaskan, penolakan terhadap mandatori fortifikasi vitamin A pada minyak goreng dilakukan karena adanya pertimbangan bahwa vitamin A sintetis harus diimpor dari perusahaan di negara Iain. “Apabila fortifikasi vitamin A pada minyak goreng menjadi wajib maka Indonesia akan bergantung kepada impor vitamin A sintetis. Setiap tahun, kita akan membuang devisa ratusan juta dolar ke luar negeri,” kata Sahat

Persoalan lain adalah efektivitas fortifikasi vitamin A pada minyak goreng sawit, mengingat ada rentang waktu pengiriman minyak dari pabrik sampai ke masyarakat Isu ini terkait dengan stabilitas vitamin A mulai dari pabrik sampai ke retailer dan retensi vitamin A pada saat penggorengan. Tidak ada jaminan berapa kadar kandungan vitamin A sampai di tangan konsumen. Apabila di bawah ambang batas, kami (produsen) bisa dituntut” ucap Sahat di Jakarta, kemarin. Produsen juga khawatir dengan adanya kata penambahan vitamin A, apabila tidak ditambahkan vitamin A (meskipun mengandung fortifikan alamiah beta-karoten yang setara dengan aktivitas vitamin A 45 IU/g). Alhasil, tanpa ditambahkan vitamin A maka minyak goreng sawit tidak dapat digolongkan sebagai minyak goreng sesuai SNI meskipun berasal minyak sawit.

Menyikapi persoalan fortifikasi vitamin A minyak goreng sawit Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (Paspi) telah mengirimkan surat kepada Ditjen Industri Agro Kementerian Perindustrian pada 13 Juli 2018. Direktur Eksekutif Paspi Tungkot Sipayung menyebutkan bahwa aturan fortifikasi tidak berdasarkan kepada perintah perundang-undangan melainkan sebatas permintaan menteri kesehatan melalui surat kepada Kementerian Perindustrian pada 2012 lalu.

Penambahan vitamin A sintetis berpeluang menciptakan monopoli, karena pemasok vitamin A ini terbatas kepada dua negara saja. Menurut Tungkot, tidak menutup kemungkinan produsen vitamin” A bisa mengendalikan industri minyak goreng sawit di dalam negeri. Itu sebabnya, fortifikasi berpotensi melanggar UU No 5 Tahun 1999 mengenai Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Tungkot menambahkan, fortifikasi merupakan bagian dari SNI minyak goreng sawit. Paspi mendukung SNI minyak goreng sawit yang masih dalam proses penyusunan Peraturan Menteri Perindustrian yang baru, namun untuk fortifikasi sebaiknya sukarela. “Yang dikhawatirkan ada kekuatan besar ingin kewajiban fortifikasi vitamin A dipertahankan dalam SNI. Kami sayangkan menteri perindustrian tersandera, begitu pula dengan SNI minyak goreng sawit belum diterbitkan. Ada kekuatan besar di balik ini semua, karena nilai bisnis bisa triliunan rupiah per tahun,” kata dia.

Kalangan produsen sawit, kata Sahat, juga meminta pengecualian untuk kebijakan fortifikasi vitamin A Aturan fortifikasi sebaiknya sukarela bukan mandatori. “Kita belum tahu seberapa efektif fortifikasi. Yang pasti penambahan vitamin A membuat devisa negara tersedot ke luar negeri,” kata Sahat. Sedangkan untuk upaya mengatasi defisiensi vitamin A termasuk stunting anak balita di Indonesia, kata Tungkot, dapat diatasi dengan dua cara. Pertama, pemberian vitamin A langsung kepada balita. Kedua, fortifikasi vitamin A kepada produk makanan/ minuman balita melalui peraturan menteri perindustrian sendiri.

 

 

Sumber: Investor Daily Indonesia

,

Wajib Fortifikasi Vitamin A Ditolak

 

Produsen minyak goreng sawit dalam negeri minta kewajiban penambahan vitamin A dicabut dan hanya bersifat sukarela

JAKARTA. Produsen minyak goreng Indonesia terus berupaya untuk menolak mandatori atau kewajiban fortifikasi atau penambahan vitamin A terhadap seluruh produk minyak goreng yang dipasarkan. Pengusaha menilai kewajiban fortifikasi ini justru merugikan industri dan berpotensi dipermasalahkan secara hukum.

Oleh karena itu Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) mendesak Kementerian Perindustrian (Kemperin) untuk mengeluarkan kewajiban fortifikasi tersebut dalam revisi Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 87 tahun 2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonsia (SNI) minyak goreng sawit.

Direktur Eksekutif GIMNI Sahat Sinaga mengatakan, pihaknya menolak mandatori fortifikasi vitamin A pada minyak goreng, karena vitamin A sintetis yang dipakai nantinya harus diimpor dari negara lain. “Jika fortifikasi menjadi wajib, akibatnya Indonesia bergantung kepada impor Vitamin A sintetik. Setiap tahun, kita akan buang devisa ratusan juta dollar ke luar negeri, “ujar Sahat, Kamis (19/7).

Sahat menambahkan, persoalan lain adalah efektivitas fortifikasi vitamin A pada minyak goreng. Sebab rentang waktu pengiriman minyak goreng dari pabrik sampai ke masyarakat cukup lama. Hal itu terkait dengan stabilitas vitamin A, mulai dari pabrik sampai ke retailer, dan juga retensi vitamin A pada saat penggorengan.

“Tidak ada jaminan berapa kadar kandungan vitamin A sampai di tangan konsumen. Apabila di bawah ambang batas, kami sebagai produsen bisa dituntut,” imbuhnya.

Produsen minyak goreng sawit juga khawatir dengan adanya kata “penambahan Vitamin A” dalam beleid itu. Dengan kata-kata itu, maka meskipun minyak goreng sawit mengandung fortifikan alamiah beta karoten yang setara vitamin A 45 IU/g), namun tanpa ada penambahan vitamin A sintetis, maka minyak goreng tetap dianggap tidak sesuai SNI.

Peluang monopoli

Atas penolakan itu Direktur Eksekutif palm oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI) Tungkot Sipayung mengatakan, pihaknya telah mengirimkan surat kepada Direktorat Jenderal Industri Agro Kemperin pada 13 Juli 2018.

Ia bilang, PASPI dalam surat itu mengingatkan pemerintah bahwa aturan fortifikasi vitamin A tidak berdasarkan pada perintah perundang-undangan, melainkan sebatas permintaan Menteri Kesehatan melalui surat kepada Kementerian Perindustrian pada tahun 2012. Alasan lain mengapa produsen menolak kewajiban itu adalah penambahan vitamin A sintetik berpeluang menciptakan monopoli. Saat ini pemasok vitamin A terbatas pada dua produsen saja di dunia. Dengan kondisi itu, maka tidak menutup kemungkinan produsen vitamin A mengendalikan industri minyak goreng sawit di dalam negeri.

Itulah sebabnya, menurut Tungkot, mandatori fortifikasi vitamin A berpotensi melanggar UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Oleh karena itu dalam revisi aturan SNI minyak gorengsawityang saat ini sedang dibahas Kementerian Perindustrian, baik GIMNI dan PASPI meminta agar fortifikasi vitamin A berlaku sukarela bukan mandatori.

Saat ini kapasitas produksi minyak goreng Indonesia mencapai 40 juta ton per tahun. Dari jumlah itu, rata-rata kebutuhan 11 juta ton per tahun. Menurut Tungkot, bisnis minyak goreng sangat besar mencapai triliunan rupiah per tahun. Dia khawatir, ada kekuatan besar yang ingin menguasai bisnis ini. “Kami sayangkan menteri perindustrian tersandera,” katanya.

Noverius Laoli

 

Sumber: Harian Kontan