,

Mendag Minta Distribusi Mesin Pengemas Pindad Libatkan Swasta

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita meminta Anjungan Minyak Goreng Hygienist Otomatis (AMH-o) atau mesin pengemas minyak goreng produksi PT Pindad (Persero) didistribusikan melalui perusahaan swasta. Pelibatan  perusahaan swasta menjadi distributor itu bertujuan untuk menghindari adanya monopoli pemasaran.

“Jaringan swasta lebih luas sehingga masyarakat bisa langsung merasakan manfaatnya,” katanya usai peluncuran  AMH-o  di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (15/9).

Dia mengungkapkan mesin pengemas minyak goreng AMH-o milik Pindad juga akan lebih cepat dan memiliki jangkauan lebih luas jika proses distribusinya melibatkan pihak swasta. Sebab,  mesin pengemas itu ditargetkan bisa dipakai oleh perusahaan swasta yang biasanya juga sudah memiliki jaringan untuk ditempatkan pada pasar tradisional dan toko kelontong.

Enggar berharap pengusaha swasta segera melakukan komitmen untuk penyebaran AMH-o supaya aturan untuk kewajiban minyak goreng dalam kemasan sederhana bisa berjalan. “Sehingga mesin ini bisa masuk ke warung dengan harga terjangkau,” ujarnya.

Meski tak diatur dalam regulasi khusus, namun Enggar juga meminta agar pengusaha minyak goreng mengupayakan bantuan pembiayaan agar pemilik warung bisa memiliki mesin dengan sistem cicilan selama setahun.

Smeentara itu, Direktur Utama Pindad Abraham Mose mengungapkan harga jual AMH-o bisa mencapai Rp 7,5 juta sampai Rp 8,5 juta per unit. Namun, pihaknya akan mengupayakan agar mesin ini harganya bisa lebih terjangkau bagi pengguna.

“Kami masih hitung harganya, tapi akan kami coba tekan,” kata Abraham.

 

Dia menjelaskan, dari total harga jual, biaya produksinya hanya sebesar 70% dari harga jual dengan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)-nya juga mencapai 65%.Sehingga, perusahaannya masih mendapat keuntungan yang cukup besar.

Untuk tahap awal, Abraham menyebut AMH-o baru diuji coba dengan memproduksi 20 unit mesin per hari. Ke depan, kapasitas produksi Pindad akan meningkat mencapai 100 unit per hari. Dia pun menghitung potensi investasi untuk memproduksi mesin ini  bisa mencapai 1,49 triliun dengan produksinya mencapai 2.259 unit.

Terkait pemasarannya, perusahaan saat ini diketahi telah meneken kontrak dengan tiga perusahaan minyak goreng sebagai distributor melalui Letter of Intention (LoI). Ketiga perusahaan itu adalah PT Tunas Baru Lampung Tbk, PT Asianagro Agung Jaya, dan PT Wilmar Nabati Indonesia.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga mengungkapkan pelaku usaha akan menggunakan skema Corporate Social Responsibility (CSR) untuk membantu penyebaran mesin. Sehingga, produsen minyak goreng siap untuk kerja sama distribusi dengan Pindad.

“Ini menjadi jawaban terhadap regulasi pemerintah untuk menjual minyak goreng kemasan,” ujar Sahat.

Menurut catatan GIMNI, produksi minyak goreng nasional tahun ini diperkirakan mencapai 3,5 juta kiloliter, yang mana, 40% dari total produksi dijual secara eceran/curah. Sehingga AMH-o nantinya akan mengakomodir sebanyak 1,4 juta liter minyak goreng curah yang beredar di pasaran. Adapun 60% atau 2,1 miliar liter sisanya akan diproduksi dengan jenis kemasan premium.

 

Sumber: Katadata.co.id

,

54 Ribu Mesin Pengemas Pindad Siap Dipesan Pengusaha Minyak Goreng

Pengusaha dari Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) berencana membeli 54 ribu unit mesin pengemasan minyak goreng milik PT Pindad.

minyak goreng
ilustrasi produk minyak goreng dalam kemasan.
Diversifikasi produksi PT Pindad (Persero) dari pembuat senjata ke sektor produksi mesin pengemasan minyak goreng memperoleh tanggapan positif dari sejumlah pelaku usaha.  Pada tahap awal produksi mesin tersebut, Pindad bakal mendapat order pembelian sebanyak 54 ribu unit Anjungan Minyak Goreng Hygienist Otomatis (AMH-o)  dari anggota Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) bakal menyerap sebanyak 54 ribu unit Anjungan Minyak Goreng Hygienist Otomatis (AMH-o).

Direktur Eksekutif GIMNI Sahat Sinaga menyatakan mesin pengemasan AMH-o akan mengakomodir 40% dari total  produksi minyak goreng dalam negeri sebesar 3,5 juta kiloliter. “Konsekuensi positifnya, tidak ada lagi minyak goreng curah yang tak jelas asalnya,” kata Sahat, Kamis (30/8) lalu.

Dia menjelaskan,  mesin pengemasan Pindad bakal dijual seharga Rp 8,5 juta per unit. Harga ini jauh lebih murah dibanding mesin pengemas konvensional yang harganya bisa mencapai Rp 600 juta per unit. Pengemasnya juga bisa memuat logo perusahaan penyuplai langsung ke dalam kemasan.

Selain itu, Sahat juga menutukan keunggulan lain mesin Pindad yakni ada pada kapasitasnya yang besar atau mencapai sekitar 50 kemasan per jam. Sedangkan untuk mesin pengemas konvensional tak bisa digunakan untuk mesin pengisi minyak goreng berukuran di bawah 1 liter. Sebab, kapasitas produksi saat pengemasan berpotensi berkurang hingga 3%.

Tak hanya itu, faktor kebersihan dalam pengemasan akan lebih terjamin dengan mesin  pengemas Pindad dengan potensi penghematan limbah plastik sebanyak 70 ribu ton per tahun. Sebab, konsumen bisa mendapatkan potongan harga dengan membawa kantong plastik sendiri.

Pedagang juga bisa mendapat peningkatan keuntungan dari Rp 300 per liter menjadi Rp 700 per liter. Sehingga, pedagangmasih mampu menjual minyak goreng kemasan dalam batas Harga Eceran Tertinggi Rp 11 ribu per liter.

“Pengusaha senang karena pajaknya makin jelas dalam penggunaan kemasan yang sesuai aturan pemerintah,” kata Sahat.

Adapun mesin pengisi minyak goreng kemasan rencananya akan diluncurkan pada Sabtu 15 September mendatang. Produksi dan penjualan AMH-o ini akan dilakukan bersama PT Rekayasa Engineering yang merupakan anak perusahaan PT Rekayasa Industri.

Direktur Utama Pindad, Abraham Mose, menyatakan AMH-o merupakan upaya pemenuhan kebutuhan mesin pengemas minyak goreng dengan kemasan sederhana untuk pasar nasional. “Kami menghasilkan produk yang bisa membantu pemerintah dengan anjungan minyak higienis dan banyak keuntungannya, terutama untuk masyarakat,” kata Abraham.

Dia menjelaskan, rancangan mesin bertujuan untuk menjaga kebersihan minyak goreng eceran dan mengurangi pemakaian kantong plastik. Selain itu, penggunaan mesin pengemas bakal meningkatkan keuntungan pedagang eceran.

Abraham mengatakan, sinergi ini juga dapat membantu pemerintah untuk menjangkau masyarakat. Penandatanganan perjanjian kerja sama dilaksanakan 16 Agustus 2018 lalu di Kantor Pusat Pindad Bandung.

Dia mengungkapkan AMH-o akan memenuhi Peraturan Menteri Perdagangan nomor 9/MDAG/PER/2/2016 yang mewajibkan peredaran minyak goreng curah menggunakan kantong kemasan sederhana. Mekanisme pengisian melalui filling oil system yang terdiri dari pompa, pipa flexible, katup solenoid, dan flow meter.

Sistem kerja AMH-o dengan penyaluran minyak goreng dalam jeriken ukuran 18 atau 25 liter sesuai dengan merek dagang produsen ke kantong kemasan. Nantinya, operator bakal mengemas minyak goreng dalam variasi ukuran 0,25 liter, 0,5 liter, sampai 1 liter.

Operasional AMH-o dikendalikan oleh sebuah microcomputer guna memastikan akurasi pengukuran. Microcomputer yang tertanam pada AMH-o merupakan sebuah papan layar elektronik yang dilengkapi beberapa tombol yang mudah untuk dioperasikan (user friendly). “Seluruh komponen dalam AMH-o telah memenuhi standar nilai makanan,” ujar Abraham.

Selain itu, AMH-o dilengkapi dengan modul Global Positioning System (GPS). Sehingga, produsen minyak goreng dapat memonitor lokasi unit AMH-o dan volume penjualan minyak goreng secara harian, mingguan, atau bulanan.

Sumber: Katadata.co.id

,

Permintaan CPO Semester Kedua 2018 Diprediksi 7 Juta Ton

Permintaan minyak sawit mentah (CPO) hingga akhir tahun 2018 mendatang diprediksi mencapai 7 juta ton. Peningkatan permintaan ini terkait dengan penerapan program B20 atau bahan bakar campuran minyak sawit sebenayak 20% yang dimulai awal September ini.

“Ini berdasarkan hitungan konservatif selama semester kedua 2018 saja,” kata Sahat Sinaga, Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) di Jakarta pekan ini. Target 7 juta ton ini dapat tercapai jika penerapan program B20 berlangsung agresif.

Penerapan probram B20 sudah dilakukan yang mencakup public service obligation (PSO)dan non public service obligation (non-PSO). Jumlah permintaan ini tentu lebih tinggi dibandingkan sebelum ada program B20 yang diprediksi hanya 6,7 juta ton.

Menurut Sahat, dengan aturan B20 di sektor kendaran non-PSO (public service obligation), ada potensi serapan CPO per September hingga akhir tahun nanti mencapai 1 juta ton. Sehingga jika ditambah serapan dari sektor PSO, dalam empat bulan ke depan konsumsi CPO akan menjadi 2,4 juta ton.

Sahat melanjutkan, kenaikan permintaan ini juga akan berpengaruh ke produksi CPO ditingkat petani. Di awal tahun, pihaknya mengestimasi produksi CPO mencapai 42 juta ton, kini perkiraannya mencapai 43,9 juta ton hingga akhir tahun.

 

Sumber: Nasionalisme.co

,

Pindad Siap Luncurkan Panser Berbahan Bakar Biodiesel

Sebagai produsen alat berat dan peralatan tempur untuk militer, PT Pindad tidak ketinggalan memanfaatkan biodiesel untuk bahan bakar produk yang dibuatnya. Dalam waktu dekat, PT Pindad akan meluncurkan alat berat dan panser yang sudah memakai bahan bakar campuran minyak nabati hingga 50%.

“Sekitar pertengahan bulan ini diluncurkan,” kata Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga di Kementerian Perindustrian di Jakarta pekan lalu. PT Pindad juga akan mengkonversi semua bahan bakar produknya dengan biodiesel.

Menurut Sahat, Pindad akan luncurkan B50 untuk seluruh mobil panser dan alat berat akan dikonversi menggunakan bahan bakar campuran minyak sawit hingga 50%. Proyek ini inisiasi bersama antara Kementerian Perdagangan yang berupaya menekan impor alat berat dan persenjataan, sekaligus meningkatkan potensi produk yang bisa dieskpor.

Salah satu produk Pindad yang sudah diekspor adalah panser Anoa (Medium Personnel Carrier). Dengan kemampuan memakai bahan bakar biodiesel yang lebih banyak kandungan minyak nabati, ekspor Anoa diharapkan bisa lebih tinggi.

Sahat mengatakan melalui pengembangan teknologi ini bahan bakar biodiesel akan semakin diterima berbagai lini industri. Persepsi bahwa biodiesel tidak cocok untuk mesin selama ini secara perlahan dapat dipangkas. “Sebenarnya tidak ada masalah dalam penggunaan biodiesel di mesin,” kata Sahat.

 

Sumber: Nasionalisme.co

,

Konsumsi CPO Domestik Tembus 7 Juta Ton

JAKARTA – Konsumsi minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) domestik pada semester 11-2018 diperkirakan mencapai 7 juta ton, atau melonjak 12,90% dari realisasi konsumsi semester 1-2018 yang sebesar 6,20 juta ton. Perluasan program mandatori biodiesel 20% (B20) yang diberlakukan per 1 September 2018 turut memicu lonjakan konsumsi CPO di dalam negeri.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga mengatakan, lonjakan konsumsi CPO domestik pada semester 11-2018 salah satunya dipicu oleh pemberlakuan wajib perluasan penggunaan B20 ke segmen bukan PSO. “Estimasi konsumsi CPO dalam negeri sepanjang Juli-Desember 2018 bisa mencapai 6,70 juta ton atau meningkat sekitar 500 ribu ton dari konsumsi semester 1-2018 yang sebanyak 6,20 juta ton. Tapi kalau pelaksanaan perluasan B20 ini agresif, konsumsi CPO domestik pada semester 11-2018 bisa 7 jutaan ton. Karena katanya ada ketentuan sanksi berupa denda,” kata Sahat di Jakarta, pekan lalu.

Pada semester 1-2017, konsumsi CPO domestik juga tercatat sebanyak 6,20 juta ton, lalu naik tipis menjadi 6,30 juta ton pada semester 11-2017. Sebelumnya, Gabungan Pengusaha Kelapa sawit Indonesia (Gapki) menyebutkan, konsumsi CPO domestik 2017 mencapai 11,06 juta ton dari total produksi 42,01 juta ton, sedangkan ekspor berupa CPO, lauric oil, oleokimia, dan biodiesel tercatat 32,18 juta ton. Pada awal 2017, tercatat ada stok sebanyak 3,75 juta ton.

Data Gapki juga menunjukkan, sepanjang Januari-Juli 2018, konsumsi CPO dan produk turunannya untuk pasar domestik secara berturut-turut adalah 974 ribu ton, 992 ribu ton, 977 ribu ton, 999 ribu ton, lalu menjadi 1,13 juta ton, 1,13 juta ton, dan menjadi 1,01 juta ton. Total konsumsi CPO dan produk turuannya sepanjang semester 1-2018 itu adalah 7,21 juta ton.

Sahat menjelaskan, konsumsi CPO nasional terbagi atas segmen pangan dan nonpangan. Pada semester I-2018, konsumsi CPO domestik untuk segmen pangan sebanyak 4,30 juta ton atau lebih tinggi dari prediksi awal yang hanya 4,10 juta ton. Konsumsi yang fantastis di segmen pangan tersebut dikarenakan adanya momen Lebaran yang jatuh pada semester I-2018. Sisanya merupakan konsumsi untuk segmen nonpangan. “Untuk semester II-2018, estimasi konsumsi CPO domestik untuk segmen pangan sekitar 4,30 juta ton dan sisanya untuk segmen nonpangan,” jelas dia.

Dari sisi produksi, lanjut Sahat, estimasi awal untuk 2018 adalah sebanyak 42 juta ton. Namun demikian, mengacu pada perkembangan hingga saat ini, produksi CPO nasional sampai akhir 2018 diprediksi bisa mencapai 43,90 juta ton. “Pada awalnya, estimasi kita hanya 42 juta ton untuk prduksi CPO karena khawatir ada api (kebakaran hutan dan lahan). Tapi ternyata nggak demikian. Musim kering tahun ini juga tidak berlebihan seperti dugaan awal. Karena itu, sampai akhir 2018, produksi CPO nasional bisa mecapai 43,90 juta ton,” kata Sahat

Sementara itu,Gapki mencatat, produksi CPO dan palm kernel oil (PKO) Indonesia pada Juli 2018 mencapai posisi tertinggi sejak 2015 karena ditopang oleh cuaca yang mendukung dan pengaruh El Nino dari dua tahun lalu sudah tidak ada. Di sisi lain, karena meningkatnya luas tanaman menghasilkan dan mendorong meningkatnya produksi tandan buah sawit(TBS). Data Gapki juga menunjukkan, produksi CPO dan PKO nasional pada Juli 2018 menembus angka 4.28 juta ton, naik dibandingkan produksi Juni 2018 yang tercatat 3,95 juta ton. Secara total, produksi CPO dan PKO nasional sejak Januari-Juli 2018 tercatat mencapai 26,61 juta ton.

Harga CPO

Mengenai harga, Sahat mengatakan, perang dagang antara Tiongkok dan Amerika Serikat (AS) akan menjadi faktor berpengaruh terhadap harga CPO di pasar internasional. Apabila perang dagang kedua negara itu masih tetap ketat maka sementara kebutuhan minyak di Tiongkok tetap tinggi dan ini akan memicu kenaikan harga. “Ini juga akan menopang kenaikan volume ekspor. Sementara panen kedelai di Argentina dan AS dilaporkan tidak begitu menggembirakan yang berakibat pada kenaikan harga kedelai. Disparitas harga antara kedelai dan sawit akan semakin tipis, memicu pilihan jatuh pada CPO untuk mensubtitusi minyak kedelai,” kata Sahat

Pemerintah Indonesia memperluas penerapan kewajiban pencampuran biodiesel B20 mulai 1 September 2018 sebagai salah satu upaya mengurangi defisit dan impor bahan bakar minyak serta menghemat devisa. Sasarannya adalah sektor yang masih belum optimal, terutama di sektor transportasi nonpublic service obligation (PSO), industri, pertambangan, dan kelistrikan. Dengan perluasan secara wajib tersebut. Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, mulai 1 September 2018 tidak akan ada lagi produk BO dj pasaran dan keseluruhannya berganti B20.

Darmin menuturkan, Badan Usaha (BU) BBM yang tidak melakukan pencampuran dan BU BBN yang tidak dapat memberikan pasokan FAME (Fatty Acid Methyl Ester) ke BU BBM akan dikenakan denda Rp 6.000 per liter. Produk BO nantinya hanya untuk Pertadex atau Diesel Premium. Beberapa pengecualian dapat diberlakukan, terutama terhadap pembangkit listrik yang menggunakan turbine aeroderivative, alat utama sistem senjata (alutsista), serta perusahaan

tambang Freeport yang berlokasi di ketinggian. Terhadap pengecualian tersebut digunakan BO setara Pertadex. “Pemerintah juga akan terus mengupayakan perbaikan teknologi, infrastruktur, serta penerapan standar nasional Indonesia (SNI) produk biodiesel,” jelas Darmin.

Damiana Simanjuntak

 

Sumber: Investor Daily Indoenesia

,

Berharap Dampak Positif Beleid B20

JAKARTA. Program perhiasan penggunaan biodiesel sebesar 20% untuk campuran balian bakar diesel (B20) bagi semua kendaraan berlaku 1 September 2018. Artinya, kini, semua SPBU di Indonesia tidak lagi berjualan solar murni.

Pelaku usaha berharap kebijakan B20 ini bisa menimbulkan multiplier effect bagi produsen minyak swait mentah atawa Crude palm oil (CPO) maupun harga Tandan Buah Segar (TBS) di pasar domestik. Sebab, program B20 diharapkan akan meningkatkan pembelian CPO di pasar domestik oleh perusahaan penjual balian bakar minyak (BBM), sehingga pasokan ekspor CPO di pasar global berkurang dan bisa memicu kenaikan harga CPO.

Wakil Ketua Dewan Masyarakat SawitIndonesia DMSI Sahat Sinaga memperkirakan dampak implementasi program B20 akan membuat konsumsi domestik CPO pada paruh kedua 2018 meningkat menjadi 7 juta ton. Angka ini berarti meningkat sekitar 4,47% dari proyeksi awal sebesar 6,7 juta ton.

Sahat menambahkan, kenaikan permintaan CPO di semester 11-2018 merupakan perkirakan konservatif. “Kalau mereka akan agresif karena takut terkena denda dari pemerintah, maka konsumsi CPO dalam negeri bisa mencapai 7 juta ton,” kata Sahat akhir pekan lalu, (30/8).

Dewan sawit sendiri memperkirakan, program B20 sudah bisa mendongkrak tambahan penyerapan CPO sebesar 1 juta ton di pasar lokal mulai bulan September 2018 ini hingga akhir tahun 2018 mendatang. Bila ditambah untuk BBM subsidi yang sekitar 1,4 juta ton, maka dalam empat bulan ke depan, total penyerapan CPO bisa mencapai 2,4 juta ton.

Program B20 ini juga berpotensi menggerek produksi CPO tahun ini. Jika semula pengusaha menargetkan produksi 42 juta ton, kini, diprediksi produksi akan naik menjadi 43,9 juta ton di 2018.

TBS Petani Naik

Bukan cuma pengusaha CPO yang mengharapkan adanya lonjakan permintaan. Rina Afrino, Wakil Sekjen Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) optimis implementasi B20 bakal ikut menggerek harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani.

Ia mengatakan, optimisme ini berdasarkan pada program biodiesel sebelumnya yang sudah dirintis sejak 2015. Saat itu, produk tersebut terbukti ampuh mengangkat harga CPO dan TBS.

Sebelumnya, harga CPO dan TBS sempat anjlok, tapi perlahan-lahan kembali naik karena meningkatnya penyerapan CPO di dalam negeri untuk kebutuhan biodiesel.

“Saya perkirakan program B20 sekarang ini merupakan langkah strategis pemerintah sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia untuk mengangkat kembali harga minyak sawit,” ujarnya.

Dalam catatan Rino, saat ini rata-rata harga CPO di pasar global US$ 530 per ton. Ia berharap berkat program B20 ini harga bisa terkerek menjadi US$ 630 per ton atau naik rata-rata US$ 100 per ton sesuai target yang ditetapkan pemerintah. Ia berharap harga TBS juga ikut terangkat.

Saat ini, harga TBS ditingkat petani di Indonesia Rp 700 -Rp 1.200 per kilogram (kg). Sementara harga TBS petani yang bermitra dengan industri pengolahan CPO sekitar Rp 1.300 – Rp 1.500 per kg. Nah dengan implementasi B20, Rino optimistis, harga TBS bisa naik hingga Rp 1.800 per kg di tingkat petani.

Sahat juga menyampaikan hal senada. Saat ini, harga rata-rata TBS di Riau di kisaran Rp 1.140 per kg. Dengan program B20 diharapkan bisa naik minimal menjadi Rp 1.280 per kg atau meningkat 12,28%. “Kami harapkan kenaikan harga CPO dan TBS ini terjadi pada empat bulan terakhir di tahun ini,” ucapnya.

 

Sumber: Harian Kontan

,

Pabrik Senjata Pindad Bikin Mesin Filling Minyak Goreng

JAKARTA – Manufaktur senjata PT Pindad telah membangun mesin pengisi minyak goreng ukuran pack kecil setara 1,4 liter – 1,2 liter.

Penyebarannya ditujukan untuk area pasar dan pelosok Indonesia dan untuk tahap awal diperkirakan bisa disebar ke 54.000 titik.

“Konsekuensi dari ini, tidak akan lagi ada minyak goreng curah yang tidak jelas asalnya, karena memastikan traceability,” kata Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga, Kamis (30/8) lalu.

Menurutnya respon dari pengusaha minyak positif karena akan mempermudah distribusi dan pengemasan menjadi langsung di tingkat pasar dan pedagang.

Konsepnya, mesin ini bisa jadi bagian dari program CSR perusahaan minyak goreng untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat akan minyak goreng eceran yang berkualitas dan bersumber jelas.

Tak hanya itu, melalui mesin ini juga bisa mendorong pengurangan sampah plastik. Sahat mencontohkan, pengusaha bisa memberikan promosi menarik bagi pembeli yang membawa wadah sendiri, akan mendapatkan potongan harga.

Di satu sisi, mengurangi sampah plastik kemasan, di sisi lain mengurangi beban pengemasan pedagang. “Ini bisa mengurangi buangan 70.000 ton plastik,” kata Sahat.

Mesin pengisi minyak goreng tersebut dapat menyuplai kapasitas 50 pack per jam. Harganya akan dilego dari Rp 8,5 juta.

Sumber: Tribunnews.com

,

Aturan B20 Berdampak Positif Pada Harga CPO dan TBS Petani

JAKARTA. Penerapan aturan mandatori perluasan biodiesel 20% (B20) memberikan efek positif pada harga Tandan Buah Segar dan minyak sawit (CPO) di tingkat petani.

“Aturan B20 akan menarik pembelian CPO, otomatis yang tadinya dikhawatirkan stagnan dengan penurunan pasar harga akan rendah, sekarang harga bisa relatif stabil, dan sekarang sudah meningkat,” kata Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga, Kamis (30/8) lalu.

Ia memperkirakan pada bulan September harga CPO akan naik dimana pada harga lokal Dumai di akhir Agustus berada di Rp 6.950 dan prediksi pada September Rp 7.100 – Rp 7.200 per kilogram

Sedangkan harga TBS akan relatif bervariasi sesuai dengan kualitasnya. Menurut Sahat sebelum pemberitaan B20 marak, harga TBS di penggilingan Riau mencapai kisaran Rp 1.140 per kilogram. Tapi sesudah pemberitaan B20 ramai, petani berani menjual hingga Rp 1.280 per kilogram yang artinya naik hingga 12,28%.

Kondisi ini menurutnya akan berlangsung stabil hingga Desember akhir tahun nanti. Sedangkan pada harga CPO Internasional, menurutnya harga bisa kembali naik.

Apalagi karena tensi perang dagang Amerika Serikat dengan China menyebabkan China harus mencari sumber bahan minyak nabati selain kedelai AS.

“Kebutuhan minyak di daratan China akan tetap tinggi, akan memicu kenaikan harga dan ekspor CPO kita,” kata Sahat.

 

Sumber: Kontan.co.id

,

Persiapan Mandatori Migor Kemasan Terus Berjalan

JAKARTA-Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) menyatakan bahwa persiapan pelaksanaan kebijakan mandatori minyak goreng dalam kemasan (migor kemasan) yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2020 terus berjalan, baik oleh pemerintah maupun pelaku industri. Khusus untuk migor kemasan sederhana, saat ini produksi mesin pengisian kemasan (filling machine) tengah dilakukan oleh PT Pindad dengan bantuan desain dari PT Rekayasa Industri (Rekin), yang ditargetkan dalam waktu dekat mesin tersebut sudah bisa diluncurkan.

Direktur-Eksekutif GIMNI Sahat Sinaga menjelaskan, mesin pengisian kemasan didesain dengan mengacu pada kebutuhan industri. Mesin itu berkapasitas 50 pack perjam untuk kemasan seperempat, setengah, hingga satu liter minyak goreng. Harganya berkisar Rp 8,50 juta per unit Dalam hal ini, karena Pindad sudah memiliki pabrik yang bisa menghasilkan mesin, tidak membutuhkan investasi baru. “Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita akan meluncurkan mesin produksi Pindad tersebut dalam dua pekan di Kantor Pindad, Bandung. Peluncuran dijadwalkan dihadiri para produsen migor nasional, skala besar dan kecil,” kata dia di Jakarta, kemarin.

Filling machine tersebut dirancang sedemikian sehingga langsung menampilkan harga eceran tertinggi (HET) pada kemasan. Selain itu, dirancang hanya dapat mengisi minyak goreng yang dimiliki si produsen. Mesin-mesin tersebut akan dibeli oleh produsen migor untuk kemudian diberikan dan kepada pedagang. Pedagang lalu menggunakan mesin untuk mengisi migor ke dalam kemasan langsung di lokasi. Migor yang diisi berasal dari produsen yang memiliki filiing machine.

Bagi produsen, lanjut dia, membeli filling machine baru berarti investasi sekitar Rp 600 juta untuk kapasitas 800 Pack perjam. Hanya saja, mesin tersebut membutuhkan penyesuaian kecepatan jika harus bergantian mengisi kemasan seperempat, setengah, satu, hingga dua atau lima liter. Apabila kecepatan mesin diturunkan untuk mengisi kemasan yang seperempat atau setengah, terdapat loss produksi sekitar 2-3%. “Mereka pusing memikirkan masalah skala ekonomi produksi. Padahal investasi besar. Dengan mesin dari Pindad ini, investasi lebih kecil, mereka bisa membeli mesin ini dan menyerahkan kepada pedagang di remote area,” jelas dia.

Pedagang bisa mendapatkan mesin tersebut setelah menandatangani kesepakatan dengan distributor bahwa mesin itu tidak boleh dipindahtangankan atau diperjualbelikan atau digadaikan dan hanya untuk mengemas migor dari si produsen dengan merek yang juga milik produsen. Dengan begitu, perusahaan bisa menjamin dan menelusuri keberadaan migornya. Bagi pedagang, juga tidak lagi direpotkan urusan izin edar ke BPOM karena migor yang dikemas dan dijual adalah milik si produsen. Mesin pengemasan migor kemasan sederhana buatan Pindad juga akan dilengkapi GPS dan interlock, sehingga tidak ada manipulasi di lapangan. “Migor yang beredar bisa ditelusuri. Produsen bisa mengetahui mesinnya ada di mana. Begitu lokasinya dikunci, ketika berpindah misalnya di atas radius 5 meter, mesin akan mati. Ini adalah breakthrough,” jelas dia.

GIMNI menilai mesin itu merupakan terobosan sangat tepat sehingga program mandatori migor kemasan bisa terlaksana. Hal ini mengingat kewajiban migor dalam kemasan sudah lima menteri berganti namun tidak juga terlaksana. “Baru setelah Mendag sekarang, bisa terealisasi. Masalahnya itu di filling machine, karena itu setelah ada ide ini, produsen bersama Pindad dan Rekin saling berkonsultasi dan disampaikan kepada Mendag. Mendag setuju karena dengan mekanisme ini maka pedagang tidak perlu membeli mesin karena bisa menggunakan filling machine si produsen. Produsen juga tidak lagi pusing memikirkan investasi filling machine baru,” kata Sahat

Margin Lebih Baik

Dalam kesempatan itu, Sahat mengatakan, pedagang berpeluang menikmati margin lebih tinggi dengan menggunakan mesin buatan Pindad. Sebab, harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah sudah memuat biaya untuk kemasan. “Pembeli bisa datang ke pedagang, membawa botol sendiri. Dia membeli minyak goreng dengan HET. Artinya, biaya kemasan yang ada di struktur HET itu dinikmati oleh pedagang. Nah, sebagai insentif bagi pembeli yang menggunakan botol sendiri, pedagang memberikan sebagian dari biaya kemasan itu,” jelas dia.

Dengan penggunaan mesin pengisian kemasan tersebut pembeli dan pedagang saling berbagi biaya kemasan yang ada di HET. Bahkan, pemerintah juga bisa mendapatkan data produksi secara rutin. Artinya, pemerintah bisa memperhitungkan pajak yang akan diterima negara dari pajak pertambahan nilai (PPN). Dari hasil pantauan pelaku usaha minyaksawityang berangkat ke India, mereka juga menemukan bahwa India telah menerapkan sistem yang sama, filling machine yang langsung digunakan pedagang. “Idenya memang brilian. Selain menjalankan wajib kemasan, ketertelusuran terjamin, dan bisa mengedukasi masyarakat untuk mengurangi konsumsi plastik. Kita tahu, pembeli apalagi ibu-ibu sangat suka dengan diskon dan insentif,” kata Sahat

Damiana Simanjuntak

 

Sumber: Investor Daily Indonesia

,

September-Desember, Kebutuhan CPO Biodiesel Capai 1,40 Juta Ton

 

Secara terpisah, Wakil Ketua Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) Sahat Sinaga mengatakan, kebutuhan minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) untuk biodiesel pada periode September-Desember 2018 ditaksir berkisar 1,40 juta ton. Angka itu merupakan kebutuhan CPO untuk biodiesel segmen reguler atau PSO.

Dengan tambahan perluasan B20 ke segmen bukan PSO, akan menambah konsumsi CPO sekitar 1 juta ton. Artinya, total konsumsi CPO untuk biodiesel pada empat bulan terakhir pada 2018 berkisar 2,40 juta ton.

“Yang penting dalam perluasan wajib B20 ke segmen bukan PSO ini adalah kesamaan pola pikir. Perusahaan penyalur, Pertamina dan yang lain, tidak boleh lagi bilang mereka jual solar. Tapi harus bilang mereka jual B20. Kalau tidak, resistensi akan muncul terus,” kata Sahat.

Menko Perekonomian Darmin Nasution sebelumnya mengatakan, selama ini program mandatori B20 hanya berlaku untuk segmen PSO atau untuk jenis solar yang mendapatkan subsidi dari pemerintah. Dengan program perluasan maka segmen bukan PSO juga akan diwajibkan menerapkan B20, misalnya industri pertambangan, kereta api, pembangkit listrik (PLN), kapal laut, juga industri manufaktur lainnya.

 

Sumber: Id.beritasatu.com