,

Gimni: Beda Harga Pungutan Ekspor CPO PMK Kemkeu Dan Rilis Kemenko Karena Bea Angkut

Aturan penurunan pungutan ekspor produk kelapa sawit telah diterbitkan oleh Menteri Keuangan (Kemkeu). Namun terdapat perbedaan harga acuan CPO, dimana dalam Peraturan Menteri Keuangan disebutkan pungutan ditiadakan bila dibawah harga US$ 570 per ton.

Sedangkan pada rilis Kementerian Koordinator Perekonomian, adalah bila dibawah US$ 500 per ton. Perbedaan tersebut menurut pelaku usaha sawit tidak menjadi masalah karena acuan PMK sudah memperhitungkan biaya kirim dan harga internasional.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (Gimni) Sahat Sinaga menyampaikan bahwa acuan harga yang digunakan dalam PMK nomor 5 tahun 2018 tentang pungutan ini menggunakan acuan harga Cost, Insurance and Freight (CIF) Rotterdam.

“Sedangkan kalau harga Kemenko itu Belawan maka ada perbedaan 70 dollar. Dan harga Rotterdam itu lebih mahal dari KL Malaysia dan harga kita yang di US$ 500 an,” katanya kepada Kontan.co.id, Rabu (5/12).

Belawan di Sumatera Utara menjadi salah satu garis depan pintu ekspor CPO Indonesia. Adapun mengutip informasi di situs Bursa Malaysia, harga CPO untuk kontrak pengiriman Februari 2019 hari ini berada di RM 2.007 per metrik ton. Bila di konversi ke dollar, artinya berada di kisaran US$ 482 per metrik ton.

Sahat menyampaikan tidak menjadi masalah bila PMK 5 tahun 2018 dan rilis informasi Kemenko berbeda, karena pada dasarnya sama-sama mengacu pada upaya pemulihan harga CPO di pasar internasional.

Terkait perbedaan harga acuan ini juga dikonfirmasi oleh Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan dan Keberlanjutan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Togar Sitanggang. “US$ 500 per ton itu referensi FOB dan US$ 570 per ton adalah CIF,” katanya.

Pemerintah melalui Kementerian Kemkeu memang telah menerbitkan PMK nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2018 tentang tarif layanan badan layanan umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan.

Aturan tersebut menerapkan tata pungutan baru berdasarkan batasan lapisan nilai harga CPO. Dalam lampiran dirinci untuk pungutan ekspor produk CPO dan turunannya bakal dikosongkan saat harga CPO dibawah US$ 570 per ton.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (Gimni) Sahat Sinaga menyampaikan bahwa acuan harga yang digunakan dalam PMK nomor 5 tahun 2018 tentang pungutan ini menggunakan acuan harga Cost, Insurance and Freight (CIF) Rotterdam.

“Sedangkan kalau harga Kemenko itu Belawan maka ada perbedaan 70 dollar. Dan harga Rotterdam itu lebih mahal dari KL Malaysia dan harga kita yang di US$ 500 an,” katanya kepada Kontan.co.id, Rabu (5/12).

Belawan di Sumatera Utara menjadi salah satu garis depan pintu ekspor CPO Indonesia. Adapun mengutip informasi di situs Bursa Malaysia, harga CPO untuk kontrak pengiriman Februari 2019 hari ini berada di RM 2.007 per metrik ton. Bila di konversi ke dollar, artinya berada di kisaran US$ 482 per metrik ton.

Sahat menyampaikan tidak menjadi masalah bila PMK 5 tahun 2018 dan rilis informasi Kemenko berbeda, karena pada dasarnya sama-sama mengacu pada upaya pemulihan harga CPO di pasar internasional.

Terkait perbedaan harga acuan ini juga dikonfirmasi oleh Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan dan Keberlanjutan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Togar Sitanggang. “US$ 500 per ton itu referensi FOB dan US$ 570 per ton adalah CIF,” katanya.

Pemerintah melalui Kementerian Kemkeu memang telah menerbitkan PMK nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2018 tentang tarif layanan badan layanan umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan.

Aturan tersebut menerapkan tata pungutan baru berdasarkan batasan lapisan nilai harga CPO. Dalam lampiran dirinci untuk pungutan ekspor produk CPO dan turunannya bakal dikosongkan saat harga CPO dibawah US$ 570 per ton.

 

Sumber: Kontan.co.id

,

Empat Perusahaan Investasi Hilir Sawit Rp 3 Triliun

Pemerintah menyatakan bahwa minat investasi di bisnis hilir sawit nasional masih tinggi. Saat ini, setidaknya terdapat empat perusahaan yang tengah dan akan mengembangkan bisnis tersebut dengan total investasi paling sedikit Rp 3,40 triliun.

Lokasi yang dipilih para pemodal tersebut adalah Pangkalanbun (Kalimantan Tengah), Dumai (Riau), Mempawah (Kalimantan Barat), Bontang (Kalimantan Timur), dan Batam (Kepulauan Riau).

Dua dari keempat perusahaan tersebut telah diketahui investasinya, yakni PT Citra Borneo Industri yang membangun pabrik minyak goreng di Pangkalan Bun dengan investasi Rp 1,20 triliun dan PT Apical Kao Chemical yang membangun pabrik oleokimia di Dumai dengan investasi Rp 2,20 triliun. Dua perusahaan lainnya adalah PT Pelita Agung Agri industri yang akan membangun pabrik minyak goreng dan biodiesel di Pelintung, Dumai, dan PT Energy Unggul Persada yang juga akan membangun pabrik minyak goreng dan biodiesel di Mempawah, Bontang, dan Batam.

Direktur Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Ditjen Industri Agro Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Edy Sutopo mengatakan, investasi hilir berbasis minyak sawit masih terus tumbuh, terbukti saat ini masih banyak calon investor yang ingin masuk ke subsektor itu. Yang terbaru, dua perusahaan belum lama ini mengajukan permohonan insentif investasi tax allowance kepada pemerintah. Penelitian dan pilot project hilirisasi sawit untuk energi juga terus berjalan. “Sesuai data yang masuk ke kami, masih banyak calon investor yang masuk di bidang industri hilir sawit, baik di segmen oleokimia, biodiesel, maupun minyak goreng. Tahun ini saja, ada investasi oleh perusahaan oleokimia, biodiesel, dan minyak goreng, lokasinya di antaranya di Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, dan Dumai, sedang tahap konstruksi,” kata Edy di Jakarta, kemarin.

Menurut Edy, PT Citra Borneo Industri dan PT Apical Kao Chemical telah mendapatkan insentif investasi tax allowance dari pemerintah. Untuk tax allowance, perusahaan dapat menikmati insentif fiskal hingga 5% dari nilai aktiva tetap investasi, dalam durasi selama enam tahun setelah investasi yang ditanamkan beroperasi secara komersial. Sedangkan PT Pelita Agung Agriindustri dan PT Energy Unggul Persada sedang mengajukan permohonan tax allowance. Pabrik minyak goreng dan biodiesel PT Energy Unggul Persada akan dilengkapi fasilitas tangki di Sin-tang dan Dumai. “Semua itu membuktikan investasi di hilir sawit dalam negeri belum jenuh. Investor masih melihat adanya prospek yang bagus di bisnis hilir sawit nasional,” kata Edy.

Kemenperin mencatat, hingga saat ini, Indonesia telah mampu menghasilkan 158 jenis produk turunan sawit. Angka itu diprediksi akan terus bertambah menyusul berkembangnya riset-riset yang didanai oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP KS). Edy juga menyatakan, ITB dan Pertamina saat ini tengah menggarap pilot project pengembangan greendiesel dan bioavtur. Kemenperin optimistis pengembangan energi berbasis sawit oleh industri di Indonesia bisa terwujud mulai 2020. “Pihak Malaysia sebenarnya juga sangat tertarik dengan hasil penelitian kita tersebut. Tapi, mungkin kita sangat mengharapkan investor dari dalam negeri yang masuk. Harapannya, BUMN. Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak,” kata Edy.

Produk Hilir Baru

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga menuturkan, pemerintah mencanangkan hilirisasi industri sawit pada akhir 2011 melalui PMK No 128 Tahun 2011 yang mengatur pengenaan

bea keluar (BK/pajak ekspor) atas produk hulu dengan tarif tinggi. Besaran pajak yang dikenakan atas produk sawit hulu selisih 7,50-8% lebih tinggi dari produk hilir. “Karena insentif ini, investasi industri hilir, yakni refinery/ fraksionasi, oleokimia, dan industri biodiesel meningkat pesat sepanjang 2012-2015. Sejak hilirisasi industri sawit dipacu, saat ini Indonesia mampu menghasilkan penambahan nilai atas minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) hingga level keempat yang menghasilkan setidaknya 118 produk turunan, di antaranya superolein, margarin, glycerin murni, new vegetable oils, FAME, dan new ester oils,” ujar dia.

Sahat menjelaskan, hingga 85% investasi industri hilir sawit adalah oleh modal dalam negeri. Di sisi lain, pada 2020 Indonesia seharusnya sudah mampu membangun industri hidro-deoksigenasi atau dekarboksilasi dan perangkahan katakitik yang akan menghasilkan di antaranya greendiesel dan greengasoline. Hingga akhir 2018, produksi CPO dan minyak kernel (CPKO) Indonesia bakal mencapai 58,21 juta ton dengan total konsumsi 47,48 juta ton dengan penggunaan domestik 27,60% dan ekspor sebesar 72,40%. Sepanjang 2014-2018, pasar industri sawit domestik selain FAME bertumbuh 9,43% per tahun, sedangkan ekspor naik 7,94% per tahun yang Mencakup industri refine, fraksionasi dan modifikasi (RFM), oleokimia, dan RBD Olein.

Mengutip data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), ekspor Oktober 2018 terdiri atas 760.820 ton CPO (porsi 24%) dan produk turunan 2,34 juta ton (porsi 76%). Hingga Oktober 2018, Indonesia sudah mengekspor 4,90 juta ton CPO atau 18% dan produk turunan 21,17 juta ton atau 82%. Pola itu berubah dari September 2018 yang sebesar 3,18 juta ton dengan porsi 23% CPO dan 77% processed. “Sektor sawit dengan hilirisasinya telah mampu menghasilkan perputaran nilai ekonomi US$ 58 miliar. Dengan pengembangan sawit untuk energi menuju greendiesel hingga greengasoline, sektor ini bakal mampu berkontribusi hingga 15% terhadap produk domestik bruto (GDP) nasional. Kemungkinan, itu bisa tercapai 2030, saat ini kontribusi sektor ini baru 6%. Itu arah yang ingin kita capai dengan memacu hilirisasi sawit,” kata Sahat.

 

Sumber: Investor Daily Indonesia

,

Sinergi Berbagai Pihak Wujudkan Pengelolaan Sawit Berkelanjutan

Lembaga internasional The Roundtable on Sustainable Palm Oil, sejak didirikan sekitar 14 tahun lalu, telah mempromosikan dan menyebarkan cara-cara produksi kelapa sawit berkelanjutan, baik untuk masyarakat, lingkungan, serta kemakmuran.

Siapa saja anggota dari RSPO? Selain 40 persennya adalah produsen kelapa sawit global, terdapat juga anggota yaitu manufaktur produk, peritel, serta juga ada sejumlah organisasi nonpemerintahan atau LSM bidang lingkungan dan sosial.

RSPO itu berdiri di atas sejumlah prinsip dan kriteria, antara lain adalah komitmen kepada transparansi, mematuhi aturan hukum yang berlaku, berkomitmen kepada kemampuan finansial-ekonomi jangka panjang, menggunakan praktik terbaik yang layak, tanggung jawab konservasi dan pelestarian sumber daya alam serta biodiversitas.

Selain itu, bertanggung jawab kepada pekerja, warga dan masyarakat yang terdampak, tanggung jawab pengembangan penanaman baru, serta berkomitmen melakukan perbaikan secara terus-menerus.

RSPO juga mengungkapan bahwa dari seluruh 14,31 juta ton minyak sawit berkelanjutan yang diproduksi di berbagai belahan dunia, sekitar 52 persennya ternyata berasal dari Indonesia!

Karena itu, tidak heran bila Direktur RSPO Indonesia Tiur Rumondang dalam sejumlah kesempatan menyatakan bahwa selain produsen terbesar minyak kelapa sawit terbesar di dunia, Indoneia juga produsen minyak sawit berkelanjutan, juga yang terbesar di dunia.

Tiur Rumondang juga memastikan bahwa minyak sawit adalah satu-satunya minyak nabati global yang berhasil melaksanakan prinsip dan kriteria berkelanjutan secara universal.

Ia juga menyatakan bahwa pihaknya akan terus memperjuangkan keberadaan minyak sawit Indonesia, agar dapat dikonsumsi oleh berbagai kalangan masyarakat di tingkat internasional.

Selaras dengan Tiur, Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Mukti Sardjono menyatakan, keberadaan perkebunan kelapa sawit Indonesia sudah melaksanakan prinsip dan kriteria berkelanjutan, sehingga berhasil memproduksi minyak sawit berkelanjutan lestari.

Primadona Nabati

Sedangkan Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Sahat Sinaga menyatakan, minyak sawit Indonesia telah menjadi primadona minyak nabati dunia.

Apalagi, Sahat mengingatkan bahwa kebutuhan konsumsi dunia akan terus meningkat, sejalan dengan terus meningkatnya pula populasi dunia.

Dengan keberadaan minyak dunia, ia juga menegaskan pentingnya hal tersebut diapresiasi oleh berbagai kalangan internasional.

Tidak hanya dari kalangan pengusaha, LSM lingkungan seperti World Wide Fund for Nature (WWF) juga telah melakukan sejumlah kajian guna mendukung pengelolaan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan.

Program Manager WWF Indonesia Putra Agung kepada wartawan di Sintang, Kalimantan Barat, Jumat (23/11/2018), menyatakan, pihaknya telah melakukan berbagai program pendampingan bukan hanya untuk produsen kelapa sawit, tetapi untuk pembeli dan konsumen akhir produk sawit untuk memastikan bahwa industri sawit dikelola secara berkelanjutan.

Melalui intervensi ini diharapkan para pembeli juga dapat menekan produsen kelapa sawit untuk memperbaiki pola produksi supaya produk yang mereka beli benar-benar memenuhi standar sertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).

Menurut Agung, keseluruhan hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk memutus deforestasi, apalagi mengingat angka deforestasi akibat alih fungsi lahan menjadi perkebunan kelapa sawit mencapai 11 juta hektare pada 2014.

Ia berpendapat bahwa meski telah ada kebijakan moratorium sawit dalam rangka menyelesaikan silang-sengkarut perizinan perkebunan sawit, termasuk tumpang tindih dengan kawasan hutan dan penyelamatan hutan alam yang tersisa, ternyata ancaman deforestasi masih ada terutama dari petani swadaya.

Hal tersebut, lanjutnya, karena pergerakan petani swadaya yang termasuk pelaku usaha kecil ternyata pergerakannya sulit dipantau, dan meski mereka membuka lahannya sedikit, tetapi polanya adalah acak.

Untuk itu, WWF Indonesia juga aktif mendampingi petani swadaya untuk menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan melalui intensifikasi lahan kelapa sawit, salah satunya di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat.

Kepemimpinan Politik

Agung juga menekankan pentingnya komitmen kepemimpinan politik sebagai unsur agar dorongan pengelolaan sawit berkelajutan juga bisa diterapkan dengan baik di seluruh wilayah Nusantara.

Pemerintah Indonesia, juga telah memiliki sejumlah program untuk mempromosikan industri kelapa sawit berkelanjutan, seperti program Regular Oil Palm Course 2018, yang bertujuan menghapus citra negatif industri tersebut di dunia, khususnya di kawasan Uni Eropa.

Program tersebut adalah hasil kerja sama Kementerian Luar Negeri bersama-sama dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS), yang berlangsung di tiga kota yakni Jakarta, Bogor, dan Jambi, pada 19-26 November 2018.

Peserta dari program tersebut adalah para akademisi dan perwakilan LSM dari negara-negara Belanda, Ceko, Hungaria, Inggris, Italia, Prancis, Polandia, Rusia, Slowakia, dan Australia.

Sementara itu, DPR RI juga sejak lama telah menyuarakan agar kebijakan kelapa sawit oleh Uni Eropa jangan sampai merugikan Republik Indonesia karena banyak anggota masyarakat di Tanah Air bergantung kehidupannya kepada komoditas itu.

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR Nurhayati Ali Assegaf menegaskan bahwa sebagai negara demokrasi ketiga terbesar di dunia dan kontributor terbesar bagi perekonomian ASEAN, seharusnya Uni Eropa mengedepankan kerja sama dengan Indonesia, ketimbang negara-negara lain yang tidak demokratis.

Ia menuturkan, sekitar 50 juta warga Indonesia yang menggantungkan kehidupannya kepada kelapa sawit.

Dialog Kemitraan

Sedangkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan juga telah melakukan kunjungan kerja ke Uni Eropa guna membahas diskriminasi produk turunan kelapa sawit di kawasan tersebut.
Luhut menegaskan Indonesia ingin membangun dialog kemitraan dalam menghadapi masalah kelapa sawit.

Mantan Menko Polhukam itu, juga menjelaskan bahwa kelapa sawit mampu mengurangi kemiskinan hingga 10 juta orang berdasarkan riset Universitas Stamford.

Di Indonesia, 51 persen lahan kelapa sawit dikuasai petani, di mana lebih dari 16 juta orang bergantung pada sektor tersebut.

Ia menerangkan bahwa hampir semua sawit yang dikirim dari Indonesia telah mendapat sertifikasi internasional.

Selain itu, ujar dia, dari segi kesehatan juga telah dilakukan riset oleh konsultan independen yang menyatakan bahwa tidak ada yang salah dari dampak sawit pada kesehatan.

Berbagai diplomasi itu juga telah membuahkan hasil, seperti Pemerintah Jerman yang diwartakan mendukung pembangunan kelapa sawit berkelanjutan yang mengacu kepada mekanisme Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) yang telah diterapkan di Tanah Air.

Dukung Indonesia

Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Bambang, berharap ke depannya, Pemerintah Jerman turut berperan dalam mendukung upaya Indonesia mewujudkan kelapa sawit berkelanjutan, hingga bisa mengakui atau mengakui sertifikasi ISPO.

Sebagaimana diketahui, pemerintah Jerman yang diwakili Dirjen Kehutanan, Keberlanjutan dan Sumber Daya Terbarukan Kementerian Pertanian Jerman, Clemens Neumann, telah berkunjung ke Kantor Ditjen Perkebunan, Jakarta, 13 November, untuk membahas perkebunan kelapa sawit.

Menurut data, hingga September 2018, ekspor sawit Indonesia ke Jerman telah mencapai 105,9 juta kg, dengan nilai mencapai 72,7 juta dolar AS.

Clemens Neumann memberikan apresiasi yang tinggi kepada Pemerintah Indonesia atas upaya yang telah dilakukan.

Sebelumnya, Neumann dan tim telah melihat langsung ke beberapa perusahaan kelapa sawit yang sudah mendapat sertifikasi ISPO di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat khususnya di sekitar Taman Nasional Sentarum yang terdapat banyak petani karet dan sawit.

Pemerintah Jerman telah memberikan hibah dan bantuan teknis untuk membantu masyarakat sekitar Sentarum untuk turut menjaga lingkungan, sekaligus memberikan peningkatan kapasitas agar warga mendapat manfaat ekonomis dengan meningkatkan produktivitas karet dan sawit.

Saat ini, berdasarkan data sudah ada 413 sertifikat ISPO yang diterbitkan, sebanyak 407 sertifikat perusahaan, dan sebanyak enam sertifikat pekebun (terdiri atas satu asosiasi, dan lima Koperasi Unit Desa), dengan total luas kebun sawit mencapai 2,34 juta hektare dan CPO 10,2 juta ton/tahun.

Dengan adanya sinergi yang baik secara domestik, maupun dengan merangkul berbagai pihak eksternal di tingkat mancanegara, maka potensi penerapan prinsip dan kriteria kelapa sawit berkelanjutan di Indonesia juga diyakini akan terus melesat dan membesar jumlahnya pada masa mendatang.

 

Sumber: Businesstoday.id

,

Sinergi Berbagai Pihak Wujudkan Pengelolaan Sawit Berkelanjutan

Lembaga internasional The Roundtable on Sustainable Palm Oil, sejak didirikan sekitar 14 tahun lalu, telah mempromosikan dan menyebarkan cara-cara produksi kelapa sawit berkelanjutan, baik untuk masyarakat, lingkungan, serta kemakmuran.

Siapa saja anggota dari RSPO?  Selain 40 persennya adalah produsen kelapa sawit global, terdapat juga anggota yaitu manufaktur produk, peritel, serta juga ada sejumlah organisasi nonpemerintahan atau LSM bidang lingkungan dan sosial.

RSPO itu berdiri di atas sejumlah prinsip dan kriteria, antara lain adalah komitmen kepada transparansi, mematuhi aturan hukum yang berlaku, berkomitmen kepada kemampuan finansial-ekonomi jangka panjang, menggunakan praktik terbaik yang layak, tanggung jawab konservasi dan pelestarian sumber daya alam serta biodiversitas.

Selain itu, bertanggung jawab kepada pekerja, warga dan masyarakat yang terdampak, tanggung jawab pengembangan penanaman baru, serta berkomitmen melakukan perbaikan secara terus-menerus.

RSPO juga mengungkapan bahwa dari seluruh 14,31 juta ton minyak sawit berkelanjutan yang diproduksi di berbagai belahan dunia, sekitar 52 persennya ternyata berasal dari Indonesia!

Karena itu, tidak heran bila Direktur RSPO Indonesia Tiur Rumondang dalam sejumlah kesempatan menyatakan bahwa selain produsen terbesar minyak kelapa sawit terbesar di dunia, Indoneia juga produsen minyak sawit berkelanjutan, juga yang terbesar di dunia.

Tiur Rumondang juga memastikan bahwa minyak sawit adalah satu-satunya minyak nabati global yang berhasil melaksanakan prinsip dan kriteria berkelanjutan secara universal.

Ia juga menyatakan bahwa pihaknya akan terus memperjuangkan keberadaan minyak sawit Indonesia, agar dapat dikonsumsi oleh berbagai kalangan masyarakat di tingkat internasional.

Selaras dengan Tiur, Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Mukti Sardjono menyatakan, keberadaan perkebunan kelapa sawit Indonesia sudah melaksanakan prinsip dan kriteria berkelanjutan, sehingga berhasil memproduksi minyak sawit berkelanjutan lestari.

Primadona Nabati

Sedangkan Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Sahat Sinaga menyatakan, minyak sawit Indonesia telah menjadi primadona minyak nabati dunia.

Apalagi, Sahat mengingatkan bahwa kebutuhan konsumsi dunia akan terus meningkat, sejalan dengan terus meningkatnya pula populasi dunia.

Dengan keberadaan minyak dunia, ia juga menegaskan pentingnya hal tersebut diapresiasi oleh berbagai kalangan internasional.

Tidak hanya dari kalangan pengusaha, LSM lingkungan seperti World Wide Fund for Nature (WWF) juga telah melakukan sejumlah kajian guna mendukung pengelolaan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan.

Program Manager WWF Indonesia Putra Agung kepada wartawan di Sintang, Kalimantan Barat, Jumat (23/11), menyatakan, pihaknya telah melakukan berbagai program pendampingan bukan hanya untuk produsen kelapa sawit, tetapi untuk pembeli dan konsumen akhir produk sawit untuk memastikan bahwa industri sawit dikelola secara berkelanjutan.

Melalui intervensi ini diharapkan para pembeli juga dapat menekan produsen kelapa sawit untuk memperbaiki pola produksi supaya produk yang mereka beli benar-benar memenuhi standar sertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).

Menurut Agung, keseluruhan hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk memutus deforestasi, apalagi mengingat angka deforestasi akibat alih fungsi lahan menjadi perkebunan kelapa sawit mencapai 11 juta hektare pada 2014.

Ia berpendapat bahwa meski telah ada kebijakan moratorium sawit dalam rangka menyelesaikan silang-sengkarut perizinan perkebunan sawit, termasuk tumpang tindih dengan kawasan hutan dan penyelamatan hutan alam yang tersisa, ternyata ancaman deforestasi masih ada terutama dari petani swadaya.

Hal tersebut, lanjutnya, karena pergerakan petani swadaya yang termasuk pelaku usaha kecil ternyata pergerakannya sulit dipantau, dan meski mereka membuka lahannya sedikit, tetapi polanya adalah acak.

Untuk itu, WWF Indonesia juga aktif mendampingi petani swadaya untuk menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan melalui intensifikasi lahan kelapa sawit, salah satunya di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat.

Kepemimpinan Politik

Agung juga menekankan pentingnya komitmen kepemimpinan politik sebagai unsur agar dorongan pengelolaan sawit berkelajutan juga bisa diterapkan dengan baik di seluruh wilayah Nusantara.

Pemerintah Indonesia, juga telah memiliki sejumlah program untuk mempromosikan industri kelapa sawit berkelanjutan, seperti program Regular Oil Palm Course 2018, yang bertujuan menghapus citra negatif industri tersebut di dunia, khususnya di kawasan Uni Eropa.

Program tersebut adalah hasil kerja sama Kementerian Luar Negeri bersama-sama dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS), yang berlangsung di tiga kota yakni Jakarta, Bogor, dan Jambi, pada 19-26 November 2018.

Peserta dari program tersebut adalah para akademisi dan perwakilan LSM dari negara-negara Belanda, Ceko, Hungaria, Inggris, Italia, Prancis, Polandia, Rusia, Slowakia, dan Australia.

Sementara itu, DPR RI juga sejak lama telah menyuarakan agar kebijakan kelapa sawit oleh Uni Eropa jangan sampai merugikan Republik Indonesia karena banyak anggota masyarakat di Tanah Air bergantung kehidupannya kepada komoditas itu.

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR Nurhayati Ali Assegaf menegaskan bahwa sebagai negara demokrasi ketiga terbesar di dunia dan kontributor terbesar bagi perekonomian ASEAN, seharusnya Uni Eropa mengedepankan kerja sama dengan Indonesia, ketimbang negara-negara lain yang tidak demokratis.

Ia menuturkan, sekitar 50 juta warga Indonesia yang menggantungkan kehidupannya kepada kelapa sawit.

Dialog Kemitraan

Sedangkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan juga telah melakukan kunjungan kerja ke Uni Eropa guna membahas diskriminasi produk turunan kelapa sawit di kawasan tersebut.
Luhut menegaskan Indonesia ingin membangun dialog kemitraan dalam menghadapi masalah kelapa sawit.

Mantan Menko Polhukam itu, juga menjelaskan bahwa kelapa sawit mampu mengurangi kemiskinan hingga 10 juta orang berdasarkan riset Universitas Stamford.

Di Indonesia, 51 persen lahan kelapa sawit dikuasai petani, di mana lebih dari 16 juta orang bergantung pada sektor tersebut.

Ia menerangkan bahwa hampir semua sawit yang dikirim dari Indonesia telah mendapat sertifikasi internasional.

Selain itu, ujar dia, dari segi kesehatan juga telah dilakukan riset oleh konsultan independen yang menyatakan bahwa tidak ada yang salah dari dampak sawit pada kesehatan.

Berbagai diplomasi itu juga telah membuahkan hasil, seperti Pemerintah Jerman yang diwartakan mendukung pembangunan kelapa sawit berkelanjutan yang mengacu kepada mekanisme Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) yang telah diterapkan di Tanah Air.

Dukung Indonesia

Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Bambang, berharap ke depannya, Pemerintah Jerman turut berperan dalam mendukung upaya Indonesia mewujudkan kelapa sawit berkelanjutan, hingga bisa mengakui atau mengakui sertifikasi ISPO.

Sebagaimana diketahui, pemerintah Jerman yang diwakili Dirjen Kehutanan, Keberlanjutan dan Sumber Daya Terbarukan Kementerian Pertanian Jerman, Clemens Neumann, telah berkunjung ke Kantor Ditjen Perkebunan, Jakarta, 13 November, untuk membahas perkebunan kelapa sawit.

Menurut data, hingga September 2018, ekspor sawit Indonesia ke Jerman telah mencapai 105,9 juta kg, dengan nilai mencapai 72,7 juta dolar AS.

Clemens Neumann memberikan apresiasi yang tinggi kepada Pemerintah Indonesia atas upaya yang telah dilakukan.

Sebelumnya, Neumann dan tim telah melihat langsung ke beberapa perusahaan kelapa sawit yang sudah mendapat sertifikasi ISPO di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat khususnya di sekitar Taman Nasional Sentarum yang terdapat banyak petani karet dan sawit.

Pemerintah Jerman telah memberikan hibah dan bantuan teknis untuk membantu masyarakat sekitar Sentarum untuk turut menjaga lingkungan, sekaligus memberikan peningkatan kapasitas agar warga mendapat manfaat ekonomis dengan meningkatkan produktivitas karet dan sawit.

Saat ini, berdasarkan data sudah ada 413 sertifikat ISPO yang diterbitkan, sebanyak 407 sertifikat perusahaan, dan sebanyak enam sertifikat pekebun (terdiri atas satu asosiasi, dan lima Koperasi Unit Desa), dengan total luas kebun sawit mencapai 2,34 juta hektare dan CPO 10,2 juta ton/tahun.

Dengan adanya sinergi yang baik secara domestik, maupun dengan merangkul berbagai pihak eksternal di tingkat mancanegara, maka potensi penerapan prinsip dan kriteria kelapa sawit berkelanjutan di Indonesia juga diyakini akan terus melesat dan membesar jumlahnya pada masa mendatang.

 

Sumber: Antaranews.com

,

Removing Indonesia palm oil levy will not help prices — refiner group

An Indonesian government decision to lower the levy on crude palm oil (CPO) exports to zero would remove incentives for local refiners, a palm industry refiner body said on Tuesday.

Facing low palm prices, the government on Monday said it will temporarily lower export levies on CPO and palm oil products to zero, from a range of US$20 to US$50 per tonne, aiming to make its products more competitive.

However, the Indonesian Vegetable Oil Industry Association (GIMNI) said that the government should not lower the levy for CPO, but should only do that for palm oil products and derivatives.

“The domestic downstream industry will not be encouraged to produce oleochemical and refined products because there’s no incentives,” said GIMNI’s executive director Sahat Sinaga.

Indonesia had previously set lower export levies for refined products to help boost its domestic downstream industry.

The levies help finance the development of the country’s palm-based biodiesel programme, as well as funding other palm oil programmes, such as replanting.

Sinaga said many offshore vegetable oil refiners have in any case shut their plants in recent years, and the removal of the levy was unlikely to relieve either a build-up of palm fruit stocks at the farm level or a drop in prices.

However, Mukti Sardjono, executive director of Indonesia Palm Association (GAPKI), said on Tuesday the temporary removal of levies would improve Indonesian palm export competitiveness.

Indonesia competes with Malaysia for a share in global palm sales, but the market is currently oversupplied. Palm oil prices have tumbled in recent months as trade restrictions by top vegetable oil buyer India has led to a build-up of stocks.

Indonesia will gradually increase levies when the palm price reaches at least US$500 per tonne, a senior government official said. Palm benchmark futures in Kuala Lumpur at 1,964 ringgit (US$468.51) per tonne at 0340 GMT on Tuesday, near its lowest since August 2015.

 

Sumber: Theedgemarkets.com

,

Removing Indonesia Palm Oil Levy Will Not Help Prices, Says Refiner Group

AN Indonesian government decision to lower the levy on crude palm oil (CPO) exports to zero would remove incentives for local refiners, a palm industry refiner body said on Tuesday.

Facing low palm prices, the government on Monday said it will temporarily lower export levies on CPO and palm oil products to zero, from a range of US$20 to US$50 per tonne, aiming to make its products more competitive.

But the Indonesian Vegetable Oil Industry Association (Gimni) said the government should not lower the levy for CPO, but should do that only for palm oil products and derivatives.

“The domestic downstream industry will not be encouraged to produce oleo-chemical and refined products because there’s no incentives,” said Gimni’s executive director Sahat Sinaga.

Indonesia had previously set lower export levies for refined products to help boost its domestic downstream industry.

The levies help finance the development of the country’s palm-based biodiesel programme, as well as funding other palm oil programmes, such as replanting.

Mr Sahat said many offshore vegetable oil refiners have in any case shut their plants in recent years, and the removal of the levy was unlikely to relieve either a build-up of palm fruit stocks at the farm level or a drop in prices.

But Mukti Sardjono, executive director of Indonesia Palm Association, said on Tuesday the temporary removal of levies would improve Indonesian palm export competitiveness.

Indonesia competes with Malaysia for a share in global palm sales, but the market is currently oversupplied. Palm oil prices have tumbled in recent months as trade restrictions by top vegetable oil buyer India has led to a build-up of stocks.

Indonesia will gradually increase levies when the palm price reaches at least US$500 per tonne, a senior government official said.

 

Sumber: Businesstime.com.sg

,

Divided over Indonesian removal of levy on palm oil exports

An Indonesian government decision to lower the levy on crude palm oil (CPO) exports to zero would remove incentives for local refiners, a palm industry refiner body said on Tuesday.

Facing low palm prices, the government on Monday said it will temporarily lower export levies on CPO and palm oil products to zero, from a range of $20 to $50 per tonne, aiming to make its products more competitive.

However, the Indonesian Vegetable Oil Industry Association (GIMNI) said that the government should not lower the levy for CPO, but should only do that for palm oil products and derivatives.

“The domestic downstream industry will not be encouraged to produce oleochemical and refined products because there’s no incentives,” said GIMNI’s executive director Sahat Sinaga.

Indonesia had previously set lower export levies for refined products to help boost its domestic downstream industry.

The levies help finance the development of the country’s palm-based biodiesel programme, as well as funding other palm oil programmes, such as replanting.

Sinaga said many offshore vegetable oil refiners have in any case shut their plants in recent years, and the removal of the levy was unlikely to relieve either a build-up of palm fruit stocks at the farm level or a drop in prices.

However, Mukti Sardjono, executive director of Indonesia Palm Association (GAPKI), said on Tuesday the temporary removal of levies would improve Indonesian palm export competitiveness.

Indonesia competes with Malaysia for a share in global palm sales, but the market is currently oversupplied. Palm oil prices have tumbled in recent months as trade restrictions by top vegetable oil buyer India has led to a build-up of stocks.

 

Sumber: Thestar.com

,

Industri Hilir Pertanyakan Penghapusan PE Sawit

Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) mengaku kecewa dengan keputusan pemerintah yang menghapus sementara tarif pungutan ekspor (PE) hingga nol dolar AS atas produk minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan turunannya. Alasannya, kebijakan itu bertentangan dengan semangat hilirisasi yang selama ini terus menerus digaungkan pemerintah.

Direktur Eksekutif GIMNI Sahat Sinaga mempertanyakan dan mengkritik keputusan pemerintah yang menghapus sementara PE atas CPO dan turunannya. Keputusan itu juga jauh dari usulan GIMNI. Sebelumnya, GIMNI juga mengajukan pemangkasan besaran pungutan, penurunan tarif pungutan diusulkan untuk produk RBD olein (bulk) dan minyak goreng kemasan kurang dari 25 kilogram (kg) masing-masing dari US$ 30 per ton ke US$ 20 per ton dan US$ 20 per ton ke US$ 2 per ton. “Dengan kebijakan yang disampaikan pemerintah bahwa PE atas produk sawit menjadi nol, ada kekecewaan bagi investor di industri hilir, kelihatannya ada perubahan kebijakan dari hilirisasi menjadi hulunisasi,” kata Sahat di Jakarta, Selasa (27/11).

Sahat menjelaskan, bukanlah tanpa alasan apabila GIMNI mengusulkan agar penurunan PE diberlakukan pada produk hilir saja. Pelaku usaha hilir nasional ingin bisa mengembangkan pasar ekspor ke Afrika Timur. “Pemerintah mengeluarkan kebijakan bahwa dana pungutan atas semua produk sawit, kecuali fatty acid methyl esters (TAME), dikenakan nol dengan maksud agar harga tandan buah segara (TBS) petani bisa meningkat. Apakah sudah ada konsultasi dengan industri? Selama ini yang GIMNI usulkan kepada pemerintah untuk meningkatkan volume ekspor adalah agar besar dana pungutan atas produk hilir sawit yang diturunkan,” kata Sahat.

Sahat juga mengatakan, pemerintah mencanangkan hilirisasi industri sawit pada akhir 2011 melalui PMK No 128 Tahun 201 lyang mengatur pengenaan bea keluar (BK/pajak ekspor) atas produk hulu dengan tarif tinggi. Besaran pajak yang dikenakan atas produk sawit hulu selisih 7,50-8% lebih tinggi dari produk hilir. Karena insentif itulah, investasi industri hilir sawit, khususnya refinery/iraksionasi, oleokimia, dan biodiesel meningkat pesat sepanjang 2012-2015. “Tapi dengan kebijakan yang disampaikan pemerintah bahwa PE atas produk sawit menjadi nol, kelihatannya ada perubahan kebijakan menjadi hulunisasi. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah harga TBS akan meningkat atau volume ekspor meningkat dengan kebijakan ini?” kata Sahat.

Di sisi lain, dia menambahkan, pasar luar negeri telah lama menikmati produk turunan sawit, karena dengan mengimpor produk hilir sawit akan lebih ekonomis dan murah daripada mengolah CPO dan minyak kernel (CPKO) sendiri. “Maka, pasar CPO dan CPKO dengan tujuan ekspor akan menjadi sangat terbatas. Menurut kami, industri hilir sawit dan sebagian besar eksportir produk sawit, harga TBS ataupun CPO justru akan melemah. Karena dari sisi hukum ekonomi, suplai melimpah dan permintaan akan berkurang,” kata Sahat.

Dengan kebijakan pemerintah yang baru diumumkan tersebut, lanjut Sahat, industri dalam negeri baik refinery/frak sionasi, oleokimia, dan speciality fat juga akan mengalami kelesuan ekspor. Sebab, insentif buat industri tersebut berkurang, bahkan dalam posisi loss bila berproduksi, kecuali untuk memenuhi pasar dalam negeri. Artinya, daya serap TBS maupun CPO juga berkurang. “Akan terjadi anomali, kenyataan cenderung berbalik, semoga prediksi saya ini keliru. Bisa kita lihat di lapangan, ekspor sawit Desember ini akan turun drastis. Sebab, banyak yang akan membatalkan order sawit dari Indonesia. Pasar luar negeri meperkira-kan harga akan menurun, jadi merugi bila melanjutkan pesanan sebelumnya (cut loss) ,” kata Sahat. Saat ini, harga CPO FOB Dumai maupun Belawan berkisar US$ 420 per ton dan pada Desember kemungkinan semakin merosot

Mengacu pada lembar Lampiran pada PMK No 30 Tahun 2016 tentang Perubahan PMK No 133 Tahun 2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum (BLU) BPDP KS, besaran pungutan atas ekspor sawit dan turunannya ditetapkam bervariasi. Yakni, antara nol untuk tandan buah segar (TBS) sampai US$ 50 per ton untuk CPO, crude palm kernel oil (CPKO), crude palm olein, crude palm stearin, crude palm kernel olein, dan crude palm kernel stearin. Sedangkan untuk olahan berupa fatty acid, RBD olein, hingga biodiesel dikenakan pungutan ekspor US$ 20-30 per ton.

Pada Senin (26/11), Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, pemerintah akan menolkan sementara pungutan ekspor saat harga CPO anjlok di bawah US$ 500 per ton, yakni atas CPO yang sebelumnya US$ 50 per ton, turunan I yang sebelumnya US$ 30 per ton, dan turunan II yang sebelumnya US$ 20 per ton. Pungutan akan dikenakan kembali secara bertahap, yakni menjadi masing-masing US$ 25 per ton, US$ 10 per ton, dan US$ 5 per ton, ketika harga CPO tembus US$ 500-549 per ton. Pungutan kembali ke level semula ketika harga CPO bergerak naik di atas US$ 549 per ton. Ketentuan tersebut akan berlaku ketika PMK perubahan tarif diterbitkan.

Dana pungutan ekspor tersebut selama ini dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP KS). Dana itu digunakan untuk berbagai program pengembangan dan pembangunan subsektor sawit di dalam negeri, di antaranya peremajaan kebun sawit rakyat, promosi, dan penggunaan wajib biodiesel (B20).

 

Sumber: Investor Daily Indonesia

,

Removing Indonesia palm oil levy will not help prices – refiner group

An Indonesian government decision to lower the levy on crude palm oil (CPO) exports to zero would remove incentives for local refiners, a palm industry refiner body said on Tuesday.

Facing low palm prices, the government on Monday said it will temporarily lower export levies on CPO and palm oil products to zero, from a range of $20 to $50 per tonne, aiming to make its products more competitive.

However, the Indonesian Vegetable Oil Industry Association (GIMNI) said that the government should not lower the levy for CPO, but should only do that for palm oil products and derivatives.

“The domestic downstream industry will not be encouraged to produce oleochemical and refined products because there’s no incentives,” said GIMNI’s executive director Sahat Sinaga.

The levies help finance the development of the country’s palm-based biodiesel programme, as well as funding other palm oil programmes, such as replanting.

Sinaga said many offshore vegetable oil refiners have in any case shut their plants in recent years, and the removal of the levy was unlikely to relieve either a build-up of palm fruit stocks at the farm level or a drop in prices.

However, Mukti Sardjono, executive director of Indonesia Palm Association (GAPKI), said on Tuesday the temporary removal of levies would improve Indonesian palm export competitiveness.

Indonesia competes with Malaysia for a share in global palm sales, but the market is currently oversupplied. Palm oil prices have tumbled in recent months as trade restrictions by top vegetable oil buyer India has led to a build-up of stocks.

Indonesia will gradually increase levies when the palm price reaches at least $500 per tonne, a senior government official said. Palm benchmark futures in Kuala Lumpur at 1,964 ringgit ($468.51) per tonne at 0340 GMT on Tuesday, near its lowest since August 2015.

 

Sumber: Todayonline.com

,

Kata GIMNI atas Kebijakan Pungutan Ekspor CPO Dibebaskan

Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) memperkirakan, menghentikan sementara pungutan ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya belum bisa menaikkan harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani. Pasalnya daya tampung dunia terhadap minyak kelapa sawit terbatas.

Keputusan menghentikan sementara pungutan ekspor CPO dan turunannya berdasarkan hasil rapat Komite Pengarahan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Senin (26/11).

Direktur Eksekutif GIMNI Sahat Sinaga menilai, harga TBS di tingkat petani bisa naik jika hilirisasi kelapa sawit berkembang.

“Kalau yang digunakan program hulunisasi kemungkinan industri dalam negeri akan mengalami kesulitan untuk beroperasi dan persediaan CPO semakin banyak, akhirnya harga turun,” ujarnya kepada Kontan.co.id.

Sahat menambahkan, jika kondisi dari hilirisasi berubah menjadi hulunisasi dapat menyebabkan devisa ekspor semakin menurun. “Program nasional hilirisasi hanya bisa berjalan supaya orang jangan mengekspor produk hulu, tapi produk hilir,” lanjutnya.

 

Sumber: Kontan.co.id