,

Perluasan Penggunaan Bahan Bakar Biodiesel Akan Serap 1 Juta Ton CPO

JAKARTA –  Aturan mandatori perluasan biodiesel 20% (B20) diperkirakan akan menambah serapan minyak sawit alias CPO akan hingga 1 juta ton. Efeknya dapat mempengaruhi harga sawit di tingkat petani.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga mengatakan peningkatan serapan tersebut telah direspon positif oleh petani Tandan Buah Segar.

Dalam pantauan terakhirnya, harga TBS petani di penggilingan Riau mencapai Rp 1.140 per kilo. Namun kini telah naik jadi Rp 1.280 per kilogram.

“Harga sudah naik 12%, akan naik terus hingga stabil, apalagi ekspor CPO kita juga naik besar,” katanya Kamis (30/8).

Rinciannya, melalui aturan mandatori B20, sektor non-PSO akan jadi kontributor baru penyerapan olahan CPO.

Pemerintah telah mengalokasikan 940.407 kiloliter untuk diolah 11 BU BBM. Sahat memperkirakan kebutuhan tersebut akan menyerap hingga 1 juta CPO.

Sahat melanjutkan, dalam empat bulan ke depan, untuk mendukung aturan perluasan B20 ini serapan CPO akan menjadi 2,4 juta ton, angka ini dibagi dari kebutuhan biodiesel PSO sebesar 1,4 juta yang sudah berjalan selama ini dan non-PSO yang ia perkirakan akan memberi tambahan 1 juta ton.

Maka petani merespon pemberitaan mengenai hak tersebut dengan menaikkan harga.

Kenaikan ini menurut Sahat tidak menjadi masalah bagi industri. Hal ini juga tidak jadi masalah bagi pengusaha biofuel, pasalnya selain menghalau defisit negara akibat impor bahan bakar minyak, juga jadi insentif untuk kesehatan masyarakat.

“Ini bukan masalah harga CPO, tapi polusi dengan kesehatan masyarakat dan berapa biaya kesehatan yang harus dibayarkan BPJS,” kata Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Biofuel MP Tumanggor.

Apalagi menurutnya, berkaca pada niatan negara China yang memberi sinyal akan ikut menerapkan aturan mandatori biodiesel untuk kurangi polusi, aturan perluasan B20 patut dipuji.

Bahkan bila bisa, aturan perluasan hingga B30 harus disegerakan.

Sumber: Tribunnews.com

,

Perluasan B20 bakal serap 1 juta ton CPO, harga sawit bisa terkerek

JAKARTA. Aturan mandatori perluasan biodiesel 20% (B20) diperkirakan akan menambah serapan minyak sawit alias CPO akan hingga 1 juta ton. Efeknya dapat mempengaruhi harga sawit di tingkat petani.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga mengatakan peningkatan serapan tersebut telah direspon positif oleh petani Tandan Buah Segar.

Dalam pantauan terakhirnya, harga TBS petani di penggilingan Riau mencapai Rp 1.140 per kilo. Namun kini telah naik jadi Rp 1.280 per kilo.

“Harga sudah naik 12%, akan naik terus hingga stabil, apalagi ekspor CPO kita juga naik besar,” katanya Kamis (30/8).

Rinciannya, melalui aturan mandatori B20, sektor non-PSO akan jadi kontributor baru penyerapan olahan CPO. Pemerintah telah mengalokasikan 940.407 kiloliter untuk diolah 11 BU BBM. Sahat memperkirakan kebutuhan tersebut akan menyerap hingga 1 juta CPO.

Sahat melanjutkan, dalam empat bulan ke depan, untuk mendukung aturan perluasan B20 ini serapan CPO akan menjadi 2,4 juta ton, angka ini dibagi dari kebutuhan biodiesel PSO sebesar 1,4 juta yang sudah berjalan selama ini dan non-PSO yang ia perkirakan akan memberi tambahan 1 juta ton. Maka petani merespon pemberitaan mengenai hak tersebut dengan menaikkan harga.

Kenaikan ini menurut Sahat tidak menjadi masalah bagi industri. Hal ini juga tidak jadi masalah bagi pengusaha biofuel, pasalnya selain menghalau defisit negara akibat impor bahan bakar minyak, juga jadi insentif untuk kesehatan masyarakat.

“Ini bukan masalah harga CPO, tapi polusi dengan kesehatan masyarakat dan berapa biaya kesehatan yang harus dibayarkan BPJS,” kata Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Biofuel MP Tumanggor.

Apalagi menurutnya, berkaca pada niatan negara China yang memberi sinyal akan ikut menerapkan aturan mandatori biodiesel untuk kurangi polusi, aturan perluasan B20 patut dipuji. Bahkan bila bisa, aturan perluasan hingga B30 harus disegerakan.

Sumber: Kontan.co.id

,

GIMNI prediksi produksi minyak goreng tahun ini capai 29 juta ton

JAKARTA. Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) memperkirakan produksi minyak goreng nasional tahun ini bisa mencapai 28 juta hingga 29 juta ton. Produksi ini meningkat dibandingkan tahun lalu yang sekitar 24 juta ton.

Direktur Eksekutif GIMNI Sahat Sinaga menuturkan, peningkatan produksi minyak goreng itu dikarenakan konsumsi biodiesel serta permintaan minyak goreng yang meningkat.

Sahat menjelaskan, produksi minyak goreng tahun ini belum mencapai kapasitas produksi industri refinery. Pasalnya, kapasitas produksi pabrik minyak goreng di Indonesia mencapai 32 juta ton per tahun.

“Industri refinery di Indonesia itu memiliki kapasitas sebesar 55 juta ton, di mana dia mampu mengolah sebesar 55 juta ton CPO. Ini diolah menjadi Refined Bleached Deodorized Palm oil (RBDPO) yang menghasilkan minyak goreng dan stearin. Kapasitas produksi minyak goreng 32 juta ton dan stearin sekitar 13 juta ton,” ujar Sahat kepada Kontan.co.id, Kamis (23/8).

Menurut Sahat, produksi minyak goreng ini sebagian besar masih ditujukan untuk ekspor. Dia bilang, ekspor minyak goreng bisa lebih dari 20 juta ton. Sahat pun memandang, adanya kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) sebesar 20% untuk minyak goreng kemasan sederhana dianggap dapat menyebabkan kelebihan produksi minyak goreng di tanah air. Pasalnya, kebutuhan minyak goreng curah hanya sekitar 3,5 juta ton sementara industri diminta memenuhi 6,4 juta ton minyak goreng kemasan sederhana.

“Nanti industri bisa berhenti memproduksi bila pasar tidak menerima. Contohnya Juni lalu kebutuhannya hanya sekitar 375.000 ton, sementara produksi lebih dari itu, Juli ini tidak produksi,” tutur Sahat.

Tak hanya itu, menurut Sahat, kapasitas terpasang tersebut bisa dimaksimalkan jika pungutan ekspor diturunkan. Pasalnya, saat ini pungutan ekspor minyak goreng kemasan sekitar US$ 20 per ton. “Kami minta turun supaya kita bisa bersaing dengan negara lain, jadi kita bisa meningkatkan ekspor minyak goreng ke Afrika. Selama ini pasar ekspor minyak goreng kita adalah Pakistan, Timur Tengah, Rudia dan India,” tutur Sahat.

Sahat membeberkan, saat ini terdapat 75 perusahaan yang memproduksi minyak goreng di Indonesia. Dari jumlah tersebut 8 diantaranya melakukan ekspor.

Menanggapi masuknya PT Industri Nabati Lestari, anak usaha PTPN dalam bisnis minyak goreng saat ini, Sahat berpendapat perusahaan tersebut akan mengalami kesulitan untuk mendistribusikan minyak gorengnya.

“Dia butuh pasar untuk mendistribusikan minyak gorengnya. Apalagi ada berbagai jenis pasar, misalnya yang packing untuk pasar retail modern, pasar untuk untuk industri dan pasar curah dan kemasan sederhana. Untuk ekspor, apakah dia sudah punya pasar? Jadi tidak semudah itu mengeksplor market,” tutur Sahat.

Sahat menjelaskan, kapasitas produksi pabrik minyak goreng yang sebesar 32 juta ton belum menghitung kapasitas terpasang PT Industri Nabati Lestari.

 

Sumber: Kontan.co.id

,

Melalui Seminar Internasional, Teknokrat Nasional Berdiskusi di Kawasan Tekno Park Langgam

Bersempena peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (Hakteknas) ke 23 yang jatuh pada tanggal 10 Agustus 2018. Propinsi Riau di percaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan insan teknokrat nasional ini.
Bagi Kabupaten Pelalawan Hakteknas tahun menjadi momentum bagi negeri seiya sekata ini untuk mempromosikan diri kepada para pegiat teknologi nasional bahwa Pemerintah Kabupaten Pelalawan telah memposisikan diri sebagai bagian dari perkembangan Inovasi nasional, hak itu diwujudkan dengan program strategis yang digalakkan yaitu Pelalawan Inovatif, pembangunan kawasan tekno park di Langgam.
Momentum peringtan Hakteknas ini, Pemkab berkerja sama dengan Sekolah Tinggi Teknologi Pelalawan (ST2P), yang di dukung oleh Kementerian Perisdustrian (kemenperin) BPPT, , BPDPKS dan Bank Riau Kepri dan akademisi dan dunia usaha di sektor sawit melaksanakan seminar internasional yang bertempat di auditorium gedung II kampus Sekolah Tinggi Teknologi Pelalawan (ST2P) yang berada di kawasan Teknopark  Kecamatan. Kamis (9/8/2018)
Hadir pada kesempatan itu, Sekretaris Kemenperin, DR Harris Munandar, tak hanya datang sendiri , namuan banyak pejabat dari pusat serta tokoh tokoh yang berkecimpung di dunia persawitan hadir di kawasan uatama yang dibangun oleh Pemkab Pelalawan untuk kemajuan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dan inovasi berkelas dunia yang ramah lingkungan.
Dari sejumlah nama hanya hadir itu diantara ada Dirjen, kelembagaan Iptek Dikti Kemeristekdikti RI, ada juga nama Dr Ir Gatot Dwiyanto M. Eng Teknologi yang menjabat Deputi Kepala BPPT Nidang Pengkajian Kebijakan, ada juga Direktur Pusat Pengkajian Industri Proses Energi (PPIPE) BPPT Dr Ir Ardiarso M.Sc yang datang bersama jajarannya
Ada juga tokoh tokoh persawitan diantaranya Dono Bustami (Direktur Utama Badan Pengelola Dana Sawit yang juga membawa jajarannya, Dedi Junaedi M.Sc (National Project Direkctor Sustainable Palm Oil Iniatif UNDP Indonesia, hadir juga Sahat Sinaga yang kesehariannya menjabat Wakil Ketua Dewan Minyak Sawit Indonesia, Dr Darmono (Ketua Masyarakat Perkelapa sawitan Indonesia), perwakilan Asosiasi Indusdtri Hilir dan Hulu Kepala Sawit, pimpinan perusahaan  dan perwakilan PPKS Medan.
Sebuah kehormatan, di kampus ST2P hadir juga pakar persawitan dari negeri sakura diantaranya Direktur E Bio Advance Technology Jepan, Toshide Nakajima, Represntative Director Eco Supprt Co Ltd, Jepang, Yamamato Taizo, ada juga Guru besar Universitas Teknologi Malaysia Prof Ing Eko Suprianto. Serta beberapa rector dari perguruan tinggi negeri dan swasta dalam negeru, akademisi dan peneliti dan perekasa.
Kehadiran para orang orang yang berkompeten dan ahli di bidang persawitan itu guna menjadi pembicara di seminar internasional yang di gelar dalam rangka peringatan hari kebangkitan teknologi nasional ke 23 tahun 2018.
Seminar yang diikuti oleh mahasiswa, tokoh masyarakat, organisiasi kemasyarakatan, masyarakat persawitan dan organisasi profesi ini mengusung tema “Pencapaian   industri sawit berkelanjutan dan berdaya saing global dengan teknologi, inovasi dan edukasi masyarakat persawitan”.
Pelaksanaan seminar internasional di Kampus ST2P itu merupakan bagian dari tekad Pemerintah Kabupaten Pelalawan untuk mempersembahkan daya upaya dan kontribusi negeri seiya sekata ini terhadap peningkatan daya saing dan kemajuan Indonesia.
Hari kebangkitan Teknologi Nasional (Hakteknas) yang diperingatai setiap tanggal 10 Agustus ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden RI nomor 71 tahun 1995, penetapan hari tersebut sebagai u[paya menanamkan kesadaran masyarakat terhadap nilai strategis peranan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi dalam meningkataan kesejahteraan bangsa serta untuk menghargai prestasi dibidang iptek.
Peringatan Hakteknas ke 23 tahun 2018 ini dilaksanakan di Propinsi Riau tepatnya Kabupaten Pelalawan sebagai tuan rumah, harteknas kali ini dengan mengusung tagline “Inovasi Bangun Bangsa”, Propinsi Riau sebagai penyelenggara hakteknas tahun ini karena predikat negeri Melayu ini sebagai salah satu lumbung energy nasional penyangga utama kebutuhan panhgan di pulau Sumatera, khususnya sector perkebunan dan pertanian.
Di pilihnya Kampus ST2P sebagai tempat pelaksanaan seminar, karena kampus tersebut tepat berada di jantungnya kawasan tekno park Pelalawan, yang dibangun sebagai wujud komitmen Pemkab Pelalawan mensejahterakan masyarakat melalui jkomersialisasi riset dan teknologi kepala sawit. Dan sebagai wahana edukasi, pengembangan inovasi dan teknologi berbasis sawit.
“Di tempat kita berada saat ini, diatas kawasan teknopark Pelalawan, tekno park terluas di Indonesia dengan luas kawasan sebesar 3.754 hektar, dan menjadi satu dari lima tekno park percontohan di Indonesia, di salah satu zona teknopark ini dibangun sekolah tinggi untuk mempersiapkan tenaga skill untuk memenuhi kebutuhan industri saat ini dan masa mendatang,” kata Bupati Pelalawan HM Harris dalam sambutannya di pembukaan seminar Hakteknas ke 23 tahun 2018.
Dalam upaya mewujudkan visi dan misi teknopark Pelalawan, yaitu pembangunan berbasis masyarakat, dilakukan perberdayaan dan revitalisasi kebun sawit swadaya, langkah ini ditindak lanjuti dengan membangun berbagai pabrik terkait sebagai wujud kemandirian dan fungsionalisasi kawasan teknopark Pelalawan.
“Langkah langkah yang dilakukan diantaranya menghimpun petani swadaya dalam koperasi kemudian di korporatisasi sehingga lebih mudah dan efektif dalam menerapkan praktek budidayayang baik, dan terakhir membangun berbagai pabrik pengolah limbah dan pabrik ikutan sebagai sumber pendapatan koperasi,” imbuhnya
Seminar internasional dalam peringatan Harteknas menjadi kesinambungan program di Kawasan Teknopolitan. Bukan perkara mudah mewujudkan Kawasan Tekno Park dan proses pembangunannya. Komitmen yang kuat untuk menjalankan dan mewujudkan secara penuh.
“Kami sangat butuh dukungan pemerintah pusat dalam mewujudkan Kawasan Teknopolitan ini. Sebagai pusat pendidikan dan inovasi teknologi di bidang industri kepala sawit,” tukasnya.
Dijelaskan, seminar ini diharapkan bisa menunjang 7 Program Strategis Pemerintah Daerah, yakni Pelalawan Inovatif. Menurutnya, sekitar 75 persen masyarakat Pelalawan menggantungkan hidup melalui perkebunan sawit. “Melalui seminar ini, petani kebun kita tidak hanya diharapkan menjadi pemilik dan pekerja kebun saja, tetapi bisa mandiri yang bukan hanya pemilik, namun bisa mengolah sendiri dan memasarkannya langsung,” ujarnya.
Sebagai daerah dengan komoditas sawit unggulannya, dengan berbagai kendala  dan permasalahan yang mengikuti dalam pengelolaannya, atas dasar itulah, tema perkelapasawitan dalam seminar internasional hakteknas ini dipilih dan diharapkan menjadi solusi cerdas untuk mencapai tujuan produktifitas optimal dari kebun sawit yang dikelola masyarakat, keinginan Pemkab Pelalawan untuk berbenah dan menjadikan sawit Pelalawan dikelola secara berkelanjutan sesuai ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) dan berbadaya saing tinggi guna mendukung pencapaian Sustanable Development
Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) mewakili Menteri Perindustrian (Menperin) Republik Indonesia, Harris Munandar, dalam sambutannya sekaligus secara resmi membuka seminar internasionlal dalam rangka Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (Harteknas) ke-23 di auditorium ST2P, Langgam, Kamis (9/8) memapreasi gagasan Pemkab Pelalawan menggelar seminar internasional di kawasan Tekno Park Langgam.
Harris mengatakan bahwa pemerintah mendukung keberadaan Techno Park di Kabupaten Pelalawan. Ada beberapa hal menjadi patokan diantaranya, didirikan ST2P dikawasan Techno Park ini sangat membantu tumbuh kembangnya dunia pendidikan terutama di Dirjen Dikti.
“Pemerintah sangat mendukung ST2P Pelalawan, dia berperan membangun sumber daya manusia (SDM) khususnya, di kabupaten Pelalawan,” ujarnya.
Apalagi, lanjutnya, ST2P berdiri megah dan kokoh di kawasan Techno Park. “Ini tentunya, sejalan. Jadi kita melihatnya bernilai ekonomis tinggi,” tandasnya. (Advertoria/Apon)

 

Sumber: Riaucitizen.com

 

,

Gandeng BPPT, Pemkab Pelalawan kembangkan industri hilir kelapa sawit

JAKARTA. Pemerintah Kabupaten Pelalawan, Riau telah menandatangani kesepakatan kerjasama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) untuk pengembangan Tecno Park di Pelalawan. Pengembangan ini diharapkan dapat mendorong inovasi dan produk turunan kelapa sawit di daerah Pelalawan. Hal ini juga sejalan dengan program perluasan penggunaan mandatori biodiesel 20% (B20) di berbagai sektor.

Kepala BPPT Unggul Priyanto mengatakan dalam pengembangan Tecno Park, BPPT berperan sebagai pendamping dari aspek teknologi. Khususnya dalam memfasilitasi perencanan dan pengembangan industri hilir kelapa sawit. “Kita perlu menggali hasil riset dan inovasi teknologi untuk peningkatan produktivitas sawit, dan nilai tambah produk sawit yang ramah lingkungan,” ujarnya akhir pekan lalu.

Sementara itu, Group Chairman eBioTechnology Holding Pte Ltd Toshihide Nakajima yang tertarik berinvestasi di Pelalawan menuturkan limbah cair minyak sawit sangat cocok diolah menjadi alga dibandingkan minyak nabati lain. “Terdapat delapan unit pabrik sawit dalam radius 20 kilometer di kawasan Techno Park untuk menyuplai 360 ton POME (limbah cair sawit) per jam diolah menjadi alga,” ucapnya.

Studi kelayakan proyek investasi pengolahan POME menjadi alga telah berlangsung semenjak tahun lalu. Selain itu, ada keterlibatan peneliti serta mengombinasikan teknologi baik dari Indonesia dan Jepang.

Sahat Sinaga, Wakil Ketua Dewan Sawit Indonesia menambahkan, teknologi pengolahan limbah cair sawit menjadi alga mempunyai dampak ganda bagi perekonomian lokal dan petani rakyat.

Menurutnya, kawasan Techno Park merupakan kawasan terluas di Indonesia mencapai 3.754 hektare yang terbagi atas tujuh zona antara lain pendidikan, riset, pemukiman, industri, pemukiman, konservasi, komersial, dan zona publik.

 

Sumber: Kontan.co.id

,

Minyak Sawit Indonesia Semakin Diminati di Rusia

JAKARTA – Komoditas minyak kelapa sawit semakin diminati di Rusia. Pada 2017, total konsumsi minyak sawit Rusia mencapai 650 ribu ton dan hampir seluruhnya diimpor dari Indonesia. Karena itu, pemerintah dan pelaku usaha di Rusia mengharapkan Indonesia segera memiliki kantor perwakilan perdagangan minyak sawit di Moskow, Rusia.

Direktur Eksekutif Fat and Oils Foods Producers and Consumers Association Rusia Ekaterina A Esterova menyatakan, meskipun diminati namun pertumbuhan pasar minyak sawit di Rusia masih terhalang oleh kampanye negatif.Pada 2017, total konsumsi minyak sawit di Rusia berkisar 650 ribu ton dan 615 ribu ton di antaranya dari Indonesia. “Sebagian besar atau sekitar 80% minyak sawit yang kami konsumsi berasal dari Indonesia, hanya sedikit yang dari Malaysia,” kata Esterova.

Esterova mengatakan itu saat menerima delegasi Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) di kantornya di Moskow, pekan lalu. Karena itu, dalam keterangan yang dilansir Gapki, Esterova menyampaikan bahwa pemerintah dan pelaku usaha di Rusia mengharapkan Indonesia memiliki kantor perwakilan perdagangan minyak sawit di Moskow. Hal itu menyusul kecenderungan konsumsi minyak sawit yang meningkat di negara terbesar di EropaTimur tersebut. Sebagian besar konsumsi minyak nabati di Rusia masih berasal dari minyak bunga matahari. “Karena harga yang lebih murah, minyak sawit semakin diminati. Hanya saja, pertumbuhan konsumsi minyak sawit terhambat oleh kampanye negatif di sini,” kata Esterova.

Asosiasi yang dipimpinnya, kata Esterova, siap membantu kampanye sawit di Rusia. Perlu dibangun kesadaran bahwa yang membahayakan kesehatan adalah lemak jenuh (trans-fat). Di sisi lain, di antara minyak nabati, minyak sawit paling sehat karena tidak mengandung transfat “Jika ada representative office di Moskow, kita akan lebih mudah berkomunikasi,” ujar dia

Dalam kesempatan itu. Ketua Umum Gapki Joko Supriyono yang memimpin Tim Gapki dalam kunjungan ke Rusia ini, menyambut baik usulan tersebut “Akan kami sampaikan kepada pemerintah tentang perlu menjaga pasar Rusia ini,” kata Joko.

Pada kesempatan terpisah di Moskow, Zinaida Medvedeva, peneliti pada National Research Center Rusia menegaskan aspek kesehatan dari minyak sawit. Minyak sawit merupakan pilihan yang paling tepat untuk menghindari asam lemak trans (trans-fatty acid atau biasa disebut transfat). Transfat merupakan zat yang dihasilkan dari proses hidrogenisasi parsial untuk meningkatkan kepadatan suatu minyak dalam pembuatan minyak makan, dan berisiko tinggi menimbulkan penyakit kardiovaskuler. “Otoritas pangan Amerika Serikat (FDA) sejak 2015 memberi waktu tiga tahun kepada industri makanan untuk menemukan pilihan lain untuk menghilangkan transfat dan melarang adanya transfat,” kata Medvedeva.

Menurut Medvedeva, minyak makan sawit yang secara alamiah memiliki komposisi asam lemak jenuh dan tak jenuh yang seimbang, bersifat semi solid. Dengan begitu, tidak memerlukan proses hidrogenisasi dalam penggunanya sebagai minyak makan, sehingga asam lemak trans tidak terbentuk. Otoritas pangan Rusia secara prinsip mengikuti standard FDA dalam transfat ini. Tidak heran jika impor dan penggunaan minyak sawit di Rusia semakin tinggi,” katanya.

Teknologi Hilir Sawit

Sementara itu, Kabupaten Pelalawan dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) tengah mengembangkan Techno Park Pelalawan, itu telah dimulai sejak 2012. Pengembangan Techno Park Pelalawan diharapkan dapat mendorong pengembangan inovasi dan produk turunan sawit di wilayah setempat Apalagi, pemerintah tengah mendorong penggunaan biodiesel campuran 20% (B20) ke berbagai sektor. Inovasi itu di antaranya mengubah limbah cair sawit alga

Penandatangan MoU antara Kabupaten Pelalawan dengan BPPT telah dilakukan kemarin bertepatan dengan implementasi Pengkajian, Penerapan dan Pemasyarakatan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (Iptekin) d-ilam Upaya Mendukung Pembangunan Kabupaten. Penandatanganan dilakukan Bupati Pelalawan Muhamad Harris dan Kepala BPPT Unggul Priyanto di sela-sela seminar internasional sawit memperingati Hari Kebangkitan Teknologi Nasional ke-23.

Kepala BPPT Unggul Priyantcnne-nuturkan, pengembangan Techno Park terus berproses. Hal ini sebagai bukti peranan BPPT untuk pendampingan aspek teknologi. BPPT akan menjalankan pendampingan dalam fasilitasi perencanaan dan pengembangan yang berfokus pada industri hilir sawit “Kita perlu menggali hasil riset dan inovasi teknologi untuk peningkatan produktivitas sawit. Dan, nilai tambah produk sawit yang ramah lingkungan,” kata Unggul.

Group Chairman eBioTechnology Holding Pte Ltd Toshihide Nakajima menuturkan, limbah cair minyak sawit cocok diolah menjadi alga dibandingkan minyak nabati lain. Sementara itu, tercatat ada delapan unit pabrik sawit di kawasan Techno Park untuk menyuplai 360 ton POME per jam diolah menjadi alga. Studi kelayakan proyek investasi pengolahan POME (limbah cair sawit) menjadi alga telah berlangsung semenjak tahun lalu yang melibatkan peneliti serta mengombinasikan teknologi baik dari Indonesia dan Jepang.

Wakil Ketua Dewan Sawit Indonesia (DMSI) Sahat Sinaga mengatakan, teknologi pengolahan limbah cair sawit menjadi alga mempunyai dampak ganda bagi perekonomian lokal dan petani rakyat Kawasan Techno Park mempunyai luas 3.754 hektare (ha) yang terbagi atas tujuh zona, di antaranya pendidikan, riset, pemukiman, industri, pemukiman, konservasi, komersial, dan zona publik.

Damiana Simanjuntak

 

Sumber: Invetstor Daily Indonesia

 

,

Kementerian Perindustrian Puji Perkembangan Techno Park Pelalawan

Pengembangan Techno Park di Pelalawan akan mendorong pengembangan inovasi dan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat. Tingginya komitmen pemerintah daerah menjadikan Technopark Pelalawan menjadi salah satu dari 5 Techno Park percontohan di Indonesia

Hal ini terungkap dalam Seminar Internasional dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Teknologi Nasional ke-23. Seminar ini bertemakan “The Achievement of Sustainable Palm Oil Industry and Global Competitiveness with Technology, Innovation, and Education of The Oil Palm”, di Sekolah Tinggi Teknologi Pelalawan, Kamis (9 Agustus 2018).

Haris Munandar, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementeria Perindustrian Republik Indonesia, dalam kata sambutannya, mengakui sangat takjub dengan luasan Techno Park di Pelalawan yang mencapai 3.700 hektare. Keberadaan Techno Park ini mendukung kerja Kementerian Perindustrian salah satunya dalam pembangunan sumber daya manusia.

“Jadi, saya mewakili Menperin Pak Airlangga yang sebenarnya dijadwalkan hadir untuk membuka seminar internasional ini. Tetapi untuk beberapa hari ini, beliau tidak bisa meninggalkan Jakarta. Maka saya yang diutus untuk membuka seminar,” ujar Haris Munandar.

Sekjen Kemenperin didampingi Bupati Pelalawan M.Haris, membuka seminar internasional dalam rangka Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (Harteknas) ke-23.

Menurutnya, pemerintah dalam hal ini Kementerian Perindustrian sangat mendukung keberadaan Techno Park di Pelalawan. Apalagi dalam kawasan ini telah berdiri Sekolah Tinggi Teknologi Pelalawan (ST2P) sehingga akan membantu dunia pendidikan tinggi.

“Pemerintah sangat mendukung ST2P Pelalawan, karens membangun sumber daya manusia khususnya, di kabupaten Pelalawan,” terangnya.

M.Harris,Bupati Pelalawan, menjelaskan bahwa Hari Kebangkitan Teknologi Nasional bertepatan dengan hari jadi Riau ke-61 yang mengambil tema Transformasi Menuju Kemakmuran. Kegiatan seminar ini menjadi bukti nyata transformasi Kabupaten Pelalawan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Riau menjadi penyelnggara Hartekknas ke-61 karena Riau menyandang predikat Riau sebagai lumbung energi nasional dan penyangga kebutuhan pangan di Sumatera khususnya perkebunan.

Kawasan Techno Park merupakan kawasan terluas di Indonesia mencapai 3.754 hektare yang terbagi atas 7 zona antara lain pendidikan, riset, pemukiman, industri, pemukiman, konservasi, komersial, dan zona publik.

Seminar ini menghadirkan pembicara yang pakar di bidangnya antara lain Sahat Sinaga (Wakil Ketua DSI), Dono Boestami (Dirut BPDP-KS), Gatot Dwiyanto (Deputi BPPT), Darmono Taniwiryono (Ketum MAKSI), Patdono Suwignjo (Dirjen Kelembagaan IPTEK Kementerian Ristekdikti), Dedi Djunaedi (Direktur P2HP Kementan), Purwadi (Rektor Instiper).

 

Sumber: Sawitindonesia.com

,

Pungutan Ekspor Minyak Goreng Diusulkan Turun

 

Tarif pungutan ekspor produk minyak goreng diusulkan turun. Usulan ini datang dari Menteri Perindustrian,  Airlangga Hartarto. Strategi meningkatkan daya saing produk hilir sawit di pasar global.

Pemerintah ingin memperluas ekspor produk hilir sawit ke pasar non tradisional seperti Afrika Timur. Tetapi bukan perkara mudah menembus pasar produk hilir di Afrika. Salah satunya, harga jual yang kurang bersaing dengan kompetitor seperti Malaysia.

Usulan pemangkasan pungutan ekspor (CPO Fund) produk minyak goreng datang dari Menteri Perindustrian RI, Airlangga Hartarto.  Kepada awak media, Airlangga mengajukan permintaan kepada Kementerian Keuangan serta Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Sawit supaya tarif ekspor produk minyak goreng dapat diturunkan.

Tujuannya, kata Airlangga, supaya  ekspor produk minyak goreng dapat ditingkatkan nilainya.  Menurutnya,  kontribusi produk hilir sawit sangat signifikan keseluruhan ekspor produk sawit Indonesia. “Minyak goreng yang  termasuk produk hilir sawit seharusnya dapat  diangkat agar mendongkrak ekspor. Untuk itu, tarif pungutan selayaknya dapat  diturunkan,” kata Airlangga.

Usulan Menteri Airlangga direspon positif pelaku industri hilir sawit. Sahat Sinaga, Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) mengatakan pemerintah ingin meningkatkan ekspor  sawit sebagai upaya peningkatan devisa negara. Kunci meningkatkan ekspor adalah harga produk sawit di pasar global lebih kompetitif. Untuk menjadi berdaya saing, tarif pungutan ekspor hilir termasuk minyak goreng seharusnya dievaluasi kembali.

“Kami 1000 persen sangat setuju usulan tadi. Dan jangan dilupakan stok awal sawit pada Juni kemarin mencapai 4,5 juta ton,” kata Sahat dalam sambungan telepon.

Saat ini, produk hilir sawit seperti RBD PO terkena tarif US$ 30 per ton. RBD olein kemasan dan biodiesel dibebani pungutan masing-masing sebesar US$ 20 per ton. “Dengan tarif sebesar ini sulit untuk bersaing dengan Malaysia,”ujar Sahat.

Sahat mengusulkan tarif pungutan RBD Palm Olein (PO) diturunkan dari US$ 30 per ton menjadi US$ 20 per ton. Berikutnya, tarif RBD Olein kemasan juga dipangkas dari US$ 20 per ton menjadi US$ 2 per ton. Adanya selisih antara RBD PO dan olein kemasan bagian dari strategi memenangkan daya saing di pasar global .

Sahat menyebutkan  RBD olein kemasan dipangkas drastis untuk menembus pasar sawit di Afrika Timur. Jumlah negara di kawasan Afrika Timur mencapai 18 negara dengan jumlah penduduk 380 juta jiwa. Dengan estimasi konsumsi per kapita 2 kilogram per tahun. Ini berarti permintaan minyak goreng Afrika Timur dapat mencapai 6 juta ton.

Tetapi, tidak mudah mengapalkan minyak goreng di kawasan karena minim tanki penyimpanan (storage tank) skala besar. Itu sebabnya, kata Sahat, RBD olein kemasan lebih mudah untuk dikirim daripada bentuk bulk (curah). “Makanya Malaysia tenang-tenang saja. Mereka jual dalam packingan kontainer,” tambahnya.

Menurut Sahat, kalaupun ada  storage tank berkapasitas besar jumlah sekitar 2 atau 3 tanki  berlokasi di Kenya dan Madagaskar.   Selain itu, brand minyak goreng ini lebih mudah terkenal di pasar global. Dengan pengurangan dana pungutan, minyak goreng Indonesia bisa dibeli masyarakat Afrika Timur.

“Di Afrika Timur, biasanya yang membeli itu trader. Lalu mereka repacking lagi untuk dijual,” ujar Sahat.

Menurut Sahat Sinaga, tingginya permintaan minyak goreng di Afrika Timur dapat menjadi alternatif bagi pasar baru. “Tidak perlu kita bergantung kepada Eropa. Biarkan saja mereka seperti itu,” tambahnya.

Strategi lain adalam memperkuat hub di Pakistan. Menurut Sahat, hub ini dapat menjadi pintu masuk pasar Asia Tengah. Selain itu, katanya, jangan dilupakan proyek jalan sutra Tiongkok.

Melansir Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan ekspor minyak sawit dan turunannya seperti minyak goreng tercatat US$5,87 miliar atau 9,99 persen dari total ekspor non migas sebesar US$58,74 miliar.

Menteri Airlangga menawarkan dua opsi untuk pemangkasan tarif  ekspor sawit. Cara pertama mengurangi persentase dan menghilangkan seluruhnya pungutan kepada produk minyak goreng kemasan. Tetapi, kata Airlangga, usulan ini akan dibahas detilnya.

Sri Mulyani, Menteri Keuangan RI, menuturkan bahwa usulan memotong tarif ekspor produk sawit dalam proses identifikasi permasalahannya. Sebab, pemerintah  berupaya mengatasi masalah perizinan supaya tidak membebani sektor  industri berorientasi ekspor. “Jadi kami identifikasi masalah-masalahnya.dari mulai masalah perizinan, bahan baku, bea masuk, bea keluar, perpajakan,”ujarnya.

 

Sumber: Sawitindonesia.com

,

Habis-habisan Kerek Surplus

JAKARTA – Pemerintah bakal habis-habisan mendorong kegiatan ekspor dan investasi melalui berbagai insentif demi menggerakkan pertumbuhan ekonomi dalam mengantisipasi gejolak ekonomi global

Sebagai langkah konkret, Kementerian Keuangan, melalui Ditjen Bea dan Cukai (DJBC), Selasa (7/8), mengundang lebih dari 500 pelaku usaha berorientasi ekspor untuk menyampaikan masalah, kendala, dan tantangan yang dihadapi pelaku usaha dalam kegiatan ekspor.

Meski struktur perekonomian belum sepenuhnya pulih serta dibayangi ancaman gejolak ekonomi global, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan pemerintah optimistis realisasi pertumbuhan ekonomi masih sesuai dengan ekspektasi, yaitu 5,18%-5,4% sesuai dengan APBN 2018.

“Pertumbuhan ekonomi yang membaik akan diikuti peningkatan impor sehingga jika tidak diimbangi dengan pertumbuhan ekspor, baik neraca perdagangan maupun neraca pembayaran akan defisit. Setiap kali kita 1 % tumbuh [ekonomi), kita juga harus mengimpor,” jelasnya di hadapan ratusan eksportir, kemarin.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo- Jusuf Kalla makin pede mendorong ekspor dan investasi yang melempem setelah BPS mencatat pertumbuhan ekonomi pada kuartal 11/2018 mencapai 5,27% atau di atas ekspektasi pasar yang hanya memperkirakan 5,1%. Apalagi, pemerintah juga berhasil mendorong kinerja konsumsi rumah tangga kembali tumbuh di atas 5 %.

“Impor bahan baku dan barang modal yang terjadi belakangan ini diproyeksikan bisa menghasilkan aktivitas produksi pada kuartal III dan IV,” tambah Menkeu.

Sri Mulyani mengungkapkan pemerintah telah mengeluarkan sejumlah kebijakan konkret untuk membantu menggairahkan ekspor berupa kebijakan fiskal yang meniadakan pungutan perpajakan pada industri pengolahan barang bertujuan ekspor.

Berbagai skema kemudahan fiskal yang telah diberikan di antaranya Kawasan Berikat dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) bagi perusahaan industri, serta Pusat Logistik Berikat untuk pasokan bahan baku kepada perusahaan industri.

Dirjen DJBC Heru Pambudi menyatakan hingga 30 Juni 2018 telah terdapat 1.396 Kawasan Berikat aktif, 237 Gudang Berikat aktif, 368 perusahaan yang memanfaatkan KITE, 53 industri kecil menengah (IKM) yang memperoleh fasilitas KITE, serta 57 pusat logistik berikat (PLB) di berbagai wilayah di Indonesia.

Melalui kinerja pertumbuhan ekonomi yang meyakinkan, BI pun berharap akan muncul kepercayaan positif terhadap stabilisasi nilai tukar. Apalagi, otoritas moneter juga telah habis-habisan meluncurkan sejumlah instrumen, Mei 122,90 dari kenaikan BI 7 Day Repo Rate, relaksasi loan to value hingga reakuvitas lelang SBI tenor 9 dan 12 bulan.

Deputi Gubernur BI Dody Budi Waluyo mengungkapkan pertumbuhan yang tinggi menunjukkan aktivitas ekonomi domestik yang terus berjalan pesat khususnya permintaan domestik, di tengah tekanan rupiah-yang membuat cadangan devisa tergerus-akibat ketidakpastian eksternal yang masih besar.

“Harapan BI dengan growth yang tinggi tersebut akan memberi confidence positif pada stabilitas rupiah,” tegas Dody.

MINTA PELONGGARAN

Secara terpisah, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Oke Nurwan mengatakan, jika melihat tren yang ada saat ini, dia memperkirakan defisit neraca perdagangan RI akan kembali terjadi pada Juli 2018. Hal itu terjadi karena masih melempemnya ekspor.

“Makanya kami [pemerintah] bertanya, kenapa masih kedodoran ekspornya jika dibandingkandengan impor. Insentif apa yang ek sportir butuhkan?” katanya.

Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat menyebutkan, Pemerintah Indonesia harus pandai dalam memanfaatkan kondisi global, guna memacu ekspor dan menggenjot penerimaan devisa. Salah satunya dengan menangkap peluang bisnis yang ditinggalkan oleh China.

Selain itu, dia meminta agar pemerintah merevisi Permendag No. 31/2016 mengenai Ketentuan Impor Limbah non Bahan Berbahaya dan Beracun. Pasalnya, industri dalam negeri dapat memanfaatkan impor limbah plastik untuk diekspor kembali.

Di sisi lain, Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia Sahat Sinaga menyatakan, selain membantu perluasan pasar untuk minyak kelapasawit(CPO), pemerintah harus berupaya menurunkan sejumlah tarif untuk ekspor. Salah satunya dengan menurunkan bea pungutan ekspor pada sejumlah produk turunan CPO.

“Salah satunya minyak goreng. Pungutan ekspornya terlalu besar, sehingga margin usahanya tipis. Padahal potensi pasar di luar negeri besar, terutama pasar-pasar baru seperti Afrika dan Timur Tengah,” katanya.

(Rinaldi Azka/Mutiara Nabila)

 

Sumber: Bisnis Indonesia

,

Indonesia hargai upaya Rusia akses pasar berkelanjutan

 

Indonesia menghargai upaya Pemerintah Rusia atas akses pasar yang berkelanjutan, dan kerja sama ini akan diikuti dengan mengikutsertakan para pemangku kepentingan di Rusia, khususnya, menangani kampanye hitam di kelapa sawit Indonesia.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa, Ratu Silvy Gayatri sebagai pembicara kunci dalam diskusi tentang Kelapa Sawit yang diadakan dalam acara Forum Bisnis Rusia-Indonesia mengawali acara Festival Indonesia yang diadakan KBRI Moskos berlangsung dari tanggal 2 hingga 5 Agustus mendatang.

Diskusi bertemakan “High Quality Indonesian Palm Oil: Application And Current Issues” menampilkan pembicara antara lain dari Indonesia Palm Oil Board, Sahat M Sinaga dan Indonesian Palm Oil Association Joko Supriyono dan Indonesia Palm Oil Society Darmono Taniwiyono.

Lebih lanjut Ratu Silvy Gayatri mengatakan kebijakan Pemerintah tentang minyak sawit bahwa memang minyak kelapa sawit memainkan peran yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia karena berdampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat.

Hal ini memiliki peran signifikan dalam pengentasan kemiskinan, sebagai sumber penghasilan untuk sekitar 4,2 juta lapangan kerja langsung dan meningkatkan mata pencaharian sekitar 2,3 juta keluarga petani. Karena alasan ini, Pemerintah dan badan usaha di Indonesia memandang bahwa kerja sama dengan Rusia dalam sektor minyak sawit sangat penting dan perlu dipromosikan lebih lanjut.

Sebagai produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia, Indonesia melihat kelapa sawit sebagai bisnis yang serius. Oleh karena itu, Pemerintah mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk industri minyak sawit yang berkelanjutan dan mengatasi tantangan lingkungan yang dihadapi sektor ini.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Joko Supriyono mengakui Indonesia perlu dan sangat berkepentingan dalam memproduksi minyak kelapa sawit yang sehat berkelanjutan

Menurut Joko Supriyono Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan standar industri kelapa sawit sesuai dengan ISPO. Perdagangan palm oil antara kndonesia dan Rusia trend nya naik tapi pada akhir-akhir ini ada penurunan.

Forum ini diharapkan menjadi informasi tentang Kelapa Sawit Indonesia, sebagai salah satu sektor yang dapat membawa Rusia dan Indonesia ke kerjasama yang jauh lebih erat.

Sementara itu Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Edi Wibowo mengatakan petani kecil memainkan peran penting dalam industry sawit, sektor kelapa sawit diperkirakan mampu mengurangi angka kemiskinan lebih dari 10 Juta orang dan minimal 1,3 juta orang di pedesaan mampu keluar dari garis kemiskinan berkat pertumbuhan sektor kelapa sawit.

Untuk itu Pemerintah Indonesia bertekad mengamankan dan mempertahankan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan dari pengembangan kelapa sawit melalui berbagai kebijakan dan peraturan.

Pemerintah berpandangan bahwa Indonesia harus menciptakan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan, bukan dengan mengorbankan yang lain. Indonesia memiliki program pelatihan ekstensif tentang Praktik Pertanian yang Baik di 18 provinsi berbeda yang berfokus pada peningkatan produktivitas di lahan yang ada untuk menghindari ekspansi lebih lanjut.

Presiden Joko Widodo juga telah meluncurkan program penanaman kembali yang ekstensif untuk meningkatkan daya saing petani kecil dengan menyelesaikan status hukum tanah mereka, meningkatkan produktivitas dan kualitas produk. Produktivitas petani kecil telah meningkat secara signifikan dengan menggunakan pabrik kelapa sawit generasi baru, dari 2-3 hingga 6 ton minyak per hektar, demikian Edi Wibowo.

 

Sumber: Antaranews.com