,

Produsen Jamin Pasokan Migor

 

GABUNGAN Industri Minyak Nabati Indonesia (Gimni) menjamin pasokan minyak goreng stabil selama Ramadan dan Lebaran. Harga pun tetap akan terkendali.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (Gimni) Sahat Sinaga mengatakan, harga minyak goreng jelang Ramadan dan Lebaran dipastikan aman. Pasalnya, stok minyak goreng yang ada sangat mencukupi.

“Perkembangan harga minyak goreng tidak ada gejolak dan stabil dengan stok yang mencukupi,” kata Sahat ditemui di kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Rabu (28/3).

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan, akan menetapkan aturan terkait alokasi produksi bagi produsen minyak goreng. Nantinya, sebanyak 20 persen dari total produksi harus dialokasikan untuk minyak goreng curah.

Enggar menyebutkan, aturan itu bertujuan menjaga harga bahari pokok menjelang Ramadan dan Lebaran. “Dari sisi jumlah kami akan segera menetapkan semacam kewajiban bagi industri minyak goreng untuk memproduksi minyak goreng curah,” ujar.

Kemendag juga meminta minyak goreng dijual dalam bentuk kemasan sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET). Minyak goreng tanpa kemasan akan dijual seharga Rp 10500 per liter dan Rp 6.000 untuk per setengah liter.

Menurutnya, harga tersebut berlaku untuk minyak goreng tanpa kemasan khusus yang dijual di pasar tradisional. Kemudian, untuk minyak goreng dalam kemasan sederhana akan dijual di ritel modern dengan harga Rp 11.000 per liter dan Rp 6.000 per setengah liter. “Pasar tradisional dan warung juga menggunakan harga yang ditetapkan,” terang Enggar.

Politisi Partai Nasdem ini mengatakan, sempat terjadi kelangkaan minyak goreng di ritel modern. Apabila ritel modern tidak menjual dengan harga tersebut pihaknya akan mengusutnya.

“Ini harus ada di ritel modem , kalau tidak ada akan kami usut. Karena dulu saling lempar tanggungjawab,dari pasar ritel moden bilang tidak dipasok tapi dari pabrik bilang tidak ada pesanan,” tutur Enggar.

Dia pun optimis, produksi minyak goreng cukup untuk kebutuhan Ramadan dan Lebaran.

Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mengaku anggota sudah menjual minyak goreng sesuai HET. Namun, di beberapa daerah stok minyak goreng kemasan diakui mengalami kesulitan.

 

Sumber: Rakyat Merdeka

,

Komsumsi Minyak Sawit Tidak Meningkatkan Kolestrol

 

Kolestrol merupakan salah satu lemak yang sebetulnya sangat penting untuk keshatan tubuh. Namun jika kadarnya terlalu tinggi dan tidak seimbang, itu yang tidak menyehatkan. Ada tiga fraksi lemak yang menentukan kualitas kolestrol dalam tubuh, yakni kolestrol jahat LDL (Low Density Lipoprotein), kolestrol baik HDL (High Density Lipoprotein) dan asam lemak (trigliserida). Umumnya LDL dan trigliserida yang tinggi dapat berbahaya bagi kesehatan. Sebaliknya, HDL yang meningkat justru diinginkan dan baik untuk kesehatan. Dengan kata lain, segala sesuatu yang dapat LDL dan trigliserida sama artinya dengan menaikan kadar kolestrol jahat. Sedangkan, jika menaikan HDL berarti juga meningkatkan kolestrol baik.

Kaitan antara konsumsi minyak goreng sawit terhadap kolestrol tubuh sudah banyak dibuktikan para ahli gizi dan kesehatan. Puluhan hasil-hasil penelitian didalam dan diluar negeri yang telah dipublikasikan dalam jurnal-jurnal internasional (antaralain : American Journal of Clinic Nutrition, Journal Nutrition Biochemestry) telah menguji apakah konsumsi minyak goreng sawit meningkatkan kolestrol tubuh.

Konsumsi minyak sawit dapat menurunkan LDL sebesar 21 persen dan menurunkan trigliserida 14 persen serta menaikan HDL sebanyak 24 persen (Mien dkk, 1989). Artinya mengkonsumsi minyak sawit justru menurunkan kolestrol jahat dan sekaligus meningkatkan kolestrol baik hingga baik sehingga bagus bagi kesehatan tubuh.

Hasil penelitian para ahli lainnya, menghasilkan kesimpulan yang mendukung bahwa konsumsi minyak goreng sawit tidak meningkatkan kolestrol tubuh. Bahkan sebaliknya, konsumsi minyak sawit justru memperbaiki kolestrol tubuh yakni meningkatkan kolestrol baik (HDL) dan menurunkan kolestrol jahat (LDL) dan trigliserida serta mengurangi deposisi lemak tubuh. Sehingga konsumsi minyak sawit sesungguhnya dapat mengurangi/mencegah berbagai macam pernyakit yang terkait dengan kadar dan kualitas kolestrol darah seperti pernyakit kardiovaskuler/aterosklerrosis. Perbaikan kolestrol darah tersebut, terkait dengan kandungan minyak sawit yang mengandung asam lemak esensial, mengandung senyawa aktif/antioksidan dan proses pembuatan minyak goreng tidak mengalami hidrogenisasi.

Sumber: Mitos vs Fakta, PASPI 2017

 

Sumber: Sawitindonesia.com

,

Kemasan Minyak Goreng Tunggu Mesin

 

 

JAKARTA. Kewajiban wajib kemasan dalam penjualan minyak goreng mulai Januari 2020 masih terkendala. Salah satu kendalanya adalah penyediaan mesin-mesin kemasan yang saat ini dinilai masih belum mencukupi.

Walaupun begitu, Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) mengaku telah siap mendukung kebijakan tersebut. Apalagi masih ada masa transisi dan uji coba wajib minyak goreng kemasan yang dikalakukan pemerintah sejak 1 Januari 2018 sampai 31 Desember 2019.

Direktur Eksekutif GIMNI Sahat Sinaga mengatakan, untuk memenuhi kewajiban tersebut, produsen minyak goreng di Indonesia sudah mempersiapkan mesin-mesin pengemas minyak goreng.

Namun Sahat mengatakan, butuh waktu mendatangkan mesin kemasan. Menurutnya wajib kemasan minyak goreng pada saat ini hanya bisa dilaksanakan oleh produsen minyak goreng yang memesan mesin kemasan tahun lalu. “Kalau pesan mesin itu tidak bisa tiba-tiba besok ada, ada prosesnya,” ujar Sahat ke KONTAN, Selasa (27/2).

Saat ini terdapat 87 produsen minyak goreng yang eksis di Tanah Air. Namun Sahat bilang, dirinya belum memiliki data berapa banyak mesin pengemas yang dimiliki produsen minyak goreng. Dia yakin, ketika kebijakan wajib kemasan berjalan efektif, semua produsen sudah memiliki mesin kemasan.

Beban biaya distribusi

Saat ini kebutuhan minyak goreng kemasan diperkirakan mencapai 3,4 juta ton per tahun. Jumlah itu sekitar separuh dari total kebutuhan minyak goreng dalam negeri. Dengan kewajiban ini maka nantinya tidak ada minyak goreng curah yang dyual di pasaran. Nantinya minyak goreng yang dijual dikemas dalam ukuran 250 mililiter dan 500 mililiter.

Selain soal mesin pengemas, Sahat bilang, memulai kebijakan wajib kemasan minyak goreng tidak mudah. Dengan wajib kemasan maka dari sisi distribusi membutuhkan biaya yang besar. Biaya distribusi besar karena untuk tahap awal, tidak semua daerah memiliki mesin kemas. Dengan kondisi itu maka minyak goreng harus diangkut ke wilayah lain yang sudah memiliki mesin pengemasan, sebelum diedarkan.

Agar biaya distribusi bisa ditekan, Sahat berharap tiap daerah memiliki mesin pengemas sendiri sehingga nantinya minyak goreng bisa dikirim dalam bentuk curah untuk dikemas langsung di daerah tujuan. “Hanya saja, sejauh ini BUMD tidak ada yang bergerak. Perusahaan harus melakukan ini sendiri, otomatis perusahaan melakukan semampunya. Padahal tidak semua perusahaan minyak goreng punya bisnis berskala besar,” tuturnya.

Sahat bilang untuk pebisnis skala menengah bawah, wajib kemasan minyak goreng sebenarnya tidak menarik. Sebab harga jualnya sudah ditetapkan pemerintah. Nantinya minyak goreng kemasan 250 ml akan dihargai maksimal Rp 3.250, sementara kemasan 500 ml akan dihargai Rp 6.000.

Dengan penentuan harga itui, menurut Sahat, keuntungan yang didapat oleh perusahaan dari penjualan termasuk kecil. Bisa jadi ada produsen minyak goreng yang menutup usahanya. “Kita lihat nanti, semoga harga minyak sawit dunia menurun,” tambahnya.

Di sisi lain industri sulit mengekspor minyak goreng lantaran harga tidak kompetitif. Pasalnya industri dikenakan pungutan ekspor US$ 20 per ton. Sementara menurutnya Indonesia bisa mengekspor minyak goreng kemasan sebanyak 600.000 – 1 juta ton dalam setahun.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemdag Tjahya Widayanti mengatakan, hingga kini belum ada perubahan terkait kebijakan wajib kemasan minyak goreng yang berlaku di 2020 nanti.

Lidya Yuniartha

 

Sumber: Harian Kontan

,

GIMNI Dukung Kebijakan Minyak Goreng Wajib Kemasan

 

JAKARTA. Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) mendukung adanya kebijakan minyak goreng wajib kemasan yang ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan (Kemdag).

Direktur Eksekutif GIMNI Sahat Sinaga mengatakan, produsen minyak goreng di Indonesia sudah mempersiapkan mesin-mesin pengemas minyak goreng.

Meski begitu, Sahat mengatakan, diperlukan waktu untuk mendatangkan mesin tersebut. “Kalau pesan mesin itu tidak tiba-tiba besok ada, ada lead time. Yang sudah order tahun lalu ada yang sudah datang dan sudah dipasang,” ujar Sahat kepada Kontan.co.id, Selasa (27/2).

Menurut Sahat, saat ini terdapat 87 perusahaan produsen minyak goreng. Sahat mengakui belum memiliki data berapa banyak mesin pengemas yang dimiliki produsen minyak goreng. Namun dia memastikan, kebijakan ini bisa dijalankan pada 2020.

Lebih lanjut Sahat menjelaskan, saat ini kebutuhan minyak goreng dalam setahun sebesar 3,4 juta ton. Melihat angka ini, dia pun menuturkan belum ada kepastian berapa banyak jumlah mesin pengemas yang dibutuhkan.

Terlebih, minyak goreng yang diproduksi harus dikemas dalam kemasan 250 ml dan 500 ml. Padahal, menurutnya mesin pengemas minyak goreng 250 ml dan 500 ml tersebut berbeda.

Untuk mendistribusikan minyak goreng ini pun tidak mudah. Dia berpendapat, dibutuhkan biaya yang besar ketika harus mengirimkan minyak goreng kemasan ke daerah-daerah. Karena itu, dia berharap masing-masing daerah memiliki mesin pengemas, sehingga minyak goreng yang dikirimkan dari pusat produksi bisa dikemas di daerah.

“Hanya saja BUMD tidak ada yang bergerak. Perusahaan harus melakukan ini sendiri, otomatis perusahaan melakukan semampunya. Padahal, tidak semua perusahaan minyak goreng berskala besar,” tuturnya.

Tak hanya itu, harga minyak goreng kemasan ini pun sudah ditentukan. Nantinya, minyak goreng kemasan 250 ml akan dihargai Rp 3.250, sementara kemasan 500 ml akan dihargai Rp 6.000.

Menurut Sahat, keuntungan yang didapat oleh perusahaan dari penjualan ini termasuk kecil. Bila tidak menguntungkan, bisa jadi ada produsen minyak goreng yang menutup usahanya. “Kita lihat dulu, semoga harga minyak sawit dunia menurun,” tambahnya.

Saat ini, Sahat mengaku industri sulit mengekspor minyak goreng lantaran harga yang tidak kompetitif. Pasalnya, industri pun dikenakan pungutan ekspor sebesar US$ 20 per ton. Sementara, menurutnya Indonesia bisa mengekspor minyak goreng sebanyak 600.000 – 1 juta ton dalam setahun.

Saat pun berharap tidak ada perubahan lagi terkait kebijakan minyak goreng wajib kemasan ini. Pasalnya, industri sudah melakukan investasi pada mesin pengemasan.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemdag Tjahya Widayanti mengatakan belum ada pembahasan terbaru terkait kebijakan minyak goreng wajib kemasan ini. Dia pun mengatakan, sejauh ini belum ada perubahan yng dilakukan. Meski begitu, dia belum bisa memastikan kapan kebijakan ini mulai diterapkan.

 

Sumber: Kontan.co.id

,

Jepang Minat Investasi Pengolahan Limbah Cair Sawit POME Jadi Algae

 

Investor Jepang tertarik menanamkan investasi untuk mengembangkan pengolahan limbah cair sawit atau Palm Oil Mill Effluent (POME) menjadi algae di Kawasan Teknopolitan sawit di Pelalawan, Provinsi Riau.

Peluang investasi tersebut disampaikan Group Chairman eBioTechnology Holding Pte Ltd Toshihide Nakajima, dan, Professor Algae Biomass and Energy System R&D Center Universitas Tsukuba Jepang Dr.Sc Makoto Watanabe usai meninjau pabrik pengolahan kelapa sawit di Kabupaten Pelelawan, Riau, Jumat.

Dalam penininjauan tersebut turut hadir Bupati Pelalawan M.Harris, Direktur Eksekutif GIMNI Sahat Sinaga, Ketua Umum Asosiasi Produsen Oleochemical Indonesia (APOLIN), Rapolo Hutabarat, Pengurus Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) Mustafa Daulay, dan Ketua Umum Masyarakat Perkelapasawitan Indonesia (Maksi) Darmono Taniwiryono.

Sebelumnya pada Kamis (22/2) sempat digelar Focus Group Discussion “Peningkatan Nilai Ekonomi Limbah Cair Kelapa Sawit Dan Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca Dengan Budidaya Ganggang”, di Gedung Sekolah Tinggi Teknologi Pelalawan.

Bupati Pelelawan M.Harris menyambut baik kedatangan investor dari Jepang ini karena mendukung pengembangan Kawasan Teknopark Sawit Pelalawan.

Selain itu, menurut dia, kehadiran investasi teknologi pengolahan limbah sawit itu punya dampak positif dan bernilai tambah bagi perekonomian masyarakat petani sawit yang modern.

Untuk mendukung investasi, dikatakan Harris, pihaknya berjanji membantu kemudahan perijinan. Kendati demikian, pemberian ijin tetap mengacu regulasi daerah dan pusat. “Dukungan lain adalah kawasan Tekno Park ini mempunyai luas 3.700 hektare yang terbagi enam zona kawasan untuk pembangunan pabrik,” ujarnya.

Di Jepang, sumber bahan baku alga bersumber dari lemak ikan laut dalam. Alga mempunyai kandungan fatty acid yang sangat berguna menjadi komponen pembuatan kosmetik dan farmasi.

Namun saat ini, tidak mudah mendapatkan sumber bahan baku algae ditambah lagi produksi kian tinggi. Watanabe mengakui limbah cair minyak sawit sangat cocok diolah menjadi alga dibandingkan minyak nabati lain.

Kesesuaian ini berdasarkan faktor melimpahnya bahan baku dan kandungan Biological Oxygen Demand (BOD) dapat diolah menjadi 20 PPM.

Di Kabupaten Pelalawan, jumlah pabrik sawit mencapai 27 unit dan 6 diantaranya mempunyai fasilitas penangkapan gas metan (methane capture).

Sedangkan, 21 unit lain tidak dilengkapi methane capture dengan total kapasitas pengolahan berjumlah 1.125 ton TBS per hari atau setara 900 ton POME per jam.

Potensi tersebut yang menjadi pertimbangan investor Jepang untuk membangun fasilitas produksi alga.

Sahat Sinaga menyebutkan ada 8 unit pabrik sawit dalam radius 20 kilometer di kawasan Tekno Park yang dapat memasok 360 ton POME per jam untuk diolah menjadi alga.

Konsorsium Investor Jepang menjadi pembeli siaga (offtaker) produk alga tersebut. Direncanakan alga tadi dapat diolah lagi menjadi docosahexaenoic acid (DHA).

Menurut Sahat, teknologi pengolahan limbah cair menjadi algae mempunyai dampak ganda (multiplier effect) kepada perekonomian lokal dan petani rakyat.

Apabila dibangun fasilitas pengolahan alga, maka dibutuhkan konsorsium bersama antara investor Jepang dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Keterlibatan BUMD inilah yang akan berkontribusi kepada kas pemasukan daerah. Sementara itu, bagi pabrik sawit tidak lagi bergantung kepada penjualan minyak sawit mentah (CPO) apabila sudah ada produk alga dapat meningkatkan produk alga tersebut.

“Teknologi ini dapat mengurangi jumlah kolam limbah sawit di pabrik, sehingga dapat mengurangi pengeluaran gas emisi rumah kaca. Artinya, pengolahan limbah cair ini berdampak positif kepada lingkungan dan program pemerintah,” katanya.

Hidetoshi menjelaskan bahwa pihaknya akan melakukan studi kelayakan proyek investasi pengolahan POME menjadi algae pada April 2018.

Studi ini melibatkan peneliti Indonesia dan PT Nutri Palma Nabati, dengan harapan studi kelayakan ini dapat selesai dalam jangka waktu enam bulan.

Diperkirakan pembangunan fasilitas produksi algae dari limbah sawit memerlukan dana antara 30 juta-60 juta dolar AS.

“Untuk mengetahui berapa kapasitas produksi yang bisa dihasilkan dengan investasi tadi, kami masih menunggu hasil studi kelayakannya,”ujarnya.

Studi kelayakan melibatkan Universitas Tsukuba dan PT Nutri Palma Nabati.

Presiden Direktur PT Nutri Palma Nabati Darmono Taniwiryono mengatakan rancangan studi berjalan April tahun ini dengan pendanaan dari Jepang.

Dalam studi ini akan ada kombinasi antara Jepang dan Indonesia, teknologi Jepang mengenai pembudidayaan alga yang tidak berklorofil nantinya menghasilkan DHA dan minyak ester berkualitas tinggi untuk kosmetik.

Darmono menambahkan dari Indonesia berkontribusi kepada teknologi penyaringan POME untuk menekan volume Biochemical Oxygen Demand (BOD) dan Chemical Oxygen Demand (COD), jadi, POME tadi harus diencerkan untuk dapat diolah menjadi produk alga.

“Targetnya, pembangunan fasilitas alga berada di sembilan unit pabrik sawit di wilayah Pelalawan,” katanya.

Selain itu, konsorsium Jepang akan membangun pabrik untuk mengolah alga menjadi DHA dan minyak ester sedangkan pemasaran produk alga ditujukan kepada pasar ekspor.

 

Sumber: Infobisnis.co.id

,

Saudara Tua Kepincut Bangun Industri Limbah Sawit

 

 

Jakarta – Investor Jepang tertarik investasi pengolahan limbah cair sawit, atau Palm Oil Mill Effluent (POME) menjadi algae di Kawasan Teknopolitan sawit Pelalawan, Provinsi Riau.

Ketertarikan ini disampaikan Group Chairman eBioTechnology Holding Pte Ltd, Toshihide Nakajima, dan Professor Algae Biomass and Energy System R&D Center Universitas Tsukuba Jepang, Makoto Watanabe usai meninjau pabrik pengolahan kelapa sawit di Kabupaten Pelelawan, Riau, Jumat (23/2/2018).

Dalam penininjauan tersebut hadir Bupati Pelalawan M Harris, Direktur Eksekutif GIMNI Sahat Sinaga, Ketua Umum Asosiasi Produsen Oleochemical Indonesia (APOLIN), Rapolo Hutabarat, Pengurus Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) Mustafa Daulay, dan Ketua Umum Masyarakat Perkelapasawitan Indonesia (Maksi) Darmono Taniwiryono.

Sebelumnya, Kamis (22/2/2018) sempat digelar Focus Group Discussion bertajuk Peningkatan Nilai Ekonomi Limbah Cair Kelapa Sawit Dan Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca Dengan Budidaya Ganggang di Gedung Sekolah Tinggi Teknologi Pelalawan.

Bupati Pelelawan, M Harris, menyambut baik kedatangan investor dari Jepang ini, karena mendukung pengembangan Kawasan Teknopark Sawit Pelalawan.

Haris bilang, kehadiran investasi teknologi pengolahan limbah sawit itu punya dampak positif dan bernilai tambah bagi perekonomian masyarakat petani sawit yang modern.

Untuk mendukung investasi, dikatakan Harris, Pemkab Pelalawan akan membantu kemudahan perizinan. Kendati demikian, pemberian ijin tetap mengacu regulasi daerah dan pusat. “Dukungan lain adalah kawasan Tekno Park ini mempunyai luas 3.700 hektare yang terbagi enam zona kawasan untuk pembangunan pabrik,” ujar Haris.

Di Jepang, sumber bahan baku alga bersumber dari lemak ikan laut dalam. Alga mempunyai kandungan fatty acid yang sangat berguna menjadi komponen pembuatan kosmetik dan farmasi.

Saat ini, tidak mudah mendapatkan sumber bahan baku algae ditambah lagi produksi kian tinggi. Watanabe mengakui limbah cair minyak sawit sangat cocok diolah menjadi alga dibandingkan minyak nabati lain.

Kesesuaian ini berdasarkan faktor melimpahnya bahan baku dan kandungan Biological Oxygen Demand (BOD) dapat diolah menjadi 20 PPM. Di Kabupaten Pelalawan, jumlah pabrik sawit mencapai 27 unit dan 6 diantaranya mempunyai fasilitas penangkapan gas metan (methane capture).

Sedangkan, 21 unit lain tidak dilengkapi methane capture dengan total kapasitas pengolahan berjumlah 1.125 ton TBS per hari atau setara 900 ton POME per jam. Potensi tersebut yang menjadi pertimbangan investor Jepang untuk membangun fasilitas produksi alga.

Konsorsium Investor Jepang menjadi pembeli siaga (offtaker) produk alga tersebut. Direncanakan alga tadi dapat diolah lagi menjadi docosahexaenoic acid (DHA).

Hidetoshi menjelaskan, pihaknya akan melakukan studi kelayakan proyek investasi pengolahan POME menjadi algae pada April 2018. Studi ini melibatkan peneliti Indonesia dan PT Nutri Palma Nabati, dengan harapan studi kelayakan ini dapat selesai dalam jangka waktu enam bulan.

Diperkirakan pembangunan fasilitas produksi algae dari limbah sawit memerlukan dana antara US$30 juta-60 juta. “Untuk mengetahui berapa kapasitas produksi yang bisa dihasilkan dengan investasi tadi, kami masih menunggu hasil studi kelayakannya,” ujar Hidetoshi.

Studi kelayakan melibatkan Universitas Tsukuba dan PT Nutri Palma Nabati. Presiden Direktur PT Nutri Palma Nabati, Darmono Taniwiryono, mengatakan, rancangan studi berjalan April tahun ini dengan pendanaan dari Jepang.

Dalam studi ini akan ada kombinasi antara Jepang dan Indonesia, teknologi Jepang mengenai pembudidayaan alga yang tidak berklorofil nantinya menghasilkan DHA dan minyak ester berkualitas tinggi untuk kosmetik.

 

Sumber: Inilah.com

,

Jepang Berminat Investasi Pengolahan Limbah Cair Sawit Menjadi Alga

 

 

PELALAWAN – Investor Jepang tertarik menanamkan investasi pengolahan limbah cair sawit atau Palm Oil Mill Effluent (POME) menjadi algae di Kawasan  Teknopolitan sawit di Pelalawan, Provinsi Riau. Dari aspek ekonomi, teknologi ini  ini membantu perusahaan maupun petani dalam peningkatan kesejahteraan karena dapat memperoleh benefit dari penjualan alga (ganggang) berbasis limbah. Bukan itu saja, pengolahan limbah sawit ini  menekan emisi gas rumah kaca di industri sawit sesuai program pemerintah Joko Widodo-Jusuf  Kalla.

Peluang ini disampaikan Toshihide Nakajima, Group Chairman eBioTechnology Holding Pte Ltd dan Dr.Sc Makoto Watanabe, Professor Algae Biomass and Energy System R&D Center Universitas Tsukuba Jepang, dalam Focus Group Discussion “Peningkatan Nilai Ekonomi Limbah Cair Kelapa Sawit Dan  Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca Dengan Budidaya Ganggang”, di Gedung Sekolah Tinggi Teknologi Pelalawan, Riau, Kamis (22 Februari 2018).

Hadir pula dalam kegiatan ini antara lain HM.Harris, Bupati Pelalawan, Sahat Sinaga, Direktur Eksekutif GIMNI, Rapolo Hutabarat, Ketua Umum APOLIN, Mustafa  Daulay, Pengurus DMSI, dan Darmono Taniwiryono, Ketua Umum Masyarakat Perkelapasawitan Indonesia (Maksi).

HM.Harris menyambut baik kedatangan investor dari Jepang ini karena mendukung pengembangan Kawasan Teknopark Sawit Pelalawan.  Selain itu, kehadiran investasi teknologi pengolahan limbah sawit ini punya dampak positif dan bernilai  tambah bagi perekonomian masyarakat petani sawit yang modern.

Untuk mendukung investasi, dikatakan Harris, pihaknya berjanji membantu kemudahan perijinan.  Kendati demikian, pemberian ijin tetap mengacu regulasi daerah dan pusat. “Dukungan lain adalah kawasan Tekno Park ini mempunyai luas 3.700 hektare yang terbagi enam zona kawasan untuk pembangunan pabrik,” ujarnya.

Di Jepang, sumber bahan baku alga bersumber dari lemak ikan laut dalam. Alga mempunyai kandungan fatty acid yang sangat berguna menjadi komponen pembuatan kosmetik dan farmasi. Namun saat ini, tidak mudah mendapatkan sumber bahan baku algae ditambah  lagi produksi kian tinggi. Watanabe mengakui limbah cair minyak sawit sangat cocok diolah menjadi alga dibandingkan minyak nabati lain.  Kesesuaian ini berdasarkan faktor  melimpahnya bahan baku dan kandungan Biological Oxygen Demand (BOD) dapat diolah menjadi 20 ppm.

Di Kabupaten Pelalawan, jumlah pabrik sawit mencapai 27 unit dan 6 diantaranya mempunyai fasilitas penangkapan gas metan (methane capture). Sedangkan, 21 unit lain belum dilengkapi methane capture dengan total kapasitas pengolahan berjumlah 1.125 ton TBS per hari atau setara 900 ton POME per jam. Potensi inilah yang menjadi pertimbangan investor Jepang untuk membangun fasilitas produksi alga.

Sahat Sinaga menyebutkan ada 8 unit pabrik sawit dalam radius 20  kilometer di kawasan Tekno Park yang dapat memasok 360 ton POME per jam untuk diolah menjadi alga. Konsorsium Investor Jepang menjadi pembeli siaga (offtaker) produk alga tersebut. Direncanakan  alga tadi dapat diolah lagi menjadi docosahexaenoic acid (DHA).

Dalam pandangan Sahat, teknologi pengolahan limbah cair menjadi alga mempunyai efek multi ganda (multiplier effect) kepada perekonomian lokal dan petani rakyat. Apabila dibangun fasilitas pengolahan alga, maka dibutuhkan konsorsium bersama antara investor Jepang dan Badan  Usaha Milik Daerah (BUMD). Keterlibatan BUMD inilah yang akan berkontribusi kepada kas pemasukan daerah. Sementara itu, bagi pabrik sawit tidak lagi bergantung kepada penjualan minyak sawit mentah (CPO) apabila sudah ada produk alga dapat meningkatkan produk alga tersebut.

“Teknologi ini dapat mengurangi jumlah kolam limbah sawit di pabrik, sehingga dapat mengurangi pengeluaran gas emisi rumah kaca. Artinya, pengolahan limbah cair ini berdampak positif kepada lingkungan dan program pemerintah,” kata Sahat.

Hidetoshi menjelaskan bahwa pihaknya akan melakukan studi kelayakan (feasibility study) proyek investasi pengolahan POME menjadi alga pada April 2018. Studi ini melibatkan peneliti Indonesia dan PT Nutri Palma Nabati. Harapannya, studi kelayakan ini dapat selesai dalam jangka waktu enam bulan. Diperkirakan pembangunan fasilitas  produksi alga dari limbah sawit memerlukan dana antara US$ 30 juta-US$ 60 juta.

“Untuk mengetahui berapa kapasitas produksi yang bisa dihasilkan dengan investasi tadi, kami masih menunggu hasil studi kelayakannya,” tambah Hidetoshi.

Studi kelayakan melibatkan Universitas Tsukuba dan PT Nutri Palma Nabati. Darmono Taniwiryono, Presiden Direktur PT Nutri Palma Nabati, mengatakan rancangan studi berjalan April tahun ini dengan pendanaan dari Jepang. Dalam studi ini akan ada kombinasi antara Jepang dan Indonesia, teknologi Jepang mengenai pembudidayaan alga yang tidak berklorofil nantinya menghasilkan DHA dan minyak ester berkualitas tinggi untuk kosmetik.

Darmono menambahkan dari Indonesia berkontribusi kepada teknologi penyaringan POME untuk menekan volume Biochemical Oxygen Demand (BOD) dan Chemical Oxygen Demand (COD). Jadi, POME tadi harus diencerkan untuk dapat diolah menjadi produk alga. Targetnya, pembangunan fasilitas alga  berada di  sembilan unit pabrik sawit di wilayah Pelalawan.  Selain itu, konsorsium Jepang akan membangun pabrik untuk mengolah alga menjadi DHA dan minyak ester. Pemasaran produk alga ditujukan kepada pasar ekspor.

 

Sumber: Sawitindonesia.com

,

Siang Ini, Investor Jepang Dijadwalkan Kunjungi Lokasi Tekno Park Pelalawan

 

 

PELALAWAN – Seorang investor asal negara Jepang dijadwalkan melakukan kunjungan ke lokasi Tekno Park di Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, Kamis (22/2/2018).

Kunjungan yakni Mr Toshihide Nakajima sebagai investor dan Prof Makoto Watanabe dari Tsukuba University dalam rangka sosialisasi dan persentasi program pengembangan Tekno Park.Dikatakan Bupati Pelalawan, HM Harris, kunjungan merupakan tindak lanjut MoU dengan enam pihak terkait pengembangan Tekno Park beberapa waktu lalu.”Acara akan diisi dengan sosialisasi Good Agriculture Practice (GAP) pengembangan petani sawit dan calon pengurus koperasi,” katanya.

Selain itu, diikuti dengan seleksi dan pelatihan singkat calon pengurus koperasi petani sawit mandiri.”Nanti, rombongan akan meninjau kawasan Tekno Park, sekaligus melihat lokasi pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) untuk dijadikan model,” papar Harris.Melalui kunjungan ini, investor akan lebih yakin sebelum menanamkan modalnya di Tekno Park.”Tema besar yang diusung dari MoU itu, pengembangan kawasan Tekno Park Pelalawan berbasis kemitraan ilmu pengetahuan teknologi dan Inovasi yang disingkat dengan IPTEKIN,” tandas Harris, kepada GoRiau.com.***
Sumber: Goriau.com
,

Pengusaha Minta Aturan Wajib Vitamin A Direvisi

 

 

RMOL. Pengusaha meminta pemerintah untuk merevisi Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) No.87/2013 tentang pemberlakuan SNI 7709: 2012 Minyak Goreng (migor) Sawit. Regulasi yang mengatur wajib vitamin A pada migor itu dinilai diskriminatif dan berpotensi tidak akan efektif.

Direktur Eksekutif Gabun­gan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Si­naga mengatakan, pihaknya tidak yakin aturan tersebut akan berjalan lancar. “Iya, kami ragu aturan fortifikasi atau penamba­han vitamin A untuk migor ini di lapangan lancar,” ujarnya kepada Rakyat Merdeka,kemarin.

Menurutnya, masih ada perde­batan di masyarakat soal efek­tivitas fortifikasi vitamin A pada minyak goreng sawit. “Isu ini terkait dengan stabilitas vitamin A mulai dari pabrik sampai ke retailer dan retensi vitamin A pada saat penggorengan,” ungkapnya.

Ia mengatakan, kandungan fortifikan (vitamin A, beta karo­ten) minyak goreng sawit pasca pabrik sampai konsumen lebih rendah dari SNI7709: 2012 Minyak Goreng Sawit. “Pro­dusen minyak goreng Sawit yang mencantumkan label SNIdapat dituduh sebagai pembo­hongan publik dan berpotensi menghadapi gugatan hukum dari masyarakat,” tuturnya.

Sahat mengungkapkan, adanya kalimat “dengan penambahan vitamin A” pada SNI7709: 2012 Minyak Goreng Sawit juga dis­kriminatif. “SNI minyak goreng non sawit seperti minyak goreng kelapa (SNI-01-3741-2002), minyak goreng kedelai (SNI01- 4466-1998) tidak diwajibkan pe­nambahan vitamin A,” katanya.

Ia mengatakan, alasan lain pihaknya meminta revisi aturan tersebut karena kewajiban me­nambah vitamin A sintetis akan menciptakan ketergantungan baru pada impor. “Oleh karena itu, revisi diperlukan agar se­mua pihak dapat menerima dan memahami dengan baik aturan tersebut,”  tukasnya.

Guru Besar Teknologi Pangan Institute Pertanian Bogor (IPB) Prof. Purwiyatno Hariyadi me­nyetujui usulan revisi SNI forti­fikasi vitamin A minyak goreng sawit. Hal itu untuk memberikan ruang inovasi kepada produsen terkait penyediaan Vitamin A .

“Kalimat ‘penambahan vita­min A’ akan menambah beban produsen minyak goreng karena pasca fortifikasi diwajibkan, setiap tahun mereka harus impor vitamin A,” ujarnya.

Ketua Dewan Pembina Palm Oil Agribusiness Strategic Pol­icy Institute (Paspi) Bungaran Saragih meminta, pemerintah untuk menggandeng swasta untuk menyelesaikan persoalan fortifikasi ini. “Masyarakat mungkin belum melihat pent­ing fortifikasi ini. Tetapi bahaya jika tidak mendapatkan edukasi. Disinilah peranan pemerintah,” ujarnya.

Ia mengatakan, dirinya sudah lama membahas dengan berbagai pihak masalah fortifikasi penam­bahan vitamin A pada produk minyak goreng sawit. “Pemerintah juga sudah lama mengupayakan bagaimana agar minyak goreng difortifikasi,”  katanya.

Menurut dia, pelaksanaan for­tifikasi masih terbatas selama ini lebih karena masalah bisnis dan teknologi. Sebab secara sosial tidak ada masalah. Begitupun secara politik fortifikasi sangat positif karena negara meng­inginkan rakyatnya sehat.

“Yang jelas berdasarkan statis­tik Kementerian Sesehatan orang Indonesia kekurangan vitamin A, dan kekurangannya paling parah barangkali terburuk di dunia. Padahal kita penghasil vitamin A yang luar biasa besarnya karena ada di sawit,”  ungkapnya.

Dirjen Industri Agro Kemen­terian Perindustrian (Kemen­perin) Panggah Susanto me­nyebutkan, pihaknya sangat terbuka menerima masukan dari pakar dan asosiasi berkaitan soal kewajiban fortifikasi vitamin A minyak goreng sawit. Walaupun di sisi lain, Kemenperin ingin aturan ini berjalan secepatnya.

“Minyak goreng yang berkali-kali dipakai, dipakai lagi. Kalau tidak ada standar dan kemasan di situ dicantumkan segala macam syarat dan tanggung jawab. Maka sangat berbahaya sekali,” ujarnya.

Panggah menuturkan, ke­wajiban vitamin A di minyak goreng ini masih bisa didiskusi­kan lebih lanjut. “Silakan untuk didiskusikan, pemerintah ikut saja dan menunggu hasilnya. Kalau soal kemasan jangan diulur-ulur lagi, langsung saja dilaksanakan,” tukasnya.  ***

 

Sumber: Rmol.co

,

5 Alasan Revisi SNI Fortifikasi Vitamin A Minyak Goreng Sawit

 

Asosiasi dan Akademisi meminta revisi Peraturan Menteri Perindustrian No.87 /2013 tentang pemberlakuan SNI  7709: 2012 Minyak Goreng Sawit terutama penambahan fortifikasi Vitamin A. Aturan fortifikasi vitamin A berpotensi tidak akan efektif dan membebani devisa negara, mengapa bisa terjadi?

“Kami meragukan efektifitas kewajiban fortifikasi vitamin A ini di lapangan. Ada sejumlah faktor yang mengakibatkan penambahan vitamin A,” kata Sahat Sinaga, Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) dalam jumpa pers “Sudah Siapkah Fortifikasi Vitamin A Minyak Goreng Dilaksanakan”, di Jakart, Rabu (14 Februari 2018).

Seminar dengan diskusi panel yang digelar oleh Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (Paspi) ini menghadirkan pembicara Enny Ratnaningtyas (Direktur Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan Ditjen Industri Agro Kemenperin), Prof Dr Soekirman (Koalisi Fortifikasi Indonesia), Dr Paul Wassell (PT SMART Tbk), Prof Dr Purwiyatno Hariyadi (Guru Besar Teknologi Pangan IPB), dan Prof Dr dr Erni Hermawati Purwaningsih MS, (Guru Besar Farmakologi FKUI).

Sahat mengungkapkan  pertimbangan pertama, efektifitas fortifikasi Vitamin A pada Minyak Goreng Sawit sebagai cara delivery vitamin A ke masyarakat, juga menjadi perdebatan. Isu ini terkait dengan stabilitas Vitamin A mulai dari  pabrik sampai ke retailer dan retensi vitamin A pada saat penggorengan.

Kedua, kata Sahat, kandungan fortifikan (vitamin A, beta karoten) minyak goreng sawit pasca pabrik sampai  konsumen, yang lebih rendah dari SNI 7709: 2012 Minyak Goreng Sawit. Maka, produsen minyak  goreng Sawit yang mencantumkan label SNI) dapat dituduh sebagai pembohongan publik dan  berpotensi menghadapi gugatan hukum dari masyarakat.

Ketiga, adanya kalimat “dengan penambahan Vitamin A” pada SNI 7709: 2012 Minyak Goreng  Sawit, dinilai diskriminatif karena SNI minyak goreng non sawit seperti minyak goreng kelapa (SNI -01-3741-2002), minyak goreng kedelai (SNI 01-4466-1998) tidak diwajibkan penambahan vitamin A.

Keempat, dengan kewajiban menambah vitamin A sintetis dan yang saat ini harus diimpor maka kebijakan SNI tersebut mencipatakan ketergantungan baru pada impor Vitamin A.

Sahat mengatakan alasan kelima yaitu dengan adanya kata “penambahan Vitamin  A”, jika tidak ditambahkan  vitamin A (meskipun mengandung fortifikan alamiah beta karoten yang setara dengan aktifitas vitamin A 45 IU/g) maka suatu minyak goreng tidak dapat digolongkan sebagai Minyak Goreng Sawit sesuai SNI meskipun berasal dari minyak sawit.

Prof.Purwiyatno Hariyadi menyetujui usulan revisi SNI fortifikasi vitamin A minyak goreng sawit untuk memberikan ruang inovasi kepada produsen terkait penyediaan Vitamin A . Kalimat “penambahan vitamin A” akan menambah beban produsen  minyak goreng karena pasca fortifikasi diwajibkan, setiap tahun mereka harus impor vitamin A.

Dari kalangan pemerintah, Panggah Susanto, Dirjen Industri Agro Kementerian Perindustrian menyebutkan pihaknya sangat terbuka menerima masukan dari pakar dan asosiasi berkaitan SNI SNI  7709: 2012  untuk kewajiban fortifikasi vitamin A minyak goreng sawit. Walaupun di sisi lain, Kementerian Perindustrian ingin aturan ini berjalan terutama yang mengatur kewajiban kemasan minyak goreng sawit.

“Minyak goreng yang berkali-kali dipakai, dipakai lagi. Kalau tidak ada standar dan kemasan di situ dicantumkan segala macam syarat dan tanggung jawab . Maka sangat berbahaya sekali,” ujarnya.

Panggah menuturkan,” fortifikasi silakan untuk didiskusikan, pemerintah ikut saja dan menunggu hasilnya. Kalau soal kemasan jangan diulur-ulur lagi, langsung saja dilaksanakan.”

Bungaran Saragih, Ketua Dewan Pembina PASPI, meminta pemerintah untuk menggandeng swasta maupun BUMN untuk menyelesaikan persoalan fortifikasi ini. “Masyarakat mungkin belum melihat penting fortifikasi ini. Tetapi bahaya jika tidak mendapatkan edukasi. Disinilah peranan pemerintah ,”ujarnya.

 

 

Sumber: Sawitindonesia.com