,

FJS Bersama GIMNI, APROBI, dan APOLIN Bagikan Paket Sembako

Forum Jurnalis Sawit (FJS) menggandeng asosiasi hilir kelapa sawit yaitu Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia (APROBI), dan Asosiasi Produsen Oleochemical Indonesia (APOLIN) untuk mendistribusikan 250 paket sembako kepada yayasan yatim piatu di Jakarta dan Depok (Jawa Barat).

Pemberian donasi bertujuan membantu anak yatim piatu dan masyarakat tidak mampu sehingga daya tahan tubuhnya tetap baik saat Ramadhan dan menjelang lebaran termasuk kala pandemi Covid-19.

Bantuan paket sembako diberikan kepada 4 yayasan yatim piatu dan Satu Posko Kampung Siaga Covid-19 diantaranya Yayasan Manba’ul Khairaat (Pasar Minggu), Asrama Yatim dan Dhuafa (Cilandak), Yayasan Baitul Yataama Fadlan (Meruyung, Depok), Wisma Tuna Ganda (Depok), dan Posko Kampung Siaga Covid-19 di Kelurahan Depok Jaya, Depok, Jawa Barat.

Total paket sembako yang diberikan berjumlah 250 paket untuk 4 yayasan yatim piatu dan Satu Posko Covid-19. Setiap paket terdiri dari beras 3 kilogram, minyak goreng 1 liter, gula 1 kilogram, 1 kue kaleng, dan sabun.

Pemberian bantuan ini secara simbolis dilakukan di Asrama Yatim dan Dhuafa Mizan Amanah, Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu (20 Mei 2020). Di tengah PSBB, pemberian donasi tetap mengikuti protokol kesehatan seperti penggunaan masker, mencuci tangan sebelum dan sesudah acara, juga menjaga jarak.

Penyerahan ini dihadiri perwakilan asosiasi antara lain Mustafa Daulay (Pengurus GIMNI), Irma dan Dwi (Sekretariat APROBI, dan Dinna (Sekretariat APOLIN. Hadir pula pengurus serta anggota
Forum Jurnalis Sawit

“Kami menyambut kegiatan Forum Jurnalis Sawit yang membagikan paket sembako kepada Yayasan Yatim Piatu. Tentunya, harapan kami ingin meringankan beban ekonomi masyarakat seperti anak-anak yatim piatu ini supaya dapat merasakan kebahagiaan di bulan Ramadan. Selain itu, mereka harus menjaga kesehatan di tengah wabah pandemi Covid-19,” ujar Mustafa Daulay saat memberikan sambutan.

Dalam kesempatan tersebut, Ustad Yiyi Sutarna, Kepala Asrama Mizan Amanah Cilandak, mengucapkan terima kasih atas bantuan paket sembako ini karena dapat membantu kegiatan anak-anak di Yayasan.

Bernard Riedo Ketua Umum GIMNI, dalam kesempatan terpisah, mengatakan donasi paket sembako sebagai wujud kepedulian anggota GIMNI kepada masyarakat yang membutuhkan menyambut Hari Idul Raya Fitri 1441 H. Melalui kegiatan sosial seperti ini, GIMNI berbagi dan berharap agar situasi di Indonesia segera membaik sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas dan ekonomi bergulir.”

MP Tumanggor, Ketua Umum APROB, juga memberikan apresiasi positif atas kerjasama tiga asosiasi hilir kelapa sawit (APROBI, GIMNI, dan APOLIN) dengan Forum Jurnalis Sawit sebagai upaya membantu pemerintah dalam meringankan beban masyarakat di masa pandemi Covid-19.

“Bantuan ini kami berikan supaya dapat membantu masyarakat terutama anak yatim piatu dan kalangan tidak mampu. Apalagi, masyarakat sedang kesulitan di kala pandemi ini,” ujarnya.

Rapolo Hutabarat, Ketua Umum APOLIN menyampaikan bahwa di saat kita dan seluruh dunia dilanda wabah pandemi Covid-19 tentu berdampak kepada sendi perekonomian semua negara tidak terkecuali lndonesia. Saat inilah kita sebagai anak bangsa dari sektor industri hilir sawit turut berbagi dan berempati kepada saudara-saudara kita yang paling terdampak.

“Penanggulangan pandemi Covid-19 ini masih berlangsung hingga saat ini – khususnya kita memasuki suasana bulan suci Ramadhan. Biasanya kita dari tiga asosiasi ini selalu melaksanakan buka puasa bersama dengan sahabat-sahabat jurnalis dari berbagai media dan sekaligus menyampaikan informasi kinerja industrinya baik pasar ekspor, pasar dalam negeri maupun tantangannya di masa depan. Maka tahun ini kita ubah pelaksanaannya dengan kami sebut Berbagi Berkah di Bulan Suci Ramadhan,” pungkasnya.

Suharno, Perwakilan Forum Jurnalis Sawit, berharap pemberian paket sembako dapat menjadi kegiatan rutin dalam rangka memperkuat hubungan antara jurnalis dan asosiasi di industri sawit. “Dengan pemberian paket sembako ini akan memberikan nilai tambah industri sawit kepada masyarakat,” katanya saat menutup kegiatan.

 

Sumber: Majalahhortus.com

,

FJS Bersama GIMNI, Aprobi, dan Apolin Bagikan 250 Paket Sembako

JAKARTA, investor.id –  Forum Jurnalis Sawit (FJS) menggandeng asosiasi hilir kelapa sawit yaitu Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia (Aprobi),  dan Asosiasi Produsen Oleochemical Indonesia (Apolin) untuk membagikan 250 paket sembako kepada yayasan yatim piatu di Jakarta dan Depok (Jawa Barat).

Pemberian donasi bertujuan membantu anak yatim piatu dan masyarakat tidak mampu sehingga daya tahan tubuhnya tetap baik saat Ramadan dan menjelang lebaran termasuk kala pandemi Covid-19.

Bantuan paket sembako diberikan kepada 4 yayasan yatim piatu dan Satu Posko Kampung Siaga  Covid-19 diantaranya Yayasan Manba’ul Khairaat (Pasar Minggu), Asrama Yatim dan Dhuafa  (Cilandak), Yayasan Baitul Yataama Fadlan (Meruyung, Depok), Wisma Tuna Ganda (Depok), dan Posko Kampung Siaga Covid-19 di Kelurahan Depok Jaya, Depok, Jawa Barat.

Total paket sembako yang diberikan berjumlah 250 paket untuk 4 yayasan yatim piatu dan Satu Posko Covid-19.  Setiap paket terdiri dari beras 3 kilogram, minyak goreng 1 liter, gula 1 kilogram, 1 kue kaleng, dan sabun.

Pemberian bantuan ini  secara simbolis dilakukan di Asrama Yatim dan Dhuafa Mizan Amanah, Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu (20/5/2020).

Di tengah PSBB, pemberian donasi tetap mengikuti protokol kesehatan seperti penggunaan masker, mencuci tangan sebelum dan sesudah acara, juga menjaga jarak.

Penyerahan ini dihadiri perwakilan asosiasi antara lain Mustafa Daulay (Pengurus GIMNI), Irma dan Dwi (Sekretariat Aprobi, dan Dinna (Sekretariat Apolin). Hadir pula pengurus serta anggota Forum Jurnalis Sawit.

“Kami menyambut kegiatan Forum Jurnalis Sawit yang membagikan paket sembako kepada Yayasan Yatim Piatu. Tentunya, harapan kami ingin meringankan beban ekonomi masyarakat seperti anak-anak yatim piatu ini supaya dapat merasakan kebahagiaan di bulan Ramadan. Selain itu, mereka harus menjaga kesehatan di tengah wabah pandemi Covid-19,” ujar Mustafa Daulay saat memberikan sambutan.

Dalam kesempatan tersebut, Ustad Yiyi Sutarna, Kepala Asrama Mizan Amanah Cilandak, mengucapkan terima kasih atas bantuan paket sembako ini karena dapat membantu kegiatan anak-anak di Yayasan.

Bernard Riedo, Ketua Umum GIMNI, dalam kesempatan terpisah,  mengatakan donasi paket sembako sebagai wujud kepedulian anggota GIMNI kepada masyarakat yang membutuhkan menyambut Hari Idul Raya Fitri 1441 H. Melalui kegiatan sosial seperti ini, GIMNI berbagi dan berharap agar situasi di Indonesia segera membaik sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas dan ekonomi bergulir.”

MP Tumanggor, Ketua Umum Aprobi, juga memberikan apresiasi positif atas kerjasama tiga asosiasi hilir kelapa sawit (Aprobi, GIMNI, dan Apolin) dengan Forum Jurnalis Sawit sebagai upaya membantu pemerintah dalam meringankan beban masyarakat di masa pandemi Covid-19.

“Bantuan ini kami berikan supaya dapat membantu masyarakat terutama anak yatim piatu dan kalangan tidak mampu.  Apalagi, masyarakat sedang kesulitan di kala pandemi ini,” ujarnya.

Rapolo Hutabarat, Ketua Umum Apolin menyampaikan bahwa di saat dan seluruh dunia dilanda wabah pandemi Covid-19 tentu berdampak kepada sendi perekonomian semua negara tidak terkecuali lndonesia.

“Saat inilah kita sebagai anak bangsa dari sektor industri hilir sawit turut berbagi dan berempati kepada saudara-saudara kita yang paling terdampak,” katanya.

Menurut dia, penanggulangan pandemi Covid-19 ini masih berlangsung hingga saat ini – khususnya memasuki suasana bulan suci Ramadhan.

“Biasanya kita dari tiga asosiasi ini selalu melaksanakan buka puasa bersama dengan sahabat-sahabat jurnalis dari berbagai media dan sekaligus menyampaikan informasi kinerja industrinya baik pasar ekspor, pasar dalam negeri maupun tantangannya di masa depan. Maka tahun ini kita ubah pelaksanaannya dengan kami sebut Berbagi Berkah di Bulan Suci Ramadan,” pungkasnya.

Suharno, Perwakilan Forum Jurnalis Sawit, berharap pemberian paket sembako dapat menjadi kegiatan rutin dalam rangka memperkuat hubungan antara jurnalis dan asosiasi di industri sawit. “Dengan pemberian paket sembako ini akan  memberikan nilai tambah industri sawit kepada masyarakat,” katanya saat menutup kegiatan. (gr)

 

 

Sumber: Investor.id

,

GIMNI, Aprobi dan Apolin Bersama FJS Distribusikan 250 Paket Sembako

 

KONTAN.CO.ID –  JAKARTA, Forum Jurnalis Sawit (FJS)  menggandeng asosiasi hilir kelapa sawit yaitu Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia (Aprobi),  dan Asosiasi Produsen Oleochemical Indonesia (Apolin) untuk mendistribusikan 250 paket sembako kepada yayasan yatim piatu di Jakarta dan Depok (Jawa Barat).

Pemberian donasi bertujuan membantu anak yatim piatu dan masyarakat tidak mampu sehingga daya tahan tubuhnya tetap baik saat Ramadhan dan menjelang lebaran termasuk kala pandemi Covid-19.

Bantuan paket sembako diberikan kepada empat yayasan yatim piatu dan Satu Posko Kampung Siaga  Covid-19 diantaranya Yayasan Manba’ul Khairaat (Pasar Minggu), Asrama Yatim dan Dhuafa  (Cilandak), Yayasan Baitul Yataama Fadlan (Meruyung, Depok), Wisma Tuna Ganda (Depok), dan Posko Kampung Siaga Covid-19 di Kelurahan Depok Jaya, Depok, Jawa Barat.

Total paket sembako yang diberikan berjumlah 250 paket untuk 4 yayasan yatim piatu dan Satu Posko Covid-19.  Setiap paket terdiri dari beras 3 kilogram, minyak goreng 1 liter, gula 1 kilogram, 1 kue kaleng, dan sabun.

Pemberian bantuan ini  secara simbolis dilakukan di Asrama Yatim dan Dhuafa Mizan Amanah, Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu (20 Mei 2020) Mei 2020). Di tengah PSBB, pemberian donasi tetap mengikuti protokol kesehatan seperti penggunaan masker, mencuci tangan sebelum dan sesudah acara, juga menjaga jarak.

“Kami menyambut kegiatan Forum Jurnalis Sawit yang membagikan paket sembako kepada Yayasan Yatim Piatu. Tentunya, harapan kami ingin meringankan beban ekonomi masyarakat seperti anak-anak yatim piatu ini supaya dapat merasakan kebahagiaan di bulan Ramadan. Selain itu, mereka harus menjaga kesehatan di tengah wabah pandemi Covid-19,” ujar Mustafa Daulay,perwakilan GIMNI dalam keterangannya, Kamis (21/5).

Dalam kesempatan tersebut, Ustad Yiyi Sutarna, Kepala Asrama Mizan Amanah Cilandak, mengucapkan terima kasih atas bantuan paket sembako ini karena dapat membantu kegiatan anak-anak di Yayasan.

Bernard Riedo Ketua Umum GIMNI, dalam kesempatan terpisah,  mengatakan donasi paket sembako sebagai wujud kepedulian anggota GIMNI kepada masyarakat yang membutuhkan menyambut Hari Idul Raya Fitri 1441 H.

Melalui kegiatan sosial seperti ini, GIMNI berbagi dan berharap agar situasi di Indonesia segera membaik sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas dan ekonomi bergulir.

Ketua Umum Aprobi Master Parulian Tumanggor juga memberikan apresiasi positif atas kerjasama tiga asosiasi hilir kelapa sawit (Aprobi, GIMNI, dan Apolin) dengan Forum Jurnalis Sawit sebagai upaya membantu pemerintah dalam meringankan beban masyarakat di masa pandemi Covid-19.

“Bantuan ini kami berikan supaya dapat membantu masyarakat terutama anak yatim piatu dan kalangan tidak mampu.  Apalagi, masyarakat sedang kesulitan di kala pandemi ini,” ujarnya.

Rapolo Hutabarat, Ketua Umum Apolin menyampaikan bahwa di saat kita dan seluruh dunia dilanda wabah pandemi Covid-19 tentu berdampak kepada sendi perekonomian semua negara tidak terkecuali lndonesia. Saat inilah kita sebagai anak bangsa dari sektor industri hilir sawit turut berbagi dan berempati kepada saudara-saudara kita yang paling terdampak.

“Penanggulangan pandemi Covid-19 ini masih berlangsung hingga saat ini – khususnya kita memasuki suasana bulan suci Ramadhan. Biasanya kita dari tiga asosiasi ini selalu melaksanakan buka puasa bersama dengan sahabat-sahabat jurnalis dari berbagai media dan sekaligus menyampaikan informasi kinerja industrinya baik pasar ekspor, pasar dalam negeri maupun tantangannya di masa depan. Maka tahun ini kita ubah pelaksanaannya dengan kami sebut Berbagi Berkah di Bulan Suci Ramadhan,” pungkasnya.

Suharno, Perwakilan Forum Jurnalis Sawit, berharap pemberian paket sembako dapat menjadi kegiatan rutin dalam rangka memperkuat hubungan antara jurnalis dan asosiasi di industri sawit. “Dengan pemberian paket sembako ini akan  memberikan nilai tambah industri sawit kepada masyarakat,” katanya saat menutup kegiatan.

 

 

Sumber: Kontan.co.id

,

FJS Bersama GIMNI, APROBI, dan APOLIN Salurkan 250 Paket Sembako ke 4 yayasan

 

InfoSAWIT, JAKARTA – Forum Jurnalis Sawit (FJS)  menggandeng asosiasi hilir kelapa sawit yaitu Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia (APROBI),  dan Asosiasi Produsen Oleochemical Indonesia (APOLIN) untuk mendistribusikan 250 paket sembako kepada yayasan yatim piatu di Jakarta dan Depok (Jawa Barat). Pemberian donasi bertujuan membantu anak yatim piatu dan masyarakat tidak mampu sehingga daya tahan tubuhnya tetap baik saat Ramadhan dan menjelang lebaran termasuk kala pandemi Covid-19.

Bantuan paket sembako diberikan kepada 4 yayasan yatim piatu dan Satu Posko Kampung Siaga Covid-19 diantaranya Yayasan Manba’ul Khairaat (Pasar Minggu), Asrama Yatim dan Dhuafa  (Cilandak), Yayasan Baitul Yataama Fadlan (Meruyung, Depok), Wisma Tuna Ganda (Depok), dan Posko Kampung Siaga Covid-19 di Kelurahan Depok Jaya, Depok, Jawa Barat.

Total paket sembako yang diberikan berjumlah 250 paket untuk 4 yayasan yatim piatu dan Satu Posko Covid-19.  Setiap paket terdiri dari beras 3 kilogram, minyak goreng 1 liter, gula 1 kilogram, 1 kue kaleng, dan sabun.

Pemberian bantuan ini  secara simbolis dilakukan di Asrama Yatim dan Dhuafa Mizan Amanah, Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu (20 Mei 2020). Di tengah PSBB, pemberian donasi tetap mengikuti protokol kesehatan seperti penggunaan masker, mencuci tangan sebelum dan sesudah acara, juga menjaga jarak. Penyerahan ini dihadiri perwakilan asosiasi baik pengurus maupun anggota.

“Kami menyambut kegiatan Forum Jurnalis Sawit yang membagikan paket sembako kepada Yayasan Yatim Piatu. Tentunya, harapan kami ingin meringankan beban ekonomi masyarakat seperti anak-anak yatim piatu ini supaya dapat merasakan kebahagiaan di bulan Ramadan. Selain itu, mereka harus menjaga kesehatan di tengah wabah pandemi Covid-19,” ujar perwakilan pengurus GIMNI, Mustafa Daulay dalam keterangan tertulis diterima InfoSAWIT.

Dalam kesempatan tersebut, Ustad Yiyi Sutarna, Kepala Asrama Mizan Amanah Cilandak, mengucapkan terima kasih atas bantuan paket sembako ini karena dapat membantu kegiatan anak-anak di Yayasan.

Sementara secara terpisah Ketua Umum GIMNI, Bernard Riedo mengatakan, donasi paket sembako sebagai wujud kepedulian anggota GIMNI kepada masyarakat yang membutuhkan dikala  menyambut Hari Raya Idul Fitri 1441 H. Melalui kegiatan sosial seperti ini, GIMNI berbagi dan berharap agar situasi di Indonesia segera membaik sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas dan ekonomi bergulir.

Senada dikatakan Ketua Umum APROB, MP Tumanggor, kerjasama tiga asosiasi hilir kelapa sawit (APROBI, GIMNI, dan APOLIN) dengan Forum Jurnalis Sawit sebagai upaya membantu pemerintah dalam meringankan beban masyarakat di masa pandemi Covid-19. “Bantuan ini kami berikan supaya dapat membantu masyarakat terutama anak yatim piatu dan kalangan tidak mampu.  Apalagi, masyarakat sedang kesulitan di kala pandemi ini,” ujarnya.

Rapolo Hutabarat, Ketua Umum APOLIN  menyampaikan bahwa di saat Indonesia dan seluruh dunia dilanda wabah pandemi Covid-19 tentu berdampak kepada sendi perekonomian semua negara. “Saat inilah kita sebagai anak bangsa dari sektor industri hilir sawit turut berbagi dan berempati kepada saudara-saudara kita yang paling terdampak,” katanya.

Perwakilan Forum Jurnalis Sawit, Suharno,  mengungkapkan  pemberian paket sembako diharapkan bisa menjadi kegiatan rutin dalam rangka memperkuat hubungan antara jurnalis dan asosiasi di industri sawit. “Dengan pemberian paket sembako ini akan  memberikan nilai tambah industri sawit kepada masyarakat,” tandas dia. (T2)

 

Sumber: Infosawit.com

,

Gimni Perkirakan Produksi Hilir Oleopangan pada 2020 Rendah

Bisnis.com, JAKARTA – Gabungan Industri Minyak Nabati (Gimni) meramalkan produksi hilir oleopangan pada tahun ini tidak akan mencapai target yang ditetapkan awal 2020. Adapun, produk hilir oleopangan adalah margarin, shortening, dan minyak goreng.

Direktur Eksekutif Gimni Sahat Sinaga mengatakan pihaknya menargetkan dapat memproduksi 7.08 juta ton produk hilir oleopangan pada tahun ini. Namun demikian, menurutnya, wabah Covid-19 membuat asosiasi mengkoreksi target tersebut sekitar 2-2,5 persen menjadi sekitar 6,9 juta ton.

“3 bulan pertama serapan produk hilir Oleopangan [oleh masyarakat] 584.700 ton per bulan. Proyeksi kami pada April-Juni itu menjadi 306.000 ton, padahal ada Lebaran. [Serapan turun] karena orang jarang ke pasar,” katanya kepada Bisnis belum lama ini.

Namun demikian, Sahat menyatakan wabah Covid-19 membuat serapan produk hilir oleopangan oleh pelaku industri meningkat, khususnya pada pabrikan mi instan. Menurutnya, serapan produk hilir oleopangan oleh pabrik mi instan pada kuartal II/2020 naik 14 persen dibandingkan dengan periode yang sama dalam keadaan normal.

Sahat menduga peningkatan tersebut disebabkan oleh perilaku masyarakat pada masa pandemi. Menurutnya, konsumsi min instan meningkat karena konsumsi pribadi dalam bentuk alternatif panganan utama maupun sumbangan.

“Dia [pabrik mi instan] overtime produksinya sekarang. Jadi, yang turun [serapannya] cuma di pasar tradisional, kalau di industri [pengguna] dia lancar saja. Itu menarik,” katanya.

Di sisi lain, Sahat sebelumnya menilai produksi minyak goreng curah kemasan sederhana dapat meningkatkan produksi oleopangan nasional. Pasalnya, produksi minyak jelantah di pasar akan berkurang seiring berjalannya produksi minyak goreng curah kemasan sederhana.

Sahat mendata produksi minyak goreng secara curah mencapai 4,2 juta ton pada tahun ini. Adapun, 20 persen dari pasar minyak goreng pasar tradisional tersebut merupakan minyak jelantah.

“Jadi yang dari pabrik itu cuma 3,3 juta ton. Dengan menghilangnya jelantah, berarti produksi naik. Alhasil production cost turun. Maka dari itu, [harga minyak goreng di pasar tradisional diminta] jangan naik. [Kami diminta] cari untung di orang-orang kaya, di ritel modern,” katanya.

Sumber: Bisnis.com

,

Target Serapan Minyak Goreng Curah Kemasan Sederhana Sulit Tercapai

JAKARTA – Gabungan Industri Minyak Nabati (Gimni) menyatakan serapan minyak goreng curah kemasan sederhana sepanjang 2020 tidak akan mencapai target yang telah ditetapkan pada awal tahun.

Direktur Eksekutif Gimni Sahat Sinaga mengatakan pada awal 2020 pihaknya menargetkan serapan minyak goreng curah kemasan dapat mencapai 810.000 Kiloton hingga akhir tahun. Namun demikian, Sahat pesimistis bahwa realisasi akhir tahun dapat mencapai target.

“Kamu tahu [karakter] pedagang lah: mana yang laku, itu yang dia juga. Jadi, kalau di pasar tradisional melihat [minyak goreng curah] kemasan 1 liter harganya 15 persen di atas minyak goreng curah biasa, ya dia [pedagang dan konsumen] beli minyak curah,” katanya kepada Bisnis baru-baru ini.

Oleh karena itu, Sahat meminta agar seluruh pemasok minyak goreng curah kemasan sederhana untuk menggunakan merek dagang Minyak Kemendag. Menurutnya, hal tersebut akan meningkatkan tingkat serapan minyak goreng curah kemasan sederhana di pasaran.

Pasalnya, lanjutnya, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada merek dagang Minyak Kemendag telah ditanggung pemerintah seluruhnya. Dengan kata lain, harga Minyak Kemendag dengan minyak goreng curah biasa hampir sama.

“PPN-nya menjadi ‘Rp0’. Jadi, harga minyak goreng curah dan kemasan sama. Orang pasti lebih senang kemasan dong. Minyak goreng curah itu [harganya] Rp9.000, karena ada PPN 10 persen jadi Rp9.900. Kemasan juga begitu harganya,” jelasnya.

Namun demikian, Sahat menyampaikan imbauannya tidak pernah diguris oleh pemasok minyak goreng curah kemasan sederhana. Sahat berujar para pemasok mengeluhkan birokrasi yang panjang untuk menggunakan merek dagang tersebut.

Sahat menilai peningkatan jumlah produsen dengan merek dagang Minyak Kemendag justru akan meringankan beban BPJS Kesehatan. Pasalnya, ujarnya, dengan minyak goreng yang bersih dapat mengurangi penyakit yang selama ini terjadi karena minyak goreng yang kotor.

Sahat menambahkan target serapan di kuartal I/2020 hanya terpenuhi 67,39 persen dari target atau sebanyak 155.000 Kiloton. Adapun, Sahat meramalkan serapan pada kuartal II/2020 akan lebih rendah lagi atau di sekitar posisi 128.000 Kiloton.

Sahat berujar pihaknya kini meramalkan serapan minyak goreng curah kemasan sederhana di pasaran hanya akan tercapai 64,81 persen dari target awal tahun atau sekitar 525.000 Kiloton.

 

 

Sumber: Bisnis.com

,

Sahat Sinaga, Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Terdampak Covid-19, Masyarakat Kurangi Konsumsi Minyak Goreng

 

Penggunaan minyak sawit untuk makanan berpotensi turun sebagai dampak mewabahnya pandemic Covid-19 atau Corona. Berdasarkan perhitungan GIMNI, konsumsi minyak makan dan produk lain diperkirakan 3,6 juta-3,7 juta ton sepanjang tahun ini.

“Di awal tahun, konsumsi minyak sawit untuk produk makanan termasuk minyak goreng ditargetkan 4,04 juta ton. Namun target ini kami revisi akibat dampak Corona. Konusmsi mungkin di kisaran 3,6 juta sampai 3,7 juta ton,” ujar Sahat Sinaga, Direktur Eksekutif GIMNI melalui perbincangan telepon.

Sahat mengatakan penurunan konsumsi minyak goreng mulai dirasakan semenjak akhir Maret sampai April ini. Perbandingannya, konsumsi minyak goreng sepanjang Januari – Maret sebesar 290 ribu ton per bulan termasuk curah. Tetapi memasuki April, konsumsi diprediksi turun menjadi 220 ribu ton per bulan. Daya beli masyarakat yang berkurang menjadi penyebab berkurangnya penggunaan minyak goreng.

“Daya beli tertahan karena restoran tutup juga hotel. Memasuki Ramadan dan Lebaran, orang akan mengurangi konsumsi (minyak goreng). Kebiasan menjamu makanan akan berkurang saat Lebaran nanti. Pembatasan sosial dan jarak akan berdampak kepada kebiasaan tersebut,” ujarnya.

Saat situasi pandemi ini, dikatakan Sahat, penjualan produk kemasan dirasakan lebih lama ketimbang dengan penjualan minyak goreng curah, untuk itu produsen cenderung mengutamakan produk yang diserap cepat oleh pasar agar dapat mengantisipasi cash flow yang kembang kempis. Meski penjualan curah laku, dari segi volume penjualan terjadi  penurunan yang cukup signifikan.

Untuk mengantisipasi penurunan penjualan, GIMNI mengajukan sejumlah opsi supaya produsen mampu bertahan dan bersaing. Pertama, ada relaksasi aturan pinjaman dari perbankan, dimana memasuki lebaran perusahaan harus membagikan Tunjangan Hari Raya (THR) yang membebani kas di tengah pasar yang kurang baik. Asosiasi mengusulkan agar industri dapat meminjam lebih besar dari pagu kredit, sehingga tidak pusing menunggu pembayaran dari pelanggan terlebih dahulu.

“Dampak pandemic, cash flow belum tentu lancar. Industri mengharapkan dapat plafon kredit supaya THR karyawan dapat dibayarkan. Sebab, cash flow yang tidak lancer berdampak kepada tunjangan THR. Mohon, pihak perbankan dapat berikan keringanan dalam relaksasi kredit,” jelasnya.

Di pasar global, permintaan minyak sawit untuk makanan berpotensi stagnan. Sahat menyarankan eksportir menyasar pasar Afrika Timur. Negara yang termasuk Kawasan Afrika Timur adalah Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Kenya, Somalia, Tanzania, dan Uganda. Penduduk Afrika Timur memerlukan minyak goreng dalam bentuk kemasan. Pasalnya, tidak ada tanki penyimpanan, pelabuhan, dan fasilitas pengemasan memadai di negara-negara tersebut.

“Negara Afrika Timur cenderung memilih bulk. Pasar di Kawasan tersebut lumayan besar karena jumlah penduduknya mencapai 380 juta jiwa. Kebutuhan mereka dapat mencapai 1,5 juta ton per tahun,” jelas Sahat.

Oleh karena itu, dikatakan Sahat, pemerintah sebaiknya merevisi pungutan ekspor minyak goreng kemasan dari US$ 20/ton menjadi US$ 5/ton. Relaksasi ini akan mendukung eksportir Indonesia untuk bersaing dengan Malaysia. Dapat dikatakan, eksportir negeri Jiran lebih ekspansif dan lebih dulu masuk Afrika Timur.

“Jika pungutan dapat direvisi menjadi 5 dolar per ton. Maka, biaya produksi dapat ditekan. Kelemahan, eksportir Malaysia terbatas kapasitas produksi sehingga mendatangkan produk dari fasilitas pengemasan di Timur Tengah,” jelasnya.

Kementerian Perdagangan RI menerbitkan peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 36 Tahun 2020 tentang Minyak Goreng Wajib Kemasan yang diterbitkan pada 2 April 2020. Berlakunya beleidini menghapus pemberlakuan Permendag Nomor 9/ M-DAG/ PER/ 2/ 2016.

Aturan ini memperbolehkan perdagangan minyak goreng curah sampai akhir tahun 2021. Sebagaimana tertera dalam pasal 27 bahwa “Minyak Goreng Sawit dalam bentuk curah yang beredar di pasar masih dapat diperdagangkan sampai dengan 31 Desember 2021.

Permendag tersebut menimbang bahwa untuk menjamin mutu dan higenitas minyak goreng sawit yang dijual kepada konsumen, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai minyak goreng sawit dengan kemasan. Tak hanya itu, sejumlah ketentuan juga tercantum dalam Permendag tersebut. Selain itu, produsen, pengemas, dan/atau pelaku usaha yang memperdagangkan minyak goreng sawit kepada konsumen wajib menggunakan kemasan. Kemasan yang dimaksud, berukuran paling besar 25 kilogram dalam berbagai bentuk. Selain itu, kemasan wajib menggunakan bahan yang tidak membahayakan manusia serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sumber: Sawitindonesia.com

,

Pengusaha Minta Implementasi Stimulus Ekonomi Dipercepat

JAKARTA — Kalangan pengusaha mengapresiasi rencana pemerintah memperluas stimulus fiskal untuk sektor riil yang terkena dampak pandemi corona virus disease 2019 atau Covid-19. Namun demikian, pemerintah diminta mempercepat implementasi kebijakan stimulus tersebut dan mempermudah prosedurnya untuk mencegah sektor riil dari kebangkrutan dan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang lebih besar. Di sisi lain, besaran stimulus ekonomi diusulkan bisa mencapai Rp 1.600 triliun.

Demikian rangkuman pandangan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Perkasa Roeslani, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perindustrian Johnny Darmawan, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto, Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga, serta Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Purwadi Soeprihanto. Mereka dihubungi Investor Daily secara terpisah pada akhir pekan lalu.

Pemerintah telah meluncurkan tiga paket kebijakan stimulus fiskal untuk menangani pandemi Covid-19 dan menjaga kesinambungan perekonomian, masing-masing senilai Rp 8,5 triliun, Rp 22,5 triliun, dan Rp 405,1 triliun. Di samping itu, kementerian/lembaga dan pemda melakukan penghematan sebesar Rp 190 triliun dan realokasi belanja Rp 55 triliun yang diprioritaskan untuk kegiatan menangani Covid-19.

Untuk membantu sektor riil, pemerintah akan memperluas sektor penerima keringanan dalam membayar pajak penghasilan (PPh) Pasal 21, PPh Pasal 22 Impor, PPh Pasal 25, dan percepatan restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) kepada 18 kelompok sektor usaha. Dana yang dialokasikan untuk memberikan keringanan pajak tersebut sekitar Rp 35,3 triliun, termasuk pembebasan pajak terhadap UMKM selama 6 bulan agar mereka bisa tetap bertahan hidup.

Untuk mendukung perluasan insentif tersebut, pemerintah akan segera merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 23 Tahun 2020 tentang insentif pajak yang diberikan kepada wajib pajak di 19 subsektor manufaktur. PMK ini mengatur insentif pajak terkait PPh Pasal 21, PPh Pasal 22 Impor, PPh Pasal 25, dan PPN.

Selain pemerintah, Bank Indonesia (BI) mengeluarkan kebijakan moneter dan makroprudensial guna meningkatkan likuiditas perbankan. Sedangkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan kebijakan relaksasi persyaratan kredit/pembiayaan/penyediaan dana bagi UMKM dan restrukturisasi kredit/pembiayaan bagi UMKM.

Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Perkasa Roeslani mengapresiasi langkah pemerintah memperluas stimulus ekonomi bagi sektor usaha yang terkena dampak pandemi Covid-19. “Ini sangat baik untuk mengurangi dampak wabah Covid-19 ke ekonomi, agar iklim usaha tetap kondusif,” kata dia.

Rosan mengungkapkan, perluasan stimulus ini disambut baik para pelaku usaha sebagai dukungan pemerintah terhadap keberlangsungan aktivitas dunia usaha. Pasalnya, stimulus tersebut akan menopang daya tahan perusahaan atas dampak ekonomi pandemi, utamanya di sektor riil dan sektor vital lainnya.

“Gelombang PHK memang sangat mungkin terjadi, namun ini harus segera ditekan dan dihindari. Lebih jauh, kami berharap pemerintah dapat mengidentifikasi dengan rinci sektor mana saja yang harus mendapatkan stimulus,” kata Rosan.

Dia menyatakan, Kadin akan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk menemukan solusi dan upaya penyelamatan perekonomian nasional di tengah wabah Covid-19, khususnya upaya memperkuat para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang menyerap 96% tenaga kerja di Indonesia.

Senada, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perindustrian Johnny Darmawan mengatakan, pihaknya mengapreasiasi perluasan sektor untuk stimulus pajak, karena sesuai permintaan dunia usaha. Sebab, tidak hanya sektor industri saja yang terkena dampak wabah Covid-19, tapi juga sektor usaha lainnya.

“Semua perusahaan kena, bukan cuma manufaktur saja, ada perdagangan dan logistik, sehingga juga harus dipikirkan. Kalau tidak, nanti PHK (pemutusan hubungan kerja) akan semakin bertambah. Tetapi, dengan perluasan itu, akan mengurangi PHK,” ujar dia kepada Investor Daily di Jakarta, Jumat (24/4) malam.

Johnny menerangkan, saat ini yang menjadi masalah bukanlah sektor-sektor mana saja yang harus diberikan stimulus. Sebab, pemerintah sudah tepat memilih 19 sektor yang layak mendapatkan stimulus. Dia menilai, yang harus dipikirkan pemerintah adalah penambahan dana stimulus. Sebab, Kadin menganggap anggaran stimulus ketiga sebesar Rp 405,1 triliun masih kurang.

Dia mencontohkan, di sektor kredit, pemerintah mengatakan ada paket tidak perlu membayar cicilan tanpa bunga. Namun pertanyaannya, jika cicilan tidak dibayar, perusahaan finansial akan kesulitan membayar ke bank dan bakal bangkrut bila tidak ada pemasukan. “Oleh sebab itu, dananya perlu ditambah,” ucap Johnny.

Dia mengatakan, pihaknya telah mengusulkan besaran dana yang diperlukan untuk stimulus ekonomi sebesar Rp 1.600 triliun. Perinciannya, sebesar Rp 600 triliun untuk bantuan langsung tunai (BLT) atau jaring pengaman sosial (social safety net), lalu Rp 400 triliun untuk kesehatan, dan Rp 600 triliun dibagi dua, yaitu untuk usaha kecil dan menengah (UKM) dan sektor riil.

Saat ini hampir semua sektor usaha terkena dampak serius Covid-19. Hanya beberapa saja yang hidup seperti farmasi dan alat kesehatan. “Tetapi sektor lain pada umumnya sudah pada mau meninggal. Duitnya mau habis dan tidak punya jalan. Makanya pilihannya terpaksa PHK. Sebab itu, perlu kerja sama antara pemerintah dan pengusaha serta asosiasi,” kata dia.

Wakil Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani juga meminta pemerintah meningkatkan besaran stimulus yang diberikan kepada pelaku usaha. Stimulus itu pun harus bisa dimanfaatkan atau diklaim oleh seluruh sektor usaha tanpa terklasterisasi, karena dampak pandemi Covid-19 sudah meluas.

Menurut Shinta, sejauh ini sektor-sektor yang paling terdampak Covid-19 adalah pariwisata, penerbangan, dan otomotif. Selain itu, sektor yang paling terdampak termasuk konstruksi, real estate, industri manufaktur, jasa keuangan, pendidikan, serta industri minyak dan gas, sehingga memerlukan insentif dari pemerintah.

Namun demikian, Shinta mengakui, stimulus pemerintah secara realistis tidak akan cukup untuk menyelamatkan semua sektor ekonomi nasional, karena kemampuan finansial pemerintah untuk melakukan bailout atau economic remedies terbatas. Stimulus-stimulus tersebut, lanjut dia, tidak bisa memberi dampak ekonomi sebesar yang diharapkan, seperti menahan PHK, penutupan perusahaan, dan mengompensasi semua penerimaan akibat penurunan permintaan di pasar.

“Jadi, ekspektasi terhadap efek stimulusnya pun harus diubah menjadi lebih realistis, yakni untuk menyelamatkan kegiatan ekonomi yang masih bisa diselamatkan sepanjang wabah Covid-19, meringankan sebanyak mungkin beban usaha, dan memaksimalkan kelancaran pendapatan yang masih bisa direalisasikan,” ucap Shinta.

Selain belum menyentuh semua sektor usaha yang terdampak pandemi Covid-19, Shinta mengatakan, stimulus-stimulus pemerintah memiliki masalah yang sama, yakni tidak dijalankan secara efektif dan konsisten hingga kepada pelaku usaha sektor riil sebagai penerima. Padahal, kalau pemerintah benar-benar ingin menyelamatkan kegiatan ekonomi nasional, tidak ada jalan lain selain memastikan kebijakan stimulus tersebut terlaksana dengan baik.

Untuk stimulus fiskal yang merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2020, menurut Shinta, bisa dipahami, banyak sektor yang saat ini belum terbantu oleh stimulus tersebut. Pasalnya, beban finansial terbesar pelaku usaha saat ini adalah beban fixed cost dan pajak.

“Jadi kami minta PMK 23 dapat diperluas ke sektor-sektor lain yang terdampak,” kata Shinta.

Di samping stimulus fiskal dalam bentuk keringanan pajak, dia menegaskan, pemerintah memberikan stimulus berupa keringanan pembayaran kredit melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11 Tahun 2020. Menurut Shinta, masalah terbesar pemberian stimulus kredit adalah ketidaklancaran distribusi stimulus di sektor perbankan. Pasalnya, pemerintah melalui OJK dan Bank Indonesia absen memberikan petunjuk teknis kepada perbankan. Akibatnya, bank enggan menjalankan aturan tersebut karena tidak ada kepastian terkait penanggungan risiko.

“Untuk itu, pemerintah harus memberikan arahan teknis yang lebih baik kepada sektor perbankan agar terjadi percepatan realisasi stimulus kredit kepada pelaku usaha, khususnya untuk realisasi restrukturisasi kredit usaha,” imbuh Shinta.

Sementara itu, terkait keringanan biaya listrik yang mesti dibayarkan pelaku usaha kepada Perusahaan Listrik Negara (PLN), menurut Shinta, pelaku usaha sebetulnya sangat berharap biaya energi bisa turun secara objektif, berdasarkan penurunan harga minyak dunia atau sesuai pemakaian tanpa biaya langganan (minimum payment). Permintaan ini cukup masuk akal dan adil untuk dilakukan dalam waktu dekat.

Prosesnya Harus Mudah

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga menuturkan, perluasan stimulus fiskal berupa pembebasan dan pengurangan perpajakan PPh Pasal 21, PPh Pasal 22 Impor, dan PPh Pasal 25 dalam situasi pandemi Covid-19 sangat baik bagi industri hilir sawit termasuk pengolahan minyak nabati berbasis sawit di Tanah Air. Dengan stimulus tersebut diharapkan meringankan cash flow perusahaan sehingga operasional perusahaan tetap berjalan.

“Kalau tidak ada cash flow maka bisnis turun, perusahaan bangkrut, dan mengharuskan melakukan lay off pekerja. Jadi, stimulus ini bagus sekali buat industri pengolahan sawit,” ujar dia.

Hanya saja, kata Sahat Sinaga, bukan saja implementasinya yang mesti dipercepat namun proses di lapangan harus dengan prosedur yang mudah. Di sisi lain, perlu dibuat time limit atau batas waktu tertentu sehingga dampaknya terasa ke industri khususnya industri sawit mengingat sawit memberikan sumbangan devisa yang besar bagi negara.

“Kami apresiasi betul kecepatan pemerintah dalam bertindak mengurangi beban pelaku usaha dari Covid-19. Tapi kami ingin stimulus ini hendaknya dibuat prosedur yang sederhana, petugas jangan ribet, proses perhitungan mudah, jangan sampai ada nego di luar. Kalau ini dijalankan, stimulus ini bisa men-encourage industri sawit khususnya hilir,” jelas dia.

Sahat memastikan hingga saat ini industri hilir minyak nabati masih berjalan normal, belum ada perusahaan yang berhenti operasi ataupun melakukan lay off pekerja. Perusahaan melakukan berbagai strategi dengan lebih menggenjot produksi produk hilir sawit yang dibutuhkan masyarakat di tengah pandemi Covid-19, seperti minyak goreng, margarin, sabun, dan hand sanitizer.

“Sebagian besar anggota GIMNI yang bergerak di bidang produksi pangan, minyak goreng, sabun, dan hand sanitizer tetap melakukan aktivitasnya seperti biasa dan setiap anggota GIMNI berpegang kepada Sistem Informasi Industri Nasional agar produksi tetap berjalan dan kebutuhan pokok masyarakat tetap terjaga,” ungkap Sahat Sinaga.

Namun demikian, dia menilai saat ini ada yang urgent untuk segera dicarikan solusinya yakni kelonggaran bagi industri hilir sawit untuk meningkatkan plafon pinjaman kredit guna menutupi tertundanya pembayaran dari para pembeli produk hilir sawit. Hal ini mengingat saat ini pembayaran dari buyer agak tersendat atau tertunda karena kondisi sulit ini.

“Stimulus seperti ini tentu hanya bagi perusahaan yang memang bonafide dalam artian pembayaran pinjamannya lancar ke pihak bank. Jadi, sambil menunggu stimulus fiskal perpajakan melalui revisi PMK No 23 Tahun 2020 itu, akan lebih baik juga ada stimulus kelonggaran kredit tersebut,” ujar Sahat.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto menjelaskan, perikanan merupakan salah satu sektor yang cukup parah terdampak Covid-19. Terdapat sejumlah perusahaan perikanan yang terpaksa merumahkan 50% karyawannya akibat pembatalan order pembelian dari luar negeri. Saat ini, pengiriman hasil perikanan segar dan hidup selain permintaannya merosot juga terkendala banyaknya pesawat kargo yang offline.

“Karena itu, kebijakan berupa insentif dan stimulus apapun bentuknya kita sambut baik pada situasi yang sulit seperti saat ini, termasuk pembebasan dan pengurangan perpajakan PPh Pasal 21, PPh Pasal 22 Impor, dan PPh Pasal 25,” ungkap Yugi kepada Investor Daily di Jakarta, Sabtu (25/4).

Menurut Yugi, sembari menunggu implementasi stimulus fiskal, yang mendesak dilakukan saat ini di sektor perikanan adalah penyerapan hasil ikan pembudidaya dan nelayan. Selain perlu kewajiban wajib serap oleh BUMN perikanan seperti Perindo dan Perinus, perlu kebijakan serap lainnya.

“Untuk mencegah bangkrutnya pembudidaya ikan dan nelayan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bisa melobi petinggi TNI untuk membeli ikan lele, bandeng, udang, dan lainnya yang macet penjualannya untuk lauk pauk pasukan. Selain untuk pasukan mungkin bisa juga untuk keluarga TNI dan ASN, bentuk produknya bisa variatif, dari segar sampai olahan,” ujar dia.

Dia menjelaskan, produk olahan dengan dijadikan lauk pauk pasukan TNI dan ASN mudah didistribusikan dan tidak perlu menyediakan lemari pendingin, apalagi saat ini semua jenis ikan bisa diolah. Anggaran untuk lauk pauk TNI dan Polri sudah ada di APBN sehingga tidak perlu minta persetujuan lagi ke Kementerian Keuangan dan DPR RI. Selain itu, industri katering juga bisa diberi order dengan dana jaring pengaman sosial (JPS) untuk orang-orang yang saat ini tidak punya penghasilan.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Purwadi Soeprihanto menjelaskan, sektor usaha kehutanan termasuk yang terdampak Covid-19 cukup berat. Alasannya, sampai triwulan I-2020, nilai ekspor kayu olahan hasil hutan turun 5% dari periode sama 2019. Penurunan ini akan terus berlanjut pada triwulan II-2020. “Penurunan ekspor di sektor hilir ini berdampak berantai di sektor hulu sebagai penyedia bahan baku. Pada triwulan I-2020, produksi kayu bulat alam telah turun 15% dari tahun lalu,” jelas Purwadi.

Menurut Purwadi, pelemahan kinerja ekspor tersebut disebabkan wilayah utama tujuan ekspor hasil hutan olahan Indonesia, yakni Tiongkok, Jepang, Amerika Serikat (AS), Uni Eropa (UE), dan Korea Selatan, saat ini termasuk dalam kelompok yang terdampak Covid-19 sangat parah, sehingga permintaan kayu olahan menurun tajam.

“Karena itu, kami menyampaikan apresiasi kepada pemerintah atas rencana perluasan stimulus fiskal berupa insentif perpajakan di sektor kehutanan itu. Insentif ini sangat diperlukan untuk memperkuat daya tahan dunia usaha kehutanan dalam menghadapi Covid-19, bagaimanapun saat ini usaha kehutanan menyerap tenaga kerja cukup besar sekitar 1.550.000 orang,” ungkap Purwadi.

Perluasan Stimulus

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pihaknya sedang merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 23 Tahun 2020 tentang insentif pajak, yang sebelumnya hanya untuk sektor manufaktur yang terdiri dari 19 subsektor yang terdampak virus corona, sekarang ditambah 18 sektor lain.

“Jika ditotal seluruh insentif pajak bagi industri dalam PMK Nomor 23/2020 itu, selain dari insentif PPh 21, terdapat akumulasi insentif Rp 35,3 triliun,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers secara virtual usai rapat terbatas di Jakarta, Rabu (22/4).

Perluasan sektor akan menyentuh sektor nonmanufaktur seperti perdagangan, pariwisata, dan transportasi. Jadi, bila ditambah 18 sektor dan 749 KBLI (klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia) itu, hampir seluruh sektor perekonomian dapat insentif perpajakan. Pembahasan revisi peraturan tersebut dapat selesai selambat-lambatnya pada awal pekan ini.

Nantinya, lanjut dia, selain insentif PPh Pasal 21, ke-18 sektor industri itu akan mendapatkan insentif PPh Pasal 22 impor yang dibebaskan selama enam bulan, PPh Pasal 25 yang didiskon 30%, serta restitusi yang dipercepat dengan batasan hingga Rp 5 miliar.

Kemudian, pemerintah juga akan memberikan keringanan pajak bagi UMKM berupa pembebasan PPh selama enam bulan ke depan. Selama ini, pelaku UMKM yang memiliki omzet hingga maksimal Rp 4,8 miliar per tahun dikenakan tarif PPh final sebesar 0,5%. Nantinya, pajak UMKM akan ditanggung pemerintah.

 

Sumber: Investor.id

,

Pengusaha Jamin Ketersediaan Produk Hilir Sawit

JAKARTA-Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) memastikan kegiatan operasional industri hilir sawit nasional tetap berjalan normal dengan menjalankan protokol pencegahan Covid-19.

Dengan berproduksi seperti biasa, pelaku usaha menjamin pasokan atau ketersediaan produk hilir sawit, seperti minyak goreng, margarin, sabun, dan hand sanitizer, selalu terjaga selama masa pandemi Covid-19 maupun Puasa-Lebaran.

Direktur Eksekutif GIMNI Sahat Sinaga menjelaskan, produsen minyak nabati di Tanah Air mengikuti arahan pemerintah terkait protokol kesehatan dalam kegiatan operasionalnya. “Sebagian besar anggota GIMNI yang bergerak di bidang produksi pangan, minyak goreng, sabun, dan hand sanitizer tetap melakukan aktivitasnya seperti biasa dan setiap anggota GIMNI berpegang kepada Sistem Informasi Industri Nasional agar produksi tetap berjalan dan kebutuhan pokok masyarakat tetap terjaga,” ungkap Sahat Sinaga di Jakarta, Kamis (23/4).

Sahat menuturkan, sejumlah arahan, aturan, serta protokol dan ketentuan pemerintah dalam hal ini Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah dijalankan produsen hilir sawit nasional agar tetap beraktivitas seperti biasa, salah satunya Surat Edaran (SE) Menteri Perindustrian No 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Operasional Pabrik Dalam Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Akibat Corona. “SE itu menjadi pedoman bagi pelaku industri dalam menjalankan kegiatan usahanya selama masa pandemi Covid-19, termasuk anggota kami,” jelas Sahat.

Selain itu, SE Menteri Perindustrian terkait skema pengajuan dispensasi mobilitas logistik industri juga dijalankan. Ketentuan tersebut diterbitkan untuk memperlancar arus barang, petugas logistik pabrikan akan dilengkapi surat keterangan dengan barcode sehingga dapat diperiksa aparat
berwajib sehingga arus pergerakan barang pabrikan lancar. “Dengan beredarnya SE ini, kami sangat berharap tidak ada hambatan terhadap pergerakan logistik barang dan tentunya pasokan minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dari perkebunan sawit juga lancar sehingga produksi anggota GIMNI tetap berproduksi di masa pandemi Covid-19,” ujar Sahat.

Dengan menjalankan upaya tersebut secara maksimal, Sahat mengatakan, barang berkategori primer seperti minyak goreng tetap tersedia di pasar tradisional dan pasar modern, sehingga masyarakat tetap tenang selama kebijakan bekerja di rumah {work from home) berjalan. “Protokol kesehatan pencegahan Covid-19 telah diterapkan di seluruh pabrik anggota GIMNI. Misalnya, semua karyawan pabrik wajib memakai masker dan dilakukan pemeriksaan secara rutin suhu badan pekerja sebelum melakukan pekerjaan,” jelas dia.

Guna mempercepat penanganan Covid-19, anggota GIMNI selalu berpedoman pada PP No 21 Ta-
hun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Permenkes No 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB. Anggota GIMNI juga mengikuti imbauan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan dan Dirjen Industri Agro Kemenperin Abdul Rochim agar membantu masyarakat di tengah sulitnya ekonomi akibat Covid-19 dengan mendistribusikan bantuan di berbagai daerah berupa sembako, produk kebersihan, dan alat kesehatan.

Sedikitnya 15 anggota GIMNI telah memberikan bantuan di 18 provinsi di Indonesia, di antaranyaWilmarGroup,Musim MasGroup, Apical, Permata Hijau Group, Sungai Budi Group, Incasi Raya Group, PT Victorindo Alam Lestari, PT Sari Dumai Sejati, PT Satu, PT Guntung Indaman Nusa, PT Globalindo Alam Perkasa, PT Sime Darby Oils, PT Best,CargillIndonesia, dan PT Bintang Tenera.

Pengaruh Harga Minyak

Menanggapi harga minyak dunia yang anjlok, Sahat mengatakan, hal tersebut tidak akan secara langsung mempengaruhi harga CPO Indonesia. Industri sawit nasional memang sangat dipengaruhi oleh pergerakan harga minyak dunia, jika harganya naik maka berdampak positif terhadap harga CPO tetapi sebaliknya jika harganya anjlok maka harga CPO juga turun. “Tapi industri sawit nasional saat ini sepertinya tidak perlu lagi melihat perkembangan harga minyak dunia karena harga minyak dunia sangat fluktuatif, kadang naik kadang turun dan sulit diperkirakan,” ungkap Sahat.

Hal yang paling penting diupayakan pelaku usaha sawit saat harga minyak anjlok adalah menekan biaya produksi sawit yang masih tinggi. Saat ini, biaya produksi sawit di Indonesia relatif tinggi karena masalah logistik. “Percuma saja jika harga minyak dunia bagus tetapi ongkos produksi mahal maka keuntungannya juga kecil, karena itu pekerjaan rumah paling utama adalah menurunkan biaya produksi sawit dengan memperbaiki kualitas pembangunan infrastruktur. Harga minyak nomor dua yang paling utama menurunkan biaya produksi sawit,” ujar dia.

 

Sumber: Investor Daily Indonesia

,

Patuhi Protokol, GIMNI Bagikan Alat Cegah COVID-19

 

Jakarta – Produsen minyak nabati yang tergabung dalam Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), mengikuti arahan pemerintah terkait protocol Kesehatan dalam kegiatan operasional.

Sebagian besar anggota GIMNI bergerak di bidang produksi pangan, minyak goreng, dan terkait produksi sabun serta hand sanitizer, tetap melakukan aktivitas produksi. Untuk itu, anggota GIMNI tetap berpegang kepada Sistim Informasi Industri Nasional (SIINAS), supaya produksi tetap berjalan supaya kebutuhan bahan pokok masyarakat tetap terjaga.

Sahat Sinaga, Direktur Eksekutif GIMNI menjelaskan, seluruh anggota konsisten mematuhi arahan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) yang telah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Perindustrian Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Operasional Pabrik Dalam Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019. Yang memuat, pedoman bagi pelaku industri dalam menjalankan kegiatan usahanya selama masa kedaruratan kesehatan masyarakat Covid-19.

Selain itu, anggota GIMNI juga mengikuti surat edaran Kemenperin tentang skema pengajuan dispensasi mobilitas logistik industri. Untuk memperlancar arus barang, petugas logistik pabrikan akan dilengkapi surat keterangan yang dilengkapi barcode sehingga dapat diperiksa aparat berwajib.

Tujuannya, arus pergerakan barang pabrikan tidak akan dilarang jika petugas logistik dilengkapi dengan surat tersebut. “Dengan surat edaran Kemenperin ini, harapan kami tidak ada rintangan terhadap pergerakan logisti barang. Demikian pula halnya terkait pasokan CPO dari perkebunan sawit juga lancar. Diharapkan dengan tetapnya anggota GIMNI berpoduksi minyak goreng, sabun dan hand sanitizer yang menjadi kebutuhan primer di era Covid-19 ini, tidak terjadi kekosongan pasokan,” dijelaskan Sahat.

Menurut Sahat, barang berkategori primer tetap tersedia di pasar tradisonal dan pasar modern. Jadi, masyarakat jangan khawatir selama kebijakan bekerja di rumah atau Work From Home (WFH). Khususnya, masyarakat yang akan menjalankan ibadah puasa dan Hari Raya Idul Fitri nanti.

Terkait kegiatan operasional, dijelaskan Sahat, protokol kesehatan pencegahan Covid-19 telah diimplementasikan di seluruh pabrik anggota GIMNI. Di mana, seluruh karyawan wajib menggunakan masker dan menjalani pemeriksaan suhu badan secara rutin sebelum melakukan pekerjaan.

Dalam rangka mempercepat penanganan Covid-19 ini, anggota industi GIMNI selalu mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 21/2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dan juga berpegang pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9/2020 yang terkait dengan Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Selain itu, anggota GIMNI juga mengikuti himbauan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan RI, Suhanto dan Dirjen Industri Agro Kemenperin RI, Abdul Rochim, supaya membantu masyarakat di tengah sulitnya perekonomian sebagai imbas Covid-19. “Anggota GIMNI telah mendistribusikan bantuan di berbagai daerah baik berupa sembako, produk kebersihan, dan alat kesehatan kepada masyarakat sekitar dan rumah sakit,” papar Sahat.

Ke-15 perusahaan dan anggota GIMNI yang telah memberikan bantuan di 18 provinsi itu, antara lain Wilmar Group, Musim Mas Group, APICAL, Permata Hijau Group, Sungai Budi Group, Incasi Raya Group, PT Victorindo Alam Lestari, PT Sari Dumai Sejati, PT Satu, PT Guntung Indaman, Nusa, PT Globalindo Alam Perkasa, PT Sime Darby Oils, PT Best, Cargill Indonesia, dan PT Bintang Tenera.

“Dalam waktu dekat, anggota GIMNI yang berlokasi di Marunda, Bekasi, Banten, Surabaya, dan Manado yang mempunyai fasilitas packing line kemasan sederhana akan menjalankan program social Covid-19,” ungkap Sahat.

 

Sumber: Inilah.com