,

Petani Didorong Suplai Biodiesel

Petani kelapa sawit swadaya didorong untuk mengalokasikan lahan perkebunan khusus untuk menyuplai kebutuhan bahan bakar nabati atau biodiesel.

Ketua Masyarakat Biohydro Carbon Indonesia Sahat Sinaga mengatakan bahwa dengan skema tersebut, ke depan petani bisa meningkatkan penghasilan dari perkebunansawityang khusus memasok bahan bakar nabati. Pasalnya, permintaan bahan bakar nabati dari industri relatif stabil. Hal itu juga didukung oleh program pemerintah yang ingin meningkatkan bauran Solar dan biodiesel dari saat ini yang masih sebesar 20% atau B20.

“Ini perlu pemikiran dan pekerjaan berat karena per provinsi perlu dibenahi petaninya. Pengusaha besar sudah punya pasar, sedangkan petani tidak. PT Pertamina akan jamin pasar,” katanya kepada Bisnis belum lama ini.

Sahat menjelaskan, ketika panen, truk pengangkut tandan buah segar harus menunggu penuh terlebih dahulu. Selama menunggu truk penuh, tandan buah segar berpotensi busuk sehingga merugikan petani. Artinya, petani yang harus menanggung kerugian.

“Coba tanya petani berapa loss [kehilangan akibat tandan buah segar membusuk] mereka gagal kirim karena tidak punya fasilitas kirim. Kira-kira 58% total loss per tahun dan itu belum termasuk di dalam produksi kita minyak sawit 45 juta ton per tahun,” katanya.

Sahat menjelaskan bahwa dengan lahan kebun sawit rakyat yang khusus untuk menyuplai biodiesel, setidaknya akan ada infrastruktur yang dibangun supaya pasokan berjalan lancar. Selain itu, kriteria tandan buah segar untuk biodiesel berbeda dengan minyak nabati.

Minyak nabati membutuhkan TBS yang segar dan kondisi baik, sedangkan biodiesel bisa menggunakan TBS yang sudah busuk. Artinya, potensi kerugian petard pun bisa diminimalisasi dari tingkat petani.

Dia memproyeksikan, apabila program biodiesel berjalan lancar, setidaknya pada 2024 nanti 30% minyaksawitakan masuk pasar energi. Saat ini, baru 8% yang dipakai untuk konsumsi energi.

\’TBS petani itu didorong jadi IPO [industri sawit] untuk memasok bahan bakar nabati ke Pertamina. Jadi, konsepnya adalah per provinsi karena kilang minyak kan per provinsi,sawititu ada itu dikirim ke kilang terdekat. Jadi biaya distribusi minyak bisa diturunkan,” katanya.

Menurutnya, investasi kilang minyak yang tidak terintegrasi mencapai US$200 juta. Kilang minyak itu khusus untuk mengolah minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) menjadi bahan bakar nabati.

Melalui penyerapan biodiesel domestik, industri sawit nasional tidak akan bergantung pada pasar ekspor. “Devisa tidak akan terganggu dengan menahan impor [minyak] dan mengekspor [bahan bakar nabati]. Selama kita punya ketahanan energi nasional. Pertamina hanya punya stok seminggu. Begitu [impor] disetop habis semua,” tegasnya.

Sebelumnya, Sahat Sinaga mengatakan bahwa industri minyak sawit nasional terlalu bergantung pada beberapa pemain ekspor. Akibatnya, ketika para pemain mengalami kesulitan, dampak tersebut langsung berimbas ke petani.

Menurutnya, pasar domestik minyak sawit perlu diintensifkan lagi. “Sekarang di tingkat konsumsi dalam negeri, pasar kita hanya 22% domestik dan 78% ekspor. Itu harus diputar. Setidaknya 60% domestik dan 40% ekspor. Kalau itu terjadi, kita akan jadi pemimpin dunia [bahan bakar nabati].”

Sumber: Bisnis Indonesia

,

Minyak Sawit Mampu Atasi Stunting

Minyak sawit diklaim mempunyai kandungan vitamin dan nutrisi tinggi untuk memenuhi kebutuhan gizi masyakarat. Bahkan, kandungan vitamin A dan E pada minyak sawit diyakini cukup tinggi sehingga sangat dibutuhkan untuk mengatasi persoalan gizi buruk dan kerdil (stunting) yang terjadi di Indonesia.

Hal itu menjadi sorotan dalam dialog tentang sawit Menjawab Kebutuhan Gizi dan Persoalan Kesehatan di Jakarta, baru-baru ini. Hadir sebagai pembicara Direktur Gizi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Doddy Izwardy, Direktur SEAFAST IPB Nuri Andarwulan, Ketua Umun Maksi Darmono Taniwiryono, dan Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga.

Doddy mengatakan, perbaikan gizi merupakan investasi ekonomi. Sebab, kecukupan gizi makro dan mikro merupakan prasyarat membangun kualitas sumber daya manusia termasuk kualitas fisik dan intelektual serta produktivitas tinggi. “Masalah stunting di Indonesia berdampak kepada tiga aspek, yakni gagal tumbuh, gangguan kognitif, dan gangguan metabolisme. Jika masalah stunting tidak diatasi, Indonesia mengalami kerugian dari aspek ekonomi. Untuk itu, kami berharap kelapa sawit dapat menjadi solusi dalam mengatasi stunting. Karena masalah yang dihadapi pola konsumsi,” kata Doddy.

Kemenkes berharap ada produk olahan kelapa sawit yang kaya akan vitamin A melalui hasil penelitian. Sementara itu, Masyarakat Perkelapasawitan Indonesia (Maksi) menawarkan solusi berupa pemakaian minyak sawit merah alami untuk mengatasi kekurangan gizi masyarakat Indonesia. Ketua Umum Maksi Darmono Taniwiryono menuturkan, penduduk di Afrika memiliki tradisi makan olahan minyak sawit merah yang telah dimulai semenjak 5.000 tahun lalu, dengan teknik ekstraksi sederhana.

Darmono menjelaskan, saat ini, minyak sawit merah alami yang kaya nutrisi belum termanfaatkan secara maksimal di Indonesia. Dari sinilah, peluang mengatasi kekurangan gizi dan kesehatan masyarakat sangat tinggi, termasuk untuk mengatasi permasalahan stunting. “Di Indonesia, minyak sawit merah alami bisa dipakai sebagai campuran minyak makan pada berbagai tingkat persentase. Saat ini, telah ada minyak sawit merah yang dapat dikonsumsi untuk makanan olahan dan pakan ternak,” kata Darmono.

Dalam kesempatan tersebut, Nuri Andarwulan memaparkan, minyak sawit cocok digunakan sebagai bahan baku minyak goreng karena mengandung hampir 50% asam lemak jenuh dan hampir 50% lemak tidak jenuh. Selain itu, terdapat kandungan omega 9 yang berfungsi untuk membangun dinding sel dan membran sel tubuh. “Susu formula mengandung campuran spesifik lemak nabati yang berasal dari minyak sawit untuk meniru kandungan asam lemak jenuh (SFA), asam lemak tak jenuh rantai tunggal (MFA), dan asam lemak tak jenuh rantai jamak (PUFA) pada ASI. Banyak orang tidak tahu kandungan di susu formula berasal dari minyak sawit. Itu sebabnya negara maju seperti Eropa dan Amerika Serikat menekan komoditas sawit,” kata Nuri.

Menurut dia, di antara minyak nabati lain maka minyak sawit juga mengandung kandungan karoten (Vitamin A), tokoferol dan tokotrienol (Vitamin E) yang tinggi, sehingga mengandung zat antioksidan. “Dibandingkan minyak kedelai, kandungan tokotrienol minyak sawit dua kali lebih banyak,” jelas dia.

Senada dengan itu, Sahat menambahkan, asupan vitamin A di dalam minyak sawit dapat menanggulangi masalah stunting di Indonesia. Salah satunya dengan memanfaatkan minyak sawit merah yang alami. “Juga, yang harus diperhatikan, pemerintah harus berkomitmen untuk mengubah pemakaian minyak goreng dari curah menjadi kemasan. Pemerintah jangan lagi mundur dari kewajiban minyak goreng kemasan pada 1 Januari 2020. Sebaiknya diberikan insentif kepada pelaku industri,” ujar Sahat.

Di sisi lain, kata Sahat, minyak jelantah harus dilarang peredarannya karena berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Sahat meminta Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengawasi peredaran minyak jelantah. Di sisi lain, rencana fortifikasi minyak goreng belum bisa terealisasi karena masih mengalami banyak perdebatan dari berbagai pihak. “Untuk itu, program ini butuh dukungan semua pihak termasuk di dalamnya industri dan para pemangku kepentingan,” kata Sahat.

Sumber: Investor Daily Indonesia

,

Industri Minta PPN Migor Kemasan Dihapus

Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) mengusulkan agar pemerintah menghapus sementara pajak pertambahan nilai (PPN) atas minyak goreng (migor) dalam kemasan. Dengan begitu, peralihan penggunaan migor curah ke migor kemasan bisa terlaksana secara penuh. Permendag No 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Permendag No 80 Tahun 2014 tentang Minyak Goreng Wajib Kemasan menetapkan bahwa minyak goreng wajib dikemas mulai 1 Januari\’2020.

Direktur Eksekutif GIMNI Sahat Sinaga menjelaskan, proses peralihan migor curah ke dalam kemasan akan menguntungkan masyarakat karena lebih higienis dan sehat. Namun demikian, untuk menarik minat konsumen beralih ke migor dalam kemasan maka diperlukan adanya insentif dengan me-nolkan sementara PPN dalam rentang waktu tertentu, misalnya satu tahun.

“Ingat, menolkan PPN bukan memberikan subsidi kepada perusahaan karena PPN itu milik pemerintah. Dengan penghapusan sementara PPN maka yang akan diuntungkan justru konsumen karena pengaruhnya ke harga,” kata Sahat usai dialog tentang sawit Menjawab Kebutuhan Gizi dan Persoalan Kesehatan di Jakarta, Rabu (6/3).

Pada 2018, peredaran migor curah untuk pasar tradisional dan ritel masih lebih tinggi dari migor dalam kemasan (hingga 25 liter) yakni hanya 1,71 juta ton untuk migor dalam kemasan dan migor curah mencapai 3,25 juta ton. Sementara itu, saat ini tercatat ada 74 perusahaan migor sawit di Indonesia yang dilengkapi dengan fasilitas radiasi dan fraksinasi, yakni 34 unit di Sumatera, 28 unit di Jawa, 8 unit di Kalimantan, dan 4 unit di Sulawesi.

Sahat menjelaskan, selain higienis, migor dalam kemasan memiliki iodine value minimum 56 sehingga mutunya lebih prima. Apalagi, pada kemasan akan tercantum nama produsen migor tersebut, sehingga lebih terjamin, migor dalam kemasan juga akan memudahkan pemerintah memantau pergerakan harga dan volume di pasar.

“Karena itu, selain menolkan sementara PPN, kami juga telah meminta Kementerian Kesehatan memberikan dukungannya dengan mendorong masyarakat beralih ke migor dalam kemasan,” kata Sahat.

Menurut Sahat, mendorong masyarakat beralih menggunakan migor dalam kemasan pada akhirnya juga akan menekan penggunaan migor jelantah atau migor bekas yang telah digunakan secara berulang-ulang.

Menggunakan migor yang telah dipakai berulang -ulang pada temperatur tinggi, di atas 120 derajat Celcius, dikhawatirkan dapat menimbulkan berbagai hal yang tidak diinginkan dan berdampak buruk bagi kesehatan. 

Sumber: Suara Pembaruan

,

Pelaku Industri Minta PPN Migor Kemasan Dihapus

Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) mengusulkan agar pemerintah menghapus sementara pajak pertambahan nilai (PPN) atas minyak goreng (migor) dalam kemasan. Dengan begitu, peralihan penggunaan migor curah ke migor kemasan bisa terlaksana secara penuh. Permendag No 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Permendag No 80 Tahun 2014 tentang Minyak Goreng Wajib Kemasan menetapkan bahwa minyak goreng wajib dikemas mulai 1 Januari 2020.

Direktur Eksekutif GIMNI Sahat Sinaga menjelaskan, proses peralihan migor curah ke dalam kemasan akan menguntungkan masyarakat karena lebih higienis dan sehat. Namun demikian, untuk menarik minat konsumen beralih ke migor dalam kemasan maka diperlukan adanya insentif dengan menolkan sementara PPN dalam rentang waktu tertentu, misalnya satu tahun. “Ingat, menolkan PPN bukan memberikan subsidi kepada perusahaan karena PPN itu milik pemerintah. Dengan penghapusan sementara PPN maka yang akan diuntungkan justru konsumen karena pengaruhnya ke harga,” kata Sahat usai dialog tentang sawit Menjawab Kebutuhan Gizi dan Persoalan Kesehatan di Jakarta, Rabu (6/3).

Pada 2018, peredaran migor curah untuk pasar tradisional dan ritel masih lebih tinggi dari migor dalam kemasan (hingga 25 liter) yakni hanya 1,71 juta ton untuk migor dalam kemasan dan migor curah mencapai 3,25 juta ton. Sementara itu, saat ini tercatat ada 74 perusahaan migor sawit di Indonesia yang dilengkapi dengan fasilitas radiasi dan fraksinasi, yakni 34 unit di Sumatera, 28 unit di Jawa, 8 unit di Kalimantan, dan 4 unit di Sulawesi.

Sahat menjelaskan, selain higienis, migor dalam kemasan memiliki iodine value minimum 56 sehingga mutunya lebih prima. Apalagi, pada kemasan akan tercantum nama produsen migor tersebut, sehingga lebih terjamin, migor dalam kemasan juga akan memudahkan pemerintah memantau pergerakan harga dan volume di pasar. “Karena itu, selain menolkan sementara PPN, kami juga telah meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memberikan dukungannya dengan mendorong masyarakat beralih ke migor dalam kemasan,” kata Sahat.

Menurut Sahat, mendorong masyarakat beralih menggunakan migor dalam kemasan pada akhirnya juga akan menekan penggunaan migor jelantah atau migor bekas yang telah digunakan secara berulang-ulang. Menggunakan migor yang telah dipakai berulang-ulang pada temperatur tinggi, di atas 120 derajad celcius, dikhawatirkan dapat menimbulkan berbagai hal yang tidak diinginkan dan berdampak buruk bagi kesehatan.

Di sisi lain, kata dia, masyarakat perlu mendapat sosialisasi mengenai konsep higienitas migor dalam kemasan agar beralih dari penggunaan migor curah. Hanya saja, harga akan menjadi tantangan, meski migor dalam kemasan terjamin lebih sehat. “Kami sarankan kasih kesempatan satu tahun supaya migor dalam kemasan bisa penetrasi ke pasar tradisional. Jangan kenakan PPN. Perusahaan tidak dapat keuntungan. Negara hadir dulu, kami yakin kalau negara hadir maka anggaran untuk jaminan sosial akan turun. Jangan sampai pelaksanaan wajib dalam kemasan mundur dari 2020,” kata Sahat.

Di sisi lain, dia menambahkan, untuk mendukung pelaksanaan wajib migor dalam kemasan maka industri perlu menambah fasilitas mesin pengemasan. Tahun lalu, sudah ada perusahaan yang mengembangkan mesin pengemasan sederhana, mobile, dan dapat menekan biaya transportasi minyak goreng kemasan dari pabrik.

Mesin tersebut bisa berpindah tempat atau dipindahkan ke lokasi penjual (peritel), juga mampu meminimalisasi pemakaian polluted plastic. Sejumlah pihak yang bekerja sama mengembangkan mesin itu adalah Pindad, Rekayasa Engineering, dan Tri Palma Indonesia. Penambahan fasilitas mesin diperlukan sambil dilakukan sosialisasi ke masyarakat bahwa nutrisi alami yang ada di dalam minyak sawit itu dapat dimanfaatkan. “Meski warna minyak goreng itu mendekati merah-jingga tapi sehat alami, bukan dari synthetic vitamins,” ujar dia.

Minyak Jelantah

Dalam kesempatan itu, pelaku usaha yang tergabung dalam GIMNI juga meminta pemerintah menerbitkan peraturan terkait penggunaan migor bekas (jelantah). Minyak jelantah perlu diregulasi karena sejauh ini di Indonesia belum ada regulasi atau pengaturan. “Perlu diatur bahwa dengan tolak ukur apa jelantah tidak diperkenankan lagi untuk bahan menggoreng makanan. Di beberapa negara, melarang perdagangan jelantah dengan TPM (Total Polar Material) di atas level tertentu untuk penggunaan tertentu,” kata Sahat Sinaga.

Jelantah kini mulai dimanfaatkan sebagai bahan baku industri kilang minyak nabati menggunakan katalis untuk dipasarkan ke industri biofuel (BBN). Karena itu pula, sudah saatnya pemerintah membuat pengaturan penampungan dan pemakaian minyak jelantah dengan kriteria kualitas tertentu, di antaranya menetapkan level TPM jelantah.

Sumber: Investor Daily Indonesia

,

Pemerintah Diminta Komitmen Terapkan Minyak Goreng dalam Kemasan

 Para pelaku usaha minyak goreng yang tergabung dalam Gabungan Industri Minyak Nabati lndonesia (GIMNI) meminta pemerintah tetap berkomitmen menerapkan aturan minyak goreng dalam kemasan. Di mana aturan tersebut direncanakan mulai berlaku 1 Januari 2020.

“Pemerintah jangan lagi mundur dari kewajiban minyak goreng kemasan pada 1 Januari 2020,” kata Direktur Eksekutif GIMNI Sahat Sinaga pada Diskusi \’Sawit Menjawab Kebutuhan Gizi dan Persoalan Kesehatan\’ di Jakarta, Rabu (6/3).

Dengan diterapkannya kewajiban minyak goreng dalam kemasan tersebut, maka nantinya tidak ada lagi peredaran atau penjualan minyak goreng dalam bentuk curah. Agar produsen minyak goreng bersedia memberikan kemasan, Sahat meminta pemerintah memberikan insentif. “Sebaiknya diberikan insentif kepada pelaku industri,” ujarnya.

Sahat juga meminta minyak jelantah harus dilarang peredarannya karena berbahaya bagi kesehatan masyarakat. “Kementerian Perdagangan (Kemendag) harus mengawasi peredaran minyak jelantah,” katanya.

Meskipun diakuinya, rencana fortifikasi minyak goreng belum bisa terealisasi karena masih mengalami banyak perdebatan dari berbagai pihak. “Untuk itu, program ini butuh dukungan semua pihak termasuk di dalamnya industri dan para pemangku kepentingan,” kata Sahat.

Minyak sawit Solusi Kekurangan Gizi

Dalam kesempatan tersebut, Sahat sepakat bahwa asupan vitamin A dan E di dalam minyak sawit dapat menanggulangi masalah stunting di Indonesia. Salah satunya memanfaatkan minyak sawit merah alami. Stunting adalah masalah gizi kronis yang disebabkan kekurangan asupan gizi dalam waktu yang lama.

Diketahui, minyak sawit mempunyai kandungan vitamin dan nutrisi tinggi untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Tingginya kandungan vitamin A dan E sangat dibutuhkan mengatasi persoalan gizi buruk dan stunting yang terjadi di Indonesia sekarang ini.

Direktur Gizi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Doddy Izwardy mengatakan, perbaikan gizi merupakan investasi ekonomi di mana kecukupan gizi makro dan mikro merupakan prasyarat membangun kualitas sumber daya manusia, termasuk kualitas fisik dan intelektual serta produktivitas tinggi.

Masalah stunting di Indonesia berdampak kepada tiga aspek, yaitu gagal tumbuh, gangguan kognitif, dan gangguan metabolisme.

Jika masalah stunting tidak diatasi, Indonesia akan mengalami kerugian dari aspek ekonomi. “Untuk itu, kami berharap kelapa sawit dapat menjadi solusi dalam mengatasi stunting. Karena masalah yang dihadapi pola konsumsi,”jelasnya.

Ketua Umum Masyarakat Perkelapasawitan Indonesia (MAKSI) Darmono Taniwiryono menawarkan solusi pemakaian minyak sawit merah alami untuk mengatasi kekurangan gizi masyarakat Indonesia.

Dia menceritakan pengalamannya sewaktu di Afrika yang menunjukkan tradisi makanan olahan minyak sawit merah telah dimulai semenjak 5.000 tahun lalu dengan teknik ekstraksi sederhana. Namun, saat ini minyak sawit merah alami yang kaya nutrisi belum dimanfaatkan secara maksimal di Indonesia.

Di sinilah peluang mengatasi kekurangan gizi dan kesehatan masyarakat sangat tinggi, termasuk untuk mengatasi permasalahan stunting. “Di Indonesia, minyak sawit merah alami bisa dipakai sebagai campuran minyak makan pada berbagai tingkat persentase,” ujar Darmono yang juga Direktur Utama PT Nutri Palma Nabati.

Direktur SEAFAST IPB Nuri Andarwulan menuturkan, minyak sawit sangatlah cocok digunakan sebagai bahan baku minyak goreng karena mengandung hampir 50% asam lemak jenuh dan hampir 50% lemak tidak jenuh. Selain itu, terdapat pula kandungan omega 9 yang berfungsi untuk membangun dinding sel dan membran sel tubuh.

Nuri menjelaskan, susu formula mengandung campuran spesifik lemak nabati yang berasal dari minyak sawit untuk meniru kandungan asam lemak jenuh (SFA), asam lemak tak jenuh rantai tunggal (MFA), dan asam lemak tak jenuh rantai jamak (PUFA) pada ASI3.

“Banyak orang tidak tahu kandungan di susu formula berasal dari minyak sawit. Itu sebabnya negara maju seperti Eropa dan Amerika Serikat menekan komoditas sawit,” ujarnya.

Diantara minyak nabati lain, minyak sawit juga mengandung kandungan karoten (vitamin A), tokoferol dan tokotrienol (vitamin E) yang sangat tinggi sehingga mengandung zat antioksidan. Dibandingkan minyak kedelai, kandungan tokotrienol minyak sawit dua kali lebih banyak.

Sumber: Harian Seputar Indonesia

,

Manfaat Minyak Sawit Bagi Asupan Gizi Nasional

Minyak sawit mempunyai kandungan vitamin dan nutrisi tinggi untuk memenuhi kebutuhan gizi masyakarat. Tingginya kandungan vitamin A dan E sangat dibutuhkan mengatasi persoalan gizi buruk dan stunting yang terjadi di Indonesia sekarang ini.

Hal ini menjadi pembahasan diskusi bertemakan “Sawit Menjawab Kebutuhan Gizi dan Persoalan Kesehatan”, di Jakarta yang digelar Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit sebagai lembaga pengelola dana pungutan sawit yang fokus kepada program replanting, biodiesel, promosi, dan riset.

Pembicara di diskusi ini, antara lain Doddy Izwardy, Direktur Gizi Kementerian Kesehatan, Nuri Andarwulan, akademisi dan Direktur SEAFAST IPB, Darmono Taniwiryono, Ketua Umum Masyarakat Perkelapasawitan Indonesia/MAKSI, dan Sahat Sinaga, Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia.

Adapun, masalah stunting di Indonesia berdampak kepada tiga aspek yaitu gagal tumbuh, gangguan kognitif dan gangguan metabolisme. Jika masalah stunting tidak diatasi, maka Indonesia mengalami kerugian dari aspek ekonomi. Doddy mengatakan perbaikan gizi merupakan investasi ekonomi. “Untuk itu, kami berharap kelapa sawit dapat menjadi solusi dalam mengatasi stunting. Karena masalah yang dihadapi pola konsumsi,” jelas Doody di Jakarta, (6/3/2019). Kementerian Kesehatan berharap ada produk olahan kelapa sawit menghasilkan vitamin A, melalui hasil penelitian.

Kalangan peneliti dari MAKSI menawarkan solusi pemakaian minyak sawit merah alami untuk mengatasi kekurangan gizi masyarakat Indonesia. Sebagai contoh, Darmono mengisahkan pengalamannya ketika di Afrika. Dia menyebutkan tradisi makanan olahan minyak sawit merah di Afrika telah dimulai semenjak 5.000 tahun lalu dengan teknik ekstraksi sederhana. Namun, saat ini minyak sawit merah alami yang kaya nutrisi belum termanfaatkan secara maksimal di Indonesia.

Atas hal tersebut, Darmono meyakini peluang mengatasi kekurangan gizi dan kesehatan masyarakat sangat tinggi termasuk untuk mengatasi permasalahan stunting. “Di Indonesia, minyak sawit merah alami bisa dipakai sebagai campuran minyak makan pada berbagai tingkat persentase. Saat ini, telah ada minyak sawit merah yang dapat dikonsumsi untuk makanan olahan dan pakan ternak,” ujar Darmono yang juga menjabat Direktur Utama PT Nutri Palma Nabati.

Nuri Andarwulan menambahkan minyak sawit sangatlah cocok digunakan sebagai bahan baku minyak goreng karena mengandung hampir 50 persen asam lemak jenuh dan hampir 50 persen lemak tidak jenuh. Selain itu, terdapat pula kandungan omega 9 yang berfungsi untuk membangun dinding sel dan membran sel tubuh.

Dijelaskan Nuri, susu formula mengandung campuran spesifik lemak nabati yang berasal dari minyak sawit untuk meniru kandungan asam lemak jenuh (SFA), asam lemak tak jenuh rantai tunggal (MFA), dan asam lemak tak jenuh rantai jamak (PUFA) pada ASI3. “Banyak orang tidak tahu kandungan di susu formula berasal dari minyak sawit. Itu sebabnya negara maju seperti Eropa dan Amerika Serikat menekan komoditas sawit,” ujarnya.

Di antara minyak nabati lain, minyak sawit juga mengandung kandungan karoten (Vitamin A), tokoferol dan tokotrienol (Vitamin E) yang sangat tinggi sehingga mengandung zat antioksidan. Dibandingkan minyak kedelai, kandungan tokotrienol minyak sawit dua kali lebih banyak

Pendapat senada diungkapkan Sahat Sinaga yang menyebutkan asupan vitamin A di dalam minyak sawit dapat menanggulangi masalah stunting di Indonesia. Salah satunya memanfaatkan minyak sawit merah yang alami. Yang harus diperhatikan, pemerintah harus berkomitmen untuk mengubah pemakaian minyak goreng dari curah menjadi kemasan. “Pemerintah jangan lagi mundur dari kewajiban minyak goreng kemasan pada 1 Januari 2020. Sebaiknya diberikan insentif kepada pelaku industri,” ujar Sahat.

Di sisi lain, kata Sahat, minyak jelantah harus dilarang peredarannya karena berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Sahat meminta Kementerian Perdagangan untuk mengawasi peredaran minyak jelantah. Meskipun diakuinya, rencana fortifikasi minyak goreng belum bisa terealisasi, karena masih mengalami banyak perdebatan dari berbagai pihak. “Untuk itu, program ini butuh dukungan semua pihak termasuk di dalamnya industri dan para pemangku kepentingan,” jelasnya.

Sumber: Swa.co.id

,

Pengusaha Minyak Nabati : Jangan Terlalu Bergantung pada Pasar Ekspor

Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (Gimni) menginginkan agar Indonesia tidak terlalu bergantung pada pasar ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO), apalagi menjualnya dengan harga yang tinggi.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (Gimni) Sahat Sinaga mengatakan industri minyak sawit nasional terlalu bergantung pada beberapa pemain ekspor. Akibatnya, ketika para pemain mengalami kesulitan efeknya langsung bersifat domino ke petani. Maka dari itu, menurutnya, akan lebih baik pasar domestik minyak sawit ditingkatkan secara intensif.

“Sekarang tingkat konsumsi dalam negeri, pasar kita hanya 22% domestik dan 78% ekspor. Itu harus diputar. Setidaknya 60% domestik dan 40% ekspor. Kalau itu terjadi, kita akan jadi the lead in the world. Kita yang tentukan harga, kita yang atur harga, bukan Malaysia atau Rotterdam,” tegasnya pada Rabu (6/3/2019).

Akan tetapi menurutnya banyak orang keliru karena menginginkan harga yang tinggi bagi minyak sawit. Padahal, lanjut Sahad, harga yang tinggi belum tentu akan membantu petani.

Pasalnya, kalau harga ditetapkan tinggi ada kemungkinan pasar internasional lebih memilih komoditas minyak nabati lainnya seperti rapeseed atau biji bunga matahari.

“Kalau harga sama, mengapa harus milih sawit. Kita sekarang unggul karena lebih murah, tapi sayangnya pemrintah tidak sadar akan hal ini,” tegasnya.

Menurutnya yang lebih terpenting adalah produktivitas lahan dan biaya produksinya, agar bisa mengambil margin yang lebih besar daripada harus menggantungkan kepada harga internasional.

“Kalau cuma 10 ton/ha/tahun, ya mending tanam singkong aja seperti kata presiden. Kita sudah dikasih lahan oleh negara, kalau tidak produktif ya dosa,” katanya.

Oleh sebab itu, Sahat menyimpulkan peremajaan kebun adalah harga mati. Sampai dengan 2025, 70% dari total kebun sawit rakyat seluas 5,8 juta hektare harus diremajakan. Adapun potensi produksi yang bisa dicapai 25 ton/ha/tahun.

Sumber: Bisnis.com

,

Konsumsi Minyak Sawit Bisa Jadi Solusi Masalah Gizi Buruk

Konsumsi minyak sawit dinilai sangat dibutuhkan mengatasi persoalan gizi buruk dan stunting yang terjadi di Indonesia sekarang.

Direktur Gizi Kementerian Kesehatan Doddy Izwardy mengatakan minyak sawit mempunyai mempunyai kandungan vitamin A dan E yang berguna untuk mengatasi kedua masalah nasional itu.

Menurutnya, perbaikan gizi merupakan investasi ekonomi dimana kecukupan gizi makro dan mikro merupakan prasyarat membangun kualitas sumberdaya manusia termasuk kualitas fisik dan intelektual serta produktivitas tinggi.

Masalah stunting, lanjutnya, berdampak pada tiga aspek yaitu gagal tumbuh, gangguan kognitif dan gangguan metabolisme. Maka itu bila masalah stunting tidak diatasi, maka Indonesia mengalami kerugian dari aspek ekonomi.

“Untuk itu, kami berharap kelapa sawit dapat menjadi solusi dalam mengatasi stunting, karena masalah yang dihadapi pola konsumsi,” jelasnya pada Rabu (6/3/2019).

Kementerian Kesehatan berharap ada produk olahan kelapa sawit menghasilkan kaya akan vitamin A, melalui hasil penelitian. Maka itu, akademisi dari Masyarakat Perkelapasawitan Indonesia (Maksi) menawarkan solusi pemakaian minyak sawit merah alami untuk mengatasi kekurangan gizi masyarakat Indonesia.

Ketua Maksi Darmono Taniwiryono menceritakan bahwa ada tradisi memakan olahan minyak sawit merah telah dimulai semenjak 5.000 tahun lalu dengan teknik ekstraksi sederhana. Namun, minyak sawit merah alami yang kaya nutrisi belum termanfaatkan secara maksimal di Indonesia.

Menurut Darmono terdapat peluang mengatasi kekurangan gizi dan kesehatan masyarakat sangat tinggi termasuk untuk mengatasi permasalahan stunting dengan minyak sawit merah.

“Di Indonesia, minyak sawit merah alami bisa dipakai sebagai campuran minyak makan pada berbagai tingkat persentase. Saat ini, telah ada minyak sawit merah yang dapat dikonsumsi untuk makanan olahan dan pakan ternak,” ujar Darmono yang juga menjabat Direktur Utama PT Nutri Palma Nabati.

Direktur Southeast Asian Food and Agriculture Science and Technology (Seafast) Nuri Andarwulan menuturkan minyak sawit sangatlah cocok digunakan sebagai bahan baku minyak goreng karena mengandung hampir 50% asam lemak jenuh dan hampir 50% lemak tidak jenuh. Selain itu, terdapat pula kandungan omega 9 yang berfungsi untuk membangun dinding sel dan membran sel tubuh.

Dijelaskan Nuri, susu formula mengandung campuran spesifik lemak nabati yang berasal dari minyak sawit untuk meniru kandungan asam lemak jenuh (SFA), asam lemak tak jenuh rantai tunggal (MFA), dan asam lemak tak jenuh rantai jamak (PUFA) pada ASI3.

“Banyak orang tidak tahu kandungan di susu formula berasal dari minyak sawit. Itu sebabnya negara maju seperti Eropa dan Amerika Serikat menekan komoditas sawit,” ujarnya.

Diantara minyak nabati lain, minyak sawit juga mengandung kandungan karoten (Vitamin A), tokoferol dan tokotrienol (Vitamin E) yang sangat tinggi sehingga mengandung zat antioksidan. Dibandingkan minyak kedelai, kandungan tokotrienol minyak sawit dua kali lebih banyak

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia Sahat Sinaga menambahkan bahwa asupan vitamin A di dalam minyak sawit dapat menanggulangi masalah stunting di Indonesia. Salah satunya memanfaatkan minyak sawit merah yang alami.

Tapi yang akan menjadi kendala, lanjut Sahat, komitmen pemerintah untuk mengubah pemakaian minyak goreng dari curah menjadi kemasan.

“Pemerintah jangan lagi mundur dari kewajiban minyak goreng kemasan pada 1 Januari 2020. Sebaiknya diberikan insentif kepada pelaku industri,” ujar Sahat.

Di sisi lain, kata Sahat, minyak jelantah harus dilarang peredarannya karena berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Sahat meminta Kementerian Perdagangan untuk mengawasi peredaran minyak jelantah. Meskipun diakuinya, rencana fortifikasi minyak goreng belum bisa terealisasi, karena masih mengalami banyak perdebatan dari berbagai pihak.

“Untuk itu, program ini butuh dukungan semua pihak termasuk di dalamnya industri dan para pemangku kepentingan,” pungkasnya.

Sumber: Bisnis.com

,

GIMNI Minta Minyak Goreng Wajib Kemasan Mulai 2020

Selama ini rencana pemerintah merealisasikan kebijakan minyak goreng (migor) wajib kemasan selalu tertunda.

Padahal, kebijakan tertunda tersebut dianggap efektif membatasi penggunaan minyak goreng berkualitas rendah.

Karena itu, Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) berharap pemerintah serius merealisasikan minyak goreng (migor) wajib kemasan mulai 2020.

’’Pemakaian minyak goreng dari curah menjadi dalam kemasan harus diubah mulai 1 Januari 2020. Sebaiknya pelaku industri diberi insentif,’’ ujar Direktur Eksekutif GIMNI Sahat Sinaga di Jakarta, Rabu (6/3).

Dalam hitungan GIMNI, program mandatory minyak goreng kemasan butuh dukungan 1.522 mesin pengemasan di 140 lokasi kabupaten dan kota. Setiap mesin pengemasan di Jawa terdiri atas 5–6 line.

Alasannya, konsumsi minyak goreng di Jawa tergolong sangat besar. Yakni, mencapai 60 persen dari total konsumsi nasional.

’’Di luar Jawa, mesin pengemasan perlu sekitar tiga line,’’ kata Sahat.

Menurut Sahat, pemasangan line yang merata di seluruh daerah bertujuan mencegah gejolak harga minyak goreng.

Karena itulah, pemerintah daerah bersama koperasi setempat perlu terlibat. Pembangunan fasilitas pengemasan diperkirakan menyerap 8.000 tenaga kerja.

’’Memang kesepakatannya menteri perdagangan minta harga bisa dijaga agar tidak menimbulkan inflasi besar,’’ kata Sahat.

Sebelumnya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan bahwa larangan minyak goreng curah batal diberlakukan pada April 2017.

Pertimbangannya, pemerintah perlu menyiapkan secara matang kebijakan tersebut, terutama untuk fasilitas pengemasan.

’’Sudah ada beberapa kesepakatan dengan industri minyak goreng,’’ jelas Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita.

Kesepakatan berikutnya adalah pemerintah menyadari pengemasan minyak goreng butuh persiapan lebih panjang.

Persiapan itu diberlakukan secara bertahap mulai 2019 dan dijalankan penuh pada 2020.

Enggartiasto mengakui bahwa program kewajiban minyak goreng kemasan harus melalui proses sosialisasi.

’Karena itu, ada peta jalannya, tidak mendadak. Kalau mendadak, inflasi naik,’’ tegas Enggartiasto. 

Sumber: Jpnn.com

,

Peredaran Minyak Goreng Jelantah Perlu Diatur

CSR PT KIDECO JAYA AGUNG

Pemerintah diminta segera mengimplementasikan perubahan regulasi penggunaan minyak goreng curah maupun jelantah. Produk olahan kelapa sawit ini dinilai perlu diberikan standarisasi dalam pemasarannya. 

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga mengatakan kemasan pada minyak goreng tersebut menjadi penting lantaran alasan kesehatan. Catatan label pun diperlukan untuk memberikan kontrol rasa aman kepada masyarakat dalam mengetahui sumber makanan yang dikonsumsi.

“Belum ada regulasi yang melarang menjual minyak goreng bekas, Kementerian Perdagangan harus mengawasi peredaran minyak jelantah ini,” kata Sahat ditemui usai menghadiri acara diskusi di Hotel Ibis, Jakarta Pusat, Rabu, 6 Maret 2019. 

Minyak goreng jelantah sejatinya sama saja dengan sisa penggunanya pelumas kendaraan bekas yang peredarannya juga perlu diawasi. Menurut Sahat, regulasi yang dibentuk mestinya bisa memaksimalkan kehadiran sisa minyak busuk. Keperluan industri pengolahan bahan bakar carbon saat ini kian meningkat.

“Sekarang ada pasar biohydrocarbon, minyak bekas bisa jadi bisnis tinggal dikumpulkan saja untuk diolah kembali,” paparnya.

Lebih lanjut, minyak goreng curah saat ini masih dikonsumsi sebagaian besar masyarakat Indonesia. Faktor harganya yang lebih minim dibandingkan produk kemasan, kata Sahat, unsur kesehatan menjadi kurang diperhatikan.

Meski demikian, implementasi penghapusan penggunaan minyak goreng curah ini perlu komitmen yang kuat. Pelaku industri hanya butuh kebijkan insentif fiskal untuk leluasa mencapai target yang dicanangkan pada 2020.

“Saya sarankan kasih kesempatan satu tahun minyak kemasan untuk penetrasi pasar tradisional, tetapi PPn jangan dipungut. Perusahaan tidak dapat keuntungan dari ini, semua atas peran kehadiran negara,” tuturnya.

Upaya untuk mengubah kebiasaan membeli minyak goreng curah telah diupayakan Kementerian Perdagangan melalui Filling Machine Anjungan Minyak Goreng Hygienist Otomatis (AMH-o) buatan PT Pindad (Persero).

Selain menjaga higienitas minyak goreng eceran, fasilitas ini bisa mereduksi pemakaian kantong plastik sehingga meningkatkan margin pedagang eceran.

Selama ini rencana penggunaan minyak higienis di seluruh Indonesia selalu mundur. Salah satu alasannya banyak pengusaha tidak siap. Apalagi untuk daerah yang sulit diakses, sehingga minyak curah masih digunakan.

AMH-o dibuat dalam rangka memenuhi Peraturan Menteri Perdagangan nomor 9/MDAG/PER/2/2016. Permen itu mewajibkan peredaran minyak goreng curah menggunakan kantong kemasan sederhana.

Sistem kerja AMH-o adalah menyalurkan minyak goreng dalam jeriken ukuran 18 atau 25 liter sesuai dengan merek dagang produsen ke kantong kemasan.

Kantong kemasan dibagi ke dalam beberapa takaran, mulai dari 250, 500 sampai 1.000 ml. Minyak kemudian disalurkan melalui filling oil system yang terdiri dari pompa, pipa fleksibel, katup solenoid dan flow meter.

Seluruh komponen dalam AMH-o telah memenuhi standard food grade. Pengoperasian AMH-o dikendalikan oleh sebuah microcomputer guna memastikan akurasi pengukuran.

Microcomputer yang tertanam pada AMH-o merupakan sebuah papan layar elektronik yang dilengkapi beberapa tombol yang mudah untuk dioperasikan (user friendly).

Selain itu, AMH-o juga dilengkapi dengan modul GPS yang dapat membantu produsen minyak goreng untuk memonitor lokasi unit AMH-o dan volume penjualan minyak goreng, baik secara harian, mingguan atau bulanan.

Sumber: Medcom.id