,

Butuh 2.500 Mesin Kemasan Buat Muluskan Larangan Minyak Curah

Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan akan melarang minyak goreng curah untuk diedarkan dan diperjualbelikan di pasar. Pelarangan ini akan berlaku mulai 1 Januari 2020.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga mengatakan, usulan pelarangan minyak goreng curah untuk diperjualbelikan sebenarnya sudah ada sejak tahun 2014. Namun, ketetapan tersebut ditunda.

Mundurnya kebijakan minyak goreng kemasan ini disebabkan masih belum siapnya industri minyak goreng untuk membuat pabrik kemasan. Saat ini, rata-rata kebutuhan minyak goreng curah per tahun berkisar 4,2 juta ton. Jika harus masuk kemasan semua, maka dibutuhkan 2.485 unit pembuat kemasan untuk 87 industri minyak goreng.

“Volume minyak goreng curah per tahun berkisar 4,2 juta ton. Maka perlu waktu untuk pengadaan mesin-mesin pengemasan yang jumlahnya berkisar 2.485 unit untuk 87 industri minyak goreng. Itulah sebabnya produsen minyak goreng melalui Assosiasi minta pengunduran waktu,” katanya, Minggu (6/10/2019).

Sahat Sinaga melanjutkan, kebijakan itu membuat persoalan baru muncul dimana minyak goreng kemasan harganya langsung meroket lantaran butuh banyak filling machine. Untuk itu, PT Pindad bersama Rekayasa Engineering (BUMN) berinovasi menciptakan filling machine sederhana.

Lebih lanjut, kata Sahat, mesin yang bernama AMH-o tersebut nantinya akan disebarkan ke seluruh pelosok-pelosok pasar tradisional untuk melakukan pengemasan dalam 1/4 liter, 1/2 liter dan 1 liter.

“Mudah dioperasikan dan sekaligus ada display HET. Murah dan bisa disebarkan di pelosok-pelosok pasar tradisional langsung ke konsumen (seperti mesin ATM)”, tutupnya.

 

Sumber: Wartatasik.com

,

2020, Minyak Goreng Wajib Pakai Kemasan

Konsumen membeli minyak goreng kemasan di minimarket Tangerang Selatan, Jumat (6/4). Kementerian Perdagangan mewajibkan produsen minyak goreng menjual minyak goreng kemasan sederhana dengan harga Rp 6500, Rp 10.500 dan Rp 11.000./pho KONTAN/Carolus Agus Waluyo/06/04/2018.

Mulai tahun depan, penjualan minyak goreng wajib menggunakan kemasan. Kewajiban ini sejatinya bergulir sejak 2018, tapi pengusaha meminta penundaan untuk mempersiapkan diri.

Kelak minyak goreng kemasan juga menggunakan harga eceran tertinggi (HET). Aturan Kementerian Perdagangan (Kemdag) menyebutkan, HET tertinggi sebesar Rp 11.000 per liter.

Selain itu, pada kemasan minyak goreng pengusaha wajib mencantumkan merek, produsen, dan Standar Nasional Indonesia (SNI).

Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita mengatakan, pemberlakuan wajib kemasan untuk menjamin kualitas minyak goreng. Sebab, minyak goreng curah belum bisa dipastikan kehigienisannya. “Resmi, nanti 2020, tidak ada minyak goreng curah sampai ke pelosok desa, pasar, dan toko,” ujarnya dalam Peluncuran Wajib Kemasan Minyak Goreng, Ahad (6/10).

Yang tidak kalah penting, wajib kemasan bisa menjaga harga minyak goreng melalui HET sesuai aturan main yang berlaku. Dengan begitu harga minyak goreng kemasan tidak bisa asal naik karena sudah ditetapkan. “Kelihatan merek dan produsennya, sehingga bisa ditegur,” ujar Enggar.

Selain kemasan, Kemdag memberlakukan kewajiban pasok domestik atawa domes-ire market obligation (DMO) minyak goreng sebanyak 20% dari total produksi. Sejatinya kewajiban ini bukan barang baru. Yang terbaru adalah, kewajiban DMO sebesar 20% berlaku hanya untuk minyak goreng kemasan, sebab tidak ada lagi produk curah.

Mengacu data Kemdag, total produksi minyak goreng nasional per tahun mencapai 14 juta ton. Dari jumlah itu, alokasi untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri sekitar 5,1 juta ton, dan sisanya untuk pasar luar negeri.

Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) siap menjalankan wajib kemasan minyak goreng. Apalagi pelaku usaha sudah mampu memproduksi minyak goreng dalam kemasan.

Sebab pengusaha meminta penundaan waktu wajib kemasan agar bisa membeli mesin baru yang bisa memproduksi minyak goreng dalam kemasan.

Seiring peralihan masyarakat menggunakan minyak kemasan dari sebelumnya curah, bakal meningkatkan pendapatan “Produksi naik untuk menggantikan itu,” kata Direktur Eksekutif GMNI Sahat Sinaga kepada KONTAN kemarin (6/10).

Menurut catatan Sahat, produksi minyak goreng untuk pasar domestik pada 2019 sebesar 4,8 juta ton. Di 2020, dia memperkirakan, ada peningkatan produksi menjadi 5,2 juta ton untuk menggantikan 20% minyak curah.

 

Sumber: Harian Kontan

,

Pengusaha Siap Ikuti Aturan Wajib Kemasan Minyak Goreng

Konsumen membeli minyak goreng kemasan di minimarket Tangerang Selatan, Jumat (6/4). Kementerian Perdagangan mewajibkan produsen minyak goreng menjual minyak goreng kemasan sederhana dengan harga Rp 6500, Rp 10.500 dan Rp 11.000./pho KONTAN/Carolus Agus Waluyo/06/04/2018.

Pengusaha produsen minyak goreng siap mengikuti aturan wajib kemasan.

Aturan tersebut akan berlaku mulai tahun 2020 mendatang. Sebelumya aturan yang direncanakan sejak 2018 lalu itu diminta untuk diundur oleh pengusaha.

“Dulu kita lihat tidak cukup waktu untuk membeli mesin,” ujar Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga kepada Kontan.co.id, Minggu (6/10).

Saat ini pelaku usaha telah mampu memproduksi minyak goreng dalam kemasan. Meski akan terjadi penurunan laba, pengusaha yakin akan ada keuntungan melihat peralihan konsumsi masyarakat.

“Minyak bekas yang tidak terpakai membuat produksi naik menggantikan itu sehingga cost turun,” terang Sahat.

Sahat bilang pada tahun 2019 produksi minyak goreng untuk domestik sebesar 4,8 juta ton. Sementara tahun 2020 nanti akan ada peningkatan produksi menjadi 5,2 juta ton menggantikan 20% kebutuhan minyak curah.

Selai kebijakan wajib kemasan, Kementerian Perdagangan juga melanjutkan kewajiban pasok domestik atau domestic market obligation (DMO) minyak goreng yang telah berlangsung sejak tahun 2018. DMO masih akan dilakukan sebanyak 20% dari produksi total.

“Kewajiban DMO 20% tetap akan dilakukan dalam bentuk minyak goreng kemasan,” jelas Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita.

 

Sumber: Kontan.co.id

,

Produsen Minyak Goreng Menolak Wajib Vitamin A

Produsen minyak goreng menolak kewajiban tambahan vitamin A dalam produk minyak goreng. Alasannya, vitamin A sintetis merupakan barang impor yang tergantung pada 2 perusahaan asing di Jerman. Selain itu, harga minyak goreng bakal naik.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Sahat Sinaga meminta agar fortifikasi vitamin A pada minyak goreng bukan menjadi sebuah kewajiban.

Menurut Sahat, pihaknya telah menyampaikan sejumlah alasan keberatan kepada Badan Sertifikasi Nasional (BSN) dalam jajak pendapat, yaitu pro vitamin A sintetis merupakan barang impor yang tergantung pada 2 perusahaan asing di Jerman.

Namun, Sahat tidak bersedia merinci apa saja kedua perusahaan itu. Ia khawatir akan menimbulkan ketergantungan terhadap impor nantinya. Konsekuensinya, kata Sahat, harga minyak goreng bakal naik. Selain itu, stabilitas vitamin A tidaklah tahan lama.

“Dalam enam bulan bisa hilang jika terkena sinar matahari,” kata Sahat, baru-baru ini, di Jakarta.

Saat ini, kewajiban fortifikasi vitamin A ini tengah diatur dalam revisi Peraturan Menteri Perindustrian No. 100/M-IND/PER/11/2015. Kewajiban ini awalnya berlaku sejak 2013, namun terus diundur. Saat ini, proses revisi masih berada di tangan BSN.

Tak hanya Sahat, Kepala Bidang Penelitian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Eva Rosita juga mempertanyakan aturan ini. YLKI, menurut Eva, mengannggap janggal rencana ini karena adanya pendapat yang menyebut vitamin A di minyak goreng bisa hilang sekitar 50 persen karena faktor proses penggorengan dan penyimpanan. Pendapat itu disampaikan profesor bidang Food Process and Engineering Laboratory di Institut Pertanian Bogor (IPB), Purwiyatno Hariyadi.

Sebenarnya, kata Eva, jika tidak ada persyaratan kebeningan tertentu, minyak goreng dari sawit itu sudah mengandung pro vitamin A yang sangat tinggi. Namun karena masyarakat menyukai warna bening, kata dia, produsen berlomba-lomba untuk membuat produknya jadi bening.

“SAMPAI DIIKLANKAN PULA DUA KALI PENYARINGAN,” UJARNYA.

Direktur Eksekutif PASPI Tungkot Sipayung menambahkan, aturan fortifikasi tidak berdasarkan kepada perintah perundang-undangan, melainkan sebatas permintaan Menteri Kesehatan melalui surat kepada Kemenperin pada 2012.

“Penambahan vitamin A sintetik berpeluang menciptakan monopoli. Karena pemasok vitamin A ini terbatas kepada dua negara saja,” kata dia.
Menurut Tungkot, tidak menutup kemungkinan produsen vitamin A bisa mengendalikan industri minyak goreng sawit di dalam negeri. Itu sebabnya, fortifikasi berpotensi melanggar UU Nomor 5/1999 mengenai Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Tungkot menambahkan, fortifikasi merupakan bagian dari SNI minyak goreng sawit. Pihaknya mendukung SNI minyak goreng sawit yang masih dalam proses penyusunan Peraturan Menteri Perindustrian yang baru. “Tetapi untuk fortifikasi sebaiknya sukarela,” tandas dia.‎

Meski kewajiban ini dipertanyakan dan memunculkan penolakan, Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto memastikan peraturan yang mewajibkan fortifikasi vitamin A pada minyak goreng ini tetap berjalan. Ketua Umum Partai Golkar ini menyebut industri besar pun sudah siap untuk menjalankannya.

Airlangga juga tidak khawatir meski akan ada penyesuaian harga minyak goreng dengan adanya kewajiban ini. “Daya beli nggak akan terganggu, itu kan demi kesehatan,” kata dia.

Bahkan, Direktur Bina Gizi Masyarakat Kemenkes, Dody Izwardy menginginkan penerapan kewajiban ini lebih cepat dari tenggat waktu 2020. “Kami sudah berulang kali mengirimkan surat kepada Kemenperin untuk segera dilaksanakan,” ujarnya.

Saat ini, kata Dody, kadar vitamin A yang terkandung dalam minyak goreng harus 40 IU (satuan vitamin) dan ambang batasnya minumum 20 IU. “Kalau 40 IU, ketika proses pengepakan, pemasaran, hingga ke pasar masih ada terkandung 20 IU—25 IU jadi masih aman,” ucapnya.

Namun demikian, jika tetap dipaksakan, Sahat yang mewakili produsen minyak goreng justru khawatir dengan ketergantungan pada impor nantinya. Salah satu konsekuensinya yaitu kenaikan harga dari produk minyak goreng.

Sebagai solusi, Sahat lebih mengusulkan agar ada sosialisasi bahwa penggunaan minyak goreng yang berwarna kuning jingga lebih kaya Vitamin A. Selama ini, minyak goreng disaring sehingga warnanya menjadi bening dan kandungan Vitamin A menjadi tidak optimum. “Jadi kalau mau, disampaikan kalau yang tidak bening itu lebih kaya vitamin A, harga juga jadi lebih murah karena biaya penyaringan tidak ada,” kata dia.

Eva pun setuju dengan solusi yang disampaikan Sahat. Namun, dia mendorong agar produsen tetap memastikan kandungan beta-karoten di dalam minyak goreng tidak hilang. “Jadi, aturan kewajiban vitamin A ini perlu dikaji ulang, jangan sampai hal yang tidak perlu ditambahkan dan menjadi pemborosan.”

Direktur Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan Kemenperin, Enny Ratnaningtyas mengatakan, penerapan SNI untuk minyak goreng ditunda kembali dari 31 Desember 2018 menjadi 1 Januari 2020.

ATURAN WAJIB MINYAK GORENG BER-SNI ITU SEJALAN DENGAN TARGET KEWAJIBAN MINYAK GORENG UNTUK KEMASAN DARI KEMENTERIAN PERDAGANGAN. SAAT INI, KEMENPERIN TENGAH MEREVISI PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NO. 87 /2013 TENTANG PEMBERLAKUAN SNI 7709: 2012 MINYAK GORENG SAWIT.

“Revisi Permen SNI minyak goreng ini masih di tangan BSN [Badan Sertifikasi Nasional]. Masih ada jajak pendapat, belum clear. Jadi, masih dalam bentuk draf revisi permennya.”
Kemenperin akan memberikan waktu 6 bulan hingga 1 tahun dari tenggat 1 Januari 2020 bagi industri melaksanakan kewajiban SNI minyak goreng berfortifikasi vitamin A.

Enny mengungkapkan, mundurnya pelaksanaan fortifikasi vitamin A sejak 2013 dipicu kandungan vitamin A tidak stabil saat terkena sinar matahari sehingga dikhawatirkan terjadi penurunan kandungan vitamin A.

 

Sumber: Majalahhortus.com

,

Extension of Zero Export Levy Heaps Pressure on Indonesian Palm Oil Refining

Indonesian palm oil groups expect their refining businesses to remain weak until the end of the year following the government’s decision to extend its suspension of export levies, industry officials said.

Indonesia, the world’s biggest palm oil producer, stopped collecting palm oil export levies last December to help protect farmers’ earnings amid low palm oil prices. On Tuesday the government said it will not collect the levies again until Jan. 1, 2020.

Togar Sitanggang, vice chairman of Indonesia Palm Oil Association (GAPKI), said on Thursday that the proportion of crude palm oil (CPO) in total palm shipments was increasing because of the zero levy policy.

Levies on palm oil are seen as an incentive for palm oil refiners because Indonesian levies on unprocessed products are higher than on processed palm products.

Palm oil is Indonesia’s largest second largest export, after coal, generating revenues of $16 billion for crude and refined products combined in 2018.

Sahat Sinaga, executive director of the Indonesia Vegetable Oil Association, said with no export levy palm companies prefer to export CPO which is cheaper to export than refined products.

“This needs to be addressed, export revenue from palm is quite significant,” Sitanggang said. “When exports are shifting more to CPO, which is cheaper than refined products, there would be lower export revenue for the country.”

Indonesia’s refined palm oil exports to major market India, for example, would increase significantly if the levies were reimposed, he said.

Indonesian factories that produce domestic cooking oil ran at only 45% of their installed capacity on average between January and August, compared to 72% last year, according to Ministry of Industry data. In the same period, the oleochemical industry ran at 60% of its capacity, compared to 80% last year.

“The amount of raw material supply to these plants dropped as a result of the zero palm oil levy,” Abdul Rochim, director general of agro-based industry at the Ministry of Industry, told Reuters.

Sitanggang estimates CPO now accounts for around 25% of total palm exports. That would be up from 19% last year, according to data from GAPKI, the Indonesian palm oil planters’ association. GAPKI data up to July showed CPO exports were 20% of the total.

 

Sumber: Reuters.com

,

Pemerintah Diminta Atasi Isu 3-MCPD dan GE pada Minyak Sawit

Pemerintah diminta menyelesaikan isu kontaminan 3-monochlorpro-pandiol ester (3-MCPD Ester) dan glycidol esters (GE). Ini dapat menghambat perdagangan minyak sawit Indonesia ke Uni Eropa.

Berdasarkan hasil penelitian di Eropa menyebutkan bahwa minyak sawit mengandung 3-MCPD Ester dan GE yang tertinggi diantara minyak nabati lainnya, yakni masing-masing sebesar 3-7 ppm sebesar 3-11 ppm.

Senyawa 3-MCPD merupakan senyawa hasil hidrolisis 3-MCPD ester yang memiliki efek negatif terhadap ginjal, sistem syaraf pusat, dan sistem reproduksi pada hewan percobaan. Menurut International Agency for Research on Cancer (IARC), senyawa 3-MCPD kemungkinan juga dapat menyebabkan kanker bagi manusia.

Sahat Sinaga Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) mengungkapkan, Uni Eropa sangat konsen terhadap isu ini . “Apalagi tahun 2020 masalah ini tidak segera terselesaikan, ini akan mnjadi hambatan dagang minyak sawit Indonesia ke depannya,” ujar Sahat dalam acara 1st International Seminar on Oil Palm di IPB International Convention Center (IICC) Bogor, Rabu (05/9/2019).

Menurutnya, jika tidak mencapai standar produk sawit Indonesia kemungkinan tidak laku dijual. Parahnya lagi selama ini Indonesia tidak mempunyai standar minyak sawit mentah (crude palm oil).

“Untuk itu, perlu satu kementerian yang fokus dalam mengatasi masalah ini. Kementerian Kesehatan dapat memimpin guna menyelesaikan masalah 3-MCPD. Selain itu, di Indonesiatidak ada laboratorium pengujian khusus 3-MCPD,” jelasnya.

Sahat menuturkan, perusahaan pengolahan minyak sawit pada dasarnya siap untuk memenuhi standar kandungan 3-MCPD maksimum 2,5 ppm seperti yang diatur oleh Komisi Eropa. Meskipun para pelaku usaha membutuhkan waktu.

Guru Besar Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan Fakultas Teknologi Pertanian (ITP-Fateta) Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof. Dr. Purwiyatno Hariyadi menambahkan, isu keamanan pangan pada kelapa sawit menjadi pennting karena 80-85% digunakan untuk pangan.

“Sehingga isu yang berkaitan dengan pangan mempengaruhi isu pada kelapa sawit. Konsumen sangat peduli terhdap isu keamanan pangan, termasuk labeling dan gizi,” ujar Purwiyatno.

Dia mengatakan, 3-MCPD dan GE sebagai kontaminan dalam proses pengolahan (refeneri) sawit. Masalah ini menjadi perhatin serius di negara-negara konsumen sawit. Apalagi minyak sawit banyak digunakan untuk bahan baku makanan bayi.

“Untuk itu, pemerintah harus menjamin bahwa minyak sawit itu aman untuk dikonsumsi, terutama untuk konsumen dalam negeri karena cukup besar penggunaannya. Standar internasional 3-MCPD belum ada, namun di beberapa negara Eropa sudah mulai menggunakan standar,” terangnya.

Dia meminta, industri dan petani awit menerapkan tata cara produksi yang baik agar kadar 3-MCPD dan GE yang dihasilkan rendah. “Perlu penanganan dari perbaikan penanaman, pemupukan hingga pengolahan sawit dengan pembuatan SOP,” katanya.

Sumber: Agrofarm.co.id

,

Bio Pelumas Bisa Pacu Serapan RBD Olein Dalam Negeri

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) bakal mempertemukan produsen bio base oil dari Jerman dan para pelaku industri pelumas.

Pertemuan tersebut bertujuan untuk menjelajahi kemungkinan penggunaan turunan minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) sebagai bahan baku produksi base oil di dalam negeri.

Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) menyatakan pemanfaatan CPO sebagai bahan baku base oil baru dapat digunakan sebagai produksi pelumas industri. Asosiasi menyatakan CPO yang akan dimanfaatkan akan dilakukan pemurnian kembali untuk menghilangkan impuritas dan menjadi refined, bleached, deodorized (RBD) olein.

“Bahan baku [pelumas] 80% diimpor berupa minyak bumi. Jadi, pertama, bisa menghemat devisa dengan ini. Kedua, bisa menyerap produksi minyak sawit kita,” ujarnya kepada Bisnis belum lama ini.

Sahat mengatakan penggunaan teknologi yang dibawa dari Jerman tersebut memungkinkan mengganti seluruh minyak bumi menjadi RBD olein. Menurutnya, penggunaan RBD olein sebagai bahan baku pelumas akan mengurangi dampak lingkungan yang dihasilkan oleh pelumas konvensional.

Organisme yang terkena tumpahan grease bio-pelumas, katanya, tidak akan merusak. Sahat menyampaiakn bio-pelumas tersebut belum dikembangkan untuk penggunaan kendaraan bermotor. “Itulah yang dipatenkan Jerman. [Teknologi] itu dibawa ke Indonesia.”

Sahat mengatakan kapasitas produksi RBD olein di dalam negeri mencapai 38 juta ton dengan utilitas pabrikan di level 47,36%. Adapun, industri minyak goreng nasional dialokasikan maksimal 6 juta ton, alokasi maksimal ekspor 20 juta ton, sedangkan 12 juta ton lainnya dialokasikan untuk industri pengguna lainnnya.

Menurutnya, rendahnya utilitas pabrikan RBD olein lokal disebabkan oleh pengubahan dana pungutan (DP) sawit menjadi Rp0. Dengan demikian, para pelaku industri memilih untuk langsung menjual CPO daripada melakukan pemurnian lanjutan.

“Daya saing kami kurang karena masih ada sekitar 20 juta ton yang tidak digunakan. Kalau DP-nya dikenakan, lebih baik ekspor RBD olein daripada crude. Karena DP Rp0, ngapain bikin refined oilcrude saja dapat ekspor,” katanya.

 

Sumber: Bisnis.com

,

Ekspansi Pabrik Korindo Terhambat

Korindo Group berencana ekspansi produksi minyak sawit mentah [crude palm oil/CPO) untuk menjawab peningkatan permintaan pasar domestik. Namun, rencana tersebut terhambat kampanye negatif deforestasi.

Senior Manager Resources Management Division Korindo Luwy Leunufna mengatakan, perseroan belum dapat ekspansi untuk menangkap peluang peningkatan permintaan pasar sejalan dengan kebijakan mandatory B30 dan B50.

B30 adalah campuran biodiesel sebanyak 30% (B30) dalam bahan bakar minyak jenis Solar.

“Kami moratorium pembukaan kebun plasma, karena ada kampanye negatif deforestasi,” ujarnya katanya, Senin (9/9).

Sebenarnya, perseroan berencana membangun kebun plasma untuk memenuhi imbauan pemerintah agar perusahaan inti mengembangkan kebun plasma sebesar 20%. “Kalau kami bisa membangun 20% saja, itu ekuivalen 10%-15% dari total produksi CPO kami saat ini.”

Luwy berujar, lebih dari 90% dari total produksi CPO perseroan didistribusikan di pasar domestik. Menurutnya, pasar domestik masih lebih menjanjikan daripada pasar nontradisional seperti Oseania. Sementara itu, utilitas pabrik CPO perseroan masih di posisi 80% hingga semester 1/2019.

Luwy mengutarakan, kampanye negatif kepada perseroan membuat investasi baru ke daerah Papua tertahan. Bahkan, beberapa pelaku industri mempertimbangkan untuk merelokasi pabrik ke luar Papua.

“Itu yang kami sayangkan. Kami berharap besar dengan adanya kehadiran investor baru [di Papua]. Saya yakin, ketika Korindo hadir banyak perubahan yang terjadi [di Papua], apalagi kalau ada perusahaan [baru] lain [yang mendirikan pabrik di Papua],” katanya.

Ketua Umum Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga sebelumnya mengutarakan, jika green diesel yang menggunakan 30% minyak nabati (B30) lolos uji tes lapangan pada akhir kuartal HI/2019 dan digunakan pada 2020, PT Pertamina akan membutuhkan 9,5 juta ton minyak sawit untuk pembuatan fatty acid methyl ether (FAME) kelapa sawit pada tahun depan.

Adapun, pengembangan BBN biohidrokarbon dan bioavtur akan menyerap 1,2 juta ton minyak nabati.

Sementara itu, produksi minyak nabati pada 2020 diproyeksi 51,5 juta ton dengan komposisi kebutuhan industri hilir lokal 10 juta ton.

Adapun, ekspor diproyeksi mencapai 37,8 juta ton. Jika pemanfaatan minyak nabati untuk energi diterapkan, imbuhnya, proyeksi ekspor minyak nabati akan terkontrak sekitar 8 juta ton.

“Volume ekspor akan short. Makanya, kita tidak perlu sibuk dengan Eropa [yang hanya menyerap] 6,5 juta ton [minyak nabati]. Kalau mereka tidak mau [menyerap], kita akan pakai domestik,” ujarnya.

Oleh karena itu, Sahat menyampaikan, perlu adanya penanaman kembali pohon-pohon sawit yang produktivitasnya mengalami penurunan.

Hal tersebut lantaran kebutuhan minyak sawit yang terus meningkat, termasuk kebutuhan minyak sawit untuk industri hilir yang diproyeksi akan bertumbuh 38,61 % menjadi 14 juta ton pada 2025.

 

Sumber: Bisnis Indonesia

,

Smart Agricultur Solusi Industri Sawit-Perkebunan

Datacomm Cloud Business, penyedia layanan cloud terkemuka di Indonesia bersama dengan mitra, hari ini memperkenalkan solusi Digital Perkebunan Terintegrasi  SMART AGRICULTURE untuk Perkebunan pada umumnya dan perkebunan Kelapa Sawit dan Perkebunan Tebu pada khususnya.

Pertumbuhan bisnis Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia berkembang sangat cepat, sebab minyak sawit adalah industri terpenting di Indonesia yang menyumbang antara 1,5 – 2,5 persen dari produk domestik bruto (PDB) negara. Menurut Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) diperkirakan tahun depan akan terjadi kekurangan Minyak kelapa sawit hingga 2 juta ton, hal ini menjadi sebuah tantangan bagi Produsen Kelapa Sawit kedepannya.

Taufik Darwis, Managing Director dari AMS Teknologi mengatakan. “SMART AGRICULTURE dapat menyongsong Industry 4.0 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.”

Selain itu, beberapa tantangan yang dihadapi Produsen Kelapa Sawit saat ini adalah kurangnya produktivitas perkebunan akibat tingginya biaya pemeliharaan kebun, keamanan, pembibitan dan pupuk, serta tenaga kerja yang kurang efisien. Untuk memecahkan masalah kurangnya produktivitas Produsen Kelapa Sawit tersebut, aliansi ini menggabungkan beberapa modul untuk menjadi sebuah solusi lengkap bernama SMART AGRICULTURE.

“Solusi dari anak bangsa untuk mempercepat adopsi daripada Industry 4.0 bagi industri perkebunan,” adalah paparan dari Bayu Wedha, selaku Managing Director dari PT. Integrasia Utama

Solusi SMART AGRICULTURE merupakan kerja sama dalam bentuk aliansi partner yang melibatkan Datacomm Cloud Business, AMS Teknologi, Integrasia Utama, dan eKomoditi. Dalam aliansi ini, Datacomm menyediakan Pusat Data yang telah memperoleh sertifikat Rated-3 dan DCOS-4 TIA-942 dan bersertifikat ISO 27001, ISO 9001, dan ISO 20000.

Ferron Haryanto, selaku Chief Executive Officer dari PT. eKomoditi Solutions Indonesia memaparkan bahwa, “kami punya tanggung jawab untuk memodernisasi bisnis perkebunan kelapa sawit di Indonesia demi memastikan bahwa semua komoditi kelapa sawit milik Indonesia dapat bersaing dalam pasar global.”

“Kami berusaha membantu dalam meningkatkan kemakmuran para petani dengan membantu agar mereka bisa bekerja lebih efisien dan optimal melalui penggunaan teknologi yang tidak berat biaya dan lebih berkelanjutan,” berikut tambahan dari Sutedjo Tjahjadi, Managing Director dari Datacomm Cloud Business.

Berdasaran kondisi di atas maka aliansi partner ini memberikan integrasi solusinya yaitu :

  1. Komunikasi antara machine to machine yang menjadi kendala di perkebunan yang tidak ter-cover oleh jaringan GSM, kami sediakan solusi RPMA (random phase multiple access). Komunikasi ini untuk dapat memberikan data real time dari sensor yang ada di lapangan ke dalam sistem seperti sensor ketinggian muka air, sensor curah hujan dan arah angin dan sensor lainnya.
  2. Modul Pemantauan Aset Bergerak dan Stasioner bernama SIOPAS atau SIOPASPLUS,  aset dapat dipantau dan dimanfaatkan secara maksimal (optimalisasi aset)
  3. Modul Pemantauan dan Pelacakan pekerja bernama GEOHR yang meningkatkan efektivitas dan efisiensi karyawan yang bekerja di lapangan. Mengintegrasikan sistem absensi di kantor dengan sistem Portal Web yang terintegrasikan dengan absensi dan tracking karyawan menggunakan mobile phone disamping fungsi panic button untuk situasi genting karyawan di lapangan.
  4. Modul Management data Geospatial berikut engine development yang akan memungkinkan pihak perkebunan mempercepat pembangunan sistem informasi geospatial berbasis web yang juga mengintegrasikan data transaksi dari ERP system ke dalam data Geospatial (peta) bernama OSMAP.
  5. Modul Analisa tergabung dengan WebGIS dan MAP-GIS yang menyediakan analisa data berdasarkan citra satelit dalam 1 – 2 minggu, dengan resolusi tinggi 3 – 5 meter yang dikombinasikan dengan sensor di lapangan dan platform Artificial Intelligence untuk menyediakan data: Forecasting Panen dari Kebun, Pengelolaan Hama, Peringatan Kebakaran, Kesehatan Tanaman, Pengelolaan Air, Risiko Kebakaran, dan lain-lain bernama AGRISOURCE
  6. Modul yang dapat meningkatkan utilisasi transportasi, Keselamatan bekerja dan tentunya efisiensi di logistik  dan transport bernama OSLOG. Modul ini akan membantu operasional yang mencakup proses penjualan menerima pesanan, memantau pesanan, dan menyelesaikan pesanan. Data yang diberikan adalah performa penjualan, pengiriman tepat waktu, jarak waktu, key performance indicator (KPI) Pengemudi, dan lain-lain.
  7. Modul ERP untuk Perkebunan bernama EPCS-IPLAS. Memberi Pihak Perkebunan akses mudah ke informasi operasional utama untuk pengambilan keputusan dan membuat keputusan lebih jelas, lebih cepat, dan lebih mudah dengan ERP khusus perkebunan Modul Kegiatan Operasional Lapangan bernama EPCS. EPCS (electronic plantation control system) dikembangkan dalam perangkat android, membantu administrasi manual pekerjaan umum, panen, transportasi, dan sortasi pabrik untuk proses input dan pelaporan secara cepat, mengurangi kesalahan serta ketidaksesuaian karena telah dilengkapi dengan global positioning system (GPS) data dapat berupa gambar real di lapangan. EPCS akan mengurangi data ganda dan penggunaan laporan fisik.

SMART AGRICULTURE diharapkan dapat menjadi solusi lengkap dan terintegrasi antara Infrastrukur IT, Platform Aplikasi sampai ke pengelolaan data dan pemeliharaan sistem. Solusi ini tidak saja memberikan solusi end to end  pengelolaan kebun dan aset,  tetapi juga mengurangi biaya tidak perlu. Solusi ini kami fokuskan untuk menjadi SAAS (solution as a service). Perusahaan yang menggunakan solusi ini nantinya tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar di depan.

 

Sumber: Industry.co.id

,

Smart Agriculture Memodernisasi Bisnis Perkebunan

Datacomm Cloud Business dan mitra memperkenalkan solusi digital perkebunan terintegrasi Smart Agriculture untuk perkebunan pada umumnya dan khususnya perkebunan kelapa sawit serta tebu. Managing Director AMS Teknologi Taufik Darwis mengatakan Smart Agriculture dapat menyongsong industry 4.0 dan tujuan pembangunan berkelanjutan.

“Beberapa tantangan yang dihadapi produsen kelapa sawit saat ini adalah kurangnya produktivitas perkebunan akibat tingginya biaya pemeliharaan kebun, keamanan, pembibitan dan pupuk, serta tenaga kerja yang kurang efisien,” ujar Taufik di Jakarta.

Untuk memecahkan masalah kurangnya produktivitas produsen kelapa sawit tersebut, aliansi ini menggabungkan beberapa modul untuk menjadi sebuah solusi lengkap bernama smart agricukture. “Solusi dari anak bangsa untuk mempercepat adopsi industry 4.0 bagi industri perkebunan,” ujar Bayu Wedha, managing director PT Integrasia Utama.

Pertumbuhan bisnis perkebunan kelapa sawit di Indonesia berkembang sangat cepat. Pasalnya, minyak sawit adalah industri terpenting di Indonesia yang menyumbang antara 1,5-2,5 persen dari produk domestik bruto (PDB) negara.

Menurut Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) diperkirakan tahun depan akan terjadi kekurangan minyak kelapa sawit hingga 2 juta ton. Hal ini menjadi sebuah tantangan bagi produsen kelapa sawit.

Solusi Smart Agriculture merupakan kerja sama dalam bentuk aliansi partner yang melibatkan Datacomm Cloud Business – penyedia layanan cloud di Indonesia -, AMS Teknologi, Integrasia Utama, dan eKomoditi. Dalam aliansi ini, Datacomm menyediakan pusat data yang telah memperoleh sertifikat Rated-3 dan DCOS-4 TIA-942 dan bersertifikat ISO 27001, ISO 9001, dan ISO 20000.

Chief Executive Officer dari PT eKomoditi Solutions Indonesia Ferron Haryanto mengatakan pihaknya memiliki tanggung jawab memodernisasi bisnis perkebunan kelapa sawit di Tanah Air. Hal ini diperlukan agar semua komoditi kelapa sawit milik Indonesia dapat bersaing di pasar global.

“Kami berusaha membantu meningkatkan kemakmuran petani dengan membantu mereka bisa bekerja lebih efisien dan optimal melalui penggunaan teknologi yang tidak berat biaya dan lebih berkelanjutan,” ujar Sutedjo Tjahjadi, managing director Datacomm Cloud Business menimpali.

 

Sumber: Republika.co.id