,

Pengusaha Dorong Program B30 Dikebut

 

Pengusaha mendorong pemerintah untuk mengebut penerapan program pencampuran biodiesel ke solar 30 persen (B30). Kebijakan ini akan membantu penyerapan biodiesel lokal.

DIREKTUR Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (Gimni) Sahat Sinaga mengatakan, dengan penerapan B30 akan membantu industri sawit nasional. Sebab, kebijakan ini akan meningkatkan pemakaian biodiesel domestik.

Menurut Sahat, saat ini serapan biodiesel di pasar domestik cuma 27 persen dari total produksi. Jumlah tersebut sudah termasuk dengan biodiesel untuk program B20.

Dengan program B30, maka serapan domestik akan naik dari 27 persen menjadi 35 persen. Artinya domestik lebih kuat dan bisa mengurangi ketergantungan kepada pasar global.

“Saat ini jumlahnya 2,5 juta ton. Dengan naik jadi 30 persen ada tambahan 1 ,5 juta ton menjadi 4 juta ton,” paparnya.

Menurut dia, percepatan B30 juga akan mengurangi emisi gas rumah kaca sehingga udara jadi lebih bersih. Selain itu, keasa-man udara juga akan berkurang. Pemerintah pun bisa mengurangi biaya kesehatan.

Hapus Pungutan Ekspor

Sahat mengatakan, produksi biodiesel mencapai 12 juta ton per tahun. Sedangkan, dengan B30 penyerapannya menjadi 4,5 juta ton. Artinya masih ada sisa sekitar 7,5 juta ton dan harapannya bisa dijual untuk ekspor.

Namun, sayangnya penjualan ekspor pun terganggu. Penyebabnya, pemerintah menerapkan pungutan ekspor 20 dolar AS per ton. Akibatnya, banyak perusahaan yang berhenti ekspor. “Kami mengusulkan pungutan ekspor itu dihapuskan,” ujarnya.

Menurut Sahat, akibat kebijakan pemerintah tersebut banyak perusahaan yang mulai mengurangi produksinya. Bahkan, saat ini sudah ada tiga perusahaan yang gulung tikar.

Sementara untuk penjualan tahun ini, Sahat mengatakan, akan tumbuh 8 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Angka tersebut di bawah harapan kami 15 persen.

“Salah satu penyebabnya pungutan ekspor itu. Dan, kita berharap agar program B30 digenjot,” tukasnya.

Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan kembali melakukan uji coba B20 pada kereta api dan studi awal penggunaan B30 untuk transportasi darat selain kereta apa pada tahun depan.

Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengatakan, saat ini kajian B-30 akan memasuki uji awal di lapangan. “Kajiannya sudah selesai, namun demikian ada tes lapangan juga ini sekarang sedang persiapkan di lapangannya, akan dicoba pada transportasi darat selain kereta api,” ujar Arcandra.

Wamen menambahkan, butuh waktu dalam masa peralihan dari B20 menuju B30. Di samping itu, uji coba terus dilakukan agar ke depannya penerapan B30 pada transportasi darat tidak menemui kendala.

Lebih lanjut, kata dia, implementasi B30 menunggu terse-lesaikannya kendala yang ada di B20. “Kita masih akan menguji B20 untuk kereta api, akan dibuktikan apakah B20 comply dengan sistem kereta api sekarang,” jelasnya.

 

Sumber: Rakyat Merdeka

,

Sikap Pengusaha Terbelah

 

Kebijakan pemerintah mewajibkan ekspor Crude Palm Oil (CPO), batu bara, dan beras diekspor menggunakan kapal dan asuransi lokal mendapat respons beragam dari pengusaha. Ada yang mendukung dan menolak.

DIREKTUR Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (Gimni) Sahat Sinaga mengatakan, pengusaha kelapa sawit akan kesulitan menjalankan kewajiban tersebut. “Akan sulit karena kita belum tahu kapal lokal itu mampu atau tidak,” ujarnya kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Untuk diketahui, Kementerian Perdagangan (Kemendag) menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 82 Tahun 2017 tentang Ketentuan Penggunaan Angkutan Laut dan Asuransi Nasional. Salah satu isinya mewajibkan kegiatan ekspor (CPO), batu bara dan beras menggunakan angkutan laut dan asuransi nasional.

Targetnya enam bulan setelah ditetapkan, regulasi ini dapat dijalankan. Jika melanggar, eksportir CPO, batu bara dan beras bisa dibekukan hingga dicabut izinnya.

Menurut Sahat, sebaiknya kebijakan tersebut ditunda terlebih dahulu sampai ada kepastian dari pemerintah dan industri pelayaran dalam menyediakan angkutan kapal yang murah dan mumpuni. “Kalau sudah mampu kapalnya tidak masalah. Tapi kalau belum lebih baik bisa ditunda,” ungkapnya.

Menurutnya, saat ini kemampuan dan kapasitas kapal lokal memang mencukupi untuk kebutuhan angkutan domestik. “Kalau untuk ekspor sepertinya belum ada ya. Makanya harus dipastikan dulu apakah mampu atau tidak,” tegasnya.

Pihaknya masih akan mendengar masukan dari pengusaha mengenai dampak dari kebijakan tersebut. “Untuk selanjutnya kami mau dengar dulu masukan dari pengusaha lain. Apakah kebijakan bisa dilanjutkan atau nanti minta ditunda karena belum siap,” tukasnya.

Ketua Umum Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia menilai, regulasi ini akan menghambat kegiatan ekspor batu bara. “Melihat substansi regulasi yang mewajibkan penggunaan kapal nasional untuk ekspor batu bara timbul kekhawatiran akan berpotensi negatif terhadap kelancaran ekspor batu bara,” ujarnya.

Hendra mengungkapkan, APBI sendiri telah melayangkan keberatannya kepada Kementerian Perdagangan saat regulasi ini masih berupa draf rancangan. Terutama soal ketersediaan kapal lokal dalam kegiatan ekspor batubara yang dinilai belum miliki jumlah yang banyak.

“Yang menjadi concern utama adalah saat ini sebagian besar ekspor batu bara masih menggunakan kapal asing sehingga kesiapan kapal nasional dapat menjadi kendala,” sambungnya.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Indonesian National Shipowners Association (INSA) Carmelita Hartoto mengatakan, regulasi ini merupakan lompatan besar guna mendongkrak performa neraca jasa perdagangan Indonesia. “Kami mengapresiasi pemerintah menerbitkan regulasi ini,” ujarnya.

Ia mengaku, siap memenuhi kebutuhan kapal agar kegiatan ekspor berjalan baik. “Kami siap berkontribusi dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasa ekspor impor,” kata Carmelita.

Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan INSA Zaenal Arifin Hasibuan mengatakan, regulasi tersebut menjadi angin segar untuk industri pelayaran nasional. “Dengan aturan ini, tahun depan bisnis perkapalan akan lebih baik,” tuturnya.

Menurutnya, kegiatan angkutan ekspor-impor masih didominasi kapal asing. “Pada 2016 saja penggunaan kapal asing pada kegiatan angkutan ekspor-impor mencapai 93,7 persen dari total aktivitas. Sedangkan penggunaan kapal berbendera Merah Putih hanya sisanya, atau 6,3 persen,” tuturnya.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Oke Nurwan menjelaskan, regulasi ini guna meningkatkan daya saing industri pelayaran dan perasuransian nasional di kancah dunia. “Secara prinsip, pemerintah mendorong industri domestik,” ujarnya.

Namun, Nurwan enggan menjelaskan apakah perusahaan jasa angkutan laut dan asuransi nasional mampu menjalankan kebijakan ini. “Yang jelas, jika perusahaan domestik tidak bisa men-cover seluruhnya, eksportir dan importir boleh menggunakan perusahaan asing tapi dengan izin pemerintah,” tutupnya.

 

Sumber: Rakyat Merdeka

,

PTPN Ramaikan Peta Persaingan Pasar Minyak Goreng Domestik

 

JAKARTA. PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III Holding bersama PTPN IV melebarkan sayap bisnis dengan membangun pabrik minyak goreng. Pabrik minyak goreng yang akan dioperasikan anak usaha PTPN yakni PT Industri Nabati Lestari ini diharapkan bakal turut meramaikan peta persaingan bisnis minyak goreng yang selama ini masih dikuasai perusahaan swasta.

Sekretaris Perusahaan PTPN III Holding Furqan Tanzala mengatakan, pembangunan pabrik minyak goreng berkapasitas 600.000 ton per tahun ini sampai saat ini masih berlangsung. Lokasi pabrik berada di Kawasan Industri Sei Mangkei, Sumatra Utara.

Dengan pabrik ini, PTPN berharap akan mendapatkan nilai tambah dari produksi kelapasawitsaat ini. Di pabrik itu PTPN akan memproduksi minyak goreng kemasan sederhana dan curah. “Kami akan utamakan menjual produk ke pasar domestik dulu,” ujarnya, Senin (4/12).

Atas rencana itu Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga meminta PTPN mengikuti aturan yang berlaku bagi industri minyak goreng. Aturan itu adalah menyediakan 20% dari total produksi masuk ke dalam kebutuhan domestik dan dijual dalam kemasan sederhana dengan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan Kementerian Perdagangan (Kemdag).

PTPN juga perlu merumuskan pangsa pasar yang hendak disasar untuk bisa bersaing di penjualan minyak goreng. “Perlu diketahui PTPN, sebagai pemain baru perlu ikut dalam rapat-rapat yang diikuti produsen minyak goreng agar mengetahui apa yang menjadi kewajiban-kewajiban mereka,” ujarnya kepada KONTAN, Senin (4/12).

Menurut Sahat, setiap produsen diharuskan memiliki mesin packing minyak goreng. Nantinya mesin ini bisa digunakan untuk memproduksi minyak goreng ukuran 250 mililiter (ml) dan 500 ml. Minyak goreng ini yang akan 1 i.i 11,11 ke pasar domestik, khususnya mereka yang perekonomiannya menengah ke bawah. “Kemdag mengharuskan menjual minyak goreng ukuran mini itu,” katanya.

Sahat juga mengingatkan agar PTPN membuat merek minyak goreng sendiri agar nantinya bisa bersaing di pasar dengan merek minyak goreng swasta. Bila syarat-syarat ini tidak dipenuhi, maka Sahat mengingatkan bisa saja pabrik minyak goreng PTPN ditutup.

 

Sumber: Harian Kontan

,

DMO Diterapkan Bertahap

 

JAKARTA – Kewajiban para produsen minyak goreng untuk menyediakan alokasi khusus bagi pasar domestik atau domestic market obligation diterapkan secara bertahap kendati pasokan ke seluruh Indonesia harus terdistribusi mulai Desember 2017.

Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kementerian Perdagangan Ninuk Rahayuningrum menjelaskan saat ini tengah disusun ketentuan perihal kewajiban produsen untuk mengalokasikan 20% dari total produksi dalam bentuk kemasan sederhana ke pasar domestik. Kebijakan domestic market obligation (DMO) menurutnya dilaksanakan secara bertahap.

“DMO belum berlaku, tanggal 1 Desember itu yang keharusan adalah minyak goreng terdistribusi ke seluruh Indonesia,” ujarnya saat dihubungi Bisnis, Senin (4/12).

Kewajiban tersebut, sambungnya, sebagai upaya untuk memenuhi pasokan balian pokok menjelang Natal dan tahun baru. Hal tersebut dilakukan mengingat potensi curah hujan yang tinggi sehingga dapat menghambat proses distribusi.

Ninuk menegaskan kebijakan DMO bakal diterapkan untuk menjaga keterjangkauan harga dan higienitas minyak goreng baik di pasar tradisional maupun ritel modern. Selain itu, diharapkan ketentuan harga eceran tertinggi untuk komoditas tersebut dapat tercapai.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga mengatakan kewajiban memasok 20% dari total kapasitas produksi sudah mulai berjalan Desember2017. Namun, menurutnya saat ini pasar minyak goreng tengah menghadapi kelesuan.

“Karena sedang lesu jadi enggak perlu genjot ke 20% hanya produsen akan mengamati bila di pasar kekurangan stok,” jelasnya.

Sementara itu pemerintah bersama pemangku kepen-berupaya menjaga stok dan stabilitas harga di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC).

Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya Arief Prasetyo Adi mengatakan saat ini masih ada beras IR-64 III seharga Rp7.800 per kg. Dia menyebut jumlah beras jenis medium itu 15%-20% dari stok beras di PIBC yang mencapai 37.000 ton, melebihi stok minimal sebesar 30.000 ton.

“Ke depan beras akan lebih banyak ke premium. Dengan harga gabah saat ini, lebih memilih (beras) Rp12.800perkg.”

 

Sumber: Bisnis Indonesia

,

PTPN Masuk Bisnis Minyak Goreng, Ini Kata Industri

JAKARTA. PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III Holding bersama PTPN IV tengah membangun pabrik minyak goreng. Perusahaan yang dioperasikan anak usaha PTPN yakni PT Industri Nabati Lestari ini nantinya diharapkan turut meramaikan peta persaingan bisnis minyak goreng yang selama ini masih dikuasai perusahaan swasta baik domestik maupun ekspor. PTPN punya peluang menguasai pangsa pasar yang ada di daerah terdekat dengan pabrik miliknya.

Namun PTPN harus mengikuti aturan yang berlaku bagi industri minyak goreng yakni menyediakan 20% dari total produksinya masuk ke dalam kebutuhan domestik dan dijual dalam kemasan sederhana dengan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan Kementerian Perdagangan (Kemdag).

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga mengatakan PTPN perlu merumuskan pangsa pasar yang hendak disasar untuk bisa bersaing di penjualan minyak goreng.

“Perlu diketahui PTPN, sebagai pemain baru perlu ikut dalam rapat-rapat yang diikuti produsen minyak goreng agar mengetahui apa yang menjadi kewajiban-kewajiban mereka,” ujarnya kepada Kontan.co.id, Senin (4/12).

Dia mengatakan, setiap produsen diharuskan memiliki mesin packing minyak goreng. Nantinya mesin ini bisa digunakan untuk memproduksi minyak goreng ukuran 250 mililiter (ml) dan 500 ml. Minyak goreng ini yang akan dijual ke pasar domestik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya mereka yang perekonomiannya menengah ke bawah.

“Di pasar tradisional banyak konsumen yang hanya mampu membeli dengan ukuran kecil, makanya Kemdag mengharuskan menjual minyak goreng dengan ukuran mini tersebut,” tuturnya.

Selain itu, dia juga mengingatkan agar PTPN membuat merek minyak goreng sendiri agar nantinya bisa bersaing di pasar dengan merek minyak goreng swasta. Bila syarat-syarat ini tidak dipenuhi, maka Sahat mengingatkan bisa saja pabrik minyak goreng PTPN ditutup. Kendati demikian, Sahat bilang GIMNI melihat PTPN tetap punya peluang masuk ke pasar minyak goreng, khususnya di daerah Sumatera Utara dan sekitarnya.

Sumber: Kontan.co.id

,

HARGA MIGOR TERKEREK, Ikappi Bahas Soal Kerja Sama Dengan Industri Minyak

 

JAKARTA- Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) Abdullah Mansuri mengungkapkan terjadi kenaikan harga minyak goreng (migor) di pasar tradisional sejak awal Desember 2017.

Hingga hari ini, Senin (4/12/2017), pergerakan harga komoditas tersebut berada di kisaran Rp13.000 per liter.

Abdullah menilai implementasi kerja sama antara produsen yang pedagang pasar tidak berjalan baik. Pasalnya, dalam kebijakan yang bertujuan memotong jalur distribusi tersebut, para pedagang tidak diberikan keleluasan untuk menangguhkan pembayaran seperti yang diberikan kepada ritel modern.

Seperti diketahui, Ikappi dan Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) meneken nota kesepahaman harga jual minyak goreng pada Juni 2017. Saat itu, disepakati harga eceran tertinggi di tingkat pedagang pasar sebesar Rp11.000 per liter.

Berdasarkan pantauan Bisnis melalui Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, Senin (4/12/2017), menunjukkan harga rata-rata nasional minyak goreng curah Rp12.150 per kilogram. Sementara, rerata harga minyak goreng kemesan bermerek yakni Rp15.100 per kilogram.

 

Sumber: Bisnis.com

,

Pemkab Pelalawan Kumpulkan Banyak Asosiasi Sawit Nasional di Techno Park

Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan dipimpin Bupati Pelalawan HM Harris bekerjasama dengan BPPT gelar Temu Bisnis Pengembangan Industri Hilir Kelapa Sawit di Kawasan Techno Park Pelalawan-Riau, bersama Asosiasi Sawit Nasional, Kamis 30 Novenber 2017 di ruang Teknopolitan kantor Bappeda.

Pada temu bisnis ini, terlihat hadir asosiasi sawit nasional semisal Direktur Eksekutif GIMNI, Sahat Sinaga, Ketua APOLIN, Rapolo Hutabarat, Ketua Harian APROBI, Ketua Umum GAPKI, Ketua Umum MAKSI,Darmono Taniwiryo Perwakilan PT PINDAD,Wiweka Hernadi, Direktur Rekayasa Engineering, sementara dari pihak BPPT hadir Deputi Bidang PKT Dr Gatot Dwiyanto dan Direktur PTKS Dr.Ir. Iwan Sudrajat MSEE, pihak Bank BRI, Kemudian hadir juga Anggota DPRD Pelalawan Abdullah, Kaban Bappeda Ir H M Syahrul Syarief serta Pimpinan OPD Kab Pelalawan dan sejumlah tokoh Masyarakat Provinsi Riau Prof H T Dahril Msc dan para petani kelapa sawit.

Menurut keterangan Bupati Pelalawan HM Harris sebagaimana yang disampaikan Kaban Bappeda Ir H M Syahrul Syarief kepada media ini mengungkapkan bahwa Temu Bisnis Pengembangan Industri Hilir Kelapa Sawit di Kawasan Techno Park Pelalawan-Riau merupakan tindak lanjut dari rangka akselerasi dari pengembangan Industri Hilir Kelapa Sawit di Kawasan Teknopolitan Pelalawan-Riau.

“Saya pikir ini langkah tepat dalam usaha pemerintah dalam menindak lanjuti pembangunan industri hilir yang tentunya melibatkan kalangan pebisnis khususnya yang menggeluti industri kelapa sawit,”ucap Ir H M Syahrul Syarief

Adapun tujuan Temu Bisnis Pengembangan Industri Hilir Kelapa Sawit di Kawasan Techno Park Pelalawan-Riau sambung  Ir H M Syahrul Syarief adalah menyepakati rencana bisnis industri kawasan techno park.

“Tentunya, dengan langkah-langkah pemberdayaan petani sawit swadaya dalam wadah koperasi menuju desa mandiri, kemudian pembinaan peningkatan produksivitas mewujudkan legalitas usaha dan jaminan pemekaran petani kelapa sawit swadaya. Serta rencana pembangunan PKS Mini untuk menampung Tbs petani binaan, mengembangkan industri hilir dari produk PKS mini (Bioplastik, Produk Kosumsi lainya) dan rencana pembangunan Power Plant 7,5 mw berbasi sawit,”ujarnya.

Kedepan apa yang dilakukan pemerintah ini merupakan cara dan langkah cepat dalam merealisasi pembangunan Techno Park, apalagi antusias para pebisnis ini terasa sangat kuat.

 

Sumber: Riausky.com

,

HET Bikin Pengendalian Sembako Lebih Mudah

 

 

Seketaris Jenderal Kementerian Perdagangan (Ke-mendag) Karyanto Suprih pede harga Sahan kebutuhan pokok tidak akan bergejolak meskipun permintaan akan mengalami kenaikan menjelang akhir tahun. Selain, pihaknya melakukan langkah-langkah antisipasi, sekarang sudah berlaku instrumen harga eceran tertinggi (HET) untuk beras.

“Kita saat Idul Fitri kita berhasil kendalikan harga. Saat itu hanya HET minyak goreng, daging sapi, dan gula, sekarang sudah bertambah, ada HET beras. Kita harapkan bisa menjaga harga lebih mudah,” kata Karyanto kepada Rakyat Merdeka, pada akhir pekan.

Meskipun ada HET, Karyanto mengaku pihaknya tetap melakukan antisipasi sejak dini semaksimal mungkin untuk menghadapi potensi kenaikan permintaan pangan. Ibarat mau perang, pihaknya memposisikan diri sedang menghadapi lawan yang berat.

Langkah antisipasi yang sudah dilakukan Kemendag, papar Karyanto, melakukan koordinasi dengan pemerintahan daerah. Belum lama ini,dirinya menghadiri acara pertemuan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia. Dirinya bertukar informasi, mendata wilayah mana yang suplus dan defisit pangan. Selain itu, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita sudah memerintahkan Pejabat eselon I dan II Kemendag untuk terjun langsung memantau daerah rawan terjadi gejolak harga.

Langkah lainnya, lanjutnya, Kemendag juga telah menginstruksikan produsen minyak goreng untuk menggelontorkan produksinya. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya lagi kelangkaan minyak goreng seperti yang terjadi pada puasa lalu.

Karyanto memastikan stok pangan berlimpah. Dia berharap, pedagang tidak bermain-main dengan harga. “Belum lama kita gelontorin 100 ribu ton bawang putih, sampai harganya turun. Kami nggak punya niat merugikan pedagang. Tapi kalau harga tinggi, kami akan pasok,” katanya.

Selain Kemendag, Kementerian Pertanian (Kementan) juga melakukan langkah antisipasi menghadapi permintaan jelang akhir tahun.

Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman menginstruksikan jajarannya meningkatkan pemantaun harga pangan.

“Kami minta setiap direktorat melakukan pemantauan harga,” pinta Amran saat melantik delapan orang pejabat tinggi pratama lingkungan Kementan pada Jumat (24/11).

Selain memantau harga. Amran memerintahkan jajarannya mengontrol produksi pertanian karena saat ini sudah memasuki musim hujan, terutama komoditas cabe. Menurutnya, swasembada empat komoditas pangan sejumlah yang sudah berhasil dicapai harus dipertahankan. Keempat komoditas itu yakni beras, jagung, bawang merah dan cabe.

 

Sumber: Rakyat Merdeka

,

Pesan DMSI terhadap Dirjen Pajak baru

 

JAKARTA. Beredar kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menunjuk Robert Pakpahan sebagai Dirjen Pajak yang baru. Mengenai, hal ini belum ada konfirmasi dari pihak terkait serta kementerian keuangan.

Meskipun belum pasti, namun kabar ini ditanggapi dengan baik oleh Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI).

Sahat Sinaga, Wakil Ketua DMSI sekaligus Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) mengatakan DMSI berharap dengan adanya pergantian Dirjen Pajak, target yang ditetapkan dalam APBN dibuat berdasarkan analisa lapangan dan bukan dengan cara ekstrapolasi.

Dia pun berpendapat, perlunya ada perkembangan pasar atau pergerakan bisnis global terutama dalam bisnis sawit.

“Kami dari sektor bisnis sawit akan bekerja sama dan mendukung usaha beliau untuk mendapatkan pajak dan menyadarkan para pelaku bisnis sawit untuk taat aturan perpajakan,” ujar Sahat kepada Kontan.co.id, Kamis (23/11).

Menurut Sahat, pihak perpajakan juga harus melakukan beberapa hal supaya APBN dapat sesuai ditargetkan adalah melakukan evaluasi dan penyuluhan ke kabupaten-kabupaten, serta memberikan jalan keluar yang masuk akal dan dapat dilaksanakan.

“Banyak anggota kami di persawitan perlu penyuluhan supaya meningkatkan kesadaran mereka, dan juga menyarankan agar daerah-daerah penghasil sawit bisa memperoleh alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) yang proporsional,” ujar Sahat.

Menurut Sahat terdapat kebun sawit di 23 provinsi penghasil sawit nasional yang men jadi sumber penghasil devisa terbesar. Karena itu pajak perusahaan dan value added tax (VAT) akan besar pula.

Tak hanya itu, Sahat pun berharap supaya tanggung renteng dihilangkan dari perpajakan supaya setiap anggota perpajakan aktif menelusuri setoran PPN.

 

Sumber: Kontan.co.id

,

Pengusaha Minta Keran Ekspor Migor Dibuka

 

Pengusaha akhirnya setuju dengan keputusan kewajiban memasok kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation/DMO) minyak goreng atau migor sebesar 20 persen. Namun ada syaratnya, pengusaha minta keran impor minyak goreng dibuka seluas -luasnya.

Ketua Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga mengatakan, kewajiban DMO 20 persen kali ini berbeda dengan tahun 2007 yang sulit dilakukan. “Kali ini berbeda. Pengusaha sudah siap. Itu bisa dilakukan,” ujarnya kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Ia mengatakan, kewajiban DMO 20 persen tidak masalah dilakukan oleh produsen minyak goreng berskala besar. Namun yang menjadi masalah, kata Sahat, adalah untuk produsen minyak goreng berskala kecil. “Kalau untuk produsen besar yang mempunyai produk lain selain minyak goreng itu tidak masalah. Bisa disubsidi dari produk lain. Buat produsen kecil ini yang cuma produksi minyak goreng yang sulit,” ungkapnya.

Ia mengungkapkan, produsen minyak goreng skala kecil akan kesulitan memenuhi kewajiban DMO 20 persen karena hanya bisa memproduksi 600 ton minyak goreng perhari. “Mereka hanya bisnis minyak goreng dan itu pun keuntungannya kecil. Kalau harus dijual di sini dengan harga murah pula bisa mati mereka,” tuturnya.

Oleh karena itu. Sahat meminta, pemerintah membuka keran ekspor agar produksi minyak goreng di dalam negeri bisa terserap. “Kami minta keran ekspor dibuka agar produksi dari usaha minyak goreng skala kecil ini juga bisa bersaing,” ujarnya.

Sahat juga meminta agar pungutan biaya ekspor dipangkas. “Pungutan ekspor bagi Refined. Bleached and Deodorised Oil (RBDO) terlalu besar. Kami minta dari 30 dolar AS menjadi 5 dolar AS.” ungkapnya.

Ia mengatakan, pungutan ekspor minyak goreng kemasan di bawah 25 kilogram (kg) juga perlu diturunkan. “Kalau mau bersaing dengan Malaysia, harusnya pungutan yang sebelumnya 20 dolar AS menjadi0. tukasnya.

Sebelumnya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah menetapkan DMO sebesar 20 persen untuk minyak goreng kemasan sederhana. Ini berarti produsen minyak goreng wajib memproduksi minyak goreng dalam kemasan sederhana sebanyak 20 persen dari total produksi mereka.

Selain menetapkan DMO. Kemendag juga mewajibkan produsen untuk memproduksi tiga jenis minyak goreng kemasan sederhana. Yakni kemasan satu liter, kemasan setengah liter dan kemasan seperempat liter. Minyak goreng kemasan satu liter harus dijual ke konsumen dengan harga maksimal Rp 11.000. Sedangkan kemasan setengah liter Rp 6.000 dan kemasan seperempat liter Rp 3-250.

 

Sumber: Rakyat Merdeka