,

Indonesia-Amerika Sepakat Tingkatkan Nilai Perdagangan

Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (PEN) Kementerian Perdagangan Arlinda menyatakan Republik Indonesia dan Amerika Serikat berkomitmen meningkatkan nilai perdagangan masing-masing negara.

“Indonesia dan AS memiliki keinginan yang sama guna meningkatkan hubungan perdagangan,” kata Arlinda dalam acara Business Matching Indonesia-USA yang diselenggarakan di Konjen RI di New York, Amerika Serikat, dilansir dari Harian Neraca, Senin (21/1/2019).

Arlinda ketika memberikan kata sambutan dalam acara tersebut memaparkan pada periode Januari hingga Oktober 2018, perdagangan antara kedua negara meningkat 2,6% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Menurut dia, pada saat ini juga terjadi peningkatan korporasi yang berasal dari Negeri Paman Sam yang ingin berinvestasi di dalam Indonesia. Dirjen PEN juga mengemukakan dalam rangka menunjukkan keseriusan tersebut, dalam rangka kunjungan Mendag ke AS, pihaknya membawa pengusaha dari sekitar 15 perusahaan.

Sebagaimana diwartakan, Menteri Perdagangan RI Enggartiasto Lukita menyambut 70 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Amerika Serikat dengan mengawali kunjungan diplomasi perdagangan Indonesia tahun 2019 ini ke AS.

“Kunjungan kerja sekaligus misi dagang ini dilakukan karena AS merupakan salah satu negara terpenting tujuan ekspor Indonesia dan sumber investasi asing saat ini. Melalui kunjungan kerja ini, Indonesia terus menjaga dialog terbuka untuk memperkuat kemitraan perdagangan dan investasi dengan AS,” jelas Mendag.

Delegasi bisnis Indonesia yang menyertai kunjungan kerja Mendag kali ini terdiri dari para pengusaha yang berminat mengembangkan ekspor dan impor dengan AS, serta melakukan investasi baik di AS maupun di Indonesia. Hal ini merupakan kelanjutan dari kunjungan kerja pada bulan Juli 2018, di mana Mendag RI dan Menteri Perdagangan AS Wilbur Ross antara lain sepakat untuk meningkatkan perdagangan dua arah dari USD28 miliar saat ini menjadi USD50 miliar.

Sejumlah pengusaha Indonesia yang akan mengikuti misi dagang ini antara lain bergerak di sektor kelapa sawit, alumunium dan baja, hasil laut, kedelai dan gandum, kapas dan tekstil, kopi, ban mobil, emas dan perhiasan. Selain itu, turut serta Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, Gabungan Perusahaan Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Indonesia Biofuels Producers Association (APROBI-IBPA) dan Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI).

Sebagaimana diketahui, total perdagangan Indonesia-AS mencapai USD25,92 miliar, surplus untuk Indonesia sebesar USD9,7 miliar. Sementara total perdagangan dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren positif sebesar 0,39%. Pada tahun 2017, AS merupakan negara tujuan ekspor nonmigas ke-2 setelah China dengan nilai USD17,1 miliar. Sedangkan produk ekspor utama Indonesia ke AS, antara lain udang; karet alam; alas kaki; ban, dan pakaian wanita.

Sebelumnya, Enggartiasto Lukita menyatakan bahwa ada kemajuan dalam pembahasan mengenai penerapan pemberian fasilitas kemudahan perdagangan “Generalized System of Preferences” (GSP) oleh Amerika Serikat.

“Untuk GSP, kita sudah ada kemajuan dan mereka (pemerintah Amerika Serikat) akan membahas lebih lanjut karena ada beberapa hal yang harus kita penuhi sambil menunggu kita memenuhi komitmen,” kata Mendag setelah melakukan pembahasan GSP di Kantor Perwakilan Perdagangan AS (USTR) di Washington DC, Amerika Serikat, disalin dari Antara.

Enggartiasto mengungkapkan bahwa proses evaluasi yang dilakukan AS terhadap status Indonesia sebagai negara penerima GSP masih berjalan sehingga berbagai fasilitas terkait GSP yang diterima oleh beragam komoditas yang diekspor dari RI ke AS juga masih berlaku.

Mendag juga mengemukakan, dirinya juga bertemu dengan Kamar Dagang dan Industri AS (United States Chamber of Commerce) yang juga menunjukkan dukungan agar berbagai produk dari Indonesia juga masih tetap mendapatkan fasilitas GSP dari pemerintahan AS. “Kadin AS akan bertemu Duta Besar USTR untuk membicarakan mengenai GSP,” ucapnya.

Sebagaimana diketahui, GSP merupakan program pemerintah AS dalam rangka mendorong pembangunan ekonomi negara-negara berkembang, yaitu dengan membebaskan bea masuk ribuan produk negara-negara itu, termasuk Indonesia, ke dalam negeri Paman Sam tersebut.

Sebanyak 3.546 produk Indonesia diberikan fasilitas GSP berupa eliminasi tarif hingga 0%. Dalam tujuh bulan terakhir, Pemerintah Indonesia telah melakukan komunikasi dan koordinasi intensif dengan AS agar status Indonesia dapat tetap dipertahankan di bawah skema GSP.

Hal tersebut karena program ini dinilai memberi manfaat baik kepada eksportir Indonesia maupun importir AS yang mendapat pasokan produk yang dibutuhkan. Pada Oktober 2017, Pemerintah AS melalui USTR mengeluarkan Peninjauan Kembali Penerapan GSP Negara (CPR) terhadap 25 negara penerima GSP.

Sumber: Okezone.com

,

Mendag Promosikan CPO Indonesia di Amerika, Samakan Pentingnya dengan Industri Boeing

 

Produk minyak kelapa sawit atau CPO Indonesia kini sedang menghadapi tantangan di luar negeri. 

Padahal, sebagaian besar masyarakat Indonesia menggantungkan hidup dari kelapa sawit.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita berkunjung ke ke Washington DC, AS.

Kedatangan Mendag Enggartiasto Lukita ini dalam angka mempromosikan produk minyak kelapa sawit Indonesia.

AS sendiri merupakan salah satu negara tujuan ekspor Indonesia untuk CPO.

Promosi itu disampaikan saat Enggar membuka Indonesia Palm Oil Forum yang diselenggarakan di Kedutaan Besar Republik Indonesia di AS.

Dalam forum itu turut hadir berbagai pelaku usaha, antara lain Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDB-KS).

Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi).

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI).

Hingga Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI). 

Enggar mengatakan, di tengah ketidakpastian ekonomi dan perdagangan global, kolaborasi dan kemitraan sangat penting untuk meningkatkan investasi dan perdagangan secara berkelanjutan.

“Minyak kelapa sawit (CPO) merupakan salah satu fokus khusus dalam rangkaian kunjungan kerja kami ke AS,” ujar Enggar dalam keterangan tertulis, Senin (21/1/2019).

Enggar berharap lewat forup tersebut terjadi dialog antara para pelaku usaha untuk memperkuat kemitraan, khususnya komoditas CPO.

CPO dan produk turunannya dianggap memainkan peranan penting dalam perekonomian Indonesia.

Dia menyebutkan, CPO berkontribusi pada pengentasan kemiskinan dan pengembangan daerah pedesaan, serta mendukung pembangunan ekonomi nasional secara umum.

Upaya mengembangkan sektor CPO untuk mempromosikan pembangunan pedesaan dan mengatasi kemiskinan di Indonesia dimulai sejak akhir 1990-an.

Hal itu jauh sebelum  adopsi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada 2015.

Pada tahun 2001-2010, sektor CPO di Indonesia telah membantu 10 juta orang keluar dari kemiskinan dan 1,3 juta penduduk desa diangkat dari garis kemiskinan.


Selain itu lanjut Enggar, budidaya kelapa sawit dapat menghasilkan pendapatan yang tinggi dan  stabil untuk petani kecil.

Sektor tersebut juga menyediakan lapangan kerja bagi lebih dari 5,5 juta orang dan mata pencaharian 21 juta orang.

“Indonesia bergantung pada industri ini. Perkebunan kelapa sawit juga berkontribusi pada pengembangan sekolah dan rumah sakit, serta pusat budaya, agama, dan olahraga di wilayah perkebunan kelapa sawit,” kata Enggar.

Dengan produksi mencapai 35,36 juta metrik ton pada 2017, CPO Indonesia menjadi industri raksasa yang menghasilkan pendapatan ekspor sebesar 22,8 miliar dollar AS.

Oleh karena itu, kata Enggar, tepat dikatakan jika industri CPO adalah salah satu sektor yang paling penting bagi ekonomi Indonesia.

Dia menyamakannya seperti Boeing yang penting bagi AS atau Airbus bagi Uni Eropa.

Menurut Enggar, produksi CPO yang tinggi dapat melestarikan cadangan minyak global.

“Indonesia berupaya meningkatkan produktivitas CPO sekaligus mengatasi tantangan sosial dan lingkungan sehingga produksi CPO Indonesia tidak akan merusak alam,” lanjut dia.

Sementara itu dari sektor kesehatan, banyak penelitian menunjukkan bahwa konsumsi asam lemak jenuh dari minyak kelapa sawit tidak meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular.

Untuk itu, Enggar menekankan pentingnya perdagangan yang adil terhadap minyak kelapa sawit dan menghapus praktik perdagangan diskriminatif yang merugikan sektor minyak kelapa sawit demi kepentingan komersial semata. (*)

Sumber: Tribunpontianak.co.id




,

Di Amerika, Mendag Samakan Pentingnya CPO bagi Indonesia dengan Boeing bagi AS

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mempromosikan produk minyak kelapa sawit atau CPO Indonesia ke Amerika Serikat dalam kunjungannya ke Washington DC, AS. AS merupakan salah satu negara tujuan ekspor Indonesia untuk CPO. Promosi itu disampaikan saat Enggar membuka Indonesia Palm Oil Forum yang diselenggarakan di Kedutaan Besar Republik Indonesia di AS.

Dalam forum itu turut hadir berbagai pelaku usaha, antara lain Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDB-KS), Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi), Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), hingga Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI). Enggar mengatakan, di tengah ketidakpastian ekonomi dan perdagangan global, kolaborasi dan kemitraan sangat penting untuk meningkatkan investasi dan perdagangan secara berkelanjutan. “Minyak kelapa sawit (CPO) merupakan salah satu fokus khusus dalam rangkaian kunjungan kerja kami ke AS,” ujar Enggar dalam keterangan tertulis, Senin (21/1/2019).

Enggar berharap lewat forup tersebut terjadi dialog antara para pelaku usaha untuk memperkuat kemitraan, khususnya komoditas CPO. CPO dan produk turunannya dianggap memainkan peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Dia menyebutkan, CPO berkontribusi pada pengentasan kemiskinan dan pengembangan daerah pedesaan, serta mendukung pembangunan ekonomi nasional secara umum.

Upaya mengembangkan sektor CPO untuk mempromosikan pembangunan pedesaan dan mengatasi kemiskinan di Indonesia dimulai sejak akhir 1990-an. Hal itu jauh sebelum  adopsi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada 2015. Pada tahun 2001-2010, sektor CPO di Indonesia telah membantu 10 juta orang keluar dari kemiskinan dan 1,3 juta penduduk desa diangkat dari garis kemiskinan. Selain itu lanjut Enggar, budidaya kelapa sawit dapat menghasilkan pendapatan yang tinggi dan  stabil untuk petani kecil.

Sektor tersebut juga menyediakan lapangan kerja bagi lebih dari 5,5 juta orang dan mata pencaharian 21 juta orang. “Indonesia bergantung pada industri ini. Perkebunan kelapa sawit juga berkontribusi pada pengembangan sekolah dan rumah sakit, serta pusat budaya, agama, dan olahraga di wilayah perkebunan kelapa sawit,” kata Enggar. Dengan produksi mencapai 35,36 juta metrik ton pada 2017, CPO Indonesia menjadi industri raksasa yang menghasilkan pendapatan ekspor sebesar 22,8 miliar dollar AS.

Oleh karena itu, kata Enggar, tepat dikatakan jika industri CPO adalah salah satu sektor yang paling penting bagi ekonomi Indonesia. Dia menyamakannya seperti Boeing yang penting bagi AS atau Airbus bagi Uni Eropa. Menurut Enggar, produksi CPO yang tinggi dapat melestarikan cadangan minyak global. “Indonesia berupaya meningkatkan produktivitas CPO sekaligus mengatasi tantangan sosial dan lingkungan sehingga produksi CPO Indonesia tidak akan merusak alam,” lanjut dia.

Sementara itu dari sektor kesehatan, banyak penelitian menunjukkan bahwa konsumsi asam lemak jenuh dari minyak kelapa sawit tidak meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular. Untuk itu, Enggar menekankan pentingnya perdagangan yang adil terhadap minyak kelapa sawit dan menghapus praktik perdagangan diskriminatif yang merugikan sektor minyak kelapa sawit demi kepentingan komersial semata.

Sumber: Kompas.com

,

Indonesia-Amerika Berkomitmen Tingkatkan Nilai Perdagangan

Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (PEN) Kementerian Perdagangan Arlinda menyatakan Republik Indonesia dan Amerika Serikat berkomitmen meningkatkan nilai perdagangan masing-masing negara. 

“Indonesia dan AS memiliki keinginan yang sama guna meningkatkan hubungan perdagangan,” kata Arlinda dalam acara Business Matching Indonesia-USA yang diselenggarakan di Konjen RI di New York, Amerika Serikat, disalin dari Antara, pekan lalu. 

Arlinda ketika memberikan kata sambutan dalam acara tersebut memaparkan pada periode Januari hingga Oktober 2018, perdagangan antara kedua negara meningkat 2,6 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. 

Menurut dia, pada saat ini juga terjadi peningkatan korporasi yang berasal dari Negeri Paman Sam yang ingin berinvestasi di dalam Indonesia. Dirjen PEN juga mengemukakan dalam rangka menunjukkan keseriusan tersehut, dalam rangka kunjungan Mendag ke AS, pihaknya membawa pengusaha dari sekitar 15 perusahaan.

Sebagaimana diwartakan, Menteri Perdagangan RI Enggartiasto Lukita menyambut 70 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Amerika Serikat dengan mengawali kunjungan diplomasi perdagangan Indonesia tahun 2019 ini ke AS. 

“Kunjungan kerja sekaligus misi dagang ini dilakukan karena AS merupakan salah satu negara terpenting tujuan ekspor Indonesia dan sumber investasi asing saat ini. Melalui kunjungan kerja ini, Indonesia terus menjaga dialog terbuka untuk memperkuat kemitraan perdagangan dan investasi dengan AS,” jelas Mendag. 

Delegasi bisnis Indonesia yang menyertai kunjungan kerja Mendag kali ini terdiri dari para pengusaha yang berminat mengembangkan ekspor dan impor dengan AS, serta melakukan investasi baik di AS maupun di Indonesia. 

Hal ini merupakan kelanjutan dari kunjungan kerja pada bulan Juli 2018, di mana Mendag RI dan Menteri Perdagangan AS Wilbur Ross antara lain sepakat untuk meningkatkan perdagangan dua arah dari 28 miliar dolar AS saat ini menjadi 50 miliar dolar AS. 

Sejumlah pengusaha Indonesia yang akan mengikuti misi dagang ini antara lain bergerak di sektor kelapa sawit, alumunium dan baja, hasil laut, kedelai dan gandum, kapas dan tekstil, kopi, ban mobil, emas dan perhiasan. Selain itu, turut serta Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, Gabungan Perusahaan Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Indonesia Biofuels Producers Association (APROBI-IBPA) dan Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI). 

Sebagaimana diketahui, total perdagangan Indonesia-AS mencapai 25,92 miliar dolar AS, surplus untuk Indonesia sebesar 9,7 miliar dolar AS. Sementara total perdagangan dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren positif sebesar 0,39 persen. Pada tahun 2017, AS merupakan negara tujuan ekspor nonmigas ke-2 setelah China dengan nilai 17,1 miliar dolar AS. Sedangkan produk ekspor utama Indonesia ke AS, antara lain udang; karet alam; alas kaki; ban, dan pakaian wanita. 

Sebelumnya, Enggartiasto Lukita menyatakan bahwa ada kemajuan dalam pembahasan mengenai penerapan pemberian fasilitas kemudahan perdagangan “Generalized System of Preferences” (GSP) oleh Amerika Serikat 

“Untuk GSP, kita sudah ada kemajuan dan mereka (pemerintah Amerika Serikat) akan membahas Iebih lanjut karena ada beberapa hal yang harus kita penuhi sambil menunggu kita memenuhi komitmen,” kata Mendag setelah melakukan pembahasan GSP di Kantor Perwakilan Perdagangan AS (USTR) di Washington DC, Amerika Serikat, disalin dari Antara. 

Enggartiasto mengungkapkan bahwa proses evaluasi yang dilakukan AS terhadap status Indonesia sebagai negara penerima GSP masih berjalan sehingga berbagai fasilitas terkait GSP yang diterima oleh beragam komoditas yang diekspor dari RI ke AS juga masih berlaku. 

Mendag juga mengemukakan, dirinya juga bertemu dengan Kamar Dagang dan Industri AS (United States Chamber of Commerce) yang juga menunjukkan dukungan agar berbagai produk dari Indonesia juga masih tetap mendapatkan fasilitas GSP dari pemerintahan AS. “Kadin AS akan bertemu Duta Besar USTR untuk membicarakan mengenai GSP,” ucapnya. 

Sebagaimana diketahui, GSP merupakan program pemerintah AS dalam rangka mendorong pembangunan ekonomi negara-negara berkembang, yaitu dengan membebaskan bea masuk ribuan produk negara-negara itu, termasuk Indonesia, ke dalam negeri Paman Sam tersebut. 

Sebanyak 3.546 produk Indonesia diberikan fasilitas GSP berupa eliminasi tarif hingga 0 persen. Dalam tujuh bulan terakhir, Pemerintah Indonesia telah melakukan komunikasi dan koordinasi intensif dengan AS agar status Indonesia dapat tetap dipertahankan di bawah skema GSP. 

Hal tersebut karena program ini dinilai memberi manfaat baik kepada eksportir Indonesia maupun importir AS yang mendapat pasokan produk yang dibutuhkan. Pada Oktober 2017, Pemerintah AS melalui USTR mengeluarkan Peninjauan Kembali Penerapan GSP Negara (CPR) terhadap25 negara penerima GSP. 

Sumber: Harian Ekonomi Neraca

,

Di KBRI AS, Mendag: CPO Kurangi Kemiskinan di Indonesia

Pemerintah Indonesia akan terus mendorong peningkatan perdagangan dan investasi secara berkelanjutan. Prinsip perdagangan Indonesia dilakukan melalui kolaborasi dan kemitraan. 

Pernyataan ini disampaikan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita saat membuka ‘Indonesia Palm Oil Forum’ yang diselenggarakan di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington DC, Amerika Serikat (AS). Forum ini merupakan rangkaian kegiatan memperkuat dan meningkatkan perdagangan dan investasi antara Indonesia dan AS. 

“Di tengah ketidakpastian ekonomi dan perdagangan global, kolaborasi dan kemitraan sangat penting untuk meningkatkan investasi dan perdagangan secara berkelanjutan,” ujar Enggar melalui keterangan resmi, Minggu, 20 Januari 2019. 

Acara juga dihadiri Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDB-KS) bersama Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi), Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), dan Kedutaan Besar Republik Indonesia. 

Komoditas minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) merupakan fokus khusus dalam rangkaian misi dagang Pemerintah Indonesia ke AS. Enggar meminta kepada 75 peserta yang hadir untuk memperkuat kemitraan. Pasalnya, CPO dan produk turunannya memainkan peranan penting dalam perekonomian Indonesia.

“CPO berkontribusi pada pengentasan kemiskinan dan pengembangan daerah perdesaan, serta mendukung pembangunan ekonomi nasional secara umum,” ungkapnya. 

Ia memaparkan upaya  mengembangkan sektor CPO untuk mempromosikan pembangunan perdesaan dan mengatasi kemiskinan di Indonesia dimulai sejak akhir 1990-an. Pada 2001-2010 sektor CPO di Indonesia telah membantu 10 juta orang keluar dari kemiskinan, dan setidaknya 1,3 juta penduduk desa di daerah pedesaan diangkat dari garis kemiskinan.

Selain itu, lanjut Enggar, budidaya kelapa sawit juga dapat menghasilkan pendapatan yang tinggi dan stabil untuk petani kecil. Sektor tersebut juga menyediakan lapangan kerja bagi lebih dari 5,5 juta orang, dan mata pencaharian 21 juta orang.

“Indonesia bergantung pada industri ini. Perkebunan kelapa sawit juga berkontribusi pada pengembangan sekolah dan rumah sakit, serta pusat budaya, agama, dan olahraga di wilayah perkebunan kelapa sawit,” ungkapnya. 

Dengan produksi pada 2017 yang mencapai 35,36 juta metrik ton, CPO Indonesia menjadi industri raksasa. Pendapatan ekspor komoditas ini sebesar USD22,8 miliar pada tahun yang sama. 

“Tepat dikatakan jika industri CPO adalah salah satu sektor yang paling penting bagi ekonomi Indonesia. Hal itu seperti Boeing bagi AS, atau Airbus bagi Uni Eropa,” pungkasnya.  

Sumber: Metrotvnews.com

,

Sawit Dikampanyekan

Kampanye ditempuh melalui seminar yang digelar di Kedutaan Besar RI di Washington DC, AS, Rabu (16/1/2019) waktu setempat Materinya, antara lain, terkait isu pemberdayaan di industri minyak sawit, tantangan energi yang dihadapi dunia, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. 

Seminar menghadirkan pembicara, antara lain Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa sawit (BPDP-KS) Dono Boestami, Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa sawit Indonesia (Gapki) Kanya Lakshmi Sidarta, Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Bernard Riedo, dan Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan. 

Dono memaparkan, menjawab tantangan sumber energi yang dihadapi dunia, Indonesia menerapkan mandatori B-20 sejak September 2018. Mandatori B-20 adalah kewajiban mencampurkan 20 persen biodiesel ke setiap liter solar. “Sejauh ini, potensi penggunaan biodiesel yang sangat besar belum dimanfaatkan secara optimal,” katanya 

Kanya mengungkapkan, produksi sawit Indonesia pada Januari-November 2018 sebesar 47,61 juta ton. Dari jumlah itu, sekitar 32,02 juta ton di antaranya diekspor, antara lain, ke India sebanyak 6,714 juta ton dan ke AS 1,214 juta ton. 

Sementara, Bernard menyoroti upaya meningkatkan produktivitas. “Dengan produktivitas yang makin tinggi, ongkos produksi semakin rendah 

sehingga minyak nabati bisa semakin berdaya saing,” ujarnya Paulus menyampaikan, tantangan yang dihadapi Indonesia dalam industri biodiesel adalah upaya meningkatkan kualitas. Tantangan lain berupa hambatan perdagangan dan proteksionisme yang dianut sejumlah negara. 

Industri penting 

Duta Besar RI untuk AS Budi Bowoleksono mengatakan, minyaksawitdan industrinya berperan sebagai pendorong ekonomi Indonesia Menurut Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, sawit adalah salah satu industri yang penting bagi Indonesia “Sama pentingnya seperti Boeing bagi Amerika Serikat atau Airbus bagi Perancis,” katanya 

Enggartiasto berharap, seminar tersebut bisa membuka pemahaman yang lebih baik mengenai sawit, termasuk arti pentingnya bagi Indonesia “Indonesia juga fokus dalam usaha terkait isu lingkungan yang selama ini banyak disorot pada industri kelapa sawit,” ujarnya 

Ekspor minyaksawitIndonesia terhambat, antara lain, terkait isu lingkungan yang dikaitkan dengan tata kelola berkelanjutan dan pengenaan bea masuk dari negara tujuan ekspor. 

Selain mengampanyekan sawit, Indonesia menjajaki peluang meningkatkan pangsa pasar tekstil dan produk tekstil di .AS dalam pertemuan yang dihadiri pengusaha sektor tekstil dan kapas AS. Komoditas itu bisa dimanfaatkan dalam kerja sama perdagangan. AS diharapkan meningkatkan impor tekstil dan produk tekstil dari Indonesia, sedangkan Indonesia bisa menambah impor bahan baku kapas dari AS. 

Sumber: Kompas

,

Dirjen: RI-AS berkomitmen meningkatkan nilai perdagangan

Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (PEN) Kementerian Perdagangan Arlinda menyatakan, Republik Indonesia dan Amerika Serikat berkomitmen untuk meningkatkan nilai perdagangan masing-masing negara.

“Indonesia dan AS memiliki keinginan yang sama guna meningkatkan hubungan perdagangan,” kata Arlinda dalam acara Business Matching Indonesia-USA yang diselenggarakan di Konjen RI di New York, Amerika Serikat, Kamis.

Arlinda ketika memberikan kata sambutan dalam acara tersebut memaparkan, pada periode Januari hingga Oktober 2018, perdagangan antara kedua negara meningkat 2,6 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Menurut dia, pada saat ini juga terjadi peningkatan korporasi yang berasal dari Negeri Paman Sam yang ingin berinvestasi di dalam Indonesia.

Dirjen PEN juga mengemukakan, dalam rangka menunjukkan keseriusan tersebut, dalam rangka kunjungan Mendag ke AS, pihaknya membawa pengusaha dari sekitar 15 perusahaan.

Sebagaimana diwartakan, Menteri Perdagangan RI Enggartiasto Lukita menyambut 70 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Amerika Serikat dengan mengawali kunjungan diplomasi perdagangan Indonesia tahun ini ke AS.

“Kunjungan kerja sekaligus misi dagang ini dilakukan karena AS merupakan salah satu negara terpenting tujuan ekspor Indonesia dan sumber investasi asing saat ini. Melalui kunjungan kerja ini, Indonesia terus menjaga dialog terbuka untuk memperkuat kemitraan perdagangan dan investasi dengan AS,” jelas Mendag.

Delegasi bisnis Indonesia yang menyertai kunjungan kerja Mendag kali ini terdiri dari para pengusaha yang berminat mengembangkan ekspor dan impor dengan AS, serta melakukan investasi baik di AS maupun di Indonesia. 

Hal ini merupakan kelanjutan dari kunjungan kerja pada bulan Juli 2018, dimana Mendag RI dan Menteri Perdagangan AS Wilbur Ross antara lain sepakat untuk meningkatkan perdagangan dua arah dari 28 milliar dolar AS saat ini menjadi 50 milliar dolar AS.

Sejumlah pengusaha Indonesia yang akan mengikuti misi dagang ini antara lain bergerak di sektor kelapa sawit, alumunium dan baja, hasil laut, kedelai dan gandum, kapas dan tekstil, kopi, ban mobil, emas dan perhiasan. 

Selain itu, turut serta Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, Gabungan Perusahaan Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Indonesia Biofuels Producers Association (APROBI-IBPA), dan Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI).

Sebagaimana diketahui, total perdagangan Indonesia-AS mencapai 25,92 miliar dolar AS, surplus untuk Indonesia sebesar 9,7 miliar dolar AS. 

Sementara total perdagangan dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren positif sebesar 0,39 persen. Pada tahun 2017, AS merupakan negara tujuan ekspor nonmigas ke-2 setelah China dengan nilai USD 17,1 miliar dolar AS.

Sedangkan produk ekspor utama Indonesia ke AS, antara lain udang; karet alam; alas kaki; ban, dan pakaian wanita.

Sumber: Antaranews.com

,

GSP Bakal Dibahas Dengan Dubes Perdagangan AS

Menteri Perdagangan RI Enggartiasto Lukita dalam kunjungannya ke Amerika Serikat bakal membahas secara bilateral mengenai penerapan “Generalized System of Preferences” (GSP) dengan Dubes Perwakilan Perdagangan AS, Robert Lighthizer.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Antara di Washington DC, Amerika Serikat, sebagaimana disalin dari laman tersebut, pertemuan bilateral Mendag RI – Dubes Perdagangan AS (USTR) yang dijadwalkan berlangsung tanggal 15-16 Januari itu untuk menindaklanjuti pemberian tarif preferensial yaitu sistem GSP.

Sebagaimana diketahui, GSP merupakan program pemerintah AS dalam rangka mendorong pembangunan ekonomi negara-negara berkembang, yaitu dengan membebaskan bea masuk ribuan produk negara-negara itu, termasuk Indonesia, ke dalam negeri Paman Sam tersebut.

Sebanyak 3.546 produk Indonesia diberikan fasilitas GSP berupa eliminasi tarif hingga 0 persen. Dalam tujuh bulan terakhir, Pemerintah Indonesia telah melakukan komunikasi dan koordinasi intensif dengan AS agar status Indonesia dapat tetap dipertahankan di bawah skema GSP.

Hal tersebut karena program ini dinilai memberi manfaat baik kepada eksportir Indonesia maupun importir AS yang mendapat pasokan produk yang dibutuhkan. Pada Oktober 2017, Pemerintah AS melalui USTR mengeluarkan Peninjauan Kembali Penerapan GSP Negara (CPR) terhadap 25 negara penerima GSP, termasuk Indonesia.

Pada 13 April 2018, USTR secara eksplisit menyebutkan akan melakukan peninjauan pemberian GSP kepada Indonesia, India, dan Kazakhstan. Hal ini tertuang dalam Federal Register Vol. 83, No. 82. Pada 30 Mei 2018, AS juga mengumumkan akan melakukan peninjauan GSP terhadap Thailand.

Evaluasi itu dilakukan untuk melihat apakah Indonesia memenuhi beberapa kriteria program GSP, antara lain terkait HAM, hak-hak pekerja, dan hak properti intelektual (IPR). Bila Indonesia tidak lagi menjadi negara penerima GSP, maka produk Indonesia ke Indonesia yang saat ini menerima GSP, ke depannya akan dikenakan bea masuk normal bila diekspor ke AS.

Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita dalam kunjungannya ke Amerika Serikat, 14-19 Januari, dijadwalkan bertemu dengan sejumlah calon investor potensial serta CEO Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Amerika Serikat Tom Donohue.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Antara di Washington DC, Amerika Serikat (AS), Senin kemarin, para pelaku usaha dari negeri Paman Sam yang akan ditemui Mendag antara lain pengusaha yang bergerak di sektor alas kaki dan garmen.

Selain itu, Mendag juga akan menghadiri seminar mengenai kelapa sawit, menghadiri forum bisnis, dan membuka penjajakan kesepakatan bisnis (business matching). Kunjungan kerja ke AS tidak hanya diisi dengan pertemuan formal di AS, namun juga diikuti dengan penjualan secara langsung melalui misi dagang. Menurut Mendag, hal ini dimaksudkan untuk memaksimalkan hasil kunjungan kerja.

“Dengan forum bisnis dan ‘business matching’, diharapkan para pengusaha dapat bertransaksi secara langsung dan membangun bisnisnya sehingga nantinya dapat meningkatkan kinerja perdagangan kedua negara,” ucap Mendag.

Sejumlah pengusaha Indonesia yang akan mengikuti misi dagang ini antara lain bergerak di sektor kelapa sawit, alumunium dan baja, hasil laut, kedelai dan gandum, kapas dan tekstil, kopi, ban mobil, emas dan perhiasan.

Selain itu, turut serta Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, Gabungan Perusahaan Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Indonesia Biofuels Producers Association (APROBI-IBPA), dan Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI).

Adapun total perdagangan Indonesia-AS mencapai 25,92 miliar dolar AS, surplus untuk Indonesia sebesar 9,7 miliar dolar AS. Sementara total perdagangan dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren positif sebesar 0,39 persen. Pada tahun 2017, AS merupakan negara tujuan ekspor nonmigas ke-2 setelah China dengan nilai 17,1 miliar dolar AS. Sedangkan produk ekspor utama Indonesia ke AS, antara lain udang, karet alam, alas kaki, ban, dan pakaian wanita.

Sumber: Neraca.co.id

,

GSP Bakal Dibahas Dengan Dubes Perdagangan AS

Jakarta – Menteri Perdagangan RI Enggartiasto Lukita dalam kunjungannya ke Amerika Serikat bakal membahas secara bilateral mengenai penerapan “Generalized System of Preferences” (GSP) dengan Dubes Perwakilan Perdagangan AS, Robert Lighthizer. 

Berdasarkan informasi yang dihimpun Antara di Washington DC, Amerika Serikat, sebagaimana dis-alin dari laman tersebut, pertemuan bilateral Mendag RI – Dubes Perdagangan AS (USTR) yang dijadwalkan berlangsung tanggal 15-16 Januari itu untuk menindaklanjuti pemberian tarif preferensial yaitu sistem GSP. 

Sebagaimana diketahui, GSP merupakan program pemerintah AS dalam rangka mendorong pembangunan ekonomi negara-negara berkembang, yaitu dengan membebaskan bea masuk ribuan produk negara-negara itu, termasuk Indonesia, ke dalam negeri Paman Sam tersebut. 

Sebanyak 3.546 produk Indonesiadiberikanfasilitas GSP berupa eliminasi tarif hingga 0 persen. Dalam tujuh bulan terakhir, Pemerintah Indonesia telah melakukan komunikasi dan koordinasi intensif dengan AS agar status Indonesia dapat tetap dipertahankan di bawah skema GSP. 

Hal tersebut karenapro-gram ini dinilai memberi manfaat baik kepada eksportir Indonesia maupun importir AS yang mendapat pasokan produk yang dibutuhkan. Pada Oktober 2017, Pemerintah AS melalui USTR mengeluarkan Peninjauan Kembali Penerapan GSP Negara (CPR) terhadap 25 negara penerima GSP, termasuk Indonesia. 

Pada 13 April 2018, USTR secara eksplisit menyebutkan akan melakukan peninjauan pemberian GSP kepada Indonesia, India, dan Kazakhstan. Hal ini tertuang dalam Federal Register Vol. 83, No. 82. Pada 30 Mei 2018, AS juga mengumumkan akan melakukan peninjauan GSP terhadap Thailand. 

Evaluasi itu dilakukan untuk melihat apakah Indonesia memenuhi beberapa kriteria program GSP, antara lain terkait HAM, hak-hak pekerja, dan hak properti intelektual (IPR). Bila Indonesia tidak lagi menjadi negara penerima GSP, maka produk Indonesia ke Indonesia yang saat ini menerima GSP, ke depannya akan dikenakan bea masuk normal bila diekspor ke AS. 

Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita dalam kunjungannya ke Amerika Serikat, 14-19 Januari, dijadwalkan bertemu dengan sejumlah calon investor potensial serta CEO Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Amerika Serikat Tom Donohue; 

Berdasarkan informasi yang dihimpun Antara di Washington DC, Amerika Serikat (AS), Senin kemarin, para pelaku usaha dari negeri Paman Sam yang akan ditemui Mendag antara lain pengusaha yang bergerak di sektor alas kaki dan garmen. 

Selain itu, Mendag juga akan menghadiri seminar mengenai kelapa sawit, menghadiri forum bisnis, dan membuka penjajakan kesepakatan bisnis (business matching). Kunjungan kerja ke AS tidak hanya diisi dengan pertemuan formal di AS, namun juga diikuti dengan penjualan secara langsung melalui misi dagang. Menurut Mendag, hal ini dimaksudkan untuk memaksimalkan hasil kunjungan kerja. 

“Dengan forum bisnis dan business matching, diharapkan para pengusaha dapat bertransaksi secara langsung dan membangun bisnisnya sehingga nantinya dapat meningkatkan kinerja perdagangan kedua negara,” ucap Mendag. 

Sejumlah pengusaha Indonesia yang akan mengikuti misi dagang ini antara lain bergerak di sektor kelapa sawit, alumunium dan baja, hasil laut, kedelai dan gandum, kapasdan tekstil, kopi, ban mobil, emas dan perhiasan. 

Selain itu, turut serta Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, Gabungan Perusahaan KelapasawitIndonesia (Gapki), Indonesia Biofuels Producers Association (APROBI-IBPA), dan Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI). 

Adapun total perdagangan Indonesia-AS mencapai 25,92 miliar dolar AS, surplus untuk Indonesia sebesar 9,7 miliar dolar AS. Sementara total perdagangan dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren positif sebesar 0,39 persen. 

SUmber: Harian Ekonomi Neraca

,

Genjot Pasar Ekspor Sawit Ke AS, Indonesia Adakan Pertemuan Bisnis Hingga Adakan Seminar

Mengawali tahun 2019, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita memimpin delegasi Indonesia ke Amerika Serikat (AS) pada 14—19 Januari 2019. Kunjungan kerja ini merupakan salah satu langkah awal untuk meningkatkan kinerja ekspor nasional di tengah kondisi ekonomi dunia yang tahun ini diprediksi melambat.

Dari informasi yang didapat InfoSAWIT, kunjungan kerja ke AS tidak hanya diisi dengan pertemuan formal di AS, namun juga diikuti dengan penjualan secara langsung melalui misi dagang. Menurut Enggartiasto, hal ini dimaksudkan untuk memaksimalkan hasil kunjungan kerja.

“Dengan forum bisnis dan business matching, diharapkan para pengusaha dapat bertransaksi secara langsung dan membangun bisnisnya sehingga nantinya dapat meningkatkan kinerja perdagangan kedua negara,” tutur Enggartiasto, dalam keterangan resmi diterima InfoSAWIT, Senin (14/1/2019).

Sebanyak 15 pengusaha akan turut dalam misi dagang kali ini. Pelaku usaha tersebut bergerak di sektor kelapa sawit, alumunium dan baja, hasil laut, kedelai dan gandum, kapas dan tekstil, kopi, ban mobil, emas dan perhiasan, serta daging sapi. Selain itu, turut serta Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, Gabungan Perusahaan Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Indonesia Biofuels Producers Association (APROBI-IBPA), dan Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI).

Dalam kunjungan kerja ini, Mendag dijadwalkan melakukan sejumlah pertemuan, salah satunya yaitu pertemuan bilateral dengan Duta Besar Perwakilan Perdagangan AS (USTR Ambassador) Robert Lighthizer guna menindaklanjuti pemberian tarif preferensial yaitu sistem preferensi umum (Generalized System of Preferences/GSP). Sebanyak 3.546 produk Indonesia diberikan fasilitas GSP berupa eliminasi tarif hingga 0 persen.

Kabarnya dalam kunjungan tersebut, Mendag juga berencana bertemu dengan CEO Kamar Dagang dan Industri (Kadin) AS Tom Donohue, dan para pelaku usaha AS, antara lain yang bergerak di sektor alas kaki dan garmen; serta pertemuan dengan para calon investor potensial. Selain itu, Mendag juga akan menghadiri seminar mengenai kelapa sawit, menghadiri forum bisnis, dan membuka penjajakan kesepakatan bisnis (business matching).

Sekadar informai, total perdagangan Indonesia-AS mencapai US$ 25,92 miliar, surplus untuk Indonesia sebesar US$ 9,7 miliar. Total perdagangan dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren positif sebesar 0,39%. Pada tahun 2017, AS merupakan negara tujuan ekspor nonmigas ke-2 setelah China dengan nilai US$ 17,1 miliar. Produk ekspor utama Indonesia ke AS, antara lain udang; karet alam; alas kaki; ban, dan pakaian wanita.

Sumber: Infosawit.com