,

GIMNI: Tiga Perusahaan Sawit Berminat Menggunakan Teknologi Pengolah Limbah Sawit

 

Pengusaha kelapa sawit menyambut positif tawaran teknologi pengolah limbah pabrik kelapa sawit atau Palm Oil Mill Effluent(POME) dari  Jepang. Bahkan pada tahun ini sudah ada tiga perusahaan sawit di Indonesia yang menyatakan berminat menggunakan teknologi bernama Novel Algae hasil inovasi Universitas Tsukuba di Jepang. tersebut.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga mengatakan, ketiga perusahaan yang sudah berminat tersebut adalah  PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk, PT Tunas Baru Lampung Tbk, dan PT Cargill Indonesia. “Mereka sudah eager (berminat). Nanti tiga ini langsung komersial karena di Jepang sendiri sudah ada contohnya,” ujarnya, Jumat (24/5).

Menurut Sahat, teknologi Novel Algae ini berpotensi menjadikan Indonesia sebagai penghasil omega-3 terbesar di dunia. Tak hanya dapat digunakan untuk bahan baku industri farmasi untuk pembuatan suplemen maupun bahan campuran beras, omega-3 nantinya juga dapat diekspor ke negara-negara lain.

“Jadi walaupun harga sawit sendiri rendah saat ini, tapi pendapatan petani tetap bisa tinggi karena ada potensi pengolahan limbah ini. Petani bisa dapat harga yang lebih bagus,” ujar Sahat usai acara.

Sahat menggambarkan, dari produksi 45 ton kelapa sawit per jam biasanya dihasilkan sekitar 20% atau 9 ton CPO per jam. Dari 9 ton CPO tersebut, dihasilkan sebanyak 5,4 ton bi-liquid pal oil (BLPO) yang merupakan bahan dasar POME yang nantinya diolah dengan teknologi Novel Algae.

“Tinggal dihitung per harinya dikali 18 jam sesuai waktu operasional. Sangat besar itu,” pungkasnya.

Ia memperkirakan, nilai investasi satu unit teknologi Novel Algae ini berkisar US$ 6,5 juta hingga US$ 7 juta. Tahun ini, sebanyak tiga perusahaan produsen minyak kelapa sawit akan mulai memanfaatkan teknologi tersebut dan pengoperasiannya secara masif mulai tahun 2020.

Sementara itu, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution menuturkan, saat ini pabrik CPO Indonesia memproduksi sekitar 455.000 ton POME per hari. Pada 2030, diperkirakan limbah POME yang mengandung polusi gas metana berbahaya tersebut akan mencapai 130 juta ton.

“Ini adalah adalah limbah besar yang dibebani ke lingkungan. Belum lagi CO2 dan efek berbahaya lainnya,” ujarnya saat menjadi pembicara kunci dalam acara Biobased (Circular) Economy Investment Forum.

Padahal, lanjut dia, limbah POME tersebut dapat digunakan sebagai bahan baku untuk menghasilkan DHA yang berkualitas dan harga tinggi, seperti Omega-3. Caranya, dengan media pengembangbiakkan Teknologi Novel Algae hasil inovasi Universitas Tsukuba di Jepang.

Dengan teknologi tersebut, Darmin mengatakan, Indonesia memiliki peluang memperoleh pengembalian finansial dan lingkungan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan bisnis perkebunan dasar. Sebagai negara penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia, teknologi Novel Algae ini akan sangat menguntungkan lantaran bisa mengubah “sampah” menjadi uang.

“Setidaknya bisa menjadi investasi yang baik, potensi ekspor yang baik, penyelesaian masalah limbah, dan yang paling penting peningkatan skala perekonomian industri kelapa sawit nasional,” ujarnya.

Darmin menyebut, teknologi Novel Algae ini baru saja diperkenalkan oleh pihak Jepang kepada industri di Indonesia. Nantinya terbuka potensi investasi teknologi ini pada masing-masing perusahaan kelapa sawit secara business-to-business.

 

Sumber: Kontan.co.id

,

GIMNI: Volume Ekspor CPO 2019 Cuma Tumbuh 3,4%

 

Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) memproyeksikan volume ekspor minyak kelapa sawit sepanjang tahun ini hanya tumbuh maksimal 3,4%.

“Proyeksi tersebut lebih pesimistis dibandingkan dengan prediksi pada awal tahun ini,” kata Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga, di Jakarta, akhir pekan ini.

Pada awal tahun, menurut Sahat, pihaknya memproyeksikan volume ekspor minyak kelapa sawit mentah  (CPO) dan produk turunannya bisa mencapai 5,7%.

“Secara keseluruhan ekspor CPO dan produk turunannya sampai April 2019 sepertinya hanya 3,4%. Sebelumnya bisa sampai 5,7%,” papar dia.

Sahat menilai, penurunan pertumbuhan ekspor itu disebabkan oleh melemahnya penjualan komoditas unggulan Indonesia tersebut di pasar global.

GIMNI memproyeksikan ekspor seluruh produk sawit Indonesia pada semester I tahun ini hanya 17,35 juta ton, turun 5,9% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

“Ekspor itu terdiri atas CPO sebanyak 5,07 juta ton dan produk hilir olahan sawit sebesar 12,28 juta ton,” ujarnya.

Sementara itu, realisasi ekspor CPO dan produk turunannya pada semester I tahun lalu mencapai 18,4 juta ton.

Konsumsi CPO di pasar domestik sampai pertengahan tahun ini diperkirakan mencapai 8,73 juta ton, terdiri atas 5,08 juta ton untuk produk olahan pangan, 496.000 ton untuk produk olahan oleokimia, 3,14 juta ton biodiesel (fatty acid methyl ester/FAME), dan 14.000 ton produksi biosolar atau green diesel.

 

Sumber: Borneonews.com

,

Tiga Perusahaan akan Olah Limbah Sawit Jadi Omega-3

 

Indonesia sedang melakukan penjajakan teknologi pengolahan limbah pabrik minyak kelapa sawit atau POME (Palm Oil Mill Effluent) menjadi omega-3. Ketiga perusahaan tersebut adalah PT Bakrie Sumatera Plantations tbk, PT Tunas Baru Lampung Tbk, dan PT Cargill Indonesia.   “Tahun ini mereka akan mulai. Sementara baru tiga, Indonesia kan biasa lihat teman dulu,” kata Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga usai acara Biobased Economy Investment Forum di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (24/5).  Teknologi yang akan digunakan merupakan Teknologi Novel Algae yang dirancang oleh Universitas Tsukuba, Jepang.

Nilai investasinya mencapai US$ 6,5-7 juta atau sekitar Rp 100 miliar untuk satu perusahaan. Secara rinci, teknologi tersebut akan mengolah bi-liquid palm oil (BLPO) untuk mendukung kembang biak ganggang. BLPO mengandung karoten, antioksidan, dan zat organik yang baik untuk mengembangkan ganggang.  Setelah berkembang, ganggang tersebut akan dikonsentrasaikan hingga menghasilkan DHA crude algae dan pakan ikan. DHA crude oil yang mengandung omega-3 dapat diolah menjadi produk suplemen dan campuran beras. “Ini penghasil omega alami, bukan sintetis,” ujarnya.

Sahat mengatakan potensi pasar omega-3 di dunia cukup besar dan Indonesia berpeluang sebagai pengekspor. Bahkan, dia memperkirakan Indonesia bisa menjadi produsen omega-3 terbesar di dunia. Menurutnya, pengolahan limbah tersebut akan berjalan komersial di tiga perusahaan tersebut mulai tahun ini secara business-to-business (B2B). Sementara pengoperasian secara masif akan berlangsung pada 2020. Dengan adanya pengolahan limbah sawit, para peneliti menyebutkan polusi gas metana yang memiliki bobot 27 kali setara dengan karbondioksida (CO2) dapat berkurang.

Adapun, limbah POME diperkirakan dapat mencapai 130 juta ton pada 2030.  Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan minatnya terhadap teknologi pengolahan limbah sawit tersebut. “Kalau dari segi konsepnya memang menarik. Bayangkan limbah diolah menjadi uang,” ujarnya.

Sebagai negara penghasil minyak kelapa sawit, teknologi Novel Algae menguntungkan dari sisi investasi, ekspor, penyelesaian masalah limbah, dan peningkatan skala perekonomian di daerah pengembangan Palm 5.0. Menurutnya, pabrik CPO Indonesia memproduksi sekitar 455 ribu ton POME per hari. Ini adalah limbah besar yang dibebani ke lingkungan. Terlebih lagi masih ada polusi CO2 dan efek berbahaya lainnya.  Sebagai informasi, pengolahan limbah kelapa sawit di Universitas Tsukuba telah dikembangkan menjadi pusat penelitian teknologi Alga di dunia. Salah satu teknologi komersialnya dapat mengatasi masalah POME dengan mengurangi tingkat permintaan oksigen biokimia, sekaligus mengubahnya menjadi produk bernilai tinggi seperti omega-3 dan tepung ikan.

Sumber: Katadata.co.id

,

Ekspor CPO Kurang Agresif

 

Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia memproyeksikan volume ekspor minyak kelapa sawit sepanjang tahun ini hanya tumbuh maksimal 3,4%.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga mengatakan bahwa proyeksi tersebut lebih pesimistis dibandingkan dengan prediksi pada awal tahun ini. Pada awal 2019, GIMNI memproyeksikan volume ekspor minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) dan produk turunannya bisa mencapai 5,7%.

“Secara keseluruhan [ekspor CPO dan produk turunannya] sampai April 2019 sepertinya hanya 3,4%. Sebelumnya bisa sampai 5,7%,” katanya, Kamis (17/5).

Sahat menjelaskan bahwa penurunan pertumbuhan ekspor itu disebabkan oleh melemahnya penjualan komoditas unggulan Indonesia tersebut di pasar global.

GIMNI memproyeksikan ekspor seluruh produk sawit Indonesia pada semester 1/2019 hanya 17,35 juta ton turun 5,9% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Ekspor itu terdiri atas CPO sebanyak 5,07 juta ton dan produk hilir olahan sawit sebesar 12,28 juta ton.

Sementara itu, realisasi ekspor CPO dan produk turunannya pada semester 1/2018 mencapai 18,4 juta ton.

Konsumsi CPO di pasar domestik sampai pertengahan tahun ini diperkirakan mencapai 8,73 juta ton, terdiri atas 5,08 juta ton untuk produk olahan pangan, 496.000 ton untuk produk olahan oleokimia, 3,14 juta ton biodiesel (fatty acid methyl es-fer/FAME), dan 14.000 ton produksi biosolar atau green diesel.

Sahat menuturkan, kinerja ekspor komoditas itu akan pulih pada semester 11/2019 yang bisa tumbuh 3,6%.

Dia menilai bahwa pemerintah perlu mengubah regulasi terkait dengan pungutan ekspor kelapa sawit. Melalui perubahan regulasi pungutan ekspor itu, dia optimistis ekspor minyak sawit bisa naik menjadi 18,5 juta ton.

“Semester pertama dana pungutan nol tidak memengaruhi harga. Harga memang tidak selalu berkaitan dengan pungutan, tetapi lebih pada yang diinginkan oleh pasar. Nah, bukan minyak sawit mentan yang diinginkan, tapi produk hilir.”

Dalam kesempatan berbeda, General Manager of Smallholders Programme and Projects Grup Musim MasRobert Nicholls menjelaskan bahwa kegiatan peremajaan kebunsawitoleh petani swadaya yang bermitra dengan Musim Mastelah dipersiapkan sekitar 1,5 tahun lalu.

“Program ini melibatkan petani swadaya berjumlah 21 orang. Dengan luas lahan diremajakan 58,57 hektare dengan umur tanaman rata-rata 25 tahun-32 tahun,” katanya, Sabtu (18/5).

Perkebunan petani swadaya yang diremajakan itu berlokasi di Labuh-anbatu, Sumatra Utara.

Robert menjelaskan,Musim Mas menyokong penghasilan petani yang belum mendapatkan penghasilan dari kebun sawit yang masih diremajakan tersebut. Kebun sawit petani yang diremajakan tersebut baru menghasilkan dalam 3 tahun ke depan.

Musim Mas juga menggandeng International Finance Corporation (IFC), anggota dari Bank Dunia berkaitan dengan bantuan untuk program petani yang dimulai sejak 10 Juni 2015. Kerja sama ini meliputi mengadakan pelatihan agronomi, legal, dan bisnis kepada petani swadaya agar mereka dapat meraih sertifikasi.

Pelaksana tugas Bupati Labuhan batu Andi Suhaimi Dalimunthe mengatakan, program peremajaan kelapa sawit petani ini sangat membantu masyarakat dan dapat mempermudah dalam meningkatkan hasil pertanian. Sementara itu, pemerintah diharapkan agar mengkaji ulang tata kelola sawit dan istilah deforestasi supaya tidak dijadikan sentimen negatif terus menerus. Guru Besar Institut Pertanian Bogor Bidang Kebijakan, Tata Kelola Kehutanan, dan Sumber Daya Alam Budi Mulyanto mengatakan, tanpa definisi yang jelas, isu deforestasi akan terus berulang sebagai pernyataan provokatif serta tidak mempertimbangkan berbagai perbaikan yang dilakukan pemerintah.

“[Dengan redefinisi] Isu tentang pasokan rantai sawit kotor dari perkebunan sawit yang melakukan deforestasi seharusnya sudah berakhir. Namun, perbedaan persepsi tentang definisi deforestasi menjadikan isu itu tetap hangat sebagai topik utama kampanye antisawit.”

Sumber: Bisnis Indonesia

,

Ekspor Minyak Sawit Tahun Ini Diproyeksi Naik 3,4%

 

Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) memproyeksi ekspor komoditi sawit Indonesia (termasuk di dalamnya crude palm oil/ CPO dan turunannya, biodiesel dan produk oleokimia) tahun ini hanya akan tumbuh 3,4%.

Direktur Eksekutif GIMNI Sahat Sinaga mengatakan, pihaknya merevisi proyeksi pertumbuhan ekspor yang sebelumnya dipatok 5,7% di awal tahun akibat kinerja mengecewakan sejauh ini. “Hingga Juni, penjualan jauh dari harapan.

Data GIMNI menunjukkan, ekspor seluruh produk sawit Indonesia pada semester I/2019 ini diproyeksikan sebesar 17,35 juta ton, dengan ekspor CPO sebesar 5,07 juta ton dan produk hilir olahan sawit sebesar 12,28 juta ton. Total ekspor ini turun 5,34% dibandingkan semester I tahun lalu (year-on-year/yoy).

Adapun konsumsi domestik hingga tengah tahun ini di – perkirakan mencapai 8,73 juta ton terdiri atas 5,08 juta ton untuk produk olahan pangan, 496.000 ton untuk produk olahan oleokimia, 3,14 juta ton untuk biodiesel (fatty acidmethyl ester /FAME), dan 14.000 ton produksi greendiesel.

Ketua Umum Asosiasi Produsen Oleochemical Indonesia (Apolin) Rapolo Hutabarat mengungkapkan, total volume ekspor oleochemical hingga kuartal I/2019 mencapai 664.000 ton. Jumlah ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan periode sama tahun lalu tercatat 619.000 ton.

Kendati secara volume ekspor mengalami peningkatan, namun nilai ekspor produk oleochemical pada kuartal I/2019 mengalami penurunan. Jika pada kuartal I/2018 nilai ekspornya USD648 juta, sementara pada kuartal I/2019 turun menjadi USD648 juta.

Melihat Lebih Dekat Buruh Kerja Memanen Kelapa Sawit di Desa Sukasirna Sukabumi

“Selama kuartal I/2019 hingga sekarang harga produk oleochemical secara global mengalami penurunan. Lantaran penurunan harga ini lah yang menyebabkan nilai ekspor kita juga turun walau pun volume ekspor kita naik,” katanya.

Rapolo mengatakan, tujuan utama ekspor produk oleochemical meliputi China, Eropa, India, Amerika Serikat, negara-negara di kawasan Timur Tengah, dan Jepang.

Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan mengungkapkan, implementasi program B20 untuk semua bahan bakar solar sejak September 2018 telah menggerek konsumsi biodiesel di pasar domestik.

Sepanjang kuartal I/2019 ini biodiesel yang tersalurkan sekitar 1,5 juta kiloliter (KL). Jumlah tersebut setara 24,19% dari target penyaluran biodiesel di pasar domestik tahun ini yang sebesar 6,2 juta kiloliter.

Paulus mengatakan, penyaluran biodiesel dalam negeri sejauh ini tidak mengalami hambatan berarti. “Hal itu terjadi berkat kerja sama semua pihak, baik pemerintah, produsen biodiesel, mau pun industry automotif seperti Gaikindo (Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia),” ujarnya.

 

Sumber: Okezone.com

,

Asosiasi Usulkan Pungutan Ekspor Sawit Berlaku

Pelaku industri hilir meminta pemerintah untuk menerapkan lagi pungutan ekspor sawit untuk produk hulu dan hilir. Jika pemberlakuan pungutan terus ditunda, banyak pabrik pengolahan sawit (refinery) yang bakalan mangkrak dan ekspor sulit bersaing.

Hal ini terungkap dalam silaturahmi media dengan tiga asosiasi industri hilir sawit yaitu Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia (APROBI), dan Asosiasi Produsen Oleochemical Indonesia (APOLIN) di Jakarta, pekan ini.

Sahat Sinaga, Direktur Eksekutif GIMNI, mengatakan, asosiasinya sudah mengirimkan surat resmi kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Darmin Nasution, supaya pungutan ekspor dapat segera diterapkan lagi.

Selisih pungutan ekspor sawit sebesar 7,5% antara produk hilir dan mentah (CPO). Maka, pemberlakuan pungutan berdampak positif kepada masuknya investasi ke Indonesia. Selain itu tanpa pungutan ekspor, kapasitas refineri CPO di Indonesia turun menjadi 30% hingga 35% dari sebelumnya mencapai 75%.

Sahat mengatakan, penundaan pungutan ekspor sawit mengakibatkan refineri mangkrak seperti pabrik RBD dan food. Kondisi ini disebabkan tidak kompetitifnya daya saing produk hilir di pasar ekspor. “Kalau ekspor CPO masih dapat margin US$ 2 – 3 . Tetapi jika di industri hilir, ada biaya pengolahan dan transport. Akibatnya tidak dapat marjin karena kalah bersaing,” ujar Sahat.

Dengan adanya pungutan ekspor, maka produk hilir dapat bersaing dengan Malaysia. Keunggulan Malayasia adalah suku bunga rendah dan handling cost. Sedangkan Indonesia unggul dari segi efisien karena mesin lebih modern.

Senada dengan GIMNI. Paulus Tjakrawan, Ketua Harian APROBI juga setuju pungutan diberlakukan lagi. Dana pungutan ini dapat dipakai untuk program petani dan riset. “Karena penghapusan pungutan ini juga tidak berdampak kepada harga TBS petani,” jelas Paulus.

Rapolo Hutabarat, Ketua Umum APOLIN, mengatakan, pemerintah sudah mengeluarkan regulasi terkait industri hilir, makanya kebijakan ini perlu dukungan pelaku usaha. Tujuannya menciptakan investasi baik dari dalam dan luar negeri sehingga dapat menciptakan lapangan kerja di masyarakat. “Selain itu, pemerintah juga menerima pajak dari badan usaha dan perorangan. Makanya, pungutan segera diberlakukan supaya daya saing industri hilir tetap bagus,” jelas Rapolo.

Untuk menyelesaikan persoalan ini, GIMNI telah mengirimkan surat resmi kepada Kementerian Perekonomian. “Bulan April kemarin, surat sudah dikirimkan. Makanya, baru saja kami rapat membahas persoalan ini (pungutan). Dalam rapat kami sepakat menertibkan price level sebagai patokan,” ujarnya.

Selama ini, harga patokan penetapan pungutan memakai Bursa Malaysia dan pasar komoditas Rotterdam. Sedangkan di dalam negeri, rujukan kepada Bursa komoditas ICDX. Dijelaskan Sahat, nantinya Kementerian Perdagangan membuat patokan harga melalui revisi peraturan. Pada Juni mendatang, Kementerian Perdagangan akan mempresentasikan konsep patokan harga kepada para stakeholder.

Hingga semester pertama tahun 2019, penggunaan minyak sawit untuk kebutuhan domestik diperkirakan mencapai 8,7 juta ton. Sebagian besar kebutuhan digunakan untuk industri minyak goreng (makanan) dan FAME (biodiesel).

 

Sumber: Swa.co.id

,

Ekspor Minyak Sawit Semester I 2019 Diprediksi Naik 3,6% Didominasi Crude

 

Masih adanya beberapa faktor penghambat seperti perang dagang China-AS dan harga minyak fosil, membuat perdagangan minyak sawit tidak sesuai harapan.

Dikatakan Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Sahat Sinaga, volume ekspor minyak sawit kendati tumbuh 3,6% namun tidak sesuai ramalan sebelumnya, terlebih untuk tahun ini ekspor kembali didominasi minyak sawit mentah (CPO), dimana volume ekspor minyak sawit olahan pada semester I 2019 diprediksi hanya mencapai 17,4 juta ton, atau lebih rendah dibandingkan tahun 2018 yang mampu mencapai 18,4 juta ton pada periode yang sama.

“Ekspor minyak sawit di semester II 2019 diperkirakan bisa meningkat hanya saja dengan catatan bila pemerintah menerbitkan regulasi ekspor yang mendukung, bila tidak maka volume ekspor minyak sawit bakal kembali stagnan,” kata Sahat, kepada InfoSAWIT, dalam acara  Buka Bersama GIMNI, Aprobi dan Apolin di Jakarta, belum lama ini di Jakarta.

Peningkatan ekspor minyak sawit mentah ini, lebih lanjut tutur Sahat, akibat adanya kebijakan membuat batas bawah pada pungutan sawit mendorong para pelaku kelapa sawit lebih menyukai melakukan ekspor minyak sawit mentah ketimbang mengekspor produk hilir. “Sehingga pilihannya produk hilir lebih cenderung untuk pasar lokal dibandingkan untuk ekspor,” katanya.

Tercatat, konsumsi minyak sawit domestik naik sekitar 6,6%, kenaikan ini terdongkrak lantaran adanya program kewajiban (mandatori) penggunaan campuran biodiesel sawit sebanyak 20% ke minyak solar (B20).

Serapan ini biodiesel ini diprediksi akan terus meningkat dengan tambahan serapan dari green diesel berbasis sawit yang saat ini baru mampu memproduksi green diesel 12,5% co processing. Namun pengembangan green diesel diyakini tidak mudah, apalagi butuh treatmen khusus untuk tanki timbunnya. “Green diesel sawit tidak bisa disamakan dengan solar biasa, tanki timbunnya butuh investasi lebih seperti perlu dilakukan coating, dan treatmen pemanasan,” tandas Sahat.

Sumber: Infosawit.com

,

Pengusaha Minta Pungutan Ekspor Sawit Berlaku Lagi

Pelaku industri hilir meminta pemerintah untuk menerapkan lagi pungutan ekspor sawit untuk produk hulu dan hilir. Jika pemberlakuan pungutan terus ditunda, banyak pabrik pengolahan sawit (refineri) yang bakalan mangkrak dan ekspor sulit bersaing.

Hal ini terungkap dalam silaturahmi media dengan tiga asosiasi industri hilir sawit yaitu Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia (APROBI), dan Asosiasi Produsen Oleochemical Indonesia (APOLIN) di Jakarta, Kamis lalu.

Direktur Eksekutif GIMNI Sahat Sinaga mengatakan, asosiasinya sudah mengirimkan surat resmi kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution supaya pungutan ekspor dapat segera diterapkan lagi. Selisih pungutan ekspor sawit sebesar 7,5 persen antara produk hilir dan mentah (CPO). Maka, pemberlakuan pungutan berdampak positif kepada masuknya investasi ke Indonesia.

Selain itu, tanpa pungutan ekspor, kapasitas refineri  CPO di Indonesia turun menjadi 30 persen hingga 35 persen dari sebelumnya mencapai 75 persen. Sahat mengatakan, penundaan pungutan ekspor sawit mengakibatkan refineri mangkrak seperti pabrik RBD dan food. Kondisi ini disebabkan tidak kompetitifnya daya saing produk hilir di pasar ekspor.

“Kalau ekspor CPO masih dapat margin 2 sampai 3 dolar. Tetapi jika di industri hilir, ada biaya pengolahan dan transport. Akibatnya tidak dapat marjin karena kalah bersaing,” ujar Sahat.

Menurut Sahat, dengan adanya pungutan ekspor, maka produk hilir dapat bersaing dengan Malaysia. Keunggulan Malayasia adalah suku bunga rendah dan handling cost. Sedangkan Indonesia unggul dari segi efisien karena mesin lebih modern.

Senada dengan GIMNI. Ketua Harian APROBI Paulus Tjakrawan juga setuju pungutan diberlakukan lagi. Dana pungutan ini dapat dipakai untuk program petani dan riset.

“Karena penghapusan pungutan ini juga tidak berdampak kepada harga TBS petani,” jelas Paulus.

 

Ketua Umum APOLIN Rapolo Hutabarat mengatakan, pemerintah sudah mengeluarkan regulasi terkait industri hilir, makanya kebijakan ini perlu dukungan pelaku usaha. Tujuannya menciptakan investasi baik dari dalam dan luar negeri sehingga dapat menciptakan lapangan kerja di masyarakat.

“Selain itu, pemerintah juga menerima pajak dari badan usaha dan perorangan. Makanya, pungutan segera diberlakukan supaya daya saing industri hilir tetap bagus,” jelas Rapolo.

Selama ini, harga patokan penetapan pungutan memakai Bursa Malaysia dan pasar komoditas Rotterdam. Sedangkan di dalam negeri, rujukan kepada Bursa komoditas ICDX.

Dijelaskan Sahat, nantinya Kementerian Perdagangan membuat patokan harga melalui revisi peraturan. Pada Juni mendatang, Kementerian Perdagangan akan mempresentasikan konsep patokan harga kepada para stakeholder.

Hingga semester I-2019, penggunaan minyak sawit untuk kebutuhan domestik diperkirakan mencapai 8,7 juta ton. Sebagian besar kebutuhan digunakan untuk industri minyak goreng (makanan) dan FAME (biodiesel).

Sumber: Rmco.id

 

,

Pemerintah diminta Untuk Menerapkan Kembali Pungutan Ekspor Sawit

 

Pelaku industri hilir meminta pemerintah untuk menerapkan lagi pungutan ekspor sawit untuk produk hulu dan hilir. Jika pemberlakuan pungutan terus ditunda, banyak pabrik pengolahan sawit (refineri) yang bakalan mangkrak dan ekspor sulit bersaing. Hal ini terungkap dalam silaturahmi media dengan tiga asosiasi industri hilir sawit yaitu Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia (APROBI), dan Asosiasi Produsen Oleochemical Indonesia (APOLIN) di Jakarta, kemarin.

Sahat Sinaga, Direktur Eksekutif GIMNI, mengatakan asosiasinya sudah mengirimkan surat resmi kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Darmin Nasution, supaya pungutan ekspor dapat segera diterapkan lagi. Selisih pungutan ekspor sawit sebesar 7,5% antara produk hilir dan mentah (CPO). Maka, pemberlakuan pungutan berdampak positif kepada masuknya investasi ke Indonesia. Selain itu tanpa pungutan ekspor, kapasitas refineri CPO di Indonesia turun menjadi 30% hingga 35% dari sebelumnya mencapai 75%.

Sahat mengatakan penundaan pungutan ekspor sawit mengakibatkan refineri mangkrak seperti pabrik RBD dan food. Kondisi ini disebabkan tidak kompetitifnya daya saing produk hilir di pasar ekspor. “Kalau ekspor CPO masih dapat margin 2 sampai 3 dolar. Tetapi jika di industri hilir, ada biaya pengolahan dan transport. Akibatnya tidak dapat marjin karena kalah bersaing,” ujar Sahat.

Sahat mengatakan dengan adanya pungutan ekspor, maka produk hilir dapat bersaing dengan Malaysia. Keunggulan Malayasia adalah suku bunga rendah dan handling cost. Sedangkan Indonesia unggul dari segi efisien karena mesin lebih modern.

Senada dengan GIMNI. Paulus Tjakrawan, Ketua Harian APROBI juga setuju pungutan diberlakukan lagi. Dana pungutan ini dapat dipakai untuk program petani dan riset. “Karena penghapusan pungutan ini juga tidak berdampak kepada harga TBS petani,” jelas Paulus.

Rapolo Hutabarat, Ketua Umum APOLIN, mengatakan pemerintah sudah mengeluarkan regulasi terkait industri hilir, makanya kebijakan ini perlu dukungan pelaku usaha. Tujuannya menciptakan investasi baik dari dalam dan luar negeri sehingga dapat menciptakan lapangan kerja di masyarakat. “Selain itu, pemerintah juga menerima pajak dari badan usaha dan perorangan. Makanya, pungutan segera diberlakukan supaya daya saing industri hilir tetap bagus,” jelas Rapolo.

Untuk menyelesaikan persoalan ini, GIMNI telah mengirimkan surat resmi kepada Kementerian Perekonomian. “Bulan April kemarin, surat sudah dikirimkan. Makanya, baru saja kami rapat membahas persoalan ini (pungutan). Dalam rapat kami sepakat menertibkan price level sebagai patokan,” ujarnya.

Selama ini, harga patokan penetapan pungutan memakai Bursa Malaysia dan pasar komoditas Rotterdam. Sedangkan di dalam negeri, rujukan kepada Bursa komoditas ICDX. Dijelaskan Sahat, nantinya Kementerian Perdagangan membuat patokan harga melalui revisi peraturan. Pada Junimendatang, Kementerian Perdagangan akan mempresentasikan konsep patokan harga kepada para stakeholder. Hingga semester pertama tahun 2019, penggunaan minyak sawit untuk kebutuhan domestik diperkirakan mencapai 8,7 juta ton. Sebagian besar kebutuhan digunakan untuk industri minyak goreng (makanan) dan FAME (biodiesel).

 

Sumber: Neraca.co.id

,

Industri Usulkan Pungutan Ekspor Sawit Berlaku Kembali

 

Pelaku industri hilir minta pemerintah untuk menerapkan lagi pungutan ekspor sawit bagi produk hulu dan hilir sebab jika terus ditunda banyak pabrik pengolahan sawit (refineri) yang bakalan mangkrak dan ekspor sulit bersaing.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga di Jakarta, Jumat, mengatakan asosiasinya sudah mengirimkan surat resmi kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution supaya pungutan ekspor dapat segera diterapkan lagi.

“Selisih pungutan ekspor sawit sebesar 7,5 persen antara produk hilir dan mentah (CPO). Maka, pemberlakuan pungutan berdampak positif kepada masuknya investasi ke Indonesia,” katanya.

Selain itu, menurut dia, tanpa pungutan ekspor, kapasitas refineri CPO di Indonesia turun menjadi 30 hingga 35 persen dari sebelumnya mencapai 75 persen.

Sahat mengatakan penundaan pungutan ekspor sawit mengakibatkan refineri mangkrak seperti pabrik RBD dan food. Kondisi ini disebabkan tidak kompetitifnya daya saing produk hilir di pasar ekspor.

“Kalau ekspor CPO masih dapat margin 2 sampai 3 dolar AS. Tetapi jika di industri hilir, ada biaya pengolahan dan transportasi. Akibatnya tidak dapat marjin karena kalah bersaing,” ujarnya.

Dia mengatakan dengan adanya pungutan ekspor, maka produk hilir dapat bersaing dengan Malaysia. Keunggulan Malayasia adalah suku bunga rendah dan handling cost, sedangkan Indonesia unggul dari segi efisien karena mesin lebih modern.

Senada dengan itu Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia (APROBI) Paulus Tjakrawan juga setuju pungutan diberlakukan lagi. Menurut dia, dana pungutan ini dapat dipakai untuk program petani dan riset.

“Karena penghapusan pungutan ini juga tidak berdampak kepada harga TBS (tandan buah segar) petani,” katanya.

Ketua Umum Asosiasi Produsen Oleochemical Indonesia (APOLIN) Rapolo Hutabarat, mengatakan pemerintah sudah mengeluarkan regulasi terkait industri hilir, makanya kebijakan ini perlu dukungan pelaku usaha.

Tujuannya menciptakan investasi baik dari dalam dan luar negeri sehingga dapat menciptakan lapangan kerja di masyarakat.

“Selain itu, pemerintah juga menerima pajak dari badan usaha dan perorangan. Makanya, pungutan segera diberlakukan supaya daya saing industri hilir tetap bagus,”katanya.

Sementera itu Sahat mendambahkan, untuk menyelesaikan persoalan ini, GIMNI telah mengirimkan surat resmi kepada Kementerian Perekonomian.

“Bulan April kemarin, surat sudah dikirimkan. Makanya, baru saja kami rapat membahas persoalan ini (pungutan). Dalam rapat kami sepakat menertibkan price level sebagai patokan,” ujarnya.

Selama ini, harga patokan penetapan pungutan memakai Bursa Malaysia dan pasar komoditas Rotterdam. Sedangkan di dalam negeri, rujukan kepada Bursa komoditas ICDX.

Sahat mengatakan, nantinya Kementerian Perdagangan membuat patokan harga melalui revisi peraturan. Pada Juni mendatang, Kementerian Perdagangan akan mempresentasikan konsep patokan harga kepada para stakeholder.

Hingga semester pertama tahun 2019, penggunaan minyak sawit untuk kebutuhan domestik diperkirakan mencapai 8,7 juta ton. Sebagian besar kebutuhan digunakan untuk industri minyak goreng (makanan) dan FAME (biodiesel).

 

Sumber: Antaranews.com