,

GIMNI: Tambahan Vitamin A Migor Sebaiknya Sukarela

 

Produsen minyak goreng (migor) menolak kewajiban fortifikasi (penambahan) vitamin A. Pasalnya, aturan ini akan menjadi pemborosan bagi devisa negara karena produsen harus mengimpor vitamin A sintetik. Selain itu, bisa menimbulkan risiko hukum bagi perusahaan jika tidak memenuhi kewajiban.

Direktur Eksekutif Gabun­gan Industri Minyak Nabati In­donesia (GIMNI) Sahat Sinaga menjelaskan, alasan produsen menolak mandatori fortifikasi vi­tamin A minyak goreng. Sebab, kebijakan penambahan vitamin A sintetis haruslah diimpor dari perusahaan di negara lain.

“Jika fortifikasi menjadi wajib, akibatnya Indonesia bergantung kepada impor Vitamin A sintetik. Setiap tahun, kita akan buang devisa ratusan juta dolar ke luar negeri,” kata Sahat di Jakarta, kemarin.

Persoalan lain adalah efek­tivitas fortifikasi vitamin A di minyak goreng sawit. Karena ada rentang waktu pengiriman minyak goreng dari pabrik sam­pai ke masyarakat. Isu ini terkait dengan stabilitas Vitamin A mu­lai dari pabrik sampai ke retailer dan retensi vitamin A pada saat penggorengan.

“Tidak ada jaminan berapa kadar kandungan vitamin A sampai di tangan konsumen. Apabila di bawah ambang batas, kami (produsen) bisa dituntut,” ucap Sahat.

Produsen juga khawatir den­gan adanya kata penambahan Vi­tamin A. Sebab, jika tidak dita­mbahkan vitamin A meskipun mengandung fortifikan alamiah beta karoten yang setara dengan aktifitas vitamin A 45 IU/g, minyak goreng sawit tidak dapat digolongkan sebagai minyak goreng sesuai SNI meskipun berasal minyak sawit.

Sahat mengusulkan, pengec­ualian untuk kebijakan forti­fikasi vitamin A. Aturan forti­fikasi sebaiknya sukarela bukan mandatori. “Kita belum tahu seberapa efektif fortifikasi. Yang pasti penambahan vitamin A membuat devisa negara tersedot ke luar negeri,” kata Sahat.

Peluang Monopoli

Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI) Tungkot Sip­ayung telah mengirimkan surat ke Ditjen Industri Agro Kemen­terian Perindustrian (Kemen­perin) pada 13 Juli 2018. Menu­rutnya, aturan fortifikasi tidak berdasarkan kepada perintah perundang-undangan melainkan sebatas permintaan Meteri Kes­ehatan melalui surat kepada Kemenperin pada 2012 lalu.

Penambahan vitamin A sin­tetik berpeluang menciptakan monopoli. Karena pemasok vitamin A ini terbatas kepada dua negara saja. Tidak menutup kemungkinan produsen vitamin A bisa mengendalikan industri minyak goreng sawit di dalam negeri. Itu sebabnya, fortifikasi berpotensi melanggar Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 mengenai Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pihaknya mendukung SNI minyak goreng sawit yang masih dalam proses penyusunan. Tetapi untuk fortifikasi sebaiknya su­karela.

Menurut dia, untuk mengatasi defisiensi vitamin A termasuk stunting anak balita di Indonesia dapat diatasi dengan dua cara. Pertama pemberian vitamin A langsung kepada balita. Kedua, fortifikasi vitamin A kepada produk makanan/minuman bal­ita melalui peraturan Menteri Perindustrian sendiri.

Untuk diketahui, saat ini Ke­menperin sedang menyusun revisi Peraturan Menteri Perin­dustrian No.87 Tahun 2013 ten­tang Pemberlakuan SNI 7709: 2012 Minyak Goreng Sawit dan terkait penambahan fortifikasi Vitamin A.

 

Sumber: Bisnissyariah.co.id

,

Pengusaha Tolak Rencana Penambahan Vitamin A ke Minyak Goreng

Kementerian Perindustrian diketahui tengah menyiapkan peraturan untuk mewajibkan produk minyak goreng mengandung Vitamin A. Kewajiban itu akan diatur melalui revisi Peraturan Menteri Perindustrian No. 87/2013.

Namun, hal ini ditolak oleh Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) karena akan berbagai faktor.

“Jika fortifikasi [penambahan Vitamin A] menjadi wajib, akibatnya Indonesia bergantung kepada impor Vitamin A sintetik. Setiap tahun, kita akan buang devisa ratusan juta dolar ke luar negeri,” kata Direktur Eksekutif GIMNI, Sahat Sinaga, seperti dikutip dari siaran pers, Minggu (22/07/2018). 

Selain itu, lanjutnya, kebijakan ini juga menimbulkan risiko hukum bagi produsen terkait stabilitas Vitamin A mulai dari pabrik sampai ke retailer dan retensi vitamin A pada saat penggorengan, karena ada rentang waktu pengiriman minyak goreng dari pabrik sampai ke masyarakat.

“Tidak ada jaminan berapa kadar kandungan vitamin A sampai di tangan konsumen. Apabila di bawah ambang batas, kami (produsen) bisa dituntut,” ucap Sahat.

Merespons hal ini, Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI) telah mengirimkan surat kepada Ditjen Industri Agro Kementerian Perindustrian pada 13 Juli 2018.

Direktur Eksekutif PASPI Tungkot Sipayung menyebutkan aturan fortifikasi ini tidak berdasarkan perintah perundang-undangan melainkan sebatas permintaan Menteri Kesehatan melalui surat kepada Kementerian Perindustrian pada 2012 lalu.

Penambahan vitamin A sintetik berpeluang menciptakan monopoli dan melanggar UU No.5/1999, karena pemasok vitamin A ini terbatas kepada dua negara saja. Dengan demikian, menurutnya, tidak menutup kemungkinan produsen vitamin A bisa mengendalikan industri minyak goreng sawit dalam negeri.

Tungkot mengatakan sebaiknya fortifikasi bersifat sukarela, bukan mandatori untuk mendapatkan sertifikasi SNI.

“Yang dikhawatirkan ada kekuatan besar ingin kewajiban fortifikasi vitamin A dipertahankan dalam SNI. Kami sayangkan menteri perindustrian tersandera, begitupula dengan SNI minyak goreng sawit belum diterbitkan. Ada kekuatan besar di balik ini semua, karena nilai bisnis bisa triliunan rupiah per tahun,” kata Tungkot.

 

Sumber: Cnbcindonesia.com

,

Gimni Tambahan Vitamin A Migor Sebaiknya Sukarela

Produsen minyak goreng (migor) menolak kewajiban fortifikasi (penambahan) vitamin A. Pasalnya, aturan ini akan menjadi pemborosan bagi devisa negara karena produsen harus mengimpor vitamin A sintetik. Selain itu, bisa menimbulkan risiko hukum bagi perusahaan jika tidak memenuhi kewajiban.

DIREKTUR Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga menjelaskan, alasan produsen menolak mandatori fortifikasi vitamin A minyak goreng. Sebab, kebijakan penambahan vitamin A sintetis haruslah diimpor dari perusahaan di negara lain.

“Jika fortifikasi menjadi wajib, akibatnya Indonesia bergantung kepada impor Vitamin A sintetik. Setiap tahun, kita akan buang devisa ratusan juta dolar ke luar negeri,” kata Sahat di Jakarta, kemarin.

Persoalan lain adalah efektivitas fortifikasi vitamin A di minyak goreng sawit. Karena ada rentang waktu pengiriman minyak goreng dari pabrik sampai ke masyarakat. Isu ini terkait dengan stabilitas Vitamin A mulai dari pabrik sampai ke retailer dan retensi vitamin A pada saat penggorengan.

“Tidak ada jaminan berapa kadar kandungan vitamin A sampai di tangan konsumen. Apabila di bawah ambang batas, kami (produsen) bisa dituntut,” ucap Sahat.

Produsen juga khawatir dengan adanya kata penambahan Vitamin A. Sebab, jika tidak ditambahkan vitamin A meskipun mengandung fortifikan alamiah beta karoten yang setara dengan aktifitas vitamin A 45 IU/g, minyak goreng sawit tidak dapat digolongkan sebagai minyak goreng sesuai SNI meskipun berasal minyak sawit.

Sahat mengusulkan, pengecualian untuk kebijakan fortifikasi vitamin A. Aturan fortifikasi sebaiknya sukarela bukan mandatori. “Kita belum tahu seberapa efektif fortifikasi. Yang pasti penambahan vitamin A membuat devisa negara tersedot ke luar negeri,” kata Sahat.

Peluang Monopoli

Direktur Eksekutifpalm oilAgribusiness Strategic Policy Institute (PASPI) Tungkot Sipayung telah mengirimkan surat ke Ditjen Industri Agro Kementerian Perindustrian (Kemenperin) pada 13 Juli 2018. Menurutnya, aturan fortifikasi tidak berdasarkan kepada perintah perundang-undangan melainkan sebatas permintaan Meteri Kesehatan melalui surat kepada Kemenperin pada 2012 lalu.

Penambahan vitamin A sintetik berpeluang menciptakan monopoli. Karena pemasok vitamin A ini terbatas kepada dua negara saja. Tidak menutup kemungkinan produsen vitamin A bisa mengendalikan industri minyak goreng sawit di dalam negeri. Itu sebabnya, fortifikasi berpotensi melanggar Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 mengenai Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pihaknya mendukung SNI minyak gorengsawityang masih dalam proses penyusunan. Tetapi untuk fortifikasi sebaiknya sukarela.

Menurut dia, untuk mengatasi defisiensi vitamin A termasuk stunting anak balita di Indonesia dapat diatasi dengan dua cara. Pertama pemberian vitamin A langsung kepada balita. Kedua, fortifikasi vitamin A kepada produk makanan/minuman balita melalui peraturan Menteri Perindustrian sendiri.

Untuk diketahui, saat ini Kemenperin sedang menyusun revisi Peraturan Menteri Perindustrian No.87 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan SNI 7709 2012 Minyak Gorengsawitdan terkait penambahan fortifikasi Vitamin A.

 

Sumber: Rakyat Merdeka

,

GIMNI: Tambahan Vitamin A Migor Sebaiknya Sukarela

RMOL. Produsen minyak goreng (migor) menolak kewajiban fortifikasi (penambahan) vitamin A. Pasalnya, aturan ini akan menjadi pemborosan bagi devisa negara karena produsen harus mengimpor vitamin A sintetik. Selain itu, bisa menimbulkan risiko hukum bagi perusahaan jika tidak memenuhi kewajiban.

Direktur Eksekutif Gabun­gan Industri Minyak Nabati In­donesia (GIMNI) Sahat Sinaga menjelaskan, alasan produsen menolak mandatori fortifikasi vi­tamin A minyak goreng. Sebab, kebijakan penambahan vitamin A sintetis haruslah diimpor dari perusahaan di negara lain.

“Jika fortifikasi menjadi wajib, akibatnya Indonesia bergantung kepada impor Vitamin A sintetik. Setiap tahun, kita akan buang devisa ratusan juta dolar ke luar negeri,” kata Sahat di Jakarta, kemarin.

Persoalan lain adalah efek­tivitas fortifikasi vitamin A di minyak goreng sawit. Karena ada rentang waktu pengiriman minyak goreng dari pabrik sam­pai ke masyarakat. Isu ini terkait dengan stabilitas Vitamin A mu­lai dari pabrik sampai ke retailer dan retensi vitamin A pada saat penggorengan.

“Tidak ada jaminan berapa kadar kandungan vitamin A sampai di tangan konsumen. Apabila di bawah ambang batas, kami (produsen) bisa dituntut,” ucap Sahat.

Produsen juga khawatir den­gan adanya kata penambahan Vi­tamin A. Sebab, jika tidak dita­mbahkan vitamin A meskipun mengandung fortifikan alamiah beta karoten yang setara dengan aktifitas vitamin A 45 IU/g, minyak goreng sawit tidak dapat digolongkan sebagai minyak goreng sesuai SNI meskipun berasal minyak sawit.

Sahat mengusulkan, pengec­ualian untuk kebijakan forti­fikasi vitamin A. Aturan forti­fikasi sebaiknya sukarela bukan mandatori. “Kita belum tahu seberapa efektif fortifikasi. Yang pasti penambahan vitamin A membuat devisa negara tersedot ke luar negeri,” kata Sahat.

Peluang Monopoli

Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI) Tungkot Sip­ayung telah mengirimkan surat ke Ditjen Industri Agro Kemen­terian Perindustrian (Kemen­perin) pada 13 Juli 2018. Menu­rutnya, aturan fortifikasi tidak berdasarkan kepada perintah perundang-undangan melainkan sebatas permintaan Meteri Kes­ehatan melalui surat kepada Kemenperin pada 2012 lalu.

Penambahan vitamin A sin­tetik berpeluang menciptakan monopoli. Karena pemasok vitamin A ini terbatas kepada dua negara saja. Tidak menutup kemungkinan produsen vitamin A bisa mengendalikan industri minyak goreng sawit di dalam negeri. Itu sebabnya, fortifikasi berpotensi melanggar Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 mengenai Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pihaknya mendukung SNI minyak goreng sawit yang masih dalam proses penyusunan. Tetapi untuk fortifikasi sebaiknya su­karela.

Menurut dia, untuk mengatasi defisiensi vitamin A termasuk stunting anak balita di Indonesia dapat diatasi dengan dua cara. Pertama pemberian vitamin A langsung kepada balita. Kedua, fortifikasi vitamin A kepada produk makanan/minuman bal­ita melalui peraturan Menteri Perindustrian sendiri.

Untuk diketahui, saat ini Ke­menperin sedang menyusun revisi Peraturan Menteri Perin­dustrian No.87 Tahun 2013 ten­tang Pemberlakuan SNI 7709: 2012 Minyak Goreng Sawit dan terkait penambahan fortifikasi Vitamin A. ***

 

Sumber: Rmol.co

,

Mandatori Vitamin A pada Migor Boroskan Devisa

 

JAKARTA – Produsen minyak goreng sawit menolak kewajiban penambahan (fortifikasi) vitamin A Alasannya, mandatori fortifikasi itu hanya akan menimbulkan pemborosan devisa mengingat vitamin A sin tesis masih harus diimpor dari luar negeri. Di sisi lain, kebijakan itu juga akan menimbulkan risiko hukum bagi perusahaan apabila ternyata batas kandungan vitamin A dalam produk minyak goreng tidak terpenuhi.

Saat ini, Kementerian Perindustrian sedang menyusun revisi Peraturan Menteri Perindustrian No 87 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan SNI 7709 2012 Minyak Goreng sawi tdan Terkait Penambahan Fortifikasi Vitamin A Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga menegaskan, penolakan terhadap mandatori fortifikasi vitamin A pada minyak goreng dilakukan karena adanya pertimbangan bahwa vitamin A sintetis harus diimpor dari perusahaan di negara Iain. “Apabila fortifikasi vitamin A pada minyak goreng menjadi wajib maka Indonesia akan bergantung kepada impor vitamin A sintetis. Setiap tahun, kita akan membuang devisa ratusan juta dolar ke luar negeri,” kata Sahat

Persoalan lain adalah efektivitas fortifikasi vitamin A pada minyak goreng sawit, mengingat ada rentang waktu pengiriman minyak dari pabrik sampai ke masyarakat Isu ini terkait dengan stabilitas vitamin A mulai dari pabrik sampai ke retailer dan retensi vitamin A pada saat penggorengan. Tidak ada jaminan berapa kadar kandungan vitamin A sampai di tangan konsumen. Apabila di bawah ambang batas, kami (produsen) bisa dituntut” ucap Sahat di Jakarta, kemarin. Produsen juga khawatir dengan adanya kata penambahan vitamin A, apabila tidak ditambahkan vitamin A (meskipun mengandung fortifikan alamiah beta-karoten yang setara dengan aktivitas vitamin A 45 IU/g). Alhasil, tanpa ditambahkan vitamin A maka minyak goreng sawit tidak dapat digolongkan sebagai minyak goreng sesuai SNI meskipun berasal minyak sawit.

Menyikapi persoalan fortifikasi vitamin A minyak goreng sawit Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (Paspi) telah mengirimkan surat kepada Ditjen Industri Agro Kementerian Perindustrian pada 13 Juli 2018. Direktur Eksekutif Paspi Tungkot Sipayung menyebutkan bahwa aturan fortifikasi tidak berdasarkan kepada perintah perundang-undangan melainkan sebatas permintaan menteri kesehatan melalui surat kepada Kementerian Perindustrian pada 2012 lalu.

Penambahan vitamin A sintetis berpeluang menciptakan monopoli, karena pemasok vitamin A ini terbatas kepada dua negara saja. Menurut Tungkot, tidak menutup kemungkinan produsen vitamin” A bisa mengendalikan industri minyak goreng sawit di dalam negeri. Itu sebabnya, fortifikasi berpotensi melanggar UU No 5 Tahun 1999 mengenai Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Tungkot menambahkan, fortifikasi merupakan bagian dari SNI minyak goreng sawit. Paspi mendukung SNI minyak goreng sawit yang masih dalam proses penyusunan Peraturan Menteri Perindustrian yang baru, namun untuk fortifikasi sebaiknya sukarela. “Yang dikhawatirkan ada kekuatan besar ingin kewajiban fortifikasi vitamin A dipertahankan dalam SNI. Kami sayangkan menteri perindustrian tersandera, begitu pula dengan SNI minyak goreng sawit belum diterbitkan. Ada kekuatan besar di balik ini semua, karena nilai bisnis bisa triliunan rupiah per tahun,” kata dia.

Kalangan produsen sawit, kata Sahat, juga meminta pengecualian untuk kebijakan fortifikasi vitamin A Aturan fortifikasi sebaiknya sukarela bukan mandatori. “Kita belum tahu seberapa efektif fortifikasi. Yang pasti penambahan vitamin A membuat devisa negara tersedot ke luar negeri,” kata Sahat. Sedangkan untuk upaya mengatasi defisiensi vitamin A termasuk stunting anak balita di Indonesia, kata Tungkot, dapat diatasi dengan dua cara. Pertama, pemberian vitamin A langsung kepada balita. Kedua, fortifikasi vitamin A kepada produk makanan/ minuman balita melalui peraturan menteri perindustrian sendiri.

 

 

Sumber: Investor Daily Indonesia

,

Wajib Fortifikasi Vitamin A Ditolak

 

Produsen minyak goreng sawit dalam negeri minta kewajiban penambahan vitamin A dicabut dan hanya bersifat sukarela

JAKARTA. Produsen minyak goreng Indonesia terus berupaya untuk menolak mandatori atau kewajiban fortifikasi atau penambahan vitamin A terhadap seluruh produk minyak goreng yang dipasarkan. Pengusaha menilai kewajiban fortifikasi ini justru merugikan industri dan berpotensi dipermasalahkan secara hukum.

Oleh karena itu Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) mendesak Kementerian Perindustrian (Kemperin) untuk mengeluarkan kewajiban fortifikasi tersebut dalam revisi Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 87 tahun 2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonsia (SNI) minyak goreng sawit.

Direktur Eksekutif GIMNI Sahat Sinaga mengatakan, pihaknya menolak mandatori fortifikasi vitamin A pada minyak goreng, karena vitamin A sintetis yang dipakai nantinya harus diimpor dari negara lain. “Jika fortifikasi menjadi wajib, akibatnya Indonesia bergantung kepada impor Vitamin A sintetik. Setiap tahun, kita akan buang devisa ratusan juta dollar ke luar negeri, “ujar Sahat, Kamis (19/7).

Sahat menambahkan, persoalan lain adalah efektivitas fortifikasi vitamin A pada minyak goreng. Sebab rentang waktu pengiriman minyak goreng dari pabrik sampai ke masyarakat cukup lama. Hal itu terkait dengan stabilitas vitamin A, mulai dari pabrik sampai ke retailer, dan juga retensi vitamin A pada saat penggorengan.

“Tidak ada jaminan berapa kadar kandungan vitamin A sampai di tangan konsumen. Apabila di bawah ambang batas, kami sebagai produsen bisa dituntut,” imbuhnya.

Produsen minyak goreng sawit juga khawatir dengan adanya kata “penambahan Vitamin A” dalam beleid itu. Dengan kata-kata itu, maka meskipun minyak goreng sawit mengandung fortifikan alamiah beta karoten yang setara vitamin A 45 IU/g), namun tanpa ada penambahan vitamin A sintetis, maka minyak goreng tetap dianggap tidak sesuai SNI.

Peluang monopoli

Atas penolakan itu Direktur Eksekutif palm oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI) Tungkot Sipayung mengatakan, pihaknya telah mengirimkan surat kepada Direktorat Jenderal Industri Agro Kemperin pada 13 Juli 2018.

Ia bilang, PASPI dalam surat itu mengingatkan pemerintah bahwa aturan fortifikasi vitamin A tidak berdasarkan pada perintah perundang-undangan, melainkan sebatas permintaan Menteri Kesehatan melalui surat kepada Kementerian Perindustrian pada tahun 2012. Alasan lain mengapa produsen menolak kewajiban itu adalah penambahan vitamin A sintetik berpeluang menciptakan monopoli. Saat ini pemasok vitamin A terbatas pada dua produsen saja di dunia. Dengan kondisi itu, maka tidak menutup kemungkinan produsen vitamin A mengendalikan industri minyak goreng sawit di dalam negeri.

Itulah sebabnya, menurut Tungkot, mandatori fortifikasi vitamin A berpotensi melanggar UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Oleh karena itu dalam revisi aturan SNI minyak gorengsawityang saat ini sedang dibahas Kementerian Perindustrian, baik GIMNI dan PASPI meminta agar fortifikasi vitamin A berlaku sukarela bukan mandatori.

Saat ini kapasitas produksi minyak goreng Indonesia mencapai 40 juta ton per tahun. Dari jumlah itu, rata-rata kebutuhan 11 juta ton per tahun. Menurut Tungkot, bisnis minyak goreng sangat besar mencapai triliunan rupiah per tahun. Dia khawatir, ada kekuatan besar yang ingin menguasai bisnis ini. “Kami sayangkan menteri perindustrian tersandera,” katanya.

Noverius Laoli

 

Sumber: Harian Kontan

,

GIMNI Tolak Mandatori

 

 

JAKARTA -Produsen minyak goreng sawit menolak kewajiban fortifikasi atau penambahan Vitamin A pada produknya, karena dianggap sebagai pemborosan bagi devisa serta menimbulkan risiko hukum bagi perusahaan apabila tidak memenuhi batas kandungan yang ditentukan.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga menegaskan, penolakan terhadap mandatori fortifikasi vitamin A minyak goreng. Kebijakan penambahan Vitamin A sintetis, menurutnya, haruslah diimpor dari perusahaan di negara lain. “Jika fortifikasi menjadi wajib, akibatnya Indonesia bergantung kepada impor Vitamin A sintetis. Setiap tahun, kita akan buang devisa ratusan juta dolar AS ke luar negeri,” katanya, Kamis, (19/7). Persoalan lain, menurutnya, adalah efektifitas fortifikasi Vitamin A pada minyak goreng sawit. Hal ini ketahanan Vitamin A, karena ada rentang waktu pengiriman minyak goreng dari pabrik sampai ke konsumen akhir. j Masalah ini terkait dengan stabilitas Vitamin A ketiga produk minyak tersebut ketika harus melewati proses dari pabrik, agen, pedagang, hingga saat masuk ke DenggO” rengan. “Tidak ada jaminan berapa kadar kandungan Vitamin A sampai di tangan konsumen. Apabila di bawah ambang batas, kami [produsen) bisa dituntut,” katanya.

Sahat mengatakan produsen juga khawatir dengan adanya kata “Penambahan Vitamin A”. Jika tidak ditambahkan, maka minyak goreng sawit tidak dapat digolongkan sebagai minyak goreng sesuai SNI meskipun berasal minyak sawit.

PENGECUALIAN

Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI) telah mengirimkan surat kepada Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian pada 13 Juli 2018 untuk menyikapi persoalan fortifikasi Vitamin A minyak goreng sawit.

Kalangan produsen sawit, kata Sahat, meminta pengecualian untuk kebijakan fortifikasi Vitamin A. Aturan fortifikasi sebaiknya sukarela bukan mandatori. “Kami belum tahu seberapa efektif fortifikasi. Yang pasti penambahan vitamin A membuat devisa negara tersedot ke luar negeri,” kata Sahat.

Direktur Eksekutif PASPI Tungkot Sipayung menyebutkan bahwa aturan fortifikasi tidak berdasarkan kepada perintah perundang-undangan melainkan sebatas permintaan Menteri Kesehatan melalui surat kepada Kementerian Perindustrian pada 2012.

Menurutnya, penambahan vitamin A sintetik berpeluang menciptakan monopoli, karena pemasok vitamin A ini terbatas kepada dua negara saja.

(Pandu Gumilar)

 

Sumber: Bisnis Indonesia

,

Produsen Minyak Goreng Ogah Nambah Vitamin A Karena Alasan Ini

 

 

Produsen minyak goreng sawit menolak kewajiban fortifikasi (penambahan) vitamin A, karena hal itu dinilai pemborosan bagi devisa negara.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Sahat Sinaga, di Jakarta, Kamis mengatakan, kebijakan penambahan vitamin A sintetis haruslah diimpor dari perusahaan di negara lain.

“Jika fortifikasi menjadi wajib, akibatnya Indonesia bergantung kepada impor Vitamin A sintetik. Setiap tahun, kita akan buang devisa ratusan juta dolar ke luar negeri,”katanya.

Saat ini, Kementerian Perindustrian sedang menyusun revisi Peraturan Menteri Perindustrian No.87 /2013 tentang pemberlakuan SNI 7709: 2012 Minyak Goreng Sawit dan terkait penambahan fortifikasi Vitamin A.

Selain itu pemborosan devisa, lanjut Sahat, fortifikasi menimbulkan resiko hukum bagi perusahaan, jika tidak memenuhi batas kandungan vitamin A di dalam produknya.

Menurut dia, persoalan lain adalah efektifitas fortifikasi vitamin A di Minyak Goreng Sawit, karena ada rentang waktu pengiriman minyak goreng dari pabrik sampai ke masyarakat.

Isu tersebut, ujarnya, terkait dengan stabilitas Vitamin A mulai dari pabrik sampai ke retailer dan retensi vitamin A pada saat penggorengan.

“Tidak ada jaminan berapa kadar kandungan vitamin A sampai di tangan konsumen. Apabila di bawah ambang batas, kami (produsen) bisa dituntut,” ucapnya.

Produsen juga khawatir dengan adanya kata “penambahan Vitamin A”, tambahnya, jika tidak ditambahkan vitamin A (meskipun mengandung fortifikan alamiah beta karoten yang setara dengan aktifitas vitamin A 45 IU/g) maka minyak goreng sawit tidak dapat digolongkan sebagai minyak goreng sesuai SNI meskipun berasal minyak sawit.

Kalangan produsen sawit, kata Sahat, meminta pengecualian untuk kebijakan fortifikasi vitamin A. Aturan fortifikasi sebaiknya sukarela bukan mandatori.

“Kita belum tahu seberapa efektif fortifikasi. Yang pasti penambahan vitamin A membuat devisa negara tersedot ke luar negeri,” katanya.

Terkait hal itu Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI) telah mengirimkan surat kepada Ditjen Industri Agro Kementerian Perindustrian pada 13 Juli 2018.

Direktur Eksekutif PASPI Tungkot Sipayung, menyatakan aturan fortifikasi tidak berdasarkan kepada perintah perundang-undangan melainkan sebatas permintaan Menteri Kesehatan melalui surat kepada Kementerian Perindustrian pada 2012.

 

Sumber: Wartaekonomi.co.id

,

Produsen Minyak Goreng Keberatan Jika Fortifikasi Vitamin A Diawajibkan

 

JAKARTA – Produsen minyak goreng sawit menolak kewajiban fortifikasi atau penambahan vitamin A pada produknya. Pasalnya, fortifikasi dianggap sebagai pemborosan bagi devisa negara.

Selain itu, fortifikasi juga menimbulkan resiko hukum bagi perusahaan bila tidak memenuhi batas kandungan vitamin A di dalam produknya.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga menegaskan penolakan terhadap mandatori fortifikasi vitamin A minyak goreng. Kebijakan penambahan vitamin A sintetis menurutnya haruslah diimpor dari perusahaan di negara lain.

“Jika fortifikasi menjadi wajib, akibatnya Indonesia bergantung kepada impor Vitamin A sintetik. Setiap tahun, kita akan buang devisa ratusan juta dolar ke luar negeri,”katanya pada Kamis, (19/7/2018).

Menurutnya, persoalan lain adalah efektifitas fortifikasi vitamin A pada minyak goreng sawit karena ada rentang waktu pengiriman minyak goreng dari pabrik sampai ke masyarakat. Permasalah ini terkait dengan stabilitas Vitamin A mulai dari pabrik sampai ke pedagang dan ketahanan vitamin A pada saat penggorengan.

“Tidak ada jaminan berapa kadar kandungan vitamin A sampai di tangan konsumen. Apabila di bawah ambang batas, kami [produsen] bisa dituntut,” katanya.

Sebagaimana diketahui,Kementerian Perindustrian sedang menyusun revisi Peraturan Menteri Perindustrian No.87 /2013 tentang pemberlakuan SNI 7709: 2012 Minyak Goreng Sawit dan terkait penambahan fortifikasi Vitamin A.

Sahat mengatakan produsen juga khawatir dengan adanya kata penambahan Vitamin A, jika tidak ditambahkan maka minyak goreng sawit tidak dapat digolongkan sebagai minyak goreng sesuai SNI meskipun berasal minyak sawit.

Kalangan produsen sawit, kata Sahat, meminta pengecualian untuk kebijakan fortifikasi vitamin A. Aturan fortifikasi sebaiknya sukarela bukan mandatori. “Kita belum tahu seberapa efektif fortifikasi. Yang pasti penambahan vitamin A membuat devisa negara tersedot ke luar negeri,” kata Sahat.

Sementara itu, Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI) untuk menyikapi persoalan fortifikasi vitamin A minyak goreng sawit juga telah mengirimkan surat kepada Ditjen Industri Agro Kementerian Perindustrian pada 13 Juli 2018.

Direktur Eksekutif PASPI Tungkot Sipayung menyebutkan bahwa aturan fortifikasi tidak berdasarkan kepada perintah perundang-undangan melainkan sebatas permintaan Menteri Kesehatan melalui surat kepada Kementerian Perindustrian pada 2012 lalu.

Menurutnya, penambahan vitamin A sintetik berpeluang menciptakan monopoli, karena pemasok vitamin A ini terbatas kepada dua negara saja. Tungkot mengindikasikan tidak menutup kemungkinan bagi produsen vitamin A untuk bisa mengendalikan industri minyak goreng sawit di dalam negeri.

Tungkot menegaskan bahwa fortifikasi berpotensi melanggar UU No.5/1999 mengenai Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Tungkot menambahkan pihaknya mendukung mendukung kebijakan SNI minyak goreng sawit yang masih dalam proses penyusunan Peraturan Menteri Perindustrian yang baru. Tetapi, dia berharap untuk fortifikasi vitamin A sebaiknya sukarela oleh para produsen.

“Yang dikhawatirkan ada kekuatan besar ingin kewajiban fortifikasi vitamin A dipertahankan dalam SNI. Kami sayangkan menteri perindustrian tersandera, begitupula dengan SNI minyak goreng sawit belum diterbitkan. Ada kekuatan besar di balik ini semua, karena nilai bisnis bisa triliunan rupiah per tahun,” katanya.

 

Sumber: Bisnis.com

,

Produsen Minyak Goreng Keberatan Jika Fortifikasi Vitamin A Diawajibkan

 JAKARTA – Produsen minyak goreng sawit menolak kewajiban fortifikasi atau penambahan vitamin A pada produknya. Pasalnya, fortifikasi dianggap sebagai pemborosan bagi devisa negara.

Selain itu, fortifikasi juga menimbulkan resiko hukum bagi perusahaan bila tidak memenuhi batas kandungan vitamin A di dalam produknya.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga menegaskan penolakan terhadap mandatori fortifikasi vitamin A minyak goreng. Kebijakan penambahan vitamin A sintetis menurutnya haruslah diimpor dari perusahaan di negara lain.

“Jika fortifikasi menjadi wajib, akibatnya Indonesia bergantung kepada impor Vitamin A sintetik. Setiap tahun, kita akan buang devisa ratusan juta dolar ke luar negeri,”katanya pada Kamis, (19/7/2018).

Menurutnya, persoalan lain adalah efektifitas fortifikasi vitamin A pada minyak goreng sawit karena ada rentang waktu pengiriman minyak goreng dari pabrik sampai ke masyarakat. Permasalah ini terkait dengan stabilitas Vitamin A mulai dari pabrik sampai ke pedagang dan ketahanan vitamin A pada saat penggorengan.

“Tidak ada jaminan berapa kadar kandungan vitamin A sampai di tangan konsumen. Apabila di bawah ambang batas, kami [produsen] bisa dituntut,” katanya.

Sebagaimana diketahui,Kementerian Perindustrian sedang menyusun revisi Peraturan Menteri Perindustrian No.87 /2013 tentang pemberlakuan SNI 7709: 2012 Minyak Goreng Sawit dan terkait penambahan fortifikasi Vitamin A.

Sahat mengatakan produsen juga khawatir dengan adanya kata penambahan Vitamin A, jika tidak ditambahkan maka minyak goreng sawit tidak dapat digolongkan sebagai minyak goreng sesuai SNI meskipun berasal minyak sawit.

Kalangan produsen sawit, kata Sahat, meminta pengecualian untuk kebijakan fortifikasi vitamin A. Aturan fortifikasi sebaiknya sukarela bukan mandatori. “Kita belum tahu seberapa efektif fortifikasi. Yang pasti penambahan vitamin A membuat devisa negara tersedot ke luar negeri,” kata Sahat.

Sementara itu, Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI) untuk menyikapi persoalan fortifikasi vitamin A minyak goreng sawit juga telah mengirimkan surat kepada Ditjen Industri Agro Kementerian Perindustrian pada 13 Juli 2018.

Direktur Eksekutif PASPI Tungkot Sipayung menyebutkan bahwa aturan fortifikasi tidak berdasarkan kepada perintah perundang-undangan melainkan sebatas permintaan Menteri Kesehatan melalui surat kepada Kementerian Perindustrian pada 2012 lalu.

Menurutnya, penambahan vitamin A sintetik berpeluang menciptakan monopoli, karena pemasok vitamin A ini terbatas kepada dua negara saja. Tungkot mengindikasikan tidak menutup kemungkinan bagi produsen vitamin A untuk bisa mengendalikan industri minyak goreng sawit di dalam negeri.

Tungkot menegaskan bahwa fortifikasi berpotensi melanggar UU No.5/1999 mengenai Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Tungkot menambahkan pihaknya mendukung mendukung kebijakan SNI minyak goreng sawit yang masih dalam proses penyusunan Peraturan Menteri Perindustrian yang baru. Tetapi, dia berharap untuk fortifikasi vitamin A sebaiknya sukarela oleh para produsen.

“Yang dikhawatirkan ada kekuatan besar ingin kewajiban fortifikasi vitamin A dipertahankan dalam SNI. Kami sayangkan menteri perindustrian tersandera, begitupula dengan SNI minyak goreng sawit belum diterbitkan. Ada kekuatan besar di balik ini semua, karena nilai bisnis bisa triliunan rupiah per tahun,” katanya.

 

Sumber: Bisnis.com