,

Pemusatan Pelabuhan Ekspor CPO di Dumai Bikin Pengusaha Pening

Industri minyak nabati, khususnya minyak mentah kelapa sawit (CPO) dan turunannya, konsisten menopang performa ekspor sebesar lebih dari 10 persen.

Namun demikian, dukungan pemerintah terkait infrastruktur dinilai masih kurang. Gabungan Industri Minyak Nabati (GIMNI) menyatakan lokasi pelabuhan ekspor saat ini belum ideal.

Asosiasi menilai penambahan penggantian pelabuhan ekspor ke titik ujung negeri akan membuat daya saing produksi lokal CPO dan turunannya akan lebih tinggi di pasar global.

“Jangan dibawa ke Dumai untuk ekspor, kacau kami. [Pemindahan pelabuhan ekspor] itu yang harus dipikirkan pemerintah. Jangan terpusat di Dumai, itu yang keliru,” kata Ketua Umum GIMNI Sahat Sinaga kepada Bisnis, Minggu (1/3/2020).

Sahat berujar pemerintah harus mendekatkan pelabuhan ke pabrikan. Pasalnya, menurutnya, pendirian lokasi pabrikan akan menyesuaikan lokasi pelabuhan dan bukan sebaliknya.

Sahat mengusulkan adanya tiga pelabuhan baru. Pertama, pelabuhan ekspor untuk tujuan India, Eropa, dan Afrika Timur di Meulaboh, Daerah Istimewa (DI) Aceh. Sahat menilai lokasi tersebut akan membuat daya saing produk hilir CPO nasional lebih tinggi dari Malaysia di pasar-pasar tersebut.

Kedua, Pelabuhan Maloy, Kalimantan TImur untuk pasar China, Myanmar, dan Asia Timur. Adapun, pemerintah juga harus menambah pelabuhan antara di Pontianak, Pangkalan Bun, atau Banjarmasin agar pabrikan CPO di Kalimantan dapat langsung memasok kebutuhan di pasar domestik.

Ketiga, Pelabuhan Laut Biak, Papua untuk pasar Amerika. Sahat berujar pembangunan pabrik di sana akan meringankan beban logistik pabrikan CPO dan turunannya di Papua. Pasalnya, pabrikan CPO dan turunannya di Papua juga harus mengirimkan pasokan ke Dumai untuk keperluan ekspor.

Sahat menghitung pembangunan pelabuhan-pelabuhan tersebut akan meningkatkan daya saing pabrikan yang berdiri di sana sekitar US$15-US$20 per ton. Di sisi lain, Sahat meramalkan pabrikan hilir eksisting pun akan eksodus ke lokasi-lokasi tersebut jika pelabuhan-pelabuhan tersebut dibangun.

 

Sumber: Bisnis.com

,

DMSI: Ekspor Sawit ke RRT Anjlok Tahun Ini

Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) memprediksi terjadi penurunan ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/ CPO) dan produk turunannya ke Republik Rakyat Tiongkok (RRT) pada tahun ini. “Selain dampak serangan Virus Korona, perayaan Imlek yang tertunda di Februari membuat permintaan CPO dan produk turunan dari RRT berkurang,” ujar Ketua Umum DMSI Derom Bangun seperti dilansir Antara di Medan, Sumatera Utara (Sumut), kemarin.

Penurunan ekspor diperkirakan terjadi minimal hingga triwulan 1-2020 atau semester 1-2020. Padahal, pada akhir tahun 2019, ekspor minyak sawit Indonesia meningkat pesat. Peningkatan ekspor terjadi didorong oleh ketegangan hubungan dagang antara Amerika Serikat (AS) dan RRT. Menurut catatan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), ujar Derom, ekspor ke RRT selama 2019 mencapai 6 juta ton di luar oleokimia dan biodiesel. Catatan Asosiasi Produsen Oleochemical Indonesia (Apolin) dan Asosiasi Produsen biofuel (Aprobi), ekspor oleokimia dan biodiesel ke RRT mencapai 825 ton. “Untuk 2020 akan terjadi penurunan ekspor terutama di kuartal 1-2020 akibat dampak Virus Korona dan menurunnya permintaan karena perayaan Imlek terganggu sehingga konsumsi yang biasanya meningkat pada saat itu berkurang,” ujar Derom.

Derom Bangun menuturkan, penurunan ekspor akan semakin dirasakan karena ada perundingan baru antara AS dan RRT mengenai perdagangan. Perundingan baru itu kemungkinan besar akan memulihkan perdagangan antara AS dan RRT. Pulihnya kembali impor kedelai RRT dari AS akan kembali mengurangi impor minyak sawit dari Indonesia. “DMSI berharap ekspor CPO ke RRT bisa kembali pulih pada kuartal 11-2020. Semoga Virus Korona yang mewabah di RRT bisa diatasi sehingga perdagangan negara itu kembali normal,” ujar Derom.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GMNI) Sahat Sinaga mengatakan, pelemahan permintaan minyak sawit dari Tiongkok sebenarnya telah terjadi sejak dua bulan terakhir, khususnya untuk produk hilir, salah satunya diduga kuat karena menyebarnya Virus Korona. Produk hilir sawit Indonesia yang masuk ke Tiongkok yang paling besar volumenya adalah margarin, shortening, dan minyak goreng. “Kalau lihat statistik, volume ekspor sawit ke Tiongkok dalam dua bulan terakhir sudah turun, sekitar 15% setiap bulan, makanya sekarang kami arahkan pasar ke negara-negara Afrika Timur,” kata Sahat,

 

Sumber: Investor Daily Indonesia

,

Pengusaha Sawit Siapkan Strategi Baru

Pemerintah dan pelaku usaha sedang menyiapkan antisipasi rencana Uni Eropa untuk menetapkan dua batasan berbeda terhadap kadar kontaminan dalam minyak nabati yang dinilai diskriminatif terhadap minyak sawit.

Batasan kadar itu akan diterapkan untuk bahan 3-monochloropropan-l ,2-diol (3-MCPD) yang merupakan sejenis kontaminan pemrosesan makanan yang ditemukan dalam beberapa makanan olahan dan minyak nabati.

Uni Eropa tengah menggodok aturan yang membatasi kontaminan free 3-MCPD dan fatty esters 3-MCPD. yang ditemukan dalam minyak sawit sebagai bahan makanan sebanyak 2,5 ppm pada 2021.

Batas itu lebih tinggi dari yang diterapkan pada minyak nabati produksi negara-negara UE seperti minyak kanola dan kedelai yang hanya 1,25 ppm.

Wacana ini muncul setelah riset di UE menemukan bahwa minyak sawit punya kadar 3-MCPD paling tinggi dan disebut tak baik untuk kesehatan.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga menuturkan tidak ada bukti ilmiah yang menjadi dasar dari kebijakan UE itu.

“Argumentasinya apa? karena di 2,5 ppm saja safe, kenapa harus 1,25 ppm? Berarti mereka tidak mengakui apa yang mereka bilang 2,5 ppm, nah itu kan mendiskriminasikan. Enggak ada dasar ilmiahnya itu,” kata Sahat, Jumat (7/2).

Sebab itu, menurutnya, Indonesia perlu membentuk badan khusus yang menangani masalah diskriminasi produk perkebunan seperti sawit. “Bentuk otoritas revitalisasi perkebunan dan industri strategis.”

Kendati demikian Sahat mengatakan sebetulnya produk olahan sawit Indonesia masih memiliki celah untuk masuk ke Eropa melalui Inggris, yang sudah keluar dari keanggotaan UE.

Ketua Umum Dewan Minyak Sawit Indonesia Derom Bangun menuturkan, jika batasan itu sudah akan berlaku tentu saja pengusaha-pengusaha Indonesia terutama yang mengekspor ke Uni Eropa harus menyesuaikan mutu barang ekspornya.

Saat ini sebagian pengusaha mempersiapkan pabriknyanya dengan cara mengikuti perkembangan penelitian cara-cara mitigasi yang paling efisien. Mitigasi ataupun penurunan kadar kontaminan itu dititikberatkan pada pabrik CPO dan juga pabrik pemurnian atau refinery.

Di sisi lain, dia berharap bahwa pemerintah dan Dewan Negara-negara Penghasil Kelapa Sawit (CPOPC) bisa mengajukan keluhan akan kebijakan itu baik langsung ke Uni Eropa maupun ke organisasi perdagangan dunia (WTO).

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan negara-negara CPOPC dengan tegas menolak kebijakan UE tersebut, terutama karena keputusan terhadap proposal pemisahan dua level maksimum tersebut akan disahkan kemarin (Jumat, 7/2) di Brussels, Belgia.

Dia menuturkan, pemerintah pun mengupayakan agar standar keamanan pangan minyak sawit telah terpenuhi, di samping sudah ada pula rekomendasi praktik-praktik pencegahan dan mitigasi pembentukan 3-MCPD.

Sementara itu, Deputy Executive Director of CPOC Dupito Simamora mengatakan kebijakan Uni Eropa akan kenaikan standar batas maksimum free 3 MCPD dan fatty esters 3 MCPD ini secara tidak langsung menuding bahwa minyak nabati Indonesia tidak Sehat dikonsumsi.

 

Sumber: Bisnis Indonesia

,

Standar Baru Eropa: Pengusaha Sawit Minta Pemerintah Bentuk Badan Khusus

Pengusaha sawit meminta pemerintah membentuk badan otorita khusus untuk revitalisasi perkebunan dan industri strategis.

Hal ini sebagai upaya agar Indonesia pertahanan manakala produk perkebunan Indonesia dipermasalahkan seperti sawit di Eropa.

Dalam hal ini, Uni Eropa (UE) tengah menggodok kebijakan tentang penetapan dua batas maksimum Free 3 MCPD dan fatty esters 3 MCPD. Dalam beleid itu, UE menaikkan standar tentang batas maksimum 3-MCPD sebesar 2,5 ppm untuk minyak sawit dari pasar global jika ingin digunakan sebagai bahan makanan.

Namun, UE sendiri menerapkan batas 1,25 ppm untuk minyak nabati yang diproduksi di negara anggotanya.

 

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga menuturkan tidak ada bukti ilmiah yang menjadi dasar dari kebijakan UE itu.

“Argumentasinya apa? karena di 2,5 ppm aja aman, kenapa harus 1,25  ppm? Berarti mereka tidak mengakui apa yang mereka bilang 2,5 ppm, nah itu kan mendiskriminasikan. Gak ada dasar ilmiahnya itu,” kata Sahat, Jumat (7/2/2020).

Menurutnya, kebijakan Uni Eropa juga tidak melihat dari sisi imunitas seseorang. Apalagi, selama ini, di Indonesia tidak ada laporan gangguan kesehatan atas penggunaan minyak kelapa sawit sebagai bahan makanan.

“Itu kan baru dicoba di tikus-tikus [laboratorium] itu, yang saya mau sampaikan ini kan tergantung imunitas seseorang. mereka cuma bilang itu [bahaya] tapi gak pernah bilang soal imunity power sekalian. Jadi sebetulnya ini hanya masalah bisnis.”

Sebab itu, Indonesia dirasa perlu membentuk badan khusus yang menangani masalah diskriminasi produk perkebunan seperti sawit. “Bentuk otoritas revitalisasi perkebunan dan industri strategis.”

Kendati demikian, Sahat mengatakan sebetulnya produk olahan sawit Indonesia masih memiliki celah untuk masuk ke Eropa melalui Inggris. Apalagi, Inggris masih mau mengimpor minyak nabati asal negara ini.

“Brexit jadi peluang kita ekspor sawit, karena Inggris tahu persis tentang sawit kita.”

DIANGGAP TIDAK SEHAT

Sementara itu, Deputy Executive Director of CPOC, Dupito Simamora mengatakan kebijakan Uni Eropa akan kenaikan standar batas maksimum Free 3 MCPD dan fatty esters 3 MCPD ini secara tidak langsung menuding bahwa minyak nabati Indonesia tidak sehat dikonsumsi.

“Dengan kata lain kalau 1 tingkatan dianggap sehat, dan mereka ingin produksi minyak nabati mereka di bawah standar sehat itu, itu seakan mengatakan minyak sawit kurang sehat dari minyak nabati yang diproduksi Eropa,” kata Dupito.

Karena itu, pihaknya akan melawan tudingan UE. Upaya perlawanan itu dimulai dengan membentuk technical working group yang kemudian hasilnya akan disampaikan secara resmi ke Uni Eropa, baik oleh pihak CPOPC sendiri ataupun dengan menggandeng perwakilan dari Indonesia, Malaysia dan Kolombia.

“Untuk menyampaikan kita menolak, bahkan sebelum itu diberlakukan di EU. Tetapi tentu kalau sudah berlaku, kita harus menghadapinya bukan dengan surat atau pendekatan, tapi bawa ke WTO.”

Senada, Direktur Eksekutif Council of Palm Oul Producing Countries (CPOPC) Tan Sri Datuk Yusof bin Basiron pada kesempatan itu mengatakan pihaknya akan mengirimkan surat pengaduan ke WTO terkait kebijakan itu.

“Mereka harus mengajukan standar mereka di WTO dan ketika mereka melakukan itu, kami akan mengirimkan keluhan kami juga. Mereka ingin menyerahkan standar mereka, untuk diadopsi di WTO. Ketika mereka melakukan itu, WTO akan memberikan ruang bagi orang lain untuk mengeluh jika kita tidak senang,” kata Tan.

Tan mengatakan sebetulnya negara-negara produsen sawit sudah mengeluhkan langsung ke Eropa, namun hingga kini benua biru itu masih bersikeras untuk menerapkan standar mereka.

Sumber: Bisnis.com

,

GIMNI: Perlu Lembaga Khusus Tangani Industri Pengolahan Sawit

 

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga mengatakan pemerintah perlu membentuk lembaga khusus untuk menangani pengolahan tandan buah segar (TBS) kelapa sawit, terkait dengan rencana Uni Eropa yang akan menerapkan batas 2,5 ppm terhadap kontaminan 3-monochlorpropanediol (3-MCPD) yang ditemukan dalam minyak kelapa sawit sebagai bahan makanan pada Januari 2021.

“Bentuk otorita revitalisasi perkebunan dan industri komoditas strategis. Diatur nanti SOP di perkebunan kelapa sawit (PKS). PKS harus dilatih, proses pengolahannya harus dicuci dulu supaya penyebab terjadinya MCPD bisa diminimalisasi di sana,” kata Sahat pada Forum Dewan Negara-Negara Penghasil Kelapa Sawit (CPOPC) yang digelar di Jakarta, Jumat.

Sahat menilai bahwa penanganan soal industri pengolahan sawit untuk menghasilkan produk pangan yang aman, harus dilakukan melalui pembentukan lembaga khusus, bukan di bawah Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, maupun Kementerian Perdagangan.

Lembaga khusus tersebut nantinya akan membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pengelolaan TBS di tingkat perkebunan, sampai di pabrik pengolahan.

“Mitigasi ini sebetulnya sedini mungkin bisa diatasi di kebun. Sampai sekarang di perkebunan tidak ada yang ngurus, sampai di ‘mill’ juga tidak ada, di Kemenperin tidak ada, Kementerian Pertanian juga tidak,” kata dia.

Ada pun isu soal standar batas aman kontaminan monochlorpropanediol (3-MCPD) dan glycidol esters (GE) muncul setelah penelitian di Uni Eropa mencatat minyak sawit mengandung 3-MCPD dan GE yang tertinggi di antara minyak nabati lainnya.

Senyawa 3-MCPD merupakan senyawa hasil hidrolisis 3-MCPD ester yang dinilai memiliki efek negatif terhadap kesehatan.

Penerapan standar ini pun dinilai diskriminatif terhadap minyak kelapa sawit karena UE hanya menerapkan batas 1,25 pm pada minyak nabati lain, khususnya yang diproduksi di UE seperti minyak canola, sunflower, rapeseed, hingga kedelai.

Namun demikian, Sahat membantah terkait efek berbahaya dari 3-MCPD dan GE yang ada pada minyak sawit. Oleh karena itu, ia mengusulkan Indonesia juga mengadakan penelitian tersendiri, terutama mengingat minyak sawit telah dikonsumsi sebesar 6 juta ton per tahun di dalam negeri.

“Penelitian itu baru coba di tikus. Saya mau argumentasi, ini kan tergantung imunitas seseorang. Perlu dibuktikan aplikasinya di mana. Makanya kita mengusulkan, ada penelitian,” kata Sahat.

 

Sumber: Antaranews.com

,

Tiga Pabrik IVO akan Dibangun di Teknopolitan Pelalawan

Tiga pabrik Industrial Vegetable Oil  (IVO) akan dibangun di Kawasan Teknopolitan Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan. Pabrik  IVO ini akan mengubah minyak sawit industri menjadi bahan bakar terbarukan yang lebih berorientasi kerakyatan dan lebih unggul dalam aspek tekno ekonomi. Rencana industri akan dibangun setelah mendapatkan dana hibah sebesar USD 110 juta dari Lembaga Donor Millenium Chalenge Corporation (MCC) Amerika Serikat. Paling lambat 2023 pabrik ini telah bisa beroperasi di Pelalawan.

‘’Kedepan ini kita siap membangun tiga pabrik IVO di zona kawasan Teknopolitan Pelalawan. Paling lambat 2023 pabrik ini telah bisa beroperasi,’’ kata Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat M Sinaga.

Hal ini dikatakannya saat Kemenperin RI bersama Pemerintah Kabupaten Pelalawan menaja Focus Group Discussion “Pembangunan Pilot Plant Industrial Vegetable Oil Dikawasan Teknopolitan Pelalawan” di gedung Kampus ST2P, kawasan Teknopolitan, Langgam Kabupatenn Pelalawan Riau, Selasa (21/1/2020).

Tidak tanggung-tanggung untuk membangun tiga pabrik besar itu akan menggunanakan dana sebesar USD 110 juta. ‘’Dengan nilai investasi USD 110 juta  yang  merupakan hibah dari Lembaga Donor Millenium Chalenge Corporation (MCC) Amerika Serikat maka tiga pabrik itu akan kita bangun,’’ ujarnya.

‘’Nantinya tiga pabrikan ini akan bisa memproduksi minyak nabati industri (IVO) masing-masing 20 ton/jam,’’ imbuh Sahat M Sinaga optimis sambil menyebutkan kegiatan tersebut guna menopang pembangunan industrialisasi hilir kelapa sawit di Kabupaten Pelalawan.

Kesempatan yang sama Bupati Pelalawan HM Harris mengatakan, bahwa posisi strategis sumber daya alam (SDA) yang melimpah mendorong Kabupaten Pelalawan berkembang menjadi tujuan hidup banyak orang. Perkembangan ini tentunya diikuti dengan semakin kompleksnya permasalahan pembangunan. Dengan adanya permasalahan tersebut, pihaknya mencetuskan tujuh program strategis untuk mengatasi lima indikator pembangunan.

Kata Bupati, untuk meningkatkan daya saing daerah dan potensi unggul  khas daerah, maka telah memprioritaskan empat kawasan pembangunan unggulan yakni pembangunan kawasan sains dan teknologi (kawasan teknopolitan atau techno Park), pengembangan kawasan wisata bono, pengembangan kawasan sentra pertanian padi, pembangunan kawasan pelabuhan Sokoi.

‘’Kawasan Teknopolitan Pelalawan tempat kita berdiri saat ini, dengan luas lahan yang sudah disiapkan berkisar kurang lebih 3.754 hektare,’’ terangnya.

HM Harris juga mengatakan, bahwa sebagai produk unggulan nasional, komunitas kelapa sawit memberikan kontribusi yang besar terhadap devisa negara, PDRB, dan PDB serta menjadi pengungkit perekonomian daerah. Saat ini perkebunan sawit di Kabupaten Pelalawan  menyumbang 38 persen bagi PDRB Kabupaten dengan luas kebun secara keseluruhan 393.000 hektare atau 40 persen, diantaranya dikelola oleh petani sawit swadaya.

Masih menurut Bupati, pada tahun 2019, Kabupaten Pelalawan sudah menjalin kerjasama dengan  Institute Teknologi Bandung (ITB), perihal pengembangan industri hilirisasi sawit di Kawasan Teknopolitan Pelalawan untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

‘’Perlu disampaikan, bilamana ITB telah mengembangkan teknologi katalis merah putih untuk mengubah minyak sawit industri (Industrial Vegetable Oil atau IVO) menjadi bahan bakar terbarukan yang lebih berorientasi kerakyatan dan lebih unggul dalam aspek teknoekonomi,’’ bebernya.

Sehubungan dengan program tersebut Pemerintah Daerah terus melakukan berbagai langkah-langkah yang dianggap perlu penyedia, terutama dalam hal penyediaan bahan baku minyak nabati industri (IVO) melalui kerjasama dengan beberapa koperasi petani sawit swadaya yang berlokasi dikawasan Tekno Park dan penyediaan lokasi pabrik IVO di zona kawasan Teknopolitan Pelalawan.

‘’Program ini merupakan upaya strategis Tekno Park Pelalawan terlibat langsung dalam upaya dan kebijakan nasional dalam pemanfaatan minyak sawit untuk bahan bakar terbarukan yang diharapkan mampu mendorong pengembangan industri hilir kelapa sawit serta pemberdayaan petani sawit swadaya. Program ini sangat kita perlukan, bilamana untuk kemajuan daerah. Untuk itu, saya berharap dukungan dari Pemerintah Pusat demi mewujudkan pembangunan kawasan Teknopolitan Pelalawan,’’ ungkap Bupati.

Direktorat Jenderal Industri Agro, Kemenperin RI Ir Abdur Rochim yang juga hadir pada agenda tersebut menambahkan bahwa pada prinsipnya kedepan masyarakat petani kelapa sawit tidak lagi tergantung kepada perusahaan besar.

Apalagi saat ini konsen pemerintah pusat akan implementasi program biodiesel 30 persen (B30). Bahkan  Presiden meminta kepada PT Pertamina (Persero) untuk memacu BBM sejenis dengan kandungan nabati dan solar. Alasannya, jika BBM biodiesel ditingkatkan, maka akan mengurangi defisit neraca perdagangan Indonesia.

Kemudian sambungnya, Pemerintah juga telah berencana meningkatkan penggunaan bahan bakar biodiesel hingga B100 di masa depan. Melalui Kementerian ESDM, 2019 telah dilakukan persiapan menuju B30, yang terdiri atas uji jalan, pengujian kereta api, alat berat, alutsista, dan lainnya, serta penerbitan SNI Biodiesel (revisi SNI ) tahun 2015.

 

Sumber: Riaupotenza.com

,

Ekspor CPO Olahan Prospektif

Ekspor produk minyak kelapa sawit olahan asal Indonesia berpotensi terus menguat setelah India membatasi impor komoditas tersebut.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga mengatakan kendati India membatasi impor crude palm oil (CPO) olahan, Indonesia bakal mendapatkan keuntungan dari kebijakan tersebut lantaran harga CPO olahan RI lebih murah dari produk Malaysia.

“Produk kita lebih murah harganya, sebab alat produksi kita lebih modern dibandingkan dengan Malaysia. Hal itu berdampak kepada produktivitas CPO olahan Indonesia yang lebih tinggi dari Malaysia,” katanya, akhir pekan lalu.

Dia mengatakan kapasitas produksi produsen CPO olahan Indonesia rata-rata mencapai 1.500 ton-3.000 ton per hari. Sementara itu, rata-rata kapasitas produsen Malaysia hanya 600 ton-700 ton per hari.

Dengan dibatasinya impor CPO olahan oleh India, konsumen di negara tersebut diyakini bakal memilih mengimpor dari Indonesia ketimbang Malaysia.

Sepanjang tahun lalu, rata-rata pengiriman minyak kelapa sawit olahan dari Indonesia ke India mencapai 220.000 ton-240.000 ton per bulan. Melalui adanya kebijakan dari Kementerian Perdagangan dan Industri India tersebut, ekspor minyak kelapa sawit olahan dari Indonesia ke Negeri Bollywood bisa naik menjadi 300.000 ton-340.000 ton per bulan.

Bagaimanapun, kata Sahat, Indonesia masih belum bisa menguasai sepenuhnya pasar CPO olahan di India. Pasalnya, biaya pengapalan barang dari Indonesia dalam bentuk bulk carrier lebih mahal 30% dari Malaysia. Untuk pengiriman dalam bentuk kontainer dari Indonesia, lebih mahal 75% dibandingkan dengan dari Malaysia.

Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Kanya Lakhsmi mengatakan selama ini Indonesia merupakan eksportir CPO terbesar ke India. Hal itu terjadi lantaran pada tahun lalu, India menetapkan tarif bea masuk produk CPO olahan dari Indonesia sebesar 50% atau lebih tinggi dari Malaysia dengan 45%. Sementara itu, untuk produk CPO, India menyamakan bea masuknya antara dua negara tersebut yakni 40%.

Namun, kebijakan tarif tersebut diubah oleh India pada September 2019. Kala itu, India menyamakan bea masuk produk olahan CPO asal RI dan Malaysia menjadi 50%.

“Sebelum disetarakan bea masuknya untuk produk olahan CPO antara kita dengan Malaysia, ekspor produk mentah kita ke India lebih besar daripada produk olahan. Kini setelah ada penyamaan bea masuk produk olahan antara kita dan Malaysia, ditambah adanya pembatasan impor produk tersebut oleh India, maka peluang peningkatan volume ekspor secara total bisa terjadi,” jelasnya.

Dikutip dari Reuters, Pemerintah India mulai mengubah kebijakan impor produk olahan minyak kelapa sawit dari bebas menjadi terbatas dengan kuota sejak pekan lalu, tepatnya Rabu (8/1).

 

Sumber: Bisnis Indonesia

,

Menunggu Kepastian Nasib Si Migor

Pada medio 2011, Marie Elka Pangestu yang kala itu menjabat sebagai Menteri Perdagangan-menggagas kebijakan yang mewajibkan penjualan minyak goreng di Indonesia dari format curah menjadi kemasan.

Gagasan itu akhirnya di-jewantahkan pada 2014 melalui Peraturan Menteri Perdagangan No. 80/2014 tentang Minyak Goreng Wajib Kemasan.

Namun, rupanya implementasi beleid itu tidak mudah dan harus tertunda berkali-kali. Bahkan, aturan tersebut sempat direvisi dua kali, hingga menjadi Permendag No. 9/2016 tentang Perubahan Kedua atas Permendag No. 80/2014 tentang Minyak Goreng Wajib Kemasan.

Regulasi tersebut mewajibkan penerapan minyak goreng (migor) kemasan dimulai pada 1 April 2017. Namun, para produsen migor lagi-lagi meminta kelonggaran agar kebijakan itu ditunda. Pasalnya, mereka belum siap membuat pabrik kemasan untuk mengakomodasi peralihan konsumsi dari migor curah ke migor kemasan yang mencapai 3,65 juta ton.

Kementerian Perdagangan yang kala itu dipimpin oleh Enggartiasto Lukita pun menyanggupi permintaan para produsen. Tenggat transisi mandatori migor kemasan diberikan kepada produsen pada 1 Januari 2018 hingga 31 Desember 2019. Dengan demikian, kebijakan itu seharusnya sudah bisa diimplementasikan secara penuh mulai 1 Januari 2020.

Selanjutnya, rencana penerapan kewajiban penjualan migor kemasan pun diumumkan oleh Enggartiasto pada Agustus 2019. Saat itu, dia mengatakan migor curah akan ditarik dari pasar, termasuk pasar tradisional.

Akan tetapi, rencana penarikan migor curah dari pasar tersebut akhirnya direvisi lagi oleh Enggartiasto seiring dengan meningkatnya protes dari berbagai kalangan, termasuk pedagang di pasar tradisional. Dia mengatakan migor curah tetap boleh dijual di pasar, tetapi para produsen migor harus sudah bisa memenuhi kebutuhan migor kemasan mulai 1 Januari 2020.

Para produsen migor pun mengaku siap meng-implementasikan kebijakan itu. Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) menyatakan para produsen telah menyiapkan alat pengemas yang akan didistribusikan di seluruh pasar di Indonesia.

GIMNI memprediksikan kebijakan wajib penjualan migor dalam kemasan secara penuh mulai 1 Januari 2020 akan menambah permintaan terhadap produk migor kemasan hingga 840.000 ton mulai tahun depan. Angka tersebut diperoleh dari 20% kebutuhan minyak goreng curah pada 2020 yang mencapai 4,2 juta ton.

Akan tetapi, rencana penerapan kebijakan tersebut lagi-lagi tertunda. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Perdagangan No. 2/2019 tentang Pelaksanaan Kewajiban Minyak Goreng Dalam Kemasan, pemerintah kembali memberikan waktu transisi selama setahun, terhitung mulai dari 1 Januari 2020-31 Desember 2020. Surat tersebut ditandatangani oleh Menteri Perdagangan Agus Suparmanto pada 19 Desember 2019.

Selain itu, selama masa transisi migor curah juga masih diperbolehkan dijual di pasar. Pada saat bersamaan, para produsen diminta segera menjual migor kemasan sesuai dengan harga eceran tertinggi Rp 11.000/ liter. “Kami memberikan waktu transisi kepada produsen agar mereka benar-benar siap menerapkan kebijakan tersebut,” ujar Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Suhanto, Senin (6/1).

Alhasil, dapat disimpulkan kebijakan tersebut baru dapat diimplementasikan secara penuh pada 2021 mendatang.

BUTUH WAKTU

Direktur Eksekutif GIMNI Sahat Sinaga mengakui pengusaha kembali meminta masa transisi karena para produsen butuh waktu untuk mendistribusikan alat pengemas sederhana ke seluruh Indonesia. “Kami dari produsen juga sudah mulai mengurangi pasokan minyak goreng dalam bentuk curah mulai awal tahun ini. Kami juga akan segera mendata dan mendistribusikan kebutuhan mesin pengemas sederhana di tingkat pengecer di seluruh Indonesia,” katanya.

Di sisi lain, Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Seluruh Indonesia Abdullah Mansuri mengatakan hingga saat ini dia belum mendapatkan informasi bahwa mesin pengemas sudah tersedia di pasar tradisional.

Menurutnya, para pedagang di pasar telanjur cemas mengenai ketidakpastian pasokan minyak goreng pascamunculnya kembali rencana penerapan penjualan minyak goreng wajib kemasan. “Kami butuh kepastian, kapan kebijakan tersebut dilakukan secara penuh.”

Konsistensi pemerintah dan produsen dalam mengimplementasikan kewajiban migor kemasan diperlukan. Terus tertundanya pelaksanaan kebijakan tersebut menjadi tanda pemerintah dan produsen sejatinya tidak benar-benar siap mengimplementasikan mandatori itu.

Sumber: Bisnis Indonesia

,

Hadiah Tahun Baru dari India bagi Pebisnis Sawit

India resmi menurunkan bea masuk minyak sawit mentah atau crude Palm Oil (CPO) dan produk olahannya asal negara-negara ASEAN. Menurut kantor berita Reuters, bea masuk CPO diturunkan dari 40% menjadi 37,5%. Sementara bea masuk produk olahan CPO turun menjadi 45% dari sebelumnya 50%.

Penurunan tarif bea masuk CPO ini bak kado tahun baru bagi produsen CPO dan produk turunan CPO dalam negeri. Penurunan tarif bea masuk CPO dan turunannya itu diyakini bisa memacu ekspor CPO dari Indonesia.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (Gimni) Sahat Sinaga memproyeksikan, total ekspor minyak sawit dan turunannya ke India tahun 2020 bisa naik 3,5%-4% dari volume ekspor di tahun 2019. Kenaikan volume ekspor ini terutama berasal dari ekspor produk hilir sawit yang naik 5% dibanding dengan 2019. “Peningkatan ekspor untuk produk hilir saja,” terang Sahat kepada KONTAN, Kamis (2/1).

Namun Sahat menilai, pebisnis sawit tak bisa mengoptimalkan pendapatan dari peluang penurunan bea masuk CPO dari India. Sebab, Indonesia menerapkan pungutan ekspor sawit saat harga sawit di atas US$ 700 per ton.

Sebagai catatan, ekspor produk sawit dan turunannya ke India turun sejak tahun 2018. Penurunan ekspor itu akibat India mengenakan tarif bea masuk lebih tinggi terhadap CPO Indonesia dibanding dengan CPO dari Malaysia yang mendapatkan tarif bea masuk lebih rendah 5%.

Sahat melihat saat ini India ingin mengamankan pasokan minyak sawit di dalam negeri dengan menurunkan bea masuk. Pasalnya, volume perdagangan minyak sawit di pasar global kian ketat di 2020.

Gelagat ini akan semakin terlihat dengan mulai melonjaknya harga minyak sawit di pasar global, sehingga semua negara ingin mengamankan pasokan untuk kebutuhan negara mereka. “Dengan bea masuk yang tinggi, harga minyak goreng di India akan mahal juga,” tutur Sahat.

Faktor B30

Langkah India ini baru diambil setelah melihat Indonesia melaksanakan program biodiesel 30% (B30) di 2020. Akibatnya, untuk memenuhi kebutuhan B30, Indonesia akan mengurangi volume ekspor terutama dalam bentuk CPO. Penerapan B30 akan menaikkan kebutuhan sawit Indonesia sebesar 3 juta ton per tahun.

Sahat menilai, India jeli membaca proyeksi pasar CPO, sehingga menurunkan bea masuk produk turunan sawit. “Refined, bleaclied, and deodorized (RBD) olein diturunkan dari 50% menjadi 45% dengan tujuan agar bersaing dengan Uni Eropa untuk mendapatkan sawit,” kata Sahat.

Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kementerian Menko Ekonomi Musdalifah Machmud melihat penurunan bea masuk produk minyak sawit oleh India ini akan memberi rangsangan bagi importir minyak sawit di India untuk memilih CPO dan produk turunannya. Musdal- ifah berharap, permintaan CPO dan turunannya di negara tersebut semakin tinggi seiring penurunan tarif bpa masuk. Pada gilirannya, beleid tersebut akan menaikkan harga CPO di pasar global.

Apalagi, permintaan CPO semakin naik dengan adanya program B30. Meskipun kelonggaran tarif di India akan mendorong ekspor, Musdal-ifah melihat ke depan permintaan makin besar.

 

Sumber: Harian Kontan

,

India Turunkan Bea Masuk Kelapa Sawit

Mulai Rabu (1/1/2020), Pemerintah India menurunkan bea masuk impor minyak kelapa sawit mentah atau CPO beserta produk olahannya dari negara-negara anggota ASEAN, termasuk Indonesia.

Pelaku industri kelapa sawit menilai, penurunan bea masuk itu dipengaruhi oleh kebijakan campuran bahan bakar biodiesel sebanyak 30 persen pada solar murni atau B-30 yang diterapkan Pemerintah Indonesia mulai 1 Januari 2020.

Mengutip Reuters dan surat edaran dari The Solvent Extractors Association of India, Pemerintah India menurunkan bea masuk impor CPO dari 40 persen menjadi 37,5 persen. Adapun bea masuk impor produk olahannya diturunkan dari 50 persen menjadi 45 persen.

Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesi:! (Gapki) Kanya Lakshmi Sidarta menilai, India sangat sensitif dengan pergerakan volume suplai CPO, salah satunya dari Indonesia “India tampak khawatir suplai Indonesia akan berkurang dengan adanya kebijakan biodiesel Indonesia, mulai dari B-30,” katanya saat dihubungi dari Jakarta, Rabu (1/1).

Penerapan B-30 diperkirakan membutuhkan biodiesel berbahan baku minyak kelapa sawit (fatty acid methyl es-fer/FAME) sebanyak 9 juta kiloliter dalam setahun. Dampaknya, kebutuhan CPO untuk memproduksi FAME tersebut sekitar 10 juta ton (Kompas, 13/6/2019).

Sorotan global

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga berpendapat, konsistensi pemerintah dalam mengimplementasikan program B-30 ter- bukti dapat menjadi sorotan pasar global. Menurut dia, India mempertimbangkan program B-30 tersebut.

Selain itu, Indonesia juga tengah menjalankan moratorium lahan perkebunan kelapa sawit sesuai dengan mandat Instruksi Presiden Gnpres) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit dan Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit. Kebijakan ini menimbulkan sentimen penurunan volume produksi sawit.

Kebijakan India dapat memengaruhi pasar internasional. Menurut Ketua Umum Dewan Minyak Sawit Indonesia Derom Bangun, kebijakan tersebut dapat memperbaiki harga CPO dan turunannya di pasar global.

Dampaknya juga positif bagi petani kelapa sawit nasional. “Apalagi, saat ini produksi ke- lapa sawit di Indonesia dan Malaysia memasuki musim panen rendah,” ujar Derom.

Direktur Eksekutif Gapki Mukti Sardjono berpendapat, kebijakan India jadi sinyal positif bagi ekspor CPO dan produk olahannya dari Indonesia. Saat ini India menempati posisi ketiga negara tujuan ekspor produk kelapa sawit nasional.

Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Musdhalifah Machmud menyambut positif kebijakan India itu. Dia berharap hal itu mendongkrak ekspor produk kelapa sawit ke India.

Badan Pusat Statistik mendata, sepanjang Januari-Oktober 2019, nilai ekspor CPO Indonesia ke India mencapai 1,43 miliar dollar Amerika Serikat. Angka ini lebih rendah 17,86 persen dibandingkan nilai ekspor pada Januari-Oktober 2018.

 

Sumber: Kompas