,

Jepang Berminat Investasi Pengolahan Limbah Cair Sawit Menjadi Alga

 

 

PELALAWAN – Investor Jepang tertarik menanamkan investasi pengolahan limbah cair sawit atau Palm Oil Mill Effluent (POME) menjadi algae di Kawasan  Teknopolitan sawit di Pelalawan, Provinsi Riau. Dari aspek ekonomi, teknologi ini  ini membantu perusahaan maupun petani dalam peningkatan kesejahteraan karena dapat memperoleh benefit dari penjualan alga (ganggang) berbasis limbah. Bukan itu saja, pengolahan limbah sawit ini  menekan emisi gas rumah kaca di industri sawit sesuai program pemerintah Joko Widodo-Jusuf  Kalla.

Peluang ini disampaikan Toshihide Nakajima, Group Chairman eBioTechnology Holding Pte Ltd dan Dr.Sc Makoto Watanabe, Professor Algae Biomass and Energy System R&D Center Universitas Tsukuba Jepang, dalam Focus Group Discussion “Peningkatan Nilai Ekonomi Limbah Cair Kelapa Sawit Dan  Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca Dengan Budidaya Ganggang”, di Gedung Sekolah Tinggi Teknologi Pelalawan, Riau, Kamis (22 Februari 2018).

Hadir pula dalam kegiatan ini antara lain HM.Harris, Bupati Pelalawan, Sahat Sinaga, Direktur Eksekutif GIMNI, Rapolo Hutabarat, Ketua Umum APOLIN, Mustafa  Daulay, Pengurus DMSI, dan Darmono Taniwiryono, Ketua Umum Masyarakat Perkelapasawitan Indonesia (Maksi).

HM.Harris menyambut baik kedatangan investor dari Jepang ini karena mendukung pengembangan Kawasan Teknopark Sawit Pelalawan.  Selain itu, kehadiran investasi teknologi pengolahan limbah sawit ini punya dampak positif dan bernilai  tambah bagi perekonomian masyarakat petani sawit yang modern.

Untuk mendukung investasi, dikatakan Harris, pihaknya berjanji membantu kemudahan perijinan.  Kendati demikian, pemberian ijin tetap mengacu regulasi daerah dan pusat. “Dukungan lain adalah kawasan Tekno Park ini mempunyai luas 3.700 hektare yang terbagi enam zona kawasan untuk pembangunan pabrik,” ujarnya.

Di Jepang, sumber bahan baku alga bersumber dari lemak ikan laut dalam. Alga mempunyai kandungan fatty acid yang sangat berguna menjadi komponen pembuatan kosmetik dan farmasi. Namun saat ini, tidak mudah mendapatkan sumber bahan baku algae ditambah  lagi produksi kian tinggi. Watanabe mengakui limbah cair minyak sawit sangat cocok diolah menjadi alga dibandingkan minyak nabati lain.  Kesesuaian ini berdasarkan faktor  melimpahnya bahan baku dan kandungan Biological Oxygen Demand (BOD) dapat diolah menjadi 20 ppm.

Di Kabupaten Pelalawan, jumlah pabrik sawit mencapai 27 unit dan 6 diantaranya mempunyai fasilitas penangkapan gas metan (methane capture). Sedangkan, 21 unit lain belum dilengkapi methane capture dengan total kapasitas pengolahan berjumlah 1.125 ton TBS per hari atau setara 900 ton POME per jam. Potensi inilah yang menjadi pertimbangan investor Jepang untuk membangun fasilitas produksi alga.

Sahat Sinaga menyebutkan ada 8 unit pabrik sawit dalam radius 20  kilometer di kawasan Tekno Park yang dapat memasok 360 ton POME per jam untuk diolah menjadi alga. Konsorsium Investor Jepang menjadi pembeli siaga (offtaker) produk alga tersebut. Direncanakan  alga tadi dapat diolah lagi menjadi docosahexaenoic acid (DHA).

Dalam pandangan Sahat, teknologi pengolahan limbah cair menjadi alga mempunyai efek multi ganda (multiplier effect) kepada perekonomian lokal dan petani rakyat. Apabila dibangun fasilitas pengolahan alga, maka dibutuhkan konsorsium bersama antara investor Jepang dan Badan  Usaha Milik Daerah (BUMD). Keterlibatan BUMD inilah yang akan berkontribusi kepada kas pemasukan daerah. Sementara itu, bagi pabrik sawit tidak lagi bergantung kepada penjualan minyak sawit mentah (CPO) apabila sudah ada produk alga dapat meningkatkan produk alga tersebut.

“Teknologi ini dapat mengurangi jumlah kolam limbah sawit di pabrik, sehingga dapat mengurangi pengeluaran gas emisi rumah kaca. Artinya, pengolahan limbah cair ini berdampak positif kepada lingkungan dan program pemerintah,” kata Sahat.

Hidetoshi menjelaskan bahwa pihaknya akan melakukan studi kelayakan (feasibility study) proyek investasi pengolahan POME menjadi alga pada April 2018. Studi ini melibatkan peneliti Indonesia dan PT Nutri Palma Nabati. Harapannya, studi kelayakan ini dapat selesai dalam jangka waktu enam bulan. Diperkirakan pembangunan fasilitas  produksi alga dari limbah sawit memerlukan dana antara US$ 30 juta-US$ 60 juta.

“Untuk mengetahui berapa kapasitas produksi yang bisa dihasilkan dengan investasi tadi, kami masih menunggu hasil studi kelayakannya,” tambah Hidetoshi.

Studi kelayakan melibatkan Universitas Tsukuba dan PT Nutri Palma Nabati. Darmono Taniwiryono, Presiden Direktur PT Nutri Palma Nabati, mengatakan rancangan studi berjalan April tahun ini dengan pendanaan dari Jepang. Dalam studi ini akan ada kombinasi antara Jepang dan Indonesia, teknologi Jepang mengenai pembudidayaan alga yang tidak berklorofil nantinya menghasilkan DHA dan minyak ester berkualitas tinggi untuk kosmetik.

Darmono menambahkan dari Indonesia berkontribusi kepada teknologi penyaringan POME untuk menekan volume Biochemical Oxygen Demand (BOD) dan Chemical Oxygen Demand (COD). Jadi, POME tadi harus diencerkan untuk dapat diolah menjadi produk alga. Targetnya, pembangunan fasilitas alga  berada di  sembilan unit pabrik sawit di wilayah Pelalawan.  Selain itu, konsorsium Jepang akan membangun pabrik untuk mengolah alga menjadi DHA dan minyak ester. Pemasaran produk alga ditujukan kepada pasar ekspor.

 

Sumber: Sawitindonesia.com

,

Siang Ini, Investor Jepang Dijadwalkan Kunjungi Lokasi Tekno Park Pelalawan

 

 

PELALAWAN – Seorang investor asal negara Jepang dijadwalkan melakukan kunjungan ke lokasi Tekno Park di Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, Kamis (22/2/2018).

Kunjungan yakni Mr Toshihide Nakajima sebagai investor dan Prof Makoto Watanabe dari Tsukuba University dalam rangka sosialisasi dan persentasi program pengembangan Tekno Park.Dikatakan Bupati Pelalawan, HM Harris, kunjungan merupakan tindak lanjut MoU dengan enam pihak terkait pengembangan Tekno Park beberapa waktu lalu.”Acara akan diisi dengan sosialisasi Good Agriculture Practice (GAP) pengembangan petani sawit dan calon pengurus koperasi,” katanya.

Selain itu, diikuti dengan seleksi dan pelatihan singkat calon pengurus koperasi petani sawit mandiri.”Nanti, rombongan akan meninjau kawasan Tekno Park, sekaligus melihat lokasi pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) untuk dijadikan model,” papar Harris.Melalui kunjungan ini, investor akan lebih yakin sebelum menanamkan modalnya di Tekno Park.”Tema besar yang diusung dari MoU itu, pengembangan kawasan Tekno Park Pelalawan berbasis kemitraan ilmu pengetahuan teknologi dan Inovasi yang disingkat dengan IPTEKIN,” tandas Harris, kepada GoRiau.com.***
Sumber: Goriau.com
,

Pengusaha Minta Aturan Wajib Vitamin A Direvisi

 

 

RMOL. Pengusaha meminta pemerintah untuk merevisi Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) No.87/2013 tentang pemberlakuan SNI 7709: 2012 Minyak Goreng (migor) Sawit. Regulasi yang mengatur wajib vitamin A pada migor itu dinilai diskriminatif dan berpotensi tidak akan efektif.

Direktur Eksekutif Gabun­gan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Si­naga mengatakan, pihaknya tidak yakin aturan tersebut akan berjalan lancar. “Iya, kami ragu aturan fortifikasi atau penamba­han vitamin A untuk migor ini di lapangan lancar,” ujarnya kepada Rakyat Merdeka,kemarin.

Menurutnya, masih ada perde­batan di masyarakat soal efek­tivitas fortifikasi vitamin A pada minyak goreng sawit. “Isu ini terkait dengan stabilitas vitamin A mulai dari pabrik sampai ke retailer dan retensi vitamin A pada saat penggorengan,” ungkapnya.

Ia mengatakan, kandungan fortifikan (vitamin A, beta karo­ten) minyak goreng sawit pasca pabrik sampai konsumen lebih rendah dari SNI7709: 2012 Minyak Goreng Sawit. “Pro­dusen minyak goreng Sawit yang mencantumkan label SNIdapat dituduh sebagai pembo­hongan publik dan berpotensi menghadapi gugatan hukum dari masyarakat,” tuturnya.

Sahat mengungkapkan, adanya kalimat “dengan penambahan vitamin A” pada SNI7709: 2012 Minyak Goreng Sawit juga dis­kriminatif. “SNI minyak goreng non sawit seperti minyak goreng kelapa (SNI-01-3741-2002), minyak goreng kedelai (SNI01- 4466-1998) tidak diwajibkan pe­nambahan vitamin A,” katanya.

Ia mengatakan, alasan lain pihaknya meminta revisi aturan tersebut karena kewajiban me­nambah vitamin A sintetis akan menciptakan ketergantungan baru pada impor. “Oleh karena itu, revisi diperlukan agar se­mua pihak dapat menerima dan memahami dengan baik aturan tersebut,”  tukasnya.

Guru Besar Teknologi Pangan Institute Pertanian Bogor (IPB) Prof. Purwiyatno Hariyadi me­nyetujui usulan revisi SNI forti­fikasi vitamin A minyak goreng sawit. Hal itu untuk memberikan ruang inovasi kepada produsen terkait penyediaan Vitamin A .

“Kalimat ‘penambahan vita­min A’ akan menambah beban produsen minyak goreng karena pasca fortifikasi diwajibkan, setiap tahun mereka harus impor vitamin A,” ujarnya.

Ketua Dewan Pembina Palm Oil Agribusiness Strategic Pol­icy Institute (Paspi) Bungaran Saragih meminta, pemerintah untuk menggandeng swasta untuk menyelesaikan persoalan fortifikasi ini. “Masyarakat mungkin belum melihat pent­ing fortifikasi ini. Tetapi bahaya jika tidak mendapatkan edukasi. Disinilah peranan pemerintah,” ujarnya.

Ia mengatakan, dirinya sudah lama membahas dengan berbagai pihak masalah fortifikasi penam­bahan vitamin A pada produk minyak goreng sawit. “Pemerintah juga sudah lama mengupayakan bagaimana agar minyak goreng difortifikasi,”  katanya.

Menurut dia, pelaksanaan for­tifikasi masih terbatas selama ini lebih karena masalah bisnis dan teknologi. Sebab secara sosial tidak ada masalah. Begitupun secara politik fortifikasi sangat positif karena negara meng­inginkan rakyatnya sehat.

“Yang jelas berdasarkan statis­tik Kementerian Sesehatan orang Indonesia kekurangan vitamin A, dan kekurangannya paling parah barangkali terburuk di dunia. Padahal kita penghasil vitamin A yang luar biasa besarnya karena ada di sawit,”  ungkapnya.

Dirjen Industri Agro Kemen­terian Perindustrian (Kemen­perin) Panggah Susanto me­nyebutkan, pihaknya sangat terbuka menerima masukan dari pakar dan asosiasi berkaitan soal kewajiban fortifikasi vitamin A minyak goreng sawit. Walaupun di sisi lain, Kemenperin ingin aturan ini berjalan secepatnya.

“Minyak goreng yang berkali-kali dipakai, dipakai lagi. Kalau tidak ada standar dan kemasan di situ dicantumkan segala macam syarat dan tanggung jawab. Maka sangat berbahaya sekali,” ujarnya.

Panggah menuturkan, ke­wajiban vitamin A di minyak goreng ini masih bisa didiskusi­kan lebih lanjut. “Silakan untuk didiskusikan, pemerintah ikut saja dan menunggu hasilnya. Kalau soal kemasan jangan diulur-ulur lagi, langsung saja dilaksanakan,” tukasnya.  ***

 

Sumber: Rmol.co

,

5 Alasan Revisi SNI Fortifikasi Vitamin A Minyak Goreng Sawit

 

Asosiasi dan Akademisi meminta revisi Peraturan Menteri Perindustrian No.87 /2013 tentang pemberlakuan SNI  7709: 2012 Minyak Goreng Sawit terutama penambahan fortifikasi Vitamin A. Aturan fortifikasi vitamin A berpotensi tidak akan efektif dan membebani devisa negara, mengapa bisa terjadi?

“Kami meragukan efektifitas kewajiban fortifikasi vitamin A ini di lapangan. Ada sejumlah faktor yang mengakibatkan penambahan vitamin A,” kata Sahat Sinaga, Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) dalam jumpa pers “Sudah Siapkah Fortifikasi Vitamin A Minyak Goreng Dilaksanakan”, di Jakart, Rabu (14 Februari 2018).

Seminar dengan diskusi panel yang digelar oleh Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (Paspi) ini menghadirkan pembicara Enny Ratnaningtyas (Direktur Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan Ditjen Industri Agro Kemenperin), Prof Dr Soekirman (Koalisi Fortifikasi Indonesia), Dr Paul Wassell (PT SMART Tbk), Prof Dr Purwiyatno Hariyadi (Guru Besar Teknologi Pangan IPB), dan Prof Dr dr Erni Hermawati Purwaningsih MS, (Guru Besar Farmakologi FKUI).

Sahat mengungkapkan  pertimbangan pertama, efektifitas fortifikasi Vitamin A pada Minyak Goreng Sawit sebagai cara delivery vitamin A ke masyarakat, juga menjadi perdebatan. Isu ini terkait dengan stabilitas Vitamin A mulai dari  pabrik sampai ke retailer dan retensi vitamin A pada saat penggorengan.

Kedua, kata Sahat, kandungan fortifikan (vitamin A, beta karoten) minyak goreng sawit pasca pabrik sampai  konsumen, yang lebih rendah dari SNI 7709: 2012 Minyak Goreng Sawit. Maka, produsen minyak  goreng Sawit yang mencantumkan label SNI) dapat dituduh sebagai pembohongan publik dan  berpotensi menghadapi gugatan hukum dari masyarakat.

Ketiga, adanya kalimat “dengan penambahan Vitamin A” pada SNI 7709: 2012 Minyak Goreng  Sawit, dinilai diskriminatif karena SNI minyak goreng non sawit seperti minyak goreng kelapa (SNI -01-3741-2002), minyak goreng kedelai (SNI 01-4466-1998) tidak diwajibkan penambahan vitamin A.

Keempat, dengan kewajiban menambah vitamin A sintetis dan yang saat ini harus diimpor maka kebijakan SNI tersebut mencipatakan ketergantungan baru pada impor Vitamin A.

Sahat mengatakan alasan kelima yaitu dengan adanya kata “penambahan Vitamin  A”, jika tidak ditambahkan  vitamin A (meskipun mengandung fortifikan alamiah beta karoten yang setara dengan aktifitas vitamin A 45 IU/g) maka suatu minyak goreng tidak dapat digolongkan sebagai Minyak Goreng Sawit sesuai SNI meskipun berasal dari minyak sawit.

Prof.Purwiyatno Hariyadi menyetujui usulan revisi SNI fortifikasi vitamin A minyak goreng sawit untuk memberikan ruang inovasi kepada produsen terkait penyediaan Vitamin A . Kalimat “penambahan vitamin A” akan menambah beban produsen  minyak goreng karena pasca fortifikasi diwajibkan, setiap tahun mereka harus impor vitamin A.

Dari kalangan pemerintah, Panggah Susanto, Dirjen Industri Agro Kementerian Perindustrian menyebutkan pihaknya sangat terbuka menerima masukan dari pakar dan asosiasi berkaitan SNI SNI  7709: 2012  untuk kewajiban fortifikasi vitamin A minyak goreng sawit. Walaupun di sisi lain, Kementerian Perindustrian ingin aturan ini berjalan terutama yang mengatur kewajiban kemasan minyak goreng sawit.

“Minyak goreng yang berkali-kali dipakai, dipakai lagi. Kalau tidak ada standar dan kemasan di situ dicantumkan segala macam syarat dan tanggung jawab . Maka sangat berbahaya sekali,” ujarnya.

Panggah menuturkan,” fortifikasi silakan untuk didiskusikan, pemerintah ikut saja dan menunggu hasilnya. Kalau soal kemasan jangan diulur-ulur lagi, langsung saja dilaksanakan.”

Bungaran Saragih, Ketua Dewan Pembina PASPI, meminta pemerintah untuk menggandeng swasta maupun BUMN untuk menyelesaikan persoalan fortifikasi ini. “Masyarakat mungkin belum melihat penting fortifikasi ini. Tetapi bahaya jika tidak mendapatkan edukasi. Disinilah peranan pemerintah ,”ujarnya.

 

 

Sumber: Sawitindonesia.com

 

,

Kemenperin Minta Wajib Kemasan Migor Segera Dilaksanakan

 

JAKARTA– Kementerian Perindustrian (Kemenperin) meminta peraturan wajib kemasan untuk minyak goreng (migor) segera dilaksanakan, meski Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) telah meminta penerapan kebijakan migor wajib kemasan diundur hingga 2020.

“Pelaksanaan tentang wajib kemasan bisa langsung dijalankan karena hanya sekadar teknis di lapangan,” kata Dirjen Industri Agro Kemenperin Panggah Susanto saat menjadi Keynote Speaker Seminar bertema “Sudah Siapkah Fortifikasi Vitamin A Minyak Goreng Sawit Dilaksanakan” di Hotel Aryaduta, Tugu Tani, Jakarta, Rabu (14/2).

Seminar dengan diskusi panel yang digelar oleh Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (Paspi) ini menghadirkan pembicara Enny Ratnaningtyas—direktur Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan, Ditjen Industri Agro, Kemenperin, Prof Dr Soekirman—Koalisi Fortifikasi Indonesia, Dr Paul Wassell—PT SMART Tbk, Prof Dr Purwiyatno Hariyadi—guru besar Teknologi Pangan IPB, dan Prof Dr dr Erni Hermawati Purwaningsih MS, guru besar Farmakologi FKUI.

Diskusi panel yang dimoderatori Dr Darmono Taniwiryono—Ketua Umum MAKSI ini diawali sambutan dan pengantar oleh Prof Bungaran Saragih –Ketua Dewan Pembina Paspi, dan Direktur Eksekutif GIMNI Sahat Sinaga, serta ditutup oleh Direktur Eksekutif Dr Ir Tungkot Sipayung.

Menurut Panggah, wajib kemasan ini penting karena menyangkut kesehatan dari minyak goreng itu sendiri.

“Kalau yang susah-susah gak bisa dilakukan ya mulai yang mudah saja dilakukan. Jangan kemauannya banyak kemampuannya gak ada. Jadi saya sarankan, kalau memang pertanyaan ini (fortifikasi) sulit dijawab paling tidak menjawab yang gampang dulu. Kemasan dulu,” katanya mengritisi tema seminar.

Panggah menjelaskan pentingnya wajib kemasan. Karena minyak goreng curah banyak dampak negatifnya. “Minyak goreng yang berkali-kali dipakai, dipakai lagi. Kalau tidak ada standard dan kemasan di situ dicantumkan segala macam syarat dan tanggung jawab ..ini berbahaya sekali. Kalau ini aja dilakukan, kita sudah berbuat separuh baik,” ujarnya.

Soal kesiapan fortifikasi, pemerintah menurut Panggah tidak akan campur tangan. Ia mengakui bahwa sawit memang berjasa banyak. Sawit merupakan penyumbang ekspor terbesar. Kontribusinya terhadap negara luar biasa. “Nah sekarang mau dititipin misi yang sangat penting yaitu mengenai fortifikasi. Ini perlu didiskusikan, pemerintah ikut saja dan menunggu hasilnya. Kalau soal kemasan jangan diulur-ulur lagi deh, langsung saja dilaksanakan,” tandasnya.

Bisnis dan teknologi

Ketua Dewan Pembina Paspi, Prof Bungaran Saragih dalam pengantar diskusi mengatakan bahwa dirinya sudah lama membahas dengan berbagai pihak masalah fortifikasi penambahan vitamin A pada produk minyak goreng sawit (MGS). Pemerintah juga sudah lama mengupayakan bagaimana agar minyak goreng difortifikasi.

Menurut dia, pelaksanaan fortifikasi masih terbatas selama ini lebih karena masalah bisnis dan teknologi. Sebab secara sosial tidak ada masalah. Begitupun secara politik fortifikasi sangat positif karena Negara tentu menginginkan rakyatnya sehat.

“Yang jelas berdasarkan statistik kementerian kesehatan orang Indonesia kekurangan vitamin A, dan kekurangannya paling parah barangkali  terburuk di dunia. Padahal kita penghasil vitamin A yang luar biasa besarnya karena ada di sawit,” ujarnya.

Oleh karena itu, tandas Bungaran, pertama secara teknis bisa tidak Indonesia menghasilkan produk minyak goreng bervitamin A yang stabil. “Yang bisa diyakini benar-benar ada vitamin A di dalamnya bukan label saja. Ini soal teknologi,” ucapnya.

“Pertanyaan selanjutnya jika bisa difortifikasi menguntungkan tidak.

Menguntungkan untuk siapa? Untuk konsumen apa untungnya dan untuk produsen apa untungnya. Berapa biayanya dan berapa revenue yang bisa diperoleh? Kalau itu tidak terjawab ya tidak berjalan,” paparnya.

Bisa saja, lanjut Bungaran, konsumen dan produsen tidak merasakan keuntungan namun fortifikasi bermanfaat bagi ekonomi secara keseluruhan, bermanfaat bagi Negara.

“Di situlah pemerintah harus siap mengompensasi social benefit, kalau pemerintah siap memberikan subsidi bisa jalan. Kalau secara teknis dan bisnis tidak bisa ya fortifikasi tidak bisa dilaksanakan,” jelas Bungaran sambil menggarisbawahi bahwa rakyat perlu vitamin A, dan itu bisa dilakukan melalui migor.

 

Sumber: Id.beritasatu.com

 

,

Gama Corporation Bakal Dirikan Pabrik Migor dan Biodiesel Sawit di Bontang

 

 

BONTANG –  Diperkirakan bakal menghabiskan investasi sebanyak Rp 2 Triliun, Gama Corporation (Gamacorp) melalui anak perusahaannya, PT Energi Unggul Persada, mulai tahun ini bakal mendirikan pabrik minyak goreng dan biodiesel sawit di Kota Bontang, Kalimantan Timur.

Alasan didirikan di Bontang, lantaran kota ini dikeliling sejumlah kabupaten penghasil sawit terbesar di Kaltim, seperti Kutai Timur, Kutai Kartanegara, Berau, termasuk Penajam Paser Utara dan Paser. Saat ini diperkirkan total perkebunan sawit produktif di Kaltim sudah melampui 1 juta ha. Jika proyek ini terealisasi tahun ini bakal menyerap ribuan tenaga kerja

Manager proyek PT Energi Unggul Persada (EUP) Bontang, Teguh mengungkapkan total tenaga kerja yang diserap oleh industri pengolahan CPO di Bontang bisa mencapai 5 ribu pekerja. Sekitar 2 ribu orang bakal dipekerjakan sebagai tenaga kerja organik dan selebihnya kisaran 3 ribu orang sebagai tenaga kerja alih daya alias outsourching. “Kalau berdasar pengalaman kami, kebutuhan tenaga kerja untuk industri serupa mencapai 5000. Sekitar 2000 pekerja organik dan 3000-an pekerja outsourching,” ujar Teguh seperti dikutip Klikbontang, akhir Januari 2018 lalu.

Prediksi kebutuhan tenaga kerja itu untuk menopang kegiatan industri turunan CPO yang cukup beragam. Antara lain minyak goreng sawit kemasan, bahan bakar biodiesel sawit, pemanfaatan limbah cangkang sawit, termasuk pupuk NPK. Saat ini tutur Teguh, PT EUP fokus pada kegiatan pembebesan seluas 128 hektare. Paralel dengan itu, pihaknya juga mulai menyusun dokumen Amdal di darat dan di laut. Teguh berharap Pemkot dan seluruh pemangku kepentingan di Bontang mendukung kegiatan pembangunan industri pengolahan CPO pertama di Kaltim. “Kami berharap dukungan dari semua pihak demi kelancaran pembangunan hingga perusahaan ini beroperasi,” katanya.

Walikota Bontang, Neni Moerniaeni mengungkapkan, pihaknya tidak ingin jadi tuan rumah yang pasif. Ia berharap pihak Gamacorp membuka ruang kerja sama dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Bontang, terlibat langsung dalam kegiatan industri pengembangan minyak goreng dan biodiesel.

Peluang kerja sama ini antara lain dalam hal pembangunan dan pengelolaan pelabuhan khusus (Pelsus) untuk kawasan industri di Bontang Lestari. “Intinya saya tidak mau Bontang hanya jadi penonton. Saya ingin kita terlibat dalam setiap investasi. Minimal untuk pembangunan dan pengelolaan Pelsus melibatkan pemerintah,” tutur Neni. (T2)

 

Sumber: Infosawit.com

,

Indonesia Dec Crude Palm Oil Exports to Fall Slightly -Reuters survey

 



JAKARTA, Jan 22 (Reuters) - Indonesia's crude palm oil (CPO)
exports in December likely edged lower because of lower demand
after an import tax hike started on edible oils in India,
Indonesia's biggest CPO importer, while output fell for a second
month, a Reuters survey showed.
    Exports of CPO from Indonesia, the world's biggest palm oil
producer, fell slightly to 2.51 million tonnes in December from
2.52 million in November, according to a median survey of two
industry groups and a state palm oil research firm.
    Shipments of the widely used vegetable oil are likely to
decline after the import tax hike in India along with
competition from Malaysia after it cut its palm oil export levy.

    "Supply to India fell and Malaysia CPO exports without levy
would cause Indonesian palm to be under pressure," said Sahat
Sinaga, executive director of the Indonesia Vegetable Oil
Association (GIMNI).
    Malaysia cut its CPO export tax in December and said earlier
this month it would suspend the export tax for three months
starting from Jan 8.
    Meanwhile, Indonesia's output of CPO in December fell to
3.52 million tonnes, according to the median estimate of the
survey, down from 3.9 million in November.   
    Domestic CPO consumption was forecast at 972,000 tonnes in
December, compared to 989,550 a month earlier.
    CPO stockpiles in December are forecast to fall to 3.2
million tonnes from 3.6 million in the prior month.
    The December palm survey was comprised of responses from the
Indonesia Palm Oil Board, the Indonesian Oil Palm Research
Institute and GIMNI.
    Below is a table of the median forecasts in the Reuters
survey for CPO output, exports and stockpiles, as well as the
GAPKI palm and palm kernel oil export data, going back to 2016.
Figures are in million tonnes.   
    
 Month      Output   Exports  Inventories  GAPKI palm &
                                           kernel oils
                                           exports
 December     3.519    2.512        3.200            --
 November     3.901    2.518        3.602            --
 October      3.949    2.750        3.144          2.60
 September    3.630    2.685        2.400          2.76
 August       3.587    2.714        2.600          2.98
 July         3.530    2.400        2.422           2.4
 June         3.200    2.200        1.300          2.13
 May          3.375    2.375        1.094          2.62
 April        2.904    2.162        1.306          2.57
 March        3.078    2.093        2.300          2.47
 February     2.800    2.406        2.000          2.53
 January      2.949    2.214        1.475          2.72
      2016                                             
 December     3.218    2.382        1.886          2.68
 November     3.310    2.221        1.786          2.84
 October      3.064    2.225        1.945          2.41
 September    2.900    2.000        1.738          1.73
 August       2.833    1.740        1.700          2.07
 July         2.802    1.875        1.875           1.6
 June         2.464    1.798        1.712          1.78
 May          2.188    1.919        2.100          1.76
 April        2.132    1.928        2.250          2.09
 March        2.150    1.895        2.592          1.74
 February     2.300    2.010        3.633          2.29
 January      2.440    2.005        2.025           2.1
 

($1 = 13,340.0000 rupiah)

Sumber: Reuters.com
,

Pemerintah Didesak Segera Terapkan Mandatori Biodiesel B30

 

 

Pangkalan Bun – Pelaku usaha mendorong pemerintah segera merealisasikan penerapan mandatori biodiesel sebesar 30% (B30).

Realisasi mandatori biodiesel 30 mendesak dilakukan agar produksi minyak sawit mentah (CPO) dalam negeri dapat terserap dengan maksimal.

“Serapan produksi CPO domestik akan terhambat jika mandatori biodiesel 30% tidak diterapkan. Dampaknya nanti ke penyerapan produksi yang akan melambat karena pasarnya semakin sempit,” kata Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Sahat Sinaga, di Jakarta, Selasa (9/1/2017).

Sahat optimistis penyerapan CPO dalam negeri akan semakin tinggi jika kebijakan mandatori biodiesel 30% diterapkan.

“Kebijakan ini juga akan menggairahkan produksi CPO dalam negeri. Kami mendorong pemerintah segera merealisasikan mandatori B30 karena dampak positifnya sangat luas, mulai dari pendapatan negara hingga tenaga kerja,” papar dia.

‘Saat ini, lanjut Sahat, pihaknya juga menyambut baik rencana Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang akan melakukan uji coba penerapan biodiesel 30%.

“Kami sangat mendukung rencana tersebut. Uji coba biodiesel 30% memang sudah saatnya dilakukan agar tidak ada kendala dalam penerapannya ke depan,” ujarnya.

Sahat berharap uji coba tersebut bisa segera berlangsung dan tidak memakan waktu yang panjang.

Sumber: Borneonews.com

 

,

Permintaan minyak nabati diprediksi cuma naik 1%

 

JAKARTA. Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) memperkirakan permintaan minyak nabati domestik pada tahun ini bakal naik tipis 1% dari 8,104 juta ton pada tahun 2017 menjadi 8,14 juta ton. Dari jumlah itu, 56% atau sekitar 4,5 juta ton merupakan minyak goreng curah dan kemasan, sementara sisanya produk minyak nabati lainnya.

Sahat Sinaga, Direktur Eksekutif GIMNI mengatakan, tipisnya kenaikan permintaan minyak nabati dikarenakan adanya perubahan dari minyak goreng curah ke minyak goreng kemasan. Akibatnya, banyak masyarakat yang mengurangi konsumsi karena harga minyak goreng kemasan lebih mahal. Apalagi Kementerian Perdagangan juga telah meminta industri minyak goreng mengurangi penjualan curah dan mengalihkannya ke produk kemasan.

Kenaikan permintaan yang tipis juga disebabkan karena banyak konsumen yang beralih ke produk nabati selain sawit karena daya belinya meningkat. “Secara volume permintaan naik, tetapi kenaikan tersebut bukan dari minyak goreng,” katanya kepada KONTAN, Kamis (4/1). Dari sisi harga, harga minyak goreng akan tetap stabil.

 

Sumber: Kontan.co.id

,

GIMNI : Agar Produksi CPO Bergairah, Cepat Terapkan Mandatory B30

 

 

Pemerintah harus segera merealisasikan penerapan mandatori biodiesel sebesar 30 persen (B30). Itu agar produksi Crude Palm Oil (CPO) dalam negeri dapat terserap dengan maksimal.

Ini dikatakan Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Sahat Sinaga. Menurutnya, penyerapan CPO dalam negeri akan semakin tinggi jika kebijakan mandatori biodiesel 30 persen diterapkan. “Kebijakan ini juga akan menggairahkan produksi CPO dalam negeri,” kata Sahat.

Menurut dia, percepatan mandatori B30 berdampak positif. Pemerintah harus dorong penggunaan bahan bakar campuran biodiesel 30 persen. Tidak perlu ragu lagi karena sudah terbukti dampak baiknya mulai dari pendapatan negara hingga tenaga kerja.

Sahat mengungkapkan, pihaknya juga menyambut baik rencana Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang akan melakukan uji coba penerapan biodiesel 30 persen.

Menurutnya, uji coba biodiesel 30 persen sudah saatnya dilakukan agar tidak ada kendala dalam penerapannya ke depan. “Seharusnya memang dari sekarang diuji agar kendala-kendalanya bisa dideteksi dan dicari solusinya dengan cepat,” katanya.

Dia berharap, uji coba itu bisa segera berlangsung dan tidak memakan waktu yang panjang. “Kami harap ini bukan sekadar uji coba lalu selesai. Tapi uji coba ini harus menjadi penguat agar realisasi biodiesel 30 persen bisa terwujud,” katanya.

Sumber: Sawitplus.com