,

Sinergi Berbagai Pihak Wujudkan Pengelolaan Sawit Berkelanjutan

Lembaga internasional The Roundtable on Sustainable Palm Oil, sejak didirikan sekitar 14 tahun lalu, telah mempromosikan dan menyebarkan cara-cara produksi kelapa sawit berkelanjutan, baik untuk masyarakat, lingkungan, serta kemakmuran.

Siapa saja anggota dari RSPO? Selain 40 persennya adalah produsen kelapa sawit global, terdapat juga anggota yaitu manufaktur produk, peritel, serta juga ada sejumlah organisasi nonpemerintahan atau LSM bidang lingkungan dan sosial.

RSPO itu berdiri di atas sejumlah prinsip dan kriteria, antara lain adalah komitmen kepada transparansi, mematuhi aturan hukum yang berlaku, berkomitmen kepada kemampuan finansial-ekonomi jangka panjang, menggunakan praktik terbaik yang layak, tanggung jawab konservasi dan pelestarian sumber daya alam serta biodiversitas.

Selain itu, bertanggung jawab kepada pekerja, warga dan masyarakat yang terdampak, tanggung jawab pengembangan penanaman baru, serta berkomitmen melakukan perbaikan secara terus-menerus.

RSPO juga mengungkapan bahwa dari seluruh 14,31 juta ton minyak sawit berkelanjutan yang diproduksi di berbagai belahan dunia, sekitar 52 persennya ternyata berasal dari Indonesia!

Karena itu, tidak heran bila Direktur RSPO Indonesia Tiur Rumondang dalam sejumlah kesempatan menyatakan bahwa selain produsen terbesar minyak kelapa sawit terbesar di dunia, Indoneia juga produsen minyak sawit berkelanjutan, juga yang terbesar di dunia.

Tiur Rumondang juga memastikan bahwa minyak sawit adalah satu-satunya minyak nabati global yang berhasil melaksanakan prinsip dan kriteria berkelanjutan secara universal.

Ia juga menyatakan bahwa pihaknya akan terus memperjuangkan keberadaan minyak sawit Indonesia, agar dapat dikonsumsi oleh berbagai kalangan masyarakat di tingkat internasional.

Selaras dengan Tiur, Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Mukti Sardjono menyatakan, keberadaan perkebunan kelapa sawit Indonesia sudah melaksanakan prinsip dan kriteria berkelanjutan, sehingga berhasil memproduksi minyak sawit berkelanjutan lestari.

Primadona Nabati

Sedangkan Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Sahat Sinaga menyatakan, minyak sawit Indonesia telah menjadi primadona minyak nabati dunia.

Apalagi, Sahat mengingatkan bahwa kebutuhan konsumsi dunia akan terus meningkat, sejalan dengan terus meningkatnya pula populasi dunia.

Dengan keberadaan minyak dunia, ia juga menegaskan pentingnya hal tersebut diapresiasi oleh berbagai kalangan internasional.

Tidak hanya dari kalangan pengusaha, LSM lingkungan seperti World Wide Fund for Nature (WWF) juga telah melakukan sejumlah kajian guna mendukung pengelolaan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan.

Program Manager WWF Indonesia Putra Agung kepada wartawan di Sintang, Kalimantan Barat, Jumat (23/11/2018), menyatakan, pihaknya telah melakukan berbagai program pendampingan bukan hanya untuk produsen kelapa sawit, tetapi untuk pembeli dan konsumen akhir produk sawit untuk memastikan bahwa industri sawit dikelola secara berkelanjutan.

Melalui intervensi ini diharapkan para pembeli juga dapat menekan produsen kelapa sawit untuk memperbaiki pola produksi supaya produk yang mereka beli benar-benar memenuhi standar sertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).

Menurut Agung, keseluruhan hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk memutus deforestasi, apalagi mengingat angka deforestasi akibat alih fungsi lahan menjadi perkebunan kelapa sawit mencapai 11 juta hektare pada 2014.

Ia berpendapat bahwa meski telah ada kebijakan moratorium sawit dalam rangka menyelesaikan silang-sengkarut perizinan perkebunan sawit, termasuk tumpang tindih dengan kawasan hutan dan penyelamatan hutan alam yang tersisa, ternyata ancaman deforestasi masih ada terutama dari petani swadaya.

Hal tersebut, lanjutnya, karena pergerakan petani swadaya yang termasuk pelaku usaha kecil ternyata pergerakannya sulit dipantau, dan meski mereka membuka lahannya sedikit, tetapi polanya adalah acak.

Untuk itu, WWF Indonesia juga aktif mendampingi petani swadaya untuk menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan melalui intensifikasi lahan kelapa sawit, salah satunya di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat.

Kepemimpinan Politik

Agung juga menekankan pentingnya komitmen kepemimpinan politik sebagai unsur agar dorongan pengelolaan sawit berkelajutan juga bisa diterapkan dengan baik di seluruh wilayah Nusantara.

Pemerintah Indonesia, juga telah memiliki sejumlah program untuk mempromosikan industri kelapa sawit berkelanjutan, seperti program Regular Oil Palm Course 2018, yang bertujuan menghapus citra negatif industri tersebut di dunia, khususnya di kawasan Uni Eropa.

Program tersebut adalah hasil kerja sama Kementerian Luar Negeri bersama-sama dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS), yang berlangsung di tiga kota yakni Jakarta, Bogor, dan Jambi, pada 19-26 November 2018.

Peserta dari program tersebut adalah para akademisi dan perwakilan LSM dari negara-negara Belanda, Ceko, Hungaria, Inggris, Italia, Prancis, Polandia, Rusia, Slowakia, dan Australia.

Sementara itu, DPR RI juga sejak lama telah menyuarakan agar kebijakan kelapa sawit oleh Uni Eropa jangan sampai merugikan Republik Indonesia karena banyak anggota masyarakat di Tanah Air bergantung kehidupannya kepada komoditas itu.

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR Nurhayati Ali Assegaf menegaskan bahwa sebagai negara demokrasi ketiga terbesar di dunia dan kontributor terbesar bagi perekonomian ASEAN, seharusnya Uni Eropa mengedepankan kerja sama dengan Indonesia, ketimbang negara-negara lain yang tidak demokratis.

Ia menuturkan, sekitar 50 juta warga Indonesia yang menggantungkan kehidupannya kepada kelapa sawit.

Dialog Kemitraan

Sedangkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan juga telah melakukan kunjungan kerja ke Uni Eropa guna membahas diskriminasi produk turunan kelapa sawit di kawasan tersebut.
Luhut menegaskan Indonesia ingin membangun dialog kemitraan dalam menghadapi masalah kelapa sawit.

Mantan Menko Polhukam itu, juga menjelaskan bahwa kelapa sawit mampu mengurangi kemiskinan hingga 10 juta orang berdasarkan riset Universitas Stamford.

Di Indonesia, 51 persen lahan kelapa sawit dikuasai petani, di mana lebih dari 16 juta orang bergantung pada sektor tersebut.

Ia menerangkan bahwa hampir semua sawit yang dikirim dari Indonesia telah mendapat sertifikasi internasional.

Selain itu, ujar dia, dari segi kesehatan juga telah dilakukan riset oleh konsultan independen yang menyatakan bahwa tidak ada yang salah dari dampak sawit pada kesehatan.

Berbagai diplomasi itu juga telah membuahkan hasil, seperti Pemerintah Jerman yang diwartakan mendukung pembangunan kelapa sawit berkelanjutan yang mengacu kepada mekanisme Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) yang telah diterapkan di Tanah Air.

Dukung Indonesia

Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Bambang, berharap ke depannya, Pemerintah Jerman turut berperan dalam mendukung upaya Indonesia mewujudkan kelapa sawit berkelanjutan, hingga bisa mengakui atau mengakui sertifikasi ISPO.

Sebagaimana diketahui, pemerintah Jerman yang diwakili Dirjen Kehutanan, Keberlanjutan dan Sumber Daya Terbarukan Kementerian Pertanian Jerman, Clemens Neumann, telah berkunjung ke Kantor Ditjen Perkebunan, Jakarta, 13 November, untuk membahas perkebunan kelapa sawit.

Menurut data, hingga September 2018, ekspor sawit Indonesia ke Jerman telah mencapai 105,9 juta kg, dengan nilai mencapai 72,7 juta dolar AS.

Clemens Neumann memberikan apresiasi yang tinggi kepada Pemerintah Indonesia atas upaya yang telah dilakukan.

Sebelumnya, Neumann dan tim telah melihat langsung ke beberapa perusahaan kelapa sawit yang sudah mendapat sertifikasi ISPO di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat khususnya di sekitar Taman Nasional Sentarum yang terdapat banyak petani karet dan sawit.

Pemerintah Jerman telah memberikan hibah dan bantuan teknis untuk membantu masyarakat sekitar Sentarum untuk turut menjaga lingkungan, sekaligus memberikan peningkatan kapasitas agar warga mendapat manfaat ekonomis dengan meningkatkan produktivitas karet dan sawit.

Saat ini, berdasarkan data sudah ada 413 sertifikat ISPO yang diterbitkan, sebanyak 407 sertifikat perusahaan, dan sebanyak enam sertifikat pekebun (terdiri atas satu asosiasi, dan lima Koperasi Unit Desa), dengan total luas kebun sawit mencapai 2,34 juta hektare dan CPO 10,2 juta ton/tahun.

Dengan adanya sinergi yang baik secara domestik, maupun dengan merangkul berbagai pihak eksternal di tingkat mancanegara, maka potensi penerapan prinsip dan kriteria kelapa sawit berkelanjutan di Indonesia juga diyakini akan terus melesat dan membesar jumlahnya pada masa mendatang.

 

Sumber: Businesstoday.id

,

Sinergi Berbagai Pihak Wujudkan Pengelolaan Sawit Berkelanjutan

Lembaga internasional The Roundtable on Sustainable Palm Oil, sejak didirikan sekitar 14 tahun lalu, telah mempromosikan dan menyebarkan cara-cara produksi kelapa sawit berkelanjutan, baik untuk masyarakat, lingkungan, serta kemakmuran.

Siapa saja anggota dari RSPO?  Selain 40 persennya adalah produsen kelapa sawit global, terdapat juga anggota yaitu manufaktur produk, peritel, serta juga ada sejumlah organisasi nonpemerintahan atau LSM bidang lingkungan dan sosial.

RSPO itu berdiri di atas sejumlah prinsip dan kriteria, antara lain adalah komitmen kepada transparansi, mematuhi aturan hukum yang berlaku, berkomitmen kepada kemampuan finansial-ekonomi jangka panjang, menggunakan praktik terbaik yang layak, tanggung jawab konservasi dan pelestarian sumber daya alam serta biodiversitas.

Selain itu, bertanggung jawab kepada pekerja, warga dan masyarakat yang terdampak, tanggung jawab pengembangan penanaman baru, serta berkomitmen melakukan perbaikan secara terus-menerus.

RSPO juga mengungkapan bahwa dari seluruh 14,31 juta ton minyak sawit berkelanjutan yang diproduksi di berbagai belahan dunia, sekitar 52 persennya ternyata berasal dari Indonesia!

Karena itu, tidak heran bila Direktur RSPO Indonesia Tiur Rumondang dalam sejumlah kesempatan menyatakan bahwa selain produsen terbesar minyak kelapa sawit terbesar di dunia, Indoneia juga produsen minyak sawit berkelanjutan, juga yang terbesar di dunia.

Tiur Rumondang juga memastikan bahwa minyak sawit adalah satu-satunya minyak nabati global yang berhasil melaksanakan prinsip dan kriteria berkelanjutan secara universal.

Ia juga menyatakan bahwa pihaknya akan terus memperjuangkan keberadaan minyak sawit Indonesia, agar dapat dikonsumsi oleh berbagai kalangan masyarakat di tingkat internasional.

Selaras dengan Tiur, Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Mukti Sardjono menyatakan, keberadaan perkebunan kelapa sawit Indonesia sudah melaksanakan prinsip dan kriteria berkelanjutan, sehingga berhasil memproduksi minyak sawit berkelanjutan lestari.

Primadona Nabati

Sedangkan Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Sahat Sinaga menyatakan, minyak sawit Indonesia telah menjadi primadona minyak nabati dunia.

Apalagi, Sahat mengingatkan bahwa kebutuhan konsumsi dunia akan terus meningkat, sejalan dengan terus meningkatnya pula populasi dunia.

Dengan keberadaan minyak dunia, ia juga menegaskan pentingnya hal tersebut diapresiasi oleh berbagai kalangan internasional.

Tidak hanya dari kalangan pengusaha, LSM lingkungan seperti World Wide Fund for Nature (WWF) juga telah melakukan sejumlah kajian guna mendukung pengelolaan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan.

Program Manager WWF Indonesia Putra Agung kepada wartawan di Sintang, Kalimantan Barat, Jumat (23/11), menyatakan, pihaknya telah melakukan berbagai program pendampingan bukan hanya untuk produsen kelapa sawit, tetapi untuk pembeli dan konsumen akhir produk sawit untuk memastikan bahwa industri sawit dikelola secara berkelanjutan.

Melalui intervensi ini diharapkan para pembeli juga dapat menekan produsen kelapa sawit untuk memperbaiki pola produksi supaya produk yang mereka beli benar-benar memenuhi standar sertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).

Menurut Agung, keseluruhan hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk memutus deforestasi, apalagi mengingat angka deforestasi akibat alih fungsi lahan menjadi perkebunan kelapa sawit mencapai 11 juta hektare pada 2014.

Ia berpendapat bahwa meski telah ada kebijakan moratorium sawit dalam rangka menyelesaikan silang-sengkarut perizinan perkebunan sawit, termasuk tumpang tindih dengan kawasan hutan dan penyelamatan hutan alam yang tersisa, ternyata ancaman deforestasi masih ada terutama dari petani swadaya.

Hal tersebut, lanjutnya, karena pergerakan petani swadaya yang termasuk pelaku usaha kecil ternyata pergerakannya sulit dipantau, dan meski mereka membuka lahannya sedikit, tetapi polanya adalah acak.

Untuk itu, WWF Indonesia juga aktif mendampingi petani swadaya untuk menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan melalui intensifikasi lahan kelapa sawit, salah satunya di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat.

Kepemimpinan Politik

Agung juga menekankan pentingnya komitmen kepemimpinan politik sebagai unsur agar dorongan pengelolaan sawit berkelajutan juga bisa diterapkan dengan baik di seluruh wilayah Nusantara.

Pemerintah Indonesia, juga telah memiliki sejumlah program untuk mempromosikan industri kelapa sawit berkelanjutan, seperti program Regular Oil Palm Course 2018, yang bertujuan menghapus citra negatif industri tersebut di dunia, khususnya di kawasan Uni Eropa.

Program tersebut adalah hasil kerja sama Kementerian Luar Negeri bersama-sama dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS), yang berlangsung di tiga kota yakni Jakarta, Bogor, dan Jambi, pada 19-26 November 2018.

Peserta dari program tersebut adalah para akademisi dan perwakilan LSM dari negara-negara Belanda, Ceko, Hungaria, Inggris, Italia, Prancis, Polandia, Rusia, Slowakia, dan Australia.

Sementara itu, DPR RI juga sejak lama telah menyuarakan agar kebijakan kelapa sawit oleh Uni Eropa jangan sampai merugikan Republik Indonesia karena banyak anggota masyarakat di Tanah Air bergantung kehidupannya kepada komoditas itu.

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR Nurhayati Ali Assegaf menegaskan bahwa sebagai negara demokrasi ketiga terbesar di dunia dan kontributor terbesar bagi perekonomian ASEAN, seharusnya Uni Eropa mengedepankan kerja sama dengan Indonesia, ketimbang negara-negara lain yang tidak demokratis.

Ia menuturkan, sekitar 50 juta warga Indonesia yang menggantungkan kehidupannya kepada kelapa sawit.

Dialog Kemitraan

Sedangkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan juga telah melakukan kunjungan kerja ke Uni Eropa guna membahas diskriminasi produk turunan kelapa sawit di kawasan tersebut.
Luhut menegaskan Indonesia ingin membangun dialog kemitraan dalam menghadapi masalah kelapa sawit.

Mantan Menko Polhukam itu, juga menjelaskan bahwa kelapa sawit mampu mengurangi kemiskinan hingga 10 juta orang berdasarkan riset Universitas Stamford.

Di Indonesia, 51 persen lahan kelapa sawit dikuasai petani, di mana lebih dari 16 juta orang bergantung pada sektor tersebut.

Ia menerangkan bahwa hampir semua sawit yang dikirim dari Indonesia telah mendapat sertifikasi internasional.

Selain itu, ujar dia, dari segi kesehatan juga telah dilakukan riset oleh konsultan independen yang menyatakan bahwa tidak ada yang salah dari dampak sawit pada kesehatan.

Berbagai diplomasi itu juga telah membuahkan hasil, seperti Pemerintah Jerman yang diwartakan mendukung pembangunan kelapa sawit berkelanjutan yang mengacu kepada mekanisme Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) yang telah diterapkan di Tanah Air.

Dukung Indonesia

Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Bambang, berharap ke depannya, Pemerintah Jerman turut berperan dalam mendukung upaya Indonesia mewujudkan kelapa sawit berkelanjutan, hingga bisa mengakui atau mengakui sertifikasi ISPO.

Sebagaimana diketahui, pemerintah Jerman yang diwakili Dirjen Kehutanan, Keberlanjutan dan Sumber Daya Terbarukan Kementerian Pertanian Jerman, Clemens Neumann, telah berkunjung ke Kantor Ditjen Perkebunan, Jakarta, 13 November, untuk membahas perkebunan kelapa sawit.

Menurut data, hingga September 2018, ekspor sawit Indonesia ke Jerman telah mencapai 105,9 juta kg, dengan nilai mencapai 72,7 juta dolar AS.

Clemens Neumann memberikan apresiasi yang tinggi kepada Pemerintah Indonesia atas upaya yang telah dilakukan.

Sebelumnya, Neumann dan tim telah melihat langsung ke beberapa perusahaan kelapa sawit yang sudah mendapat sertifikasi ISPO di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat khususnya di sekitar Taman Nasional Sentarum yang terdapat banyak petani karet dan sawit.

Pemerintah Jerman telah memberikan hibah dan bantuan teknis untuk membantu masyarakat sekitar Sentarum untuk turut menjaga lingkungan, sekaligus memberikan peningkatan kapasitas agar warga mendapat manfaat ekonomis dengan meningkatkan produktivitas karet dan sawit.

Saat ini, berdasarkan data sudah ada 413 sertifikat ISPO yang diterbitkan, sebanyak 407 sertifikat perusahaan, dan sebanyak enam sertifikat pekebun (terdiri atas satu asosiasi, dan lima Koperasi Unit Desa), dengan total luas kebun sawit mencapai 2,34 juta hektare dan CPO 10,2 juta ton/tahun.

Dengan adanya sinergi yang baik secara domestik, maupun dengan merangkul berbagai pihak eksternal di tingkat mancanegara, maka potensi penerapan prinsip dan kriteria kelapa sawit berkelanjutan di Indonesia juga diyakini akan terus melesat dan membesar jumlahnya pada masa mendatang.

 

Sumber: Antaranews.com

,

Removing Indonesia palm oil levy will not help prices — refiner group

An Indonesian government decision to lower the levy on crude palm oil (CPO) exports to zero would remove incentives for local refiners, a palm industry refiner body said on Tuesday.

Facing low palm prices, the government on Monday said it will temporarily lower export levies on CPO and palm oil products to zero, from a range of US$20 to US$50 per tonne, aiming to make its products more competitive.

However, the Indonesian Vegetable Oil Industry Association (GIMNI) said that the government should not lower the levy for CPO, but should only do that for palm oil products and derivatives.

“The domestic downstream industry will not be encouraged to produce oleochemical and refined products because there’s no incentives,” said GIMNI’s executive director Sahat Sinaga.

Indonesia had previously set lower export levies for refined products to help boost its domestic downstream industry.

The levies help finance the development of the country’s palm-based biodiesel programme, as well as funding other palm oil programmes, such as replanting.

Sinaga said many offshore vegetable oil refiners have in any case shut their plants in recent years, and the removal of the levy was unlikely to relieve either a build-up of palm fruit stocks at the farm level or a drop in prices.

However, Mukti Sardjono, executive director of Indonesia Palm Association (GAPKI), said on Tuesday the temporary removal of levies would improve Indonesian palm export competitiveness.

Indonesia competes with Malaysia for a share in global palm sales, but the market is currently oversupplied. Palm oil prices have tumbled in recent months as trade restrictions by top vegetable oil buyer India has led to a build-up of stocks.

Indonesia will gradually increase levies when the palm price reaches at least US$500 per tonne, a senior government official said. Palm benchmark futures in Kuala Lumpur at 1,964 ringgit (US$468.51) per tonne at 0340 GMT on Tuesday, near its lowest since August 2015.

 

Sumber: Theedgemarkets.com

,

Removing Indonesia Palm Oil Levy Will Not Help Prices, Says Refiner Group

AN Indonesian government decision to lower the levy on crude palm oil (CPO) exports to zero would remove incentives for local refiners, a palm industry refiner body said on Tuesday.

Facing low palm prices, the government on Monday said it will temporarily lower export levies on CPO and palm oil products to zero, from a range of US$20 to US$50 per tonne, aiming to make its products more competitive.

But the Indonesian Vegetable Oil Industry Association (Gimni) said the government should not lower the levy for CPO, but should do that only for palm oil products and derivatives.

“The domestic downstream industry will not be encouraged to produce oleo-chemical and refined products because there’s no incentives,” said Gimni’s executive director Sahat Sinaga.

Indonesia had previously set lower export levies for refined products to help boost its domestic downstream industry.

The levies help finance the development of the country’s palm-based biodiesel programme, as well as funding other palm oil programmes, such as replanting.

Mr Sahat said many offshore vegetable oil refiners have in any case shut their plants in recent years, and the removal of the levy was unlikely to relieve either a build-up of palm fruit stocks at the farm level or a drop in prices.

But Mukti Sardjono, executive director of Indonesia Palm Association, said on Tuesday the temporary removal of levies would improve Indonesian palm export competitiveness.

Indonesia competes with Malaysia for a share in global palm sales, but the market is currently oversupplied. Palm oil prices have tumbled in recent months as trade restrictions by top vegetable oil buyer India has led to a build-up of stocks.

Indonesia will gradually increase levies when the palm price reaches at least US$500 per tonne, a senior government official said.

 

Sumber: Businesstime.com.sg

,

Divided over Indonesian removal of levy on palm oil exports

An Indonesian government decision to lower the levy on crude palm oil (CPO) exports to zero would remove incentives for local refiners, a palm industry refiner body said on Tuesday.

Facing low palm prices, the government on Monday said it will temporarily lower export levies on CPO and palm oil products to zero, from a range of $20 to $50 per tonne, aiming to make its products more competitive.

However, the Indonesian Vegetable Oil Industry Association (GIMNI) said that the government should not lower the levy for CPO, but should only do that for palm oil products and derivatives.

“The domestic downstream industry will not be encouraged to produce oleochemical and refined products because there’s no incentives,” said GIMNI’s executive director Sahat Sinaga.

Indonesia had previously set lower export levies for refined products to help boost its domestic downstream industry.

The levies help finance the development of the country’s palm-based biodiesel programme, as well as funding other palm oil programmes, such as replanting.

Sinaga said many offshore vegetable oil refiners have in any case shut their plants in recent years, and the removal of the levy was unlikely to relieve either a build-up of palm fruit stocks at the farm level or a drop in prices.

However, Mukti Sardjono, executive director of Indonesia Palm Association (GAPKI), said on Tuesday the temporary removal of levies would improve Indonesian palm export competitiveness.

Indonesia competes with Malaysia for a share in global palm sales, but the market is currently oversupplied. Palm oil prices have tumbled in recent months as trade restrictions by top vegetable oil buyer India has led to a build-up of stocks.

 

Sumber: Thestar.com

,

Industri Hilir Pertanyakan Penghapusan PE Sawit

Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) mengaku kecewa dengan keputusan pemerintah yang menghapus sementara tarif pungutan ekspor (PE) hingga nol dolar AS atas produk minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan turunannya. Alasannya, kebijakan itu bertentangan dengan semangat hilirisasi yang selama ini terus menerus digaungkan pemerintah.

Direktur Eksekutif GIMNI Sahat Sinaga mempertanyakan dan mengkritik keputusan pemerintah yang menghapus sementara PE atas CPO dan turunannya. Keputusan itu juga jauh dari usulan GIMNI. Sebelumnya, GIMNI juga mengajukan pemangkasan besaran pungutan, penurunan tarif pungutan diusulkan untuk produk RBD olein (bulk) dan minyak goreng kemasan kurang dari 25 kilogram (kg) masing-masing dari US$ 30 per ton ke US$ 20 per ton dan US$ 20 per ton ke US$ 2 per ton. “Dengan kebijakan yang disampaikan pemerintah bahwa PE atas produk sawit menjadi nol, ada kekecewaan bagi investor di industri hilir, kelihatannya ada perubahan kebijakan dari hilirisasi menjadi hulunisasi,” kata Sahat di Jakarta, Selasa (27/11).

Sahat menjelaskan, bukanlah tanpa alasan apabila GIMNI mengusulkan agar penurunan PE diberlakukan pada produk hilir saja. Pelaku usaha hilir nasional ingin bisa mengembangkan pasar ekspor ke Afrika Timur. “Pemerintah mengeluarkan kebijakan bahwa dana pungutan atas semua produk sawit, kecuali fatty acid methyl esters (TAME), dikenakan nol dengan maksud agar harga tandan buah segara (TBS) petani bisa meningkat. Apakah sudah ada konsultasi dengan industri? Selama ini yang GIMNI usulkan kepada pemerintah untuk meningkatkan volume ekspor adalah agar besar dana pungutan atas produk hilir sawit yang diturunkan,” kata Sahat.

Sahat juga mengatakan, pemerintah mencanangkan hilirisasi industri sawit pada akhir 2011 melalui PMK No 128 Tahun 201 lyang mengatur pengenaan bea keluar (BK/pajak ekspor) atas produk hulu dengan tarif tinggi. Besaran pajak yang dikenakan atas produk sawit hulu selisih 7,50-8% lebih tinggi dari produk hilir. Karena insentif itulah, investasi industri hilir sawit, khususnya refinery/iraksionasi, oleokimia, dan biodiesel meningkat pesat sepanjang 2012-2015. “Tapi dengan kebijakan yang disampaikan pemerintah bahwa PE atas produk sawit menjadi nol, kelihatannya ada perubahan kebijakan menjadi hulunisasi. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah harga TBS akan meningkat atau volume ekspor meningkat dengan kebijakan ini?” kata Sahat.

Di sisi lain, dia menambahkan, pasar luar negeri telah lama menikmati produk turunan sawit, karena dengan mengimpor produk hilir sawit akan lebih ekonomis dan murah daripada mengolah CPO dan minyak kernel (CPKO) sendiri. “Maka, pasar CPO dan CPKO dengan tujuan ekspor akan menjadi sangat terbatas. Menurut kami, industri hilir sawit dan sebagian besar eksportir produk sawit, harga TBS ataupun CPO justru akan melemah. Karena dari sisi hukum ekonomi, suplai melimpah dan permintaan akan berkurang,” kata Sahat.

Dengan kebijakan pemerintah yang baru diumumkan tersebut, lanjut Sahat, industri dalam negeri baik refinery/frak sionasi, oleokimia, dan speciality fat juga akan mengalami kelesuan ekspor. Sebab, insentif buat industri tersebut berkurang, bahkan dalam posisi loss bila berproduksi, kecuali untuk memenuhi pasar dalam negeri. Artinya, daya serap TBS maupun CPO juga berkurang. “Akan terjadi anomali, kenyataan cenderung berbalik, semoga prediksi saya ini keliru. Bisa kita lihat di lapangan, ekspor sawit Desember ini akan turun drastis. Sebab, banyak yang akan membatalkan order sawit dari Indonesia. Pasar luar negeri meperkira-kan harga akan menurun, jadi merugi bila melanjutkan pesanan sebelumnya (cut loss) ,” kata Sahat. Saat ini, harga CPO FOB Dumai maupun Belawan berkisar US$ 420 per ton dan pada Desember kemungkinan semakin merosot

Mengacu pada lembar Lampiran pada PMK No 30 Tahun 2016 tentang Perubahan PMK No 133 Tahun 2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum (BLU) BPDP KS, besaran pungutan atas ekspor sawit dan turunannya ditetapkam bervariasi. Yakni, antara nol untuk tandan buah segar (TBS) sampai US$ 50 per ton untuk CPO, crude palm kernel oil (CPKO), crude palm olein, crude palm stearin, crude palm kernel olein, dan crude palm kernel stearin. Sedangkan untuk olahan berupa fatty acid, RBD olein, hingga biodiesel dikenakan pungutan ekspor US$ 20-30 per ton.

Pada Senin (26/11), Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, pemerintah akan menolkan sementara pungutan ekspor saat harga CPO anjlok di bawah US$ 500 per ton, yakni atas CPO yang sebelumnya US$ 50 per ton, turunan I yang sebelumnya US$ 30 per ton, dan turunan II yang sebelumnya US$ 20 per ton. Pungutan akan dikenakan kembali secara bertahap, yakni menjadi masing-masing US$ 25 per ton, US$ 10 per ton, dan US$ 5 per ton, ketika harga CPO tembus US$ 500-549 per ton. Pungutan kembali ke level semula ketika harga CPO bergerak naik di atas US$ 549 per ton. Ketentuan tersebut akan berlaku ketika PMK perubahan tarif diterbitkan.

Dana pungutan ekspor tersebut selama ini dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP KS). Dana itu digunakan untuk berbagai program pengembangan dan pembangunan subsektor sawit di dalam negeri, di antaranya peremajaan kebun sawit rakyat, promosi, dan penggunaan wajib biodiesel (B20).

 

Sumber: Investor Daily Indonesia

,

Removing Indonesia palm oil levy will not help prices – refiner group

An Indonesian government decision to lower the levy on crude palm oil (CPO) exports to zero would remove incentives for local refiners, a palm industry refiner body said on Tuesday.

Facing low palm prices, the government on Monday said it will temporarily lower export levies on CPO and palm oil products to zero, from a range of $20 to $50 per tonne, aiming to make its products more competitive.

However, the Indonesian Vegetable Oil Industry Association (GIMNI) said that the government should not lower the levy for CPO, but should only do that for palm oil products and derivatives.

“The domestic downstream industry will not be encouraged to produce oleochemical and refined products because there’s no incentives,” said GIMNI’s executive director Sahat Sinaga.

The levies help finance the development of the country’s palm-based biodiesel programme, as well as funding other palm oil programmes, such as replanting.

Sinaga said many offshore vegetable oil refiners have in any case shut their plants in recent years, and the removal of the levy was unlikely to relieve either a build-up of palm fruit stocks at the farm level or a drop in prices.

However, Mukti Sardjono, executive director of Indonesia Palm Association (GAPKI), said on Tuesday the temporary removal of levies would improve Indonesian palm export competitiveness.

Indonesia competes with Malaysia for a share in global palm sales, but the market is currently oversupplied. Palm oil prices have tumbled in recent months as trade restrictions by top vegetable oil buyer India has led to a build-up of stocks.

Indonesia will gradually increase levies when the palm price reaches at least $500 per tonne, a senior government official said. Palm benchmark futures in Kuala Lumpur at 1,964 ringgit ($468.51) per tonne at 0340 GMT on Tuesday, near its lowest since August 2015.

 

Sumber: Todayonline.com

,

Kata GIMNI atas Kebijakan Pungutan Ekspor CPO Dibebaskan

Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) memperkirakan, menghentikan sementara pungutan ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya belum bisa menaikkan harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani. Pasalnya daya tampung dunia terhadap minyak kelapa sawit terbatas.

Keputusan menghentikan sementara pungutan ekspor CPO dan turunannya berdasarkan hasil rapat Komite Pengarahan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Senin (26/11).

Direktur Eksekutif GIMNI Sahat Sinaga menilai, harga TBS di tingkat petani bisa naik jika hilirisasi kelapa sawit berkembang.

“Kalau yang digunakan program hulunisasi kemungkinan industri dalam negeri akan mengalami kesulitan untuk beroperasi dan persediaan CPO semakin banyak, akhirnya harga turun,” ujarnya kepada Kontan.co.id.

Sahat menambahkan, jika kondisi dari hilirisasi berubah menjadi hulunisasi dapat menyebabkan devisa ekspor semakin menurun. “Program nasional hilirisasi hanya bisa berjalan supaya orang jangan mengekspor produk hulu, tapi produk hilir,” lanjutnya.

 

Sumber: Kontan.co.id

,

Sedikit Gula Pengurang Kepahitan Eksportir CPO

Pemerintah kembali memberi insentif bagi pengusaha. Kali ini, yang mendapatkan adalah eksportir minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) dan turunannya. Pemerintah akan menghentikan sementara pungutan ekspor CPO dan turunannya.

Keputusan ini merupakan hasil rapat Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa sawit (BPDP-KS), Senin (26/11) di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Hanya, implementasi kebijakan ini menunggu perubahan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 81/2018 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa sawit pada Kementerian Keuangan. Namun, pekan ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani bertandang ke Argentina menghadiri kegiatan G20 dan baru kembali ke Indonesia pada 2 Desember 2018.

Dalam revisi PMK itu, pemerintah akan menyesuaikan pungutan ekspor CPO dan turunannya dengan membebaskan semua pungutan ekspor, selama harga CPO di bawah US$ 500 per ton. Untuk harga CPO US$ 500-US$ 549 per ton, pungutan ekspor CPO sebesar US$ 25 per ton, turunan pertama US$ 10 per ton, dan turunan kedua US$ 5 per ton. Lalu, pungutan ekspor kembali ke level normal, jika harga CPO di atas US$ 549 per ton.

Sebagai catatan, belakangan ini harga CPO menukik.

“Ini butuh emergency measure untuk membantu harga (kelapa sawit) di tingkat petani,” ujar Darmin Nasution, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, kemarin.

Bloomberg mencatat, harga CPO di pasar spot bergerak di bawah US$ 500 per ton sejak 13 November 2018. Per 16 November lalu, harga CPO mencapai level terendah tahun ini sebesar US$ 470,42 per ton. Pada perdagangan Senin (26/11), harga CPO di posisi US$ 470,59 per ton.

Darmin menambahkan, penghentian pungutan ekspor tak akan mempengaruhi kinerja BPDP-KS. Selama ini, dana pungutan itu dikelola BPDP-KS untuk mendukung beragam kegiatan terkait industri sawit, seperti peremajaan sawit rakyat (PSR), program subsidi biodiesel 20% (B-20). “Jadi dana BPDP-KS lebih dari cukup,” ujar Darmin.

Hingga semester I 2018, BPDP-KS menghimpun dana Rp 6,4 triliun. Dari jumlah itu, dana yang terpakai Rp 4,4 triliun. Tahun 2017, BPDP-KS menyalurkan dana Rp 10,6 triliun dan menghimpun dana sebesar Rp 14,2 triliun.

Ungkit harga TBS

Rino Afrino, Wakil Sekjen Asosiasi Kelapa sawit Indonesia (Apkasindo) berharap, penghentian pungutan ekspor bisa mengurangi tekanan penurunan harga sawit di tingkat petani. Sesuai surat Penetapan Harga TBS Kelapa sawit Provinsi Riau periode 21-27 November 2018, harga sawit umur 10-20 tahun turun Rp 104,94 per kilogra, (kg) menjadi Rp 1.209,19 per kg. Penurunan terjadi di semua daerah, seiring merosotnya harga CPO di pasar global.

“Harga TBS di tingkat petani sudah memprihatinkan. Alhamdulillah, pemerintah merespon keluhan kami,” ujar Rino. Apkasindo mengklaim telah mengirimkan surat ke Menko Perekonomian dan Presiden Joko Widodo agar pemerintah ikut menyelamatkan harga TBS petani pada 13 November 2018.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga menilai pembebasan pungutan ekspor belum bisa menaikkan harga TBS di tingkat petani. Harga TBS bisa naik jika hilirisasi kelapa sawit berkembang.

 

Sumber: Harian Kontan

,

Penyesuaian Tarif Tak Ganggu Program B20

Pemerintah memastikan kebijakan pemesuaian besaran tarif pungutan ekspor crude palm oil (CPO) beserta turunannya tidak akan mengganggu program mandatori B20 atau campuran Biodiesel ke balian bakar minyak sebesar 20% dan peremajaan sawit rakyat

Darmin Nasution, Ketua Komite Dewan Pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit, yang juga Menteri Koordinator bidang Perekonomian menyatakan dana perkebunan lebih dari cukup untuk mengelola kedua program itu.

“Programnya [B20 dan peremajaan sawit] tetap bisa berjalan normal,” ujarnya. Senin (26/11).

Sebagai informasi, hingga semester 1/2018. BPDP Kelapa sawit berhasil menghimpun dana Rp6,4 triliun.

BPDP Kelapa Sawit, kemarin, memutuskan untuk membebaskan pungutan ekspor terhadap seluruh produk CPO dan turunannya jika harga CPO dunia berada di bawah US$500 per ton.

Sementara itu apabila harga CPO bergerak pada kisaran US$500- US$549 per ton. pungutan keluar ditetapkan sebesar US$25 per ton untuk produk mentah CPO, produk turunan 1 (US$10 per ton) dan produk turunan 2 (US$5 per ton).

Adapun ketika harga CPO global berada di atas US$549 per ton, pungutan ekspor akan kembali seperti semula seperti diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 114/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Adapun, sebelumnya, berdasarkan PMK No. 114/2015 tarif pungutan ekspor CPO mentah ditetapkan US$50 per ton, produk turunan 1 (US$30 per ton), dan produk turunan 2 (US$20 per ton).

Darmin mengatakan penyesuaian tarif diberlakukan karena harga CPO internasional saat ini telah menyentuh US$420 per ton dan memberatkan petani maupun pelaku industri.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil menambahkan pemerintah melakukan intervensi agar suplai tidak berlebihan, sekaligus menjamin kepentingan petani maupun industri.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia Sahat Sinaga mengatakan, kebijakan terbaru pemerintah menciptakan disinsentif bagi industri hilir. Pasalnya, kebijakan itu dinilainya akan membuat para pengusaha memilih mengekspor CPO dalam bentuk mentah.

 

Sumber: Bisnis Indonesia