PIAGAM Medan MAIMUN

 

 

 

 

PIAGAM  Medan  MAIMUN

PPKS Medan, 17 Nov.2017

 

Pengantar.

 

Sebelum merayakan Hari Sawit Indonesia, beberapa   pakar dan sesepuh  Sawit  berkumpul  di  Ruang Rapat PPKS – Medan- per tanggal  17 November  2017  sore.

Tujuan pertemuan adalah brain-storming, bagaimana menyikapi  situasi  bisnis  sawit dewasa ini. Termasuk menghadapi  tantangan-tantangan    , pertama dari  luar negeri berupa “black-campaign” yang   kian hari  semakin kencang , permintaan global yang dikriminatif  bahwa hanya palm oil yang perlu  sertifikasi sustainable dan   kedua   dari domestik  berupa barrier issues, a.l.  yaitu  berbagai  kelompok didalam negeri  yang  tetap berpandangan negatif terhadap sawit,  timbulnya pola pikir restorasi gambut (sejak kapan alam bisa  direstorasi ?? )  , permasalahan areal kebun yang sudah dapat HGU  dan berada  di areal “hutan “,  serta   banyaknya  petani sawit ( smallholders farmers = SHF )  yang belum  berhasil mendapatkan  sertifikat lahan dan juga berada  di kawasan  “hutan”.

Juga  masuk kedalam pembahasan : perihal , betapa besar  jasa  Sultan Deli  dalam persawitan Indonesia ini, seandainya Sultan tidak memperkenakan pohon sawit  ditanam di areal perkebunan tembakau Deli sebagai  pohon  pelindung tembakau  dari angin bohorok dan sebagai “ornament”  dipinggir jalan, maka  besar sekali kemungkinan  industri sawit  tidak akan  berkembang seperti dewasa ini.

Bukti lain yang muncul dalam diskusi  OTB,  betapa pentingnya “RESEARCH”  untuk mengembangkan industri dan dunia bisnis . Riset sawit yang dikembangkan di  tahun 1916-an bahwa  sebenarnya sawit yang berkembang dewasa ini  adalah turunan  dari sawit  Tenera, hasil perkawinan  jenis DURA  x PESIFERA. Produktivitas tanaman sawit jenis  Tenera adalah tinggi dan yield juga tinggi.

Yang  hadir  dalam  pertemuan OTB  adalah  para pemuka dan sesepuh persawitan nasional, a.l. pak Derom Bangun,  Bayu Krisnamurthy,  Sahat M.Sinaga,  Darmono Taniwiryono,Hasril Siregar, Mustafa Daulay, Lakshmi K. Sidarta , Dharma Sebayang, Kacuk Sumarto , Donald Siahaan,  Timbas Ginting, David Virgo, Stanley Ma  dan  puluhan lainnya  baik dari   perkebun-an dan Assosiasi  yang terlibat dalam industri persawitan menyampaikan suatu  pernyataan ,ada 6 butir untuk memajukan industri sawit Indonesia berupa  PIAGAM  MEDAN  MA’IMUN, seperti  berikut ini

 

 

Piagam Medan Ma’imun,Medan 17 November 2017

Oleh  para  para  ahli, pemuka dan pencinta  tanaman  sawit  Indonesia

 

  • Perlu suatu body – terkonsentrasi –  yang betul-betul menguasai ilmu persawitan , untuk mengkoordinasikan  permasalahan sawit.  Ditelaah  bahwa DMSI ( Dewan Minyak Sawit Indonesia ), harus mampu menanganinya. Oleh karena  yang akan ditangani bukan hanya minyak sawit , maka disampaikan agar  nama   DMSI  dirubah  menjadi DSI ( Dewan Sawit Indonesia )   dengan kelembagaan dan struktur organisasinya yang lebih operasional.
  • Sawit Indonesia hanya  akan bisa berkembang  dan  berterima  di pasar internasional akan  sustainability –nya, jika  persoalan  budi-daya sawit  dan  persoalan  sertifikasi  lahan  para  petani sawit             ( smallholder farmers= SHF)  bisa  diselesaikan  dan semua gerakan replanting bertitik tolak pada  pengembangan  Institusinya yang mapan dan profesional.  DSI  akan memberikan prioritas utama  dalam upaya menanggulangi  persoalan yang mendasar ini.
  • DSI mendukung program Pemerintah , peningkatan produktivitas sawit dari SHF , butir -2 diatas – . Untuk tujuan tersebut  DSI  akan  bekerjasama  dengan Kementerian Pertanian, Kemen-terian KLH, Kemeterian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasionl serta Pemerintah Propinsi/Kabupaten
  • DSI mendorong Pemerintah  dan Dewan Perwakilan Rakyat agar segera  memberi kepastian hukum  dalam  melakukan usaha persawitan di Indonesia, melalui :
  1. Perlu ada UU   Perkelapa –sawitan  yang komprehensif  dan  seluruh  issue yang muncul dalam hal menjalankan usaha persawitan  baik untuk lokal dan internasional ada  ditangan suatu Institusi atau Badan  yang  kompeten
  2. Tata –ruang agar  segera  diselesaikan, dan ditetapkan diseluruh wilayah Indonesia
  • DSI akan mengkampanyekan  dan mendorong dunia internasional  untuk bertindak  tidak diskriminatif, dan seluruh jenis minyak  nabati ( vegetable oils)  harus  sama  Oleh karena itu  RSPO  (Roundtable  Sustainable Palm Oil )  harus  berubah  konsep dan symbol menjadi RSVO ( Roundtable Sustainable Vegetable Oils )
  • DSI adalah  dan  akan  bertindak  sebagai suatu  lembaga  yang  resmi dari Indonesia  untuk  menjawab semua issue-isue yang negatif  yang dilontarkan oleh  pihak mana saja.   Oleh karena itu perlu dukungan finansial  yang  solid/mumpuni.

 

—————————————-oo0oo————————————————

Hari Sawit Indonesia 18 November

 

 

 

 

 

 

 

Di Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Medan, Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) bersama pihak terkait di industri kelapa sawit mendeklarasikan 18 November sebagai “Hari Sawit Indonesia”. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian diharapkan menerbitkan surat keputusan penetapan, sekaligus mengusulkan perubahan nama Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) menjadi Dewan Sawit Indonesia (DSI).Deklarasi dilakukan DMSI bersama Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Asosiasi Petanian Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi), Masyarakat Perkelapasawitan Indonesia (Maksi), Asosiasi Industri Minyak Makan Indonesia (Aimmi), Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (Gimni), Gabungan Perusahaan Perkebunan Indonesia (GPPI), Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) serta tokoh dan petani sawit lainnya, Sabtu (18/11/2017) di Medan, Sumatera Utara.

,

Produsen Wajib Pasok Domestik

 

Produsen minyak goreng diwajibkan memasok 20% dari total keseluruhan produksi ke pasar domestik dalam bentuk kemasan sederhana untuk menjaga ketersediaan komoditas tersebut.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menjelaskan seluruh pabrik minyak goreng wajib memproduksi minyak goreng kemasan sederhana. Angka yang diajukan oleh asosiasi untuk kewajiban pasok domestik yakni sebanyak 20%.

Dengan demikian, Mendag mengatakan total 20% dari produksi para produsen minyak goreng wajib dijadikan kemasan sederhana. Bentuk kemasan yang disediakan bisa beragam mulai dari kemasan 1 liter, 1/2 liter, 1/4 liter.

Harga masing-masing kemasan, sambungnya, yakni Rp 11.000 untuk kemasan 1 liter, Rp6.000 untuk kemasan 1/2 liter, dan Rp3.250 untuk kemasan 1/4 liter. Toko modem juga diwajibkan menyediakan minyak goreng kemasan sederhana.

“Distribusi sudah memiliki daftar sehingga lebih mudah dalam memonitor,” ujarnya saat rapat persiapan akhir tahun dengan para produsen minyak di Kementerian Perdagangan, Kamis (16/11) sore.

PASOKAN AKHIR TAHUN

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga mengatakan langkah yang ditempuh untuk menghadapi akhir tahun sama yang dilakukan dengan persiapan Ramadan dan Lebaran 2017. Artinya, produsen minyak goreng diminta untuk menggelontorkan pasokan ke pasaran.

“Saya kira konsepnya akan sama dengan menghadapi Lebaran di Juni lalu, banjiri pasar dengan minyak goreng curah dan kontrol harga melalui kemasan sederhana di outlet ritel modern,” ujarnya.

GIMNI mencatat pemakaian minyak goreng curah pada hari biasa sebanyak 270.000 ton-280.000 ton. Sementara itu, volume penggunaan industri makanan sebesar 75.000 ton-85.000 ton, sedangkan penggunaan minyak goreng premium yang biasa dijual melalui pasar modern sebesar 70.000 ton-80.000 ton.

Di sisi lain, Sahat mengungkapkan saat ini industri minyak goreng dalam negeri tidak berada dalam kondisi kondusif. Pasalnya, beberapa produsen terpaksa harus menggulung tikar.

“[Kondisi ndak kondusif] apabila produsen itu berkapasitas produksi rendah atau kurang dari 600 ton per hari dan juga tidak memiliki kebun sawit.”

Ekspor minyak goreng produsen RI sulit bersaing dengan pebisnis asal Malaysia. Kondisi tersebut disebabkan adanya potongan dana pungutan ekspor.

Besaran dana pungutan, sambungnya, sebesar US$30 per metrik ton (mt) untuk produk refined, bleached, deodorised (RBD) serta US$20/mt untuk produk minyak goreng kemasan dengan volume kurang dari 25 kilogram. Menurutnya, saat ini para produsen masih meminta penurunan besaran biaya pungutan.

“Produsen yang itu tadi mengambu sikap tiarap sampai ada perubahan dana pungutan rnigor kemasan menjadi US$0 dan RBD turun dari US$30 menjadi US$2,” imbuhnya.

Gabungan Pengusaha Kelapa sawit Indonesia (Gapki) mencatat keseluruhan konsumsi domestik CPO pada 2016 yakni 11,06 juta ton. Pada kuartal I 2017, jumlah konsumsi CPO domestik sebanyak 2,73 juta ton.

Produksi minyak sawit di dalam negeri diprediksi Gapki dapat menembus 35 juta ton pada 2017. Pada Maret 2017, tercatat adanya kenaikan produksi sebesar 10% dari produksi bulan sebelumya 2,6 juta ton menjadi 2,9 juta ton.

 

Sumber: Bisnis Indonesia

,

Kampanye Hitam Kelapa Sawit Tak Pengaruhi Kinerja Astra Agro Lestari

Jakarta – Permintaan minyak sawit Indonesia terus bertumbuh meskipun diterpa kampanye hitam untuk minyak sawit dalam negeri.

“Minyak sawit tidak tergantung pendapatan, minyak nabati suatu kebutuhan yang tidak dapat dihindari,” kata Ketua Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Sahat Sinaga, kepada pers di Jakarta, Selasa (14/11/2017).

Pertumbuhan permintaan minyak sawit mentah (CPO) tiap tahunnya mencapai 3%. Banyak kampanye negatif dari Eropa dan Amerika, namun negara lain masih membutuhkan minyak sawit.

“Pasar domestik terus berkembang. Saat ini, Indonesia menerapkan penggunaan biodiesel mencapai 20% dan tidak perlu khawatir terhadap kampanye negatif,” papar Sahat.

Pendapatan industri CPO terus naik hingga kuartal III. Kampanye hitam dari berbagai negara tujuan ekspor tidak membuat penjualan lesu.

PT Astra Agro Lestari Tbk merupakan salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit yang penjualannya meningkat hingga kuartal III.

Program peningkatan produktivitas yang direncanakan diakui berjalan dengan baik. Hal tersebut diakui akan meningkatkan produksi hingga akhir tahun. Penjualan emiten berkode AALI ini juga tidak terpengaruh oleh isu global dikarenakan pasar penjualan AALI berada pada dalam negeri.

Pendapatan bersih AALI hingga kuartal III tahun ini naik dibandingkan tahun lalu. Sedangkan pendapatan bersih AALI periode Januari hingga September 2017 sebesar Rp 12,49 triliun. Sementara pada periode yang sama tahun lalu, AALI mencatatkan pendapatan sebesar Rp9,58 triliun.

 

Sumber: Industry.co.id

,

GIMNI: Kampanye Hitam tak Ganggu Ekspor CPO RI

 

Pangkalan Bun – Meski terus diterpa kampanye hitam untuk minyak sawit dalam negeri, permintaan minyak sawit terus tumbuh.

“Minyak sawit tidak tergantung pendapatan, minyak nabati suatu kebutuhan yang tidak dapat dihindari,” kata Ketua Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Sahat Sinaga, di Jakarta, Selasa (14/11/2017).

Pertumbuhan permintaan minyak sawit mentah (CPO) tiap tahunnya mencapai 3%. Banyak kampanye negatif dari Eropa dan Amerika, namun negara lain masih membutuhkan minyak sawit.

“Pasar domestik terus berkembang. Saat ini, Indonesia menerapkan penggunaan biodiesel mencapai 20% dan tidak perlu khawatir terhadap kampanye negatif,” papar Sahat.

Pendapatan industri CPO terus naik hingga kuartal III. Kampanye hitam dari berbagai negara tujuan ekspor tidak membuat penjualan lesu.

PT Astra Agro Lestari Tbk merupakan salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit yang penjualannya meningkat hingga kuartal III.

Program peningkatan produktivitas yang direncanakan diakui berjalan dengan baik. Hal tersebut diakui akan meningkatkan produksi hingga akhir tahun.

Penjualan emitan berkode AALI ini juga tidak terpengaruh oleh isu global dikarenakan pasar penjualan AALI berada pada dalam negeri.

Pendapatan bersih AALI hingga kuartal III tahun ini naik dibandingkan tahun lalu. Sedangkan pendapatan bersih AALI periode Januari hingga September 2017 sebesar Rp 12,49 triliun.

Sementara pada periode yang sama tahun lalu, AALI mencatatkan pendapatan sebesar Rp9,58 triliun.

 

Sumber: Borneonews.com

,

Pasar Minyak Nabati Lebih Prospektif Dibanding Biodiesel

 

JAKARTA. Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) memperkirakan kebutuhan minyak nabati dunia bertambah rata-rata 3% per tahun. Jika pada tahun 2016 kebutuhan minyak nabati dunia mencapai 200 juta ton, maka pada tahun 2017 bisa mencapai 206 juta ton.

Tingginya kebutuhan minyak nabati ini menjadi peluang besar bagi Indonesia sebagai produsen terbesar crude palm oil (CPO) dunia Sebab sekitar 70 juta ton dari total kebutuhan minyak nabati dan hewani dunia ini berasal dari produk turunan CPO. Artinya kalau ada kenaikan permintaan 3% per tahun, ada kenaikan permintaan minyak nabati dunia di pasar global sekitar 2,1 juta ton per tahun.

Direktur Eksekutif GIMNI Sahat Sinaga mengatakan, pemerintah sebaiknya fokus memproduksi minyak nabati ketimbang memproduksi biodiesel. Sebab saat ini, produk biodiesel dikenakan Bea Masuk (BM) yang tinggi di Uni

Eropa dan Amerika Serikat (AS) yang selama menjadi pasar terbesar biodiesel. “Saya kira pasar untuk minyak nabati mengalami perkembangan yang pesat dalam beberapa waktu ke depan,” ujarnya, Senin (6/11).

Selain mengorbankan produk biodiesel untuk menjadi minyak nabati, pengembangan produk sawit untuk kebutuhan makanan akan menjadi solusi yang lebih baik di tengah moratorium pengembangan lahan perkebunan kelapa sawit. Sebab permintaan terhadap produk CPO dan turunnya ke depan akan terus bertambah, sementara perkebunan sawit tetap stagnan. “Kalau terjadi kebutuhan pe- sat sedangkan ekspansi tidak bisa, biodiesel haras dikorbankan,” terang Sahat.

Ketua Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi), Paulus Tjakrawan menilai, pengembangan produk biodiesel tetap diperlukan, apalagi penerapan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) dari AS tidak berdampak signifikan. “Biodisel Indonesia sekarang dialihkan ke negara lain seperti China dan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri,” ujarnya.

Pengamat perkebunan Gamal Nasir menambahkan, kampanye negatif terhadap produk biodiesel dari sawit membuat ekspor menjadi sulit. Untuk itu ia menyarankan agar produsen biodiesel memenuhi pasar domestik. “Produksi turunan minyak sawit banyak dan memungkinkan untuk beralih ke produk lain,” jelas Gamal.

 

Sumber: Harian Kontan

,

Moratorium Lahan Sawit Perlu Dikaji Lagi

 

JAKARTA – Pemerintah diminta untuk mempertimbangkan kembali kebijakan penundaan sementara (moratorium) pembukaan lahan baru untuk kebun kelapa sawit Pasalnya, kebutuhan minyak dan lemak dunia diprediksi terus melonjak, termasuk minyak sawit, baik untuk pangan maupun nonpangan. Di sisi lain, peningkatan pasokan dunia diperkirakan tidak akan mampu menyeimbangi kenaikan konsumsi dan kondisi itu menyebabkan stok oleh masing-masing negara semakin ketat

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga mengatakan, pemerintah hendaknya jangan dipengaruhi oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM), karena itu pemerintah mau tidak mau harus memikirkan kembali kebijakan moratorium tersebut. “Pilihannya, memacu produksi atau mengorbankan salah satu, apakah Indonesia mau tetap dengan B20-nya atau mengorbankan biodiesel? Supaya minyak sawitnya itu dapat digunakan untuk kebutuhan di segmen pangan. Pertanyaannya, apakah mau? Ini menyangkut investasi jutaan ton yang sudah berjalan oleh beberapa perusahaan,” kata Sahat, kemarin.

Sahat mengatakan hal tersebut saat pelaksanaan 13th Indonesian Palm Oil Conference and 2018 Price Outlook (IPOC 2017} di Nusa Dua, Bali, Jumat (3/11). Di sisi lain, Indonesia juga harus serius melaksanakan peremajaan kebun, terutama untuk mengganti tanaman dengan produktivitas rendah atau tidak menghasilkan karena menggunakan bibit yang tidak sah atau tidak unggul. Di sisi lain, mengganti tanaman tua dengan produktivitas yang semakin berkurang. Dia menuturkan, apabila kebutuhan terus meningkat maka berarti semua negara penghasil minyak harus ekspansi dalam hal ini menebangi hutan. Sementara itu, kelapa sawit adalah tanaman yang mampu menghasilkan minyak lebih tinggi (sehingga kebutuhan lahan lebih rendah). Untuk itu pula, perlu ada ketentuan dari PBB untuk melihat rasio hutan. Di sisi lain, ketika produksi tidak mampu memenuhi kebutuhan maka stok semakin berkurang. “Kalau dari saat ini atau 2018 Indonesia menggiatkan peremajaan dan mengizinkan ekspansi lahan maka pada 2020 produksi kita bisa catch up (mencapai posisi sama) dengan pertumbuhan konsumsi. Tapi, kalau hanya mengandalkan peremajaan, kita tetap harus mengorbankan biodiesel,” kata Sahat

Dalam pemaparannya mengenai kondisi dan outlook pasar minyak nabati dunia, Chairman LMC International Ltd James Fry mengatakan, meski tanpa efek El Nino yang baru terjadi (2015-2016), produktivitas kelapa sawit di Indonesia dan Malaysia terus turun dalam dekade terakhir. Padahal, kelapa sawit merupakan tanaman penghasil minyak yang paling produktif.

Sementara itu. akibat produktivitas tanaman penghasil minyak yang tidak mampu meningkat sesuai permintaan global, untuk semua segmen luas area) pertanaman terus bertambah dalam beberapa dekade, meski sebelum adanya biofuel. Peningkatan produksi tidak mampu beriringan dengan pertumbuhan konsumsi. Luas areal tanaman penghasil minyak terus meningkat karena pertumbuhan produktivitasnya gagal beriringan dengan pertumbuhan permintaan. “Tidak ada alasan kondisi itu akan berubah. Apalagi, dengan peningkatan populasi maka dibutuhkan kenaikan produktivitas lebih dari 3,50% per tahun dalam 15 tahun. Untuk menghindari penggunaan lahan baru,” kata Fry.

Kondisi itu, kata dia, ditambah oleh adanya moratorium dan tekanan lain yang akan menyebabkan penggunaan lahan untuk kelapa sawit diperkecil. Dampaknya, kedelai yang merupakan kandidat untuk mengatasi kondisi tersebut maka harus menambah areal baru guna mengejar ketertinggalan pasokan akibat perlambatan kelapa sawit “Untuk setiap hektare (ha) lahan kelapa sawit dengan produksi 4 ton minyak, itu setara dengan rata-rata 8 ha pertanaman kedelai dengan produksi 0,50 ton minyak untuk bisa menjaga pasokan minyak nabati tetap pada jalur yang tepat,” kata Fry.

 

Sumber: Investor Daily Indonesia

,

Kebutuhan CPO tinggi, RI harus genjot produksi

JAKARTA. Kebutuhan yang tinggi akan minyak nabati untuk makanan membuat Indonesia sebagai produsen Crude Palm Oil (CPO) harus menggenjot produksi.

“Pasar untuk minyak lebih besar perkembangannya,” ujar Ketua Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Sahat Sinaga akhir pekan lalu.

Sahat bilang dengan dihentikannya ekspansi lahan perkebunan sawit membuat produktivitas tidak bisa mengejar kebutuhan permintaan. Atasi hal tersebut, Sahat berpendapat selain program peremajaan terdapat dua hal untuk meningkatkan produksi.

Apabila pembatasan perluasan lahan dilakukan, Sahat bilang produksi biodiesel perlu dikorbankan untuk memenuhi kebutuhan minyak. Dikorbankannya biodiesel tersebut membuat minyak sawit mentah dapat digunakan untuk produksi minyak nabati untuk makanan.

“Kalau terjadi kebutuhan pesat sedangkan ekspansi tidak bisa, biodiesel harus dikorbankan,” terang Sahat.

Produksi minyak nabati dunia diperkirakan akan turun. Hal tersebut juga terjadi pada stok yang semakin merosot.

Melihat hal itu Sahat berpendapat ekspansi perlu untuk dilakukan terutama bagi perkebunan sawit. Ekspansi sawit dianggap lebih efisien bila dibandingkan dengan bunga matahari maupun kedelai.

 

Sumber: Kontan.co.id

 

,

Industri Siap Jalankan Minyak Goreng Wajib Kemasan

 

JAKARTA. Pemerintah telah menetapkan kebijakan minyak goreng wajib kemasan dan akan mulai berlaku pada Januari 2020. Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga mengatakan, industri minyak nabati siap mengikuti kebijakan ini.

Apalagi, industri memiliki waktu sekitar 2 tahun, dimulai dari Januari 2018 hingga Desember 2019, untuk masa transisi minyak curah ke minyak kemasan.

Menurut Sahat, saat ini kebutuhan minyak goreng curah sebanyak 3,5 juta ton. Karena itu dibutuhkan sekitar 1.200 unit mesin pengemasan untuk minyak goreng. Dia juga mengatakan, saat ini terdapat 87 perusahaan produsen minyak goreng di Indonesia.

“Karena itu masing-masing perusahaan harus membuat investasi di packing line. Kita juga berharap pemerintah membuat pabrik kemasan sendiri supaya biayanya murah,” ujar Sahat kepada Kontan.co.id, Rabu (1/11).

Sementara itu, Sahat menuturkan bahwa kendala yang dihadapi oleh industri produsen minyak goreng adalah masalah biaya. Dia bilang, harga mesin pengemasan berkisar Rp 500 juta sampai Rp 600 juta per unit.

Nantinya, harga minyak goreng kemasan juga akan turut meningkat sebesar 12%-14% dari harga minyak curah saat ini. Tetapi, minyak yang dihasilkan akan memiliki kualitas yang lebih baik.

Sahat mengaku belum memiliki data berapa banyak perusahaan yang sudah memiliki mesin-mesin pengemasan. Namun, dari anggota GIMNI, terdapat sekitar 130 unit mesin pengemasan minyak goreng kemasan sederhana.

Sahat berpendapat, akan terdapat dua dampak positif yang akan muncul dengan adanya kebijakan ini. Menurutnya, pemerintah akan lebih mudah dalam mengontrol harga. Selain itu, minyak goreng yang dihasilkan akan lebih baik.

Pasalnya, perusahaan yang memproduksi minyak goreng ini akan memiliki identitas yang jelas, apalagi tidak akan ada lagi minyak bekas yang digunakan seperti yang dilakukan terhadap minyak curah.

“Kalau minyak curah kan siapa saja bisa membuat, sementara nantinya produsen minyak goreng kemasan ini akan tercatat semua,” kata Sahat.

 

Sumber: Kontan.co.id

,

Wakil Ketum DMSI Minta Kemitraan Inti-Plasma Tidak Dilanjutkan

 

Program kemitraan inti-plasma sawit dinilai tidak lagi sesuai perkembangan jaman. Banyak kelemahan dari pola kerjasama kemitraan ini lantaran petani dijadikan mitra yang lemah dan pasif (sleeping partner).

“Dalam perjalanannya, sistem inti-plasma menyimpan banyak kekurangan. Karena itu tidak perlu dilanjutkan ,” kata Sahat Sinaga, Wakil Ketua Umum Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI), dalam perbincangan beberapa waktu lalu.

Kekurangan yang pertama, kata Sahat, manajemen kebun plasma yang bermitra dengan inti sangat beragam status pengelolaannya. Ada yang bersifat individu dan ada pula di bawah pengelolaan berkelompok seperti Koperasi atau GAKOPTAN. Tetapi, banyak pengurus koperasi adalah petani. Disinilah terjadi problem salah urus yang menimbulkan kepentingan pribadi sehingga merugikan petani plasma lainnya.

Kedua, lemahnya pengetahuan Good Agriculture Practice (GAP) yang dimiliki petani plasma. Karena, selama program kemitraan untuk pengelolaan kebun berada di bawah kendali perusahaan (inti) seperti pemilihan bibit, pupuk, dan panen.

Kelemahan yang ketiga mengenai posisi tawar petani yang lemah di hadapan perusahaan. Seringkali ditemukan kualitas buah sawit dari kebun petani ditentukan sepihak oleh perusahana begitu pula harga pembelian buah.

Keempat, petani plasma tidak mengetahui perhitungan biaya produksi.
Kelima, kurangnya perencanaan jangka panjang petani plasma. Petani termasuk koperasi tidak mendapatkan penyuluhan oleh perusahaan dalam hal pengelolaan kebun sawit supaya efektif. Sebagai contoh upaya peningkatan produktivitas tanaman dan pola penyisihan dana untuk program replanting.

Sahat menegaskan dengan pertimbangan banyaknya kelemahan tadi, sebaiknya pemerintah tidak perlu lagi melanjutkan kemitraan inti-plasma. Efek dari pola kemitraan ini membuat petani bergantung kepada perusahaan dan lemah posisi tawar mereka. “Persoalan lambatnya program replanting petani di era pemerintahan Jokowi akibat minimnya perusahaan yang siap mendukung pendanaan.”

Solusi yang ditawarkan adalah membangun kemandirian petani dari aspek budidaya dan ekonomi melalui proses pelembagaan. Sahat berpendapat koperasi merupakan badan usaha yang tepat sebagai penanggung jawab kredit (credible). Pengembangan kebun sawit petani adalah mengelola kebun itu secara korporasi (estate) dan bukan individu seperti bercocok tanam cabe atau hortikultura lainnya.

Oleh karena itu, Sahat mengusulkan pola kemitraan-inti digantikan dengan skema koperasi. Untuk membentuk koperasi yang kuat sebaiknua dikelola oleh profesional seperti halnya perusahaan Inti dan bila petani yang bernaung di dalam koperasi itu, maka mereka berkerja sebagai workers di perkebunan.

Sahat mengusulkan Wadah koperasi dapat dikelola lebih professional sehingga menghindari kepentingan pribadi yang masuk di dalam koperasi. Syarat menjadi pengurus koperasi antara lain tidak punya kebun sawit.

Nantinya, luas kebun sawit yang dikelola koperasi antara 1.200-1.800 hektare atau setara 500 – 1.200 kepala keluarga untuk mencapai economic size. Para petani dapat ikut mengelola kebun secara langsung untuk pemeliharaan kebun dan pemanenan dibawah arahan dan instruksi dari pengurus Koperasi.

Dengan peranan besar kepada koperasi ini akan memperkuat aspek kelembagaan ekonomi rakyat dan penguatan kapasitas mereka. Menurut Sahat, petani akan belajar bagaimana caranya meningkatkan produktivitas tanaman, pengalokasian biaya perencanaan keuangannya . “Untuk membuat koperasi ini mandiri dan sukses, pemerintah dawepat menggandeng institusi pendidikan perkebunan untuk menjalankan pilot project di beberapa Kabupaten sebagai rujukan bagi petani lain,”jelasnya.

Sahat meragukan peningkatan kemampuan petani apabila konsep inti-plasma tetap dipertahankan. Indonesia bisa belajar dari Malaysia yang sukses membangun perusahaan berbasis kepemilikan petani bernama FELDA.

Perusahaan Malaysia tersebut yang telah berdiri semenjak 30 tahun lalu, sekaran menjadi pemain besar di industri sawit dunia. “Indonesia bisa meniru Malaysia yang memberikan keleluasaan dan kemudahan bagi petani dalam membangun korporasi. Syaratnya, berikan kepercayaan dan kesempatan kepada petani kita,”pungkasnya.

 

Sumber: Sawitindonesia.com