,

Gimni Proyeksikan Produksi Kelapa Sawit RI Tumbuh 20%

 

 

Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) memproyeksikan produksi minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) Indonesia hingga akhir tahun 2017 mencapai 39 juta ton, tumbuh 20% dibanding tahun lalu 32,5 juta ton. Proyeksi itu dinilai realistis mengingat hingga Agustus 2017, total produksi CPO nasional sudah mencapai 23,6 juta, dan Crude Palm Kernel Oil (CPKO) mencapai 2,3 juta ton.

“Diperkirakan hingga akhir 2017 produksi CPO akan mencapai 39 juta ton, dan CPKO sebesar 3,8 juta ton. Angka ini meningkat dibandingkan tahun lalu dimana produksi CPO sebesar 32,5 juta ton dan produksi CPKO sebesar 3,1 juta ton,” kata Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Sahat Sinaga kepada pers.

Sementara untuk ekspor produk minyak sawit hingga Agustus sudah mencapai 21,1 ton dan diproyeksikan hingga akhir tahun ekspor produk minyak sawit akan mencapai 31,1 juta ton. “Angka ini meningkat dibandingkan ekspor produk minyak sawit pada 2016 yakni sebesar 26,6 juta ton,” papar Sahat.

Dari total ekspor tersebut, lanjut Sahat, produk hilir sawit berkontribusi sebesar 80% dan CPO sebesar 20%. “Ekspor poduk hilir ini masih bisa ditingkatkan apabila pungutan untuk beberapa produk hilir CPO diturunkan. Ini bertujuan supaya produk hilir sawit Indonesia dapat bersaing di pasar Internasional,” pungkasnya.

Kenaikan ekspor itu masih dibayangi sejumlah tantangan, terutama sikap protektif sejumlah pasar di Asia Timur, seperti India dan Pakistan. Kedua negara itu memproteksi pasarnya dari impor CPO asal Indonesia. Tidak heran kinerja ekspor CPO pada September 2017 sempat anjlok hingga minus 9,06%.

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyatakan, menurunnya kinerja ekspor maupun impor pada September bukan karena faktor musiman. “Penurunan ekspor pada September banyak dipengaruhi anjloknya pertumbuhan ekspor minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) yang minus 9,06%. Kinerja tersebut berbeda jauh dengan September tahun lalu yang naik 4,11%,” kata pengamat ekonomi Indef, Bhima Yudhistira kepada pers di Jakarta, Jumat (20/10).

Bhima mengatakan, ada permasalahan ekspor ke negara tujuan utama CPO, khususnya ke India dan Pakistan. “Karena dua negara itu bersikap protektif terhadap CPO asal Indonesia. Salah satunya terkait kenaikan bea masuk,” papar dia.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), neraca perdagangan bulan September surplus US$1,76 miliar. Jumlah surplus tersebut naik tipis jika dibandingkan Agustus yang tercatat US$1,72 miliar.

 

Sumber: Duniaindustri.com

Mengevaluasi Konsep Inti-Plasma

 

Sejarah inti-plasma tidak terlepas dari upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia era 1970-an. Dalam perjalanannya, skema ini mendapatkan kritikan karena petani sebatas dijadikan pemilik lahan, tanpa keterlibatan  secara penuh. Itu sebabnya skema ini tidaklah tepat untuk dilanjutkan berkaitan program peremajaan (replanting) tanaman petani yang berusia.

Program kemitraan inti-plasma yang merupakan warisan pemerintahan Soeharto pada era 1970 dan 1980-an perlu dikaji lebih mendalam kelanjutannya. Lahirnya  inti-plasma bertujuan membantu pengelolaan kebun petani melalui keterlibatan perusahaan sebagai penjamin kredit, pelaksana kegiatan, dan pemasaran hasil perkebunan.   Pasalnya, petani saat itu dinilai tidak punya kemampuan teknis untuk mengelola kebun maupun mengolah hasil produksinya.

Sebelum berbicara panjang persoalan inti plasma, ada baiknya kita pahami kronologis dan historis program kerjasama antara petani dan perusahaan di perkebunan sawit ini.  Kebijakan pemerintah untuk untuk mempercepat  perkembangan perkebunan  – dikenal dengan oil farming system for rural socioeconomic development  melahirkan program bernama perkebunan inti-rakyat (PIR) atau dikenal NES ( Nucleus Estate and Smallholders Project). Projek ini dimulai tahun  1980 – 1990   dengan pembiayaan kolaborasi Pemerintah Indonesia dan donor luar negeri seperti World Bank, Asian Development Bank, KFW dan lainnya).  Lewat program ini lahirlah definisi inti (perusahaan) yang bermitra dengan petani (plasma) untuk mengelola lahan. Petani plasma berasal dari petani lokal setempat ataupun para transmigran yang mengikuti program perpindahan penduduk dari dari Pulau Jawa dan Bali ke pulau lain seperti Sumatera dan Kalimantan.

Model PIR membangun kemitraan petani dan perusahaan di mana sumber pembiayaan pembangunan kebun bersumber dari pinjaman bank. Skema ini menempatkan petani sebagai pemilik lahan/kebun yang akan membayar kredit pinjaman secara bertahap. Di sisi lain, perusahaan akan menjadi penjamin kredit (avalis) petani  dan bertugas membangun kebun sekaligus mengelola perawatannya. Keuntungan PIR adalah jaminan pasokan buah sawit dari lahan petani yang mereka kelola. Sementara itu, kerjasama kemitraan inti-plasma akan berakhir seiring lunasnya kredit petani.  Lunasnya kredit petani, maka status kepemilikan lahan akan dimiliki sepenuhnya oleh petani.

Konsep PIR terus berjalan sampai tahun 2005 dengan perubahan model maupun nama menjadi KKPA ( Kredit Koperasi Primer untuk Anggota).  Program ini menerima bantuan dana pemerintah dan negara pendonor. Terakhir, sistem inti-plasma diperbaiki dengan programbernama Revitalisasi Perkebunan dari tahun 2005-2015. Pembiayaan revitalisasi perkebunan bertumpu kepada kredit investasi perbankan di mana bunga kredit mendapatkan subsidi dari pemerintah, dan sisanya tanggungan petani.

Dalam perjalanannya, sistem inti-plasma menyimpan banyak kekurangan dalam pelaksanaannya. Pertama, manajemen kebun plasma yang bermitra dengan inti sangat beragam status pengelolaannya. Ada yang bersifat individu  dan ada  pula di bawah pengelolaan berkelompok  seperti Koperasi atau GAKOPTAN. Tetapi, banyak pengurus koperasi adalah petani.  Disinilah  terjadi problem salah urus  yang menimbulkan kepentingan pribadi sehingga  merugikan petani plasma lainnya.

Kedua, lemahnya pengetahuan Good  Agriculture Practice (GAP) yang dimiliki petani plasma. Karena, selama program kemitraan untuk pengelolaan kebun berada di bawah kendali perusahaan (inti) seperti pemilihan bibit, pupuk, dan panen. Dalam beberapa kasus, perusahaan (inti) kurangmaksimal berbagi   pengetahuan dan teknologi. Disini terlihat bahwa petani  cenderung  sebagai “sleeping partner”.

Kelemahan yang ketiga mengenai posisi tawar petani yang lemah di hadapan perusahaan. Seringkali ditemukan  kualitas  buah sawit dari kebun petani ditentukan sepihak oleh perusahana begitupula  harga pembelian buah.

Keempat, petani plasma tidak mengetahui perhitungan biaya produksi. Minimnya akses informasi menyebabkan perhitungan pendapatan panen menjadi tidak jelas.

Kelima, kurangnya perencanaan jangka panjang petani plasma. Petanitermasuk Koperasi  tidak mendapatkan penyuluhan oleh perusahaan  dalam hal  pengelolaan kebun sawit   supaya  efektif.  Sebagai contoh upaya peningkatan produktivitas  tanaman dan  pola penyisihan dana ( “sinking fund”)  untuk  program replanting .

Belajar dari kelemahan ini, maka konsep inti-plasma tidak perlu dilanjutkan. Sebab, inti-plasma membuat petani bergantung kepada perusahaan dan lemah posisi tawarnya. Persoalan lambatnya program replanting petani di era pemerintahan Jokowi akibat minimnya perusahaan yang siap mendukung pendanaan.

Solusi yang ditawarkan adalah membangun kemandirian petani dari aspek budidaya dan ekonomi melalui proses pelembagaan. Koperasi merupakan badan usaha yang tepat sebagai penanggung jawab kredit (credible). Pengembangan kebun sawit petani adalah  mengelola  kebun itu  secara  korporasi  ( estate) dan bukan individu  seperti  bercocok tanam  cabe atau hortikultura lainnya. Bentuk operasionalnya  adalah Koperasi dikelola oleh para profesionalseperti halnya  perusahaan Inti  dan  bila   petani yang bernaung  di dalam koperasi itu ,  maka  mereka  berkerja  sebagai  workers di perkebunan.

Penguatan kelembagaan seperti Kooperasi dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang berbadan hukum dapat menjalankan fungsi sebagai  penyuluh dan memberdayakan  petani sawit . Wadah koperasi dapat dikelola lebih professional sehingga menghindari kepentingan pribadi yang masuk di dalam koperasi. Syarat menjadi pengurus koperasi antara lain tidak punya  kebun sawit.

Luas kebun sawit yang dikelola koperasi  antara 1.200 -1.800 hektare atau setara 500 – 1.200 kepala keluarga untuk  mencapai economic  size. Para petani dapat  ikut mengelola kebun secara langsung untuk pemeliharaan  kebun dan  pemanenan dibawah  arahan  dan instruksi dari  pengurus Koperasi.

Hal penting lainnya  menjadi persyaratan/kriteria, Anggota  terikat perjanjian dengan Koperasi  bahwa  sertifikat lahan sawitnya akan/dapat  dijadikansebagai  jaminan untuk mendapatkan kredit perbankan,dan  akan  tetap  dipegang oleh Koperasi , meskipun  kredit /pinjaman  sudah lunas.  Ada tambahan perjanjian  antara anggota  dan Koperasi , bahwa  lahan/sertifikat  lahan  tidak boleh diperjualbelikan  dan tidak merubah fungsi  pemanfaatan lahan kecuali hanya untuk  perkebunan sawit.

Peran besar yang diberikan kepada koperasi ini akan memperkuat aspek kelembagaan ekonomi rakyat dan penguatan kapasitas mereka. Petani akan belajara bagaiamana caranya meningkatkan produktivitas  tanaman,  pengalokasian biaya perencanaan keuangannya. Untuk  membuat  Koperasi ini mandiri dan sukses, pemerintah bersama  INSTIPER  dapat menjalankan pilot project di beberapaKabupaten sebagai rujukan bagi petani lain.  Selain  Koperasi bertindak sebagai pengelola  kebun sawit, badan ini juga  dapat menjalankan unit simpan-pinjam , dimana  anggota  dapat  memanfaatkannya untuk   kebutuhan mendadak, sehingga  mereka dibantu untuk  terlepas  dari  praktek  ijon  yang  berbunga  tinggi  dan  sering  menjadi  jerat  bagi para petani sawit kedalam  jurang keterpurukan.

Arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) supaya petani terlembagakan dalam bentuk korporasi  harus  dijalankan secara  konseptual . Dapat dimulai dari pembentukan koperasi di tingkat pedesaan untuk menjadi wadah mengasah insting dan membangun struktur organisasi perusahaan. Selain itu, petani dapat mulai berpikir menjadi entrepeneur berbasis sumberdaya alam lokal di wilayah masing-masing.

Apabila konsep inti-plasma tetap dipertahankan, sulit rasanya mewujudkan korporasi berbasis petani. Indonesia bisa belajar dari Malaysia yang sukses membangun perusahaan berbasis kepemilikan petani bernama FELDA. Perusahaan yang telah dibangun semenjak 30 tahun lalu sekaran telah menjadi pemain besar di industri sawit dunia. Indonesia bisa meniru Malaysia yang memberikan keleluasaan dan kemudahan bagi petani dalam membangun korporasi. Syaratnya satu yaitu berikan kepercayaan dan kesempatan kepada petani kita.

 

Penulis: Sahat Sinaga (Wakil Ketua DMSI)

,

Pelaku Usaha Sawit Tak Setuju Mandatori Biodiesel B30 Ditunda

 

Pangkalan Bun – Usulan Dewan Energi Nasional (DEN) untuk menunda pelaksanaan mandatori pemanfaatan biodiesel ditingkatkan menjadi 30% (B30) pada 2020 ditentang pelaku usaha sawit.

“Harus ada alasan kuat untuk menunda mandatori biodiesel. Kalau mau ditunda alasannya harus jelas, karena mesin karatan atau mogok mandatori ditunda,” kata Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Sahat Sinaga, di Jakarta, Selasa (17/10/2017).

Sahat mengatakan DEN mesti melakukan investigasi lebih lanjut sebelum mengusulkan untuk menunda mandatori biodiesel B30.

“Lebih baik investigasi dulu, cari masalah sebenarnya. Kalau masih bisa diselesaikan tidak perlu ditunda,” papar dia.

Program mandatori biodiesel baik B20 maupun B30, lanjut Sahat, diharapkan tetap berjalan sesuai target.

“Kalau sekarang B20 belum optimal kita cari masalahnya sama-sama agar mandatori biodiesel B30 juga bisa sesuai target penerapan pada 2020,” ujar Sahat.

Sahat menambahkan, selama ini pengusaha sawit diuntungkan dengan adanya mandatori biodiesel. Selama ini, kebijakan ini positif karena jadi salah satu celah pengganti ekspor crude palm oil (CPO) yang sering diganggu kampanye hitam di pasar internasional.

 

Sumber: Borneonews.co.id

,

Produksi CPO Indonesia Diprediksi 39 Juta Ton Akhir 2017

 

Pangkalan Bun – Hingga Agustus 2017, total produksi minyak sawit mentah (CPO) nasional sudah mencapai 23,6 juta, dan Crude Palm Kernel Oil (CPKO) mencapai 2,3 juta ton.

“Diperkirakan hingga akhir 2017 produksi CPO akan mencapai 39 juta ton, dan CPKO sebesar 3,8 juta ton. Angka ini meningkat dibandingkan tahun lalu dimana produksi CPO sebesar 32,5 juta ton dan produksi CPKO sebesar 3,1 juta ton,” kata Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Sahat Sinaga, di Jakarta, Senin (16/10/2017).

Sementara untuk ekspor produk minyak sawit hingga Agustus sudah mencapai 21,1 ton dan diproyeksikan hingga akhir tahun ekspor produk minyak sawit akan mencapai 31,1 juta ton.

“Angka ini meningkat dibandingkan ekspor produk minyak sawit pada 2016 yakni sebesar 26,6 juta ton,” papar Sahat.

Dari total ekspor tersebut, lanjut Sahat, produk hilir sawit berkontribusi sebesar 80% dan CPO sebesar 20%.

“Ekspor poduk hilir ini masih bisa ditingkatkan apabila pungutan untuk beberapa produk hilir CPO diturunkan. Ini bertujuan supaya produk hilir sawit Indonesia dapat bersaing di pasar internasional,” pungkasnya. (NEDELYA RAMADHANI/m)

 

Sumber: Borneonews.co.id

,

Industri Biodiesel Menolak

 

 

Usulan Dewan Energi Nasional (DEN) untuk menunda pelaksanaan mandatori pemanfaatan biodiesel ditingkatkan menjadi 30 persen (B30) pada 2020 ditentang pengusaha sawit. Diharapkan, kebijakan tersebut tetap berjalan karena berdampak positif terhadap industri sawit nasional.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga mengata­kan, harus ada alasan kuat untuk menunda mandatori biodiesel. “Kalau mau ditunda alasan harus jelas. Sekarang apa alasannya. Masa cuma karena mesin karatan atau mogok mandatori ditunda,” ujarnya kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.

Ia mengatakan, DEN mesti melakukan investigasi lebih lan­jut sebelum mengusulkan untuk menunda mandatori biodiesel. “Lebih baik investigasi dulu, cari masalah sebenarnya. Kalau masih bisa diselesaikan tidak perlu ditunda,” tegasnya.

Sahat berharap, program man­datori biodiesel baik B20 maupun B30 tetap berjalan sesuai target. “Kalau sekarang B20 belum optimal kita cari masalahnya sama-sama agar mandatori biod­iesel B30 juga bisa sesuai target penerapan pada 2020,” katanya.

Ia mengungkapkan, selama ini pengusaha sawit diuntung­kan dengan adanya mandatori biodiesel. Selama ini, kebijakan ini positif karena jadi salah satu celah pengganti ekspor crude palm oil (CPO) yang sering diganggu kampanye anti sawit di pasar internasional.

Hal senada diungkapkan Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Stanley Ma. Menu­rutnya, pemerintah tidak perlu menunda penerapan mandatori biodiesel B30.

Saat ini harus dilakukan pe­merintah adalah mengoptimal­kan pemakaian B20 kepada in­dustri agar peralihan penggunaan B30 bisa berjalan dengan baik. “Penerapan B20 bagi industri harus maksimal,” katanya.

Ia mengungkapkan, pemerin­tah perlu menyusun beleid agar penggunaan B20 bisa optimal. Sehingga, peralihan ke B30 juga bisa berjalan baik nantinya. Pe­merintah bisa menerapkan B30 pada 2020 karena semua aspek sudah ada. “Namun, kita sebagai pelaku usaha mengikuti kebi­jakan pemerintah,” katanya.

Sebelumnya, DEN meminta pemerintah menunda rencana penerapan bahan bakar dengan campuran kandungan B30 pada 2020 mendatang. Pasalnya, penerapan bahan bakar cam­puran B20 saja belum maksimal karena masih memiliki banyak kendala.

Anggota DEN Syamsir Abduh mengatakan, kendala penerapan B20 datang hampir pada semua lini yang diharapkan menggunakan campuran bahan baku itu. Mulai dari kendaraan alat berat, alat uta­ma sistem persenjataan (alutsista), hingga lokomotif kereta api.

“Meski kalau otomotif, kenda­lanya relatif tidak sebesar yang saya sebutkan,” ujar Syamsir.

Menurutnya, kendala dari tiap-tiap lini merujuk pada teknik hingga dampak campuran biod­iesel pada permesinan. “Soal teknik blending (pencampuran), itu tidak langsung campur be­gitu saja. Pasti ada tekniknya,” imbuhnya.

Begitu pula dari sisi dampak campuran. Misalnya, pada alat berat, dikhawatirkan campuran biodiesel yang mengandung CPO merusak dinding mesin. Bahkan, hingga dampak yang lebih jauh, yaitu menimbulkan masalah permesinan sehingga alutsista mogok saat digunakan.

“Campuran itu pakai CPO, CPO mengandung garam. Itu bisa menimbulkan kerak untuk ruang bakar. Makanya, kami perlu tinjau dari sisi filternya juga. Kan alutsista itu tidak boleh mogok saat perang,” terangnya.

Selain itu, penundaan pen­erapan B30 juga mempertim­bangkan penyempurnaan ka­jian yang merujuk pada Standar Operasional Prosedur (SOP) bagi dunia usaha sesuai dengan standar nasional. Namun, kajian ini sejatinya bukan lagi studi akademik, sebab hal itu dipasti­kan sudah rampung.

Anggota DEN lainnya Sonny Keraf mengatakan, penyem­purnaan kajian tersebut akan melibatkan Kementerian Per­hubungan (Kemenhub) dari sisi kesiapan dunia otomotif dan transportasi. Kajian juga meli­batkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk meninjau in­sentif yang bisa diberikan kepada pengguna B30 nanti.

 

Sumber: Rmol.co

 

 

,

Wilmar Bangun RPTRA Cilandak Untuk Pemberdayaan Masyarakat

 

 

JAKARTA – PT Wilmar Nabati Indonesia mendukung program pemerintah provinsi DKI Jakarta dalam penyediaan fasilitas Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) yang berlokasi di Kompleks KKO Marinir Cilandak, Jakarta Selatan.

Pembangunan fasilitas RPTRA bertujuan membangun kehidupan sosial yang baik dan menyediakan ruang terbuka hijau di Jakarta.

Peresmian RPTRA Wilmar dihadiri Djarot Saiful Hidayat, Gubernur DKI Jakarta yang berakhir jabatannya pada 15 Oktober 2017, dan Komandan Korps Marinir Mayjen (Mar) Bambang Suswantono.

Sementara, PT Wilmar Nabati Indonesia diwakili Erik Tjia selaku Direktur perusahaan. RPTRA ini diresmikan pada Jumat, 13 Oktober 2017.

“RPTRA menjadi penting karena sejalan dengan misi CSR Wilmar. Perusahaan memiliki visi membangun pendidikan masyarakat Indonesia menjadi lebih baik dan memandirikan masyarakat tertinggal,” kata Erik Tjia, dalam keterangan tertulis.

Harapan perusahaan, kata Erik, RPTRA menjadi ruang interaksi, bersosialisasi berlatih, dan belajar bersama antar warga untuk mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki masing-masing individu.

“Dengan begitu keberadaan RPTRA ini bisa dimaksimalkan sebaik mungkin untuk memberikan manfaat bagi warga. Dalam fasilitas ini dapat digunakan untuk mengadakan kegiatan atau meningkatkan kerja sama antar  warga terjalin baik,” ujarnya.

Lebih lanjut dikatakan Erik bahwa RPTRA Cilandak diharapkan mampu memberdayakan masyarakat sebagai bagian mendukung kehidupan bangsa Indonesia yang lebih baik.

Wilmar memberikan komitmen dan perhatian serius dalam kegiatan pembangunan RPTRA Cilandak. Tidak heran, RPTRA Cilandak salah satu RPTRA terbesar di Jakarta yang luasnya mencapai 1.800 meter persegi.

Masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas di dalam RPTRA antara lain Ruang Serbaguna, Ruang PKK, Perpustakaan, Ruang Laktasi, Tempat Bermain Anak, dan Jogging Track.

Mayjen (Mar) Bambang Suswantono juga memberikan apresiasi tinggi kepada pemerintahan DKI Jakarta yang mewujudkan harapan warga komplek Marinir Cilandak dan warga Cilandak Timur dengan pembangunan RPTRA.

Fasilitas ini difungsikan juga sebagai daerah resapan air di kawasan Komplek Marinir Cilandak.

Dalam peresmian RPTRA berlangsung penyerahan Piagam Penghargaan kepada PT Wilmar Nabati Indonesia selaku pendukung pembangunan RPTRA Cilandak dan penyerahan secara simbolis Kartu Trans Jakarta Gratis, Kartu Indonesia Sehat, KTP dan Akte Kelahiran.

Di akhir acara, jajaran pemda DKI Jakarta didampingi Komandan Korps Marinir bersama Erik Tjia, dan tamu undangan mengelilingi areal RPTRA  untuk melihat sarana  prasarana yang sudah tersedia dengan lengkap.

Menyambut pelantikan pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno sebagai Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta yang baru.
Menurut Erik, Wilmar selalu siap bersedia membantu Pemda DKI dalam mewujudkan pembangunan masyarakat menjadi baik terutama dalam pendidikan anak dan pemberdayaan masyarakat.

 

Sumber: Tribunnews.com

,

Gimni Perkirakan Ekspor CPO September Akan Turun

 

JAKARTA. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) melaporkan ekspor minyak sawit atau crude palm oil (CPO) mengalami peningkatan sebesar 24% pada Agustus menjadi 2,98 juta ton dibanding bulan sebelumnya sebesar 2,4 juta ton.

Sahat Sinaga, Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) pun membenarkan hal tersebut. Meski begitu, dia melihat, ada kemungkinan jumlah ekspor sawit pada September justru mengalami penurunan.

Penyebabnya adalah penetapan tarif bea masuk CPO yang ditetapkan India dua kali lipat dari 7,5% menjadi 15%.

“Mereka memang akan tetap mengimpor, tetapi menurut saya itu tergantung bagaimana panen kedelai di sana, apakah parah karena terkendala musim kering. Mereka juga penghasil kedelai walau tidak banyak,” tutur Sahat Kepada Kontan.co.id, Selasa (10/10).

Sahat mengungkap, meningkatnya jumlah ekspor bulan Agustus merupakan pemesanan yang sudah dilakukan sejak bulan-bulan sebelumnya. “Ekspor Agustus itu sudah dijual Mei, bukan bulan itu saja. Jadi kalau sudah ada komitmen, buyer harus tetap membeli. Tetapi saya rasa dampaknya baru akan ada di September atau Oktober,” tambahnya.

Peningkatan ekspor minyak sawit Indonesia juga disumbang oleh permintaan dari China pada Agustus yang meningkat sebesar 169% dari bulan Juli atau dari 167.280 ton menjadi 449.200 ton. Sahat bilang permintaan di China memang cukup besar mengingat gagal panen kedelai yang mereka alami. Menurutnya, jumlah ekspr dari China tergantung dari posisi stok bahan baku minyak nabati yang mereka miliki.

Sampai saat ini, pasar ekspor minyak sawit Indonesia yang paling besar adalah India, yang disusul oleh India, Cina, Eropa, dan Pakistan. “Amerika Serikat masih kecil, mereka lebih banyak mengimpor dari Malaysia dan negara penghasil minyak sawit lainnya.

Sahat mengungkap, hingga Agustus, total produksi Crude Palm Oil (CPO) sudah mencapai 23,6 juta, dan Crude Palm Kernel Oil (CPKO) mencapai 2,3 juta ton. Diperkirakan hingga 2017 produksi CPO akan mencapai 39 juta ton, dan CPKO sebesar 3,8 juta ton. Angka ini meningkat dibandingkan tahun 2016 dimana produksi CPO sebesar 32,5 juta ton dan produksi CPKI sebesar 3,1 juta ton.

Sementara untuk ekspor produk minyak sawit hingga Agustus sudah mencapai 21,1 ton dan diproyeksikan hingga akhir tahun ekspor produk minyak sawit akan sebesar 31,1 juta ton. Dia bilang angka ini menigkat dibandingkan ekspor produk minyak sawit pada 2016 yakni sebesar 26,6 juta ton.

Dari total ekspor tersebut, Saha menjelaskan bahwa produk hilir sawit berkontribusi sebesar 80% dan CPO sebesar 20%. Menurutnya ekspor poduk hilir ini masih bisa ditingkatkan apabila pungutan untuk beberapa produk hilir CPO diturunkan. Ini bertujuan supaya produk hilir sawit Indonesia dapat bersaing di pasar Internasional. Sayangnya, penetapan pungutan terhadap beberapa produk hilir sawit menimbulkan kerugian pada pengekspor.

 

Sumber: Kontan.co.id

,

Kelapa Sawit Indonesia Dipromosikan ke Swiss

 

Jakarta – Delegasi gabungan Indonesia gencar mempromosikan kelapa sawit kepada kalangan bisnis di Swiss dalam bentuk Indonesia Business Forum “Sustainable “Palm Oil- in Global Market” di Gedung -Zunfthaus zur Meisen, Zurich, 28 September 2017.

Difasilitasi oleh Kedutaan Besar Republik (KBRI) Bern-Swiss, delegasi gabungan dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri, Council of Palm Oil Producing Countries (CPO-PC), Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI), Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS), Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Asosiasi Industri Minyak Makan Indonesia (AIMMI), Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mempromosikan kebaikan kelapa sawit dan melawan kampanye hitam dengan fakta ilmiah di hadapan sekitar 50 (lima puluh) wakil perusahaan terkemuka anggota Swiss Asian Chamber of Commerce (SA-CC), seperti Migros Genos  senschafts Bund, Syngenta Crop Protection AG, Nutri swiss AG, dan Association of Swiss Chocolate Manufacturers, berdasarkan keterangan tertulis dari KBRI Bem, Swiss yang diterima di Jakarta, dis dm dari Antara.

“Kelapa sawit adalah berkah Tuhan bagi negara-negara tropis, karena hanya tumbuh di sekitar 10 derajat utara atau selatan khatulistiwa,” ujar Mahendra Siregar, Executive Director Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) membuka presentasinya. “Tidak heran Indonesia menguasai sekitar55 persen produksi sawit dunia atau jauh meninggalkan Malaysia yang hanya 29 persen,” kata dia.

Ia mengatakan sawit menghasilkan 4-10 kali lebih banyak minyak perhek-tar dibandingkan dengan komoditas vegetables oil lainnya, seperti minyak ra-peseed dan minyak bunga matahari yang merupakan komoditas khas Eropa.

Di banyaknegara Eropa, sawit mendapatkan tantangan kampanye hitam dan penolakan dari beberapa organisasi dengan alasan bermacam-ragam, dari mulai deforestasi, ekosistem, hingga korupsi dan pelanggaran HAM.

Dirjen Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan, Oke Nurwan, yang jugamenjadi pembicara pada Indonesia Business Forum di Zurich mengatakan untuk meningkatkan daya saing dan menjawab tantangan perdagangan internasional, Pemerintah Indonesia telah mewajibkan sertifikat Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) se-jak2011 dengan melibatkan perwakilan dari pemerintah, LSM, akademisi, dan kalangan bisnis.

Hal senada juga dipertegas oleh Paulus Tjakrawan dari Asosiasi Produsen Bio-fuel Indonesia (APROBI) bahwa dibandingkan produk vegetables oil lainnya, sawit adalah satu-satunya vegetables oil yang paling banyak sertifikasinya, yaitu CSPO (Certified Sustainable Palm Oil), ISCC (International Sustainability Carbon Certification), ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil), dan MSPO (Malaysian Sustainable Palm Oil).

Harry Hanawi dari Asosiasi Industri MinyakMakan Indonesia (AIMMI) mengatakan dari tinjauan kesehatan, minyak sawit terbukti memiliki kandungan vitamin A dan E lebih tinggi dibanding vegetables oil lainnya, tetapi mengandung kolesterol lebih rendah. “Dengan kata lain, tuduhan negatif terhadap sawit semata-mata merupakan strategi persaingan bisnis dari negara kompetitor,” kata dia.

Barbara Mckli-Schneider dari Swiss Asia Chamber of Commerce (SACC) mengaku mendapatkan pencerahan yang sangat komprehensif tentang sawit yang selama ini cenderung negatif di Swiss.

Meskipun Swiss bukan merupakan anggota Uni Eropa (UE), tetapi kebijakan UE berpengaruh cukup besar terhadap kebijakan Swiss, mengingat UE merupakan mitra dagang utama Swiss. Selain itu, pelarangan totr.il penggunaan biofuel dari kelapa sawit oleh Norwegia pada Juni 2017 juga dikhawatirkan akan mempengaruhi Swiss, dimana Swiss bersama dengan Norwegia, Islandia, dan Liechtenstein merupakan anggota European

Free Trade Association (EF-TA) yang beroperasi secara pararel dengan UE dan juga terlibat pada Europ ean single market.

Sementara itu, Duta esar RJ untuk Swiss, Unggawaty Hakim mengatakan meskipun berada di tengah Eropa, Swiss mengadopsi pendekatan, positif terhadap komodjtas kelapa sawit khususnya dari Indonesia. Alih alih memboikot sawit seperti Norwegia, lanjut dia, Swiss malah secara aktif menyalurkan bantuan pembangunan dan pembinaan bagi produksi berkelanjutan kelapa sawit di Indonesia.

Indonesia Business Forom di Zurich ini diadakan sebagai rangkaian kunjungan delegasi kelapa sawit Indonesia ke Swiss untuk tujuan utama mendobrak hambatan non-tarif dan diskriminasi terhadap sawit dimana pada tanggal 26-27 September 2017 menghadiri forum publik World Trade Organization (WTO) dan pertemuan dengan United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) di Jenewa.

 

Sumber: Harian Ekonomi Neraca

,

Pemerintah Luruskan Isu Kampanye Hitam

 

Pemerintah tetap semangat melakukan promosi minyak sawit (crude palm oil) di Eropa meskipun produk unggulan ekspor Indonesia tersebut mengalami tekanan, kampanye hitam di kawasan tersebut. Pemerintah dan dunia usaha, pada Kamis (28/9), mempromosikan dan me­luruskan isu negatif produk sawit kepada pebisnis di Swiss dalam acara yang dikemas dalam forum bisnis dengan tajuk “Sustainable Palm Oil in Global Market” di Gedung Zunfthaus zur Meisen, di Zurich.

Acara ini difasilitasi Kedutaan Besar Republik (KBRI) Bern-Swiss. Yang hadir dalam forum ini antara lain delegasi dari Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI), Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS), Gabungan Industri Minyak Na­bati Indonesia (GIMNI), Aso­siasi Industri Minyak Makan Indonesia (AIMMI), dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI).

Dirjen Perdagangan Internasional Kemendag Oke Nurwan memaparkan mengenai produksi CPO Indonesia yang dihasilkan dari kegiatan yang tidak melanggar hukum baik lingkungan hidup mau­pun hak asasi manusia.

“Pemerintah Indonesia telah mewajibkan sertifikat Indo­nesian Sustainable Palm Oil (ISPO) sejak tahun 2011 untuk menjawab tantangan internas­tional,” katanya.

Sementara itu, Executive Director Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) Mahendra Siregar mempromosikan keunggulan produk CPO. Menurutnya, Indonesia menjamin keber­langsungan pasokan karena menguasai 55 persen produksi sawit dunia.

“Jumlah produksi Indo­nesia meninggalkan Malay­sia yang hanya 29 persen,” ungkapnya.

Anggota Swiss Asia Cham­ber of Commerce (SACC), Barbara Möckli-Schneider mengaku mendapatkan pencerahan.

“Kami mendapatkan infor­masi yang sangat komprehen­sif tentang sawit Indonesia,” ungkapnya.

Sementara, Duta Besar RI untuk Swiss, Linggawaty Hakim menilai, Swiss menga­dopsi pendekatan positif terhadap komoditas kelapa sawit khususnya dari Indonesia. Hal itu terlihat dari langkah pemerintah Swiss yang aktif menyalurkan bantuan pem­bangunan dan pembinaan bagi produksi berkelanjutan kelapa sawit di Indonesia. ***

 

Sumber: Rmol.co

,

Pemerintah Dan Pelaku Industri Promosikan Sawit Di Swiss

 

Pelaku industri dan pemerintah terus aktif mengkampanyekan isu positif di Eropa. Salah satunya memberikan penjelasan dampak positif sawit di Swiss dalam Indonesia Business Forum “Sustainable Palm Oil in Global Market” di Gedung Zunfthaus zur Meisen, Zurich,Swiss, pada  28 September 2017.

Kegiatan ini difasilitasi oleh Kedutaan Besar Republik (KBRI) Bern-Swiss, delegasi gabungan dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri, Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC), Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI), Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS), Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Asosiasi Industri Minyak Makan Indonesia (AIMMI), Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mempromosikan kebaikan kelapa sawit dan melawan kampanye hitam dengan fakta ilmiah di hadapan sekitar 50 (lima puluh) wakil perusahaan terkemuka anggota Swiss Asian Chamber of Commerce (SACC), seperti Migros-Genossenschafts-Bund, Syngenta Crop Protection AG, Nutriswiss AG, dan Association of Swiss Chocolate Manufacturers.

Mahendra Siregar, Executive Director Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) mengatakan kelapa sawit adalah berkah Tuhan bagi negara-negara tropis, karena hanya tumbuh di sekitar 10 derajat utara atau selatan khatulistiwa. “Tidak heran Indonesia menguasai sekitar 55 persen produksi sawit dunia atau jauh meninggalkan Malaysia yang hanya 29 persen,” ujarnya dalam keterangan tertulis di laman kemenlu.go.id

Kelapa sawit menghasilkan 4-10 kali lebih banyak minyak perhektar dibandingkan dengan komoditas vegetables oil lainnya, seperti minyak , rapeseed, dan minyak bunga matahari yang merupakan komoditas khas Eropa. Di banyak negara Eropa, sawit mendapatkan tantangan kampanye hitam dan penolakan dari beberapa organisasi dengan alasan bermacam-ragam, dari mulai deforestasi, ekosistem, hingga korupsi dan pelanggaran HAM.

Dirjen Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan, Oke Nurwan, yang juga menjadi pembicara pada Indonesia Business Forum di Zurich mengatakan upaya meningkatkan daya saing dan menjawab tantangan perdagangan internasional, Pemerintah Indonesia telah mewajibkan sertifikat Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) sejak 2011 dengan melibatkan perwakilan dari pemerintah, LSM, akademisi, dan kalangan bisnis.

Sementara itu, Paulus Tjakrawan dari Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI) menjelaskan dibandingkan produk vegetables oil lainnya, sawit adalah satu-satunya vegetables oil yang paling banyak sertifikasinya, yaitu CSPO (Certified Sustainable Palm Oil), ISCC (International Sustainability & Carbon Certification), ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil), dan MSPO (Malaysian Sustainable Palm Oil).

Harry Hanawi dari Asosiasi Industri Minyak Makan Indonesia (AIMMI)  menyebutkan dilihat dari tinjauan kesehatan, minyak sawit terbukti memiliki kandungan vitamin A dan E lebih tinggi dibandingkan vegetables oil  lainnya, tetapi mengandung kolesterol lebih rendah.

“Dengan kata lain, tuduhan negatif terhadap sawit semata-mata merupakan strategi persaingan bisnis dari negara kompetitor,”ujarnya.

Barbara Möckli-Schneider dari Swiss Asia Chamber of Commerce (SACC) mengaku mendapatkan pencerahan yang sangat komprehensif tentang sawit yang selama ini cenderung negatif di Swiss. Meskipun Swiss bukan merupakan anggota Uni Eropa (UE), tetapi kebijakan UE berpengaruh cukup besar terhadap kebijakan Swiss, mengingat UE merupakan mitra dagang utama Swiss.

Selain itu, pelarangan total penggunaan biofuel dari kelapa sawit oleh Norwegia pada Juni 2017 juga dikhawatirkan akan mempengaruhi Swiss, dimana Swiss bersama dengan Norwegia, Islandia, dan Liechtenstein merupakan anggota European Free Trade Association (EFTA) yang beroperasi secara pararlel dengan UE dan juga terlibat pada European single market.

uta Besar RI untuk Swiss, Linggawaty Hakim menuturkan meskipun berada di tengah Eropa, Swiss mengadopsi pendekatan positif terhadap komoditas kelapa sawit khususnya dari Indonesia. Alih-alih memboikot sawit seperti Norwegia, Swiss malah secara aktif menyalurkan bantuan pembangunan dan pembinaan bagi produksi berkelanjutan kelapa sawit di Indonesia.

Indonesia Business  Forum di Zurich ini diadakan sebagai rangkaian kunjungan delegasi kelapa sawit Indonesia ke Swiss untuk tujuan utama mendobrak hambatan non-tarif dan diskriminasi terhadap sawit dimana pada tanggal 26–27 September 2017 menghadiri forum publik World Trade Organization (WTO) dan pertemuan dengan  United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) di Jenewa.

Diharapkan dengan diselenggarakannya acara ini akan terjalin networking dan hubungan lebih erat dengan kalangan bisnis di Swiss. Selain itu, juga dapat meningkatkan pemahaman yang lebih baik dan benar tentang sawit serta meningkatkan ekspor minyak sawit Indonesia ke Swiss yang masih besar potensi dan peluangnya.

 

Sumber: Sawitindonesia.com