,

Ekspor CPO ke India Terancam Safeguard

Peluang Indonesia memacu ekspor produk turunan minyak kelapa sawit mentah ke India terancam oleh pemberlakuan safeguard impor untuk komoditas perkebunan tersebut.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga mengatakan, asosiasi minyak nabati India yakni The Solvent Extractors Association (SEA) meminta pemerintah negara itu memberlakukan safeguard terhadap produk turunan minyak kelapa sawit mentah {crude palm oil/CPO) dari Malaysia.

Hal itu, lanjutnya, disebabkan oleh adanya penurunan bea masuk produk tersebut dari Malaysia pada awal tahun ini dari 54% menjadi 45%. Kebijakan tersebut, dinilai menjadi penyebab lonjakan impor produk refined bleached deodorised olein (RBDO) di India.

“Gelombang protes dari industri minyak nabati domestik India sedang meningkat. Kondisi ini menjadi ancaman bagi Indonesia yang menginginkan penurunan bea masuk produk turunan CPO agar setara dengan Malaysia di India,” katanya, Minggu (25/8).

Sahat melanjutkan, Pemerintah India saat ini tengah melakukan investigasi terhadap lonjakan impor produk tersebut dari Malaysia, setelah mendapatkan desakan dari SEA.

Sejak Januari 2019, bea masuk produk turunan CPO dari Malaysia diturunkan oleh India setelah kedua negara menjalin pakta kerja sama ekonomi, yakni MICECA. Perjanjian bilateral itu membuat bea masuk CPO dari Malaysia ditetapkan sebesar 40% dan produk untuk turunannya sebesar 45%.

Produk CPO asal Indonesia dikenai bea masuk 40%, sedangkan produk turunannya 50%. Hal itu terjadi lantaran Indonesia tidak memiliki pakta kerja sama ekonomi bilateral dengan India.

Sahat menilai, Indonesia akan sulit untuk meminta penurunan bea masuk produk turunan CPO di tengah kondisi tersebut. Untuk itu, dia menyarankan pemerintah Indonesia untuk melakukan manuver dengan cara mendukung SEA untuk meminta pemerintah India menaikkan bea masuk produk turunan CPO dari Malaysia agar setara dengan Indonesia.

“Supaya level of playing field produk kita dengan Malaysia bisa seimbang,” ujarnya.

Apabila bea masuk produk turunan CPO antara Indonesia dengan Malaysia setara, ekspor produk tersebut dari RI akan meningkat. Namun demikian, dia mendesak agar pemerintah Indonesia memberikan insentif berupa penurunan biaya handling di pelabuhan kepada para eksportir produk tersebut.

Dia mengatakan, biaya handling untuk ekspor produk turunan CPO di Indonesia, saat ini masih lebih mahal 44% dibandingkan dengan di Malaysia. Kondisi itu, menurutnya, turut membebani para eksportir produk turunan CPO asal Indonesia.

Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Kanya Lakhsmi mengatakan, pemerintah RI harus jeli dalam melobi India agar tetap mampu mendapatkan pengurangan bea masuk produk tu-ruan CPO di negara tersebut.

“Kita sudah mengikuti sejumlah tuntutan India, seperti penurunan bea masuk gula mentah sebagai salah satu lobi-lobi, agar produk turunan CPO kita diturunkan bea masuknya. Sekarang tinggal bagaimana pemerintah kita menagih komitmen pemerintah India terhadap produk CPO kita,” ujarnya.

Kanya mengharapkan, Indonesia dapat sesegera mungkin mengamankan pasar ekspornya di India. Pasalnya, Negeri Bollywood merupakan salah satu pasar ekspor terbesar CPO dan produk turunannya asal Indonesia. Namun, pangsa pasar Indonesia di India sepanjang tahun ini terus tergerus oleh peningkatan permintaan dari Malaysia.

Di sisi lain, dia menilai, protes yang dilakukan SEA wajar, lantaran pengusaha di asosiasi tersebut didominasi oleh produsen minyak nabati berbahan baku kedelai. Murahnya harga produk turunan CPO asal Indonesia, membuat produk minyak nabati lain di India menjadi sulit bersaing.

HAMBATAN NONTARIF

Ekonom Universitas Indonesia Fit-hra Faisal mengatakan, sulit apabila Indonesia meminta adanya penurunan bea masuk produk turunan CPO di India di tengah meningkatnya tuntutan perlindungan dagang dari produsen minyak nabati lokal.

Di sisi lain, dia memperkirakan, kendati pada akhirnya bea masuk produk turunan CPO Indonesia diturunkan oleh India, negara tersebut akan memberlakukan hambatan dagang nontarif. Persoalan hambatan nontarif, menurutnya, jauh lebih sulit untuk diselesaikan dibanding hambatan tarif.

“Apalagi CPO merupakan produk perkebunan yang dinilai dapat mengancam petani kedelai di India, yang jumlahya sangat besar,” jelasnya.

Untuk itu, dia meminta produsen dan pemerintah RI memacu diversifikasi pasar ekspor CPO dan produk turunannya dari negara-negara tradisional seperti India dan Uni Eropa. Pasar Afrika, Asia Timur dan Eropa Timur, menurutnya, menjadi lokasi yang menjanjikan untuk ekspor produk andalan RI tersebut.

Terpisah, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan, proses lobi-lobi Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah India terkait dengan penurunan bea masuk produk turunan CPO masih berjalan. Dia mengklaim, Pemerintah India telah menunjukkan iktikad baik untuk merespons permintaan dari RI tersebut. “Respons mereka [Pemerintah India] sangat positif. Kami memahami, kebijakan mengenai CPO ini sangat berkaitan dengan kepentingan konstituen mereka dari kalangan petani. Namun, mereka sangat terbuka oleh segala kemungkinan. Dalam waktu dekat kami akan berkunjung kembali ke India,” jelasnya.

 

Sumber: Bisnis Indonesia

,

Berpikir Indonesia

BEGITU sulitnya kita berpikir untuk kepentingan Indonesia. Sering kali kita hanya peduli kepada sektor yang menjadi tanggung jawab kita tanpa mau melihat manfaat lebih besar bagi Indonesia. Tidak usah heran apabila banyak kebijakan yang bertabrakan dan akhirnya merugikan kepentingan Indonesia yang lebih besar.

Kasus terakhir ialah impor bahan baku karton. Dalam upaya menjaga kepentingan bahan baku industri dan lingkungan, beberapa kementerian membahas batasan plastik yang masih diperbolehkan. Amerika Serikat, misalnya, memberikan batasan 2% plastik boleh dipergunakan dalam karton\’pembungkus.

Saat pembahasan tentang batasan itu sedang dilakukan, tiba-tiba Sucofindo membuat surat edaran ke seluruh negara di dunia bahwa Indonesia tidak menoleransi lagi adanya plastik dalam bahan baku karton dan kertas pembungkus. Akibatnya, pasokan bahan baku langsung berhenti dan industri karton serta pembungkus menghadapi masalah.

Bukan hanya ekspor yang akhirnya terganggu, melainkan juga impor karton dan kertas pembungkus otomatis meningkat. Di tengah kita berupaya menekan defisit neraca transaksi berjalan, sekarang yang terjadi justru sebaliknya.

Dalam konteks itulah Menteri Perindustrian Airlangga Har-tarto mengajak kita untuk mau mendahulukan kepentingan besar Indonesia. Salah satu yang bisa dilakukan ialah di sektor energi. Tingginya impor bahan bakar minyak menyebabkan defisit transaksi berjalan pada kuartal II mencapai US$8,4 miliar.

Tekanan itu akan bisa berkurang kalau kita mau menggunakan energi yang lebih berkelanjutan, yaitu energi yang berasal dari minyak nabati. Indonesia memiliki potensi yang besar karena produksi minyak kelapa sawitnya mencapai 47 juta ton per tahun.

Sebenarnya sudah sejak 2006 diingatkan agar sebagian kebutuhan BBM solar menggunakan biodiesel. Namun, kebiasaan berpikir sektoral tadi membuat kebijakan itu tidak bisa berjalan. Masing-masing mempunyai alasan untuk keberatan mendukung kebijakan tersebut.

Presiden Joko Widodo kali ini tegas bahwa kebijakan itu tidak bisa ditawar-tawar lagi. Untuk bahan bakar diesel, harus 20% bahan bakunyaberasal dari biofuels. Ternyata biodiesel B20 itu tidak banyak berpengaruh kepada kinerja kendaraan. Menurut Ketua Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Johannes Nangoi, hanya ada penurunan performa sekitar 1% dan itu tidak terlalu berpengaruh kepada kinerja kendaraan. Demikian pula untuk perawatan mobil khususnya pergantian filter yang masih dalam rentang perawatan.

Pemerintah sekarang mencoba bergerak ke biodiesel B30. Uji coba terhadap performa kendaraan sedang dilakukan. Tujuh produsen mobil ikut dalam uji coba yang dilakukan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Direktur Eksekutif Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia Paulus Tjakrawan menjelaskan, dengan kebijakan B20, sebenarnya sekitar 12% saja produksi minyak Kelapa Sawit yang dipergunakan. Namun, manfaatnya terhadap penghematan devisa mencapai US$3,2 miliar. Kalau kelak kebijakan B30 berjalan, 15% produksi minyak Kelapa Sawit yang akan terpakai untuk biofuels dan penghematan devisanya akan meningkat menjadi US$5 miliar.

Bayangkan apabila kebijakan penggunaan biofuels diterapkan juga pada industri pertambangan, angkutan umum, kereta, dan kapal laut. Penghematan devisa yang bisa kita lakukan akan lebih besar dan otomatis akan mengurangi tekanan pada neraca transaksi berjalan.

Jangan lupa langkah ini juga akan merangsang putra-putra Indonesia untuk melakukan riset lebih jauh. Sekarang ini peneliti Indonesia sudah menemukan katalis \’Merah-Putih\’ dari minyak Kelapa Sawit yang bisa dipakai untuk mendongkrak produksi minyak dari sumur-sumur minyak tua. Kalau Presiden mau menerima penemunya, sang peneliti akan merasa bangga dan otomatis peneliti lain akan berlomba menemukan karya hebatnya karena tahu Presiden akan mengapresiasinya.

Penggunaan biofuels oleh negara sebesar Indonesia pasti akan mendisrupsi dunia. Tidak hanya industri migas yang akan bergeser, tetapi juga kebutuhan minyak nabati untuk pangan pun akan tergoncang. Tidak mungkin kebutuhan minyak nabati dunia hanya bergantung kepada minyak jagung, kedelai, bunga matahari, dan zaitun.

Tidak keliru apabila Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia Sahat Sinaga mengatakan kita harus mengubah paradigma terhadap kelapa sawit. Indonesia harus mengubah citra dari negara terbesar penghasil minyak Kelapa Sawit menjadi negara terbesar penghasil olein dan turunannya.

Penggunaan olein dan turunannya yang lebih besar di dalam negeri akan membuat kita tidak terlalu bergantung kepada pasar dunia. Justru dalam jangka menengah, pengurangan pasokan ke pasar dunia akan membuat harga minyak nabati meningkat. Pada akhirnya petani kita akan mendapat manfaatnya. Kemauan untuk berpikir untuk kepentingan Indonesia yang lebih besar seperti itulah yang kita butuhkan sekarang ini.

 

Sumber: Media Indonesia

,

Pengusaha Dukung Pemerintah Setop Impor Sejumlah Produk Uni Eropa

Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) mendukung kebijakan Pemerintah Indonesia yang bakal mengalihkan permintaan pesawat terbang dari Uni Eropa (Airbus) ke Amerika Serikat (Boeing).

Langkah pemerintah itu ditempuh setelah adanya pengenaan bea masuk oleh Uni Eropa sebesar 18% terhadap biodiesel. Pemerintah Indonesia sebelumnya juga mengalihkan permintaan terhadap minuman beralkohol, buah-buahan, dan produk susu dari Uni Eropa.

Ketua GIMNI Sahat Sinaga menilai tindakan pemerintah tersebut merupakan pesan yang positif bagi para pelaku minyak kelapa sawit nasional.

Menurutnya, bea masuk yang ditetapkan Uni Eropa terhadap biodiesel tersebut mirip dengan pajak yang diberikan oleh para penjajah atau collonial tax. Dengan kata lain, katanya, Uni Eropa masih memandang Indonesia sebagai negara jajahan.

“Nah, itu yang kami tidak suka. Maka, kami dari GIMNI mendukung penuh program-program yang dilakukan pemerintah terhadap pola diskriminasi itu,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (21/8/2019).

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Produsen Biodisel M.P. Tumanggor mengusulkan agar pemerintah mencari komoditas dari Eropa yang dapat disubtitusi dari negara lain serta tidak melanggar aturan WTO sebagai bagian perlawanan.

“Misalnya parfum atau wine dan susu yang kita butuh tetapi bisa dari Australia dan Selandia Baru,” ujarnya.

Saat ini, Uni Eropa masih memberikan waktu bagi produsen biodiesel untuk melakukan pembelaan. Kendati demikian, Tumanggor mengatakan bahwa produsen sudah mulai menghentikan pengiriman ke Eropa.

Produsen biodiesel pun berharap mandatori B30 pada awal tahun depan dapat berjalan dengan baik karena diperkirakan mampu menyerap biodiesel sebanyak 3 juta kilo liter.

“Jumlah itu lebih besar dari ekspor ke Eropa yang sekitar 1,4 juta liter,” katanya.

Sumber: Bisnis.com

,

Pemerintah dan Pelaku Industri Berupaya Dongkrak Harga Sawit

Kementerian Perindustrian bersama pelaku industri berupaya mencari terobosan yang strategis untuk mendongkrak harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) di pasar internasional melalui program hilirisasi industri kelapa sawit dan kebijakan mandatori biodiesel di dalam negeri.

Oleh karena itu, Kemenperin menginisiasi pertemuan dengan para pelaku industri agro sebagai produsen aneka produk hilir minyak sawit, mulai untuk yang memenuhi kebutuhan pangan, pakan, bahan kimia, hingga produk biodiesel (minyak nabati atau fatty acid methyl ester/FAME) berbasis minyak sawit.

Kemenperin juga turut mengundang sektor manufaktur sebagai konsumen biodiesel FAME, antara lain industri otomotif, permesinan, dan pertambangan. “Kami ingin menciptakan kolaborasi yang tangguh di antara pemangku kepentingan, yang tentunya nanti harus ditindaklanjuti oleh seluruh stakeholder,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto di Jakarta, disalin dari siaran resmi.

Pada kesempatan itu, digelar diskusi dengan menghadirkan narasumber, antara laian Direktur lenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM FX Sutijastoto, Direktur eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga, Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan, serta Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Yohannes Nangoi.

Menperin menegaskan, pihaknya berkomitmen untuk menjadikan industri hilir pengolahan minyak sawit sebagai sektor prioritas nasional. “Untuk itu, kami senantiasa menjaga iklim usaha dan investasi serta memberikan dukungan agar industri hilir kelapa sawit dapat tumbuh lestari,” tuturnya.

Sepanjang tahun 2018, ekspor minyak sawit didominasi oleh produk hilir, yang rasio volumenya sebesar 81% dibanding ekspor bahan baku (19%).

Tren ini terus melonjak selama lima tahun terakhir, sehingga mampu memberikan kontribusi signifikan pada perolehan devisa.

“Peningkatan penggunaan CPO terus meningkat, untuk energi se kitar 15-20%. Sisanya untuk produk hilir seperti pangan dan nonpangan. Kita sudah buatkan roadmap-nya dalam pengembangan industri nasional,” ungkap Airlangga.

Apalagi, lanjutnya, pasar di dalam negeri sedang berkembang pesat karena konsumsi produk pangan yang kian tumbuh. Selain itu, adanya inisiatif kebijakan pemerintah tentang mandatori biodiesel PSO (Public Service Obligation) dan non-PSO sejak tahun 2016.

Menperin menambahkan, pihaknya terus mengawal kebijakan mandatori biodiesel 20% (B20), yang akan ditingkatkan menjadi B30 pada awal tahun 2020. Kemudian, diharapkan pada tahun 2021-2022, komposisi penggunaan bahan bakar nabati akan ditingkatkan menjadi B50-B100.

“Kita perlu berbangga bahwa kebijakan mandatori biodiesel berkomposisi di atas 20% adalah yang pertama kali di dunia, dengan hasil implementasi di lapangan yang relatif baik dan lancar,” ujarnya.

Menurut Airlangga, pelaksanaan kebijakan mandatori biodiesel telah membawa banyak manfaat, antara lain penghematan impor BBM diesel, pengurangan emisi, dan terbukti mampu menahan jatuhnya harga CPO internasional pada saat terjadi oversupply pada periode tahun 2015-2016 lalu.

“Pada tataran operasional, proses transisi implementasi mandatori B20 juga berjalan lancar karena koordinasi dan kompromi teknis,” ujarnya.

 

Sumber: Harian Ekonomi Neraca

,

Kemenperin dan Industri Cari Cara Kerek Harga Sawit

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) bersama pelaku industri berupaya mencari terobosan yang strategis untuk mendongkrak harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) di pasar internasional. Salah satu caranya melalui program hilirisasi industri kelapa sawit dan kebijakan mandatori biodiesel di dalam negeri.

Berdasarkan data Index Mundi, harga CPO di pasar internasional mencapai US$ 543,8 per ton Juli 2019, turun dibandingkan bulan sama tahun lalu US$ 616 per ton. Oleh karena itu, Kemenperin menginisiasi pertemuan dengan para pelaku industri agro sebagai produsen aneka produk hilir minyak sawit, mulai untuk yang memenuhi kebutuhan pangan, pakan, bahan kimia, hingga produk biodiesel (minyak nabati atau fatty acid methyl ester/FAME) berbasis minyak sawit.

Kemenperin juga turut mengundang sektor manufaktur sebagai konsumen biodiesel FAME, antara lain industri otomotif, permesinan, dan pertambangan. “Kami ingin menciptakan kolaborasi yang tangguh di antara pemangku kepentingan, yang tentunya nanti harus ditindaklanjuti oleh seluruh stakeholder,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto di Jakarta, Selasa (20/8).

Pada kesempatan itu, digelar diskusi dengan menghadirkan narasumber antara laian Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM FX Sutijastoto, Direktur eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga, Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan, serta Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Yohannes Nangoi.

Menperin menegaskan, pihaknya berkomitmen untuk menjadikan industri hilir pengolahan minyak sawit sebagai sektor prioritas nasional. “Untuk itu, kami senantiasa menjaga iklim usaha dan investasi serta memberikan dukungan agar industri hilir kelapa sawit dapat tumbuh lestari,” tutur dia.

Sepanjang 2018, ekspor minyak sawit didominasi oleh produk hilir, yang rasio volumenya sebesar 81% dibanding ekspor bahan baku (19%). Tren ini terus melonjak selama lima tahun terakhir, sehingga mampu memberikan kontribusi signifikan pada perolehan devisa.

“Peningkatan penggunaan CPO terus meningkat, untuk energi sekitar 15-20%. Sisanya untuk produk hilir seperti pangan dan nonpangan. Kita sudah buatkan roadmap-nya dalam pengembangan industri nasional,” ungkap Airlangga.

 

Sumber: Beritasatu.com

,

5 Juta Hektare Lahan Sawit Ditargetkan Bersertifikat ISPO

Komite Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) menargetkan sekitar lima juta hektare lahan perkebunan kelapa sawit memperoleh sertifikat ISPO hingga akhir 2019 sebagai upaya terhadap pengelolaan kebun sawit berkelanjutan

Ketua Sekretariat Komisi ISPO R Azis Hidayat di sela-sela kegiatan Festival Indonesia di Moskow, Rusia, sebagaimana disalin dari Antara di Jakarta, menyebutkan hingga Maret 2019, Komite ISPO telah mengeluarkan 502 sertifikasi dengan luas total areal 4.115.434 hektare.

“Masih ada sekitar 60 sampai 70 perusahaan yang dibahas, tetapi biasanya yang lulus verifikasi hanya sekitar 40 sampai 50 perusahaan karena pasti ada aspek yang belum lengkap,” kata Azis.

Sejak dibentuk pada 2011, Komite ISPO mencatat ada 746 perusahaan yang mengikuti proses verifikasi untuk memperoleh sertifikat ISPO. Dari jumlah tersebut, 642 perusahaan sudah selesai diaudit dan baru 502 perusahaan yang mengantongi sertifikat ISPO. Ada pun 502 sertifikat ISPO yang diberikan terdiri atas 493 perusahaan, 5 koperasi swadaya, dan 4 KUD plasma dengan luas total areal 4.115.434 hektare.

Komite ISPO mengagendakan penyerahan sertifikat ISPO akan dilakukan pada 27 Agustus mendatang sehingga menambah luas areal kebun sawit yang menerapkan pola perkebunan berkelanjutan.

Selain itu, Komite ISPO juga akan melakukan konferensi pers terkait pembentukan organisasi profesi auditor ISPO yang kini jumlahnya sudah mencapai 1.580 orang. “Kami mendorong mereka untuk memiliki wadah organisasi profesi auditor ISPO. Mereka nantinya akan membuat kode etik, sehingga kalau ada yang melanggar, mereka sendiri yang memberikan sanksi,” kata Azis.

Sementara itu, Peraturan Presiden (Perpres) mengenai Standar Minyak Sawit Berkelanjutan Indonesia atau ISPO saat ini dalam proses akhir penyusunan. Perpres ini akan memberikan payung hukum dan dukungan terhadap pekebun kecil atau swadaya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution sebelumnya menjelaskan bahwa setelah Perpres ISPO selesai, pembenahan terhadap kebun rakyat dapat dilakukan agar pola perkebunan sawit berkelanjutan benar-benar diterapkan.

Kalangan pengusaha dari Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) tengah menjajaki pasar ritel minyak nabati atau minyak goreng kelapa sawit di Rusia. Direktur Eksekutif GIMNI Sahat Sinaga mengatakan bahwa upaya penjajakan akan dilakukan setelah mengetahui fakta bahwa ekspor CPO Indonesia ke Rusia sebesar 800.000 ton pada 2018 hanya digunakan untuk keperluan industri, bukan untuk konsumsi rumah tangga.

“Jadi 800.000 ton yang kita ekspor kemarin digunakan oleh industri untuk konveksioneri, speciality fat, margarin, sabun dan kosmetik, tetapi tidak dijual di ritel,” kata Sahat di sela-sela kegiatan Festival Indonesia di Taman Krasnaya Presnya Moskow.

Sahat menjelaskan fakta tersebut baru diketahuinya pada penyelenggaraan Festival Indonesia di Moskow pada 1-4 Agustus 2019. Di gerai Gimni yang menampilkan berbagai produk CPO Indonesia, seperti minyak goreng, minyak salmira dan margarin, pengunjung tampak antusias.

Warga Rusia yang umumnya dari kalangan ibu rumah tangga berminat untuk membeli minyak goreng sawit, namun tidak ditemukan di supermarket atau pasar mana pun di Rusia. Sebagai informasi, umumnya warga Rusia menggunakan minyak bunga matahari (sunflower oil) untuk menumis masakan.

Menurut Sahat, kurangnya promosi dan kampanye negatif terkait isu minyak sawit yang tidak sehat, membuat supermarket dan pasar ritel di Rusia takut untuk memasok dan menjual minyak sawit tersebut.

Oleh karena itu, ia mengutarakan harapannya agar Pemerintah Indonesia dan Rusia dapat melakukan kerja sama (G to G partnership) agar minyak sawit dapat masuk ke pasar ritel. Saat ini, pemakaian CPO di Rusia sebesar 1,1 juta ton per tahun, di mana Indonesia menjadi pemasok terbesar sekitar 74,4 persen atau 800.000 ton, sedangkan sisanya dipenuhi dari Malaysia dan Rotterdam, Belanda. “Setelah G to G, kemudian bisa dilakukan Preferences Tarif Agreement (PTA) mendahului Malaysia supaya kita dapat pasar baru di ritel,” kata Sahat.

Ia memproyeksi dengan bertambahnya akses ke pasar ritel, ekspor CPO Indonesia bisa bertambah lagi sekitar 200.000-300.000 ton per tahun, menjadi 1,1 juta ton. Pada Festival Indonesia di Moskow, minyak goreng sawit habis terjual pada hari kedua festival yang diselenggarakan pada 1-4 Agustus 2019 di Taman Krasnaya Presnya Moskow tersebut.

Setidaknya 96 botol minyak goreng laris manis di acara tersebut dengan harga jual 150 rubel (Rp33.000) untuk volume 1 liter.

 

Sumber: Neraca.co.id

,

HKTI Jambi Menunggu Rencana Darmin Nasution Soal Harga Sawit

 

Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi Jambi, Usman Ermulan menyebutkan para petani tengah menunggu rencana pemerintah mengatur harga sawit.

Rencana aturan ini, kata Usman, disebutkan Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution di Jakarta pada bulan Mei 2019 lalu. Rapat yang dihadiri langsung Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro serta Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil.

“Aturan tersebut direncanakan rampung pada Juli lalu. Namun sampai sekarang harga TBS (Tandan Buah Segar) masih mengalami penurunan. Kalau-pun naik, itu hanya sedikit dan tidak terlalu signifikan,” ujar mantan Anggota DPR RI di Komisi Keuangan ini kepada Gatra.com, Jumat (9/8).

Kemudian dalam rapat itu juga, lanjut Usman, ikut dihadiri Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga dan Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan.

“Sampai bulan Agustus ini kita belum mendengar perkembangan rencana itu. Kita tunggu saja?” kata Usman.

Mantan Bupati Tanjung Jabung Barat ini mengatakan, masyarakat Jambi masih menggantungkan hidup dengan bertani karet dan sawit. Jika aturan tersebut disegerakan, diharapkan mampu mengangkat kesejahteraan petani sawit dan membangkitkan pertanian di daerah tersebut.

“HKTI siap saja memberikan saran kepada Darmin Nasution. Jambi adalah daerah penghasil CPO cukup besar mencapai 2 juta ton per bulan,” kata Usman.

Usman juga mengusulkan pemerintah dapat memikirkan mengoptimalkan hasil bumi tersebut di daerah itu. Dengan memaksimalkan potensi yang dimiliki dapat menyerap TBS milik petani secara masif dan ikut menggiring peningkatan harga. Seperti dilakukan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatra Selatan mampu membangun industri tersebut untuk memberikan nilai tambah bagi komoditas, yang merupakan andalan penghasilan masyarakat setempat tersebut.

“Apa salahnya jika Jambi juga dibangun industri kelapa sawit. Di sinilah peran kebijakan dari pemerintah khususnya Darmin Nasution,” kata mantan Staf Khusus Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas ini.

Sumber: Gatra.com

,

Rusia Akan Minta RI Pasok CPO Tanpa Gliserol

Selain rencana menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 20%, Pemerintah Rusia juga berencana memperketat standar pemasukan minyak Kelapa Sawit (crude palm oil/CPO) dari Indonesia. Negara Tirai Besi tersebut akan menerapkan kebijakan pelarangan kandungan gliserol ester dalam CPO yang diimpor dari Indonesia.

Direktur Executive Oil dan Fat Consumers and Producer Asociation Ekatarina Nesterov mengatakan, gliserol ester merupakan bahan kimia yang diperoleh dari minyak sawit atau yang biasa disebut olekimia sawit Gliserol ester sebagai produk oleokimia sawit ini biasanya menjadi bahan baku produk industri, seperti kimia, pangan, dan kosmetik. “Akan ada permintaan tambahan dari kami tentang produk tanpa glisterol. Kami memang butuh dengan minyak sawit tapi apakah kalian bisa memasok bahan baku tanpa kandungan itu,” kata Ekatarina seperti dilansir Antara di sela-sela kegiatan forum bisnis di Moskow, kemarin. Kebijakan itu akan diterapkan Pemerintah Rusia dalam waktu dekat karena kandungan gliserol ester dianggap berbahaya bagi kesehatan.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga menampik soal isu negatif tersebut. Pemerintah Rusia masih terbelenggu dengan kampanye negatif terkait minyak nabati Indonesia yang mengandung racun dari gliserol ester. “Tidak mungkin kita meracuni rakyat sendiri, apalagi Indonesia adalah konsumen terbesar dengan penggunaan 10 juta ton minyak sawit. Kita sudah mengkonsumsi minyak ini ratusan tahun, tapi tidak pernah terjadi apa-apa,” kata Sahat Sinaga.

Namun demikian, jika Pemerintah Rusia menerapkan beleid baru tersebut, pelaku usaha meminta agar diberi tenggang waktu setidaknya enam bulan agar industri mampu mempersiapkan pasar minyak sawit yang diminta Rusia. “Kami tentu belum siap karena harus bersihkan tangki, refinery, ganti pipa supaya tidak terkontaminasi, minimal beri kami enam bulan tenggang waktu sebelum diumumkan,” katanya.

 

Sumber: Investor Daily Indonesia

 

,

Ekspor CPO ke Negara Asia dan Rusia Kian Terbuka

 

Gencarnya kampanye hitam tentang sawit yang dilakukan Uni Eropa (UE) tak membuat Indonesia kehilangan akal untuk mencari peluang pasar ekspor CPO ke sejumlah negara Asia. Diantara negara yang punya potensi pasar ekspor CPO tersebut adalah sejumlah negara Asia seperti China, Korea Selatan, Rusia, Jepang,  dan Timur Tengah.

Kepala Sekretariat Komisi ISPO, R.Azis Hidayat mengatakan, kampanye hitam yang dilakukan UE ini harus dijadikan moment untuk mencari pasar baru ke sejumlah negara lain. “Seperti Rusià pasar CPO dan turunannya masih sangat terbuka dan peluang pasarnya cukup besar,” ujar Azis dalam sebuah diskusi bertema “Peluang Pasar Sawit Berkelanjutan”, di Jakarta, Rabu (7/8).

Menurut Azis, Rusia tak terlalu bergejolak terkait sustainable palm oil. Sebab mereka lebih konsisten dengan kesehatan.Sehingga ekspor CPO ke negara Beruang Putih sampai saat ini terus berjalan. “Tahun 2018 lalu ekspor CPO ke Rusia sebanyak 1,36 juta ton, atau naik 16% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya,” ujar Azis.

Azis juga mengatakan, dari total CPO yang diekspor ke Rusia sebanyak 74,4?rasalbdari Indonesia. Sedangkan sisanya didatangkan dari Malaysia. “CPO yang diekspor ke Rusia ini umumnya untuk campuran bahan makanan dan susu. Jadi, peluangnya masih sangat besar,” jelasnya.

Selain CPO, Rusia juga meminati pasar olahan sawit seperti minyak kelapa sawit (minyak goreng,red). “Belum lama ini kami bersama Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) melakukan pameran minyak sawit dan  demo masak di Rusia. Ternyata, warga Rusia banyak yang suka dengan minyak goreng yang kami bawa,” jelas Azis.

Lantaran banyak yang suka, minyak goreng yang ada di stand pameran diborong warga Rusia.Bahkan, mereka juga mau membeli minyak goreng yang  masih membeku. “Minyak goreng kemasan 1 liter Rp 36 ribu dan yang kemasan 2 liter Rp 60 ribu semuanya habis dibeli warga Rusia. Kalau kami lihat peminat minyak goreng di sini cukup tinggi,” kata Azis.

Azis juga mengatakan, karena potensi pasarnya bagus, GIMNI diharapkan bisa menggarap pasar minyak goreng di Rusia. Sebab, kalau bisa ekspor minyak goreng ke Rusia nilainya akan tinggi. “Jadi, jangan hanya ekspor minyak sawit mentah (CPO) saja, tapi kami sudah mengarah ke produk turunannya sehingga ada nilai tambahnya,” kata Azis.

Dalam kesempatan tersebut, Deputi Menko Perekonomian, Musdhalifah mengatakan, pemerintah bersama pelaku usaha sawit tak boleh tinggal diam. “Karena itu, kami juga melakukan lobi-lobi dan menyiapkan lawyer untuk mengatasi kampanye hitam tersebut. Kami bersama tim dari kementerian lain juga mencari peluang ekspor sawit ke negara lain di luar UE,” kata Musdhalifah.

Minat Limbah Sawit

Selain Rusia, Jepang juga berminat terhadap limbah sawit Indonesia. Diantara limbah tersebut adalah tandan kosong sawit yang potensinya luar biasa. “Tim dari Jepang tanggal 7 Juni lalu hearing dengan kami terkait ISPO. Selanjutnya tim dari Hitachi sebulan berikutnya (pada 7 Juli ) lalu datang ke Indonesia untuk melihat potensi limbah ampas tebu di salah satu pabrik gula dan limbah sawit di PTPN VIII,” kata Kepala Sekretariat Komisi ISPO, R.Azis Hidayat.

Menurut Azis, tim Jepang sangat tertarik terhadap limbah sawit (tandan kosong) tersebut. Sehingga, mereka membawa sampel tandan sawit kosong sebanyak 20 kg untuk diuji coba di lab-nya. “Mereka memerlukan tandan kosong untuk bahan bakar nuklir. Sebab, Jepang akan menggunakan biomas power dalam mengembangkan nuklirnya. Selama ini sudah menggunakan bambu, tapi tak cukup pasokannya,” ujarnya.

Azis juga mengungkapkan, tim Jepang akan menghibahkan alat untuk mengolah tandan kosong di PTPN VIII. Alat tersebut nantinya bisa dimanfaakan untuk mengolah tandan kosong menjadi serbuk.

Selain tandan kosong, ada sejumlah limbah sawit seperti cangkang sawit yang juga diminati Jepang. ” Karena itu, potensi tersebut harus kita tangkap. Apabila CPO dan biodiesel kita ditolak UE, kita sudah punya alternatif pasar lainnya yang peluang bisnisnya tak kalah menarik,” papar Azis.

Azis mengatakan, volume tandan kosong ini cukup banyak. Di PTPN VIII yang punya lahan sawit 3.500 ha, volume tandan kosongnya sebanyak 200 ton/hari.” Jadi, sawit ini kalau dikelola secara berkelanjutan bisa menjadi sumber devisa negara,” ujar Azis

SUmber: Tabloidsinartani.com

,

Rusia Perketat Masuknya CPO, Ini Jawaban GIMNI

Pemerintah Rusia berencana memperketat masuknya minyak nabati yang berasal dari kelapa sawit  dengan memberlakukan pelarangan kontaminasi glycerin ester.

Glycerin ester atau asam lemak gliserin yang dimaksud adalah senyawa kimia yang merupakan komponen berbagai macam lemak yang terdapat pada minyak sawit. Senyawa ini juga bisa ditemukan dalam lemak hewani dan biasa dipakai untuk bahan kosmetik.

Direktur Executive Oil dan Fat Consumers and Producer Asociation Ekatarina Nesterova menyebutkan bahwa Rusia akan segera memperketat masuknya minyak sawit ke negara tira besi tersebut. Menurutnya kebijakan itu akan terbit dalam waktu dekat sehingga produsen minyak sawit asal Indonesia diminta untuk bersiap.

“Untuk saat ini minyak sawit Indonesia memang masih sesuai dengan aturan pemerintah [tapi mungkin nanti tidak lagi] akan ada permintaan tambahan dari kami tentang produk tanpa glisterin ester. Kami memang butuh dengan minyak sawit tapi apakah kalian bisa memasok bahan baku tanpa itu?” katanya di Moskow baru-baru ini.

Menghadapi realitas tersebut, Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Sahad Sinaga mengatakan produsen minyak nabati sawit perlu waktu untuk mengikuti aturan baru yang ada. Minimal enam bulan sebelum beleid anyar baru berlaku.

“Minyak sawit itu yang mereka perkirakan berbahaya adalah glycerin ester. Mereka mau menerapkan itu karena Indonesia kok belum berbuat. Pertanyaannya bagaimana jika tiba-tiba Russia mendadak memberlakukan hal tersebut,” katanya. Dia meminta waktu enam bulan sebab produsen perlu berinvestasi pada pemeliharaan alat produksi berupa pemberishan tangki minyak dan penggantian pipa supaya produk tidak terkontaminasi oleh glycerin ester.

Sahad mengakui selama ini senyawa tersebut terkandung dalam minyak sawit. Dimana senyawa tersebut dianggap sebagai racun oleh Russia. Kendati demikian dia menilai beleid yang tengah diramu itu sejatinya adalah hambatan dagang supaya konsumsi minyak sawit tidak terus meningkat. Sebab dari kacamatanya lebih dari seratus tahun masyarakat Indonesia mengkonsumsi belum terjadi kasus yang berbahaya.

“Mereka bisa berlakukan itu tapi jangan lupa harga akan naik karena itu butuh investasi.  Tapi dengan begitu harga akan menyamai minyak  nabati yang lain juga. Itu cara supaya minya kita bisa setara harganya dengan minyak nabati mereka,” katanya. Menurutnya harga minyak sawit yang lebih rendah di kisaran US$500 per ton dibandingkan dengan minyak nabati lain di kisaran US$800 menjadi ancaman dagang. Oleh sebab itu diupayakan agar dapat setara dengan minyak nabati lainnya.

Selain itu, menurutnya Russia masih terbelenggu kampanye negatif bahwa minyak nabati asal Indonesia itu dicampur dengan air selokan. Hal tersebut, tegas Sahad, tidak masuk akal karena kita adalah  konsumen terbesar dimana penggunaanya itu 10 juta ton di Indonesia. Menurutnya tidak mungkin produsen meracuni sesama bangsa.

Hal itu pun diamini oleh Director Executive Non-Commercial Organization Research Center Healthy Nutrition Zinaida Medvedeva. Menurutnya 60% informasi yang bereda di Russia tentang minyak sawit cenderung negatif.

“Konsumen kami banyak yang tidak ingin membeli produk dengan minyak sawit karena informasi yang beredar selalu negative. Inilah realitanya dan kalian harus dapat membuktikan itu salah dengan riset,” ungkapnya.

Mengetahui hal tersebut, Sahad menyebut Indonesia dan Russia akan segera mengadakan riset bersama untuk menangkis kampanye negative yang kerap berhembus. Pasalnya dia menilai Russia adalah negara yang potensial untuk menyerap minyak sawit nasional.

Sumber: Bisnis.com