,

Bos GIMNI Usul Pungutan Sawit Dihidupkan Lagi

 

Industri sawit nasional sepertinya bakal menghadapi tantangan berat. Ada tren yang menunjukkan pasar global mengalami kejenuhan. Alhasil, volume ekspor turun. Ada usulan agar pungutan sawit diberlakukan lagi.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Sahat Sinaga membeberkan, ekspor minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) di semester I-2019 diprediksikan sebesar 17,4 juta ton. Angka ini lebih rendah ketimbang realisasi ekspor semester I-2018 yang mencapai 18,4 juta ton.

“Pasar luar negeri sudah mulai jenuh dengan CPO. Kapasitas refinery atau kilang minyak sawit mentah di negara-negara tujuan ekspor semakin turun,” beber Sahat dalam acara Buka Puasa Bersama media di Jakarta, Kamis (16/5/2019).

Dengan begitu, pengadaan barang pun dibuat menyesuaikan dengan kapasitas yang ada. “Sampai Juni penjualan jauh dari harapan. Mereka itu sudah terlewat manja. Lebih suka impor produk jadi. Mereka tidak mau repot-repot bangun refinery, kelola limbah. Sementara, kita ini sebagian besar ekspornya masih berupa CPO, masih mentah. Kalau ada perbaikan di regulasi di semester II, baru kita bisa meningkat. Proyeksi ekspor semester I hanya tumbuh di CPO, tapi produk hilir di refinery menurun. Secara keseluruhan steady, segitu-segitu saja,” terang Sahat.

Ke depan, Sahat berharap, pemerintah bisa menyediakan insentif yang signifikan kepada industri hilir kelapa sawit. “Indonesia tidak bisa hanya bergantung lagi pada CPO. Harus ada perubahan masif ke arah hilir,” tuturnya.

Di samping itu, ia juga meminta pemerintah untuk kembali menerapkan pungutan ekspor terhadap produk sawit. Tidak peduli berapapun harga komoditas itu di level global.

Dalam penarikan pungutan, ia pun merekomendasikan pemerintah untuk menerapkan tarif yang berbeda antara produk mentah dan jadi. “Produk mentah harus lebih tinggi dari produk jadi. Yang mentah harus direm yang hilir dilancarkan,” tandasnya.

Data GIMNI menunjukkan, ekspor seluruh produk sawit RI di semester I-2019 ini diproyeksi sebesar 17,35 juta ton, dengan ekspor CPO sebanyak 5,07 juta ton dan produk hilir olahan sawit sebesar 12,28 juta ton. Total ekspor ini turun 5,34% dibandingkan semester I tahun lalu (year-on-year/yoy).

Adapun konsumsi domestik hingga tengah tahun ini diperkirakan mencapai 8,73 juta ton, terdiri atas 5,08 juta ton untuk produk olahan pangan, 496 ribu ton untuk produk olahan oleokimia, 3,14 juta ton untuk biodiesel (fatty acid methyl ester/FAME) dan 14 ribu ton produksi greendiesel.

Sahat berharap pemerintah kembali menerapkan pungutan ekspor bagi produk CPO supaya ekspor produk hilir bisa lebih bergairah di semester II tahun ini. Dengan adanya perbaikan regulasi itu, dia memproyeksi ekspor produk olahan dapat naik mencapai 15,3 juta ton di setengah tahun kedua nanti.

Penghapusan pungutan ekspor CPO yang dilakukan pemerintah sejak Maret lalu, menurutnya terbukti tidak memberikan perubahan signifikan terhadap harga sawit secara global.

“Indonesia sudah memutuskan hilirisasi industri sawit sejak 2008. Kalau [hulu] kembali dikenakan pungutan, bisnis berkembang, industri hilir akan berkembang. Selama ini kepentingan pelaku usaha di perkebunan lebih kencang dan lebih didengar. Nyatanya harga nggak akan pernah berubah. Betul kan? Paling benar ya menerapkan levy [pungutan] dengan segi tiga terbalik, terbesar di hulu dan makin kecil ke hilir,” jelasnya.

Dengan pengenaan kembali pungutan ekspor, Sahat memproyeksi ekspor sawit Indonesia dapat mencapai 18,5 juta ton di semester II tahun ini dengan 15,3 juta ton berupa produk olahan. “Tapi kalau tidak, ya ekspor produk hilir paling hanya 12,3 juta ton di semester II,” pungkasnya.

 

Sumber: Inilah.com

,

Katalis “Merah Putih” Hasilkan Minyak Diesel Hijau Terbaik di Dunia

Katalis “Merah Putih” yang dikembangkan tim peneliti dari jurusan Kimia Institut Teknologi Bandung bekerja sama dengan Pertamina terbukti dapat berfungsi baik dalam pengilangan campuran minyak bumi dan minyak sawit. Kualitas minyak diesel hijau atau green diesel yang dihasilkan bahkan melampau yang ada di  pasaran dunia.

Melihat hasil pencapaian uji teknis katalis tersebut di Refinery Unit 2 (RU II) Kilang Pertamina Dumai di Riau, Kamis (16/5/2019), Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi M Nasir mengharapkan katalis sebagai karya inovasi anak bangsa dapat diproduksi di dalam negeri. Dengan demikian, dapat mengurangi ketergantungan produk impor.

Nasir berharap, pengolahan minyak CPO menjadi green diesel hendaknya juga dapat menekan impor minyak. Total impor minyak Indonesia saat ini 17,6 miliar dollar per tahun. Apabila dapat diproduksi 10 persen saja maka dapat menghemat 1,6 miliar dolar atau setara dengan Rp 25 triliun. Total impor minyak fosil Indonesia Rp 250 triliun per tahun.

 

Sementara itu General Manager RU II Pertamina Dumai, Nandang Kusnaedi melaporkan dari kapasitas pengilangan 12.000 barel diesel, pihaknya baru menghasilkan satu persen atau 1.200 barel per hari green diesel melalui proses co-processing. Proses ini adalah pencampuran minyak bumi dengan minyak sawit semi proses, yaitu RBDPO (Refine Bleeching Deoxygenated Palm Oil) dengan komposisi 12,5 persen.

“Pembuatan green diesel dari minyak sawit 100 persen dalam skala laboratorium telah terbukti baik,” kata Subagyo pakar katalis dari Jurusan Kimia ITB.

Dia mengatakan, pengembangan pada skala pilot dan industri akan dilanjutkan. Pada tahun pertama pengembangannya,yaitu pada tahun 2017, pihaknya telah mendapat dana insentif dari Kemristekdikti sebesar Rp 9 miliar dan tahun lalu Rp 7 miliar.  Saat ini telah diajukan untuk dana riset berikutnya sebesar Rp 9 miliar yang akan digunakan untuk membangun teaching industry.

Pengembangan katalis oleh ITB bekerja sama dengan Pertamina ini sesungguhnya telah dilakukan sejak tahun 2005, digunakan mulai dari yang berbobot 3 kg hingga beberapa ton di industri. Untuk uji katalis di RU 2 Dumai digunakan katalis hingga 14 ton untuk menghasilkan 12,500 barel per hari diesel.

“Pengujian katalis di RU II Dumai merupakan pembuktian teknis bahwa katalis dapat bekerja baik dalam proses pembuatan diesel,” ujar Subagyo.

Proses pengilangan dengan katalis terbukti menghasilkan tingkat kemurnian minyak diesel jauh lebih baik dari produk di pasaran. Tingkat pembakarannya jauh lebih baik ditunjukkan dengan angka Cetane yang mencapai 58 lebih baik dari PertaDex yang hanya 51.

“Selain itu pembakarannya minim gas karbon pencemar,” kata Joko Prawoto, Senior Manager Operation and Manufacturing RU II Pertamina Dumai. Karena itu produk ini berpotensi dikembangkan menjadi produk baru di atas PertaDex.

Pada pengembangan sistem kilang minyak  “diesel hijau” lebih lanjut, Sahat Sinaga Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (Gimni) mengharapkan proses di kilang ini dapat menggunakan minyak mentah sawit (CPO) langsung yang dihasilkan para petani, yang harganya lebih murah. Dengan demikian selain dapat meningkatkan kesejahteraan petani juga dapat bersaing di pasaran.

Diharapkan proses di kilang ini dapat menggunakan minyak mentah sawit (CPO) langsung yang dihasilkan para petani, yang harganya lebih murah.

Sekarang ini pada kilang Dumai masih  memakai RBDPO (Refine Bleeching Deoxygenated Palm Oil) yang ada di pasar, namun harganya masih relatif mahal. Sekarang harga RBDPO 560 dollar diharapkan dapat 450 dollar untuk dapat menyamai harga minyak fosil Rp 55 dolar AS per barel.

“Untuk itu pihak Pertamina hendaknya membeli minyak mentah sawit di tingkat petani atau dari perkebunan rakyat. Dari petani dibeli dalam bentuk palm oil mill. Selain itu petani harus membentuk klaster menjadi ISPO, tidak bergerak sendiri,” kata Sahat.

Pada kesempatan tersebut, Direktur Jenderal Penguatan Inovasi Kemenristekdikti Jumain Appe mengatakan, program uji komersial katalis merah-putih merupakan salah satu tonggak (milestone) program Inovasi Perguruan Tinggi di Industri (IPTI): Penguatan Inovasi dan Pengembangan Produksi Katalis “Merah-Putih” yang didukung oleh Direktorat Penguatan Inovasi, Kemenristekdikti sejak tahun 2017.

Untuk itu, telah disusun roadmap teaching industry pabrik-katalis pendidikan untuk jangka pendek (2017-2019), jangka menengah (2020-2022), dan jangka panjang (2024-2026) dengan memperhatikan aspek pendidikan, inovasi, dan implementasi industri. Untuk menghasilkan teknologi proses pada jangka panjang dan pabrik katalis nasional pada jangka menengah, kegiatan jangka pendek berfokus pada pembangunan pabrik-katalis pendidikan dan percepatan formulasi katalis-katalis.

Fokus pada tahun pertama adalah pembangunan pabrik-katalis untuk pendidikan (Teaching Industry/Factory) yang ditujukan untuk mengakselerasikan kegiatan hilirisasi hasil-hasil penelitian dalam bidang teknik reaksi kimia dan katalisis. Pabrik-katalis untuk pendidikan ini memiliki kedudukan yang strategis dalam menyelaraskan usaha-usaha komersialisasi hasil-hasil penelitian dalam bidang teknik reaksi kimia dan katalisis.

Uji komersial katalis Merah-Putih untuk operasi co-processingproduksi diesel nabati di Kilang RU II Dumai telah digelar pada 8-22 Maret 2019 dengan mengolah 1.000 ton minyak sawit dengan minyak fosil. Program uji komersial katalis merah-putih ini antara lain bertujuan untuk mengevaluasi kinerja katalis pada skala operasi komersial baik untuk operasi normal (umpan minyak fosil) maupun untuk operasi co-processing (umpan minyak fosil) dan evaluasi kesiapan teknis dan kesiapan produksi komersial diesel nabati dan biovatur di kilang-kilang Pertamina dengan operasi co-processing sawit dengan menghasilkan Green Fuel.

Katalis merupakan zat yang dapat mempercepat reaksi hingga miliaran bahkan triliunan kali lipat. Kemampuan katalis ini memberi peluang untuk menyelenggarakan reaksi pada kondisi yang lebih lunak (temperatur dan tekanan rendah) dengan laju dan selektivitas yang tinggi.

“Kemampuannya ini menyebabkan katalis menjadi kunci pengembangan dan penyelenggaraan industri kimia, perminyakan, polimer, oleokimia, dan pelestarian lingkungan,” lanjut Jumain.

Laboratorium Teknik Reaksi Kimia dan Katalisis (TRKK) ITB telah melakukan penelitian di bidang energi terbarukan sejak 1982. Saat ini TRKK-ITB berhasil mengembangkan beberapa katalis untuk pengolahan minyak mentah dan produksi bahan bakar nabati, dan proses produksi bahan bakar nabati dari minyak sawit. Beberapa katalis pengolahan minyak bumi yang dikembangkan bersama PT Pertamina telah dikomersialkan dan telah digunakan di berbagai kilang milik Pertamina.

 

Sumber: Kompas.id

,

Pasar Nontradisional Katrol CPO

 

Ekspor minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan produk turunannya ke negara nontradisional terus mengalami pertumbuhan.

Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono mengatakan, secara volume ekspor CPO Indonesia masih terus mengalami pertumbuhan sepanjang kuartal 1/2019. Adapun, pada Maret 2019, pertumbuhan yang cukup kuat ditopang oleh negara nontradisional seperti Korea Selatan, Jepang dan Malaysia.

“Peningkatan ekspor terbesar ada pada negara lain-lain atau yang di luar tujuan utama, terutama di Asia. Peningkatan ekspor di kelompok negara tersebut naik sekitar 60% secara bulanan. Kondisi ini cukup menggembirakan terlebih sejumlah negara tujuan ekspor [utama) justru mencatatkan penurunan,” katanya. Rabu (15/5) malam.

Dia mengatakan, saat ini para pengusaha sedang berusaha menyasar pasar Timur Tengah untuk mengungkit kinerja ekspor CPO dan produk turunannya. Salah satunya adalah Iran.

Berdasarkan data Gapki, pada Maret 2019 kinerja ekspor minyak sawit secara keseluruhan {biodiesel, oleochemical, CPO dan produk turunannya) meningkat 3% secara month to month (mun) atau naik dari 2,88 juta ton menjadi 2,96 juta.

Sementara itu, ekspor khusus CPO dan produk turunannya tercatat hanya tumbuh tipis yaitu 2,77 juta ton pada Februari menjadi 2,78 juta ton pada Maret. Kendati masih mengalami pertumbuhan, Joko mengatakan, ekspor CPO dan produk turunannya masih tertekan oleh sentimen dari kampanye negatif Uni Eropa. Selain itu, tekanan juga muncul dari perang dagang Amerika Serikat dan China yang berdampak kepada menumpuknya stok minyak kedelai di AS.

\’ Akibatnya, harga CPO masih terbilang rendah hingga April ini karena stok minyak kedelai melimpah di AS, harganya pun terus mengalami penurunan. Harga kedelai sangat berkaitan erat dengan CPO, sehingga ketika harga kedelai tertekan biasanya harga CPO juga melemah,” jelasnya.

Selain itu, India selaku salah satu pasar utama minyak sawit Indonesia juga mencatatkan penurunan permintaan CPO dari Indonesia. Berdasarkan data Gapki, pada Maret ekspor CPO dan turunannya dari Indonesia ke India membukukan penurunan yang tajam hingga 62% atau dari 516.530 ton pada Februari menjadi 194.410 ton pada Maret Penurunan permintaan juga terjadi di Afrika 38 %, Amerika Serikat 10%, China 4% dan Uni Eropa 2%.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia Sahat Sinaga mengatakan permintaan dunia terhadap produk CPO olahan masih sangat tinggi.

Potensi permintaan produk olahan masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan produk mentah. “Sekarang tinggal bagaimana prosesi penghiliran di Indonesia ini dimaksimalkan. Secara harga produk olahan lebih tinggi dibandingkan dengan produk mentah dan secara permintaan lebih tahan terhadap sentimen global,” jelasnya.

Dia mengamini negara non-tujuan ekspor utama untuk produk turunan CPO sangat potensial untuk dikembangkan. Hanya saja, salah satu kendala yang dialami para eksportir adalah bea masuk yang tinggi. Pasalnya, sejumlah negara cukup resisten terhadap produk olahan atau produk jadi untuk melindungan industri dalam negerinya.

 

Sumber: Bisnis Indonesia

,

GIMNI Desak Pemerintah Mengembangkan Industri Hilir Kelapa Sawit

Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) mendesak pemerintah mengembangkan industri hilir dalam negeri. Dengan demikian, ekspor Indonesia tidak lagi dalam bentuk setengah jadi atau mentah, melainkan sudah dalam bentuk produk jadi.

“Perlu insentif bagi industri hilir, insentif yang sudah terbukti ampuh adalah kembali CPO kita batasi jangan diekspor melalui levy (pungutan ekspor),” ujar Direktur Eksekutif GIMNI Sahat Sinaga saat buka bersama, Kamis (16/5).

 

Sahat menuturkan, sebelumnya Indonesia menerapkan selisih bea ekspor sebesar 7,5% antara produk hilir dan mentah. Hal itu memancing masuknya investasi ke Indonesia.
Saat ini, hal itu tidak lagi dilakukan oleh pemerintah. Salah satu dampaknya adalah kapasitas refinery atau kilang CPO di Indonesia yang menurun menjadi 30% hingga 35% setelah sebelumnya mencapai 75%.

Sahat juga menegaskan kebijakan penghilangan pungutan ekspor bagi CPO tidak berpengaruh bagi harga CPO. Pasalnya saat ini meski tidak dikenai pungutan, harga CPO juga tidak terkerek. “Sekarang harga tidak terpengaruh, pasar luar negeri sudah mulai jenuh dengan CPO,” terang Sahat.

Sejak Desember tahun 2018 lalu ekspor CPO sudah tidak dikenai pungutan ekspor karena batas bawah diturunkan menjadi US$ 570 per ton. Sedangkan pada bulan Maret 2019 pengenaan pungutan ekspor ditunda untuk melihat perubahan harga.

 

Sumber: Kontan.co.id

,

Ekspor Sawit Turun, Industri Hilir Wajib Jadi Primadona

 

Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) memproyeksikan kinerja ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) sepanjang semester pertama sebesar 17,4 juta ton. Angka tersebut lebih rendah dari realisasi periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 18,4 juta ton.

Direktur Eksekutif GIMNI Sahat Sinaga mengungkapkan pasar luar negeri sudah mulai jenuh dengan CPO. Hal itu diperparah dengan terbatasnya kapasitas refinery atau kilang minyak sawit mentah di negara-negara tujuan ekspor.

Dengan begitu, pengadaan barang pun dibuat menyesuaikan dengan kapasitas yang ada.

“Mereka itu sudah terlewat manja. Lebih suka impor produk jadi. Mereka tidak mau repot-repot bangun refinery, kelola limbah. Sementara, kita ini sebagian besar ekspornya masih berupa CPO, masih mentah,” ujar Sahat dalam acara Buka Puasa Bersama GIMNI di Jakarta, Kamis (16/5).

Maka dari itu, ia mendesak agar pemerintah memberikan insentif yang signifikan kepada industri hilir kelapa sawit. “Indonesia tidak bisa hanya bergantung lagi pada CPO. Harus ada perubahan masif ke arah hilir,” tuturnya.

Di samping itu, ia juga meminta pemerintah untuk kembali menerapkan pungutan ekspor terhadap produk sawit tidak peduli berapapun harga komoditas itu saat ini di level global.

Dalam penarikan pungutan, ia pun merekomendasikan pemerintah untuk menerapkan tarif yang berbeda antara produk mentah dan jadi. “Produk mentah harus lebih tinggi dari produk jadi. Yang mentah harus direm yang hilir dilancarkan,” tandasnya.

 

Sumber: Mediaindonesia.com

,

GIMNI Usulkan PE Produk Hilir Sawit US$ 5/Ton

Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) mengusulkan kepada pemerintah untuk menerapkan pungutan ekspor (PE) sebesar US$ 50 per ton untuk minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan US$ 5 per ton untuk produk hilir sawit terutama minyak goreng kemasan dan biodiesel. Dengan besaran tarif PE yang demikian, bukan hanya harga CPO yang akan meningkat tapi volume ekspor minyak sawit nasional juga akan melonjak signifikan. Saat ini, pemerintah masih mengenolkan PE untuk CPO dan produk hilir sawit, kebijakan tersebut berlaku hingga 31 Mei 2019.

Direktur Eksekutif GIMNI Sahat Sinaga menjelaskan, sudah tiga bulan ini harga CPO di pasar internasional tidak mengalami pergerakan, petani juga tidak mendapatkan harga yang lebih baik, meskipun pemerintah telah mengenolkan PE untuk CPO dan produk hilir sawit. Ekspor minyak sawit pada Februari, Maret, dan April juga turun, dan kemungkinan berlanjut hingga Mei. “Untuk CPO memang volume ekspornya naik, tapi yang hilir anjlok. Kalau pemerintah mau mendorong harga CPO dan ekspor tetap naik maka kenakan levy (pungutan ekspor) dengan formula US$ 50 per ton untuk CPO dan US$ 5 per ton untuk minyak goreng kemasan dan biodiesel,” kata Sahat Sinaga di Jakarta, kemarin.

Pemerintah, lanjut Sahat, seharusnya tetap pada jalur yang telah dicanangkan sejak 2012, yakni hilirisasi industri agro berbasis minyak sawit yang ditandai dengan pengenaan bea keluar (BK) atas ekspor CPO. Dengan formula pungutan ekspor yang tidak ideal bagi industri hilir, Indonesia justru menuju kondisi hulunisasi. Indonesia semakin banyak memasok bahan baku ke industri hilir di luar negeri. “Karena itu, sebaiknya pungutan ekspor BPDPKS atas CPO kembali dikenakan pada tarif semula dan merevisi tarif atas produk hilir,” ungkap dia. Sebelum kebijakan pengenolan PE untuk CPO dan produk hilir sawit diberlakukan, PE untuk CPO ditetapkan US$ 50 per ton dan untuk produk turunan (hilir) US$ 20-30 per ton.

Kebijakan pemerintah yang mengenolkan PE untuk CPO dan produk hilir sawit pertama kali terbit pada Desember 2018. Kemudian pemerintah mengeluarkan aturan dan formula baru pada Maret 2019 melalui PMK No 23/PMK.05/2019 yang memutuskan bahwa pemerintah tidak mengenakan alias tetap mengenolkan PE CPO dan produk turunannya hingga 31 Mei 2019. Pemerintah baru akan menerapkan PE pada CPO mulai 1 Juni 2019 sebesar US$ 25 per ton apabila harga CPO internasional berada di antara US$ 570-619 per ton dan US$ 50 per ton apabila harga naik melewati US$ 619 per ton.

Sahat menjelaskan, pemangkasan PE untuk produk hilir sawit juga diyakini mampu mendongkrak utilisasi industri hilir berbasis minyak sawit di dalam negeri yang saat ini terus anjlok, yakni dari sebelumnya berkisar 60-70% dan kini terpangkas menjadi 15-20%. Kondisi itu kontras dengan yang dialami industri hilir minyak sawit di Malaysia. “Industri di Malaysia bahkan saat ini sudah overtime hingga 20%. Industri hilir kita saat ini hanya bisa menikmati pasar kalau sudah mentok dengan Malaysia. Apalagi, Malaysia saat ini menikmati preferensi tarif 5% saat masuk ke India, ditambah mereka sepertinya akan mempertahankan tarif nol, sehingga semakin menarik untuk mengekspor CPO dari Malaysia,” kata Sahat.

Belum lagi, lanjut dia, dari aspek ongkos transportasi, Malaysia menikmati daya saing hingga 15-20% karena dukungan infrastruktur yang efektif dan efisien, baik di pelabuhan maupun angkutan. Di Indonesia, perbaikan infrastruktur memang sudah mulai kelihatan baik, namun di pelabuhan masih belum berubah. “Demurrage cost kita paling tinggi di dunia. Kenapa? Karena santai, nggak ada tanggung jawab, tapi mau kejar profit. Ditambah lagi, suku bunga yang berlaku di Malaysia lebih rendah dari Indonesia. Silakan dibandingkan pakai surveyor independen. Dari hasilnya kita bisa belajar, kalau memang kita mau bisa bersaing di pasar global,” kata Sahat Sinaga.

Penurunan utilisasi tersebut, kata Sahat, terus terjadi sejak pemberlakuan PE yang dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa sawit (BPDPKS). Pengenaan tarif yang tidak ideal bagi produk hilir menyebabkan iklim usaha di segmen tersebut berkurang. Karena itu, GIMNI berulang kali meminta pemerintah mengkaji kembali besaran tarif pungutan ekspor BPDPKS yang dikenakan atas produk hilir. “Kondisi itu diperparah dengan pengenolan sementara PE atas CPO dan turunannya, menyusul anjloknya harga CPO. Bahkan, pemerintah kemudian mengenakan formula baru,” jelas Sahat.

Sementara itu, Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan mengatakan, kapasitas terpasang produsen biodiesel di Indonesia bakal bertambah sekitar 900 ribu ton dari saat ini berkisar 12 juta ton per tahun. “Ada yang sudah mulai melakukan penambahan kapasitas, ada yang mau rencana. Setidaknya, akan ada satu pemain baru dengan kapasitas 300 ribu ton, lalu akan ada dua produsen yang sudah ada, menambah kapasitas masing-masing 300 ribu ton. Artinya, dengan berlakunya program biodiesel 30% (B30) nanti di semua segmen, kapasitas kita tetap akan bisa memenuhi,” kata Paulus.

Tembus Pasar Baru

Lebih jauh Sahat Sinaga mengatakan, usulan GIMNI agar pemerintah menerapkan PE sebesar US$ 50 per ton untuk CPO dan US$ 5 per ton untuk produk hilir sawit terutama minyak goreng kemasan dan biodiesel bukan didasarkan pada teori semata. Kebijakan tersebut diperlukan agar Indonesia juga bisa membidik pasar ekspor baru seiring makin ketatnya pasar Uni Eropa (UE) dan Amerika Serikat (AS). “Ini bukan sekadar teori. Kami yakin begitu pemerintah mau dan mengumumkan tarif PE CPO kembali ke formula awal maka ekspor dan harga minyak sawit akan naik. Apalagi, sekarang pasar di UE dan AS semakin ketat,” kata dia.

Dia menjelaskan, bagaimanapun saat ini minat pasar global atas biodiesel tetap tinggi. Untuk menembus pasar-pasar baru maka salah satu upaya yang bisa ditempuh Pemerintah Indonesia adalah dengan memangkas tarif PE BPDPKS atas biodiesiel. “Juga, atas minyak goreng dalam kemasan, ini supaya kita bisa menembus pasar Afrika Timur dengan populasi mencapai 380 juta orang. Karena di sana tidak ada tangki di pelabuhan, jadi kita hanya bisa ekspor dalam kemasan,” kata Sahat.

Apalagi, lanjut Sahat, industri hilir {refinery) sebenarnya lebih memilih memacu kapasitasnya di dalam negeri demi menghasilkan produk turunan yang beragam, mulai dari pangan, oleokimia, hingga energi. GIMNI meyakini pada 2025 sekitar 55-60% produk sawit nasional akan memenuhi kebutuhan domestik. “Dengan 20% di antaranya adalah untuk segmen pangan dan oleokimia, sedangkan sisanya untuk energi. Jadi, tidak perlu takut dengan tekanan di luar,” kata Sahat.

Sumber: Investor Daily Indonesia

,

Puasa-Lebaran, Pasokan Migor dan Bawang Aman

Pasokan minyak goreng (migor) dan bawang putih untuk memenuhi kebutuhan masa Puasa dan Lebaran yang jatuh pada Mei-Juni 2019 pada posisi aman. Per April 2019, total stok minyak goreng curah, termasuk kemasan sederhana, tercatat sebesar 234 ribu ton. Sedangkan per 2 Mei 2019, sebanyak 115 ribu ton bawang putih impor telah masuk ke Indonesia melalui Pelabuhan Tanjung Priok (Jakarta) dan Tanjung Perak (Surabaya).

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga memastikan, pasokan minyak goreng untuk kebutuhan masa Puasa dan Lebaran aman. Selain itu, produksi margarin, shortening dan specialty fat, serta minyak goreng untuk industri (mi instan, roti) juga dipastikan aman untuk kebutuhan Puasa-Lebaran 2019. Untuk periode tersebut, pada April 2019, tercatat total stok minyak goreng curah, termasuk kemasan sederhana, sebesar 234 ribu ton.

Sahat menuturkan, untuk Mei dan Juni 2019, minyak goreng yang ditujukan ke segmen pasar modern ada masing-masing 129 ribu ton, biasanya hanya sekitar 106 ribu ton per bulan. “Di segmen pasar tradisional, mintak goreng curah pada Mei dan Juni 2019 akan dipasok sebanyak 370 ribu ton per bulan, naik dari kondisi biasa hanya 349 ribu ton per bulan,” kata Sahat di Jakarta, Kamis (2/5).

Produsen juga sudah menyiapkan untuk kebutuhan di segmen industri mi dan roti dan lainnya. Untuk margarin kebutuhan Mei dan Juni 2019, kata Sahat, industri akan memasok 85 ribu ton per bulan atau meningkat dari suplai yang biasanya hanya berkisar 66-73 ribu ton per bulan. “Jadi, tidak usah khawatir, kebutuhan di domestik aman. Tidak ada gejolak kekurangan pasokan. Apalagi, saat ini, industri lebih fokus ke pasar dalam negeri. Soal harga, tentu akan turun juga mengikuti penurunan harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO),” kata Sahat.

Kementerian Pertanian (Kementan) juga memastikan persediaan bawang putih untuk kebutuhan masa Puasa-Lebaran 2019 aman. Pada 2 Mei 2019, sebanyak 115 ribu ton bawang putih impor telah masuk Indonesia melalui Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak. Bawang putih itu akan langsung dipasok ke pasar untuk menetral-kan harga di dalam negeri. Di sisi lain, pemerintah menggelar operasi pasar di sejumlah lokasi untuk menahan lonjakan harga bawang putih.

Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Ditjen Hortikultura Kementan M Ismail Wahab menjelaskan, saat ini harga bawang putih memang tinggi, berkisar Rp 50-60 ribu per kilogram (kg). Harga tersebut sudah tidak wajar, sehingga pemerintah melakukan operasi pasar. “Operasi pasar kami lakukan dua hari, pada 2 Mei 2019 sebanyak 5 ton, lalu hari berikutnya 5 ton untuk lima pasar,” kata dia dalam keterangan tertulisnya, kemarin

Sedangkan Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Ditjen Hortikultura Kementan Yasid Taufik mengeklaim, pihaknya sejauh ini telah mengatur tata niaga bawang putih secara efisien untuk memenuhi kebutuhan pasar. “Akhir Maret kami sudah mengeluarkan RIPH (rekomendasi impor produk hortikultura) dan sekitar awal April kemarin sudah keluar SPI (surat persetujuan impor) 115 ribu ton. Masuknya 115 ribu ton dibongkar 2 Mei 2019,” kata Yasid.

Sumber: Investor Daily Indonesia

,

Gara-gara Limbah Minyak Goreng, Desa Ini Hasilkan Ratusan Juta Rupiah

Siapa sangka limbah minyak goreng yang menjadi salah satu sumber pencemaran air sungai, ternyata menjadi barang berharga di tangan Pemerintah Desa dan warga Desa Panggung Harjo, Kecamatan Sewon, Bantul, Yogyakarta. Melalui Badan Usaha Milik Desa ( BUMdes) Panggung Lestari limbah minyak goreng tersebut diolah dan filterisasi lagi. Hasilnya kemudian dijual ke perusahaan dengan keuntungan besar sehingga bisa menjadi pemasukan untuk desa.

Jumlah rupiah yang didulang pun tidak main-main karena mencapai angka ratusan juta rupiah. Sebagaimana diketahui, minyak goreng menjadi salah satu dari 9 bahan pokok yang banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia.  Kebutuhannya cukup besar di Indonesia. Menurut data Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), total pasar minyak goreng di Indonesia pada 2018 berkisar 4,6 juta ton

Angka itu bisa meningkat sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan masyarakat. Sayangnya semakin besar penggunaan minyak goreng makin besar pula limbah minyak goreng bekas pakai yang akan dihasilkan. Limbah ini banyak dibuang masyarakat secara sembarang yang berakibat buruk pada lingkungan, padahal jika di daur ulang limbah ini bisa bermanfaat.

Persoalan limbah minyak goreng bekas pakai yang dibuang sembarangan juga dirasakan di Desa Panggungharjo, Bantul, Yogyakarta. Limbah sampah dan minyak goreng dirasa makin bertambah seiring pesatnya pertumbuhan pemukiman di perdesaan. Untuk mengatasi masalah itu, Pemerintah Desa dan Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes) menggelar musyawarah desa sebanyak dua kali.

Pada pertemuan tersebut dibahas pengembangan bentuk usaha BUMDes yang tidak terpaku pada pengelolaan sampah, tapi juga gagasan untuk mengolah limbah minyak goreng rumah tangga yang sering dibuang warga ke sungai. Hasilnya, kini Pemerintahan Desa Panggungharjo, warga dan BUMDesnya Panggung Lestari sudah mampu melakukan pengolahan sampah dengan baik sehingga menjadi bisnis yang menghasilkan bagi desa.

Latar belakang Inovasi pengolahan limbah minyak goreng tersebut dilatarbelakangi informasi dari Kepala Desa Panggung Harjo saat itu, yakni Wahyudi Anggoro Hadi.  Saat itu, pria yang pernah membuat penelitian biji buah Nyamplung sebagai bahan bakar biodiesel ini mengatakan, memperoleh informasi jika Danone Aqua sedang mengurangi emisi karbon yang dihasilkan dari mesin pabriknya.

“Dari informasi itulah Pemerintah Desa Panggung Harjo dan BUMDes Panggung Lestari  mendatangi Danone Aqua untuk bekerja sama memasok olahan limbah minyak goreng sebagai campuran bahan bakar solar penggerak mesin blower (pembersih galon),” ujar dia seperti dalam keterangan tertulisnya.

BUMDes Panggung Lestari kemudian bekerja sama dengan bengkel untuk membuat mesin filterisasi limbah minyak goreng. Sedangkan pengolahan limbah minyak goreng dilakukan di tempat terpadu penampungan sampah dan produksi kompos. “Hasil dari olahan minyak goreng (jelantah) ini kemudian di jual ke PT. Tirta Investama (Aqua Danone) untuk dipakai sebagai campuran bahan bakar dengan komposisi 70 persen (solar) dan 30 persen (minyak terfilterisasi),” ujar Wahyudi. Pengadaan mesin filterisasi buat mengolah limbah minyak sendiri pembiayaannya berasal dari Dana Desa Panggung Harjo.

Sementara itu, pembiayaan pembangunan tempat sampah terpadu berasal dari bantuan pemerintah provinsi melalui program Tempat Pembuangan Sampah 3R (reduce, reuse, recycle). Sementara itu, guna mengumpulkan minyak goreng dari masyarakat dan lingkungan sekitar seperti dari pabrik­-pabrik tahu, dan restoran, BUMDes membentuk Bank Tigor (tilasan gorengan).

Bank ini yang nantinya mengurus pengumpulan minyak goreng bekas di 118 RT. Bank Tigor sendiri dibentuk dari kumpulan perwakilan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) tingkat RT. Total ada 11 Bank Tigor yang terbentuk di desa tersebut. Perlu diketahui minyak goreng bekas pakai dari warga atau dari tempat lain dibeli oleh Bank Tigor seharga Rp. 2.000 per liter dan dijual ke BUMDes Rp. 4.000 per liter.

Namun karena kebutuhan Danone akan minyak goreng terfilterisasi cukup besar sebanyak 8.000 liter per bulan, BUMDes kemudian berinisiatif merekrut tenaga lepas dari warga desa untuk mengepul minyak goreng bekas ke berbagai desa sekitar hingga luar kabupaten. Dengan tambahan tenaga lepas saja, BUMDes baru mampu memenuhi kebutuhan minyak goreng terfilterisasi untuk Danone sebanyak 5000 liter.

Total selama tahun 2016, BUMDes Panggung Lestari memasok olahan minyak goreng bekas sebanyak 32.000 ton dengan harga jual Rp 8.600 per liter. Berkat adanya inovasi ini Pendapatan kotor BUMDes Panggung Lestari pada tahun 2016 naik menjadi Rp 1,5 miliar dari Rp 700 juta pada 2015. Edukasi masyarakat Berkat adanya inovasi dari Pemerintah Desa dan warga Desa Panggungharjo serta BUMDes Panggung lestari, saat ini limbah minyak goreng yang biasanya mengotori sungai sudah sangat berkurang.

Sumber: Kompas.com

,

Ada yang Lebih Ampuh dari Bio Diesel B100

 Institut Teknologi Bandung berhasil memproduksi katalis pertama di Indonesia yang berbasis minyak sawit. Katalis menjadi sangat penting dalam upaya memproduksi bahan bakar seperti bensin, diesel dan avtur.

Menindaklanjuti temuan tersebut, Masyarakat Biohidrokarbon berusaha mengembangkan apa yang telah dihasilkan oleh ITB yaitu Katalis Merah Putih. Katalis merupakan suatu zat yang dapat mempercepat dan mengarahkan reaksi kimia supaya menghasilkan produk yang diinginkan.

Ketua Pengurus Masyarakat Biohidrokarbon Indonesia Sahat M Sinaga memaparkan dengan terciptanya Katalis Merah Putih ini Indonesia tidak perlu lagi mengimpor minyak bumi setiap tahun, karena Industri katalis ini akan mendorong untuk menuju kemandirian energi.

” Kami mendorong untuk menuju kemandirian energi,” jelas Sahat di Kantornya, di Jakarta, Kamis (18/4/2019). 

Dari hasil riset, selain memiliki harga yang lebih ekonomis serta hemat enegi, minyak dari kelapa sawit ini juga menghasilkan gasolin yang lebih baik dibandingkan fosil. Selain itu Sebagai contoh, dari minyak fosil yang biasanya hanya 92 sampai 98 oktan fosil (untuk Pertamax) sedangkan gasolin menghasilkan 110 oktan.

Lalu solar dari minyak sawit lebih bagus kualitasnya daripada minyak fosil. Kalau diesel fosil menghasilkan 40 hingga 47, sementara itu diesel katalis dari sawit mencapai 60. Alhasil, pembakarannya di kendaraan jauh lebih sempurna.

Sedangkan untuk pemakaian bahan bakar Avtur, minyak fosil punya tingkat beku minus dari 37 hingga maksimal 47. Dengan avtur dari katalis sawit bisa mencapai minus 60.

Sebagai informasi, biodiesel 100% atau disebut B100 merupakan bahan bakar nabati atau biofuel untuk mesin atau motor diesel. Uji coba produk perdana Biodesel B100 resmi dilakukan di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (15/4).

Biodiesel adalah bahan bakar alternatif yang dihasilkan dari bahan alami terbarukan seperti minyak nabati dan hewani. Sifat fisik biodiesel sama dengan minyak solar dan dapat digunakan sebagai bahan bakar pengganti untuk kendaraan bermesin diesel.

Selama ini, biodiesel masih dicampur dengan bahan bakar minyak bumi dengan perbandingsn tertentu. Tapi dengan teknologi pengembangan B100, biodiesel mengandung 100 persen bahan alami, tanpa dicampur dengan BBM.

Produk B100 merupakan salah satu inovasi yang dihasilkan oleh Kementan melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan). Para peneliti Balitbangtan mengembangkan Reaktor biodiesel multifungsi generasi ke-7. Mesin ini dapat mengolah 1.600 liter bahan baku setiap harinya. 

Sumber: Indonews.id

,

John Siregar Pimpin GAPKI Bengkulu 2019-2024

John Irwansyah Siregar terpilih kembali sebagai Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Provinsi Bengkulu periode 2019-2024 dalam Musyawarah Cabang II dan Pelantikan Pengurus Periode 2019-2024, di Bengkulu, Rabu (10 April 2019).

Dalam pidatonya, John Siregar mengajak pengurus GAPKI Bengkulu bekerja untuk pembangunan kelapa sawit bersama dan mendukung program pemerintah melawan black campaign.

“GAPKI akan mendukung program pemerintah Bengkulu dalam hal membangun industri hilir sawit. Oleh karena itu, GAPKI Bengkulu juga meminta kepada pemda untuk mempercepat Peremajaan Sawit Rakyat dan Kemitraan. Dengan program ini akan meningkatkan produksi TBS di tingkat pekebun rakyat supaya mendukung kebutuhan CPO industri hilir di Bengkulu,” ujar John.

Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah memberikan dukungan besar kepada GAPKI sebagai wadah berhimpun seluruh perusahaan sawit yang dapat memajukan ekonomi Bengkulu.

Ia menghimbau seluruh pengusaha kelapa sawit dapat bergabung ke dalam GAPKI. “Dimana dapat menghimpun kekuatan dan perubahan yang luar biasa. Serta lebih mudah untuk mengatasi masalah,” ujar Rohidin Mersyah.

  • John Siregar mengajak pengurus GAPKI Bengkulu bekerja untuk pembangunan kelapa sawit bersama dan mendukung program pemerintah melawan black campaign.

Saat ini, perkebunan Sawit di Bengkulu sekitar 65 persen milik rakyat dan sisanya 35 persen adalah perkebunan swasta.

Joko Supriyono, Ketua Umum GAPKI, mengharapkan pengurus GABKI Bengkulu yang baru terpilih ini dapat meningkatkan industri Sawit khususnya di provins ini. Karena banyaknya tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan industri Sawit. Pada tahun lalu ekspor sawit mengalami penurunan dikarenakan adanya penurunan harga sawit dunia.

Hadir dalam pelantikan ini antara lain Joko Supriyono (Ketua Umum GAPKI), Kanya Lakshmi (Sekjen GAPKI), H.Muhammadsjah Djafar (Ketua GAPKI Kaltim), Azmal Ridwan (Dewan Pembina GAPKI Kaltim), Mustafa Daulay (GIMNI), dan pengurus GAPKI lainnya.

Sumber: Sawitindonesia.com