,

Mendag Pimpin Kunjungan Kerja ke AS

JAKARTA – Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita memimpin delegasi Indonesia ke Amerika Serikat (AS) pada 14-19 Januari 2019 untuk memastikan Indonesia tetap memperoleh fasilitas preferensi tarif/pembebasan bea masuk dari pemerintah AS yang dikenal sebagai generalized system of preferences (GSP). Sebelumnya, pemerintah AS menyampaikan secara eksplisit mengenai rencana peninjauan kembali pemberian GSP untuk produk-produk Indonesia. 

“Dalam tujuh bulan terakhir, Pemerintah Indonesia telah melakukan komunikasi dan koordinasi intensif dengan AS agar status Indonesia dapat tetap dipertahankan di bawah skema GSP, karena program ini memberi manfaat baik kepada eksportir Indonesia maupun importir AS yang mendapat pasokan produk yang dibutuhkan,” kata Mendag, Senin (14/1). 

Pada Oktober 2017, Pemerintah AS melalui USTR mengeluarkan Peninjauan Kembali Penerapan GSP Negara (CPR) terhadap 25 negara penerima GSP, dan Indonesia termasuk di dalamnya. Pada 13 April 2018, USTR secara eksplisit menyebutkan akan melakukan peninjauan pemberian GSP kepada Indonesia, India, dan Kazakhstan. Hal ini tertuang dalam Federal Register Vol. 83, No. 82. 

Pada kunjungan kali ini, Mendag dijadwalkan melakukan pertemuan bilateral dengan Duta Besar Perwakilan Perdagangan AS (USTR Ambassador) Robert Lighthizer guna membahas pemberian fasilitas GSP ini. Tercatat, sebanyak 3.546 produk Indonesia diberikan fasilitas GSP berupa eli-minasi tarif hingga 0%. 

Mendag juga dijadwalkan bertemu dengan CEO Kamar Dagang dan Industri (Kadin) AS Tom Donohue, dan para pelaku usaha AS, antara lain yang bergerak di sektor alas kaki dan garmen; serta pertemuan dengan para calon investor potensial. Selain itu, Mendag juga akan menghadiri seminar mengenai kelapa sawit, menghadiri forum bisnis, dan membuka penjajakan kesepakatan bisnis (business matching). 

Mendag mengungkapkan, kunjungan kerja ke AS tidak hanya diisi dengan pertemuan formal di AS, namun juga diikuti dengan penjualan secara langsung melalui misi dagang. Hal ini dimaksudkan untuk memaksimalkan hasil kunjungan kerja. 

“Dengan forum bisnis dan business matching, diharapkan para pengusaha dapat bertransaksi secara langsung dan membangun bisnisnya sehingga nantinya dapat meningkatkan kinerja perdagangan kedua negara,” imbuh Mendag. 

Sebanyak 15 pengusaha akan turut dalam misi dagang kali ini. Pelaku usaha tersebut bergerak di sektor kelapa sawit, alumunium dan baja, hasil laut, kedelai dan gandum, kapas dan tekstil, kopi, ban mobil, emas dan perhiasan, serta daging sapi. Selain itu, turut serta Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, Gabungan Perusahaan KelapasawitIndonesia (Gapki), Indonesia Biofuels Producers Association (Aprobi-IBPA), dan Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI). 

“Kunjungan kerja ke AS ini merupakan salah satu strategi yang dilakukan untuk mencapai ekspor nonmigas yang ditargetkan naik 7,5% dibandingkan tahun lalu, atau sebesar US$ 175,9 miliar. Upaya untuk meningkatkan kinerja ekspor harus dilakukan sedini dan semaksimal mungkin di tengah kondisi pelambatan pertumbuhan ekonomi global,” jelas Mendag. 

Sumber: Investor Daily Indonesia

,

Mendag akan temui calon investor potensial di AS

Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita dalam kunjungannya ke Amerika Serikat, 14-19 Januari 2019, dijadwalkan bertemu dengan sejumlah calon investor potensial serta CEO Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Amerika Serikat Tom Donohue.

Berdasarkan informasi yang dihimpun AntaraNews di Washington DC, Amerika Serikat (AS), Senin, para pelaku usaha dari negeri Paman Sam yang akan ditemui Mendag antara lain pengusaha yang bergerak di sektor alas kaki dan garmen.

Selain itu, Mendag juga akan menghadiri seminar mengenai kelapa sawit, menghadiri forum bisnis, dan membuka penjajakan kesepakatan bisnis (business matching).

Kunjungan kerja ke AS tidak hanya diisi dengan pertemuan formal, namun juga diikuti dengan penjualan secara langsung melalui misi dagang.

Menurut Mendag, hal ini dimaksudkan untuk memaksimalkan hasil kunjungan kerja.

“Dengan forum bisnis dan `business matching`, diharapkan para pengusaha dapat bertransaksi secara langsung dan membangun bisnisnya sehingga nantinya dapat meningkatkan kinerja perdagangan kedua negara,” ucap Mendag.

Sejumlah pengusaha Indonesia yang akan mengikuti misi dagang ini antara lain bergerak di sektor kelapa sawit, alumunium dan baja, hasil laut, kedelai dan gandum, kapas dan tekstil, kopi, ban mobil, emas dan perhiasan.

Selain itu, turut serta Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, Gabungan Perusahaan Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Indonesia Biofuels Producers Association (APROBI-IBPA), dan Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI).

Adapun total perdagangan Indonesia-AS mencapai 25,92 miliar dolar AS, surplus untuk Indonesia sebesar 9,7 miliar dolar AS.

Sementara total perdagangan dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren positif sebesar 0,39 persen. Pada tahun 2017, AS merupakan negara tujuan ekspor nonmigas ke-2 setelah China dengan nilai 17,1 miliar dolar AS.

Sedangkan produk ekspor utama Indonesia ke AS, antara lain udang, karet alam, alas kaki, ban, dan pakaian wanita.

Dari segi impor, AS menjadi negara sumber impor nonmigas ke-5 bagi Indonesia senilai 7,7 miliar dolar.

Produk impor utama Indonesia dari AS, antara lain kacang kedelai, kapas, gandum, residu pabrik tepung, dan limbah makanan, serta makanan olahan untuk hewan.

Sumber: Antaranews.com

,

Potensi Ekspor CPO ke AS Kian Terbuka Lebar

Ekspor produk minyak kelapa sawit (CPO) menuju Amerika Serikat (AS) terbuka lebar setelah negara tersebut menerapkan kebijakan baru di sektor kesehatan mulai tahun lalu.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono mengatakan, peluang itu muncul karena AS menerapkan regulasi yang melarang penggunaan minyak nabati yang mengandung trans fatty acid untuk makanan manusia mulai 2018. Menurutnya, kandungan tersebut terdapat pada minyak olahan dari kedelai dan jagung yang selama ini menjadi pesaing CPO.

“Sementara itu, kajian dari AS sendiri menyebutkan bahwa CPO bebas dari trans fatty acid. Hal ini menjadi peluang besar bagi CPO kita, karena selama ini pesaing kita di AS adalah produk minyak olahan dari kedelai dan jagung,” jelasnya, Senin (14/1/2019).

Adapun, dikutip dari  laman U.S. Food and Drug Administration, ketentuan pelarangan penggunaan trans fatty acid berlaku serentak di AS mulai 18 Juni 2018. Joko memperkirakan, melalui kebijakan tersebut, ekspor CPO Indonesia pada tahun ini akan tumbuh hingga 20% dari capaian tahun lalu. Berdasarkan data dari Gapki, ekspor CPO dan produk turunannya dari RI ke AS  sepanjang Januari–November 2018 mencapai 1,109 juta ton.

Untuk itu, dia mengaku para pelaku di sektor CPO tengah menggencarkan kampanye positif ke AS. Langkah itu dilakukan demi membendung potensi terjadinya kampanye negatif seperti yang terjadi di Uni Eropa (UE) selama ini.

Pasalnya, AS dan UE memiliki karakter yang sama, yakni sebagai produsen minyak nabati pesaing CPO. Dalam hal ini AS produsen minyak nabati dari kedelai dan jagung, sementara UE produsen minyak dari biji rapa dan biji bunga matahari.

Namun demikian, menurutnya, potensi ekspor CPO dan produk turunannya ke AS saat ini masih belum maksimal. Pasalnya, produk biodiesel asal Indonesia masih dikenai bea masuk sebesar 300% oleh United State International Trade Commission (USITC) pada 18 April 2018.

Putusan itu diambi setelah National Board Biodiesel (NBB) asal AS menuding biodiesel asal RI yang dibuat dari CPO disubsidi oleh pemerintah. Hal itu menurut NBB, membuat harga biodiesel asal Indonesia lebih rendah dibandingkan biodiesel asal AS yang dibuat dari minyak kedelai dan jagung.

“Maka dari itu, ini pekerjaan rumah pemerintah. Mereka harus bantu pengusaha memperjuangkan agar biodiesel kita bisa masuk ke AS. Sebab, dengan UE saja kita sudah berhasil menang gugatan di WTO tahun lalu,” jelasnya.

Dihubungi secara terpisah, Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Master P. Tumanggor mengatakan, Indonesia terus melobi AS agar dapat menurunkan bea masuk biodiesel. Upaya tersebut menurutnya, menjadi salah satu agenda utama Aprobi ketika melakukan kunjungan ke AS bersama Kementerian Perdagangan RI pada 14-19 Januari 2019.

“Kami akan bertemu dengan para pelaku di sektor CPO asal AS pada 16 Januari di AS. Selain berusaha menyampaikan bahwa CPO kita sudah memenuhi ketentuan perkebunan keberlanjutan sesuai SDGs, kami juga akan memaparkan fakta mengenai produksi biodiesel kami,” jelasnya.

Dia pun memperkirakan, apabila bea masuk biodiesel menuju AS direduksi atau dihapuskan, maka akan membuat ekspor biodiesel RI tumbuh hingga 20% dari tahun lalu. Berdasarkan data Aprobi, ekspor biodiesel asal Indonesia pada tahun lalu mencapai 1,6 juta kiloliter. Sementara itu, produksi biodiesel RI sepanjang tahun lalu mencapai 5 juta kiloliter.

Adapun, dalam kunjungannya ke AS, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita turut mengajak seluruh elemen usaha yang bergerak di sektor CPO. Mereka adalah, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, Gapki, APROBI, dan Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI).

Sumber: Bisnis.com

,

Bertolak ke Amerika Serikat, Mendag Bahas Tindak Lanjut Fasilitas GSP

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita melakukan kunjungan kerja ke Amerika Serikat (AS) pada 14—19 Januari 2019. Tujuan Enggar bertolak ke negeri Paman Sam itu untuk meningkatkan kinerja ekspor non migas. Salah satunya dengan menindaklanjuti pemberian tarif preferensial (GSP) yang diperuntukkan bagi 3.546 produk Indonesia.

“Kunjungan kerja ke AS ini merupakan salah satu strategi yang dilakukan untuk mencapai ekspor nonmigas yang ditargetkan naik 7,5 persen dibandingkan tahun lalu, atau sebesar USD 175,9 miliar” jelas Mendag dalam keterangan resmi, Senin (14/1).

Untuk menindaklanjuti pemberian tarif preferensial yaitu sistem preferensi umum (Generalized System of Preferences/GSP), Enggartiasto dijadwalkan akan melakukan pertemuan bilateral dengan Duta Besar Perwakilan Perdagangan AS (USTR Ambassador) Robert Lighthizer. Fasilitas GSP ini penting bagi Indonesia, sebab ada 3.546 produk Indonesia yang diberikan fasilitas GSP berupa eliminasi tarif mulai dari 0 persen.

“Dalam tujuh bulan terakhir, pemerintah Indonesia telah melakukan komunikasi dan koordinasi intensif dengan AS agar status Indonesia dapat tetap dipertahankan di bawah skema GSP, karena program ini memberi manfaat baik kepada eksportir Indonesia maupun importir AS yang mendapat pasokan produk yang dibutuhkan,” jelasnya.

Pada Oktober 2017 lalu, Pemerintah AS melalui USTR mengeluarkan Peninjauan Kembali Penerapan GSP Negara (CPR) terhadap 25 negara penerima GSP, dan Indonesia termasuk di dalamnya. Kemudian pada 13 April 2018, USTR secara eksplisit menyebutkan akan melakukan peninjauan pemberian GSP kepada Indonesia, India, dan Kazakhstan.

Hal ini tertuang dalam Federal Register Vol. 83, No. 82. Pada 30 Mei 2018, AS juga mengumumkan akan melakukan peninjauan GSP terhadap Thailand. Politisi Partai Nasdem ini juga dijadwalkan bertemu dengan CEO Kamar Dagang dan Industri (Kadin) AS Tom Donohue, dan para pelaku usaha AS, yang bergerak di sektor alas kaki dan garmen; serta pertemuan dengan para calon investor potensial.

Selain itu, Mendag juga akan menghadiri seminar mengenai kelapa sawit, menghadiri forum bisnis, dan membuka penjajakan kesepakatan bisnis (business matching). Dimana, ada 15 pengusaha akan turut dalam misi dagang kali ini.

Pelaku usaha tersebut bergerak di sektor kelapa sawit, alumunium dan baja, hasil laut, kedelai dan gandum, kapas dan tekstil, kopi, ban mobil, emas dan perhiasan, serta daging sapi. Selain itu, turut serta Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, Gabungan Perusahaan Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Indonesia Biofuels Producers Association (APROBI-IBPA), dan Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI).

Untuk diketahui, total perdagangan Indonesia-AS mencapai USD 25,92 miliar, dimana Indonesia memperoleh surplus sebesar USD 9,7 miliar. Total perdagangan dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren positif sebesar 0,39 persen. Pada 2017, AS menjadi negara tujuan ekspor nonmigas ke-2 setelah Tiongkok dengan nilai USD 17,1 miliar. Produk ekspor utama Indonesia ke AS, antara lain udang; karet alam; alas kaki; ban, dan pakaian wanita.

Sementara dari segi impor, AS menjadi negara sumber impor nonmigas ke-5 bagi Indonesia senilai USD 7,7 miliar. Produk impor utama Indonesia dari AS, antara lain kacang kedelai, kapas, gandum, residu pabrik tepung dan limbah makanan, serta makanan olahan untuk hewan.

Sumber: Jawapos.com

,

Bertolak ke Amerika Serikat, Mendag Bahas Tindak Lanjut Fasilitas GSP

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita melakukan kunjungan kerja ke Amerika Serikat (AS) pada 14—19 Januari 2019. Tujuan Enggar bertolak ke negeri Paman Sam itu untuk meningkatkan kinerja ekspor non migas. Salah satunya dengan menindaklanjuti pemberian tarif preferensial (GSP) yang diperuntukkan bagi 3.546 produk Indonesia.

“Kunjungan kerja ke AS ini merupakan salah satu strategi yang dilakukan untuk mencapai ekspor nonmigas yang ditargetkan naik 7,5 persen dibandingkan tahun lalu, atau sebesar USD 175,9 miliar” jelas Mendag dalam keterangan resmi, Senin (14/1).

Untuk menindaklanjuti pemberian tarif preferensial yaitu sistem preferensi umum (Generalized System of Preferences/GSP), Enggartiasto dijadwalkan akan melakukan pertemuan bilateral dengan Duta Besar Perwakilan Perdagangan AS (USTR Ambassador) Robert Lighthizer. Fasilitas GSP ini penting bagi Indonesia, sebab ada 3.546 produk Indonesia yang diberikan fasilitas GSP berupa eliminasi tarif mulai dari 0 persen.

“Dalam tujuh bulan terakhir, pemerintah Indonesia telah melakukan komunikasi dan koordinasi intensif dengan AS agar status Indonesia dapat tetap dipertahankan di bawah skema GSP, karena program ini memberi manfaat baik kepada eksportir Indonesia maupun importir AS yang mendapat pasokan produk yang dibutuhkan,” jelasnya.

Pada Oktober 2017 lalu, Pemerintah AS melalui USTR mengeluarkan Peninjauan Kembali Penerapan GSP Negara (CPR) terhadap 25 negara penerima GSP, dan Indonesia termasuk di dalamnya. Kemudian pada 13 April 2018, USTR secara eksplisit menyebutkan akan melakukan peninjauan pemberian GSP kepada Indonesia, India, dan Kazakhstan.

Hal ini tertuang dalam Federal Register Vol. 83, No. 82. Pada 30 Mei 2018, AS juga mengumumkan akan melakukan peninjauan GSP terhadap Thailand. Politisi Partai Nasdem ini juga dijadwalkan bertemu dengan CEO Kamar Dagang dan Industri (Kadin) AS Tom Donohue, dan para pelaku usaha AS, yang bergerak di sektor alas kaki dan garmen; serta pertemuan dengan para calon investor potensial.

Selain itu, Mendag juga akan menghadiri seminar mengenai kelapa sawit, menghadiri forum bisnis, dan membuka penjajakan kesepakatan bisnis (business matching). Dimana, ada 15 pengusaha akan turut dalam misi dagang kali ini.

Pelaku usaha tersebut bergerak di sektor kelapa sawit, alumunium dan baja, hasil laut, kedelai dan gandum, kapas dan tekstil, kopi, ban mobil, emas dan perhiasan, serta daging sapi. Selain itu, turut serta Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, Gabungan Perusahaan Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Indonesia Biofuels Producers Association (APROBI-IBPA), dan Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI).

Untuk diketahui, total perdagangan Indonesia-AS mencapai USD 25,92 miliar, dimana Indonesia memperoleh surplus sebesar USD 9,7 miliar. Total perdagangan dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren positif sebesar 0,39 persen. Pada 2017, AS menjadi negara tujuan ekspor nonmigas ke-2 setelah Tiongkok dengan nilai USD 17,1 miliar. Produk ekspor utama Indonesia ke AS, antara lain udang; karet alam; alas kaki; ban, dan pakaian wanita.

Sementara dari segi impor, AS menjadi negara sumber impor nonmigas ke-5 bagi Indonesia senilai USD 7,7 miliar. Produk impor utama Indonesia dari AS, antara lain kacang kedelai, kapas, gandum, residu pabrik tepung dan limbah makanan, serta makanan olahan untuk hewan.

Sumber: Fajar.co.id

,

Menteri Enggar Pimpin Misi Dagang ke Amerika Serikat

Jakarta: Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita memimpin delegasi Indonesia ke Amerika Serikat (AS) pada 14-19 Januari 2019. Kinerja ekspor nasional diproyeksikan terus tumbuh di tengah kondisi ekonomi dunia yang tahun ini diprediksi melambat.

“Kunjungan kerja ke AS ini merupakan salah satu strategi yang dilakukan untuk mencapai ekspor nonmigas yang ditargetkan naik 7,5 persen dibandingkan tahun lalu, atau sebesar USD175,9 miliar. Upaya untuk meningkatkan kinerja ekspor harus dilakukan sedini dan semaksimal mungkin di tengah kondisi pelambatan pertumbuhan ekonomi global,” kata Enggar melalui keterangan resminya, Minggu, 13 Januari 2019.

Tahun ini, ekspor nonmigas ditargetkan naik menjadi USD175,9 miliar dibandingkan tahun lalu. Neraca perdagangan nonmigas tercatat surplus sebesar USD4,64 miliar pada Januari-November 2018. Dalam periode tersebut, ekspor secara keseluruhan tumbuh positif sebesar 7,7 persen dengan nilai ekspor migas sebesar USD15,65 miliar dan ekspor nonmigas USD150,14 miliar.

Dalam kunjungan kerja ini, Mendag dijadwalkan melakukan pertemuan bilateral dengan Duta Besar Perwakilan Perdagangan AS (USTR Ambassador) Robert Lighthizer. Pemberian tarif preferensial yaitu sistem preferensi umum (Generalized System of Preferences/GSP) bakal ditindaklanjuti.

“Sebanyak 3.546 produk Indonesia diberikan fasilitas GSP berupa eliminasi tarif hingga nol persen,” bebernya.

Dalam kesempatan itu, Enggar juga dijadwalkan bertemu dengan CEO Kamar Dagang dan Industri (Kadin) AS Tom Donohue. Selain itu, para pelaku usaha AS, antara lain yang bergerak di sektor alas kaki dan garmen; serta pertemuan dengan para calon investor potensial juga dilakukan dalam forum seminar.

“Dengan forum bisnis dan business matching, diharapkan para pengusaha dapat bertransaksi secara langsung dan membangun bisnisnya sehingga nantinya dapat meningkatkan kinerja perdagangan kedua negara,” ujarnya.

Sebanyak 15 pengusaha akan turut dalam misi dagang kali ini. Pelaku usaha tersebut bergerak di sektor kelapa sawit, alumunium dan baja, hasil laut, kedelai dan gandum, kapas dan tekstil, kopi, ban mobil, emas dan perhiasan, serta daging sapi.

Kemudian, turut serta pula Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, Gabungan Perusahaan Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Indonesia Biofuels Producers Association (APROBI-IBPA), dan Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI).

Total perdagangan Indonesia-AS mencapai USD25,92 miliar, surplus untuk Indonesia sebesar USD9,7 miliar. Total perdagangan dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren positif sebesar 0,39 persen.

Pada 2017, AS merupakan negara tujuan ekspor nonmigas ke-2 setelah Tiongkok dengan nilai USD17,1 miliar. Produk ekspor utama Indonesia ke AS, antara lain udang; karet alam; alas kaki; ban, dan pakaian wanita.

Sementara dari segi impor, AS menjadi negara sumber impor nonmigas ke-5 bagi Indonesia senilai USD7,7 miliar. Produk impor utama Indonesia dari AS, antara lain kacang kedelai, kapas, gandum, residu pabrik tepung dan limbah makanan, serta makanan olahan untuk hewan.

Sumber: Metrotvnews.com

,

Pemerintah Perlu Perbesar Lagi Pasar sawit Domestik

Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) menyarankan agar pemerintah mulai menyiapkan strategi agar industri sawit nasional tidak lagi menggantungkan diri pada pasar ekspor. Artinya, pasar sawit domestik perlu diperbesar lagi, saat ini porsi pasar ekspor masih mencapai 70% dari total produksi dan hanya 30% yang digunakan di dalam negeri. Salah satu cara yang bisa ditempuh adalah dengan melakukan substitusi bahan bakar minyak (BBM) dengan green diesel, green gasoline, dan green jet fuel dari minyak sawit.

Wakil Ketua I DMSI Sahat Sinaga mengatakan, ketergantungan yang tinggi terhadap pasar ekspor membuat industri sawit nasional begitu kelimpungan ketika terjadi permasalahan di pasar global yang berakibat pada turunnya permintaan akan komoditas perkebunan tersebut. Hal ini berkaca pada penurunan ekspor produk turunan minyak sawit pada November 2018 akibat permintaan global yang juga terkoreksi, meski di satu sisi ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) mengalami kenaikan. Pada November 2018, produk minyak sawit yang melalui proses hilir turun karena memang permintaan pasar global juga turun mulai Oktober. Itu dipicu adanya distorsi pasar vegetable oil akibat dari perang tarif antara Tiongkok dan Amerika Serikat (AS).

Menurut dia, stok soybean oil juga menumpuk di AS sehingga banyak negara bersikap wait and see akibat gejolak ketidakjelasan posisi itu. Banyak negara menunda pembelian dan memakai cadangan yang ada. Dengan gejala yang demikian itu, Indonesia sudah seharusnya membuat strategi agar pasar sawit Indonesia tidak boleh lagi menggantungkan diri pada ekspor. “Perlu mengubah posisi 30% lokal dan 70% ekspor menjadi 70% lokal dan 30% ekspor. Strategi itu bisa dilakukan dengan melakukan substitusi BBM dengan green diesel (bukan fatty acid methyl esters/FAME) , green gasoline (bensin), dan green jet fuel dari minyak sawit,” kata dia di Jakarta, kemarin.

Sahat menjelaskan, agar harga green fuel itu bersaing maka sudah saatnya Inpres No 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa sawit (Inpres Moratorium Sawit) segera dilaksanakan. Hal itu diperlukan guna memacu produktivitas perkebunan kelapa sawit Indonesia, khususnya milik petani. “Dengan begitu, Indonesia dapat menjalankan strategi menghadapi persaingan pasar minyak nabati global. Indonesia harus bersiap agar tidak lagi mengandalkan kinerja sektor sawit kepada pasar ekspor. Tingkatkan produktivitas kebun sawit rakyat secepatnya,” jelas Sahat.

Dia mengatakan, untuk mempercepat peningkatan produktivitas kebun sawit rakyat tersebut maka diperlukan kehadiran negara berupa penugasan kepada BUMN perkebunan dalam hal ini PT Perkebunan Nusantara (PTPN) untuk melaksanakan perbaikan kebun rakyat (petani). Yang menjadi kendala perbaikan produktivitas kebun petani selama ini adalah petani tidak bisa membiayai sendiri untuk proses peremajaan tanaman (replanting). Sebab, dari awal para petani hanya dialokasikan lahan 2 hektare (ha) per kepala keluarga (KK). “Itu tidak cukup dan tidak ada sisa uang untuk disimpan petani sebagai persiapan untuk replanting,” kata Sahat.

Seharusnya, hal tersebut sudah disikapi pemerintah dari dulu dengan sebiasa mungkin per KK memiliki kebun sawit 4 ha. Dengan demikian, petani memiliki sumber penghasilan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan tabungan saat peremajaan. “Itu pokok utama. Persoalan lain, selama jaya, tumbuh baik, dan hidup petani sawit maju, banyak petani-petani ikut-ikutan tanpa mengetahui teknik berbudidaya sawit. Karena ketidak mengertian tentang sawit, mereka berbondong-bondong dan latah menanam sawit. Akhirnya, membeli benih dan menanam sawit asal-asalan. Itulah keruwetan sawit rakyat ini,” kata Sahat.

Kondisi itu, kata dia, berbeda dengan kebun perusahaan yang mempunyai areal luas dan dilengkapi dengan para ahli dan dana yang cukup. Karena itu, perusahaan mampu bertahan oleh terpaan angin. Saat harga anjlok pun perusahaan sawit tetap survive karena produktivitas tanaman mereka bisa 24-28 ton tandan buah segar (TBS) per tahun, sedangkan produktivitas kebun sawit rakyat hanya 6-10 ton TBS per ha per tahun. “Karena itu, peremajaan kebun sawit rakyat mendesak dipercepat. Bahkan, pemerintah perlu menugaskan BUMN perkebunan, PTPN,” tegas Sahat.

Selain itu, dengan kondisi harga seperti sekarang, adanya persaingan dengan Malaysia, dan kondisi global, kebijakan tarif dana pungutan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa sawit (BPDP KS) perlu diperbaiki dengan cepat. Dana pungutan produk hulu (CPO, CPKO, dan RBDPKO) tinggi, misalnya US$ 35 per ton, turunan I sebesar US$ 20 per ton, dan untuk turunan II dibebaskan dari pungutan atau nol. Dengan begitu, ada insentif bagi industri hilir, sehingga ekspor produk hilir akan segera meningkat dan harga sawit akan cepat naik. Dengan sendirinya, harga TBS bisa kembali naik ke level Rp 1.560-1.600 per kilogram (kg) di pabrik kelapa sawit (PKS). Melalui upaya itu maka Indonesia bisa bersaing dengan Malaysia pada level playing field yang sama.

Kebijakan India

Sebelumnya, Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan Kementerian Perdagangan (BPPP Kemendag) Kasan Muhri memaparkan analisas atas dampak kebijakan tarif bea masuk (BM) impor sawit oleh India atas produk asal Malaysia menyusul kesepakatan perdagangan antarkedua negara bagi sawit Indonesia. Tarif BM CPO India untuk Malaysia sesuai Preferensi IM CECA per 1 Januari 2019 turun menjadi 40% dari 44%. Penurunan tarif itu sama seperti penurunan tarif BM CPO India untuk Indonesia sesuai AIFTA yang juga turun menjadi 40% dari 44%.

Tarif BM RBD palm oil India untuk Malaysia sesuai Preferensi IM CECA per 1 Januari 2019 turun dari 54% menjadi 45%. Sementara tarif BM RBD palm oil India untuk Indonesia sesuai AIFTA per 1 Januari 2019 turun dari 54% menjadi 50%. Per 31 Desember 2019, tarif BM RBDpalm oilIndia dalam skema AIFTA akan sama dengan skema IM CECA sehingga tarifnya sama-sama 45%. Atas kebijakan India terhadap Malaysia tersebut, BPPP Kemendag membuat analisis singkat dengan metode regresi sederhana terkait perubahan tarif BM India tersebut. Perubahan BM India berdampak signifikan terhadap volume impor CPO dari Indonesia.

Dia menjelaskan, setiap kenaikan tarif 1% di India akan menurunkan volume impor dari Indonesia sebesar 3.958,70 ton. Begitu pun sebaliknya jika tarif turun 1% akan menaikkan ekspor sebanyak 3.958,70 ton. Dengan demikian, penurunan tarif dari 44% menjadi 40% pada 2019 akan menyebabkan kenaikan volume ekspor sebesar 190.020 ton atau kenaikan nilai ekspor sebesar US$ 135 juta. “Tetapi, kenaikan tarif impor India secara statistik tidak signifikan terhadap volume impor CPO India dari Malaysia,” ujar Kasan, belum lama ini.

Di sisi lain, kenaikan tarif impor RBD palm oil India berdampak signifikan terhadap volume impor RBD palm oil India dari Indonesia dan Malaysia. Setiap kenaikan tarif 1% di India akan menurunkan volume impor dari Indonesia sebesar 2.010 ton, sehingga penurunan tarif dari 54% menjadi 50% memberi dampak kenaikan volume ekspor RBD palm oil Indonesia sebesar 96.500 ton atau kenaikan nilai ekspor setara US$ 69,76 juta. Bagi Malaysia, kenaikan tarif impor India 1% menurunkan volume impor RBD palm oil dari Malaysia sebesar 749,05 ton, sehingga penurunan tarif dari 54% menjadi 45% berdampak pada kenaikan volume ekspor RBD palm oil Malaysia sebesar 80.900 ton dan kenaikan nilai ekspor setara US$ 58,02 juta.

 

Sumber: Investor Daily Indonesia

,

Ekspor Sawit Tahun Ini Diperkirakan US$ 18 Miliar-US$ 20 Miliar

Nilai ekspor sawit tahun ini diperkirakan lebih rendah dari 2017 yang mencapai US$ 22,97 Miliar atau setara Rp 311,06 triliun. Asumsi ini merujuk data Badan Pusat Statistik, bahwa sepanjang Januari sampai Oktober 2018 nilai ekspor baru tercapai US$ 15,2 miliar atau setara Rp 241,55 triliun. Sementara itu, jumlah ekspor sawit sebesar 28,15 juta ton di periode yang sama.

“Sepertinya nilai ekspor tahun ini tidak sebaik 2017. Karena masalah harga. Mungkin (ekspor) dapat tercapai 20 miliar  dolar,” ujar Dedy Djunaedi, Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Kementerian Pertanian RI, di Bandung, beberapa waktu lalu.

Kalangan pelaku usaha diwakili Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) mempunyai proyeksi serupa. Sahat Sinaga, Direktur Eksekutif GIMNI, menjelaskan berdasarkan data BPS yang bahwa ekspor sebesar US$ 15,5 miliar dari Januari-Oktober 2018,  maka ekspor di sisa dua bulan terakhir yaitu November dan Desember diperkirakan US$ 2,8 miliar. Total nilai ekspor tahun ini diperkirakan sebesar US$ 18,3 Miliar-US$ 18,5 miliar.

“Sementara itu,  estimasi GIMNI untuk  volume ekspor pada 2018 berkisar  34,05 juta ton,” kata Sahat kepada sawitindonesia.com, Jumat (28 Desember 2018).

Sahat menyebutkan dengan gelagat harga pasar yang sekarang  di kisaran US$ 440 – US$ 460/ton FOB atau US$ 510 -530/ton CIF Rotterdam,  dan kalau tak ada peningkatan yang  signifikan di bulan Januari 2019 depan.

Maka sudah saatnya pemerintah mengubah kebijakan penghapusan pungutan dengan  mengenakan pungutan tinggi kepada produk hulu semisalnya US$ 40/Ton  dan pungutan lebih rendah  ke produk hilir ke-1 semisal US$ 25/ton dan  lebih rendah lagi  ke produk turunan ke-2 sebesar US$ 2 – US$ 4/ton.

“Dengan begini, akan ada insentif  untuk ekspor produk hilir yang memang dimintai pasar  luar,  karena  pembeli crude oil itu terbatas pemakainya. Paling Neste di Singapura dan refineri di Malaysia lalu sedikit di India dan Paksitan. Kalau  mereka itu sudah fullcapacity,” jelas Sahat.

Berdasarkan data BPS yang diolah Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian RI, volume ekspor tahun lalu sebesar 30,98 juta ton.

 

Sumber: Sawitindonesia.com

,

Sukses Ujicoba di Kilang Plaju Palembang, Tahun Depan, Kilang Dumai dan Balongan Olah Minyak Sawit Jadi BBM

 

PT Pertamina (Persero) akan menguji coba pengolahan minyak sawit menjadi Bahan Bakar Minyak (BBM) ramah lingkungan. Setelah berhasil di kilang Plaju, Sumatera Selatan, Pertamina akan mengolah minyak sawit di Kilang Dumai di Riau dan Kilang Balongan di Jawa Barat tahun depan.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana mengatakan dalam uji coba tersebut Pertamina akan menggandeng Institut Teknologi Bandung (ITB). Dalam hal ini, ITB akan menyediakan teknologi katalis.

Katalis merupakan suatu zat yang dapat mempercepat dan mengarahkan reaksi kimia supaya menghasilkan produk yang diinginkan. Sehingga minyak sawit bisa menjadi BBM ramah lingkungan.

“Kan gasoline sudah berhasil di Plaju,” kata Rida, usai rapat dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan di kantornya, Kamis (27/12) kemarin.

Rida mengatakan penerapan pengolahan minyak sawit di kilang tersebut berlangsung bertahap. Kilang Dumai akan mulai uji coba pengolahan minyak sawit pada Februari 2019. Targetnya akan menghasilkan Solar ramah lingkungan (green gasoline).

Sedangkan, di Kilang Balongan dilakukan April 2018 dengan harapan bisa menghasilkan bahan bakar avtur yang ramah lingkungan.

Di tempat yang sama, Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat M. Sinaga yang juga ikut dalam rapat tersebut mengatakan pengolahan minyak sawit pada kilang Dumai nantinya akan diterapkan 100%. Jadi, akan murni mengolah sawit untuk kemudian menghasilkan solar yang ramah lingkungan.

Hal ini berbeda dengan biodiesel yang masih menggunakan campuran minyak fosil. “Ini full 100% crude palm oil, bisa langsung jadi diesel,” kata Sahat, Kamis (27/12).

Akan tetapi, sebagai tahap awal, minyak sawit itu akan diolah dengan minyak mentah di Kilang Balongan untuk menghasilkan Avtur ramah lingkungan. Komposisinya, minyak sawit 25%.

Menurut Sahat dengan adanya program tersebut, ketahanan energi di Indonesia bisa terjaga. Ini karena bisa memanfaatkan bahan baku di dalam negeri yakni sawit untuk diolah menjadi BBM. Selain itu bisa menurunkan impor BBM.

Diberitakan sebelumnya, PT Pertamina (Persero) berhasil mengolah minyak sawit menjadi BBM dan elpiji ramah lingkungan di Kilang Plaju, Sumatera Selatan. Dengan pengolahan itu, perusahaan pelat merah itu menghemat US$ 160 juta atau Rp 2,3 triliun per tahun.

Direktur Pengolahan Pertamina Budi Santoso Syarif mengatakan penghematan tersebut terjadi karena ada impor minyak berkurang 7,36 ribu barel per hari (bph). “Upaya ini sangat mendukung pemerintah dalam mengurangi penggunaan devisa,” kata dia berdasarkan siaran resminya, Jumat (21/12).

Adapun fasilitas di Kilang Plaju mengolah minyak sawit sejak awal Desember lalu. Kapasitasnya 20 Million Barel Steam Per Day (MBSD).

Kilang itu pun menghasilkan BBM beroktan 90 yang lebih ramah lingkungan sebanyak 405 ribu barel per bulan setara 64.500 kilo Liter per bulan. Selain itu, kilang menghasilkan produksi elpiji ramah lingkungan sebanyak 11.000 ton per bulan.

 

Sumber: Gosumbar.com

,

Pertamina Uji Coba Komersial Green Fuel dari Tiga Kilang

PT Pertamina (Persero) sejak 2011 lalu melakukan riset terkait teknik pengolahan di tiga kilang yang dimiliki. Pengolahan yang dilakukan adalah mencampurkan kernel oil atau yang bisa disebut minyak kelapa sawit yang bisa langsung diolah menjadi avtur, diesel, LPG dan BBM dengan oktan di atas 90 persen.

Direktur Pengolahan Pertamina, Budi Santoso Syarif menjelaskan green fuel yang dikembangkan Pertamina selama ini sudah berhasil di lakukan di Kilang Plaju. Pada Februari 2019 mendatang Pertamina akan mencoba melakukan mekanisme yang sama di Kilang Balongan, Kilang Cilacap dan Kilang Dumai.

“Hasil kerja sama kami dengan ITB (Institut Teknologi Bandung) dengan penemuan katalis sebagai pemecah dari kernel oil nantinya kita bisa langsung produksi avtur, diesel, dan elpiji. Februari kita akan coba secara volume industri (komersial),” ujar Budi di Doble Tree Hotel, Kamis (27/12).

Katalis yang dimaksud oleh Budi merupakan hasil penelitian dari ITB. Katalis merupakan suatu zat yang dapat mempercepat dan mengarahkan reaksi kimia supaya menghasilkan produk yang diinginkan. Sehingga minyak sawit bisa menjadi BBM ramah lingkungan.

Budi menjelaskan dengan produksinya green fuel dari kilang ini maka ke depan Pertamina bisa melepas ketergantungan impor crude terutama untuk solar dan avtur. Budi menjelaskan dengan adanya proyek ini, ditengah kondisi petani sawit yang serapannya menurun di pasar internasional bisa dimanfaatkan secara maksimal di dalam negeri.

“Pemanfaatan minyak sawit diharapkan pertanian lebih sejahtera lagi, tkdn meningkat, menekan crude impor dan meningkatkan ketahanan energi,” ujar Budi.

Budi mengatakan 2019 Pertamina akan fokus melakukan segala uji coba sampai pada titik akhir komersialisasi ke pelanggan. Hanya saja, kata Budi setelah riset ini, maka perlu aksi dari pemerintah berupa regulasi dan tata kelola pasokan minyak sawit dari para pengusaha sawit untuk memasok Pertamina.

Nantinya, jika sistem tersebut sudah berjalan dengan kapasitas tiga kilang tersebut maka penghematan devisa yang potensi untuk ditekan sebesar 500 juta dolar AS per tahun. “Kalau untuk Plaju saja ini sudah bisa hemat 160 juta dolar AS per tahun. Kalau tiga tiganya progress maka bisa mencapai 500 juta dolar AS per tahun,” ujar Budi.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana mengamini hal ini. Ia mengatakan penerapan pengolahan minyak sawit di kilang tersebut berlangsung bertahap. Kilang Dumai akan mulai uji coba pengolahan minyak sawit pada Februari 2019.

“Targetnya akan menghasilkan Solar ramah lingkungan (green gasoline). Sedangkan, di Kilang Balongan dilakukan April 2018 dengan harapan bisa menghasilkan bahan bakar avtur yang ramah lingkungan,” kata Rida di Kantor Kemenko Maritim, Kamis (27/12).

Di tempat yang sama, Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat M Sinaga yang juga ikut dalam rapat tersebut mengatakan pengolahan minyak sawit pada kilang Dumai nantinya akan diterapkan 100 persen. Jadi, akan murni mengolah sawit untuk kemudian menghasilkan solar yang ramah lingkungan.

Hal ini berbeda dengan biodiesel yang masih menggunakan campuran minyak fosil. “Ini full 100 persen crude palm oil, bisa langsung jadi diesel,” ujar Sahat.

 

Sumber: Republika.co.id