,

Pungutan Dihapuskan, Waspadai Dampaknya Kepada Industri Hilir

Kebijakan meniadakan tarif pungutan ekspor sawit berpotensi menekan daya saing produk hilir. Selama ini, pungutan menjadi penopang pertumbuhan ekspor sawit untuk produk turunan dibandingkan mentah (CPO).

“Kebijakan meng-nolkan levy (pajak) semua produk sawit kecuali FAME mengecewakan pengusaha hilir (sawit). Karena ada perubahan paradigma dari penghiliran menjadi huluisasi kembali,” ujar Sahat Sinaga, Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Senin malam (26 November 2018).

Dijelaskan Sahat bahwa program hilirisasi dicanangkan semenjak akhir tahun 2011 melalui aturan PMK no 128/PMK 0.11/2011 tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar Dan Tarif Bea. Beleid ini mengatur pajak ekspor untuk produk hulu dikenai biaya tinggi dan pajal produk hilir lebih rendah.

Penetapan bea keluar tadi, dikatakan Sahat, terdapat selisih sekira 7,5% -8 % lebih rendah dibanding dengan produk hulu seperti CPO dan CPKO. “Akibat insentif ini, investasi industri hilir seperti refineri/fraksionasi, oleochemicals, dan biodiesel tumbuh pesat sepanjang periode 2012 sampai 2015,”ujar Sahat.

Keputusan pemerintah menyesuaikan tarif pungutan seharusnya diterapkan lebih bijak, tidak berlaku semua produk sawit. Sahat menjelaskan bahwa asosiasinya telah mengusulkan revisi tarif pungutam kepada pemerintah supaya ekspor hilir tumbuh.

Revisi ditujukan kepada tarif pungutan produk hilir sawit RBD Olein (bulk) diturunkan dari US$ 30/ton menjadi US$ 20/ton. Selanjutnya, tarif pungutan untuk minyak goreng kemasan <25 kg juga diturunkan dari US$ 20/ton menjadi US$ 2/ton.

“Dengan adanya penyesuaian tarif, Indonesia bisa mengembangkan pasar ekspor ke Afrika Timur,” ujarnya.

Sahat berpendapat bahwa penghapusan pungutan malahan tidak akan membantu harga TBS petani dan CPO. Harga sulit membaik karena sekarang pasokan melimpah sementara permintaan berkurang.

Dampak lainnya adalah industri hilir sekaligus eksportir akan melesu terutama insentif produksi tidak ada lagi dan pasar ekspor hilir berpotensi stagnan.

 

Sumber: Sawitindonesia.com

,

Ekspor Minyak Sawit Oktober Turun 5%

JAKARTA- Kinerja ekspor minyak sawit nasional terus merosot akibat perang dagang dan produksi minyak nabati global yang melimpah. Ekspor minyak sawit sepanjang Oktober 2018 diperkirakan hanya 3,03 juta ton, atau turun 5,02% dari realisasi September 2018 yang sebesar 3,19 juta ton. Ekspor September tersebut juga turun 3,04% dari Agustus 2018 yang mencapai 3,29 juta ton.

Direktur Pusat Penelitian Kelapa sawit (PPKS) Medan Hasril Hasan Siregar mengatakan, ekspor minyak sawit Indonesia pada Oktober 2018 masih akan tertekan. Hal itu akibat perang dagang dan produksi minyak nabati global yang berlimpah. “Untuk ekspor Oktober 2018, tim PPKS Medan memperkirakan masih minus karena efek trade war dan terjadi persaingan dagang atau perebutan pasar dengan minyak nabati lainnya. Pada saat bersamaan, produksi minyak nabati lainnya juga bagus, seperti minyak sawit. Ekspor Oktober 2018 kami prediksi turun sekitar 5% dari September 2018, yakni hanya mencapai 3,03 juta ton,” kata Hasril di Jakarta, kemarin.

Sebelumnya, Gabungan Pengusaha Kelapa sawit Indonesia (Gapki) mencatat, ekspor minyak sawit nasional pada September 2018 mencapai 3,19 juta ton, atau turun 3,04% dari Agustus 2018 yang sebanyak 3,29 juta ton. Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga justru memberikan proyeksi yang lebih optimistis. Pada Oktober 2018, ekspor minyak sawit bakal mencapai 3,21 juta ton, angka itu mengacu hasil laporan perusahaan anggota GIMNI.

Menurut Sahat, sepanjang 2014-2018, pasar industri sawit domestik di luar (fatty acid methyl ester/FAME)  bertumbuh 9,43% per tahun, sedangkan ekspor naik 7,94% per tahun. Produk ekspor tersebut mencakup industri refine, fraksionasi, dan modifikasi (RFM), oleokimia, dan refined bleached deodorized (RBD) olein. “Komposisi ekspor minyak sawit Indonesia pada Oktober 2018 bakal 22% berupa minyak sawit mentah {crude palm oil/CPO) dan 78% berupa turunan CPO (processed oils/fats). Pola ini berubah dari ekspor September 2018 yang sebesar 3,19 juta ton dengan porsi 23% untuk CPO dan 77% untuk yang processed,” kata Sahat.

Sahat memproyeksikan, pola ekspor pada Oktober 2018 adalah sebesar 2,52 juta ton berupa produk turunan CPO, yakni downstream product, refining and special fat, oleokimia (termasuk split oils FA), soap noodle, glycerin, dan split crude. Sedangkan ekspor yang berupa CPO diprediksi hanya 690 ribu ton. Apabila dibandingkan dengan September 2018, ekspor CPO terpantau sebesar 747 ribu ton dan produk turunan sebesar 2,44 juta ton.

Untuk konsumsi domestik pada Oktober 2018 diperkirakan sebesar 1,24 juta ton, atau naik dibandingkan September yang sebesar 1,22 juta ton. Rinciannya, untuk segmen food dan special fat sebanyak 747 ribu ton, nonfood seperti oleokimia dan sabun sebanyak 79 ribu ton, dan biodiesel sebesar 410 ribu ton.

Pada September 2018, GIMNI mencatat, konsumsi minyak sawit domestik untuk segmen food dan special fat sebanyak 734 ribu ton, sedangkan untuk segmen nonfood sebesar 82 ribu ton dan biodiesel sebanyak 402 ribu ton.

Sementara itu, mengutip data fasilitasi ekspor pertanian oleh Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian (Barantan Kementan), ekspor komoditas sawit dan produk turunannya sejak Januari hingga 18 November 2018 tercatat sebanyak 8.725.491 ton. Ekspor sawit dan turunannya tersebut menempati peringkat pertama 10 komoditas ekspor unggulan pertanian.

Produksisawit

Di sisi lain, Sahat Sinaga mengatakan, produksi CPO nasional pada Oktober 2018 kemungkinan bisa mencapai 3,99 juta ton dan minyak kernel (CPKO) sebanyak 389 ribu ton. Stok awal Oktober 2018 tercatat 4,60 juta ton, dengan demikian stok akhir Oktober 2018 diperkirakan sebesar 4,53 juta ton atau menurun dibandingkan stok akhir September 2018 yang sebanyak 4,60 juta ton. “Pada September, produksi CPO mencapai 4,00 juta ton dan CPKO 405 ribu ton,” tutur Sahat.

Hasril sebelumnya mengatakan, produksi CPO dan ekspor pada September-Desember kemungkinan turun secara bertahap, kecuali pada November akan mengalami sedikit kenaikan dibandingkan Oktober. “Pola produksi CPO biasanya pada semester pertama itu diperoleh 48% dan semester kedua sebesar 52%. Tapi pola ini juga kemungkinan bisa berubah,” kata Hasril.

Hingga akhir 2018, Sahat memperkirakan, produksi CPO dan CPKO Indonesia bakal mencapai 58,21 juta ton. Total konsumsi akan mencapai 47,48 juta ton, yakni untuk penggunaan domestik sebanyak 27,60% dan ekspor sebesar 72,40%. Pada 2019, konsumsi domestik bakal tumbuh 5% sedangkan ekspor 4%. “Prediksi ini memang konservatif, tapi itu sudah mempertimbangkan adanya faktor trade war Aw price war,” jelas Sahat.

 

Sumber: Investor Daily Indonesia

,

Pemerintah Diminta Bekukan LSM Pengganggu Ekspor

Pemerintah diminta mengatasi lembaga swadaya masyarakat (LSM) Greenpeace yang dinilai mengganggu perekonomian negara.

Tindakan Greenpeace yang menghadang kapal tanker minyak sawit di Teluk Cardiz, Spanyol, berdam pak bu ruk bagi ekspor sawit Indonesia. Ketua Bidang Perdagangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Benny Soetrisno me – nga takan, pemerintah harus mam pu mengamankan kepentingan eko nomi nasional di pa sar global, salah satunya komoditas sawit.

“Negara harus ber pihak pada minyak sawit yang berada dalam ancaman Greenpeace. Karena selama ini, ne gara merasakan keuntungan dari penerimaan devisa ne gara,” kata dia me lalui siaran pers.

Komoditas sawit berkontribusi besar bagi devisa negara se – ka ligus sumber devisa utama de ngan capaian USD22,97 miliar atau Rp318 triliun pada 2017. Dampak positifnya ada lah neraca dagang nonmigas surplus sebesar USD11,83 miliar.

Benny menyebutkan, kemam puan sawit menutup defi sit neraca perdagangan sangat lah penting bagi pemerintah. Menurutnya, aksi Greenpeace yang terlalu lama dibiarkan berdampak pada terhambatnya ekspor sawit ke Eropa.

“Untuk itu, Indonesia bisa mengikuti kebijakan India yang membekukan Greenpeace,” ujarnya. Wakil Sekjen Asosiasi Petani Ke lapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Rino Afrino menga ta kan, kampanye Greenpeace telah menghina martabat Indonesia melalui tuduhan minyak sawit karena pembukaan hutan.

Padahal tuduhan itu tidak terbukti. Indonesia sendiri tengah berbenah memperbaiki industri kelepa sawit secara bertahap. Sahat Sinaga, Wakil Ketua De wan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) mengatakan, Indonesia tidak boleh tunduk dengan tuntutan Greenpeace karena kampanye mereka bersifat barbar dan provokatif.

Mengingat Indonesia sedang membenahi tata kelola sawit, tetapi Green peace seenaknya menyudutkan sawit. Sebagai langkah awal, pemerintah dapat mengaudit sum ber pendanaan Greenpeace.

“Greenpace sebaiknya dibekukan seperti di India karena tidak memberikan manfaat apapun bagi Indonesia. Merekati dakme nambahperbaikan ekonomi Indonesia malahan merecoki kepen tingan ekonomi kita,” ujar nya.

 

Sumber: Koran-sindo.com

,

Ambisi Green Diesel RI di Saat Moratorium Sawit, Mungkinkah?

Industri biofuel meminta pemerintah untuk mempercepat penerapan biofuel 30% dalam bahan bakar diesel (Biodiesel 30/B30) di tahun depan.

Hal ini dimaksudkan untuk memacu konsumsi minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) di dalam negeri yang pada akhirnya akan mengurangi suplai ekspor dan memperbaiki harga internasional yang kini terpuruk di level sekitar US$ 500 per ton.

“Jadi kita perkuat pasar dalam negeri. Kalau kami maunya B30 di 1 April 2019, dari rencana awal di Januari 2020. Ini akan coba dikaji [pemerintah]. Kami berharap lebih cepat lebih baik, sehingga urusan logistik bisa direncanakan mulai sekarang,” ujar Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) MP Tumanggor di kantor Kemenko Perekonomian, pekan lalu.

Berbicara dalam program Morning Bell CNBC Indonesia TV, Wakil Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) bidang Perdagangan dan Keberlanjutan, Togar Sitanggang bahkan mengungkapkan perlunya produksi CPO minmal 60 juta ton per tahun apabila Indonesia ingin menerapkan B100 atau green diesel dalam waktu dekat.

Sebagai informasi, produksi CPO RI saat ini baru mencapai 42 juta ton dari total luas lahan sekitar 14-15 juta hektar. Dengan demikian, perlu peningkatan produktivitas lahan sawit yang saat ini berkisar 3 ton/hektar menjadi setidaknya 4 ton/hektar dalam 3-5 tahun ke depan.

“Sekarang [volume produksi] 42 juta ton. Ideal atau tidak, tergantung kita melihatnya sebagai apa. Kalau kita melihat sawit sebagai makanan mungkin sudah cukup, tapi kalau sawit sebagai energi tidak cukup. Bisa dibayangkan, kalau kita mau menerapkan B100 maka ini akan kurang banyak. Kita akan perlu 60-80 juta ton,” ujar Togar, Senin (19/11/2018).

Lantas, apakah peningkatan produktivitas bisa dilakukan di tengah moratorium izin pembukaan lahan sawit baru saat ini?

Togar optimis hal itu masih mungkin dilakukan, khususnya di sektor perkebunan rakyat apabila program replanting yang saat ini dilakukan pemerintah dapat berjalan optimal.

“Ada spare [kekurangan produksi] 15 juta ton untuk di-improve saat ini, kalau dalam 3-5 tahun mendatang produktivitasnya bisa ditingkatkan maka belum perlu buka lahan baru,” jelasnya.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga mengatakan pihaknya bersama Pertamina sedang mempersiapkan uji coba produksi green diesel di kilang Dumai pada Februari-Maret 2019 mendatang.

“Kita akan menggunakan 100% teknologi dan katalis dalam negeri untuk memproduksi itu, bekerja sama juga dengan ITB. Untuk green diesel akan dicoba di kilang Dumai pada Februari-Maret 2019. Diharapkan 2020 bisa operasional,” ujar Sahat kepada CNBC Indonesia di kantornya, pekan lalu.

 

Sumber: Cnbcindonesia.com

,

Ancaman Terhadap Minyak Sawit, Indonesia Diminta Tiru India Bekukan Greenpeace

Kampanye hitam terhadap produk minyak kelapa sawit semakin menjadi. Terbaru, aktivis Greenpeace International menaiki kapal tangker yang sedang mengangkut minyak kelapa sawit milik Wilmar International di perairan Teluk Cadiz, dekat Spanyol sambil membentangkan spanduk bertuliskan “Selamatkan Hutan Hujan Kita dan Hentikan Minyak Sawit Kotor”, akhir pekan lalu.
Tentu saja, aksi ini berpotensi menekan ekspor minyak sawit Indonesia di tengah upaya pemerintah mempersempit defisit transaksi berjalan. Bila aksi serupa terus berlanjut, dikhawatirkan ekspor komoditas andalan Indonesia tersebut bakal anjlok
Ketua Bidang Perdagangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Benny Soetrisno mendesak pemerintah segera turun tangan mengamankan kepentingan ekonomi nasional di pasar global. Ia menilai tindakan tersebut berdampak buruk terhadap ekspor sawit.
“Negara harus berpihak kepada minyak sawit yang berada dalam ancaman Greenpeace. Karena selama ini, negara merasakan keuntungan dari penerimaan devisa negara,” ujarnya, seperti diberitakan Kontan,  Minggu (18/11).
Menurut Benny, aksi Greenpeace ini terlalu lama dibiarkan. Akibatnya, bisa menghambat ekspor sawit masuk Eropa. “Untuk itu, Indonesia bisa mengikuti kebijakan India yang membekukan Greenpeace,” ujarnya.
Wakil Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Rino Afrino mengatakan kampanye Greenpeace telah menghina martabat Indonesia melalui tuduhan minyak sawit kotor. Pasalnya, tuduhan Greenpeace belum tentu dapat terbukti apakah minyak sawit yang dihasilkan dari pembabatan lahan hutan.
“Apakah Greenpeace bisa membuktikan minyak sawit yang dijual Wilmar, merusak lingkungan? Padahal, supplier mereka ini telah mengikuti prisnsip minyak sawit berkelanjutan seperti ISPO dan RSPO. Jelas kampanye Wilmar dapat menghancurkan stigma sawit Indonesia,” ujarnya.
Wakil Ketua Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) Sahat Sinaga mengatakan, perusahaan sawit sudah mengikuti ketentuan pemerintah agar mengikuti kaidah-kaidah keberlanjutan, seperti wajib mendapatkan sertifikat Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO). “Selain itu, pemerintah juga melakukan moratorium pembukaan lahan sawit,” ujarnya.
Ia mengatakan, seharusnya  Greenpeace menghargai kebijakan pemerintah. Tapi, dengan aksi kampanye hitam terhadap CPO tersebut, justru menunjukkan mereka menghalangi ekspor minyak sawit Indonesia yang selama ini menjadi sumber pemasukan devisa terbesar. Ia menduga, aksi ini, bagian dari perang dagang. Dus, DMSI mendesak pemerintah mengaudit sumber keuangan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang selama ini vokal.
Ia mengatakan, seharusnya  Greenpeace menghargai kebijakan pemerintah. Tapi, dengan aksi kampanye hitam terhadap CPO tersebut, justru menunjukkan mereka menghalangi ekspor minyak sawit Indonesia yang selama ini menjadi sumber pemasukan devisa terbesar. Ia menduga, aksi ini, bagian dari perang dagang. Dus, DMSI mendesak pemerintah mengaudit sumber keuangan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang selama ini vokal.
,

Hadang Ekspor Kelapa Sawit, Pemerintah Diminta Audit LSM

Pemerintah diminta mengatasi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Greenpeace yang dinilai mengganggu perekonomian negara. Tindakan Greenpeace yang menghadang kapal tanker sawit di Teluk Cardiz, Spanyol, berdampak buruk ekspor sawit Indonesia.

Ketua Bidang Perdagangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Benny Soetrisno mengatakan, pemerintah harus mampu mengamankan kepentingan ekonomi nasional di pasar global, salah satunya komoditas sawit. “Negara harus berpihak kepada minyak sawit yang berada dalam ancaman Greenpeace. Karena selama ini, negara merasakan keuntungan dari penerimaan devisa negara,” kata dia melalui siaran pers.

Komoditas sawit berkontribusi besar bagi devisa negara sekaligus sumber devisa utama dengan capaian 22,97 miliar dolar AS atau Rp 318 triliun pada 2017. Dampak positifnya adalah neraca dagang nonmigas surplus sebesar 11,83 miliar dolar AS.

Benny menyebutkan, kemampuan sawit untuk menutup defisit neraca perdagangan sangatlah penting bagi pemerintah. Menurutnya, aksi Greenpeace yang terlalu lama dibiarkan berdampak pada terhambatnya ekspor sawit ke Eropa.

“Untuk itu, Indonesia bisa mengikuti kebijakan India yang membekukan Greenpeace,” ujarnya.

Senada dengan Benny Soetrisno, petani pum meminta pemerintah bertindak tegas kepada Greenpeace. Wakil Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Rino Afrino menambahkan, kampanye Greenpeace telah menghina martabat Indonesia melalui tuduhan minyak sawit karena pembukaan hutan. Padahal, tuduhan tersebut tidak terbukti.

Indonesia sendiri tengah berbenah memperbaiki industri kelapa sawit secara bertahap.

Sahat Sinaga, Wakil Ketua Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) mengatakan, Indonesia tidak boleh tunduk dengan tuntutan Greenpeace karena kampanye mereka bersifat barbar dan provokatif. Mengingat Indonesia sedang membenahi tata kelola sawit tetapi Greenpeace seenaknya menyudutkan sawit. Sebagai langkah awal, pemerintah dapat mengaudit sumber pendanaan Greenpeace.

“Greenpace sebaiknya dibekukan seperti di India karena tidak memberikan manfaat apapun bagi Indonesia. Mereka tidak menambah perbaikan ekonomi Indonesia malahan merecoki  kepentingan ekonomi kita,”ujarnya.

 

Sumber: Republika.co.id

,

Asosiasi: Ada Kekurangan Produksi CPO 2 Juta Ton di 2019

Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) memproyeksi akan terjadi kekurangan produksi (shortage) minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan minyak inti sawit mentah (crude palm kernel oil/CPKO) hingga 2 juta ton tahun depan.

Direktur Eksekutif GIMNI Sahat Sinaga mengungkapkan konsumsi domestik untuk produk CPO dan turunannya (di luar FAME untuk B20) selama lima tahun terakhir tumbuh rata-rata 9,43% per tahun. Adapun pertumbuhan konsumsi pasar ekspor rata-rata 7,94% per tahun.

Dia memperkirakan total produksi CPO dan CPKO sepanjang tahun ini mencapai 48,2 juta ton dengan total konsumsinya mencapai 47,5 juta ton.

“Tapi dengan adanya perang dagang, perang tarif, dan sebagainya, kita memprediksi di 2019 pertumbuhan tadi tidak akan tercapai. Estimasi kita konservatif saja, konsumsi domestik tumbuh 5% dan ekspor tumbuh 4%,” kata Sahat kepada CNBC Indonesia di kantornya, pekan lalu.

Dengan asumsi total permintaan tumbuh 9%, Sahat memperkirakan konsumsi di 2019 mencapai 54,7 juta ton, terdiri atas 44,4 juta ton konsumsi dalam negeri dan ekspor serta 10,3 juta ton kebutuhan FAME.

Dia pun mengestimasi total produksi di 2019 hanya sebesar 52,8 juta ton, terdiri atas 48,2 juta ton CPO dan 4,6 juta ton CPKO.

“Dengan demikian, artinya kita akan shortage mencapai 2 juta ton di 2019. Nah, kebutuhan FAME tidak mungkin kita korbankan, jadi kemungkinan untuk menutupi kebutuhan dalam negeri kita akan menurunkan ekspor sebesar 2 juta ton. Otomatis harga CPO akan naik,” ujarnya.

Ditemui di tempat berbeda, Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) MP Tumanggor menjelaskan pihaknya memang mengusulkan penyerapan FAME yang lebih besar oleh PLN serta akselerasi penggunaan B30 untuk menaikkan harga CPO di pasar internasional.

“Jadi kita perkuat pasar dalam negeri. Kalau kami maunya B30 di 1 April 2019, dari rencana awal di Januari 2020. Ini akan coba dikaji [pemerintah]. Kami berharap lebih cepat lebih baik, sehingga urusan logistik bisa direncanakan mulai sekarang,” kata Tumanggor di kantor Kemenko Perekonomian.

Terkait logistik, Tumanggor mendorong percepatan pembangunan floating storage supaya 25 titik penyaluran FAME yang ada saat ini bisa dikurangi hingga hanya menjadi 10 titik.

“Kalau sudah tinggal 10 titik, masalah logistik tidak lagi menjadi masalah yang besar. Kita sudah bisa masuk ke B30,” pungkasnya. (prm)

 

Sumber: Cnbcindonesia.com

,

Pemerintah Diminta Bekukan Greenpeace

Kampanye hitam yang dilakukan Greenpeace tidak bisa dibiarkan karena mengganggu kepentingan ekonomi Indonesia. Sejumlah pihak meminta pemerintah mengambil sikap tegas dengan membekukan kegiatan NGO lingkungan ini di Indonesia.

“Negara harus berpihak kepada minyak sawit yang berada dalam ancaman Greenpeace. Karena selama ini, negara merasakan keuntungan dari penerimaan devisa negara,”kata Benny Soetrisno, Ketua Bidang Perdagangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), di Jakarta, Minggu (18 November 2018).

Komoditas sawit berkontribusi besar bagi devisa negara sebesar sumber devisa utama dengan capaian sebesar US$ 22,97 miliar atau Rp 318 triliun pada 2017. Dampak positifnya adalah neraca dagang nonmigas surplus sebesar US$ 11,83 miliar.

“Jika kampanye Greenpeace dibiarkan maka ekonomi terancam. Artinya pemerintah harus turun tangan karena selama ini menerima manfaat dari sawit,”ujarnya.

Benny menyebutkan kemampuan sawit untuk menutup defisit neraca perdagangan sangatlah penting bagi pemerintah. Disinilah perlu keberpihakan pemerintahan Joko Widodo untuk memberikan tindakan tegas kepada Greenpeace.

“Aksi Greenpeace terlalu lama dibiarkan. Akibatnya seperti sekarang, ekspor sawit dihambat masuk Eropa. Untuk itu, Indonesia bisa mengikuti kebijakan India yang membekukan Greenpeace,”ujarnya.

Sebelumnya, Greenpeace melakukan kampanye dengan menaiki Kapal kargo Stolt Tenacity di Teluk Cardiz, Spanyol. Di atas kapal, aktivis membentangkan spanduk bertuliskan “selamatkan hutan hujan kami” dan “hentikan produksi minyak kelapa sawit kotor”.

Sahat Sinaga, Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) mengatakan Indonesia tidak boleh tunduk dengan tuntutan Greenpeace karena kampanye mereka bersifat barbar dan provokatif. Tuduhan minyak sawit kotor sangatlah tidak berdasar karena Indonesia sedang membenahi tata kelola sawit. Berbagai upaya telah dilakukan melalui sertifikasi ISPO dan moratorium sawit.

Sahat menegaskan tindakan Greenpeace menunjukka bahwa mereka tidak menghargai upaya pemerintah Indonesia dalam memperbaiki tata kelola sawit Indonesia. “Apakah ada titipan dari komoditas pesaing sawit atau ada upaya-upaya negara tertentu untuk membuat ekonomi Indonesia menjadi lebih terpuruk?,”tanya Sahat.

“Kami minta pemerintah bertindak tegas dengan membekukan Greenpeace seperti di India. NGO ini tidak memberikan manfaat apapun bagi Indonesia. Mereka tidak menambah perbaikan ekonomi Indonesia malahan merecoki kepentingan ekonomi kita,”ujarnya.

 

Sumber: Sawitindonesia.com

,

Kampanye Hitam Sawit, Pemerintah Diminta Bekukan Greenpeace

Pemerintah diminta turun tangan untuk mengamankan kepentingan ekonomi nasional di pasar global, salah satunya komoditas sawit. Tindakan Greenpeace yang menghadang kapal tanker sawit di Teluk Cardiz, Spanyol, berdampak buruk kepada imej dan ekspor sawit Indonesia.

“Negara harus berpihak kepada minyak sawit yang berada dalam ancaman Greenpeace. Karena selama ini, negara merasakan keuntungan dari penerimaan devisa negara,” kata Benny Soetrisno, Ketua Bidang Perdagangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), dalam siaran persnya, Minggu (18/11/2018).

Komoditas sawit berkontribusi besar bagi devisa negara sebesar sumber devisa utama dengan capaian sebesar USD 22,97 miliar atau Rp 318 triliun pada 2017. Dampak positifnya adalah neraca dagang nonmigas surplus sebesar USD 11,83 miliar.

Benny menyebutkan kemampuan sawit untuk menutup defisit neraca perdagangan sangatlah penting bagi pemerintah. Disinilah perlu keberpihakan pemerintahan Joko Widodo untuk memberikan tindakan tegas kepada Greenpeace.

“Aksi Greenpeace terlalu lama dibiarkan. Akibatnya seperti sekarang, ekspor sawit dihambat masuk Eropa. Untuk itu, Indonesia bisa mengikuti kebijakan India yang membekukan Greenpeace,” ujarnya.

Senada dengan Benny Soetrisno, kalangan petani meminta pemerintah bertindak tegas kepada Greenpeace. Rino Afrino, Wakil Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO), menuturkan kampanye Greenpeace telah menghina martabat Indonesia melalui tuduhan minyak sawit kotor. Pasalnya, tuduhan Greenpeace belum tentu dapat terbukti apakah minyak sawit yang dihasilkan dari pembabatan lahan hutan.

“Apakah Greenpeace bisa membuktikan minyak sawit yang dijual Wilmar, merusak lingkungan? Padahal, supplier mereka ini telah mengikuti prisnsip minyak sawit berkelanjutan seperti ISPO dan RSPO. Jelas kampanye Wilmar dapat menghancurkan stigma sawit Indonesia,” tandasnya.

Sahat Sinaga, Wakil Ketua Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) mengatakan Indonesia tidak boleh tunduk dengan tuntutan Greenpeace karena kampanye mereka bersifat barbar dan provokatif. Mengingat Indonesia sedang membenahi tata kelola sawit tetapi Greenpeace seenaknya menyudutkan sawit. Untuk itu sebagai langkah awal pemerintah dapat mengaudit sumber pendanaan Greenpeace.

“Greenpace sebaiknya dibekukan seperti di India karena tidak memberikan manfaat apapun bagi Indonesia. Mereka tidak menambah perbaikan ekonomi Indonesia malahan merecoki kepentingan ekonomi kita,” jelasnya.

Kalangan petani APKASINDO berencana menempuh upaya hukum kepada Greenpeace. Rino menyebutkan pihaknya sedang berkonsultasi dengan tim hukum untuk menindaklanjuti upaya hukum tersebut. Selain itu, akan dikirimkan surat pelaporan terkait aksi Greenpace kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan HAM.

“Kampanye Greenpeace sudah dalam tahap yang meresahkan petani. Apalagi harga sedang jatuh seperti sekarang ini. Kami ingin pemerintah bisa tegas dan membekukan Greenpeace,” pungkasnya. 

 

Sumber: Agrofarm.co.id

,

Menguji Nyali Pemerintah Bekukan Greenpeace

Pemerintah diminta turun tangan untuk mengamankan kepentingan ekonomi nasional di pasar global. Salah satunya komoditas sawit yang selalu diganggu Greenpeace.

Beberapa waktu lalu, Greenpeace menghadang kapal tanker sawit di Teluk Cardiz, Spanyol, Kejadian ini berdampak buruk kepada imej dan ekspor sawit Indonesia.

“Negara harus berpihak kepada minyak sawit yang berada dalam ancaman Greenpeace. Karena selama ini, negara merasakan keuntungan dari penerimaan devisa negara,”kata Benny Soetrisno, Ketua bidang Perdagangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Jakarta, Minggu (18/11/2018).

Komoditas sawit berkontribusi besar bagi devisa negara sebesar sumber devisa utama dengan capaian sebesar US$22,97 miliar, atau setara Rp318 triliun pada 2017. Dampak positifnya adalah neraca dagang nonmigas surplus US$11,83 miliar.

Benny menyebutkan, kemampuan sawit untuk menutup defisit neraca perdagangan sangatlah penting bagi pemerintah. Disinilah perlu keberpihakan pemerintahan Joko Widodo untuk memberikan tindakan tegas kepada Greenpeace.

“Aksi Greenpeace terlalu lama dibiarkan. Akibatnya seperti sekarang, ekspor sawit dihambat masuk Eropa. Untuk itu, Indonesia bisa mengikuti kebijakan India yang membekukan Greenpeace,” ujarnya.

Senada Benny, kalangan petani sawit mendesak pemerintah berani menindak tegas Greenpeace. Rino Afrino, Wakil Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), menuturkan, kampanye Greenpeace telah menghina martabat Indonesia melalui tuduhan minyak sawit kotor.

Pasalnya, tuduhan Greenpeace belum tentu dapat terbukti apakah minyak sawit yang dihasilkan dari pembabatan lahan hutan. “Apakah Greenpeace bisa membuktikan minyak sawit yang dijual Wilmar, merusak lingkungan? Padahal, supplier mereka ini telah mengikuti prisnsip minyak sawit berkelanjutan seperti ISPO dan RSPO,” ujarnya.

Sahat Sinaga, Wakil Ketua Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) mengatakan Indonesia tidak boleh tunduk dengan tuntutan Greenpeace karena kampanye mereka bersifat barbar dan provokatif. Mengingat Indonesia sedang membenahi tata kelola sawit tetapi Greenpeace seenaknya menyudutkan sawit. Untuk itu sebagai langkah awal pemerintah dapat mengaudit sumber pendanaan Greenpeace.

“Greenpace sebaiknya dibekukan seperti di India karena tidak memberikan manfaat apapun bagi Indonesia. Mereka tidak menambah perbaikan ekonomi Indonesia malahan merecoki kepentingan ekonomi kita,”ujarnya.

Kalangan petani Apkasindo berencana menempuh upaya hukum kepada Greenpeace. Rino menyebutkan pihaknya sedang berkonsultasi dengan tim hukum untuk menindaklanjuti upaya hukum tersebut. Selain itu, akan dikirimkan surat pelaporan terkait aksi Greenpace kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan HAM.

“Kampanye Greenpeace sudah dalam tahap yang meresahkan petani. Apalagi harga sedang jatuh seperti sekarang ini. Kami ingin pemerintah bisa tegas dan membekukan Greenpeace,” pungkasnya.

Sumber: Inilah.com