,

Tren Industri Minyak Goreng Masih positif

 

Selama tahun 2017 industri minyak goreng masih di tren positif. PT Wilmar Nabati Indonesia (WNI) selaku produsen minyak goreng papan atas mengklaim mengalami kenaikan produksi sebesar 25 persen.

Manager Humas PT Wilmar Nabati Indonesia (WNI), Hartono Subeki menuturkan, masih stabilnya pasokan sawit selama kuartal III 2017 memberi andil yang sangat signifikan bagi perusahaannya.

“Kami akui, stabilnya pasokan sawit sangat membantu dalam meningkatkan produksi,” tuturnya, Kamis (4/1/2018).

PT WNI mencatat, kenaikan produksi minyak sawit mentah, atau crude palm oil (CPO) sebesar 25 persen dibanding tahun lalu. Sedangkan kapasitas produksi di perusahaan tersebut mencapai 10 ribu  Metric Ton (MT) per hari dengan utilitasi mencapai 80 persen.

“Untuk komposisi pasar di 2018 tidak berubah. Tetap penjualan 30 persen lokal dan 70 persen ekspor,” ujar Hartono.

Sebelumnya, Direktur PT WNI Gresik, Saronto berharap, cuaca normal sepanjang tahun 2018 ini. Jika cuaca buruk jalur distribusi CPO akan terganggu. Dia pun berharap agar panen sawit perkebunannya terus meningkat.

“CPO merupakan bahan dasar pengolahan minyak kami. Sehingga apabila jalur distribusi tersendat, secara otomatis berdampak pada jumlah produksi,” tandasnya.

 

Sumber: Beritajatim.com

,

GIMNI: Permintaan Minyak Nabati Hanya Naik 1%

 

JAKARTA. Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) memperkirakan tahun ini permintaan minyak nabati domestik hanya akan naik 1% dibandingkan tahun 2017, atau naik menjadi 8,144 juta ton dari 8,104 juta ton.

Dari 8,144 juta tersebut, 56% atau sekitar 4,5 juta ton merupakan minyak goreng curah dan kemasan, sementara sisanya untuk produk-produk minyak nabati lainnya. Sementara, di tahun 2017, 67% atau 5,537 juta dari 8,104 juta minyak nabati merupakan minyak goreng.

Sahat Sinaga, Direktur Eksekutif Gimni mengatakan, hal ini diakibatkan perubahan dari minyak goreng curah menjadi minyak goreng kemasan mengakibatkan banyak masyarakat yang mengurangi konsumsinya karena harganya tidak sesuai dengan harga minyak curah.

Meski begitu, dia bilang ada kemungkinan daya beli masyarakat meningkat di beberapa daerah, sehingga banyak yang beralih ke produk selain minyak goreng. “Jadi secara volume permintaan naik, tetapi kenaikan tersebut bukan dari minyak goreng,” tutur Sahat kepada Kontan.co.id, Kamis (4/1).

Dari sisi harga, Sahat menjelaskan harga minyak goreng akan tetap stabil. Menurutnya, kenaikan harga hanyalah spekulasi lantaran minyak bumi yang diperkirakan akan memiliki selisih harga yang lebih rendah dibandingkan CPO.

Apalagi, tahun in diperkirakan produksi minyak sawit masih akan meningkat. “Kita perkirakan tahun 2018 produksi sawit 41,9 juta ton, asalkan tidak ada perubahan cuaca yang drastis,” jelas Sahat.

Sementara itu, Sahat pun mengungkap ekspor minyak sawit di tahun 2017 sebesar 31,9 juta ton, di mana 26% merupakan crude oil (minyak mentah) dan 74% merupakan produk hilir sawit. Produk hilir tersebut terbagi atas refines oil sebesar 21,2 juta ton, oleokimia sebanyak 2,1 juta ton, dan biodiesel sebesar 190.000 ton.

Diperkirakan, di tahun 2018, ekspor sawit akan meningkat menjadi sekitar 33,1 juta ton. Di mana 8,7 juta ton merupakan crude oil, refined oil sekitar 22 juta ton dan oleokimia sebanyak 2,4 juta ton.

Meski begitu, Sahat berpendapat, ekspor produk hilir ini akan bisa meningkat apabila ada review PMK atas bea keluar produk CPO dan turunannya.

Menurutnya saat ini bea keluar yang ditetapkan sebesar US$ 750 – US$ 1.200 per ton. “Kami minta itu diturunkan menjadi US$ 550 per ton sehingga ekspor 33,1 juta ton dapat dicapai,” ujar Sahat.

 

Sumber: Kontan.co.id

,

Penundaan Penerapan B30 Bisa Bikin Rusak Harga CPO

 

Pengusaha mendorong pemerintah segera merealisasikan penerapan mandatori biodiesel sebesar 30 persen (B30). Realisasi mandatori biodiesel 30 mendesak dilakukan agar produksi Crude Palm Oils (CPO) dalam negeri dapat terserap dengan maksimal.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (Gimni) Sahat Sinaga mengatakan, serapan produksi CPO domestik akan terhambat jika biodiesel 30 persen tidak diterapkan. “Dampaknya nanti ke penyerapan produksi yang akan melambat karena pasarnya semakin sempit,” ujarnya kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Sahat yakin, penyerapan CPO dalam negeri akan semakin tinggi jika kebijakan mandatori biodiesel 30 persen diterapkan. “Kebijakan ini juga akan menggairahkan produksi CPO dalam negeri J tegasnya.

Ia mendorong, pemerintah segera merealisasikan mandatori B30 karena dampak positifnya sangat luas. “Pemerintah harus dorong penggunaan bahan bakar campuran biodiesel 30 persen. Tidak perlu ragu lagi karena sudah terbukti dampak baiknya mulai dari pendapatan negara hingga tenaga kerja,” ungkapnya.

Sahat mengungkap-kan, pihaknya juga menyambut baik rencana Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang akan melakukan uji coba penerapan biodiesel 30 persen. “Kami sangat mendukung rencana tersebut,” tuturnya.

Menurutnya, uji coba biodiesel 30 persen memang sudah saatnya dilakukan agar tidak ada kendala dalam penerapannya kedepan. “Seharusnya memang dari sekarang di uji agar kendala-kendalanya bisa dideteksi dan dicari solusinya dengan cepat,” katanya.

Ia berharap, uji coba tersebut bisa segera berlangsung dan tidak memakan waktu yang panjang. “Kami harap ini bukan sekedar uji coba lalu selesai. Tapi uji coba ini harus menjadi penguat agar realisasi biodiesel 30 persen bisa terwujud,” tukasnya.

Sekretaris Jenderal Gabungan Perusahaan Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Togar Sitanggang mengatakan, penundaan realisasi kebijakan mandatori biodiesel 30 persen bisa menekan harga CPO. “Dampaknya bisa ke harga CPO juga nantinya,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, serapan biodiesel di dalam negeri sudah semakin menurun. Pada Oktober 2017 contohnya, serapan biodiesel tercatat menurun sekitar 4 persen atau hanya sebanyak 216 ribu ton.

“Pada September 2017 tercatat mencapai 225 ribu ton serapannya. Semakin lama turun terus. Kalau mandatori tidak segera dilakukan maka serapan domestik akan semakin berkurang,” ungkapnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar menyampaikan, bahwa saat ini kajian biodiesel 30 persen akan memasuki uji awal di lapangan. “Kajiannya sudah selesai, namun demikian ada tes lapangan juga ini sekarang sedang persiapkan di lapangannya, akan dicoba pada transportasi darat selain kereta api,” ujarnya.

Dia menjelaskan, butuh waktu dalam masa peralihan dari B20 menuju B30. “Uji coba terus dilakukan agar ke depannya penerapan B30 pada transportasi darat tidak menemui kendala,” terangnya.

Ia mengungkapkan, implementasi B30 menunggu terse-lesaikannya kendala yang ada di B20. “Kita masih akan menguji B20 untuk kereta api, akan dibuktikan apakah B20 comply dengan sistem kereta api sekarang,” jelasnya.

 

Sumber: Rakyat Merdeka

,

Kebijakan HET akan Berlanjut di 2018

 

 

JAKARTA. Kementerian Perdagangan (Kemdag) mengaku akan melanjutkan langkah intervensi harga pangan pada tahun depan. Caranya adalah dengan mempertahankan aturan Harge Eceran Teringgi (HET) untuk sejumlah bahan pangan tertentu.

Tahun ini untuk menstabilkan harga pangan, Kemdag memberlakukan HET untuk beberapa komoditas. HET beras yang dipatok Rp 9.450 per kilogram (kg), daging sapi beku Rp 80.000 per kg, gula kemasan Rp 12.500 per kg, dan minyak goreng kemasan sederhana Rp 11.000 per kg.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengklaim, kebijakan HET sepanjang tahun ini cukup berhasil. Buktinya, harga komoditas yang diatur dengan instrumen HET masih stabil.

Untuk itu, kata Enggar, tahun depan pemerintah akan melanjutkan kebijakan HET untuk komoditas yang sudah diatur di 2017. “Sementara empat komoditas itu yang akan diatur HET-nya,” ujarnya, Kamis (21/12).

Klaim keberhasilan pengendalian harga pangan juga dikatakan oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto. Dia bilang meski pengendalian harga pangan dengan kebijakan HET di tahun ini cukup baik, namun pemerintah perlu mengevaluasi kebijakan HET untuk beras.

“Kalau HET-nya bermanfaat bisa diteruskan, tapi kalau kurang bermanfaat ya mungkin perlu perlu ditengok lagi, karena ada indikasi harga beras medium masih di atas HET. Itu yang mesti ditelusuri apakah ada permasalahan stok atau yahg lala, 1 jelasnya.

Ekonom Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhi-ma Yudhistira menilai, angka HET beras medium sepanjang tahun ini belum bisa dipenuhi. Terutama di tingkat pedagang pasar tradisional. Karena itu, demi menekan harga sesuai HET pemerintah mengambil jalan cepat dengan impor.

“Saya pikir mekanismenya jangan hanya di hilir yang hanya menakuti pedagang. Yang harus dilakukan bukan hanya penerapan HET, tapi juga pembenahan problem pertanian struktural. Karena pengendaliannya dari sisi hilir

saja tanpa meningkatkan produktivitas hulu, berarti hanya terbantu dari purchasing power, “jelas Bhima.

Untuk tahun depan, menurut Bhima pemerintah perlu melakukan mengevaluasi kebijakan pengendalian harga pangan. Lantaran bisa jadi kepentingan produsen menjadi tertekan dan hanya berpihak pada konsumen.

Pemerintah, kata Bhima, juga perlu mewaspadai ancaman cuaca buruk yang akan berampak pada penurunan produksi pangan. Sebab jika stok pangan tak cukup, akan percuma bila kebijakan HET diteruskan.

 

Sumber: Harian Kontan

,

Pengusaha Dorong Program B30 Dikebut

 

Pengusaha mendorong pemerintah untuk mengebut penerapan program pencampuran biodiesel ke solar 30 persen (B30). Kebijakan ini akan membantu penyerapan biodiesel lokal.

DIREKTUR Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (Gimni) Sahat Sinaga mengatakan, dengan penerapan B30 akan membantu industri sawit nasional. Sebab, kebijakan ini akan meningkatkan pemakaian biodiesel domestik.

Menurut Sahat, saat ini serapan biodiesel di pasar domestik cuma 27 persen dari total produksi. Jumlah tersebut sudah termasuk dengan biodiesel untuk program B20.

Dengan program B30, maka serapan domestik akan naik dari 27 persen menjadi 35 persen. Artinya domestik lebih kuat dan bisa mengurangi ketergantungan kepada pasar global.

“Saat ini jumlahnya 2,5 juta ton. Dengan naik jadi 30 persen ada tambahan 1 ,5 juta ton menjadi 4 juta ton,” paparnya.

Menurut dia, percepatan B30 juga akan mengurangi emisi gas rumah kaca sehingga udara jadi lebih bersih. Selain itu, keasa-man udara juga akan berkurang. Pemerintah pun bisa mengurangi biaya kesehatan.

Hapus Pungutan Ekspor

Sahat mengatakan, produksi biodiesel mencapai 12 juta ton per tahun. Sedangkan, dengan B30 penyerapannya menjadi 4,5 juta ton. Artinya masih ada sisa sekitar 7,5 juta ton dan harapannya bisa dijual untuk ekspor.

Namun, sayangnya penjualan ekspor pun terganggu. Penyebabnya, pemerintah menerapkan pungutan ekspor 20 dolar AS per ton. Akibatnya, banyak perusahaan yang berhenti ekspor. “Kami mengusulkan pungutan ekspor itu dihapuskan,” ujarnya.

Menurut Sahat, akibat kebijakan pemerintah tersebut banyak perusahaan yang mulai mengurangi produksinya. Bahkan, saat ini sudah ada tiga perusahaan yang gulung tikar.

Sementara untuk penjualan tahun ini, Sahat mengatakan, akan tumbuh 8 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Angka tersebut di bawah harapan kami 15 persen.

“Salah satu penyebabnya pungutan ekspor itu. Dan, kita berharap agar program B30 digenjot,” tukasnya.

Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan kembali melakukan uji coba B20 pada kereta api dan studi awal penggunaan B30 untuk transportasi darat selain kereta apa pada tahun depan.

Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengatakan, saat ini kajian B-30 akan memasuki uji awal di lapangan. “Kajiannya sudah selesai, namun demikian ada tes lapangan juga ini sekarang sedang persiapkan di lapangannya, akan dicoba pada transportasi darat selain kereta api,” ujar Arcandra.

Wamen menambahkan, butuh waktu dalam masa peralihan dari B20 menuju B30. Di samping itu, uji coba terus dilakukan agar ke depannya penerapan B30 pada transportasi darat tidak menemui kendala.

Lebih lanjut, kata dia, implementasi B30 menunggu terse-lesaikannya kendala yang ada di B20. “Kita masih akan menguji B20 untuk kereta api, akan dibuktikan apakah B20 comply dengan sistem kereta api sekarang,” jelasnya.

 

Sumber: Rakyat Merdeka

,

Sikap Pengusaha Terbelah

 

Kebijakan pemerintah mewajibkan ekspor Crude Palm Oil (CPO), batu bara, dan beras diekspor menggunakan kapal dan asuransi lokal mendapat respons beragam dari pengusaha. Ada yang mendukung dan menolak.

DIREKTUR Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (Gimni) Sahat Sinaga mengatakan, pengusaha kelapa sawit akan kesulitan menjalankan kewajiban tersebut. “Akan sulit karena kita belum tahu kapal lokal itu mampu atau tidak,” ujarnya kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Untuk diketahui, Kementerian Perdagangan (Kemendag) menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 82 Tahun 2017 tentang Ketentuan Penggunaan Angkutan Laut dan Asuransi Nasional. Salah satu isinya mewajibkan kegiatan ekspor (CPO), batu bara dan beras menggunakan angkutan laut dan asuransi nasional.

Targetnya enam bulan setelah ditetapkan, regulasi ini dapat dijalankan. Jika melanggar, eksportir CPO, batu bara dan beras bisa dibekukan hingga dicabut izinnya.

Menurut Sahat, sebaiknya kebijakan tersebut ditunda terlebih dahulu sampai ada kepastian dari pemerintah dan industri pelayaran dalam menyediakan angkutan kapal yang murah dan mumpuni. “Kalau sudah mampu kapalnya tidak masalah. Tapi kalau belum lebih baik bisa ditunda,” ungkapnya.

Menurutnya, saat ini kemampuan dan kapasitas kapal lokal memang mencukupi untuk kebutuhan angkutan domestik. “Kalau untuk ekspor sepertinya belum ada ya. Makanya harus dipastikan dulu apakah mampu atau tidak,” tegasnya.

Pihaknya masih akan mendengar masukan dari pengusaha mengenai dampak dari kebijakan tersebut. “Untuk selanjutnya kami mau dengar dulu masukan dari pengusaha lain. Apakah kebijakan bisa dilanjutkan atau nanti minta ditunda karena belum siap,” tukasnya.

Ketua Umum Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia menilai, regulasi ini akan menghambat kegiatan ekspor batu bara. “Melihat substansi regulasi yang mewajibkan penggunaan kapal nasional untuk ekspor batu bara timbul kekhawatiran akan berpotensi negatif terhadap kelancaran ekspor batu bara,” ujarnya.

Hendra mengungkapkan, APBI sendiri telah melayangkan keberatannya kepada Kementerian Perdagangan saat regulasi ini masih berupa draf rancangan. Terutama soal ketersediaan kapal lokal dalam kegiatan ekspor batubara yang dinilai belum miliki jumlah yang banyak.

“Yang menjadi concern utama adalah saat ini sebagian besar ekspor batu bara masih menggunakan kapal asing sehingga kesiapan kapal nasional dapat menjadi kendala,” sambungnya.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Indonesian National Shipowners Association (INSA) Carmelita Hartoto mengatakan, regulasi ini merupakan lompatan besar guna mendongkrak performa neraca jasa perdagangan Indonesia. “Kami mengapresiasi pemerintah menerbitkan regulasi ini,” ujarnya.

Ia mengaku, siap memenuhi kebutuhan kapal agar kegiatan ekspor berjalan baik. “Kami siap berkontribusi dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasa ekspor impor,” kata Carmelita.

Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan INSA Zaenal Arifin Hasibuan mengatakan, regulasi tersebut menjadi angin segar untuk industri pelayaran nasional. “Dengan aturan ini, tahun depan bisnis perkapalan akan lebih baik,” tuturnya.

Menurutnya, kegiatan angkutan ekspor-impor masih didominasi kapal asing. “Pada 2016 saja penggunaan kapal asing pada kegiatan angkutan ekspor-impor mencapai 93,7 persen dari total aktivitas. Sedangkan penggunaan kapal berbendera Merah Putih hanya sisanya, atau 6,3 persen,” tuturnya.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Oke Nurwan menjelaskan, regulasi ini guna meningkatkan daya saing industri pelayaran dan perasuransian nasional di kancah dunia. “Secara prinsip, pemerintah mendorong industri domestik,” ujarnya.

Namun, Nurwan enggan menjelaskan apakah perusahaan jasa angkutan laut dan asuransi nasional mampu menjalankan kebijakan ini. “Yang jelas, jika perusahaan domestik tidak bisa men-cover seluruhnya, eksportir dan importir boleh menggunakan perusahaan asing tapi dengan izin pemerintah,” tutupnya.

 

Sumber: Rakyat Merdeka

,

PTPN Ramaikan Peta Persaingan Pasar Minyak Goreng Domestik

 

JAKARTA. PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III Holding bersama PTPN IV melebarkan sayap bisnis dengan membangun pabrik minyak goreng. Pabrik minyak goreng yang akan dioperasikan anak usaha PTPN yakni PT Industri Nabati Lestari ini diharapkan bakal turut meramaikan peta persaingan bisnis minyak goreng yang selama ini masih dikuasai perusahaan swasta.

Sekretaris Perusahaan PTPN III Holding Furqan Tanzala mengatakan, pembangunan pabrik minyak goreng berkapasitas 600.000 ton per tahun ini sampai saat ini masih berlangsung. Lokasi pabrik berada di Kawasan Industri Sei Mangkei, Sumatra Utara.

Dengan pabrik ini, PTPN berharap akan mendapatkan nilai tambah dari produksi kelapasawitsaat ini. Di pabrik itu PTPN akan memproduksi minyak goreng kemasan sederhana dan curah. “Kami akan utamakan menjual produk ke pasar domestik dulu,” ujarnya, Senin (4/12).

Atas rencana itu Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga meminta PTPN mengikuti aturan yang berlaku bagi industri minyak goreng. Aturan itu adalah menyediakan 20% dari total produksi masuk ke dalam kebutuhan domestik dan dijual dalam kemasan sederhana dengan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan Kementerian Perdagangan (Kemdag).

PTPN juga perlu merumuskan pangsa pasar yang hendak disasar untuk bisa bersaing di penjualan minyak goreng. “Perlu diketahui PTPN, sebagai pemain baru perlu ikut dalam rapat-rapat yang diikuti produsen minyak goreng agar mengetahui apa yang menjadi kewajiban-kewajiban mereka,” ujarnya kepada KONTAN, Senin (4/12).

Menurut Sahat, setiap produsen diharuskan memiliki mesin packing minyak goreng. Nantinya mesin ini bisa digunakan untuk memproduksi minyak goreng ukuran 250 mililiter (ml) dan 500 ml. Minyak goreng ini yang akan 1 i.i 11,11 ke pasar domestik, khususnya mereka yang perekonomiannya menengah ke bawah. “Kemdag mengharuskan menjual minyak goreng ukuran mini itu,” katanya.

Sahat juga mengingatkan agar PTPN membuat merek minyak goreng sendiri agar nantinya bisa bersaing di pasar dengan merek minyak goreng swasta. Bila syarat-syarat ini tidak dipenuhi, maka Sahat mengingatkan bisa saja pabrik minyak goreng PTPN ditutup.

 

Sumber: Harian Kontan

,

DMO Diterapkan Bertahap

 

JAKARTA – Kewajiban para produsen minyak goreng untuk menyediakan alokasi khusus bagi pasar domestik atau domestic market obligation diterapkan secara bertahap kendati pasokan ke seluruh Indonesia harus terdistribusi mulai Desember 2017.

Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kementerian Perdagangan Ninuk Rahayuningrum menjelaskan saat ini tengah disusun ketentuan perihal kewajiban produsen untuk mengalokasikan 20% dari total produksi dalam bentuk kemasan sederhana ke pasar domestik. Kebijakan domestic market obligation (DMO) menurutnya dilaksanakan secara bertahap.

“DMO belum berlaku, tanggal 1 Desember itu yang keharusan adalah minyak goreng terdistribusi ke seluruh Indonesia,” ujarnya saat dihubungi Bisnis, Senin (4/12).

Kewajiban tersebut, sambungnya, sebagai upaya untuk memenuhi pasokan balian pokok menjelang Natal dan tahun baru. Hal tersebut dilakukan mengingat potensi curah hujan yang tinggi sehingga dapat menghambat proses distribusi.

Ninuk menegaskan kebijakan DMO bakal diterapkan untuk menjaga keterjangkauan harga dan higienitas minyak goreng baik di pasar tradisional maupun ritel modern. Selain itu, diharapkan ketentuan harga eceran tertinggi untuk komoditas tersebut dapat tercapai.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga mengatakan kewajiban memasok 20% dari total kapasitas produksi sudah mulai berjalan Desember2017. Namun, menurutnya saat ini pasar minyak goreng tengah menghadapi kelesuan.

“Karena sedang lesu jadi enggak perlu genjot ke 20% hanya produsen akan mengamati bila di pasar kekurangan stok,” jelasnya.

Sementara itu pemerintah bersama pemangku kepen-berupaya menjaga stok dan stabilitas harga di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC).

Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya Arief Prasetyo Adi mengatakan saat ini masih ada beras IR-64 III seharga Rp7.800 per kg. Dia menyebut jumlah beras jenis medium itu 15%-20% dari stok beras di PIBC yang mencapai 37.000 ton, melebihi stok minimal sebesar 30.000 ton.

“Ke depan beras akan lebih banyak ke premium. Dengan harga gabah saat ini, lebih memilih (beras) Rp12.800perkg.”

 

Sumber: Bisnis Indonesia

,

PTPN Masuk Bisnis Minyak Goreng, Ini Kata Industri

JAKARTA. PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III Holding bersama PTPN IV tengah membangun pabrik minyak goreng. Perusahaan yang dioperasikan anak usaha PTPN yakni PT Industri Nabati Lestari ini nantinya diharapkan turut meramaikan peta persaingan bisnis minyak goreng yang selama ini masih dikuasai perusahaan swasta baik domestik maupun ekspor. PTPN punya peluang menguasai pangsa pasar yang ada di daerah terdekat dengan pabrik miliknya.

Namun PTPN harus mengikuti aturan yang berlaku bagi industri minyak goreng yakni menyediakan 20% dari total produksinya masuk ke dalam kebutuhan domestik dan dijual dalam kemasan sederhana dengan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan Kementerian Perdagangan (Kemdag).

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga mengatakan PTPN perlu merumuskan pangsa pasar yang hendak disasar untuk bisa bersaing di penjualan minyak goreng.

“Perlu diketahui PTPN, sebagai pemain baru perlu ikut dalam rapat-rapat yang diikuti produsen minyak goreng agar mengetahui apa yang menjadi kewajiban-kewajiban mereka,” ujarnya kepada Kontan.co.id, Senin (4/12).

Dia mengatakan, setiap produsen diharuskan memiliki mesin packing minyak goreng. Nantinya mesin ini bisa digunakan untuk memproduksi minyak goreng ukuran 250 mililiter (ml) dan 500 ml. Minyak goreng ini yang akan dijual ke pasar domestik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya mereka yang perekonomiannya menengah ke bawah.

“Di pasar tradisional banyak konsumen yang hanya mampu membeli dengan ukuran kecil, makanya Kemdag mengharuskan menjual minyak goreng dengan ukuran mini tersebut,” tuturnya.

Selain itu, dia juga mengingatkan agar PTPN membuat merek minyak goreng sendiri agar nantinya bisa bersaing di pasar dengan merek minyak goreng swasta. Bila syarat-syarat ini tidak dipenuhi, maka Sahat mengingatkan bisa saja pabrik minyak goreng PTPN ditutup. Kendati demikian, Sahat bilang GIMNI melihat PTPN tetap punya peluang masuk ke pasar minyak goreng, khususnya di daerah Sumatera Utara dan sekitarnya.

Sumber: Kontan.co.id

,

HARGA MIGOR TERKEREK, Ikappi Bahas Soal Kerja Sama Dengan Industri Minyak

 

JAKARTA- Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) Abdullah Mansuri mengungkapkan terjadi kenaikan harga minyak goreng (migor) di pasar tradisional sejak awal Desember 2017.

Hingga hari ini, Senin (4/12/2017), pergerakan harga komoditas tersebut berada di kisaran Rp13.000 per liter.

Abdullah menilai implementasi kerja sama antara produsen yang pedagang pasar tidak berjalan baik. Pasalnya, dalam kebijakan yang bertujuan memotong jalur distribusi tersebut, para pedagang tidak diberikan keleluasan untuk menangguhkan pembayaran seperti yang diberikan kepada ritel modern.

Seperti diketahui, Ikappi dan Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) meneken nota kesepahaman harga jual minyak goreng pada Juni 2017. Saat itu, disepakati harga eceran tertinggi di tingkat pedagang pasar sebesar Rp11.000 per liter.

Berdasarkan pantauan Bisnis melalui Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, Senin (4/12/2017), menunjukkan harga rata-rata nasional minyak goreng curah Rp12.150 per kilogram. Sementara, rerata harga minyak goreng kemesan bermerek yakni Rp15.100 per kilogram.

 

Sumber: Bisnis.com