,

Berharap Dampak Positif Beleid B20

JAKARTA. Program perhiasan penggunaan biodiesel sebesar 20% untuk campuran balian bakar diesel (B20) bagi semua kendaraan berlaku 1 September 2018. Artinya, kini, semua SPBU di Indonesia tidak lagi berjualan solar murni.

Pelaku usaha berharap kebijakan B20 ini bisa menimbulkan multiplier effect bagi produsen minyak swait mentah atawa Crude palm oil (CPO) maupun harga Tandan Buah Segar (TBS) di pasar domestik. Sebab, program B20 diharapkan akan meningkatkan pembelian CPO di pasar domestik oleh perusahaan penjual balian bakar minyak (BBM), sehingga pasokan ekspor CPO di pasar global berkurang dan bisa memicu kenaikan harga CPO.

Wakil Ketua Dewan Masyarakat SawitIndonesia DMSI Sahat Sinaga memperkirakan dampak implementasi program B20 akan membuat konsumsi domestik CPO pada paruh kedua 2018 meningkat menjadi 7 juta ton. Angka ini berarti meningkat sekitar 4,47% dari proyeksi awal sebesar 6,7 juta ton.

Sahat menambahkan, kenaikan permintaan CPO di semester 11-2018 merupakan perkirakan konservatif. “Kalau mereka akan agresif karena takut terkena denda dari pemerintah, maka konsumsi CPO dalam negeri bisa mencapai 7 juta ton,” kata Sahat akhir pekan lalu, (30/8).

Dewan sawit sendiri memperkirakan, program B20 sudah bisa mendongkrak tambahan penyerapan CPO sebesar 1 juta ton di pasar lokal mulai bulan September 2018 ini hingga akhir tahun 2018 mendatang. Bila ditambah untuk BBM subsidi yang sekitar 1,4 juta ton, maka dalam empat bulan ke depan, total penyerapan CPO bisa mencapai 2,4 juta ton.

Program B20 ini juga berpotensi menggerek produksi CPO tahun ini. Jika semula pengusaha menargetkan produksi 42 juta ton, kini, diprediksi produksi akan naik menjadi 43,9 juta ton di 2018.

TBS Petani Naik

Bukan cuma pengusaha CPO yang mengharapkan adanya lonjakan permintaan. Rina Afrino, Wakil Sekjen Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) optimis implementasi B20 bakal ikut menggerek harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani.

Ia mengatakan, optimisme ini berdasarkan pada program biodiesel sebelumnya yang sudah dirintis sejak 2015. Saat itu, produk tersebut terbukti ampuh mengangkat harga CPO dan TBS.

Sebelumnya, harga CPO dan TBS sempat anjlok, tapi perlahan-lahan kembali naik karena meningkatnya penyerapan CPO di dalam negeri untuk kebutuhan biodiesel.

“Saya perkirakan program B20 sekarang ini merupakan langkah strategis pemerintah sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia untuk mengangkat kembali harga minyak sawit,” ujarnya.

Dalam catatan Rino, saat ini rata-rata harga CPO di pasar global US$ 530 per ton. Ia berharap berkat program B20 ini harga bisa terkerek menjadi US$ 630 per ton atau naik rata-rata US$ 100 per ton sesuai target yang ditetapkan pemerintah. Ia berharap harga TBS juga ikut terangkat.

Saat ini, harga TBS ditingkat petani di Indonesia Rp 700 -Rp 1.200 per kilogram (kg). Sementara harga TBS petani yang bermitra dengan industri pengolahan CPO sekitar Rp 1.300 – Rp 1.500 per kg. Nah dengan implementasi B20, Rino optimistis, harga TBS bisa naik hingga Rp 1.800 per kg di tingkat petani.

Sahat juga menyampaikan hal senada. Saat ini, harga rata-rata TBS di Riau di kisaran Rp 1.140 per kg. Dengan program B20 diharapkan bisa naik minimal menjadi Rp 1.280 per kg atau meningkat 12,28%. “Kami harapkan kenaikan harga CPO dan TBS ini terjadi pada empat bulan terakhir di tahun ini,” ucapnya.

 

Sumber: Harian Kontan

,

Pabrik Senjata Pindad Bikin Mesin Filling Minyak Goreng

JAKARTA – Manufaktur senjata PT Pindad telah membangun mesin pengisi minyak goreng ukuran pack kecil setara 1,4 liter – 1,2 liter.

Penyebarannya ditujukan untuk area pasar dan pelosok Indonesia dan untuk tahap awal diperkirakan bisa disebar ke 54.000 titik.

“Konsekuensi dari ini, tidak akan lagi ada minyak goreng curah yang tidak jelas asalnya, karena memastikan traceability,” kata Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga, Kamis (30/8) lalu.

Menurutnya respon dari pengusaha minyak positif karena akan mempermudah distribusi dan pengemasan menjadi langsung di tingkat pasar dan pedagang.

Konsepnya, mesin ini bisa jadi bagian dari program CSR perusahaan minyak goreng untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat akan minyak goreng eceran yang berkualitas dan bersumber jelas.

Tak hanya itu, melalui mesin ini juga bisa mendorong pengurangan sampah plastik. Sahat mencontohkan, pengusaha bisa memberikan promosi menarik bagi pembeli yang membawa wadah sendiri, akan mendapatkan potongan harga.

Di satu sisi, mengurangi sampah plastik kemasan, di sisi lain mengurangi beban pengemasan pedagang. “Ini bisa mengurangi buangan 70.000 ton plastik,” kata Sahat.

Mesin pengisi minyak goreng tersebut dapat menyuplai kapasitas 50 pack per jam. Harganya akan dilego dari Rp 8,5 juta.

Sumber: Tribunnews.com

,

Aturan B20 Berdampak Positif Pada Harga CPO dan TBS Petani

JAKARTA. Penerapan aturan mandatori perluasan biodiesel 20% (B20) memberikan efek positif pada harga Tandan Buah Segar dan minyak sawit (CPO) di tingkat petani.

“Aturan B20 akan menarik pembelian CPO, otomatis yang tadinya dikhawatirkan stagnan dengan penurunan pasar harga akan rendah, sekarang harga bisa relatif stabil, dan sekarang sudah meningkat,” kata Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga, Kamis (30/8) lalu.

Ia memperkirakan pada bulan September harga CPO akan naik dimana pada harga lokal Dumai di akhir Agustus berada di Rp 6.950 dan prediksi pada September Rp 7.100 – Rp 7.200 per kilogram

Sedangkan harga TBS akan relatif bervariasi sesuai dengan kualitasnya. Menurut Sahat sebelum pemberitaan B20 marak, harga TBS di penggilingan Riau mencapai kisaran Rp 1.140 per kilogram. Tapi sesudah pemberitaan B20 ramai, petani berani menjual hingga Rp 1.280 per kilogram yang artinya naik hingga 12,28%.

Kondisi ini menurutnya akan berlangsung stabil hingga Desember akhir tahun nanti. Sedangkan pada harga CPO Internasional, menurutnya harga bisa kembali naik.

Apalagi karena tensi perang dagang Amerika Serikat dengan China menyebabkan China harus mencari sumber bahan minyak nabati selain kedelai AS.

“Kebutuhan minyak di daratan China akan tetap tinggi, akan memicu kenaikan harga dan ekspor CPO kita,” kata Sahat.

 

Sumber: Kontan.co.id

,

Persiapan Mandatori Migor Kemasan Terus Berjalan

JAKARTA-Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) menyatakan bahwa persiapan pelaksanaan kebijakan mandatori minyak goreng dalam kemasan (migor kemasan) yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2020 terus berjalan, baik oleh pemerintah maupun pelaku industri. Khusus untuk migor kemasan sederhana, saat ini produksi mesin pengisian kemasan (filling machine) tengah dilakukan oleh PT Pindad dengan bantuan desain dari PT Rekayasa Industri (Rekin), yang ditargetkan dalam waktu dekat mesin tersebut sudah bisa diluncurkan.

Direktur-Eksekutif GIMNI Sahat Sinaga menjelaskan, mesin pengisian kemasan didesain dengan mengacu pada kebutuhan industri. Mesin itu berkapasitas 50 pack perjam untuk kemasan seperempat, setengah, hingga satu liter minyak goreng. Harganya berkisar Rp 8,50 juta per unit Dalam hal ini, karena Pindad sudah memiliki pabrik yang bisa menghasilkan mesin, tidak membutuhkan investasi baru. “Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita akan meluncurkan mesin produksi Pindad tersebut dalam dua pekan di Kantor Pindad, Bandung. Peluncuran dijadwalkan dihadiri para produsen migor nasional, skala besar dan kecil,” kata dia di Jakarta, kemarin.

Filling machine tersebut dirancang sedemikian sehingga langsung menampilkan harga eceran tertinggi (HET) pada kemasan. Selain itu, dirancang hanya dapat mengisi minyak goreng yang dimiliki si produsen. Mesin-mesin tersebut akan dibeli oleh produsen migor untuk kemudian diberikan dan kepada pedagang. Pedagang lalu menggunakan mesin untuk mengisi migor ke dalam kemasan langsung di lokasi. Migor yang diisi berasal dari produsen yang memiliki filiing machine.

Bagi produsen, lanjut dia, membeli filling machine baru berarti investasi sekitar Rp 600 juta untuk kapasitas 800 Pack perjam. Hanya saja, mesin tersebut membutuhkan penyesuaian kecepatan jika harus bergantian mengisi kemasan seperempat, setengah, satu, hingga dua atau lima liter. Apabila kecepatan mesin diturunkan untuk mengisi kemasan yang seperempat atau setengah, terdapat loss produksi sekitar 2-3%. “Mereka pusing memikirkan masalah skala ekonomi produksi. Padahal investasi besar. Dengan mesin dari Pindad ini, investasi lebih kecil, mereka bisa membeli mesin ini dan menyerahkan kepada pedagang di remote area,” jelas dia.

Pedagang bisa mendapatkan mesin tersebut setelah menandatangani kesepakatan dengan distributor bahwa mesin itu tidak boleh dipindahtangankan atau diperjualbelikan atau digadaikan dan hanya untuk mengemas migor dari si produsen dengan merek yang juga milik produsen. Dengan begitu, perusahaan bisa menjamin dan menelusuri keberadaan migornya. Bagi pedagang, juga tidak lagi direpotkan urusan izin edar ke BPOM karena migor yang dikemas dan dijual adalah milik si produsen. Mesin pengemasan migor kemasan sederhana buatan Pindad juga akan dilengkapi GPS dan interlock, sehingga tidak ada manipulasi di lapangan. “Migor yang beredar bisa ditelusuri. Produsen bisa mengetahui mesinnya ada di mana. Begitu lokasinya dikunci, ketika berpindah misalnya di atas radius 5 meter, mesin akan mati. Ini adalah breakthrough,” jelas dia.

GIMNI menilai mesin itu merupakan terobosan sangat tepat sehingga program mandatori migor kemasan bisa terlaksana. Hal ini mengingat kewajiban migor dalam kemasan sudah lima menteri berganti namun tidak juga terlaksana. “Baru setelah Mendag sekarang, bisa terealisasi. Masalahnya itu di filling machine, karena itu setelah ada ide ini, produsen bersama Pindad dan Rekin saling berkonsultasi dan disampaikan kepada Mendag. Mendag setuju karena dengan mekanisme ini maka pedagang tidak perlu membeli mesin karena bisa menggunakan filling machine si produsen. Produsen juga tidak lagi pusing memikirkan investasi filling machine baru,” kata Sahat

Margin Lebih Baik

Dalam kesempatan itu, Sahat mengatakan, pedagang berpeluang menikmati margin lebih tinggi dengan menggunakan mesin buatan Pindad. Sebab, harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah sudah memuat biaya untuk kemasan. “Pembeli bisa datang ke pedagang, membawa botol sendiri. Dia membeli minyak goreng dengan HET. Artinya, biaya kemasan yang ada di struktur HET itu dinikmati oleh pedagang. Nah, sebagai insentif bagi pembeli yang menggunakan botol sendiri, pedagang memberikan sebagian dari biaya kemasan itu,” jelas dia.

Dengan penggunaan mesin pengisian kemasan tersebut pembeli dan pedagang saling berbagi biaya kemasan yang ada di HET. Bahkan, pemerintah juga bisa mendapatkan data produksi secara rutin. Artinya, pemerintah bisa memperhitungkan pajak yang akan diterima negara dari pajak pertambahan nilai (PPN). Dari hasil pantauan pelaku usaha minyaksawityang berangkat ke India, mereka juga menemukan bahwa India telah menerapkan sistem yang sama, filling machine yang langsung digunakan pedagang. “Idenya memang brilian. Selain menjalankan wajib kemasan, ketertelusuran terjamin, dan bisa mengedukasi masyarakat untuk mengurangi konsumsi plastik. Kita tahu, pembeli apalagi ibu-ibu sangat suka dengan diskon dan insentif,” kata Sahat

Damiana Simanjuntak

 

Sumber: Investor Daily Indonesia

,

September-Desember, Kebutuhan CPO Biodiesel Capai 1,40 Juta Ton

 

Secara terpisah, Wakil Ketua Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) Sahat Sinaga mengatakan, kebutuhan minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) untuk biodiesel pada periode September-Desember 2018 ditaksir berkisar 1,40 juta ton. Angka itu merupakan kebutuhan CPO untuk biodiesel segmen reguler atau PSO.

Dengan tambahan perluasan B20 ke segmen bukan PSO, akan menambah konsumsi CPO sekitar 1 juta ton. Artinya, total konsumsi CPO untuk biodiesel pada empat bulan terakhir pada 2018 berkisar 2,40 juta ton.

“Yang penting dalam perluasan wajib B20 ke segmen bukan PSO ini adalah kesamaan pola pikir. Perusahaan penyalur, Pertamina dan yang lain, tidak boleh lagi bilang mereka jual solar. Tapi harus bilang mereka jual B20. Kalau tidak, resistensi akan muncul terus,” kata Sahat.

Menko Perekonomian Darmin Nasution sebelumnya mengatakan, selama ini program mandatori B20 hanya berlaku untuk segmen PSO atau untuk jenis solar yang mendapatkan subsidi dari pemerintah. Dengan program perluasan maka segmen bukan PSO juga akan diwajibkan menerapkan B20, misalnya industri pertambangan, kereta api, pembangkit listrik (PLN), kapal laut, juga industri manufaktur lainnya.

 

Sumber: Id.beritasatu.com

,

Perluasan Penggunaan Bahan Bakar Biodiesel Akan Serap 1 Juta Ton CPO

JAKARTA –  Aturan mandatori perluasan biodiesel 20% (B20) diperkirakan akan menambah serapan minyak sawit alias CPO akan hingga 1 juta ton. Efeknya dapat mempengaruhi harga sawit di tingkat petani.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga mengatakan peningkatan serapan tersebut telah direspon positif oleh petani Tandan Buah Segar.

Dalam pantauan terakhirnya, harga TBS petani di penggilingan Riau mencapai Rp 1.140 per kilo. Namun kini telah naik jadi Rp 1.280 per kilogram.

“Harga sudah naik 12%, akan naik terus hingga stabil, apalagi ekspor CPO kita juga naik besar,” katanya Kamis (30/8).

Rinciannya, melalui aturan mandatori B20, sektor non-PSO akan jadi kontributor baru penyerapan olahan CPO.

Pemerintah telah mengalokasikan 940.407 kiloliter untuk diolah 11 BU BBM. Sahat memperkirakan kebutuhan tersebut akan menyerap hingga 1 juta CPO.

Sahat melanjutkan, dalam empat bulan ke depan, untuk mendukung aturan perluasan B20 ini serapan CPO akan menjadi 2,4 juta ton, angka ini dibagi dari kebutuhan biodiesel PSO sebesar 1,4 juta yang sudah berjalan selama ini dan non-PSO yang ia perkirakan akan memberi tambahan 1 juta ton.

Maka petani merespon pemberitaan mengenai hak tersebut dengan menaikkan harga.

Kenaikan ini menurut Sahat tidak menjadi masalah bagi industri. Hal ini juga tidak jadi masalah bagi pengusaha biofuel, pasalnya selain menghalau defisit negara akibat impor bahan bakar minyak, juga jadi insentif untuk kesehatan masyarakat.

“Ini bukan masalah harga CPO, tapi polusi dengan kesehatan masyarakat dan berapa biaya kesehatan yang harus dibayarkan BPJS,” kata Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Biofuel MP Tumanggor.

Apalagi menurutnya, berkaca pada niatan negara China yang memberi sinyal akan ikut menerapkan aturan mandatori biodiesel untuk kurangi polusi, aturan perluasan B20 patut dipuji.

Bahkan bila bisa, aturan perluasan hingga B30 harus disegerakan.

Sumber: Tribunnews.com

,

Perluasan B20 bakal serap 1 juta ton CPO, harga sawit bisa terkerek

JAKARTA. Aturan mandatori perluasan biodiesel 20% (B20) diperkirakan akan menambah serapan minyak sawit alias CPO akan hingga 1 juta ton. Efeknya dapat mempengaruhi harga sawit di tingkat petani.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga mengatakan peningkatan serapan tersebut telah direspon positif oleh petani Tandan Buah Segar.

Dalam pantauan terakhirnya, harga TBS petani di penggilingan Riau mencapai Rp 1.140 per kilo. Namun kini telah naik jadi Rp 1.280 per kilo.

“Harga sudah naik 12%, akan naik terus hingga stabil, apalagi ekspor CPO kita juga naik besar,” katanya Kamis (30/8).

Rinciannya, melalui aturan mandatori B20, sektor non-PSO akan jadi kontributor baru penyerapan olahan CPO. Pemerintah telah mengalokasikan 940.407 kiloliter untuk diolah 11 BU BBM. Sahat memperkirakan kebutuhan tersebut akan menyerap hingga 1 juta CPO.

Sahat melanjutkan, dalam empat bulan ke depan, untuk mendukung aturan perluasan B20 ini serapan CPO akan menjadi 2,4 juta ton, angka ini dibagi dari kebutuhan biodiesel PSO sebesar 1,4 juta yang sudah berjalan selama ini dan non-PSO yang ia perkirakan akan memberi tambahan 1 juta ton. Maka petani merespon pemberitaan mengenai hak tersebut dengan menaikkan harga.

Kenaikan ini menurut Sahat tidak menjadi masalah bagi industri. Hal ini juga tidak jadi masalah bagi pengusaha biofuel, pasalnya selain menghalau defisit negara akibat impor bahan bakar minyak, juga jadi insentif untuk kesehatan masyarakat.

“Ini bukan masalah harga CPO, tapi polusi dengan kesehatan masyarakat dan berapa biaya kesehatan yang harus dibayarkan BPJS,” kata Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Biofuel MP Tumanggor.

Apalagi menurutnya, berkaca pada niatan negara China yang memberi sinyal akan ikut menerapkan aturan mandatori biodiesel untuk kurangi polusi, aturan perluasan B20 patut dipuji. Bahkan bila bisa, aturan perluasan hingga B30 harus disegerakan.

Sumber: Kontan.co.id

,

GIMNI prediksi produksi minyak goreng tahun ini capai 29 juta ton

JAKARTA. Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) memperkirakan produksi minyak goreng nasional tahun ini bisa mencapai 28 juta hingga 29 juta ton. Produksi ini meningkat dibandingkan tahun lalu yang sekitar 24 juta ton.

Direktur Eksekutif GIMNI Sahat Sinaga menuturkan, peningkatan produksi minyak goreng itu dikarenakan konsumsi biodiesel serta permintaan minyak goreng yang meningkat.

Sahat menjelaskan, produksi minyak goreng tahun ini belum mencapai kapasitas produksi industri refinery. Pasalnya, kapasitas produksi pabrik minyak goreng di Indonesia mencapai 32 juta ton per tahun.

“Industri refinery di Indonesia itu memiliki kapasitas sebesar 55 juta ton, di mana dia mampu mengolah sebesar 55 juta ton CPO. Ini diolah menjadi Refined Bleached Deodorized Palm oil (RBDPO) yang menghasilkan minyak goreng dan stearin. Kapasitas produksi minyak goreng 32 juta ton dan stearin sekitar 13 juta ton,” ujar Sahat kepada Kontan.co.id, Kamis (23/8).

Menurut Sahat, produksi minyak goreng ini sebagian besar masih ditujukan untuk ekspor. Dia bilang, ekspor minyak goreng bisa lebih dari 20 juta ton. Sahat pun memandang, adanya kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) sebesar 20% untuk minyak goreng kemasan sederhana dianggap dapat menyebabkan kelebihan produksi minyak goreng di tanah air. Pasalnya, kebutuhan minyak goreng curah hanya sekitar 3,5 juta ton sementara industri diminta memenuhi 6,4 juta ton minyak goreng kemasan sederhana.

“Nanti industri bisa berhenti memproduksi bila pasar tidak menerima. Contohnya Juni lalu kebutuhannya hanya sekitar 375.000 ton, sementara produksi lebih dari itu, Juli ini tidak produksi,” tutur Sahat.

Tak hanya itu, menurut Sahat, kapasitas terpasang tersebut bisa dimaksimalkan jika pungutan ekspor diturunkan. Pasalnya, saat ini pungutan ekspor minyak goreng kemasan sekitar US$ 20 per ton. “Kami minta turun supaya kita bisa bersaing dengan negara lain, jadi kita bisa meningkatkan ekspor minyak goreng ke Afrika. Selama ini pasar ekspor minyak goreng kita adalah Pakistan, Timur Tengah, Rudia dan India,” tutur Sahat.

Sahat membeberkan, saat ini terdapat 75 perusahaan yang memproduksi minyak goreng di Indonesia. Dari jumlah tersebut 8 diantaranya melakukan ekspor.

Menanggapi masuknya PT Industri Nabati Lestari, anak usaha PTPN dalam bisnis minyak goreng saat ini, Sahat berpendapat perusahaan tersebut akan mengalami kesulitan untuk mendistribusikan minyak gorengnya.

“Dia butuh pasar untuk mendistribusikan minyak gorengnya. Apalagi ada berbagai jenis pasar, misalnya yang packing untuk pasar retail modern, pasar untuk untuk industri dan pasar curah dan kemasan sederhana. Untuk ekspor, apakah dia sudah punya pasar? Jadi tidak semudah itu mengeksplor market,” tutur Sahat.

Sahat menjelaskan, kapasitas produksi pabrik minyak goreng yang sebesar 32 juta ton belum menghitung kapasitas terpasang PT Industri Nabati Lestari.

 

Sumber: Kontan.co.id

,

Melalui Seminar Internasional, Teknokrat Nasional Berdiskusi di Kawasan Tekno Park Langgam

Bersempena peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (Hakteknas) ke 23 yang jatuh pada tanggal 10 Agustus 2018. Propinsi Riau di percaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan insan teknokrat nasional ini.
Bagi Kabupaten Pelalawan Hakteknas tahun menjadi momentum bagi negeri seiya sekata ini untuk mempromosikan diri kepada para pegiat teknologi nasional bahwa Pemerintah Kabupaten Pelalawan telah memposisikan diri sebagai bagian dari perkembangan Inovasi nasional, hak itu diwujudkan dengan program strategis yang digalakkan yaitu Pelalawan Inovatif, pembangunan kawasan tekno park di Langgam.
Momentum peringtan Hakteknas ini, Pemkab berkerja sama dengan Sekolah Tinggi Teknologi Pelalawan (ST2P), yang di dukung oleh Kementerian Perisdustrian (kemenperin) BPPT, , BPDPKS dan Bank Riau Kepri dan akademisi dan dunia usaha di sektor sawit melaksanakan seminar internasional yang bertempat di auditorium gedung II kampus Sekolah Tinggi Teknologi Pelalawan (ST2P) yang berada di kawasan Teknopark  Kecamatan. Kamis (9/8/2018)
Hadir pada kesempatan itu, Sekretaris Kemenperin, DR Harris Munandar, tak hanya datang sendiri , namuan banyak pejabat dari pusat serta tokoh tokoh yang berkecimpung di dunia persawitan hadir di kawasan uatama yang dibangun oleh Pemkab Pelalawan untuk kemajuan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dan inovasi berkelas dunia yang ramah lingkungan.
Dari sejumlah nama hanya hadir itu diantara ada Dirjen, kelembagaan Iptek Dikti Kemeristekdikti RI, ada juga nama Dr Ir Gatot Dwiyanto M. Eng Teknologi yang menjabat Deputi Kepala BPPT Nidang Pengkajian Kebijakan, ada juga Direktur Pusat Pengkajian Industri Proses Energi (PPIPE) BPPT Dr Ir Ardiarso M.Sc yang datang bersama jajarannya
Ada juga tokoh tokoh persawitan diantaranya Dono Bustami (Direktur Utama Badan Pengelola Dana Sawit yang juga membawa jajarannya, Dedi Junaedi M.Sc (National Project Direkctor Sustainable Palm Oil Iniatif UNDP Indonesia, hadir juga Sahat Sinaga yang kesehariannya menjabat Wakil Ketua Dewan Minyak Sawit Indonesia, Dr Darmono (Ketua Masyarakat Perkelapa sawitan Indonesia), perwakilan Asosiasi Indusdtri Hilir dan Hulu Kepala Sawit, pimpinan perusahaan  dan perwakilan PPKS Medan.
Sebuah kehormatan, di kampus ST2P hadir juga pakar persawitan dari negeri sakura diantaranya Direktur E Bio Advance Technology Jepan, Toshide Nakajima, Represntative Director Eco Supprt Co Ltd, Jepang, Yamamato Taizo, ada juga Guru besar Universitas Teknologi Malaysia Prof Ing Eko Suprianto. Serta beberapa rector dari perguruan tinggi negeri dan swasta dalam negeru, akademisi dan peneliti dan perekasa.
Kehadiran para orang orang yang berkompeten dan ahli di bidang persawitan itu guna menjadi pembicara di seminar internasional yang di gelar dalam rangka peringatan hari kebangkitan teknologi nasional ke 23 tahun 2018.
Seminar yang diikuti oleh mahasiswa, tokoh masyarakat, organisiasi kemasyarakatan, masyarakat persawitan dan organisasi profesi ini mengusung tema “Pencapaian   industri sawit berkelanjutan dan berdaya saing global dengan teknologi, inovasi dan edukasi masyarakat persawitan”.
Pelaksanaan seminar internasional di Kampus ST2P itu merupakan bagian dari tekad Pemerintah Kabupaten Pelalawan untuk mempersembahkan daya upaya dan kontribusi negeri seiya sekata ini terhadap peningkatan daya saing dan kemajuan Indonesia.
Hari kebangkitan Teknologi Nasional (Hakteknas) yang diperingatai setiap tanggal 10 Agustus ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden RI nomor 71 tahun 1995, penetapan hari tersebut sebagai u[paya menanamkan kesadaran masyarakat terhadap nilai strategis peranan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi dalam meningkataan kesejahteraan bangsa serta untuk menghargai prestasi dibidang iptek.
Peringatan Hakteknas ke 23 tahun 2018 ini dilaksanakan di Propinsi Riau tepatnya Kabupaten Pelalawan sebagai tuan rumah, harteknas kali ini dengan mengusung tagline “Inovasi Bangun Bangsa”, Propinsi Riau sebagai penyelenggara hakteknas tahun ini karena predikat negeri Melayu ini sebagai salah satu lumbung energy nasional penyangga utama kebutuhan panhgan di pulau Sumatera, khususnya sector perkebunan dan pertanian.
Di pilihnya Kampus ST2P sebagai tempat pelaksanaan seminar, karena kampus tersebut tepat berada di jantungnya kawasan tekno park Pelalawan, yang dibangun sebagai wujud komitmen Pemkab Pelalawan mensejahterakan masyarakat melalui jkomersialisasi riset dan teknologi kepala sawit. Dan sebagai wahana edukasi, pengembangan inovasi dan teknologi berbasis sawit.
“Di tempat kita berada saat ini, diatas kawasan teknopark Pelalawan, tekno park terluas di Indonesia dengan luas kawasan sebesar 3.754 hektar, dan menjadi satu dari lima tekno park percontohan di Indonesia, di salah satu zona teknopark ini dibangun sekolah tinggi untuk mempersiapkan tenaga skill untuk memenuhi kebutuhan industri saat ini dan masa mendatang,” kata Bupati Pelalawan HM Harris dalam sambutannya di pembukaan seminar Hakteknas ke 23 tahun 2018.
Dalam upaya mewujudkan visi dan misi teknopark Pelalawan, yaitu pembangunan berbasis masyarakat, dilakukan perberdayaan dan revitalisasi kebun sawit swadaya, langkah ini ditindak lanjuti dengan membangun berbagai pabrik terkait sebagai wujud kemandirian dan fungsionalisasi kawasan teknopark Pelalawan.
“Langkah langkah yang dilakukan diantaranya menghimpun petani swadaya dalam koperasi kemudian di korporatisasi sehingga lebih mudah dan efektif dalam menerapkan praktek budidayayang baik, dan terakhir membangun berbagai pabrik pengolah limbah dan pabrik ikutan sebagai sumber pendapatan koperasi,” imbuhnya
Seminar internasional dalam peringatan Harteknas menjadi kesinambungan program di Kawasan Teknopolitan. Bukan perkara mudah mewujudkan Kawasan Tekno Park dan proses pembangunannya. Komitmen yang kuat untuk menjalankan dan mewujudkan secara penuh.
“Kami sangat butuh dukungan pemerintah pusat dalam mewujudkan Kawasan Teknopolitan ini. Sebagai pusat pendidikan dan inovasi teknologi di bidang industri kepala sawit,” tukasnya.
Dijelaskan, seminar ini diharapkan bisa menunjang 7 Program Strategis Pemerintah Daerah, yakni Pelalawan Inovatif. Menurutnya, sekitar 75 persen masyarakat Pelalawan menggantungkan hidup melalui perkebunan sawit. “Melalui seminar ini, petani kebun kita tidak hanya diharapkan menjadi pemilik dan pekerja kebun saja, tetapi bisa mandiri yang bukan hanya pemilik, namun bisa mengolah sendiri dan memasarkannya langsung,” ujarnya.
Sebagai daerah dengan komoditas sawit unggulannya, dengan berbagai kendala  dan permasalahan yang mengikuti dalam pengelolaannya, atas dasar itulah, tema perkelapasawitan dalam seminar internasional hakteknas ini dipilih dan diharapkan menjadi solusi cerdas untuk mencapai tujuan produktifitas optimal dari kebun sawit yang dikelola masyarakat, keinginan Pemkab Pelalawan untuk berbenah dan menjadikan sawit Pelalawan dikelola secara berkelanjutan sesuai ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) dan berbadaya saing tinggi guna mendukung pencapaian Sustanable Development
Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) mewakili Menteri Perindustrian (Menperin) Republik Indonesia, Harris Munandar, dalam sambutannya sekaligus secara resmi membuka seminar internasionlal dalam rangka Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (Harteknas) ke-23 di auditorium ST2P, Langgam, Kamis (9/8) memapreasi gagasan Pemkab Pelalawan menggelar seminar internasional di kawasan Tekno Park Langgam.
Harris mengatakan bahwa pemerintah mendukung keberadaan Techno Park di Kabupaten Pelalawan. Ada beberapa hal menjadi patokan diantaranya, didirikan ST2P dikawasan Techno Park ini sangat membantu tumbuh kembangnya dunia pendidikan terutama di Dirjen Dikti.
“Pemerintah sangat mendukung ST2P Pelalawan, dia berperan membangun sumber daya manusia (SDM) khususnya, di kabupaten Pelalawan,” ujarnya.
Apalagi, lanjutnya, ST2P berdiri megah dan kokoh di kawasan Techno Park. “Ini tentunya, sejalan. Jadi kita melihatnya bernilai ekonomis tinggi,” tandasnya. (Advertoria/Apon)

 

Sumber: Riaucitizen.com

 

,

Gandeng BPPT, Pemkab Pelalawan kembangkan industri hilir kelapa sawit

JAKARTA. Pemerintah Kabupaten Pelalawan, Riau telah menandatangani kesepakatan kerjasama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) untuk pengembangan Tecno Park di Pelalawan. Pengembangan ini diharapkan dapat mendorong inovasi dan produk turunan kelapa sawit di daerah Pelalawan. Hal ini juga sejalan dengan program perluasan penggunaan mandatori biodiesel 20% (B20) di berbagai sektor.

Kepala BPPT Unggul Priyanto mengatakan dalam pengembangan Tecno Park, BPPT berperan sebagai pendamping dari aspek teknologi. Khususnya dalam memfasilitasi perencanan dan pengembangan industri hilir kelapa sawit. “Kita perlu menggali hasil riset dan inovasi teknologi untuk peningkatan produktivitas sawit, dan nilai tambah produk sawit yang ramah lingkungan,” ujarnya akhir pekan lalu.

Sementara itu, Group Chairman eBioTechnology Holding Pte Ltd Toshihide Nakajima yang tertarik berinvestasi di Pelalawan menuturkan limbah cair minyak sawit sangat cocok diolah menjadi alga dibandingkan minyak nabati lain. “Terdapat delapan unit pabrik sawit dalam radius 20 kilometer di kawasan Techno Park untuk menyuplai 360 ton POME (limbah cair sawit) per jam diolah menjadi alga,” ucapnya.

Studi kelayakan proyek investasi pengolahan POME menjadi alga telah berlangsung semenjak tahun lalu. Selain itu, ada keterlibatan peneliti serta mengombinasikan teknologi baik dari Indonesia dan Jepang.

Sahat Sinaga, Wakil Ketua Dewan Sawit Indonesia menambahkan, teknologi pengolahan limbah cair sawit menjadi alga mempunyai dampak ganda bagi perekonomian lokal dan petani rakyat.

Menurutnya, kawasan Techno Park merupakan kawasan terluas di Indonesia mencapai 3.754 hektare yang terbagi atas tujuh zona antara lain pendidikan, riset, pemukiman, industri, pemukiman, konservasi, komersial, dan zona publik.

 

Sumber: Kontan.co.id