,

Minyak Nabati Asal Eropa Lakukan Dumping di Indonesia

 

JAKARTA – Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) menyatakan minyak nabati kemasan atau bermerek asal Eropa melakukan dumping di Indonesia. Kondisi ini menyebabkan gangguan pada industri dalam negeri.

Direktur Eksekutif GIMNI Sahat Sinaga mengungkapkan, sebagai pihak yang dirugikan, pihaknya akan melakukan pemeriksaan volume impor untuk minyak nabati secara umum. “Pasalnya industri Indonesia tidak membedakan antara minyak berbasis biji yang berbeda tersebut, baik dari sudut pandang perdagangan atau lingkungan,” kata Sahat Sinaga di Jakarta, kemarin.

Pemeriksaan juga sedang dilakukan, apakah minyak nabati tersebut disubsidi. Jika ada cukup bukti, pihaknya akan mengajukan keluhan kepada Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) terhadap semua impor dari Eropa. Menurutnya, cara ini dianggap fair karena ketika Uni Eropa menuding Indonesia, langkah-langkah tersebut juga diterapkan di seluruh Uni Eropa.

Sahat mengatakan indikasi awal menunjukkan adanya dumping terhadap minyak nabati berbasis rapeseed, minyak zaitun, minyak bunga matahari dan minyak jagung. Indikasi tersebut sangat beralasan mengingat minyak berbasis biji asal Uni Eropa biaya produksinya sangat tinggi.

Tingginya biaya produksi tersebut disebabkan produktivitas minyak nabati asal Eropa jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan minyak kelapa sawit. Oleh karena itu, harga minyak nabati asal Eropa dipastikan jauh lebih mahal jika dibandingkan dengan minyak nabati berbasis sawit.

Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Oke Nurwan mengatakan, GIMNI masih melakukan eksaminasi atau penyelidikan apakah ada unsur dumping atau subsidi atas minyak nabati asal Eropa tersebut. Hingga saat ini, lanjut Oke, pihaknya akan menunggu pengaduan dari masyarakat, termasuk dari GIMNI.

Bilamana pengaduan diajukan, maka investigasi akan dilakukan oleh KADI berdasarkan pengaduan tersebut. “Jadi kita tunggu hasil eksaminasi GIMNI tersebut,” kata Oke.

Sementara itu, Direktur Eksekutif CPOPC Mahendra Siregar mengatakan bahwa asosiasi perusahaan seperti GIMNI memang seharusnya membela kepentingan industri dan perusahaan-perusahaan Indonesia dari kemungkinan terjadinya dumping dan perlakuan tidak fair dari pesaing-pesaing dari luar negeri di pasar Indonesia.

“Hal demikian terjadi di seluruh dunia dengan peraturan dan prosedur yang sudah baku secara internasional sehingga harus dihormati sampai tuntas,” kata Mahendra.

Pengamat ekonomi dari Indef Bhima Yudhistira mengatakan problem diskriminasi perdagangan minyak nabati sudah ada dari dulu, tapi langkah dari pemerintah untuk antisipasi sedikit terlambat. “Solusinya sekarang diplomasi dagang harus dioptimalkan. Kalau perlu gugat ke WTO jika pihak EU tetap bersikeras melakukan diskriminasi produk CPO,” kata Bhima ketika dihubungi di Jakarta, kemarin.

Cara lainnya adalah melakukan diversifikasi pasar ekspor ke negara tujuan lain seperti Afrika, Rusia dan Amerika Latin. “Memang ini solusi jangka panjang tapi harus dimulai dari sekarang,” ujar Bhima. (sudarsono)

 

Sumber: Okezone.com

,

GIMNI Selidiki Dugaan Dumping

 

JAKARTA – Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) tengah melakukan evaluasi terhadap dugaan dumping yang dilakukan oleh produsen minyak nabati asal Uni Eropa terhadap pasar Indonesia.

Sahat Sinaga, Direktur Eksekutif GIMNI, menjelaskan bahwa pihaknya tengah mengidentifikasi 11 produk minyak nabati asal Uni Eropa yang masuk ke Indonesia.

Beberapa di antaranya adalah soy oil, sunflower oil. rapeseed oil, canola oil, olive oil, com oil, cotton sheet oil. drought nut oil.sesame oil, dan linseed oil.

“Kami menduga harga jual mereka ke mari lebih murah dari negara aslinya, tentunya mengganggu industri di Indonesia. Selisihnya bisa 15%-18% rata-rata,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (25/5).

Pihaknya mengaku tengah melakukan evaluasi berdasarkan data impor yang ada dengan temuan di lapangan.

Sejauh ini, pihaknya mengetahui bahwa impor minyak nabati dari Uni Eropa (UE) terbatas pada beberapa produk, seperti com oil, sunflower oil, dan olive oil, sedangkan jenis minyak nabati yang lainnya tidak terdeteksi.

Padahal, paparnya, volume 11 produk minyak nabati asal UE tersebut di pasar cukup besar. Pada 2017, pihaknya memperkirakan volumenya mencapai 35.000 ton.

Jika dibandingkan dengan produksi minyak nabati dalam negeri, minyak nabati impor tersebut memang tidak terlalu banyak. Namun, apabila dibiarkan, aksi dumping ini berpotensi menggerus pertumbuhan permintaan minyak nabati dalam negeri.

Produksi minyak nabati nasional mencapai 8,15 juta ton pada 2017 dan diproyeksikan meningkat menjadi 8,42 juta ton pada tahun ini. “Industri domestik bam sedikit terganggu, seperti digelitik saja. Namun, kalau tidak ada itu (dumping) mungkin pertumbuhan bisa lebih,” ujarnya.

Menurutnya, permintaan terhadap minyak nabati terus tumbuh seiring dengan bertambahnya jumlah kelas menengah atas di Indonesia dan pertumbuhan ekonomi yang cukup stabil. Minyak nabati yang kerap dijadikan bahan masakan seperti dressing untuk salad pun kian digemari.

GIMNI akan menyelesaikan evaluasi dalam 3 pekan ke depan. Apabila bukti dan temuan investigasi telah lengkap didapatkan, pihaknya akan mengajukan laporan ke Komite Anti Dumping Indonesia (KADI).

Sahat membantah aksi ini merupakan balasan atas sikap Uni Eropa yang mempermasalahkan crudepalm oil(CPO) asal Indonesia yang dinilai tidak berkelanjutan dan ramah lingkungan.

“Kami semata-mata mau perdagangan yang fair,” jelasnya.

Dalam kesempatan yang berbeda, Mahendra Siregar, Executive Director Council ofpalm oilProducing Countries (CPOPC), mengaku telah menerima surat pernyataan dari GIMNI, yang mewakili keluhan dari sejumlah pelaku usaha.

Surat pemberitahuan tersebut dia umumkan dalam diskusi panel yang membahas mengenai rencana Uni Eropa untuk menghapus biofuel CPO dari daftar sumber energi berkelanjutan pada 2021.

 

Sumber: Bisnis Indonesia

,

GIMNI Apresiasi Program Reformasi Bea Cukai

 

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Sahat Sinaga, menyatakan bahwa program reformasi yang tengah dijalankan oleh Bea Cukai telah membawa perubahan positif bagi institusi Bea Cukai. Salah satu perubahan yang dianggap positif adalah turunnya jumlah dispute penentuan klasifikasi jenis barang. Jika sebelum reformasi yang digagas pada 2016, masih sering ditemukan dispute klasifikasi barang, maka setelah adanya reformasi kasus dispute hanya ditemukan satu kali saja. Hal ini tentunya karena Bea Cukai telah lebih melibatkan stakeholders dan membuka berkomunikasi dengan asosiasi dan Kementerian Lembaga terkait untuk menentukan kebijakan dalam menentukan klasifikasi barang.

Pernyataan di atas diperoleh saat Bea Cukai mengundang sejumlah asosiasi dalam acara Sarasehan Dampak Program Reformasi Bea Cukai Terhadap Industri Dalam Negeri yang diadakan pada hari Senin (21/05). Dalam kesempatan tersebut, Direktur Jenderal Bea Cukai, Heru Pambudi turut menyampaikan update capaian program reformasi kepada para stakeholders serta juga menerima masukan dari para perwakilan asosiasi terkait penerapan kebijakan yang dibuat oleh Bea Cukai di lapangan.

Heru menyampaikan bahwa hal yang ditekankan dalam reformasi kali ini adalah penguatan integritas dan budaya organisasi. Selain itu, beberapa area lain yang juga tengah ditingkatkan kinerjanya adalah fasilitasi industri dan perdagangan, percepatan pelayanan, perlindungan masyarakat, dan optimalisasi penerimaan. Salah satu kegiatan besar yang juga tengah digalakkan Bea Cukai dalam reformasi kali ini adalah Program Penertiban Impor Berisiko Tinggi.

“Sejak deklarasi pada 12 Juli 2017, hingga saat ini program PIBT telah meraih beberapa capaian di antaranya peningkatan tax base 57 persen per impor, peningkatan import tax 41% per impor, peningkatan kapasitas produksi dalam negeri sebagai substitusi impor sekitar 30%, penurunan peredaran rokok ilegal, serta penurunan pasokan barang ilegal juga diharapkan dapat menambah produksi dalam negeri untuk mengisi permintaan pasar,” ujar Heru.

Secara keseluruhan asosiasi selaku stakeholders Bea Cukai mengapresiasi reformasi yang tengah dijalankan oleh Bea Cukai. Kebijakan dan program yang telah diluncurkan dianggap telah membantu industri dalam negeri berkembang serta melindungi industri dalam negeri dari gempuran barang-barang impor yang tidak memenuhi ketentuan perpajakan. Bea Cukai juga mendapatkan saran agar terus melakukan koordinasi dengan Kementerian dan Lembaga lain guna menyelaraskan kebijakan yang telah dibuat oleh Bea Cukai. (*/atr)

 

Sumber: Indopos.co.id

,

GIMNI Mengapresiasi Program Reformasi Bea Cukai

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Sahat Sinaga menyatakan program reformasi yang tengah dijalankan oleh Bea Cukai telah membawa perubahan positif bagi institusi Bea Cukai.

Salah satu perubahan yang dianggap positif adalah turunnya jumlah dispute penentuan klasifikasi jenis barang. Jika sebelum reformasi yang digagas pada 2016, masih sering ditemukan dispute klasifikasi barang, maka setelah adanya reformasi kasus dispute hanya ditemukan satu kali saja.

Hal ini tentunya karena Bea Cukai telah lebih melibatkan stakeholders dan membuka berkomunikasi dengan asosiasi dan Kementerian Lembaga terkait untuk menentukan kebijakan dalam menentukan klasifikasi barang.

Pernyataan di atas diperoleh saat Bea Cukai mengundang sejumlah asosiasi dalam acara Sarasehan Dampak Program Reformasi Bea Cukai Terhadap Industri Dalam Negeri yang diadakan pada hari Senin (21/5).

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Jenderal Bea Cukai, Heru Pambudi turut menyampaikan update capaian program reformasi kepada para stakeholders serta juga menerima masukan dari para perwakilan asosiasi terkait penerapan kebijakan yang dibuat oleh Bea Cukai di lapangan.

Heru menyampaikan bahwa hal yang ditekankan dalam reformasi kali ini adalah penguatan integritas dan budaya organisasi. Selain itu, beberapa area lain yang juga tengah ditingkatkan kinerjanya adalah fasilitasi industri dan perdagangan, percepatan pelayanan, perlindungan masyarakat, dan optimalisasi penerimaan. Salah satu kegiatan besar yang juga tengah digalakkan Bea Cukai dalam reformasi kali ini adalah Program Penertiban Impor Berisiko Tinggi.

“Sejak deklarasi pada 12 Juli 2017, hingga saat ini program PIBT telah meraih beberapa capaian di antaranya peningkatan tax base 57 persen per impor, peningkatan impor tax 41 persen per impor, peningkatan kapasitas produksi dalam negeri sebagai substitusi impor sekitar 30 persen, penurunan peredaran rokok ilegal, serta penurunan pasokan barang ilegal juga diharapkan dapat menambah produksi dalam negeri untuk mengisi permintaan pasar,” ujar Heru.

Secara keseluruhan asosiasi selaku stakeholders Bea Cukai mengapresiasi reformasi yang tengah dijalankan oleh Bea Cukai. Kebijakan dan program yang telah diluncurkan dianggap telah membantu industri dalam negeri berkembang serta melindungi industri dalam negeri dari gempuran barang-barang impor yang tidak memenuhi ketentuan perpajakan.

 

Sumber: Jpnn.com

,

GIMNI Berikan Apresiasi Atas Program Reformasi Bea Cukai

 

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Sahat Sinaga, menyatakan bahwa program reformasi yang tengah dijalankan oleh Bea Cukai telah membawa perubahan positif bagi institusi Bea Cukai. Salah satu perubahan yang dianggap positif adalah turunnya jumlah dispute penentuan klasifikasi jenis barang.

Jika sebelum reformasi yang digagas pada 2016, masih sering ditemukan dispute klasifikasi barang, maka setelah adanya reformasi kasus dispute hanya ditemukan satu kali saja. Hal ini tentunya karena Bea Cukai telah lebih melibatkan stakeholders dan membuka berkomunikasi dengan asosiasi dan Kementerian Lembaga terkait untuk menentukan kebijakan dalam menentukan klasifikasi barang.

Pernyataan di atas diperoleh saat Bea Cukai mengundang sejumlah asosiasi dalam acara Sarasehan Dampak Program Reformasi Bea Cukai Terhadap Industri Dalam Negeri yang diadakan pada hari Senin (21/05). Dalam kesempatan tersebut, Direktur Jenderal Bea Cukai, Heru Pambudi turut menyampaikan update capaian program reformasi kepada para stakeholders serta juga menerima masukan dari para perwakilan asosiasi terkait penerapan kebijakan yang dibuat oleh Bea Cukai di lapangan.

Heru menyampaikan bahwa hal yang ditekankan dalam reformasi kali ini adalah penguatan integritas dan budaya organisasi. Selain itu, beberapa area lain yang juga tengah ditingkatkan kinerjanya adalah fasilitasi industri dan perdagangan, percepatan pelayanan, perlindungan masyarakat, dan optimalisasi penerimaan. Salah satu kegiatan besar yang juga tengah digalakkan Bea Cukai dalam reformasi kali ini adalah Program Penertiban Impor Berisiko Tinggi.

“Sejak deklarasi pada 12 Juli 2017, hingga saat ini program PIBT telah meraih beberapa capaian di antaranya peningkatan tax base 57% per impor, peningkatan import tax 41% per impor, peningkatan kapasitas produksi dalam negeri sebagai substitusi impor sekitar 30%, penurunan peredaran rokok ilegal, serta penurunan pasokan barang ilegal juga diharapkan dapat menambah produksi dalam negeri untuk mengisi permintaan pasar,” ujar Heru.

Secara keseluruhan asosiasi selaku stakeholders Bea Cukai mengapresiasi reformasi yang tengah dijalankan oleh Bea Cukai. Kebijakan dan program yang telah diluncurkan dianggap telah membantu industri dalam negeri berkembang serta melindungi industri dalam negeri dari gempuran barang-barang impor yang tidak memenuhi ketentuan perpajakan. Bea Cukai juga mendapatkan saran agar terus melakukan koordinasi dengan Kementerian dan Lembaga lain guna menyelaraskan kebijakan yang telah dibuat oleh Bea Cukai.

 

Sumber: Merdeka.com

,

GIMNI Apresiasi Program Reformasi Bea Cukai

 

JAKARTA – Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) mengapresiasi program reformasi yang tengah dijalankan Bea Cukai. Direktur GIMNI, Sahat Sinaga menilai reformasi tersebut telah membawa perubahan positif bagi institusi Bea Cukai. Salah satu perubahan yang dianggap positif adalah turunnya jumlah dispute penentuan klasifikasi jenis barang.

Jika sebelum reformasi yang digagas pada 2016, masih sering ditemukan dispute klasifikasi barang, maka setelah adanya reformasi kasus dispute hanya ditemukan satu kali saja. Hal ini tentunya karena Bea Cukai telah lebih melibatkan stakeholders dan membuka berkomunikasi dengan asosiasi dan Kementerian Lembaga terkait untuk menentukan kebijakan dalam menentukan klasifikasi barang.

Pernyataan di atas diperoleh saat Bea Cukai mengundang sejumlah asosiasi dalam acara Sarasehan Dampak Program Reformasi Bea Cukai Terhadap Industri Dalam Negeri yang diadakan pada Senin 21 Mei 2018 lalu.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Jenderal (Dirjen) Bea Cukai, Heru Pambudi turut menyampaikan update capaian program reformasi kepada para stakeholders berikut menerima masukan dari para perwakilan asosiasi terkait penerapan kebijakan yang dibuat oleh Bea Cukai di lapangan.

Heru menyampaikan bahwa hal yang ditekankan dalam reformasi kali ini adalah penguatan integritas dan budaya organisasi. Selain itu, beberapa area lain yang juga tengah ditingkatkan kinerjanya adalah fasilitasi industri dan perdagangan, percepatan pelayanan, perlindungan masyarakat, dan optimalisasi penerimaan. Salah satu kegiatan besar yang juga tengah digalakkan Bea Cukai dalam reformasi kali ini adalah program Penertiban Impor Berisiko Tinggi.

“Sejak deklarasi pada 12 Juli 2017, hingga saat ini program PIBT telah meraih beberapa capaian di antaranya peningkatan tax base 57 persen per impor, peningkatan import tax 41 persen per impor, peningkatan kapasitas produksi dalam negeri sebagai substitusi impor sekitar 30 persen, penurunan peredaran rokok ilegal, serta penurunan pasokan barang ilegal juga diharapkan dapat menambah produksi dalam negeri untuk mengisi permintaan pasar,” ujar Heru.

Secara keseluruhan asosiasi selaku stakeholders Bea Cukai mengapresiasi reformasi yang tengah dijalankan oleh Bea Cukai. Kebijakan dan program yang telah diluncurkan dianggap telah membantu industri dalam negeri berkembang serta melindungi industri dalam negeri dari gempuran barang-barang impor yang tidak memenuhi ketentuan perpajakan. Bea Cukai juga mendapatkan saran agar terus melakukan koordinasi dengan Kementerian dan Lembaga lain guna menyelaraskan kebijakan yang telah dibuat oleh Bea Cukai.

(put)

 

Sumber: Okezone.com

 

,

GIMNI Beri Apresiasi Atas Program Reformasi Bea Cukai

 

JAKARTA – Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga mengakui bahwa program reformasi yang tengah dijalankan oleh Bea Cukai telah membawa perubahan positif bagi institusi tersebut.

Salah satu perubahan yang dianggap positif adalah turunnya jumlah perselisihan (dispute) penentuan klasifikasi jenis barang. Jika sebelum reformasi yang digagas pada 2016, masih sering ditemukan dispute klasifikasi barang, maka setelah adanya reformasi kasus dispute hanya ditemukan satu kali saja.

Hal ini menurutnya disebabkan karena Bea Cukai telah lebih melibatkan para pemangku kepentingan (stakeholders) dan membuka komunikasi dengan asosiasi dan Kementerian/Lembaga terkait untuk menentukan kebijakan dalam menentukan klasifikasi barang.

Pernyataan di atas diperoleh saat Bea Cukai mengundang sejumlah asosiasi dalam acara Sarasehan Dampak Program Reformasi Bea Cukai Terhadap Industri Dalam Negeri yang diadakan pada hari Senin (21/5).

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Jenderal Bea Cukai, Heru Pambudi turut menyampaikan perkembangan capaian program reformasi kepada para pemangku kepentingan serta juga menerima masukan dari para perwakilan asosiasi terkait penerapan kebijakan yang dibuat oleh Bea Cukai di lapangan.

Heru menyampaikan bahwa hal yang ditekankan dalam reformasi kali ini adalah penguatan integritas dan budaya organisasi. Selain itu, beberapa area lain yang juga tengah ditingkatkan kinerjanya adalah fasilitasi industri dan perdagangan, percepatan pelayanan, perlindungan masyarakat, dan optimalisasi penerimaan. Salah satu kegiatan besar yang juga tengah digalakkan Bea Cukai dalam reformasi kali ini adalah Program Penertiban Impor Berisiko Tinggi.

“Sejak deklarasi pada 12 Juli 2017, hingga saat ini program PIBT telah meraih beberapa capaian di antaranya peningkatan tax base 57% per impor, peningkatan import tax 41% per impor, peningkatan kapasitas produksi dalam negeri sebagai substitusi impor sekitar 30%, penurunan peredaran rokok ilegal, serta penurunan pasokan barang ilegal juga diharapkan dapat menambah produksi dalam negeri untuk mengisi permintaan pasar,” ujar Heru dalam siaran pers, Rabu (23/5/2018).

Secara keseluruhan asosiasi selaku pemangku kepentingan mengapresiasi reformasi yang tengah dijalankan oleh Bea Cukai. Kebijakan dan program yang telah diluncurkan dianggap telah membantu industri dalam negeri berkembang serta melindungi industri dalam negeri dari gempuran barang-barang impor yang tidak memenuhi ketentuan perpajakan.

Bea Cukai juga mendapatkan saran agar terus melakukan koordinasi dengan Kementerian dan Lembaga lain guna menyelaraskan kebijakan yang telah dibuat oleh Bea Cukai.

 

Sumber: Sindonews.com

,

Konsumsi Minyak Sawit Domestik 12 Juta Ton

 

JAKARTA – Konsumsi minyak sawit domestik diperkirakan mencapai 12,76 juta ton tahun ini, atau melonjak 15,37% dari realisasi 2017 yang sebanyak 11,06 juta ton. Lonjakan konsumsi tersebut terjadi seiring meningkatnya permintaan minyak sawit untuk bahan baku makanan dan lemak khusus (specialty fats), oleokimia dan bahan dasar sabun (soap noodle), serta biodiesel.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga mengatakan, total produksi minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan minyak kernel (crude palm kernel 01//CPKO) nasional tahun ini diperkirakan” mencapai 46,31 juta ton atau meningkat dari 2017 yang tercatat sebanyak 41,98 juta ton. “Konsumsi minyak sawit di dalam negeri sepanjang 2018 bisa mencapai 12,76 juta ton,” ungkap dia di sela dialog dan seminar tentang Tantangan Bisnis Keberlanjutan dalam Meningkatkan Kinerja Ekspor Kelapa sawit di Jakarta, pekan lalu.

Konsumsi minyak sawit tersebut terutama didominasi untuk kebutuhan pangan. Rinciannya, sebanyak 8,41 juta ton untuk makanan dan specialty fats, sebanyak 845 ribu ton untuk oleokimia dan soap noodle, serta 3,50 juta ton untuk kebutuhan biodiesel. Pada 2017, tutur Sahat, konsumsi minyak sawit domestik untuk makanan dan specialty fats tercatat sebanyak 8,15 juta ton, oleokimia dan soap noodle sebanyak 688 ribu ton dan biodiesel 2,22 juta ton.

Dalam kesempatan yang sama. Direktur Eksekutif Council ofpalm oilProducing Countries (CPOPC) Mahendra Siregar mengatakan, sejak 2016 Indonesia merupakan negara produsen dan konsumen minyak sawit terbesar di dunia. Tidak banyak yang bisa kompetitif sekaligus menjadi konsumen terbesar. Artinya, pengaruh Indonesia bisa lebih besar lagi. Di sisi lain, tantangan minyak sawit juga masih banyak karena semakin besar maka semakin kompetitif,” kata Mahendra.

Secara terpisah, Ketua Umum Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) Derom Bangun memperkirakan, produksi CPO nasional pada Maret 2018 mencapai 3,60 juta ton. Sedangkan, volume ekspor diprediksi mencapai 2,50 juta ton dan konsumsi dalam negeri sebanyak 1 juta ton. Dengan demikian, stok minyak sawit pada Maret 2018 berkisar 3,60 juta ton. “Setelah Februari 2018, produksi mengalami tren naik ke Maret dan April. Sedangkan ekspor bisa dikatakan biasa-biasa saja, tapi hari kerja pada Maret lebih banyak dari Februari,” kata Derom. Terkait dampak Lebaran terhadap ekspor, Derom mengatakan, efeknya akan dapat terpantau pada Mei 2018. “Efek menjelang Lebaran baru akan lebih terasa pada April dan Mei,” kata Derom.

Dampak Puasa-Lebaran

Sementara itu, Wakil Ketua Umum ni Gabungan Pengusaha Kelapa sawit Indonesia (Gapki) bidang Urusan Perdagangan dan Keberlanjutan Togar Sitanggang mengatakan, masa Puasa-Lebaran tidak akan berdampak signifikan terhadap ekspor minyak sawit Indonesia. Kecuali, apabila permintaan di pasar seperti Bangladesh dan Pakistan melonjak, sedangkan di negara lain turun. “Efeknya tidak akan signifikan, namun kenaikan kemungkinan hanya sekitar 5% yang akan terlihat sebulan sebelum Lebaran,” ungkap Togar Sitanggang.

Terhadap produksi, lanjut Togar Sitanggang, akan terjadi penurunan angka pada masa Puasa-Lebaran. Pasarnya, jumlah hari kerja lebih pendek dan pada saat Puasa buah tidak dipanen dan para pekerja atau petani mudik untuk Lebaran. Namun demikian, setelah Lebaran diperkirakan produksi meningkat. Artinya, Puasa-Lebaran tidak berdampak pada penurunan produksi dalam setahun secara signifikan. Sebab, yang terjadi hanyalah panen yang tertunda. Meski akan ada dampak terhadap rendemen, produksi pada akhirnya akan kembali norniaL

Untuk ekspor CPO dan produk turunannya, sepanjang Januari-Maret 2018, berturut-turut sebanyak 2,50 juta ton, lalu 2,20 juta ton, dan 2,20 juta ton, artinya terjadi kenaikan pada Maret dari Februari meski tipis. Jika dibandingkan dengan 2017, posisi ekspor pada masing-masing bulan secara berurutan adalah 2,50 juta ton, lalu 2,40 juta ton, dan 2,30 juta ton. Ekspor 2017 posisinya bagus dibandingkan 2016 dan tahun ini ekspor seperti prediksi awal tahun setidaknya akan naik 5-10%.

Terkait rencana Tiongkok yang akan menambah pembelian minyak sawitd ari Indonesia hingga 500 ribu ton. Togar mengatakan, diperlukan tindak lanjut oleh pemerintah. Dengan begitu, pengusaha sawit Indonesia dapat melanjutkan dengan skema business to business (B to B). Tambahan volume tersebut kemungkinan berupa refined product untuk pangan,” kata Togar.

Damiana Simanjuntak

 

Sumber: Investor Daily Indonesia

,

GIMNI Memperkirakan Konsumsi Minyak Sawit Nasional Naik 15,38%

FILE PHOTO: A worker collects palm oil fruit inside a palm oil factory in Sepang, outside Kuala Lumpur in this June 18, 2014 file photo. REUTERS/Samsul Said/File Photo GLOBAL BUSINESS WEEK AHEAD

JAKARTA. Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) memperkirakan tahun ini konsumsi minyak sawit nasional sebesar 12,75 juta ton. Konsumsi ini meningkat 15,38% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 11,05 juta ton

Konsumsi minyak sawit tersebut digunakan untuk produk makanan dan specialty fats sebanyak 8,4 juta ton, oleokimia sebanyak 845.000 ton, serta biodiesel sebanyak 3,5 juta ton.

 

Direktur Eksekutif GIMNI Sahat Sinaga mengatakan, peningkatan konsumsi di dalam negeri ini bukan disebabkan oleh berbagai hambatan yang dialami sawit Indonesia di luar negeri. “Di dalam negeri, di luar biodiesel, pertumbuhan pemakaian sawit untuk bahan pangan dan olekimia ini kira 3% per tahun, ini sesuai dengan pertumbuah penduduk dan ekonomi per tahunnya,” jelas Sahat, Selasa (8/5).

Sementara itu, menurutnya penggunaan biodiesel di dalam negeri pun akan terus meningkat karena adanya regulasi yang ditetapkan pemerintah. Dia bilang, biodiesel juga tidak hanya digunakan untuk kendaraan otomotif tetapi juga untuk kereta pun dan alat-alat berar industri. Inilah yang menurutnya akan mendorong pertumbuhan konsumsi minyak sawit yang besar.

Sementara itu, Sahat pun mengatakan bila konsumsi minyak sawit di dalam negeri terus ditingkatkan, maka Indonesia akan lebih kuat posisinya di pasar global. Meski begitu, Sahat mengatakan supaya penggunaan minyak sawit dalam negeri terus tumbuh, maka harga CPO harus lebih rendah dari saat ini.

Meski begitu, Sahat bilang terdapat beberapa strategi yang bisa mendorong turunnya harga minyak sawit meski harga tandan buah segar di tingkat petani tetap tinggi. Dia bilang, strateginya adalah meningkatkan produktivitas kebun sawit, terutama kebun petani rakyat.

Selanjutnya, meringankan peraturan perbankan untuk petani. Lalu, memanfaatkan semaksimal mungkin pemakaian bio massa. “Selama ini cangkang, tandan kosong, pelepah, dan batang sawit itu belum diikutkan dalam perhitungan harga TBS,” ujar Sahat.

 

Sumber: Kontan.co.id

,

Minyak Goreng di Atas HET

 

Harga minyak goreng curah masih tergolong tinggi di pasar tradisional menjelang Ramadan tahun ini. Berdasarkan pantauan Kontan harga minyak goreng curah di Pasar Bendungan Hilir Jakarta Pusat dan Palmerah Jakarta Selatan, rata-rata harga minyak goreng curah adalah Rp 12.000-Rp 13.000 per liter. Harga itu di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng curah yang ditetapkan Kementerian Perdagangan Rp 10.500 per liter dan kemasan sederhana Rp 11.000 per liter.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga menuding mahalnya harga minyak goreng saat ini disebabkan rendahnya sistem pengawasan. “Bukan hanya pemerintah, tapi kami juga sulit mengawasi, misalnya dari pabrik harganya Rp 8.900 per liter, tapi di pasar bisa mencapai Rp 12.500 per liter karena tak diawasi,” ujarnya, Selasa (8/5).

Menurut Sahat, penetapan HET memang tak bisa menekan harga. Sebab HET hanyalah imbauan dan bukan bersifat memaksa di pasar tradisional. Namun, menurutnya HET minyak goreng sudah diterapkan di ritel modern. “Ini menjadi instrumen supaya pedagang tidak menjual tinggi. Orang bisa beralih ke pasar modern, harapannya pasar tradisional akan mengikuti harga minyak goreng di pasar ritel,” tambahnya.

 

Sumber: Harian Kontan