,

Forum On Indonesian Palm Oil

Memberikan.paparan tentang

1. Manufacturing Practices Refined and Modified Palm Oul and it’s Fraction
2. Perhal mitigasi kontsminants 3 MCPDE & GE
3. Pengmbangan Pelaksanan ISPO di Indonesia.

 

,

Pelaku Industri Waswas

RUU SDA mencakup 15 bab dengan 78 Pasal, dengan penekanan pada larangan pengusahaan air yang mengganggu dan meniadakan hak rakyat, kewajiban negara dalam memenuhi/ menjamin hak rakyat atas kebutuhan air, hingga pemberian izin terhadap swasta dengan syarat ketat.

Bagi sebagian besar industri, air adalah salah satu hajat hidupnya. Di industri tekstil, Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) mencatat penggunaan air sebagai bahan baku dalam produksi kain jadi mencapai 62,7 mular liter per tahun.

Diperkirakan, pabrikan kain perlu mengucurkan Rp31,3 miliar untuk mengelola air. “Pemerintah harus hati-hati. Jangan sampai [RUU] mematikan industri,” ujar Sekretaris Jenderal API Ernovian G. Ismy, Rabu (24/7).

Menurutnya, permasalahan RUU SDA berasal dari generalisasi penggunaan air. Semestinya, peruntukan air dipisahkan antara sektor publik dan sektor industri. Selain itu, adanya pasal penyisihan 10% laba yang dimasukkan ke bank garasi untuk konservasi air yang menyulitkan industri kain untuk berkembang.

Padahal, sektor tekstil telah sepakat membangun industri kain lokal. Sebelumnya industri garmen memilih bergantung pada kain impor sehingga hasil benang lokal tidak terserap di industri kain yang terdesak produk impor.

Namun, jika pasal-pasal pada RUU SDA itu menghambat industri kain maka industri garmen kembali bergantung pada kain impor. “Kalau masalah air dihajar lagi, ya makin kurang [produksi kain]. Akhirnya [industri garmen) mengimpor [kain] lagi.”

Ernovian menyarankan agar pengelolaan air bersih dan izin pengelolaan air industri diterbitkan oleh pemerintah. Sebab, BUMN atau BUMD dikhawatirkan menetapkan margin pada pengelolaan air. Alhasil, biayanya pun bertambah.

Ketua Umum Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga menyampaikan, aturan yang multitafsir dapat menciptakan premanisme pada industri. Akhirnya, minyak nabati tidak kompetitif di pasar global.

Sahat mengimbau para legislator dan pemangku kepentingan agar mencari perbandingan peraturan serupa di negara lain.

Air juga menjadi bahan baku pada dua sektor minyak nabati, yakni pengolahan tandan buah segar menjadi minyak sawit mentah (CPO), dan penurunan asam lemak bebas pada penyulingan industri oleokimia dan pengolahan biodiesel.

Asosiasi Perusahaan Air Dalam Kemasan (Aspadin) menyoroti penyamaan air pipa dan air minum dalam kemasan (AMDK) yang dinilai kekeliruan jika tujuannya menghadirkan ketersediaan air minum bagi masyarakat.

“Pasalnya, harus ada tambahan 1-2 triliun liter air minum untuk memenuhi ketersediaan air minum, sedangkan industri AMDK hanya menyerap 30 miliar liter per tahun,” ujar Ketua Umum Aspadin Rachmat Hidayat.

Data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada 2012 menunjukkan air yang dikonsumsi oleh rumah tangga adalah 6,4 triliun liter per tahun. Adapun, industri AMDK hanya menggunakan 0,06% atau 18 miliar liter air dari total kebutuhan industri 27,7 triliun liter per tahun.

“Di negara-negara yang [ideologinya] ekstrem kiri itu pakai swasta [pemenuhan air bersihnya]. AMDK kan produk lifestyle. Masa cebok pakai ini [AMDK] juga,” ujarnya, Selasa (23/7).

Rachmat mengingatkan, pelolosan beleid tersebut akan membunuh industri AMDK lantaran ada pasal yang menyebutkan bahwa izin pengelolaan air tidak diterbitkan lagi. Selain itu, industri AMDK juga akan dinasionalisasi mengingat industri pengusaha air harus bekerja sama dengan pemerintah.

Menurutnya, aksi nasionalisasi industri AMDK akan memberikan citra buruk bagi pemerintah di mata internasional. Selain itu, pelolosan beleid ini akan membuat investasi hengkang. Pasalnya, pilihan industri AMDK pascapenerbitan aturan tersebut hanya dua, mati atau dinasionalisasi.

Aspadin pun telah menyiapkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai cara terakhir jika RUU SDA diundangkan. Pada tahap awal, asosiasi akan mengomunikasikan peraturan ke publik, dan melepas sebagian besar
tenaga kerja.

Saat ini, industri AMDK menyerap sekitar 40.000 orang tenaga kerja dengan pertumbuhan produksi 10% per tahun. Tahun ini, volume produksi diproyeksi tumbuh 8%-10% menjadi 33 miliar liter.

Utilisasi pabrik AMDK saat ini di kisaran 80%-100%. Nilai jual produk AMDK yang masih rendah membuat mesin harus terus bekerja untuk memenuhi skala keekonomiannya.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengusulkan setidaknya ada tujuh pasal pada RUU SDA yang harus diubah, yakni pasal 1, pasal 46 huruf e dan f, pasal 32, pasal 47 b dan f, pasal 70, pasal 51, dan pasal 63.

Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani mengatakan, pemerintah perlu memberikan masukan kepada para legislator, dan harus memberikan pemahaman bahwa tidak ada negara yang menetapkan aturan penyisihan laba 10% untuk konservasi air.

Menurutnya, pemerintah harus bergerak sebelum RUU tersebut diundangkan. Alasannya, asosiasi tidak yakin gugatan ke MK berbuah positif lantaran timbulnya masalah ini berawal dari keputusan MK yang kurang komprehensif.

“Itu menjadi suatu hal yang kami khawatirkan. Kalau tadi yang diusulkan [perubahan pasal] diabaikan, concern kami semua itu akan memiliki dampak kepastian berinvestasi.”

Selain itu, draf RUU tersebut tidak sejalan dengan visi Presiden untuk memangkas aturan penghambat investasi. Sebab, rancangan aturan baru itu menakutkan investor.

Anggota Panitia Kerja DPR untuk RUU SDA Bambang Haryo mengatakan bahwa panitia kerja (panja) masih perlu melakukan pembahasan lebih lanjut, karena belum ada mufakat terkait dengan pemanfaatan SDA untuk industri. Suara panja masih terbelah.

 

Sumber: Bisnis Indonesia

,

Soal RUU SDA, Pemerintah dan Legislator Diminta Pertimbangkan Dampak ke Industri

Para pelaku industri berharap agar pemerintah dan para legislator juga mempertimbangkan kepentingan industri dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sumber Daya Air (RUU SDA).

Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) mencatat penggunaan air sebagai bahan baku dalam proses produksi kain jadi mencapai 62,7 juta meter kubik air atau setara dedngan 62,7 miliar liter air per tahun.

Walaupun tidak mencatat komposisi biaya bahan baku air, tetapi asosiasi memperkirakan pelaku industri perlu mengucurkan Rp31,3 miliar untuk mengelola air.

Sekretaris Jenderal API Ernovian G. Ismy mengatakan pemerintah harus memisahkan peruntukan air untuk sektor publik dan sektor industri. Menurutnya, permasalahan RUU SDA berasal dari generalisasi penggunaan air.

“Niatnya bagus, lingkungan harus bersih. Kami setuju. Jadi, pemerintah harus hati-hati. Jangan sampai niatnya sudah bagus, tapi mematikan industri,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (24/7/2019).

Ernovian mengatakan adanya pasal penyisihan 10% laba yang dimasukkan ke bank garasi dalam rangka pengembangan konservasi air juga memiliki konsekuensi panjang bagi industri tekstil dan produk tekstil (TPT).

Menurutnya, berbagai sektor di dalam industri TPT telah sepakat untuk membangun industri kain lokal. Sebelumnya, industri garmen lebih memilih bergantung kepada kain impor. Hal ini membuat produksi industri benang tidak terserap di industri kain yang tengah kesulitan berkembang karena bersaing dengan produk impor.

Ernovian menuturkan pemotongan 10% laba tersebut akan menyulitkan industri kain untuk berkembang, khususnya industri pengolahan kain mentah menjadi kain jadi. Air sebagai bahan baku akan sangat krusial.

Pihaknya, telah menemukan titik terang terkait peraturan pengelolaan limbah industri kain yang dikategorikan sebagai limbah berbahaya dan beracun (B3) dengan pemerintah. Namun demikian, Ernovian memproyeksi industri garmen akan kembali bergantung kepada kain impor jika RUU SDA memiliki pasal-pasal yang menghambat industri kain.

Dia mengatakan industri kain telah melalui proses perizinan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumah Rakyat dan Pemerintah Daerah. Selain itu, menurutnya, pengawasannya pun sudah cukup ketat seperti mengecek dissolve oxygen (DO), chemiclal oxygen demand (COD), dan biological oxygen demand (BOD) pada air yang keluar pabrik.

Pihaknya menyarankan agar pengelolaan air bersih dan izin pengelolaan air industri diterbitkan oleh pemerintah melainkan BUMN maupun BUMD. Dia khawatir BUMN maupun BUMD menetapkan margin pada pengelolaan air. Alhasil, biaya pengelolaan air pun akan bertambah.

Ketua Umum Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga mengatakan walaupun memiliki niat mulia, pelaksanaan aturan yang multitafsir dapat berdampak negatif pada industri. Pada akhirnya, minyak nabati lokal akan tidak kompetitif di pasar global.

Sahat mengimbau agar para legislator dan pemangku kepentingan untuk mencari referensi peraturan serupa di negara lain.

Sahat menjelaskan air menjadi bahan baku pada dua sektor di industri minyak nabati, yakni pada pengolahan tandan buah segar menjadi minyak sawit mentah (CPO) dan penurunan asam lemak bebas pada penyulingan industri oleokimia dan pengolahan biodiesel.

 

Sumber: Bisnis.com

,

Petani Mengeluh Harga Sawit Turun

Petani di Kabupaten Tapanuli tengah mengeluhkan rendahnya harga jual tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang dipatok para pedagang pengumpul atau toke, Juli 2019 ini, dari semula mencapai Rp1.000 per kilogram turun menjadi Rp600 per kilogram.

“Kita juga bingung, memasuki tahun ajaran baru sekolah anak-anak, justru harga sawit di daerah ini turun tanpa sebab yang jelas. Padahal saat sebelumnya harga sawit di daerah ini cenderung meningkat,” keluh Robet (36), seorang petani di Kecamatan Manduamas, Tapanuli Tengah, Jumat (19/7/2019).

Ia mengatakan, tidak hanya dirinya saja yang mengeluhkan rendahnya harga TBS di daerah ini, termasuk kalangan petani di wilayah kecamatan lain di kabupaten Tapanuli Tengah seperti di Kolang, Sorkam, Sibabangun dan Kecamatan lainnya.

“Kita juga jadi bingung dengan penurunan harga sawit ini, padahal memasuki tahun ajaran baru bagi anak-anak biaya sekolah tentu meningkat. Di mana penurunan harga sawit ini sampai beberapa kali penurunan ,“ jelas robet.

Sementara itu petani sawit lainnya di Kecamatan Sorkam, Sunarto (40) juga mengeluhkan penurunan harga sawit ini. Ia mengatakan, saat ini mayoritas petani di wilayah ini jarang yang memberikan pupuk untuk bahan penyubur tanaman kelapa sawit karena pendapatan tidak sesuai dengan pengeluaran.

“Kami berharap harga jual tandan buah segar kelapa sawit milik petani setempat naik agar bisa untuk membeli pupuk untuk bahan penyubur tanaman sehingga produksi tanaman kelapa sawit,” jelasnya.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga, Rabu (29/5/2019) usai mengikuti rapat di Kementerian Koordinator Perekonomian menyampaikan, selama ini harga sawit di Indonesia masih menggunakan referensi internasional, yakni CIF Rotterdam price. Hal ini pun membuat ketidakcocokan dengan pungutan ekspor (levy) yang diberlakukan.

“Untuk merumuskan bagaimana konsep kita dalam konsep levy, dan tetap hilirisasi juga jalan,” ujar Sahat.

Lebih lanjut, ia menjelaskan BPDP Sawit akan melakukan studi terlebih dahulu untuk mengatur harga sawit. Dalam studinya juga akan mempertimbangkan kebutuhan petani, pasar Eropa, India, dan China.

“Jadi akan dibikin studi untuk dibuat jalan keluarnya apa. Itu melihat kebutuhan petani, pasar Eropa, India dan China. Studi dilakukan oleh BPDP. Target selesai dua bulan lagi (Juli),” jelasnya. 

 

Sumber: Faseberita.id

,

Produsen CPO Butuh Waktu Penuhi Standar UE

Industri pengolahan minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO), butuh waktu untuk memenuhi ketentuan yang diberikan oleh Komisi Eropa, terkait dengan batas atas kandungan kontaminan 3-MCDPE.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga mengatakan, seluruh perusahaan pengolahan minyak sawit Indonesia, pada dasarnya siap untuk menerapkan standar kandungan 3-MCPD maksimum sebesar 2,5 ppm, seperti yang diatur oleh Komisi Eropa.

Hanya saja, lanjutnya, para pelaku usaha memerlukan waktu untuk menerapkan standar produksi minyak nabati tersebut.

Pasalnya, perusahaan pengolahan CPO harus menambah investasinya untuk melakukan pengadaan dan pembaharuan alat produksinya.

“Perusahaan berskala menengah dan kecil harus melakukan pembaharuan alat, dan itu butuh waktu serta biaya tambahan,” jelasnya, Kamis (18/7).

Untuk itu, dia meminta pemerintah turut membantu perusahaan pengolahan skala menengah dan kecil tersebut untuk melakukan investasi dan penambahan alat produksi.

Menurutnya, pemerintah dapat memberikan bantuan berupa penurunan bunga pinjaman dan mempermudah persyaratan kredit kepada perusahaan yang akan melakukan pembaharuan alat produksi.

Dia mengatakan, perusahaan skala menengah dan kecil setidaknya membutuhkan waktu 1 hingga 2 tahun untuk melakukan pembaharuan alat produksi dan dapat memproduksi produk olahan CPO sesuai ketentuan Komisi Eropa tersebut.

Saat ini, produksi produk olahan dari CPO di Indonesia masih didominasi oleh produk dengan kandungan 3-MCDPE di atas 3 ppm. Terlebih, konsumsi minyak nabati Indonesia masih didominasi oleh bentuk curah, yang memiliki kandungan 3 MCPDE di atas 2,5 ppm.

Ketua Umum Dewan Minyak sawit Indonesia (DMSI) Derom Bangun mengatakan, produsen Indonesia tidak keberatan dengan syarat tersbeut, lantaran ketentuan itu sudah diatur oleh Organisasi Pangan dan Pertanian (Food and Agriculture Organization/FAO).

“Namun kami meminta agar ketentuan batas atas level 3-MCPDE itu, harus berlaku setara dengan minyak nabati lain seperti minyak kedelai, minyak biji bunga matahari dan minyak biji rapa. Sebab, Uni Eropa masih berusaha mendiskriminasikan produk CPO melalui ketentuan kesehatan ini,” jelasnya.

Pia menambahkan, saat ini minyak dari CPO masih dikategorikan sebagai hard oil dengan batas atas kandungan 3-MCDPE sebesar 2,5 ppm. Sementara itu, minyak nabati dari biji bunga matahari dan biji rapa yang dianggap sebagai soft oil batas atas kandungan 3-MCDPE ditetapkan sebesar 1,5 ppm.
, Apabila pembedaan ketentuan tersebut diberlakukan, lanjutnya, secara tidak langsung akan membuat produk minyak dari CPO memiliki citra yang lebih buruk dibandingkan dengan minyak nabati lain dari sisi kesehatan.

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kemenko Perekonomian Muzdalifah Machmud mengatakan, pemerintah Indonesia dan Malaysia telah sepakat untuk mendesak Komisi Eropa menerapkan batas atas kandungan 3-MCDPE untuk seluruh minyak nabati dalam Satu level.

 

Sumber: Bisnis Indonesia

,

Melihat Gajah di Pelupuk Mata

Harga minyak sawit merosot terus hingga mencekik para petani. Pemerintah menilai penurunan ekspor ke Uni Eropa menjadi penyebabnya. Pelaku industri menilai \’semut\’ di seberang lautan terlalu menjadi fokus, sementara \’gajah\’ di pelupuk mata tak tampak. Masalah harga memang tak terlepas dari serapan pasar global. Namun, itu, juga perlu dinilai secara proporsional. Menurut ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira Adhinegara, peningkatan serapan di dalam negeri adalah pendongkrak harga minyak sawit.

 “Salah satu caranya adalah hilirisasi industri kelapa sawit,” ujar Bhima kepada Bisnis, baru-baru ini. Kelapa sawit adalah penghasil minyak sawit mentah (crude palm oil/ CPO) dan minyak inti sawit mentah [erode palm kernel oil/CPKO) yang digunakan sebagai bahan baku industri oleokimia dan oleopangan. Produk hilir yang umum dikenal adalah sabun, detergen, biodiesel, kosmetik, hingga minyak goreng. Bhima menilai pemerintah perlu memberi insentif spesifik bagi pelaku industri tengah dan hilir Kelapa Sawit untuk menjaga harga kelapa sawit. Apalagi, langkah pemerintah memperpanjang pernurunan Dana Pungutan (DP) Ekspor CPO menjadi RpO hanya sementara.

“Yang paling penting insentif fiskal, tapi harus secara spesifik. Jadi, tidak bisa jorjoran (mengeluarkan) tax holiday dan tax allowance. [Pasalnya] ada [pelaku industri] yang tidak mau mendapatkan tax holiday karena tidak mau laporan keuangannya diaudit,” ujarnya. Menurut Bhima, insentif itu dapat berupa bantuan pembebasan lahan untuk pembangunan pabrik. Sejauh ini, beberapa pelaku industri mengeluhkan proses pembebasan lahan yang berlarut-larut dan aturan yang tumpang tindih antara peraturan tata guna dan tata kawasan industri.

 Selain itu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga dapat membantu pelaku industri dalam menerapkan pengelolaan limbah berbahaya dan beracun (B3). Di samping itu, insentif dalam bentuk pendampingan dan kemudahan peraturan juga diperlukan. Bhima juga menyarankan para pemangku kepentingan agar mengembangkan penggunaan Kelapa Sawit melalui penelitian dan pengembangan. “Jadi, kalau bisa [meningkatkan penggunaan] B20, atau loncat ke B100, saya kira akan lebih cepat investor yang tertarik.”

Potensi pasar domestik juga disampaikan Lila Harsyah Bakhtiar, Kepala Sub-Direktorat Industri Hasil Perkebunan Non-Pangan Direktorat Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian. Dia juga mengingatkan petani sawit agar menjual hasil perkebunan ke industri tengah, bukan ke pasar global. “Pasalnya, harga yang ditawarkan industri tengah Kelapa Sawit akan lebih stabil dibandingkan dengan pasar global,” ujarnya. Selain itu, pihaknya tengah mencoba mengintegrasikan tarif pungutan [levy] dengan bea keluar untuk mengamankan pasokan bahan baku industri oleokimia maupun oleopangan.

Kemenperin berharap usaha pengintegrasian tersebut menemukan titik terang pada bulan- ini. Pihaknya berusaha meningkatkan pasokan bahan baku bagi industri oleokimia dan oleopangan dengan mengembalikan tarif (evy, seperti semangat pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 11/2011 dan PMK No. 136/2015. Keduanya mengatur barang ekspor yang dikenai bea keluar dan tarif bea keluar. “Sehingga pertumbuhan kapasitas terpasang oleokemikal dan oleopangan tumbuh luar biasa besar,” ujarnya.

PENDORONG INDUSTRI

Di sisi lain, Asosiasi Produsen Oleochemichal Indonesia (Apolin) memproyeksikan pertumbuhan volume produksi pada tahun ini berkisar 5%-10% atau maksimum memproduksi hingga 9,9 juta ton. Di sisi lain, volume ekspor diprediksi dapat meningkat 11% atau menembus 3 juta ton dari realisasi tahun lalu di posisi 2,74 juta ton. Secara komposisi, industri oleokimia nasional pada tahun ini dapat memproduksi fatty acid sejumlan 4,55 juta ton, fatty alcohol senilai 2,12 juta ton, glycerin hingga 883.700 ton, methyl ester mencapai 1,93 juta ton, dan soap noddle sebesar 1,83 juta ton.

Ketua Umum Apolin Rapolo Hutabarat menyampaikan bahwa kapasitas terpasang industri oleokimia pada tahun ini mencapai 11,32 juta ton dengan tingkat utilisasi berkisar di level 70%- 80%. Rapolo mengutarakan, pendorong pertumbuhan pada tahun ini datang dari perubahan gaya hidup konsumen yang lebih banyak menggunakan produk-produk modem seperti krimer pada kopi, sabun mandi cair, dan sabun cuci piring cair. Selain itu, pertumbuhan populasi tiap tahunya di kisaran 3%-4% juga membantu peningkatan konsumsi barang-barang berbahan oleokemikal.

Adapun, Ketua Umum Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga mengatakan, jika green diesel yang menggunakan 30% minyak nabati (B30) lolos uji tes lapangan pada akhir kuartal HI/2019 dan digunakan pada 2020, PT Pertamina akan membutuhkan 9,5 juta ton minyak sawit untuk pembuatan fatty acid methyl ether (FAME) Kelapa Sawit pada tahun depan. Adapun, pengembangan BBN biohid-rokarbon dan bioavtur menciptakan tambahan serapan minyak nabati sebesar 1,2 juta ton.

Sementara itu, proyeksi produksi minyak nabati pada tahun depan adalah 51,5 juta ton dengan komposisi kebutuhan industri hilir lokal sekitar 10 juta ton. Adapun, ekspor pada 2020 diproyeksi 37,8 juta ton. Jika pemanfaatan minyak nabati untuk energi diterapkan, ekspor minyak nabati diproyeksi terkontraksi sekitar 8 juta ton. “Volume ekspor akan short. Makanya, kita tidak perlu sibuk dengan Eropa [yang hanya menyerap] 6,5 juta ton [minyak nabati). Kalau mereka tidak mau [menyerap], kita akan pakai domestik,” ujarnya kepada Bisnis.

Dia optimistis bahwa kebutuhan minyak sawit yang terus meningkat, kebutuhan minyak sawit untuk industri hilir pun diproyeksi akan tumbuh 38,61% menjadi 14 juta ton pada 2025. Bila demikian, maka industri di dalam negeri ada \’gajah\’ yang daya serapnya akan mampu mendongkrak harga minyak sawit. Kini sudah tampak \’gajah di pelupuk mata\’, tinggal digerakkan saja.

 

Sumber: Bisnis Indonesia

,

DMSI: Agar Bea Masuk CPO ke India Turun Harus Ada Pendekatan Secara Agresif

Ketua Umum Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) Derom Bangun mengatakan untuk membuka akses ekspor minyak kelapa sawit Indonesia ke India memang membutuhkan perlakukan khusus. Pendekatan ini harus dilakukan lebih agresif, baik oleh pemerintah maupun pelaku industri sendiri agar bea masuk CPO dari Indonesia bisa diturunkan.

“Kami promosikan kepada importir di India kalau dari segi legalitas dan standar keberlanjutan, produk kita jauh lebih baik dibandingkan dengan negara lain. Jadi kita melobi pemerintah India dari dalam dan luar sekaligus,” kata Derom Bangun di Jakarta pekan ini.

Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) aktif melakukan pendekatan pada sejumlah asosiasi importir CPO di India. Asosiasi itu a.l. Solvent Extractors Association (SEA) India, dan Solidaridad Network Asia Limited (SNAL).

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga mengatakan, fenomena melonjaknya impor produk olahan CPO dari Malaysia, yang berdampak kepada rencana pengenaan pajak pertambahan nilai membuat pangsa pasar ekspor produk olahan dari Indonesia menyusut.

Kebijakan pengenaan pajak 10 persen itu merupakan akal-akalan India untuk tetap menjaga industri minyak nabati domestik dari serbuan produk impor asal Indonesia dan Malaysia.

“Jadi, meskipun nanti bea masuk produk olahan CPO kita turun, jatuhnya harga jual ke konsumennya akan tetap mahal. Mau tidak mau, konsumen di negara itu akan beralih ke komoditas lain seperti minyak kedelai,” katanya.

Untuk itu, dia mendesak Pemerintah Indonesia melakukan pendekatan yang lebih agresif kepada pemerintah India. Dia mendukung upaya DMSI untuk melakukan pendekatan dari sisi konsumen dalam negeri India, demi meningkatkan tekanan kepada Mumbai agar bersedia menurunkan bea masuk produk olahan CPO.

 

Sumber: Globalplanet.news

,

Bujuk Rayu ke India demi Ekspor CPO

Pelaku industri kelapa sawit dan pemerintah terus berupaya membujuk pemerintah India untuk menurunkan bea impor yang dikenakan untuk produk CPO asal Indonesia.

Ketua Umum Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) Derom Bangun mengakui, guna membuka jalur ekspor menuju India, memang diperlukan perlakukan khusus.

Dia menyebutkan, saat ini DMSI terus melakukan pendekatan kepada perusahaan domestik India untuk meningkatkan permintaannya terhadap CPO dan produk turunannya dari Indonesia.

“Kami upayakan promosi kepada importir di India, bahwa dari segi legalitas dan standar keberlanjutan seperti ISPO dan RSPO, produk kita jauh lebih baik dibandingkan dengan negara lain. Jadi kita melobi pemerintah India dari dalam dan luar sekaligus,” jelasnya.

Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) telah aktif melakukan pendekatan kepada sejumlah asosiasi importir CPO di India. Asosiasi itu a.l. Solvent Extractors Association (SEA) India, dan Solidaridad Network Asia Limited (SNAL).

Made with Flourish

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga mengatakan, fenomena melonjaknya impor produk olahan CPO dari Malaysia, yang berdampak kepada rencana pengenaan pajak pertambahan nilai akan membuat pangsa pasar ekspor produk olahan asal RI semakin suram.

Dia mengatakan, kebijakan pengenaan pajak 10% tersebut merupakan akal-akalan India untuk tetap menjaga industri minyak nabati domestik dari serbuan produk impor asal Indonesia dan Malaysia.

“Jadi, meskipun nanti bea masuk produk olahan CPO kita turun, jatuhnya harga jual ke konsumennya akan tetap mahal. Mau tidak mau, konsumen di negara itu akan beralih ke komoditas lain seperti minyak kedelai,” katanya.

Untuk itu, dia mendesak agar Pemerintah Indonesia melakukan pendekatan yang lebih agresif kepada pemerintah India.

Dia mendukung upaya DMSI untuk melakukan pendekatan dari sisi konsumen dalam negeri India, demi meningkatkan tekanan kepada Mumbai agar bersedia menurunkan bea masuk produk olahan CPO.

“Dari segi ongkos produksi dan harga produk olahan CPO kita saja masih lebih mahal dari Malaysia. Kalau disparitas bea masuk produk CPO kita dengan Malaysia masih tinggi, ditambah pula nanti ada pajak tambahan di dalam negeri India, maka berakhirlah ekspor kita ke negara itu,” tegasnya.

Ekonom Indef Bhima Yudistira mengatakan, Indonesia harus pintar membaca dinamika politik di India.

Kemenangan kembali Narendra Modi sebagai Perdana Menteri India, akan membuatnya sedikit melunak untuk mengambil kebijakan yang populis guna mengerek dukungan kepadanya.

“Pendekatan yang dilakukan Presiden Joko Widodo kepada Narendra Modi di G20 untuk meminta penurunan bea masuk CPO sudah tepat. Tinggal bagaimana intensitas kita untuk terus melobi negara tersebut,” jelasnya.

Made with Flourish

Sementara itu, Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Iman Pambagyo, mengatakan upaya lobi-lobi masih terus dilakukan oleh Pemerintah Indonesia terkait dengan bea masuk CPO dan produk turunannya. Hal itu telah dilakukan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dalam kunjungannya ke India pada Februari tahun ini.

“Pendekatan secara intensif masih kami lakukan. Sudah ada komitmen informal dari pemerintah negara tersebut mengenai penurunan bea masuk. Kita tunggu saja hasilnya nanti,” jelasnya.

Wakil Ketua Umum Gapki Bidang Perdagangan dan Keberlanjutan Togar Sitanggang sebelumnya mengatakan, hingga akhir 2019, kinerja ekspor komoditas andalan RI itu masih akan dibayangi oleh tren penurunan harga.

Kendati ekspor CPO dpaat meningkat secara volume, capaian dari sisi harga akan terus melemah lantaran adanya kelebihan pasokan minyak sawit dunia dan meningkatnya kampanye negatif terhadap komoditas itu.

Dia memperkirakan, hingga akhir tahun ini, harga CPO di pasar global tidak akan bergerak terlalu jauh dari kisaran US$470/ton.

“Harga komoditas ini masih bertahan di level rendah dan ada kecenderungan terus turun. Sulit kalau untuk nilai ekspor dari produk ini naik hingga akhir tahun, meskipun secara volume bertambah,” katanya, Minggu (30/6).

Bagaimanapun, Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan (BP3) Kemendag Kasan Muhri optimistis harga CPO dan produk turunannya masih dapat bergerak naik hingga akhir tahun ini. Situasi itu dipercayanya dapat membantu mengerek nilai ekspor komoditas andalan RI tersebut.

“Masih ada peluang untuk harga CPO dan turunanya naik hingga akhir tahun sehingga nilai ekspor kita juga akan terkerek. Pemerintah masih memiliki kebijakan implementasi B30 yang diharapkan dapat menyerap pasokan CPO nasional sehingga bisa menimbulkan sentimen positif di pasar CPO dunia,” katanya.

 

Sumber: Bisnis.com

,

Ekspor ke India Makin Tarkatung-Katung

Ekspor minyak kelapa sawit mentah dan produk turunannya dari Indonesia menuju India
masih diliputi ketidakpastian, kendati RI telah merelakan bea masuk gula mentah asal Negeri Bollywood untuk diturunkan.

Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa sawit Indonesia (Gapki) Ranya Laksmi mengaku belum mendapatkan informasi mengenai indikasi kesediaan Pemerintah India untuk menurunkan bea masuk minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO), terutama produk turunannya dari Indonesia.

Kondisi ketidakpastian itu masih saja terjadi meskipun Indonesia telah bersedia menurunkan bea masuk gula mentah asal India untuk balian baku gula kristal rafinasi dari 10% menjadi 5%.

Menurutnya, India masih menuntut hal yang lebih besar dalam hal perdagangan bilateral dengan Indonesia, sebagai syarat menurunkan bea masuk komoditas kelapa sawit.

Pasalnya, berdasarkan data Kementerian Perdagangan, Indonesia mengalami surplus neraca perdagangan dengan India sebesar US$2,40 miliar pada Januari-April 2019. Capaian tersebut turun 8,62% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu.

“Saya melihat, mereka masih meminta hal yang lebih besar dari Indonesia selain menurunkan bea masuk gula mentah sebab neraca perdagangan mereka masih defisit dengan kita,” jelasnya, Senin (1/7).

Hal itu, menurutnya, membuat Indonesia masih sulit untuk mendapatkan perlakuan serupa dengan yang diterima oleh Malaysia dari India.

Sebagai perbandingan, CPO asal Indonesia dikenai bea masuk 40% oleh In- dia, sedangkan
produk turunannya 50%.

Sebaliknya, Malaysia mendapatkan tarif berbeda setelah menjalin pakta dagang MICECA dengan Negeri Bollywood mulai awal tahun ini.

Perjanjian dagang itu membuat bea masuk CPO dari Malaysia sebesar 40% dan produk turunannya sebesar 45%.

“Mereka masih berkeras melindungi industri minyak nabati nonsawit dan industri pengolahan minyak nabatinya sehingga sangat sulit sekali melobi mereka agar menurunkan bea masuk, produk turunan CPO,” lanjut Ranya.

PENGENAAN PAJAK

Kondisi itu diperparah oleh rencana Pemerintah India untuk mengenakan pajak pertambahan nilai sebesar 10% untuk produk minyak sawit olahan yang diimpor.

Seperti dikutip dari Economic Times pada 1 Juli 2019, Ketua Komisioner Bidang Agrikultura Negara Bagian Maharasthra Pasha Patel mengatakan, para pejabat India telah sepakat untuk mengenakan pajak tersebut.

Keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan peningkatan volume impor minyak sawit olahan sejak diberlakukannya bea masuk khusus dari Malaysia, pasca diterapkannya MICECA pada awal tahun ini.

Berdasarkan data dari Solvent Extractors Association India, impor produk CPO olahan India melonjak dari 130.000 ton pada Desember 2018 menjadi 350.000 ton pada Mei 2019.

Untuk itu, lanjut Kanya, saat ini upaya yang ditempuh untuk mengurangi bea masuk CPO dan produk turunannya di India tidak lagi hanya dapat dilakukan melalalui jalur pemerintah ke pemerintah.

Dia mengatakan, saat ini para pengusaha CPO Indonesia tengah melakukan pendekatan kepada para importir di India untuk melobi pemerintah India.

“Sudah sangat sulit jika pendekatannya government to government. Saya yakin dengan fenomena melonjaknya impor produk CPO olahan dari Malaysia, India tidak akan mau dengan mudah menurunkan bea masuknya untuk produk dari Indonesia,” katanya.

Saat ini, lanjutnya, Dewan Minyak sawit Indonesia (DMSI) telah aktif melakukan pendekatan kepada sejumlah asosiasi importir CPO di India.

Asosiasi itu a.l. Solvent Extractors Association (SEA) India, dan Solidaridad Network Asia Limited (SNAL).

Saat dihubungi terpisah, Ketua Umum Dewan Minyak sawit Indonesia (DMSI) Derom Bangun mengakui, guna membuka jalur ekspor menuju India, memang diperlukan perlakukan khusus.

Dia menyebutkan, saat ini DMSI terus melakukan pendekatan kepada perusahaan domestik India untuk meningkatkan permintaannya terhadap CPO dan produk turunannya dari Indonesia.

“Kita upayakan promosi kepada importir di India, bahwa dari segi legalitas dan standar keberlanjutan seperti ISPO dan RSPO, produk kita jauh lebih baik dibandingkan dengan negara lain. Jadi kita melobi pemerintah India dari dalam dan luar sekaligus,” jelasnya.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga mengatakan, fenomena melonjaknya impor produk olahan CPO dari Malaysia, yang berdampak kepada rencana pengenaan pajak pertambahan nilai akan membuat pangsa pasar ekspor produk olahan asal RI semakin suram.

Dia mengatakan, kebijakan pengenaan pajak 10% tersebut merupakan \’akal-akalan\’ India untuk tetap menjaga industri minyak nabati domestik dari serbuan produk impor asal Indonesia dan Malaysia.

“Jadi, meskipun nanti bea masuk produk olahan CPO kita turun, jatuhnya harga jual ke konsumennya akan tetap mahal. Mau tidak mau, konsumen di negara itu akan beralih ke komoditas lain seperti minyak kedelai,” katanya.

Untuk itu, dia mendesak agar Pemerintah Indonesia melakukan pendekatan yang lebih agresif kepada pemerintah India.

Dia mendukung upaya DMSI untuk melakukan pendekatan dari sisi konsumen dalam negeri India, demi meningkatkan tekanan kepada Mumbay agar bersedia menurunkan bea masuk produk olahan CPO.

“Dari segi ongkos produksi dan harga produk olahan CPO kita saja masih lebih mahal dari Malaysia. Kalau disparitas bea masuk produk CPO kita dengan Malaysia masih tinggi, ditambah pula nanti ada pajak tambahan di dalam negeri India, maka berakhirlah ekspor kita ke negara itu,” tegasnya.

Ekonom Indef Bhima Yudistira mengatakan, Indonesia harus pintar membaca dinamika politik di India.

Kemenangan kembali Narendra Modi sebagai Perdana Menteri India, akan membuatnya sedikit melunak untuk mengambil kebijakan yang populis guna mengerek dukungan kepadanya.

“Pendekatan yang dilakukan Presiden Joko Widodo kepada Narendra Modi di G20 untuk meminta penurunan bea masuk CPO sudah tepat. Tinggal bagaimana intensitas kita untuk terus melobi negara tersebut,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Iman Pambagyo, mengatakan upaya lobi-lobi masih terus dilakukan oleh Pemerintah Indonesia terkait dengan bea masuk CPO dan produk turunannya.

Hal itu telah dilakukan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dalam kunjungannya ke India pada Februari tahun ini.

“Pendekatan secara intensif masih kami lakukan. Sudah ada komitmen informal dari pemerintah negara tersebut mengenai penurunan bea masuk. Kita tunggu saja hasilnya nanti,” jelasnya.

Wakil Ketua Umum Gapki Bidang Perdagangan dan Keberlanjutan Togar Sitanggang sebelumnya mengatakan, hingga akhir 2019, kinerja ekspor komoditas andalan RI itu masih akan dibayangi oleh tren penurunan harga.

Kendati ekspor CPO dpaat meningkat secara volume, capaian dari sisi harga akan terus melemah lantaran adanya kelebihan pasokan minyak sawit dunia dan meningkatnya kampanye negatif terhadap komoditas itu.

Dia memperkirakan, hingga akhir tahun ini, harga CPO di pasar global tidak akan bergerak terlalu jauh dari kisaran US$470/ton.

“Harga komoditas ini masih bertahan di level rendah dan ada kecenderungan terus turun. Sulit kalau untuk nilai ekspor dari produk ini naik hingga akhir tahun, meskipun secara volume bertambah,” katanya, Minggu (30/6).

Bagaimanapun, Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan (BP3) Kemendag Rasan Muhri optimistis harga CPO dan produk turunannya masih dapat bergerak naik hingga akhir tahun ini. Situasi itu dipercayanya dapat membantu mengerek nilai ekspor komoditas andalan RI tersebut.

“Masih ada peluang untuk harga CPO dan turunanya naik hingga akhir tahun sehingga nilai ekspor kita juga akan terkerek. Pemerintah masih memiliki kebijakan implementasi B30 yang diharapkan dapat menyerap pasokan CPO nasional sehingga bisa menimbulkan sentimen positif di pasar CPO dunia,” katanya.

Namun, dia mengaku belum dapat menyebutkan berapa kisaran kenaikan harga serta nilai ekspor CPO dan produk turunannya hingga akhir tahun ini.

Dia menyebutkan, Kemendag masih terus melakukan perhitungan terkait dengan hal tersebut.

 

Sumber: Bisnis Indonesia

,

Produsen CPO Minta Tekan Harga Kemasan dan Pangkas Bunga

 

Produsen minyak sawit mentah meminta pemerintah membantu kinerja ekspor CPO dengan menekan harga kemasan dan memangkas bunga pembiayaan ekspor.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia Sahat Sinaga mengamini, harga CPO masih akan tertahan pada level yang rendah hingga akhir tahun ini. Untuk itu, dia mendesak pemerintah membantu kalangan pengusaha memacu ekspor produk turunan CPO lantaran dari sisi harga dapat lebih bersaing.

“Pertama, bantu kami para produsen di hulu untuk mengurangi harga kemasan, karena harga di negara kita masih lebih mahal dibandingkan dengan Malaysia. Kedua, turunkan bunga pembiayaan ekspor. Hal ini penting untuk mendongkrak daya saing kita ketika masuk ke pasar Timur Tengah atau Afrika,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan Kemendag Kasan Muhri optimistis harga CPO dan produk turunannya masih dapat bergerak naik hingga akhir tahun ini.

“Pemerintah masih memiliki kebijakan implementasi B30 yang diharapkan dapat menyerap pasokan CPO nasional, sehingga bisa menimbulkan sentimen positif di pasar CPO dunia,” katanya.

Namun, dia belum dapat menyebutkan berapa kisaran kenaikan harga serta nilai ekspor CPO dan produk turunannya hingga akhir tahun ini. Dia menyebutkan, Kemendag masih terus melakukan penghitungan terkait dengan hal tersebut.

Wakil Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia Bidang Perdagangan dan Keberlanjutan Togar Sitanggang mengatakan, hingga akhir 2019, kinerja ekspor komoditas andalan RI itu masih akan dibayangi oleh tren penurunan harga.

Kendati volume ekspor CPO dapat meningkat, capaian dari sisi harga akan terus melemah lantaran adanya kelebihan pasokan minyak sawit dunia dan meningkatnya kampanye negatif terhadap komoditas itu.

 

Sumber: Bisnis.com