,

Pemerintah Dan Pelaku Industri Promosikan Sawit Di Swiss

 

Pelaku industri dan pemerintah terus aktif mengkampanyekan isu positif di Eropa. Salah satunya memberikan penjelasan dampak positif sawit di Swiss dalam Indonesia Business Forum “Sustainable Palm Oil in Global Market” di Gedung Zunfthaus zur Meisen, Zurich,Swiss, pada  28 September 2017.

Kegiatan ini difasilitasi oleh Kedutaan Besar Republik (KBRI) Bern-Swiss, delegasi gabungan dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri, Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC), Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI), Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS), Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Asosiasi Industri Minyak Makan Indonesia (AIMMI), Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mempromosikan kebaikan kelapa sawit dan melawan kampanye hitam dengan fakta ilmiah di hadapan sekitar 50 (lima puluh) wakil perusahaan terkemuka anggota Swiss Asian Chamber of Commerce (SACC), seperti Migros-Genossenschafts-Bund, Syngenta Crop Protection AG, Nutriswiss AG, dan Association of Swiss Chocolate Manufacturers.

Mahendra Siregar, Executive Director Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) mengatakan kelapa sawit adalah berkah Tuhan bagi negara-negara tropis, karena hanya tumbuh di sekitar 10 derajat utara atau selatan khatulistiwa. “Tidak heran Indonesia menguasai sekitar 55 persen produksi sawit dunia atau jauh meninggalkan Malaysia yang hanya 29 persen,” ujarnya dalam keterangan tertulis di laman kemenlu.go.id

Kelapa sawit menghasilkan 4-10 kali lebih banyak minyak perhektar dibandingkan dengan komoditas vegetables oil lainnya, seperti minyak , rapeseed, dan minyak bunga matahari yang merupakan komoditas khas Eropa. Di banyak negara Eropa, sawit mendapatkan tantangan kampanye hitam dan penolakan dari beberapa organisasi dengan alasan bermacam-ragam, dari mulai deforestasi, ekosistem, hingga korupsi dan pelanggaran HAM.

Dirjen Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan, Oke Nurwan, yang juga menjadi pembicara pada Indonesia Business Forum di Zurich mengatakan upaya meningkatkan daya saing dan menjawab tantangan perdagangan internasional, Pemerintah Indonesia telah mewajibkan sertifikat Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) sejak 2011 dengan melibatkan perwakilan dari pemerintah, LSM, akademisi, dan kalangan bisnis.

Sementara itu, Paulus Tjakrawan dari Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI) menjelaskan dibandingkan produk vegetables oil lainnya, sawit adalah satu-satunya vegetables oil yang paling banyak sertifikasinya, yaitu CSPO (Certified Sustainable Palm Oil), ISCC (International Sustainability & Carbon Certification), ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil), dan MSPO (Malaysian Sustainable Palm Oil).

Harry Hanawi dari Asosiasi Industri Minyak Makan Indonesia (AIMMI)  menyebutkan dilihat dari tinjauan kesehatan, minyak sawit terbukti memiliki kandungan vitamin A dan E lebih tinggi dibandingkan vegetables oil  lainnya, tetapi mengandung kolesterol lebih rendah.

“Dengan kata lain, tuduhan negatif terhadap sawit semata-mata merupakan strategi persaingan bisnis dari negara kompetitor,”ujarnya.

Barbara Möckli-Schneider dari Swiss Asia Chamber of Commerce (SACC) mengaku mendapatkan pencerahan yang sangat komprehensif tentang sawit yang selama ini cenderung negatif di Swiss. Meskipun Swiss bukan merupakan anggota Uni Eropa (UE), tetapi kebijakan UE berpengaruh cukup besar terhadap kebijakan Swiss, mengingat UE merupakan mitra dagang utama Swiss.

Selain itu, pelarangan total penggunaan biofuel dari kelapa sawit oleh Norwegia pada Juni 2017 juga dikhawatirkan akan mempengaruhi Swiss, dimana Swiss bersama dengan Norwegia, Islandia, dan Liechtenstein merupakan anggota European Free Trade Association (EFTA) yang beroperasi secara pararlel dengan UE dan juga terlibat pada European single market.

uta Besar RI untuk Swiss, Linggawaty Hakim menuturkan meskipun berada di tengah Eropa, Swiss mengadopsi pendekatan positif terhadap komoditas kelapa sawit khususnya dari Indonesia. Alih-alih memboikot sawit seperti Norwegia, Swiss malah secara aktif menyalurkan bantuan pembangunan dan pembinaan bagi produksi berkelanjutan kelapa sawit di Indonesia.

Indonesia Business  Forum di Zurich ini diadakan sebagai rangkaian kunjungan delegasi kelapa sawit Indonesia ke Swiss untuk tujuan utama mendobrak hambatan non-tarif dan diskriminasi terhadap sawit dimana pada tanggal 26–27 September 2017 menghadiri forum publik World Trade Organization (WTO) dan pertemuan dengan  United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) di Jenewa.

Diharapkan dengan diselenggarakannya acara ini akan terjalin networking dan hubungan lebih erat dengan kalangan bisnis di Swiss. Selain itu, juga dapat meningkatkan pemahaman yang lebih baik dan benar tentang sawit serta meningkatkan ekspor minyak sawit Indonesia ke Swiss yang masih besar potensi dan peluangnya.

 

Sumber: Sawitindonesia.com

,

Indonesia Perbesar Pasar Ekspor CPO ke India

 

 

 Indonesia terus mengembangkan ekspor minyak kelapa sawit (CPO) ke India. Terlebih pada 2016, sekitar 34% ekspor minyak kelapa sawit dari total keseluruhan di ekspor ke India.

Nilai ekspor tersebut sebesar US$ 3,4 miliar. Tahun 2016, India juga mengimpor 5,3 juta ton minyak sawit dari Indonesia, melebihi impor dari Malaysia sebesar 2,9 Juta Ton.

Meski begitu, jumlah ekspor minyak sawit ke India cenderung menurun dari tahun ke tahun. Nilai ekspor dari tahun 2012 pun mengalami penurunan. Dari 2012, nilai ekspor minyak sawit ke India sebesar US$ 4,8 miliar. Karena itulah Indonesia terus berupaya meningkatkan ekspornya ke Indonesia

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) bersama Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Mumbai, India melaksanakan Indonesia – India Business Forum on Palm Oil di Mumbai, India, Rabu (13/9).

Ini bertujuan untuk menyerap berbagai masukan dari pelaku bisnis di India mengenai produk sawit Indonesia, serta menegaskan komitmen Indonesia untuk terus memenuhi permintaan minyak sawit di India.

BPDPKS dan KJRI Mumbai juga bekerjasama dengan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (GAPKI), Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI), dan Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI).

Duta Besar Indonesia untuk India Sidharto R. Suryodipuro mengungkap, sebagai sesama negara eksportir, India dan Indonesia sama-sama memiliki kesamaan yang merupakan modal penting bagi kerja sama kedua negara.

“Bagi Indonesia, India merupakan pasar penting CPO Indonesia. Kami juga memahami bahwa permintaan CPO di India terus mengalami peningkatan, dan Indonesia siap untuk terus bekerjasama agar dapat memenuhi tuntutan permintaan yang tinggi tersebut,” tutur Sidharto dalam keterangan tertulis yang diterima KONTAN, Kamis (14/9).

Dia juga manyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia dapat memahami beberapa kekhawatiran pelaku bisnis India, dari petani maupun produsen dan Indonesia akan berupaya untuk memberikan respons yang baik terhadap concern tersebut. Sidharto juga mengharapkan agar GAPKI dan Asosiasi Minyak Nabati India, dapat terus bekerjasama.

Ketua Umum GAPKI Joko Supriyono juga menegaskan bahwa sawit merupakan kontributor terbesar bagi perekonomian nasional. Tidak saja bagi industri besar tetapi juga untuk petani, karena Sawit memberikan lapangan pekerjaan dan penting untuk pengembangan pedesaan.

Sementara itu, Hesti Sinthya Paramita mewakili Kementerian Perdagangan menyampaikan bahwa terdapat beberapa hambatan dalam ekspor sawit Indonesia ke India. Salah satunya adalah kenaikan tarif impor yang saat ini berlaku dari 7,5% menjadi 15% atau sekitar US$ 699 per ton.

Menanggapi hal ini, B.V Mehta, Direktur Eksekutif the Solvent Extractors’ Association of India mengatakan bahwa kebijakan pajak ekspor minyak sawit yang diberlakukan oleh negara produsen di Indonesia cukup mempengaruhi impor minyak sawit ke India.

Oleh karena itu, B.V Mehta menyarankan agar Pemerintah Indonesia juga mempertimbangkan untuk menurunkan pajak ekspor tersebut.

 

Sumber: Kontan. co.id

,

GIMNI Tak Ingin Wajib Pasok Minyak Sawit di Dalam Negeri Diterapkan

 

Pangkalan Bun – Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) meminta Kementerian Perdagangan tidak melaksanakan kewajiban pasok domestik atau domestic market obligation (DMO).

“Kami anjurkan DMO tidak dilaksanakan oleh pemerintah,” kata Direktur Eksekutif GIMNI, Sahat Sinaga, di Jakarta, Rabu (13/9/2017).

Sahat menilai kebijakan tersebut kurang tepat dilakukan. Hal tersebut melihat tujuan dari diberlakukannya DMO adalah untuk menjaga pasokan minyak dalam negeri sehingga harga dapat terkendali.

“Saat harga rendah seperti ini DMO tidak tepat dilakukan. Kekhawatiran pemerintah adalah saat harga Crude Palm Oil (CPO) sedang tinggi, kondisi tersebut akan membuat industri mengekspor CPO sehingga pasokan dalam negeri akan berkurang dan momentum kenaikan harga CPO hanya sebentar,” papar dia.

Mencegah hal itu, lanjut Sahat, pihaknya menyarankan agar pemerintah membuat bendungan bagi CPO. Bendungan itu dibentuk dengan cara menaikkan harga tarif ekspor CPO.

“Bendungan tersebut, akan membuat minyak tidak mengalir ke luar Indonesia,” ujarnya.

Sahat menambahkan, DMO pernah dilakukan sebelumnya pada 2008. Namun, pelaksanaan kebijakan tersebut kacau akibat dari kurangnya kesiapan.

“Guna memberlakukan DMO, pemerintah harus menyiapkan tanki penampung minyak dengan kapasitas 300.000 ton. Tanki tersebut digunakan untuk menampung CPO dari perkebunan untuk didistribusikan ke industri. Bila hal tersebut tidak dilakukan, akan terjadi kekacauan dalam pendistribusian CPO,” tutur Sahat. (NEDELYA RAMADHANI/m)

 

Sumber: Borneonews.com

,

Indonesia Melirik Pasar CPO Negara-Negara OKI

 

 

Indonesia akan mengembangkan pasar Crude Palm Oil (CPO) ke negara yang tergabung dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Mengingat potensi pasar yang besar dari keanggotaan negara-negara OKI.

“Satu hal yang ingin saya sampaikan adalah ini pasar yang besar,” ujar Dody Edward, Staff Ahli Menteri Perdagangan (Mendag) Bidang Hubungan Internasional, Rabu (13/9).

Dody bilang akan memanfaatkan pasar nontradisional khususnya yang tergabung dalam OKI. OKI dinilai memiliki potensi yang luas karena terdapat 57 negara yang tergabung di dalamnya. Dair 57 negara tersebut menampung sebanyak 1,6 miliar penduduk.

Oleh karena itu negara OKI dinilai sebagai pasar yang besar. “Kita harus menggali pasar yang besar di Afrika dan Timur Tengah,” terang Dody.

Dody menjelaskan tahun 2016 neraca perdagangan Indonesia dengan negara OKI surplus sebesar US$ 914 juta dolar. Angka tersebut meningkat sekitar 76% sejak tahun 2012.

Berdasarkan dat tersebut komoditas utama yang diekspor ke negara OKI adalah CPO beserta turunannya. Saat ini tarif bea masuk untuk produk tersebut dinilai masih sangat tinggi.

Dody bilang, rata-rata bea masuk produk Indonesia ke negara OKI masih di atas 10%. Berdasarkan kerja sama ini tarif bea masuk akan ditekan. Nantinya Dody berharap tarif bea masuk dapat terpangkas setengahnya.

Apabila kerja sama ini berjalan nantinya akan diupayakan agar ekspor Indonesia dapat meningkat. “Saat ini di OKI kita sebagai eksportir keempat, kita ingin meningkatkan lagi,” terang Dody.

Saat ini masih akan dibuat daftar barang yang akan ditawarkan. Namun sejumlah komoditas unggulan akan juga diajukan seperti CPO beserta turunannya, kertas, otomotif dan mebel.

Tarif bea masuk dalam kerja sama ini nantinya hanya akan diturunkan bukan dibebaskan. Hal tersebut dikarenakan kerja sama antara Indonesia dengan OKI nantinya adalah Preferential Tariff System (PTS) bukan Free Trade Area (FTA).

“Namun, jika Indonesia ingin mendapatkan FTA kita memilikinjalur cepat,” terang EL Hassane Hzaine, Director General for Islamic Center for Development of Trade (ICDT).

Hzaine bilang saat ini hambatan utama bagi ekspor Indonesia adalah hambatan tarif. Namun Hzaine menjelaskan apabila kerja sama dilakukan, negara OKI akan terbuka bagi Indonesia.

Pasar untuk negara OKI dinilai cukup potensial. Hal tersebut dilihat dari pola konsumsi masyarakat di negara tersebut. “Melihat pola makan yang menyukai nasi lemak tentu mereka perlu sawit,” ujar Sahat Sinaga, Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) kepada KONTAN.

Namun, Sahat bilang kendala lain dalam perdagangan dengan negara di timur tengah. Model pembayaran letter of credit (LC) dinilai tidak sesuai dengan ketentuan Bank. Sahat bilang, perlu dicari solusi instrumen dagang yang lain.

 

Sumber; Kontan.co.id

,

GIMNI Minta Kemendag Tidak Berlakukan DMO

 

 

 

Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) meminta kepada Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk tidak melaksanakan kewajiban pasok domestik atau domestic market obligation (DMO).

“Kami anjurkan DMO tidak dilaksanakan oleh pemerintah,” ujar Sahat Sinaga Direktur Eksekutif GIMNI kepada KONTAN (11/9).

Sahat menilai kebijakan tersebut kurang tepat dilakukan. Hal tersebut melihat tujuan dari diberlakukannya DMO adalah untuk menjaga pasokan minyak dalam negeri sehingga harga dapat terkendali. Sahat bilang saat harga rendah seperti ini DMO tidak tepat dilakukan.

Menurut Sahat, kekhawatiran pemerintah adalah saat harga Crude Palm Oil (CPO) sedang tinggi. Kondisi tersebut dinilai akan membuat industri mengekspor CPO sehingga pasokan dalam negerinakan berkurang. “Momentum kenaikan harga CPO hanya sebentar,” jelas Sahat.

Mencegah hal itu, Sahat menyarankan agar pemerintah membuat bendungan bagi CPO. Bendungan itu dibentuk dengan cara menaikkan harga tarif ekspor CPO. Bendungan tersebut dinilai Sahat akan membuat minyak tidak mengalir ke luar Indonesia.

Sahat bilang, DMO pernah dilakukan sebelumnya pada tahun 2008. Namun, pelaksanaan kebijakan tersebut dinilai kacau. Kekacauan terjadi menurut Sahat akibat dari kurangnya kesiapan.

Guna memberlakukan DMO, Sahat bilang pemerintah harus menyiapkan tanki penampung minyak dengan kapasitas 300.000 ton. Tanki tersebut digunakan untuk menampung CPO dari perkebunan untuk didistribusikan ke industri.

Bila hal tersebut tidak dilakukan, Sahat bilang akan terjadi kekacauan dalam pendistribusian CPO. Sahat menjelaskan, pabrik minyak goreng di Indonesia berjumlah 83 perusahaan, sementara tersapat lebih dari 100 perkebunan sawit. “Bagaimana menentukan distribusi perkebunan mana ke industri minyak goreng yang mana,” terang Sahat.

Kebutuhan CPO untuk minyak goreng pun dinilai kecil oleh Sahat. Kebutuhan CPO untuk minyak goreng sebesar 3,3 juta ton per tahun. Jumlah tersebut senilai dengan 10% produksi CPO Indonesia.

Sumber: Kontan.co.id

,

GIMNI Setuju Penerapan HET Minyak Goreng

 

Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) sepakat pemberlakuan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng kemasan sederhana.

“Saya kira HET itu bagus ada tolak ukur harga sebenarnya berapa,” ujar Sahat Sinaga Direktur Eksekutif GIMNI, Senin (11/9).

Menurut Sahat, sebelum adanya HET minyak goreng, pedagang dapat mengendalikan harga jual. Di pasar tradisional harga bisa naik lebih dari 30%.

Sebelumnya, kata Sahat, pihaknya telah melakukan pemantauan harga bersama dengan Kementerian perdagangan. Pantauan tersebut dibagi dalam sembilan zona untuk melihat harga penjualan minyak goreng. Zona pertama yaitu Sumatra dan zona sembilan adalah Maluku dan Papua.

Berdasarkan pantauan tersebut,  pedagang dinilai mengambil keuntungan yang besar. “Kita ini tidak ada aturannya untuk pedagang,” terang Sahat.

Sahat mencontohkan di DKI Jakarta, harga minyak dari pabrik dijual seharga Rp 8.548 per liter. Kemudian pedagang menjual minyak tersebut seharga Rp 11.600 per liter. Harga tersebut dinilai terlalu besar.

Ia juga menyarankan pengaturan harga selain HET, yang bisa berjalan efektif. Menurutnya, pemerintah perlu membuat aturan untuk perpindahan barang hanya dibatasi kenaikan 3%. Sahat beranggapan dengan hal tersebut pemerintah dapat menekan harga.

Sebelumnya, terdapat perjanjian antara Kementerian Perdagangan (Kemdag), distributor, dan ritel modern untuk menentukan HET tiga komoditas. Minyak goreng kemasan sederhana dipatok Rp 11.000 per liter, gula seharga Rp 12.500 per kilogram (kg) dan daging sapi beku yang dipatok Rp 80.000 per kg.

Perjanjian tersebut akan berakhir pada September. Namun, Sahat bilang, belum ada keputusan dari Kemdag untuk memperpanjang perjanjian tersebut.

 

Sumber: Kontan.co.id

,

Kendali Harga Eceran Pangan Berlanjut

 

 

Pemerintah nampaknya benar-benar tak akan melepas kendali harga pangan. Buktinya: pemerintah memperpanjang aturan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk minyak goreng, gula, dan daging sapi.

Merujuk kesepakatan 4 April 2017, aturan HET untuk tiga komoditas pangan tersebut mestinya berakhir September 2017 ini. Tapi, “HET akan kami berlakukankan terus,” ujar Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, kemarin (5/9).

Enggar menyebut, aturan pengendalian harga pangan ampuh meredam laju kenaikan harga saat Ramdhan dan Lebaran. Kondisi itu bahkan berlanjut hingga Agustus dan September ini. Inflasi rendah menjadi salah satu bukti.

Dengan alasan itu pula, pemerintah melanjukan kebijakan HET atas minyak goreng, gula serta daging beku. Dengan begitu, harga daging sapi beku sampai di tingkat konsumen tetap Rp 80.000 per kilogram (kg), gula pasir Rp 12.500 per kg, serta minyak goreng kemasan sederhana Rp 11.000 per kg.

Menteri yang juga Politisi Partai Nasdem ini mengklaim, pasokan tiga komoditas itu masih aman. Kemdag telah mendapatkan laporan dari distributor terkait kepastian stok tersebut.

Hanya, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Gula Indonesia (APGI) Pieko Nyoto meminta pemerintah memerhatikan dinamika harga gula lantaran ini sangat mempengaruhi keuntungan industri. “Kalau terjadi dinamika harga gula, kami bisa rugi,” ujarnya.

Saat ini, harga gula di tingkat distributor Rp 10.000 per kg, sementara harga di peritel Rp 11.900 per kg. Selisih harga Rp 1.900 per kg harus digunakan untuk biaya pengemasan, transportasi, sewa gudang dan pembayaran bunga bank.

“Keuntungan tipis,” ujarnya. Jika terjadi perubahan harga atas komponen yang memengaruhi gula, pengusaha bisa terpapar dampaknya, bahkan bukan mustahil gulung tikar.

Master Parulian Tumanggor, Komisaris Utama PT Wilmar Group bilang, pengusaha minyak goreng mendukung kelanjutan HET. Namun ia mengingatkan harga minyak goreng sangat dipengaruhi harga crude palm oil (CPO). “Bila harga CPO sebagai bahan baku naik, HET harus dibicarakan kembali,” ujarnya.

Direktur PT Indofood Sukses Makmur Tbk Franciscus Welirang minta Kemdag menyesuaikan HET dengan biaya produksi yang harus dikeluarkan produsen. Meski HET sebagai langkah melindungi kepentingan konsumen, kepentingan industri juga harus diperhatikan. “Ingat, pemerintah berperan penting menjaga kedaulatan produsen dan konsumen,” ujarnya.

Sekjen Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia Solihin mengatakan, peritel akan mengikuti putusan pemerintah. “Kami sepakat harga di pemasok tetap memberikan untung ke peritel,” ujar dia.

 

Sumber: Kontan.co.id

,

Pebinis minta HET minyak goreng perhatikan CPO

 

 

Pebisnis meminta penentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng memperhatikan harga crude palm oil (CPO).

“Apabila harga CPO sebagai bahan baku naik maka sudah barang tentu HET harus dibicarakan kembali dengan pemerintah,” ujar Master Parulian Tumanggor, Komisaris Utama Wilmar kepada KONTAN, Selasa (5/9).

Tumanggor bilang, pemberlakuan HET terhadap tiga komoditas, gula, daging beku, dan minyak goreng kemasan tidak menjadi masalah. Pembatasan harga terhadap tiga komoditas itu telah diberlakukan sejak April 2017.

Saat ini masih terdapat margin yang memberikan keuntungan bagi perusahaan. “Pada posisi sekarang masih oke,” terang Tumanggor.

Sebelumnya pemerintah membuat perjanjian menetapkan HET tiga komoditas tersebut dengan ritel. Kebijakan tersebut berlaku sejak April 2017 dan akan dievaluasi setelah 4 bulan.

Dalam perjanjian tersebut diatur HET gula sebesar Rp 12.500 per kilogram (kg), HET daging beku sebesar Rp 80.000 per kg, dan HET minyak goreng kemasan sederhana Rp 11.000 per kg.

 

Sumber: Kontan.co.id

,

DMO MINYAK GORENG: Produsen Segera Diwajibkan Pasok Domestik

 

JAKARTA — Pemerintah bakal segera menetapkan kewajiban pasok domestik atau domestic market obligation (DMO)bagi komoditas minyak goreng.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan nantinya bakal meminta kepada para pengusaha minyak goreng untuk menyepakati jumlah produksi yang dipasok ke dalam negeri. Saat ini, dia telah menetapkan harga jual minyak goreng curah Rp10.500 per kilogram (kg) dan minyak goreng kemasan sederhana Rp11.500 per kg

“Kita lagi diskusi untuk persentasenya karena saya harus ajak bicara dulu para pelaku usaha supaya fair,” ujarnya di Jakarta, Selasa (5/9/2017).

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Tjahya Widayanti sebelumnya menjelaskan DMO minyak goreng kemasan sederhana bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Dengan demikian, tidak seluruhnya hasil produksi para pengusaha dipasarkan ke luar negeri.

“Pelaku usaha atau produsen minyak goreng akan diwajibkan memroduksi minyak goreng kemasan sederhana untuk keperluan domestik,” jelasnya.

Tjahya menambahkan pemerintah ingin memastikan stok minyak goreng sederhana tersedia. Pemberlakukan DMO, paparnya, akan mengarah kepada target penghapusan peredaran minyak goreng curah pada 2020 mendatang.

Dia menyarankan agar para produsen segera membuat peta jalan produksi minimal hingga akhir 2017. “Saat ini sedang dibahas dengan para produsen minyak goreng berapa persentase produksi yang diwajib dipasok ke dalam negeri.”

Sementara itu, Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) mencatat pemakaian minyak goreng curah pada kondisi normal mencapai 270.000 ton—280.000 ton per bulan. Sedangkan untuk jenis premium, kebutuhan tiap bulannya sebesar 70.000 ton—80.000 ton.

Sumber: Bisnis.com

,

Saran GIMNI atas kebijakan tarif impor CPO India

 

Pengusaha sawit mendesak pemerintah untuk segera merespons kebijakan India atas tarif impor crude palm oil (CPO).

“Indonesia harus berbuat cepat merespon kebijakan tersebut,” ujar Sahat Sinaga, Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) kepada KONTAN (23/8).

 

Salah satunya dengan menaikkan pungutan ekspor bagi CPO. Pungutan tersebut akan menaikkan harga CPO sehingga pengusaha enggan mengekspor CPO.

Hal tersebut untuk mendorong pengusaha sawit Indonesia mengekspor Refined, Bleached, Deodorized Palm Oil (RBDPO). Sebelumnya Sahat menjelaskan kebijakan India menaikan tarif impor untuk menekan impor RBDPO Indonesia sehingga pengolahan CPO dilakukan di India.

Namun, apabila Indonesia tidak mengekspor CPO Sahat mempertanyakan bagaimana India akan mendapatkan CPO. Kondisi tersebut dinilai akan dapat menekan India.

Kedua, Sahat bilang agar pemerintah melobi pemerintah India mengingat mesin produksi sawit di Indonesia saat ini didatangkan dari India. “Kalau begini ngapain lagi harus impor mesin dari India,” terang Sahat.

Langkah ketiga disarankan Sahat adalah membuat Preferential Trade Agreement (PTA) sehingga terdapat kejelasan harga. Sahat bilang kalau tidak dilakukan membuat harga sawit turun karena bersaing dengan soy bean oil.

 

Sumber: Kontan.co.id