,

Produsen Minyak Goreng Ogah Nambah Vitamin A Karena Alasan Ini

 

 

Produsen minyak goreng sawit menolak kewajiban fortifikasi (penambahan) vitamin A, karena hal itu dinilai pemborosan bagi devisa negara.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Sahat Sinaga, di Jakarta, Kamis mengatakan, kebijakan penambahan vitamin A sintetis haruslah diimpor dari perusahaan di negara lain.

“Jika fortifikasi menjadi wajib, akibatnya Indonesia bergantung kepada impor Vitamin A sintetik. Setiap tahun, kita akan buang devisa ratusan juta dolar ke luar negeri,”katanya.

Saat ini, Kementerian Perindustrian sedang menyusun revisi Peraturan Menteri Perindustrian No.87 /2013 tentang pemberlakuan SNI 7709: 2012 Minyak Goreng Sawit dan terkait penambahan fortifikasi Vitamin A.

Selain itu pemborosan devisa, lanjut Sahat, fortifikasi menimbulkan resiko hukum bagi perusahaan, jika tidak memenuhi batas kandungan vitamin A di dalam produknya.

Menurut dia, persoalan lain adalah efektifitas fortifikasi vitamin A di Minyak Goreng Sawit, karena ada rentang waktu pengiriman minyak goreng dari pabrik sampai ke masyarakat.

Isu tersebut, ujarnya, terkait dengan stabilitas Vitamin A mulai dari pabrik sampai ke retailer dan retensi vitamin A pada saat penggorengan.

“Tidak ada jaminan berapa kadar kandungan vitamin A sampai di tangan konsumen. Apabila di bawah ambang batas, kami (produsen) bisa dituntut,” ucapnya.

Produsen juga khawatir dengan adanya kata “penambahan Vitamin A”, tambahnya, jika tidak ditambahkan vitamin A (meskipun mengandung fortifikan alamiah beta karoten yang setara dengan aktifitas vitamin A 45 IU/g) maka minyak goreng sawit tidak dapat digolongkan sebagai minyak goreng sesuai SNI meskipun berasal minyak sawit.

Kalangan produsen sawit, kata Sahat, meminta pengecualian untuk kebijakan fortifikasi vitamin A. Aturan fortifikasi sebaiknya sukarela bukan mandatori.

“Kita belum tahu seberapa efektif fortifikasi. Yang pasti penambahan vitamin A membuat devisa negara tersedot ke luar negeri,” katanya.

Terkait hal itu Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI) telah mengirimkan surat kepada Ditjen Industri Agro Kementerian Perindustrian pada 13 Juli 2018.

Direktur Eksekutif PASPI Tungkot Sipayung, menyatakan aturan fortifikasi tidak berdasarkan kepada perintah perundang-undangan melainkan sebatas permintaan Menteri Kesehatan melalui surat kepada Kementerian Perindustrian pada 2012.

 

Sumber: Wartaekonomi.co.id

,

Produsen Minyak Goreng Keberatan Jika Fortifikasi Vitamin A Diawajibkan

 

JAKARTA – Produsen minyak goreng sawit menolak kewajiban fortifikasi atau penambahan vitamin A pada produknya. Pasalnya, fortifikasi dianggap sebagai pemborosan bagi devisa negara.

Selain itu, fortifikasi juga menimbulkan resiko hukum bagi perusahaan bila tidak memenuhi batas kandungan vitamin A di dalam produknya.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga menegaskan penolakan terhadap mandatori fortifikasi vitamin A minyak goreng. Kebijakan penambahan vitamin A sintetis menurutnya haruslah diimpor dari perusahaan di negara lain.

“Jika fortifikasi menjadi wajib, akibatnya Indonesia bergantung kepada impor Vitamin A sintetik. Setiap tahun, kita akan buang devisa ratusan juta dolar ke luar negeri,”katanya pada Kamis, (19/7/2018).

Menurutnya, persoalan lain adalah efektifitas fortifikasi vitamin A pada minyak goreng sawit karena ada rentang waktu pengiriman minyak goreng dari pabrik sampai ke masyarakat. Permasalah ini terkait dengan stabilitas Vitamin A mulai dari pabrik sampai ke pedagang dan ketahanan vitamin A pada saat penggorengan.

“Tidak ada jaminan berapa kadar kandungan vitamin A sampai di tangan konsumen. Apabila di bawah ambang batas, kami [produsen] bisa dituntut,” katanya.

Sebagaimana diketahui,Kementerian Perindustrian sedang menyusun revisi Peraturan Menteri Perindustrian No.87 /2013 tentang pemberlakuan SNI 7709: 2012 Minyak Goreng Sawit dan terkait penambahan fortifikasi Vitamin A.

Sahat mengatakan produsen juga khawatir dengan adanya kata penambahan Vitamin A, jika tidak ditambahkan maka minyak goreng sawit tidak dapat digolongkan sebagai minyak goreng sesuai SNI meskipun berasal minyak sawit.

Kalangan produsen sawit, kata Sahat, meminta pengecualian untuk kebijakan fortifikasi vitamin A. Aturan fortifikasi sebaiknya sukarela bukan mandatori. “Kita belum tahu seberapa efektif fortifikasi. Yang pasti penambahan vitamin A membuat devisa negara tersedot ke luar negeri,” kata Sahat.

Sementara itu, Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI) untuk menyikapi persoalan fortifikasi vitamin A minyak goreng sawit juga telah mengirimkan surat kepada Ditjen Industri Agro Kementerian Perindustrian pada 13 Juli 2018.

Direktur Eksekutif PASPI Tungkot Sipayung menyebutkan bahwa aturan fortifikasi tidak berdasarkan kepada perintah perundang-undangan melainkan sebatas permintaan Menteri Kesehatan melalui surat kepada Kementerian Perindustrian pada 2012 lalu.

Menurutnya, penambahan vitamin A sintetik berpeluang menciptakan monopoli, karena pemasok vitamin A ini terbatas kepada dua negara saja. Tungkot mengindikasikan tidak menutup kemungkinan bagi produsen vitamin A untuk bisa mengendalikan industri minyak goreng sawit di dalam negeri.

Tungkot menegaskan bahwa fortifikasi berpotensi melanggar UU No.5/1999 mengenai Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Tungkot menambahkan pihaknya mendukung mendukung kebijakan SNI minyak goreng sawit yang masih dalam proses penyusunan Peraturan Menteri Perindustrian yang baru. Tetapi, dia berharap untuk fortifikasi vitamin A sebaiknya sukarela oleh para produsen.

“Yang dikhawatirkan ada kekuatan besar ingin kewajiban fortifikasi vitamin A dipertahankan dalam SNI. Kami sayangkan menteri perindustrian tersandera, begitupula dengan SNI minyak goreng sawit belum diterbitkan. Ada kekuatan besar di balik ini semua, karena nilai bisnis bisa triliunan rupiah per tahun,” katanya.

 

Sumber: Bisnis.com

,

Produsen Minyak Goreng Keberatan Jika Fortifikasi Vitamin A Diawajibkan

 JAKARTA – Produsen minyak goreng sawit menolak kewajiban fortifikasi atau penambahan vitamin A pada produknya. Pasalnya, fortifikasi dianggap sebagai pemborosan bagi devisa negara.

Selain itu, fortifikasi juga menimbulkan resiko hukum bagi perusahaan bila tidak memenuhi batas kandungan vitamin A di dalam produknya.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga menegaskan penolakan terhadap mandatori fortifikasi vitamin A minyak goreng. Kebijakan penambahan vitamin A sintetis menurutnya haruslah diimpor dari perusahaan di negara lain.

“Jika fortifikasi menjadi wajib, akibatnya Indonesia bergantung kepada impor Vitamin A sintetik. Setiap tahun, kita akan buang devisa ratusan juta dolar ke luar negeri,”katanya pada Kamis, (19/7/2018).

Menurutnya, persoalan lain adalah efektifitas fortifikasi vitamin A pada minyak goreng sawit karena ada rentang waktu pengiriman minyak goreng dari pabrik sampai ke masyarakat. Permasalah ini terkait dengan stabilitas Vitamin A mulai dari pabrik sampai ke pedagang dan ketahanan vitamin A pada saat penggorengan.

“Tidak ada jaminan berapa kadar kandungan vitamin A sampai di tangan konsumen. Apabila di bawah ambang batas, kami [produsen] bisa dituntut,” katanya.

Sebagaimana diketahui,Kementerian Perindustrian sedang menyusun revisi Peraturan Menteri Perindustrian No.87 /2013 tentang pemberlakuan SNI 7709: 2012 Minyak Goreng Sawit dan terkait penambahan fortifikasi Vitamin A.

Sahat mengatakan produsen juga khawatir dengan adanya kata penambahan Vitamin A, jika tidak ditambahkan maka minyak goreng sawit tidak dapat digolongkan sebagai minyak goreng sesuai SNI meskipun berasal minyak sawit.

Kalangan produsen sawit, kata Sahat, meminta pengecualian untuk kebijakan fortifikasi vitamin A. Aturan fortifikasi sebaiknya sukarela bukan mandatori. “Kita belum tahu seberapa efektif fortifikasi. Yang pasti penambahan vitamin A membuat devisa negara tersedot ke luar negeri,” kata Sahat.

Sementara itu, Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI) untuk menyikapi persoalan fortifikasi vitamin A minyak goreng sawit juga telah mengirimkan surat kepada Ditjen Industri Agro Kementerian Perindustrian pada 13 Juli 2018.

Direktur Eksekutif PASPI Tungkot Sipayung menyebutkan bahwa aturan fortifikasi tidak berdasarkan kepada perintah perundang-undangan melainkan sebatas permintaan Menteri Kesehatan melalui surat kepada Kementerian Perindustrian pada 2012 lalu.

Menurutnya, penambahan vitamin A sintetik berpeluang menciptakan monopoli, karena pemasok vitamin A ini terbatas kepada dua negara saja. Tungkot mengindikasikan tidak menutup kemungkinan bagi produsen vitamin A untuk bisa mengendalikan industri minyak goreng sawit di dalam negeri.

Tungkot menegaskan bahwa fortifikasi berpotensi melanggar UU No.5/1999 mengenai Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Tungkot menambahkan pihaknya mendukung mendukung kebijakan SNI minyak goreng sawit yang masih dalam proses penyusunan Peraturan Menteri Perindustrian yang baru. Tetapi, dia berharap untuk fortifikasi vitamin A sebaiknya sukarela oleh para produsen.

“Yang dikhawatirkan ada kekuatan besar ingin kewajiban fortifikasi vitamin A dipertahankan dalam SNI. Kami sayangkan menteri perindustrian tersandera, begitupula dengan SNI minyak goreng sawit belum diterbitkan. Ada kekuatan besar di balik ini semua, karena nilai bisnis bisa triliunan rupiah per tahun,” katanya.

 

Sumber: Bisnis.com

,

Ekspor Migor Makin Licin

Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) mendukung Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto yang meminta penurunan tarif pungutan ekspor untuk minyak goreng (migor). Dengan begitu ekspor migor akan makin licin alias melonjak.

DIREKTUR Eksekutif GIMNI Sahat Sinaga mengatakan, banyak keuntungan yang bisa didapat dengan memangkas dana pungutan. Pertama, daya saing produk minyak goreng semakin kompetitif dan bisa bersaing dengan dengan produk Malaysia. “Selama ini volume kita menurun karena dana pungutan,” ujar Sahat, di Jakarta, kemarin.

Kedua, minyak goreng bisa menjadi media untuk memperkenalkan Indonesia di pasar global. Brand asal Indonesia bakal beredar jika volume penjualan meningkat. Ketiga, pasar Afrika Timur bisa diraih.

Menurut dia. di Afrika Timur ada 18 negara dengan populasi mencapai 380 juta dan infrastruktur yang kurang memadai lantaran tidak memilki tanki besar seperti di Eropa. Dengan pengurangan dana pungutan, minyak goreng Indonesia bisa dibeli masyarakat Afrika Timur.

“Kalau tidak kompetitif dengan Malaysia ya kita tidak bisa jual ke sana. Pasti mereka lebih memilih produk Malaysia,” kata Sahat.

Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto mengatakan, ekspor kelapasawitdan turunannya berkontribusi besar bagi total ekspor Indonesia. Dengan penurunan tarif, ekspor produk minyak goreng bisa ditingkatkan. Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, ekspor minyaksawitdan turunannya membukukan 5,87 miliar dolar AS, atau 9.99 persen dari total ekspor nonmigas 58,74 miliar dolar AS.

Meski begitu, pemerintah optimis nilai ekspornya masih bisa melejit jika tarif pungutannya dipangkas. “Minyak goreng yang juga termasuk produk hilir kelapasawitsewajarnya perlu diangkat agar ekspor meningkat, karena itu pungutannya perlu diturunkan.” kata Airlangga.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 114 tahun 2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapasawitpada Ke-menkeu, ekspor bagi produk minyak goreng dan biodiesel terkena pungutan ekspor 20 dolar AS persen per metrik ton. Terkait teknis pengurangannya, Kemenkeu bisa mengurangi persentasenya, atau menghilangkan seluruh pungutan.

“Nanti akan dibahas lagi detailnya seperti apa,” katanya.

Selain minyak goreng. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) juga mengusulkan penurunan tarif pungutan ekspor sawit atas cangkang sawit. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 30 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapasawitpada Kementerian Keuangan tarif ekspor cangkangsawitmencapai 10 dolar AS per metrik ton.

Tarif tersebut naik jika dibandingkan dengan periode 1 Maret 2016 sampai dengan 1 Maret 2017 yang hanya 3 dolar AS per metrik ton dan 1 Maret 2017 sampai dengan 28 Februari 2018 yang hanya 5 dolar AS per metrik ton. Karena itulah Kemenperin ingin mengkaji kembali tarif pungutan cangkang sawit.

Kinerja perdagangan dalam negeri sejak awal tahun melemah. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan periode Januari sampai dengan Mei neraca perdagangan mengalami defisit perdagangan 2,83 miliar dolar AS. Kinerja tersebut berbanding terbalik dengan periode yang sama 2017 lalu. Saat itu.

neraca perdagangan mengalami surplus 5,99 miliar dolar AS.

Kemudahan perizinan dan ekspor memang menjadi fokus pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pembahasan masalah perizinan ini ditengarai sektor industri yang akan digenjot dalam rangka meningkatkan ekspor. Salah satu yang menjadi fokus pemerintah adalah industri makanan dan minuman (mamin).

“Kami berkoordinasi untuk memacu ekspor di bidang indus-tri . Seperti yang sudah disampaikan Menteri Perindustrian, yaitu di bidang industri makanan dan minuman, furnitur, dan industri produk karet,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Pemerintah terus berupaya mengatasi beberapa masalah perizinan agartidak membebani sektor yang ingin meningkatkan ekspor. “Jadi kami identifikasi masalah-masalahnya.dari mulai masalah perizinan, bahan baku, bea masuk, bea keluar, perpajakan,” pungkas Sri Mul.

 

Sumber:Rakyat Merdeka

,

GIMNI Minta Longgarkan Bea Keluar Turunan Sawit

 

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga meminta pemerintah melonggarkan bea keluar atau pungutan ekspor produk turunan minyak sawit mentah, khususnya minyak goreng. Hal itu dibutuhkan untuk menangkal tren penurunan volume maupun nilai ekspor CPO selama ini.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) nilai ekspor CPO Januari—Mei 2018 mencapai US$8,37 miliar, atau turun dari periode yang sama tahun lalu yaitu US$9,92 miliar.

“Janjinya dulu setelah BPDPKS didirikan pada 2015, tarif pungutan ekspor sawit dan turunannya dievaluasi maksimal 2 tahun setelahnya,” kata Sahat Sinaga seperti dikutip bisnis.com pada 11 Juli 2018.

Pada awalnya para pengusaha sawit menolak besaran tarif pungutan ekspor tersebut. Tetapi, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) berdalih dana pungutan itu akan digunakan untuk subsidi biodiesel.

Namun, di tengah kondisi ekspor sawit yang melempem, Sahat berharap pemerintah mengubah kebijakan pungutan ekspor minyak goreng. Dia meminta agar tarif ekspor minyak goreng kemasan diturunkan dari US$20/ton menjadi US$2/ton.

Hal itu dilakukan agar produk turunan CPO tersebut bisa bersaing dengan produk buatan Malaysia yang dibebaskan dari bea ekspor. Tak hanya itu, insentif tersebut diyakini mampu mendorong minat pebisnis untuk mengekspor produk minyak goring dalam kemasan.

Dia juga meminta pungutan untuk minyak goreng curah direvisi dari US$30/ton menjadi US$20/ton. Tujuannya untuk memberikan minat yang lebih besar kepada eksportir minyak goreng curah, sekaligus membantu mengurangi kelebihan stok dalam negeri.

Sumber: Globalplanet.news

,

Pengusaha Sawit Desak Keringanan Pungutan Ekspor Minyak Goreng

 

 JAKARTA — Pemerintah didesak melonggarkan bea keluar atau pungutan ekspor pada produk turunan minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO), khususnya terhadap produk minyak goreng.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga menyebut, hal itu dibutuhkan untuk menangkal tren penurunan volume maupun nilai ekspor CPO selama ini.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) nilai ekspor CPO Januari—Mei 2018 mencapai US$8,37 miliar, atau turun dari periode yang sama tahun lalu yaitu US$9,92 miliar.

“Janjinya dulu setelah BPDPKS didirikan pada 2015, tarif pungutan ekspor sawit dan turunannya akan dievaluasi ulang, maksimal 2 tahun setelahnya. Namun, sampai sekarang tidak dilakukan,” katanya kepada Bisnis.com.

Dia menuturkan, pada awalnya para pengusaha sawit menolak besaran tarif pungutan ekspor tersebut. Akan tetapi, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) berdalih dana pungutan itu akan digunakan untuk subsidi biodiesel.

Namun, di tengah kondisi ekspor sawit yang melempem, Sahat berharap pemerintah mengubah kebijakan pungutan ekspor minyak goreng. Dia meminta agar tarif ekspor minyak goreng kemasan diturunkan dari US$20/ton menjadi US$2/ton.

Hal itu dilakukan agar produk turunan CPO tersebut bisa bersaing dengan produk buatan Malaysia yang dibebaskan dari bea ekspor. Tak hanya itu, insentif tersebut diyakini mampu mendorong minat pebisnis untuk mengekspor produk minyak goring dalam kemasan.

“Minat ekspor minyak [goring] kemasan kecil, sebab pungutannya tinggi, belum lagi biaya produksinya karena harus menghitung kemasaannya,” katanya.

Dia juga meminta pungutan untuk minyak goreng curah direvisi dari US$30/ton menjadi US$20/ton. Tujuannya untuk memberikan minat yang lebih besar kepada eksportir minyak goreng curah, sekaligus membantu mengurangi kelebihan stok dalam negeri.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan dan Keberlanjutan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Togar Sitanggang mengatakan saat ini minat pasar global terhadap produk minyak goreng kemasan cukup besar.

“Survei kami, negara seperti Vanuatu, Fiji dan sejumlah negara Afrika berminat sekali pada minyak sawit kemasan. Namun, suplai dari Indonesia terbatas karena jarang ada yang mau main di situ [minyak goreng kemasan], karena [pungutan ekspornya] mahal ,” ujarnya.

Dia pun melihat, pangsa pasar ekspor minyak goreng curah mulai terbatas. Pasalnya, negara pengimpor harus menyediakan tangki penampung untuk menerima produk tersebut. Negara pengimpor juga harus mengemas ulang minyak goreng curah tersebut.

Selain itu, optimalisasi produksi minyak goreng kemasan dapat menjawab keinginan pemerintah kepada para pengusaha kelapa sawit untuk mendiversifikasi produk serta menambah pasar baru di luar negeri.

 

Sumber: Bisnis.com

,

Keringanan Pungutan Dibutuhkan

JAKARTA – Pemerintah didesak melonggarkan pungutan ekspor produk turunan minyaksawitmentah (crude palm oil/ CPO), khususnya minyak goreng.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga menyebut, hal itu dibutuhkan untuk menangkal tren penurunan volume dan nilai ekspor CPO selama ini.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) nilai ekspor CPO Januari-Mei 2018 mencapai US$8,37 miliar, atau turun dari periode yang sama tahun lalu senilai US$9,92 miliar.

“Janjinya dulu setelah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa sawit (BPDPKS) didirikan pada 2015, tarif pungutan ekspor sawit dan turunannya akan dievaluasi utang, maksimal 2 tahun setelahnya. Namun, sampai sekarang tidak dilakukan,” katanya, Selasa (10/7).

Dia menuturkan, pada awalnya para pengusaha sawit menolak besaran tarif pungutan ekspor tersebut. Akan tetapi, BPDPKS berdalih dana pungutan itu akan digunakan untuk subsidi biodiesel.

Namun, di tengah kondisi ekspor sawit yang melempem. Sahat berharap pemerintah mengubah kebijakan pungutan ekspor minyak goreng. Dia meminta agar tarif ekspor minyak goreng kemasan diturunkan dari US$20/ton menjadi US$2/ton.

Hal itu dilakukan agar produk turunan CPO tersebut bisa bersaing dengan produk buatan Malaysia yang dibebaskan dari tarif ekspor. Tak hanya itu, insentif tersebut diyakini mampu mendorong minat pebisnis untuk mengekspor produk minyak goreng dalam kemasan.

“Minat ekspor minyak (go-rengl kemasan masih kecil, sebab pungutannya tinggi, belum lagi biaya produksinya karena harus menghitung kemasaan-nya,” katanya.

Dia juga meminta pungutan untuk minyak goreng curah direvisi dari US$30/ton menjadi US$20/ton guna menarik minat eksportir minyak goreng curah, sekaligus membantu mengurangi kelebihan stok dalam negeri.

Sementara itu. Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan dan Keberlanjutan Gabungan Pengusaha Kelapa sawit Indonesia (Gapki) Togar Sitanggang mengatakan saat ini minat pasar global terhadap produk minyak goreng kemasan cukup besar.

“Survei kami, negara seperti Vanuatu, Fiji dan sejumlah negara Afrika berminat sekali pada minyak sawitk emasan. Namun, suplai dari Indonesia terbatas karena jarang ada yang mau main di situ (minyak goreng kemasan], karena Ipungutan ekspornya) mahal ,” ujarnya.

Dia melihat, pangsa pasar ekspor minyak goreng curah mulai terbatas. Pasalnya, negara pengimpor harus menyediakan tangki penampung minyak goreng curah dan harus mengemas ulang sebelum didistribusikan.

 

 

Sumber: Bisnis Indonesia

,

Pengusaha Usul Dibentuk Badan Khusus Sawit

 

Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) menilai industri sawit perlu dinaungi badan khusus. Upaya itu diyakini bisa membuat produksi sawit naik.

DIREKTUR Eksekutif GIMNI Sahat Sinaga mengungkapkan, industri sawit dalam negeri tak akan maju jika pemangku kebijakan masih tercecer di berbagai kementerian. Terbukti, program seperti penggalangan dana, promosi, atau peremajaan kelapa sawit (replanting) tidak maksimal.

“Malaysia bisa dengan cepat memutuskan kebijakan untuk mengikuti policy global, kalau kita nggak. Melihat hal itu. sawit perlu dikelola satu institusi. Nggak lagi di kehutanan, pertanian, perindustrian, nggak dimana-mana, biar satu badan khusus,” ujarnya kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Sahat menjelaskan, total luas perkebunan sawit di Indonesia mencapai 14 juta hektare (ha). Jika 90 persen dari 14 juta ha adalah tanaman menghasilkan, seharusnya produksi kelapa sawit bisa 50 juta ton per tahun. Faktanya, kebun yang ada saat ini hanya menghasilkan 42 juta ton per tahun.

“Dengan 42 juta ton pertahun, nilai bisnisnya mencapai 27 juta miliar dolar AS. Dengan kondisi seperti sekarang, menurut saya ini nggak optimal,” cetus Sahat.

Dia juga menyebut haluan bisnissawittelah berubah. Saat ini pelaku usaha harus berupaya melindungi volatilitas pasar dan kampanye hitamsawityang tengah gencar dilakukan beberapa negara. Di samping itu, Indonesia sangat minim dalam hal penelitian dan pengembangan (Research and Development/ RD).

Padahal, lanjut Sahat, seluruh produk turunan sawit punya nilai. Sebut saja biomassa, bioliquid, dan bionutrisi yang masing-masing memiliki nilai tambah ekonomi. “Ini yang menjadikan kita berpikir, kalau tercecer di mana-mana, tidak terkelola dengan baik. Merisaukan,” sesalnya.

Belum lagi urusan administrasi. Sahat membeberkan data sawit Indonesia paling amburadul dibandingkan negara lain. Misalnya jumlah pasti area sawit, produksinya dalam setahun, maupun produktivitasnya.

“Dulu ditangani satu pemerintahan, sekarang ditangani bupati dan lainnya. Giliran ada replanting, bupati nggak merasa. karena nggak ada dana khusus untuk mengelola itu. Siapa yang mengambil keputusan nggak ada.” tuturnya

Meski begitu. Sahat mengaku belum membicarakan ini dengan pemerintah. Sebab yang lebih tepat mengusulkan hal ini adalah Dewan sawit Indonesia (DSI). “Seharusnya dalam pembentukan organisasi yang sedang berjalan, dewan sawit harus memilih figur yang dekat dengan pemerintah,” katanya.

Sahat mengatakan, dana operasional badan khusus sawit tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Anggaran operasionalnya bisa didapat dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa sawit (BPDPKS).

“Keuntungannya. Pertama, kita bisa cepat mengambil keputusan strategis dari isu dunia. Kedua, fokus untuk mengembangkan penelitian agar nilai tambah lebih baik.” tukas Sahat.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono mengatakan, Indonesia masih kukuh menjadi negara produsen minyak sawit terbesar di dunia dengan total produksi tahun 2017 sebesar 42,04 juta ton. Dari total produksi tersebut, sekitar 31,05 juta ton terserap di pasar ekspor.

“Dengan produksi dan ekspor sebesar itu, minyak sawit adalah komoditas penyumbang devisa terbesar yang mencapai 22.9 miliar dolar AS,” kata Joko.

Anggota Komisi VI DPR Nasri 1 Bahar masih mempelajari tujuan pendirian badan khusus tersebut. Jangan sampai badan sawit malah menambah beban negara.

 

Sumber: Rakyat Merdeka

,

GIMNI: Minyak Nabati Eropa Terindikasi Dumping

Berita Menarik – “GIMNI: Minyak Nabati Eropa Terindikasi Dumping”. Selamat menikmati informasi dan berita menarik dari kami . Jangan lewatkan untuk membaca informasi ini sampai selesai. Semoga dapat memberikan inspirasi.

GIMNI: Minyak Nabati Eropa Terindikasi Dumping

– Upaya Uni Eropa (UE) menghambat ekspor produk minyak sawit Indonesia dan turunannya tampaknya akan berbalas.

Pasalnya, saat ini minyak nabati kemasan atau bermerek asal Uni Eropa tengah diselidiki Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI). Dalam penyelidikan ini, GIMNI menduga kuat UE melakukan dumping.

Indikasi tersebut terlihat dari pertumbuhan penjualan soft oil seperti rapeseed, minyak zaitun, minyak bunga matahari dan minyak jagung yang meningkat sampai 14% per tahun sejak 2014. Sementara pertumbuhan konsumsi minyak goreng kemasan atawa bermerek hanya 9% per tahun.

“Padahal dari segi harga, minyak nabati asal UE itu lebih mahal sekitar US$ 130 per ton dibandingkan minyak nabati Indonesia di pasar global,”ujar Sahat kepada Kontan.co.id, Rabu (30/5).

Menurut Sahat, secara logis harga minyak nabati Eropa memang tinggi karena biaya produksi yang tinggi. Hal itu disebabkan tingkat produktivitasnya jauh lebih rendah dibandingkan dengan minyak sawit. Namun penjualan minyak nabati Eropa di segmen upper middle class economy seperti di hotel dan restoran di Indonesia justru lebih tinggi dari minyak sawit.

Sahat bilang, saat ini GIMNI masih terus melengkapi data-data yang membuktikan kalau UE menyubsidi minyak nabati mereka yang diekspor ke Indonesia. GIMNI juga akan menggunakan data yang dimiliki Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menguatkan tudingan tersebut.

“Dalam satu atau dua bulan ke depan akan kami sampaikan hasilnya ke Kementerian Perdagangan (Kemdag),”ucapnya.

Ia bilang, Kemdag akan menelusuri kebenaran tudingan dumping tersebut dengan menyerahkannya pada Komite Anti Dumping (KADI). Bila penyelidikan GIMNI sesuai dengan hasil kajian KADI maka bea masuk minyak nabati UE juga harus dinaikkan seperti UE menaikkan bea masuk minyak nabati Indonesia.

Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemdag) Oke Nurwan mengatakan pihaknya akan menunggu pengaduan dari masyarakat, termasuk dari GIMNI soal tudingan dumping yang dilakukan UE atas produk minyak nabati mereka yang diekspor ke Indonesia. Ia bilang bilamana pengaduan diajukan, maka investigasi dilakukan KADI.

“Jadi kami masih tunggu hasil eksaminasi GIMNI tersebut,” janji Oke.

Sementara itu, Direktur Eksekutif CPOPC Mahendra Siregar mengatakan asosiasi perusahaan seperti GIMNI memang seharusnya membela kepentingan industri dan perusahaan-perusahaan Indonesia dari kemungkinan terjadinya dumping dan perlakuan tidak fair dari pesaing-pesaing dari luar negeri di pasar Indonesia.

“Hal demikian terjadi di seluruh dunia dengan peraturan dan prosedur yang sudah baku secara internasional sehingga harus dihormati sampai tuntas,” katanya.

 

Sumber: Berita.menarik.net

,

Produk Hilir Sawit Diminati Pasar Global

 

Faktor permintaan global menopang kinerja industri hilir sawit tahun ini. Kendati demikian, industri ini tetap di bawah bayang-bayang hambatan dagang.

Pada 2018, konsumsi minyak sawit di dalam negeri dapat menyentuh angka 12,759 juta ton, lebih tinggi dari tahun lalu yang sebanyak 11,056 juta ton. Pemakaian CPO domestik digunakan lebih dominan kepada industri pangan. Dengan rincian, sebanyak 8,414 juta ton untuk makanan dan specialty fats. Sementara itu, 845 ribu ton untuk oleochemical dan soap noodle. Lalu, 3,5 juta ton memenuhi kebutuhan biodiesel,” kata Sahat Sinaga, Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI).

Merujuk dari data tersebut, ini berati industri hilir sawit tetap menjanjikan. Sahat Sinaga, menjelaskan industri hilir sawit tetap menarik di tahun ini baik untuk sektor minyak nabati, oleokimia, dan biodiesel.

Hal ini diungkapkannya dalam silaturahmi bersama media dengan tiga asosiasi industri hilir sawit yaitu Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia (APROBI), Asosiasi Produsen Oleochemical Indonesia (APOLIN), di Jakarta, Kamis (31 Mei 2018).

Sahat mengatakan ada sejumlah faktor yang mendukung pertumbuhan positif industri hilir yaitu produk biodiesel tidak lagi dibebani tarif tinggi oleh Uni Eropa, diplomasi dagang pemerintahan Joko Widodo yang sangat aktif,  tindakan retaliasi USA  dengan sejumlah negara seperti Tiongkok, Meksiko maupun Uni Eropa, dan menguatnya kurs mata uang Amerika Serikat. “Faktor inilah yang membawa angin segar bagi perdagangan sawit di pasar global,” kata Sahat.

Sekadar informasi tahun 2017 lalu, konsumsi domestik minyak sawit sebesar 11,056 juta ton. Penggunaan ini ditujukan kepada sektor makanan dan specialty fats sebesar 8,149 juta ton. Industri oleokimia  dan soap noodle sebanyak 688 ribu ton. Lalu biodiesel berjumlah 2,219 juta ton.

Oleokimia

Di tempat yang sama, Rapolo Hutabarat, Ketua Umum APOLIN, memproyeksikan volume ekspor produk oleokimia tumbuh 22% menjadi 4,4 juta ton, dibandingkan tahun lalu berjumlah 3,6 juta ton. Peningkatan ekspor oleokimia ditopang tren kenaikan konsumsi global produk oleokimia di sektor kosmestik, industri, ban, dan pengeboran minyak.

Di dalam negeri, menurut Rapolo, kegiatan ekspor semakin menarik karena ada investasi baru  oleokimia seperti PT Energi Sejahtera Mas dan Unilever. Seluruh faktor ini yang menopang pasokan industri oleokimia Indonesia ke pasar dunia. Nilai ekspor produk olekimia mencapai US$ 3,3 miliar  pada 2017.

“Tahun ini, kami perkirakan nilai ekspor naik menjadi 3,6 miliar dolar. Sampai triwulan pertama, volume ekspor oleokimia 1,1 juta ton dengan nilai perdagangan 915 juta dolar,”kata Rapolo.

Minyak goreng

Di segmen minyak goreng, produk minyak goreng curah akan beralih kepada kemasan. Sahat Sinaga memperkirakan proses transisi ini akan selesai pada 2019. “Nanti tahun 2020 tidak ada lagi minyak goreng yang dijual curah,”jelasnya.

Saat ini, pelaku industri minyak goreng menjalankan proses transisi dari proses produksi minyak goreng curah ke kemasan.

Transisi dari minyak curah ke kemasan, dijelaskan Sahat, akan berdampak kepada harga. Sebab, pelaku industri mengalokasikan investasi mulai dari mesin untuk pengemasan, ruang penyimpanan yang lebih besar, termasuk kotak (kardus) kemasan luar, dalam proses tersebut. “Kendati demikian, faktor penentu memang tetap harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO). Sebab,  biaya kemasan hanya berdampak sekitar 10-15%,” kata Sahat

Menurut Sahat, kegiatan transisi ini akan meningkatkan investasi pengemasan migor, karena pada tahun depan perusahaan akan sibuk membeli mesinfilling. “Dengan total volume 3,50 miliar kilogram minyak goreng curah yang dialihkan ke kemasan, katakanlah untuk 500 mililiter per kemasan akan dibutuhkan sekitar 1.850 unit mesin. Dengan harga sekitar Rp 600 juta per. unit mesin berarti bakal ada investasi triliunan rupiah,” kata Sahat Sinaga.

Sumber: Sawitindonesia.com