,

Nilai Ekspor Minyak Goreng Turun, Ini Kata GIMNI

 

JAKARTA. Nilai ekspor minyak goreng tahun ini turun 28,19% dibanding tahun lalu. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan ekspor minyak hasil olahan (didominasi minyak goreng) pada September tahun 2018 sebesar US$ 3,868 juta, naik 10,11% dibanding sebulan sebelumnya US$ 3,513 juta.

Sepanjang Januari-September 2018, total ekspor minyak hasil olahan mencapai US$ 24,630 juta, turun 28,19% dibanding periode sama tahun 2017 yang sebesar US$ 34,297 juta.

Meskipun nilai ekspor turun, namun volume ekspor naik, Hal ini disampaikan oleh Sinaga selaku Ketua Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI).

Sahat menegaskan, penurunan nilai ekspor ini dipicu oleh harga soybean (kacang kedelai) yang juga turun.

Dilansir Bloomberg, harga Soybean di pasar global tertinggi pada 15 Oktober 2018 yakni US$ 8,91 per busel sedangakan harga saat ini adalah US$ 8,54 per busel atau mengalami penurunan 8,9 % untuk bursa Chicago Broad Of Trade (CBOT) pengiriman November 2018.

“Ini terpengaruh daripada harga jual soybean yang juga turun, tapi volumenya (impor soybean) naik,” ungkapnya.

Sahat berharap ke depannya, pemerintah bisa melonggarkan bea keluar atau pungutan ekspor terhadap produk minyak goreng. Hal itu dibutuhkan untuk menangkal tren penurunan nilai ekspor minyak goreng.

“Nah kita harapkan perubahan dana pungutan itu. Kita sedang menunggu itu. Kita usulkan supaya dana pungutan untuk ekspor minyak goreng kemasan diturunkan dari US$ 20 ke US$ 2 per ton,” tegasnya.

Sumber: Kontan.co.id

,

Persiapan Penerapan Kewajiban Penjualan Minyak Goreng Kemasan Baru 17%

 

 

JAKARTA. Pemerintah akan memberlakukan kewajiban penjualan minyak goreng dalam kemasan mulai tahun 2020. Sahat Sinaga, Ketua Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) menyebut, sejauh ini anggotanya sudah mulai melakukan sederet persiapan.

“Tahun 2020 semua sudah kemasan. Persiapan sudah sekitar 17%,” kata Sahat kepada Kontan.co.id, Selasa (23/10).

Pemerintah juga sudah mendukung dengan menyediakan mesin pengemasan minyak goreng kemasan. Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita sebelumnya mengatakan, mesin ini akan menjaga higienitas minyak goreng eceran. Selain itu, fasilitas ini bisa mereduksi pemakaian kantong plastik sehingga meningkatkan margin pedagang eceran.

Mesin pengemasan ini merupakan inovasi PT Pindad dalam bentuk Anjungan Minyak Goreng Hygienist Otomatis (AMH-o). “Pak menteri kan sudah mendukung mesin pengemasan AMH-o yang dibuat oleh Pindad itu kan. Disebarkan ke remote area supaya pengemasan itu lebih mudah dilaksanakan,” kata Sahat.

Mesin tersebut sejauh ini akan disebar dibebeapa remote area baik ditingkat kecamatan maupun kabupaten. “Pemesan tidak perlu membeli mesin-mesin pengemas seperti yang lama kan. Dengan mesin dari Pindad itu kan otomatis proses pengemasan bisa berjalan,” ungkapnya.

Sahat melihat ada beberapa kendala dalam penerapan kewajiban minyak goreng kemasan ini. Misal, soal kebiasaan masyarakat yang masih lebih memilih membeli minyak goreng curah.

“Pengusaha masih menunggu saja, karena di lapangan lebih suka beli curah daripada kemasan. Ini karena harga minyak goreng curah itu lebih murah, padahal sosialisasi sudah,” ungkapnya.

 

Sumber: Kontan.co.id

,

Mulai Tahun 2020, Penjualan Minyak Goreng Di Pasar Wajib Dalam Kemasan

Pemerintah akan memberlakukan kewajiban penjualan minyak goreng dalam kemasan mulai tahun 2020. Demikian dikatakan, Sahat Sinaga, Ketua Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI).

Sejauh ini, pengusaha minyak goreng anggota GIMNI sudah mulai melakukan sederet persiapan mengantisipasi pemberlakuan ketentuan tersebut.

“Tahun 2020 semua sudah kemasan. Persiapan sudah sekitar 17 persen,” kata Sahat kepada Kontan.co.id, Selasa (23/10).

Pemerintah juga sudah mendukung dengan menyediakan mesin pengemasan minyak goreng kemasan. Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita sebelumnya mengatakan, mesin itu akan menjaga higienitas minyak goreng eceran. Selain itu, fasilitas ini bisa mereduksi pemakaian kantong plastik sehingga meningkatkan margin pedagang eceran.

Mesin pengemasan ini merupakan inovasi PT Pindad dalam bentuk Anjungan Minyak Goreng Hygienist Otomatis (AMH-o).

“Pak menteri kan sudah mendukung mesin pengemasan AMH-o yang dibuat oleh Pindad itu kan. Disebarkan ke remote area supaya pengemasan itu lebih mudah dilaksanakan,” kata Sahat.

Mesin tersebut sejauh ini akan disebar dibebeapa remote area baik ditingkat kecamatan maupun kabupaten. “Pemesan tidak perlu membeli mesin-mesin pengemas seperti yang lama kan. Dengan mesin dari Pindad itu kan otomatis proses pengemasan bisa berjalan,” ungkapnya.

Meski demikian, Sahat melihat ada beberapa kendala dalam penerapan kewajiban minyak goreng kemasan ini. Misal, soal kebiasaan masyarakat yang masih lebih memilih membeli minyak goreng curah.

“Yang pasti, Pengusaha masih menunggu saja, karena di lapangan masyarakat lebih suka beli curah daripada kemasan. Ini karena harga minyak goreng curah itu lebih murah, padahal sosialisasi sudah dilakukan,” tutur Sahat.

Sumber: Suryamalang.com

,

Minat Investasi Menurun

Pengusaha melihat Instruksi Presiden (Inpres) soal moratorium lahan sawit bisa membuat semua lebih jelas, baik jumlah lahan, produksi, dan keperluan dalam negeri. Namun dikhawatirkan, minat investasi bakal turun.
Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga mengatakan, “moratorium ini sebagai ajang evaluasi terhadap perizinan yang ada.

Misalnya, ada perusahaan yang memiliki izin, namun tidak dijalankan atau sebaliknya, belum punya izin, tapi sudah menjalankan bisnisnya.

“Ini yang ditertibkan dan menurut saya bagus, supaya ada kejelasan lahan sawit kita berapa saat ini. Kalau ada yang belum punya izin, biar ketahuan sekalian, apakah belum dikasih dari daerah atau memang lahannya berada di kawasan hutan,” ujarnya kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Dengan data mumpuni, Sahat yakin, pemerintah bisa meningkatkan produktivitas tanaman sawit. Bahkan, moratorium ini tidak akan mempengaruhi produksi sawit Indonesia.Hanya saja ada beberapa poin yang menurutnya belum jelas. Pertama, soal waktu tiga tahun yang dianggap terlalu lama. Jika Pemda aktif mendukung kebijakan ini, paling waktu yang dibutuhkan hanya setahun. Kedua,soal anggaran pendataan. Dia setuju kebijakan ini dilakukan
sekarang. Sebab potensi pembukaan lahan baru tidak akan banyak. Di sisi lain, data yang didapat bisa dijadikan tolok ukur prospek industri sawit di masa yang akan datang. Misalnya,untuk produksi.

Persoalan saat ini, kata dia, pemerintah terlalu bergantung pada bahan baku impor. Padahal sudah ada penelitian yang bisa menyebut sawit bisa dikonversi menjadi bioavtur, green diesel, dan bahan bakar minyak lainnya.
“Produksi sawit tahun sudah bisa memenuhi program B20 (campuran biodiesel 20 persen, red) pemerintah,” katanya.

Sementara, Corporate Affair Director Asian Agri Fadhil Hasan menilai, Inpres No 8 Tahun 2018 tentang moratorim lahan sawit akan menurunkan minat investasi pengusaha perkebunan. Pasalnya, regulasi ini menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha.“Sehingga banyak dari kami tidak berani melakukan investasi,”kata Fadhil di Jakarta, pekan lalu.

Selain itu, misskoordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait masalah lahan masih menjadi kendala perusahaan dalam menyusun rencana investasi dan ekspansi. Dia meminta, supaya kebijakan one map policy segera diterbitkanagar sinkronisasi data lahan bisa terealisasi.

Untuk diketahui, Presiden Jokowi telah menandatangani Inpres No 8 Tahun 2018 tentang moratorim lahan sawit. Selama tiga tahun ke depan, tidak akan ada pembukaan lahan baru untuk sawit. Menko Perekonomian Darmin Nasution menegaskan, bukan berarti penambahan atau peningkatan produksi sawit ikut dihentikan. “Inpres moratorium jangan diartikan kita sudah akan berhenti menambah produksi kelapa sawit, bukan,” katanya.
Dia berharap, dengan ada moratorium tersebut kualitas perkebunan di Indonesia akan semakin meningkat di mata dunia. “Kalau enggak, kita jadi bulan-bulanan terus, dibilang tidak jelas Indonesia malah nebang hutan untuk nanam sawit. Padahal, tidak demikian,” tuturnya.

Darmin memastikan, pemerintah akan memaksimalkan waktu yang ada untuk menuntaskan permasalahan seputar sawit. “Kita beri waktu tiga tahun untuk membereskan, membenahi, berbagai persoalan yang ada di perkebunan sawit, termasuk juga di antaranya kalau dia masuk kawasan hutan,” katanya.Masalah yang dibereskan adalah semua sektor kebun sawit. Mulai dari kebun rakyat hingga kebun perusahaan. Terutama kebun yang belum terdaftar secara resmi. Termasuk perkebunan rakyat yang belum terdaftar, bahkan perkebunan menengah besar ada yang tidak terdaftar dengan baik.

Ke depannya, lanjut Darmin, seluruh masalah akan mulai dijabarkan satu per satu hingga perumusan sanksi yang akan diberikan. “Tentu nanti akan ada persoalan-persoalan, ya selama ini dia tidak terdaftar, melanggar apa, kemudian apa namanya, sanksinya apa, ada aturan mainnya
ada,” pungkasnya.

 

Sumber: Rakyatmerdeka.co.id

,

Minat Investasi Menurun

Pengusaha melihat Instruksi Presiden (Inpres) soal moratorium lahan sawit bisa membuat semua lebih jelas, baik jumlah lahan, produksi, dan keperluan dalam negeri. Namun dikhawatirkan, minat investasi bakal turun.

Direktur Eksekutif Gabun­gan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga mengatakan, moratorium ini sebagai ajang evaluasi terhadap perizinan yang ada.

Misalnya, ada perusahaan yang memiliki izin, namun tidak dijalankan atau sebaliknya, belum punya izin, tapi sudah menjalankan bisnisnya.

“Ini yang ditertibkan dan menu­rut saya bagus, supaya ada kejela­san lahan sawit kita berapa saat ini. Kalau ada yang belum pu­nya izin, biar ketahuan sekalian, apakah belum dikasih dari daerah atau memang lahannya berada di kawasan hutan,” ujarnya kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Dengan data mumpuni, Sahat yakin, pemerintah bisa menin­gkatkan produktivitas tanaman sawit. Bahkan, moratorium ini tidak akan mempengaruhi produksi sawit Indonesia.

Hanya saja ada beberapa poin yang menurutnya belum jelas. Pertama, soal waktu tiga tahun yang dianggap terlalu lama. Jika Pemda aktif mendukung kebijakan ini, paling waktu yang dibutuhkan hanya setahun. Ked­ua, soal anggaran pendataan.

Dia setuju kebijakan ini di­lakukan sekarang. Sebab potensi pembukaan lahan baru tidak akan banyak. Di sisi lain, data yang didapat bisa dijadikan tolok ukur prospek industri sawit di masa yang akan datang. Misal­nya, untuk produksi.

Persoalan saat ini, kata dia, pe­merintah terlalu bergantung pada bahan baku impor. Padahal sudah ada penelitian yang bisa menye­but sawit bisa dikonversi menjadi bioavtur, green diesel, dan bahan bakar minyak lainnya.

“Produksi sawit tahun sudah bisa memenuhi program B20 (campuran biodiesel 20 persen, red) pemerintah,” katanya.

Sementara, Corporate Af­fair Director Asian Agri Fadhil Hasan menilai, Inpres No 8 Tahun 2018 tentang moratorim lahan sawit akan menurunk­an minat investasi pengusaha perkebunan. Pasalnya, regulasi ini menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha.

“Sehingga banyak dari kami tidak berani melakukan in­vestasi,” kata Fadhil di Jakarta, pekan lalu.

Selain itu, misskoordinasi antara pemerintah pusat dan pe­merintah daerah terkait masalah lahan masih menjadi kendala perusahaan dalam menyusun rencana investasi dan ekspansi. Dia meminta, supaya kebijakan one map policysegera diter­bitkan agar sinkronisasi data lahan bisa terealisasi.

Untuk diketahui, Presiden Jokowi telah menandatangani Inpres No 8 Tahun 2018 tentang moratorim lahan sawit. Selama tiga tahun ke depan, tidak akan ada pembukaan lahan baru untuk sawit.

Menko Perekonomian Darmin Nasution menegaskan, bukan berarti penambahan atau pen­ingkatan produksi sawit ikut dihentikan. “Inpres moratorium jangan diartikan kita sudah akan berhenti menambah produksi ke­lapa sawit, bukan,” katanya.

Dia berharap, dengan ada moratorium tersebut kualitas perkebunan di Indonesia akan semakin meningkat di mata dunia. “Kalau enggak, kita jadi bulan-bulanan terus, dibilang tidak jelas Indonesia malah nebang hutan untuk nanam sawit. Padahal, tidak demikian,” tuturnya.

Darmin memastikan, pemerin­tah akan memaksimalkan waktu yang ada untuk menuntaskan permasalahan seputar sawit. “Kita beri waktu tiga tahun un­tuk membereskan, membenahi, berbagai persoalan yang ada di perkebunan sawit, termasuk juga di antaranya kalau dia masuk kawasan hutan,” katanya.

Masalah yang dibereskan ada­lah semua sektor kebun sawit. Mulai dari kebun rakyat hingga kebun perusahaan. Terutama ke­bun yang belum terdaftar secara resmi. Termasuk perkebunan rakyat yang belum terdaftar, bahkan perkebunan menengah besar ada yang tidak terdaftar dengan baik.

Ke depannya, lanjut Darmin, seluruh masalah akan mulai dijabarkan satu per satu hingga perumusan sanksi yang akan diberikan. “Tentu nanti akan ada persoalan-persoalan, ya selama ini dia tidak terdaftar, melanggar apa, kemudian apa namanya, sanksinya apa, ada aturan main­nya ada,” pungkasnya.

 

Sumber: Rmol.com

,

Hadapi Moratorium, Perusahaan Sawit Maksimalkan Produksi

JAKARTA. Perusahaan kelapa sawit tengah menyusun strategi menghadapi kebijakan moratorium penundaan perluasan dan peningkatkan produktivitas perkebunan kelapa sawit. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memaksimalkan produktivitas perkebunan yang ada.

Chief Executive Officer (CEO) PTsawitSumbermas TBk Vallauthan Subraminam mengatakan, kebijakan moratorium ini tidak akan berdampak pada penurunan produktivitas perusahaan. Pasalnya, emiten dengan kode saham SSMS ini sudah memiliki lahan berizin seluas 13.000 hektare (ha) yang siap dikembangkan menjadi areal sawit.

“Lahan yang sudah ada izinnya ini masih bisa kami buka untuk meningkatkan pendapatan,” ujarnya, Senin (22/10). Sampai saat ini, SSMS telah memiliki areal perkebunan inti kelapa sawit seluas 71.000 ha, ditambah 10.000 ha perkebunan plasma, maka total perkebunan sawit yang dikelola seluas 81.000 ha.

Dengan tambahan areal perkebunan seluas 13.000 hektar tersebut, Vallauthan optimis pendapatan perusahaan ini bakal meningkat signifikan.

Untuk itu, mulai tahun 2018 hingga tiga tahun ke depan, SSMS akan mengolah lahan berizin ini menggunakan belanja modal atau capital expenditure Rp 500 miliar – Rp 530 miliar. Anggaran ini tak hanya untuk mengembangkan lahan, tapi juga untuk membangun fasilitas pengolahan Pabrik Kelapa sawit (PKS) tiga unit di 2019. Dengan begitu, PKS SSMS bakal mencapai sembilan unit.

Wakil Ketua Dewan Masyarakat sawit Indonesia (DMSI) Sahat Sinaga mengatakan hal senada. Ia mengatakan, kebijakan moratorium sawit tidak akan menganggu kinerja industri kelapa sawit.

Malah DMSI memproyeksikan produksi Crude palm oil (CPO) tahun 2019 mencapai 52 juta ton, naik 8,33% dari proyeksi produksi CPO tahun 2018 yang sebesar 48 juta ton.

“Meski ada moratorium sawit, tidak akan pengaruhi pada produksi, karena moratorium yang ada adalah mengevaluasi perizinan yang ada dan tingkatkan produktivitas,” ujarnya.

 

Sumber: Harian Kontan

,

DMSI: 2019 Indonesia bisa shortage CPO, moratorium sawit bukan penyebabnya

 JAKARTA. Penerapan moratorium sawit melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 tahun 2018 dinilai tidak akan mempengaruhi produksi minyak sawit Indonesia. Namun mengingat adanya roadmap biodiesel 30% pada tahun 2019, produksi sawit Indonesia pada tahun depan bisa mengalami kekurangan hingga 2 juta ton crude palm oil (CPO).

Wakil Ketua Dewan Masyarakat Sawit Indonesia (DMSI) Sahat Sinaga memproyeksikan tahun depan produksi CPO akan mencapai 52 juta ton, angka ini naik dari proyeksi tahun ini di 48 juta ton. Ia menegaskan moratorium sawit tidak akan mempengaruhi proyeksi produksi di 52 juta ton.

“Meski ada moratorium sawit, tidak akan mempengaruhi pada produksi, karena moratorium yang ada adalah mengevaluasi perizinan yang ada dan tingkatkan produktivitas,” jelasnya saat dihubungi Kontan.co.id, Minggu (21/10).

Sahat melihat inpres tersebut malah akan dapat meningkatkan produktivitas, terutama saat replanting sawit mulai menunjukkan hasilnya.

Adapun jeda waktu tiga tahun moratorium tersebut menurutnya bisa diterima pengusaha, terutama bila pemerintah pusat benar-benar mengejar komitmen dan kinerja dari pemerintah daerah untuk menepati batas waktu tersebut.

“Itu artinya tahun depan kita harus rem ekspor sekitar 2 juta ton. Di lain pihak Eropa terus menekan kita, jadi kita tidak usah ribut, pasar Eropa kita alihkan ke Afrika Timur,” jelasnya.

Ia memperkirakan, pertumbuhan ekspor tahun 2019 akan sebesar 4% saja, turun besar dari proyeksi kenaikan ekspor tahun sebesar 7,4% dibandingkan tahun lalu.

Bahkan ia juga memproyeksikan pada tahun 2020, porsi ekspor bakal lebih kecil lagi bila pemerintah dan industri menepati komitmen avtur dan green diesel sehingga berpotensi menyebabkan ekspor CPO pada tahun tersebut akan turun hingga 16 juta ton.

 

Sumber: Kontan.co.id

,

Harga CPO Global Berpotensi Sentuh US$ 540/Ton

Harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) di pasar global pada akhir tahun ini diperkirakan bisa menyentuh US$ 540 per ton. Hanya saja, level harga itu akan tercapai apabila stok minyak nabati di negara lain, seperti soybean dan rapeseed, . mulai berkurang. Saat ini, harga komoditas perkebunan tersebut bergerak di level US$ 534 per ton.

Wakil Ketua Umum III Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) bidang Perdagangan dan Keberlanjutan Togar Sitanggang memperkirakan, harga CPO pada akhir tahun ini bisa menyentuh level US$ 540 per ton (FOB). Harapannya, dalam 1-2 bulan ke depan, harga komoditas tersebut bisa bergerak di level US$ 525 per ton.

“Akhir tahun ini, mudah-mudahan bisa berada di US$ 540 per ton. Tapi dengan syarat stok soybean atau minyak nabati lain di luar negeri mulai berkurang. Kalau stok berkurang, harga CPO akan bisa bergerak,” kata dia usai diskusi tentang Kampanye Hitam Industri Sawit Di mana Posisi Negara di Jakarta, kemarin.

Togar menjelaskan, mulai September 2018, harga CPO sudah tidak jatuh. Harga COP FOB bergerak US$ 510-515, lalu bergerak ke US$ 520. kemudan ke US$ 510-515. “Mungkin karena belum ada gebrakan demand baru, juga bisa karena masih tingginya stok soybean dan rapeseed. Kita tidak melihat ada potensi harga akan lebih turun dari level US$ 500 per ton,” kata Togar.

Sejumlah faktor berperan positif terhadap pergerakan harga CPO global menjelang akhir 2018. Salah satunya, membaiknya ekspor CPO ke India dengan rata-rata volume 600 ribu ton per bulan. Selain itu, penyerapan biodiesel program subsidi (PSO) dan bukan PSO pada Oktober 2018 akan lebih baik dari September 2018. “Pengiriman biodiesel Oktober sudah semakin lancar. Kita sudah bisa mengatur jadwalnya karena sudah rutin. Jadi, bakal lebih baik dari September. Artinya, ada permintaan yang bisa membawa arah stok kita ke level yang lebih baik,” ungkap dia.

Togar mengakui, program biodiesel belum bisa mengangkat harga CPO secara signifikan. Di sisi lain, stok kedelai (soybean) di Amerika Serikat (AS) saat ini berlebih salah satunya akibat perang dagang negara itu dengan Tiongkok. “Pengaruh faktor eksternalnya relatif besar. Tapi setidaknya harga tidak akan lebih jatuh lagi,” kata Togar.

Sementara itu, per 27 September 2018, pemerintah menetapkan harga referensi produk CPO untuk penetapan Bea Keluar (BK) periode Oktober 2018 adalah US$ 602.34 per ton. Harga referensi tersebut melemah US$ 1,60 atau 0,27% dari periode September 2018 yang sebesar US$ 603,94 per ton. Sedangkan harga CPO di Bursa Malaysia per 17 Oktober 2018 tercatat sebesar RM 2.261 per ton, naik dari posisi 16 Oktober 2018 yang sebesar RM 2.244 per ton.

Secara terpisah. Wakil Ketua Umum Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) Sahat Sinaga memperkirakan, pada 2019, ekspor minyak sawit dan turunannya tumbuh 4% atau Iebih rendah dari proyeksi tahunan yang sekitar 7,40%. Perlambatan pertumbuhan itu salah satunya dipicu oleh perekonomian global yang masih belum kondusif. Di sisi lain, Indonesia bakal menerapkan B30.

Sahat menjelaskan, pada kuartal IV-2018 ekspor minyak sawit masih akan tumbuh sekitar 3 juta ton per bulan. Namun demikian, pada 2019 Indonesia tidak akan bisa lagi memenuhi kebutuhan ekspor, sekalipun hanay 2 juta ton per bulan.

“Itu karena kita menerapkan penuh wajib program B20 dan juga akan memberlakukan B30. Jadi, negara yang ribet dan suka menyusahkan CPO Indonesia, biarin saja. Tidak usah kirim ke sana. Sebaiknya kita fokus ekspor ke negara yang memang mau menggunakan CPO kita,” kata Sahat Sinaga.

Indonesia, ujar Sahat, tidak perlu lagi menghabiskan tenaga dan biaya untuk menghadapi penolakan dan kampanye hitam atas minyak sawit CPO nasional cukup difokuskan pada penggunaan di pasar domestik. “Ngapain kita didikte? Kalau kita bikin standar wine yang masuk ke sini, mereka mau nggak? Kalau Indonesia telah menerapkan penggunaan CPO untuk bioavtur pada 2020, pasokan ke pasar global akan terpangkas hingga 16 juta ton. Cukup main di pasar domestik,” ujar dia.

 

Sumber: Investor Daily Indonesia

,

Serapan Domestik Sawit Diprediksi Naik

JAKARTA – Serapan produk turunan kelapa sawit dari domestik dalam 2 tahun mendatang diyakini meningkat seiring dengan perluasan penerapan campuran bahan bakar nabati.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga memprediksi ekspor minyak kelapa sawit mentah (CPO) bulanan Indonesia tahun depan hanya berkisar 2 juta ton apabila mandatori campuran biodiesel sebanyak 30% (B30) dalam bahan bakar minyak jenis Solar jadi diterapkan oleh pemerintah.

Menurutnya, implementasi B30 akan meningkatkan konsumsi CPO, dimana 1 ton FAME (fatty acid methyl ester) untuk bahan biodiesel membutuhkan sekitar 1,12 ton CPO.

“Kuartal IV/2018 masih naik. Kira-kira ekspor kita itu masih di level 3 juta ton per bulan sepanjang periode itu. Cuma saya prediksi di tahun depan, kita ekspor harus kurangi juga. Kan [ada rencana implementasi) B30,” katanya, Kamis (18/10) malam.

Jika mandatori B30 jadi diterapkan, tambahnya, kebutuhan akan CPO domestik akan mencapai 9,2 juta ton, sedangkan pada 2018 kebutuhan CPO berkisar 5,1 juta ton.

Sahat memperkirakan produksi kelapa sawit pada 2019 mencapai 52,7 juta ton Produksi kelapa sawit pada 2019 diperkirakan mencapai 52,7 juta ton yang terdiri dari 48,2 juta ton CPO dan 4,6 juta crude palm kernel oil.

Konsumsi domestik untuk minyak sawit sepanjang Januari-Agustus 2018 mencapai 8,3 juta ton. yang terdiri dari 48,2 juta ton CPO dan 4,6 juta crude palm kernel oil.

Selain itu. dia bahkan memperkirakan bahwa pada 2020, serapan sawit dalam negeri semakin tinggi lagi.

“Saya perhitungkan 2020 di mana sawit akan kita pakai jadi biohidrokarbon [untuk] avtur, bensin, dan green diesel di luar FAME. [Penggunaan] itu akan short [memangkas) kira-kira 16 juta ton ekspor,” jelasnya.

Seiring dengan meningkatnya serapan CPO untuk biodiesel juga pemanfaatan bahan bakar nabati dalam negeri, Sahat mengimbau agar seluruh pemangku kepentingan bisa duduk bersama guna membahas skema logistik yang tepat.

“Jadi, pemakaian sawit akan banyak dan yang penting jadi perhatian kita adalah penambahan kapal-kapal transportasi untuk mendistribusikan biodiesel ini ke tempat titik pencampuran Pertamina. Itu yang paling krusial dan saya kira [pada] Desember [hal ini) perlu dibicarakan antara para pihak,” kata Sahat.

Adapun harga CPO pada kuartal pertama tahun depan dia perkirakan akan mencapai USSSOO per ton untuk fee on board (FoB) Dumai dari saat ini di level USS480.

Berdasarkan data dari Gabungan Pengusaha Kelapa sawit Indonesia (Gapki), konsumsi domestik untuk minyak sawit sepanjang Januari-Agustus 2018 mencapai 8,3 juta ton. Tahun lalu, serapan domestik minyak sawit mencapai kisaran 11 juta ton. Sebelumnya, Ketua Umum Dewan Minyak sawit Indonesia (DMSI) Derom Bangun mengatakan konsumsi CPO dalam negeri meningkat pada September karena adanya permintaan untuk biodiesel. Konsumsi dalam negeri bulan Agustus 1,1 juta ton pada September 1,15 juta ton,” katanya.

Derom mengatakan stok minyak sawit juga meningkat jadi 4,8 juta ton pada September dari 4,5 juta ton pada Agustus karena puncak produksi tandan buah segar terjadi pada September.

HARGA NAIK

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan Gabungan Pengusaha Kelapa sawit Indonesia (GAPKI) Togar Sitanggang memperkirakan harga sawit diharapkan bisa mencapai US$540 per ton (FoB) pada akhir tahun dengan catatan stok minyak nabati lain sama-sama mengalami penurunan.

Salah satu faktor pendukung prediksi ini adalah permintaan dari India yang kembali berangsur normal ke level 500.000 ton-600.000 ton.

“Jadi kalau soybean [kedelai] itu bisa turun stok levelnya, mudah-mudahan harga sawit bisa bergerak seperti yang saya bilang tadi [US$540 per ton],” katanya, Kamis (18/10).

Saat ini, menurutnya harga sawit berada di rentang US$510 perton-USS520 per ton dan menurutnya harga ini tidak akan jatuh lebih dalam.

Pasalnya, implementasi B20 dinilai mampu menjadi penyangga harga, begitu pula dengan distribusinya yang dinilai semakin baik.

Kendati demikian, harga sawit juga tidak akan bergerak Iebih tinggi lagi. Pasalnya, belum ada gebrakan baru saat ini yang berpotensi untuk meningkatkan serapan secara signifikan.

“Biodiesel, kalau boleh dibilang Oktober ini lebih lancar. Kita juga sudah mengerti, sudah tahu kira-kira jadwal kapalnya seperti apa karena sudah menjadi rutinitas. Pencapaiannya bisa lebih baik dari September. Ini kan semua demand-demand yang bisa membawa stok level untuk lebih baik lagi,” tambahnya.

Sepanjang September, dia memprediksi bahwa realisasi serapan biodiesel akan mencapai 70% atau sekitar 400.000 kilo liter.

Adapun untuk Oktober tahun ini, dia memprediksi serapan biodiesel bisa mencapai 430.000 kiloliter-450.000 kiloliter.

 

Sumber: Bisnis Indonesia

,

Dampak Program B30, Ekspor Sawit Bisa Menurun Tahun 2019

Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) memperkirakan akan terjadi penurunan jumlah ekspor kelapa sawit pada tahun 2019, menyusul pemberlakuan aturan B30. Pasalnya, aturan yang juga disebut mandatory perluasan biodiesel 30 persen tersebut secara efektif baru akan menyerap lebih bayak produk keluaran perkebunan sawit yang ada di tanah air.

”Namun  untuk periode Oktober ini hingga akhir tahun, ekspor sawit masih berada di level rata-rata 3 juta ton per bulan. Angka ini setara dengan proyeksi pertumbuhan ekspor sawit, di luar kebutuhan FAME, sebesar 7,4% per tahun,”ungkap Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga, di Jakarta Kamis (18/10/2018)

“Tapi karena menurut kita keadaan ekonomi yang berkembang tidak kondusif jadi kita prediksi pertumbuhan ekspor 4% tahun 2019 karena memenuhi kebutuhan B30 tahun 2019,” lanjutnya.

 

GIMNI dan lembaga serta asosiasi dan pemamgku kepentingan terkait sendiri sudah juga mengetahui bahwa dalam  roadmap yang disusun pemerintah, pada tahun 2019 akan terjadi peningkatan kewajiban bauran dari B20 menjadi B30 yang itu praktis meningkatkan pasokan buah kelapa sawit sebagai bahan baku utama.

Untuk diketahui juga, sebelumnya Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia memperkirakan bila B30 terealisasi, maka konsumsi sawit bisa mencapai 9 juta kilo liter dan menyebabkan penghematan devisa US$21 juta per hari.

Sahat juga memproyeksikan pada tahun 2020, porsi ekspor bakal lebih kecil lagi bila pemerintah dan industri menepati komitmen avtur dan green diesel sehingga berpotensi menyebabkan ekspor CPO pada tahun tersebut akan turun hingga 16 juta ton. Tak hanya itu, Sahat melihat kondisi politik dunia, terutama Eropa, yang tidak bersahabat dengan minyak sawit membuat Indonesia sebaiknya fokus pada negara-negara lain saja.

Misalnya pada China, India dan pasar baru Afrika yang masih terbuka dan tidak mempermasalahkan maupun merumitkan perdagangan sawit. “Jadi kita lihat siapa negara yang tidak suka sawit, kurangi dari situ, dan kalau ke pasar yang companion akan tetap kita suplai, yang bikin ribut tidak usah,” jelasnya.

 

Sumber: Breakingnews.co.id