,

Pasar Minyak Nabati Lebih Prospektif Dibanding Biodiesel

 

JAKARTA. Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) memperkirakan kebutuhan minyak nabati dunia bertambah rata-rata 3% per tahun. Jika pada tahun 2016 kebutuhan minyak nabati dunia mencapai 200 juta ton, maka pada tahun 2017 bisa mencapai 206 juta ton.

Tingginya kebutuhan minyak nabati ini menjadi peluang besar bagi Indonesia sebagai produsen terbesar crude palm oil (CPO) dunia Sebab sekitar 70 juta ton dari total kebutuhan minyak nabati dan hewani dunia ini berasal dari produk turunan CPO. Artinya kalau ada kenaikan permintaan 3% per tahun, ada kenaikan permintaan minyak nabati dunia di pasar global sekitar 2,1 juta ton per tahun.

Direktur Eksekutif GIMNI Sahat Sinaga mengatakan, pemerintah sebaiknya fokus memproduksi minyak nabati ketimbang memproduksi biodiesel. Sebab saat ini, produk biodiesel dikenakan Bea Masuk (BM) yang tinggi di Uni

Eropa dan Amerika Serikat (AS) yang selama menjadi pasar terbesar biodiesel. “Saya kira pasar untuk minyak nabati mengalami perkembangan yang pesat dalam beberapa waktu ke depan,” ujarnya, Senin (6/11).

Selain mengorbankan produk biodiesel untuk menjadi minyak nabati, pengembangan produk sawit untuk kebutuhan makanan akan menjadi solusi yang lebih baik di tengah moratorium pengembangan lahan perkebunan kelapa sawit. Sebab permintaan terhadap produk CPO dan turunnya ke depan akan terus bertambah, sementara perkebunan sawit tetap stagnan. “Kalau terjadi kebutuhan pe- sat sedangkan ekspansi tidak bisa, biodiesel haras dikorbankan,” terang Sahat.

Ketua Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi), Paulus Tjakrawan menilai, pengembangan produk biodiesel tetap diperlukan, apalagi penerapan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) dari AS tidak berdampak signifikan. “Biodisel Indonesia sekarang dialihkan ke negara lain seperti China dan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri,” ujarnya.

Pengamat perkebunan Gamal Nasir menambahkan, kampanye negatif terhadap produk biodiesel dari sawit membuat ekspor menjadi sulit. Untuk itu ia menyarankan agar produsen biodiesel memenuhi pasar domestik. “Produksi turunan minyak sawit banyak dan memungkinkan untuk beralih ke produk lain,” jelas Gamal.

 

Sumber: Harian Kontan

,

Moratorium Lahan Sawit Perlu Dikaji Lagi

 

JAKARTA – Pemerintah diminta untuk mempertimbangkan kembali kebijakan penundaan sementara (moratorium) pembukaan lahan baru untuk kebun kelapa sawit Pasalnya, kebutuhan minyak dan lemak dunia diprediksi terus melonjak, termasuk minyak sawit, baik untuk pangan maupun nonpangan. Di sisi lain, peningkatan pasokan dunia diperkirakan tidak akan mampu menyeimbangi kenaikan konsumsi dan kondisi itu menyebabkan stok oleh masing-masing negara semakin ketat

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga mengatakan, pemerintah hendaknya jangan dipengaruhi oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM), karena itu pemerintah mau tidak mau harus memikirkan kembali kebijakan moratorium tersebut. “Pilihannya, memacu produksi atau mengorbankan salah satu, apakah Indonesia mau tetap dengan B20-nya atau mengorbankan biodiesel? Supaya minyak sawitnya itu dapat digunakan untuk kebutuhan di segmen pangan. Pertanyaannya, apakah mau? Ini menyangkut investasi jutaan ton yang sudah berjalan oleh beberapa perusahaan,” kata Sahat, kemarin.

Sahat mengatakan hal tersebut saat pelaksanaan 13th Indonesian Palm Oil Conference and 2018 Price Outlook (IPOC 2017} di Nusa Dua, Bali, Jumat (3/11). Di sisi lain, Indonesia juga harus serius melaksanakan peremajaan kebun, terutama untuk mengganti tanaman dengan produktivitas rendah atau tidak menghasilkan karena menggunakan bibit yang tidak sah atau tidak unggul. Di sisi lain, mengganti tanaman tua dengan produktivitas yang semakin berkurang. Dia menuturkan, apabila kebutuhan terus meningkat maka berarti semua negara penghasil minyak harus ekspansi dalam hal ini menebangi hutan. Sementara itu, kelapa sawit adalah tanaman yang mampu menghasilkan minyak lebih tinggi (sehingga kebutuhan lahan lebih rendah). Untuk itu pula, perlu ada ketentuan dari PBB untuk melihat rasio hutan. Di sisi lain, ketika produksi tidak mampu memenuhi kebutuhan maka stok semakin berkurang. “Kalau dari saat ini atau 2018 Indonesia menggiatkan peremajaan dan mengizinkan ekspansi lahan maka pada 2020 produksi kita bisa catch up (mencapai posisi sama) dengan pertumbuhan konsumsi. Tapi, kalau hanya mengandalkan peremajaan, kita tetap harus mengorbankan biodiesel,” kata Sahat

Dalam pemaparannya mengenai kondisi dan outlook pasar minyak nabati dunia, Chairman LMC International Ltd James Fry mengatakan, meski tanpa efek El Nino yang baru terjadi (2015-2016), produktivitas kelapa sawit di Indonesia dan Malaysia terus turun dalam dekade terakhir. Padahal, kelapa sawit merupakan tanaman penghasil minyak yang paling produktif.

Sementara itu. akibat produktivitas tanaman penghasil minyak yang tidak mampu meningkat sesuai permintaan global, untuk semua segmen luas area) pertanaman terus bertambah dalam beberapa dekade, meski sebelum adanya biofuel. Peningkatan produksi tidak mampu beriringan dengan pertumbuhan konsumsi. Luas areal tanaman penghasil minyak terus meningkat karena pertumbuhan produktivitasnya gagal beriringan dengan pertumbuhan permintaan. “Tidak ada alasan kondisi itu akan berubah. Apalagi, dengan peningkatan populasi maka dibutuhkan kenaikan produktivitas lebih dari 3,50% per tahun dalam 15 tahun. Untuk menghindari penggunaan lahan baru,” kata Fry.

Kondisi itu, kata dia, ditambah oleh adanya moratorium dan tekanan lain yang akan menyebabkan penggunaan lahan untuk kelapa sawit diperkecil. Dampaknya, kedelai yang merupakan kandidat untuk mengatasi kondisi tersebut maka harus menambah areal baru guna mengejar ketertinggalan pasokan akibat perlambatan kelapa sawit “Untuk setiap hektare (ha) lahan kelapa sawit dengan produksi 4 ton minyak, itu setara dengan rata-rata 8 ha pertanaman kedelai dengan produksi 0,50 ton minyak untuk bisa menjaga pasokan minyak nabati tetap pada jalur yang tepat,” kata Fry.

 

Sumber: Investor Daily Indonesia

,

Kebutuhan CPO tinggi, RI harus genjot produksi

JAKARTA. Kebutuhan yang tinggi akan minyak nabati untuk makanan membuat Indonesia sebagai produsen Crude Palm Oil (CPO) harus menggenjot produksi.

“Pasar untuk minyak lebih besar perkembangannya,” ujar Ketua Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Sahat Sinaga akhir pekan lalu.

Sahat bilang dengan dihentikannya ekspansi lahan perkebunan sawit membuat produktivitas tidak bisa mengejar kebutuhan permintaan. Atasi hal tersebut, Sahat berpendapat selain program peremajaan terdapat dua hal untuk meningkatkan produksi.

Apabila pembatasan perluasan lahan dilakukan, Sahat bilang produksi biodiesel perlu dikorbankan untuk memenuhi kebutuhan minyak. Dikorbankannya biodiesel tersebut membuat minyak sawit mentah dapat digunakan untuk produksi minyak nabati untuk makanan.

“Kalau terjadi kebutuhan pesat sedangkan ekspansi tidak bisa, biodiesel harus dikorbankan,” terang Sahat.

Produksi minyak nabati dunia diperkirakan akan turun. Hal tersebut juga terjadi pada stok yang semakin merosot.

Melihat hal itu Sahat berpendapat ekspansi perlu untuk dilakukan terutama bagi perkebunan sawit. Ekspansi sawit dianggap lebih efisien bila dibandingkan dengan bunga matahari maupun kedelai.

 

Sumber: Kontan.co.id

 

,

Industri Siap Jalankan Minyak Goreng Wajib Kemasan

 

JAKARTA. Pemerintah telah menetapkan kebijakan minyak goreng wajib kemasan dan akan mulai berlaku pada Januari 2020. Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga mengatakan, industri minyak nabati siap mengikuti kebijakan ini.

Apalagi, industri memiliki waktu sekitar 2 tahun, dimulai dari Januari 2018 hingga Desember 2019, untuk masa transisi minyak curah ke minyak kemasan.

Menurut Sahat, saat ini kebutuhan minyak goreng curah sebanyak 3,5 juta ton. Karena itu dibutuhkan sekitar 1.200 unit mesin pengemasan untuk minyak goreng. Dia juga mengatakan, saat ini terdapat 87 perusahaan produsen minyak goreng di Indonesia.

“Karena itu masing-masing perusahaan harus membuat investasi di packing line. Kita juga berharap pemerintah membuat pabrik kemasan sendiri supaya biayanya murah,” ujar Sahat kepada Kontan.co.id, Rabu (1/11).

Sementara itu, Sahat menuturkan bahwa kendala yang dihadapi oleh industri produsen minyak goreng adalah masalah biaya. Dia bilang, harga mesin pengemasan berkisar Rp 500 juta sampai Rp 600 juta per unit.

Nantinya, harga minyak goreng kemasan juga akan turut meningkat sebesar 12%-14% dari harga minyak curah saat ini. Tetapi, minyak yang dihasilkan akan memiliki kualitas yang lebih baik.

Sahat mengaku belum memiliki data berapa banyak perusahaan yang sudah memiliki mesin-mesin pengemasan. Namun, dari anggota GIMNI, terdapat sekitar 130 unit mesin pengemasan minyak goreng kemasan sederhana.

Sahat berpendapat, akan terdapat dua dampak positif yang akan muncul dengan adanya kebijakan ini. Menurutnya, pemerintah akan lebih mudah dalam mengontrol harga. Selain itu, minyak goreng yang dihasilkan akan lebih baik.

Pasalnya, perusahaan yang memproduksi minyak goreng ini akan memiliki identitas yang jelas, apalagi tidak akan ada lagi minyak bekas yang digunakan seperti yang dilakukan terhadap minyak curah.

“Kalau minyak curah kan siapa saja bisa membuat, sementara nantinya produsen minyak goreng kemasan ini akan tercatat semua,” kata Sahat.

 

Sumber: Kontan.co.id

,

Wakil Ketum DMSI Minta Kemitraan Inti-Plasma Tidak Dilanjutkan

 

Program kemitraan inti-plasma sawit dinilai tidak lagi sesuai perkembangan jaman. Banyak kelemahan dari pola kerjasama kemitraan ini lantaran petani dijadikan mitra yang lemah dan pasif (sleeping partner).

“Dalam perjalanannya, sistem inti-plasma menyimpan banyak kekurangan. Karena itu tidak perlu dilanjutkan ,” kata Sahat Sinaga, Wakil Ketua Umum Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI), dalam perbincangan beberapa waktu lalu.

Kekurangan yang pertama, kata Sahat, manajemen kebun plasma yang bermitra dengan inti sangat beragam status pengelolaannya. Ada yang bersifat individu dan ada pula di bawah pengelolaan berkelompok seperti Koperasi atau GAKOPTAN. Tetapi, banyak pengurus koperasi adalah petani. Disinilah terjadi problem salah urus yang menimbulkan kepentingan pribadi sehingga merugikan petani plasma lainnya.

Kedua, lemahnya pengetahuan Good Agriculture Practice (GAP) yang dimiliki petani plasma. Karena, selama program kemitraan untuk pengelolaan kebun berada di bawah kendali perusahaan (inti) seperti pemilihan bibit, pupuk, dan panen.

Kelemahan yang ketiga mengenai posisi tawar petani yang lemah di hadapan perusahaan. Seringkali ditemukan kualitas buah sawit dari kebun petani ditentukan sepihak oleh perusahana begitu pula harga pembelian buah.

Keempat, petani plasma tidak mengetahui perhitungan biaya produksi.
Kelima, kurangnya perencanaan jangka panjang petani plasma. Petani termasuk koperasi tidak mendapatkan penyuluhan oleh perusahaan dalam hal pengelolaan kebun sawit supaya efektif. Sebagai contoh upaya peningkatan produktivitas tanaman dan pola penyisihan dana untuk program replanting.

Sahat menegaskan dengan pertimbangan banyaknya kelemahan tadi, sebaiknya pemerintah tidak perlu lagi melanjutkan kemitraan inti-plasma. Efek dari pola kemitraan ini membuat petani bergantung kepada perusahaan dan lemah posisi tawar mereka. “Persoalan lambatnya program replanting petani di era pemerintahan Jokowi akibat minimnya perusahaan yang siap mendukung pendanaan.”

Solusi yang ditawarkan adalah membangun kemandirian petani dari aspek budidaya dan ekonomi melalui proses pelembagaan. Sahat berpendapat koperasi merupakan badan usaha yang tepat sebagai penanggung jawab kredit (credible). Pengembangan kebun sawit petani adalah mengelola kebun itu secara korporasi (estate) dan bukan individu seperti bercocok tanam cabe atau hortikultura lainnya.

Oleh karena itu, Sahat mengusulkan pola kemitraan-inti digantikan dengan skema koperasi. Untuk membentuk koperasi yang kuat sebaiknua dikelola oleh profesional seperti halnya perusahaan Inti dan bila petani yang bernaung di dalam koperasi itu, maka mereka berkerja sebagai workers di perkebunan.

Sahat mengusulkan Wadah koperasi dapat dikelola lebih professional sehingga menghindari kepentingan pribadi yang masuk di dalam koperasi. Syarat menjadi pengurus koperasi antara lain tidak punya kebun sawit.

Nantinya, luas kebun sawit yang dikelola koperasi antara 1.200-1.800 hektare atau setara 500 – 1.200 kepala keluarga untuk mencapai economic size. Para petani dapat ikut mengelola kebun secara langsung untuk pemeliharaan kebun dan pemanenan dibawah arahan dan instruksi dari pengurus Koperasi.

Dengan peranan besar kepada koperasi ini akan memperkuat aspek kelembagaan ekonomi rakyat dan penguatan kapasitas mereka. Menurut Sahat, petani akan belajar bagaimana caranya meningkatkan produktivitas tanaman, pengalokasian biaya perencanaan keuangannya . “Untuk membuat koperasi ini mandiri dan sukses, pemerintah dawepat menggandeng institusi pendidikan perkebunan untuk menjalankan pilot project di beberapa Kabupaten sebagai rujukan bagi petani lain,”jelasnya.

Sahat meragukan peningkatan kemampuan petani apabila konsep inti-plasma tetap dipertahankan. Indonesia bisa belajar dari Malaysia yang sukses membangun perusahaan berbasis kepemilikan petani bernama FELDA.

Perusahaan Malaysia tersebut yang telah berdiri semenjak 30 tahun lalu, sekaran menjadi pemain besar di industri sawit dunia. “Indonesia bisa meniru Malaysia yang memberikan keleluasaan dan kemudahan bagi petani dalam membangun korporasi. Syaratnya, berikan kepercayaan dan kesempatan kepada petani kita,”pungkasnya.

 

Sumber: Sawitindonesia.com

,

Tidak Ada Alasan Tunda Mandatory Biodiesel 30%

 

Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) menilai tidak ada alasan untuk menunda pelaksanaan mandatory biodiesel 30 persen (B30). Apalagi, kebijakan itu terbukti membantu petani sawit dan menaikkan setoran negara.

KETUA Umum Aprobi MP Tumanggor mengatakan, selama ini tidak ada masalah dalam pelaksanaan program wajib (mandatory) pencampuran solar dengan biodiesel 20 persen (B20). Karena itu, permintaan agar program B30 ditunda dari target 2020 menjadi 2030.

“Karena program B30 berjalan baik dan tidak ada masalah, jadi tidak ada alasan untuk menunda mandatory B30,” ujarnya kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Bahkan, kata Tumanggor, program B20 bisa meningkatkan penghasilan petani karena hasil sawit mereka diserap industri biodiesel. Dan, yang terpenting, program mandatory ini membuat udara jadi- bersih sehingga bisa menurunkan karbon sesuai dengan perjanjian Paris.

Menurut dia, jika program B30 berjalan sesuai waktu, maka konsumsi biodiesel akan naik. Efeknya harga crude Palm Oil (cpo) akan naik dan penerimaan negara dari pajak akan naik. Karena itu, kalau ada masalah atau kekurangan sebaiknya dicari penyelesaiannya. “B30 bisa menghemat devisa negera karena impor solar berkurang,” tukasnya.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNl) Sahat Sinaga meminta, pemerintah melakukan investigasi sebelum menunda penerapan mandatory biodiesel B30 seperti yang diusulkan Dewan Energi Nasional (DEN). Investigasi perlu dilakukan untuk mengetahui kekurangannya sehingga bisa diperbaiki.

“Pemerintah harus investasi ini. Jangan cuma asal dengar-dengar saja terus langsung main tunda,” ujarnya kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Ia mengatakan, DEN juga seharusnya mendiskusikan lebih lanjut kepada industri sawit sebelum mengusulkan untuk menunda penerapan manda-tori biodiesel B-30. “Kita duduk dulu sama-sama baru sampaikan hasilnya,” cetusnya.

Sahat mengakui, saat ini penyerapan biodiesel B20 memang belum maksimal. Tapi, hal tersebut juga tidak bisa dijadikan alasan untuk menunda penerapan mandatory biodiesel B30 pada 2020. “Saat ini penyerapan baru 1,5 juta kiloliter. Tapi seharusnya pemerintah cari cara agar penyerapan bisa lebih maksimal. Jadi bukan cari-cari kesalahan saja,” kata Sahat.

Dia menambahkan, produsen dalam negeri akan kehilangan gairah untuk memproduksi biodiesel jika maridatori B30 ditunda. “Bahkan bisa saja nanti ada yang menghentikan produksinya karena dianggap biodiesel ini tidak punya masa depan yang baik,” tuturnya.

Sahat berharap, pemerintah konsisten dalam menjalankan mandatory biodiesel. “Kalau ada masalah kita selesaikan sama-sama,” tukasnya.

Sekretaris Jenderal Gabungan Perusahaan Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Togar Sitanggang mengatakan, program mandatory biodiesel harus tetap berjalan. Program tersebut memberikan dampak yang sangat positif bagi pertumbuhan industri biodiesel dan perekonomian nasional. “Biodiesel bukan sekadar substitusi solar impor dan penghemat devisa, tapi juga menciptakan pasar baru biodiesel yang tumbuh sangat signifikan,” ujarnya.

Ia mengatakan, pengusaha dan negara meraup banyak keuntungan dengan adanya program tersebut. “Permintaan biodiesel semakin meningkat baik dalam maupun luar negeri. Hal ini tentu menjadi keuntungan besar buat pengusaha dan negara,” ungkapnya.

Menurutnya, tidak ada pilihan lain selain terus meningkatkan penggunaan biodiesel demi mengatasi masalah energi domestik. “Kebijakan mandatori ini harus diperkuat. Itu komitmennya. Bukan justru dilemahkan,” kata Togar.

Sebelumnya, DEN meminta pemerintah menunda rencana penerapan bahan bakar dengan campuran kandungan B30 pada 2020 mendatang. Pasalnya, penerapan bahan bakar campuran B20 saja belum maksimal karena masih memiliki banyak kendala.

Anggota DEN Syamsir Abduh mengatakan, kendala penerapan B20 datang hampir pada semua lini yang diharapkan menggunakan campuran bahan baku itu. Mulai dari kendaraan alat berat, alat utama sistem persenjataan (alutsista), hingga lokomotif kereta api.

 

Sumber : Rakyat Merdeka

,

Gimni Proyeksikan Produksi Kelapa Sawit RI Tumbuh 20%

 

 

Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) memproyeksikan produksi minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) Indonesia hingga akhir tahun 2017 mencapai 39 juta ton, tumbuh 20% dibanding tahun lalu 32,5 juta ton. Proyeksi itu dinilai realistis mengingat hingga Agustus 2017, total produksi CPO nasional sudah mencapai 23,6 juta, dan Crude Palm Kernel Oil (CPKO) mencapai 2,3 juta ton.

“Diperkirakan hingga akhir 2017 produksi CPO akan mencapai 39 juta ton, dan CPKO sebesar 3,8 juta ton. Angka ini meningkat dibandingkan tahun lalu dimana produksi CPO sebesar 32,5 juta ton dan produksi CPKO sebesar 3,1 juta ton,” kata Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Sahat Sinaga kepada pers.

Sementara untuk ekspor produk minyak sawit hingga Agustus sudah mencapai 21,1 ton dan diproyeksikan hingga akhir tahun ekspor produk minyak sawit akan mencapai 31,1 juta ton. “Angka ini meningkat dibandingkan ekspor produk minyak sawit pada 2016 yakni sebesar 26,6 juta ton,” papar Sahat.

Dari total ekspor tersebut, lanjut Sahat, produk hilir sawit berkontribusi sebesar 80% dan CPO sebesar 20%. “Ekspor poduk hilir ini masih bisa ditingkatkan apabila pungutan untuk beberapa produk hilir CPO diturunkan. Ini bertujuan supaya produk hilir sawit Indonesia dapat bersaing di pasar Internasional,” pungkasnya.

Kenaikan ekspor itu masih dibayangi sejumlah tantangan, terutama sikap protektif sejumlah pasar di Asia Timur, seperti India dan Pakistan. Kedua negara itu memproteksi pasarnya dari impor CPO asal Indonesia. Tidak heran kinerja ekspor CPO pada September 2017 sempat anjlok hingga minus 9,06%.

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyatakan, menurunnya kinerja ekspor maupun impor pada September bukan karena faktor musiman. “Penurunan ekspor pada September banyak dipengaruhi anjloknya pertumbuhan ekspor minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) yang minus 9,06%. Kinerja tersebut berbeda jauh dengan September tahun lalu yang naik 4,11%,” kata pengamat ekonomi Indef, Bhima Yudhistira kepada pers di Jakarta, Jumat (20/10).

Bhima mengatakan, ada permasalahan ekspor ke negara tujuan utama CPO, khususnya ke India dan Pakistan. “Karena dua negara itu bersikap protektif terhadap CPO asal Indonesia. Salah satunya terkait kenaikan bea masuk,” papar dia.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), neraca perdagangan bulan September surplus US$1,76 miliar. Jumlah surplus tersebut naik tipis jika dibandingkan Agustus yang tercatat US$1,72 miliar.

 

Sumber: Duniaindustri.com

Mengevaluasi Konsep Inti-Plasma

 

Sejarah inti-plasma tidak terlepas dari upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia era 1970-an. Dalam perjalanannya, skema ini mendapatkan kritikan karena petani sebatas dijadikan pemilik lahan, tanpa keterlibatan  secara penuh. Itu sebabnya skema ini tidaklah tepat untuk dilanjutkan berkaitan program peremajaan (replanting) tanaman petani yang berusia.

Program kemitraan inti-plasma yang merupakan warisan pemerintahan Soeharto pada era 1970 dan 1980-an perlu dikaji lebih mendalam kelanjutannya. Lahirnya  inti-plasma bertujuan membantu pengelolaan kebun petani melalui keterlibatan perusahaan sebagai penjamin kredit, pelaksana kegiatan, dan pemasaran hasil perkebunan.   Pasalnya, petani saat itu dinilai tidak punya kemampuan teknis untuk mengelola kebun maupun mengolah hasil produksinya.

Sebelum berbicara panjang persoalan inti plasma, ada baiknya kita pahami kronologis dan historis program kerjasama antara petani dan perusahaan di perkebunan sawit ini.  Kebijakan pemerintah untuk untuk mempercepat  perkembangan perkebunan  – dikenal dengan oil farming system for rural socioeconomic development  melahirkan program bernama perkebunan inti-rakyat (PIR) atau dikenal NES ( Nucleus Estate and Smallholders Project). Projek ini dimulai tahun  1980 – 1990   dengan pembiayaan kolaborasi Pemerintah Indonesia dan donor luar negeri seperti World Bank, Asian Development Bank, KFW dan lainnya).  Lewat program ini lahirlah definisi inti (perusahaan) yang bermitra dengan petani (plasma) untuk mengelola lahan. Petani plasma berasal dari petani lokal setempat ataupun para transmigran yang mengikuti program perpindahan penduduk dari dari Pulau Jawa dan Bali ke pulau lain seperti Sumatera dan Kalimantan.

Model PIR membangun kemitraan petani dan perusahaan di mana sumber pembiayaan pembangunan kebun bersumber dari pinjaman bank. Skema ini menempatkan petani sebagai pemilik lahan/kebun yang akan membayar kredit pinjaman secara bertahap. Di sisi lain, perusahaan akan menjadi penjamin kredit (avalis) petani  dan bertugas membangun kebun sekaligus mengelola perawatannya. Keuntungan PIR adalah jaminan pasokan buah sawit dari lahan petani yang mereka kelola. Sementara itu, kerjasama kemitraan inti-plasma akan berakhir seiring lunasnya kredit petani.  Lunasnya kredit petani, maka status kepemilikan lahan akan dimiliki sepenuhnya oleh petani.

Konsep PIR terus berjalan sampai tahun 2005 dengan perubahan model maupun nama menjadi KKPA ( Kredit Koperasi Primer untuk Anggota).  Program ini menerima bantuan dana pemerintah dan negara pendonor. Terakhir, sistem inti-plasma diperbaiki dengan programbernama Revitalisasi Perkebunan dari tahun 2005-2015. Pembiayaan revitalisasi perkebunan bertumpu kepada kredit investasi perbankan di mana bunga kredit mendapatkan subsidi dari pemerintah, dan sisanya tanggungan petani.

Dalam perjalanannya, sistem inti-plasma menyimpan banyak kekurangan dalam pelaksanaannya. Pertama, manajemen kebun plasma yang bermitra dengan inti sangat beragam status pengelolaannya. Ada yang bersifat individu  dan ada  pula di bawah pengelolaan berkelompok  seperti Koperasi atau GAKOPTAN. Tetapi, banyak pengurus koperasi adalah petani.  Disinilah  terjadi problem salah urus  yang menimbulkan kepentingan pribadi sehingga  merugikan petani plasma lainnya.

Kedua, lemahnya pengetahuan Good  Agriculture Practice (GAP) yang dimiliki petani plasma. Karena, selama program kemitraan untuk pengelolaan kebun berada di bawah kendali perusahaan (inti) seperti pemilihan bibit, pupuk, dan panen. Dalam beberapa kasus, perusahaan (inti) kurangmaksimal berbagi   pengetahuan dan teknologi. Disini terlihat bahwa petani  cenderung  sebagai “sleeping partner”.

Kelemahan yang ketiga mengenai posisi tawar petani yang lemah di hadapan perusahaan. Seringkali ditemukan  kualitas  buah sawit dari kebun petani ditentukan sepihak oleh perusahana begitupula  harga pembelian buah.

Keempat, petani plasma tidak mengetahui perhitungan biaya produksi. Minimnya akses informasi menyebabkan perhitungan pendapatan panen menjadi tidak jelas.

Kelima, kurangnya perencanaan jangka panjang petani plasma. Petanitermasuk Koperasi  tidak mendapatkan penyuluhan oleh perusahaan  dalam hal  pengelolaan kebun sawit   supaya  efektif.  Sebagai contoh upaya peningkatan produktivitas  tanaman dan  pola penyisihan dana ( “sinking fund”)  untuk  program replanting .

Belajar dari kelemahan ini, maka konsep inti-plasma tidak perlu dilanjutkan. Sebab, inti-plasma membuat petani bergantung kepada perusahaan dan lemah posisi tawarnya. Persoalan lambatnya program replanting petani di era pemerintahan Jokowi akibat minimnya perusahaan yang siap mendukung pendanaan.

Solusi yang ditawarkan adalah membangun kemandirian petani dari aspek budidaya dan ekonomi melalui proses pelembagaan. Koperasi merupakan badan usaha yang tepat sebagai penanggung jawab kredit (credible). Pengembangan kebun sawit petani adalah  mengelola  kebun itu  secara  korporasi  ( estate) dan bukan individu  seperti  bercocok tanam  cabe atau hortikultura lainnya. Bentuk operasionalnya  adalah Koperasi dikelola oleh para profesionalseperti halnya  perusahaan Inti  dan  bila   petani yang bernaung  di dalam koperasi itu ,  maka  mereka  berkerja  sebagai  workers di perkebunan.

Penguatan kelembagaan seperti Kooperasi dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang berbadan hukum dapat menjalankan fungsi sebagai  penyuluh dan memberdayakan  petani sawit . Wadah koperasi dapat dikelola lebih professional sehingga menghindari kepentingan pribadi yang masuk di dalam koperasi. Syarat menjadi pengurus koperasi antara lain tidak punya  kebun sawit.

Luas kebun sawit yang dikelola koperasi  antara 1.200 -1.800 hektare atau setara 500 – 1.200 kepala keluarga untuk  mencapai economic  size. Para petani dapat  ikut mengelola kebun secara langsung untuk pemeliharaan  kebun dan  pemanenan dibawah  arahan  dan instruksi dari  pengurus Koperasi.

Hal penting lainnya  menjadi persyaratan/kriteria, Anggota  terikat perjanjian dengan Koperasi  bahwa  sertifikat lahan sawitnya akan/dapat  dijadikansebagai  jaminan untuk mendapatkan kredit perbankan,dan  akan  tetap  dipegang oleh Koperasi , meskipun  kredit /pinjaman  sudah lunas.  Ada tambahan perjanjian  antara anggota  dan Koperasi , bahwa  lahan/sertifikat  lahan  tidak boleh diperjualbelikan  dan tidak merubah fungsi  pemanfaatan lahan kecuali hanya untuk  perkebunan sawit.

Peran besar yang diberikan kepada koperasi ini akan memperkuat aspek kelembagaan ekonomi rakyat dan penguatan kapasitas mereka. Petani akan belajara bagaiamana caranya meningkatkan produktivitas  tanaman,  pengalokasian biaya perencanaan keuangannya. Untuk  membuat  Koperasi ini mandiri dan sukses, pemerintah bersama  INSTIPER  dapat menjalankan pilot project di beberapaKabupaten sebagai rujukan bagi petani lain.  Selain  Koperasi bertindak sebagai pengelola  kebun sawit, badan ini juga  dapat menjalankan unit simpan-pinjam , dimana  anggota  dapat  memanfaatkannya untuk   kebutuhan mendadak, sehingga  mereka dibantu untuk  terlepas  dari  praktek  ijon  yang  berbunga  tinggi  dan  sering  menjadi  jerat  bagi para petani sawit kedalam  jurang keterpurukan.

Arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) supaya petani terlembagakan dalam bentuk korporasi  harus  dijalankan secara  konseptual . Dapat dimulai dari pembentukan koperasi di tingkat pedesaan untuk menjadi wadah mengasah insting dan membangun struktur organisasi perusahaan. Selain itu, petani dapat mulai berpikir menjadi entrepeneur berbasis sumberdaya alam lokal di wilayah masing-masing.

Apabila konsep inti-plasma tetap dipertahankan, sulit rasanya mewujudkan korporasi berbasis petani. Indonesia bisa belajar dari Malaysia yang sukses membangun perusahaan berbasis kepemilikan petani bernama FELDA. Perusahaan yang telah dibangun semenjak 30 tahun lalu sekaran telah menjadi pemain besar di industri sawit dunia. Indonesia bisa meniru Malaysia yang memberikan keleluasaan dan kemudahan bagi petani dalam membangun korporasi. Syaratnya satu yaitu berikan kepercayaan dan kesempatan kepada petani kita.

 

Penulis: Sahat Sinaga (Wakil Ketua DMSI)

,

Pelaku Usaha Sawit Tak Setuju Mandatori Biodiesel B30 Ditunda

 

Pangkalan Bun – Usulan Dewan Energi Nasional (DEN) untuk menunda pelaksanaan mandatori pemanfaatan biodiesel ditingkatkan menjadi 30% (B30) pada 2020 ditentang pelaku usaha sawit.

“Harus ada alasan kuat untuk menunda mandatori biodiesel. Kalau mau ditunda alasannya harus jelas, karena mesin karatan atau mogok mandatori ditunda,” kata Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Sahat Sinaga, di Jakarta, Selasa (17/10/2017).

Sahat mengatakan DEN mesti melakukan investigasi lebih lanjut sebelum mengusulkan untuk menunda mandatori biodiesel B30.

“Lebih baik investigasi dulu, cari masalah sebenarnya. Kalau masih bisa diselesaikan tidak perlu ditunda,” papar dia.

Program mandatori biodiesel baik B20 maupun B30, lanjut Sahat, diharapkan tetap berjalan sesuai target.

“Kalau sekarang B20 belum optimal kita cari masalahnya sama-sama agar mandatori biodiesel B30 juga bisa sesuai target penerapan pada 2020,” ujar Sahat.

Sahat menambahkan, selama ini pengusaha sawit diuntungkan dengan adanya mandatori biodiesel. Selama ini, kebijakan ini positif karena jadi salah satu celah pengganti ekspor crude palm oil (CPO) yang sering diganggu kampanye hitam di pasar internasional.

 

Sumber: Borneonews.co.id

,

Produksi CPO Indonesia Diprediksi 39 Juta Ton Akhir 2017

 

Pangkalan Bun – Hingga Agustus 2017, total produksi minyak sawit mentah (CPO) nasional sudah mencapai 23,6 juta, dan Crude Palm Kernel Oil (CPKO) mencapai 2,3 juta ton.

“Diperkirakan hingga akhir 2017 produksi CPO akan mencapai 39 juta ton, dan CPKO sebesar 3,8 juta ton. Angka ini meningkat dibandingkan tahun lalu dimana produksi CPO sebesar 32,5 juta ton dan produksi CPKO sebesar 3,1 juta ton,” kata Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Sahat Sinaga, di Jakarta, Senin (16/10/2017).

Sementara untuk ekspor produk minyak sawit hingga Agustus sudah mencapai 21,1 ton dan diproyeksikan hingga akhir tahun ekspor produk minyak sawit akan mencapai 31,1 juta ton.

“Angka ini meningkat dibandingkan ekspor produk minyak sawit pada 2016 yakni sebesar 26,6 juta ton,” papar Sahat.

Dari total ekspor tersebut, lanjut Sahat, produk hilir sawit berkontribusi sebesar 80% dan CPO sebesar 20%.

“Ekspor poduk hilir ini masih bisa ditingkatkan apabila pungutan untuk beberapa produk hilir CPO diturunkan. Ini bertujuan supaya produk hilir sawit Indonesia dapat bersaing di pasar internasional,” pungkasnya. (NEDELYA RAMADHANI/m)

 

Sumber: Borneonews.co.id