,

Investasi Mengalir Deras

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga menyatakan, sejak program hilirisasi bergulir pada 2011, investasi mengalir deras ke sektor ini dengan nilai sekitar US$ 4 miliar. Alhasil, kapasitas produksi industri CPO hilir naik. Sebanyak 85% investasi industri hilir sawit adalah modal dalam negeri.

Dia mencatat, kapasitas penyulingan (refinery) CPO nasional naik dari 43 juta ton pada 2011 menjadi 55 juta ton pada 2017. Produk yang dihasilkan refinery nasional antara lain minyak goreng, margarin, dan shortening. Selanjutnya, kapasitas produksi oleokimia melompat dari 2,1 juta ton menjadi 4,3 juta ton per tahun.

Seiring dengan itu, Indonesia kini mampu memproduksi 145 jenis produk CPO hilir hingga level empat, naik tajam dari 2011 yang hanya 70-an. Jumlah itu di atas Malaysia yang hanya sekitar 110. Produk turunan yang dihasilkan industri CPO nasional antara lain super olein, margarin, gliseron murni, new vegetable oilsfatty acid methyl esters (FAME), dan new ester oils.

“Produk CPO hilir kita terdiri atas oleopangan, oleokimia, dan biofuel. Jadi, dilihat dari berbagai indikator, hilirisasi CPO berjalan sukses dan Indonesia menjadi raja produk CPO hilir dunia. Kita jelas lebih unggul dari Malaysia karena bisa menghasilkan pelumas dari CPO,” ujar dia di Jakarta, Jumat (7/12).

Komposisi ekspor CPO nasional, kata Sahat Sinaga, juga berubah tajam selama 2011-2017. Pada 2011, porsi ekspor CPO mencapai 42%, sedangkan hilir 55%. Namun, pada 2017, porsi ekspor CPO tinggal 22% dan 78% produk turunan.

Menurut dia, perkembangan industri CPO hilir juga tak lepas dari insentif yang diberikan pemerintah. Sektor ini mendapatkan insentif pembebasan pajak untuk jangka waktu tertentu (tax holiday). Contoh perusahaan yang mendapatkan insentif ini adalah PT Unilever Oleokimia Indonesia.

“Apabila kebijakan hilirisasi tidak berubah, pada 2020 Indonesia seharusnya sudah mampu membangun industri hidrodeoksigenasi atau dekarboksilasi dan perengkahan katalitik yang antara lain akan menghasilkan green diesel dan green gasoline,” ungkap Sahat.

 

Sumber: Id.beritasatu.com

,

RI Kuasai Industri CPO Hilir Dunia

Program hilirisasi minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) nasional yang digulirkan sejak 2011 menuai hasil positif. Hal itu terlihat pada bertambahnya jumlah produk hilir yang dihasilkan, penambahan kapasitas, investasi, dan komposisi ekspor. Bahkan, kini Indonesia mengusasi produk CPO hilir dunia, mengalahkan Malaysia. Karena itu, program hilirisasi CPO perlu terus didorong untuk menghasilkan nilai tambah tinggi terhadap perekonomian nasional, meningkatkan devisa negara, menjaga nilai tukar rupiah, mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, mendongkrak penerimaan negara, menyerap produksi berlebih {over supply), menjaga harga, serta memperkuat ketahanan pangan dan energi nasional.

Jika pemerintah konsisten menerapkan kebijakan hilirisasi, pada 2020 Indonesia dipastikan mampu membangun industri hidrodeoksige-nasi atau dekarboksilasi dan perengkahan katalitik yang antara lain akan menghasilkan green diesel dan green gasoline.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga menyatakan, sejak program hilirisasi bergulir pada 2011, investasi mengalir deras ke sektor ini dengan nilai sekitar US$ 4 miliar. Alhasil, kapasitas produksi industri CPO hilir naik. Sebanyak 85% investasi industri hilir sawit adalah modal dalam negeri.

Dia mencatat, kapasitas penyulingan {refinery} CPO nasional naik dari 43 juta ton pada 2011 menjadi 55 juta ton pada 2017. Produk yang dihasilkan refinery nasional antara lain minyak goreng, margarin, dan shortening. Selanjutnya, kapasitas produksi oleokimia melompat dari 2,1 juta ton menjadi 4,3 juta ton per tahun.

Seiring dengan itu, Indonesia kini mampu memproduksi 145 jenis produk CPO hilir hingga level empat, naik tajam dari 2011 yang hanya 70-an. Jumlah itu di atas Malaysia yang hanya sekitar 110. Produk turunan yang dihasilkan industri CPO nasional antara lain super olein, margarin, gliseron murni, new vegetable oils, fatty acid methyl esters (FAME), dan new ester oils.

“Produk CPO hilir kita terdiri atas oleopangan, oleokimia, dan biofuel. Jadi, dilihat dari berbagai indikator, hilirisasi CPO berjalan sukses dan Indonesia menjadi raja produk CPO hilir dunia. Kita jelas lebih unggul dari Malaysia karena bisa menghasilkan pelumas dari CPO,” ujar dia di Jakarta, Jumat (7/12).

Komposisi ekspor CPO nasional, kata Sahat Sinaga, juga berubah tajam selama 2011-2017. Pada 2011, porsi ekspor CPO mencapai 42%, sedangkan hilir 55%. Namun, pada 2017, porsi ekspor CPO tinggal 22% dan 78% produk turunan.

Menurut dia, perkembangan industri CPO hilir juga tak lepas dari insentif yang diberikan pemerintah. Sektor ini mendapatkan insentif pembebasan pajak untuk jangka waktu tertentu (tax holiday). Contoh perusahaan yang mendapatkan insentif ini adalah PT Unilever Oleokimia Indonesia.

Pacu Hilirisasi

Sementara itu, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus memacu program hilirisasi CPO guna mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. Program peningkatan nilai tambah bahan baku dalam negeri tersebut telah menghasilkan kinerja gemilang. Ini terlihat pada indikator rasio ekspor produk hulu dan hilir yang semula 6040 pada 2010 bergeser menjadi 2278 pada 2017.

“Industri pengolahan sawit selama ini mampu berkontribusi signifikan bagi Indonesia karena sebagai produsen dan eksportir terbesar dunia,” kata Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto.

Kemenperin mencatat, komoditas kelapa sawit, CPO, dan produk turunannya merupakan pemasok utama ekspor nasional senilai US$ 22,97 miliar pada 2017, tidak termasuk oleokimia dan biodiesel. Hasil ini membuat Indonesia menguasai 52% pasar ekspor minyak sawit di dunia.

“Ekspor produk berbasis kelapa sawit yang didominasi oleh produk hilir bernilai tambah tinggi ini menjadi salah satu penopang perolehan devisa negara dan berperan penting dalam menjaga penguatan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing,” papar Airlangga.

 

Sumber: Suara Pembaruan

,

RI Raja Industri CPO Hilir Dunia

Program hilirisasi minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) nasional yang digulirkan sejak 2011 menuai hasil positif. Hal itu terlihat pada bertambahnya jumlah produk hilir yang dihasilkan, penambahan kapasitas, investasi, dan komposisi ekspor. Bahkan, kini Indonesia menjadi raja produk CPO hilir dunia, mengalahkan Malaysia.

Karena itu, program hilirisasi CPO perlu terus didorong untuk menghasilkan nilai tambah tinggi terhadap perekonomian nasional, meningkatkan devisa negara, menjaga nilai tukar rupiah, mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, mendongkrak penerimaan negara, menyerap produksi berlebih (over supply) , menjaga harga, serta memperkuat ketahanan pangan dan energi nasional.

Jika pemerintah konsisten menerapkan kebijakan hilirisasi, pada 2020 Indonesia dipastikan mampu membangun industri hidrodeok-sigenasi atau dekarboksilasi dan perengkahan katalitik yang antara lain akan menghasilkan green diesel dan green gasoline.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga menyatakan, sejak program hilirisasi bergulir pada 2011, investasi mengalir deras ke sektor ini dengan nilai sekitar US$ 4 miliar. Alhasil, kapasitas produksi industri CPO hilir naik. Sebanyak 85% investasi industri hilir sawit adalah modal dalam negeri.

Dia mencatat, kapasitas penyulingan {refinery) CPO nasional naik dari 43 juta ton pada 2011 menjadi 55 juta ton pada 2017. Produk yang dihasilkan refinery nasional antara lain minyak goreng, margarin, dan shortening. Selanjutnya, kapasitas produksi oleokimia melompat dari 2,1 juta ton menjadi 4,3 juta ton per tahun.

Seiring dengan itu, Indonesia kini mampu memproduksi 145 jenis produk CPO hilir hingga level empat, naik tajam dari 2011 yang hanya 70-an. Jumlah itu di atas Malaysia yang hanya sekitar 110. Produk turunan yang dihasilkan industri CPO nasional antara lain super olein, margarin, gliseron murni, new vegetable oils, fatty acid methyl esters (FAME), dan new ester oils. Perkembangan Ekspor Produk Turunan Kelapa Sawit Jan Sep 2018 vs 2017

“Produk CPO hilir kita terdiri atas oleopangan, oleokimia, dan biofuel. Jadi, dilihat dari berbagai indikator, hilirisasi CPO berjalan sukses dan Indonesia menjadi raja produk CPO hilir dunia. Kita jelas lebih unggul dari Malaysia karena bisa menghasilkan pelumas dari CPO,” ujar dia di Jakarta, Jumat (7/12).

Komposisi ekspor CPO nasional, kata Sahat Sinaga, juga berubah tajam selama 2011-2017. Pada 2011, porsi ekspor CPO mencapai 42%, sedangkan hilir 55%. Namun, pada 2017, porsi ekspor CPO tinggal 22% dan 78% produk turunan.

Menurut dia, perkembangan industri CPO hilir juga tak lepas dari insentif yang diberikan pemerintah. Sektor ini mendapatkan insentif pembebasan pajak untuk jangka waktu tertentu (tax holiday). Contoh perusahaan yang mendapatkan insentif ini adalah PT Unilever Oleokimia Indonesia.

“Apabila kebijakan hilirisasi tidak berubah, pada 2020 Indonesia seharusnya sudah mampu membangun industri hidrodeoksigenasi atau dekar-boksilasi dan perengkahan katalitik yang antara lain akan menghasilkan green diesel dan green gasoline,” ungkap Sahat.

Sementara itu, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus memacu program hilirisasi CPO guna mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. Program peningkatan nilai tambah bahan baku dalam negeri tersebut telah menghasilkan kinerja gemilang. Ini terlihat pada indikator rasio ekspor produk hulu dan hilir yang semula 6040 pada 2010 bergeser menjadi 2278 pada 2017.

“Industri pengolahan sawit selama ini mampu berkontribusi signifikan bagi Indonesia karena sebagai produsen dan eksportir terbesar dunia,” kata Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto.

Kemenperin mencatat, komoditas kelapa sawit, CPO, dan produk turunannya merupakan pemasok utama ekspor nasional senilai US$ 22,97 miliar pada 2017, tidak termasuk oleokimia dan biodiesel. Hasil ini membuat Indonesia menguasai 52% pasar ekspor minyak sawit di dunia.

“Ekspor produk berbasis kelapa sawit yang didominasi oleh produk hilir bernilai tambah tinggi ini menjadi salah satu penopang perolehan devisa negara dan berperan penting dalam menjaga penguatan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing,” papar Airlangga.

Bahkan, dengan menghasilkan 42 juta ton minyak sawit per tahun, dia menuturkan, Indonesia berkontribusi hingga 48% dari produksi CPO dunia. Selain itu, sektor ini menyerap tenaga kerja sebanyak 21 juta orang, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Saat ini, jumlah anggota Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mencapai 644 perusahaan yang tersebar merata di provinsi penghasil kelapa sawit, seperti Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat.

“Indonesia berpeluang menjadi pusat industri pengolahan sawit global untuk keperluan pangan, nonpangan, dan bahan bakar terbarukan,” ujar Menperin.

Tiga Jalur Hilirisasi Airlangga Hartarto mengungkapkan, selain pengembangan produk hulu, seperti CPO dan crude palm kernel oil (CPKO), ada tiga jalur hilirisasi industri CPO di dalam negeri yang masih potensial untuk terus dikembangkan, yaitu oleopangan (oleofood complex), oleokimia (oleo-chemical complex), dan biofuel (biofuel complex). Hilirisasi oleopangan adalah industri-industri yang mengolah produk industri refinery untuk menghasilkan produk antara oleopangan (intermediate oleofood) sampai pada produk jadi oleopangan (oleofood product). Berbagai produk hilir oleopangan yang telah dihasilkan di Indonesia antara lain minyak goreng sawit, margarin, vitamin A, vitamin E, short ening, ice cream, creamer, cocoa butter atau specialty-fat.

Adapun hilirisasi oleokimia, kata dia, adalah industri-industri yang mengolah produk industri refinery untuk menghasilkan produk-produk antara oleokimia, oleokimia dasar, sampai pada produk jadi seperti produk bio-surfaktan (seperti produk detergen, sabun, dan sampo), biolubrikan (bi-opelumas), dan biomaterial (contohnya bioplastik).

Selanjutnya, hilirisasi biofuel adalah industri-industri yang mengolah produk industri refinery untuk menghasilkan produk-produk antara biofuel sampai pada produk jadi biofuel, seperti biodiesel, biogas, biopremium, bioavtur, dan lain-lain. “Terkait dengan hilirisasi biofuel, saat ini pemerintah serius menerapkan program biodiesel 20% (B20) secara penuh di Indonesia, dan memperluas penggunaan B20 di semua kendaraan bermotor,” tegas Menperin.

Pit Dirjen Industri Agro Kemenperin Achmad Sigit Dwiwahjono mengatakan, pihaknya terus mendorong hilirisasi di sawit. Hal ini sesuai amanat Undang-Undang (UU) No 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, yang semangatnya mendorong pengembangan industri pengolahan dan produk yang dihasilkan. “Kemenperin akan terus mendorong kebijakan hilirisasi antara lain melalui tax allowance (keringanan pajak) dan tax holiday (pembebasan pajak untuk jangka waktu tertentu),” ujar dia.

Tahap awal, dia menerangkan, industri masih diperbolehkan menjual produk antara dan mengekspor ekspor CPO dan crude palm kernel oil (CPKO). Sebab, industri hilir belum mampu menyerap semua produksi CPO/CPKO nasional.

Sigit mengatakan, apabila industri hilir telah siap, misalnya, ketika program biohidrokarbon berhasil diimplementasikan secara masif, tidak tertutup kemungkinan ekspor CPO/ CPKO dihentikan.

Sementara itu, Komisaris Utama PT Triputra Agro Persada (TAP) Arif P Rachmat mengatakan, saat ini, hilirisasi CPO sudah berjalan lancar, meskipun belum sempurna. Sebab, masih ada beberapa kebijakan yang perlu diluruskan, seperti ketentuan baru tentang penghapusan pungutan ekspor CPO dan produk turunannya.

“Kebijakan itu bisa menghambat hilirisasi. Seharusnya, penghapusan pungutan ekspor hanya berlaku untuk produk turunan CPO, sedangkan CPO tetap diberlakukan. Ya, kita perlu melihat lagi soal peraturan mengenai dana pungutan ekspor ini,” ujar dia di Jakarta, Jumat (7/12).

Dia mengatakan, jika ada kebijakan yang tidak sesuai, hal itu akan menganggu keberlangsungan hilirisasi CPO. Di sisi lain, dia mendukung program penggunaan mandatori biodiesel 20% (B20) dari pemerintah, karena bisa membangkitkan industri CPO. Dengan B20, harga CPO bisa naik, sehingga menguntungkan industri.

Dia menilai, bisnis biodiesel akan menjadi titik terang industri kelapa sawit nasional dan bisa meningkatkan daya saing. Jika program ini sukses, impor minyak bisa berkurang dan memberikan efek berantai (multiplier effect), yaitu stabilitas ekonomi dan penguatan neraca perdagangan.

Arif menilai, kebijakan B20 sangat diperlukan di tengah kondisi ekonomi yang tidak stabil dan pelemahan rupiah terhadap dolar AS. Saat ini, kunci sukses agar perusahaan bisa bertahan adalah perusahaan komoditas tidak boleh berutang terlalu banyak.

 

Sumber: Investor Daily Indonesia

,

Misi dagang ke Saudi catatkan potensi transaksi 14,02 juta dolar

Misi dagang Kementerian Perdagangan ke pasar Timur Tengah, khususnya Arab Saudi, mencatatkan potensi transaksi sebesar 14,02 juta dolar AS atau setara Rp200 miliar.

“Arahan Presiden sangat jelas untuk melakukan promosi secara sinergis dengan membawa citra positif Indonesia,” kata Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag Arlinda lewat keterangannya di Jakarta, Jumat.

Untuk itu, lanjutnya, Kemendag berupaya meningkatkan akses pasar bersama kementerian, lembaga, dan para pemangku kepentingan lainnya, terutama Konsul Jenderal RI Jeddah.

Pada kegiatan misi dagang kali ini, delegasi Indonesia terdiri dari 90 peserta dari kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, serta perusahaan swasta dengan lini bisnis antara lain minyak sawit dan turunannya, makanan dan minuman, tuna, karoseri bus, alat tulis, domba hidup, kemasan film, fesyen muslim, furnitur, bumbu dan rempah, kopi, kayu gaharu, serta aromaterapi.

Arlinda menjelaskan, misi dagang ini menjadi peluang bagi pengusaha Indonesia membangun jejaring bisnis di luar negeri.

Salah satunya melalui kegiatan forum bisnis yang diselenggarakan atas kerja sama Kemendag dengan KJRI Jeddah dan ITPC Jeddah. Kegiatan forum bisnis ini dihadiri lebih dari 250 pelaku usaha Indonesia dan Arab Saudi.

Pembicara pada forum bisnis ini antara lain Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Wakil Kepala Kadin Jeddah Syia Bassam Al Bassam, Importir asal Jeddah Mohammad Bawazier, Ketua Umum GAPKI Joko Supriyono, Direktur Eksekutif GIMNI Sahat Sinaga, dan akademisi UGM Prof Sri Rahardjo.

Selain forum bisnis, misi dagang ini terdapat kegiatan business matching yang mempertemukan pelaku usaha Indonesia dengan pelaku usaha Arab Saudi.

Dalam kesempatan ini, terdapat sesi one on one business matching, di mana para pelaku usaha Indonesia melakukan pertemuan dengan buyer potensial Arab Saudi agar terbangun jejaring internasional.

Selain misi dagang, Kemendag bekerja sama dengan perwakilan di Arab Saudi menyelenggarakan Indonesia Expo 2018. Kegiatan ini merupakan pameran tunggal produk Indonesia di Jeddah International Exhibition & Convention Center, Jeddah, Arab Saudi, pada 28 November-1 Desember 2018.

Pameran ini merupakan bentuk dukungan dan kerja sama Konsulat Jenderal RI Jeddah dengan PT Wahyu Promo Citra selaku pihak penyelenggara.

Pada pameran ini, Paviliun Indonesia menempati lahan seluas 1000 m2 dan menampilkan berbagai macam produk barang dan jasa di bidang perdagangan, pariwisata, dan investasi.

Selain itu, Indonesia Expo 2018 juga diramaikan dengan kegiatan temu wicara, forum investasi dan pariwisata, peragaan busana, dan demo masak.

Misi Dagang Jeddah ini menjadi misi dagang ke-13 sekaligus menutup rangkaian misi dagang yang dilaksanakan oleh Kementerian Perdagangan pada 2018.

“Dengan usainya rangkaian misi dagang ini, diharapkan Indonesia dapat meningkatkan nilai perdagangan antarnegara dan memperoleh akses pasar yang lebih luas, terutama ke negara-negara nontradisional,” ungkap Arlinda.

 

Sumber: Antaranews.com

,

Program Hilirisasi Sawit Terancam

JAKARTA. Terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.05/2018 yang merupakan perubahan dari PMK Nomor 81/PMK.05/2018 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Kelapa Sawit (BPDPKS) membawa angin segar bagi eksportir produk minyak kelapa sawit atawa Crude Palm Oil (CPO).

Kebijakan ini memberi keringanan bagi eksportir kelapa sawit di tengah penurunan harga komoditas unggulan Indonesia ini di pasar global. Dalam PMK ini, pemerintah membebaskan dana pungutan ekspor CPO bila harga referensi CPO yang ditetapkan Kementerian Perdagangan (Kemdag) setiap bulannya di bawah US$ 570 per ton.

Hanya kebijakan ini tak sepenuhnya disambut positif industri kelapa sawit. Salah satunya adalah industri produk turunan CPO seperti halnya minyak nabati. Pasalnya kebijakan ini dinilai tidak mendukung program hilirisasi kelapa sawit dalam negeri.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga mengatakan, penghapusan atau penurunan dana pungutan ekspor mesrinya cukup diberlakukan pada produk turunan CPO saja, bukan untuk CPO. “Kalau Indonesia mencanangkan hilirisasi, yang haras tetap dikenakan pungutan ekspor adalah CPO nya, agar asing tetap memilih membeli produk CPO yang sudah diolah, “ujarnya kepada KONTAN, Rabu (5/12).

Sahat menjelaskan, bila penurunan dana pungutan hanya berlaku pada produk turunan CPO, maka investor tertarik membangun industri pemurnian kelapa sawit di dalam negeri. Saat ini, sudah banyak pabrik pemurnian minyak kelapa sawit di luar negeri yang tutup. Adapun minat buyer internasional pada produk minyak sawit yang sudah diolah di Indonesia kian tinggi. “Seharusnya momentum ini terus dijaga,” sarannya.

Apalagi, penghapusan dana pungutan ekspor CPO dan turunannya tidak serta merta dapat mendongkrak harga CPO di pasar global. Selain karena banyak kampanye negatif terhadap sawit, persaingan dengan minyak nabati lain juga haras diperhitungkan.

Karena itu, ia menyarankan agar pemakaian produk turunan CPO dalam negeri seperti program B20 digalakkan. Makanya, ia minta agar persoalan pengiriman fatty acid methyl esters (FAME) yang kerap terganggu segera diselesaikan dan meningkatkan program biodiesel menjadi B30 sehingga konsumsi CPO di pasar domestik meningkat signifikan.

Belum berpihak petani

Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) menilai, kebijakan pemerintah menurunkan pungutan ekspor CPO tidak berdampak pada kenaikan harga Tandan Buah Segar (TBS) di petani. Sejauh ini, harga TBS masih di kisaran Rp 1.000 per kg, sementara harga normal Rp 1.600 per kg.

Sekretaris Jenderal SPKS Mansuetus Darto mengungkapkan, keputusan pemerintah memangkas pungutan ekspor CPO juga tidak disertai dengan hasil studi yang matang atas dampak pungutan tersebut dengan anjloknya harga sawit di tingkat petani. “Kami mencurigai ada industri biodiesel yang bermain-main dengan keputusan itu,” ujarnnya. Kata Manseutus, para pemain ini sudah keasyikan mendapatkan subsidi dari sektor hulu perkebunan.

Apalagi, keputusan menteri keuangan ini masih mencantumkan adanya kutipan yang sangat besar dan berdampak bagi rendahnya harga TBS ke depannya.

Ia menambahkan, pemakaian dana pungutan untuk petani sawit juga terlalu kecil yakni 3%, sementara sisanya justru lebih banyak digunakan untuk industri biodiesel.

Poin Penting Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/2018 tentang Tarif Layanan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Ditetapkan 4 Desember 2018)

Pasal 4

Tarif pungutan ditetapkan berdasarkan lapisan nilai harga Crude Palm Oil (CPO)

Pasal 4A

1) Harga CPO mengacu pada harga referensi yang ditetapkan Menteri Perdagangan

2) Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Perkebunan Kelapa sawit (BPDPKS) melakukan evaluasi setiap bulannya tehadap pelaksanaan pengenaan tarif pungutan yang menggunakan harga CPO

3) Komite pengarah badan layanan umum BPDPKS dapat melakukan review sewaktu-waktu terhadap tarif pungutan

4) Hasil evaluasi menjadi dasar untuk mengusulkan perubahan tarif layanan kepada Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Sumber: Harian Kontan

,

GIMNI Menilai Aturan Baru Pungutan Ekspor CPO Tidak Membantu Hilirisasi

Ketentuan baru tentang dana pungutan ekspor minyak sawit mentah merisaukan industri hilir crude palm oil (CPO). Kebijakan yang membebaskan pungutan atas ekspor CPO di saat harga acuan di bawah US$ 570 per ton dinilai tidak mendukung program hilirisasi sawit dalam negeri.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga mengatakan, penghapusan atau penurunan dana pungutan ekspor harusnya cukup diberlakukan pada produk turunan CPO saja, bukan untuk CPO. “Agar asing tetap memilih membeli produk CPO yang sudah diolah,”ujarnya kepada KONTAN, Rabu (5/12).

 

Sumber: Kontan.co.id

,

Gimni: Penurunan Pungutan Ekspor CPO Seharusnya Hanya Pada Produk Turunan

Pengusaha industri minyak kelapa sawit (CPO) menyambut baik Peraturan Menteri Keuangan yang menurunkan pungutan ekspor komoditas tersebut ditengah buruknya harga CPO internasional. Namun pihak industri menyayangkan penurunan pungutan juga berlaku pada CPO sehingga berpotensi menurunkan ekspor produk hilir.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga menyampaikan penurunan pungutan ekspor seharusnya difokuskan pada produk turunan CPO saja. “Kalau Indonesia mencanangkan hilirisasi maka yang harus tetap dikenakan pungutan adalah CPO nya agar asing tetap lebih memilih beli yang sudah diolah,” katanya kepada kontan.co.id, Rabu (5/12).

Menurutnya, jumlah pabrik pemurnian minyak di luar negeri sudah banyak yang tutup dan minat buyer internasional pada produk minyak yang sudah diolah di Indonesia makin tinggi. Oleh karena itu, momentum ini harus terus dijaga.

Terkait harga, Sahat melihat harga CPO pada tahun 2019 masih harus melihat perkembangan industri sawit terutama dalam negeri ketimbang ekspornya. “Kedepan ekspor sepertinya tidak akan ada perkembangan, maka yang paling bisa naikkan harga adalah sejauh mana FAME dan pemakaian biodiesel diterapkan,” katanya.

Menurutnya persoalan dalam program mandatori biodisel 20% (B20) bisa diselesaikan bila pemerintah berkomitmen memperbaiki koordinasi titik pengiriman dan pencampuran bahan bakar nabati.

Bila permasalahan tersebut bisa segera diselesaikan dan komposisi pencampuran biodisel ditambah menjadi B30 sesuai rencana panjang pemerintah, maka penyerapan CPO dalam negeri akan bertambah banyak dan mengurangi kelebihan pasokan yang sebabkan tekanan harga di pasar internasional.

 

Sumber: Kontan.co.id

,

Gimni: Beda Harga Pungutan Ekspor CPO PMK Kemkeu Dan Rilis Kemenko Karena Bea Angkut

Aturan penurunan pungutan ekspor produk kelapa sawit telah diterbitkan oleh Menteri Keuangan (Kemkeu). Namun terdapat perbedaan harga acuan CPO, dimana dalam Peraturan Menteri Keuangan disebutkan pungutan ditiadakan bila dibawah harga US$ 570 per ton.

Sedangkan pada rilis Kementerian Koordinator Perekonomian, adalah bila dibawah US$ 500 per ton. Perbedaan tersebut menurut pelaku usaha sawit tidak menjadi masalah karena acuan PMK sudah memperhitungkan biaya kirim dan harga internasional.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (Gimni) Sahat Sinaga menyampaikan bahwa acuan harga yang digunakan dalam PMK nomor 5 tahun 2018 tentang pungutan ini menggunakan acuan harga Cost, Insurance and Freight (CIF) Rotterdam.

“Sedangkan kalau harga Kemenko itu Belawan maka ada perbedaan 70 dollar. Dan harga Rotterdam itu lebih mahal dari KL Malaysia dan harga kita yang di US$ 500 an,” katanya kepada Kontan.co.id, Rabu (5/12).

Belawan di Sumatera Utara menjadi salah satu garis depan pintu ekspor CPO Indonesia. Adapun mengutip informasi di situs Bursa Malaysia, harga CPO untuk kontrak pengiriman Februari 2019 hari ini berada di RM 2.007 per metrik ton. Bila di konversi ke dollar, artinya berada di kisaran US$ 482 per metrik ton.

Sahat menyampaikan tidak menjadi masalah bila PMK 5 tahun 2018 dan rilis informasi Kemenko berbeda, karena pada dasarnya sama-sama mengacu pada upaya pemulihan harga CPO di pasar internasional.

Terkait perbedaan harga acuan ini juga dikonfirmasi oleh Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan dan Keberlanjutan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Togar Sitanggang. “US$ 500 per ton itu referensi FOB dan US$ 570 per ton adalah CIF,” katanya.

Pemerintah melalui Kementerian Kemkeu memang telah menerbitkan PMK nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2018 tentang tarif layanan badan layanan umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan.

Aturan tersebut menerapkan tata pungutan baru berdasarkan batasan lapisan nilai harga CPO. Dalam lampiran dirinci untuk pungutan ekspor produk CPO dan turunannya bakal dikosongkan saat harga CPO dibawah US$ 570 per ton.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (Gimni) Sahat Sinaga menyampaikan bahwa acuan harga yang digunakan dalam PMK nomor 5 tahun 2018 tentang pungutan ini menggunakan acuan harga Cost, Insurance and Freight (CIF) Rotterdam.

“Sedangkan kalau harga Kemenko itu Belawan maka ada perbedaan 70 dollar. Dan harga Rotterdam itu lebih mahal dari KL Malaysia dan harga kita yang di US$ 500 an,” katanya kepada Kontan.co.id, Rabu (5/12).

Belawan di Sumatera Utara menjadi salah satu garis depan pintu ekspor CPO Indonesia. Adapun mengutip informasi di situs Bursa Malaysia, harga CPO untuk kontrak pengiriman Februari 2019 hari ini berada di RM 2.007 per metrik ton. Bila di konversi ke dollar, artinya berada di kisaran US$ 482 per metrik ton.

Sahat menyampaikan tidak menjadi masalah bila PMK 5 tahun 2018 dan rilis informasi Kemenko berbeda, karena pada dasarnya sama-sama mengacu pada upaya pemulihan harga CPO di pasar internasional.

Terkait perbedaan harga acuan ini juga dikonfirmasi oleh Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan dan Keberlanjutan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Togar Sitanggang. “US$ 500 per ton itu referensi FOB dan US$ 570 per ton adalah CIF,” katanya.

Pemerintah melalui Kementerian Kemkeu memang telah menerbitkan PMK nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2018 tentang tarif layanan badan layanan umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan.

Aturan tersebut menerapkan tata pungutan baru berdasarkan batasan lapisan nilai harga CPO. Dalam lampiran dirinci untuk pungutan ekspor produk CPO dan turunannya bakal dikosongkan saat harga CPO dibawah US$ 570 per ton.

 

Sumber: Kontan.co.id

,

Empat Perusahaan Investasi Hilir Sawit Rp 3 Triliun

Pemerintah menyatakan bahwa minat investasi di bisnis hilir sawit nasional masih tinggi. Saat ini, setidaknya terdapat empat perusahaan yang tengah dan akan mengembangkan bisnis tersebut dengan total investasi paling sedikit Rp 3,40 triliun.

Lokasi yang dipilih para pemodal tersebut adalah Pangkalanbun (Kalimantan Tengah), Dumai (Riau), Mempawah (Kalimantan Barat), Bontang (Kalimantan Timur), dan Batam (Kepulauan Riau).

Dua dari keempat perusahaan tersebut telah diketahui investasinya, yakni PT Citra Borneo Industri yang membangun pabrik minyak goreng di Pangkalan Bun dengan investasi Rp 1,20 triliun dan PT Apical Kao Chemical yang membangun pabrik oleokimia di Dumai dengan investasi Rp 2,20 triliun. Dua perusahaan lainnya adalah PT Pelita Agung Agri industri yang akan membangun pabrik minyak goreng dan biodiesel di Pelintung, Dumai, dan PT Energy Unggul Persada yang juga akan membangun pabrik minyak goreng dan biodiesel di Mempawah, Bontang, dan Batam.

Direktur Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Ditjen Industri Agro Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Edy Sutopo mengatakan, investasi hilir berbasis minyak sawit masih terus tumbuh, terbukti saat ini masih banyak calon investor yang ingin masuk ke subsektor itu. Yang terbaru, dua perusahaan belum lama ini mengajukan permohonan insentif investasi tax allowance kepada pemerintah. Penelitian dan pilot project hilirisasi sawit untuk energi juga terus berjalan. “Sesuai data yang masuk ke kami, masih banyak calon investor yang masuk di bidang industri hilir sawit, baik di segmen oleokimia, biodiesel, maupun minyak goreng. Tahun ini saja, ada investasi oleh perusahaan oleokimia, biodiesel, dan minyak goreng, lokasinya di antaranya di Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, dan Dumai, sedang tahap konstruksi,” kata Edy di Jakarta, kemarin.

Menurut Edy, PT Citra Borneo Industri dan PT Apical Kao Chemical telah mendapatkan insentif investasi tax allowance dari pemerintah. Untuk tax allowance, perusahaan dapat menikmati insentif fiskal hingga 5% dari nilai aktiva tetap investasi, dalam durasi selama enam tahun setelah investasi yang ditanamkan beroperasi secara komersial. Sedangkan PT Pelita Agung Agriindustri dan PT Energy Unggul Persada sedang mengajukan permohonan tax allowance. Pabrik minyak goreng dan biodiesel PT Energy Unggul Persada akan dilengkapi fasilitas tangki di Sin-tang dan Dumai. “Semua itu membuktikan investasi di hilir sawit dalam negeri belum jenuh. Investor masih melihat adanya prospek yang bagus di bisnis hilir sawit nasional,” kata Edy.

Kemenperin mencatat, hingga saat ini, Indonesia telah mampu menghasilkan 158 jenis produk turunan sawit. Angka itu diprediksi akan terus bertambah menyusul berkembangnya riset-riset yang didanai oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP KS). Edy juga menyatakan, ITB dan Pertamina saat ini tengah menggarap pilot project pengembangan greendiesel dan bioavtur. Kemenperin optimistis pengembangan energi berbasis sawit oleh industri di Indonesia bisa terwujud mulai 2020. “Pihak Malaysia sebenarnya juga sangat tertarik dengan hasil penelitian kita tersebut. Tapi, mungkin kita sangat mengharapkan investor dari dalam negeri yang masuk. Harapannya, BUMN. Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak,” kata Edy.

Produk Hilir Baru

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga menuturkan, pemerintah mencanangkan hilirisasi industri sawit pada akhir 2011 melalui PMK No 128 Tahun 2011 yang mengatur pengenaan

bea keluar (BK/pajak ekspor) atas produk hulu dengan tarif tinggi. Besaran pajak yang dikenakan atas produk sawit hulu selisih 7,50-8% lebih tinggi dari produk hilir. “Karena insentif ini, investasi industri hilir, yakni refinery/ fraksionasi, oleokimia, dan industri biodiesel meningkat pesat sepanjang 2012-2015. Sejak hilirisasi industri sawit dipacu, saat ini Indonesia mampu menghasilkan penambahan nilai atas minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) hingga level keempat yang menghasilkan setidaknya 118 produk turunan, di antaranya superolein, margarin, glycerin murni, new vegetable oils, FAME, dan new ester oils,” ujar dia.

Sahat menjelaskan, hingga 85% investasi industri hilir sawit adalah oleh modal dalam negeri. Di sisi lain, pada 2020 Indonesia seharusnya sudah mampu membangun industri hidro-deoksigenasi atau dekarboksilasi dan perangkahan katakitik yang akan menghasilkan di antaranya greendiesel dan greengasoline. Hingga akhir 2018, produksi CPO dan minyak kernel (CPKO) Indonesia bakal mencapai 58,21 juta ton dengan total konsumsi 47,48 juta ton dengan penggunaan domestik 27,60% dan ekspor sebesar 72,40%. Sepanjang 2014-2018, pasar industri sawit domestik selain FAME bertumbuh 9,43% per tahun, sedangkan ekspor naik 7,94% per tahun yang Mencakup industri refine, fraksionasi dan modifikasi (RFM), oleokimia, dan RBD Olein.

Mengutip data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), ekspor Oktober 2018 terdiri atas 760.820 ton CPO (porsi 24%) dan produk turunan 2,34 juta ton (porsi 76%). Hingga Oktober 2018, Indonesia sudah mengekspor 4,90 juta ton CPO atau 18% dan produk turunan 21,17 juta ton atau 82%. Pola itu berubah dari September 2018 yang sebesar 3,18 juta ton dengan porsi 23% CPO dan 77% processed. “Sektor sawit dengan hilirisasinya telah mampu menghasilkan perputaran nilai ekonomi US$ 58 miliar. Dengan pengembangan sawit untuk energi menuju greendiesel hingga greengasoline, sektor ini bakal mampu berkontribusi hingga 15% terhadap produk domestik bruto (GDP) nasional. Kemungkinan, itu bisa tercapai 2030, saat ini kontribusi sektor ini baru 6%. Itu arah yang ingin kita capai dengan memacu hilirisasi sawit,” kata Sahat.

 

Sumber: Investor Daily Indonesia

,

Sinergi Berbagai Pihak Wujudkan Pengelolaan Sawit Berkelanjutan

Lembaga internasional The Roundtable on Sustainable Palm Oil, sejak didirikan sekitar 14 tahun lalu, telah mempromosikan dan menyebarkan cara-cara produksi kelapa sawit berkelanjutan, baik untuk masyarakat, lingkungan, serta kemakmuran.

Siapa saja anggota dari RSPO? Selain 40 persennya adalah produsen kelapa sawit global, terdapat juga anggota yaitu manufaktur produk, peritel, serta juga ada sejumlah organisasi nonpemerintahan atau LSM bidang lingkungan dan sosial.

RSPO itu berdiri di atas sejumlah prinsip dan kriteria, antara lain adalah komitmen kepada transparansi, mematuhi aturan hukum yang berlaku, berkomitmen kepada kemampuan finansial-ekonomi jangka panjang, menggunakan praktik terbaik yang layak, tanggung jawab konservasi dan pelestarian sumber daya alam serta biodiversitas.

Selain itu, bertanggung jawab kepada pekerja, warga dan masyarakat yang terdampak, tanggung jawab pengembangan penanaman baru, serta berkomitmen melakukan perbaikan secara terus-menerus.

RSPO juga mengungkapan bahwa dari seluruh 14,31 juta ton minyak sawit berkelanjutan yang diproduksi di berbagai belahan dunia, sekitar 52 persennya ternyata berasal dari Indonesia!

Karena itu, tidak heran bila Direktur RSPO Indonesia Tiur Rumondang dalam sejumlah kesempatan menyatakan bahwa selain produsen terbesar minyak kelapa sawit terbesar di dunia, Indoneia juga produsen minyak sawit berkelanjutan, juga yang terbesar di dunia.

Tiur Rumondang juga memastikan bahwa minyak sawit adalah satu-satunya minyak nabati global yang berhasil melaksanakan prinsip dan kriteria berkelanjutan secara universal.

Ia juga menyatakan bahwa pihaknya akan terus memperjuangkan keberadaan minyak sawit Indonesia, agar dapat dikonsumsi oleh berbagai kalangan masyarakat di tingkat internasional.

Selaras dengan Tiur, Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Mukti Sardjono menyatakan, keberadaan perkebunan kelapa sawit Indonesia sudah melaksanakan prinsip dan kriteria berkelanjutan, sehingga berhasil memproduksi minyak sawit berkelanjutan lestari.

Primadona Nabati

Sedangkan Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Sahat Sinaga menyatakan, minyak sawit Indonesia telah menjadi primadona minyak nabati dunia.

Apalagi, Sahat mengingatkan bahwa kebutuhan konsumsi dunia akan terus meningkat, sejalan dengan terus meningkatnya pula populasi dunia.

Dengan keberadaan minyak dunia, ia juga menegaskan pentingnya hal tersebut diapresiasi oleh berbagai kalangan internasional.

Tidak hanya dari kalangan pengusaha, LSM lingkungan seperti World Wide Fund for Nature (WWF) juga telah melakukan sejumlah kajian guna mendukung pengelolaan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan.

Program Manager WWF Indonesia Putra Agung kepada wartawan di Sintang, Kalimantan Barat, Jumat (23/11/2018), menyatakan, pihaknya telah melakukan berbagai program pendampingan bukan hanya untuk produsen kelapa sawit, tetapi untuk pembeli dan konsumen akhir produk sawit untuk memastikan bahwa industri sawit dikelola secara berkelanjutan.

Melalui intervensi ini diharapkan para pembeli juga dapat menekan produsen kelapa sawit untuk memperbaiki pola produksi supaya produk yang mereka beli benar-benar memenuhi standar sertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).

Menurut Agung, keseluruhan hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk memutus deforestasi, apalagi mengingat angka deforestasi akibat alih fungsi lahan menjadi perkebunan kelapa sawit mencapai 11 juta hektare pada 2014.

Ia berpendapat bahwa meski telah ada kebijakan moratorium sawit dalam rangka menyelesaikan silang-sengkarut perizinan perkebunan sawit, termasuk tumpang tindih dengan kawasan hutan dan penyelamatan hutan alam yang tersisa, ternyata ancaman deforestasi masih ada terutama dari petani swadaya.

Hal tersebut, lanjutnya, karena pergerakan petani swadaya yang termasuk pelaku usaha kecil ternyata pergerakannya sulit dipantau, dan meski mereka membuka lahannya sedikit, tetapi polanya adalah acak.

Untuk itu, WWF Indonesia juga aktif mendampingi petani swadaya untuk menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan melalui intensifikasi lahan kelapa sawit, salah satunya di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat.

Kepemimpinan Politik

Agung juga menekankan pentingnya komitmen kepemimpinan politik sebagai unsur agar dorongan pengelolaan sawit berkelajutan juga bisa diterapkan dengan baik di seluruh wilayah Nusantara.

Pemerintah Indonesia, juga telah memiliki sejumlah program untuk mempromosikan industri kelapa sawit berkelanjutan, seperti program Regular Oil Palm Course 2018, yang bertujuan menghapus citra negatif industri tersebut di dunia, khususnya di kawasan Uni Eropa.

Program tersebut adalah hasil kerja sama Kementerian Luar Negeri bersama-sama dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS), yang berlangsung di tiga kota yakni Jakarta, Bogor, dan Jambi, pada 19-26 November 2018.

Peserta dari program tersebut adalah para akademisi dan perwakilan LSM dari negara-negara Belanda, Ceko, Hungaria, Inggris, Italia, Prancis, Polandia, Rusia, Slowakia, dan Australia.

Sementara itu, DPR RI juga sejak lama telah menyuarakan agar kebijakan kelapa sawit oleh Uni Eropa jangan sampai merugikan Republik Indonesia karena banyak anggota masyarakat di Tanah Air bergantung kehidupannya kepada komoditas itu.

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR Nurhayati Ali Assegaf menegaskan bahwa sebagai negara demokrasi ketiga terbesar di dunia dan kontributor terbesar bagi perekonomian ASEAN, seharusnya Uni Eropa mengedepankan kerja sama dengan Indonesia, ketimbang negara-negara lain yang tidak demokratis.

Ia menuturkan, sekitar 50 juta warga Indonesia yang menggantungkan kehidupannya kepada kelapa sawit.

Dialog Kemitraan

Sedangkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan juga telah melakukan kunjungan kerja ke Uni Eropa guna membahas diskriminasi produk turunan kelapa sawit di kawasan tersebut.
Luhut menegaskan Indonesia ingin membangun dialog kemitraan dalam menghadapi masalah kelapa sawit.

Mantan Menko Polhukam itu, juga menjelaskan bahwa kelapa sawit mampu mengurangi kemiskinan hingga 10 juta orang berdasarkan riset Universitas Stamford.

Di Indonesia, 51 persen lahan kelapa sawit dikuasai petani, di mana lebih dari 16 juta orang bergantung pada sektor tersebut.

Ia menerangkan bahwa hampir semua sawit yang dikirim dari Indonesia telah mendapat sertifikasi internasional.

Selain itu, ujar dia, dari segi kesehatan juga telah dilakukan riset oleh konsultan independen yang menyatakan bahwa tidak ada yang salah dari dampak sawit pada kesehatan.

Berbagai diplomasi itu juga telah membuahkan hasil, seperti Pemerintah Jerman yang diwartakan mendukung pembangunan kelapa sawit berkelanjutan yang mengacu kepada mekanisme Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) yang telah diterapkan di Tanah Air.

Dukung Indonesia

Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Bambang, berharap ke depannya, Pemerintah Jerman turut berperan dalam mendukung upaya Indonesia mewujudkan kelapa sawit berkelanjutan, hingga bisa mengakui atau mengakui sertifikasi ISPO.

Sebagaimana diketahui, pemerintah Jerman yang diwakili Dirjen Kehutanan, Keberlanjutan dan Sumber Daya Terbarukan Kementerian Pertanian Jerman, Clemens Neumann, telah berkunjung ke Kantor Ditjen Perkebunan, Jakarta, 13 November, untuk membahas perkebunan kelapa sawit.

Menurut data, hingga September 2018, ekspor sawit Indonesia ke Jerman telah mencapai 105,9 juta kg, dengan nilai mencapai 72,7 juta dolar AS.

Clemens Neumann memberikan apresiasi yang tinggi kepada Pemerintah Indonesia atas upaya yang telah dilakukan.

Sebelumnya, Neumann dan tim telah melihat langsung ke beberapa perusahaan kelapa sawit yang sudah mendapat sertifikasi ISPO di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat khususnya di sekitar Taman Nasional Sentarum yang terdapat banyak petani karet dan sawit.

Pemerintah Jerman telah memberikan hibah dan bantuan teknis untuk membantu masyarakat sekitar Sentarum untuk turut menjaga lingkungan, sekaligus memberikan peningkatan kapasitas agar warga mendapat manfaat ekonomis dengan meningkatkan produktivitas karet dan sawit.

Saat ini, berdasarkan data sudah ada 413 sertifikat ISPO yang diterbitkan, sebanyak 407 sertifikat perusahaan, dan sebanyak enam sertifikat pekebun (terdiri atas satu asosiasi, dan lima Koperasi Unit Desa), dengan total luas kebun sawit mencapai 2,34 juta hektare dan CPO 10,2 juta ton/tahun.

Dengan adanya sinergi yang baik secara domestik, maupun dengan merangkul berbagai pihak eksternal di tingkat mancanegara, maka potensi penerapan prinsip dan kriteria kelapa sawit berkelanjutan di Indonesia juga diyakini akan terus melesat dan membesar jumlahnya pada masa mendatang.

 

Sumber: Businesstoday.id