,

Minyak Goreng di Atas HET

 

Harga minyak goreng curah masih tergolong tinggi di pasar tradisional menjelang Ramadan tahun ini. Berdasarkan pantauan Kontan harga minyak goreng curah di Pasar Bendungan Hilir Jakarta Pusat dan Palmerah Jakarta Selatan, rata-rata harga minyak goreng curah adalah Rp 12.000-Rp 13.000 per liter. Harga itu di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng curah yang ditetapkan Kementerian Perdagangan Rp 10.500 per liter dan kemasan sederhana Rp 11.000 per liter.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga menuding mahalnya harga minyak goreng saat ini disebabkan rendahnya sistem pengawasan. “Bukan hanya pemerintah, tapi kami juga sulit mengawasi, misalnya dari pabrik harganya Rp 8.900 per liter, tapi di pasar bisa mencapai Rp 12.500 per liter karena tak diawasi,” ujarnya, Selasa (8/5).

Menurut Sahat, penetapan HET memang tak bisa menekan harga. Sebab HET hanyalah imbauan dan bukan bersifat memaksa di pasar tradisional. Namun, menurutnya HET minyak goreng sudah diterapkan di ritel modern. “Ini menjadi instrumen supaya pedagang tidak menjual tinggi. Orang bisa beralih ke pasar modern, harapannya pasar tradisional akan mengikuti harga minyak goreng di pasar ritel,” tambahnya.

 

Sumber: Harian Kontan

,

GIMNI: Harga Minyak Goreng Yang Tinggi Karena Tidak Adanya Pengawasan

 

JAKARTA. Saat ini pemerintah sudah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk minyak goreng. Untuk minyak goreng kemasan sederhana ditetapkan Rp 11.000 per liter, sementara untuk minyak goreng curah ditetapkan Rp 10.500 per liter.

Namun, berdasarkan pantauan Kontan.co.id di salah satu pasar tradisional di Jakarta. Harga minyak goreng curah masih berkisar Rp 12.000 – 13.000 per liter.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga mengakui, harga minyak goreng yang tinggi tersebut dikarenakan tidak ada pengawasan. Bahkan, pemerintah pun sulit untuk melakukan pengawasan ini.

“Kami pun kesulitan mengatasi hal ini. Misalnya produsen dari pabrik harganya Rp 8.900 per liter, bisa di pasar tradisional Rp 12.500. Ini karena tidak ada pengawasan,” ujar Sahat, Selasa (8/5).

Menurut Sahat, adanya HET tak serta merta bisa menekan harga. Pasalnya, penetapan HET ini hanyalah sebuah imbauan bukan bersifat memaksa.

Meski begitu, Sahat pun menjelaskan bahwa penerapan HET itu sudah ditetapkan di retail modern. “Ini menjadi semacam instrumen supaya pedagang tidak menjual tinggi. Orang kan membeli di sini, nah nantinya di pasar tradisional mengikuti ini. Dan ternyata cara ini berhasil di beberapa pasar tradisional,” tambah Sahat.

Menurut Sahat, harus ada alat yang dapat digunakan untuk mengawasi minyak goreng itu. Salah satu alat tersebut bisa berupa regulasi.

Sumber: Kontan.co.id

,

24 Jam Bersama Sawit : Sawit Mendukung Aktivitasmu

Sawit merupakan salah satu komoditas unggulan di Indonesia. Sawit umumnya digunakan sebagai minyak goreng utama di berbagai penduduk dunia. Namun kita sering tidak menyadari, selain sebagai minyak goreng, sawit juga ada dalam kebutuhan sehari-hari. Ilustrasi berikut menggambarkan berbagai bahan yang berasal dari sawit dan kita gunakan setiap hari. Selamat menikmati 24 Jam Bersama Sawit.

 

 

Sumber: Gapki.id

Rapat Anggota GIMNI Tahun 2018

 

 

“Rapat Anggota GIMNI Tahun 2018” di JW.Marriot Hotel – Medan

,

Industri Minyak Goreng Kemasan Tuntut Insentif

 

 

Produsen minyak goreng kemasan dalam negeri meminta agar pemerintah memberikan insentif bagi produknya agar dapat bersaing dengan minyak goreng curah di pasaran,  jelas Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI).

GIMNI menyarankan bahwa insentif tersebut dapat berupa pajak ditanggung pemerintah (PPN DTP), sebuah laporan yang diunggah pada laman resmi Gabungan Pengusaha Minyak Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) memberitakan pada harı Senin (2/4).

“Kami sampaikan ke Mendag bahwa sekarang orang tidak terlalu tertarik membeli karena harganya mahal,” demikian Direktur Eksekutif GIMNI, Sahat Sinaga mengatakan. Ia mengatakan kepada KONTAN bahwa salah satu cara menarik minat masyarakat untuk membeli minyak goreng kemasan adalan dengan memberikan insentif PPN DTP tersebut, paling tidak hingga Desember 2019.

Minyak goreng kemasan sederhana dijual sekitar Rp11.000 – Rp 12.000 per liternya sementara minyak goreng curah dijual Rp 10.500 per liternya.

Sinaga juga meminta agar bea keluar dan besaran dana pungutan BPDP Kelapa Sawit diturunkan.

Permintaan ini disampaikan merespon keinginan Kementerian Perdagangan untuk mewajibkan produsen duntuk menghasilkan 20 persen dari produksinya berupa minhyak goreng kemasan mulai tahun ini. Pemerintah menargetkan bahwa pada tahun 2020, semua industri minyak goring wajib hanya memproduksi minyak goreng kemasan.

Pemerintah kini memberlakukan dana pungutan ekspor untuk produk Refine Bleach Deodorized (RBD) Palm Oil sebesar $30 per ton sementara untuk RBD Olein kemasan dibawah 25 kilogram  ditetapkan $25.

GIMNI mengusulkan bahwa dana pungutan tersebut diturunkan menjadi $5 and $2 bagi masing masing produk.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri pada Kementerian Perdagangan, Tjahja Widayanti mengatakan bahwa kewenangan atas insentif tidak berada pada kementriannya namun pada kementrian koordinasi untuk ekonomi.

 

Sumber: Thepalmscribe.id

,

Industri Minta Insentif Pajak Minyak Goreng Kemasan

 

Produsen minyak goreng dalam negeri meminta pemerintah memberikan insentif untuk harga minyak goreng kemasan. Insentif berupa pajak ditanggung pemerintah (PPN DTP) diharapkan bisa menurunkan harga minyak goreng kemasan sehingga bisa bersaing dengan minyak goreng curah.

Menurut para pengusaha, saat ini masyarakat masih lebih tertarik pada minyak goreng curah dengan harga yang lebih murah dibandingkan minyak goreng kemasan. Saat ini harga minyak goreng ke-masan sederhana Rp 11.000 per liter, sedangkan harga minyak goreng curah Rp 10.500 per liter. Sementara harga minyak goreng kemasan ukuran setengah liter dipatok Rp 6.000 per liter.

Permintaan ini disampaikan Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (Gimni) merespon keinginan Kementerian Perdagangan (Kemdag) yang akan mewajibkan 20% produksi minyak goreng kemasan mulai tahun ini.

Gimni mengaku siap menjalankan kewajiban itu sebagai bentuk persiapan menghadapi Januari 2020. Pada periode itu, semua industri minyak goreng wajib memproduksi minyak goreng kemasan.

Direktur Eksekutif Gimni Sahat Sinaga mengatakan, masyarakat masih lebih tertarik membeli produk yang lebih murah. “Karena itu kami sampaikan ke Mendag bahwa sekarang orang tidak terlalu tertarik membeli karena harganya mahal,” ujarnya ke KONTAN akhir pekan lalu.

Menurut Sahat, salah satu cara agar masyarakat tertarik membeli minyak goreng kemasan adalah dengan pemberian insentif PPN hingga Desember 2019. Selain insentif PPN, Sahat juga meminta agar bea keluar dan besaran dana pungutan BPDP Kelapa sawit diturunkan.

Jika selama ini dana pungutan ekspor untuk produk Refine Bleach Deodorized (RBD)palm oilsebesar US$ 30 per ton, diminta diturunkan menjadi US$ 5 per ton. Sementara RDB olein kemasan di bawah 25 kg yang tadinya US$ 25 per ton diminta turun menjadi US$ 2 dollar. “Dengan begitu kita bisa bersaing dengan Malaysia dan keuntungan bisa mengganti harga minyak goreng yang Rp 11.000 per liter tadi,” terang Sahat.

Atas permintaan itu Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemdag Tjahya Widayanti mengatakan, yang berhak memberikan keringanan pajak adalah Kemkeu. “Itu kewenangan Menkeu,” ujarnya.

 

Sumber: Harian Kontan

,

Produsen Jamin Pasokan Migor

 

GABUNGAN Industri Minyak Nabati Indonesia (Gimni) menjamin pasokan minyak goreng stabil selama Ramadan dan Lebaran. Harga pun tetap akan terkendali.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (Gimni) Sahat Sinaga mengatakan, harga minyak goreng jelang Ramadan dan Lebaran dipastikan aman. Pasalnya, stok minyak goreng yang ada sangat mencukupi.

“Perkembangan harga minyak goreng tidak ada gejolak dan stabil dengan stok yang mencukupi,” kata Sahat ditemui di kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Rabu (28/3).

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan, akan menetapkan aturan terkait alokasi produksi bagi produsen minyak goreng. Nantinya, sebanyak 20 persen dari total produksi harus dialokasikan untuk minyak goreng curah.

Enggar menyebutkan, aturan itu bertujuan menjaga harga bahari pokok menjelang Ramadan dan Lebaran. “Dari sisi jumlah kami akan segera menetapkan semacam kewajiban bagi industri minyak goreng untuk memproduksi minyak goreng curah,” ujar.

Kemendag juga meminta minyak goreng dijual dalam bentuk kemasan sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET). Minyak goreng tanpa kemasan akan dijual seharga Rp 10500 per liter dan Rp 6.000 untuk per setengah liter.

Menurutnya, harga tersebut berlaku untuk minyak goreng tanpa kemasan khusus yang dijual di pasar tradisional. Kemudian, untuk minyak goreng dalam kemasan sederhana akan dijual di ritel modern dengan harga Rp 11.000 per liter dan Rp 6.000 per setengah liter. “Pasar tradisional dan warung juga menggunakan harga yang ditetapkan,” terang Enggar.

Politisi Partai Nasdem ini mengatakan, sempat terjadi kelangkaan minyak goreng di ritel modern. Apabila ritel modern tidak menjual dengan harga tersebut pihaknya akan mengusutnya.

“Ini harus ada di ritel modem , kalau tidak ada akan kami usut. Karena dulu saling lempar tanggungjawab,dari pasar ritel moden bilang tidak dipasok tapi dari pabrik bilang tidak ada pesanan,” tutur Enggar.

Dia pun optimis, produksi minyak goreng cukup untuk kebutuhan Ramadan dan Lebaran.

Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mengaku anggota sudah menjual minyak goreng sesuai HET. Namun, di beberapa daerah stok minyak goreng kemasan diakui mengalami kesulitan.

 

Sumber: Rakyat Merdeka

,

Komsumsi Minyak Sawit Tidak Meningkatkan Kolestrol

 

Kolestrol merupakan salah satu lemak yang sebetulnya sangat penting untuk keshatan tubuh. Namun jika kadarnya terlalu tinggi dan tidak seimbang, itu yang tidak menyehatkan. Ada tiga fraksi lemak yang menentukan kualitas kolestrol dalam tubuh, yakni kolestrol jahat LDL (Low Density Lipoprotein), kolestrol baik HDL (High Density Lipoprotein) dan asam lemak (trigliserida). Umumnya LDL dan trigliserida yang tinggi dapat berbahaya bagi kesehatan. Sebaliknya, HDL yang meningkat justru diinginkan dan baik untuk kesehatan. Dengan kata lain, segala sesuatu yang dapat LDL dan trigliserida sama artinya dengan menaikan kadar kolestrol jahat. Sedangkan, jika menaikan HDL berarti juga meningkatkan kolestrol baik.

Kaitan antara konsumsi minyak goreng sawit terhadap kolestrol tubuh sudah banyak dibuktikan para ahli gizi dan kesehatan. Puluhan hasil-hasil penelitian didalam dan diluar negeri yang telah dipublikasikan dalam jurnal-jurnal internasional (antaralain : American Journal of Clinic Nutrition, Journal Nutrition Biochemestry) telah menguji apakah konsumsi minyak goreng sawit meningkatkan kolestrol tubuh.

Konsumsi minyak sawit dapat menurunkan LDL sebesar 21 persen dan menurunkan trigliserida 14 persen serta menaikan HDL sebanyak 24 persen (Mien dkk, 1989). Artinya mengkonsumsi minyak sawit justru menurunkan kolestrol jahat dan sekaligus meningkatkan kolestrol baik hingga baik sehingga bagus bagi kesehatan tubuh.

Hasil penelitian para ahli lainnya, menghasilkan kesimpulan yang mendukung bahwa konsumsi minyak goreng sawit tidak meningkatkan kolestrol tubuh. Bahkan sebaliknya, konsumsi minyak sawit justru memperbaiki kolestrol tubuh yakni meningkatkan kolestrol baik (HDL) dan menurunkan kolestrol jahat (LDL) dan trigliserida serta mengurangi deposisi lemak tubuh. Sehingga konsumsi minyak sawit sesungguhnya dapat mengurangi/mencegah berbagai macam pernyakit yang terkait dengan kadar dan kualitas kolestrol darah seperti pernyakit kardiovaskuler/aterosklerrosis. Perbaikan kolestrol darah tersebut, terkait dengan kandungan minyak sawit yang mengandung asam lemak esensial, mengandung senyawa aktif/antioksidan dan proses pembuatan minyak goreng tidak mengalami hidrogenisasi.

Sumber: Mitos vs Fakta, PASPI 2017

 

Sumber: Sawitindonesia.com

,

Kemasan Minyak Goreng Tunggu Mesin

 

 

JAKARTA. Kewajiban wajib kemasan dalam penjualan minyak goreng mulai Januari 2020 masih terkendala. Salah satu kendalanya adalah penyediaan mesin-mesin kemasan yang saat ini dinilai masih belum mencukupi.

Walaupun begitu, Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) mengaku telah siap mendukung kebijakan tersebut. Apalagi masih ada masa transisi dan uji coba wajib minyak goreng kemasan yang dikalakukan pemerintah sejak 1 Januari 2018 sampai 31 Desember 2019.

Direktur Eksekutif GIMNI Sahat Sinaga mengatakan, untuk memenuhi kewajiban tersebut, produsen minyak goreng di Indonesia sudah mempersiapkan mesin-mesin pengemas minyak goreng.

Namun Sahat mengatakan, butuh waktu mendatangkan mesin kemasan. Menurutnya wajib kemasan minyak goreng pada saat ini hanya bisa dilaksanakan oleh produsen minyak goreng yang memesan mesin kemasan tahun lalu. “Kalau pesan mesin itu tidak bisa tiba-tiba besok ada, ada prosesnya,” ujar Sahat ke KONTAN, Selasa (27/2).

Saat ini terdapat 87 produsen minyak goreng yang eksis di Tanah Air. Namun Sahat bilang, dirinya belum memiliki data berapa banyak mesin pengemas yang dimiliki produsen minyak goreng. Dia yakin, ketika kebijakan wajib kemasan berjalan efektif, semua produsen sudah memiliki mesin kemasan.

Beban biaya distribusi

Saat ini kebutuhan minyak goreng kemasan diperkirakan mencapai 3,4 juta ton per tahun. Jumlah itu sekitar separuh dari total kebutuhan minyak goreng dalam negeri. Dengan kewajiban ini maka nantinya tidak ada minyak goreng curah yang dyual di pasaran. Nantinya minyak goreng yang dijual dikemas dalam ukuran 250 mililiter dan 500 mililiter.

Selain soal mesin pengemas, Sahat bilang, memulai kebijakan wajib kemasan minyak goreng tidak mudah. Dengan wajib kemasan maka dari sisi distribusi membutuhkan biaya yang besar. Biaya distribusi besar karena untuk tahap awal, tidak semua daerah memiliki mesin kemas. Dengan kondisi itu maka minyak goreng harus diangkut ke wilayah lain yang sudah memiliki mesin pengemasan, sebelum diedarkan.

Agar biaya distribusi bisa ditekan, Sahat berharap tiap daerah memiliki mesin pengemas sendiri sehingga nantinya minyak goreng bisa dikirim dalam bentuk curah untuk dikemas langsung di daerah tujuan. “Hanya saja, sejauh ini BUMD tidak ada yang bergerak. Perusahaan harus melakukan ini sendiri, otomatis perusahaan melakukan semampunya. Padahal tidak semua perusahaan minyak goreng punya bisnis berskala besar,” tuturnya.

Sahat bilang untuk pebisnis skala menengah bawah, wajib kemasan minyak goreng sebenarnya tidak menarik. Sebab harga jualnya sudah ditetapkan pemerintah. Nantinya minyak goreng kemasan 250 ml akan dihargai maksimal Rp 3.250, sementara kemasan 500 ml akan dihargai Rp 6.000.

Dengan penentuan harga itui, menurut Sahat, keuntungan yang didapat oleh perusahaan dari penjualan termasuk kecil. Bisa jadi ada produsen minyak goreng yang menutup usahanya. “Kita lihat nanti, semoga harga minyak sawit dunia menurun,” tambahnya.

Di sisi lain industri sulit mengekspor minyak goreng lantaran harga tidak kompetitif. Pasalnya industri dikenakan pungutan ekspor US$ 20 per ton. Sementara menurutnya Indonesia bisa mengekspor minyak goreng kemasan sebanyak 600.000 – 1 juta ton dalam setahun.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemdag Tjahya Widayanti mengatakan, hingga kini belum ada perubahan terkait kebijakan wajib kemasan minyak goreng yang berlaku di 2020 nanti.

Lidya Yuniartha

 

Sumber: Harian Kontan

,

GIMNI Dukung Kebijakan Minyak Goreng Wajib Kemasan

 

JAKARTA. Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) mendukung adanya kebijakan minyak goreng wajib kemasan yang ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan (Kemdag).

Direktur Eksekutif GIMNI Sahat Sinaga mengatakan, produsen minyak goreng di Indonesia sudah mempersiapkan mesin-mesin pengemas minyak goreng.

Meski begitu, Sahat mengatakan, diperlukan waktu untuk mendatangkan mesin tersebut. “Kalau pesan mesin itu tidak tiba-tiba besok ada, ada lead time. Yang sudah order tahun lalu ada yang sudah datang dan sudah dipasang,” ujar Sahat kepada Kontan.co.id, Selasa (27/2).

Menurut Sahat, saat ini terdapat 87 perusahaan produsen minyak goreng. Sahat mengakui belum memiliki data berapa banyak mesin pengemas yang dimiliki produsen minyak goreng. Namun dia memastikan, kebijakan ini bisa dijalankan pada 2020.

Lebih lanjut Sahat menjelaskan, saat ini kebutuhan minyak goreng dalam setahun sebesar 3,4 juta ton. Melihat angka ini, dia pun menuturkan belum ada kepastian berapa banyak jumlah mesin pengemas yang dibutuhkan.

Terlebih, minyak goreng yang diproduksi harus dikemas dalam kemasan 250 ml dan 500 ml. Padahal, menurutnya mesin pengemas minyak goreng 250 ml dan 500 ml tersebut berbeda.

Untuk mendistribusikan minyak goreng ini pun tidak mudah. Dia berpendapat, dibutuhkan biaya yang besar ketika harus mengirimkan minyak goreng kemasan ke daerah-daerah. Karena itu, dia berharap masing-masing daerah memiliki mesin pengemas, sehingga minyak goreng yang dikirimkan dari pusat produksi bisa dikemas di daerah.

“Hanya saja BUMD tidak ada yang bergerak. Perusahaan harus melakukan ini sendiri, otomatis perusahaan melakukan semampunya. Padahal, tidak semua perusahaan minyak goreng berskala besar,” tuturnya.

Tak hanya itu, harga minyak goreng kemasan ini pun sudah ditentukan. Nantinya, minyak goreng kemasan 250 ml akan dihargai Rp 3.250, sementara kemasan 500 ml akan dihargai Rp 6.000.

Menurut Sahat, keuntungan yang didapat oleh perusahaan dari penjualan ini termasuk kecil. Bila tidak menguntungkan, bisa jadi ada produsen minyak goreng yang menutup usahanya. “Kita lihat dulu, semoga harga minyak sawit dunia menurun,” tambahnya.

Saat ini, Sahat mengaku industri sulit mengekspor minyak goreng lantaran harga yang tidak kompetitif. Pasalnya, industri pun dikenakan pungutan ekspor sebesar US$ 20 per ton. Sementara, menurutnya Indonesia bisa mengekspor minyak goreng sebanyak 600.000 – 1 juta ton dalam setahun.

Saat pun berharap tidak ada perubahan lagi terkait kebijakan minyak goreng wajib kemasan ini. Pasalnya, industri sudah melakukan investasi pada mesin pengemasan.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemdag Tjahya Widayanti mengatakan belum ada pembahasan terbaru terkait kebijakan minyak goreng wajib kemasan ini. Dia pun mengatakan, sejauh ini belum ada perubahan yng dilakukan. Meski begitu, dia belum bisa memastikan kapan kebijakan ini mulai diterapkan.

 

Sumber: Kontan.co.id