,

Pertamina Olah CPO Jadi Bahan Bakar

PT Pertamina (Persero) mulai mengolah minyak sawit mentah (crude palm oil /CPO) menjadi bahan bakar minyak (BBM) hijau atau green fuel dan gas elpiji dengan model co-processing di Kilang Plaju, Sumatera Selatan.

Pengolahan CPO dengan me tode tersebut juga akan dilakukan di Kilang Dumai, Cilacap dan Balongan. “Untuk itu, kami membutuhkan dukungan pemerintah supaya bisa mengolah minyak sawit menjadi ba han bakar secara ekonomis,” ujar Direktur Pengolahan Pertamina Budi Santoso Syarif di Jakarta kemarin.

Menurut dia, produksi bahan bakar ramah lingkungan ter sebut diperkirakan Pertami na lebih efisien sekitar USD160 juta atau Rp2,3 triliun per ta hun. Upaya tersebut dapat mendukung pemerintah dalam mengurangi peng gunaan devisa. “Penghematan karena impor minyak berkurang 7,36 ribu barel per hari (bph),” kata dia.

Dia mengatakan, pengolahan minyak sawit di Kilang Plaju telah dilakukan sejak awal Desember lalu dengan kapasitas 20 million barel steam per day (MBSD). Adapun minyak sawit yang diolah di kilang tersebut telah dibersihkan terlebih dulu ge tah dan baunya atau dinama kan refined bleached deodorized palm oil (RBDPO).

RBDPO tersebut lalu dicampur dengan sumber bahan bakar fosil di kilang sehing ga menghasilkan bahan bakar bensin dengan kua litas lebih tinggi karena ni lai oktan meng alami peningkatan. Pihaknya menyebut Kilang Plaju mampu menghasilkan BBM beroktan 90 yang lebih ramah lingkungan sebanyak 405.000 barel per bulan setara 64.500 kiloliter per bulan.

Selain itu, kilang menghasilkan produksi elpiji ramah ling kung an sebanyak 11.000 ton per bulan. Tak hanya itu, pengolahan mi nyak sawit tersebut juga mem buat Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) meningkat signifikan karena CPO yang diambil bersumber dari dalam negeri.

“Transaksi yang dilaku kan dengan rupiah se hingga mengurangi defisit ang garan negara serta hasil ba han bakar ramah lingkungan,” kata dia. Sementara itu, Direktur Bio energi Direktorat Jenderal Ener gi Baru Terbarukan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Andriah Feby Misnah mengatakan, tiga ki lang Pertamina akan mengolah energi hijau dari CPO.

Ada pun Kilang Dumai akan mem produksi green diesel, Kilang Plaju akan menghasilkan green fuel dan Kilang Balongan akan memproduksi green avtur. “Un tuk Kilang Dumai akan dilaku kan sekitar Februari- Maret,” kata dia.

Dia menjelaskan, kilang Per tamina belum dapat mengolah CPO 100%, tapi pengolah an itu te tap menggunakan mi nyak men tah, sebab itu disebut de ngan co-processing. Idealnya me mang membangun kilang baru, tapi terbentur dengan ma hal nya investasi kilang baru.

“Sebab itu dicoba co-processing. Pertamina akan mencoba sampai di titik mana yang paling ideal dengan investasi tidak terlalu besar dengan harga yang layak,” kata dia. Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat M Sinaga sempat menuturkan bahwa pengolahan minyak sa wit pada kilang Dumai nan ti nya akan diterapkan 100%.

Jadi, akan murni mengolah sawit untuk kemudian meng hasil kan solar yang ramah ling kung an. Namun sebagai tahap awal, minyak sawit itu akan diolah de ngan minyak mentah di Kilang Balongan untuk menghasilkan avtur ramah ling kungan.

Kom po sisinya, minyak sawit 25%. “Dengan adanya program ter sebut, ketahanan energi di Indonesia bisa terjaga. Ini karena bisa memanfaatkan bahan ba ku di dalam negeri diolah men jadi BBM. Selain itu, bisa menurunkan impor BBM,” kata dia.

 

Sumber: Koran-sindo.com

,

Tahun Depan, Kilang Dumai dan Balongan Olah Minyak Sawit Jadi BBM

PT Pertamina (Persero) akan menguji coba pengolahan minyak sawit menjadi Bahan Bakar Minyak (BBM) ramah lingkungan. Setelah berhasil di kilang Plaju, Sumatera Selatan, Pertamina akan mengolah minyak sawit di Kilang Dumai di Riau dan Kilang Balongan di Jawa Barat tahun depan.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana mengatakan dalam uji coba tersebut Pertamina akan menggandeng Institut Teknologi Bandung (ITB). Dalam hal ini, ITB akan menyediakan teknologi katalis.

Katalis merupakan suatu zat yang dapat mempercepat dan mengarahkan reaksi kimia supaya menghasilkan produk yang diinginkan. Sehingga minyak sawit bisa menjadi BBM ramah lingkungan. “Kan gasoline sudah berhasil di Plaju,” kata Rida kepada Katadata.co.id, usai rapat dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan di kantornya, Kamis (27/12).

Rida mengatakan penerapan pengolahan minyak sawit di kilang tersebut berlangsung bertahap. Kilang Dumai akan mulai uji coba pengolahan minyak sawit pada Februari 2019. Targetnya akan menghasilkan Solar ramah lingkungan (green gasoline). Sedangkan, di Kilang Balongan dilakukan April 2018 dengan harapan bisa menghasilkan bahan bakar avtur yang ramah lingkungan.

Di tempat yang sama, Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat M. Sinaga yang juga ikut dalam rapat tersebut mengatakan pengolahan minyak sawit pada kilang Dumai nantinya akan diterapkan 100%. Jadi, akan murni mengolah sawit untuk kemudian menghasilkan solar yang ramah lingkungan.

Hal ini berbeda dengan biodiesel yang masih menggunakan campuran minyak fosil. “Ini full 100% crude palm oil, bisa langsung jadi diesel,” kata Sahat, Kamis (27/12).

Akan tetapi, sebagai tahap awal, minyak sawit itu akan diolah dengan minyak mentah di Kilang Balongan untuk menghasilkan Avtur ramah lingkungan. Komposisinya, minyak sawit 25%.

Menurut Sahat dengan adanya program tersebut, ketahanan energi di Indonesia bisa terjaga. Ini karena bisa memanfaatkan bahan baku di dalam negeri yakni sawit untuk diolah menjadi BBM. Selain itu bisa menurunkan impor BBM.

Diberitakan sebelumnya, PT Pertamina (Persero) berhasil mengolah minyak sawit menjadi BBM dan elpiji ramah lingkungan di Kilang Plaju, Sumatera Selatan. Dengan pengolahan itu, perusahaan pelat merah itu menghemat US$ 160 juta atau Rp 2,3 triliun per tahun.

Direktur Pengolahan Pertamina Budi Santoso Syarif mengatakan penghematan tersebut terjadi karena ada impor minyak berkurang 7,36 ribu barel per hari (bph). “Upaya ini sangat mendukung pemerintah dalam mengurangi penggunaan devisa,” kata dia berdasarkan siaran resminya, Jumat (21/12).

Adapun fasilitas di Kilang Plaju mengolah minyak sawit sejak awal Desember lalu. Kapasitasnya 20 Million Barel Steam Per Day (MBSD).

Kilang itu pun menghasilkan BBM beroktan 90 yang lebih ramah lingkungan sebanyak 405 ribu barel per bulan setara 64.500 kilo Liter per bulan. Selain itu, kilang menghasilkan produksi elpiji ramah lingkungan sebanyak 11.000 ton per bulan.

 

Sumber: Katadata.co.id

,

Ekspor Minyak Sawit November 3,18 Juta Ton

JAKARTA- Ekspor minyak sawit nasional pada November 2018 diperkirakan hanya 3,18 juta ton, atau turun sekitar 5% dari realisasi Oktober 2018 yang sebesar 3,35 juta ton. Kondisi pasar global diduga menjadi salah satu penyebab merosotnya ekspor minyak sawit Indonesia tersebut. Di sisi lain, maraknya persaingan antara minyak sawit dengan minyak nabati lainnya turut mempengaruhi kinerja ekspor komoditas perkebunan itu.

Produksi minyak sawit Indonesia pada November 2018 juga diprediksi turun. Kondisi itu diyakini sebagai siklus alami produksi sawit, yakni menjelang akhir tahun hingga awal tahun berikutnya akan memasuki siklus penurunan produksi. Dalam catatan Gabungan Pengusaha Kelapa sawit Indonesia (Gapki), produksi minyak sawit nasional pada Oktober 2018 sebesar 4,51 juta ton atau naik 2,15% dari bulan sebelumnya.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga memproyeksikan, pada November 2018, produksi minyak sawit mentah {crude palm oil/CPO) nasional sebanyak 3,98 juta ton dan minyak kernel (CPKO) sebanyak 391 ribu ton. “Untuk pemakaian domestik kemungkinan 1,26 juta ton, termasuk FAME (biodiesel). Ekspor November bisa 3,18 juta ton atau menurun dibandingkan Oktober yang sebanyak 3,35 juta ton dengan 761 ribu ton di antaranya berupa CPO,” kata Sahat di Jakarta, kemarin.

Sedangkan Wakil Ketua Umum III Gapki bidang Urusan Perdagangan dan Keberlanjutan Togar Sitanggang memperkirakan, ekspor minyak sawit November 2018 kemungkinan hanya 2,80-2,90 juta ton. Hal itu terjadi karena masih ada hambatan ekspor di negara tujuan, ekspor juga sempat tertahan karena menunggu peraturan menteri keuangan (PMK) terkait penghapusan sementara dana pungutan ekspor. “Secara umum, ekspor November turun, mungkin hingga Desember. Ekspor CPO bisa naik, menjadi 800-900 ribu ton, tapi porsi refined (olahan) turun. Produksi kemungkinan hanya 3,70 juta ton,” kata Togar.

Secara terpisah, Ketua Umum Dewan Minyak sawit Indonesia (DMSI) Derom Bangun mengestimasikan angka produksi yang lebih optimistis untuk CPO pada November, meski lebih rendah dari Oktober. “Untuk November 2018, produksi CPO sekitar 3,90 juta ton, ekspor produk minyak sawit sebanyak 3 juta ton, konsumsi CPO di dalam negeri 1,40 juta ton (termasuk sebagai bahan baku biodiesel). Dengan demikian, stok CPO akhir November 2018 bisa sebesar 3,90 juta ton,” kata Derom.

Direktur Pusat Penelitian Kelapa sawit (PPKS) Medan Hasril Hasan Siregar memperkirakan, ekspor November 2018 turun ke level 3,09 juta ton, terdiri atas 769 ribu ton CPO yang naik sekitar 1% dari Oktober 2018 dan 2,33 juta ton lainnya produk minyak sawit. “Ekspor produk hilir turun karena persaingan atas stok minyak nabati yang masih berlebih. Desember ini banyak informasi stok mulai menurun sejalan dengan menurunnya produksi. Mudah-mudahan antara Januari-April 2019 akan normal kembali. Tapi, nggak tahunya kaitannya dengan tahun politik, bisa saja ada pengaruhnya,” kata Hasril.

Ketua Umum Gapki Joko Supriyono sebelumnya menyatakan, stok minyak sawit nasional pada akhir Desember tahun ini tinggal 3,50-3,60 juta ton. Pelaku industri mulai melepas stok mereka menyusul kebijakan penghapusan sementara pungutan ekspor (PE) sawit yang berlaku efektif per 4 Desember 2018. Stok akhir minyak sawit pada Januari 2018 hanya sebesar 3,62 juta ton, namun pada Juli 2018 sempat melonjak hingga 4,90 juta ton.

Damiana Simanjuntak

 

Sumber: Investor Daily Indonesia

,

Harga CPO Gerus Harga Minyak Goreng

Harga minyak goreng di pasar domestik turut tergerus penurunan harga minyak kelapa sawit global yang sudah di bawah US$ 500 per metrik ton. Saat ini harga minyak goreng berada di bawah harga acuan yang ditetapkan Kementerian perdagangan (Kemdag).

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga mengatakan, saat ini harga minyak goreng dibanderol Rp 8.500-Rp 9.000 per liter. Harga tersebut jeblok di bawah harga acuan minyak goreng yang ditetapkan Kemdag sebesar Rp 10.500 per liter untuk minyak goreng curah dan Rp 11.000 per liter untuk minyak goreng kemasan.

“Penurunan harga ini mengikuti penurunan harga crude palm oil (CPO) di pasar dalam negeri yang saat ini Rp 6.500 per kilogram (kg),” ujarnya akhir pekan lalu.

Selama ini, harga rata-rata CPO dalam kondisi normal mencapai Rp 7.500 per kg di pasar domestik. Penurunan harga CPO ini ternyata turut merembes tidak hanya pada produk hulu seperti Tandan Buah Segar (TBS), melainkan juga pada produk hilir seperti minyak goreng.

Investor relation PT Sampoerna Agro Tbk (SGRO) Michael Kusuma mengatakan, selama ini SGRO merupakan penyuplai bahan baku berupa CPO untuk sejumlah produsen minyak goreng, seperti ke PT Wahana Citra Nabati dan PT Sumber Indah Perkasa.

Menurutnya, penurunan harga minyak goreng belum begitu berdampak pada SGRO, meskipun selama ini banyak menyuplai bahan baku minyak goreng. “Kalau ada penurunan harga, tapi itu tipis, justru kami melihat harga minyak goreng masih banyak ditentukan pasokan dan permintaan di pasar,” ucapnya.

GIMNI menargetkan tahun 2018 ini, penjualan minyak goreng pasar domestik mencapai 4,08 juta ton, dimana 3,4 juta ton curah dan 680.000 ton kemasan. Pada tahun 2019, penjualan minyak goreng diproyeksikan meningkat 15,19% mencapai 4,7 juta ton dari tahun ini.

 

Sumber: Harian Kontan

,

Harga CPO Menggerus Harga Minyak Goreng

Harga minyak goreng di pasar domestik turut tergerus penurunan harga minyak kelapa sawit global yang sudah di bawah US$ 500 per metrik ton. Saat ini harga minyak goreng berada di bawah harga acuan yang ditetapkan Kementerian perdagangan (Kemdag).

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga mengatakan, saat ini harga minyak goreng dibanderol Rp 8.500-Rp 9.000 per liter. Harga tersebut jeblok di bawah harga acuan minyak goreng yang ditetapkan Kemdag sebesar Rp 10.500 per liter untuk minyak goreng curah dan Rp 11.000 per liter untuk minyak goreng kemasan.

 

Sumber: Kontan.co.id

,

Arah Harga Minyak Goreng Mengikuti Penurunan Harga CPO

Penurunan harga minyak kelapa sawit (CPO) yang terus berada di bawah US$ 500 per metrik ton dinsinyalir menyebabkan harga minyak goreng juga ikut turun.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga menyatakan sejak November lalu, harga minyak goreng mengalami penurunan dikarenakan harga minyak kelapa sawit yang terus turun.

“Gara-gara harga minyak CPO turun ke 6.500 per kilogram. Sekarang minyak goreng di lapangan Rp 9.000-8.500 per liter, tren terjadi sejak November kemarin,” katanya kepada Kontan.co.id, Kamis (20/12).

Adapun harga minyak goreng yang benar, menurut Sahat, menyesuaikan dengan ketentuan yang tertera di Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 tahun 2018 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen. Dalam aturan tersebut tertera bahwa harga acuan penjualan di Konsumen untuk komoditas minyak goreng curah di Rp 10.500 per liter dan harga minyak goreng kemasan sederhana di Rp 11.000 per liter.

Mengutip informasi harga pangan.id, harga rata-rata minyak goreng memang tengah mengalami penurunan. Secara hitungan rata-rata, harga komoditas tersebut di seluruh provinsi pada awal Oktober adalah Rp 12.100 per kg. Pada awak November turun menjadi Rp 11.750 per kilogram. Sedangkan di awal Desember senilai Rp 11.600 per kg.

Lebih rinci pada seri komoditasnya, harga minyak goreng curah pada awal Oktober adalah Rp 9.750 per kg, di awal November senilai Rp 9.600 per kg dan di awal Desember senilai Rp 9.250 per kg.

Namun demikian, investor relation PT Sampoerna Agro Tbk (SGRO) menyampaikan kondisi turunnya harga CPO seharusnya tidak terlalu mempengaruhi harga minyak goreng. “Meskipun sebagian minyak goreng dibuat dari CPO, namun harga minyak goreng tetap lebih dipengaruhi dengan tingkat pasokan dan permintaannya di pasar,” katanya.

Kalaupun ada dampak, menurutnya akan sangat kecil. SGRO memang tidak memiliki produk minyak goreng, namun penjualan CPO mereka mayoritas ditujukan kepada perusahaan produsen minyak goreng seperti PT Wahana Citra Nabati dan PT Sumber Indah Perkasa.

 

Sumber: Kontan.co.id

,

Indonesia-India Sepakat Promosikan ISPO Dan IPOS

Kalangan asosiasi produsen minyak sawit dan minyak nabati di Indonesia maupun India menyepakati promosi minyak sawit berkelanjutan yaitu ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) dan IPOS (Indian Palm Oil Sustainability Framework). Kesepakatan ini diperkuat dalam pertemuan antara Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI), The Solvent Extractors’ Association India (SEA India) dan Solidaridad dalam pertemuan Rabu, (19 Desember 2018).

Pertemuan tersebut difasilitasi Kementerian Koordinasi Bidang Ekonomi melalui pertemuan lanjutan antara DMSI, SEA India dan Solidaridad untuk membahas tantangan global yang dihadapi oleh minyak kelapa sawit sebagai komoditi.

Derom Bangun, Ketua Umum Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI), mengatakan Indonesia dan India memiliki tradisi hubungan ekonomi yang telah berlangsung cukup lama, salah satunya adalah dalam hal komoditi kelapa sawit.

Musdhalifah Machmud menyebutkan hasil dari MoU kedua negara akan mempromosikan pengembangan dan penggunaan minyak sawit Indonesia dan memfasilitasi implementasi Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO) secara lebih luas. Tujuannya memajukan kepentingan produsen, pengolah, konsumen melalui dukungan dan aktivitas pengembangan produk, dan pasar.

“Tujuam pertemuan bersifat business to business. Sedangkan, pemerintah bertindak sebagai fasilitator dan observer untuk mengamati proses berjalannya kerjasama ini,” jelas Musdhalifah.

Data yang dikumpulkan hingga tahun 2017, nilai perdagangan antara kedua negara tercatat mencapai hingga US$18,1 milkar Dollar Amerika, yang mana 34.8% atau sekira US$4,9 miliar Dollar Amerika. Kontribusi utama ekspor adalah minyak sawit dari Indonesia ke India. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya komoditi kelapa sawit bagi kedua negara.

Ada empat point hasil dari pertemuan ini antara lain:

1.Minyak kelapa sawit berkelanjutan di pasar India melalui kampanye tentang standarisasi ISPO dan IPOS.

2. Membentuk komite kerja bersama Indonesia – India untuk memfasilitasi dan berkolaborasi dengan pemerintah kedua negara dalam rangka pengayaan kerjasama terkait perdagangan.

3. Meningkatkan partisipasi petani mandiri dalam pelaksanaan praktik pertanian kelapa sawit berkelanjutan (ISPO dan IPOS).

Komite tingkat tinggi ini diketuai oleh Bapak Derom Bangun, Ketua Umum DMSI dari Indonesia , dan Bapak Atul Chaturvedi, Presiden SEA India.

Seterusnya bertindak selaku wakil ketua, Musdhalifah Machmud dan Bapak Willistra Danny dari Kementerian Koordinasi Bidang Ekonomi pemerintah Republik Indonesia bertindak sebagai fasilitator.

Anggota lain yang termasuk dalam komite kerja bersama ini adalah Ibu Delima Hasri Darmawan (Gabungan Perusahaan Perkebunan Indonesia/GPPI), Dr. Darmono Taniwiryono (Masyarakat Perkelapa-sawitan Indonesia/MAKSI), Bapak Kulbir Mehta (Solidaridad), Dr. B.V. Mehta (SEA India), Dr. Shatadru Chattopadhayay (Solidaridad), Dr. Suresh Motwani (Solidaridad), Bapak Edi Suhardi (Gabungan Pengusaha Kepala Sawit Indonesia/GAPKI), Bapak Sahat SInaga (Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia/GIMNI), Bapak Rino Afrino (Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia/APKASINDO), Bapak Azis Hidayat (ISPO), Bapak Vikash Sharma (GODREJ India), dan Bapak Dono Boestami (Badan Pengelola Dana Perkebunan – Kelapa Sawit/BPDP-KS).

 

Sumber: Sawitindonesia.com

,

Pindad akan Bangun Pabrik Sawit untuk Petani

PT Pindad (Persero) akan memfasilitasi pembangunan pabrik kelapa sawit (PKS) bagi para petani sawit di Pelalawan, Riau, dengan kapasitas 10 ton tandan buah segar (TBS) per jam. Pada tahap awal pengoperasian PKS tersebut, petani hanya sebagai penyuplai bahan baku, namun setelah lima tahun para petani didorong untuk mengambil alih kepemilikan dan operasional pabrik tersebut. Dengan upaya tersebut diharapkan petani bisa menikmati harga sawit yang lebih baik.

Wakil Ketua I Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) Sahat Sinaga mengungkapkan, Pindad diketahui tengah bersiap membangun PKS di Kabupaten Pelalawan, Riau. Meski tidak dapat dipastikan besaran investasi yang disiapkan Pindad, biasanya pembangunan 1 unit PKS menelan dana Rp 350 juta untuk setiap kapasitas 1 ton TBS. Pindad diperkirakan membutuhkan biaya yang lebih rendah dari taksiran tersebut.

“PKS itu menjadi pilot project model kemitraan antara Pindad dengan petani sawit. Model kemitraan itu akan dikembangkan dan diterapkan sebagai salah satu solusi mengatasi rendahnya harga TBS petani swadaya,” kata Sahat di Jakarta, kemarin.

Selama ini, harga TBS petani didasarkan pada harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) yang berfluktuasi di pasar internasional. Harga CPO kemudian diterjemahkan dengan memperhitungkan kualitas, biaya angkut, fluktuasi kurs, hingga faktor eksternal lainnya yang terkait TBS.

Dalam konteks tersebut, apabila petani berada jauh dari PKS dan mengandalkan peran pengepul maka harga TBS yang diterima petani akan semakin tertekan. “Karena itu, dalam model kemitraan yang dibangun Pindad dan petani, PKS tersebut ditargetkan menjangkau 2.700 hektare (ha) kebun rakyat dengan radius maksimal 10 kilometer (km). Pindad menggandeng petani di wilayah sekitar PKS, mereka harus membentuk kelompok atau koperasi,” jelas dia.

Menurut Sahat, metode kemitraan antara Pindad dan petani tersebut akan dibuat mirip dengan skema kemitraan gula tebu. Apabila biaya produksi per kilogram TBS berkisar Rp 185 maka perhitungan yield (produktivitas CPO yang dihasilkan per ha kebun) adalah 19%. Dengan jarak antara PKS dengan kebun petani adalah 80 kilometer maka menelan biaya angkut tambahan Rp 60 per kilogram per 10 kilometer. Dengan keberadaan PKS Pindad maka biaya angkut tambahan tersebut dapat dihilangkan atau bisa ditekan seminimal mungkin.

“Hasil penghematan itu kemudian akan dimanfaatkan sebagai investasi petani untuk mengambil alih PKS. Dengan begitu, setelah lima tahun, PKS itu kemudian menjadi milik kelompok atau koperasi petani tersebut,” jelas dia.

Pindad, lanjut dia, merancang mesin PKS yang tidak akan meninggalkan sampah. Karena itu, cangkang bahkan janjang sawit dapat dijual sehingga menghasilkan pendapatan tambahan bagi petani. “ITB memiliki teknologi nano supercapacitor. Janjang kosong sawit itu bisa digunakan untuk itu. Jadi, petani bisa menjual janjangnya Rp 200 per kilogram,” kata Sahat.

 

Sumber: Id.beritasatu.com

,

Pindad Akan Bangun Pabrik Sawit Untuk Petani

PT Pindad (Persero) akan memfasilitasi pembangunan pabrik kelapa sawit (PKS) bagi para petani sawit di Pelalawan, Riau, dengan kapasitas 10 ton tandan buah segar (TBS) per jam. Pada tahap awal pengoperasian PKS tersebut, petani hanya sebagai penyuplai bahan baku, namun setelah lima tahun para petani didorong untuk mengambil alih kepemilikan dan operasional pabrik tersebut. Dengan upaya tersebut diharapkan petani bisa menikmati harga sawit yang lebih baik.

Wakil Ketua I Dewan Minyak sawit Indonesia (DMSI) Sahat Sinaga mengungkapkan, Pindad diketahui tengah bersiap membangun PKS di Kabupaten Pelalawan, Riau. Meski tidak dapat dipastikan besaran investasi yang disiapkan Pindad, biasanya pembangunan 1 unit PKS menelan dana Rp 350 juta untuk setiap kapasitas 1 ton TBS. Pindad diperkirakan membutuhkan biaya yang lebih rendah dari taksiran tersebut. “PKS itu menjadi pilot project model kemitraan antara Pindad dengan petani sawit. Model kemitraan itu akan dikembangkan dan diterapkan sebagai salah satu solusi mengatasi rendahnya harga TBS petani swadaya,” kata Sahat di Jakarta, kemarin.

Selama ini, harga TBS petani didasarkan pada harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) yang berfluktuasi di pasar internasional. Harga CPO kemudian diterjemahkan dengan memperhitungkan kualitas, biaya angkut, fluktuasi kurs, hingga faktor eksternal lainnya yang terkait TBS. Dalam konteks tersebut, apabila petani berada jauh dari PKS dan mengandalkan peran pengepul maka harga TBS yang diterima petani akan semakin tertekan. “Karena itu, dalam model kemitraan yang dibangun Pindad dan petani, PKS tersebut ditargetkan menjangkau 2.700 hektare (ha) kebun rakyat dengan radius maksimal 10 kilometer (km). Pindad menggandeng petani di wilayah sekitar PKS, mereka harus membentuk kelompok atau koperasi,” jelas dia.

Menurut Sahat, metode kemitraan antara Pindad dan petani tersebut akan dibuat mirip dengan skema kemitraan gula tebu. Apabila biaya produksi per kilogram TBS berkisar Rp 185 maka perhitungan yield (produktivitas CPO yang dihasilkan per ha kebun) adalah 19%. Dengan jarak antara PKS dengan kebun petani adalah 80 kilometer maka menelan biaya angkut tambahan Rp 60 per kilogram per 10 kilometer. Dengan keberadaan PKS Pindad maka biaya angkut tambahan tersebut dapat dihilangkan atau bisa ditekan seminimal mungkin. “Hasil penghematan itu kemudian akan dimanfaatkan sebagai investasi petani untuk mengambil alih PKS. Dengan begitu, setelah lima tahun, PKS itu kemudian menjadi milik kelompok atau koperasi petani tersebut,” jelas dia.

Pindad, lanjut dia, merancang mesin PKS yang tidak akan meninggalkan sampah. Karena itu, cangkang bahkan janjangsawitdapat dijual sehingga menghasilkan pendapatan tambahan bagi petani. “ITB memiliki teknologi nano supercapacitor. Janjang kosong sawit itu bisa digunakan untuk itu. Jadi, petani bisa menjual janjangnya Rp 200 per kilogram,” kata Sahat.

Sahat menambahkan, model kemitraan yang dikembangkan Pindad dengan petani itu dibutuhkan agar petani sawit Indonesia tidak lagi hanya menjual TBS. Dengan begitu, petani dapat menikmati harga yang lebih baik dan stabil. Selain itu, mendorong petani agar mau berkelompok. Dengan berkelompok, pemerintah bisa lebih mudah membina petani dan dengan berkelompok maka upaya menjalankan prinsip dan upaya keberlanjutan serta memenuhi sertifikat sawit lestari Indonesia (ISPO) bisa lebih mudah dilakukan. “DMSI mendorong upaya kemitraan seperti ini. Kami berharap, ini menjadi model yang bagus untuk dikembangkan,” jelas dia.

Ke depan, petani juga perlu didorong agar bisa memanfaatkan CPO yang dihasilkan PKS miliknya tersebut sebagai agunan ke bank. Dengan begitu, petani tidak perlu lagi meminjam ke pengijon. “Karena itulah, petani perlu membentuk koperasi atau kelompok. Dengan kartu keanggotannya, petani bisa mengakses bantuan perbankan. Kami berharap model ini bisa dijalankan,” kata Sahat.

 

Sumber: Investor Daily Indonesia

,

Misi Dagang ke Arab Saudi, Perluas Pasar Minyak Sawit dan Komoditas Lainnya

Kementerian Perdagangan terus berupaya memperkuat pasar Timur Tengah, khususnya Arab Saudi. Melalui Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (PEN), Kemendag melakukan misi dagang ke Arab Saudi pada 28 November—1 Desember 2018 lalu. Kegiatan promosi ini bersinergi dengan berbagai kementerian, lembaga, Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) Jeddah, dan Konsulat Jenderal RI Jeddah serta berhasil mencatatkan potensi transaksi sebesar US$ 14,02 juta atau setara Rp 200 miliar.

Pada kegiatan misi dagang kali ini, delegasi Indonesia terdiri dari 90 peserta dari kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, serta perusahaan swasta dengan lini bisnis antara lain minyak sawit dan turunannya, makanan dan minuman, tuna, karoseri bus, alat tulis, domba hidup, kemasan film, fesyen muslim, furnitur, bumbu dan rempah, kopi, kayu gaharu, serta aromaterapi.

“Arahan Presiden sangat jelas untuk melakukan promosi secara sinergis dengan membawa citra positif Indonesia. Untuk itu, Kemendag berupaya meningkatkan akses pasar bersama kementerian, lembaga, dan para pemangku kepentingan lainnya, terutama Konsul Jenderal RI Jeddah” ujar Direktur Jenderal PEN, Arlinda, dalam keterangan resmi diterima InfoSAWIT, belum lama ini.

Arlinda menjelaskan, misi dagang ini menjadi peluang bagi pengusaha Indonesia membangun jejaring bisnis di luar negeri. Salah satunya melalui kegiatan forum bisnis yang diselenggarakan atas kerja sama Kemendag dengan KJRI Jeddah dan ITPC Jeddah.

Kegiatan forum bisnis ini dihadiri lebih dari 250 pelaku usaha Indonesia dan Arab Saudi. Pembicara pada forum bisnis ini antara lain Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Wakil Kepala Kadin Jeddah Syia Bassam Al Bassam, Importir asal Jeddah Mohammad Bawazier, Ketua Umum GAPKI Joko Supriyono, Direktur Eksekutif GIMNI Sahat Sinaga, dan akademisi UGM Prof Sri Rahardjo.

Selain forum bisnis, misi dagang ini terdapat kegiatan business matching yang mempertemukan pelaku usaha Indonesia dengan pelaku usaha Arab Saudi. Dalam kesempatan ini, terdapat sesi one on one business matching, di mana para pelaku usaha Indonesia melakukan pertemuan dengan buyer potensial Arab Saudi agar terbangun jejaring internasional.

Sekilas Perdagangan Indonesia-Arab Saudi

Total perdagangan Indonesia dengan Arab Saudi pada tahun 2017 tercatat US$ 4,54 miliar dengan nilai ekspor sebesar US$ 1,37 miliar dan nilai impor sebesar US$ 3,16 miliar. Pada tahun tersebut, Indonesia mengalami defisit neraca perdagangan sebesar US$ 1,78 miliar dengan nilai defisit migas sebesar US$ 2,35 miliar dan surplus nonmigas sebesar US$ 569,62 juta.

Total perdagangan Indonesia dengan Arab Saudi pada periode Januari—September 2018 tercatat US$ 4,42 miliar dengan nilai ekspor US$ 921,69 juta dan nilai impor sebesar USD 3,5 miliar. Produk ekspor utama Indonesia ke Arab Saudi adalah kendaraan bermotor, minyak sawit dan turunannya, produk kertas, cakalang, dan arang kayu.

 

Sumber: Infosawit.com