,

52 Persen Minyak Sawit Berkelanjutan Dunia Dari Indonesia

Organisasi Internasional Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) mengungkapkan minyak sawit berkelanjutan yang diproduksi dunia mencapai 14,31 juta ton, sebanyak 7,46 juta ton atau sekitar 52 persen  berasal dari produksi Indonesia.

“Tentunya, ini menjadi prestasi besar untuk Indonesia. Pasalnya, sebagai produsen terbesar CPO dunia, kini predikat terbesar produsen minyak sawit berkelanjutan, juga melekat kepada Indonesia,” ujar Direktur RSPO Indonesia Tiur Rumondang dalam suatu diskusi di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, minyak sawit berkelanjutan menjadi satu-satunya minyak nabati global yang telah berhasil melaksanakan prinsip dan kriteria berkelanjutan secara universal, dimana bersumber dari perusahaan perkebunan dan petani kelapa sawit.

“Minyak sawit merupakan satu-satunya minyak nabati berkelanjutan yang ada di dunia, dimana mampu dihasilan oleh perusahaan perkebunan dan petani kelapa sawit,” katanya.

Tiur mengakui  masih ada tantangan besar bagi dunia termasuk Indonesia, untuk  mengonsumsi minyak sawit berkelanjutan yang telah berhasil di produksi secara global.

Menurutnya, RSPO turut memperjuangkan keberadaan minyak sawit asal Indonesia, supaya bisa dikonsumsi pasar global. Dengan menggunakan Logo keberlanjutan RSPO, maka produk minyak sawit telah dikenal sebagai produk berkelanjutan.

“Sertifikat RSPO yang diberikan kepada perkebunan kelapa sawit Indonesia, berlandaskan hasil audit independen yang telah dilakukan lembaga sertifikasi nasional,”katanya.

Menurut Direktur Eksekutif GAPKI, Mukti Sardjono, keberadaan perkebunan kelapa sawit Indonesia sudah melaksanakan prinsip dan kriteria berkelanjutan, sehingga berhasil memproduksi minyak sawit berkelanjutan dan lestari.  Pasalnya, banyak perkebunan kelapa sawit nasional yang telah berhasil mendapatkan sertifikat RSPO, ISPO dan ISCC.

“Perkebunan kelapa sawit Indonesia,  sudah memiliki kesadaran tinggi dalam melakukan praktek budidaya terbaik dan berkelanjutan,” katanya..

Direktur eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Sahat Sinaga menyatakan,  minyak sawit Indonesia telah menjadi primadona minyak nabati dunia, dimana kebutuhan konsumsi dunia termasuk Indonesia, akan terus meningkat setiap tahunnya, sejalan dengan pertumbuhan populasi dunia.

“Kita harus meningkatkan RSPO menjadi Roundtable on Sustainable Vegetables Oil, supaya semua minyak nabati bisa ikut serta,” katanya.

Pentingnya keberadaan minyak sawit berkelanjutan di Indonesia, menurut Sahat, harus mendapatkan apresiasi dari dunia internasional, supaya pembangunan minyak sawit berkelanjutan, menjadi keniscayaan bagi terwujudnya minyak nabati global yang berkelanjutan.

 

Sumber: Antaranews.com

,

Indonesia Juara Minyak Sawit Berkelanjutan Dunia

 

Jakarta – Direktur RSPO Indonesia, Tiur Rumondang mengatakan, keberadaan RSPO merupakan bagian dari kekuatan produsen Indonesia dalam menghasilkan produksi minyak sawit.

Kata dia, RSPO turut memperjuangkan keberadaan minyak sawit asal Indonesia, supaya bisa dikonsumsi pasar global. Dengan logo keberlanjutan RSPO, maka produk minyak sawit telah dikenal sebagai produk berkelanjutan.

“Sertifikat RSPO yang diberikan kepada perkebunan kelapa sawit Indonesia, berlandaskan hasil audit independen yang telah dilakukan lembaga sertifikasi nasional,” kata Tiur dalam diskusi bertajuk Sukses Bersama Minyak Sawit Berkelanjutan di Jakarta, Kamis (25/10/2018).

Keberadaan RSPO, menurut Tiur, merupakan bagian dari kepentingan bersama akan keberadaan minyak sawit yang kian meningkat konsumsinya.
Selain itu, minyak sawit berkelanjutan menjadi satu-satunya minyak nabati
global yang telah berhasil melaksanakan prinsip dan kriteria berkelanjutan secara universal. “Minyak sawit merupakan satu-satunya minyak nabati berkelanjutan yang ada di dunia,” paparnya.

Kata Tiur, petani sawit mendapatkan banyak keuntungan dari sertifikat RSPO yang mereka dapatkan. Berdasarkan data RSPO, minyak sawit berkelanjutan yang diproduksi dunia mencapai 14,31 juta ton. Sebanyak 7,46 juta ton atau sekitar 52% berasal dari Indonesia.

“Indonesia harus bangga atas keberhasilan minyak sawit. Bisa mensejahterakan petani dan lingkungan sekitarnya. Ingat ya, data 2017 menyebut, luas lahan perkebunan sawitr mencapai 12 juta hektar. Di mana, 42% lebih milik petani,” papar Tiur.

Sementara, Rudi Lumuru dari LSM Links menegaskan, keberadaan minyak sawit berkelanjutan, mendukung ekonomi dan sosial masyarakat luas, terutama di Indonesia. Dalam hal ini, LSM perlu ikut mendorong keberadaannya. “Perkebunan sawit di pelosok, telah menjadi bagian dari solusi bagi kesejahteraan rakyat,” kata Rudi

Sedangkan Direktur Eksekutif GAPKI, Mukti Sardjono, mengatakan, perkebunan sawit di Indonesia sudah menjalankan prinsip dan kriteria berkelanjutan. Industri sawit nasional sudah bisa mengproduksi minyak sawit berkelanjutan dan lestari. “Buktinya, banyak perkebunan sawit nasional yang berhasil mendapatkan sertifikat RSPO, ISPO ataupun ISCC,” paparnya.

Informasi saja, Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) dan International Standard Carbon Certification (ISCC), dilaksanakan secara sukarela (voluntary). Sedangkan Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) bersifat mandatori, sehingga wajib dilakukan seluruh perkebunan sawit di Indonesia.

Perkebunan sawit di Indonesia, kata Mukti, sudah memiliki kesadaran tinggi dalam melakukan praktek budidaya terbaik dan berkelanjutan. “Minyak sawit telah berhasil menjadi penyelamat defisit neraca perdagangan Indonesia, melalui kontribusi terbesarnya bagi pendapatan devisa negara,” tandasnya.

Pemerintahan Joko Widodo. menurutnya, proaktif untuk mendorong bertumbuhnya sektor ini. Termasuk kebijakan mandatori biodiesel atau B20 efektif untuk mengerek konsumsi minyak sawit di dalam negeri.

Direktur eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Sahat Sinaga mengingatkan, pentingnya pengembangan industri hilir sawit. Keberadaan industri hilir sawit, akan mendorong tumbuhnya konsumsi domestik. Sehingga Indonesia bisa mendapatkan nilai lebih dari bahan baku sebelum di ekspor ke luar negeri.

Menurut Sahat, strategi untuk mendorong tumbuhnya industri minyak sawit nasional bisa dilakukan dengan meningkatkan konsumsi domestik. Di sinilah diperlukan sinergi antar pemangku kepentingan. “Minyak sawit Indonesia telah menjadi primadona minyak nabati dunia, di mana kebutuhan konsumsi dunia termasuk Indonesia, akan terus meningkat setiap tahun. Sejalan dengan pertumbuhan populasi dunia,” kata Sahat. [tar]

Sumber: Inilah.com

,

Indonesia Kini Sandang Predikat Produsen Minyak Sawit Berkelanjutan

JAKARTA: Minyak sawit berkelanjutan, merupakan paradigma baru guna menyamakan persepsi besarnya kebutuhan minyak makanan dan non makanan bagi masyarakat dunia termasuk Indonesia. 

Di sisi lain, keberadaan minyak sawit bersertifikasi berkelanjutan seperti sertifikasi RSPO, sangat dibutuhkan, guna mengembangkan industri terbarukan dan ramah lingkungan.

Demikian pendapat yang muncul dalam diskusi bersama Sawit Berkelanjutan dengan tema “Sukses Bersama Minyak Sawit Berkelanjutan”, yang diinisiasi majalah Info Sawit, Kamis (25/10/2018), di Jakarta.

Diskusi menghadirkan sejumlah pembicara, yakni Direktur RSPO Indonesia, Tiur Rumondang; Direktur Eksekutif GAPKI, Mukti Sardjono; Direktur Eksekutif GIMNI, Sahat Sinaga; dan Founder LSM Links, Rudi Lumuru.

Tiur mengungkapkan, Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), sebagai organisasi nirlaba internasional, senantiasa berjuang mempromosikan penggunaan minyak sawit berkelanjutan global, bagi masyarakat dunia. RSPO juga menjadi modal utama bagi Indonesia, dalam mengembangkan minyak sawit berkelanjutan di masa depan.

Keberadaan RSPO, merupakan bagian dari kepentingan bersama akan keberadaan minyak sawit yang kian meningkat konsumsinya. “Selain itu, minyak sawit berkelanjutan menjadi satu-satunya minyak nabati global yang telah berhasil melaksanakan prinsip dan kriteria berkelanjutan secara universal, dimana bersumber dari perusahaan perkebunan dan petani kelapa sawit,” ujarnya.

Berdasarkan data yang dimiliki RSPO, minyak sawit berkelanjutan yang berhasil diproduksi dunia mencapai lebih dari 13 juta ton. Dimana, sebanyak 52% lebih berasal dari produksi Indonesia.

“Tentunya, ini menjadi prestasi besar untuk Indonesia. Pasalnya, sebagai produsen terbesar CPO dunia, kini predikat terbesar produsen minyak sawit berkelanjutan, juga melekat kepada Indonesia,” kata dia.

Tak hanya mengembangkan bisnis minyak sawit semata, namun keberadaan industri minyak sawit, menjadi bagian pula dari pembangunan nasional yang berkelanjutan, dimana memiliki tujuan utama menyejahterakan kehidupan rakyat Indonesia, yang selaras dengan kehidupan sosial masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

Sahat Sinaga mengatakan, keberadaan lahan perkebunan kelapa sawit nasional tahun 2017 lalu, diperkirakan sekitar 12 juta hektare, dimana kepemilikan lahan perkebunan kelapa sawit sebesar 42% lebih, dimiliki petani kelapa sawit. Itu sebabnya, industri minyak sawit menjadi bagian dari pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dunia (SDGs).

Tuntutan masyarakat global akan minyak sawit berkelanjutan, sering disuarakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) internasional dan nasional.

Kendati seringkali menuding dan menekan para produsen minyak sawit global dan nasional, namun keberadaan LSM juga dibutuhkan, sebagai bagian dari promosi gratis untuk mengenalkan minyak sawit bagi pasar global secara terus menerus.

Seiring peningkatan produksi minyak sawit dari Indonesia, kemungkinan terjadinya over supply juga terus membayangi keberadaan minyak sawit dan akan berpengaruh besar terhadap perdagangan minyak nabati dunia. “Di sinilah, dibutuhkan peranan besar dari perkebunan kelapa sawit, dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan yang bakalan terjadi,” ujarnya.

Sebagai informasi, Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) dan International Standard Carbon Certification (ISCC), dilaksanakan secara sukarela (voluntary), sedangkan Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) bersifat mandatori sehingga wajib dilakukan perkebunan kelapa sawit Indonesia.

Pemerintah Jokowi sendiri, melalui kabinetnya, sudah mendorong peranan pasar domestik baru-baru ini, untuk terus meningkatkan konsumsi minyak sawit nasional melalui program mandatori biodiesel atau B20.

Pasalnya, sebagai industri strategis, minyak sawit memiliki peluang besar dalam mendulang devisa negara hingga menghasilkan bahan bakar nabati terbarukan atau biodiesel.

Sementara Mukti Sarjono mengungkapkan, kendati mengalami penurunan harga baru-baru ini, namun harga komoditas minyak sawit masih memiliki prospek cerah untuk meningkat.

Peningkatan konsumsi minyak sawit global termasuk Indonesia dari biodiesel, akan mendorong terjadinya kenaikan harga kembali. Selain itu, peningkatan konsumsi juga akan diperkuat dari komitmen industri turunan minyak sawit global, yang akan mengonsumsi minyak sawit berkelanjutan hingga 100%.

Pentingnya konsumsi pasar global termasuk Indonesia, memang sebagian besar berasal dari industri turunannya. Dimana, pertumbuhan industri hilir minyak sawit global juga terus terjadi, termasuk Indonesia yang memiliki banyak industri hilir kelas dunia.

Terlebih, sebanyak 70% devisa negara yang berasal dari minyak sawit, bersumber dari berbagai produk industri hilir minyak sawit. Pada gilirannya, dibutuhkan strategi bersama, yang dapat mendorong, terjadinya pertumbuhan industri minyak sawit, dengan meningkatkan konsumsi domestik, melalui pengembangan industri hilir dan peningkatan devisa negara di masa depan.

Pentingnya sinergi antarpemangku kepentingan, juga menjadi kunci sukses bersama, demi menyuplai kebutuhan minyak nabati dunia.

 

Sumber: Suarakarya.id

,

Minat Investasi Menurun

JAKARTA – Pengusaha melihat Instruksi Presiden (Inpres) soal moratorium lahan sawit bisa membuat semua lebih jelas, baik jumlah lahan, produksi, dan keperluan dalam negeri. Namun dikhawatirkan, minat investasi bakal turun.

Direktur Eksekutif Gabun­gan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga mengatakan, moratorium ini sebagai ajang evaluasi terhadap perizinan yang ada.Misalnya, ada perusahaan yang memiliki izin, namun tidak dijalankan atau sebaliknya, belum punya izin, tapi sudah menjalankan bisnisnya.

“Ini yang ditertibkan dan menurut saya bagus, supaya ada kejelasan lahan sawit kita berapa saat ini. Kalau ada yang belum punya izin, biar ketahuan sekalian, apakah belum dikasih dari daerah atau memang lahannya berada di kawasan hutan,” ujarnya, kemarin.

Dengan data mumpuni, Sahat yakin, pemerintah bisa meningkatkan produktivitas tanaman sawit. Bahkan, moratorium ini tidak akan mempengaruhi produksi sawit Indonesia.Hanya saja ada beberapa poin yang menurutnya belum jelas. Pertama, soal waktu tiga tahun yang dianggap terlalu lama. Jika Pemda aktif mendukung kebijakan ini, paling waktu yang dibutuhkan hanya setahun. Kedua, soal anggaran pendataan.

Dia setuju kebijakan ini dilakukan sekarang. Sebab potensi pembukaan lahan baru tidak akan banyak. Di sisi lain, data yang didapat bisa dijadikan tolok ukur prospek industri sawit di masa yang akan datang. Misalnya, untuk produksi.

Persoalan saat ini, kata dia, pemerintah terlalu bergantung pada bahan baku impor. Padahal sudah ada penelitian yang bisa menyebut sawit bisa dikonversi menjadi bioavtur, green diesel, dan bahan bakar minyak lainnya.

“Produksi sawit tahun sudah bisa memenuhi program B20 (campuran biodiesel 20 persen, red) pemerintah,” katanya.Sementara, Corporate Affair Director Asian Agri Fadhil Hasan menilai, Inpres No 8 Tahun 2018 tentang moratorim lahan sawit akan menurunkan minat investasi pengusaha perkebunan. Pasalnya, regulasi ini menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha.

“Sehingga banyak dari kami tidak berani melakukan investasi,” kata Fadhil di Jakarta, pekan lalu.Selain itu, misskoordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait masalah lahan masih menjadi kendala perusahaan dalam menyusun rencana investasi dan ekspansi. Dia meminta, supaya kebijakan one map policy segera diterbitkan agar sinkronisasi data lahan bisa terealisasi.

Untuk diketahui, Presiden Jokowi telah menandatangani Inpres No 8 Tahun 2018 tentang moratorim lahan sawit. Selama tiga tahun ke depan, tidak akan ada pembukaan lahan baru untuk sawit.Menko Perekonomian Darmin Nasution menegaskan, bukan berarti penambahan atau peningkatan produksi sawit ikut dihentikan. “Inpres moratorium jangan diartikan kita sudah akan berhenti menambah produksi kelapa sawit, bukan,” katanya.

Dia berharap, dengan ada moratorium tersebut kualitas perkebunan di Indonesia akan semakin meningkat di mata dunia. “Kalau enggak, kita jadi bulan-bulanan terus, dibilang tidak jelas Indonesia malah nebang hutan untuk nanam sawit. Padahal, tidak demikian,” tuturnya.

Darmin memastikan, pemerintah akan memaksimalkan waktu yang ada untuk menuntaskan permasalahan seputar sawit. “Kita beri waktu tiga tahun untuk membereskan, membenahi, berbagai persoalan yang ada di perkebunan sawit, termasuk juga di antaranya kalau dia masuk kawasan hutan,” katanya.

Masalah yang dibereskan adalah semua sektor kebun sawit. Mulai dari kebun rakyat hingga kebun perusahaan. Terutama kebun yang belum terdaftar secara resmi. Termasuk perkebunan rakyat yang belum terdaftar, bahkan perkebunan menengah besar ada yang tidak terdaftar dengan baik.

Ke depannya, lanjut Darmin, seluruh masalah akan mulai dijabarkan satu per satu hingga perumusan sanksi yang akan diberikan. “Tentu nanti akan ada persoalan-persoalan, ya selama ini dia tidak terdaftar, melanggar apa, kemudian apa namanya, sanksinya apa, ada aturan mainnya ada,” pungkasnya.

 

 

Sumber: Radarsukabumi.com

 

,

Nilai Ekspor Minyak Goreng Turun, Ini Kata GIMNI

 

JAKARTA. Nilai ekspor minyak goreng tahun ini turun 28,19% dibanding tahun lalu. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan ekspor minyak hasil olahan (didominasi minyak goreng) pada September tahun 2018 sebesar US$ 3,868 juta, naik 10,11% dibanding sebulan sebelumnya US$ 3,513 juta.

Sepanjang Januari-September 2018, total ekspor minyak hasil olahan mencapai US$ 24,630 juta, turun 28,19% dibanding periode sama tahun 2017 yang sebesar US$ 34,297 juta.

Meskipun nilai ekspor turun, namun volume ekspor naik, Hal ini disampaikan oleh Sinaga selaku Ketua Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI).

Sahat menegaskan, penurunan nilai ekspor ini dipicu oleh harga soybean (kacang kedelai) yang juga turun.

Dilansir Bloomberg, harga Soybean di pasar global tertinggi pada 15 Oktober 2018 yakni US$ 8,91 per busel sedangakan harga saat ini adalah US$ 8,54 per busel atau mengalami penurunan 8,9 % untuk bursa Chicago Broad Of Trade (CBOT) pengiriman November 2018.

“Ini terpengaruh daripada harga jual soybean yang juga turun, tapi volumenya (impor soybean) naik,” ungkapnya.

Sahat berharap ke depannya, pemerintah bisa melonggarkan bea keluar atau pungutan ekspor terhadap produk minyak goreng. Hal itu dibutuhkan untuk menangkal tren penurunan nilai ekspor minyak goreng.

“Nah kita harapkan perubahan dana pungutan itu. Kita sedang menunggu itu. Kita usulkan supaya dana pungutan untuk ekspor minyak goreng kemasan diturunkan dari US$ 20 ke US$ 2 per ton,” tegasnya.

Sumber: Kontan.co.id

,

Persiapan Penerapan Kewajiban Penjualan Minyak Goreng Kemasan Baru 17%

 

 

JAKARTA. Pemerintah akan memberlakukan kewajiban penjualan minyak goreng dalam kemasan mulai tahun 2020. Sahat Sinaga, Ketua Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) menyebut, sejauh ini anggotanya sudah mulai melakukan sederet persiapan.

“Tahun 2020 semua sudah kemasan. Persiapan sudah sekitar 17%,” kata Sahat kepada Kontan.co.id, Selasa (23/10).

Pemerintah juga sudah mendukung dengan menyediakan mesin pengemasan minyak goreng kemasan. Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita sebelumnya mengatakan, mesin ini akan menjaga higienitas minyak goreng eceran. Selain itu, fasilitas ini bisa mereduksi pemakaian kantong plastik sehingga meningkatkan margin pedagang eceran.

Mesin pengemasan ini merupakan inovasi PT Pindad dalam bentuk Anjungan Minyak Goreng Hygienist Otomatis (AMH-o). “Pak menteri kan sudah mendukung mesin pengemasan AMH-o yang dibuat oleh Pindad itu kan. Disebarkan ke remote area supaya pengemasan itu lebih mudah dilaksanakan,” kata Sahat.

Mesin tersebut sejauh ini akan disebar dibebeapa remote area baik ditingkat kecamatan maupun kabupaten. “Pemesan tidak perlu membeli mesin-mesin pengemas seperti yang lama kan. Dengan mesin dari Pindad itu kan otomatis proses pengemasan bisa berjalan,” ungkapnya.

Sahat melihat ada beberapa kendala dalam penerapan kewajiban minyak goreng kemasan ini. Misal, soal kebiasaan masyarakat yang masih lebih memilih membeli minyak goreng curah.

“Pengusaha masih menunggu saja, karena di lapangan lebih suka beli curah daripada kemasan. Ini karena harga minyak goreng curah itu lebih murah, padahal sosialisasi sudah,” ungkapnya.

 

Sumber: Kontan.co.id

,

Mulai Tahun 2020, Penjualan Minyak Goreng Di Pasar Wajib Dalam Kemasan

Pemerintah akan memberlakukan kewajiban penjualan minyak goreng dalam kemasan mulai tahun 2020. Demikian dikatakan, Sahat Sinaga, Ketua Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI).

Sejauh ini, pengusaha minyak goreng anggota GIMNI sudah mulai melakukan sederet persiapan mengantisipasi pemberlakuan ketentuan tersebut.

“Tahun 2020 semua sudah kemasan. Persiapan sudah sekitar 17 persen,” kata Sahat kepada Kontan.co.id, Selasa (23/10).

Pemerintah juga sudah mendukung dengan menyediakan mesin pengemasan minyak goreng kemasan. Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita sebelumnya mengatakan, mesin itu akan menjaga higienitas minyak goreng eceran. Selain itu, fasilitas ini bisa mereduksi pemakaian kantong plastik sehingga meningkatkan margin pedagang eceran.

Mesin pengemasan ini merupakan inovasi PT Pindad dalam bentuk Anjungan Minyak Goreng Hygienist Otomatis (AMH-o).

“Pak menteri kan sudah mendukung mesin pengemasan AMH-o yang dibuat oleh Pindad itu kan. Disebarkan ke remote area supaya pengemasan itu lebih mudah dilaksanakan,” kata Sahat.

Mesin tersebut sejauh ini akan disebar dibebeapa remote area baik ditingkat kecamatan maupun kabupaten. “Pemesan tidak perlu membeli mesin-mesin pengemas seperti yang lama kan. Dengan mesin dari Pindad itu kan otomatis proses pengemasan bisa berjalan,” ungkapnya.

Meski demikian, Sahat melihat ada beberapa kendala dalam penerapan kewajiban minyak goreng kemasan ini. Misal, soal kebiasaan masyarakat yang masih lebih memilih membeli minyak goreng curah.

“Yang pasti, Pengusaha masih menunggu saja, karena di lapangan masyarakat lebih suka beli curah daripada kemasan. Ini karena harga minyak goreng curah itu lebih murah, padahal sosialisasi sudah dilakukan,” tutur Sahat.

Sumber: Suryamalang.com

,

Minat Investasi Menurun

Pengusaha melihat Instruksi Presiden (Inpres) soal moratorium lahan sawit bisa membuat semua lebih jelas, baik jumlah lahan, produksi, dan keperluan dalam negeri. Namun dikhawatirkan, minat investasi bakal turun.
Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga mengatakan, “moratorium ini sebagai ajang evaluasi terhadap perizinan yang ada.

Misalnya, ada perusahaan yang memiliki izin, namun tidak dijalankan atau sebaliknya, belum punya izin, tapi sudah menjalankan bisnisnya.

“Ini yang ditertibkan dan menurut saya bagus, supaya ada kejelasan lahan sawit kita berapa saat ini. Kalau ada yang belum punya izin, biar ketahuan sekalian, apakah belum dikasih dari daerah atau memang lahannya berada di kawasan hutan,” ujarnya kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Dengan data mumpuni, Sahat yakin, pemerintah bisa meningkatkan produktivitas tanaman sawit. Bahkan, moratorium ini tidak akan mempengaruhi produksi sawit Indonesia.Hanya saja ada beberapa poin yang menurutnya belum jelas. Pertama, soal waktu tiga tahun yang dianggap terlalu lama. Jika Pemda aktif mendukung kebijakan ini, paling waktu yang dibutuhkan hanya setahun. Kedua,soal anggaran pendataan. Dia setuju kebijakan ini dilakukan
sekarang. Sebab potensi pembukaan lahan baru tidak akan banyak. Di sisi lain, data yang didapat bisa dijadikan tolok ukur prospek industri sawit di masa yang akan datang. Misalnya,untuk produksi.

Persoalan saat ini, kata dia, pemerintah terlalu bergantung pada bahan baku impor. Padahal sudah ada penelitian yang bisa menyebut sawit bisa dikonversi menjadi bioavtur, green diesel, dan bahan bakar minyak lainnya.
“Produksi sawit tahun sudah bisa memenuhi program B20 (campuran biodiesel 20 persen, red) pemerintah,” katanya.

Sementara, Corporate Affair Director Asian Agri Fadhil Hasan menilai, Inpres No 8 Tahun 2018 tentang moratorim lahan sawit akan menurunkan minat investasi pengusaha perkebunan. Pasalnya, regulasi ini menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha.“Sehingga banyak dari kami tidak berani melakukan investasi,”kata Fadhil di Jakarta, pekan lalu.

Selain itu, misskoordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait masalah lahan masih menjadi kendala perusahaan dalam menyusun rencana investasi dan ekspansi. Dia meminta, supaya kebijakan one map policy segera diterbitkanagar sinkronisasi data lahan bisa terealisasi.

Untuk diketahui, Presiden Jokowi telah menandatangani Inpres No 8 Tahun 2018 tentang moratorim lahan sawit. Selama tiga tahun ke depan, tidak akan ada pembukaan lahan baru untuk sawit. Menko Perekonomian Darmin Nasution menegaskan, bukan berarti penambahan atau peningkatan produksi sawit ikut dihentikan. “Inpres moratorium jangan diartikan kita sudah akan berhenti menambah produksi kelapa sawit, bukan,” katanya.
Dia berharap, dengan ada moratorium tersebut kualitas perkebunan di Indonesia akan semakin meningkat di mata dunia. “Kalau enggak, kita jadi bulan-bulanan terus, dibilang tidak jelas Indonesia malah nebang hutan untuk nanam sawit. Padahal, tidak demikian,” tuturnya.

Darmin memastikan, pemerintah akan memaksimalkan waktu yang ada untuk menuntaskan permasalahan seputar sawit. “Kita beri waktu tiga tahun untuk membereskan, membenahi, berbagai persoalan yang ada di perkebunan sawit, termasuk juga di antaranya kalau dia masuk kawasan hutan,” katanya.Masalah yang dibereskan adalah semua sektor kebun sawit. Mulai dari kebun rakyat hingga kebun perusahaan. Terutama kebun yang belum terdaftar secara resmi. Termasuk perkebunan rakyat yang belum terdaftar, bahkan perkebunan menengah besar ada yang tidak terdaftar dengan baik.

Ke depannya, lanjut Darmin, seluruh masalah akan mulai dijabarkan satu per satu hingga perumusan sanksi yang akan diberikan. “Tentu nanti akan ada persoalan-persoalan, ya selama ini dia tidak terdaftar, melanggar apa, kemudian apa namanya, sanksinya apa, ada aturan mainnya
ada,” pungkasnya.

 

Sumber: Rakyatmerdeka.co.id

,

Minat Investasi Menurun

Pengusaha melihat Instruksi Presiden (Inpres) soal moratorium lahan sawit bisa membuat semua lebih jelas, baik jumlah lahan, produksi, dan keperluan dalam negeri. Namun dikhawatirkan, minat investasi bakal turun.

Direktur Eksekutif Gabun­gan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga mengatakan, moratorium ini sebagai ajang evaluasi terhadap perizinan yang ada.

Misalnya, ada perusahaan yang memiliki izin, namun tidak dijalankan atau sebaliknya, belum punya izin, tapi sudah menjalankan bisnisnya.

“Ini yang ditertibkan dan menu­rut saya bagus, supaya ada kejela­san lahan sawit kita berapa saat ini. Kalau ada yang belum pu­nya izin, biar ketahuan sekalian, apakah belum dikasih dari daerah atau memang lahannya berada di kawasan hutan,” ujarnya kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Dengan data mumpuni, Sahat yakin, pemerintah bisa menin­gkatkan produktivitas tanaman sawit. Bahkan, moratorium ini tidak akan mempengaruhi produksi sawit Indonesia.

Hanya saja ada beberapa poin yang menurutnya belum jelas. Pertama, soal waktu tiga tahun yang dianggap terlalu lama. Jika Pemda aktif mendukung kebijakan ini, paling waktu yang dibutuhkan hanya setahun. Ked­ua, soal anggaran pendataan.

Dia setuju kebijakan ini di­lakukan sekarang. Sebab potensi pembukaan lahan baru tidak akan banyak. Di sisi lain, data yang didapat bisa dijadikan tolok ukur prospek industri sawit di masa yang akan datang. Misal­nya, untuk produksi.

Persoalan saat ini, kata dia, pe­merintah terlalu bergantung pada bahan baku impor. Padahal sudah ada penelitian yang bisa menye­but sawit bisa dikonversi menjadi bioavtur, green diesel, dan bahan bakar minyak lainnya.

“Produksi sawit tahun sudah bisa memenuhi program B20 (campuran biodiesel 20 persen, red) pemerintah,” katanya.

Sementara, Corporate Af­fair Director Asian Agri Fadhil Hasan menilai, Inpres No 8 Tahun 2018 tentang moratorim lahan sawit akan menurunk­an minat investasi pengusaha perkebunan. Pasalnya, regulasi ini menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha.

“Sehingga banyak dari kami tidak berani melakukan in­vestasi,” kata Fadhil di Jakarta, pekan lalu.

Selain itu, misskoordinasi antara pemerintah pusat dan pe­merintah daerah terkait masalah lahan masih menjadi kendala perusahaan dalam menyusun rencana investasi dan ekspansi. Dia meminta, supaya kebijakan one map policysegera diter­bitkan agar sinkronisasi data lahan bisa terealisasi.

Untuk diketahui, Presiden Jokowi telah menandatangani Inpres No 8 Tahun 2018 tentang moratorim lahan sawit. Selama tiga tahun ke depan, tidak akan ada pembukaan lahan baru untuk sawit.

Menko Perekonomian Darmin Nasution menegaskan, bukan berarti penambahan atau pen­ingkatan produksi sawit ikut dihentikan. “Inpres moratorium jangan diartikan kita sudah akan berhenti menambah produksi ke­lapa sawit, bukan,” katanya.

Dia berharap, dengan ada moratorium tersebut kualitas perkebunan di Indonesia akan semakin meningkat di mata dunia. “Kalau enggak, kita jadi bulan-bulanan terus, dibilang tidak jelas Indonesia malah nebang hutan untuk nanam sawit. Padahal, tidak demikian,” tuturnya.

Darmin memastikan, pemerin­tah akan memaksimalkan waktu yang ada untuk menuntaskan permasalahan seputar sawit. “Kita beri waktu tiga tahun un­tuk membereskan, membenahi, berbagai persoalan yang ada di perkebunan sawit, termasuk juga di antaranya kalau dia masuk kawasan hutan,” katanya.

Masalah yang dibereskan ada­lah semua sektor kebun sawit. Mulai dari kebun rakyat hingga kebun perusahaan. Terutama ke­bun yang belum terdaftar secara resmi. Termasuk perkebunan rakyat yang belum terdaftar, bahkan perkebunan menengah besar ada yang tidak terdaftar dengan baik.

Ke depannya, lanjut Darmin, seluruh masalah akan mulai dijabarkan satu per satu hingga perumusan sanksi yang akan diberikan. “Tentu nanti akan ada persoalan-persoalan, ya selama ini dia tidak terdaftar, melanggar apa, kemudian apa namanya, sanksinya apa, ada aturan main­nya ada,” pungkasnya.

 

Sumber: Rmol.com

,

Hadapi Moratorium, Perusahaan Sawit Maksimalkan Produksi

JAKARTA. Perusahaan kelapa sawit tengah menyusun strategi menghadapi kebijakan moratorium penundaan perluasan dan peningkatkan produktivitas perkebunan kelapa sawit. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memaksimalkan produktivitas perkebunan yang ada.

Chief Executive Officer (CEO) PTsawitSumbermas TBk Vallauthan Subraminam mengatakan, kebijakan moratorium ini tidak akan berdampak pada penurunan produktivitas perusahaan. Pasalnya, emiten dengan kode saham SSMS ini sudah memiliki lahan berizin seluas 13.000 hektare (ha) yang siap dikembangkan menjadi areal sawit.

“Lahan yang sudah ada izinnya ini masih bisa kami buka untuk meningkatkan pendapatan,” ujarnya, Senin (22/10). Sampai saat ini, SSMS telah memiliki areal perkebunan inti kelapa sawit seluas 71.000 ha, ditambah 10.000 ha perkebunan plasma, maka total perkebunan sawit yang dikelola seluas 81.000 ha.

Dengan tambahan areal perkebunan seluas 13.000 hektar tersebut, Vallauthan optimis pendapatan perusahaan ini bakal meningkat signifikan.

Untuk itu, mulai tahun 2018 hingga tiga tahun ke depan, SSMS akan mengolah lahan berizin ini menggunakan belanja modal atau capital expenditure Rp 500 miliar – Rp 530 miliar. Anggaran ini tak hanya untuk mengembangkan lahan, tapi juga untuk membangun fasilitas pengolahan Pabrik Kelapa sawit (PKS) tiga unit di 2019. Dengan begitu, PKS SSMS bakal mencapai sembilan unit.

Wakil Ketua Dewan Masyarakat sawit Indonesia (DMSI) Sahat Sinaga mengatakan hal senada. Ia mengatakan, kebijakan moratorium sawit tidak akan menganggu kinerja industri kelapa sawit.

Malah DMSI memproyeksikan produksi Crude palm oil (CPO) tahun 2019 mencapai 52 juta ton, naik 8,33% dari proyeksi produksi CPO tahun 2018 yang sebesar 48 juta ton.

“Meski ada moratorium sawit, tidak akan pengaruhi pada produksi, karena moratorium yang ada adalah mengevaluasi perizinan yang ada dan tingkatkan produktivitas,” ujarnya.

 

Sumber: Harian Kontan