Ekspor Minyak Sawit Diperkirakan US$ 22,91 Miliar

Ekspor minyak sawit diperkirakan senilai US$ 20,99-22,91 miliar tahun ini. Sedangkan volume ekspor diperkirakan sebanyak 38,18 juta ton tahun ini, naik sekitar 10% dari tahun lalu yang sebesar 34,71 juta ton

Perkiraan nilai ekspor itu dihitung dengan proyeksi rata-rata harga minyak sawit mentah (crude palm oil/ CPO) global tahun ini berkisar US$ 550-600 per ton. “Pertumbuhan ekspor diprediksi hanya untuk volume, sedangkan secara nilai diperkirakan terkoreksi signifikan. Harganya masih rendah terus. Ekspor secara volume mungkin masih meningkat, karena sekarang ke Tiongkok juga sudah mulai meningkat.

Ke Eropa (meski ada kebijakan anti sawit yang dikeluarkan Uni Eropa) juga nggak banyak perubahan,” kata Ketua Bidang Luar Negeri Gabungan Pengusaha Kelapa sawit Indonesia (Gapki) Fadhil Hasan, Jakarta, Rabu (19/6).

Ia mengatakan lebih lanjut, ekspor triwulan 11-2019 kemungkinan masih bisa lebih tinggi dari triwulan 1-2019, meski komoditas tersebut menghadapi hambatan perdagangan di sejumlah negara. Volume ekspor minyak sawit RI diperkirakan masih akan tumbuh, terutama ke pasar-pasar tradisional seperti Tiongkok.

Merujuk data yang diolah Gapki, ekspor minyak sawit nasional – baik biodiesel, oleokimia, CPO, dan produk turunan lainnya – pada triwulan 1-2019 mencapai 9,10 juta ton atau meningkat 16% dibandingkan periode sama tahun sebelumnya. Sementara itu, data Bank Dunia menyebutkan, harga minyak sawit (palm oil) pada Januari 2019 sebesar US$ 584 per ton, Februari US$ 602 per ton, Maret US$ 573 per ton, April US$ 588 per ton, dan pada Mei US$ 563 per ton, atau rata-rata dalam lima bulan itu sebesar US$ 582,44 per ton. Bank Dunia memproyeksikan harga palm oil tahun ini US$ 600 per ton.

Permintaan Naik

Sedangkan Wakil Ketua Umum III Gapki Bidang Urusan Perdagangan dan Keberlanjutan Togar Sitanggang mengatakan, penurunan nilai ekspor minyak sawit tahun ini bisa signifikan. Pasalnya, nilai ekspor bulanan saat ini sangat rendah.

“Nilai ekspor minyak sawit tahun ini akan terkoreksi signifikan. Sekarang saja harga masih US$ 470 per ton FOB CPO dan US$ 500 per ton FOB RBD Olein. Ini bakal berlangsung sampai akhir tahun 2019. Sedangkan secara volume, ekspor mungkin masih bisa tumbuh sekitar 10%,” kata Togar.

Pertumbuhan volume ekspor, kata Togar, terjadi karena permintaan pasar naik, salah satunya dari pasar Eropa. Di tengah kebijakan UE yang akan mulai memangkas penggunaan biofuel berbasis sawit usai 2019, realisasi ekspor minyak sawit Indonesia ke UE hingga akhir tahun ini akan menjadi acuan pembelian mulai 2020, seiring adanya kebijakan renewable energy Directive II (RED II) oleh Uni Eropa (UE).

“Pertumbuhan volume ekspor ditopang permintaan dari pasar karena harga masih murah, harga murah cenderung menarik pasar membeli lebih. Produksi juga naik. Volume ekspor ke Eropa untuk tahun ini juga kemungkinan masih bertambah, (antara lain) karena tahun ini akan menjadi baseline bagi mereka (UE) sebelum kebijakan antisawit diterapkan,” kata Togar.

Hanya saja, lanjut dia, pertumbuhan volume ekspor sulit digenjot lebih tinggi. Semua negara produsen juga sudah melakukan antisipasi.

“Pertumbuhan volume ekspor sulit digenjot lebih tinggi, ini menyebabkan kenaikan volume ekspor tidak bisa menutupi kerugian akibat anjloknya harga. Semua (negara produsen) sudah melakukan antisipasi, termasuk Indonesia dengan program biodiesel 30% (B30) namun itu baru pada tahun 2020. Kalau pun ada kenaikan harga dalam waktu dekat ini, kemungkinan baru di akhir tahun. Tapi, (harga tersebut) tidak akan berpengaruh signifikan terhadap kondisi setahun,” kata Togar.

Sementara itu, Ketua Umum Gapki Joko Supriyono memaparkan, pertumbuhan produksi di tengah anjloknya harga pada saat ini mengkhawatirkan perusahaan sawit. Kondisi itu bakal berlanjut hingga akhir tahun ini.

“Dalam siklus produksi, saat ini industri hulu sawit dalam periode low season, dengan porsi sekitar 45% kontribusinya terhadap produksi setahun. Kalau nanti sudah high season, harga pasti akan lebih drop. Artinya, saat ini, perusahaan itu sedang ketar-ketir, sedang susah. Jadi, jangan digangguin, jangan bikin yang aneh-aneh. Regulasi yang berkonflik, seperti amanah moratorium, sebaiknya cepat-cepat diselesaikan,” kata Joko di Jakarta, kemarin.

Dia mengingatkan, kondisi di sektor kelapa sawit bisa berdampak negatif secara langsung terhadap kinerja di sektor lain. Contohnya, industri sepeda motor yang selalu mengandalkan
kinerja kelapa sawit untuk menetapkan outlook-nya.

“Penurunan di sektor kelapa sawit turut berpengaruh terhadap turunnya rencana produksi sepeda motor tahun ini, menjadi sekitar 6 juta unit dari sebelumnya 7 juta unit. Kinerja finansial kami di triwulan 1-2019 sudah jeblok, dari periode sama tahun lalu yang juga sudah anjlok. Kondisi di triwulan 11-2019 pasti mirip-miriplah. Sementara itu, kalau terjadi penurunan kinerja sektor ini, akan mengganggu sendi perekonomian lain,” kata Joko.

Untuk itu, kata dia, diperlukan upaya memacu konsumsi di dalam negeri serta memacu ekspor. Untuk menggenjot ekspor, misalnya, Indonesia perlu melakukan negosiasi dengan Jepang agar kriteria keberlanjutan (sustainability) yang akan diterapkan tidak aneh-aneh, karena saat ini ekspor ke Jepang sedang membaik.

“Harus/jgM benar, kita harus mengamankan ekspor. Misalnya, harus fight betul soal tarif impor ke India. Artinya, pemerintah mesti memberikan perhatian kepada sektor penting ini supaya pelaku usaha tetap nyaman. Karena kalau kondisi ini dibiarkan berkelanjutan, investasi pun akan tertunda,” kata Joko.

Percepat Program B30

Dihubungi secara terpisah, Direktur Eksekutifpalm oil Agribusiness Strategic Policy Institute (Paspi) Tungkot Sipayung mengatakan, pemerintah perlu mempercepat hilirisasi sawit
melalui program B30 guna membantu mendongkrak harga minyak sawit di pasar internasional. “Apabila Indonesia bisa (menjalankan) program B30 akhir tahun ini, misalnya Oktober, maka akan mengangkat harga CPO dunia secara signifikan. Dengan program B30 akan ada pengurangan suplai minyak sawit ke pasar dunia setidaknya 3,50 juta ton. Apalagi bila Tiongkok jadi merealisasikan tambahan impor CPO akibat trade war,” ungkap Tungkot.

Tungkot menjelaskan, produksi minyak nabati global tahun ini diproyeksikan bertambah 4,50 juta ton, dengan 2,60 juta ton di antaranya dari sawit (produksi Indonesia ada tambahan 1,80 juta ton dan Malasya 0,80 juta ton). Sedangkan konsumsi minyak nabati global naik, dengan tambahan konsumsi sekitar 6,60 juta ton.

“Dalam kondisi tersebut, harga CPO dunia pada tahun ini belum dapat menembus US$ 600 per ton. Sampai Juni 2019, harga CPO masih sekitar US$ 500 per ton, bahkan tiga bulan terakhir sedikit di bawah US$ 500 per ton. Penggerak demand tahun ini belum cukup untuk mengangkat harga, apalagi ekonomi dunia masih penuh ketidakpastian, growth (ekonomi) belum membaik, dan trade war belum reda,” ujar Tungkot.

Karena itu, kata Tungkot, meski volume ekspor minyak sawit nasional tahun ini masih akan naik dari tahun lalu, secara nilai ekspor belum akan bergerak signifikan karena harga yang
masih rendah. Untuk itu, lanjut dia, sudah saatnya pemerintah menggenjot hilirisasi di Tanah Air, di antaranya melalui program B30.

“Kunci agar industri sawit RI bergairah ada di hilirisasi. Jika program B30 lebih cepat direalisasikan dan ditambah dengan program greenfuel tahun depan, maka tahun depan industri sawit nasional makin kinclong karena harga di pasar internasional bergerak signifikan. Jangan lupa pula, hilirisasi juga ampuh untuk meredam dampak jika UE nantinya benar-benar mengurangi impor sawit, termasuk dari Indonesia,” kata Tungkot.

Sebelumnya, Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) mengharapkan pelaksanaan program B30 dapat diterapkan mulai September 2019, atau jauh lebih cepat dari jadwal pemerintah yang menargetkan pelaksanaan program itu mulai 2020. Dengan program B30, konsumsi biodiesel Indonesia pada 2020 diperkirakan mencapai 9 juta kiloliter (kl) dan hal itu bisa menekan impor minyak dari fosil hingga 55-56 juta barel.

Uji coba penggunaan B30 telah dimulai pada awal Mei lalu, yang dilakukan bersama-sama oleh Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perhubungan, BPPT, ITB, Gaikindo, Pertamina, dan Aprobi. Program B30 akan mendongkrak konsumsi minyak sawit domestik, sehingga bisa membantu mendongkrak harga komoditas ini di pasar internasional.

 

Sumber: Investor Daily Indonesia