Gapki Apresiasi ESDM

 

Gabungan Pengusaha Kelapa sawit Indonesia (Gapki) mendukung kebijakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang meningkatkan penyerapan biodiesel non public service obligation (PSO) ke sektor pertambangan. Kebijakan ini akan membantu industri biodiesel nasional.

Sekjen Gapki Togar Sitanggang mengapreisasi kementerian yang dipimpin Ignasius Jonan itu. Meski aturan penyerapan biodiesel sudah ada, fakta di lapangan tidak seperti apa yang diharapkan.

“Walaupun regulasi sebelumnya harus memakai biodiesel, tapi di sektor non-PSO belum berjalan dengan baik. Ini kan ada tambahan konsumsi, tambahan serapan, diharapkan akan berpengaruh kepada harga sawit itu sendiri,” ujarnya kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Selama ini sektor pertambangan tidak mau menggunakan. Maka, dengan adanya kebijakan ini serapan biodiesel non PSO akan meningkat.

Togar menilai, dengan target penyerapan tersebut, artinya sudah ada pembicaraan ESDM dengan pelaku usaha tambang. Sehingga tidak ada alasan lagi bagi pelaku usaha tambang untuk tidak menyerap biodiesel.

“Pemerintah tidak serta merta mengeluarkan aturan seperti ini tanpa persetujuan sektor pertambangan. Regulasi sudah ada, mari kita jalankan regulasi yang sudah ditetapkan pemerintah dengan sebaik-baiknya,” ajak Togar.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Indonesian (API) Joko Widayanto mengatakan, akan patuh terhadap aturan main yang dibuat pemerintah. “Kami sudah memahami dan kami akan mencoba mensosialisasikan selanjutnya. Kami mendukung demi merah putih. Mudah-mudahan program bisa berjalan,” ujarnya.

Sekadari informasi, penggunaan biodiesel sebagai Bahan Bakar Nabati (BBN) untuk alat berat pertambangan dengan formula biodiesel 15 persen (B15) tahun ini ditargetkan mencapai 421 ribu kl, atau 12 persen dari total target konsumsi biodiesel sebanyak 3,5 juta kl. Dengan adanya perluasan penggunaan biodiesel di sektor non-PSO, pertambangan dan transportasi kereta api, diharapkan ada tambahan konsumsi minimal 660 ribu kl biodiesel per tahun ini.

“Target 2018 maksimum dengan kemudian perluasan ke sektor pertambangan kita harapkan itu menjadi 34 juta. Itu ada tambahan kurang lebih 660 ribu per tahun anggaran ya antara 2017-2018. Itu terdiri dari PSO 2018, termasuk kereta api di B5 dan B15 di pertambangan,” ujar Dirjen energi baru terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Rida Mulyana.

 

Sumber: Rakyat Merdeka