Gapki Minta Perusahaan Sawit Cegah Pekerja Anak

 

GABUNGAN Pengusaha Kelapa sawit Indonesia (Gapki) menggandeng sejumlah lembaga nasional dan internasional untuk membuat kampanye agar perusahaan memerhatikan isu-isu ketenagakerjaan pada industri sawit.

Sebab, selama ini industri kelapa sawit Indonesia kerap dipermasalahkan beberapa negara, khususnya Eropa, terkait isu-isu pelanggaran hak asasi manusia dan tenaga kerja.

Ketua Bidang Tenaga Kerja Gapki Sumarjono Saragih menyebutkan lembaga yang dilibatkan untuk kampanye itu yakni lembaga swadaya masyarakat dari Belanda, CNV International-Belanda, serta Federasi Serikat Buruh Kehutanan, Perkebunan, dan Pertanian Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (Hukatan KSBSI), dan International Labour Organization (ILO) PBB.

“Selama ini industri sawit yang tergabung dalam asosiasi menjalankan aturan ketenagakerjaan. Gapki melarang pekerja anak dan pelanggaran isu ketenagakerjaan lainnya. Namun, tiap ada berita pelanggaran, kami disalahkan. Padahal, Gapki hanya mengambil porsi 30% dari total lahan dan pekerja sawit Indonesia.”

Menurut dia, pada 2015 total pekerja di industri sawit mencapai 7,9 juta orang. Dengan porsi 30%, berarti tenaga kerja sawit di Gapki sekitar 2,3 juta orang. “Di internal kami, isu ketenagakerjaan jadi perhatian. Namun, kami tidak bisa mengontrol perusahaan di luar Gapki,” tukasnya.

Karena itu. Country Representative Indonesia untuk CNV Internasional- Belanda Amalia Falah Alam menilai, perlu solusi dari pemerintah untuk memerangi pelanggaran HAM dan tenaga kerja di industri sawit. Pemerintah dan serikat buruh sawit mesti berdialog secara rutin.

Terlebih, Eropa sebagai negara importir kedua terbesar sawit Indonesia sangat memerhatikan isu tenaga kerja. Dalam standar mereka, yakni Roundtable on Sustainable palm oil, terdapat poin keselamatan dan keamanan kerja. “Ini penting untuk memperbaiki kondisi kerja di sawit. Dengan begitu, ketertarikan market Eropa meningkat,” paparnya.

Sekjen Hukatan KSBSI Nur Sanan menilai kampanye sawit mesti dilaku-, kan seluruh pihak, termasuk pemerintah dan industri sawit.

(Jes/E-3)

 

Sumber : Media Indonesia